Jtpos 212

ISSN : 1412-7490

Edisi No.212 Tahun XIV ~ Minggu I Pebruari 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Izin Tambang Berbelit, Proyek Mangkrak

SEBAGAI selebriti, Cita Citata dituntut selalu tampil glamor. Ia bahkan mengakui tak sempat untuk meluangkan waktu buat dirinya karena kesibukan manggung.

Ia juga sempat mengeluh karena tak sempat ke Papua untuk menyelesaikan masalah dengan warga setempat. “Dari dulu kan Cita emang pengen ke sana. Cuma kan jadwal untuk me time saja susah,” curhat wanita bernama asli Cita Rahayu.

Karena itu, penting buat Cita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin saat-saat bersantai.

Salah satunya terlihat ketika ia mengunggah foto sedang di atas tempat tidur.

Tanpa riasan wajah atau penampilan yang wah, Cita bagaikan wanita biasa. Penampilan alaminya itu juga menuai pujian dari netter.

“Tetap cantik, alami,” kata netter. “Meskipun lom mandi, tapi cntik kok yah meskipun agak bau” gimanaaa gitu.... hahahahah,” canda fans lainnya.

Cita Citata, lahir di Bandung, 14 Agustus 1994 adalah seorang penyanyi dan aktris Indonesia.

Bersamb ke hal. 11

Aksi puluhan truk pasir karena pembatasan izin tambang.

Madiun, Jatim Pos– Proses pengurusan izin pertambangan di sejumlah daerah di Jawa Timur hingga saat ini masih berbelit-belit. Akibatnya, aktivitias perusahaan pertambangan terhenti. Dampaknya, pembangunan infrastruktur tahun 2016 ini terganggu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun adalah salah satu yang merasakan dampak ini. Untuk itu, Bupati Madiun Muhtarom meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk

Banyuwangi Dipercaya Event Internasional Meriahkan FITUR 2016 di Spanyol Banyuwangi, Jatim Pos Banyuwangi kembali dipercaya unjuk kebolehan da-

lam event bertaraf Internasional. Setelah beberapa waktu lalu tim kesenian Ba-

Peserta dari Banyuwangi tampil di Spanyol.

nyuwangi tampil di Milan, Italia dan Frankfurt, Jerman, kali ini kostum Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) ditampilkan dalam pameran Internasional (Madrid International Trade Fair/FITUR) yang dilangsungkan di Madrid, Spanyol.

Tiga orang anak muda Banyuwangi terpilih untuk tampil dengan kostum BEC di negri Matador tersebut. Mereka adalah Nilu Ratih (16), Olivia Gunawan (17), dan Budi Ramadhan (21) yang berada di Spanyol mulai 18-26 Januari 2016.

Tidak main-main, keikutsertaan Banyuwangi dalam ajang tersebut atas rekomendasi Kementrian Pariwisata

mempercepat proses pengurusan izin pertambangan di wilayahnya.

“Saya sudah instruksikan Bagian Sumber Daya Alam untuk segera mengambil langkah

Bersamb ke hal. 11

Bersamb ke hal. 11

PNS Masuk Gafatar, Kok Gelem Dibujuki Surabaya, Jatim PosKeberadaan pengikut Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) masih jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Bersamb ke hal. 11

Mahful M. Tumanurung (pegang mic) adalah pucuk pimpinan Gafatar dalam acara konferensi pers di YLBHI, Jakarta, Rabu lalu.

E-KTP Persulit Warga Madura Berpoligami

Bersamb ke hal. 11

Jawa Timur Soekarwo langsung bereaksi. Ia meminta pemerintah mengkaji bahaya maupun keuntungan dari pengeboran minyak dan gas bumi di Sidoarjo itu. “Apalagi kondisi masyarakat sudah ketakutan,” kata Gubernur kepada Tempo di Gedung Negara Grahadi, Selasa (12/1/2016).

Menurut Gubernur, kajian itu sangat perlu dilakukan untuk mengurangi keresahan masyarakat Sidoarjo. Juga untuk menghilangkan

(28/1/2016).

Menurut dia, saat ini aktivitas sejumlah perusahaan pertambangan terhenti dan membuat pasokan material

Gubernur Soekarwo:

Belum Jera, Lapindo Rencana Ngebor Lagi Sidoarjo, Jatim PosBencana luapan lumpur Lapindo rupanya belum membuat jera perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas, Inc., untuk kembali melakukan pengeboran.

Ironisnya lagi, rencana pengeboran itu akan dilakukan tak jauh dari pusat semburan lumpur panas Lapindo. Yakni, di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

Terhadap rencana itu Gubernur

pengawalan supaya izin-izin tambang yang diajukan segera selesai. Jangan sampai proyek terganggu karena tidak ada material,” ujar Muhtarom kepada wartawan di Madiun, Kamis

Pengeboran yang menyebabkan semburan lumpur panas Lapindo pada 2006 lalu.

Kini, pengeboran serupa akan dilakukan.

Bangkalan, Jatim PosPara pria yang hendak berpoligami atau lebih dari satu isteri kini tak bebas lagi setelah diberlakukannya E-KTP seumur hidup.

Pasalnya, kaum adam yang hendak berpoligami tidak bisa memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda.

Peraturan itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013. UU tersebut meBersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Andalkan Rusa Bawean Sebagai Negosiator Humanis Surabaya, JatimPos Mewujudkan Surabaya sebagai kota metropolitan kelas dunia tentu tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi di era globalisasi yang kini sudah menyentuh setiap sendi kehidupan masyarakat baik di perkotaan bahkan hingga ke pelosok nusantara, derasnya arus informasi terkini sudah menjadi santapan seharihari di hampir seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu peranan dan fungsi aparatur sipil yang notabene adalah abdi negara yang melayani masyarakat semakin dituntut mengedepankan sikap yang lebih personal dan professional.

Dari kesadaran itu dalam melaksanakan amanat mengawal Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) No.2 tahun 2014 yang bertujuan mewujudkan rasa disiplin dalam berperilaku dan bermasyarakat, Satuan Kerja Satpol PP kota Surabaya yang bertugas sebagai eksekutor yang berhadapan langsung dengan para pelanggar Perda mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keadaan. Sekarang bukan seperti zaman orba yang dapat menggusur lapak-lapak PKL dengan seenaknya.

Satpol PP saat ini belum bisa efektif menegakkan Perda tersebut dikarenakan aturan teknis mengenai Perda tersebut

belum dibuat. Hingga kini Perda tersebut hanya bisa disosialisasikan dan menjadi bahan imbauan kepada masyarakat.

“Senjata kami yang utama haruslah komunikasi, karena bagi pelanggar Perda otomatis yang diperlukan adalah pemahaman tentang informasi yang disampaikan dari komunikasi aktif yang kita lakukan.” Kata Irvan Widyanto Kasatpol PP dalam konferensi pers di gedung Humas Pemkot Surabaya, Kamis (28/1).

Pertama: adalah Informasi, yakni penyuluhan kepada warga, itu mengenai mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan masyarakat terkait penegakan aturan Perda di

Surabaya, misalnya membakar sampah sekarang tidak boleh, tugas Satpol PP memberikan informasi bahwa lebih baik jika sampah tersebut dikumpulkan dan dipilah kemudian dijadikan pupuk kompos, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Kedua: adalah sosialisasi baik melalui iklan, pamflet dan lain sebagainya, ketiga: tugas satpol PP adalah preventif, misal sebelum PKL datang petugas sudah stanby (berjaga di lokasi) dan melakukan pengaturan.

Dan upaya fase terakhir dari Satpol PP: adalah represif, tindakan ini diusahakan tanpa kekerasan. “Bagaimana untuk mencapai tujuan dengan tanpa melakukan kekerasan, itu yang terpenting yang ingin kami bangun, saya tekankan jika sudah melibatkan anak-anak, ibu-ibu atau para lansia, yang berinteraksi di depan adalah anggota Satpol PP wanita”. Kata Irvan menegaskan.

Yang paling terkini dari usaha kami menghilangkan stigma arogan yang sudah melekat selama ini adalah melanjutkan kampanye ini melalui media

social. Hal ini agar kesan masyarakat bahwa Satpol PP bisanya dan tugas pokoknya adalah menggusur PKL, padahal itu tidaklah Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser (duduk ketiga dari kiri) benar. “kami saat bersama Kasatpol PP Irvan Widyanto (duduk keenam dari kiri) ini sudah memben- berfoto bersama para wartawan Pokja yang bertugas di lingkutuk berbagai tim ngan Pemkot Surabaya) setelah conferensi pers tentang sosialisasi kerja yang ber- Perda Trantibum No.2 tahun 2014, Kamis (28/1) (inzet: Tim Rusa tugas merespon Bawean) (foto: Freddy/JTMP) dan melayani pengaduan masyarakat dan Tim Pikachu sebagai pasukan gosiator, ilmu bela diri dari langsung kami upload di med- anti huru-hara (yang tidak bo- polrestabes, bahasa Inggris, leh menyerbu, hanya diperin- sampai dengan persiapan kesos”. Sambung Irvan. pribadian yakni tata cara makeMedsos ini untuk menganti- tahkan untuk bertahan).

Dan yang paling menarik up. “Dari pertama kali menjasipasi dan menginput berbagai informasi terkait dengan berba- adalah tim Rusa Bawean, ada- bat, Ibu Risma (Walikota Tergai persoalan yang kerap muncup lah tim negosiator yang selu- pilih) langsung memerintahkan tidak terduga yang bisanya cuma ruhnya terdiri dari anggota untuk menerima tenaga Bandengan terhubung dengan Satpol PP wanita. Tim ini di- pol wanita, hingga saat ini kami dunia maya, baik itu di twitter bentuk sebagai usaha Satpol sudah menerima 74 anggota (@satpolppsby), facebook (sat- PP agar dapat menjadi abdi wanita (lebih dari 20 persen dari polpp kota Surabaya), youtube masyarakat yang lebih humanis seluruh anggota), yang seketika bertugas menegakkan muanya diarahkan untuk tugas maupun instagram.

Satpol PP telah memben- Perda. Anggota tim sudah di- di lapangan, mereka dididik tuk tim kerja (cluster) untuk bekali berbagai ilmu terkait untuk bisa selalu tersenyum penanganan penegakan Perda penangganan berhadapan de- dan ramah terhadap masyaantaranya: tim odong-odong ngan pelanggar pasal-pasal rakat ketika bertugas”. Tutur semacam pasukan reaksi cepat dalam Perda. Yakni ilmu ko- Irvan mengakhiri pembicaraan. (buser), lalu tim Kombros ini munikasi dan teknik-teknik ne- (fred/JTMP) untuk membantu tugas PMK dalam menangani kebakaran.

Perkenalkan Klepon Kepada Wisatawan Asing

Wisatawan asing peserta TPO asal Korea Selatan saat belajar membuat kue klepon (foto: Humas Pemkot) Surabaya, JatimPos Kota Surabaya dengan berbagai macam daya tarik wisatanya, ternyata menjadi perhatian bagi dunia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Asia Pasifik. Selasa (19/1), sebanyak 15 wisatawan yang tergabung dalam Tourism Promotion Organization for Asia Pasifik Cities (TPO) (Organisasi Pariwisata se-Asia Pasifik) berkunjung ke Surabaya selama 14 hari lamanya untuk belajar tentang bahasa Indonesia dan budaya yang terdapat di Kota Pahlawan.

Selama 14 hari mereka akan mengunjungi berbagai lokasi wisata seperti kawasan sejarah, pasar rakyat, sentra UKM, hingga kampung Gundih yang keramahannya mendu-

nia. Memasuki hari ketiga, pukul sembilan para wisatawan ini berada di Rumah Bahasa yang ada di Balai Budaya, komplek Balai Pemuda untuk memperdalam bahasa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ida Widayati, Kepala Bidang Objek dan Promosi Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Surabaya saat mendampingi para tamu yang berasal dari empat negara di Asean ini.

“Ini kali ke dua mereka belajar bahasa Indonesia di Rumah bahasa, setidaknya ada enam kali lagi pertemuan dengan mentor untuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini dan besok seluruh acara akan dipusatkan di Balai Pemuda mulai dari membuat kuliner khas Surabaya hingga membuat keraji-

nan anyaman yang terbuat dari enceng gondok,” imbuh Ida Widayati.

Ida Widayati menambahkan, mayoritas para wisatawan ini berlatar belakang mahasiswa, dengan usia 19 hingga 22 tahun. Berasal dari negara Korea Selatan, Malaysia, Jepang dan China. Tujuanya mereka adalah untuk memahami bahasa Indonesia dan budaya yang ada di Surabaya .Meskipun mayoritas partispan adalah anak muda, Ms. Jumnam (53) asal Korea Selatan menjadi peserta tur paling tua, juga merupakan salah satu peserta yang paling semangat dibandingkan peserta lainnya.

