Jtp 291

ISSN : 1412-7490

Edisi No.291 Tahun XVII ~Minggu I Juli 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit Direktur Utama

: PT Media Utama Jatim : H. Syaiful Anam

Pemilik Hak Patent Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM RI Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Khofifah Buka Pintu Berkawan Dengan Gus Ipul 

SBY: Rangkul Semua Warga Jawa Timur

LAGU “Deen Assalam” yang mengharukan banyak orang itu akhirnya mampu mengorbitkan nama Nissa Sabyan. Gadis berparas ayu dan cantik inipun sekarang menjadi selebritis

Surabaya, Jatim Pos Pesta demokrasi lewat pemilihan kepala daerah (Pilkada) diseluruh Indonesia telah selesai. Di Jawa Timur, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar ParawansaEmil Elestianto Dardak memenangkan perolehan suara.

Setelah Pilkada ini Khofifah berharap hubungannya dengan pesaingnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, tidak renggang hanya gara-gara rivalitas pemilihan kepala

Bersamb ke hal. 11

Bersamb ke hal. 11

Rukun. Khofifah Indar Parawansa bersama Gus Ipul.

Pasien Meninggal Diduga The Power of Emak-emak!

Malpraktik RS Gatoel Jawa Timur Akan Dipimpin 10 Perempuan 



Ka RS Gatoel. Dr. Noer Evaliana : Sudah Sesuai Prosedur

Surabaya, Jatim Pos “The power of emakemak” belakangan ini menjadi viral di media sosial. Ini sebagai ungkapan ketangguhan perempuan-perempuan Jawa Timur yang sukses menjadi kepala daerah.

Jauh sebelumnya, Tri Rismaharini telah dikenal sebagai Wali Kota Surabaya, yang sangat popu-

Mojokerto, Jatim PosDarmono (49) warga Dsn Ketapang, Desa Mojolebak Kec. Jetis Kabupaten Mojokerto meninggal dunia diduga akibat malpraktek RS Gatoel Mojokerto. Awalnya ia sakit gatal-gatal Bersamb ke hal. 11 Kepala RS Gatoel Mojokerto, dr.

Noer Evaliana (tengah) bersama jajaran menjelaskan kronologi kematian pasien Darmono.

Inilah 10 perempuan yang bakal memimpin di Jawa Timur.

Bersamb ke hal. 11

Eksotika Bromo Meriahkan Yadnya Kasada 2018 LAUTAN pasir di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur menjadi lautan manusia saat pelaksanaan Yadnya Kasada Sabtu (29/6). Mereka terdiri masyarakat Suku Tengger Probolinggo, utusan kesenian dari Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dan berbagai daerah di Indonesia.

Juga wisatawan nusantara maupun manca negara.

Eksotika Bromo 2018 merupa-

kan perayaan budaya yang dilakukan sebelum puncak upacara Yadnya Kasada, yang setiap tahun dilaksanakan masyarakat Suku Tengger.

Yadnya Kasada merupakan tradisi budaya berupa upacara persembahan yang dilakukan di Kawah Gunung Bromo.

Sejak siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, berbagai kesenian ditampilkan, sekaligus menjadi hibu-

ran bagi masyarakat yang sudah berkerumun. Musik Kereta Daul Lanceng Senopati asal Pamekasan Madura menjadi pembuka rangkaian acara tersebut, yang kemudian disusul penampilan tari Topeng Dongkrak Condro Budoyo asal Madiun.

Berbagai penampilan tersebut pun langsung disambut tepuk tangan meriah dari para penontan yang mengelilingi arena pertunjukan. Selanjutnya ada pula penampilan tari Topeng Hudoq Dayak asal Kalimantan Timur, Reog Ponorogo, Musik Bale Ganjur Probolinggo, dan ditutup Sendratari Kidung Tengger debgan konsep kolosal dari Komunitas Jatiswara.

Menteri Pariwisata Arief Yahya, menyebut ini sebagai budaya dan tradisi yang memiliki kearifan lokal di Bromo. Menteri Arief mengingatkan agar atraksi alamnya diperhatikan dengan baik. Terutama manajemen sampah. Bukan rahasia lagi jika sampah sering dikeluhkan banyak pihak di destinasi pegunungan.

“Bagus, dari sekarang sudah dipersiapkan dengan baik. Service atau pelayanan yang baik, keber-

Tari Jaranan Slining Lumajang memeriahkan Eksotika Yadnya Kasada Bromo 2018. Juga ditampilkan kesenian tradisional berbagai daerah Jatim dan Nusantara. sihan dan toilet yang terjaga, itu penting dalam jangka pendek. Jangka panjangnya adalah 3A, atraksi, amenitas dan akses, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Menpar Arief Yahya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, H Jarianto mengatakan, Yadnya Ka-

sada Bromo telah digelar sejak zaman Kerajaan Majapahit. Gunung Bromo sendiri dianggap sebagai tempat suci oleh Suku Tengger.

“Usai Yadnya Kasada, akan dilanjutkan dengan upacara Kasada Bromo saat bulan purnama tampak di langit,” ujar Jarianto.

Bersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Pemkot Sosialisasikan Perpres No.16 Tahun 2018 USAI ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 16 tahun 2018, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menekankan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami alur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua harus mengikuti sosialisasi ini sampai selesai supaya paham dan jika tidak tahu jangan malu untuk bertanya karena ke depannya menyangkut proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Surabaya agar ketika pelaksanaan tidak menimbulkan masalah khususnya masalah pidana,” tegas Wali Kota Risma di Graha Sawunggaling lantai 6, Senin, (2/7).

Kabag Administrasi Pembangunan Robben Rico menambahkan, sosialisasi pengadaan barang dan jasa diadakan selama 3 hari (2-4 Juli). Di hari pertama, kata Robben, dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkot Surabaya dan seluruh pejabat pembuat komitmen. Lalu, di hari kedua dan ketiga masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kelompok Kerja Pemilihan (ULP) dan Pengurus Barang.

“Kita bagi supaya peserta dapat mengikuti arahan dengan baik karena kalau terlalu banyak takutnya tidak efektif,” kata Robben di sela-sela acara.

Robben berharap, seusai arahan selama tiga hari, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dapat melaksa-

nakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan Pemkot Surabaya.

Sementara itu, Hardi Afriansyah selaku Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeritah (LKPP) mengatakan, perbedaan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 16 tahun 2018 adalah konsep, struktur lebih ramping serta menyesuaikan dengan daspraktis perkembangan di dunia internasional.

“Konsep Perpres nomor 16 ini lebih simplifikasi norma pengadaan. Artinya, normanorma yang diatur bersifat umum saja dan tidak mengatur norma-norma teknis atau prosedural. Jadi aturan lebih

Di Surabaya Parkir Sembarangan Bakal Kena Denda Berlipat “Kami setiap hari melakukan monitoring terhadap perilaku para Jukir. Bila dilapangan dijumpai adanya Jukir nakal langsung kami tindak, tidak ada maaf sebab sebelumnya sudah ada pembekalan dan hasilnya cukup baik, mereka pada umumnya taat serta mau bekerja dengan baik,” ujar Irvan menjelaskan.

Kadishub kota Surabaya Irvan Wahyudrajat dalam konferensi pers (foto:Gatot.S/JTMP) DALAM waktu dekat tepatnya mulai bulan Agustus 2018 mendatang di kota Surabaya akan diberlakukan perda parkir no.3 tahun 2018 tentang perparkiran kendaraan dijalanan umum.

“Bagi yang melanggar dan terkesan membandel pemilik kendaraan yang parkir sembarangan dijalanan umum dalam kota Surabaya akan dikenakan denda berlipat”,tegas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajad kepada para awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya termasuk Jatim Pos di kantor Humas Jumat 29 Juni 2018 kemarin.

Sesuai perda tersebut kata Irvan saat ini pihaknya akan menertibkan para pemilik kendaraan yang suka parkir disembarang tempat sehingga menggangu dan memacetkan lalu lintas dijalanan umum.

“Bila ada kendaraan parkir sembarangan dan memacetkan lalu lintas akan merugikan banyak pihak secara berantai, ini akan merugikan, akan kami

tindak tegas sebab perdanya sudah ada,” tandas Irvan sambil menambahkan kepada pelanggar akan dikenakan denda berlipat. Misalnya untuk roda 2 maximal dendanya Rp.750.000,- sedangkan untuk roda empat maximal Rp.2.500.000,-.

Selain dikenakan denda, kendaraan yang terjaring juga akan diderek dan dikumpulkan di bekas terminal Kedung Cowek untuk diproses, ujarnya.

Tujuan utama penerapan perda tersebut kata Irvan bukan semata-mata untuk mencari tambahan Pendapatan Asli Daerah alias PAD tetapi untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi para pengendara baik roda 2 maupun roda 4.

Para Jukir Cukup Taat Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kinerja para Jukir “resmi” yang dibina Dishub selama ini sudah cukup taat pada peraturan yang telah ditentukan.

Operasi Gabungan Untuk mensosialisasikan Perda No.3 tahun 2018 kata Irvan akan dilakukan operasi gabungan bersama kepolisian dan TNI di lapangan selama satu bulan penuh.

Dengan adanya Perda baru tentang perparkiran tersebut kata Irvan pihaknya bisa langsung melakukan penderekan kendaraan yang parkir sembarangan. Kami tidak melakukan penggembosan lagi sebab akan menimbulkan kemacetan baru akibat dampak ban gembos. Sekarang langsung diderek. “tetapi tunggu satu bulan lagi yaitu bulan Agustus mendatang. Kami berharap masyarakat mematuhi aturan perparkiran sebagaimana dimaksudkan dalam Perda No.3 tahun 2018”,ujar Irvan penuh harap.

Dalam Perda yang baru tersebut kata Irvan juga diatur tentang parkir progresif yang menyebutkan setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir progresif akan dikenakan biaya sesuai lama parkir kendaraan. Selain itu Perda No.3 tahun 2018 juga memberikan insentif bagi penyedia dan pengelola parkir swasta di luar ruang milik jalan alias Rumija, serta pemberian asuransi bagi setiap kendaraan yang parkir, jelas Irvan. (gatot.S/Jatim Pos)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat memaparkan Perpers 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di Graha Sawunggaling Lt.6 Pemkot Surabaya (2/7) (foto:Humas Pemkot) simpel,” ujarnya.

Disampaikan Hardi, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku sejak 1 Juli 2018 itu menghasilkan 12 aspek baru yang saat ini telah diatur antara lain, value money, pekerjaan integrasi (gabungan tipe pengadaaan sesuai dengan tujuan), kekuatan di aspek perencanaan, agen pengadaan, konsolidasi untuk mendorong paket sejenis, memperkenalkan swakelola untuk ormas, repeat order (pemesanan berulang untuk konsultan), refresh order (penawaran harga

secara berulang untuk mendapatkan harga terbaik), pengecualian (norma-nomra yang mengatur pengadaan sesuai dengan kondisi pasar), penelitian (berbasis kontrak agar fokus dan tidak dihambat oleh proses pengadaan), e-marketplace serta hasil elektronik pemerintah dan penyelesaian sengketa kontrak.

“Diharapkan dengan munculnya keduabelas aspek baru mampu meningkatkan anggaran, mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa

dari pemerintah,” tuturnya.

Ditanya manfaat agen pengadaan yang sebelumnya tidak ada, Hardi menjelaskan bahwa pemerintah menyadari secara penuh bahwa SDM pemerintah terkadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pengadaan itu sendiri. “Ada barang jasa yang kompleks, ada barang jasa yang kondisi pasar dan kualitas tidak diketahui oleh SDM pemerintah atau SDM pemerintah tidak didekasikan untuk pekerjaan itu. Maka dalam kondisi ini pakai saja agen pengadaan,” tuturnya. (Gatot.S/JTMP)

Gus Ipul Legawa dan Tidak Akan Menggugat

Drs. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) CALON Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf yang akrab disapa dengan Gus Ipul menyatakan legawa dan tidak akan menggugat hasil sementara Pilgub Jatim dalam Pilkada serentak 27 Juni 2018 lalu.

Pernyataan legawa tersebut disampaikan oleh Gus Ipul kepada para awak media di Posko pemenangan Cagub No.urut 2 di Gayungsari Jumat 29 Juni lalu.

Dalam keterangan pers yang didampingi oleh Ketua

DPW PKB Jatim Halim Iskandar, Gus Ipul menyatakan keputusan tersebut sebagai perwujudan ketaatannya terhadap saran para Kiai di Jawa Timur untuk tidak melakukan gugatan di Jawa Timur agar di Jawa Timur pasca Pilkada agar Jatim “semakin adem”.

“Para Kiai meminta kami agar tidak melakukan gugatan dan hal tersebut akan saya patuhi bersama dengan Mbak Puti,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan

informasi yang diterima para Kiai dan didukung informasi dari Bawaslu Jawa Timur, beberapa pelanggaran memang tercatat oleh tim,namun hal tersebut tetap membuat legawa.

“Sekali lagi tidak ada gugatan atas rekomendasi Kiai,” tandas Gus Ipul.

Meski legawa para Kiai kata Gus Ipul akan membentuk tim infestigasi untuk mendata banyaknya laporan yang mengindikasikan penggunaan kekuasaan.

Namun sejumlah catatan itu tidak akan digunakanuntuk menggugat. “Akan kami jadikan bahan evaluasi bersama,” jelas Gus Ipul.

Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar menyatakan sampai kapanpun PKB akan berada di barisan para Kiai dalam menjalani gelaran politik selanjutnya.

Termasuk mengikuti saran Kiai untuk tidak menggugat ke pengadilan.

“Kiai berpesan jangan bikin gaduh, hasil temuan pelanggaran akan dijadikan bahan para kiai,” ujar Halim Iskandar.

(Gatot.S/Jatim Pos)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Nelayan Jawa Timur Perlu Memiliki Kartu KUSUKA

Para nelayan mendengarkan penjelasan dari pemateri Bidang Perikanan Tangkap DKP Jatim tentang fungsi dan manfaat kepemilikan kartu KUSUKA.

BIDANG Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan sosialisasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Bidang Perikanan Tangkap di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 di 5 Kabupaten di Jawa Timur, yaitu Lumajang, Bondowoso, Ngawi, Bojonegoro dan Nganjuk.

Tujuannya untuk memberikan wawasan kepada nelayan dan beberapa stakeholder perikanan tangkap di kabupaten tentang pengertian, manfaat, peruntukan,

dan prosedur/tahapan untuk mendapatkan kartu KUSUKA. Selain itu, untuk memberikan pemahaman secara bersama tugas dan tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, dan Penyuluh perikanan/ Petugas Kartu KUSUKA dalam pembuatan kartu KUSUKA tahun 2018 yang selanjutnya akan melibatkan pihak bank dalam pembuatan kartu KUSUKA. Kartu KUSUKA digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan

perikanan yang berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelauatan dan perikanan.

Data pada Kartu KUSUKA akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan program pembangunan perikanan tangkap yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna.

Kartu ini dapat digunakan oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan, pengolah ikan, dan pengusaha jasa pengiriman hasil perikanan.

Untuk mendapatkan kartu ini, para pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat segera menghubungi petugas penyuluh perikanan/kantor dinas perikanan kabupaten/kota agar dapat didaftarkan secara online pusat data kementerian kelautan dan perikanan. Aplikasi kartu KUSUKA baru saja diluncurkan. Nelayan yang pada tahun sebelumnya sudah terdaftar di kartu Nelayan selanjutnya perlu update status data kenelayanannya di tahun 2018.

