Jtpos 211

ISSN : 1412-7490

Edisi No.211 Tahun XIV ~ Minggu IV Januari 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Dipertanyakan Dana Hibah Pemkab ke Polres

Dinilai Tak Tepat Sasaran, Sebaiknya untuk Rakyat Miskin

LEDAKAN bom di pos polisi Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta, langsung mengundang reaksi dariberbagai pihak. Ledakan ini membuat Indonesia berduka. Banyak masyarakat yang mengutuk pelaku pengeboman, tak terkecuali Maia Estianty.

Sebagai salah satu warga Jakarta, pengeboman ini membuatnya merasa tidak aman. Ibu tiga anak itu pun mengutuk pelaku dan menyebutnya sebagai teroris.

“Setelah Paris aman dari bom, kok Jakarta yang tidak aman? Hiks hiks...Teroris, go to hell!!!

Membunuh satu umat = membunuh seluruh alam,” tulis Maia di Twitter.

Tak berlebihan jika mantan istri Ahmad Dhani yang tengah sibuk dengan bisnis produk kecantikan perempuan itu berkomentar pedas atas kasus bom yang terjadi di kawasan Sarinah. Sekian lama Indonesia aman dari kasus bom, namun kini rasa aman itu kembali terancam dengan ledakan bom yang terjadi di siang bolong, Kamis (14/1/2016).

Bersamb ke hal. 11

Penyerahan Sepeda Motor 3 Pilar beberapa waktu lalu. Mobil Dinas Pemkab Jombang.

Jombang, Jatim Pos Dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kepada Polres Jombang senilai 1.5 Miliar untuk pembelian 7 unit mobil buat operasional Kepala Bagian dan Kepala Satuan di jajaran Polres Jombang dinilai tak tepat sasaran. Sebaiknya dana itu diberikan untuk rakyat miskin atau untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan di Jombang yang masih

Segera Lantik Kepala Daerah Terpilih Permintaan DPRD Jatim kepada Gubernur KOMISI A DPRD Jatim yang membidangi hukum dan pemerintahan meminta

Gubernur Jatim segera melantik bupati/walikota terpilih dalam Pilkada serentak bila

Empat Pj Wali Kota Blitar, Bupati Ponorogo, Bupati Lamongan dan Bupati Kediri saat diambil sumpahnya beberapa waktu lalu.

dianggap tak bermasalah dalam sengketa hukum. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan APBD dapat optimal dan pembangunan cepat dirasakan masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil Syafi’i di DPRD Jatim, Selasa (12/1/2016) mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Jatim, Soekarwo. Intinya agar segera dilakukan pelantikan terhadap bupati/ walikota saat pilkada serentak tidak bermasalah.

“Ketika kami melakukan komunikasi, gubernur sangat mendukung untuk segera dilakukan pelantikan. Namun dengan catatan pelantikan-

kurang.

Pemkab Jombang pada akhir tahun 2015 usai menyerahkan 918 Unit Sepeda Motor

untuk Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babinkabtibmas) yang merogoh kocek uang rakyat cukup dalam hingga men-

capai angka Rp 11 miliar lebih, tak lama kemudian Pemkab Jombang juga memberiBersamb ke hal. 11

Bupati & Wabup Sampang Diperiksa Kejaksaan Indikasi Terlibat Korupsi Pesangon DPRD Rp 2,1 M

Sampang, Jatim Pos Bupati Sampang H.A.Fannan Hasib dengan Wakilnya H. Fadhilah Budiono akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sampang, Rabu Bersamb ke hal. 11

Bupati Sampang HA Fannan Hasyib & Wakil Bupati H Fadhilah Budiono

“Waspadai Orang Aneh” Gubernur Jatim Ingatkan Pasca Peledakan Bom di Jakarta

Surabaya, Jatim PosMenyikapi terjadinya peledakan bom dan baku tembak di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, para petinggi Jatim langsung menggelar rapat darurat pada malam harinya, sekitar pukul 19.30.

Bersamb ke hal. 11

Soekarwo didampingi Mayjen TNI Sumardi (kiri) dan Irjen Pol Anton Setiadji (kanan).

Bersamb ke hal. 11

Ahok Bisa Keok Bila Lawan Risma Surabaya, JatimPos Meskipun Pilgub DKI baru akan digelar pada tahun 2017 mendatang namun nuansa pilgub DKI sekarang sudah menghangat.

Selain dari pihak Incumben [Ahok] yang memilih jalur Indepeden juga telah muncul pihak non Indepeden yang dimotori P.D.IPerjuangan dengan mempromosikan beberapa kader pilihannya untuk dijadikan kandidat cagub dalam Pilgub DKI 2017 mendatang.

Salah satu kader terbaik PDI Perjuangan saat ini adalah Tri Rismaharini yang memenangi Pilwali Surabaya 9 Desember-2015 lalu dengan telak lebih dari 86 % suara.

Dipilihnya Risma untuk maju menjadi calon Cagub DKI dalam Pilgub 2017 mendatang bukan hanya faktor keberhasilan Risma dalam meraih kemenangan dalam Pilwali Surabaya 9 Desember-2015 lalu namun lebih dari itu.

Kalangan internal PDI Perju-

angan kepada Jatim Pos mengungkapkan banyak faktor mengapa Risma dipilih sebagai salah satu kandidat Cagub DKI, salah satu diantaranya yang menonjol adalah cara kepemimpinan Risma terhadap warga kota Surabaya selama ini.

“Bu Risma kami nilai mampu mengayomi semua golongan yang menjadi warga kota Surabaya selain berbagai prestasi level dunia yang telah diraihnya, dengan bekal Bersamb ke hal. 11

Ahok

Tri Rismaharini

METROPOLIS

Hal - 2

Capaian PBB 2015 Lampaui Target Surabaya, JatimPos Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya dari ector pajak daerah tahun 2015 berhasil melampaui ekspektasi. Dari target Rp 2,67 triliun, Pemkot berhasil membukukan pajak daerah sebesar Rp 2,73 triliun.

Dengan kata lain, capaian target pajak daerah sebesar 102,22 persen.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya Yusron Sumartono menjelaskan, pajak daerah Kota Surabaya terdiri atas ectors jenis pajak. Dari ectors pajak tersebut, lima diantaranya berhasil lampaui target. Kelima pajak dimaksud yakni pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan ectors tanah dan bangunan (BPHTB).

Dikatakan Yusron, PBB adalah penyumbang tertinggi pajak daerah Surabaya. Perolehan PBB tahun 2015 sebesar Rp 834 miliar dari target Rp

825 miliar atau 101,09 persen.

Sejak kali pertama dikelola Pemkot pada 2011, ini adalah kali pertama capaian PBB sukses lebihi target.

Menurut Yusron, banyaknya jenis pajak yang melewati target menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak meningkat. Dia menambahkan, selama ini pihaknya berupaya menggencarkan sosialisasi melalui media massa.

Langkah tersebut terbukti efektif menggugah kesadaran masyarakat membayar pajak. Di samping itu, Pemkot juga bekerja sama dengan bank untuk mempermudah pembayaran

pajak.

“Masyarakat harus menyadari bahwa uang yang dibayarkan untuk pajak itu nantinya juga akan kembali kepada mereka berupa pembangunan infrastruktur serta programprogram lain seperti Bopda sehingga bisa sekolah gratis maupun pelayanan kesehatan yang tercover APBD Kota Surabaya,” tutur Yusron ketika dijumpai di kantornya, Senin (11/1).

Untuk mendongkrak penerimaan dari sektor pajak, Pemkot menggagas aplikasi berbasi online. Misalnya yang sudah berjalan adalah PBB online. Aplikasi tersebut mempermudah masyarakat mengakses pelayanan permohonan keringanan, balik nama, hingga proses pemecahan obyek pajak. Sedangkan pembayaran PBB sudah bisa dilakukan lewat ATM Bank Jatim dan BNI. Tak hanya itu, ke depan Pemkot berencana menerapkan BPHTB online. Aplikasi ini mempermudah kinerja pejabat

pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris dalam menginput pelaporan obyek yang akan diperjual-belikan. “Minggu depan kita ada pertemuan membahas aplikasi ini bersama ikatan notaris. Hal ini merupakan bagian dari pematangan aplikasi ini sebelum resmi diterapkan.

Harapannya, Pemkot mendapat masukan untuk menyempurnakan aplikasi,” terang Yusron.

Serapan APBD Surabaya 2015 Naik Serapan belanja daerah Surabaya dari APBD 2015 naik dari tahun sebelumnya. Berdasar update DPPK per 11 Januari 2016, serapan anggaran berada pada posisi 81,09 persen. Tahun sebelumnya, serapan APBD sebesar 80,70 persen.

Kepala DPPK Yusron Sumartono menerangkan bahwa angka serapan 79,37 persen pada Jumat lalu (8/1) masih belum final. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan

setelah tahun anggaran.

Merujuk Permendagri 13/ 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tenggat waktu pelaporan administrasi keuangan adalah tiap tanggal 10 bulan berikutnya. ”Jadi, proses pelaporan masih berjalan hingga batas waktu terakhir hari ini

(11/1). Saat ini saja masih menerima laporan dari beberapa SKPD. Perkiraan persentase tidak akan berubah banyak, berkisar di 81,09 persen. Mungkin bisa nambah komanya tapi hasil pastinya besok,” ujar pejabat berkacamata ini. [Gatot.S/Jatim Pos]

Penyerahan naskah hibah oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Hadi Mulyono (kiri) dan perwakilan dari Ishikawa Engginering (kanan) (foto: Humas Pemkot)

Mesin Penjernih Air Asosiasi Perhotelan Surabaya Segera Dinikmati Warga Siap Menyambut Delegasi PrepCom 3 Surabaya, JatimPos Juli 2016 nanti, agenda internasional bertajuk Prepatory Committe Meeting 3 (PrepCom3) for Habitat III digelar di Kota Surabaya. Sebagai tuan rumah, Surabaya siap menggelar acara pertemuan persiapan terakhir sebelum konferensi United Nation Habitat III 2016 di Quito, Ekuador ini dengan sukses. Dan, suksesnya acara yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini, tentunya bergantung pada peran serta semua elemen di Kota Pahlawan. Termasuk dari Asosiasi Perhotelan.

Guna mengajak Asosiasi Perhotelan ikut berperan dalam mendukung acara tersebut, pihak panitia mengundang para general manager hotel di Surabaya dalam rapat persiapan Prepatory Committe Meeting 3 for Habitat III di ruang sidang Sekretaris Daerah (Sekda) di Balai Kota Surabaya, Rabu (13/ 1/2016). Hadir dalam agenda tersebut perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti mengatakan, agenda Prepatory Committe Meeting 3 for Habitat III di Surabaya 25-27 Juli nanti, diperkirakan dihadiri 2460 peserta yang berasal dari 136 negara. Menurut Lana,

jumlah peserta Prepatory Committe 3 for Habitat III akan jauh lebih banyak dibanding Prepatory Committe 1 di New York, Amerika Serikat pada September 2014 lalu dan Prepatory Committe 2 di Nairobi, Kenya pada April 2015 yang dihadiri kurang lebih 1000 peserta.

“Prepatory Committe 3 ini merupakan pertemuan terakhir jelang kaitan UN Habitat.

Karena itu, peserta UN Habitat akan hadir. Yang datang selevel menteri.Dan hotel menjadi salah satu bagian paling penting,” ujar Lana Winayanti.

Hotel-hotel di Surabaya memang harus bersiap menerima ribuan tamu dari berbagai negara. Sebab, dengan estimasi kedatangan peserta sebanyak itu, kebutuhan akan kamar hotel di Surabaya selama tiga hari selama agenda berlangsung, tentunya akan membengkak dari momen biasa.

“Kebutuhan hotel akan sangat beragam. Dari mulai hotel bintang V hingga losmen. Peserta akan melihat fasilitas dan pencitraan hotelnya melalui website hotel,” sambung Lana.

Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dwityo Akoro menjelaskan, selain agenda utama pada 25-27 Juli, juga

akan ada site event yang digelar pada H-2 dan H+2. Bila dirangkai, acara ini berarti berlangsung dari 23 hingga 29 Juli 2016. Dwityo menyebut delegasi dari berbagai negara akan berdatangan mulai H-2.

Terkait hotel, Dwityo berharap ada kemudahan, semisal adanya rate kamar lebih rendah bagi tamu-tamu peserta Prepatory Committe 3 dibanding tamu lainnya.Termasuk juga adanya kemudahan dalam booking kamar dan pembayaran. Pihak hotel juga perlu untuk mencantumkan keterangan berapa jauh jarak tempuh hotel dari Grand City sebagai lokasi agenda. ”Mudahmudahan kami dapat rate yang betul-betul sesuai dan lebih murai dari harga di luar,” ujarnya.

Dwityo juga menyebut, gelaran Prepatory Committe 3 fot Habitat III tidak hanya menjadikan Surabaya sebagai tempat acara.Tetapi juga bisa berperan sebagai local economy development dalam artian mengatrol potensi wisata dan ekonomi lokal Surabaya. ”Karena itu, perlu disiapkan sedari sekarang, apa yang khas yang bisa dijadikan oleh-oleh atau cinderamata untuk peserta,” sambung dia.

Harapan pihak panitia Prepatory Committe 3 fot Habitat III terhadap asosiasi perhotelan, direspon oleh perwakilan

dari hotel di Surabaya.Yulianto, perwakilan dari salah satu hotel di kawasan Jemursari mengatakan, yang paling penting adalah adanya koordinasi yang matang sejak awal antara pihak panitia dengan pihak hotel. ”Harapan kami ada koordinasi dari awal sehingga kami bisa alokasikan kamar sesuai keinginan panitia.Dari awal panitia harus jelas dan pasti,” ujarnya.

Sekda Surabaya, Hendro Gunawan menegaskan akan rajin berkoordinasi dengan asosiasi hotel di Surabaya.

Utamanya terkait informasi tentang kebutuhan jumlah kamar. Termasuk juga pentingnya akomodasi semisal shuttle bus yang disediakan pihak hotel menuju lokasi acara “Kami akan percepat menginformasikan kepastian kamar yang dibutuhkan. Intinya jelas di awal,” ujar Sekda.

Sekda juga menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap meramaikan H-2 dan H+2 agenda.Pemkot telah menyiapkan site event untuk menghibur peserta Prepatory Committe 3 fot Habitat III.”Ada site event.Ada pertunjukan teatrikal dan juga reog Ponorogo di Balai Budaya.Ketika break, peserta juga bisa menikmati wisata di Surabaya,” ujar mantan Kepala Bappeko Surabaya ini. [Gatot.S/Jatim Pos]

Surabaya, JatimPos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus bersinergi dengan berbagai pihak terutama dalam bidang memajukan usaha kecil menengah atau yang biasa disebut UMKM. Menggandeng Pemkot Kitakyushu, Jepang, Pemkot Surabaya berencana meningkatkan penyediaan air bersih berkualitas siap minum. Tujuannya, membuat mekanisme penyediaan air minum yang aman dan murah.