“Kemarin malam(18/1) para tamu ini diterima oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno di kediaman walikota, dalam kesempatan itu para tamu menikmati kuliner Surabaya seperti rawon dan soto, beberapa dari mereka bahkan bisa menghabiskan dua hingga tiga mangkok makan. Ini bukti bahwa kebudayaan Surabaya berupa kuliner ternyata bisa dinikmati oleh masyarakat dari negara lain,” imbuh perempuan yang ramah dengan wartawan ini.

Tak hanya belajar bahasa Indonesia, para partisipan ini juga diajarkan untuk membuat kuliner Surabaya berupa Kle-

pon. Kudapan ringan yang dibuat dari tepung beras dan berisikan gula merah ternyata tidak asing bagi ChaenYeon Kim (20), partisipan yang berasal dari Korea Selatan ini merasa klepon yang ia buat mirip Dduk/ Tteok (Kue Beras ala Korea Selatan). Nantinya, setelah kembali ke Korea Selatan, ia berencana akan membuat klepon bagi keluarganya.

Mr. JaeDong Cho selaku chef of South Asia TPO menyebutkan, organisasi yang berpusat di Busan, Korea Selatan ini memilih enam kota dari lima negara, yakni Indonesia, Vietnam, Rusia, China, dan Jepang. Surabaya merupakan kota pertama di Indonesia sebagai tuan rumah TPO selama dilakukan survey, Surabaya dinilai paling banyak ragam dan lokasi wisatanya.

“Saya ingin para anggota TPO bisa mengeksplorasi Indonesia, dan hal tersebut dimulai dari Surabaya. Surabaya semua penduduknya ramah, secara fisik penduduk di Surabaya tidak jauh berbeda dengan para anggota TPO, jadi ketika kami memasuki perkampungan para warga tidak merasa asing dan yang terpenting selalu menebar senyum kepada kami,” imbuh pria yang gemar menyantap lumpia ini. (Gatot.S/JTMP)

Para pelajar sedang menikmati instalasi seni “ART Guruism” di Galeri museum Surabaya (foto: Humas Pemkot)

Art Guruism Hadirkan ‘Sosok Guru’ Surabaya, JatimPos Berbagai kegiatan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk terus menerus meramaikan ruang publik di Museum Surabaya (Gedung Eks-Siola). Menggandeng beberapa seniman di Kota Surabaya, berbagai lukisan, instalasi seni, hingga ratusan sketsa dikemas dalam pameran bertajuk “ART’s Guruism” yang dibuka untuk publik di Galeri Museum Surabaya tgl. 24-31 Januari 2016.

Pameran Art’s Guruism ini menampilkan karya seni hasil kolaborasi dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas PGRI Adi Buana jurusan pendidikan seni rupa. Ika Ismudiyahwati selaku ketua panitia Art’s Guruism menjelaskan, melalui Art’s Guruism ini turut menghadrikan “sosok guru” dengan pemikiran baru. Sosok guru yang dapat men-therapist dan menyadarkan anak didik bahwa karya seni tidak hanya dibuat seniman untuk seniman, tetapi

dibuat seniman untuk semua lapisan masyarakat.

“Sebagaimana seni rupa pada umumnya, seni dapat berfungsi sebagai sarana therapist bagi penikmatnya. Ini merupakan event tersebesar yang diselenggarakan Universitas Adi Buana, menggabungkan seni instalasi, seni lukis dan sktesa dalam satu ruangan. Selain itu, universitas PGRI Adi Buana juga menggandeng pelajar SMA ITP (Intensif Taruna Pembangunan) untuk mengerjakan sketsa,” Imbuh Ika. Wanita yang juga menjadi dosen program pendidikan seni rupa di Universitas Adi Buana ini menambahkan, ada sedikitnya 100 sketsa, 11 instalasi seni, tujuh patung, dan sembilan lukisan yang dipamerkan hari Kamis(28/1). Pada instalasi seni yang berjudul “Sang Patriot” oleh Anggi Heru, sang seniman menjelaskan bahwa sosok guru adalah sosok perwakilan pengetahuan, namun jarang mendapat apresiasi. (Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH, Herman Basuki, SH, Sugianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Nganjuk: Komarudin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin.

Sidoarjo: Suharto, Susilo Herpan. Gresik: Seguntur Alam. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Rahmat Eko. Probolinggo: Mohammad Hasin. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Pacitan: Hadi Prakoso, Tulungagung-Trenggalek-Blitar: Sandhi Tratana, Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 03172316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Metropolis

Hal - 3

Walikota Mojokerto Resmikan Proyek Renovasi Pasar Prajurit Kulon Mojokerto, Jatim Pos – Program Walikota Mojokerto Untuk mensejahterakan warganya terus diwujudkan .

Setelah menyiapkan anggaran Rp 2,565 miliar untuk program bantuan beras bagi masyarakat miskin atau raskin yang kini berganti nama menjadi beras sejahtera atau rastra.

Pembagiannya gratis / bebas uang tebus.

Kali ini Upaya Walikota dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar sudah terealisasi. Beberapa hari lalu meresmikan bangunan renovasi pasar prajurit kulon yang kategori pasar tradisional tujuannya agar bisa menampung banyak pedagang dan memotivasi agar mampu bersaing dengan pasar modern.

Walikota Mojokerto, Drs. KH Mas’ud Yunus, dengan didampingi Sekda Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, Asisten Soemarjono, Kepala Diskoperindag Rubi Hartoyo dan segenap Kepala SKPD terkait. Meresmikan Penggunaan Proyek Renovasi Pasar Prajurit Kulon dengan Anggaran dana PAK 2015 senilai Rp 851,8 juta pekan lalu Peresmian penggunaan pasar yang terdiri atas 42 kios dan los dan diperkirakan dapat untuk menampung sekitar 60 pedagang ini, tampak meriah sederhana ditandai dengan acara tumpengan yang kemudian nasi tumpeng dimakan bersama oleh warga dan pedagang.

Walikota Mojokerto Drs. Masud Yunus dalam

sambutannya mengatakan, Keberadaan bangunan Pasar Prajurit kulon ini, Selain mengakomodir para pedagang Pasar Prajurit Kulon asli, direncanakan, juga untuk menampung belasan pedagang Pasar Kliwon dan Pasar Kranggan. “Pasar Prajurit Kulon juga akan menampung pedagang Pasar Kliwon. Karena nantinya Pasar Kliwon akan dialih-fungsikan sebagai Pasar Kuliner. Selain itu, pedagang Pasar Kranggan juga kita ajak bergabung disini. Karena Pasar Kranggan juga akan dialih-fungsikan”, tutur Walikota Mas’ud Yunus.

Walikota Mojokerto Drs. Mas’ud Yunus dalam menambahkan, dirinya akan terus menyemangati pedagang pasar. Disampaikannya bahwa pasar tradisional akan terus dipacu oleh pemerintah Kota Mojokerto agar keberadaannya tidak kalah dengan pasar tradisional. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya di Indoneia masih tajam. Perekonomian di Indonesia masih perlu untuk diperjuangkan melalui asas keadilan. Untuk mewujudkan itu semua salah satu diantaranya yaitu memberdayakan pasar tradisional sebagai pasar rakyat. “Oleh karena itu pasar Prajurit Kulon ini pengelolaannya harus dikelola secara baik.

Meskipun pasar tradisional, tapi manajemennya harus professional, karena kita semua berkeinginan bagaimana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga Kota

Mojokerto secara adil, merata dan seimbang,” harap Walikota.

Walikota Mas’ud Yunus yang punya pengalaman jadi pedagang, yakni pernah menjadi pedagang di pasar Kliwon kota mojokerto selama 24 tahun, beliau berpesan agar para pedagang dapat menjaga lingkungan dan menciptakan rasa nyaman pada pembeli.

Walikota pun mewanti-wanti para pedagang agar diupayakan bagaimana membuat nya-

 AGAR HASIL TANGKAPAN LEBIH HIGIENIS

Ikan hasil tangkapan digotong saat tiba di pelabuhan perikanan di Lamongan, Jatim.

KEPALA Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Heru Tjahjono mengungkapkan, potensi produksi perikanan dan kelautan di daerah ini luar biasa. Dari tahun ke tahu terus meningkat.

Hal ini dapat dilihat dari potensi tambak di Jawa Timur tercatat seluas 64.800 Ha, serta mina padi dan sawah tambak sekitar 44.000 Ha. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, produksi perikanan budidaya tambak mencapai 71.200 ton lebih pada semester pertama tahun 2015 lalu, sementara produksi ikan laut di Jawa Timur pada periode yang sama sekitar 39.600 ton.

Dari kenaikan produksi tersebut, Heru meminta Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) di Jawa Timur dapat meningkatkan konsumsi ikan per kapita per tahun.

“Untuk itu Saya titip agar Forikan ini bisa meningkatkan konsumsi ikan,” harap Heru di kantornya, pertengahan Januari lalu.

Adapun daerah produsen komoditi unggulan perikanan di Jawa Timur seperti udang dan bandeng terletak di Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan dan Probolinggo. Sedangkan produksi ikan nila ada di Pasuruan, Ngawi dan Probolinggo. Sementara produsen ikan lele tersebar di Jombang, Kediri dan Blitar. Selain itu, lokasi produsen ikan patin terletak di Ngawi, Nganjuk dan Kediri.

Menurut mantan Bupati Tulungagung itu, tingkat konsumsi ikan secara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tingkat konsumsi ikan nasional pada tahun 2014 hanya sekitar 37 Kg/kapita. Sementara tingkat konsumsi ikan nasional selama tahun 2015 sebesar 40 Kg/kapita.

Heru mengatakan, peningkatan konsumsi

Mojokerto, Jatim Pos – Eksodus massal para pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang 23 orang diantaranya merupakan warga asal Kabupaten Mojokerto mendapat tindakan serius Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dimusyawarahkan dalam rapat khusus dan koordinasi bersama Forkopimda, di ruang SBK Kabupaten Mojokerto, Senin (25/1) malam.

Sebanyak 23 orang warga tersebut sebelumnya telah dijemput Dinsos (Dinas Sosial) dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik) Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Minggu malam dari Asrama Transito, Kawasan Margorejo, Surabaya. Seluruh warga pengikut Gafatar kemudian ditampung sementara di Panti Werdha Kecamatan Sooko hingga keadaan yang dianggap tepat.

“Para warga yang dipulangkan harus didata ulang terutama terkait tempat tinggal

Diskanla Siapkan Ikan Berkualitas di MEA PASAR bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN telah berlangsung. Namun, Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur menyatakan telah siap untuk bersaing. Berbagai kegiatan telah disiapkan, diantaranya menyiapkan komoditi ikan yang berkualitas dengan harga jual yang kompetitif.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan, langkah tersebut dilakukan seiring dengan kegiatan yang telah dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, hingga kemasan produk olahan hasil perikanan dan kelautan.

“Dalam pasar bebas MEA ini kita sudah siap. Kita subtitusi antara daging, telor dan ayam digantikan ikan karena bagaimanapun juga lebih murah meriah kan kita siapkan ikan yang berkualitas maupun harga yang lebih bagus dan itu bisa berperang di pasar bebas MEA. “Ini setelah kita lakukan kegiatan meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas dan tentunya packaging atau added value ada di produksi-produksi ikan olahan,” terang Heru, belum lama ini.

(din/adv)

Pj. Bupati Data Ulang Eksodus Gafatar

Pelabuhan Perikanan Jatim Akan Diubah ikan per kapita yang terjadi setiap tahun karena masyarakat semakin gemar makan ikan, yang memiliki kandungan gizi yang cukup baik untuk kesehatan manusia.

Sementara untuk menjaga kualitas produksi ikan di Jawa Timur agar masyarakat aman mengkonsumsi ikan, Heru mengungkapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur berupaya melakukan perubahan pada pelabuhan perikanan secara bertahap, guna menjaga produksi perikanan tangkap lebih higienis.

“Nah ini sudah kita ubah secara bertahap pelabuhan yang higienis,” terangnya.

Disamping itu, Pemerintah Pusat akan memprioritaskan pembuatan dan pembangunan kapal penangkapan ikan di tahun 2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat kapal yang akan dibuat berjumlah sekitar 3.300 unit, dengan beragam ukuran. Diantaranya untuk kapal penangkapan ikan yang berukuran kurang dari 5 Gross Tonage (GT) sekitar 1.000 unit, kapal berbobot 5 GT jumlahnya 1.000 unit lebih, dan kapal dengan ukuran 10 GT hanya 1.000 unit. (yus)

man orang yang berbelanja. Sehingga pasar tradisional tidak kalah dengan pasar modern.

“Barangnya yang dijual juga harus berkualitas, harganya harus terjangkau. Bagaimana orang masuk pasar tidak terlihat kumuh dan kotor. Kalau itu bisa diwujudkan maka pasar ini akan ramai. Kalau pasar ramai maka kesejahteraan pedagang akan meningkat,” tukasnya.