Pembuatan kartu KUSUKA tidak dipungut biaya, tidak ada batasan usia untuk pemilik Kartu KUSUKA asalkan penguna kartu masih bermata pencarian sebagai nelayan. Masa berlaku kartu KUSUKA sampai 5 tahun.

Keberadaan kartu KUSUKA ini sangat bermanfaat bagi pengunanya, salah satunya yang bisa dirasakan adalah program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Berdasarkan data statistik dan aplikasi kartu nelayan masih ditemukan sejumlah nelayan yang belum terdaftar di kartu Nelayan. Oleh ka-

rena itu pada 2018 diharapkan Dinas Kelautan dan Perikana Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan kabupaten/ kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa dan nelayan untuk berkoordinasi dan bekerjasama lebih baik agar nelayan segera mendaftar untuk mendapatkan kartu KUSUKA dan dapat merasakan manfaatnya.

Administrasi KUSUKA Untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMENKP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Setiap Pelaku Usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permo-

honan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan: (1) formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA yang telah diisi; (2) fotokopi kartu tanda penduduk orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi; (3) surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan (4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi.

Untuk Perpanjangan Kartu KUSUKA : dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kartu KUSUKA berakhir. Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala UPT. Kartu KUSUKA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (bidangtangkap)

DKP Jatim Serahkan Kredit Modal Kerja  Untuk Pembudidaya Ikan Tulungagung dan Pasuruan penerima kredit.

Dengan demikian nantinya diharapkan kredit yang diterima benar-benar dapat bermanfaat untuk lebih mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Dr Ir H RB Fattah Jasin, MS menyerahkan bantuan secara simbolis.

DINAS Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan kredit Program Hulu Hilir Agro Maritim Sektor Kelautan dan Perikanan tahap I. Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Dr Ir H RB Fattah Jasin, MS, Plh. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Sekda Kabupaten Tulungagung, Pimpinan PT Bank Jatim, Pimpinan PT Jamkrida, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Pasuruan, serta pembudidaya peserta Program Hulu Hilir Agro Maritim Sektor Kelautan Dan Perikanan dari Tulungagung Pasuruan.

Program Hulu Hilir Agro Maritim merupakan Program yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu berupa program pemberian kredit bergulir modal kerja dan investasi

kepada pelaku usaha di tiga sektor, yaitu pertanian, perkebunan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi pengangguran.

Program Hulu Hilir Agro Maritim Sektor Kelautan dan Perikanan berupa bantuan kredit modal kerja dan investasi kepada pembudidaya ikan Cat Fish (Lele dan Patin) di Tulungagung dan Udang Vaname di Pasuruan.

Kredit Hulu Hilir ini nantinya selain dapat digunakan untuk pembiayaan investasi seperti membangun kolam atau tambak, membeli peralatan dan fasilitas budidaya.

Dapat pula digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membeli benih ikan/ udang maupun pakan selama kegiatan pembesaran.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten dan Bank Jatim akan secara berkala melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada

Budidaya Catfish (Lele dan Patin) “Produksi Catfish (Lele dan Patin) menyumbang sekitar 50% dari total produksi nasional komoditas ikan air tawar. Budidaya catfish umumnya dilakukan oleh masyarakat ekonomi menengah kecil, sehingga berperan dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan menyerap tenaga kerja,” ungkap Sekjen Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Dr. Azam B. Zaidy.

Menurut Azam, “Catfish merupakan komoditas ikan air tawar masa depan, seiring dengan makin terbatas ketersediaan air dan ketersedian lahan untuk budidaya ikan.”

Azam menambahkan, “Lele dan patin dapat dipelihara di daerah dengan ketersediaan air tawar yang terbatas dengan produktivitas tinggi yaitu sebesar 75 – 100 kg/ m3.” Khususnya ikan lele telah dibudidayakan di seluruh nusantara.

Seperti yang pernah dikatakan oleh Pengamat Perikanan di Aceh, Saifullah, “budidaya pembenihan dan pembesaran lele di Aceh bagus, dan masyarakat pun menyukai makan lele. Sedangkan ikan patin kurang berkembang karena belum dikenal. Adapun harga lele

dipasaran Aceh saat ini Rp 28.000,-/kg, dengan perkilo ada tujuh ekor.”

Adapun kendala dalam budidaya lele dan patin ini, menurut Pembudidaya di Gondosuli Tulungagung Jawa Timur, Marjo, salah satunya yaitu faktor ketersediaan air yang fluktuatif. “Budidaya saya pada tahun 2015 lalu sewaktu kemarau panjang kolamkolamnya sering mengalami kekeringan. Sedangkan pada 2016 ini masuk penghujan sering mengalami kebanjiran karena susah membuang air.”

Ternyata dalam budidaya catfish ini banyak keuntungan yang didapat, selain kota Tulungagung ini masuk juara kedua sebagai kawasan minapolitan, juga kelompok “Mina Jaya” yang diketuai oleh Marjo mendapatkan rekor Muri pada tahun 2015 sebagai penghasil pecel lele 5000 cuek.

Budidaya Udang Vaname di Pasuruan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan teknologi insentif budidaya udang vaname dengan sistem Busmetik (Budidaya udang skala mini empang plastik).

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf saat melakukan Panen Udang Vaname dengan Sistem Busmetik di Pondok Pesantren Darul Khoirot, Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, belum lama ini.

Menurutnya, teknologi

busmetik ini tidak hanya berhasil diterapkan oleh para pembudidaya tambak saja, melainkan juga sukses diterapkan di dalam lingkup pondok pesantren. Dengan sistem busmetik, Irsyad berharap agar para petani udang dapat segera beralih dari sistem tradisional menjadi sistem berteknologi.

“Saya berharap agar teknologi busmetik ini dapat dikuasai oleh pembudidaya tambak sehingga ke depan dapat membawa kejayaan produksi udang di Kabupaten Pasuruan. Karena kita ketahui bersama baahwa sistem ini merupakan terobosan dan inovas di sektor perikanan, utamanya dalam pengembangan pembudidayaan udang di Kabupaten Pasuruan,” kata Irsyad di sela-sela acara.

Ditambahkannya, dengan sistem busmetik, produksi ikan bisa ditingkatkan dua kali lipat dari budidaya udang dengan menggunakan sistem tradisional (tambak). Irsyad lantas mencontohkan, 1 denfarm (petak) berukuran 20X20 meter atau 400 meter persegi bisa menghasilkan 800 kg udang vaname, sedangkan apabila menggunakan sistem tradisional, maksimal hanya bisa menghasilkan 100-300 kg saja.

“Ada banyak sekali keuntungan yang didapatkan apabila membudidayakan udang vaname dengan sistem busmetik, sehingga saya menghimbau kepada para petani udang agar segera beralih menggunakan sistem busmetik, meskipun biaya

awalnya cukup mahal,” imbuhnya.

Sementara itu, Slamet Nur Handoyo, Kepala DKP Kabupaten Pasuruan mengatakan, jumlah petani yang menggunakan sistem busmetik terus meningkat dari awalnya hanya 1 kelompok di Kecamatan Lekok kini menjadi 18 kelompok yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Bangil, Kraton, Lekok dan Nguling.

Hanya saja, untuk dapat menerapkan teknologi busmetik diperlukan biaya yang cukup mahal, di mana biaya yang dimaksud adalah pembuatan kontruksi, mulai terpal hingga peralatan pendukung lainnya yang bisa mencapai Rp 100 juta. Meski begitu, Slamet memastikan seluruh biaya tersebut akan tertutupi siklus keempat. Dalam artian, saat panen pertama pada saat udang berumur 90 hari, total keuntungan yang didapatkan sudah bisa mencapai Rp 50 juta lebih, sehingga pada panen kedua, ketiga dan seterusnya, modal tersebut sudah tertutupi.

“BEP (Break even point) atau titik impas nya ada pada siklus keempat. Dengan catatan para petani sudah paham betul dengan teknologi ini, dan itu saya jamin,” imbuhnya.

Lebih lanjut Slamet menambahkan, dengan menggunakan sistem busmetik, udang akan bebas dari penyakit lantaran denfarm sendiri tidak bersentuhan langsung dengan perairan bebas, baik tambak maupun laut, serta bebas dari pencemaran. (bidangbudidaya)

Jatim II

Hal - 4

 DPRD Kabupaten Madiun Gelar Rapat Paripurna

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

Madiun, Jatim Pos. DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2017 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Bupati Madiun di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (25/6/2018).

Rapat ini dipimpin Plt. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Y. Ristu Nugroho.

Turut hadir, Bupati Madiun, H. Muhtarom, para anggota FORKOPIMDA Kabupaten Madiun, seluruh Kepala OPD, Camat se Kabupaten Madiun dan undangan lainnya.

“Kita bersyukur kepada Allah SWT Alhamdullilah

Pemkab Madiun memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut,” kata Bupati Madiun, H. Muhtarom.

Menurutnya, ini merupakan hadiah untuk mengakhiri masa tugas kepemimpinannya. Ia berharap kedepan Pengelolaan Keuangan Pemkab Madiun lebih baik lagi mulai dari Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporannya.

Prestasi ini, lanjut Muhtarom, diraih berkat kerja keras, kedisiplinan serta kepatuhan atas peraturan perundangundangan. Prestasi membanggakan ini juga tak lepas dari dukungan masyarakat dan DPRD Kabupaten Madiun.

Lebih lanjut dikatakan, realisasi APBD Kabupaten Madiun Tahun 2017, realisasi pendapatan APBD sebesar 1 Trilyun 758 Milyar 60 Juta 590 Ribu 949 Rupiah 13 Sen atau tercapai sebesar 95,86 persen dari Anggaran sebesar 1 Trilyun 833 Milyar 964 Juta 312 Ribu 408 Rupiah 92 Sen. Sedangkan Belanja Tahun Anggaran 2017 yang direncanakan sebesar 1 Trilyun 948 Milyar 844 Juta 192 Ribu 161 Rupiah 28 Sen terealisasi sebesar 1 Trilyun 790 Milyar 817 Juta 628 Ribu 207 Rupiah 72 Sen atau tercapai 91,89 persen.

Sementara Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebesar 120 Milyar 521 Juta

Disperkop dan UM Gelar Pelatihan Kerajinan Limbah Kayu dan Souvenir

Madiun, Jatim Pos. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperkop dan UM) Kabupaten Madiun melalui Bidang Perindustrian mengadakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam bentuk pelatihan pembuatan kerajinan limbah kayu dan souvenir dalam rangka pengembangan industri kreatif di Kabupaten Madiun.

Kegiatan yang diadakan selama tiga hari mulai tanggal 28 hingga 30 Juni 2018 tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Utama Caruban, Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.

Peserta yang mengikuti kegiatan itu merupakan para Industri Kecil Menengah (IKM) pengrajin limbah kayu

dari Kecamatan Balerejo, Mejayan, Wonoasri, Pilangkenceng, Gemarang dan Saradan sebanyak 70 orang peserta.

Sedangkan narasumber yang hadir diantaranya dari LPPM Unmer Madiun dan UPT Kayu Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

“Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan usaha serta daya saing produk IKM pengrajin limbah kayu di Kabupaten Madiun,” jelas Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Bambang Sudjijono, S.Sos, M.Si kepada wartawan Jatim Pos, Kamis (28/6/ 2018).

Menurutnya, dengan adanya pelatihan ini diharapkan, para peserta mampu

berinovasi meningkatkan dan mengembangkan usahanya baik secara kualitas dan kwantitas. Ia menambahkan, berbagai materi yang diberikan dalam pelatihan itu diantaranya tentang study kelayakan, praktek pembuatan kerajinan dari bahan limbah kayu dan evaluasi produk pasca praktek.

Sementara untuk metode pembinaan menurutnya, dengan cara ceramah, tanya jawab dan praktek pembuatan kerajinan limbah kayu dan souvenir secara langsung dari ahlinya.

Lebih lanjut dia katakan, jika perlu dalam pelatihan ini nanti ada yang terpilih sebagai peserta yang terbaik dan bisa diikutkan pelatihan pembuatan pencetakan logam. Karena, menurut Bambang kerajinan limbah kayu dan logam bisa dikolaborasikan, dan akhirnya bisa mendongkrak hasil kerajinan limbah kayu ini.

“Harapan kita, semua apa yang dipaparkan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun nanti itu hasil karya industri dari para IKM, dan semua pusat pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun saat ini bisa menerima hasil industri kreatif karya dari para IKM di Kabupaten Madiun,” pungkasnya.

(Adv/jum)

529 Ribu 297 Rupiah 36 Sen apabila dihadapkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 6 Milyar 45 Juta 38 Ribu 989 Rupiah 36 Sen maka diperoleh realisasi pembiayaan netto sebesar 114 Milyar 476 Juta 490 Ribu 308 Rupiah 36 Sen. Dengan demikian defisit realisasi sebesar 32 Milyar 757 Juta 37 Ribu 258 Rupiah 59 Sen dapat dicukupi dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar 114 Milyar 476 Juta 490 Ribu 308 Rupiah 36 Sen. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 81 Milyar 719 Juta 453 Ribu 49 Rupiah 77 Sen. “Terkait SILPA itu ada beberapa hal yang mempengaruhi, diantaranya adanya perubahanperubahan, adanya anggaran-anggaran yang tidak bisa dilaksanakan dan adanya peregeseran anggaran di PAK. Jadi SILPA itu bukan selalu hal yang negatif,” ujar Bupati Madiun.

Sementara Plt. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Y. Ristu Nugroho mengatakan dalam paripurna ini dilaksanakan dua agenda. Satu agenda lain adalah halal bi halal dalam rangka hari raya idul fitri 1439 H/2018 M. “Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun pertama menyampaikan ucapan selamat hari raya idul fitri 1439 H/2018 M, mohon maaf lahir dan batin. Kedua mengucapkan selamat atas diaraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Madiun,” ucapnya.

(Adv/jum)

Desa Sidorejo Bangun Drainase Untuk Tingkatkan Hasil Panen Padi

Madiun, Jatim Pos. Untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun membangun drainase. Selain untuk mengantisipasi banjir, drainase itu juga sebagai sarana pengairan lahan pertanian warga setempat.

Kepala Desa Sidorejo, Bono menuturkan, sektor pertanian menjadi tumpuan sebagian warga Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Pertanian mampu berkembang karena kesuburan lahan masih terjaga.

Oleh sebab itulah, agar hasil pertanian semakin maksimal, pemerintah desa tahun ini membangun drainase dengan anggaran program bantuan APBN Pusat yang dibangun di Dusun Jomblang Betek, tepatnya di RT. 07, RW. 03 Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

“Sebelumnya, drainase ini masih tanah murni. Sehingga air tidak terkontrol dan meluap ke areal persawahan.

Dengan dibangunnya drainase ini jelas membuat petani senang, karena aman dari ancaman banjir dan pengairan lahan pertanian jadi lancar, karena setelah dibangun air langsung ke sungai,” jelasnya.

Menurut dia, bantuan anggaran sebesar Rp. 195 Juta itu dipergunakan untuk membangun drainase sepanjang 450 meter kanan kiri. Sementara pengerjaannya dilakukan secara swakelola oleh warga setempat. “Untuk pengerjaannya secara swakelola, kita memberdayakan masyarakat Desa Sidorejo sendiri,” ucapnya.

Setelah dibangunya drainase itu, Ia berharap masyarakat bisa menggunakannnya semaksimal mungkin untuk kepentingan pertanian ataupun pengairan sawah.