Sebelumnya, selama dua tahun Pemkot Kitakyushu melalui melalui JICA (Japan International Cooperation Agenency) dan Isikawa Engineering melakukan penelitian tentang kualitas air minum yang dikelolah pemerintah derah.(14/1) di ruang rapat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, dilakukan penyampaian laporan serta hibah mesin penjernih air yang mampu mengolah air ledeng menjadi air siap minum.

Cara kerja mesin yang memiliki panjang 1,2 meter dan lebar 1,1 meter ini adalah, air yang sebelumnya ditampung dalam tandon kemudian dipindah kedalam tabung di dalam mesin dan disinari sinar UV untuk membunuh bakteri.

Setelah itu, dipindahkan ke tabung berisi karbon aktif yang berasal dari arang tempurung kelapa, karbon aktif tersebut berguna untuk menyerap rasa, warna dan menyaring kotoran. Setelah itu, air dari saringan karbon aktif tersebut disinari lagi dengan sinar uv dan siap untuk diminum.

Mr. Shinichi Ogata Kepala Divisi Strategi Lingkungan Internaisonal Kota Kitakyushu menjelaskan, alat yang mampu mengolah air ledeng menjadi air siap minum hingga 300 liter per jam tesebut merupakan salah satu upaya untuk turut menciptakan Kota Surabaya sebagai Green City.

Sebelumnya, Ogata menceritakan bagaimana Teluk Dokai di Kitakyushu pada tahun 1950 tercemar limbah pabrik dan limbah rumah tangga.

“Kami Pemkot Kitakyusu setiap harinya melakukan sosialiasi kepada ibu-ibu rumah tangga terkait pencemaran yang terjadi. Semakin lama, mereka tersadar dan sempat terjadi protes terhadap pabrik yang tidak melakukan pengelolaan limbah. Peran dari para ibu ini yang juga membantu terjaganya kebersihan air di Kitakyusu. Saya harap, ibu-ibu yang tergabung di KSU Sarinah juga bisa melakukan apa yang dilakukan para ibu rumah tangga di Kitakyushu,” imbuh Bersamb ke hal. 11

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH, Herman Basuki, SH, Sugianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Nganjuk: Komarudin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin.

Sidoarjo: Suharto, Susilo Herpan. Gresik: Seguntur Alam. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Rahmat Eko. Probolinggo: Mohammad Hasin. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Pacitan: Hadi Prakoso, Tulungagung-Trenggalek-Blitar: Sandhi Tratana, Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 03172316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Antisipasi Teror, CFD Dihentikan Sementara Surabaya, JatimPos Warga Kota Surabaya dan warga luar Surabaya yang hendak masuk ke Kota Pahlawan, mulai hari Minggu 17 Januari 2016 bisa melewati jalur pusat kota. Tiga jalan protokol yakni Jalan Raya Darmo, Jalan Tunjungan dan Jalan Kertajaya yang biasanya dipakai untuk kegiatan Car Free Day (CFD) setiap Minggu pagi tersebut bisa difungsikan normal alias bisa dilewati kendaraan. Ini karena untuk sementara, kegiatan Car Free Day di Surabaya ditiadakan hingga perkembangan lebih lanjut.

Poin tersebut merupakan keputusan rapat di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (15/1). Rapat tersebut dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Sura-

baya terkait diantaranya BLH, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas). Termasuk dari Polrestabes Surabaya dan juga beberapa komunitas yang selama ini aktif menyemarakkan gelaran Car Free Day. “Mengacu pada hasil rapat tersebut, untuk sementara pelaksanaan kegiatan CFD di lokasi Jalan Raya Darmo, Jalan Tunjungan dan Jalan Kertajaya ditiadakan. Jadi ketiga ruas jalan yang biasanya dipakai untuk CFD tersebut, minggu ini bisa dilintasi kendaraan,” ujar Novi Dirmansah, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dikatakan Novi, meskipun untuk sementara kegiatan CFD di Surabaya tidak digelar, te-

tapi masyarakat Kota Pahlawan yang terbiasa berolahraga di hari Minggu pagi, tetap bisa menyalurkan hobi olahraganya.

Semisal melakukan jogging maupun nggowes (bersepeda). Tentunya tidak di ruas jalan-jalan tersebut, seperti bila ada CFD. “Masyarakat tentunya tetap bisa berolahraga. Tapi kegiatan CFD dan penutupan jalan, sementara ditiadakan” sambung Novi.

Dinas Perhubungan akan menertibkan peralatan penutup jalan semisal palang kuda yang selama ini menjadi penanda adanya CFD. Tujuannya, agar tidak terjadi penutupan jalan oleh masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak menutup sepihak jalan-jalan yang biasanya digunakan sebagai pusat kegiatan CFD

tersebut.

Kabid Perlindungan Masyarakat Bakesbang Linmas Kota Surabaya, Agus Purnomo menegaskan, mengacu pada saran dari Satuan Intelkam Polrestabes Surabaya, Car Free Day untuk sementara ditiadakan dengan pertimbangan situasi dan kondisi keamanan.

“Makanya ini kami sosialisasikan kepada warga. Intinya masyarakat tidak perlu takut, tetapi harus meningkatkan kewasapadaan,” ujar Agus.

Agus menambahkan, Bakesbang bersama Satpol PP juga akan menempatkan personel di setiap lokasi CFD untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal ditiadakannya CFD untuk sementara waktu. [Fred/Jatim Pos]

Program Pengentasan Tetap Jadi Andalan Jatim PROGRAM Pemprov Jawa Timur dalam penanganan jumlah penduduk miskin tetap menjadi andalan. Hal itu dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) memuaskan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jatim.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Syamsudin kepada Gubernur Jawa Timu, Dr. H. Soekarwo pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pada Semester 2 Tahun 2015 di Kantor BPK Pro. Jawa Timur. Jl.Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu belum lama ini.

Plt. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Syamsudin menuturkan program database penduduk miskin di Jawa Timur telah tepat sasaran dan mendapat apresiasi oleh pemerintah pusat. “Dengan adanya program database tersebut, program pengentasan kemiskinan akan terarah. Sehingga

target penurunan angka kemiskinan bisa tercapai. Hal itu bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujarnya.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo Menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan kepada Plt Kepala BPK Jatim dengan Tujuan Tertentu pada Semester II 2015 di Gedung BPK Provinsi Jatim.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan saran di Acara Kpd Akan tetapi, PLT Kepala BPK Jatim Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ada beberapa hal Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Semester yang harus diper- II 2015 di Gedung BPK Provinsi Jatim. hatikan dalam hal program database penduduk dala penanggulangan kemis- di Jawa Timur segera tersinkronkan. “Jumlahnya segera miskin di Jawa Timur yakni kinan,” ungkapnya.

Menindaklanjuti LHP dari diperbaharui dan segera dihimpengelolaan database yang BPK Prov. Jawa Timur, Guber- pun untuk memperoleh hasil terpadu.

“Maksudnya adalah perlu nur Jawa Timur, Dr. H. Soekar- yang terbaik,” kata Pakde Kardiintegrasikan dan disinkronkan wo menuturkan pihaknya se- wo sapaan akrab Gubernur dengan beberapa program gera akan berkoordinasi agar Jawa Timur itu. (hum) yang berpotensi menjadi ken- program database kemiskinan

Jatim Siap Tingkatkan Kerjasama dengan Inggris PROVINSI Jawa Timur siap meningkatkan kerjasama dengan Inggris, khususnya di bidang investasi, pendidikan vokasional, dan perdagangan.

Kesiapan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Inggris, Moazzam Malik di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis lalu.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, kerjasama dengan Inggris sangat menguntungkan bagi Jatim, hal ini dilihat dari neraca perdagangan Jatim ke Inggris pada 2015 (dalam kurun waktu Januari-November) yang mengalami surplus sebesar 134 juta US$, dimana nilai ekspor mencapai US$ 225,5 juta sedangkan impor sebesar US% 91,5 juta.

Gubernur Jatim menerima Duta Besar Inggris di Gedung Negara Grahadi Komoditi utama ekspor non migas Jatim ke Inggris adalah kulit, barang kulit dan sepatu/ alas kaki, pengolahan kayu,

makanan dan minuman, pulp dan kertas, serta pertanian, sedangkan komoditi utama impor non migas Jatim dari

Inggris adalah produk farmasi, besi baja, mesin-mesin dan otomotif, pulp dan kertas, kimia dasar, dan plastik.

Sedangkan nilai investasi Inggris sampai dengan triwulan III tahun 2015, sebanyak 83 proyek dengan total nilai US$ 4,4 miliar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 17.813 orang yang tersebar di berbagai sektor, diantaranya industri kimia dan farmasi, industri makanan, serta industri logam, mesin dan elektronik.

Pakde Karwo menuturkan, salah satu kerjasama yang bisa ditingkatkan adalah di bidang investasi, pihaknya membuka peluang bagi investor Inggris yang ingin membuka pabrik pengolahan (smelter), khususnya baja di Jatim. Pasalnya, sampai saat ini Jatim masih mengimpor baja dari Inggris, sehing-

Prosesi pelatikan oleh Kepala Desa Ngudirejo, Lantarno

Kepala Desa Ngudirejo Kec. Diwek Lantik 4 Perangkat Desa Jombang, Jatim Pos Rabu malam lalu Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek Jombang laksanakan pengukuhan atau Pelantikan ke empat perangkat desa.

Pengambilan sumpah jabatan dan pemasangan lencana Korpri sebagai simbol Abdi Negera juga abdi masyarakat dilakukan oleh Kepala Desa Ngudirejo, Lantarno. Pengukuhan dan Pengangkatan perangkat desa sebanyak 4 (empat) orang yakni dua kepala dusun dan Staf Urusan Umum serta Staf Pembangunan.

Sebelumnya pada Selasa dilakukan ujian seleksi perangkat desa dengan tahapan ujian tulis/ tes akademik selanjutnya wawancara panitia dan wawancara kepala desa, sehingga terpilih diantaranya Kasun Ngudire, Joko Slamet (36 tahun), Kasun Gedangan, M.Choirul Anwar (32 tahun), Staf Umum, M. Khamim, sedangkan Staf Pembangunan Mazpi Murkisworo.

Acara pengukuhan perangkat desa tersebut dihadiri Camat, Kapolsek, Danramil (Muspika) Diwek. Juga hadir para undangan dari unsur BPD, LPMD, PKK dan Tomas juga Toga desa setempat. Kehadiran mereka semua tidak lepas sebagai saksi prosesi pelantik dan pengukuhan ke empat perangkat desa Ngudirejo yang lolos dalam seleksi.

Kepala Desa Ngudirejo Lantarno usai melatik ke empat perangkat desa, dalam sambutannya, menyapaikan, bah-

wa keempat perangkat yang baru saja dilantik sebagai kepala dusun dan Kaur Umum, juga Staf Pembangunan, mulai hari ini dirinya resmi menjabat dan menjalankan tugas sebagai perangkat desa Ngudirejo.

Lantarno juga menyampaikan sebagai kepala dusun memang tidak dituntut setiap hari harus ngantor, soal ngantor bisa dihitung dengan jari, akan tetapi tugas utamanya sebagai kepala dusun yakni menarik pajak, selain tugas tersebut kepala dusun juga dituntut untuk melayani masyarakat selama 24 jam, khususnya dusun di wilayah kerjanya, karena tugas utamanya saja memang sangat berat, hal itu karena pemilik lahan pekarangan dan persawahan sebagian besar pemiliknya orang luar desa Ngudirejo,” terangnya.

Ditambahkan Lantarno juga mengharapkan “Semua lapisan masyarakat, ikut handarbeni dalam bentuk, saran dan kritik maupun dukungan moral terhadap perangkat desanya, khusunya kepada keempat perangkat desa yang termasuk perangkat desa baru, hal itu sangat diharapkan, demi kelancaran tugas dan tanggung jawab anak buahnya, juga menekankan apabila staf dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya apabilah kurang baik, saya siap menerima kritikan dan saran dari masyarakat, hal itu memang sangatlah perlu untuk intropeksi. Pungkas Lantarno. (Her)

ga cost-nya lumayan besar.

“Kami masih mengimpor baja dari Inggris, padahal ongkos distribusi dari Inggris ke Jatim sangat besar, karena itu, membangun smelter di Jatim adalah solusi yang tepat, Jatim sangat efisien, ICOR kita 4,94 dan pasarnya tidak hanya melayani masyarakat lokal saja, tapi se-Indonesia Timur,” katanya.

Kemudian, pabrik tersebut bisa mengambil tenaga kerja lokal disekitar pabrik, baik yang unskill maupun skill, sedangkan tenaga ahlinya bisa didatangkan dari Inggris agar tidak terjadi gejolak di lokasi pabrik tersebut didirikan. Inilah salah satu contoh kerjasama di bidang pendidikan vokasional.

“Tentu tenaga kerja lokal tersebut harus dilatih dan mendapat sertifikasi dari Inggris, sehingga mereka bisa bekerja sesuai standar Inggris di pabrik tersebut,” tuturnya.

Di bidang perdagangan, Pakde Karwo mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan trade mission yang diawali dengan membentuk tim khusus yang bertujuan untuk mempersiapkan prospektus Jatim untuk ditawarkan kepada pengusaha Inggris.

“Sebelum pengusaha Inggris kesini, kami akan siapkan buku yang berisi prospektus Jatim, sehingga ketika datang kesini untuk kepentingan Business-to-business (B2B), mereka sudah tahu peluang-peluang apa yang bisa mereka ambil di Jatim. Sebaliknya, kami juga meminta prospektus Inggris yang bisa diambil oleh pengusaha Jatim,” ujarnya.

Senada dengan Pakde Karwo, Dubes Inggris, Moazzam Malik mengatakan, pihaknya menyambut baik peningkatan kerjasama antara Inggris Bersamb ke hal. 11

Hal - 4

Jatim I

Optimalkan KUD,

Bidang Perdagangan mengadakan Bintek penerapan Sistim Resi Gudang kepada Forum KUD Kabupaten Madiun di lokasi rumah SRG di Desa Moneng, Kecamatan Pilangkenceng

Jatim Pos, Madiun Untuk menstabilkan harga pertanian, dan memberi kepastian jual kepada petani yang ada di Kabupaten Madiun, Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun terus berupaya mengoptimalkan peran Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mengelola dan memanfaatkan bangunan Sistim Resi Gudang (SRG) sebagai tempat penyimpanan gabah atau hasil panen padi para petani lokal sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Madiun dapat

Diskoperindagpar Sosialisasikan Sistim Resi Gudang terjaga.

