Jtp 277

ISSN : 1412-7490

Edisi No.277 Tahun XVI ~Minggu II Pebruari 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Peserta Banyak Tak Bayar Iuran 

Angel Lelga dan Vicky Prasetyo menggelar resepsi pernikahannya pada 9 Februari 2018.

Di acara talkshow Untung Ada Tora yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi pada 22 Januari 2018 lalu, pasangan ini blak-blakan mengenai kisah dengan para mantan mereka dulu, termasuk gosip-gosip yang beredar seputar itu.

Angel Lelga ternyata memiliki nama asli Lely Anggraeni.Lahir di Surakarta, 1 Januari 1985 (umur 33 tahun), merupakan perempuan berdarah campuran Belanda-Manado-Jawa.

Nama Angel Lelga mulai menjadi bahan perbincangan saat dirinya digosipkan menikah siri dengan Rhoma Irama. Rhoma dan Angel Lelga bertemu saat membintangi sinetron “Ibnu Sabil”.

Bersamb ke hal. 11

BPJS Nunggak Rp 384 Miliar ke RSUD di Jatim

Surabaya, Jatim Pos Sejumlah rumah sakit pelat merah di Jawa Timur mengalami krisis keuangan menyusul klaim layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum terbayar. Dampaknya, pelayanan kesehatan dikhawatirkan ikut terganggu.

Jumah tunggakannya tak tanggungtanggung karena mencapai Rp 384 miliar untuk lima rumah sakit di Jatim. Kondisi tersebut diprediksi bakal semakin parah menyusul belum adanya kepastian pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Besarnya tunggakan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im. “Ada lima rumah sakit yang menyampaikan ke DPRD terkait cash flow yang belum terbayarkan oleh BPJS,” ujar Suli ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (1/2/2018).

Bahkan, sebagai akibat dari terhambatnya proses pembayaran tersebut, ada beberapa perusahaan farmasi yang telah memutus hubungan. Salah satu diantaranya adalah RSUD Saiful Anwar Malang.

“Ada beberapa obat yang belum dibayarkan ke pihak farmasi sehingga terpaksa mereka memutus hubungan,” ujarnya.

Bersamb ke hal. 11

Diduga Selewengkan Dana Desa 

Bangun Plengsengan di Lahan Perhutani

Trenggalek, Jatim Pos Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) terjadi di Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trengga-

lek. Pihak desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat diketahui membiayai bangunan plengsengan di atas lahan milik

Perhutani.

Lokasi lahan itu di RT 8 RW 2 Dusun/Desa Ngembel Kecamatan Watulimo tepatnya di kawasan milik Perhutani, RPH Watulimo BKPH Bandung. Tak tanggungtanggung, anggaran untuk membiayai bangunan batas lapangan desa itu mencapai Rp100 juta. Ironisnya yang tertera pada papan proyek sepertinya tidak sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) sesuai amanat penggunaan anggaran DD. Seni (70), warga RT 8 RW 2 Dusun/Desa Ngembel Kecamatan Watulimo meBersamb ke hal. 11

Masyarakat masih antusias menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terbukti, antrean di loket-loket pelayanan masih padat.

Siswa Penganiaya Guru Ditetapkan Tersangka 

Ancaman Hukuman 7 Tahun Penjara

Sampang, Jatim PosKapolres Sampang AKBP. Budhi Wardiman, SH, SIK, mem-Press Relese kronologis kematian Ahmad Budi Cahyono guru GTT SMAN 1 Torjun Sampang Madura dijelaskan di hadapan sejumlah awak media, pukul 20.00 wib di ruang loby Mapolres Sampang, Jum’at malam (02/02) Bersamb ke hal. 11

Bupati Minta Siswa Penganiaya Tak Dipenjara Sampang, Jatim PosBupati Sampang H. Fadhilah Budiono menanggapi penganiayaan guru oleh siswa hingga tewas di Torjun Sampang. Menurutnya, siswa yang menganiaya guru sebaiknya tidak dipenjara bersama napi lainnya. “Saya usul kepada polisi agar setelah penanganan kasus-

Risma Mengaku Sudah 4 Kali Mendaki Gunung Semeru Surabaya, Jatim Pos Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang populer dengan panggilan Risma mengaku sudah pernah mendaki Gunung Semeru salah satu Gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa (3.676 m dpl).

Risma mengaku tidak hanya satu kali berhasil menaklukan Gunung Semeru tetapi malah sudah 4 kali.

Pernyataan cukup mengejutkan itu disampaikan Risma ketika memotifasi peserta pelatihan Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Ekonomi

Ahmad Budi Cahyono, guru seni rupa korban penganiayaan muridnya (kiri). Barang bukti penganiayaan (kanan)

Surabaya di Kapas Krampung [Kaza] Plasa belum lama ini.

Dihadapan ribuan peserta pelatihan yang Bersamb ke hal. 11

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam event Pahlawan Ekonomi Surabaya yang menerima sertifikat pelatihan di KAZA, beberapa waktu lalu. (foto:Gatot.S/JTMP)

nya sudah selesai, pelakunya jangan dipenjara bersama dengan tahanan narapidana lainnya. Sebab akan berdampak buruk terhadap kejiwaan anak,” katanya.

Bersamb ke hal. 11

Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono

METROPOLIS

Hal - 2

Pemkot Berkomitmen Wujudkan Masyarakat Surabaya Bebas Difteri Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi membuka program pencanangan Outbreak Response Immunization (ORI) Difteri tahun 2018.

Dengan melakukan gerakan imunisasi secara serentak, Pemkot berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Surabaya bebas dari difteri. Langkah ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap berkembangnya kasus difteri di Indonesia.

Pelaksanaan program ORI di Kota Surabaya akan dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun, yang dimulai bulan Februari, Juli dan Desember. Target cakupan ORI Difteri adalah minimal 90% dalam setiap putaran. Jumlah sasaran Kota Surabaya sebanyak 753.498 anak. Pos ORI Difteri akan dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, Ru-

mah Sakit, Sekolah, hingga Perguruan Tinggi. Tujuannya, untuk memutus mata rantai penularan penyakit Difteri.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya menyampaikan, kesadaraan tentang kesehatan dan kesejahteraan tidak perlu menunggu adanya aturan. Menurutnya, dibutuhkan sebuah kesadaran bersama (komu-

nal), untuk sehat secara bersama-sama. “Mari semua kita dukung, jadi bukan karena adanya program ini (ORI) baru kita gerak, karena ini adalah kepentingan bersama,” kata Wali Kota Risma, saat membuka pencanangan ORI yang bertempat di Taman Bungkul Surabaya, (2/2).

Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, lanjut Wali Kota Risma, juga menjadi indikator utama dalam kesehatan. Selain diperlukan menjaga kesehatan untuk diri sendiri, juga sangat penting dalam menjaga kesehatan untuk orang lain. “Yang akan kita bangun adalah bukan hanya pentingnya imunisasi. Namun, pentingnya menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain,” tuturnya.

Target PAD Surabaya 2018 Rp 1 Trilyun

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah [BPKPD] Kota Surabaya Yusron Sumartono (tengah) dan Kasi Intel Kejari Surabaya I Ketut Kasna Dedi (kiri) dalam media Gathering di kantor Humas Pemkot Surabaya. (foto:Gatot.S/JTMP) Surabaya, Jatim Pos Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah [BPKPD] Kota Surabaya Yusron Sumartono mengungkapkan Target PAD Pemkot Surabaya pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1 tirlyun. Tahun lalu ditargetkan sekitar Rp.900 milyar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yusron Sumartono dalam Media Gathering di Kantor Humas Pemkot Surabaya belum lama ini.

Untuk memenuhi target tersebut pihaknya bekerjasama dengan Kejari Surabaya menerbitkan Standart Operating Prosedures [SOP] Pajak Bumi Bangunan [PBB] agar warga kota Surabaya lebih mudah terlayani dalam pembayaran pajak.

Menurut Yusron pada tahun sebelumnya dalam formulir banyak sekali syarat-syarat, kini syarat-syaratnya disederhana-

kan sehingga warga dapat merasakan pelayanan tidak berbelit-belit alias lebih lancar dan lebih mudah. SOP yang dibuat kata Yusron telah dikaji atau direview oleh Kejari Surabaya dan Polrestabes Surabaya.

Keterlibatan dua Instansi tersebut kata Yusron sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penyimpangan dari sisi perundang-undangan. “Agar lebih berpedoman dalam menerapkan aturan pelayanan serta tidak lagi ada kekuatiran dari masyarakat terkait produk yang kami buat,” ujar Yusron meyakinkan.

Masih kata Yusron, kedepan tidak hanya SOP PBB yang dibuat oleh BPKPB, tetapi pihaknya juga menyiapkan SOP pajak retrebusi yang lain, namun semuanya masih dalam proses.

Pelayanan Secara On Line Saat ini kata Yusron BPKPD

telah membuka pelayanan pembayaran dan pengurusan pajak PBB melalui sitem online.

Beberapa nhal diantaranya kata Yusron, pembayaran Surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) untuk PBB balik nama dan pembetulan nama alamat yang tidak sesuai dengan aslinya serta layanan surat keterangan (SK).

Menurut Yusron terobosan membayar pajak PBB yang dilakukan oleh BPKPD tidak hanya mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat tetapi ada manfaat lainnya yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya alias tidak tertunda.

Dengan adanya kemudahan pelayanan dalam mengurus dan membayat pajak PBB diharapkan timbul kesadaran dari warga kota Surabaya untuk lebih giat membayar pajak,ujar Yusro penuh harap.

Diapresiasi Kejari Sementara itu Kasi Intel Kejari Surabaya I Ketut Kasna Dedi mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh BPKPD Pemkot Surabaya.

Kasna berpesan agar praktik dilapangan yang akan dilakukan oleh petugas BPKPD harus sesuai dengan SOP yang telah dibuat. “Nanti dalam praktik dilapangan akan terus dikontrol dan jika ada yang salah akan kita benahi bersama,” ujar Kasna meyakinkan.

(Gatot.S/Jatim Pos)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberi salam kepada anak-anak yang ikut da-lam program ORI Difteri di Taman Bungkul Surabaya. (foto: Humas Pemkot) Wali Kota Risma menambahkan, demi untuk mewujudkan masyarakat Surabaya bebas dari difteri, maka dibutuhkan sebuah kesadaran bersama, dengan melakukan gerakan bersama, dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. “Mari kita bersama-sama selamatkan anak-anak kita, demi bangsa dan negara kita,” imbuh wali kota kelahiran Kediri tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan pihaknya akan

menyiapkan sekitar 6.677 pos-pos untuk mendukung berjalannya program ORI, dengan dibantu dari Satgas, DP5A dan OPD terkait. Selain itu, pihaknya mengaku juga sudah bekerjasama dengan rumah sakit dan perguruan tinggi, dengan total tenaga vaksinator sebanyak 1.093 orang.

“Kita punya sasaran untuk usia dibawah 19 tahun mencapai sekitar 753.498 anak.

Usia 19 tahun kurang dari sehari juga tetap akan kita lakukan imunisasi,” ujarnya.

Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menyebutkan, kasus difteri di Kota Surabaya sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 tercatat sudah ada 17 kasus difteri klinis dengan satu hasil laboratorium positif dan terjadi peningkatan sebesar 46,7% dibandingkan dengan bulan Desember 2017 dan sebesar 86,7% bila dibandingkan dengan bulan januari 2017. Hal ini yang membuat program ORI sangat perlu dilakukan di Kota Surabaya. (fred/JTMP)

Numpang Bus Kota Bayar Dengan Sampah Plastik

Walikota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya. (foto:Gatot.S/JTMP)

Surabaya, Jatim Pos Dalam waktu dekat, warga kota Surabaya yang kurang mampu bisa numpang Bus Kota bayar karcis dengan sampah plastik satu kresek saja.

Ide brilyan tersebut diungkapkan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada para awak media di ruang kerjanya Kamis lalu.

Menurut Walikota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma tersebut bayar karcis bus kota dengan sampah plastik hanya diperuntukan bagi warga kota

yang tidak mempunyai uang cukup untuk beli karcis Bus Kota.

“Cukup dengan sampah plastik kering satu kresek bisa numpang Bus Kota,” ujar Risma sambil menambahkan bila ide tersebut saat ini sedang dimatangkan oleh jajaran Dinas terkait di Pemkot yang dipimpinnya.

“Nanti dulu rek, masih dimatangkan oleh Dinas terkait,” ujar Risma sambil tersenyum sambil menambahkan bila tehnisnya disetiap halte bus akan ada petugas kebersihan yang khusus bertugas

membuang sampah plastik kering dari penumpang bus kota ke tempat sampah yang ada disekitar halte.

Sedangkan jenis Bus Kotanya adalah Bus Kota baru yang diberi nama Suroboyo Bus. “Sekarang kami sudah punya 10 unit nanti akan kami tambah lagi serta ada juga bantuan Bus dari Pemerintah Pusat yang low deck untuk penumpang yang berkebutuhan khusus,” ujar Risma meyakinkan.

Sementara itu Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser menyatakan transportasi massal Suroboyo Bus akan beroperasi pada waktu dekat tahun 2018 ini.

Suroboyo Bus kata Fikser akan beroperasi secara modern tepat waktu tidak bleh etem dan selalu dijaga kebersihan maupun kemanan dan kenyamananya.

Tentang berapa banyak sampah plastik yang harus dimasukan kresek, Fikser menyatakan hal tersebut masih didiskusikan. “Masih didiskusikan oleh Dinas terkait,” jelas Fikser meyakinkan. (Gatot.S/ Jatim Pos)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Diskanlut Jatim Sosialisasikan Pengganti Cantrang DINAS Perikanan dan Kelautan Provinsi (Diskanlut) Jatim akan terus mensosialisasikan tentang penggunaan alat tangkap selain cantrang.

Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperpanjang penggunaan alat tangkap cantrang.

“Surat pelarangan cantrang kan belum dicabut.

(Menteri Kelautan dan Perikanan) hanya menambah waktu peralihan dari cantrang ke alat tangkap lain,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Heru Tjahjono, Kamis (25/1/2018).

Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan Susi Pujiastuti saat menemui nelayan yang berunjuk rasa, Rabu (17/ 1/2018) memastikan para nelayan boleh kembali menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.Namun, penggunaan cantrang akan dibatasi oleh Pemerintah. Oleh karenanya, ia juga menegaskan kepada para nelayan agar siap beralih

menggunakan alat penangkap ikan lainnya.

Menteri Susi berharap para nelayan memanfaatkan sebaik-baiknya masa transisi untuk mengganti cantrang dengan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan.

Sebelumnya, alat penangkapan ikan ramah lingkungan diberikan kepada nelayan itu berupa jaring insang permukaan, jaring insang dasar, dan bubu lipat rajungan tipe kubah.

Ia menjelaskan, penggantian alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah melindungi mata pencaharian para nelayan. Ditegaskan, pelarangan cantrang bertujuan memastikan perlindungan penghidupan kepada nelayan.”Kita harus memastikan bahwa laut itu ada banyak ikannya terus menerus untuk masa depan, tidak hanya untuk sekarang,” ujarnya.

Menurut Heru Tjahjono,

Beginilah alat tangkap Cantrang digunakan oleh para nelayan.

Ikan-ikan kecil akan ikut terjaring akibat penggunaan alat ini.

saat ini ada sekitar 252 ribu jumlah nelayan di Jawa Timur.

Dari jumlah tersebut, yang sudah mendapat alat bantu tangkap ikan (pengganti cantrang) dari pemerintah sekitar 139.500 nelayan.Alat bantu bantuan dari pemerintah seperti gillnet, jaring milenium maupun bubu. “Kita akan koordinasi terus, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semua ini dalam rangka pengamanan, penangkapan ikan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Ia menerangkan, pihaknya tetap mensosialisasikan kepada para nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap cantrang. Nelayan di Jatim yang biasanya menggunakan cantrang ada di wilayah pantura.

“Memang secara lisan (penggunaan cantrang) diperbolehkan, tapi suratnya (peraturan menteri) belum dicabut. Kita tetap mensosialisasikan, agar para nelayan beralih menggunakan alat tangkap di luar cantrang,” tutur Heru Tjahjono.

Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele  Melalui Pemijahan Buatan CARA pembenihan ikan yang baik dan benar merupakan standar sistem mutu perbenihan paling dasar, yang seharusnya diterapkan oleh pembenih ikan dalam memproduksi benih ikan bermutu.

Caranya, dengan melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi dan memenuhi persyaratan SNI atau persyaratan teknis lainnya. Selain itu, memperhatikan biosecurity, mampu telusur (traceability) dan keamanan pangan (food safety).

Hal itu terungkap dalam kegiatan Pelatihan Teknik Pemijahan Buatan Ikan Lele, yang diselnggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PTPBP2KP) Kepanjen, Malang.

Peserta kegiatan pelatihan tersebut adalah dari pendamping teknis dan petugas balai benih ikan yang berasal 10 Kabupaten dan 3 Kota di Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Blitar. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu memberi pengetahuan kepada peserta tentang Teknik Pemijahan Buatan Ikan Lele.

Materi tentang ‘Peranan Hormon Dalam Pemijahan Ikan Lele’yang disampaikan oleh Dr. Uun Yanuhar, S.Pi,

M.Si dari Universitas Brawijaya, sangat menarik.

Menurut Uun, pemberian hormon pada ikan betina dilakukan dengan penyuntikan sebanyak dua kali secara berurutan. Injeksi pertama dengan pemberian hCG (human chorionic gonadotropin) dengan dosis 500 IU (international unit) per kg bobot tubuh ikan betina.

Pemberian pada injeksi pertama belum memicu ke arah terjadinya ovulasi. Nah, injeksi kedua dengan Ovaprim (campuran GnRh dan Domperidone)yang diberikan 24 jam setelah pemberian hCG, dengan dosis 0,6 mL.kg-1, untuk memicu ovulasi. Waktu penyuntikan sekitar jam 4 sore.

Sedangkan pemberian hormon pada ikan jantan diberikan injeksi tunggal Ovaprim dengan dosis 0,4 mL.kg-1 dan sekaligus memberikan injeksi Ovaprim pada ikan betina.

Materi lainnya adalah ‘Pemberian hormon pada induk ikan lele’ disampaikan oleh Fariduddin Ath-Thar, S.Pi,M.Si dari Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor.

Dalam pemijahan buatan, kata Fariduddin, ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan. Antara lain, induk yang digunakan merupakan strain unggul, sudang matang gonad. Untuk pematangan gonad dapat dilakukan dengan menggunakan Pakan Protein 30%, Pakan khusus induk dan aplikasi hormon (Oodev) 0,5 ml/kg untuk mempercepat kematangan gonad pada induk ikan.