“Kami berharap warga juga antusias menjaga hasil pembangunan ini. Serta mau bergotong royong membangun desa,” harapnya.

Untuk diketahui, penduduk Desa Sidorejo mayoritas petani, dengan luas lahan pertanian sejumlah 347,520 Ha. Desa Sidorejo adalah salah satu desa di antara 15 desa di wilayah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Dengan batas-batas sebelah utara Desa Klumutan, sebelah Timur Desa Pajaran, sebelah barat Desa Bongsopotro dan sebelah Selatan Desa Sugihwaras/Kaligunting. (Adv/jum)

 Hasil Hitungan Pilkada Kota Madiun

Maidi-Inda Raya Peroleh Kemenangan

Madiun, Jatim Pos Satu tahapan penting dari sekian tahapan panjang Pilkada Kota Madiun telah terlewati. Hasil hitung cepat Pilkada pun telah mengemuka. Seperti yang terlihat dari hasil hitung cepat atau quick count versi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun.

Berdasarkan persentase data yang masuk paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun nomor urut 1, Maidi-Inda Raya (MaDa) memenagkan perolehan suara hitung cepat tersebut, dengan memperoleh 39.474 suara atau 39,60 persen.

Hal tersebut lebih unggul dari dua paslon lainnya, yakni paslon nomor urut 2, Harryadin Mahardika-Arif Rahman yang hanya memperoleh

35.371 suara atau 34,59 persen. Sementara paslon nomor urut 3, Yusuf Rohana-Bambang Wahyudi memperoleh 27.414 suara atau 26,81 persen.

“Jumlah suara sah yang masuk ada 102.259. ini yang masuk sudah 100 persen TPS sampai dengan pukul 20.03 Wib,” kata Kepala Bakesbangpol, Kota Madiun, Bambang Subanto, Kamis (28/6/2018).

Sementara hasil hitung

cepat versi KPU, seperti yang dilansir dari website resmi infopemilu.kpu.go.id MaDa menduduki posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 39.374, atau 38,53 persen.

Harryadin Mahardika-Arif Rahman diposisi kedua dengan suara sebesar 35.326, atau 34,57 persen. Yusuf RohanaBambang Wayudi memperoleh 26,90 persen, atau 27.490 suara. (jum)

Hal - 5 Edisi No.291 Tahun XVII ~Minggu I Juli 2018

Jatim Sulit Menghindar Dari Penyebaran HIV/AIDS

Mahasiswa Universitas Flinders, Australia saat memberi penyuluhan kesehatan di Jombang. Dari kiri ke kanan: Laura Hamblin, Anja Markman (berdiri), Kim Jansen.

SALAH satu dampak negatif dari globalisasi adalah makin tidak terbatasnya lalu lintas pergerakan antar orang dari berbagai tempat tanpa filter yang ketat. Termasuk, orang-orang pengidap HIV/ AIDS yang dapat menularkan virusnya tersebut kepada siapapun.

Apalagi, Provinsi Jawa Timur sebagai daerah berbatasan langsung dengan Provinsi Bali ternyata sulit menghindar dari penyebaran HIV dan AIDS,



yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak saja dikarenakan terbukanya Provinsi Jawa Timur dari dunia luar. Letak geografis dan demografis yang memungkinkan penyebaran, dan mobilitas penduduk yang tinggi dari dan ke Provinsi Jawa Timur.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap usul prakarsa Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS, disampaikan juru

Pandangan Fraksi Nasdem Hanura

Perkembangan Epidemik HIV/AIDS Sejak 2002

PERSOALAN HIV/AIDS adalah permasalahan serius merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kehadiran virus yang mematikan tersebut sampai saat ini belum mampu diatasi secara tuntas. Bahkan kehadirannya pun di masa men datang mengalami percepatan dan kenaikan bahkan menjadi persoalan bagi peradaban manusia di dunia, termasuk di Indonesia.

Pandangan Fraksi Nasdem Hanura DPRD Provinsi Jatim terhadap Usul Prakarsa Komisi E (Kesra) terhadap Raperda tentang Penanggulangan HIV/ AIDS itu disampaikan juru bicaranya, H Achmad Heri.

Menurut Fraksi Nasdem Hanura, percepatan perkembangan epidemik HIV/AIDS sejak tahun 2002, seperti yang tertuang dalam Naskah Akademik, telah mengubah status Indonesia dari negara dengan tingkat prevalensi rendah (Low Level Epidemic) menjadi negara dengan status wilayah terkonsentrasi (Concentrated Level Epidemic). Berarti ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang tingkat prevalensi HIV lebih dari 5%. Artinya, setiap 100 orang terdapat 5 orang lebih dalam kelompok tersebut terinfeksi HIV/AIDS. Jumlah itu baru yang tampak dipermukaan karena hasil survey sehingga dengan fenomena gunung es jumlah sebenarnya yang terinfeksi diperkirakan mencapai 90.000150.000 orang. Dikhawatirkan bahwa perkembangan kasus ini terjadi tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi akan me-

rambah ke pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil. High Level Epidemic baru di Papua dimana infeksi HIV pada kelompok resiko tinggi sudah lebih dari 10%.

Apabila tidak diambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya maka penularan HIV/AIDS akan terus meningkat. Penularan melalui alat suntik oleh penyalahguna Napza akan meningkat lebih tajam daripada cara penularan lain.

Kematian karena AIDS pada kelompok di atas usia 25 tahun akan meningkat. Jumlah Ibu hamil dan bayi tertular HIV juga akan semakin banyak.

Fakta tersebut tentu seharusnya menjadikan Indonesia, khususnya Pemerintah Jawa Timur untuk terus memikirkan bagaimana melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap HIV/AIDS. Karena persoalan HIV/AIDS pada akhirnya akan merusak kualitas sumber daya manusia. Dan itu berarti akan membahayakan keberlangsungan kualitas masyarakat Jawa Timur di masa mendatang.

Karena itu, kata Fraksi Nasdem Hanura yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH.Msi, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah Jawa Timur untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan monitoring evaluasi sistem penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Untuk itu dibutuhkan perundangan (Peraturan Daerah) sebagai landasan yuridis untuk penguatan terkait dengan hal tersebut. (yd)

bicaranya H Makin Abas, Lc.MA, dalam rapat paripurna, Senin (25/6).

Hal tersebut diperparah oleh minimnya informasi yang cukup di kalangan masyarakat tentang perilaku-perilaku yang berisiko terhadap infeksi HIV dan AIDS. Seperti pemakaian narkoba, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang tidak prosedural, melakukan hubungan seksual secara bebas, dan sebagainya.

Melihat banyaknya persoalan terkait HIV/AIDS yang ada dan akan ada di Provinsi Jawa Timur, saat ini dan di masa yang akan datang, maka Fraksi PKB yang diketuai Dra Hj Anisah Syakurm, M.Ag, dapat memahami urgensi untuk menyusun sebuah kebijakan yang akan menjadi acuan dan payung hukum untuk penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Jawa Timur. Dari tahap pencegahan sampai dengan perlindungan dan perawatan bagi orang-orang yang terinfeksi.

Guna menyempurnakan

draft Raperda usul prakarsa Komisi E tentang Penanggulangan HIV/AIDS ini, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan beberapa pandangan.

Pertama, dalam Raperda ini hendaknya juga diatur optimalisasi peran KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) sebagai wadah koordinasi dalam Penanggulangan HIV/AIDS yang harus dibackup penuh oleh pemerintah.

Kedua, dikarenakan HIV/ AIDS ini merupakan masalah kompleks, maka penanganannya harus melibatkan seluruh dinas dan sektor. Misalnya, dalam upaya preventif dapat melibatkan Dinas Pendidikan dengan melatih semua guru dan duta-duta penanggulangan HIV/AIDS Pelajar (Pendamping Sebaya) dalam memberikan informasi HIV/AIDS. Kemudian melibatkan Dinas Kominfo untuk edukasi dan sosialisasi di media, maupun BMP Des dalam pembentukan Relawan Peduli HIV/ AIDS di tingkatan Desa. Untuk langkah kuratif dapat melibat-

kan Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas. Sementara itu dalam konteks Rehabilitasi, diperlukan keterlibatan Pendamping Dinas Sosial, LSM dan peran serta masyarakat.

Ketiga, melibatkan tokoh masyarakat, dan tokoh agama secara masif dalam Penanggulangan HIV/AIDS. Terutama pengikutsertaan pesantren sebagai lembaga edukasi yang dapat member terobosan dalam penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Keempat, pemerintah harus membuat kebijakan penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS mulai dari KPA Provinsi, KPA Kabupaten hingga Desa. Dalam konteks Desa, skema penganggarannya dapat dianggarkan melalui ADD,

sehingga dapat maksimal dalam menanggulangi HIV/AIDS termasuk membuat relawan peduli HIV masing-masing Desa.

Kelima, dalam regulasi ini juga wajib diatur secara tegas izin operasi hotel, kos-kosan, maupun tempat-tempat hiburan malam yang selama ini patut diduga menjadi salah satu sumber penularan HIV/ AIDS melalui praktik seks bebas dan penggunaan jarum suntik untuk penyalahgunaan narkoba.

Keenam, untuk memutus mata rantai penularan, Raperda ini juga dapat mengatur tentang kebijakan wajib tes HIV/AIDS bagi pasangan yang akan menikah dan ibu hamil. (yd)

Fraksi PAN: Naskah Akademik Raperda Ini ‘Tidak Layak MEMBACA dan mencermati nota penjelasan usul prakarsa, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS, maka Fraksi PAN menyampaikan beberapa hal yang cukup menohok.

Pertama, Fraksi PAN dengan berat hati mengatakan Naskah Akademik sebagai basis kajian untuk Raperda ini, TIDAK LAYAK. Penilaian ini berdasarkan pada pencermatan yang mendalam bahwa Naskah Akademik (NA) ini dibuat asal-asalan atau hanya formalitas belaka. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN, H Moh Zainul Lutfi pada rapat paripurna masa persidangan II Tahun Sidang 2018 terhadap Pembahas Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS. Untuk meyakinkan pernyataannya itu, Fraksi PAN menunjukkan beberapa hal yang seharusnya dikaji dalam Naskah Akademik.

Menurutnya, data yang digunakan tidak up date dan tidak memberikan pemetaan yang jelas mengenai persoalan HIV/AIDS di Jawa Timur. Dengan menggunakan bahasa gaul anak muda, Fraksi PAN ingin bilang “hello ini tahun 2018, tapi data yang dipakai 2004, 2005, 2010”. Itu pun bukan konteks Jawa Timur, tetapi konteks Indonesia. Data juga tidak memberikan akurasi mengenai sebab HIV/AIDS apakah karena hubungan seksual atau karena praktik obat-obat terlarang atau faktor lainnya.

Maka tentu saja dengan tidak komprehensif data, peta persoalan tidak akan kita dapatkan secara komprehensif.

Pada Bab “Evaluasi dan Analisis Peraturan PerundangUndangan Terkait”, tidak ada paparan yang substansinya berupa evaluasi dan analisis.

Yang ada hanya daftar pera-

turan perundang-undangan yang nanti dipakai sebagai konsideran. Mengingat pada bab ini harusnya ada kajian substansi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Selanjutnya, pada Bagian Landasan Sosiologis, sama sekali tidak berisi aspek sosiologis dari persoalan HIV/AIDS. Pada bagian ini tidak lebih dari setengah halaman yang tidak memberikan gambaran kontekstual sosiologis dari persoalan.

Dengan gambaran ini, kata Fraksi PAN yang diketuai Agus Maimun, SE.HMP, kita bersama mempunyai pemahaman dan keinsafan untuk menyatakan bahwa NA seharusnya dapat menjadi paparan yang meyakinkan urgensi perlunya Raperda ini. Sebab hakikat NA adalah hasil kajian hukum dan/atau kajian lainnya.

Kedua, bahwa sejatinya Raperda yang diusulkan sebagai usul prakarsa ini adalah bukan sesuatu yang baru. Jawa Timur telah mempunyai Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.

Karena itu usul prakarsa ini perlu memberikan penjelasan dan paparan perlunya perda ini diganti. Hal ini tidak nampak sama sekali dalam Naskah Akademik. Untuk itu perlu dikaji kelemahan, kesulitan dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Perda dimaksud.

Ketiga, mengenai ruang lingkup Sistem Penanggulangan HIV/AIDS berupa sistem promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela, rahasia, pengobatan, perawatan dan dukungan, merupakan ruang lingkup yang cukup komprehensif. Data Fraksi PAN berdasarkan keterangan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Timur menyebut bahwa Jatim menempati peringkat

pertama di Indonesia terkait kasus penderita HIV/AIDS. Ada 18.008 kasus yang ditemukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Jatim selama 2017. Sedangkan jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 43.658 orang. Data ini dihubungkan dengan ruang lingkup sistem tersebut, maka Fraksi PAN melihat aspek pentingnya pada pencegahan.

Aspek pencegahan menjadi kunci, sehingga memerlukan segala bentuk usaha yang bersifat memberikan pengetahuan, penyadaran resiko, partisipasi masyarakat secara luas dan sebagainya. Karena peran institusi keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan menjadi hal yang mutlak, bukan hanya pada sektor kesehatan.

Maka Perda ini perlu mengatur peran institusi keagamaan dan pendidikan, misalnya kurikulum pada keagamaan dan pendidikan umum yang memuat konten yang berhubungan dengan pencgahan HIV/AIDS. Keempat, sistem Jaminan Kesehatan. Bahwa aspek pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berhubungan dengan sistem jaminan kesehatan. Dalam hal ini Raperda menggunakan dasar hukum mengenai aspek sistem jaminan kesehatan nasional. Namun dalam pengaturan pasal-pasal, tidak nampak adanya pengaturan aspek jaminan kesehatan. Bahasa awam dalam kon-

teks ini adalah akses BPJS Kesehatan harus juga diatur dalam Raperda ini.

Kelima, mandatory screening yang dalam raperda ini dilarang. Dalam pandangan Fraksi PAN, pelarangan yang bersifat umum dapat diterima.

Namun perlu dibuka wacana mandatory screening yang bersifat terbatas. Artinya pada kelompok tertentu, misalnya berbasis pada pekerjaan, perlu dilakukan mandatory screening, misalnya pada pekerja hiburan malam. Hal ini tentu saja dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan dan aspek etika lainnya sesuai dengan standard dan etik dalam kesehatan.

Keenam, konkritisasi peran serta masyarakat. Bahwa masalah HIV/AIDS bukan persoalan yang dapat diatasi sendiri oleh pemerintah. Raperda ini telah mengatur mengenai partisipasi. Fraksi PAN perlu menambahkan perlunya lebih konkret operasionalisasi dari partisipasi. Perhatian khusus diberikan kepada pengusaha dan usaha tertentu yang berhubungan dengan resiko dan pencegahan HIV/AIDS. Artinya pengusaha dan usaha ini diatur secara konkret kewajiban tertentu dalam rangka partisipasi. Misalnya perusahaan kontrasepsi (kondom) harus dibebani kewajiban mendonasikan dananya untuk program screening. Usaha dunia hiburan malam juga dapat dibebankan hal demikian. (yd)

Hal - 6

Edisi No.291 Tahun XVII ~ Minggu I Juli 2018

Jatim Dikunjungi KPU Internasional 24 Negara

Pakde Karwo usai pencoblosan Pilgub 2018 di TPS 22 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

MENJAWAB pertanyaan wartawan tentang demokrasi di Jatim usai pencoblosan, Gubernur Jatim DR H Soekarwo SH Mhum, mengatakan Jatim telah dikunjungi lembaga-lembaga KPU internasional dari 24 negara dengan 150 orang peserta terkait pelaksanaan pilkada serentak ini. Oleh karena itu.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat internasional yang melakukan studi banding tentang penerapan demokrasi politik tsb karena suasana kedewasaan dan damai di Jatim, yang dapat dijadikan model kedewasaan berpolitik.