Menurut Kabid Perdagangan, Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, Agus Suyudi mengatakan untuk mengoptimalkan SRG, di tahun 2015 Pemkab Madiun telah melengkapi sarana dan prasarana Sistim Resi Gudang yang ada di Desa Moneng Kecamatan Pilangkenceng dengan menambah rumah dan isinya berupa Mesin Rice Milling Unit (RMU) yang merupakan bantuan dari Kementrian Perdagangan.

“Harapannya dengan adanya RMU ini Sistim Resi Gudang di Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan baik, penggilingan padi sampai alat pemutih padi semakin maksimal, dan nanti di harapkan KUD bisa bekerjasama dengan para Gapoktan yang nantinya gabah itu bisa di olah menjadi beras dengan kualitas baik dan di pasarkan oleh KUD,” jelas Agus Suyudi.

Sebagai persiapan penerapan SRG, kata Agus Suyudi, Bidang Perdagangan telah mengadakan sosialisasi kepada 16 KUD dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun yang tergabung dalam Forum KUD Kabupaten Madiun untuk mengikuti bimtek di lokasi rumah SRG di Desa Moneng, Kecamatan Pilangkenceng.

Lebih lanjut di katakan dari segi pemasaran Pemkab Madiun juga telah menjalin kerjasama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan pengelola gudang dalam sistem resi gudang. “Di harapkan kedepan dengan adanya SRG bisa menjadi salah satu unit usaha KUD sehingga bisa membantu program pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, dan kelancaran distribusi serta perdagangan komoditi pangan,” pungkasnya. (jum/adv)

Madiun Umbul Square  JADIKAN

Bidang Pemberdayaan Koperasi, Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun adakan rapat evaluasi pelaksanaan kerja satgas KPKS selama tahun 2015 di rumah makan Joglo Taman Madiun.

Beri Perlindungan Anggota KSP DINKOPERINDAGPAR BENTUK SATGAS KPKS Jatim Pos, Madiun Bidang Pemberdayaan Koperasi, Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun terus melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Koperasi-Koperasi yang ada di Kabupaten Madiun, terutama yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun, Ir. Amin Santoso, MMA mengatakan, pembinaan tersebut di lakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan Koperasi seharihari. Selain itu Dinkoperindagpar juga memiliki satuan tugas untuk membantu pelaksanaan pengawasan yaitu Satuan Tugas Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) Kabupaten Madiun.

“Satuan Tugas KPKS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anggota dan calon anggota KSP/USP – Koperasi (Red : Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam – Koperasi) dan KJKS/UJKS - Koperasi (Red : Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah – Koperasi ) sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan fungsi dan peran KSP/USP – Koperasi dan KJKS/UJKS – Koperasi,” jelas Ir. Amin Santoso, MMA beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Madiun adalah adanya lembaga keuangan yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Dan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam memberikan pelayanan pembiayaan tersebut adalah KSP/USP – Koperasi dan KJKS/ UJKS – Koperasi.

“Potensi peluang pembiayaan oleh KSP/USP – Koperasi dan KJKS/UJKS – Koperasi dapat berjalan dengan maksimal apabila koperasi mampu menerapkan pelayanan prima serta mengembangkan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan kepada anggotanya,” imbuhnya.

Sementara untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja satgas KPKS selama tahun 2015, Bidang Pemberdayaan Koperasi telah mengadakan evaluasi guna mengumpulkan data permasalahan dan pembagian wilayah kerja dari masingmasing anggota satgas KPKS, serta penyusunan strategi dan rencana kerja tahun 2016 di rumah makan Joglo Taman Madiun, Selasa lalu. (jum/adv)

EVENT TAHUNAN UNTUK DAYA TARIK WISATA

Jatim Pos, Madiun Pengunjung Taman Wisata Madiun Umbul Square yang berada di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, meningkat signifikan selama liburan Natal tahun 2015 dan Tahun Baru 2016.

Menurut Kepala Divisi Umum dan Pemasaran Perusahaan Daerah Madiun Umbul Square, Agus Mahendra mengatakan, sejak liburan Natal yang bersamaan dengan liburan sekolah, terjadi lonjakan pengujung dari berbagai daerah di sekitar Madiun.

Menurutnya peningkatan tersebut dipengaruhi adanya event musik tahun baru 2016 dengan menampilkan group music orchestra yang menghadirkan artis-artis jawa timur dan artis nasional. “Antusias dari pengujung sangat luar biasa, lonjakan pengunjung sudah nampak apalagi pada event sebelum natal,” katanya.

Lebih lanjut di katakan di Madiun Umbul Square di tahun 2015 terdapat empat event tahunan di antaranya event tahun baru, even bazaar duren lokal, event musik lebaran, dan event kurasan sumber yang di gelar setiap suro, sementara di tahun 2016 bakal ada penambahan dua event yakni event Umbul anniversary dan event Umbul mencari bakat.

“Untuk event Umbul anniversary disesuaikan dengan hari peresmiannya BUMD Umbul kemungkinan di bulan Juli, sedangkan event Umbul mencari bakat digelar pada akhir tahun sebelum tahun baru sekitar bulan November atau Desember

Salah Satu Wahana Wisata Madiun Umbul Square awal,” katanya.

Sementara tarif tiket masuk Madiun Umbul Square menurut Agus Mahendra di hari-hari biasa untuk tarif regular sebesar Rp. 10.000,-. “Karena musim liburan, sama seperti tempat wisata lainnya ada kenaikan tiket dari Rp 10.000,- menjadi Rp 15.000,- dan karena ini ada event musiknya menjadi Rp 20.000,” jelasnya.

Agus Mahendra berharap kedepan dengan adanya event tambahan di tahun 2016 bisa menjadi daya tarik wisata sesuai visi misi Madiun Umbul Square menjadi obyek wisata yang representative di wilayah Madiun dan sekitarnya pada tahun 2018. (jum/adv)

Tahun 2016 DKP Madiun Tambah Truk Pengangkut Sampah Madiun, Jatim Pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Madiun menambah lagi armada truk pengangkut sampah, hal itu sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja DKP sekaligus untuk menanggulangi permasalahan terjadinya penumpukan sampah di wilayah Kabupaten Madiun.

Kepala DKP Kabupaten Madiun, Anang Sulistyono, S.Sos, M.Si, mengatakan penambahan tiga armada tersebut

merupakan jenis arm roll truck, untuk mendukung dua armada jenis dump truck yang sudah ada.

“Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini memang butuh penambahan armada, hal itu agar bisa menambah titik layanan dan mengoptimalkan pengangkutan sampah di Kabupaten Madiun,” Kata Anang Sulistyono, beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut di katakan dengan adanya penambahan armada pengangkut sampah tersebut, total armada yang

Sejumlah armada truck pengangkut sampah usai beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun di parkir di depan kantor DKP Kabupaten Madiun

dimiliki Pemkab Madiun bertambah menjadi 5 unit. Meski demikian, menurut Anang, jumlah armada tersebut masih jauh dari ideal.

Anang mengungkapkan, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penanganan sampah. Selain armada, faktor lainnya, di antaranya minimnya TPS dan TPA. “Dengan kondisi itu, pengangkutan sampah tidak bisa optimal. Apalagi, cakupan pelayanan yang luas bisa membutuhkan banyak waktu ke TPA,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Anang, masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk bisa mengurangi produksi dan mengolah sampah sendiri.

“Saya berharap kedepan dengan adanya kucuran dana ke Desa seperti saat ini, nanti tiap-tiap Desa bisa menganggarkan sendiri untuk pembuatan TPA atau TPS di Desanya masing-masing, jika nanti sudah bisa menerapkan pengolahan sampah seperti itu, masalah sampah bisa diatasi. Jadi, tidak selamanya masalah sampah itu berkutat pada keterbatasan armada dan minimnya TPS, TPA,” pungkasnya. (jum/adv)

Jatim II

Hal - 5

Latihan Kepimpinan dan Pembentukan Karakter Anak

Kepala sekolah SMAN 01 Kedungwaru Tulungagung

Tulungagung, Jatim Pos Pentingnya pendidikan bagi anak sangat dibutuhkan untuk masa depan. Karena nasib suatu bangsa terletak ditangan generasi penerusnya. Salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Tulungagung yaitu SMAN 01 Kedungwaru contohnya telah memberikan modal bagi mereka dengan adanya latihan kepemimpinan dan pembentukan karakter yang mana bisa memberikan praktek langsung kemampuan dimasyarakat atau pada mereka masing-masing yang sudah lulus maupun untuk melanjutkan di perguruan tinggi.

Untuk kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan dua hari mulai Sabtu hingga Minggu, peserta dari murid SMAN 01 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sejumlah seratus dari empat puluh putri dan lima puluh putra bertempat di wilayah Klotok Kota Kediri dilatih langsung oleh TNI Brigif 521 Jawa Timur dengan didampingi lima guru salah satunya bidang Kesiswaan dan Pembina Osis.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pengurus OSIS dalam hal kedisiplinan, kepemimpinan dan pengetahuan bela Negara yang kemudian bisa ditularkan kesiswa yang lain di sekolah tersebut, karena kegiatan ini masih perdana di SMA yang sudah sering menghantarkan siswanya masuk juara baik di tingkat lokal dan nasional jadi di tahun ini belum bisa sepenuhnya mengikut sertakan siswasiswinya.

Dalam penyampaiannya selaku Kepala sekolah SMAN 01 Kedungwaru Bapak Gondo juga memberikan harapan bahwasanya setelah mengikuti kegiatan ini anak didiknya bisa mem-

berikan contoh yang baik dan bisa dikembangkan bagi adik-adik mereka yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Outbound training adalah bentuk pembelajaran perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka dengan pendekatan yang unik dan sederhana tetapi efektif karena pelatihan ini tidak sarat dengan teori-teori melainkan langsung diterapkan pada elemen-elemen yang mendasar yang bersifat sehari-hari, seperti saling percaya, saling memperhatikan serta sikap proaktif dan komunikatif. Alam Indonesia yang kaya menyediakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis digali. Dimensi alam sebagai obyek pendidikan bisa menjadi laboratorium sesungguhnya dan tempat bermain yang mengasyikan dengan berbagai metodenya.

Outbound merupakan salah satu metode pembelajaran modern yang memanfaatkan keunggulan alam. Para peserta yang mengikuti outbound tidak hanya dihadapkan pada tantangan intelegensia, tetapi juga fisik dan mental. Dan ini akan terus terlatih menjadi sebuah pengalaman yang membekali dirinya dalam menghadapi tantangan yang lebih nyata dalam persaingan di kehidupan sosial masyarakat.

Kegiatan outbound sendiri bertujuan menumbuhkan dan menciptakan suasana saling mendorong, mendukung serta memotivasi dalam sebuah kelompok. Selain mengembangkan kemampuan apresiasi atau kreativitas dan penghargaan terhadap perbedaan dalam sebuah kelompok juga memberikan kontribusi memupuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, keberanian, percaya diri, tanggung jawab dan empati yang merupakan nilai dasar yang harus dimiliki setiap orang. Yang diterjemahkan melalui experiential learning yang akan memberikan pengalaman langsung kepada peserta pelatihan dengan simulasi permainan. Peserta langsung merasakan sukses dan gagal dalam pelaksanaan tugas.

Sisi menarik dari metode pembelajaran outbound adalah permainan sebagai bentuk penyampaiannya. Dalam permainan skill, individu tidak hanya ditantang berpikir cerdas namun juga memiliki kepekaan sosial. Dalam outbound peserta akan lebih banyak dituntut mengembangkan kemampuan ESQ (emotional and spiritual quotient)nya, disamping IQ (intellegent quotient). (san)

Silaturrahmi Untuk Seluruh Agama Lumajang, Jatim PosKerukunan ummat beragama di kabupaten lumajang sangatlah terjaga, hal tersebut disampaikan oleh bupati lumajang Drs As’at M,ag di acara pembukaan DIALOG PEMANTAPAN KERUKUNAN ANTAR UMMAT BERAGAMA, di panti PKK Kabupaten Lumajang.

Sebanyak 100 undangan dari 6 agama yang ada di kabupaten Lumajang, mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khonghuchu hadir dalam dialog tersebut.

Kerukunan antar lintas agama terbentuk dalam satu organisasi FKUB (Forum Komunikasi Ummat Beragama) kabupaten Lumajang.

Bupati lumajang Drs As’at M,ag sangat mengapresiasi kinerja para tokoh agama yang sangat membantu dalam terciptanya kondisi yang kondusif selama ini. Hal tersebut dapat terlihat dalam acara besar perayaan dari 6 agama yang ada di kabupaten Lumajang.

antar ummat beragama saling tolong menolong dan toleransi.

Bupati lumajang mencontohkan dalam perayaan natal bulan Desember 2015 lalu, adanya pemuda pemudi muslim yang berperan serta untuk mengamankan proses perayaan natal dan begitu sebaliknya, dalam perayaan hari besar Islam, ada beberapa pemuda non muslim ikut serta mengamankan proses perayaan tersebut.

Diakhir sambutnya bupati Lumajang meminta dukungan dari para tokoh agama untuk, slalu menciptakan kerukunan antar pemeluk agama. jika terdapat suatu persoalan, bupati berjanji akan sangat terbuka bagi seluruh agama dalam menyelesaikan. bupati yakin dengan kondisi yang rukun dan aman maka kenerja pemerintahan akan berjalan baik begitu juga dengan masyarakat akan lebih tenang dan sejahtera. (hum/fir/yud)

MTs Negeri Kab. Tulungagung Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2015 & Tahun Baru 1 Januari 2016 Drs. H. Kirom Rofi’i, MP.d Kepala Sekolah Beserta Guru dan Staf

Pemkab Tulungagung Cukup Tekan (0355) 320119  PELAYANAN KESELAMATAN MASYARAKAT TERPADU Tulungagung, Jatim Pos Inovasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menanggulangi situasi gawat darurat baik medis maupun non medis mendapat apresiasi Kementerian Kesehatan. Program Tulungagung Emergency Medical Service (TEMS) yang terintegrasi dengan kepolisian, unit pemadam kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dinilai menjadi pelopor layanan keselamatan masyarakat yang layak diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak diluncurkan pada 28 November 2015 lalu, hingga saat ini layanan PSC (Public Safety Center) telah menerima lebih dari 500 panggilan situasi gawat darurat melalui call centre (0355) 320119 yang bermarkas di Rumah Sakit Umum Daerah dr Iskak. Setiap panggilan telepon dari masyarakat ini juga akan terpantau oleh monitor operator kepolisian, unit pemadam kebakaran, dan BPBD. Sehingga dalam waktu cepat operator SC akan bisa menginstruksikan petugas ke lokasi sesuai keadaan gawat darurat yang terjadi.