Sebelum dipijahkan induk, dilakukan penyuntikan dengan hormon ovaprim dengan dosis 0,5 ml/kg induk. Penyuntikan dilakukan 2 kali dengan dosis ovaprim 50% pada penyun-

Kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti terkait penghapusan alat tangkap cantrang dengan alat yang lebih modern disambut baik Gubernur Jatim, Soekarwo. Namun demikian perlu dilakukan sosialisasi lebih dahulu sebelum diterapkan.

“Saya mendukung penuh kebijakan Bu Susi. Tapi itu karena alat baru, maka perlu dilakukan sosialisasi lebih dahulu sehingga masyarakat mengetahui kelebihan menggunakan alat tersebut,” tegas Pakde Karwo.

Ditambahkan pria yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, dengan menggunakan alat cantrang ikan-ikan kecil akan ikut terjaring. Sementara dengan alat modern yang ditawarkan ke nelayan sekarang ini mampu mendapatkan ikan dengan ukuran yang lebih besar seperti sirip kuning dan kerapu tikus yang ukurannya mencapai 35 kg.

“Selain mendapatkan ikan yang lebih besar, mereka juga dituntut untuk memiliki kapal yang besar dan muatannya juga besar, Dan tentunya berpengaruh pada pendapatan nelayan kita,” jelas Pakde Karwo.

Dihubungi terpisah, ang-

gota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto mengatakan, sosialisasi penggunaan alat di luar cantrang memang perlu dilakukan, mengingat 80 persen nelayan di Indonesia adalah tradisional. Otomatis saat akan mengubah mindset mereka perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi. Dan itu membutuhkan waktu berbulanbulan. Apalagi kabarnya alat tersebut harganya mahal, tentunya perlu subsidi dari pemerintah.

“Hal ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah, sehingga untuk penggunaan alat modern tersebut dibutuhkan waktu bertahap. Paling tidak ada contoh, sehingga mereka akan menerima alat tangkap baru tersebut. Apalagi yang akan menjadi contoh diambilkan dari nelayan yang berhasil meningkatkan pendapatan dengan menggunakan alat tersebut,”lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam kebijakan Menteri Susi tersebut meminta koperasi memberikan kemudahan kredit kepada nelayan yang akan membeli alat tangkap tersebut. Selain akan dibangunkan kontainer ditengah laut disetiap kabupaten/kota. (bidangtangkap)

Maksimalkan Program Sergap  Agar Hasil Pertanian Bisa Surplus

Pemateri mempraktikkan cara Pemberian hormon pada induk ikan lele, yang disaksikan oleh para peserta.

tikan pertama dan 50% pada penyuntikan kedua.

Pembedahan pada induk jantan, tambah Fariduddin, untuk mengambil kantung sperma, lalu kantung sperma dipotong sambil diencerkan menggunakan NaCL 100ml.

Setelah itu induk betina dilakukan striping (pengurutan pada bagian perut) dan sperma yang telah dipotongpotong dicampur dengan telur hasil striping dan diaduk dengan bulu ayam.

Telur yang telah dibuahi dimasukkan ke bak penetas yang didalamnya telah berisi kakaban menggunakan bulu ayam. Telur akan menetas selama 24 -30 jam, tergantung pada suhu air.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kesehatan dan keselamatan kerja pada dunia usaha/ industri harus diperhatikan dengan saksama oleh semua tenaga kerja dalam setiap lingkup kerjanya. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam dunia usaha perikanan, budidaya ikan merupakan salah satu subsektor yang

menggunakan tenaga kerja dalam jumlah cukup besar untuk memenuhi target produksinya. Tempat kerja adalah suatu ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, tempat tenaga kerja beraktivitas untuk pengembangan suatu usaha dan dimana terdapat sumbersumber bahaya. Pada dunia usaha budidaya ikan, tempat bekerja terdapat di dalam atau di luar ruangan, bergantung pada jenis usahanya.

Usaha budidaya/pembenihan ikan dapat dilakukan secara ekstensif, semi-intensif ataupun intensif menentukan penerapan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Usaha budidaya/pembenihan ikan secara ekstensif atau tradisional tidak banyak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi para pekerjanya. Kegiatan produksi dalam budidaya/ pembenihan ikan dibagi dalam beberapa kegiatan, antara lain: pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Kesehatan dan keselamatan kerja pada kegiatan produksi tersebut harus dilakukan agar target produksi yang diharapkan tercapai tanpa terjadi kecelakaan kerja. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada kegiatan produksi berkaitan dengan metode produksi/ pembenihan yang digunakan. (bidangbudidaya)

Sumenep, Jatim Pos. Ir. H. Arif Firmanto Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dispertahortbun Kabupaten Sumenep(30/ 1)mengakui Ir. H.Arif Firmanto Kepala Bidang Sarana bahwa Dinas Prasarana dan Penyuluhan Pertanian TaDispertahortbun Kabupaten Sumenep naman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dipertahortbun) Kabupaten Sumenep memastikan kecukupan pangan dari hasil produksi pertanian di Sumenep, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 1 tahun.

Menurutnya, Arif analisa hasil produksi gabah yang dilakukan instansinya pada tahun 2016 hingga 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama 1 tahun.”Sebab, berdasarkan analisa yang kami lakukan, produksi hasil gabah per-kapita per-tahun hanya cukup untuk 11 bulan, sehingga di bulan berikutnya harus mendatangkan dari daerah lain.

Sebenarnya diakui Arif, jika menilik dari luas lahan tanam padi di Kabupaten Sumenep, saat ini memang naik, sehingga dengan produktivitas juga bisa meningkat dan diyakini kebutuhan pangan tahun ini bisa cukup selama setahun dan impor beras tidak sampai ke Sumenep. Karena itu, perlu kesadaran masyarakat untuk ikut mendukung program Serapan Gabah (Sergab).

Karena itu menurut Rusdi, Dispertahortbun Sumenep terus melakukan sosialisasi program pemerintah, yaitu agar nantinya hasil pertanian para petani tidak disimpan, namun dijual langsung ke Bulog sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Disamping itu budaya masyarakat Madura, khususnya di Sumenep yang masih menyimpan beras untuk kebutuhan pribadi, serta dengan pemikiran hasil tani mereka hanya untuk tanak atau masak sendiri, juga menjadi salah satu penyebab faktor naiknya harga beras saat ini.”Jadi, kami terus lakukan sosialisasi Sergab, agar dengan memaksimalkan program Sergab hasil produksi pertanian di Sumenep bisa surplus. (rul, man, nan)

Jatim II

Hal - 4

Makin Banyak Perempuan Terjun ke Politik Malang, Jatim Pos. Dunia politik bukanlah dunia yang identik dengan dunia pria, Saat ini semakin banyak perempuan yang terjun ke dunia politik. Dengan kemampuan yang dimiliki perempuan, mereka berhasil jadi tokoh yang cukup disegani dalam perpolitikan Indonesia.

Beberapa politisi perempuan itu diantaranya hadir dalam talkshow “Politik Itu Cantik” di Ballroom Ijen Suites Hotel, Malang.

Dalam talkshow tersebut hadir empat narasumber politisi cantik dan berpengalaman. Diantaranya Rieke Diah Pitaloka dari Politisi PDI Perjuangan, Grace Natalie sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Arzeti Bilbina dari PKB dan Ya’qud Ananda Gudban yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang.

Ketua DPC Hanura, Ya’qud

Yaqud Ananda Gudban (kiri), Rieke Diah Pitaloka (tengah), dan Arzeti Bilbina (kanan) saat menjadi narasumber.

Ananda Gudban menilai cantik itu tentang cara melihat dan memandang. Dengan menilai penampilan seseorang, namun bagi dia cantik itu tidak hanya dilihat dari luarnya saja, namun dari dalam juga.

“Bagi saya cantik itu apa adanya, dengan kebahagiaan dan ketenangan hati yang dilihat secara utuh,” ujar perempuan yang juga

calon wali kota Malang itu, Sabtu (27/1).

Ketua Umum PSI, Grace Natalie menilai cantik itu berawal dari pikirian diri sendiri. Dengan menikmati berbagai kegiatan dengan rasa senang dan bahagia itu merupakan cara ia menjadi cantik selain mengatur pola makan dan olahraga.

“Cantik itu berawal dari pikiran kita sendiri,” ujarnya.

Sedangkan, Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai cantik itu kebahagiaan dan keceriaan.

“Dengan hal itu, menurut saya semua perempuan Indonesia mampu menjadi cantik seutuhnya,” katanya.

Dan menurut Politisi PKB, Arzeti Bilbina menilai cantik itu ialah harus sehat. menurutnya sehat itu tidak hanya perawatan wajah, tapi bagaimana cara merawat kesehatan.

“Yang paling terpenting istirahat cukup dan membuat sekeliling kita bahagia itu sudah cantik,” kata politisi berkerudung itu.

Acara tersebut di buka oleh Bupati Kabupaten Malang, Dr H Rendra Kresna. Dihadiri oleh politisi, masyarakat dan ratusan mahasiswa yang berlangsung di Ballroom Hotel Ijen Suites, Kota Malang, Jawa Timur. (swan/yon)

 BTN Hadir di Trenggalek

Emil Harap Pengadaan Rumah Layak Huni

Bupati Trenggalek Emil Dardak bersama Kepala Kanwil III Bank BTN, Joni Prasetianto, resmikan kantor Cabang Pembantu BTN di Trenggalek di Jl. Panglima Sudirman.

Trenggalek, Jatim Pos Kehadiran Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Trenggalek yang diresmikan oleh Bupati Trenggalek, Dr Emil Elestianto Dardak, M.Sc, diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan di bidang pengadaan perumahan layak huni bagi warganya.

Bupati Trenggalek, Emil Eletianto Dardak menyampai-

kan terima kasihnya serta keinginan agar kehadiran Bank BTN ikut terasa di Kabupaten Trenggalek.

“Kita ini memang ingin, waktu itu Bu Rini (Menteri BUMN) ke sini, ingin BTN ini juga hadirnya lebih terasa di Trenggalek, sehingga kita berharap bahwa pembangunan di Trenggalek ini juga ikut didorong, terutama kebutuhan dasar warga yakni hunian yang layak,” ucapnya,

Senin (29/1).

Melihat kondisi daerah Trenggalek, Bupati Emil juga berharap peran BTN di Trenggalek akan ikut mewarnai pemilihan lahan hunian atau perumahan yang mungkin bisa dibiayainya tanpa ada kesalahan di lahan yang rawan terkena bencana.

“Kami sebenarnya juga menyadari dengan kontur Trenggalek yang dua pertiganya adalah pegunungan, kita perlu pengembangan alternatif hunian-hunian bagi masyarakat Trenggalek di lokasi-lokasi yang seyogyanya lebih aman,” imbuhnya.

Dari informasi yang dihimpun, Bank BTN merupakan salah satu Bank milik BUMN yang berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan.

Disampaikan oleh Kepala Kanwil III Bank BTN, Joni Prasetianto, bahwa bisnis

utama Bank BTN adalah bagaimana mensukseskan salah satu program Pemerintah yang tertuang dalam agenda kelima Nawacita.

“Kalau melihat data, bahwa kondisi perumahan yang ada di Indonesia itu setiap tahun mengalami backlog (angka kebutuhan rumah), artinya dari sisi developer itu tidak sanggup mengatasi backlog karena jumlah yang dibangun sama yang dibutuhkan sangat kurang,” ungkap Joni.

Untuk itu, menurut Joni, diperlukan akselerasi percepatan baik dari sisi developer dan perbankan yang membiayai, baik itu kredit konstruksi maupun kredit pemilikan rumah untuk konsumen.

Salah satu upaya mendorong percepatan tersebut adalah dengan mengembangkan jaringan, melalui outlet-outlet yang dapat mempercepat proses kredit, seperti dibuka-

BPKAD Kota Blitar Gandeng Empat Bank Blitar, Jatim Pos. Sistem Transaksi Non Tunai terhadap Wajib Pajak Daerah Kota Blitar, segera diterapkan pada tahun ini. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak terkait perubahan sistem pembayaran Pajak Daerah. Guna pelaksanaan dalam pemKepala BPKAD Kota Blitar, bayaran, Pemkot Blitar Widodo Saptono Johannes. akan menggandeng empat bank yakni Bank Jatim, BRI, BNI 46 dan Mandiri.

Kepala BPKAD (Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, S.Sos.M.AB di ruang kerjanya, Selasa (30/1) menjelaskan, bahwa di Kota Blitar sendiri transaksi non tunai sudah diberlakukan pada beberapa pos. Misalnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak lainnya dapat dilakukan melalui m-banking atau aplikasi lainnya.

Namun demikian tetap dirasa perlu untuk memberikan edukasi lebih lanjut, agar wajib pajak mengetahui jenis transaksi apa saja yang bisa dilakukan secara non tunai. Selain mempermudah Wajib Pajak versi Online atau Non Tunai.

Menurut Widodo, program ini memberi kemudahan serta kepuasan bagi para wajib pajak, karena pembayaran dapat dilakukan seperti lewat perbankan dan mbanking. “Dengan sistem ini maka wajib pajak akan membayar pajaknya sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD),” ujarnya.

Program tersebut merupakan instruksi Pemerintah Kota Blitar sehingga penerimaan pajak lebih baik dan program pembangunan daerah pun dapat terealisasi.

Untuk pembayaran lewat m-banking, Wajib Pajak nantinya dapat mengunduh aplikasinya yang telah disediakan Pemkot Blitar. Wajib Pajak cukup memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Saat ini, kata Widodo, pihaknya masih merintis aplikasi transasksi non tunai agar wajib pajak tidak lagi melakukan pembayaran secara konvensional. Menurutnya, tujuan transaksi non tunai ini diantaranya untuk meminimalisir petugas bersentuhan langsung dengan uang. (sk) nya BTN KCP Trenggalek.

“KCP Trenggalek ini kami bidik, salah satunya melalui kajian yang panjang, kalau di ilmu perbankan ada studi kelayakan. Kabupaten Trenggalek kalau saya perhatikan, pertama, banyak sekali pembangunan infrastruktur, ekonomi, tata kotanya juga mulai maju dan berkembang, apalagi ke depan akan dibangun kawasan ekonomi khusus yang mana itu adalah trigger (pemicu) dari sisi pembangunan ekonomi di Kabupaten

Trenggalek,” jelas Joni.

Pada peresmian Kantor Cabang Pembantu Trenggalek tersebut, Bank BTN sekaligus menyerahkan bantuan CSR berupa Mobil Pintar kepada Pemkab Trenggalek yang diterima langsung oleh Bupati Emil Dardak serta didampingi oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Joko Santoso dan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Drs Kusprigianto, MM. (abd)

Tuban Raih SAKIP Predikat B Kemenpan RB Tuban, Jatim Pos. Pemkab Tuban berhasil meraih prestasi peningkatan kualifikasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Prestasi ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) langsung kepada Bupati Tuban, di Nusa Dua Convention Center, Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua Bali, Rabu (31/01/18).

Raihan SAKIP ini mendapat apresiasi dari KemenpanRB, Asman Abnur karena di tahun 2016 Kabupaten Tuban mendapat predikat C, namun di tahun 2017 mendapat predikat B. Prestasi itu diperoleh berkat upaya-upaya perbaikan

nyata bagi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sehingga lompatan prestasi mendapat predikat B tanpa melewati predikat CC terlebih dahulu.

“Ini prestasi yang cukup membanggakan untuk Kabupaten Tuban,” tambah Asman Abnur di hadapan Bupati Tuban, H. Fatkhul Huda.

Dijelaskan Kemenpan, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur. Dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah sebagai-

mana diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Didalamnya terdapat Laporan Kinerja (LKj) program atau kegiatan yang dilaksanakan Pemkab dengan menggunakan APBD. Keberadaan Program dan kegiatan harus dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

“Predikat ini bukan kompetisi, tetapi motivasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarAsman Abnur.

Bupati Tuban, H. Fatkhul Huda yang menerima penghargaan ini mengatakan, penghargaan ini dipersembahkan kepada segenap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini bekerja dengan baik.

“Penghargaan SAKIP dengan predikat B tahun ini adalah lompatan prestasi yang cukup membanggakan, dan harus menjadi motivasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ucap Bupati.

Disampaikannya juga, bahwa akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan program secara terukur dengan sasaran kinerja yang disusun secara periodik.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Tuban, Drs. Rohman Ubaid meng-

Bupati Tuban, H. Fatkhul Huda menerima penghargaan Predikat B oleh Kemenpan-RB, Asman Abnur di Nusa Dua Convention Center, Kawasan Terpadu ITDC NW/1 Nusa Dua - Bali.

ungkapkan bahwa Keberhasilan peningkatan predikat pada SAKIP adalah buah komitmen yang kuat dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD sampai ke tingkat paling bawah.

“Sebuah pertanggungjawaban kinerja yang ber-

orientasi pada efisiensi birokrasi serta hasil kerja keras dari semua OPD di Tuban terutama Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Tuban yang dikoordinir Sekda,” jelas Ubaid sapaan akrabnya.

(Adv/min)

Jatim III

Hal - 5

Pengumuman Pemberhentian Bupati Tulungagung  Bersama Rapat Paripurna Istimewa LKPJ Tulungagung, Jatim Pos. Pada Penyerahan Rekomendasi DPRD atas pembahasan LPKJ Bupati dari Ketua DPRD, Supriyono kepada Bupati, ada banyak rekomendasi yang disampaikan DPRD Tulungagung dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut yaitu penyampaian hasil rekomendasi DPRD tentang pembahasan LKPJ akhir tahun 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Tulungagung 2013-2017. Rapat yang juga berisi pengumuman usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2013-2018 tersebut berlangsung di ruang Graha Wicaksana pada Jumat malam lalu.

Untuk perbaikan kinerja kepala daerah ke depan re-

komendasi tersebut merupakan pendapat dari Komisi dan delapan Fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE. AK dan Wakil Ketua DPRD Adib Makarim MH membacakan hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ atersebut. Di antaranya anggaran di kecamatan untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dam peredaran gelap narkoba (P4GN) di rasa tidak tepat sasaran.

“Penanganan narkoba tidak hanya sosialisasi, namun juga harus disertai tindakan,” ujar Ketua DPRD, Supriyono selepas Sidang Instimewa.

Selain itu adanya pungutan liar (Pugli) pada wali murid tidak sesuai dengan aturan

dan program bupati di awal kepemimpinannya. Diharapkan peraturan Bupati segera diterbitkan sesuai Perda.

Menanggapi rekomendasi itu, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo mengelak jika program pendidikan murahnya telah gagal. Menurutnya, tarikan atau pungutan kepada wali murid sudah diatur dalam UU Sisdiknas. Pungutan merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan.

“Kan hal itu sudah diatur dalam UU Sisdiknas,” jawabnya singkat.

Bupati juga menanggapi rekomendasi tentang adanya penambangan pasir di wilayah Desa Ngujang. Pasalnya hal itu dinilai membahayakan

lingkungan, apalagi ada protes dari LSM dan lingkungan tidak digubris dan diindahkan oleh Pemkab.