“Kita bersyukur karena Jatim menjadi indikator kedewasaan politik,” ujarnya usai memberkan suaranya

pada Pilgub 2018 di TPS 22 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Rabu (27/6) pagi.

Pakde Karwo menambahkan, masyarakat Jatim mempunyai tradisi berpolitik yang sangat dewasa. Setiap 5 tahun atau peristiwa politik lainnya semakin meningkatkan kualitas kedewasaan masyarakat Jatim, sesuai dengan kualitas SDM provinsi ini terus semakin meningkat. Basis masyarakat Jatim yang sangat plural, lanjutnya, menghasilkan kematangan pluralisme di Jatim.

Sangat Kondusif Mengenai keamananan selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim, Pakde Karwo menjelaskan, hingga saat ini sangat kon-

dusif. Guna memperkuat dan memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, beberapa daerah dilapisi TNI. “Ada 12 ribu TNI di Jatim yang diperbantukan atas permintaan Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan. Ini sebagai bentuk manifest kebersamaan TNI-Polri dalam menjaga keamanan pesta demokrasi,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Gubernur juga mengimbau, jika terjadi sengketa atau perbedaan agar diselesaikan secara hukum, karena kegiatan ini merupakan bagian proses demokrasi di dalam hukum. Kepastian pemenang melalui perhitungan suara akan dilakukan tanggal 3 Juli. (kom)

Festival Panji 2018 Merajut Keharmonisan Nusantara  Dibuka Sekdparov Jatim di Taman Candra Wilwatikta Pandaan SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi membuka secara resmi Festival Panji Nusantara Tahun 2018 yang mengambil tema “Panji Merajut Keharmonisan Nusantara” di halaman Taman Candrawilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Minggu (1/7) malam.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Sukardi mengatakan, festival ini diharapkan menjadi inspirasi seluruh pihak untuk kembali mengangkat, mempopulerkan, dan merevitalisasi cerita panji sebagai simbol dari kebesaran dan kekuatan budaya, sosial, politik, dan ekonomi dari suatu bangsa yang bernama “Nusantara”, yang mencakup Jawa, Bali, Kalimantan, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Filipina.

Festival ini, lanjut Sekdaprov Sukardi, merupakan langkah awal dari sebuah gerakan, baik tingkat lokal, regional, maupun nasional, untuk menegaskan kembali bahwa cerita panji merupakan karya sastra adiluhung asli Indonesia yang telah menjadi bagian dari budaya nasional, sekaligus untuk merancang dan mempersiapkan kegiatan budaya dalam rangka mengantar kebangkitan Panji di Jatim, dan juga nasional.

“Momentum seperti ini yang saya harapkan bisa menjadi titik tolak semakin dijunjungnya kepribadian nasional, mengedepankan eksistensi bangsa berdasarkan kearifan yang dimiliki, dengan kekayaan budaya sebagai kekuatan besar dalam berkompetisi serta menunjukkan kompetensi kita sebagai bagian dari kemajuan dunia,” lanjutnya.

Menurut pria kelahiran Sumenep ini, cerita Panji bukan sekadar kisah romantika antar Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji yang berpusat di Kediri, tetapi ada banyak versi yang berkembang di banyak daerah dan memiliki eksistensinya sendiri.

Cerita ini juga muncul dalam berbagai bentuk ekspresi budaya diberbagai daerah diseluruh nusantara sehingga meluas menjadi Budaya Panji.

“Karena itu, lewat festival ini, kami berharap bahwa kebesaran negeri ini, khususnya di bidang sastra budaya,lewat cerita Panji yang menggambarkan kepahlawanan dan cinta, dapat terus lestari, serta terus dibanggakan dan diperjuangkan oleh generasi mendatang,” ujarnya.

Sekdaprov Sukardi juga mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi

Pemprov Jatim yang turut mendukung acara ini,” ujarnya.

Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi membuka Festival Panji Nusantara Tahun 2018 di Taman Candra Wilwatikta didampingi Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr. Restu Gunawan dan mantan Mendiknas, Wardiman Jojohadikusumo.

nilai-nilai luhur yang diajarkan nenek moyang bangsa ini. Yakni saling menghormati, membantu, tepa selira, dengan sesama masyarakat, termasuk juga masyarakat dari negara tetangga, khususnya di Asia Tenggara.

“Negeri ini tidak hanya luas secara wilayah teretorial namun kita memiliki keluasan wilayah budaya yang cakupannya hingga mancanegara. Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, kita disegani bukan ditakuti, hidup berdampingan saling menghormati satu negara dengan negara lain, bekerjasama mendorong kemajuan masingmasing negara, itulah spirit yang kita bangun sebagai bentuk warisan dari Sastra Panji,” ajaknya.

Memory of The World Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr. Restu Gunawan mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jatim patut berbangga karena Cerita Panji telah ditetapkan sebagai “Ingatan Dunia” atau Memory of The World (MoW).

“United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan Cerita Panji sebagai Memory of the World (MoW) pada 31 Oktober

2017 lalu. Ini jadi kebanggaan kita semua, karena yang namanya Panji itu lahirnya di Jatim, jadi kita harus bersemangat untuk membesarkan dan melestarikan budaya Jatim” katanya.

Salah satu upaya untuk membesarkan dan melestarikan budaya tersebut, lanjutnya, caranya adalah para orang tua dapat menceritakan atau mendongeng kisah Panji kepada anak-anaknya ketika mau tidur. Melalui dongeng tersebut, penanaman nilai-nilai luhur dari cerita Panji akan membekas di hati generasi penerus kita.

“Jadi silahkan mendongeng kisah Panji, baik itu Ande-Ande Lumut, Roro Kuning, dan lainnya. Nilai-nilai dibalik kisah Panji itu luar biasa. Dari dongeng itu, akan muncul keinginan untuk membaca kembali dari anak-anak. Itulah esensi gerakan literalis dari sebuah keluarga” katanya.

Ditambahkan, untuk merayakan keberhasilan ditetapkannya cerita Panji sebagai MoW, lanjutnya, Kemendikbud menggelar “Festival Panji Internasional” yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni di Bali, berlanjut ke 5 (lima) kota di Jawa Timur, diteruskan ke Yogyakarta (6-8/7) dan Jakarta (9-13/7).

“Jadi festival Panji Nusantara ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Festival Panji Internasional, kami mengapresiasi

Berbagai Kegiatan Dalam sambutannya, Kepala Disbudpar Jatim, Dr. H. Jarianto mengatakan, rangkaian kegiatan “Festival Panji Nusantara” diantaranya adalah pameran lukisan dan kerajinan dari bambu, parade musik bambu, kesenian bantengan, reog kendang, musik tradisi, seni pertunjukan Ronteg Singo Ulung, sajian tari kolosal delegasi Panji Nusantara dari STKW Surabaya, pameran seni rupa instalasi benda kuno dan Wayang Panji, dan Lomba Lukis Hari Anak serta pemutaran film dokumenter dan dialog seni.

“Kami rencanakan festival ini akan diselenggarakan setiap tahun secara berkala diseluruhkabupaten dan kota Jatim secara bergantian, guna lebih memasyarakatkan dan meningkatkan kembali budaya Panji di Jatim,” katanya.

Ditambahkan, tokoh utama cerita Panji adalah Raden Inu Kertapati, putera mahkota Kerajaan Jenggala, dan kekasihnya Dewi Sekartaji, puteri kerajaan Daha. Dari masa ke masa cerita Panji sangat populer dan digemari masyarakat sehingga menyebar ke wilayah Nusantara, bahkan melanglang buana ke Asia Tenggara, terutama Malaysia, Kamboja dan Thailand. Cerita Panji diabadikan di beberapa relief candi di Jatim.

“Panji tidak saja mencakup bidang sastra, tetapi juga berkembang dalam berbagai bentuk transformasinya, antara lain menjadi inspirasi dalam seni pertunjukan (musik, tari, teater), wayang beber, komik, seni media dan film, dan seni kriya/kreatif seperti topeng dan lainnya” tambahnya.

Festival ini, imbuhnya, juga menjadi salah satu upaya upaya revitalisasi, reaktualisasi dan rekreasi sastra-budaya Panji untuk menumbuhkan kembali memori-bersama tentang sastra dan budaya Panji. Melalui berbagai ekspresi sastra-budaya Panji yang beragam, kekinian dan menarik, sehingga generasi penerus dapat mengenal jejak warisan sastra dan budaya Panji.

Hadir dalam kesempatan ini, para delegasi kesenian dari Thailand, dan Kamboja.

Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, para budayawan, seniman, pegiat budaya Panji, dan masyarakat. (hms)

Hal - 7

Edisi No.291 Tahun XVII ~ Minggu I Juli 2018

Mendagri Apresiasi APPSI Kepemimpinan Pakde Karwo 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode tahun 2015-2019, yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo sebagai ketua umum, di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (2/7).

Dalam arahannya, Mendagri yang juga sebagai pembina APPSI mengapresiasi APPSI yang antara lain mampu berperan strategis mengkonektivitaskan keunggulan perdagangan antar daerah melalui perdagangan antar pulau. Jakarta yang membutuhkan sekitar 43 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya, misalnya, terfasilitasi kebutuhannya dengan baik atas dukungan asosiasi ini.

Jumlah tersebut bisa dipenuhi dari provinsi produsen sapi, seperti NTT dan Jatim, dengan provinsi-provinsi lain yang dilewati tetap memperoleh manfaat dari perdagangan ini.

“Inilah salah satu bentuk dan peran dari APPSI. Ada sinergi dan konektivitas yang dibangun,” ujarnya sambil

Kukuhkan Kepengurusan Periode Tahun 2015-2019

mempertanyakan kenapa harus impor beras, jika di masing-masing provinsi terdapat stock beras. Mewujudkan dan membangun konektivitas antar provinsi inilah yang perlu terus dilakukan oleh asosiasi pemerintah provins ini.

APPSI, lanjut Mendagri, juga dituntut mampu merumuskan keputusan-keputusan yang strategis dan tidak boleh menciptakan sekat-sekat daerah atau ke wilayahan. Apalagi, gubernur merupakan tangan kanan Presiden.

Dengan demikian, APPSI dituntut mampu menyelaraskan program di daerah dengan program nasional. “Semoga rakerda ini menghasilkan keputusan-keputusan positif yang mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Menjalin Kemitraan Sementara itu, dalam sambutannya usai dikukuhkan Mendagri, Ketua Umum APP SI Dr. H. Soekarwo mengatakan pengurus APPSI saat ini merupakan penyempurnaan kepengurusan. Pengukuhan ini, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrabnya, mempunyai makna

APPSI harus terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar provinsi. Juga, sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Di hadapan Mendagri, Pakde Karwo menyampaikan beberapa program telah menjadi fokus APPSI dalam mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur. Namun demikian, kepengurusan baru menambahkan beberapa program tambahan prioritas. Diantaranya, program seminar nasional dan penganugerahan bagi para gubernur di berbagai bidang, yang puncaknya akan dilakukan pada bulan Januari 2019 di Jakarta. “Agar penilaian lebih independen, maka program ini, kami kerjasamakan tim appraisal independen” ujarnya. APPSI, lanjutnya, juga akan melaksanakan Program Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur yang bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif berbagai inovasi kebijakan yang telah diimplementasikan di masing-masing daerah.

“Nantinya, tim ekspedisi APPSI ini akan bertatap muka dengan 34 gubernur mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua. Selanjutnya, dieksposr di Jawa Pos Group, Radar, Tribunnews, Antara, dan Detik.com,” imbuhnya. Terkait dengan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018,

APPSI memandang perlu segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi efektif untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan on the track pasca pelaksanaan pilkada.

Menurutnya, memastikan kondusivitas Indonesia yang hal ini sekaligus menjaga iklim investasi menjadi tanggung jawab bersama. Sementara itu, masih menurut Pakde Karwo, APPSI akan mendorong percepatan substitusi impor melalui kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah. Ini dilakukan untuk mengatasi problem masih tingginya komoditi impor bahan baku dan penolong.

“Selain mengurangi ketergantungan impor bahan baku, kerjasama perdagangan antar daerah dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri,“ ujarnya orang nomor satu di Jatim ini.

Di akhir sambutan, Pakde Karwo menegaskan perlunya APPSI untuk memfokuskan program kerja pada penguatan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi demografi tahun 2028- 2030, yang bisa menjadi bencana kalau tidak terkelola baik, atau menjadi sebuah bonus jika dilakukan sebaliknya. “Saya mengajak para gubernur untuk mengutamakan pendidikan vokasional, sehingga SDM menjadi berkualitas jika dihububgkan dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya.

Kepengurusan APPSI Berdasarkan SK Ketua Umum APPSI nomor SK-008/ APPSI/V/2018, susunan pengurus APSSI periode sisa masa bhakti 2015-2019 adalah Ketua Umum Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jatim), Wakil Ketua Dr. H. Longki Djanggola M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah).

Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan Prof. Dr. Irwan Prayitno P.Si M.Si (Gubernur Sumatra Barat) dan Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra Prof. H. Anies Baswedan Ph.d (Gubernur DKI Jakarta). Selain itu, kepengurusan juga diisi dengan kordinator di setiap wilayah. Yakni, wilayah Jawa yakni dijabat Dr. Wahidin Halim M.Si (Gubernur Banten), Wilayah Sumatra Dr. H. Nurdin Basirun S.Sos M.Si (Gubernur Kep. Riau), Wilayah Kalimantan H. Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah), Wilayah Sulawesi Drs. H. Rusli Habibie M.AP (Gubernur Gorontalo) dan Indonesia Timur Drs. Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat). Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan APPSI terdiri dari lima orang antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta), H. Erzaldi Rosman SE MM (Gubernur Kep. Bangka Belitung), H. Sahbirin Noor S.Sos MH (Gubernur Kalimantan Selatan), Olly Dondokambey SE (Gubernur Sulawesi Utara), dan Drs. Ali Baal Masdar M.Si. Sementara iru, dewan pakar diisi oleh ketua, Prof. M. Ryaas Rasyid MA, Ph.D, dengan anggota dewan yakni Prof. Muchlis Hamdi, Prof.

Bahtiar Effendi, dan Dr. Aviliani.

Fokus Rakerda APPSI Menjawab pertanyaan media mengenai fokus rapat kerja daerah (rakerda) APPSI 2018, Pakde Karwo menjelaskan tiga hal sebagai fokus APPSI ke depan. Pertama, meningkatkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Dengan clean governance, diharapkan semua sistem perencanaan dapat terukur dan terinformasikan kepada masyarakat sehingga segala kebijakan pemerintahan yang ada dapat terawasi. “Masyarakat perlu dan harus mengetahui programprogram pemerintah dan pelaksanaannya seperti apa.