Layanan reaksi cepat yang bekerja 24 jam ini memastikan tak ada jeda antara panggilan darurat dengan respon petugas untuk meminimalisir resiko keselamatan masyarakat. Selain mengatasi situasi gawat darurat medis seperti sakit, kelahiran, dan kecelakaan, program ini juga berlaku untuk ancaman lain mulai bencana alam, kriminalitas hingga kekerasan sosial seperti penganiayaan, perkelahian, terror, dan ancaman lain yang terjadi di masyarakat.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si, penggagas program PSC ini mengatakan bahwa layanan masyarakat ini merupakan aktualisasi dari jargon “Ayem Temtrem Mulyo lan Tinoto” yang menjadi filosofi pemerintahannya. Program ini menjadi kebanggaan pemerintah daerah karena menjadi pelopor cetak biru keselamatan masyarakat yang tengah dirintis pemerintah pusat melalui NSC (National Command Center) dan turunannya dalam bentuk Public Safety Centre (PSC). “Di Indonesia baru Tu-

lungagung yang sukses membangun sistem seperti ini,” katanya.

Tak tanggung-tanggung, untuk membangun konsep ini Pemerintah Tulungagung menggerakkan semua unsur mulai RSUD dr. Iskak sebagai pelaksana program sistem Patien Acuity Category, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencana pembangunan Instalasi Gawat Darurat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pemberi anggaran, Dinas Kesehatan dan jajarannya sebagai integrasi pelayanan pra hospital, Polres Tulungagung yang melayani kebutuhan keamanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan masyarakat ke dalam sebuah sistem pelayanan kegawat daruratan terpadu.

Direktur RSUD dr. Iskak, dr Supriyanto Sp.B mengatakan bahwa program pusat pelayanan keselamatan terpadu atau PSC ini melayani kebutuhan masyarakat terhadap kondisi kegawat daruratan medis maupun nonmedis secara terpadu, sehingga bisa memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Pelayanan TEMS RSUD dr Iskak Tulungagung, memberikan pelayanan pra-hospital, intra-hospital, inter-hospital, tombol jegawat daruratan medis, maupun tele-medicine. Misalnya, jika anak panas tinggi di malam hari, petugas akan memandu tindakan pertama yang bisa dilakukan orang tua di rumah, seperti mengompres atau menggunakan obat yang dimiliki. “Jadi tidak selalu harus dibawa ke rumah sakit,” katanya.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si berharap masyarakat bisa memanfaatkan program ini untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Untuk mempercepat mobilisasi petugas medis, pemerintah telah menyediakan sedikitnya 38 unit ambulance yang terdiri dari 3 ambulance “advance life support” (ALS), dan 35 ambulance basic life support (BLS) yang siap bergerak ke seluruh pelosok daerah di Kabupaten Tulungagung selama 24 jam. (san)

TP. PKK Kabupaten Lumajang Bina TP. PKK Desa Lumajang, Jatim PosTim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan terhadap Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan se Kabupaten Lumajang. Salah satu tujuan pembinaan kali ini adalah untuk melihat tertib administrasi dan mengetahui lebih dekat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di desa-desa.

Pembinaan yang dilaksanakan pada hari Kamis (14/1/2016) di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso. Pembinaan PKK ini dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Lumajang Ibu Hj. Tutuk As’at, Wakil Ketua I Ibu Buntaran Supriyanto dan Wakil Ketua IV Ibu Masudi dan seluruh anggota PKK kabupaten lumajang mulai dari pokja I s/d pokja IV. Kegiatan pembinaan administrasi PKK ini merupakan agenda rutin tahunan TP. PKK Kabupaten Lumajang, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada kader PKK, baik di tingkat Desa maupun kecamatan, mulai dari sekretaris, bendahara, Pokja I s/d pokja IV, serta memberikan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan perkembangan pkk di masa kini.

Dalam sambutannyam Ibu Ketua TP.PKK Kabupaten Lumajang menyampaikan, bahwa diharapkan kader-kader PKK yang ada didesa paham dan tahu akan 10 Program Pokok PKK serta paham akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengingat PKK merupakan mitra kerja pemerintah, dan program-program yang dilaksanakan harus senantiasa sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas program pemerintah, demikian kata Ibu As’at ketika menyampaikan kepada seluruh TP.PKK Kecamatan Ranuyoso dan TP.PKK Desa Ranubedali.

Masih lanjut beliau, disamping itu, PKK harus mampu mendorong, meningkatkan dan mengembanmgkan sumber daya manusia melalui upaya pendidikan masyarakat, pelatihan ketrampilan perempuan, dan pengembangan wawasan yang dibutuhkan, demikian yag disampaikan oleh Ibu Tutuk. Setelah memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh kader PKK, dilanjutkan dengan pembinaan administrasi pkk mulai dari sekretaris, bendahara dan pokja I s/d pokja IV. (hum/yud/fir)

Hal - 6

Jatim III

Kantor Kas Bank Jatim Sumobito dan Mojowarno Diresmikan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengapresiasi dibukanya Kantor Kas Bank Jatim yang berada di Kecamatan Sumobito dan Mojowarno. “Semoga dengan dibukanya Kantor Kas Bank Jatim di Kecamatan Su-

mobito dan Mojowarno ini dapat menunjang tercapainya Visi Misi Kabupaten Jombang yakni sejahtera untuk semua,” katanya ketika meresmikan pembukaan Kantor Kas Bank Jatim Sumobito dan Mojowarno pada Kamis lalu. Pembukaan kantor tersebut ditandai dengan pemecahan kendi yang dilakukan Kepala Cabang Bank Jatim Jombang bersama sama Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Hadir pula Sekretaris daerah Kabupaten Jombang, Sejumlah Pejabat Lingkup Pemkab Jombang, serta Muspika Kecamatan Sumobito.

Bupati Nyono Suharli mengatakan dengan dibukanya kantor kas Bank Jatim di Kecamatan Sumobito dan Mojowarno akan lebih memudahkan masyarakat di wilayah tersebut dalam bertransaksi di Bank Jatim, sehingga perekonomian akan tumbuh dengan cepat. “Dengan mempercayakan dana kepada Bank Jatim yang mempunyai program-program tentang ekonomi kerakyatan, bunga yang kecil kepada industri kecil, UMKM, dsb, sehingga warga masyarakat yang memerlukan permo-

Pemkab Kediri Gelar Tasyakuran 

SUKSES PEMILUKADA DAN PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Kediri, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tasyakuran atas Kesuksesan serta Kelancaran pelaksanaan Pemilukada 2015.

Acara tersebut digelar di Pendopo Pemerintah Kabupaten Kediri, pada hari Kamis.

Hadir dalam peringatan Maulid Nabi dan Tasyakuran tersebut Penjabat Bupati Kediri, Kapolres Kediri, Dandim 0809 yang diwakili oleh Kasdim, Ketua KPUD, Kepala Satker, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para undangan serta masyarakat umum.

Penjabat Bupati, Drs. Idrus, MSi., menyampaikan dalan sambutannya ucapan rasa syukur atas sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kediri pada tanggal 9 Desember 2015 lalu.

“Saya berterima kasih kepada Pemerintah, KPUD dan juga masyarakat Kabupaten Kediri atas partisipasinya dalam mensukseskan Pemilukada Kabupaten Kediri tahun

dalan akan lebih mudah memperoleh kredit-kredit untuk mengembangkan usaha mereka,” tuturnya.

Di hadapan undangan yang hadir, Bupati Nyono Suharli juga memuji kinerja Bank Jatim Jombang di bawah pimpinan saat ini yakni Heriyadi Widodo bisa membawa Bank Jatim memperoleh laba/profit lebih dari Rp.38 Miliar.

“Dari yang sebelumnya mengalami kerugian, tapi saat ini memperoleh laba/profit, ini adalah hal yang luar biasa,oleh karena itu tingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat,” kata bupati yang disambut tepuk tangan.

Herijadi Widodo Kepala Bank Jatim Cabang Jombang menjelaskan sebenarnya dua kantor kas baru ini yakni di Kecamatan Sumobito dan Mojowarno ini sudah beroperasi sejak 21 Desember 2015. “Sebenarnya dua kantor kas baru ini sudah beroperasi sejak 21 Desember 2015, namun tasyakuran peresmianoleh bupati baru hari ini karena waktu itu beliaunya sedang beribadah umroh,” jelasnya usai acara peresmian.

Dengan diresmikannya dua kantor kas baru ini, tambah Herijadi maka saat ini di Kabupaten Jombang terdapat 7 Kantor Kas dan 3 Cabang Pembantu, diantaranya Kantor Kas RSUD, DPPKAD, Gudo, Ngoro, Cukir. “Dan yang baru ini kantor kas di Kecamatan Sumobito dan Mojowarno,” jelasnya. (Her)

2015,” ujar Dr. H. Idrus, MSi. Ditambahkan oleh PJ Bupati, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kediri telah berlangsung secara aman, lancar dan kondusif. Tak ada ketegangan, gugatan, kisruh dan juga kegaduhan selama proses Pemilukada berjalan.

“Saya mengapresiasi kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang telah menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Dengan begini masyarakat telah ikut serta dalam mensukseskan pesta demokrasi daerah,” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan Istighosah yang dipimpin oleh Ustadz Masruri Isrom. Do’a dan Sholawat bersama jamaah yang hadir diiringi rasa syukur yang besar atas suksesnya Pemilukada Kediri 2015 serta Doa supaya Kabupaten Kediri menjadi semakin baik tak lupa dipanjatkan kepada Allah SWT. (Her)

HUT KPKS Bantu Anak Yatim dan Dhuafa teman anggota KPKS. Menurut Gafar ini membuktikan bahwa KPKS betul-betul punya kepedulian kepada Masyarakat Yatim dan Kaum Dhuafa acara ini terlaksana karena kepedulian Pemkab terhadap masyarakat Sumenep. Hal ini juga senada yang diucapkan pembina KPKS KH. Hosen Jamal dirinya mengatakan KPKS betul-betul menjadi mitra yang sholeh, mitra yang Pembina KPKS Bersama Ketua KPKS Menyerahkan produktif untuk Pemkab Sumenep sehingga apa Bantuan yang muncul di Sumenep bisa didampingi KPKS dan dirinya Sumenep, Jatim PosBantuan Kepada Anak Yatim dan Kaum sangat tertarik 2 program ini yaitu Dhuafa Oleh Bapak. PJ. Bupati Sumenep membantu nak yati dan kaum dhuafa.

PJ. Bupati Sumenep Sudarmawan meSudarmawan bertempat di Pendopo Agung dalam Rangka HUT ke 2 Komunitas Peduli ngatakan santunan yang diberikan kepada Kabupaten Sumenep (KPKS) juga yang Yatim dan kaum Dhuafa itu menandakan hadir Sekda Kabupaten Sumenep dan bahwa kita punya kesholehan lingkungan dan kesholehan budaya itu perlu dikembangkan SKPD Kabupaten Sumenep.

Ketua KPKS R. Gafar Rifa’I dalam lapo- kesosialan kita kepada masyarakat yang rannya mengatakan Pemkab Sumenep mem- kurang beruntung, semakin dikembangkan bantu dana sebesar Rp. 15. 000.000,- untuk dan semakin ditingkatkan, menurut undanganak Yatim 200 orang dan Kaum Dhuafa 100 undang pemberdayaan masyarakat dan parorang, juga ada tambahan beras dari teman- tisipasi masyarakat. (rul/nan/man)

SMK Negeri 1 Jombang Siap Melaksanakan UNBK 2016

Jombang, Jatim Pos Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).

SMK Negeri 1 Jombang sebagai salah satu sekolah yang memiliki kualitas

dalam bidang Tekhnologi, akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2016.

Drs. Supriyadi, M.Kes selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jombang menyatakan Siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2016.

“Pada UNBK Tahun 2015 kemarin Sekolah kami telah melakukan Ujian Nasional berbasis komputer ini, dan Alhamdulilah berjalan lancar dan sukses.

Sehingga pada Tahun 2016 ini sekolah kami juga siap melaksanakan UNBK kembali, dan merupakan SMK rujukan serta sebagai pilot project,” terang Supriyadi kepada Jatim Pos. Lebih lanjut menurut Supriyadi, SMK Negeri 1 Jombang telah mempunyai track record yang jelas dalam menapaki dunia pendidikan. Dalam kiprahnya SMKN 1 Jombang mempunyai beberapa jurusan dan telah menjadikan sekolah rujukan, memiliki 6 kompetensi keahlian (Akuntansi, Multimedia, Pemasaran, Perbankan, Perhotelan, dan Administrasi Perkantoran), mempunyai sarana Bursa Kerjas Khusus (BKK), serta 11 cabang ekstrakurikuler.

“SMK Negeri 1 Jombang berupaya untuk terus menerus mensinkronisasikan kurikulumnya dengan kurikulum di negara-negara maju pada Dunia Usaha/ Dunia Industri sehingga pembelajaran yang ada dapat mendekati layaknya Dunia Usaha/Industri sesungguhnya sebagaimana sesuai dengan Visi dan Misi kami,” pungkasnya. (Her/ADV)

Jatim IV

Hal - 7

Peningkatan Pelayanan RSUD Bangil RSUD Bangil

serta perawatan kepada pasien, baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Hal ini sangat dirasa penting oleh masyarakat Bangil dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan dan keperawatan kesehatan.

Adalah Muhiddin, 40 tahun, warga asal Purwodadi Pasuruan, diselah-sela menunggu anaknya yang rawat inap kepada awak media menjelaskan, pelayanan para pegawai disini sudah bagus dan mungkin juga hal ini diakui oleh bapak ibu yang menunggu keluarganya yang sakit disini rata-rata bilang begitu. “Ya begitulah menurut saya, dan yang menyenangkan kami disini bahwa mbak-mbak perawat di sini orangnya

dr Agung Basuki MKes

Pasuruan, Jatim Pos Hampir semua Badan Layanan Umum Daerah, termasuk SKPD selalu berusaha serta bekerja keras untuk meningkatkan pelayanannya kepada mastarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung pelayanan kepada masyarakat itu adalah hal yang utama yang diharapkan oleh masyarakat.

Terkait dengan pelayanan ini adalah termasuk RSUD Bangil terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan

baik sopan dan murah senyum dalam melayani kami, karena kami sering didatangi untuk dikontrol anak saya serta selalu menanyakan kondisi secara detail perkembangan kesehatan anak kami,” tambah Muhiddin kepada wartawan Jatim Pos. dr.Agung Basuki M.Kes direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan mengatakan, saya tidak terlalu senang dengan pujian yang baik, termasuk tentang pelayanan yang sudah baik, pihak Rumah Sakit Bangil, tetapi saya berharap terus adanya peningkatan kinerja para pegawainya tanpa terkecuali, mengingat RSUD Bangil adalah milik rakyat Pasuruan yang harus diawasi dan dikontrol kinerjanya biar bertambah baik pelayanannya,” terang dr. Agung pada Jatim Pos. (Ham)

Kerjasama MTs Al-Ishlahiyyah Semakin Dikenal

MTs Al Ishlahiyah saat mengadakan penelitian di Kebun Raya Purwodadi.