“Kalau bicara penambangan pasir kita ingin bertindak namun itu bukan kewenangan kita setelah diambil alih oleh provinsi,” jelasnya pada awak media.

Sorotan lain dari DPRD Tulungagung adalah selama ini Pemkab Tulungagung selalu menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI dalam laporan keuangan.

Lanjut Bupati Syahri Mulyo dalam menyampaikan akan memperhatikan dan menindak lanjuti rekomendasi dari DPRD Tulungagung.

“Semua akan kita tindak lanjuti,” tandas Bupati. (san*)

Selesaikan Pembangunan Jalan Rabat Cor Beton  Pemdes Ngrendeng Dusun Blibar Ngawi, Jatim Pos. Pemerintahan Desa Ngrendeng, Kec Sine, Kab Ngawi, selesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Cor Dusun Blibar RT 04 dan RT 05 RW 04 bdengan Dana Kegiatan Rp. 328.467.000,- Sumber Dana Desa Tahun2017 dengan Volume 735 x 3,5 x 0,1.

Menurut Kepala Desa Joko Susanto, menyatakan bahwa dirinya banyak berterima kasih kepada Warga Masyarakat yang telah ikut meninjau proses pembangunan Jalan Desa itu.

“Jalan ini merupakan akses untuk Masyarakat, mudahmudahan bermanfaat bagi Masyarakat umumnya dan Masyarakat Desa Ngrendeng khususnya,” ujarnya saat di-

temui di kediamnya.

Kemudian Kepala Desa muda yang berprestasi di bidang kesenian musik ini, menambahkan bahwa dirinya akan selalu bekerja dengan ekstra lagi guna mewujudkan keinginan warganya.

“Mudah-mudah kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat terus bekerja keras dan pembangunan ditahap berikutnya dapat kita lanjutkan, yang Insya Allah akan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sedangkan menurut Tim Pelaksana Pembangunan Ainur Rofik mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan jalan Cor Rabat Beton tersebut selesai sesuai waktu yang di tentukan,” katanya kepada wartawan Jatim Pos.

Edi, warga Desa Ngrendeng juga berharap bahwa pembangunan yang sedang dikerjakan di Dusun Blibar tersebut dapat benar-benar dirasakan dampak dan manfaatnya oleh warga masyarakat setempat.

“Saya harapkan pemba-

ngunan jalan ini bisa dirasakan manfaatnya. Mudahmudahan hasilnya bagus, guna memuaskan keinginan masyarakat luas umumnya, karena jalan ini juga dipergunakan oleh warga desa lainnya,” ungkapnya. (ren)

Musrebang Des Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2018

Ngawi, Jatim Pos Kecamatan Jogorogo melaksanakan Musrenbangdes di Desa Tanjungsari dalam rangka penyusunan RKPdes Tahun Anggaran 2018, kegiatan tersebut dilaksanakan di 12 Desa se Kecamatan Jogorogo penyusunan RKPDesa tahun anggaran 2018 yang didanai oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hasil musyawarah tersebut akan dituangkan di APBdes.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Keamanan, Perangakat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat, musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Pe-

rencanaan Pembangunan.

Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat/kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam pidato, Kepala Desa Tanjungsari Mujimin menyampaikan, “dalam Musrenbang kali ini kita harus bisa mendahulukan kepentingan yang ada di desa agar terciptanya pemerataan dalam pembangunan, khususnya daerah-daerah di lokasi yang

belum tersentuh pembangunan dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD),” ujarnya.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dana lokasi anggaran Tahun 2018.

Proses penganggaran

partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran Kabupaten dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya.

Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. (ren)

Komisi V DPR RI Kunjungi Dam Plesungan Kecamatan Padas

Ngawi, Jatim Pos. Sigit Sosiato momemimpin rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di DesaTungkul Rejo Kecamatan Padas kabupaten Ngawi, Kamis lalu. Kunker kali ini untuk melihat arana dan prasarana infrastruktur Bendung Plesungan yang mengalami kerusakan pada bulanJanuari 2018.

Rehab total terakir sekitar tahun 1982 mempunyai wilayah sekitar 608 ha terletak di 5 desa yang berada di 2 kecamatan diantaranya DesaTungkul Rejo 45 Ha, Pangkur 187 Ha, Tambak Romo 50 Ha, waruk Tengah 183 Ha, Pleset 143 Ha. Hadir dalam kesempatan tersebut wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, ST, Sekretaris Daerah Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kadin/Kabag serta warga sekitar.

Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar, ST dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih telah merespon dengan cepat keluhan-keluhan masyarakat atas robohnya bendung Plesungan yang terkena banjir.

Bendung ini satu bagian irigasi waduk pondok yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya kecamatan Padas. “Jika dam ini tidak segera di perbaiki dalam masa tanam 2 dan 3 tidak bisa tanam”. Kabupaten Ngawi termasuk lumbung pangan nasionaldengan produksi gabah pertahun 250ribu ton nomor 4 di Jawa timur.

Ke depan kabupaten Ngawi mempunyai program setiap tahun harus ada embung atau dam yang di bangun untuk pemenuhan kebutuhan irigasi primer, sekunder maupun tersier.

Sementara Kepala DAS Solo siap melakukan perbaikan bendung plesungan selambat-lambat nya dua Minggu setelah kegiatan hari ini tentunya dengan bantuan masyarakat sekitar. (ren)

Peningkatan Air Bersih di Wilayah UPTD PDAM Kecamatan Jogorogo Ngawi, Jatim Pos Direktur PDAM Kabupaten Ngawi Suratno B.St, diwakili Huri KUPTD PDAM Jogorogo meningkatkan Pelayanan Air Bersih di wilayah Kecamatan Jogorogo, salah satunya di Desa Tanjung Sari dan Desa Soco.

Huri menggali tanah untuk jalanya paralon air yang berukuran 3 Dim di Dusun Sumyangan sepanjang 3000 meter, dengan sasaran pemakai air bersih kurang lebih 500 konsumen air.

Juga di Dusun Gondomayu 1000 Meter, menurutnya untuk pengerjaan diborong oleh pekerja per meter 2000 rupiah, yang dikerjakan masyarakat desa setempat. Pekerjaan dimulai bulan Januari sekitar tanggal 8 sampai selesai,” jelasHuri kepada wartawan.

Samini (45) mengatakan, sangat antusias kepada program PDAM Kabupaten Ngawi, karena berkat tersebut masyarak tak bisa menikmati air bersih seperti yang lain yang sudah mendapatkan, sudah lebih 1 tahun belum mengalir, terima kasih kepada Direktur PDAM yang sudah memprogramkan air bersih di tempatsaya,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang anggaran Hury menjawab menyusul dari Direktur PDAM belum dikasih tahu, menunggu pekerjaan selesai, saya melaksanakan peritah di beberapa ruas jalan desa-desa yang kekurangan air bersih. Untuk desa Soco belum bisa dikerjakan karena belum ditinjau lokasinya. (Ren)

Jatim IV

Hal - 6

Bupati Lumajang Canangkan Kampung Anggur Lumajang, Jatim Pos. Bupati Lumajang Drs As’at, M.Ag mencanangkan Kampung Anggur di Jalan Jend. Sutoyo Gang I RW 7 Kelurahan Rogotrunan, Jumat (2/2/2018).Dalam kesempatan itu Bupati membaur dengan masyarakat yang menyelenggarakan senam bersama dan jalan santai. Tak hanya itu, bupati juga meninjau stand bazar, bank sampah warga, dan kampung kumuh.

Di awal acara, Bupati menyerahkan seragam linmas kepada warga kelurahan Rogotrunan. Bupati menyampaikan bahwa khasiat dari anggur ini begitu banyak.

Bahkan, bupati menjelaskan kalau kampung anggur ini

Bupati Lumajang Drs As’at, M.Ag menanam bibit pohon anggur di kampung anggur

merupakan kebun surga karena sudah dijelaskan di ayat suci Al-Quran. Bupati mengharap, nantinya tidak hanya kampung anggur saja yang ada, namun juga ada inovasi penambahan nama dari kampung tersebut.

Selain itu, bupati juga menyingggung soal banjir.

Diungkapkannya, bahwa perlu perubahan pola hidup sehat dan bersih dari masyarakat. Hal itu, perlu dilakukan, karrena kebiasaan hidup bersih dan sehat, bisa men-

cegah banjir di musim hujan.

Camat Lumajang, Drs. Rasmin melaporkan bahwa kegiatan ini salah satu bukti yang menunjukkan warga Rogotrunan guyub dan rukun. Ia juga melaporkan bahwa beberapa pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), telah selesai, diantaranya perbaikan drainase dan masih banyak yang lainnya.

Dijelaskannya, setiap dilaksanakan pembangunan di beberapa titik, dananya berasal dari APBD. Direncanakan juga akan ada pembangunan drainase di daerah RW 7 untuk mengantisipasi hujan deras dan ada pembangunan RTLH yang menghadap sungai. (mirwan/yudi)

GOW Lumajang Dapat Bantuan Mobil Lumajang, Jatim Pos. Bupati Lumajang Drs As’at, M.Ag, menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lumajang. Kendaraan tersebut diserahkan Bupati As’at pada saat rapat Pleno GOW Kabupaten Lumajang di Panti PKK Selasa lalu.

Bantuan diterima langsung oleh Ketua GOW, Ny. Tutuk Fajriyatul M, SH yang disaksikan langsung oleh seluruh peserta Rapat Pleno.

Bupati berharap dengan adanya kendaraan operasional, anggota GOW dapat

memaksimalkan kinerja untuk membantu pelaksanaan program-program pemerintah di masyarakat. Bupati meminta agar kendaraan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin. “Mobil yang diserahkan hari ini manfaatkan dengan baik”, pesan Bupati As’at.

Selain itu, Bupati menyampaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lumajang selama tahun 2017. “Perjalanan pemerintahan di tahun 2017

Bupati Lumajang Drs As’at, M.Ag menyerahkan kendaraan kepada Ketua GOW, Ny. Tutuk Fajriyatul M, SH disaksikan oleh seluruh peserta Rapat Pleno.

itu lebih bagus daripada pada tahun 2016.

Lebih jauh diungkapkan, jumlah penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lumajang pada 2016 sebanyak 42

penghargaan. Sedangkan pada 2017 ada 77 penghargaan yang diterima. “Ini artinya, kinerja kita sudah memenuhi standart nasional,” pungkasnya. (yudi)

SG Berikan Program Lanjutan Fattering Peternak Kambing

Kadept Komunikasi & Sarana Umum (empat dari kanan) Aris Sunarso foto bersama usai acara di Gedung Auditorium Pabrik Tuban.

Tuban, Jatim Pos. Sukses peternak kambing dalam program breeding tahun 2015-2016 di Desa Jenggolo dan Desa Sekardadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Semen Gresik memberikan program lanjutan, yaitu peningkatan produktivitas peternak kokoh Semen Gresik, yaitu peningkatan produktivitas melalui penggemukan Kambing (fattening).

Program baru tersebut dilaunching di Gedung Auditorium Pabrik Tuban (31/1) yang dihadiri oleh Kadept Komunikasi & Sarana Umum Semen Gresik, Aris Sunarso. Pemkab Tuban diwakili oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan & Pembangunan, Kartono.

Hadir pula perwakilan dari Kec Jenu beserta 2 Kades, yaitu Kades Jenggolo dan Kades

Sekardadi. Selain itu ada dari lembaga pendidikan, yaitu Rektor Universitas Ronggolawe (Unirow) Tuban, Supiana Dian Nurcahyani dan para tim ahli pendamping program peternakan.

Terdapat perbedaan di program yang baru dilaunching ini dengan program sebelumnya (breeding). Bila program sebelumnya fokus

pada breeding dan bantuan ternak kambingnya diberikan kepada perorangan di masingmasing kelompok, kali ini fokus pada fattening yang pengelolaannya melalui kelompok karena bantuan kambing juga diberikan kepada setiap kelompok. Pembentukan kelompok sudah ditetapkan di program sebelumnya, yaitu di Desa Sekardadi Desa Jenggolo terdapat 1 kelompok, sedangkan tiap kelompok beranggotakan 10 orang.

Dalam sambutannya, Kadept Komunikasi & Sarana Umum, Aris Sunarso mengatakan bahwa program fattening ini merupakan program lanjutan setelah adanya program breeding. Dengan melihat tekad yang kuat dari para peternak di Desa Jenggolo dan Desa Sekardadi hingga berhasil mengembangbiakan ternak kambingnya menjadi berlipat-lipat. “Oleh karena

Warga Karang Anom ...

Keempat suplayer ini tidak pernah melaksanakan dan menjalankan perjanjian di dalam surat pernyataan.

Seperti menyediakan 15 petugas yang nantinya terbagi 3 kelompok; 9 orang sebagai tenaga bersih bersih tanah yang

tercecer dan penyemprotan di area lokasi pengurukan; 3 orang yang ditugasi membersihkan tanah yang tercecer di radius 200 meter di area Jalan Ikan Paus dan 3 orang sebagai petugas untuk mengawal

itu program lanjutan ini kami berikan,” lanjut Aris.

Harapannya program yang dicanangkan bisa berlanjut, keberhasilan yang telah dicapai nantinya dapat ditularkan/diajarkan kepada yang lain, sehingga mereka akan tertarik. Apabila sudah tertarik dan mengikuti, nanti akan menjadi sentra yang kuat.

Menurut Rektor Unirow, Supiana Dian Nurcahyani, program ini sejalan dengan misi di bidang pertanian maupun peternakan dari Pemerintah, yaitu membentuk peternak yang tangguh untuk memperkokoh kesejahteraan peternak. Perlu disadari bahwa dalam upaya meningkatkan swasembada pangan, bidang peternakan juga merupakan faktor yang vital, tetapi jarang disadari karena terkadang profesi peternak hanya menjadi pekerjaan sambilan. (*/min)

Sambungan dari hal.7 keluar masuknya armada truk guna menghindari kemancetan di sepanjang jalan area pengurukan.

“Selain itu, keempat suplayer ini juga tidak pernah melaksanakan kegiatan penyemprotan yang harus dilaksanakan 2

Sidang Paripurna Bahas Perda DPRD Kabupaten Blitar

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ketua Suwito Saren, Wakil Ketua II Ir.H.M.Heri Romadhon. MM, Wakil Ketua III Sugianto,S.Sos dan Bupati Blitar Drs. H. Rijanto.MM.

Blitar, Jatim Pos. Kamis kemaren Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blitar menggelar Sidang Paripurna dengan agenda ; Penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap rancangan peraturan daerah tentang ; Penyelenggaran ketertiban umum dan ketremtraman masyarakat serta perlindungan masyarakatIjin Usaha peternakan dan kesehatan hewanRestribusi Jasa Usaha.

Dalam rapat paripurna yang telah digelar di hadiri oleh seluruh Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 6 Fraksi, Bupati Blitar, Dandim 0808 blitar, Kapolres Blitar, Kapolresta Blitar di wakili Wakapolresata Blitar, Danyon 511/DY, Kepala Pengadilan Negeri Blitar, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Forpinda kabupaten Blitar, Staf Ahli Bupati Blitar, Sekretaris Daearah Kabupaten Blitar, dan Kepala OPD Kab Blitar dan Istansi Sektorat Kabupaten Blitar dan seluruh perwakilan Camat dan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di Kabupaten Blitar dan wartawan di wilayah Kab. Blitar.

Untuk itu Rapat paripurna ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Suwito Saren, dan Wakil Ketua II Ir.H.M. Heri Romadhon. MM, Wakil Ketua III Sugianto.S.Sos,dan juga Bupati Blitar Drs.H.Rijanto. MM sebagai pemimpin sidang paripurna. Ketua Sidang dalam sambutannya menyampaikan setelah mengamati daftar hadir dari Jumlah Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 50 anggota [pada absensi sidang ini dan penan tanda tangan daftar hadir pada sidang ini] yang terdiri dari 6 Fraksi, yang hadir dalam rapat ini 35 orang yang hadir antara lain F.PDIP 13 orang dari 16 orang yang hadir, F.PKB 5 orang dari 9orang yang hadir, F.PAN 4 orang dari 7 orang yang hadir, F.GPS 9 orang yang hadir dari 10 0rang yang hadir, F.Golkar 3 orang dari 4 orang yang hadir, F.Demokrat 1 orang dari 4 orang yang hadir. Maka Forum ini terpenuhi dari ketentuan Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, Pasal 87 ayat 1 terpenuhi dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Tidak lupa untuk memanjatkan Puja dan Puji syukur kepada Alloh SWT agr rapat paripurna yang telah digelar berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Alloh SWT. Atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang untuk udanganagan di sidang paripurna tersebut bahwasanya dalam rapat paripuna berlangsung, semuanya berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu sebagaimana penjelasan Bupati Blitar terhadap rancangan peraturan daerah (PERDA) yang disampaikan merupakan hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari Badan pembentukan bersama dan badan hukum yang telah merumuskan rancangan (PORPERDA) Tahun 2018.

Bupati Kabupaten Blitar juga memberikan penjelasan secara rinci untuk meningkatkan efisiensi perda yang akan dilaksanana pada tahun 2018. Dengan ini bupati mengeluarkan SK No.188/273/409.06/2017 pada tanggal 7 september 2017 tentang rancangan peraturan daerah. Dengan ini maka penjelasan yang akan di sampaikan bupati Blitar Drs.H.Rijanto.MM kami persilahakan.

Bupati Blitar Drs.H. Rijanto MM mengatakan bahwa dalam memberikan penjelasan dalam sidang paripurna ini dengan materi rancangan peraturan daerah antara lain ; 1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlidungan masyarakat. 2. Ijin usaha peternakan dan kesehatan hewan, 3. Restribusi jasa usaha. (san) kali setiap hari pada pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB sampai kegiatan pengurukan selesai,” terang Efendi Kusumo SE, Lurah Karangrejo menjelaskan kepada Jatim Pos. Efendi menambahkan,

dirinya sangat kecewa kepada pemilik tambak Willy. Karena diundang tidak hadir dalam rangka mediasi, antara pengusaha tambak, suplayer dan warga agar permasalahan cepat selesai,” jelasnya.(rim)

Jatim V

Hal - 7

Warga Karang Anom Banyuwangi Memblokir Jalan

Banyuwangi, Jatim Pos Warga lingkungan Karang Anom Kelurahan Karangrejo Banyuwangi Kota memblokir akses Jalan Ikan Paus, Selasa lalu. Itu dilakukan guna menghentikan dump truk pengangkut tanah urukan tambak milik pengusaha Willy.

Warga memblokir jalan, karena pengurukan tambak ini dinilai sudah menyalahi kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui antara warga dan pengembang.