Terlebih banyak kepala daerah yang baru sehingga harus memahami tugas, pokok dan fungsinya,” terangnya. Kedua, permasalahan bahan baku. Hampir semua daerah menggunakan bahan baku impor. Solusi permasalahan tersebut melalui kerjasama perdagangan antar provinsi dan dipastikan perdagangan nasional akan surplus. Jika neraca perdagangan surplus, maka rupiah akan menjadi kuat.

Fokus selanjutnya, adalah permasalahan bonus demografi. Pakde Karwo mengatakan, bahwa solusi dari bonus demografi adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, pendidikan vokasional menjadi solusi.

“Tiga hal besar ini, yang diharapkan ikut menyumbangkan pemikiran bagi republik ini,” pungkasnya. (hms)

Minta Fokus Tingkatkan Kualitas SDM

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo meminta Bank Jatim fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelayanan yang diberikan semakin maksimal. Hal ini penting dilakukan karena persaingan dalam dunia perbankan saat ini semakin ketat. “Penyelenggaraan kegiatan perbankan semua berbasis pada SDM. Oleh karena itu, assessment harus dilakukan pada semua pegawai apakah berkompeten di bidangnya,” terang Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPS-LB PT Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Timur Tbk 2018 di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim lantai 5, Surabaya (26/6). Terkait SDM pula, lanjut Pakde Karwo, Bank Jatim perlu memberikan keahlian khusus untuk menunjang tugas para pekerjanya. Misalnya, kemampuan keuangan, analisis kredit, dan penerapan teknologi perbankan.

“SDM yang berkualitas ini akan memberikan efek secara langsung pada nasabah, yakni terciptanya rasa aman dan tenang,” imbuhnya.

Ditambahkan, sebagai perusahaan terbuka, Bank Jatim juga berkewajiban menerapkan proses rekruitmen calon pengurus perseroan secara transparan dan akuntabel. Bahkan, Pakde Karwo juga mengusulkan agar Bank Jatim sebaiknya menggunakan appraisal atau penilaian dari pihak ketiga yang profesional. “Prosedur perekrutan SDM ini sebaiknya dilakukan di semua bagian baik vertikal, horisontal, maupun fungsional,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.

Predikat Sehat Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menjelaskan berdasarkan beberapa indikator kinerja Bank Jatim sampai dengan Mei 2018 mendapatkan predikat sehat. Beberapa indikator itu antara lain rasio Non Performance Loan (NPL) sebesar 4,83 %, Return on Equity (ROE) sebesar 21,19 %, Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 22,91% dan BOPO sebesar 62,00 %. “Rasio-rasio ini cukup bagus, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Kinerja positif lainnya juga terlihat dari total aset sampai Mei 2018 mencapai Rp. 59,816 triliun, atau meningkat 16,11% dibandingkan total aset pada Desember 2017. Selain itu, laba pada bulan Mei 2018 juga lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp. 612,094 miliar, atau lebih besar 4,88%.

“Kenaikan aset ini sangat penting dan harus dijadikan prioritas utama.

Karena, naiknya aset akan diikuti dengan naiknya keuntungan, bukan sebaliknya,” tegas Pakde Karwo pada semua pemegang saham yang hadir.

Posisi rasio keuangan tersebut, lanjut Pakde Karwo, menunjukkan profitabilitas Bank Jatim diatas rata-rata profitabilitas bank umum konvensional. Sedangkan dari sisi ketahanan modal, rasio CAR Bank Jatim menunjukkan kecukupan modal yang lebih baik dibandingkan dengan rasio bank umum konvensional yakni sebesar 22,25%. Dana Pihak Ketiga/DPK Bank Jatim juga mampu tumbuh sebesar 9,69% (YoY), atau sebesar Rp. 49,52 triliun.

Gubernur Jatim pada RUPS-LB PT Bank Pembangunan (hms)

Daerah/BPD Jawa Timur Tbk 2018

Hal - 8 Edisi No.291 Tahun XVII ~Minggu I Juli 2018



Fraksi Partai Golkar Apresiasi WTP Ke-7 Kalinya

Ternyata Masih Terdapat Temuan Serius

Sahat Tua P. Simanjuntak, SH. PERTANGGUNGJAWABAN Gubernur atas Pelaksanaan APBD TA 2017 merupakan amanah Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara serta Permendagri No. 21 tahun 2011, sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD. Pertanggungjawaban ini lebih dimaknai sebagai Laporan Keuangan teraudit yang terinci terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan Keuangan Terkonsolidasi dari semua entitas akuntansi daerah, termasuk lampiran Ikhtiar Kinerja Keuangan BUMD Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan prosedur, maka sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dan review oleh Inspektorat Provinsi terhadap semua entitas Keuangan di daerah.

Pandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pro-



vinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 itu disampaikan juru bicaranya, Pranaya Yudha Mahardhika, SP.MIB, dalam rapat paripurna, Senin (25/6).

Menurut Fraksi Partai Golkar, DPRD menjalankan amanat Undang-Undang, secara fungsional melaksanakan tugas fungsi Anggaran dan Pengawasan, mengevaluasi atas kesesuaiannya terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sekaligus menyampaikan rekomendasi perbaikan kinerja untuk tahun anggaran berikutnya. Sistematika demikian merupakan wujud tanggungjawab bersama kelembagaan dalam peran ‘chek dan balances’ terhadap pelaksanaan APBD tahun 2017.

Terhadap Laporan (atau LPPD) TA 2017, BPK-RI melalui LHP-nya kembali menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya bagi Provinsi Jawa Timur. Namun tidak luput disertai sejumlah catatan yang

harus ditindaklanjuti oleh jajaran OPD terkait untuk perbaikan guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan tertib (Good Governance dan Clean Government).

Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak, SHmengapresiasi dan bersyukur atas dicapainya Opini WTP tersebut. Namun demikian yang tidak kalah penting adalah bahwa sukses tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud tanggungjawab moral dari jajaran Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dalam mengemban amanah rakyat.

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur atas Pelaksanaan APBD 2017, telah dikaji oleh Badan Anggaran DPRD dan telah dinyatakan Layak untuk ditindaklanjuti pembahasan sesuai dengan tahapan. Selanjutnya KomisiKomisi juga akan mencermati bersama OPD mitra kerjanya.

Karena itu Fraksi Partai Golkar tidak akan melakukan pemeriksaan secara detail sebagaimana kewajiban Lembaga Fungsional.

Sesungguhnya bagi Fraksi penilaian pelaksanaan APBD adalah akumulasi pada tataran output, yakni: Apakah sebesar Pendapatan Daerah pada APBD, benar-benar secara optimal dapat diabadikan untuk mewujudkan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat?

Sebuah kenyataan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi, setiap tahun telah terjadi inflasi yang cenderung naik, tentu akan berpengaruh kepada kemampuan daya beli masyarakat. Pengukuran sebagaimana standar IKU, apabila pertumbuhannya masih lambat dan rendah serta dihadapkan kepada inflasi tahunan, maka sejatinya me-

nunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum beranjak naik secara signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui Pemandangan Umum ini Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa pertanyaan dan meminta tanggapan gubernur.

Pertama, dari catatan LHP BPK RI, di samping Opini WTP ternyata masih terdapat temuan serius, lebih khusus dalam hal Kepatuhan terhadap ketentuan Per-UU-an. Misalnya, realisasi belanja hibah di beberapa OPD, pelaksanaan paket pekerjaan yang belum sesuai nilai kontrak, serta pemahalan terhadap belanja barang kesehatan, dan juga terdapat pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum sesuai ketentuan. FPG memahami bahwa masih ada kelemahan/kekurangan dalam hal pertanggungjawaban administratif terhadap pelaksanaan program, untuk itu menjadi pelajaran dan tanggungjawab untuk diperbaiki bersama.

Kedua, tentang realisasi APBD. Mengapresiasi capaian PAD sampai 109,3% dari target, merupakan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam aktifitas pemungutan pajak daerah. Namun di sisi lain pada tahun-tahun akhir ini masyarakat terbebani tagihan pajak dan retribusi (termasuk PBB atas kewenangan Kabupaten/Kota), yang naik sangat signifikan. Bagaimana Pemprov menyikapi kondisi tersebut.

Di samping itu dalam hal Pendapatan transfer, hampir setiap tahun perolehannya tidak memenuhi target (target 2017:92,62%) sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir program. Mengapa selalu terjadi kondisi berulang de-

mikian? Bukankah hal tersebut sebuah perencanaan yang berlebihan?

Selanjutnya, realisasi Anggaran Belanja yang dialokasikan kepada sejumlah OPD masih banyak yang di bawah 80% (terdapat 14 OPD). Justru pada OPD yang semestinya produktif menyediakan pelayanan bagi masyarakat, antara lain: RS Mata Jatim, RS Paru Jember, RS Kusta Kediri; Dinas PU Binamarga dan Dinas PU Ciptakarya, Dispertan dan Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Bakorwil II/Mlg dan Bakorwil V/Jember, serta Sekretariat DPRD Jatim. Mengapa terjadi demikian, apakah kondisi tersebut merupakan kelemahan perencanaan?

Kemudian. Belanja Hibah dialokasikan sebesar 7 triliun 116 miliar 800 juta rupiah lebih (termasuk sebesar 6,7 triliun melalui BPKAD), dapat direalisasi sebesar 6 triliun 800 miliar lebih, sehingga tersisa 310 miliar rupiah lebih. Sejumlah OPD menerima alokasi dana hibah, yakni: Disdik 179,6 M, Distan & Ketahanan Pangan 75,8 M, Dis Kelautan & Perikanan 87,9 M, Dis PUPR 24,5 M, Disbun 18,7 M, Dis Perpus & Arsip 8,9 M. Kebijakan apa yang mendasari alokasi hibah melalui OPD tertentu padahal tidak mampu digunakan secara maksimal, sedangkan di sisi lain sudah cukup besar melalui BPKAD. Alokasi Belanja untuk OPD (setelah perubahan) hampir

semua terdapat Sisa lebih anggaran sehingga terakumulasi Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun APBD cukup besar (2 triliun 764 miliar rupiah lebih). Apakah kondisi berulang setiap tahun seperti ini merupakan sebuah ‘kelemahan perencanaan atau keberhasilan penghematan’?

Angka Silpa sebesar 2 triliun 764 miliar 951 juta bukanlah angka yang sederhana apabila dibandingkan dengan kapasitas belanja modal.

Pemerintah Provinsi selalu memberikan jawaban mengapa terjadi sebesar itu, antara lain karena penghematan dan tertundanya lelang proyek.

Namun apakah kondisi demikian akan terus terjadi setiap tahun.

Dalam hal menjaga Ketahanan Pangan (dalam arti luas), antara lain ketersediaan: beras, kedele, daging, gula, jagung, bahkan cabe, yang pada saat tertentu kenaikannya cukup tajam sehingga membenani daya beli rakyat tas kebutuhan dasar. Bagaimana konsepsi kebijakan Pemprov mengantisipasi kondisi berkala tersebut.

Dari data laporan, terdapat rekapitulasi dana bergulir dan penyisihannya, distribusi yang cukup besar adalah untuk: Penunjang Export dan PJTKI (189,9 miliar) dan juga Koperasi & UMKM (51,6 miliar).

Mohon penjelasan (sebagai sampling) bagaimana implementasi dana bergulir tersebut, berikut dampak hasilnya. (yd)

Saat Kondisi Perekonomian Indonesia Rentan

Kebijakan Strategis Pemprov Jatim Dinilai Cermat

SETELAH mencermati Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian kinerja pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Hal itu disampaikan juru bicaraFraksi Partai Gerindra, Dra Hj Yayuk Padmi Rahayu, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (25/6).

Menurutnya, meskipun sepanjang tahun 2017 perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang cukup rentan, pengambilan kebijakan strategis dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi serta stabilitas ekonomi di daerah bisa dilakukan dengan cermat

dan tepat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan strategis serta langkah-langkah proaktif yang diterapkan dalam mengantisipasi dampak dari pemulihan ekonomi global berjalan cukup efektif. Hal ini Nampak dari capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada akhir 2017 tercatat sebesar 5,72%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian triwulan III dan lebih tinggi dari capaian pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,19%.

Fraksi Partai Gerindra yang diketuai Ahmad Hadinuddin, SpdI, memberikan apresiasi terhadap capaian Pos Pendapatan Daerah yang lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah selayaknya memang harus diarahkan dalam rangka

peningkatan target pendapatan daerah, mengembangkan kebijakan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, serta melakukan upaya perluasan sumbersumber pendapatan. Namun demikian, masih terdapat potensi yang dapat dimaksimalkan melalui pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang hanya mencapai 92,62 % dari yang ditargetkan.

Selain itu, ada penurunan realisasi retribusi daerah jika bandingkan dengan Tahun 2016 yang mencapai sebesar 133 miliar 587 juta rupiah lebih, serta ada beberapa hal yang realisasinya tidak mencapai target antara lain: jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir dan pendapatan BL UD, bahkan Kenaikan Penda-

patan Hibah mencapai 30.643,76% yaitu sebesar 38 miliar 304 juta rupiah lebih, dari 125 juta rupiah yang ditetapkan dalam APBD 2017.

Akan tetapi kenaikan Pendapatan Hibah Tahun 2017 ini masih lebih rendah jika dibandingkan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2016 yakni sebesar 42 miliar 958 juta rupiah lebih.

Selanjutnya, realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2017 sebesar 28 triliun 878 miliar 134 juta rupiah lebih atau 93,94% dari jumlah yang dianggarkan sebesar 30 triliun 937 miliar 109 juta rupiah lebih sehingga diperoleh sisa sebesar 2 triliun 58 miliar 973 juta rupiah lebih.

Produksi dan ketersediaan komoditas pangan Jawa Timur hampir semuanya telah melebihi kebutuhan konsumsi

Ahmad Hadinuddin, SpdI. seluruh penduduk, namun sebagai lumbung pangan nasional upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan harus terus dilakukan mengingat kebutuhan pokok manusia tidak pernah akan berkurang dikondisi alih fungsi lahan yang terus mengalami peningkatan dan minat masyarakat untuk berbudidaya di sektor perta-

nian yang terus menurun.

Pemerintah Jawa Timur harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani dengan menggenjot program urusan pertanian. Urusan pertanian merupakan urusan pilihan, namun tetap harus diperhatikan karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. (yd)

Jatim III

Hal - 9

Berusia 1 Abad, Kota Madiun Maju, Sejahtera dan Berbudaya

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto (kiri) dengan berpakaian khas Kota Madiun, memberikan potongan tumpeng Hari Jadi Kota Madiun ke 100 tahun kepada Ketua DPRD Kota Madiun, Istono (kanan). (Foto Dok. Jatimpos.co/jumali).

Madiun, Jatim Pos. Di usianya yang ke 100 tahun atau 1 abad, tepatnya 20 Juni 2018, Pemerintah Kota Madiun menggelar berbagai kegiatan. Dengan mengusung tema “ Maju, Sejahtera dan Berbudaya “ kegiatan yang dikemas dalam Charismatic City Carnival

tersebut akan menampilkan berbagai kegiatan dan seni tradisional bernuansa budaya hingga satu bulan kedepan.

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto menuturkan, berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ini diharapkan bukan sekedar sere-

monial semata. Namun, peringatan wajib dimaknai sebagai energi positif yang mampu mendorong performa dan kinerja. Tujuannya, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini harus dijadikan momentum merefleksikan diri.

Baik apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan ke depan,“ ungkapnya.