Pasuruan, Jatim Pos Di samping pendidikan formal, pendidikan

informal pun juga penting sekali, dan itu untuk langkah pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI yang merupakan satu-satunya madrasah negeri di kecamatan Prigen yang nantinya bisa mengantarkan para siswa-siswinya untuk berprestasi, kreatif, inofatif mandiri dan berprilaku islami jelas Hamzah Pujiono AM,S. Ag kepala MTS AL-ISHLA-

HIYYAH Hamzah juga mengatakan MTS AL-ISHLA-

HIYYAH tidak hanya menitik beratkan pada bidang akademik saja, bahkan bidang non akademik juga diprioritaskan juga terutama masalah bidang keagamaan dan keterampilan sesuai bakat dan minat siswa.Lebih lanjut Hamzah mengatakan MTS AL-ISHLAHIYYAH menekankan pada pengembangan minat bakat pada semua siswa-siswinya karena fasilitas yang ia punyai seperti Perpustakaan, kopersi siswa, laboratorium computer, kantin murah, Musholla, Taman belajar, Ruang kesiswaan/OSIS. Sanggar seni(musik band/lukis/Tari) Boarding School (sehari-hari)/Asrama Siswa dalam proses cukup memadai, Disamping itu program skill day (Jum,at) juga diajarkan sehingga keberhasilan mendidik

siswa nantinya bisa maksimal, dengan visi terwujudnya siswa yang unggul, mandiri dan islami serta visi memproses generasi penerus yang berakhlakul karimah, namun seorang siswa maupun siswi bisa sukses dan berhasil tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga serta para pendidik kata alumni Fakultas Dakwah Jurusan KPI Surabaya ini, yang lebih penting lagi MTS AL-ISHLAHIYYAH lebih mengedepankan kualitas dari pada kuantitas namun MTSN Prigen sudah teruji karena pendidik dan tenaga pendidik MTS AL-ISHLAHIYYAH adalah guru dan pegawai yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidangnya mereka sudah bersertifikat sebagai guru Profesional,” tegasnya. (Ham)

Perkebunan Dapat Rp 3,5 M untuk Tanam Tebu Sumenep, Jatim PosTahun 2015 yang lalu dihentikan, Namun tahun 2016 Pemkab. Sumenep kembali akan menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagara (APBN) kurang labih Rp.3,5 M, terkait program pengembangan tanaman tebu.

Untuk tahun 2016 Pemkab Sumenep melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, kembali mendapat bantuan dana APBN untuk pengembangan tanaman tebu, dana tersebut dari APBN pertama di berikan pada tahun 2014 lalu dan tahun 2015 di hentikan, untuk tahun 2016 di anggarkan lagi.

Menurut Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan Joko Suharno Untuk peningkatan perluasan tebu yang mana kab. Sumenep tahun 2014 mendapatkan 2 yaitu Perluasan dan kebun tebuh, di mana pada saat tahun 2015 kemarin, mimang dapat anggaran tebang tebuh, tetapi kenyataannya tidak terealisasi, karena dalam undang-undang no. 2/2014 semua kelompok tani harus berbadan hukum, sedang pada waktu sosialisasi akhir tahun itu, setelah penandatanganan MPAD ternyata sama Propensi di tolak harus berbadan hukum.

Jadi yang terkait penundahan area tebang angkut tebu untuk 2016 minta ulang, supaya dana 2015 dianggarkan lagi untuk tahun 2016.

Sementara kata joko sesuai rencana dari BUMN di Madura itu harus ada pabrik gula, karena pada bantuan 2014 kemarin, kita mencoba penanaman tebuh, ternyata hasilnya rugi kurang lebih 7.670.000 perhektar. Tambah Joko ada rencana pabrik gula akan di bangun di Pamekasan tahun 2017, namun harus ada 4000 hektar lahan tebuh, sedangkan di sumenep lahan yang ada kuarang lebih 2100 hektar, kekurangannya akan menyiwa lahan yang tidak produktif di desa-desa. (nan,rul,man)

Mas Abu Berikan KIS Pada Warga Kurang Mampu Kediri, Jatim Pos Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga kurang mampu di Kota Kediri. Penyerahan dilaksanakan di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri, Kamis lalu. Kartu secara simbolis diserahkan kepada tiga penerima bantuan. Ketiganya merupakan perwakilan dari tiga Kecamatan di Kota Kediri.

“Kartu Indonesia Sehat atau KIS ini merupakan pengganti dari Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas,” ujar Mas Abu panggilan akrab Walikota Kediri. Mas Abu juga berharap dalam pendistribusian KIS ini tepat sasaran dan bermanfaat terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. “KIS ini tidak membebani kepada peserta yang menerimanya, tetapi dibiayai oleh Pemerintah. Oleh karena itu,saya berharap saat pendataan harus tepat sasaran agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Kediri yang membutuhkan,” kata Afrizal.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Sentot Imam Suprapto menambahkan jumlah KIS yang disalurkan pada tahap pertama ini adalah sebanyak 5795 keping, yang didistribusikan ke Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Tak hanya pembagian KIS, dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan sosialisasi BPJS kepada pegawai puskesmas sekota Kediri, rumah sakit, dan satker terkait. Hadir sebagai pemateri Kepala cabang BPJS Jesehatan Kota Kediri Hernina Agustin Arifin, SE. (Her)

Hal - 8

Jatim V

Kapolres Dorong Pembentukan BNK di Banyuwangi Banyuwangi, Jatim Pos Angka penyalahgunaan narkoba yang semakin tinggi di Banyuwangi disikapi serius jajaran Kepolisian. Selain melakukan langkah pencegahan dengan lebih intensif, aparat Kepolisian juga memandang perlu adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) atau bisa disebut Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Banyuwangi.

Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama menyatakan, keberadaan BNK di Banyuwangi sangat penting untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dia menyebut Banyuwangi sudah sangat memerlukan BNK agar penyalahgunaan narkoba

tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Menurutnya, pihaknya sudah pernah membicarakan hal itu dengan Pj. Bupati Banyuwangi dan sekretaris daerah Banyuwangi tentang perlunya pembentukan BNK di Banyuwangi. “Saya sudah membicarakan kepada Pj. Bupati dan Sekda supaya segera diusulkan pembentukan BNK di Banyuwangi,” ujarnya.

Dia menambahkan, keberadaan BNK sangat efektif untuk pemberantasan Narkoba. Dia mencontohkan saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolres Tulungagung Polisi dan BNK selalu berjalan bersama dan bersinergis dalam pemberantasan Narkoba.

Antisipasi Demam Berdarah  WARGA PAOWAN MINTA FOGGING KE DINKES SITUBONDO

Tampak sejumlah warga Dusun Nangkaan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Situbondo sedang bersih-bersih sarang nyamuk di aliran dan genangan air kecil di sungai, Selasa lalu.

Situbondo, Jatim Pos Sebanyak 12 orang penderita penyakit demam berdarah sudah masuk dan dirawat di RSUD Abdoer Rahem, dan 5 orang dari 12 orang itu adalah warga Dusun Nagkaan, Desa Paowan. Untuk meminimalisir munculnya penderita DBD yang lebih banyak, di Dusun Nangkaan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, warga mulai membersihgkan tempattempat yang sering ditempati sebagai sarang nyamuk Aedes Aighepty. Selain di Dusun nangkaan juga di Dusun Bukkolan, nyamuk tersebut sempat menyerang warga dan kini sakit.

Selain membersihkan tempat yang dijadikan sarang nyamuk-nyamuk pencipta penyakit demam berdarah tersebut, warga Dusun Nangkaan juga berupaya membakar sampah-

sampah di dekat aliran air sungai kecil di depan rumahnya, Selasa belum lama ini.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Jatim Pos di lapangan menyebutkan bahwa, nama-nama warga yang terjangkit penyakit demam berdarah (DBD) di RT 02, RW 01 Dusun Nagkaan Paowan adalah Gizka (7), Fani (6), Gita (9), Erika (7) dan Fifi (8).

Sedangkan pasien yang kini masih meringkuk di RSUD adalah Fifi.

Dan atas situasi dan kondisi yang demikian, kini warga Desa Paowan berupaya meminta agar pihak Dinas Kesehatan Situbondo untuk segera mengadakan pengasapan (fogging) di lingkungan tersebut.

Menurut tokoh masyarakat yang juga sekaligus Ketua RT 01, RW 04, Dusun Bukkolan, Paowan, panarukan, Drs. Imam Tolak mengatakan bahwa, memang sudah saatnya Desa Paowan diadalan pengasapan/ fogging.

“Untuk mengurangi angka atau julah penderita demam berdarah di Desa Paowan ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak Dinkes Situbondo agar segera dilakukan penyemprotan di lingkungan desa saya ini,” ujarnya kepada Jatim Pos. (asad)

Permudah Akses Warga Desa Kandang  BERBENAH DENGAN JALAN PAVING DI 4 DUSUN Situbondo, Jatim Pos Untuk mempermudah akses dan komunikasi antar sesama warga di Desa Kandang, Kecamatan kapongan, Kepala Desa Kandang, H. Kusnadin Birri tampaknya tidak menyia-nyiakan dengan adanya penggelontoran dana desa (DD). Sebab desa Kandang sudah bisa dikategorikan sebagai desa yang berpotensi bagi pendongkrak APBD. Dan untuk itulah, Kepala Desa (Kades) Kandang, H. Kusnadin Birri telah mengalokasikan Dana Desa tersebut untuk pembangunan jalan paving di empat Dusun. Dan 4 Dusun tersebut adalah Dusun Rokem telah dibangun paving sepanjang kurang lebih 550 meter, Dusun Lembungsepanjang 320 meter, Dusun Congkeng sepanjang 544 meter serta Dusun Somor Anyar sepanjang 344 meter dengan lebar masing-masing sepanjang 2 meter per dusun.

Ketika ditemui Jatim Pos di Balai Desa Kandang, Kepala Desa Kusnadin Birri mengatakan bahwa, demi membawa kemaslahatan bagi warganya, ia rela sudah memasang paving di 4 Dusun di desanya. Adapun nilai nominal anggaran Dana Desa tersebut adal;ah sebwesar Rp297.450. 000.

“Kami sebagai pemerintahan terbawah, kepada warga masyarakat akan selalu memberikan manfaaat karena dana desa itu adalah uang negara yang tidak mungkin disalah gunakan,” ujar Kades Kandang, H. Kusnadin Birri, Kamis (14/1) kepada Jatim Pos di Balai Desa.

Kades Kandang juga menambahkan bahwa selama ini, pihaknya masih akan memasang penerangan jalan umum (PJU) di dusun-dusun dan jalan yang selama ini masih gelap belum ada penerangan lampu. (asad)

“Sering kita lakukan operasi bersama BNK, dan itu efektif sekali,” jelasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, peralatan yang dimiliki BNN sangat lengkap dan bagus.

Sebagai contoh peralatan untuk melakukan tes urin saja. Alat tes urin yang dimiliki BNK sangat akurat validitasnya. Selain itu, BNK juga memiliki dukungan anggaran yang besar termasuk untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Bastoni, ada satu teori terkait penyalahgunaan narkoba ini. Menurutnya, jika seorang tertangkap berarti ada 10 orang lainnya yang melakukan penyalahgunaan narkoba di luar sana. Untuk itu dia sangat mendorong pembentukan BNK di Banyuwangi secepat mungkin. “Diharapkan tahun depan sudah ada (BNK),” harapnya.

Selama tahun 2015 ada 138 kasus narkoba yang ditangani Polres Banyuwangi.

Jumlah ini lebih banyak 39 kasus dari tahun 2014 yang hanya menangani 99 perkara narkoba. Kesimpulannya terjadi peningkatan sebesar 39% dari tahun 2014.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Gandrung ini, lanjut Bastoni dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya adalah faktor teknologi informasi yang saat ini sangat mudah diakses oleh semua orang.

Dengan teknologi yang canggih masyarakat bisa mengakses apapun melalui internet.

Selain itu faktor geografi banyuwangi yang letaknya sangat strategis juga ikut andil dengan peningkatan peredaran narkoba di wilayah Banyuwangi. Di mana, kata dia, Banyuwangi merupakan wilayah perlintasan menuju Bali, Surabaya dan Madura. Banyuwangi juga memiliki stasiun, pelabuhan, dan bandara. “Pengaruh dunia hiburan juga, sehingga gaya hidup masyarakat jadi berubah,” ujarnya.

Untuk mencegah agar tahun depan penyelenggaraan narkotika tidak meningkat, Kapolres sudah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan. Antara lain dengan melakukan berbagai langkah pencegahan.

Antara lain dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah mulai dari SMP hingga ke perguruan tinggi. Untuk penyuluhan sekolah pihaknya menggandeng Dinas Pendidikan.

Selain itu kapolres juga menggandeng Forpimda, tokoh agama dan masyarakat untuk ikut melakukan penyuluhan bahaya narkoba. Kapolres juga melakukan langkahlangkah penertiban di berbagai tempat seperti di pelabuhan, di jalan dan di tempat hiburan. (rim)

Jatim VI

Hal - 9

Awal Tahun 2016, Walikota Mojokerto Terima Penghargaan dari OJK Kategori Pemerintah Daerah

Mojokerto, Jatim Pos Awal tahun 2016 prestasi cemerlang berhasil ditorehkan oleh walikota Mojokerto Drs. KH Mas’ud Yunus. Dengan semangat kerja dan Inovasinya menggagas program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) sejak tahun 2012. Beliau berhasil menjalankan program yang bermanfaat

bagi UMKM dan masyarakat miskin produktif.

Sehingga menerima Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah.

Penghargaan Bergengsi tersebut, diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad kepada Walikota Mas’ud Yunus pada Jumat belum lama ini dan disaksikan Presiden RI Joko Widodo dalam Pertemuan Presiden RI dengan Perwakilan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta.

Penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan ini diserahkan kepada tokoh dan institusi di luar industri jasa keuangan atas peran dan sumbangsih terhadap pengembangan industri jasa keuangan. Terdapat empat kategori untuk penghargaan tersebut yakni universitas, tokoh, pemerintah daerah dan asosiasi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, OJK mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat

Diduga Kurang Puas Kinerja Sejumlah Kepala SKPD  BUPATI AKAN GELAR MUTASI JABATAN Sampang, Jatim Pos Hingga masuk awal tahun 2016, kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang belum terisi. Karena tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kebijakan mutasi dan rotasi jabatan dari bupati.