Dengan dilanggarnya item yang disepakati, hal ini membuat geram warga RT 01 dan RT 02. “Mereka sangat kecewa dengan

itikad tidak baik para suplayer tanah,� terang Yasak sebagai RW 04 Lingkungan Karanganom Kelurahan Katangrejo.

Suplayer tanah urugan, Edi Hariyanto, Eko, Andre dan Mamat tidak pernah sama sekali mengindahkan kesepakatan sebelumya. ď Ž bersambung ke hal.6

Jatim VI

Hal - 8

Pemkab Madiun Raih Penghargaan LAKIP Dari Kemenpan – RB Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur kembali mendapat penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan predikat B tahun 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penerimaan penghargaan tersebut secara langsung diterima Wakil Bupati Madiun, Drs. H. Iswanto, M.Si dari Menpan-RB Republik Indonesia, Asman Abnur di Bali Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (31/1/2018).

Menurut Wakil Bupati Madiun, Drs. H. Iswanto, M.Si, penghargaan LAKIP kategori B tersebut termasuk kategori bagus. Hal itu sebagai bentuk peningkatan dan perkembangan dari SAKIP yang di terapkan di Kabupaten Madiun.

Atas penghargaan yang diraih tersebut Wakil Bupati Madiun mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Pimpinan OPD di Pemkab Madiun. “Saya berharap untuk

Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto menggunting bunga menandai beroperasinya favehotel Madiun

Wakil Bupati Madiun, Drs. H. Iswanto, M.Si, menerima penghargaan LAKIP Kategori B dari Menpan-RB Republik Indonesia, Asman Abnur

tahun ini supaya di tingkatkan lagi, dari yang sekarang kualifikasi B menjadi kualifikasi A,” harapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh dalam laporannya mengatakan, ada dua faktor yang sangat ditekankan dalam evaluasi dan penilaian LAKIP tahun 2018. Diantaranya, terkait belanja publik yang perlu di tekan, karena keterbatasan sumberdaya dan publik menuntut peningkatan kualitas dalam pelayanan.

“Kedua faktor tersebut menjadikan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu mengefisiensikan birokrasi melalui penerapan manajemen kinerja,” katanya.

Sedangkan Menpan-RB Republik Indonesia, Asman Abnur mengungkapkan, untuk mencapai target, efisien pemerintahan model SAKIP harus diterapkan. “Target kita tidak boleh dapat nilai CC, seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota minimum mendapat nilai B,” tegasnya.

Menurut dia, Gubernur/ Bupati/Kota yang nilainya A

BB harus menularkannya pada Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih berkualifikasi CC atau C. “Kita harus bersamasama merubah setiap Pemerintahan baik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota harus sesuai dengan norma standar prosedur kritera dan harus meningkatkan kinerja untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, LAKIP yang merupakan produk akhir SAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/ APBD. LAKIP disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama 1 tahun.

Dalam pembuatan LAKIP, instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Sedangkan LAKIP itu sendiri bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah selama 1 tahun anggaran. (jum/adv)

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Ponorogo Jalin Kerjasama Ponorogo, Jatim Pos. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Selasa (30/1/2018). Acara yang dikemas dengan jalinan silaturrohmi di Kantor Dinas Wakil Bupati Ponorogo tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemkab Ponorogo dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ponorogo, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim yang diwakili oleh Deputi, Asisten III, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, R. Edy

Suryono dan Kadin Tenaga Kerja Ponorogo.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Wakil Bupati Ponorogo. Selain untuk meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah, diharapkan dengan silaturrohmi ini kedepan bisa bekerjasama dengan baik dalam hal bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur, Dodo Suharto dalam kunjungannya tersebut.

Dia juga berharap agar nanti seluruh para pekerja formal, non formal dan pekerja penerima upah non ASN bisa terlindungi dengan program jaminan sosial ke-

Wakil Bupati Ponorogo, H. Sudjarno (tiga dari kanan)

tenagakerjaan. Sementara Pemkab Ponorogo bisa memberikan aturan yang mewajibkan agar seluruh pekerja di Kabupaten Ponorogo mau mengikuti jaminan sosial

ketenagakerjaan.

Lebih lanjut dikatakan, di Jawa Timur pengguna jaminan sosial ketenagakerjaan tercatat dengan jumlah 3,3 juta. Sementara untuk wila-

Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun Diresmikan Kota Madiun, Jatim Pos. Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun yang merupakan proyek pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 senilai Rp. 5 Milyar diresmikan oleh Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Selasa (30/1/2018).

Kepala Dinas Pekerjaan Selain itu, juga Umum dan Tata Ruang (DPU dan TR) Kota diresmikan tiga proyek Madiun, Suwarno. pembangunan lainnya.

Diantaranya, Pembangunan Garasi Damkar senilai Rp. 1,3 Milyar, Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPN 13 Kota Madiun senilai Rp. 1,7 Milyar dan Normalisasi Kali Sono senilai Rp. 5,5 Milyar.

Dalam peresmian tersebut ditandai dengan ditandatanganinya batu prasasti secara simbolis oleh Walikota Madiun, sebagai tanda telah dimanfaatkannya kegiatan pembangunan infrastruktur dalam tahun anggaran 2017.

“Ada tiga fungsi pembangunan taman lalu lintas bantaran kali madiun ini, diantaranya, edukasi, rekreasi dan ekonomis produktif,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU dan TR) Kota Madiun, Suwarno kepada wartawan.

Sementara Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengaku merasa puas dengan selesainya pembangunan tersebut. “Ya kalau pembangunannya seperti ini ya ada rasa puas. Harapannya unsur edukasi, rekreasi dan peningkatan daya saing ekonomi khususnya ekonomi masyarakat bisa terwujud, bisa mensejahterakan masyarakat sekitar juga,” ungkapnya.

Walikota Madiun berharap Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun menjadi Salah satu destinasi wisata baru dan harus ada peningkatan-penigkatan di beberapa titik, baik melalui CSR atau Sponsor lain. Sementara untuk teknis pengelolaannya, Walikota Madiun meminta OPD terkait untuk menata dan membicarakannya demi kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

“Demi kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, semua saya minta dari mereka yang membicarakan kami tidak akan ambil se sen pun atas keuntungan yang diambil dari hasil fasilitas di sini,” pungkasnya. (jum) yah sekarisidenan Madiun pada tahun 2017 jumlah manfaat yang sudah tersalurkan mencapai 100 milyar.

Sementara Wakil Bupati Ponorogo, H. Sudjarno menyatakan sangat mendukung dengan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, sehingga dengan adanya jaminan tersebut bisa mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi pekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.

“Harapannya, BPJS Ketenagakerjaan bisa dirasakan manfaatnya oleh pekerja dimasa yang akan datang, dan bisa meningkatkan kesejahteran pekerja, termasuk perlindungan dari ketidakpastian resiko sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan saat ini maupun yang akan datang,” pungkasnya. (nur)

SDN 1 Tajug Ponorogo Di Segel Ahli Waris Mbah Bejo Partai Nasdem Jombang Optimis Lolos Verifikasi Faktual Oleh KPU

Ponorogo, Jatim Pos. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Jujug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo di segel oleh ahli waris Almarhum Mbah Bejo.

Akibat penyegelan tersebut proses belajar mengajar pun sempat terganggu dan memindahkannya ke SDN 2 Tajug.

Kapolsek Siman, AKP Dwi Agus Cahyono menuturkan, penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris Almarhum Mbah Bejo tersebut berawal dari adanya tukar guling sebidang tanah milik Bejo seluas 1.190 m2 telah

ditukar oleh Desa dengan sebidang tanah sawah seluas : 5.440 m2, selanjutnya oleh Pemerintahan Desa di dirikan bangunan SDN 1 Tajug dan saat ini ditempati untuk proses belajar mengajar.

Sementara, perihal tukar guling sebidang tanah darat tersebut tertuang dalam surat pernyataan Nomor : 143/25/417.34/16/ 1998 yang telah diterbitkan oleh pejabat Kepala Desa Tajug.

Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya ahli waris meminta kejelasan tentang diterbitkan sertifikat tanah tukar guling tersebut. Namun hingga saat ini sertifikat belum diterbitkan, sehingga memicu ahli waris untuk meyegel sekolahan SDN 1 Tajug.

“Secara sepihak ahli waris membatalkan perjanjian tukar guling sekaligus meminta kembali sertifikat An. Almarhum Mbah Bejo tersebut,” ungkapnya.

Sementara untuk menyikapi permasalahan ini, Kapolsek Siman bersama Dinas UPTD dan Kecamatan Siman berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab Ponorogo untuk mencari solusi permasalahan tersebut. (nur)

Jombang, Jatim Pos. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mulai melakukan verifikasi faktual tingkat kabupaten terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019 mulai Selasa (30/01/ 2018). Verifikasi faktual parpol ini akan dilakukan KPU Kabupaten Jombang selama tiga hari, yakni hingga hari Kamis (01/02/2018).

Jadwal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, serta nomor 6 tahun 2018 tentang verifikasi dan penetapan parpol. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU wajib melakukan verifikasi tingkat kabupaten/kota terhadap partai-partai politik lama atau peserta Pemilu 2014 seperti yang dilakukan terhadap partai-partai politik baru.

“Ya, kami lakukan verifikasi faktual ke setiap parpol selama 3 hari. Saat ini kami lakukan verifikasi kepada Partai Nasdem”, ujar Athoillah,SH Divisi Hukum, Selasa (30/1/2018).

Pada tahap verifikasi tingkat kabupaten/kota, KPU akan mengecek sejumlah aspek.

KPU akan mengecek kesesuaian lokasi kantor partai yang bersangkutan dengan alamat yang diserahkan kepada KPU saat pemberkasan sipol. KPU lalu akan mencocokkan kondisi fisik anggota partai dengan dokumen identitas yang diberikan kepada KPU. KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) juga akan dicek KPU. “Kemudian, kami akan mengecek keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik,” kata Athoillah. Tahapan verifikasi tingkat kabupaten/kota merupakan kelanjutan dari verifikasi tingkat pusat yang telah dilakukan KPU. “Tiap partai politik harus memenuhi syarat 75 persen di tingkat kabupaten/kota. Jika kurang, partai politik yang bersangkutan tidak berhak mengikuti Pemilu 2019 yang akan datang,” paparnya. (Her/Nik)

Jatim VII

Hal - 9

 Tradisi Grebeg Selo Bale

Suguhkan Kuliner Lodho Ayam Khas Trenggalek

TRADISI unik digelar masyarakat Dusun Winong Desa Sumurup Kecamatan Bendungan, ditandai suguhan sebanyak 131 ayam lodho komplit, kuliner khas Trenggalek Jawa Timur.

Mereka memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta Tuhan YME. Ungkapan rasa syukur tersebut diwujudkan melalui upacara adat desa yang diadakan setiap hari Jumat Legi ‘Tracapan’ sekali dalam setahun dengan nama acara Grebeg Selo Bale, Jumat (26/1) pukul 09.00 WIB. Kemunculan Grebeg Selo Bale juga diharapkan Pemkab Trenggalek menjadi destinasi wisata yang baru terlahir dari wilayah utara kota penghasil kripik tempe ini.

Kata ‘Trancapan’ bisa diartikan ‘Tracap’ (Bahasa Jawa) atau waktu dimulainya turun hujan yang pertanda musim mulai tanam padi dan tanaman yang lain. Sehingga Grebeg Selo Bale bisa disimpulkan sebagai tradisi masyarakat petani untuk mengungkapkan syukur atas hasil panennya dan musim tanam yang dilakukannya ini dijauhkan dari hama. Bahkan ada juga pelaksanaan pembakaran ogoh-ogoh (replika syetan raksasa-red) yang

Wabup Trenggalek, Moch Nur Arifin memberi sambutan pada acara Grebeg Selo Bale di Dsn Winong Ds Sumurup Kec Bendungan Kab.Trenggalek.(foto: hamzah)

terbuat dari jerami.

Sedangkan penamaan Grebeg Selo bale, karena masyarakat Dusun Winong Desa Sumurup sepakat menggelar upacara adat ini di kawasan Taman Batu Selo Bale, yang rencananya menjadi estinasi wisata baru, padahal sebelumnya ditempatkan di balai desa setempat.

Menurut penuturan warga, tradisi Grebeg Selo Bale sudah dilakukan turun temurun sejak kurang lebih 60 tahun yang lalu dengan ditengeri (ditandai-red), selamatan 131 Ayam lodho bersama sesaji yang lain.

Wakil Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin yang hadir dalam upacara adat Grebeg Selo Bale tersebut pertanda bahwa masyarakat Dusun Winong Desa Sumu-

rup Kecamatan Bendungan memiliki rasa syukur yang besar. Hal tersebut dapat dilihat dari keikhlasan setiap warga untuk menyajikan ayam lodho (makanan khas Trenggalek) dalam upacara adat Grebeg Selo Bale dengan jumlah yang relatif banyak.

“Poin pentingnya adalah masyarakat mempunyai inisiasi untuk bagaimana membuat event di tingkat desanya masing-masing dan ini sebenarnya upacara adat ucap syukur di lokasi yang namanya Selo Bale, dan ini bisa menjadi tempat wisata yang menarik,” ucapnya.

Dikatakannya , simbol membakar ogoh-ogoh raksasa yang berbahan jerami padi, karena petani ini ingin semua roh jahat dalam bentuk hama padi dan tanaman

 Trenggalek Mulai Program PTSL

Seluruh Warga Diminta Daftarkan Tanahnya ke BPN

Trenggalek, Jatim Pos Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Presiden Jokowi kini digelorakan di Kabupaten Trenggalek oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Trenggalek bersama Pemkab Trenggalek, termasuk kepada kepala desa yang masuk dan terpilih mendapatkan program ini.

Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program sertifikat gratis melalui Prona berbeda dengan PTSL. Program Prona, pendataan tanah sebagai penerima sertifikat prona dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten. Sementara program PTSL ini pendataan dilakukan terpusat di satu desa saja untuk tahun anggaran 2018.

“Dalam program Prona, satu tahun angaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa, ini yang membedakan pada program PTSL, terpusat di satu desa,” ujarnya, Selasa, (30/1).

Dijelaskan, pada program Prona, tidak seluruh bidang tanah dalam satu desa diberikan bantuan tetapi dilakukan secara bertahap. Seluruh bidang tanah dimaksud termasuk tanah yang berdiri bangunan pemerintah, seperti kantor desa, sekolah, jembatan, jamban umum,

Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak (tengah) bersama Kepala BPN Trenggalek, Gamar Galih (paling kanan) saat paparkan PTSL kepada kades se- Kab. Trenggalek.

puskesmas, pustu dan bangunan milik masyarakat.

Dikatakannya, pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat, aparat desa dan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pekerjaan dan tugas tersebut secara bersungguhsungguh dan hati-hati karena masalah tanah bukanlah pekerjaan yang mudah ini.

“Untuk kelancarannya, diharapkan seluruh desa lokasi PTSL di Kabupaten Trenggalek bekerja sama dan mengimbau warganya untuk segera mendaftarkan tanahnya kepada petugas BPN Kabupaten Trenggalek,” jelas Emil.

Kepala BPN Kabupaten Trenggalek, Damar Galih menjelaskan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang akan dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pendaftaran tanah

di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 1990 pasal 19 ayat 1.

“Kami berharap agar program ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kami bisa melaksanakan pendaftaran tanah desa demi desa secara lengkap,” tandasnya.

Menurutnya, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pelaksanaan program ini nantinya. contohnya, soal hasil pendaftaran yang bisa digunakan pemerintah jika data tersebut telah terintegrasi dalam program satu peta yang dicanangkan pemerintah.

“Hasil pelaksanaan PTSL adalah basis data pertanahan yang lengkap dan berintegrasi (Peta Tunggal) dengan data lainnya, sehingga akan menunjang pembangunan di Kabupaen Trenggalek,” tegasnya. (ays)

lainnya termasuk jagung dan cengkeh sedapatnya hilang dari tempat ini bagi kelangsungan hidup tanaman dengan mampu membawa panen yang melimpah.

“Apalagi yang saya tunggu sebenarnya ini nanti ada simbolisasi membakar ini (ogoh-ogoh), sebagai bentuk bahwa agar sawahsawah di sini tidak ada hama, biar dijauhkan dari musibah,” terangnya.

Suguhan budaya itu , masih kata Wabup Moch Nur Arifin, akan menarik wisatawan yang disuguhi adat budaya beserta kesenian khasnya.

“Ketertarikan akan budaya lokal seperti ini akan menarik minat wisatawan dan kegiatan ini harus kita lestarikan,” imbuhnya.

Wabup Moch Nur Arifin juga mengharapkan agar potensi yang dimiliki Dusun Winong yang juga sentra budidaya sekaligus pengembangan sektor perikanan air tawar berupa ikan lele untuk terus dikembangkan dan harus diiringi inovasi melalui wisata kulinernya.

“Jika memang sudah banyak wisatawan yang datang maka juga perlu adanya wisata kuliner berbasis olahan ikan lele,” pungkasnya. (abd)

Normalisasi Saluran Air Harus Perhatikan Aspek Kemanusiaan Trenggalek, Jatim Pos Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Trenggalek mengimbau pemerintah kabupaten agar setiap kegiatan normalisasi saluran air di sejumlah wilayah tetap memperhatikan aspek sosial kemanusiaan di lingkungan Siti Ngawati. masyarakat setempat.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek, Siti Ngawati, mengatakan normalisasi saluran air adalah langkah tepat dalam pengendalian banjir, namun upaya pemkab dalam normalisasi semestinya tetap memperhatikan sisi sosial kemanuasiaan warga yang tinggal di wilayah hunian atau usaha itu.

“Apalagi di tempat itu ada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan untuk menyambung hidupnya,” katanya, Selasa, (30/1).

Menurut dia, dalam Perda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pemkab juga harus memperhatikan itu.

“Setiap orang/badan dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

Selanjutnya sanksi administratif bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman sanksi administratrif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penggantian pohon, penertiban, penghentian sementara dari kegiatan, denda administrasi, pencabutan izin, pembekuan izin dan penyegelan. “Sangsinya juga ada,” tandasnya.

Ia menegaskan, tindakan pemkab dalam penertiban juga harus pertimbangkan sisi kemanusiaannya. “Kalau bisa tidak represif karena mereka butuh makan,” ungkapnya. (ays)

Jatim VIII

Hal - 10

Kota Mojokerto Sediakan Taman Lalulintas Anak Mojokerto, Jatim Pos. Kepedulian Kota Mojokerto terhadap anak setingkat TK/ RA/PAUD tentang pelajaran berlalulintas sejak dini dengan menyediakan taman lalulintas Magersari yang diresmikan Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Puji Hendro Wibowo beberapa hari lalu.

Lokasi Taman Lalulintas yang teduh dan dipenuhi pepohonan, juga menjadi tempat wisata alternatif yang gratis di Kota Mojokerto. Taman yang berada di selatan Gelora A Yani dan bangunannya mengedepankan pendidikan karakter.