Ikan Nila fresh beku di Jawa Timur ini sudah di packing dan Siap kirim kemana saja.

Sementara untuk potensi Jawa Timur dalam sektor perikanan dan kelautan tergolong cukup besar. Kepala Bidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Jawa Timur Andromeda Qomariah mengungkapkan, Jawa Timur memiliki jumlah produksi ikan Cakalang sebesar 11.

300 ton setiap tahun, Udang 8.500 ton setiap tahun, ikan Kakap Merah 5.900 ton lebih per tahunnya, dan ikan Tuna sekitar 2.800 ton setiap tahunnya. (yus)

asal. Data yang kita terima dari panti menyatakan bahwa beberapa warga masih punya tempat tinggal yang sempat ditinggalkan dulu. Dinsos, Dispendukcapil, para Camat tempat asal warga (Kecamatan Puri, Pacet, Mojosari, dan Mojoanyar) khusunya, saya minta untuk berkoordinasi terkait masalah keadministrasian kependudukan terhadap 6 Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 23 orang ini supaya segera beres dan bisa dipulangkan,” tegas Pj Bupati.

Penanganan warga Gafatar memang dilakukan secara serius dan secepat mungkin agar tidak berlarut-larut. Rombongan Pj Bupati Mojokerto bersama Dispendukcapil, Dinsos, Dispendik, Kapolres, Kajari, Dandim, Kemenag, dan Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, bersama-sama melakukan pertemuan dan dialog langsung dengan para warga Gafatar yang bernaung di Panti Werdha Sooko, Selasa (26/1).

Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan kelanjutan kehidupan sosial masyarakat para warga Gafatar sebelum dikembalikan ke tempat asal masing-masing. Dispendukcapil sesuai instruksi Pj Bupati Mojokerto telah memproses pembuatan kartu identitas (KTP) baru para warga Gafatar yang rusak karena insiden pengusiran dan pembakaran pemukiman mereka di Kalimantan beberapa waktu lalu sebelum dipulangkan.

“Dispendukcapil, Depag, Dinsos, Dispendik Kabupaten Mojokerto telah kami instruksikan untuk membantu keadministrasian saudara sekalian. Baik itu KTP, KK, Akte Kelahiran, ataupun kartu identitas lain yang hilang atau musnah karena insiden di Mempawah.

Ketika semuanya sudah clear, saudara-saudara sekalian bisa kembali ke tempat asal masing-masing,” sambutan Pj Bupati saat menyerahkan KTP secara simbolis pada dua orang perwakilan warga Gafatar yakni Narko dan Budi Utomo.

Pj Bupati dan Kapolres, Kajari dan Dandim turut menyampaikan harapannya agar para warga Gafatar yang mendapat pendampingan rohani dari ulama agar tidak kembali lagi kepada ajaran-ajaran agama yang tidak semestinya. Masyarakat juga harus memperlakukan para warga ini dengan baik dan tanpa pengecualian. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar jajaran di bawahnya terus memantau aktivitas organisasi organisasi yang tidak tercatat di Kementerian Dalam Negeri.

MUI dikabarkan akan segera mengeluarkan fatwa terkait Gafatar apabila hasil kajian sudah selesai. MUI mengkaji apakah Gafatar hanyalah organisasi yang berubah nama dari Al Qiyadah Al Islamiah yang sudah dinyatakan sesat sebelumnya. Pimpinan Al Qiyadah Al Islamiyah, Ahmad Mosshadeq yang merupakan pimpinan Gafatar kini, sempat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada tahun 2008 karena terbukti menistakan agama (din / hms)

Jatim I

Hal - 4

Musrenbang Kecamatan Manguharjo Tampung 1.689 Usulan Madiun, Jatim Pos Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2017 yang dilaksanakan Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, memunculkan 1.689 usulan dari Sembilan Kelurahan.

Camat Manguharjo, Muntoro Danardono mengatakan, dari 1.689 usulan tersebut terdapat usulan fisik sebanyak 1.160 dengan anggaran Rp 62.950.679.500, dan untuk usulan non fisik sebanyak 529 usulan dengan anggaran Rp 6.731.054.600, sehingga secara keseluruhan membutuhkan anggaran biaya lumayan besar, yakni sebesar Rp 69.681.734.100.

“Dalam Musrenbang ini tentunya ada yang merasa kecewa dan galau karena ada yang sudah 4 sampai 5 tahun usulan tidak direalisasi, akan tetapi perlu dimaklumi dan disadari bahwa jumlah personil yang akan melaksanakan usulan-usulan ini sangat terbatas karena Kota Madiun sudah beberapa tahun tidak menerima rekrutmen pegawai sehingga kemampuan sangat terbatas,” jelas Muntoro dalam pertemuan di aula Kecamatan Manguharjo, Jl. Gajah Mada, Kota Madiun, Selasa lalu.

Muntoro mencontohkan, seperti yang terjadi di salah satu kelurahan, di tahun 2015 lalu, karena anggaran yang turun mepet di akhir tahun dan karena suatu hal, mepetnya waktu, serta kurangnya tenaga, akhirnya anggaran kembali ke kas daerah. “Hal seperti itu perlu di pahami dan di maklumi, bukan berarti tidak diakomodasi tetapi memang situasional menghendaki kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, kepada delegasi dari masingmasing kelurahan agar bisa menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Musrenbang merupakan proses dan akan mempengaruhi jumlah usulan-usulan yang disampaikan. “Untuk tahun ini merupakan kesempatan untuk mengakomodir usulan non fisik yang sudah di sam-

Suasana Musrenbang untuk tahun 2017 yang dilaksanakan Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

paikan, karena pembangunan gedung tahun ini tidak diperbolehkan dan tugas delegasi untuk mengawal usulan kegiatan tersebut agar bisa terlaksana,” tegasnya.

Sebelum melaksanakan Musrenbang di tingkat kecamatan, untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat sebelumnya telah diadakan musyawarah di tingkat RT, RW dan di tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk menghasilkan usulan program partisipatif pada rancangan



RKPD tahun 2017 yang di dalamnya memuat subtansi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang di usulkan melalui APBD Kota Madiun.

Nampak hadir dalam Musrenbang tersebut Kapolsek Manguharjo, Danramil Manguharjo, perwakilan DPRD, SKPD terkait, Kepala Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kelurahan.

(Jum/Adv)

RATUSAN PELAJAR SMK MODEL PGRI 1 MEJAYAN

Ikuti Sosialisasi Cerdas Hukum di Era MEA

Madiun, Jatim Pos Guna menciptakan masyarakat yang cerdas hukum di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), ratusan pelajar SMK MODEL – PGRI 1 Mejayan ikuti sosialisasi serta penyuluhan pengetahuan tentang hukum di era MEA yang di gelar oleh Kantor Imigrasi Kelas II Madiun di Aula SMK MODEL – PGRI 1 Mejayan, Kamis belum lama ini.

Kepala SMK MODEL – PGRI 1 Mejayan, Drs. Sampun Hadam, MM mengatakan, di era MEA ini tidak mungkin bisa di hindari, MEA merupakan sebuah tantangan dan harus di jadikan sebagai sebuah dorongan buat para pelajar untuk harus bisa bersaing dengan tuntutan-tuntutan sekolah di luar negeri.

“Di era MEA kita harus bisa mengikuti, harus bisa bersaing dan untuk bersaing tersebut kita harus punya keunggulan karena

Ringkasan APBD Kab. Madiun Tahun 2016

jika tidak mempunyai keunggulan ini akan menjadi tantangan bagi pelajar dalam mencari kerja,” jelas Drs.Sampun Hadam, MM kepada Jatim Pos. Lebih lanjut dikatakan, salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut SMK MODEL – PGRI 1 Mejayan, mengadakan berbagai terobosan, salah satunya untuk pengembangan di bidang pendidikan, dalam kurikulumnya menerapkan Sistem Blok yang dilaksanakan dengan pembelajaran full praktek dalam rangka membentuk karakter terampil dan tangguh dalam bekerja. Sehingga ketika lulus dari SMK anak mempunyai kesiapan dan rasa percaya diri untuk bekerja.

“Mulai detik ini setelah para pelajar mengikuti sosialisasi cerdas hukum di era MEA di harapkan bisa menjadi bagian dari MEA, ini adalah awal untuk membangkitkan semangat para pelajar di era MEA ini,” jelas Drs. Sampun Hadam, MM kepada Jatim Pos. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Sigit Rosedianto, S.H, M.M mengatakan kesadaran hukum dalam persaingan pasar bebas kedepan merupakan hal yang tak kalah penting yang harus diperhatikan. Para Pelajar yang menjadi tonggak utama penerus bangsa harus ada perhatian khusus sejak dini dalam menghadapi persaingan di era MEA. “Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi MEA itu penting. Sesuai dengan tema kami, yaitu ‘Cerdas Hukum Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Karena kita sadar ke depan itu tentu akan ada persaingan,” jelasnya. (Jum/Adv)

Hal - A Edisi No.212 Tahun XIV ~ Minggu I Pebruari 2016

Ketua DPRD Jatim :

“Berantas Narkoba Hingga Ke Akar-akarnya” MARAKNYA peredaran narkoba menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur.

Karena itu, DPRD Jatim berharap pada 2016 ini pihak terkait lebih serius memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya.

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan, problem yang harus diselesaikan pada tahun 2016 ini adalah masalah narkoba, karena menjadi permasalahan yang serius untuk diberantas.

“Pemberantasan narkoba sudah dibicarakan dengan Polda Jatim. Kita berharap mendapatkan perhatian serius,” ujar kakak kandung Muhaimin Iskandar ini, ketika dikonfirmasi, Jumat

(1/1/2016).

Ketua DPW PKB Jatim ini menegaskan, dewan siap mem-back up lewat politik anggaran untuk membatasi ruang gerak bandar narkoba.”Terkait politik anggaran kita memberi ruang untuk penanganan serius narkoba melalui APBD Jatim,” paparnya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim, Husnul Aqib mengatakan, selama ini pengawasan peredaran narkoba di daerah perdesaan atauterpencil masih sangat minim. Padahal daerah itu lebih bahaya karena sulit dideteksi.

Untuk penanganan maksimal, diperlukan kerja keras, yakni menempatkan satgas-

satgas di perdesaan atau daerah terpencil.”Selama ini pihak terkait, seperti BNN hanya ada di kabupaten/ kota. Sementara di perdesaan atau daerah terpencil harus ada satgas khusus untuk memantau peredaran narkoba,” ujarnya.

Sebelumnya, Wagub Jatim Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul mengaku prihatin wilayahnya menjadi tempat peredaran narkoba terbesar di Tanah Air. Kondisi itu juga membuat pengguna barang haram di wilayah ini menjadi sangat banyak.

Dia mencatat, setidaknya pengguna narkoba di Jatim sepanjang tahun 2015 mencapai 740 ribu orang dengan jumlah tersangka sebanyak 2.050 orang. Dari jumlah tersangka sebanyak itu, 1.965 orang di antaranya berusia 20-24 tahun. Kerugian yang dialami Pemprov Jatim akibat penyalah-

gunaan narkoba dari sisi sosial ekonomi mencapai Rp 9,5 triliun.

“Peredaran narkoba saat ini sangat luar biasa baik di kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, PNS, masyarakat umum bahkan santri maupun seorang kyai. Tidak heran hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang luar biasa bagi pemerintah,” ujar Gus Ipul.

Saifullah menyatakan hal itu di sela acara Forum Sinergitas Nasional Strategi tentang Pencapaian Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Gedung DPRD Jatim, Surabaya baru-baru ini.

Saifullah menyatakan, ke depannya arah kebijkan Pemprov Jatim terkait penyalahgunaan narkoba dengan menjadikan 97,2 persen penduduk Jatim imun terhadap penyalah-

Masyarakat Jember Sepakat Tolak Tambang Emas dan Pasir Besi MASYARAKAT Jember akhirnya sepakat menolak adanya penambangan emas dan pasir besi di daerahnya.

Kesepakatan itu terungkap dalam sebuah pertemuan, Selasa (19/1/2016) di Kantor Pemkab Jember.

Pertemuan dihadiri sejumlah tokoh, organisasi, jajaran Muspida, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Jember, Pansus Tambang DPRD Jember, dan anggota DPRD Jatim.

Menurut Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD Jember yang ikut dalam pertemuan itu, dirinya meberikan pendapat kepada Penjabat (Pj) Bupati terkait keinginan investor. Seperti diketahui, PT Aneka Tambang (Antam) berencana melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas di Silo. Namun, kata Ayub, kawasan tersebut rawan untuk ditambang karena jaraknya hanya sekitar 500 meter dengan pemukiman. Selain itu, dari sekitar 18 ribu warga Silosudah menyatakan menolak tambang.