Namun baru-baru ini santer tersebar isu di kalangan pejabat terkait rencana mutasi jembatan yang akan dilakukan di awal tahun 2016.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Mutasi Edi Subinto mengatakan, tidak bisa memberikan jaminan awal tahun ini akan digelar mutasi jabatan. Namun menurutnya, tidak lantas membiarkan persoalan itu terus terjadi, tapi masih sedang mencari pengganti.

“Jika semuanya sudah siap dan lengkap ada perintah bupati, tentunya kami akan melaksanakannya. Namun sampai sekarang masih belum ada perintah itu,” ulasnya.

Apalagi, jelas Edi, sekarang sudah ada aturan baru. Bagi Eselon II, proses mutasi dilakukan dengan sistem lelang jabatan. Sehingga, Pemkab tidak langsung memutasi dan mengisi jabatan kosong. Eselon II adalah jabatan se-

tingkat Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Asisten. Saat ini, Dinas Pertanian (Dispertan) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih dijabat Pelaksana Tugas (PLT).

Edi tidak membantah pernyataan Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Phutut Budi Santoso beberapa waktu lalu, bahwa mutasi jabatan dimungkinkan digelar awal tahun 2016.

“Kami hanya bawahan, jadi hanya mengikuti petunjuk atasan. Untuk menggelar mutasi dengan sistem lelang jabatan, Pemkab sebelumnya harus membentuk Panitia Seleksi dulu. Sementara sekarang masih belum terbentuk Panitia Seleksi, jadi kemungkinan mutasi jabatan tahun 2016 mendatang,” tuturnya.

Dari catatan yang dirangkum, kekosongan terjadi di Staf Bidang Pembangunan yang ditinggali Heri Purnomo menjadi Kepala Dinas Pendidikan kemudian Bidang Hukum dan Politik Ditinggal Sri Andoyo Sudono yang menjabat Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) dan Aji Waluyo di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diangkat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB). (Al/Dir/Man)

BPN Sampang Kurang Transparan  PROGRAM PRONA DIDUGA TIDAK DISOSIALISASIKAN Sampang, Jatim Pos Pelaksanaan proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang terkesan disembunyikan. Akibat ketidaktransparansinya tersebut, sebanyak 394.648 Bidang Tanah di Sampang belum bersertifikat, hal ini diungkapkan Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah BPN Sampang, Musleh saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Berbagai bukti bahwa program Prona dari BPN tidak transparan antaranya warga kelurahan Karang Dalem Sampang, Pak Amzah (55) yang mengaku memiliki sejumlah bidang tanah tidak bersertifikat, namun masih menunggu kabar adanya sosialisasi atau program Prona berjalan tersebut. “Saya tidak tahu adanya program Prona dari BPN tersebut, makanya sejumlah tanah warisan orang tua saya ini belum bersertifikat,” tutur Pak Amzah.

Hal serupa juga diakui Pak Bhunimin (61), warga Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah, Mahmud warga Kecamatan Karang Penang, dan Pak Zainal (45) yang mengaku tidak tahu adanya program Prona dari BPN, bahkan sebagian warga enggan mensertifikatkan tanah miliknya, karena dikhawatirkan bia-

yanya mahal.

Menanggagpi hal tersebut, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Sampang, Musleh berjanji akan lebih luas mensosialisasikan program Prona dari BPN tersebut.

Namun Musleh menolak kalau pihaknya dianggap tidak transparan. Karena dari data 2015, pihaknya telah melaksanakan program prona termasuk sosialisasinya, meski terbatas beberapa desa.

“Setidaknya tahun 2015, kami telah mensertifikatkan tanah sebanyak 62.796 bidang tanah, dari total tanah yang belum bersertifikat di Sampang sebanyak 457.444 bidang tanah, dan 2000 bidang tanah antaranya melalui program prona di tahun 2015”.

Sedangkan saat di tanya lokasi yang tersentuh program prona, dimana terdapat 2000 bidang tanah yang selesai disertifikasi tahun 2015 silam, Musleh enggan menjelaskan secara rinci. Sementara masyarakat awam di pelosok pedesaan mengharapkan program-program pemerintah dapat diketahui hal layak umum, atau transparan, sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan program pemerintah, dengan kepentingan pribadi.

(Al/Dir/Man)

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. “Program percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas perhatian kita bersama untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah.

Harapan ini sejalan dengan keinginan Bapak Presiden untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

KH Masud Yunus dinilai telah menegakkan industri jasa keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang belum bankable melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Kota Mojokerto. OJK mengapresiasi langkah Mas’ud Yunus menerbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung keuangan syariah dan mendirikan 2 LKMS yang pertama di Jatim. Sehingga dapat meningkatkan akses keuangan dan mensejahterakan masyarakat.

Program Pusyar yang digagas Mas’ud Yunus kini telah menjadi kajian pemerintah pusat untuk menjadi pilot project dalam memberikan modal usaha kecil berbasis syariah. Program ini dimotori oleh Baznas Kota Mojokerto dengan menggandeng BPRS Kota Mojokerto, Diskoperindag Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto.

Walikota Mojokerto Drs. KH Mas’ud Yunus mengatakan, Program ini menggunakan sistem syariah dengan akad murobahah. “Program ini menjadi solusi masalah permodalan bagi UMKM dan masyarakat miskin produktif di Kota Mojo-

kerto. Karena sebelum ada Pusyar, pelaku usaha kecil menggunakan jasa permodalan dari rentenir yang bunganya sangat tinggi. Dengan Pusyar, masyarakat Kota Mojokerto dapat mengakses permodalan tanpa bunga, tanpa biaya asuransi dan tanpa biaya administrasi,” tuturnya.

Walikota Menambahkan, Diskoperindag Kota Mojokerto bertugas melakukan verifikasi sasaran. MES Mojokerto bertugas melakukan pembinaan peningkatan kapasitas usaha berbasis syariah. Penerima manfaat program Pusyar sangat diringankan. Karena Baznas Kota Mojokerto menanggung biaya asuransi, biaya administrasi dan margin atau bunga tersebut dari dana infaq.

Ada dua pilihan akses permodalan Program Pusyar Kota Mojokerto. Yaitu program Pusyar Jilid 1 yang memberikan pembiayaan sebesar Rp 750.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,. Dan program Pusyar Jilid 2 yang merupakan program pengembangan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- yang diperuntukkan kepada UKM/IKM unggulan seperti alas kaki, batik khas Kota Mojokerto, makanan ringan khas Kota Mojokerto, catering hingga kerajinan tangan khas Kota Mojokerto. “Dengan Program Pusyar yang sudah diapresiasi oleh OJK dan Pemerintah Pusat melalui penghargaan ini, maka kita harus semakin percaya diri menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pusyar adalah solusi usaha kecil menghadapi MEA, imbuh Walikota Mojokerto. (din/adv)

Pj. Bupati Mojokerto Apresiasi Keberhasilan Pemkab Mojokerto Pengelolaan PAD Sesuai Target Mojokerto, Jatim Pos Tutup tahun 2015 kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto berakhir gembira dengan tercatatnya keberhasilan pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang tembus 100,03% dari target yang ditentukan yang bernilai Rp 400 Miliar lebih. Hal ini disampaikan oleh Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M Ardi Parsetiawan, dalam acara Apel bersama di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Selasa 05 Januari 2016 pagi.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Mojokerto dan Bapak Teguh Gunarko selaku Kepala Dispenda, yang telah bekerja keras dan maksimal sehingga PAD bisa dijalankan dengan sangat baik bahkan paripurna. Target PAD kita mencapai 100,03% dari nilai yang ditentukan yakni Rp 400 Miliar lebih, bisa dikatakan kita surplus hingga kira-kira Rp 100 miliar lebih. Tahun 2016 ini PAD kita adalah Rp 450 Miliar,” jelas Pj Bupati.

Tambah Pj Bupati, di tahun 2016 dirinya menghimbau agar pelaksanaan kegiatan dan proyek-proyek hendaknya dilaksankan sesuai jadwal dan bisa tepat pada waktunya. Ia berharap agar di awal tahun 2016, kegiatan sudah berjalan sehingga tidak ada penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sehingga menyebabkan penilaian kurang baik kepada kinerja pemerintahan kita.

“Saya minta kepada seluruh pejabat dan karyawan agar bekerja dengan niat ibadah karena Allah, dengan meningkatkan kedisiplinan, kebersamaan sekaligus membangun komunikasi yang baik pada seluruh SKPD. Mari jalin komunikasi harmonis dengan SKPD, instansi vertikal, dan pihak-pihak terkait,” imbuh Pj Bupati di apel yang juga dihadiri oleh Camat se-Kabupaten Mojokerto ini.

Sedikit melirik ke belakang, sepanjang tahun 2015 kemarin Pemerintah Kabupaten Mojokerto memang terus produktif ukir prestasi

dengan capaian beberapa penghargaan bergengsi dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Diantaranya adalah penerimaan Sertifikat Adipura untuk Kota Mojosari, Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kementrian Keuangan, penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas kepekaan dan kepedulian terhadap HAM, dan penganugerahan atas predikat daerah berprestasi Penerima Dana Insentif Desa (DID) Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp 41 Miliar dari Presiden Jokowi.

Cemerlangnya prestasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2015 kemarin, diharapkan mampu menjadi referensi dan pemacu semangat atas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

“Penganugerahan DID untuk Kabupaten kita salah salah satunya, merupakan apresiasi pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah. Kabupaten Mojokerto alhamdulillah dinilai cukup baik dalam pengelolaannya. Kita harus mempertahankan semua raihan ini dengan bekerja keras dan komit dalam pengabdian. Sukses dan selamat bekerja untuk kita semua di tahun berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yang punya jurus jitu menggempur Indonesia dengan mengirim tenaga kerja ahli lebih kreatif namun lebih murah,” pesan Pj Bupati untuk semua. (din/hms)

Jatim VII

Hal - 10

Akhirnya, Dana BOS SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi

KABAR gembira datang dari dunia pendidikan yaitu kenaikan dana bos per siswa akan diberikan. Ada perbedaan signifikan terkait dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA/SMK pada 2016 ini.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menjelaskan, alur penyaluran dana BOS SMA/SMK pada 2016 lebih ringkas. Sebelumnya, pencairan dilakukan pemerintah pusat ke sekolah.

Nah, pada tahun 2016 ini, prosesnya dilaksanakan pemerin-

tah provinsi. “Dari pemprov langsung dicairkan ke sekolah,’’ ungkapnya.

Pencairan awalnya dilaksanakan setiap semester. Nantinya dana BOS dicairkan setiap tiga bulan atau triwulan. Dasar pencairannya, lanjut Saiful, menggunakan data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen).

Mengacu surat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7131/D/KU/2015 tentang persiapan pelaksanaan BOS 2016, pencairan dana BOS triwulan pertama (Januari-

Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen 15 Desember 2015.

Triwulan kedua (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen 1 Maret 2016. Triwulan ketiga (Juli-September) memakai dasar Dapodikdasmen 1 Juni 2016. Triwulan keempat (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen 21 September 2016. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi membuat SK dan menyalurkan BOS sesuai dengan juknis yang ditetapkan.

Saat ini, pihaknya sedang

melakukan sosialisasi. Saiful mengakui, sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh.

Sebab, ketentuan tersebut masih baru. “Secara bertahap, kami sosialisasikan,’’ bebernya.

Selain pencairan, besaran dana BOS SMA/SMK bertambah pada 2016. Yakni, dari Rp 1,2 juta per siswa per tahun pada 2015 menjadi Rp 1,4 juta per siswa per tahun pada 2016.

Dengan demikian, ada kenaikan Rp 200 ribu per siswa.

Dengan kenaikan itu, total dana BOS yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi bertambah.

Sebab, selain mengelola dana BOS SD dan SMP, provinsi akan mengelola dana BOS SMA/ SMK. Saat ini, dana BOS SD dan SMP di Jawa Timur selama setahun mencapai Rp 3,75 triliun. Jika ditambah SMA sederajat, dana yang dikelola provinsi pada 2016 bisa lebih dari Rp 4,5 triliun.

Terkait dengan hal itu, Saiful mengimbau sekolah-sekolah meng-update data semester ganjil 2015-2016. Selain itu, mereka memperbarui aplikasi Dapodik SMA/SMK sehingga data yang disajikan benar-benar valid. (nam)

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Apresiasi Kesuksesan Malang, Jatim PosKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang menggelar kegiatan yang dikemas dalam acara Coffe Morning dengan mengangkat tema ‘Refleksi Kinerja KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun 2015 dan Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Cukai Tahun 2016’ di Hotel Atria Malang, Kamis (14/1).

Hadir dalam kegiatan kali ini Wali Kota Malang H. Moch.

Anton beserta segenap Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah_red) di Malang Raya.

Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, Rudy Hery Kurniawan menyampaikan kegiatan ini digelar untuk memberikan apresiasi atas kerjasama KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dengan pemerintah dan masyarakat Malang selama ini.

Berkat kerjasama yang baik itu KPPBC Tipe Madya Cukai Malang bisa bekerja dengan baik dan meraih prestasi yang menggembirakan.

“Kami berharap dengan kegiatan ini bisa mewujudkan bagaimana bea cukai yang baik sesuai dengan tuntutan good government,” jelas Rudy, Kamis (14/1).

Rudy menjelaskan, dari pertemuan ini banyak sekali pihaknya menerima masukan agar ke depannya KPPBC bisa semakin baik. Dimana tugas KPPBC Malang di tahun 2016 ini akan semakin berat seiring dengan sudah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA).

Terpisah, Harianto yang merupakan peserta yang hadir mengatakan sangat senang sekali KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menggelar kegiatan ini.

Dimana KPPBC juga me-launching program Arema yang di kota-kota lain belum ada. Ditambahkannya, ke depan keadaan ini alangkah lebih baiknya terus dijaga dan ditingkatkan.

“Kami sebagai pengusaha rokok, 60 persen hingga 65 persen penghasilan masuk kepada pemerintah. Ibaratnya, pabrik rokok itu bosnya adalah pemerintah,” kata Harianto.

Dari kenyataan ini pihaknya berharap perhatian pemerintah

Kegiatan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang di Hotel Atria Malang, Kamis (14/1) terhadap pengusaha juga semakin ditingkatkan. Harapannya perusahaan bisa berkembang dengan baik di tengah berbagai dinamika yang ada.

Untuk Kota Malang sendiri,

di tahun 2016 ini mendapatkan dana bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp 60,5 miliar. Penerimaan ini lebih besar dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 58,3 miliar. (hum)

Saiful Rachman

Anggaran Dindik Jatim Dipangkas Untuk Kebutuhan Pilgub Jatim ANGGARAN pada Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2016 ini dipangkas. Jika mendapat anggaran Rp 375 miliar, kini tinggal Rp 215 miliar. Itu berarti turun sebesar Rp 160 miliar.