Walikota Mas’ud Yunus dalam sambutannya menyampaikan bahwa Taman Lalulintas yang dibangun Pemkot Mojokerto bekerja

sama dengan Polres Mojokerto Kota ini untuk memberikan pelajaran disiplin berlalulintas pada anak-anak.

“Mudah-mudahan dengan keberadaan taman ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat Kota Mojokerto, khususnya anak-anak agar dapat disiplin dan menjadi pelopor dalam berlalu lintas,” harapnya.

Dengan adanya taman ini juga menjadi media praktik

pelajar TK/RA/ PAUD hingga usia sekolah dasar untuk pembelajaran berlalulintas melalui program Polisi Sahabat Anak yang diprogramkan oleh Satlantas Polres Mojokerto Kota. Taman ini akan menjadi media belajar berkendara di jalan dengan rambu-rambu lalu lintas dalam rangka sosialisasi pelopor berlalulintas.

Dalam acara ini Wali Kota juga disuguhkan aksi senam Gemari dari perwakilan TK dan peragaan Polisi Cilik Polresta Mojokerto. Di akhir acara seremonial Wali Kota Mas’ud Yunus dan Kapolresta Mojokerto melepas balon tanda diresmikan taman lalu lintas. (din)

Walikota Mojokerto Resmikan Gedung SMPN 1 Mojokerto

Walikota Mojokerto pakai peci saat tekan tombol tanda dimulainya peresmian gedung sekolah

Mojokerto, Jatim Pos. Wali Kota Mojokerto Drs Mas’ud Yunus resmikan gedung baru SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Dalam peresmian sekolah tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Pendidikan Novi Rahardjo dan Kepala Bagian Humas Protokol Choirul Anwar disambut Kepala SMPN1, Dewan Guru, Komite Sekolah dan ratusan siswasiswi. Acara peresmian berlangsung meriah dilaksanakan di halaman Sekolah SMPN 1 Kota Mojokerto pekan lalu.

Mengawali sambutannya Walikota menekankan tentang komitmennya untuk mewujudkan Kota Mojokerto menjadi kota pelayanan Mojokerto Service City “Dalam mendukung Kota Mojokerto sebagai kota pelayanan, institusi pendidikan/lembaga sekolah itu merupakan bagian dari pelayanan,” tuturnya.

Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus pada sambutannya juga menjelaskan kunci sukses agar sekolah menjadi unggul. Pengelola institusi pendidikan harus mampu mewujudkan tiga keunggulan, yakni 1. keunggulansumber daya manusia (SDM), 2. keunggulan produk, jasa dan layanan, 3. keunggulan dibidang infrastruktur dan

sarana prasarana.

Pertama yaitu keunggulan sumber daya manusia. “Artinya para pelaksana pendidikan di SMP Negeri 1 ini harus memiliki pendidik yang unggul dan berprestasi.

Dengan adanya keunggulan ini akan mampu mencetak generasi bangsa yang berkualitas, cerdas, bermoral dan berdaya saing,” harap Wali Kota.

Kedua yaitu meningkatkan keunggulan produk, jasa dan layanan.

“Produk sekolah ini saya lihat sudah banyak menorehkan prestasi, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Produk yang bagus ini saya harap harus lebih ditingkatkan lagi,” serunya.

Untuk meningkatkannya, Wali Kota berpesan kepada sekolah untuk terus bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. “Insya Allah kalau hal itu dimiliki oleh setiap pendidik, maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini akan terus meningkat,” terangnya.

Ketiga yaitu memiliki keunggulan dibidang infrastruktur dan sarana prasarana. “Infrastruktur pendidikan ini harus mencerminkan kebutuhan pelayanan pendidikan

sesuai yang sudah diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standard layanan pendidikan,” tambahnya.

Wali Kota menekankan bahwa dalam meningkatkan keunggulan infrasturktur tidak hanya membangun gedung tapi dipikirkan lingkungannya. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu juga harus dipenuhi.

“Karena itu saya mewajibkan kepada seluruh sekolah untuk memiliki maket agar perancanaan pembangunan jelas peruntukan dan penataannya,” tuturnya.

“Mudah-mudahan dengan diresmikan gedung baru ini dapat memberikan semangat pendidik dan pelajar di SMPN 1 untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mojokerto,” harap Wali Kota. Usai sambutan Wali Kota menekan tombol tanda diresmikan gedung baru tersebut.

Ditempat terpisah Husnan Sag, pengasuh LPS (Lembaga Pendidikan dan Sosial) Kedungsari Kota Mojokerto mengatakan, dengan diresmikannya gedung pendidikan SMPN 1 Mojokerto, lengkap sudah sekolah tersebut, mutu pendidikannya bagus, kedisiplinannya bagus, sarana prasarananya sekarang makin baik. “Penilaian masyarakat SMPN 1 Kota Mojokerto ini merupakan sekolah unggulan di Kota Mojokerto pada proses PPDB untuk bisa masuk menjadi siswa SMPN 1 siswa harus betul pandai dan NEM harus tinggi daripada sekolah SMP lain, tahun kemarin saja siswa yang diterima NEM diatas 27,” ungkapnya. (din/adv)

Hari Gizi Nasional ke-58 Kabupaten Mojokerto  Dihadiri Bupati Mojokerto Mojokerto, Jatim Pos Bupati Mojokerto H Mustofa Kamal Pasa SE hadiri Peringatan Hari Gizi Nasional ke-58 Kabupaten Mojokerto di lapangan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, beberapa hari lalu.

Acara Peringatan Hari Gizi Nasional ke58 kali ini dengan tema Bersama Mencegah Stunting dengan Kemandirian Keluarga ini diikuti 800 ibu hamil dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, dengan diawali senam belly dance hamil dilanjutkan talkshow seputar stunting yang dipandu langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa.

Peringatan Hari Gizi Nasional ke-58 di Desa Pacing Kecamatan Bangsal datangkan dua narasumber yakni dokter Rosyid Salim spesialis kedokteran jiwa sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab/Kota Mojokerto dan dokter Fauzan spesialis obgyn (obstetri dan ginekologi).

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, dalam sambutan arahannya menyatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan pentingnya kebutuhan gizi yang mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan.

Terkait stunting, bupati juga menghimbau para ibu hamil untuk mengikuti semua aturan terutama asupan ragam gizi seimbang dan menghindari stress untuk psikologi.

“Pencegahan stunting yang kita usung sebagai tema dalam Peringatan Hari Gizi Nasional ke-58 kali ini, kita harapkan dapat menjadi perhatian khususnya bagi para ibu hamil agar selalu memperhatikan asupan gizi dan menghindari stress. Dukungan keluarga akan sangat berdampak pada tumbuh kembang bayi dan kesehatan ibu,” imbau Bupati yang hadir didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi serta Forkopimda.

Ketua Tim PKK Kabupaten Mojokerto Dr Ikfina Kamal Pasa dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan generasi cerdas yang harus dibentuk sejak 1000 hari kehidupannya. Stunting atau kondisi dimana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya (kerdil), menjadi salah satu hal serius yang

mesti dicegah. Asupan makanan yang tidak seimbang pada masa kehamilan disertai riwayat penyakit menjadi salah satu penyebabnya.

“Stunting bisa terjadi pada bayi dalam kandungan karena asupan makanan yang diterima tidak seimbang. Kejadian stunting yang berlangsung sejak masa kanak-kanak dapat menyebabkan gangguan Intelligence Quotient (IQ) atau kecerdasan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh siapa pun. Generasi kita harus cerdas, maka harus diperhatikan asupan gizinya sejak 1000 hari kehidupannya,” kata Ikfina.

Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Umumnya bagi seorang anak yang mengalami kurang gizi kronis, proporsi tubuh akan tampak normal, namun kenyataannya lebih pendek dari tinggi badan normal untuk anak-anak seusianya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin. Pada acara Peringatan Hari Gizi ke 58 ini ini juga diluncurkan aplikasi sistem informasi kesehatan E-Puskesmas. “EPuskesmas merupakan terobosan percepatan teknologi informasi kesehatan di Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan Telkom. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan dan mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat, EPuskesmas dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan data secara digital pada Puskesmas. Aplikasi ini melakukan pencatatan data pelayanan sehari-hari mulai dari data pasien, rekam medik, obat dan masih banyak lagi dengan dukungan berbagai fitur menarik,” jelas Didik. (din/adv)

APKLI Audiensi dengan Bupati Mojokerto, Jatim Pos Rombongan audiensi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Mojokerto yang menyampaikan beberapa program serta maksud dan tujuan. Diterima Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasadi Rumah Dinas Bupati Mojokerto (Peringgitan) pekan lalu.

Bupati Mustofa Kamal Pasa secara pribadi menyambut baik keberadaan organisasi APKLI. Dirinya berharap APKLI bisa menjembatani agar tidak ada jarak antara pedangang formal dengan PKL. “APKLI diharapkan tidak saja berperan dalam menata tempat, memberi bantuan modal tetapi juga berperan memberikan edukasi kepada anggotanya agar lebih baik dan lebih maju lagi,” kata Bupati.

Terkait industri perdagangan, Bupati juga menjelaskan salah satu contoh pembangunan di bidang tersebut yakni pembangunan pasar tradisional Kedung Maling, Kecamatan Sooko.

Lahan dengan luas kurang lebih 8.200 meter persegi yang semula kondisinya padat dan kumuh tersebut, kini mulai berbenah lebih baik dengan berbagai macam

Pengurus APKLI saat audensi dengan Bupati MKP

fasilitas.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto, di acara ini juga menambahkan bahwa di pasar tersebut dibangun 600 lapak pedagang dan sejumlah fasilitas pendukung, seperti pergudangan, cold storage, TPS, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), musala, hingga fasilitas perbankan.

“Pembangunannya jadi dua tahap. Tahun 2017 sebesar Rp 20 miliar dan sudah terbangun sekitar 1,5 Ha. Tahap kedua tahun 2018 kita rencanakan Rp 6 miliar dan tinggal beberapa fasumnya saja. Target kita 550 blok untuk pedagang, namun kita terus bekerja agar bisa selesai 600 blok,” rinci Bambang.

Ketua DPD APKLI Kabupaten Mojokerto Makhroji Mahfud pada kesempatan itu

mengatakan,tujuan pokok kami adalah untuk melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pedagang kaki lima di Mojokerto khususnya.

Sekretaris APKLI Kabupaten Mojokerto Kartiwi pada audensi tersebut menambahkan, bahwa kedatangan mereka juga untuk memaparkan 5 Pilar Revolusi APKLI. “Ada 5 Pilar Revolusi APKLI yakni usaha percepatan penyediaan perumahan kaki lima bagi PKL dengan menggandeng Bank Artha Graha, pembiayaan atau kredit lunak tanpa agunan, fasilitas pergudangan, menghadirkan paket data informasi untuk memenuhi usaha PKL agar maju dan berkembang serta permohonan untuk segera diterbitkan Perda terkait PKL,” terang Kartiwi. (din)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Siswa Penganiaya ...

Menurutnya, sesuai hasil lidik oleh Tim Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sampang, Pelaku aksi kekerasan berujung kematian tersebut dipastikan hanya satu orang. Bahkan pelaku bernama lengkap Holili Zainul Fadli yang tidak lain murid korban, warga desa Torjun Kecamatan Torjun Sampang Madura, telah ditetapkan status tersangka, dengan berbagai bukti yang ada.

Dijelaskan AKBP Budi Wardiman SH SIK, kamis siang (1/ 1) pukul 12.00 saat sesi terakhir pembelajaran, Ahmad Budi Cahyanto (korban) selaku guru mapel Kesenian sedang mengajar materi seni lukis murid kelas XII, lokasi pembelajaran di luar kelas tepatnya di halaman kelas XII. Saat memberikan pelajaran tersangka tidak mengikuti pembelajaran malah mengganggu siswa lain, mengetahui itu korban memberi teguran dan peringatan.

Peringatan yang di sampaikan korban tidak di gubris oleh tersangka, bahkan ulahnya semakin menjadi jadi, akhirnya korban menghampiri tersangka

dan mencelupkan kuas ke cat dan mengoleskan ke pipi tersangka.

Tidak terima di perlakukan seperti itu, tersangka melawan dengan perkataan kurang sopan, spontan korban mengambil map daftar hadir dan memukulkan ke tersangka.

Namun tersangka menangkis, dan tersangka langsung memukul ke arah pelipis belakang kepala korban hingga terjatuh, melihat terjadinya insiden tersebut, siswa yang lain dengan di bantu oleh sebagian guru melerainya.

Guna menyelesaikan masalah, kepala sekolah SMAN 1 Torjun Ahmad yang akrab disapa Amat menggelar mediasi kekeluargaan kedua belah pihak, hingga akhirnya korban di pulangkan lebih awal ke rumahnya di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Sampang.

Beberapa jam setelah sampai di rumah korban tidak sadarkan diri, pihak keluarga langsung membawanya ke Puskesmas Jrengik dan di rujuk ke RSUD Sampang.

Karena kondisinya semakin kritis korban dirujuk ke RSU Dr

Angel Lelga-Vicky P ...

Kabar tersebut akhirnya dikonfimasi kebenarannya oleh Rhoma pada saat yang bersamaan mengumumkan perceraian mereka.

Dua tahun berlalu sejak kasus pernikahan sirinya dengan Rhoma, Angel Lelga kembali diguncang gosip mengenai pernikahannya dengan pengusaha batu bara asal Martapura, Kalimantan Selatan, Abdul Rahman Widi atau lebih dikenal dengan nama Aman Jagau yang tak lain suami penyanyi dangdut Cucu Cahyati.

Kasus tersebut berbuntut panjang karena adanya saling menuntut antara istri sah dan sekaligus istri pertama Aman Jagau, Rina Rahmasari. Istri pertama ini menuntut tiga orang sekaligus, yakni Aman Jagau selaku suami, Cucu Cahyati (yang juga dinikahi siri), dan Angel Lelga. Mereka dituntut dengan pasal perzinahan.

Namun, Aman juga menuntut Angel terkait dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang 150 juta rupiah, yang diberikan Aman kepada Angel.

Sampai bulan Mei 2007, kasus ini masih ditangani pihak kepolisian.

Sampai saat itu, hanya pria bernama Rusli yang diakui Angel sebagai mantan suaminya.

Tapi siapa pria bernama Rusli tersebut, Angel tak menjelaskannya.

Kini, masa lalu Angel telah dikuburnya dan siap mengarungi bahtera rumah tangga bersama Vicky Prasetyo.

Vicky Prasetyo memiliki nama asli Hendrianto, lahir di Bekasi, 18 April 1984 (umur 34 tahun), seumuran dengan Angel Lelga. Vicky sendiri dikenal dengan bahasa-bahasa ajaibnya yang disebutnya kontroversi hati. Alumni SMAN 2 Cikarang Utara, Bekasi ini dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul.

Ia lulus dari sekolah itu pada tahun 2001 dari Jurusan IPS. Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa Karang Asih ini, adalah mantan tunangan Zaskia Gotik. Pertunangan Vicky dengan Zaskia batal karena adanya pelaporan tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh Vicky sebelumnya. Setelah mendekam di Lapas kelas II A, Bulak Kapal, Bekasi, Vicky berpisah dengan Zaskia. Vicky diketahui memiliki banyak istri dan kekasih hati.

Selepas dari dari penjara, Vicky membuat single pertama yang menjadi awal debutnya.

Tak tanggung-tanggung, Vicky menggandeng musisi Charly Van Houten untuk membuat

Risma Mengaku ... mayoritas perempuan tersebut Risma mengingatkan hendaknya Ibu Pahlawan Ekonomi dan pejuang muda Ekonomi Surabaya tidak mudah putus asa,maju terus dan berlatih terus untuk meraih kesuksesan ekonomi di kota tercinta Surabaya.

“Jangan mudah putus asa, ayo terus berlatih, menimba Ilmu, jangan jadi penonton jadilah tuan dirumahnya sendiri, ini contohnya mereka sudah berhasil jadi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang muda Ekonomi Surabaya,” pinta Risma sambil menunjuk sederatan kaum Ibu yang berdiri di panggung.

Para Ibu-ibu tersebut adalah penerima Sertikad keberhasilan selaku Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Ekonomi Surabaya yang selama ini dibina oleh Pemkot Surabaya.

Menurut Risma kalau dirinya mudah putus asa tidak mungkin saya bisa mendagi Gunung Semeru apalagi sampai 4 kali.

Menjawab Jatim Pos selain mendagi Gunung Semeru Risma mengaku juga sudah mendaki 3 gunung berapi lainnya di Jawa Timur.

Ketiga Gunung Berapi lainnya kata Risma adalah Gunung Arjuno, Gunung Ijen dan Gunung Argopuro.

dari halaman 1 Soetomo Surabaya, hingga malam tiba sekitar pukul 21.40 korban dikabarkan meninggal dunia. “Berdasarkan diagnosa dokter, korban meninggal dunia akibat Mati Batang Otak (MBO) yakni tidak berfungsinya organ,” ujar AKBP Budi Wardiman.

Disebutkan juga, Polisi mengamankan barang bukti berupa baju dan celana korban, baju dan celana tersangka serta sepatu, kuas dan cat, selain itu penyidik memperoleh keterangan dari 9 saksi dan tersangka serta hasil visum untuk di jadikan pertimbangan penetapan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka di kenai pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Ditambahkan Budi, karena tersangka masih tergolong di bawah umur dan berstatus pelajar, maka perlu di lakukan pendampingan, saat ini yang bersangkutan sudah melakukan koordinasi untuk mendampingi tersangka PP2A Sampang, Psykiater, Orang tua dan berbagai pihak yang lain, tutupnya. (dir/ tur)

dari halaman 1 single baru yang berjudul Kontroversi Hati dan kasus korupsi yang menyangkut dirinya. Vicky kini sering terlihat di stasiun Antv dalam acara The New Eat Bulaga! Indonesia dan Pesbukers.

Entah bagaimana ceritanya sehingga dua artis kontroversi ini dipertemukan. Begitu menariknya kedua artis ini, sehingga rencana pernikahan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga menjadi sorotan. Setelah melakukan foto pre-wedding dengan konsep dongeng Beauty and The Beast, biaya pesta pernikahan mereka juga mencapai angka yang fantastis.

“Sebar tiga ribu undangan.

Bukannya sombong ya, kita menghabiskan hampir Rp 5 miliar,” seloroh Vicky usai mengikuti acara Bachelor Party di Best Western, Jakarta Timur pada 25 Januari 2018.

“Walaupun mayoritas itu endorse. Enggak punya duit saya,” sambung mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut membuat seisi ruangan tertawa.