Pertimbangan lainnya, ada fatwa MUI yang menyatakan penambanganhanya bisa dilakukan jika memenuhi tiga syarat, yakni tidak melanggar UU, ada musyawarah mufakat masyarakat, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, meskipun awal hukumnya mubah (boleh) menjadi haram (dilarang). Karena itu, Ayub menganggap perdebatan soal tambang emas di Jember sudah selesai.

Sementara itu, Karimullah Dahrujiadi, anggota Pan-

sus Tambang DPRD Jatim mengatakan, jika masyarakat menolak pihaknya siap memperjuangkan.

Pendapat masyarakat, lanjut dia, akan menjadi perhatian dan atensi sebelum Gubernur mengeluarkan izin tambang. Izin tambang ada regulasi sendiri dan diatur dalam peraturan perundangan.

Dikatakannya, Pansus Tambang melangkah bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan hidup. Pansus siap untuk membawa masalah ini ke Provinsi. “Aspirasi ini akan kami sampaikan ke Pemprov.

Jatim,” janji legislator asal Jember ini.

Hal senada disampaikan Miftahul Ulum, anggota Pansus Tambang DPRD Jatim yang lain. Dia berterima kasih kepada Pj Bupati karena sudah proaktif dengan memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Tadi sekilas forum memang sepakat, dua jenis tambang tidak boleh dilakukan di Jember, yakni pasir besi dan tambang emas,”ungkapnya.

Apalagi, kata dia, kedua potensi tambang itu ada di wilayah yang tidak boleh dilakukan aktivitas penambangan. Seperti di Silo yang masuk hutan lindung perhutani.

Demikian pula Gunung Manggar dan Paseban di pesisir pantai selatan. “Dalam RTRW nasional melarang ada aktivitas di zona rawan tsunami,” jelas Mifta.

Karena itu, dikaji dari sisi manapun, terutama UU, jika ada izin tambang sama halnya melanggar aturan. “Kami sepakat dua tambang itu tidak dilakukan di Jember. Sedangkan tambang lainya,

Para pemuda tanggap bencana Universitas Jember dan Aliansi Mahasiswa saat demo menolak aktivitas penambangan di Jember. terutama Galian C, perlu ditata ulang agar lebih tepat,” ujarnya.

Di bagian lain, Thoriqul Haq, anggota DPRD Jatim asal dapil Jember-Lumajang mengatakan, Antam belum mengantongi izin ekplorasi, apalagi eksploitasi. “Satu pun perusahaan belum ada yang berizin secara definitif,” ungkapnya.

Demikian pula dengan perusahaan yang bakal menambang pasir besi di Desa Paseban, Kencong. Perusahaan tersebut meski mengaku telah mengantongi izin, dia menjamin tidak bakal bisa menambang karena DPRD Jatim secara kelembagaan telah mengeluarkan moratorium.

Politisi muda PKB tersebut menjelaskan, semua pasir yang ada di pesisir pantai tidak boleh ditambang. Kecuali pasir yang ada didaerrah aliran sungai (DAS).

Karena itu, kata Thoriq, dia meminta Pemkab berani melarang siapapun yang menambang tanpa mengantongi izin. “Penambang tanpa

izin itu liar, harus diusir,” tegasnya.

Demikian pula dengan aktivitas liar di Gunung Manggar, Wuluhan. Dia menuding, para penambang di Gunung Manggar sebagai pelaku kejahatan illegal minig. “Polisi harus menangkapnya. Bagian perhutani yang akan menutup,”tegas politisi yang biasa disapa Cak Thoriq itu.

Berbeda dengan tambang batu kapur di Puger.

Pihaknya belum bisa melarang karena urgensi kebutuhannya masih sangat berpengaruh. Demikian pula dengan bahaya konflik yang dinilainya nyaris tidak ada.

“Hal itu dibolehkan karena masyarakat tradisionalnya terlibat,” imbuhnya.

Dia secara pribadi mendorong agar Pemkab berani mengeluarkan Perda yang mengatur penambangan pasir dan Galian C di DAS. “Misalnya, penambangan harus melibatkan masyarakat penambang tradisional, minimal 40 persennya,” kata Thoriqul Haq. (yus)

Petugas BNNP Jatim berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 1,370 kilogram, pil inek sebanyak 4.558 butir dan sejumlah barang bukti lainnya.

gunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya menjadikan 2,8 persen pengguna penyalahguna narkoba secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta mencegah kekambuhan dengan program aftercare.

“Yang terakhir yakni menumpas sindikat jaringan narkoba hingga ke sarangsarangnya utamanya yang berada di Jatim, hal ini memang tidak mudah karena sindikat narkoba adalah jaringan strategis sistematis,” tambahnya.

Ia optimistis program yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Desa Waspada Narkoba bisa dijalankan di Jatim, karena sejalan dengan arah kebija-

kan yang sudah dibuat oleh Gubernur Jatim. Dia pun meminta agar semua pihak baik orang tua, pendidik, masyarakat, dan aparat kepolisian untuk terus bekerja sama memerangi peredaran narkoba di Jatim.

Kasus terakhir adalah, Selasa (26/1/2016), saat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, mengungkap jaringan peredaran narkotika di Surabaya.

BNNP Jatim menangkap delapan tersangka di kawasan Wonokromo Tangkis Surabaya atas kasus dugaan pengedaran narkotika dan mengamankan barang bukti sabu seberat 1,370 kilogram, pil inek sebanyak 4.558 butir dan sejumlah barang bukti lainnya. (yus/ant)

DPRD Jatim Pertanyakan Dana Hibah SMK Mini KOMISI E yang membidangi kesejahteraan DPRD Jatim berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman terkait pengawasan dana hibah untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini di Jatim.

“Kami ingin tahu pengawasan Dinas Pendidikan Jatim untuk penyaluran dana hibah SMK mini. Saya dengar ada penyaluran dana hibah untuk SMK mini di daerah tak tepat sasaran,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch. Eksan.

Eksan mengatakan, pihaknya memuji program Gubernur Jatim Soekarwo yang melakukan pemberdayaan terhadap siswa di Pondok Pesantren dengan melalui SMK mini.”Dengan adanya SMK mini ini diharapkan alumni Pondok Pesantren memiliki ketrampilan lainnya diluar bidang agama sehingga mampu menjalani kehidupan di masyarakat, “ jelas mantan Komisioner KPU Jember ini.

Politisi asal Partai Nasdem ini menambahkan, dirinya berharap dengan adanya

niat baik dari Gubernur Jatim tersebut bisa diterapkan dengan baik ditingkat bawah.

“Kami ingin melakukan pengawasan pemberian dana hibah tersebut. Jangan sampai tidak tepat sasaran.

Niat baik Gubernur Jatim tersebut harus diterapkan dengan baik oleh jajarannya dibawah. Kami berharap Kepala Dinas berhati-hati dan memperketat pengawasan penyaluran dana hibah ini,” tandasnya.

Moch Fawaid, anggota DPRD Jatim lainnya mengatakan, seharusnya dana SMK mini dengan nilai Rp 250 juta itu disalurkan ke Pondok Pesantren, agar santrinya bisa siap kerja. “Bukan disalurkan ke SMK yang sudah ada, ini jelas menyimpang dari program gubernur,” tegas Fawaid.

Fawaid berharap, Kadis Pendidikan Jatim tidak mencederai semangat Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Jawa Timur. (yus)

Hal - B Edisi No.212 Tahun XIV ~ Minggu I Pebruari 2016

Jatimnomics Direkomendasi Menjadi Model Untuk Merestorasi Ekonomi Nasional KONSEP Jatimnomics yang digagas Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo direkomendasi menjadi model untuk merestorasi ekonomi nasional. Jatimnomics dinilai mampu untuk menghadapi dan memenangkan persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Rekomendasi tersebut dihasilkan dari diskusi beberapa pakar ekonomi pada saat melakukan Seminar Nasional Restorasi Kebijakan Ekonomi untuk Percepatan Kemandirian Bangsa di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (28/1).

Jatimnomics mampu menjadikan Jatim menembus di negara-negara ASEAN. Hal tersebut dibuktikan dengan data perdagangan Jatim de-

ngan Negara-negara ASEAN per periode Januari – Oktober 2015 yang mengalami surplus kecuali dengan negara Singapura. Dat perdagangan Jatim dengan Malaysia surplus 112,58 juta dollar AS, Thailand 4,14 juta dollar AS, Vietnam 13,07 juta dolla AS, Filipina 66,22 juta dollar AS, Myanmar 20,21 juta dollar AS, Kamboja 3,95 juta dollar AS, Brunei Darussalam 3,94 juta dollar AS, Singapura 1.046,76 juta dollar AS. Kinerja perdagangan antar pulau pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Potensi transaksi perdagangan 2011 mencapai Rp. 463,35 triliun, tahun 2014 mencapai Rp. 741,43 triliun.

Untuk rata-rata potensi tran-

Pembangunan Jalan Transe Tembus Sukorejo - Batu

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, menandatangani MoU kerjasama pembangunan jalan Tembus/ Penghubung Sukorejo – Batu. Penandatanganan MoU antara Pemprov. Jatim dengan Kabupaten. Pasuruan, Kabupaten. Malang dan Kota Batu, dilakukan di Gedung Negara Grahadi Jln Gubernur Suryo 7.

RENCANA pembangunan Jalan tembus sepanjang 33,91 Km ini, melewati wilayah tiga kabupaten dan Kota yakni kabupaten Pasuruan sepanjang 10,37 Km dan melewati di delapan (8) desa pada tiga (3 ) kecamatan Yakni kec. Sukorejo, Kec. Purwosari dan kecamatan Purwodadi. Sedang Kab. Malang sepanjang 21,12 Km melewati tiga kecamatan dan 13 Desa yaitu Kecamatan Lawang, Singosari serta kacamatan Karangploso. sedangkan Kota Batu i hanya sekitar 2,43 Km melewati satu desa yakni desa Giripurno kec. Bumiaji.

Menurut Pakde Karwo, sapaan Lekat Gubernur Jatim Dr. Soekarwo, pembangunan jalan trans tembus SukorejoBatu sepanjang 33,91 Km dengan lebar 2 X 7 Meter dan tipe jalan empat (4) lajur 2 arah ini rencana pembangunannya akan dimulai pada Triwulan I , tahun 2017 hingga selesai menelan biaya sekitar Rp1.369,95 miliar. Biaya itu termasuk untuk biaya pembebasan lahan dan konstruksi, dengan jumlah jembatan sebanyak delapan buah dengan panjang 350 meter, dan jumlah persimpangan sebidang sebanyak 125 buah serta crossing dengan jalan Tol satu buah.

Pakde karwo mengatakan, pembangunan jalan trase tembus ini sudah mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat di ketiga wilayah yang dilewati khususnya dengan alasan untuk mempercepat distribusi perdagangan dan lalulintas. Alasannya, karena setiap hari jumlah arus lalulintas Malang – Surabaya semakin tinggi sehingga kemacetan jalan tidak dapat dihindari lagi, maka perlu dan harus dibuka jalan baru yaitu jalan trase tembus Lawang- batu atau Sukorejo – Batu.

Hadir dalam acara, Bupati Pasuruan, Pj.Bupati Malang, dan walikota Batu, serta para Kepala Dinas PU Bina Marga, baik DPU Prov. Jatim, Kab. Pasuruan, Kab. Malang serta Kota Batu sebagai Dinas yang membidangi Jalan atau Leading Sektor. (hms)

saksi per tahun tumbuh 15 persen (Rp. 69,52 triliun).

Menurut Soekarwo, Jatimnomics merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari Produksi (UMKM dan Besar), Sistem Pembiayaan, dan Perdagangan/Pasar.

Targetnya, semua dilibatkan untuk mengambil keputusan bersama dan bertanggungjawab atas apa yang telah dibuat. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.

“Masyarakat yang dilibatkan mampu bergairah dalam menjalankan perekonomian, karena dapat kredit murah untuk UMKM khususnya yang feasible tidak bankable. Untuk itu, Jatim menyiapkan dana Rp. 1,7 triliun dengan sistem loan agreement bunga ringan maksimal 9 persen suku bunga BPR ke pelaku UMKM. Rincian dana tersebut terdiri dari pinjaman anggaran Pemprov Jatim di Bank Jatim Rp. 400 miliar, dana cadangan pilgub Rp. 400 miliar, dan sisanya dari dana Silpa dan non Silpa” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.

Jatimnomics memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang kecil, memberikan akses pasar dan teknologi.

Sedangkan usaha yang besar

diberikan garansi berupa ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perijinan.

Sementara itu, Kepala Media Research Center (MRC) Asep Setiawan menjumpai hal yang menarik bahwa Jatim telah melakukan geliat ekonomi lokal domestik (Jatimnomics) dengan melihat celah kerjasama kepada berbagai kalangan baik bersifat B2B, G2G, atau B2G sebelum pemerintah pusat melakukan intervensi ekonomi dengan regulasi dan deregulasinya.