Meski demikian, pemangkasan itu bukan hanya terjadi pada Dindik Jatim, tapi juga pada sejumlahsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Jatim. Alasannya, Pemprov sedang menabung untuk dana kebutuhan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, mengakui penurunan anggaran tersebut. Namun, turunnya alokasi anggaran tidak hanya terjadi di instansi yang dipimpinnya, melainkan hampir semua SKPD di Pemprov Jatim.

“Langkah itu diambil untuk menghadapi krisis serta persiapan Pilgub Jatim,” kata Saiful, akhir tahun 2015.

Menyikapi hal itu, Dindik Jatim akan mengimbangi penurunan anggaran dengan mengurangi kegiatan. Saiful mencontohkan, bila selama ini dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa Jatim mengikuti semua cabang olahraga, maka akan diprioritaskan kepada cabang pilihan yang bisa dimenangkan.

Selain itu, kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pusat ke provinsi dijadikan dasar mengambil hak kelola atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.

“Pengolaan anggaran BOS SMA/SMK masih di tangan pusat. Jika dana tersebut dide-

konsentrasikan ke Jatim, maka otomatis akan menambah kekuatan anggaran pendidikan Jatim yang saat ini turun dari Rp4,75 triliun menjadi Rp 4,6 triliun,” kata Saiful, yang berharap Dindik diberi kewenangan itu.

Mantan kepala Badiklat Jatim ini juga mengaku saat ini hampir seluruh siswa SMA/SMK telah mendapat kucuran dana BOS. “Kecuali sekolah-sekolah yang memang sengaja menolak. Nilainya Rp1,2 juta per siswa per tahun. Kalau ini kita kelola, anggaran akan meningkat tinggi,” sebutnya.

Sekadar diketahui, untuk SMK di Jatim, jumlah penerima BOS mencapai 671.453 siswa.

Dari jumlah penerima tersebut, maka total anggarannya akan mencapai Rp805,7 miliar untuk dua periode pencairan.

Anggaran BOS bisa meningkatkan kekuatan anggaran, dalam hal pengelolaan diyakininya akan lebih efektif dibanding saat ditangani langsung oleh pusat. Saiful meyakinkan pihaknya berpengalaman mengelola BOS SD/MI dan SMP/MTs. Karena itu dia optimis dinasnya tidak kesulitan mengelola BOS SMA/SMK. Terkait pengelolaan SMA/ SMK sebagai akibat implementasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Saiful mengaku perlu perencanaan yang serius. Baik terkait anggaran maupun peta pendidikan di Jatim. Seluruh sumber anggaran sudah harus terhitung sebelum pengelolaan resmi ditangani Dindik Jatim. (nam)

Lokasi Islamic Center Kota Malang Akan Dipindah Wali Kota Malang H. Moch. Anton Malang, Jatim PosSebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana akan membangun Islamic Center di area tanah seluas 8,5 hektar di Jl. Mayjen Sungkono Kecamatan Kedungkandang atau tepatnya di sebelah selatan Gelanggang Olahraga (GOR) Ken Arok. Akan tetapi karena berbagai pertimbangan, pihak

Pemkot Malang akan memindahkan lokasi rencana pembangunan tersebut ke daerah Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Wali Kota Malang H. Moch.

Anton mengaku sudah mengirimkan surat kepada DPRD Kota Malang terkait pemindahan lokasi rencana pembangunan Islamic Center tersebut. “Untuk kepentingan masyarakat akan kebutuhan atau keberadaan Islamic Center ini, kami akan segera membangun Islamic Center ini secepatnya, dan anggaran sudah kami si-

apkan juga,” ujar orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu, Senin (11/1).

Pembangunan yang dianggarkan sekitar Rp 100 milyar ini rencananya akan dibangun selama tiga tahun ke depan atau multi-years. Saat dikonfirmasi terkait pernyataan DPRD yang mengatakan jika surat pemberitahuan saja tidak cukup, pria yang akrab disapa Abah Anton ini mengatakan jika pihaknya sudah memerintahkan SKPD terkait untuk berkomunikasi dengan pihak dewan (DPRD) serta segera menyelesaikan semua prosedur

mengenai program pembangunan Islamic Center ini.

“Jika ada yang belum clear dari pihak dewan, maka kami akan segera menyelesaikannya dengan baik, sehingga pembangunan bisa segera dimulai.

Perwakilan dari Pemkot Malang, atau bahkan saya sendiri nantinya, akan bertemu dengan Ketua DPRD untuk membahas dan merencanakan berbagai hal sehubungan dengan akan dibangunnya Islamic Center ini. Semua akan berjalan baik-baik saja, karena ini merupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang

harus diprioritaskan,” jelas politisi PKB itu.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono mengatakan jika pemberitahuan via surat saja kurang optimal karena banyak hal yang harus dibahas dengan Pemkot Malang. “Jika lokasi pembangunan Islamic Center dipindahkan, maka semua akan berubah, dan oleh sebab itulah, harus ada pembahasan yang serius antara dewan dengan Pemkot Malang. Kita tidak mau program pembangunan ini nantinya terbengkalai,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. (hum)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Jatim Siap ... dan Jatim. “Jatim adalah provinsi yang memiliki peran penting dalam kemajuan Indonesia, baik saat ini maupun masa depan. Karena itu, kami sepakat meningkatkan kerjasama,” katanya. (hum) Moazzam menuturkan, keseriusan Inggris untuk mempererat kerjasama dengan Jatim telah dibuktikan dengan membuka Pusat Studi Bahasa Inggris (British Council) di Grand City Mall Surabaya, penandatanganan MoU antara British Chamber dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya pada 2015 lalu.

“Yang terbaru, tadi pagi saya membuka kantor visa di Surabaya supaya masyarakat Jatim, khususnya Surabaya tidak perlu repot-repot ke Jakarta untuk mengurus visa ke Inggris. Kami harap, akan

dari halaman 3

banyak masyarakat Jatim yang berkunjung ke Inggris untuk berbisnis, berwisata, atau urusan lainnya,” ujarnya.

Terkait kerjasama dengan Jatim, Moazzam mengatakan pihaknya juga akan membentuk tim untuk menyiapkan prospektus Inggris. “Dalam beberapa minggu kedepan kami umumkan rencana kerjasama dengan lebih detail, diantaranya, di bidang pendidikan tinggi, pendidikan vokasional, dan pendidikan berbahasa Inggris,” katanya.

“Ketiga-tiganya penting untuk anak-anak Jatim, dan karyawan-karyawan di Jatim agar bisa bersaing dalam era globalisasi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional” pungkasnya. (hum)

Mesin Penjernih ...

Ogata yang ditemani seorang penerjemah.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Hadi Mulyono, mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama dua tahun ini.

Ia merasa bantuan dari berbagai stakeholder mampu turut memajukan Kota Surabaya tak hanya di bidang lingkungan, namun juga di bidang ekonomi.

“Setelah diadakan penelitian dari Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup, air olahan KSU Sarinah ternyata memiliki standar yang cukup baik untuk air minum., dan tak kalah dengan air minum dalam kemasan yang dijual di pasaran. Dengan cara ini, KSU Sarinah bisa mendapatkan income dari memproduksi dan memasarkan air minum dalam

Segera Lantik ... nya dilakukan sekali atau dua kali, jangan sampai berbarengan sehingga menyulitkan gubernur,” kata dia seperti dilansir Kominfo Jatim.

Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan APBD di kab/kota dapat berjalan optimal. Mengingat pada bulan Januari ini adalah bulan awal melaksanakan pembangunan di masyarakat, sehingga harus segera dilakukan agar tidak merugikan rakyat.

Menurutnya, saat ini pelaksanaan APBD di kabupaten/ kota tidak dapat berjalan optimal karena dipimpin penjabat sementara (Pjs). Apalagi diketahui mereka tidak dapat

mengambil kebijakan yang strategis karena semua dibatasi oleh aturan sehingga pelaksanaan APBD tak maksimal.

“Untuk itulah pejabat definitif dibutuhkan segera mumpung ini awal penggunaan anggaran,” tegasnya.

dari halaman 1 Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri, (Kemendagri) tengah menyiapkan rancangan perpres terkait mekanisme pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2015. Aturan tersebut menjadi dasar hukum Gubernur melantik kepala daerah terpilih. (yus)

Maia Estianty ...

Bukan hanya bom yang meledak di kawasan Sarinah, tapi juga ada baku tembak antara polisi dan pelaku di sana.

Akibat ledakan bom ini ada tujuh orang yang menjadi korbannya.

Saat ini semua berharap

agar pelaku segera diamankan dan tak lagi melakukan tindakan terorisme. “Tetap saling menjaga satu sama lain, dan usahakan selalu menjaga keamanan diri sendiri,” perempuan 39 tahun asal Surabaya itu. (yus)

Bupati & Wabup ... lalu, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD Sampang periode 1999-2004.

Orang nomer satu dan nomer dua di Pemerintahan Kabupaten Sampang ini datang ke kantor Kejari Sampang dengan waktu berbeda. Bupati Fannan yang datang sekitar pukul 09.00 WIB didampingi Kepala Bakesbangpol Rudi Setiadi, Kabag Pembangunan Abdul Hannan dan Kabag Humas Pemkab Sampang Yulis Juaidi, serta Kabag Hukum Juwaini.

Fannan Hasib diperiksa penyidik Kejari Sampang sekitar satu jam, namun enggan memberikan komentar kepada awak media. Saat datang langsung menaiki tangga menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan, begitu pula setelah menjalani pemeriksaan, Fannan langsung menuju mobil pribadinya, dan enggan berkomentar banyak, dengan singkat Tanya aja langsung ke penyidik, ujarnya.

“Maaf, lebih jelasnya tanya langsung ke penyidik Kejaksaan,” ujar Fannan.

Sementara Wakil Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono memenuhi panggilan kejaksaan sekitar pukul satu siang, berbeda dengan sikap Bupati Fannan, Wabup Fadhilah malah datang tanpa pengawalan khusus, yaitu datang sendiri dengan menyetir mobil dinasnya M 2 NP. Hadir dengan ciri khasnya penuh senyum seakan tidak punya beban menyapa seluruh awak media yang meliput.

Pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu setengah jam, Fadhilah langsung menyapa dengan salaman seluruh pegawai dan staf kejaksaan, serta seluruh wartawan. Saat dikonfirmasi pihaknya mengakui menanda-tangani usulan dana pesangon DPRD periode 19992004, beruta dana yanarti dan tunjangan kesehatan yang nilainya Rp 42,5 juta setiap anggota, dengan total anggaran Negara sebesar Rp 2,1 Miliar. “Pemanggilan saya sebagai saksi, karena waktu itu saya sebagai Bupati Sampang, dan benar saya menandatangi dana pesangon tersebut, lebih jelasnya bisa tanya ke Pak Jaksa atau penyidik Mas,” jelas Fadhilah.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Sampang Wahyu Triantono mengatakan, pemanggilan terhadap Bupati Kabupaten Sampang Fannan Hasib sebagai saksi dilakukan, karena pada periode 19992004 menjabat sebagai anggota Bangar DPRD Sampang, sementara Wabup Fadhilah berkapasitas sebagai Bupati Sampang.

“Pemeriksaan itu terkait korupsi dana pesangon DPRD Sampang, karena beliau waktu itu berkapasitas anggota Dewan sekaligus anggota banggar, dan alasan kami antaranya hasil audit BPK beberapa waktu lalu yang menemukan adanya kerugian Negara,” jelas Wahyu, Kasi Pidsus Kejari Sampang.

Adapun barang bukti yang dikantongi Kejari Sampang, sedikitnya sebanyak dua berkas

dari hal 1

dari halaman 1 kardus. Sementara diketahui bersama, dari 45 anggota DPRD yang menerima purna tugas tersebut, masing-masing menerima dana Rp 42,5 juta, namun mayoritas telah mengembalikan dana tersebut di awal terciumnya dugaan korupsi oleh Kejari Sampang.

Perlu diketahui, hasil penyelidikan, setidaknya ada 13 dari 45 mantan DPRD Sampang yang ditetapkan tersangka, dimana empat (4) sebelumnya adalah pimpinan Dewan yang telah divonis oleh Mahkamah Agung, antaranya Ach. Sayuti, H. Fahrur Rozi Faruq, Hasan As’ari (Alm) dan Herman Hidayat. Sementara Sembilan tersangka lainnya masih bebas berkeliaran, yang antaranya bernama Agus Sudihardjo, KH Umar Farouk, Moh. Bakir, Sudarmadji, Jumal M. Dawi, Asadullah, H Abdul Qowi, Kh. Faidhol Mubarok, Kurdi Said.

“Pemeriksaan terhadap saksi lain sudah, tinggal Bupati dan Wabup, karena pada masa itu menjabat sebagai anggota Bangar DPRD Sampang dan Wabup Fadhilah menjabat sebagai Bupati Sampang, jadi perlu kita meminta keterangan sebagai saksi, untuk segera menyelesaikan kasus ini,” kata Wahyu Triantono yang didamping Kasi Intel Kejaksaan Joko Suryanto.

Perlu diingat kembali, saat ini kejaksaan Negeri Sampang telah menetapkan Sembilan tersangka, yang tentunya secepatnya akan dieksekusi. (dir/al/ man)

dari halaman 2

kemasan produksi mereka sendiri,” tegas Hadi Mulyono.

Ms. Katoka Yatsuka dari Institute Global Enviromental Strategies menambahkan, apa yang dilakukan di KSU Sakinah ini adalah produksi pengolahan air dengan sekala kecil. Harapannya Kerja sama ini akan terus digelar, menilai Kota Surabaya merupakan Sister City dengan Kota Kitakyushu.

“Harapannya, air produksi KSU ini dapat dikonsumi setiap hari, tak hanya oleh KSU Sakinah, namun juga seluruh warga kota Surabaya. Ini merupakan salah satu upaya membantu produksi air minum kota surabaya secara mandiri,” imbuh Katoka.

Ketua KSU Sarinah Arien Suryati mengungkapkan, inovasi seperti ini sudah ditunggu oleh pihaknya sejak lama. Harapannya invoasi ini dapat turut mendongkrak pereko-nomian di KSU Sarinah.

“Nantinya, hasil olahan air ini akan dijual sebagai air minum dalam kemasan 600 ml dan dijual seharga 2000 rupiah, untuk yang 1,5 liter dijual seharga 4000 rupiah, dan untuk kemasan galon akan dijual seharga 8 hingga 9 ribu,” imbuh Arien. [Gatot.S/ Jatim Pos]

Ahok Bisa ... dari halaman 1 tersebut kami yakin Ahok bisa “keok” bila melawan Risma dalam Pilgub DKI 2017 mendatang,” ujar seorang tokoh PDI Perjuangan Surabaya yang wanti-wanti namanya jangan ditulis.