Sebenarnya menurut Angel, dari awal mereka tidak ada niat untuk mengadakan pesta dari sponsor. Namun karena sorotan yang luas dari masyarakat, banyak pihak yang mengajak kerja sama. (yus)

dari halaman 1 “Hoby mendagi gunung ketika saya masih jadi Mahasiswi,” aku Risma.

Berdasarkan Catatan Jatim Pos sekarang di Surabaya sudah ada sekitar 7.000 Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Ekonomi.

Menurut Risma, salah satu contoh Pahlawan Ekonomi yang sudahberhasil adalah Ibu Aminah pejual semanggi dari Lakarsanti Surabaya Barat.

Ibu Aminah kata Risma sebelumnya adalah penjual semanggi gendongan yang beromset puluhan ribu rupiah per hari. Setelah mengikuti pelatihan di Kaza omsetnya sudah

Peserta Banyak ...

Selain RSSA, ada juga juga RSUD Soetomo Surabaya yang menunggu pembayaran dari BPJS. Uang itu dibutuhkan selain untuk pelayanan, juga untuk biaya pengembangan RS. “Hampir seluruh rumah sakit milik Pemprov Jatim mengeluhkan soal piutang BPJS yang tak kunjung terbayarkan,” jelas Suli Daim.

Berdasarkan data yang diterima Komisi E DPRD Jatim, klaim BPJS yang belum terbayarkan tersebut berada di lima RS. Rinciannya, RSUD Dr Soetomo Surabaya (Rp 177 miliar), RS UD Saiful Anwar Malang (Rp 146 miliar), RSU Dr Soedono Madiun (Rp 39 miliar), RSU Haji

(Rp 21 miliar), dan RS Jiwa Menur Surabaya (Rp 18 miliar).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Komisi E DPRD Jatim telah meminta penjelasan kepada BPJS Kesehatan pusat yang berada di Jakarta (Rabu, 31/1/2018).

Pihaknya juga telah mendorong BPJS untuk segera melunasi tunggakan tersebut. BPJS berdalih, belum dilunasinya tunggakan tersebut karena masih banyaknya peserta BPJS yang belum membayar iuran.

“Kami tak ingin ada alasan seperti itu. Sebab, ini menyangkut pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah juga sudah berkomitmen bahwa

dari halaman 1 20 persen APBN diperuntukkan untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan,” jelasnya.

“Kami tak ingin masalah tunggakan ini menghambat proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kami minta BPJS menemukan sumber pendanaan untuk menutup tunggakan ini,” jelasnya.

Dari pertemuan tersebut, pihak BPJS berjanji akan meluniasi tunggakan selama tiga termin. Yakni, pada tanggal 5, 18 dan 22 Februari mendatang.

“Kalau tidak segera dilunasi, tunggakan ini juga akan semakin bertambah. Belum lagi dengan Januari tahun ini,” jelasnya. (ist)

Bupati Minta ...

Menurut Bupati, Pemkab Sampang sudah memiliki tempat khusus untuk penampungan anak-anak yang memiliki masalah psikologis dan anak yang terjerat kasus narkoba. Namun dalam kasus penganiayaan guru ini, Fadilah ingin tetap ada pendampingan dari dokter dan ahli psikologi serta dari pihak kepolisian.

“Alhamdulillah banyak anak nakal di Sampang berhasil ditangani setelah dilakukan rehabilitasi di tempat khusus yang kami buat. Harapan saya, pelaku penganiayaan juga ditempatkan di panti rehabilitasi tersebut dengan penjagaan dari polisi,” katanya.

Menurut Fadilah, kasus ini harus mendapat perhatian dari semua pihak. Terutama pada penanganan hukumnya agar jangan sampai menimbulkan masalah baru. Fadilah mengusulkan agar pelaku direhabilitasi setelah menjalani proses hukum. “Silakan polisi menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Namun saya usul korban harus direhabilitasi,” lanjut Fadilah.

Aksi Solidaritas Guru Sebagai bentuk duka yang mendalam dan mengenang jasa alm Ach Budi Cahyono dalam seni di dunia pendidikan di SMAN 1 Torjun. Kabupaten.

Sampang, Madura, ribuan warga Sampang yang terdiri dari Guru dan Pelajar Se-Kab. Sampang menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan sepuluh ribu lilin di Monumen Kota Sampang, Jum’at malam (02/02).

Dari pantauan Jatim Pos, aksi solidaritas guru itu dihadiri ribuan warga, dalam menyalakan sepuluh ribu lilin tersebut, didominasi para guru muda dan pelajar tingkat SMA SeKab. Sampang, sejak pukul 20.00 wib sampai pukul 22.15 wib.

Tidak lupa, salah satu peserta juga membacakan sebuah tulisan alm Achmad Budi Cah-

dari halaman 1

yono yang terdapat di akun facebook (FB) almarhum, yaitu “Bahkan kalian tega dan tidak enggan menyaksikan menyiksa gurumu wahai murid, Air mata mana yang akan kalian suguhkan di pangkuannya?, Penyesalan macam apa yang akan kalian haturkan dihadapannya?, Lantas kemana arahmu melangkah tanpanya?, Lantas siapa penuntunmu jika bukan dirinya?, Dosamu padanya tidak ada ampunannya tanpa ampunannya.

Pikir kan jika hatimu masih ada!, Per hati kan jika pikiranmu belum binasa!” dengan meneteskan air mata, ribuan peserta terus bernyanyi. (dit/tur)

Diduga Selewengkan ... ngatakan sebenarnya pembangunan plengsengan di wilayahnya itu sudah tidak disepakati warga sejak awal. Alasannya, selain masih banyak yang perlu diprioritaskan, proyek tersebut juga diduga belum mengantongi izin resmi dari pihak Perhutani.

“Itu lahannya milik perhutani setahu saya, kenapa dipaksakan dibangun. Padahal ada wilayah yang perlu diperbaiki, seperti jalan lingkungan serta jalan akses ke desa yang lain,” katanya, Rabu, (31/1) di Trengmencapai ratusan juta rupiah bahkan sampai milyartan rupiah.

Sekarang Ibu Aminah mampu mengexport semanggi ke luar negeri.

“Saya sekarang sudah mempunyai 2 buah mobil (Mercy dan Inova) serta 1 mobil Box dan beberapa rumah kost,” aku Ibu Aminah sang Pahlawan Ekonomi Semanggi asal Surabaya Barat yang sukses. (Gatot.S/Jatim Pos)

galek.

Lebih lanjut, Seni, yang penduduk asli setempat, menegaskan lahan yang diperuntukkan lapangan volly tersebut sebenarnya masih bisa dikategorikan sebagai kawasan hijau. Hal ini diperkuat dengan adanya sumber mata air di kawasan itu yang kesehariannya dibutuhkan untuk memenuhi air baku dalam pemenuhan kebutuhan keseharian warga.

“Di lahan itu ada sumber airnya yang sampai sekarang digunakan warga hampir separo jumlah penduduk, jelas nanti akan terancam karena pohon yang bisa melindungi sumber itu sekarang sudah ditebang habis,” tuturnya.

Andi Iswindarto, Waka ADM Perhutani KPH Kediri Selatan di Trenggalek menyatakan jika lokasi proyek DD di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo itu memang tak berizin. Pihaknya selama ini tidak pernah mengabulkan apalagi hal tersebut jauh dari kewenang-

dari halaman 1 annya. Sementara kewenangan mengeluarkan izin secara aturan harus dari Menteri Kehutanan RI. “Kita yang di daerah tidak pernah mengeluarkan izin pemakaian lahan karena itu kewenangannya ada di kementerian,” tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya selama ini tidak tahu permasalahan yang ada di lahannya yang sekarang ini telah dibangun menjadi lapangan. Oleh karena itu pihaknya mengimbau semua pihak harusnya mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran hukum.

“Harusnya itu mengajukan dulu kepada kami, lalu kami meneruskan kepada atasan sampai ke tingkat menteri,” tandasnya.

Dari pantauan Jatim Pos, tanah lapangan yang dibangun itu seperti dipaksakan, baik secara fisik dan terlihat nilai anggaran yang diserap tidak sesuai dengan volume fisiknya. (ays)

Hal - 12 Edisi No.277 Tahun XVI ~Minggu II Pebruari 2018

Kontribusi Pariwisata Jatim Capai Rp 106 Triliun

Dari 10 event di Jawa Timur masuk dalam 100 event Wonderful Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenpar. Satu diantaranya adalah Jember Fashion Carnival ini.

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur baru saja menggelar peluncuran 50 top event Pariwisata dan Budaya 2018 di Gedung Kesenian Cak Durasim, Surabaya. Dari 50 top event, 10 event di antaranya terpilih menjadi bagian Top 100 Calender of Event Wonderful Indonesia (CoE WI) 2018 Kemenpar.

Top 100 CoE WI ini untuk mendukung program Visit Wonderful Indonesia (ViWi) 2018 yang ada di 18 destinasi unggulan di seluruh Tanah Air di antaranya ada di Jatim; Surabaya, Bromo-Tengger, dan Banyuwangi.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, peluncuran CoE ini dilakukan sebagai upaya mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jatim. Saat ini, kata dia, sektor pariwisata cukup menjanjikan.

Hal ini dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB mencapai Rp 106 triliun.

Karena itu, ke depannya ia berharap sektor pariwisata bisa

ikut mendorong hadirnya karya baru dari seniman yang kemudian menjadi daya tarik pariwisata.

“Jatim tercatat sebagai provinsi paling banyak memberikan kontribusi event dalam CoE WI 2018. Dari ratusan event yang masuk. Terpilih 10 event berskala internasional sebagai 100 event CoE WI. Dan Pak Menteri (Arief Yahya) menargetkan 1 Juta wisatawan mancanegara ke Jatim, hal tersebut akan kami kejar dengan konsisten,” kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul hampir setiap kabupaten dan kota membuat event kelas internasional. Diharapkan semakin banyak event yang ditampilkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman dan wisnus di Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Jarianto mengatakan, bahwa 10 event di Jawa Timur masuk dalam 100 event Wonderful Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenpar. Dari 10 event

yang masuk, 2 event yakni, Jember Fashion Carnival dan Banyuwangi Ethno Carnival.

Jarianto menjelaskan, dalam satu tahun ini Jatim akan menggelar 482 event, terdiri dari 108 festival dan 374 nonfestival yang tersebar di 38 kabupaten/kota, kesemuanya termuat dalam buku Kalender Wisata Jawa Timur 2018.

“Dari 482 event ini dipilih 50 top event yang hari ini diluncurkan. Selama satu tahun penuh di Jatim selalu ada event pariwisata dan kebudayaan yang dapat disaksikan wisatawan,” kata Jarianto.

Dalam rangka mendukung program CoE WI dan VIWI 2018 Jatim telah menyiapkan 10 event terpilih dalam 100 premier event (CoE WI). Dikemas berskala internasional sehingga mampu banyak menda tangkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Berkaitan penyelenggaraan Top Festival, bisa dilihat dari bagaimana sebuah event mendatangkan wisatawan, berapa

lama kegiatan sudah berlangsung, serta banyak penilaian lain yang dilakukan terkait keberlangsungan sebuah festival.

Kesepuluh event yang masuk dalam Top 100 Event, yakni; Jember Fashion Carnival; Banyuwangi Ethno Carnival; Yadnya Kasada dan Eksotika Bromo; Malang Flower Carnival; Kemilau Madura; Pasar Seni Lukis Indonesia; Gandrung Sewu; International Tour de Banyuwangi Ijen; Festival Keraton Nusantara; Festival Malang Kota Tua. Dengan adanya event unggulan dalam satu tahun penuh tersebut, kunjungan wisatawan ke Jatim diharapkan akan meningkat signifikan.

Tahun 2017 jumlah kunjungan wisman ke Jatim sebanyak 625.729 wisman dan 58,65 juta wisnus. Sementara kontribusi sektor pariwisata Jatim terhadap PDRB pada triwulan III /2017 sebesar Rp 86,73 triliun atau tumbuh 10,53%.

Kemajuan pariwisata Jatim tidak lepas upaya meningkatan unsur 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) terutama untuk konektivitas penerbangan ke obyek wisata unggulan.

Jatim memiliki bandara internasional Juanda Surabaya serta bandara domestik yaitu; Bandara Abdul Rachman Saleh (Malang); Bandara Blimbingsari (Banyuwangi); Bandara Notonegoro (Jember); Bandara Trunojoyo (Sumenep, Madura); dan Bandara Bawean. Hal ini tentu berpengaruh pada peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi ditetapkan Calender of Event (CoE) Pariwisata Jawa Timur dengan jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan.

“Kepastian jadwal dan tempat kegiatan ini penting jangan

Tahun 2018 Ada 482 Event Wisata di Jawa Timur SEPANJANG tahun 2018 ini akan ada 482 event pariwisata digelar di Jawa Timur.

Kegiatan budaya dan pariwisata ini terdiri atas 108 festival dan 374 nonfestival yang penyelenggaraannya tersebar di 38 kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Jatim, Dr H Jarianto, M.Si mengatakan, dari ratusan kegiatan budaya dan pariwisata dalam Kalender Wisata Jatim 2018 itu, 10 di antaranya dikuratori (diurus dan diawasi) oleh tim dari Kementerian Pariwisata.

Kesepuluh agenda itu adalah Jember Fashion Carnival, Banyuwangi Ethno Carnival, Yadnya Kasada dan Eksotika Bromo, Malang Flower Carnival, Kemilau Madura, Pasar Seni Lukis Indonesia. Selain itu Gandrung Sewu, International Tour de Banyuwangi Ijen, Festival Keraton Nusantara, dan Festival Malang Kota Tua. “Sebanyak 10 kegiatan yang dikuratori langsung Tim Kementerian Pariwisata ini masuk dalam ‘Top 100 Wonderful Event 2018’,” katanya.

Dengan ratusan event tersebut diharapkan target kunjungan wisata selama tahun ini tercapai. “Target kami pada tahun 2018, kunjungan wisatawan lokal sebanyak 58 juta wisatawan. Sedangkan wisatawan mancanegara targetnya 1 juta wisatawan. Itu ditarget pak menteri. Untuk Jawa Timur segitu,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jarianto saat Peluncuran Event Seni Budaya dan Pariwisata Jawa Timur 2018 di Taman Budaya Cak Durasim, Sabtu (20/1/2018).

Jarianto mengatakan, ada 10 event festival yang sudah dikenal secara nasional dan mancanegara di antaranya adalah Jember Fashion Carnival, Banyuwangi Ethno Carnival, Yadnya Kasada Eksotika Bromo, Malang Flower Carnival, Kemilau Madura, Pasar Seni Lukis Indoensia, Gandrung Sewu, Internasional Tour de Banyuwangi Ijen, Festival Keraton Nusantara, dan Festival Malang Kota Tua. Jarianto menambahkan, dengan dirilisnya kalender

Jarianto (tengah baju abu-abu) saat peluncuran 50 Top Event Pariwisata dan Budaya 2018 di Gedung Cak Durasim, Surabaya. event Budaya dan Pariwisata di Jawa Timur, maka akan mempermuda wisatawan untuk berkunjung. “Orang akan tahu di bulan Januari 2018 akan ada apa dan mau kemana di Jawa Timur,” kata Jarianto Jarianto juga mengatakan, keragaman dan keunikan budaya Jawa Timur telah mendapatkan apresiasi serta dukungan dari Kementerian Pariwisata. Namun saat ini yang masih menjadi kendala ialah masih

ada akses jalan yang kurang mendukung untuk menuju ke lokasi wisata.

Untuk hal itu memang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota dan Kabupaten serta Provinsi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Banyak yang butuh kemudahan akses infrastruktur. Misalnya adalah kawasan selingkar wilis termasuk Trenggalek dan Ponorogo,” katanya. (ist)

sampai berubah tanggal ataupun bulan karena akan menjadi timeline- nya para travellers.

Kemenpar juga akan mudah untuk mempromosikan, begitu pula perusahaan biro perjalanan akan berani membuat paket wisata untuk dijual kepada wisatawan,” kata Menpar Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya menjelaskan, di era digital terjadi perubahaan mendasar bagi wisatawan. Terutama wisatawan muda dalam melakukan perjalanan yang mengandalkan digital. Dimulai dari mencapai informasi (searching) destinasi yang akan dikunjungi, kemudian menetapkan pilihan atau

melakukan booking hingga membayar paket wisata dilakukan via oline.

Ketika searching tidak mendapatkan jadwal yang pasti, jangan harap para travellers akan mau datang. Para travellers itu membuat planning untuk berwisata jauh hari sebelumnya.

“Masing-masing negara pun punya kebiasaan season yang berbeda-beda. Mereka akan searching, booking, sampai payment via online. Anda bisa bayangkan, kalau berubah tanggal, mereka akan sangat kerepotan,” ujar menteri asli Banyuwangi, Jawa Timur itu. (ist)

Tari Penggayuh Wilwatikta dalam pagelaran Pesona Etnika Jawa Timur.



Event Budaya dan Pariwisata Jawa Timur 2018

Ajang Perkenalan Seniman Muda

EVENT Budaya dan Pariwisata Jawa Timur 2018di Gedung Cak Durasim, Sabtu (20/ 1/2018) menjadi ajang perkenalan bagi para seniman muda dari berbagai daerah di kabupaten kota di Jatim.

Ada komposisi musik karawotan, jaranan dari Blitar, seni tari ombyak suran dari Ponorogo, tari Cak Durasim, dan juga tari panggayuh wilwatikta.

Monica Dinna Sahara (22), salah satunya, kali ini ia menampilkan kostum tebing kawah ijen bernada biru. “Kostum ini biasa kami tampilkan saat karnaval Banyuwangi Ethno Carnival. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya yang ada di Banyuwangi,” kata Monica.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu alat untuk mempromosikan budaya di Banyuwangi. Namun yang mengesankan, momen tahunan ini ia jadikan ajang untuk berkenalan dengan seniman muda yang juga tampil di pertunjukan Pesona Etnika Jawa Timur. “Ini kegiatan tahunan, senengnya ya bisa ketemu penari yang lain, dan juga bisa makin akrab dan kenal seni budaya luar Banyuwangi,” katanya.

Dalam launching Even Budaya dan Pariwisata Jawa Timur ini disampaikan bahwa di tahun 2018 ini, akan ada sebanyak 482 even. Yang tediri dari 108 festival dan 374 even non festival yang tersebar di 38 kabupaten kota di Jawa Timur.

Di antaranya adalah Jember Fashion Carnival, Banyuwangi Ethno Carnival, Yadnya Kasada Eksotika Bromo, Malang Flower Carnival, Kemilau

Madura, Pasar Seni Lukis Indonesia, Gandrung Sewu, Internasional Tour de Banyuwangi Ijen, Festival Keraton Nusantara dan Festival Malang Kota Tua. Sepuluh even Jawa Timur itu masuk dalam 100 top wonderful event 2018 se Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Jarianto mengatakan sepuluh top pariwisata itu pemerintah provinsi akan turut ikut bertanggung jawab.