Menurutnya, restorasi kebijakan ekonomi untuk percepatan kemandirian bangsa merupakan solusi unggulan selain mempertimbangkan munculnya enam seri paket ekonomi pemerintah. Salah satu yang membedakannya adalah telah berkembangnya kekuatan inovatif dan inklusif ekonomi lokal berbasi UMKM di Jatim dengan semangat entrepreneurship yang berdiri kokoh dalam pasar nasional, regional dan global yang dikenal dengan Jatimnomics.

Oleh karena itu, restorasi kebijakan ekonomi merupakan kekuatan fundamental untuk melakukan perubahan

Pakde Karwo Menyerahkan Naskah Hasil Seminar Nasional Restorasi Kebijakan Ekonomi untuk Percepatan Kemandirian Bangsa Pada Surya Paloh. regulasi dan/atau undangundang dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kegiatan ekonomi masyarakat lokal dan UMKM. Sehingga pemerintah pusat dan daerah lain dapat belajar bersama melakukan transformasi ekonomi lokal menjadi ekonomi nasional.

Sementara itu, terkait keberhasilan Jatim di bidang ekonomi, Surya Paloh meminta Jatim harus tetap menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional, serta succes story Jatim harus ditularkan ke provinsi lain. Harapannya, hasil pertemuan ini bentuk kepedulian untuk kemajuan bangsa dan negara. ”Jatim penghasil migas terbesar keempat nasional, PDRB di Jatim juga terbesar setelah Jakarta. Ini karena visinya enterpreneurship pemimpin Jatim ini. Dibuktikan pertumbuhan ekonomi lebih

besar Jatim di atas nasional,” tuturnya.

Ketua Panitia Effendi Choirie menjelaskan restorasi pembangunan ekonomi harus dijalankan. Apa yang diusung Pemerintah, lanjut Gus Coy panggilan Effendi harus didukung untuk pembangunan Nasional. “Restorasi harus dijalankan, sebagai upaya pembangunan, itu yang harus ditanamkan,” pungkasnya.

Selain Seminar Nasional, focus group discussion, Media Research Center juga mengadakan temu bisnis pengusaha Prov. Jatim dengan pengusaha 26 provinsi melalui Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Sampai dengan pukul 12.00 WIB, total transaksi mencapai Rp. 134 miliar dengan rincian transaksi untuk dagang jangka panjang mencapai Rp. 23 miliar, sedangkan jangka pendek mencapai Rp. 111 miliar. (hms)

Kredit Linkage Program, Solusi Pembiayaan UMKM Jatim PEMPROV Jatim bekerjasama dengan Bank Jatim, memberikan bantuan pendanaan melalui beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diperuntukkan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Kredit ini berupa loan agreement, yang dananya berasal dari pinjaman anggaran Pemprov Jatim serta beberapa sumber lain seperti Dana Silpa dan Non Silpa.

Hal ini dilakukan Pemprov Jatim untuk membantu para pelaku UMKM dan koperasi agar dapat berkembang.

Skema kredit linkage program ini tentunya dengan bunga murah, cara mudah,

dan layanan yang cepat. “Bila skema ini dilakukan dengan baik maka bisa menekan angka disparitas”, ujar Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menghadiri acara Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan bersama Menteri Koperasi dan UKM RI, di Hotel Pullman Surabaya, Senin, (25/01).

Menurut Pakde Karwo, potensi UMKM di Jatim sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDRB Jatim. Karena itu, potensi ini perlu dioptimalkan melalui kredit linkage program, juga dengan menyi-

Pakde Karwo Mendampingi Menteri Koperasi dan UKM RI AAGN Puspayoga Menyerahkan Realisasi Nasabah KUR MIKRO BRI 2016 Kepada Pelaku UMKM.

nergikan BUMD di bidang keuangan, penyaluran KUR, Kredit Dana Bergulir, dan Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro.

Saat ini, kontribusi UMKM Jatim terhadap PDRB Jatim sebesar 54,98%. Hal ini bukannya tanpa masalah. Masalahnya, sebanyak 36,57% penduduk Jatim yang berkecimpung di sektor pertanian hanya menghasilkan 14,72% hasil pertanian. Hal ini menjadi tantangan dunia perbankan dalam mempercepat KUR di bidang pertanian.

Dalam menghadapi MEA, ia minta masyarakat untuk tidak takut dan risau, karena berdasarkan data, pada periode Januari-Oktober 2015 perdagangan Jatim tidak kalah dengan negara-negara di ASEAN. Perdagangan Jatim mengalami surplus hampir dengan semua negara di ASEAN kecuali dengan Singapore dan Laos. “Dengan Malaysia kita surplus 112,58 juta USD dan dengan Filipina kita surplus 66,22 juta USD”, ujarnya.

Soal kinerja perbankan Jatim, berdasarkan data Bank Indonesia, 14,21% merupakan kredit UMKM. Selain itu, dilihat dari performance kre-

dit di Jatim, sebanyak 58,95% digunakan untuk konsumsi dan 28,04% untuk sektor industri pengolahan. Pakde Karwo menambahkan, berdasarkan sumber dari Kementerian Perekonomian, penyaluran KUR tertinggi adalah di Jatim.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyampaikan bahwa Jatim merupakan provinsi dengan UMKM terbaik. “Ini merupakan kunjungan pertama saya di 2016 dan saya memilih Jatim sebagai wilayah pertama yang saya kunjungi” ujarnya disambut tepuk tangan para hadirin. Menurutnya, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM RI sedang melakukan reformasi total pada koperasi, yakni dengan rehabilitasi dan re-orientasi. Melalui koperasi, diharapkan tak hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi juga mampu mengurangi disparitas.

Pada kesempatan ini, Menteri Koperasi dan UKM didampingi Gubernur Jatim berkesempatan menyerahkan secara simbolis izin usaha mikro kecil dan penerima KUR dari perwakilan pelaku UMKM dan koperasi dari beberapa wilayah di Jatim. (hms)

Hal - C Edisi No.212 Tahun XIV ~ Minggu I Pebruari 2016

Wagub Tekankan Peran Penting Tenaga Pendamping Desa WAKIL Gubernur Jatim, Drs H. Saifullah Yusuf menyampaikan pentingnya peran tenaga pendamping desa dalam proses pembangunan. Tenaga pendamping ini berperan sebagai fasilitator pemerintah dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengawasi proses pembangunan yang ada di desa.

“Tenaga pendamping desa ini sekaligus sebagai agen perubahan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan hangat, berkarakter, dan mengedepankan dialog dengan masyarakat ”, ujar Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat meng-

hadiri acara Penyerahan S u ra t Pe r i n t a h Tu g a s ( S P T ) Te n a g a Pe n d a m ping Profesional Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), di Islamic Centre Surabaya, Rabu (28/01).

Menurut Gus Ipul, saat ini banyak permasalahan yang dihadapi Desa, salah satunya mengenai lahan.

Banyak lahan desa yang saat ini dikuasai pemodal.

Dengan iming-iming uang, banyak masyarakat yang menjual lahannya untuk kepentingan bisnis. Disinilah peran tenaga pendamping dalam memberikan pemahaman ke masyarakat untuk menjaga dan menggunakan lahannya dengan baik dan sesuai fungsinya.

Wagub Jatim Saifullah Yusuf menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima SPT Tenaga Pendamping Profesional P3MD Jatim di Islamic Center Surabaya

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip dasar pemerintahan desa adalah adanya check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, adanya demokrasi perwakilan, serta proses demokrasi partisipatoris melalui musyawarah desa. Menurut Gus Ipul, musyawarah mufakat sebagai bagian dari proses demokrasi harus ditegakkan kembali dimana adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Saya harap tenaga pendamping desa mampu mengembalikan lagi konsep musyawarah mufakat di tengah-tengah masyarakat sekaligus terlibat dalam proses demokrasi”, ujarnya.

Menurutnya, masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui tentang proses pembangunan serta pelaksanaan demokrasi. Untuk itu, tenaga pendamping diharapkan dapat mendampingi masyarakat dalam melewati proses itu. Selain itu, proses pembangunan juga memerlukan percepatan.

“Sukses tidaknya percepatan ini tergantung dari bapak ibu sekalian”, ujarnya penuh semangat.

Ia menambahkan, sebagai wakil pemerintah yang diberi kewenangan melalui surat tugas, tena-

Karangkiri Jadi Solusi Saat Harga Kebutuhan Pangan Naik KARANGKITRI menjadi solusi ketika harga kebutuhan pangan melonjak naik. Beberapa kebutuhan pangan yang dimaksud seperti cabai, daging, telur dan berbagai sayuran cenderung mengalami kenaikan harga terutama ketika suplai menurun Demikian disampaikan Ketua TP PKK Jawa Timur, Dra. H. Nina Soekarwo pada acara Sosialisasi Pengembangan Karangkitri Tahun 2016 di Hotel Utami, Sidoarjo, Selasa (26/1).

Menurutnya, melalui karangkitri pemanfaatan pekarangan akan lebih maksimal. Berbagai tanaman yang biasa dikonsumsi setiap hari bisa ditanam di sekitar halaman rumah.

Selain itu melalui karangkitri juga menumbuh kembangkan kesadaran keluarga agar mau memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga Juga menyediakan bahan pangan sumber daya lokal yang murah dan

bergizi sebagai konsumsi sehari-hari.” Yang tidak kalah penting adalah sebagai pertolongan pertama dalam nengatasi sakit melalui pemanfaatan toga, dan juga menghemat belanja keluarga serta apabila hasil panen berlebih bisa dijual,” jelasnya.

Bude Karwo sapaan akrabnya menjelaskan program karangkitri bisa menyinergikan TP PKK dan Badan Ketahanan Pangan (BKP). Didalam program PKK sudah disebut halaman asri indah dan nyaman.

Hal tersebut sesuai dengan program BKP. “Kolaborasi keduanya sangat penting, dimana samasama memanfaatkan halaman urumah untuk bercocok tanam. Manfaat lainnya adalah plus ditanami toga, dimana bisa digunakan sebagai bahan pertolongan pertaman ketika ada keluarga yang sakit,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan untuk karangkitri secara

Wagub Jatim Saifullah Yusuf memberikan arahan kepada ribuan penerima SPT Tenaga Pendamping Profesional P3MD Jatim di Islamic Center Surabaya. ga pendamping diharapkan dapat mengembalikan kejayaan desa yang berbasis potensi dan kearifan lokal dengan mengedepankan disiplin dan penuh tanggungjawab. Ia juga berharap tenaga pendamping dapat mengembalikan potret desa idaman yang guyub rukun, religius, damai, tentram, dan sejahtera sehingga masyarakat tidak perlu urbanisasi.

Di akhir sambutannya, Gus Ipul menyempatkan mengajak para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Prosesi itu membuat suasana menjadi khidmat dan sakral. Menutup pidatonya, Ia mengajak tenaga pendamping

untuk semangat dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan bangsa dan negara.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jatim, Drs. Zarkasi, Msi, mengatakan, jumlah tenaga pendamping desa yang akan diberikan SPT kali ini berjumlah 3.640 orang peserta, dimana sebanyak 2.686 orang merupakan hasil rekrutmen Tahun 2015 dan sisanya berasal dari tenaga PNPM Mandiri dan beberapa tenaga ahli yang sudah ada. Tenaga P3MD kali ini terdiri dari tenaga pembangunan partisipasi, tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa, te-

naga ahli infrastruktur desa, pendamping lokal desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, tenaga pembangunan partisipatif, tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna, dan tenaga ahli pengembangan pelayanan desa.

Dalam acara ini juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis Surat Perintah Tugas kepada 4 orang perwakilan tenaga pendamping desa yang berasal dari beberapa kab/kota di Jatim oleh Wagub Jatim didampingi Kepala Bapemas Jatim, sekaligus sebagai tanda dimulainya tugas sebagai pendamping desa. (hms)

mengatakan pro gram pe ngemba ngan karangkitri di Jawa Timur merupakan salah satu program unggulan.