Hal-2 lain yang dinilai sebagai point untuk Risma adalah selama ini “banyak” ide-ide Risma seperti Penghijauan kota, pelayanan Perizinan dan lain sebagainya banyak yang diapdopsi oleh Pemprov DKI. Sekalipun secara implisit Risma dalam Rakernas PDI Prujuangan pekan lalu di Jakarta sempat menyatakan “menolak” bila dicalonkan sebagai Cagub DKI oleh PDI Perjuangan dalam Pilgub DKI 2017 mendatang dengan alasan masih banyak “Janji” buat warga kota Surabaya, tetapi secara internal sebagai salah seorang kader partai yang dinilai seteia dan loyal Risma diharapkan patuh dan loyal kepada keputusan Ketua Umum DPPPDI –Perjuangan Megawati Soekarnoputri. [Gatot.S/Jatim Pos]

Waspadai ...

Empat penanggung jawab keamanan di Jatim, yakni Gubernur Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, dan Kepala BIN Daerah Jatim Brigjen TNI Arminson, berkumpul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Mereka membicarakan kondisi dan situasi terkini di Jatim, sekaligus antisipasi agar kejadian di Jakarta tidak sampai merembet ke daerah ini.

Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan usai pertemuan menyatakan, untuk antisipasi pencegahan pihaknya menginstruksikan agar fungsi pengawasan dan intelejen akan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat paling bawah di RT/RW hingga paling atas di provinsi.

“Kepekaan terhadap orang asing harus ditingkatkan. Apakah asing orangnya, asing ucapannya, maupun asing pakaian dan perilakunya,” tegasnya. Jika mendapati ada orang asing dengan ciri-ciri tersebut, Pakde Karwo minta masyarakat segera melaporkan kepada aparat keamanan.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji menjamin kondisi Jatim tetap aman dan terkendali. Semua gejala dan gerakan yang muncul di masyarakat dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban sudah diantisipasi sejak jauh hari. Mulai sebelum perayaan Natal, Tahun Baru, hingga saat ini.

Sterilisasi semua titik mulai dari tingkat desa dan kelurahan juga telah dilakukan. “Itu semua dilakukan, karena saya tak

Dipertanyakan ... kan hibah berupa uang kepada Polres Jombang untuk pembelian 7 unit mobil yang menelan anggaran mencapai Rp 1,5 miliar menuai kritik bahkan kecaman dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat serta dana hibah tersebut tidak tepat sasaran.

Uniknya lagi Pemkab Jombang seakan cuci tangan dan menganggap sudah sesuai keperuntukannya. Kritik tersebut terkait kebijakan Pemkab Jombang memberikan hibah mobil ke polres senilai Rp 1,5 miliar terus bergulir. Kali ini kritik pedas itu dilontarkan oleh Fatah Rachim, Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Ia menandaskan bahwa harus ada evaluasi kebijakan tersebut.

Fatah Rachim mengatakan, dalam aturan, memang dimungkinkan memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Pemkab punya kewenangan mengalokasikan hibah atau bansos. Namun yang perlu diperhatikan, menurut Fatah, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Hibah, ada penekanan bahwa kebijakan pengalokasian APBD harus memprioritas urusan wajib daerah, misalnya pendidikan, kesehatan dan layanan publik dasar lainnya termasuk infrastruktur jalan, sehingga pada pemberian dana hibah saat ini dinilai tidak tepat sasaran serta terkesan memanjakan Polres semata.

Menurutnya pengalokasian hibah yang oleh jajaran Resort

Jombang diwujudkan pembelian minibus sebagai sarana mobil operasional para kabag dan kasat, adalah sesuatu hal yang melenceng dan penghamburan uang rakyat.

“Kita telah mendesak bupati untuk angkat bicara tentang bagaimana dokumen awal pengajuannya. Karena kalau menurut juknis hibah, semua pemohon mengirim surat/proposal ke bupati lalu dibincang dengan DPRD dan dimasukkan pos anggaran.

Kalau dibelanjakan tidak sesuai peruntukannya, itu melanggar hukum. Jika kerugian negara, ya bisa jadi korupsi, sedangkan informasi yang kami dapat tim banggar DPRD justru tidak mengetahuinya hibah tersebut,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, di pelataran Mapolres Jombang berjejer 6 mobil minibus baru dan satu mobil berjenis ambulan. Belakangan diketahui jika mobil ini merupakan hibah dari Pemkab Jombang dan peruntukannya sebagai mobil operasional para Kabag dan Kasat di Jajaran Resort Jombang.

Terpisah, Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Jombang, Endah saat ditanya Jatim Pos Jum’at baru-baru ini justru tidak mengetahui adanya dana hibah ke Polres tersebut, dan ketika ditanya siapa leading sektornya juga enggan berkomentar.

“Saya tidak tahu tentang dana hibah ke Polres tersebut, siapa leading sektornya juga

dari halaman 1 mau kecolongan di Jatim,” tegasnya.

Meski demikian, jika masyarakat melihat hal-hal yang dinilai mencurigakan, Anton minta segera disampaikan ke aparat.

“Sekecil apapun informasi tolong disampaikan, agar bisa langsung ditindaklanjuti untuk cegah tangkal,” tandasnya.

Hal senada ditegaskan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi. Menurutnya, TNI siap mendukung dan membackup penuh apa yang dilakukan Polda Jatim, sehingga masyarakat Jatim tak perlu takut dengan apa yang terjadi di Jakarta. “Silakan bekerja seperti biasa. Pengamanan akan terus dilakukan untuk menjaga wilayah Jatim agar tetap aman dan kondusif,” tegas Sumardi. (yus)

dari halaman 1 tidak tahu,” kilahnya.

Namun ketika disinggung soal sepeda motor sebanyak 918 unit jenis Revo ini untuk tiga pilar, Endah menganggap sudah tepat keperuntukannya.

Namun saat ditanya mengenai bagaimana operasional kendaraan tersebut, menurutnya sepeda motor tersebut ditanggung oleh Pemda untuk Pajaknya namun untuk yang lainnya ditanggung oleh pemakai sendiri.

“Sepeda motor tersebut untuk pajak tahunannya di tanggung oleh pemda menggunakan uang APBD, namun untuk lain-lainnya ditanggung pemakai sendiri,” terangnya.

Lalu bagaimana dengan sepeda motor jenis Suzuki Shogun untuk Kepala Desa pengadaan tahun 2008 lalu yang belum ditarik kembali dan masih digunakan Kepala Desa serta banyak dijumpai plat nomor kendaraan tersebut banyak yang telah mati, demikian juga pajaknya. Endah enggan berkomentar lebih banyak meski diakui bahwa Pemda telah mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak kendaraan tersebut.

“Memang sampai dengan hari ini sepeda motor suzuki shogun untuk Kepala Desa tersebut masih belum ditarik dan masih menjadi inventaris desa, namun mengenai nopol yang dijumpai mati, saya akan komunikasikan dengan Camat dan Kepala Desa terlebih dahulu,” pungkas Endah. (her)

Hal - 12 Edisi No.211 Tahun XIV ~ Minggu IV Januari 2016

2016, Jatim Targetkan Panitia Turnamen Sunrise of Java Dipolisikan 50 Juta Wisatawan

DR.H.Jarianto, MSi Kadisbudpar Jatim.

Surabaya, Jatim Pos – Jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Jawa Timur, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari hasil evaluasi akhir tahun 2015 diketahui jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Jatim mencapai 48,5 juta orang. Tak heran jika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur menargetkan sebanyak 50 juta wisatawan datang selama 2016 ini.

Jika ini tercapai maka berarti ada peningkatan sebanyak 10 persen dari target tahun 2015. ”Tahun lalu tercapai targetnya karena jumlah pengunjungnya mencapai 48,5 juta lebih, terutama wisatawan nusantara,” ujar Kepala Disbudpar Jawa Timur Jarianto ketika dikonfirmasi wartawan

di Surabaya, Sabtu (16/1/ 2016).

Begitu juga untuk jumlah wisatawan mancanegara, yang diharapkan mencapai 600 ribu orang lebih datang mengunjungi destinasi wisata di Jatim.

Setiap tahunnya, jumlah wisatawan dalam maupun luar negeri mengalami peningkatan signifikan, rinciannya yakni pada 2014 jumlah wisatawan domestik sebanyak 45,2 juta orang dan meningkat 48,5 juta orang pada 2015. Kemudian, lanjut dia, jumlah wisatawan asing pada 2014 mencapai 463 ribu orang, sedangkan tahun berikutnya lebih dari 521 ribu orang lebih.

Menurut dia, semakin meningkatnya jumlah kunjungan membuktikan bahwa destinasi wisata di Jawa Timur men-

dapat pengakuan publik, terlebih pemandangan alam maupun wisata buatan yang ada disambut positif.

“Tingkat kesadaran pemerintah daerah juga sangat tinggi sehingga kekayaan alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik. Semoga ke depan semakin bagus,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, sekarang daerah sudah tidak lagi harus didorong terlebih dahulu untuk menonjolkan potensi wisatanya dan berlomba meningkatkan objek dan destinasinya masing-masing.

Tidak itu saja, faktor yang menunjang tingginya tingkat pariwisata adalah program “digital marketing” atau pemasaran memanfaatkan teknologi informasi oleh pemerintah provinsi maupun daerah.

Bahkan, pada April 2016 ditargetkan seluruh kabupaten/kota di Jatim sudah memiliki program ini, ditambah pemanfaatan berbagai media sosial seperti website maupub blog khusus pengembangan wisata setempat.

“Jangan dilupakan juga sosial media yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan yang lainnya,” kata Penjabat Sementara Bupati Trenggalek tersebut. (nam/ant)

Rumah Majapahit Diharap Tingkatkan Pariwisata Jatim SELESAINYA pembangunan bekas kerajaan Majapahit diDesa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto nantinya akan semakin membuat optimistis kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara akan kembali meningkat di tahun 2016 ini.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menilai pembangunan rumah Majapahit di Mojokerto akan mampu meningkatkan perkembangan dunia pariwisata di Jawa Timur.

“Tentu ini akan meningkatkan pariwisata dan pengunjung semakin banyak memiliki alternatif wisata,” ujar Kepala Disbudpar Jatim Jarianto ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Kamis (7/1/2016).

Penjabat Bupati Trenggalek itu mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur pada 2015 mencapai 523 ribu orang atau meningkat 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 463 ribu orang.

Sedangkan, lanjut dia, untuk kunjungan wisatawan domestik pada 2015 juga meningkat 7 persen dibandingkan 2014, yakni mencapai 48 juta dari tahun sebelumnya sekitar 46 juta orang.

“Kami yakin pengunjung di Jatim semakin meningkat, apalagi wisata religius dan sejarah menjadi destinasi favorit, khususnya wisatawan dalam negeri,” ucapnya.

Pemprov Jatim telah me-

Rumah khas zaman Kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. renovasi pembangunan bekas Kerajaan Majapahit sebanyak 194 rumah warga setempat menyerupai bangunan era Majapahit.

Pembangunan dilakukan dua tahap, yaitu 2014 sebanyak 94 unit rumah dengan dana sebesar Rp4,98 miliar dan tahap kedua pada 2015 sebanyak 100 unit rumah dengan dana Rp5,7 miliar.

Untuk medukung kawasan wisata Majapahit, pada 2016 rencananya juga akan dibangun sebanyak 300 unit rumah lagi di tiga tempat berbeda yakni di Segaran, Candi Tikus dan di Candi Bajang Ratu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa pengembangan destinasi wisata Majapahit akan terintegrasi dengan wisata

alam yang tak jauh dari kawasan setempat, seperti Gunung Penanggungan.

“Di Gunung Penanggungan juga terdapat candicandi, bahkan tercatat sebagai yang terbanyak di dunia karena mencapai lebih dari 222 candi masih asli dan kondisinya masih bagus,” katanya.

Tak hanya itu, kata dia, pemerintah juga sedang memikirkan untuk membuka dan memberikan akses jalan yang memadai ke kawasan Alas Lali Jiwo yang ada di Gunung Arjuno-Welirang, serta Makam Sukmo Ilang yang tentu menarik minat wisatawan, khususnya para pendaki.

“Ada banyak cerita mistis di sana, tapi saya kira ini akan menjadi destinasi baru yang luar biasa,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya. (nam)

Banyuwangi, Jatim Pos Turnamen sepak bola Sunrise Of Java (SOJ) Cup 2015 yang berlangsung akhir juli 2015 lalu masih menyisakan masalah. Heriyanto (29), Ketua panitia penyelenggara turnamen tersebut di laporkan ke polisi atas dugaan penipuan. Pasalnya, Aji Santoso, pelatih tim Garuda All Star belum mendapatkan bayaran yang dijanjikan.

Aji Santoso secara resmi melaporkan masalah ini ke Polres Banyuwangi kemarin. Dia datang dengan didampingi koleganya Imam Hambali. Dia tiba di Polres sekitar pukul 14.30 WIB. Mantan pemain PSSI ini langsung dimintai keterangan di Unit Tipikor Polres Banyuwangi seputar persoalan tersebut.

Ditemui setelah menjalani pemeriksaan, pria yang besar di klub Persebaya Surabaya ini menyatakan, sebenarnya dirinya tidak mau membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Namun langkah itu terpaksa dilakukannya karena Hariyanto alias Aliong tidak kun-

jung menyelesaikan persoalaan ini. “Saya terpaksa melaporkan ini ke Polres Banyuwangi karena saya lihat saudara Aliong tidak punya itikad baik untuk penyelesaian permasalahan ini,” jelasnya.

Awalnya, menurut Aji Santoso, Aliong menjanjikan akan membayar fee untuk tim Garuda All Star sebesar Rp 200 juta untuk tiga pertandingan.

Fee pertandingan itu, kata dia dijadikan Aliong akan diberikan sehari setelah pertandingan usai. Namun ternyata hal itu hanyalah janji Aliong semata.

“Padahal fee untuk anak-anak (pemain Garuda All Star) sudah saya talangi lebih dulu dengan uang pribadi saya,” bebernya.

Kemudian, lanjutnya, pada 3 September 2015 dia datang ke Banyuwangi saat itu Aliong menjajikan akan membayar fee tersebut akan dibayar seminggu kemudian atau tanggal 10 September 2015 sebanyak 50%. Sedangkan sisanya akan dilunasi satu bulan kemudian.

Kesanggupan Aliong itu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai dan disaksikan beberapa orang.

Aji Santoso mengaku dirinya diberikan jaminan berupa mobil. Namun belakang diketahui mobil tersebut ternyata adalah mobil rental. Sehingga mobil itu pun dikembalikan karena tidak ingin menambah masalah. (rim)