“Targetnya akan ada 58 juta wisatawan yang akan datang ke Jawa Timur, target itu yang menentukan kementerian,” kata Jarianto.

Ia menyebutkan, spot wisata yang paling disukai wisatawan mancanegara adalah wisata Sunan Bonang. Sedangkan untuk wisata yang disukai oleh wisatawan nusantara adalah KBS (Kebun Binatang Surabaya). Untuk wisatawan nusantara terdapat peningkatan sebesar 5 persen. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara peningkatannya hanya 1,15 persen.

“Namun yang butuh perhatian banyak adalah masalah akses. Banyak yang butuh kemudahan akses infrastruktur.

Misalnya adalah kawasan selingkar wilis termasuk Trenggalek, Ponorogo,” katanya.

Mereka susah menjual produk oleh oleh wisata pisang satu tundun hanya Rp10 ribu.

Padahal seharusnya jika menemukan akses ke kota, koneksi bisa sampai ratusan ribu. Oleh sebab itu kini pemprov sedang komunikasi dengan pemerintah pusat untuk segera memperbaiki akses yang banyak tak bisa digarap pemprov lantaran masalah kewenangan. (ist)

Jatim IX

Hal - A

Wow! Ada Wisata Rumah Terbalik di Coban Talun WAHANA wisata air terjun Coban Talun kembali menghadirkan spot terbaru yang tak kalah cantik dengan spot wisata lainnya. Baru-baru ini pengelola wana wisata air terjun yang berlokasi di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu ini menghadirkan spot foto yang instagramable banget, namanya Rumah Terbalik.

Koordinator Wisata Coban Talun Samsul Huda mengatakan, wahana yang mulanya adalah sebuah kafe bernama

Hortensia yang dikelilingi taman bunga. Agar lebih menarik animo pengunjung, pihaknya lalu membangun spot swafoto unik ini.

“Untuk menarik pengunjung, kita buat spot rumah terbalik ini. Jadi gak hanya sekedar cafe tongkrongan di alam saja, sekaligus buat foto-foto,” kata Samsul.

“Inspirasinya dari warga sendiri yang mana mereka ternyata secara langsung pikirannya terbuka untuk membuat inovasi, tidak kalah dengan

wahana lain,” sambungnya.

Terdapat dua unit rumah terbalik dihadirkan di tengah hutan pinus dengan nuansa yang tentunya menyegarkan.

Satu unit rumah dibuat dari anyaman bambu berwarna cokelat. Sedangkan, rumah satunya berwarna kuning dan memiliki tembok.

“Rumahnya dapat dimasukin, tapi hanya untuk ganti baju saja, tidak untuk disewakan,” ujarnya.

Buat kamu yang tertarik mengunjungi tempat ini, loka-

PWI Berikan Penghargaan Pena Emas untuk Pakde Karwo PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan “Pena Emas” untuk Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo. Predikat “cum laude” diberikan setelah 16 panelis mencecar dengan berbagai pertanyaan. Panelis berasal dari jajaran pengurus, ketua dewan pengawas, dan dewan kehormatan PWI Ketua PWI Pusat, Margiono mengemukakan, penghargaan tertinggi PWI diberikan karena Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini yang dinilai berjasa dalam pengembangan pers nasional, diantaranya membuka ruang publik yang luas bagi masyarakat serta penguatan peran pers.

Penghargaan diserahkan Ketua PWI Pusat, Margiono Kepada Gubernur Jatim Dr. H Soekarwo pada acara Penganugerahan Pena Emas PWI di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (1/2).

Dalam orasinya Pakde Karwo menyampaikan penghormatannya kepada jajaran pengurus, dewan penasehat, dan dewan pengawas PWI yang menginderai dirinya dalam berkomunikasi dengan pers. Menurutnya, penghargaan Pena Emas bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat dan media Jatim. Sebab, komunikasi tidak sendiri, melainkan ada komunikator dan komunikan. “Kita ingin membangun peradaban yang baik dalam komunikas,” ujarnya.

Pakde Karwo mengatakan jalinan baik perlu dilakukan

Pakde Karwo (tengah) didampingi Margiono (kiri) ketua PWI Pusat memberikan penghargaan “Pena Emas” dengan media atau wartawan.

Tanpa ada komunikasi yang baik dengan kalangan pers, lanjutnya, sulit untuk menciptakan Jatim yang kondusif. Sementara, kondusifitas Jatim baik ekonomi, sosial, dan budaya sangat mempengaruhi Indonesia bagian timur dan tengah. Alasannya, posisi Jatim sangat mempengaruhi logistik dan konektivitas wilayah wilayah tersebut.

“Dengan memilik hubungan komunikasi yang baik atau bekerjasama dengan pers, maka akan didukung pemberitaan yang positif, sehingga demokrasi Indonesia timur dan tengah selalu terjaga keamanan dan kenyamanannya,” ungkapnya.

Peran penting media, lanjutnya juga dilihat dari fungsi kontrolnya. Pemberitaan beberapa hari terakhir di media Jawa Timur menyoroti mahalnya jalan tol-Surabaya, sehingga jalan tol tsb sepi dan tidak

meningkatkan roda perekonomian. Dengan peran kontrolnya, maka Pemerintah akhirnya akan mengkaji kembali harga tol Surabaya-Kertosono yang dinilai publik mahal.

Pakde Karwo juga menjelaskan beberapa wujud hubungan baik dengan medi, seperti penyediaan informasi sebagai kebutuhan pokok media. Diantaranya pengiriman siaran pers (rillis) ke redaksi media secara rutin, wawancara door stop di berbagai kesempatan, konferensi pers, dan dialog, dengan memberikan latar belakang sebuah permasalahan.

Juga, kerjasama operasional media (pariwara), dengan tujuan agar media, terutama yang mainstream tetap eksis sebagai penyeimbang medsos.

Selain itu, mendukung penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW), mendukung kegiatan SIWO PWI Jatim, pers tour. (ist)

sinya berada di sebelah area Apache Camp dan Taman Bunga. Berada di jalur sebelum menuju Goa Jepang Coban Talun. Untuk masuk ke kawasan ini, anda hanya dikenai biaya sebesar Rp. 5000 saja. Kawasan Rumah terbalik ini sudah dilengkapi fasilitas yang memadai seperti toilet dan mushola. (swan)

Inilah wisata rumah terbalik di Coban Talun, Kota Malang.

Hal - B Edisi No.277 Tahun XVI ~Minggu II Pebruari 2018

ď Ź

Hasil Kegiatan Reses III Tahun 2017

Komisi A Terima Banyak Masukan dan Informasi Masyarakat

H Freddy Poernomo.

DALAM pelaksanaan kegiatan Reses III Tahun 2017 DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014-2019, DPRD Provinsi Jawa Timur banyak mendapat masukan dan informasi dari masyarakat, baik itu yang bentuknya temuan, usulan maupun saran yang berkaitan dengan kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Dari masukan dan informasi tersebut kemudian akan ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh masing-masing komisi sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada para anggota DPRD Provinsi

Jawa Timur saat melaksanakan Reses di daerah pemilihan I sampai XI. Komisi A yang membidangi pemerintahan menyampaikan hasil reses tersebut melalui juru bicaranya H Ja’far Tri Kuswahyono, ST. MAP, dalam rapat paripurna, Senin (29/1/2018).

Dari Daerah Pemilihan I (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo) dijumpai ada beberapa temuan/permasalahan, yakni maraknya faham radikalisme yang berkembang pesat di masyarakat. Untuk itu perlu pemerintah bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk melakukan penyuluhan terkait faham radikalisme utamanya ISIS kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, guru agama, dan guru ngaji.

Kemudian, Daerah Pemi-

lihan II (Kabupaten/Kota Probolinggo dan Kabupaten/Kota Pasuruan) dijumpai ada beberapa temuan/permasalahan soal Program pendampingan perangkat desa untuk program alokasi dana desa. Disini perlu sosialisasi yang menyeluruh dan pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Namun, Komisi A yang diketuai Dr H Freddy Poernomo SH.MH, mengatakan Daerah Pemilihan III (Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi) tidak ditemukan permasalahan di bidang Pemerintahan.

Sebaliknya, di Daerah Pemilihan IV (Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember) dijumpai beberapa temuan/ permasalahan, sebagai berikut: Pemberian payung hukum yang berpihak kepada petani khususnya petani tembakau; Pembelajaran pendidikan kepancasilaan yang mulai tidak diajarkan di sekolah, harus ada kurikulum tentang kepancasilaan; Minimnya pengetahuan aparat desa terhadap hukum; Samsat selalu menjadi tempat para oknum untuk menarik uang kepada pembayar pajak kendaraan bermotor; dan Pengurusan sertifikat tanah selalu dipersulit, karena selalu ada oknum yang menarik uang.

Hal sama terjadi di Daerah Pemilihan V (Kota Batu, Kabupaten/Kota Malang). Beberapa temuan/permasalahan sebagai berikut: Penjelasan wawasan kebangsaan dan perkembangan hukum yang harus ditanamkan kepada masyarakat; Penyelesaian problem masyarakat serta perkembangan informasi kenegaraan; dan Pemberdayaan bagi para pemuda guna menangkal paham radikal.

Selanjutnya, Daerah Pemilihan VI (Kabupaten/Kota Kediri, Blitar dan Kabupaten Tulungagung) dijumpai beberapa temuan/permasalahan sebagai berikut:Penjelasan tentang pengurusan E-KTP di Desa Ngeni, Kecamatan Wonotiro Kabupaten Blitar; Pengawasan perangkat Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung perlu ditingkatkan; dan Penjelasan tentang pengurusan E-KTP di Desa Pule, Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri.

Daerah Pemilihan VII (Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi), juga tidak ditemukan permasalahan di bidang Pemerintahan.

Daerah Pemilihan VIII (Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten/Kota Madiun) ada beberapa temu-

an/permasalahan sebagai berikut: Dana Desa dari Pemerintah yang bersumber dari APBN terkadang terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan penggunaan anggaran untuk desa, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan desa; Terkait Perda terhadap Pengawasan Orang Asing butuh pengawalan karena bisa berdampak positif dan negatif terhadap pengaruh dan budaya yang ada di masyarakat; Pendampingan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan program-program dan inovasi pedesaan; Bantuan pemerintah terhadap legalitas hukum terkait administrasi penggunaan tanah agar dikemudian hari pembangunan di atas lahan dan tanah oleh pemerintah desa tidak terjadi halhal yang berkaitan dengan masalah tanah di BPN; Kedisiplinan pegawai negeri sering lepas dari pantauan dan tidak ada pengawasan serta tidak ada tindakan dari pemerintah sehingga pegawai selalu mengabaikan kedisiplinan dan cenderung seenaknya dalam bekerja; Pengawasan yang le-

bih intens terhadap penggunaan dana desa, yang selama ini pengawasan oleh pemerintah dirasa kurang maksimal; Masih perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal lagi dan ditinjau kembali tentang aturan atau petunjuk penggunaan Anggaran Desa karena anggaran untuk pembangunan desa agar merata dan berbudidaya seringkali pembangunan tidak sejalan sesuai mestinya karena anggaran dana desa yang korupsi oleh aparatur desa.

Daerah Pemilihan IX (Kabupaten Bojonegoro dan Tuban) dan Daerah Pemilihan X (Kabupaten Gresik dan Lamongan) juga tidak ditemukan permasalahan di bidang Pemerintahan.

Daerah Pemilihan XI (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) dijumpai beberapa temuan/ permasalahan antara lain: Kegiatan penertiban identitas kependudukan bagi pendataan (Operasi Yustisi); dan bagaimana menjadikan Pamekasan bersih dari Narkoba dan Korupsi. (yd)

Masih Ada Temuan, Program Perlu Perhatian Pemerintah PADA masa Reses III Tahun 2017 ini telah dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk pertemuan, dialog/ diskusi serta peninjauan langsung lapangan.

Pelaksanaan reses ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan aspirasi langsung yang efektif dari masyarakat, sesuai dengan kondisi yang ada. Di samping itu kegiatan reses ini adalah merupakan salah satu kegiatan evaluasi dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Eksekutif.Hal itu disampaikan Komisi B (Perekonomian) melalui juru bicaranya Ninik Sulistyaningsih, SE dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/1/2018).

Menurut Komisi B, pelaksanaan reses ini sangat penting, karena meskipun di dalam pertemuan/hearing dengan dinas/instansi mitra kerja telah diperoleh data tentang evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan, namun seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, masih terdapat beberapa temuan di lapangan yang disampaikan langsung oleh masya-

rakat adanya beberapa program yang masih harus mendapatkan perhatian secara optimal dari pemerintah.

Salah satu contoh masih banyak kelompok masyarakat yang belum mendapat alokasi bantuan untuk menunjang kegiatan perekonomiannya dari pemerintah, utamanya masyarakat pedesaan. Sehubungan dengan hal itu, maka Komisi B berharap agar pemerintah bisa merealisasi bantuan Komis B yang diketuai Ach. Firdaus Febrianto, SH.MH kemudian menyampaikan laporan tindak lanjut hasil Reses III tahun 2017, mulai Daerah Pemilihan I s/d XI. Untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani dari waktu ke waktu masih hampir sama dan belum banyak berubah. Demikian juga beberapa harapan petani untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, di antaranya permohonan bibit unggul untuk pertanian, mesin alat pertanian, program desa mandiri pangan dan lumbung desa, dan permohonan agar dipermudah mendapatkan pupuk subsidi bagi petani dan pembinaan untuk membuat pupuk

organik beserta peralatannya.

Kemudian untuk Dinas Perkebunan, beberapa harapan disampaikan kepada Komisi B diantaranya permohonan Bongkar Ratun Tebu, permohonan mendapatkan bantuan bibit tanaman tebu, kopi, kakao dan tembakau, bantuan pupuk untuk tanaman semusim perkebunan.

Tebu merupakan salah satu komoditas andalan sektor perkebunan Jawa Timur, sehingga membawa predikat Jawa Timur sebagai gudang gula nasional.

Namun di balik itu masih ada kegundahan dari petani yang berperan sebagai produsen tebu, yaitu rencana re grouping untuk pabrik-pabrik gula karena dianggap sudah tua dan produktifitasnya rendah serta pemberlakuan impor gula oleh pemerintah pusat, serta penunjukan Bulog untuk membeli gula dari petani belum berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Dinas Peternakan. Komisi B menghimbau kepada Dinas Peternakan dalam melakukan pemberian bantuan agar disesuaikan dengan potensi daerah dan keinginan masyarakat serta memperhatikan mutu bibit ternak

yang disalurkan.

Selanjutnya untuk mempertahankan kebutuhan daging dan gizi masyarakat maka bantuan ternak baik sapi, kambing maupun ayam kepada kelompok tani ternak adalah masih sangat diperlukan.

Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada pelaksanaan reses III 2017 diperoleh masukan dan usulan dari kelompok masyarakat nelayan maupun masyarakat budidaya perikanan yang terangkum secara umum, di antaranya yaitu permohonan bantuan pengadaan sarana alat tangkap bagi nelayan, permohonan bantuan sarana dan prasarana serta bibit budidaya ikan tawar, dan permohonan bantuan mesin alat pengolah ikan.

Dengan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2017, pemerintah pusat memberikan bantuan alat tangkap yang telah dibagikan kepada para nelayan agar mereka tidak menggunakan alat tangkap yang dapat mengganggu kelestarian habitat laut. Sehingga penggantian alat tangkap ini diharapkan mendukung keberlanjutan sumber daya ikan,

Ach. Firdaus Febrianto. namun dari bantuan tersebut masih banyak para nelayan di Jawa Timur yang belum mendapatkannya.

Selain itu juga program kartu nelayan yang sangat banyak manfaatnya diterima nelayan yaitu untuk mendapatkan asuransi nelayan, BBM bersubsidi, bantuan sarana dan prasarana tangkap ikan dan asuransi kesehatan masih banyak para nelayan di Jawa Timur belum memilikinya.

Untuk itu Komisi B menghimbau kepada dinas terkait agar mensosialisasikan program kartu nelayan dan memfasilitasi membantu nelayan untuk mendapatkannya, serta memberikan bantuan untuk nelayan yang belum memiliki sarana alat tangkap ikan pengganti cantrang, karena alat tangkap tersebut sebagai sarana untuk para nelayan selama ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terakhir, Dinas Pariwisata dan KebudayaanJawa Timur

mempunyai kekayaan obyek wisata yang sangat beragam, dan masing-masing daerah kabupaten/kota mempunyai seni budaya dengan ciri khas dan keunggulannya masingmasing.

Dalam laporan kali ini terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh masingmasing Dapil, yang intinya adalah permohonan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah terhadap peningkatan pembangunan pariwisata dan infrastruktur akses jalan menuju lokasi wisata serta dukungan untuk peningkatan dan pelestarian seni dan budaya masyarakat.

Untuk itu Komisi B (Perekonomian) berharap agar pemerintah bisa menyikapi semua masukan dari masyarakat tersebut secara arif, demi terciptanya pembangunan pariwisata di Jawa Timur dan membawa dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. (yd)

Hal - C Edisi No.277 Tahun XVI ~Minggu II Pebruari 2018

Persoalan Kebutuhan Modal Pelaku Usaha Masih Dikeluhkan

H. Thoriqul Haq. Masih banyak masyarakat kecil yang menaruhkan harapannya kepada pemerintah agar lebih meningkatkan upayanya dalam mengangkat taraf hidupnya ke arah lebih sejahtera. Harapan masyarakat demikian tentunya harus mendapatkan perhatian serta tindaklanjut, baik oleh Eksekutif maupun Legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan disesuaikan tugas, fungsi, dan tanggungjawab masing-masing maupun dukungan anggarannya dari APBD. Demikian pandangan Komisi C (Keuangan) yang disampaikan melalui juru bicaranya Aufa Zhafiri, S.Ak terhadap tindaklanjut hasil Reses III Tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018, Senin (29/ 1/2018).

Sebagaimana dari hasil Re-

ses-Reses sebelumnya, bahwa persoalan kebutuhan modal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan Petani untuk pengembangan usahanya masih sering dikeluhkan oleh masyarakat kecil. Harapan untuk bisa mendapatkan bantuan modal dari APBD ataupun kredit bank dengan bunga ringan tanpa jaminan masih jadi persoalan tersendiri bagi mereka.

Menurut Komisi C yang diketuai H Thoriqul Haq, MML, sangat ketatnya persyaratan dan agunan masih seringkali jadi kendala bagi mereka untuk bisa mendapatkan kredit permodalan melalui bank. Meskipun usahanya layak tetapi masih terkendala adanya persyaratan pinjaman yang tidak mudah dipenuhinya.

Keadaan demikian menggambarkan bahwa para pelaku UMKMK dan petani masih merasa kesulitan dalam usahanya

meningkatkan permodalan.