Pada tahun 2016 tidak langsung mengarah kegiatan pengemkepada ketahanan dan bangan karangkitri kemandirian pangan. Terditujukan pada 279 utama di masa paceklik, desa/kelurahan di dan apabila dikembangkan 35 kab/kota se Jalebih serius bisa dijadikan wa Timur dengan skala industri. “Tujuan sasaran 2.790 dasaakhirnya adalah untuk wisma dab 16 ponekspor. Akan tetapi prodok pesantren (ponKetua TP PKK Jatim Ibu Nina Soekarwo Memberikan duk olahan kita masih ada pes)” Juga diberikan Pengarahan di acara Sosialisasi Pengembangan Karangkitri beberapa hal yang harus bantuan hibah bibit/ Tahun 2016 di Hotel Utami Sidoarjo. diperbaiki,” paparnya. sayuran, buah, toga, Beberapa hal yang diikan, saprodu dan maksud diantaranya kemasan yang belum berkualitas ekspor, hasil olahan belum kebun bibit desa. disertai detail komposisi Untuk mendukung kedan belum dicantumkan berhasilan dan menjaga tanggal kadaluarsa. “Jawa keberlanjutan kegiatan Timur memiliki potensi luar karangkitri akan dilaksabiasa melalui karangkitri, nakan beberapa kegiatan akan tetapi beberapa hal diantaranya pelatihan dan tersebut harus segera diabantuan alat pengolahan tasi. Pemprov Jawa Timur pada kelompok yang siap akan membantu apabila bergerak dalam industri terjadi kesulitas seperti rumah tangga dengan kurang tersedianya peracara mengolah hasil panen latan dan bantuan pemakarangkitri menjadi produk saran. Untuk masalah perolahan yang memiliki nilai ijinan, akan diberikan ketambah dan bisa dijual. mudahan tersendiri,” tam“Hal itu membuat para ibubahnya. ibu akan lebih bersemaKetua TP PKK Jatim Ibu Nina Soekarwo Meninjau Sementara itu Kepala ngat dalam berusaha,” Stand Peserta dari Kabupaten Lamongan di acara Badan Ketahanan Pangan Sosialisasi Pengembangan Karangkitri Tahun 2016 di tambahnya. (hms) Prov. Jatim, Ardo Sahak Hotel Utami Sidoarjo.

Hal - D Edisi No.212 Tahun XIV ~ Minggu I Pebruari 2016

Komisi C Segera Bahas Perda Merger PT JNU dengan PT PJU DIANGGAP merugi terus, Komisi C DPRD Jatim menyetujui PT Jatim Nusa Usaha

(JNU) dimerger dengan PT Petrogras Jatim Utama (PJU).

Karenanya, dalam waktu

dekat ini Komisi C DPRD Jatim bersama Biro Ekonomi akan membahas Perda baru terkait dengan proses merger tersebut. Dan diharapkan penggabungan ini dapat mengurangi pajak dan efisiensi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah menegaskan pasca dilaksanakan RUPS, akhirnya disepakati un-

tuk dilakukan merger antara PT JNU dan PT PJU. Namun diupayakan tetap menggunakan nama PT PJU yang memiliki korbisnis dibidang gas alam, meski disatu sisi PT JNU lebih mengarah pada bisnis jasa dan industri, pembangunan serta tol.

“Yang pasti nantinya dua usaha ini akan digabung mem-

Anik Maslachah. bentuk satu holding company. Selanjutnya diharapkan BUMD ini mampu membubuhkan keuntungan untuk peningkatan APBD Jatim,”tegas politikus asal PKB ini.

Ditanya, apakah PT PJU akan mendapatkan suntikan

Pemenuhan Listrik di Madura Hanya 65 Persen * DPRD Jatim Akan Panggil PLN Jatim

KOMISI D DPRD Jatim menyesalkan tidak meratanya pemenuhan listrik di Madura.

Bahkan di Jatim hanya 65 persen yang terpenuhi listrik.

“Kami menemukan fakta baru ternyata pemenuhan listrik di Madura baru 65 persen.

Ini yang sangat kami sesali dan luput dari perhatian publik,” ungkap wakil ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahyunianto.

Hamy mengatakan dari pertemuan pihaknya dengan Dirjen Ketenagalistrikan ESDM di Jakarta beberapa hari lalu, terungkap tidak meratanya pembangunan listrik di Jatim karena anggaran Lisdes (listrik desa) ternyata dikelola oleh PLN. “PLN inikan BUMN yang tentunya akan melihat profit.

Ini yang kami sesali. Kami ingin secepatnya pemerintah mengatasi kekurangan listrik di Madura,” jelasnya.

Mantan Ketua DPW PKS Jatim ini menambahkan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil PLN Jatim untuk diminta penjelasannya atas kekurangan listrik di Madura.

“Pembangunan di sana tertinggal, salah satunya pemenuhan listrik. Kami minta PLN tidak mengejar provit saja,” tandasnya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh, PLN Madura telah memperluas jaringan di 27 daerah yang tersebar di empat kabupaten pada tahun 2015, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

“Dari 27 daerah atau lokasi

yang dilakukan perluasan sambungan aliran listrik itu ada tujuh daerah di antaranya berada di Kabupaten Pamekasan, yakni di Kecamatan Proppo,” kata Asisten Perencanaan PT PLN Persero Madura Fery Asmoro kepada Antara di Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Perluasan jaringan PLN ini dimaksudkan untuk menjangkau pemerataan sambungan aliran listrik kepada masyarakat di Pulau Madura, khususnya yang ada di pelosok desa.

Program perluasan jaringan ini merupakan program listrik perdesaan (Lisdes) yang dicanangkan oleh PT PLN pusat.

“Saat ini, tahapan pengerjaan perluasan jaringan listrik itu sudah mulai dilakukan, termasuk pada tujuh

daerah yang ada di Kecamatan Proppo, Pamekasan,” katanya menjelaskan.

Progran lisdes ini merupakan salah satu program perluasan jaringan yang dilakukan PLN Madura pada 2015 ini. Selain Lisdes, PLN juga bekerja sama dengan pemkab di empat kabupaten di Pulau Madura, mencanangkan program listrik masuk desa (PLMD).

Fery menjelaskan, dengan perluasan jaringan di 27 daerah itu, maka masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati aliran listrik akan segera menikmatinya.

Menurut bagian teknisi PLN Rayon Pamekasan Tedi P. Kurniawan, dari 7 titik perluasan jaringan listrik itu, warga yang belum teraliri sambung-

Pro Kontra DPRD Jatim Pengelolaan Limbah B3 di Mojokerto RENCANA Pemprov Jatim melalui Biro Lingkungan Hidup (BLH) untuk membangun pembuangan limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) di Mojokerto menuai pro dan kontra dilingkungan DPRD Jatim.

Mereka yang pro menganggap pembangunan pembuangan limbah B3 dapat mendatangkan uang karena semua wilayah di Pulau Jawa akan membuang limbah kesana. Namun bagi yang kontra hal itu justru akan membahayakan kesehatan bagi masyarakat sekitar pembuangan limbah tersebut, karena mengandung zat radiatif dan beracun.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah menegaskan kalau dilihat dari manfaat dan mudhorotnya, pihaknya banyak melihat mudhorotnya. Pasalnya, hampir seluruh wilayah di Jatim ratarata memiliki padat penduduk.

Jadi sangat sulit ditemukan lahan ribuan hektar yang jauh dari penduduk. Apalagi diketahui limbah tersebut mengandung zat radiatif dan beracun, pastilah akan mendatangkan penolakan dari warga.

“Contohnya saja di Cileungsi di Jabar, memang saat pembuatan pembuangan limbahnya waktu itu jauh dari pemukiman. Namun seiring padatnya penduduk, maka tempat tersebut kini dekat

Aksi prihatin limbah B3 oleh aktivis lingkungan. dengan pemukiman. Kabarnya penduduk disana mulai melakukan protes dan penolakan. Jangan sampai hal ini terjadi di Jatim,” tegas politisi asal PKB. Sebaliknya, mantan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ini setuju jika dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) ditiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya hasil dari IPAL tersebut yang memang sudah bersih dibuang di Mojokerto.

Dengan begitu risiko limbah B3nya tidak terlalu berbahaya.

“Saya setuju kalau dibangun IPAL dibeberapa kab/ kota. Selanjutnya hasil akhir IPAL tersebut dibuang di tempat pembuangan bersama.

Artinya resikonya tidak terlalu berbahaya,”lanjutnya.

Seperti diketahui, sebagian anggota Dewan menganggap penggelolaan limbah berbahaya memiliki peluang yang bisa dikelola perusahaan plat merah milik Pemprov.

Jawa Timur. Untuk itu, Komisi C mendorong PT Panca Wira

Usaha (PWU) berani mengambil peluang penggelolaan limbah, dengan tidak meninggalkan dua misi, yaitu misi sosial dan misi keuntungan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Renville Antonio mengatakan, peluang usaha ini, bisa dikembangkan di Jawa Timur. Sebab, selama ini, penggeloaan limbah bahan berbahaya masih dilakukan di Jawa Barat. Jawa Timur yang memiliki banyak pabrik dengan menghasilkan sampah berbahaya cukup banyak, mendorong untuk membuat pabrik pengelolaan limbah sendiri.

“Saya kira PWU dengan aset tanah dimana-mana, bisa mengembangkan usaha pengelolaan limbah berbahaya ini. Untuk itu, kita meminta BUMD ini untuk mengkaji secara serius,” terang Renville seusai melakukan hearing dengan managemen PT PWU beberapa wak lalu.

Politisi Partai Demokrat (PD) ini menambahkan, kebutuhan dalam penggelolaan limbah yang cukup besar,

menjadi peluang bisnis baru di Jawa Timur. “Syaratnya harus mengawal kepentingan sosial dan kepentingan bisnis,” tutur dia, sambil mencontohkan penggelolan limbah B3 di Jawa Barat dilakukan PT Jasa Sarana.

“Jabar mempunyai pengolahan limbah industri dengan menghasilkan defiden besar.

Ini bisa dicontoh Jatim. Kalau memang sebagai misi sosial dan misi keuntungan didapat, kenapa tidak dilakukan. Sebab PT PWU memiliki aset lahan cukup banyak dan cukup besar,” tegas dia.

Adapun rencana pembangunan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) mulai melirik wilayah Dawar Blandong-Mojokerto, setelah Pemprov Jatim gagal mempersiapkan lahan di wilayah Gresik beberapa tahun lalu. Namun, kekuatan anggaran Rp 50 miliar yang dipersiapkan, muncul kabar uang rakyat dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 nantinya hanya dicairkan Rp 30 miliar.

Padahal berdasarkan data tahun 2014, penghasil limbah B3 terbesar di Jatim adalah Kabupaten Gresik dengan beban 12,9 juta ton per tahun atau 1,1 juta ton per bulan.

Sedangkan jumlah beban limbah B3 industri di Jatim sebesar 19,4 juta ton per tahun atau 1,6 juta ton per bulan. (nam)

an aliran listrik di Kabupaten Pamekasan nantinya akan berkurang sebanyak 116 kepala keluarga (KK).

“Saat ini, jumlah pelanggan PLN di Pulau Madura yang tersebar di empat kabupaten sekitar 600 ribu lebih,” kata Ferry.

Sementara di Pamekasan berdasarkan data PLN Rayon Pamekasan, jumlah pelanggan perusahaan listrik negara itu sebanyak 106.473 pelanggan.

Secara rinci, jumlah itu meliputi pelanggan rumah tangga sebanyak 97.849 pelanggan, sosial 3.837 pelanggan, industri 53 pelanggan, bisnis 4.273 pelanggan dan kantor pemerintahan sebanyak 461 pelanggan. (nam/ant)

modal lagi dari APBD Jatim?

Menurut perempuan yang juga Ketua PW Fatayat ini, hal tersebut perlu masuk dalam pembahasan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada suntikan. Mengingat saat PT JIM didirikan hingga berganti nama menjadi PT JNU, modal yang diplot sekitar Rp 250 miliar, namun yang disetor hanya Rp 150 miliar.

Itu artinya msih ada Rp 100 miliar yang belum diberikan.

“Jika memang dalam perjalanannya nanti kinerja PT PJU baik, tidak menutup mata akan disuntik tambahan modal guna pengembangan bisnis kedepan,”paparnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain, Anwar Sadad menegaskan, sesuai Perda Nomor 14/2012 tentang Pembentukan BUMD, maka diwajibkan untuk dibentuk Perda baru seiring adanya merger antara PT JNU dan PT PJU. Selanjutnya Perda tersebut akan menjadi usulan dari eksekutif. Sebaliknya, kalau itu usulan dari legislatif, akan membutuhkan waktu lama dan ini sangat merugikan.

“Untuk itu kami segera mengusulkan segera dilakukan pembahasan Perda baru.

Ini solusi agar BUMD milik Jatim yang selama ini merugi akan didorong untuk memberikan laba dan keuntungan diantaranya dengan sistem merger,” papar Politisi asal Partai Gerindra ini. (nam)

Komisi D Sesalkan Alokasi JLS Minim

KOMISI D DPRD Jatim menyesalkan minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yakni Rp 190 miliar pada APBN 2016.Padahal kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

“Pada rapat paripurna 10 November 2015 kemarin, Gubernur Jatim menyatakan pembangunan JLS selesai 2019 dengan alokasi dari APBN,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto, di Surabaya.

Menurut Hamy, beberapa waktu lalu Komisi D mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan dijanjikan akan diberi alokasi Rp 162 miliar. Dana tersebut dinilai tidak cukup untuk dapat menyelesaikan beberapa wilayah yang akan dilalui JLS. “Dua Minggu yang lalu Komisi D ke Bappenas (Badan Pembangunan Nasional) untuk minta tambahan alokasi.