Menurut dia, dengan bertambahnya usia ini harus dimaknai dengan bertambah kinerja disegala bidang. Karena, Kota Madiun merupakan daerah pusat pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga seni dan budaya. Oleh sebab itulah, demi mewujudkan Kota Madiun yang lebih maju, sejahtera, dan berbudaya kinerja di segala bidang harus ditingkatkan.

“Banyak sudah yang dicapai menapaki usia keseratus ini. Namun, jangan kemudian terlena. Semangat untuk

lebih baik lagi harus terus digelorakan, “ ujarnya.

Berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke 100 tahun tersebut diawali dengan berziarah ke makam para leluhur, tokoh dan pahlawan yang turut ambil bagian berdirinya Kota Madiun dengan melaksanakan doa bersama dan tabur bunga di Makam Kuncen dan Makam Taman. Selain itu juga digelar doa bersama lintas Agama dan Kepercayaan di Halaman Depan Balai Kota Madiun, Selasa (8/5/2018).

Sementara di acara puncak peringatan Hari Jadi Kota Madiun, Pemkot juga menggelar upacara Hari Jadi yang dilanjutkan dengan festival pecel pincuk madiun yang diadakan di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun, Jum’at (22/6/2018).

Dalam festival itu, Pemkot Madiun pun berhasil me-

mecahkan rekor dunia yang resmi tercatat di MURI sebagai rekor yang ke 8.475 atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara sajian nasi pecel terbanyak, dengan jumlah sajian pecel pincuk yang disajikan sebanyak 16.825 pincuk.

Tak hanya itu saja, rangkaian peringatan hari jadi Kota Karismatik Madiun akan berlanjut hingga satu bulan kedepan. Seperti Pameran hari jadi yang diadakan di Alun – alun Kota Madiun mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2018.

Kemudian, Charismatic Night Carnival yang akan diadakan di jalan Pahlawan, Selasa (21/7/2018), yang dimulai pukul 18.00 WIB – selesai. Kegiatan pun berlanjut hingga diberbagai Kecamatan yang ada di Kota Madiun. Diantaranya, pagelaran seni tradisional Ketoprak yang diselenggarakan di Lapangan Josenan, Kecama-

tan Taman, Minggu (22/7/ 2018), mulai pukul 19.00 WIB – 22.00 WIB. Selanjutnya, pagelaran wayang orang yang diadakan di Lapangan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Senin (23/7/2018), mulai pukul 19.00 WIB – 22.00 WIB. Dan Pagelaran Jaranan yang diadakan di Lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Selasa (24/7/2018), mulai pukul 19.00 WIB – selesai.

Selain itu juga ada festival seni pencak silat nusantara yang diselenggarakan di Alun – alun Kota Madiun dan GOR Kota Madiun pada tanggal 25 hingga 27 Juli 2018, mulai pukul 19.00 WIB. Serta Pagelaran wayang kulit yang akan menampilkan 100 waranggono dan wirosworo yang akan diadakan di Alun – alun Kota Madiun, Sabtu (28/7/ 2018), mulai pukul. 19.00 WIB. (jum)

Pantai Popoh Eksotis Wisata Kabupaten Tulungagung  Pemkab Ajak dan Beri Kemudahan Bagi yang Mau Investasi

Tulungagung, Jatim Pos. Pantai Popoh merupakan salah satu objek wisata pantai yang ada di pesisir samudera Hindia, tepatnya berada di kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju Pantai Popoh Tulungagung anda cukup menempuh jarak 30 km ke arah selatan dari Kota Tulungagung dan berada di ujung timur Pegunungan Kidul. Akses untuk menuju Pantai Popoh Tulungagung sudah dikembangkan dengan baik oleh P.R. Retjo Pentung, sehingga sudah dapat ditempuh dengan aman dan nyaman melalui jalan aspal.

Pantai ini merupakan salah satu wisata Tulungagung hits. Jaraknya ada di bagian selatan kota, tepatnya adalah di Kecamatan Besuki. Letaknya ada di kawasan teluk dengan ombak yang tidak terlalu besar.

Kegiatan yang bisa dilakukan di sini di antaranya adalah berenang hingga menyewa perahu untuk berkeliling sekitar kawasan teluk.

Karena berada di pantai yang langsung berhadapan dengan laut bebas Samudera Hindia, maka Pantai Popoh Tulungagung ini menawarkan keeksotikan dari keindahan panorama pantai yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di wisata pantai Jawa Timur lainnya.

Pantai Popoh adalah salah satu objek wisata yang menjadi unggulan di daerah Tulungagung. Sering sekali di pantai ini diadakan berbagai acara untuk menghibur para wisatawan yang sedang berkunjung. Setiap hari libur bahkan di hari-hari besar kawasan Pantai Popoh Tulungagung ini selalu dipadati oleh para wisatawan dari berbagai daerah, baik dari sekitar Kota Tulungagung maupun dari luar Tulungagung, dan terkadang juga berasal dari manca negara.

Pantai Popoh Tulungagung memiliki pasir putih yang indah dan lembut di bibir pantainnya. Pantai Popoh menjadi pantai nomor satu yang paling bersih dari pantai-pantai lainnya yang ada di Kota Tulungagung.

Banyak tempat sampah yang disediakan di daerah pantai ini, selain itu juga disiapkan petugas penjaga pantai yang akan siap siaga untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.

Fasilitas Pantai Popoh Tulungagung sudah sangat lengkap. Jika wisatawan ingin menginap, Pantai Popoh Tulungagung sudah menyediakan penginapan. Dengan adanya penginapan pengunjung dapat menikmati pemandangan sore maupun pagi hari di pantai ini. Pada saat matahari terbenam di sore hari ataupun saat mata-

hari terbit di pagi hari. Pantai ini menyuguhkan keindahan alam yang sangat luar biasa jadi sayang jika dilewatkan.

Pengelola telah menyediakan penginapan berupa hotel dan juga villa dengan tariff yang sangat terjangkau.

Selain fasilitas penginapan, di Pantai Popoh Tulungagung juga sudah disediakan kamar mandi umum, warungwarung makanan, mushola, dan juga penjual pernak pernik kerajinan tangan yang unik dan juga indah dengan harga yang berfariasi. Selamat berkunjung ke Pantai Popoh Tulungagung dan semoga liburan anda menyenangkan.

Ajak Investasi Belum optimalnya pengelolaan pariwisata Pantai Popoh di Tulungagung tidak membuat Pemkab Tulungagung terus mengajak pengusaha lokal atau mancanegara untuk berinvestasi pariwisata di Kota Marmer.

“Tempat pariwisata utamanya pariwisata alam di Tulungagung sangat potensial untuk dikelola lebih lanjut.

Sangat potensi untuk dieksplor, apalagi dengan karakteristik pantai yang spektakuler,” ujarnya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, Msi, beberapa waktu lalu.

Pemkab Tulungagung tidak mungkin mengelola sendiri destinasi wisata yang ada di daerah tersebut.

Apalagi pengelolaan pariwisata membutuhkan dana yang cukup besar. “Pengelolaan pariwisata itu padat modal. Karena itu tidak mungkin (dikelola) sendiri (Pemkab Tulungagung).

Harus ada investor,” paparnya.

Ia menjamin kendati pembangunan bandara di Tulungagung belum terea-

lisasi secara cepat, namun Jalur Lintas Selatan (JLS) dipastikan akan segera tuntas.

Maman dari KPH Perhutani Kediri menyatakan masalah nota kesepahaman antara Perhutani dan Pemkab Tulungagung untuk mengembangkan sejumlah destinasi wisata yang berada di areal Perhutani sedang berproses di Jakarta.

Saat ini lanjut dia, Per-

hutani sudah merintis pengelolaan destinasi wisata di beberapa kecamatan yang ada di Tulungagung. Seperti di antaranya Ranu Gumbolo di Kecamatan Pagerwojo yang saat ini sudah menjadi tempat wisata baru pilihan warga Tulungagung.

Sementara itu, Rektor IAIN Tulungagung Dr Maftukin mengatakan dunia pendidikan tidak boleh dipandang sebelah mata

juga dalam hal pariwisata.

Dengan jumlah mahasiswa yang kini meningkat sampai 12.000 mahasiswa merupakan potensi yang besar dalam mengembangkan pariwisata.

“Banyak mahasiswa yang waktu berliburnya digunakan ke Pantai Popoh. Belum lagi dari keluarga mereka. Bahkan mahasiswa kami ada yang dari Thailand,” tuturnya. (shandy tramtana)

Jatim IV

Hal - 10

Mina Padi di Kabupaten Lumajang Optimalkan Sawah  Panen Sistem Tanam Twin Seed dan Jajar Legow Lumajang, Jatim Pos. Seiring meningkatnya kebutuhan pangan dan semakin terbatasnya lahan untuk memproduksi ikan hasil budidaya khususnya untuk budidaya ikan di air tawar, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus mengembangkan budidaya ikan dengan sistem mina padi yang merupakan combined and integrated farming antara budidaya ikan dan budidaya padi di sawah.

Melalui mina padi, produktifitas sawah diyakini akan meningkatkan produksi ikan secara organik dan ramah lingkungan, baik dari padi yang dihasilkan maupun hasil panen dari ikan. Selain itu, mina padi juga dipercaya akan mencegah dan menahan laju alih fungsi lahan pangan menjadi lahan nonpangan. Mina padi-pun diharapkan menjadi kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja bersifat padat karya sehingga mampu mencegah urbanisasi.

Di Indonesia, mina padi mulai dikembangkan sebagai salah satu sistem budidaya ikan pada tahun 1970-an.

Namun sejatinya, sistem mina padi sudah dikenal masyarakat khususnya di Jawa Barat

seperti Ciamis sejak tahun 1860. Pada tahun 2011, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mengembangkan program mina padi dengan komoditas ikan/udang. Tahun 2014, mina padi yang berlokasi di Kabupaten Sleman mendapat apresiasi dari organisasi pangan dan pertanian dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). FAO mengakui metode budidaya ikan tawar ini sebagai bagian dari salah satu program pertanian unggulan global.

Sukses di Lumajang Di Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perikanan, Kepala Dinas yang diwakili oleh Joko Sulistiyono, S.Pi Kasi Produksi dan Usaha Perikanan menjelaskan serta mensosialisasikan tentang mina padi, yang banyak memberikan keuntungan lain dari mina padi. Petani tidak akan mengalami banyak kerugian jika sawahnya mengalami gagal panen, karena petani masih mendapatkan manfaat dari hasil budidaya ikan. “Selain keuntungan ganda yang didapat dari lahan mina padi, harga jual padinya

pun lebih mahal dibandingkan dengan padi biasa, karena bebas pupuk kimia yang biasa kita kenal dengan beras organik”. Imbuhnya Belum lama ini dilakukan Temu Lapang dalam rangka Panen Raya Padi Unggul Hibrida P05 Musim Tanam 2017/2018 digelar di Kelompok Tani Karya Makmur Dusun Pondok Jaya Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto.

Acara diawali dengan panen padi, dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Jajaran Dinas Perikanan, Danramil Jatiroto, Jajaran Polsek Jatiroto, Jajaran Kecamatan Jatiroto, Kepala Desa Sukosari, PPL, Gapoktan-seluruh Poktan di Jatiroto serta Perwakilan Perusahaan Pupuk PT. DGW Indonesia dan para warga setempat yang hadir.

Dalam sambutannya ketua Gapoktan Jatiroto, Kusman mengungkapkan kami ada 36 kelompok tani dan 6 Hippa berkomitmen untuk menjadikan Jatiroto sebagai stock, lumbung pangan untuk Kabupaten Lumajang.

Dalam, panen raya ini kami laporkan hasil real rata-rata panen 11,6 ton/ha. Maka dari itu, Kusman “berharap agar Dinas Pertanian bisa membe-

rikan serta memfasilitasi Gapoktan kami, karena melalui teknologi yang tepat maka hasil panen dapat dan terus meningkat sehingga petani akan lebih sejahtera,” harapnya Kepala Dinas Pertanian, Ir. Imam Suryadi MSi dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada kelompok tani Karya Makmur dan para petani semua yang telah mengelola padi dengan sangat baik.”Jadi kita bisa lihat bersama hari ini Alhamdulillah kita memasuki panen raya yang kita nanti-nanti, kita lihat tadi dengan keliling pematang sawah untuk menyaksikan serta lebih meyakinkan, bahwa kita saat ini sudah masuk masa panen raya”.

Lebih lanjut, suksesnya panen raya ini semua hasil kerja bersama, baik dari rekan-rekan Babinsa, PPL dan petani semua, jika kita semua bersatu dan serius dalam bekerja maka cita-cita untuk swasembada pangan akan bisa cepat terwujud,” tuturnya Dalam sambutannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. Paiman mengungkapkan panen raya padi hibrida ini, untuk mendukung ketahanan pangan Lumajang.

Duka Pate Mangon, Duka Rakyat Songennep yang Terlupakan

Sumenep, Jatim Pos. Tahun 1810 Masehi, sosok sepuh yang memiliki semangat juang tinggi itu naik pitam saat bangsa asing yang tak menunjukkan tatakrama menginjakkan kaki di bumi Songennep. Lelaki berwibawa dengan penyakit asma berat yang disandangnya itu memimpin langsung sebuah serangan yang ditujukan pada para serdadu Inggris yang mendarat di pelabuhan Madura timur, tepatnya di pantai Saroka.

Sebelumnya, sosok sepuh pemilik nama Kiai Angabei atau Ngabei Mangundireja itu telah berkirim surat pada junjungannya, Kangjeng Panembahan Natakusuma I alias Panembahan Sumolo, penguasa Sumenep yang tengah melawat ke negeri Semarang. Surat yang berisi bahwa negeri Songennep kedatangan musuh, dan sang Kiai yang merupakan Patih atau wakil raja kala itu, memohon ijin untuk memimpin sementara jika sampai

terjadi bentrok fisik.

Adu fisik benar-benar terjadi. Hal itu dimulai dengan serangan meriam tentara Inggris yang ditujukan pada bangunan Asta Tinggi.

“Orang-orang Britis itu mengira Asta Tinggi ialah benteng keraton. Sehingga moncong meriam ditujukan ke sana. Namun hanya mengenai atap atau cungkup.

Itupun konon banyak yang meleset,” kata R. Nurul Hidayat, salah satu pemerhati sejarah di Sumenep, pada Media Center.

Serangan itu dibalas oleh Patih Kiai Angabei Mangundireja dengan mengirim sejumlah pasukan barisan yang dipimpinnya langsung beserta seorang putranya.

Pertempuran dahsyat pun meletus. Hanya saja perang tak seimbang, baik dari jumlah pasukan Sumenep sekaligus perlengkapan perang yang kalah banyak dan modern dibanding milik pasukan Inggris.

Meski begitu, orang-

orang Sumenep tak gentar dan tak takut mati. Mereka tetap bertahan meski banyak pasukannya yang gugur.

Hingga puncaknya, Sumenep harus membayar mahal dengan nyawa putra terbaiknya. Sang Patih yang ksatria itu gugur beserta putranya, di kawasan bernama Loji.

Gugurnya sang patih hampir bersamaan dengan datangnya Panembahan Sumolo, yang langsung bertolak dari Semarang pasca menerima kiriman surat. Sayang, sesampainya di Saroka, sang Panembahan yang dikenal keras itu datang terlambat. Putra Bindara Saut yang dikenal alim dan pilih tanding itu sudah siap dengan sebilah pedang di tangannya, sementara pasukan Inggris buru-buru angkat kaki.