Padahal UMKMK merupakan sektor yang paling stabil pertumbuhannya dan berkontribusi besar terhadap PDRB Jawa Timur. Begitu pula terhadap sektor pertanian yang secara usaha telah menjadi mata pencaharian dari sebagian besar rakyat Jawa Timur.

Sebagai kekuatan ekonomi yang strategis bahwa keberadaan UMKMK dan sektor pertanian yang tersebar luas di berbagai daerah merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Sudah selayaknya kedua sektor dimaksud mendapat dukungan penuh dalam permodalannya guna bisa tumbuh dan berkembang ke arah lebih baik.

Dengan semakin meningkat permodalannya maka akan semakin terbuka kapasitasnya untuk bisa mengembangkan produk-produknya di tengah persaingan pasar yang sangat kompetitif.

Mengingat betapa pentingnya sektor UMKMK dan Pertanian yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka Komisi C sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi keuangan dan BUMD, melalui forum paripurna ini menyampaikan penekanan, dorongan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Organisasi Perangkat Daerah beserta BUMD terkait guna mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Pertama, dalam rangka untuk penguatan ekonomi baik skala nasional maupun regional maka Komisi C mendorong kepada Pemerintah Provinsi

Jawa Timur untuk melakukan berbagai langkah dan upaya sebagai berikut: Mengupayakan peningkatan permodalan bagi pelaku UMKMK dan petani dengan memeperluas, memperkuat, dan fasilitasi ke sumber-sumber pembiayaan. Secara intensif diharap juga melakukan dorongan terhadap perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan kredit secara mikro dan kecil dengan bunga ringan.

Kedua, kepada Bank Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur, Komisi C menekankan agar lebih menekankan skim kredit modal kerja dengan bunga ringan, disertai kemudahan dalam mengakses kredit, jangkauan yang diperluas, jaminan yang logis dan sederhana.

Ketiga, kepada PT Jamkrida Jatim Komisi C meminta agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan penjaminan kredit kepada UMKMK dan petani khususnya yang mempunyai usaha layak tetapi kurang memiliki agunan memadai. Peran ini agar dikedepankan guna membantu penguatan permodalan bagi pelaku UMKM dan pertanian yang seringkali terkendala dalam pengajuan kredit usaha ke bank ataupun lembaga keuangan karena persoalan agunan. Melalui peningkatan peran lembaga penjamin kredit maka perinsip- perinsip resiko manajemen dan resiko tak terduga yang selama ini sering kedepankan oleh bank akan dapat dieliminir.

Keempat, khusus menyangkut bantuan modal dan Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa secara tersendiri Komisi C memahami atas keterbatasan alokasinya dalam se-

Upaya Pemerintah Jatim Tingkatkan Kesejahteraan Guru Menjadi Perhatian UPAYA Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencerdaskan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sudah selayaknya didukung bersama. Agar peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur dapat sejajar dengan negara-negara maju nantinya, maka Dinas Pendidkan Provinsi Jawa Timur sudah menyusun berbagai kebijakan.

Hal itu disampaikan Komisi E (Kesejahteraan) melalui juru bicaranya H Karimullah Dahrujiadi, SP, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/1/ 2018).

Kebijakan tersebut, diantaranya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang Pendidikan SMA/ SMK dan PK-PLK. Kemudian, mengupayakan bantuan pendidikan serta subsidi lainya dalam rangka menjamin perlu-

asan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan pendidikan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi antara sekolah umum dan kejuruan, dsb.

Terlepas dari prioritas program tersebut diatas, tentunya masih banyak persoalan pendidikan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari hasil Reses III Tahun 2017 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 1s/ d XI, Komisi E telah menerima berbagai masukan.

Menurut Komisi E yang diketuai Hartoyo, SH.M.Hum, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan para Guru maupun GTT/PTT terus menjadi perhatian. Namun, dengan keterbatasan APBD Provinsi Jawa Timur sudah barang tentu mempengaruhi kebijakan tersebut.

Disebutkan, anggaran sebesar Rp84 miliar diperuntukkan pemenuhan honor GTT/ PTT masing–masing sebanyak 4.000 orang. Kemudian, terkait dengan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 250.000, sehingga oleh Provinsi Jawa Timur dibulatkan menjadi Rp1.320.000/bulan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mengalokasikan anggaran untuk TK/ PAUD sebesar Rp19 miliar.

Sebagaimana permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sudah jelas bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain

Hartoyo. oleh Komite Sekolah dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela. Dengan kata lain bukan dalam bentuk pungutan melalui keputusan Komite Sekolah yang besarannya ditentukan.

Ini mungkin karena masyarakat belum baca secara menyeluruh, secara detil. Permendikbud 75 ini tidak keluar dari fungsi dan esensi Komite Sekolah, yakni sebagai mitra sekolah. (yd)

tiap APBD, mengingat prioritas anggaran untuk kebutuhan urusan wajib dan urusan pilihan selalu selalu meningkat dalam setiap tahunnya.

Namun mengingat bantuan dari pemerintah dimaksud secara dampak akan dapat menjadi stimulus yang dapat menggerakkan perekonomian, maka Komisi C mendorong agar dalam setiap APBD Provin

Jawa Timur selalu ada peningkatan alokasinya dengan disertai selektifitas tinggi dan dalam penyaluran hendaknya betul-betul tepat sasaran dengan bisa menyentuh langsung ke kalangan masyarakat pelaku UMKMK dan pertanian yang secara wirausaha lebih banyak digeluti oleh masyarakat Jawa Timur. (yd)

Komisi D Rekomendasikan Pemulihan Infrastruktur Akibat Bencana KOMISI D (Pembangunan) dalam laporan awalnya menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat Pacitan yang terdampak banjir dan tanah longsor. Akibat dampak Badai Cempaka, sebanyak 11 orang meninggal dunia serta 11 desa terendam banjir. “Kami sangat mengapresiasi pada seluruh stakeholder Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berupaya untuk memulihkan/penanganan tanggap bencana yang terjadi di Jawa Timur,� kata Komisi D melalui juru bicaranya Dra Hj Khofidah, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/1/2018).

Dikatakan, penanganan darurat banjir dan longsor di Kabupaten Pacitan terus dilakukan. Sampai saat ini BNPB mencatat pengungsi mencapai 2.050 jiwa dengan kerusakan rumah mencapai 1.709 unit.

Kerusakan paling parah terdapat di tujuh kecamatan di Kabupaten Pacitan, yakni Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Tulakan, Tegalombo, Nawangan, Arjosari, dan Nagadirejo.

Karena itu Komisi D merekomendasikan dilakukan percepatan pemulihan bidang infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana longsor dan banjir, terutama oleh Pemerintah Provinsi. Pencegahan banjir saat ini seharusnya telah mengalami perubahan paradigma dan program aksi nyata. Dahulu, pencegahan banjir coba diatasi dengan pelengseng bantara sungai dengan beton, serta penyedotan genangan banjir. Namun cara tersebut telah sangat ketinggalan zaman, karena hanya menangani ekses banjir. Bukan menyelesaikan akar masalah, sehingga terbukti tidak menghilangkan banjir pada musim berikutnya. Tetap terjadi banjir.

Menurut Komisi D yang diketuai Drs H Eddy Paripurna, Msi, seluruh dunia kini telah

kembali menggunakan metode kembali ke alam. Yakni dengan melindungi keasrian lingkungan hidup, terutama pada kawasan catchmen area. Karena itu Komisi D merekomendasikan agar dilakukan penanaman kembali (reboisasi) kawasan catchmen area, dan seluruh bantaran sungai, mulai hulu hingga muara.

Selanjutnya, memasuki pokok acara laporan tindak lanjut Reses jaring aspirasi masyarakat. Reses III tahun 2017, dilaksanakan pada ahir bulan November, bersamaan dengan puncak musim hujan.

Menurut informasi BMKG, priode musim hujan akan bertambah panjang. Hal itu menyebabkan terjadinya badai yang dampaknya terasa di darat, di laut serta di udara. Banyak pelabuhan, terutama Pelabuhan Rakyat, nampak sepi, karena kapal kecil ukuran di bawah 30 ton, tidak berani melaut.

Ribuan nelayan Jawa Timur juga menganggur, memilih memperbaiki perahu dan jala.

Selain Pacitan, beberapa daerah kabupaten dan kota telah menetapkan status darurat banjir. Di antaranya Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, serta sebagian kota Surabaya yang berada pada aliran Sungai Bengawan Solo di mana setiap tahun selalu mengalami banjir akibat luapannya. Untuk itu pada kesempatan awal ini, kami rekomendasikan khusus terhadap stakeholder urusan sungai untuk melakukan upaya penyelamatan kawasan bantaran sungai.

Yakni, bukan hanya membangun Plengseng dan gully plung, tetapi juga dilengkapi dengan benteng tutupan vegetasi di bagian hulu, hilir, hingga muara sungai. Pada daerah perkotaan juga perlu dibangun biopori berteknologi terbaru (ionisasi) yang lebih tepat guna. (yd)

Jatim X

Hal - D

Tutup Penambangan Galian C di Sumenep 

Dianggap Ilegal, Dihentikan Paksa Satpol PP Provinsi Jatim

Penambangan Galian C di Sumenep Sumenep, Jatim PosPenambangan galian C yang dinilai telah melanggar peraturan dan tidak mengantongi ijin atau ilegal, pada Selasa (30/1). Terpaksa dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur dengan di dampingi Polisi Militer Adapun beberapa lokasi yang dirazia oleh Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Polisi Militer (PM) yaitu di Desa Kebunagung, Kecamatan Kota, dan Desa Kasengan, Kecamatan Manding, dan Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Menurut Kepala Satpol PP Jatim Budi Santoso menjelaskan Penambangan galian C itu dinilai meresahkan masya-

rakat dan merusak lingkungan sekitar. Sehingga masyarakata melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Karena Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, terutama dinas terkait yakni Satpol PP setempat terkesan membiarkan. “Kami melakukan razia ini atas laporan masyarakat, bahwa banyak

penambangan liar di Sumenep.

Pihaknya menegaskan agar para penambang galian C segera mengurus perijinannya. Karena selama masih belum mengantongi izin penambangan tidak boleh beroperasi. “Kalau belum mengurus ijin, maka penambangan tersebut akan dihentikan hingga mereka mengantongi ijin.

Dan selama proses mengurus perijinan, tidak boleh melakukan aktivitas penambangan.

Sementara, Ruslan selaku pengelola penambang galian C di Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep mengaku tidak mengantongi ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, untuk melakukan penambangan. “Saya tidak lakukan penambangan, melainkan hanya meratakan tanah untuk lahan parkir pengunjung Asta Tinggi. Dan ini baru berjalan tiga bulan,” kepada sejumlah wartawan. (rul,nan,man)

Abdul Wachid Badrus Plt Bupati Nganjuk Resmikan RMU Nganjuk, Jatim PosPlt Bupati Nganjuk Abdul Wachid Badrus meresmikan operasional Rice Milling Unit (RMU) yang merupakan bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Bumidesma Mandiri Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jumat lalu.

Pada peresmian tersebut dihadiri oleh ratusan anggota kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Tanjunanom.

Selain itu tampak pula Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika, selain itu jajaran

Muspida serta Muspika Tanjunganom dan seluruh Kepala Desa sekecamatan Tanjunganom.

Pada kesempatan tersebut Abdul Wachid Badrus berharap

dengan adanya bantuan Rice Milling Unit (RMU) tersebut agar kiranya bisa memaksimalkan segi kemanfaatannya. Terlebih lagi khususnya manfaat untuk masyarakat Kecamatan Tan-

junganom dan umumnya bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dikatakan lebih lanjut, Gus Wachid menghimbau para petani untuk bisa menghasilkan beras berkualitas dengan merek khas Kabupaten Nganjuk. “Harapannya ada akses dalam pemasaran komoditi unggulan baik itu pada skala lokal maupun regional,” Ucap Wachid.

Selain itu tegas Wachid Badrus kira dengan adanya RMU ini dapat memacu semangat khususnya bagi pelaku usaha di sektor pertanian tanaman pangan. “Para petani harus lebih berkreatif guna kesuksesan di bidang usaha tanaman pangan,” Pungkas Abdul Wachid Badrus.

BPN dan Bupati Jombang Serahkan Sertifikat PTSL

Jombang, Jatim PosBapak Bupati Jombang Drs.Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko menghadiri acara silaturahmi, dalam rangka penyerahan sertifikat PTSL, di Balai Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Selasa (30/1/2018).

Selain dihadiri Bupati, juga Wakil Ketua DPRD, jajaran OPD, Kepala Forpimcam, Kepala Desa beserta perangkat desa, tiga pilar desa, beserta warga yang mendapatkan sertifikat.

Kepala Desa Puton Dwi Sardjono menjelaskan, penduduk desa sejumlah 3518 jiwa, terdiri dari laki laki 1783 jiwa dan perempuan 1735 jiwa. “Dengan memiliki empat dusun yakni Dusun Kanigoro, Puton, Pojok dan Sanan, memiliki sebanyak 8 RW dan memiliki 20 RT,” ujarnya.

Masih menurut Kepala Desa, pembagian sertifikat secara simbolis dilakukan sejumlah 10 orang warga Puton, diantaranya Imah Styowati, Yanti Pratiwi, Ngatemi Dusun Pojok, Pasimah, Tunik, Marliah asal Dusun Pojok, Sumani, Siti Fatinah Dusun Kanigoro, dan Suhenik dan Abidah asal Dusun Sanan.

Agus Purwanto, Petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Jombang menyampaikan, sebanyak 601 bidang tanah untuk Desa Puton. Sejumlah 395 setifikat yang dibagikan kepada pemerima PTSL hari ini. “Sisanya 205 sertifikat menunggu giliran,” katanya.

Menurut Agus, kepemilikan sertifikat agar disimpan baikbaik, agar tidak rusak. Sedangkan warga yang punya usaha, sertifikat bisa dibankkan, sebagai agunan penambahan modal usaha. Presiden Indonesia Joko Widodo memprogramkan kepada masyarakat dalam kepemilikan sertifikat tersebut agar bisa untuk meningkatkan usaha. Pada tahun 2017 program PTSL sebanyak 23 ribu bidang tanah telah selesai.

Sedangkan untuk tahun 2018, program PTSL mencapai 60 ribu bidang tanah. Bagi yang mengajukan akan dilakukan pendataan secepatnya, seperti sekarang ini. “Desa Puton mengajukan, dan tidak begitu lama sekarang warga yang mendapatkan serifikat selesai dan bisa di ambil,” katanya. (Her/Nik)

(Her/Hms/Adv)

Gedung Rawat Inap RSUD Ploso 

Diresmikan Bupati Jombang

Jombang, Jatim PosBupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko meresmikan gedung rawat inap, radiologi dan gedung bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah (RS UD) Ploso Kabupaten Jombang, Jumat (2/2/2018). Dihadiri Bupati Jombang, Wakil Ketua DPRD, Direktur, Asisten, Kepala OPD, Camat, Kepala UP TD Puskesmas, Kepala UPTD Pendidikan, Kepala Desa se Kecamatan Ploso, Kapolsek, Danramil, Kepala KUA dan keluarga Besar RSUD Ploso.

Direktur RSUD Ploso, dr.

Widi Cipto Basuki MKp dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta rombongan yang hadir untuk meresmikan gedung rawat inap, gedung radiologi dan gedung bedah sentral. Motto RSUD Ploso “Senyummu Bahagiaku”.

“Gedung baru tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat biar lebih baik lagi. Gedung yang diresmikan ada 4 kamar operasi dan

rawat inap. Pembangunan RSUD Ploso berasal dari Dana Alokasi Khusus, mudah-mudahan bisa memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat terutama wilayah Jombang utara,” jelas dr. Widi Cipto Basuki MKp. Lanjut dr. Widi, jumlah pegawai RSUD Ploso sebanyak 238 orang terdiri dari 111 lakilaki dan 127 perempuan. Sebanyak 78 orang dari PNS dan 169 Non PNS. Tenaga Bidan 64 orang, tenaga perawat medis 64 orang, tenaga Dokter umum 9 dan Dokter spesialis 16. Diantara Fasilitas RSUD Ploso ada Ruang IGD, Ruang Rawat inap, rawat jalan, Ruang Radiologi, ruang kamar operasi, DSOG, dan laboratorium.

Perlu diketahui bahwa RSUD Ploso merupakan Rumah Sakit type D berharap tahun 2019 menjadi rumah sakit type C dan menjadi rumah sakit rujukan di Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dalam sambutannya menyampaikan tujuan silaturahim ini melihat ge-

Cek Kesiapan Pilkada Serentak 

dung yang baru dan diresmikan supaya cepat bisa dipakai untuk rawat inap dan lainnya. Karena begitu banyaknya masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan di RSUD Ploso.

“Tolak ukurnya diantaranya tenaga kerja tambahan, pasien bertambah, perhatian pemerintah daerah dan pusat, serta dokter umum juga dokter spesialis juga ada. Dan untuk Proses administrasi harus lengkap pula,” kata bupati.

Bupati juga mengatakan, terkait kucuran anggaran desa sebesar Rp 2 milyar per desa, per tahun. Bupati ingin desa punya kemandirian dan supaya

rakyatnya sejahtera semua.

Ke depan akan disiapkan kartu GEMERLAP (Gemah Ripah lan Paripurna) kartu tersebut multi fungsi. Kartunya bisa digunakan untuk berobat dan asuransi.

“Semua keinginan masyarakat kita perhatikan dan kita agendakan agar terwujud,” pungkasnya.

Perlu diketahui, peresmian gedung rawat inap, radiologi dan bedah sentral RSUD Ploso Kabupaten Jombang tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati. (Her/ Nik)

Komisi II DPR RI Datangi Jombang, Ingatkan Netralitas ASN

Jombang, Jatim PosKunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Jawa Timur, dalam rangka persiapan serta kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, dilakukan di Gedung Soeroadiningrat Pemkab Jombang, Kamis (1/ 2/2018).

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi II DPR RI beserta tim yang hadir dalam rangka kunjungan kerja, melihat dan memantau dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilgub kota/kabupaten di wilayah Jawa Timur. Terutama di wilayah Kabupaten Jombang.

“Terima kasih atas kedatangan H. Zainudin Amali SE.Msi. Komisi II DPR RI yang melihat dan memantau dalam pelaksa-

naan Pilkada kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPR RI, H Zainudin Amali SE MSi mengatakan telah menekankan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mengkontrol ASN selama proses pilkada serentak 2018.

“Netralitas ASN di seluruh Indonesia itu menjadi harapan kami. Dan tentu pada semua pihak, kepada Bapak Kemendagri dan Menteri PAN-RB. Kami di Komisi II meminta supaya benar-benar mengkontrol ASN nya, karena bisa jadi di bawah itu sulit dipantau,” ucap Ketua Komisi II DPR RI. (Her)