Dalam pertemuan itu hanya disetujui naik menjadi Rp 190 miliar,” ungkap mantan Ketua DPW PKS Jatim ini.

Politisi yang berangkat dari dapil Surabaya - Sidoarjo ini menilai minimnya alokasi dana untuk JLS itu karena Jokowi beberapa waktu lalu di Papua mengintruksikan agar dibangun jalan sepanjang 160 KM. “Mungkin dananya kesedot untuk pembangunan jalan di Papua. Tapi apa mungkin itu dikerjakan semua. Ini kan hanya pencitraan,” tuturnya.

Saat ini progres pembangunan JLS yang sudah ter-

Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim ditargetkan bisa selesai tepat waktu pada 2019 mendatang. lapisi dan sudah selesai pengerjaannya mencapai 60 persen dari total panjang 673 KM.Untuk menyelesaikan sisa JLS yang belum dikerjakan, komisi yang membidangi pembangunan dan transportasi tersebut memperkirakan menelan dana Rp 5,5 triliun. Jika mulai tahun 2016 alokasi dananya sangat minim, DPRD pesimis jalan yang menghubungkan Pacitan ke Banyuwangi itu selesai tahun 2019.

Di sisi lain, APBD Jatim tidak mengalokasikan dana karena pemerintah pusat menjanjikan akan di take over semua pembangunannya dengan APBN. “Gubernur memang tidak mengalokasikan karena dijanjikan di take over oleh APBN. Tapi kenyataannya hanya sedikit. Ini dapat mangkrak lama,” pungkasnya.

Komisi D akan menyampaikan minimnya alokasi dari pusat itu kepada Gubernur, agar dalam P-APBD Jatim 2016 dialokasikan dana. Jika tidak dibantu oleh APBD, maka planing selesai dalam 3 tahun mendatang tidak akan terealisasi. (nam)

Jatim II

Hal - 9

Berbekal Senter, Bupati Berburu Jentik Nyamuk

Jombang, Jatim Pos Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mencatat, empat orang warga meninggal dunia dan sedikitnya 96 orang dirawat akibat demam berdarah dengue (DBD), selama kurun waktu sebulan terakhir ini.

Untuk mengantisipasi meluasnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti ini Bupati Jombang mencanangkan gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kamis belum lama ini. Sebagai pencegahan

berkembang biaknya nyamuk maut ini.

“Kita melakukan gerakan pembersihan jentik lebih maksimal lagi agar penyakit DBD bisa diminalisir,” kata Bupati Nyono Suharli di sela memantau jentik di rumah warga.

Dengan membawa senter kecil, bupati mengamati bak air di kamar mandi di rumah-rumah warga. Pot bunga serta tempat minum burung dalam sangkar juga tak luput dari pengamatan bupati.

Sembari melakukan pengamatan, Bupati Nyono Su-

harli mengingatkan warganya untuk tiidak malas mengadakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin.

“Kalau dalam sehari tempat air sudah ada jentik nyamuknya, berarti dalam setengah hari harus sudah diganti. Pokoknya sesering mungkin,” kata bupati kepada warga.

Dalam kesempatan itu pula bupati Nyono Suharli juga melakukan fogging ke beberapa rumah, Nyono mengasapi gotgot dan kebun dimana berpotensi sebagai sarang nyamuk.

Dalam kesempatan memberikan keterangan kepada awak media bupati menyampaikan bahwa gerakan pemberantasan sarang nyamuk ini dilakukan serentak di 21 Kecamata dan 306 Desa se Kabupaten Jombang. Harapannya perkembangbiakkan nyamuk dapat diminimalisir sehingga penyebaran virus DBD tidak meluas. (Her/Humas)

Adiwiyata tingkat Kabupaten Jombang “Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan”. Keberhasilan ini selanjutnya membawa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda menjadi salah satu wakil dari Kabupaten Jombang untuk mengikuti Lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Ditambahkan oleh Luluk MI Miftahul Huda mempunyai Visi : Terwujudnya Warga Madrasah berprestasi, Berkarakter Bangsa, Berbudaya Hidup Sehat dan Peduli Lingkungan Berlandaskan Imtaq dan Imtek. Serta mempunyai Misi : 1.

Mewujudkan Kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.; 2.

Membangun dan mengembangkan kompetensi peserta didik secara akademis dan non akademis sesuai tuntutan dan perkembangan pendidikan.; 3.

Memiliki keunggulan dalam peningkatan kompetensi guru, pengembangan ilmu dan tekhnologi, bahasa inggris dan kemampuan mengekspresikan keindahan dan harmoni.; 4.

Mengembangkan dan membiasakan saling hormat, saling mengjhargai, dan berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari.; 5. Mengembangkan perilaku warga madrasah yang peduli dan berbudaya

hidup bersih.; 6. Membangun dan mengembangkan komitmen sikap pelestarian, pencegahan pencemaran, penanggulangan kerusakan dan pemberdayaan terhadap budaya dan Lingkungan Hidup. Papar Luluk. (Her)

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Temuwulan Perak

Menuju Sekolah Adiwiyata Jombang, Jatim Pos Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementrian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah dapat ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkan dampak lingkungan yang negatif.

Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Penilaian Adiwiyata didasarkan pada 4 kriteria, yakni : Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung sekolah.

Pada Jum’at pagi baru-baru ini MI Miftahul Huda Temuwulan – Perak menyelenggarakan kegiatan Persemian Gazebo dan Penanaman Pohon Di Lingkungan Madrasah Miftahul Huda. Yang dihadiri oleh Camat Perak Drs. Mahmudi, M.Si beserta Muspika Kecamatan perak, serta dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang diwakili oleh Amin Kurniawan dengan diawali penyambutan marching band oleh siswa-siswi MI Miftahul Huda, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Camat Perak sebagai tanda di-

resmikannya Gazebo serta dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh Camat serentak diikuti oleh Muspika Kecamatan Perak.

Suhardi mewakili Yayasan juga atas nama Sekolah dan Kemenag dalam sambutannya menyatakan sangat bangga atas berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh RA dan MI Miftahul Huda Temuwulan serta ucapan terimakasih dibawah nahkoda Kepala Sekolah, Luluk Wahyu Ningsih, S.Pd. SD dalam kurun waktu 1 tahun telah membawa MI Miftahul Huda maju pesat dan menghantarkan MI Miftahul Huda menuju Sekolah Adiwiyata.

Camat Perak, Drs. Mahmudi,M.Si dalam sambutannya turut bangga pula di Kecamatan Perak ada sekolah yang layak mendapat Adiwiyata serta bisa diikuti oleh sekolahsekolah yang lain di Kecamatan Perak.

“Kami senang MI Miftahul Huda Temuwulan – Perak telah berupaya menjadikan sekolah adiwayata, tentunya tidak hanya dalah pendidikan saja yang diutamakan namun pula budi pekerti dan budaya serta paling utama adalah peningkatan spiritual siswa-siswi yang mana pada akhir-akhir ini muncul faham baru yang meresahkan yakni Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara,red). Maka, diharapkan dengan pemahaman spiritual ditanamkan pada siswa-siswi MI ini dapat dijadikan pondasi untuk menangkal faham-faham yang menyesatkan,” terang Mahmudi.

Kepala Sekolah MI Miftahul Huda, Luluk Wahyu Ningsih, S.Pd.SD menyatakan kesiapannya mendukung program pemerintah khususnya Adiwiyata. Untuk diketahui, Program Adiwiyata di MI Miftahul Huda Desa Temuwulan Kecamatan Perak – Jombang sudah terlaksana sejak tahun 2015 dan berhasil memperoleh Piagam Penghargaan dari Bupati Jombang Drs.Ec.Nyono Suharli Wihandoko sebagai Sekolah

Penyerahan SPPT-PBB-P2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri Kediri, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) kepada seluruh Camat Se-Kabupaten Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kediri, Rabu.

SPPT tahun 2016 diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Kediri, Dr. Idrus, MSi, kepada Camat Se-Kabupaten Kediri. Hadir pula dalam acara tersebut semua Kepala Desa Se-Kabupaten Kediri, perwakilan Bank Jatim, dan Kepala SKPD serta Dinas terkait.

Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Daerah, Syaifudin Zuchri, mengatakan pendapatan PBB P2 Kabupaten Kediri tahun 2016 ditarget sebesar Rp. 66.158.886.906,- dengan jumlah surat SPPT yang diterbitkan sebanyak 802.304 lembar.

“Jumlah ini naik dari tahun 2015. Dikarenakan ada perubahan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) misal pada perusahaan adanya penambahan bangunan. Juga penyesuaian NJOP di beberapa wilayah utamanya pada persawahan,” jelas Zuchri.

Penjabat Bupati Kediri, Dr. Idrus, MSi, mengatakan pendapatan PBB merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah demi pembangunan Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu dirinya berpesan agar SPPT-PBBP2 segera didistribusikan kepada wajib pajak.

“Jatuh tempo pemungutan PBB P2 adalah 31 Juli 2016. Saya berharap seluruh pihak baik kecamatan, kelurahan dan tim intensifikasi PBB dapat bekerja sama dan mendorong warga segera melunasi kewajiban PBB tanpa menunda hingga jatuh tempo. Demi keberlangsungan pembangunan Kabupaten Kediri,” jelas PJ Bupati.

PJ Bupati Kediri selanjutnya berpesan, belajar dari pengalaman tiap tahun mengenai pemungutan PBB, berharap ada peningkatan pelayanan pajak baik dari infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia.

Sehingga perbaikan yang dilakukan akhirnya dirasakan langsung oleh wajib pajak.

“Segera distribusikan dengan cepat kepada wajib pajak dan berikan pelayanan yang cepat. Pada akhirnya mampu memberikan efek balik positif kepada masyarakat untuk segera membayar bayar kewajiban PBB,” tambah PJ Bupati. (Her)

Launching Raskin/Rasta Tahun 2016 Kediri, Jatim Pos Bagian Administrasi Perekonomian Pemerintah Kota Kediri menggelar Launching dan Sosialisasi Raskin/Rasta Tahun 2016. Bertempat di Ballroom Hotel Lotus Garden launching dan sosialisasi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eny Endrjati serta diikuti Kepala Kelurahan dan Kasi Kesos di Kota Kediri.

Eny mengatakan Raskin/ Rasta ini merupakan beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Tujuannya membantu mencukupi kebutuhan beras masyarakat berpenghasilan rendah. Dan sasarannya agar berkurangnya beban pengeluaran penerima manfaat,” terang Eny. Eny menambahkan manfaat dari Raskin/Rasta ini meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, pening-

katan akses pangan dengan harga jual yang terjangkau serta sebagai pasar bagi hasil usaha rakyat.

“Saya berharap peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang didapat dari mengikuti sosialisasi ini bisa bermanfaat,” harap Eny. Sementara itu Kepala Ba-

gian Administrasi Kesra Bambang Priyambodo mengatakan dengan sosialisasi ini diharapkan peserta sosialiasi akan memiliki pengetahuan lebih mengenai pagu Raskin dan penerima manfaat Rasta serta para peserta dapat mengetahui tata cara penyaluran Raskin/Rasta.

(Her)

Jatim III

Hal - 10

DPRD Tulungagung Tetapkan Pembangunan SMK Islam Boyolangu 10 Raperda Jadi Perda Peletakan Batu Pertama oleh Bupati

Tulungagung, Jatim PosDPRD Kabupaten Tulungagung telah menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda pada hari Kamis minggu lalu. Penetapan Perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda Masa Sidang I Tahun Sidang II. Kesepuluh Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut masing-masing adalah Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Tulungagung, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kecamatan Campurdarat, Pakel dan Bandung.

Selain itu, juga Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kecamatan Ngantru dan Karangrejo, Ranperda tentang Pencabutan Perda, Ranperda tentang Bagian Desa Dari Hasil

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Ranperda tentang Penetapan Desa di Kabupaten Tulungagung.

Di samping itu, Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tulungagung No. 3/2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.

Delapan fraksi di DPRD Tulungagung yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru menyetujui agar 10 Ranperda ditetapkan menjadi Perda. Melalui juru bicaranya masing-masing mereka merekomendasikan 10 Ranperda untuk dijadikan Perda meski tetap memberikan beberapa catatan.

Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, melalui juru bicaranya Susilowati, memberi catatan agar bupati segera menindaklanjuti petunjuk teknis (Perbup) terkait ditetapkannya Perda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa. “Dengan dibuatnya Perbup, pemerintahan desa dapat segera menyusun peraturan di desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di desa,” ujarnya.

Sedang, Fraksi Hanura berharap dengan ditetapkannya Perda tentang Rencana Tata Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Tulungagung, Karangrejo, Ngantru, Pakel, Campurdarat dan Bandung akan terwujud kota yang nyaman, aman, tenteram dan sejahtera. “Ini bisa terwujud manakala semua stake holder termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten taat menerapkan peraturan zonasi secara konsekuen,” tandas Marikan, juru bicara Fraksi Hanura.