“Saat Panembahan sampai di Saroka, pasukan Inggris sudah naik ke atas kapal dan cepat berlayar. Mungkin mendengar kedatangan panembahan Sumolo,” kata Gus Nurul.

Dikisahkan turun-temu-

run, kala itu Panembahan Sumolo dalam keadaan sangat marah sehingga pedang yang dipegangnya itu tak bisa dibuka dari genggaman tangannya hingga 7 hari lamanya. “Beliau merasa sangat kehilangan Patih Mangun, yang sangat dihormatinya dan dicintainya seperti orang tua sendiri,” imbuh Nurul.

Jenazah Kiai Ngabai Mangundireja atau yang menurut lidah orang-orang Sumenep disebut Pate Mangon dimakamkan secara militer dan mendapat penghargaan tinggi dari penguasa Sumenep. Hal itu bisa dilihat dari ornamen cungkup dan jirat makam beliau di kawasan Asta Tinggi Kebunagung.

“Bisa dikata beliau pahlawan pertama dari dinasti terakhir yang menumpahkan darahnya demi bumi Songennep. Sayang generasi selanjutnya hingga sekarang banyak yang melupakan beliau, bahkan mungkin banyak yang sudah tak tahu kisahnya,” tutup Nurul. (her/nan/sil)

Panen Padi Hibrida Dengan Sistem Tanam Twin Seed dan Jajar Legow Dusun Pondok Jaya Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto, Lumajang.

Pertanian. “Pangan Lumajang untuk Indonesia” merupakan komitmen kita semua.

“Lumbung pangan tingkat warga saat ini kita inisiasi dan bangun baik pangan nabati maupun hewani, kami bertanggung jawab sepenuhnya jika ada warga yang

kekurangan pangan di Kabupaten Lumajang. Sinergitas antar instansi meliputi Dinas Pertanian, TNI-AD, BULOG terus kami jalin untuk mensukseskan program serap gabah petani (SERGAP),” pungkasnya. (yudi)

Elpiji Di Sumenep Langka, Dewan Angkat Bicara

Kurdi HA

Sumenep, Jatim Pos. Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) setempat angkat bicara.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Kurdi HA mengatakan, sesuai informasi yang tersiar saat ini memang harga elpiji 3 kilogram tidak sesuai standart dan sulit didapat. Kalaupun ada, elpiji yang semula seharga sekitar Rp 16.000, naik mencapai Rp 20.000 hingga Rp 25.000, sehingga pihaknya meminta agar pemerintah melakukan pemantauan.

“Kami minta Dinas terkait supaya memantau ke lapangan soal harga dan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram. Mengantisipasi, apakah benar ada kenaikan atau jangan-jangan ada permainan di pengecer,” katanya kepada Media Center, Jumat (29/06).

Pihaknya juga meminta Dinas terkait supaya memastikan agen yang menyuplai gas ke pangkalan sesuai dengan kuota yang diminta.

“Jangan sampai ada permainan di tingkat agen maupun pengecer. Ini yang harus diwaspadai,” tuturnya.

Untuk diketahui, kelangkaan gas elpiji semula terjadi pada H-3 Lebaran. Kala itu, masyarakat di sekitar Kecamatan Ganding dan Kecamatan Gulukguluk dibuat resah, lantaran harga elpiji 3 kilogram naik mencapai Rp 20.000 hingga Rp 25.000. Namun hingga Lebaran Ketupat usai, harga elpiji masih dijual dengan harga Rp 20.000.

“Kalau harga elpiji masih diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), kami menunggu laporan dari warga untuk ditindak tegas,” tegasnya. (her/nan/sil)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Eksotika Bromo ...

Upacara ini untuk mengenang dan memperingati pengorbanan seorang Raden Kusuma, anak dari Jaka Seger dan Lara Anteng. Selain itu, upacara ini adalah tata cara adat Suku Tengger untuk mencari keselematan, kemakmuran, dan berkah.

“Upacara adat ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo, pada tengah malam hingga dini hari. Bagi Suku Tengger, tradisi melempar sesaji ke Kawah Bromo tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas hasil ternak dan pertanian yang melimpah,” terang Jarianto.

Di dalam kawah telah menunggu banyak penduduk Tengger yang tinggal di pedalaman. Uniknya, mereka jauh-jauh hari sudah tiba di sini.

Bahkan, sengaja mendirikan tempat tinggal sementara di sekitar Gunung Bromo.

Ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur dan luar Jawa Timur, serta wisatawan mancanegara, bakal tumpah ruah menghadiri acara tahunan tersebut. Hal ini tidak

berlebihan.

Dua tahun lalu, saat Bromo sedang bergejolak dan mengeluarkan asap panasnya, ribuan wisatawan tetap memenuhi datang ke Bromo menyaksikan ritual tahunan itu.

Jarianto menambahkan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BTS), Jawa Timur, adalah salah satu daerah tujuan wisata tersohor di dunia. Gunung ini memiliki keunikan panorama indah sekaligus mistis, sehingga menyodorkan suasana berbeda dibandingkan gunung lainnya.

“Di sini terbentang keindahan landscape pegunungan dengan asap yang membumbung dari kawahnya dan di bawahnya ada lautan pasir luas mengelilinginya,” ungkapnya.

Penanggung Jawab Calender of Events (CoE) Kemenpar, Esthy Reko Astuti menyebut, upacara adat ini sebagai budaya dan tradisi yang memiliki kearifan lokal di Bromo.

Esthy mengingatkan agar atraksi alamnya diperhatikan dengan baik. Terutama, mana-

Pasien Meninggal ... pada paha dekat kelamin, yang belakangan diketahui sejenis Tumor, namun setelah dioperasi di RS Gatoel justru meninggal dunia diduga kesalahan prosedur (malpraktik).

Salah satu keluarga korban yang berinisial ZA, mengadukan ke LSM GAKK, (Garda Anti Korupsi dan Ketidak Adilan).

Koordinator LSM GAKK M. Suhadak pada Jatim Pos mengatakan, keluarga korban mengadu bahwa korban Darmono (49) meninggal merupakan kecerobohan pihak RS. Gatoel.

Bahkan diduga terjadi mall praktik karena sakit gatal pada selakangan, dibawa ke RS.GATOEL dan di rumah sakit tersebut, korban kaki selakangan yang sakit, bentol, bengkak dilakukan tindakan jahit, lalu korban pulang.

“Dan makin hari sakitnya tidak kunjung sembuh, malah di sela-sela jahit keluar darah, akhirnya pihak keluarga membawa korban ke RS. Lagi. Dengan kondisi selakangan bengkak keluar darah terus Dilakukan operasi ulang. Akhirnya

korban meninggal,” ujarnya.

RS Gatoel Membantah Dugaan terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Gatoel terhadap Pasien tersebut dibantah keras oleh Kepala Rs. Gatoel. Dr. Noer Evaliana. Menurutnya, pasien bernama Darmono yang meninggal, itu sudah mendapatkan pelayanan sesuai SOP, kronologinya, awal mula pasien datang bersama keluarganya, datang ke UGD RS.Gatoel Mengeluh gatal pada selakangan dekat kelamin, setelah diagnosa, pasien menderita tumor pembuluh darah bahasa medisnya himalium.

“Melihat kondisi pasien memprihatinkan perlu dilakukan pertolongan, dan dilakukan tindakan jahit pada selakangan yang luka dan keluar darah, bukan operasi, setelah itu pasien diperbolehkan pulang, rawat jalan,” ujarnya dalam penjelasan di ruang pertemuan RS Gatoel kemarin.

Seminggu kemudian selakangan yang dijahit masih ter-

Nissa Sabyan ... yang muncul dari media sosial secara mendadak, mengalahkan popularitas artis-artis panggung papan atas.

Popularitasnya yang meningkat tajam membuat biodata pemilik nama asli Khoirunnisa inipun diburu para fans dan penggemar. Ternyata, Nissa adalah gadis pesantren kelahiran Pasuruan, 23 Mei 1999.

Ia baru saja merayakan ulang tahunnya ke-19.

Lantunan lagu-lagu Islami bernuansa sholawat dengan suara yang sangat merdu, indah, dan tak jarang bikin baper, membuat namanya makin melambung. Ia pun kerap melakukan show dan ditanggap oleh pasangan calon (Paslon) kepala daerah.

Nama Nissa mulai dikenal sejak bergabung dengan grup musik Sabyan. Karena itu pula Khoirunnisa kemudian lebih

dikenal dengan nama Nissa Sabyan.

Sebagai vokalis, Nissa dikenal publik karena sering menyanyikan ulang (cover) lagulagu bernuansa islami ataupun salawat nabi. Video klipnya telah ditonton jutaan kali dan sering menjadi trending di Youtube.

Kumpulan lagu sholawat yang paling populer dibawakan Nissa Sabyan, diantaranya Deen Assalam, Ya Maulana, Ya Jamalu, Law Kana Bainanal Habib, Ya Habibal Qolbi, Rahman ya Rahman, Ya Asyiqol Musthofa, Ahmad Ya Habibi, Ya Taiba, Qomarun, Assalamualaika ya Rasulullah, dan masih banyak lagi lainnya.

Nissa memang lahir dan besar di keluarga yang cukup islami di daerah Pasuruan. Semenjak kecil pendidikannya juga tidak lepas dari wilayah

dari halaman 1 jemen sampah, yang sering dikeluhkan banyak pihak di destinasi pegunungan.

“Ritual Yadnya Kasada sudah menjadi atraksi wisata.

Pemerintah daerah harus mengemasnya menjadi pertunjukan wisata yang mampu menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Service atau pelayanan yang baik, kebersihan, dan toilet yang terjaga, itu penting dalam jangka pendek,” ujar Esthy.

Kementerian Pariwisata memang tengah gencar berpromosi membangun 10 top destinasi atau 10 Bali Baru, dimana salah satunya adalah Bromo Tengger Semeru (BTS) di Jawa Timur. Kawasan yang menyebar di 4 Kabupaten, yakni Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang itu terus digenjot agar bisa bersaing di level global.

“Tren-nya positif. Progress unsur 3A (penguatan Atraksi, Akses dan Amenitas) terus bergerak positif, dari waktu ke waktu.

Berbagai even yang digelar levelnya global,” kata Esthy. (yd)

dari halaman 1 jadi pendarahan aktif, akibat di garuk pasien, atau faktor lain, dengan kondisi penyakit pasien yang parah, dari perawatan UGD, dirujuk ke Poli Bedah.

“Dan akhirnya di lakukan Operasi, sebelum operasi ya minta persetujuan keluarga, di wakili adik korban,” pada selakangan pasien tempat tumor himalium, terjadi pendarahan hebat dan kondisi kaki bengkak, meski pasien punya riwayat penyakit jantung stadium 4. Kami perlu lakukan penyelamatan dari tumor pembuluh darah dengan tindakan operasi,” terang dr.

Noer.

Ia menambahkan, Pasien Darmono usai operasi tampak baik-baik, dipindahkan ke ruang pemulihan, sempat ngobrol dengan pasien lain yang juga sama usai di operasi. “Namun, nyawa seseorang hanya Allah SWT yang tahu. Seperempat jam sebelum meninggal korban, alami kejang-kejang, dan dilakukan pertolongan, namun tidak berhasil, akhirnya korban meninggal dunia sore hari saat maghrib,” ujarnya. (din)

dari halaman 1 agama. Namun setelah lulus dari SMP, Nissa pindah ke Jakarta untuk mengikuti keluarganya. Dari situlah Nisa yang bercita-cita ingin melanjutkan kuliah di jurusan musik ini bergabung dengan grup musik gambus Sabyan.

Grup musik ini beranggotakan beberapa orang alumni pesantren yang berkedudukan di Ibukota Jakarta. Sabyan Gambus dibuat awalnya untuk acara-acara weeding. Personelnya terdiri dari Khoirunnisa alias Nissa (vokalis), Anisa Rahman (vokalis dua), Ayus (keyboardist), Kamal (pemain gendang), Tebe (pemain biola) dan Sofwan (MC).

Group Sabyan Gambus menjadi viral karena setiap mengeluarkan video baru selalu jadi trending. Penontonnya yang mencapai puluhan juta bukan hanya dari Indonesia sa-

Khofifah Buka Pintu ... daerah. Khofifah mengaku sudah bersahabat lama dengan Gus Ipul sejak sama-sama berproses di Jakarta.

“Dulu kami ini persaudaraannya luar biasa. Tanya, ya, Gus Ipul, dulu hampir setiap minggu tiga kali beliau mampir ke kantor Muslimat. Kami makan bersama sekadar makan nasi bungkus tapi bareng-bareng.

Nah, setelah ada kontestasi Pilkada, rasanya berjarak,” ujar Khofifah di rumahnya, Surabaya, Kamis (28/6/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Khofifah dan Gus Ipul memang sama-sama memulai proses politiknya di Jakarta. Di NU, Khofifah menjadi Ketua Umum Muslimat pertama kali pada periode 2000-2005.

Pada periode yang sama, Gus Ipul menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Keduanya juga dikenal kader tulen Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat Presiden RI Keempat itu memimpin Partai Kebangkitan Bangsa, Khofifah dan Gus Ipul pindah partai dan bergabung dengan PKB. Sejak 1999 sampai 2006, Khofifah jadi legislator mewakili PKB. Adapun Gus Ipul terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PKB pada 2002.

Khofifah mengaku dengan senang hati membuka pintu berkawan seperti dulu dengan Gus Ipul. “Saya dengan suka cita mau kami berkawan seperti dulu, kami bisa makan bareng, kalau dulu seminggu tiga kali mungkin sekarang seminggu sekali. Kalau masih sama-sama sibuk, bisa saja dua minggu

sekali,” ujar Khofifah.

Seperti diketahui, Khofifah bersama pasangannya, Emil Dardak, memenangkan kontestasi Pilgub Jatim atas rivalnya Gus Ipul-Puti Guntur versi quick count. Pilkada kali ini adalah pertemuan ketiga kalinya dengan Gus Ipul. Pada Pilkada 2008 dan 2013, Khofifah maju sebagai calon gubernur sementara Gus Ipul calon wakil gubernur.

Khofifah juga menyatakan siap menjalankan petuah dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai salah satu partai pendukungnya.

Khofifah memang langsung menelepon SBY sesaat setelah ia mengetahui kemenangannya. Dalam pembicaraan lewat telepon itu, Khofifah mendengarkanpetuah dari Presiden RI ke-6 itu.

SBY mengimbau kepada Khofifah untuk tetap bersabar menunggu penghitungan yang real dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, ia berharap kemenangan sementara itu tak membuat Khofifah kian jumawa.

“Sekali lagi kita bersyukur dan peran saya ibu nanti jika mulai memimpin nanti harus dirangkul semuanya,” jelasnya.

Presiden RI ke-6 itu kembali memberi petuah kepada Khofifah, agar dia mengayomi semua warga Jawa Timur. Karena, nantinya mereka menjadi rakyat dari Ketua Muslimat NU tersebut. Ia berharap setelah pesta demokrasi selesai, tak menimbulkan perpecahan antar warga Jawa Timur.

The Power ...

dari halaman 1 “Saya hanya berpesan sambil bersyukur konsolidasi dan rangkul semuanya ayomi semuanya sehingga Jawa Timur Insya Allah makin maju yang sudah baik dilanjutkan dan yang belum baik diperbaiki,” ujarnya. Mendengar wejangan dari SBY, Khofifah dengan tegas bakal menyanggupi semua permintaan dari mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Siap-siap bapak. Salam buat Ibu dan Mas AHY,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak. Ia mengajak semua kalangan untuk menciptakan suasana yang kondusif.

“Kepada semua semua warga Jatim, baik kepada pasangan calon nomor satu, dan seluruh pihak, sambil tunggu pentenapan KPU mari ciptakan suasana kondusif,” kata Sahat, Jumat (29/6/2018).

Ia mengatakan Jawa Timur tidak akan bisa terbangun hanya kontribusi dari satu kekuatan elemen saja. Justru kerjasama semua elemen membuat Jawa Timur kuat.

Mulai dari warga, ulama, para kiai, kalangan partai politik dan pemerintahan.

Walaupun saat Pilgub berbeda pilihan ia mengajak agar kerukunan kembali tercipta. Ia menegaskan, warga Jatim kini memiliki pemimpin baru, yaitu gubernur perempuan pertama di Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang nanti juga akan didampingi oleh wakil gubernur Emil Elestianto Dardak. (*/yus)

dari halaman 1

ler di Indonesia karena “kegalakannya”. Setelah itu, sejumlah daerah lain di Jawa Timur juga dipimpin oleh seorang wanita.

Sebutlah, Wai Kota Batu Dewanti Rumpoko yang tak lain adalah istri mantan wali kota sebelumnya Eddy Rumpoko.

Setelah Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang baru saja berlalu, kepala daerah dari kaum hawa ini bertambah lagi.

Bahkan, Gubernur Jatim perempuan ini adalah yang pertama kali. Dia adalah Khofifah Indar Parawansa.

Data yang dihimpun, setidaknya ada 10 perempuan di Jawa Timur yang akan menjadi orang nomor satu. Mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati.

Fakta unik tersebut menjadi fenomena menarik dan menyita banyak perhatian publik. Tak heran jika sejumlah orang menyebut perempuan saat ini tidak bisa lagi dipandang remeh oleh kaum adam. Terbukti Pilkada serentak saat ini menempatkan calon perempuan lebih diminati masyarakat, bahkan perolehan suaranya sangat

signifikan.

Adapun ke-10 kepala daerah di Jawa Timur, baik yang sudah menjabat maupun yang akan menjabat, yakni mulai dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah (terpilih), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (terpilih), Wali Kota Probolinggo Rukmini Buchori, dan Bupati Jember dr Hj Faida MMR. Selanjutnya, Bupati Kediri Hariyanti Sutrisno yang juga merupakan istri kedua mantan Bupati Sutrisno. Lalu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Bupati Jombang Mundjidah Wahab (terpilih), Wali Kota Mojokerto Ita Puspita Sari (terpilih), dan terakhir Bupati Bojonegoro Anna Muawanah (terpilih).

Data yang dihimpun menyebutkan Khofifah Indar Parawansah unggul sementara di Pilgub Jawa Timur meraup suara sebanyak 10.157.683 suara atau unggul dengan 53,62%.

Selanjutnya Hj. Mundjidah Wahab unggul sementara di Pilbup Jombang. Mundjidah

Wahab sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Jombang periode 2013-2018. Di pilbup kali ini, Mundjidah berpasangan dengan Sumrambah unggul sementara berdasarkan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang. Ia mendapatkan 206.311 suara atau 49,61 persen.

Kemudian dalam Pilkada daerah lain di Jawa Timur yakni Ita Puspita Sari unggul sementara di Pilwalkot Mojokerto. Ita Puspita Sari, merupakan adik Bupati Mojokerto.

Selanjutnya, Anna Muawanah unggul sementara di Pilbup Bojonegoro.

Anna yang berpasangan dengan Budi Irawanto unggul dalam hitungan cepat Pilbup Bojonegoro 2018.

Fenomena terpilihnya kepala daerah perempuan membuktikan akan sebutan The power of emak-emak (ibu-ibu, red). Kenyataan ini makin membukakan mata semua orang, bahwa kesetaraan gender yang diperjuangkan Ibu R.A. Kartini tidak sia-sia. (heru)

ja melainkan juga dari luar negeri.

Tampil berbeda, grup asal Jakarta ini mengusung tema musik gambus dari Timur Tengah. Kemasan dan aransemen yang lebih kekinian, menghadirkan musik gambus yang berbeda dan unik.

Siapa sangka jika Nissa Sabyan yang merupakan alum-

ni SMKN 56 Jakarta ini dulunya bercita-cita menjadi reporter (wartawan). Namun setelah tahu dirinya punya potensi di dunia tarik suara ia pun mengaku ingin konsen di dunia musik. Ke depannya Nissa mengaku akan mengambil jurusan musik di perguruan tinggi.

Soal status, ini nih yang paling ditunggu dari para peng-

gemar Nissa Sabyan. Nissa mengaku hingga usianya 19 tahun ia masih betah menjomblo.

Meski demikian, Nissa enggan membeberkan tipe pria bagaimana yang dia inginkan.

Tapi, pastinya Nissa adalah sosok yang sangat islami. Jadi, mungkin ia tak mengenal kata pacaran. Jadi, lebih baiknya ta’aruf saja. (yus)

Hal - 12 Edisi No.291 Tahun XVII ~Minggu I Juli 2018

Pameran Kerajinan Bambu Jawa Timur 2018 

UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta

SUASANA begitu mempesona di UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta (PEK-TCW) Sabtu dan Minggu kemarin (30 Juni – 1 Juli 2018). Para unggulan pengrajin bambu dari berbagai daerah Kabupaten dan Kota se Jawa Timur mengikuti Pameran Kerajinan Bambu yang diselenggarakan UPT PEK-TCW Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Hampir seluruh aneka kebutuhan rumah tangga hingga sepeda pancal terbuat dari bambu dipamerkan di lokasi itu, disertai pengrajin yang siap memberikan keterangan proses pembuatan dan bila berminat memesan maupun kerjasama.

“Kami ingin turut mengembangkan potensi kerajinan bambu di Jawa Timur.

Sebab potensinya cukup bagus, tapi banyak yang belum dikenal,” ujar Ka UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta, Drs. Handoyo, MPd kepada Jatim Pos disela-sela peninjauan pameran kerajinan bambu.

Menurutnya, kegiatan itu diikuti 20 utusan pengrajin bambu dari Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. “Mereka kami pilih yang potensinya bagus dan unggul,” paparnya.

Di lokasi pameran itu para pengrajin bisa bertransaksi jual beli maupun saling tukar informasi untuk pengembangan usaha lebih lanjut.

Dan ternyata sambutan masyarakat cukup bagus pada kegiatan tersebut. Banyak pengunjung dan melakukan transaksi, “Insya Allah kalau masih diberi kesempatan pada tahun mendatang kita adakan

Samsul, pengrajin bambu asal Bangkalan Madura memamerkan hasil kerajinannya di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan 30 Juni – 1 Juli 2018.

pameran bambu internasional,” tambah Drs.Handoyo MPd. Ekspor Mancanegara Peserta pameran kerajinan bambu di UPT PEK-TCW merupakan pilihan dari pengrajin di Jawa Timur. Namun demikian beragam, mulai dari yang baru memulai usaha kerajinan hingga yang sudah lama dan pemasarannya hingga ke manca negara.

Seperti yang diungkapkan Musleh, pengrajin krey bambu asal Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Ia menjadi pengrajin krey bambu sudah lebih lima tahun dan pemasarannya di wilayah Jember, Bali dan bahkan diekspor ke manca negara.

“Untuk yang ekspor ke manca negara dilakukan oleh pengepul, melalui Provinsi Bali,” ujarnya. Pengepulnya : Sumber Aneka Kreasi Bambu, Jl.

By Pass Saur Kangin No. 138/ 261 Bali.

Berbeda dengan Musleh, pengrajin bambu asal Bangkalan Madura bernama Samsul baru memulai usaha kerajinan bambu sekitar lima bulan yang lalu. Namun hasilnya sangat bagus berdasarkan penilaian dari berbagai kalangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Madura.

Oleh karena itu Samsul diikutkan pameran tersebut dengan harapan bisa saling tukar informasi dan bertransaksi disana. Kerajinan yang dibuat Samsul tergolong unik, misal-

Musleh (kanan) pengrajin krey bambu asal Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada Pameran Kerajinan Bambu di Taman Candra Wilwatikta, Sabtu 30 Juni dan Minggu 1 Juli 2018. nya perahu berbentuk phinisi, miniatur sepeda pancal dan lain sebagainya.

Untuk membuat kerajinan perahu phinisi itu menurut Samsul diperlukan waktu sekitar empat hari. “Karena memang menjadi kesenangan membuat ukiran bambu ini.

Pikiran fresh,” ujarnya. Seraya menambahkan perahu itu dijual dengan harga Rp 200 ribu.

Tersebar di Pedesaan Dari pantauan Jatim Pos dengan berbincang para pengrajin bambu di lokasi pameran, usaha Kerajinan di Jawa Timur yang bergerak di bidang usaha bisnis produksi kerajinan tangan atau mesin.

Selain pabrik besar, kebanyakan pelaku usaha yang

menekuni bisnis ini adalah UMKM dan industri kecil rumah tangga rumahan.

Hasil kerajinan daru para perajin asal Jatim berupa barang pernak pernik untuk souvenir, aksesoris, hiasan, miniatur, cendera mata serta benda seni khas masing masing daerah asal produsen.

Juga perabotan kantor dan perlengkapan rumah tangga.

Lokasinya tersebar di seluruh kawasan kabupaten di Jatim: Batu, Malang, Bondowoso, Blitar, Kediri, Pasuruan. Terbanyak berada di daerah Situbondo.

Dari bahan baku pembuatan, industri kerajinan di Jawa Timur dibedakan jadi beberapa kategori yaitu: industri kerajian dari kulit kerang, batok tempurung kelapa, ka-

yu, bambu, kertas, rotan, bulu, kuningan, perak dan masih banyak lagi. Bahkan ada perajin yang kreatif menyulap barang bekas tak terpakai menjadi barang kesenian antik nan unik yang punya nilai jual tinggi.

Untuk menemukan lokasi para produsen pembuat barang kerajinan di Jawa Timur itu gampang gampang susah.

Kebanyakan alamat letak pabrik workshop tempat produksinya berada di desa dan perkampungan yang mungkin susah jika melacaknya lewat google map. Maka solusinya adalah menghubungi nomor telepon pemilik (owner) sebelum berangkat agar mendapat petunjuk arah menuju lokasi. Jangan lupa sering bertanya pada orang di jalan agar tak tersesat. (ist)

Kabupaten Pasuruan, di daerahnya sebetulnya punya potensi bagus di bidang kerajinan.

Terlebih dengan bahan baku bambu yang cukup melimpah. “Namun, potensi itu belum tergali secara optimal, makanya kami datang ke sini untuk menimba ilmu,” jelasnya.

Zulkifli merupakan salah salah peserta, mengatakan, kesulitan yang dialami dirinya adalah saat menganyam.

“Proses penganyaman dibutuhkan konsentrasi, ketelitian maupun kesabaran, dengan konsentrasi dan kesabaran akan menyelesaikan dengan baik,” ujar Zulkifli. Menurut Saiful Haq, setiap hari,

peserta dilatih dengan satu item produk anyaman.

Yakni kap lampu, kotak tisu, kopiah, keranjang parsel, tempat pensil, hantaran, kotak kue, tudung saji, lampion dan keranjang variasi. Dan dilatih dari proses awal, sepeti membuat pola, menganyam, hingga selesai menjadi barang jadi.

“Pelatihan sekaligus magang ini dimaksudkan untuk memberi nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Setelah usai membuat produk itu, mereka kami evaluasi. Baik dari desain maupun kehalusan barangnya,” kata warga Dusun RT 5 RW 3 ini.

Pembinaan Pengrajin Bambu di Jawa Timur PEMPROV Jawa Timur menyiapkan mesin pengolahan dalam upayanya menggarap potensi kerajinan anyaman bambu, seiring dengan pohon bambu yang tersebar merata di Jatim dan selama ini belum tergarap secara maksimal.

Pemprov Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Aneka Industri dan Kerajinan (AIK) Surabaya, menyiapkan pelayanan jasa pemakaian mesin potong, mesin irat, mesin lidi, mesin poles dan peruncing.

Workshop unit kerajinan ini beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 23 Lamongan.

Kepala UPT. AIK., Rety Andini menjelaskan, Unit Kerajinan Lamongan ini memfasilitasi para perajin khususnya dari industri kecil menengah, yang mengolah pohon bambu untuk dijadikan kerajinan dari anyaman bambu. “Kita tahu potensi kerajinan anyaman bambu Lamongan dan daerah lain di Jatim ini cukup besar” terang Rety, di kantornya belum lama ini.

Sentra kerajinan anyaman bambu di Lamongan ini berada

di Sukodadi serta Ngimbang dan sekitarnya. Perajin dari industri kecil menengah ini yang memanfaatkan pelayanan jasa dari UPT yang dipimpinnya.

Jasa penggunaan mesin irat, mesin lidi dan poles ini ada tarif restribusinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2017. “Tarif pelayanan jasa pemakaian mesin ini sangat murah karena memang untuk membantu para perajin bambu,” ungkapnya.

Mesin irat ini mempercepat penyediaan bahan anyaman berupa iratan bambu yang bisa disesuaikan tebal tipisnya, selama ini para perajin masih banyak yang melakukan pengiratan secara manual dengan pisau, sehingga hasilnya sedikit dan tidak merata.

“Selama ini kita lakukan himbauan agar bisa meningkatkan kualitas produk anyaman bambu dengan memanfaatkan mesin irat bambu,” jelasnya.

Jasa biaya mesin irat ini tidak menambah biaya produksi anyaman karena sangat

murah karena waktu irat secara manual dapat disubsitusi dengan proses produksi lain.

Pihaknya juga melakukan kerjasama sinergi program dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Lamongan.

Dengan para perajin pihaknya juga melakukan komunikasi dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang beanggotakan para perajin industri kecil menengah, harapannya lewat KUBE ini semakin memberdayakan para perajin anyaman.

Tidak terbatas dari Lamongan saja namun daerah lain seperti Jombang dan Tuban serta yang lainnya bisa memanfaatkan fasilitas mesin irat ini.

Unit Kerajinan Lamongan ini secara teknis juga didukung sumber daya manusia yang handal dibidang anyaman kerajinan bambu ini, mulai dari bambu utuh diproses sampai menjadi iratan.

Juga SDM di unit ini sering diminta oleh Pemkab.dan kota lain di Jatim, diundang untuk jadi instruktur pelatihan ke-

rajinan anyaman bambu. ”Bambu ini bisa dijumpai dari Pacitan sampai Banyuwangi, tersebar merata di Jawa Timur,” kata Rety.

Saling Berbagi Pengrajin bambu di Jawa Timur, selain pembinaan oleh Pemprov juga kesadaran untuk saling belajar antar daerah.

Seperti di pengrajin asal Pasuruan yang belajar ke Probolinggo beberapa waktu lalu.

Belasan warga asal Kabupaten Pasuruan melakukan pelatihan Anyaman Bambu, di Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Mereka berlatih ke kabupaten sebelah untuk meningkatkan kualitas keterampilan usahanya. Peserta ini datang dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Gondang Wetan, Grati dan Lumbang.

Mereka mengikuti pelatihan di sentra anyaman bambu milik CV. Clustes Bambu Manis. Menurut Dimas selaku pendamping dari Bidang Usaha Mikro Diskop dan Usaha Mikro

(kom)