Rapat paripurna kemarin dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Selain dihadiri di antaranya oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE MSi, Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM dan para kepala SKPD lingkup Pemkab Tulungagung.

Bupati Syahri Mulyo dalam sambutannya mengapresiasi penetapan 10 Ranperda menjadi Perda oleh DPRD Tulungagung. Ia pun mengucapkan rasa terima-kasihnya. “Pembuatan Perda ini sudah disesuaikan dengan kaidah dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati Syahri menyatakan prihatin dengan kejadian ledakan di kawasan Sarinah Jakarta saat rapat paripurna berlangsung. “Semoga para korban yang meninggal dunia khusnul khotimah dan pelakunya dapat segera ditangkap,” ucapnya. (San**)

Tulungagung, Jatim PosTepatnya di wilayah selatan kota yaitu Yayasan Darul Istiqomah mendapatkan apresiasi dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si karena ikut memajukan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Dengan berdirinya Lembaga Pendidikan yang baru ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia serta dapat menciptakan masyarakat Tulungagung yang lebih cerdas, mandiri dan berkeahlian.

Membangun Lembaga Pen didikan adalah amal yang paling mulia, karena pendidikan merupakan awal pondasi kepribadian bagi manusia. Manusia memang membutuhkan pendidikan bahkan sejak usia dini apalagi pendidikan yang bersifat keahlian, harus diikuti oleh generasi muda sekarang agar mereka nantinya mampu bersaing dalam segala bidang pekerjaan. Kami berharap pembangunan SMK Islam ini dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang siap bersaing menyongsong era globalisasi yang menuntut keahlian di segala bidang.

Demikian antara lain disampaikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si dalam acara peletakan batu pertama pembangunan SMK Islam, yang berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Falah Dusun Maron, Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Rabu minggu lalu. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,M.Si serta peletakan batu pertama pembangunan SMK Islam oleh Bupati Tulungagung dan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo MM. (san/hms)

Sosialisasi Barang dan Jasa BLUD RSUD Dr. Iskak Pembinaan Penyusunan LKjIP Tahun 2015 Tulungagung, Jatim PosTepatnya di Aula RSUD Dr. Iskak Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E. M.Si, Rabu minggu kemarin, membuka Sosialisasi Persamaan Persepsi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Khususnya pada BLUD RSUD Dr. Iskak Tulungagung.

Tidak ketinggalan pula dihadiri Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M. serta Pimpinan SKPD Terkait lingkup Pemkab Tulungagung ini menghadirikan 3 orang narasumber yaitu Ir. Irawati M.T. Kasub Dit Wilayah

II Timur Lembaga kebijakan pengadaan Barang dan Jasa, Dr. Hendriwan M.H. M.Si. Dari Kasub Dit BULD Kemendagri Serta R. Wisnu Saputro S.E dari Kasi Wilayah I Direktorat BULD Kemendagri.

Dalam sambutanya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E. M.Si. diantaranya mengatakan berkenan dengan penyelenggaraan sosialisasi persamaan persepsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada BLUD ini merupakan bagian dari tekad Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan pengadaan

barang/jasa secara efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabankan kepada publik. “Saat ini sudah tidak masanya lagi dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak transparan, sehingga akan menimbulkan berbagai penafsiran dalam hal-hal yang merugikan Pemerintah,” kata Bupati.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

atau jasa yang diberikan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efiensi dan produktivitas.

Tujuan Badan Layanan Umum adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik binis yang sehat. (san/hms)

Tangan Thoni Dicelupkan ke Minyak Panas Sumenep, Jatim PosKorban penganiayaan Ahmad Fahrul Fathoni(18) Desa Paberasan, Kecamatan Kota tangan kanannya dicelupkan ke minnyak panas hingga melepuh, karena di duga mencuri handphone, korban di dampingi Pengacaranya, kerabatnya dan Kades Paberasan, Rabu (27/1) mengadu ke DPRD Sumenep di komisi 1 yang ditemui ketua dan 2 anggota di komisi 1, karena kasus ini sudah lapor ke Polres, namun diduga berjalan ditempat.

Sementara Ketua komisi 1 Darul Hasyim Fath mengatakan kepada pihak keluarga korban untuk menyurati lagi Polres Sumenep, supaya tidak lama-lama menyebak diri ada prasangka, seola-ola penegak hukum pekerja lamban, karena nalar hukum bukan nalar publik, sehingga proses dalam tahapantahapan yang harusnya di buat melalalui proses yang ada, tidak lalu sekedar di dorong melalui nalar yang tidak berdasar, Darul

menambahkan kalau tidak percaya Polres bersuratlah ke Polda, kalau tidak percaya bersuratlah ke Polri dan kalau perlu bersuratan ke Komnasham, karena ini kejahatan anak yang di bawa umur, hukum bukan hanya milik orang kaya. Komisi 1 berjanji akan mengundang pihak polres juga korban bersama pengacaranya. Anggota komisi 1 Djoni Tunaidy menjelaskan bahwa korban ini sudah di hakimi sendiri, jelas melanggar hukum, Djoni meminta penegak hukum dalam kasus ini betul-betul menangani serius, komisi 1 akan mengawal terus dalam kasus ini sampai selesai.

Ahmad Fahrul Fathoni siswa SMAN 2 Sumenep menjadi korban penganiayaan tangan kanannya dicelupkan ke minyak panas, di ruangan Komisi 1 dirinya mengatakan pada waktu itu naik sepeda motor bergocengan sama temannya, ketika itu Dimas menitip handphone pada korban, kemudian korban naik sepeda motor

Tulungagung, Jatim PosGuna melaksanakan kesamaan persepsi tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkab Tulungagung tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Bagian Organisasi menggelar Pembinaan Penyusunan LKjIP tahun 2015.

Kegiatan yang dilaksanakan Selasa belum lama ini di ruang Praja Mukti Pemkab Tulungagung ini, diikuti para Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Tulungagung, dibuka oleh Bupati Syahri Mulyo SE,M.Si. dan dihadiri antara lain Sekda Ir. Indra Fauzi MM, Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE,M.Si, antara lain mengatakan, “LKjIP merupakan sarana media informasi

bagi instansi pemerintah dan kinerjanya harus sistimatis dan sungguh-sungguh”.

“LKjIP dapat meningkatkan kinerja saudara-saudara dan saat ini Kabupaten Tulungagung dapat nilai B dan semoga tahun berikutnya dapat menjadi A,” harap Bupati Tulungagung.

Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Pemkab Tulungagung, Dra.Imroatul Mufida MSi, melaporkan, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan laporannya tepat waktu. Dalam Pembinaan ini menghadirkan dua nara sumber yaitu : Setiajid SH,MH, Kabiro Organisasi Propinsi Jawa Timur dan Aan Saiful Anbia Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Revormasi Birokrasi Kemenpan RI. (san/hms)

Relokasi Pasar Ngantru Tulungagung Korban mengadu ke Komisi-I DPRD Sumenep. jatuh dan semaput, handphone tersebut hilang Dimas menduga yang mengambil Ahmad Fahrul Fathoni, tetap dirinya tidak merasa ngambil barang yang dititipkan, menjelang beberapa hari kemudian korban di telpon Dimas, korban sampai di rumah Dimas di Desa ke Penagung juga ada orang tua Dimas Rudihartono, dan kakeknya Dimas yang diduga sebagai pelaku, karena pada waktu itu, korban tetap mengatakan tidak mengambil handphone tersebut, terjadilah penganiayaan terhadap

Thoni tangannya dicelupkan ke minnyak panas, sehingga tangannya melepuh. Korban minta Ke Polisi ke adilan.

Achmad Supriadi Pengacara Thoni meminta komisi 1 untuk mengawal kasus terebut sampai tuntas, Supriadi menjelaskan bahwa kejadian waktu itu di rumah Rudi Hartono orang tua Dimas yang berprofisi sebagai pengacara, jelas-jelas tahu hukum, ketika itu kenapa penganiayaan yang diduga dilakukan kakek Dimas, sampai terjadi, ini kata Supriadi diduga ada pembiaran. (her)

Tulungagung, Jatim Pos Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Tulungagung dalam Tahun 2015 lalu telah mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi (perbaikan) Infrastruktur Pasar jumlahnya ada 6 titik di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Di mana dari ke-6 titik yang dibangun Dispenda tersebut di antaranya adalah pasar ngantru merupakan pembangunan kios dan relokasi pasar hewan yang sangat menarik bagi pengunjung seperti juga pembeli, ini telah di laksanakan di tahun lalu.

Dalam pembangunan kios dan relokasi pasar hewan tersebut dianggarkan di-APBD 2015 sebesar Rp‘4.014.500.000,00 (Empat Miliar Empat Belas Juta

Rupiah) dijadwalkan harus sudah selesai dan sudah bisa dimanfaatkan oleh pedagang Desember 2015.

Yang mana dengan dibangunnya pasar tersebut pemerintah Kabupaten Tulungagung tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil agar bisa melaksanakan usahanya dengan baik meningkatkan pendapatan pedagang, serta pengunjung atau pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar dengan bangunan pasar yang tertata rapi karena semua infrastruktur standar pasar tersebut terpenuhi, sehingga diharapkan dapat memicu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional ini. (san)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Banyuwangi ...

Republik Indonesia. Karena itulah, seleksi ketat dilakukan oleh Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Banyuwangi bekerjasama dengan paguyuban BEC untuk memilih talent yang benar-benar tepat dan bisa membawa nama Banyuwangi dan Indonesia di kancah Internasiaonal.

Hingga akhirnya terpilih tiga orang generasi muda Banyuwangi seperti tersebut di atas.

Mereka berangkat menuju Jakarta, Sabtu pagi lalu, untuk bersama-sama berangkat ke Madrid dengan tim asal Indonesia lainnya pada Sabtu dini hari. Olivia Gunawan, salah satu perserta asal Banyuwangi yang beruntung menjadi duta Banyuwangi dalam event ini mengungkapkan rasa bahagianya bisa terpilih setelah menyishkan beberapa peserta seleksi yang lain. “Ya saya senang banget.

Saya nggak nyangka bisa lolos seleksi yang meliputi lenggaklenggok di catwalk, dance dan mampu me-make-up diri sendiri. Sebab semua peserta hebat-hebat,” kata siswi XII IPA 1 SMAN 1 kota Banyuwangi itu.

Olive, sapaan akrabnya, akan tampil dengan kostum BEC, Mupus Braen Blambangan, salah satu jenis kostum pe-

ngantin Osing yang identik dengan warna merah, emas dan hitam. Olive bahkan juga akan membawakan tari Gandrung, tarian khas Banyuwangi yang merupakan welcome dance bagi para tamu yang datang ke Banyuwangi. Sementara rekannya Niluh Ratih akan tampil dengan kostum pengantin ‘Sembur Kemuning’ dan Budi Ramadhan dengan kostum pengantin laki-laki ‘Mupus Braen Blambangan’. Menariknya, kostum milik ketiganya yang ratarata berdimensi besar dan beratnya mencapai 8 kilogram tersebut langsung mereka bawa dari Banyuwangi untuk ditampailkan di Madrid.

Untuk diketahui, tahun ini Banyuwangi tak hanya dipercaya untuk mewakili nama Indonesia dalam ajang tersebut. Di tempat yang sama, Banyuwangi juga masuk sebagai nominator dalam UNWTO Awards for Excel-lence and Innovation in Tourism untuk kategori ‘Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan’. Itu merupakan bentuk apresiasi dari Badan persatuan BangsaBangsa untuk pariwisata (The United Nations Worlk Tourism Organisation/UNWTO), terha-

PNS Masuk ...

Namun, yang menggelikan adalah isu adanya Pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jatim masuk dalam keanggotaan Gafatar.

Ini yang membuat Gubernur Jawa Timur Soekarwo heran. Pakde Karwo –panggilan akrab Soekarwo—sampai bertanya-tanya apa yang sebetulnya dijanjikan Gafatar sehingga pegawainya bisa ikut organisasi itu. “Kok gelem dibujuki (kok mau dibohongi),” kata Pakde Karwo kepada wartawan di Surabaya, Selasa lalu.

Soekarwo pun meminta kepada seluruh kepala dinas dan kepala biro untuk memperhatikan perilaku menyimpang para pegawainya. Terutama pegawai-pegawai yang kelihatan tidak banyak bicara padahal sebelumnya pegawai itu dikenal pribadi yang ramah.

“Janji-janji untuk masuk surga biasanya dijadikan alat untuk menarik pegawai itu,” katanya.

Soekarwo memastikan akan memberi sanksi kepada pegawai-pegawai yang tidak masuk tanpa alasan sesuai dengan perundang-undangan.

“Wong enam bulan tidak masuk bisa dipecat,” ujarnya.

Berbeda jika pegawai itu mengajukan cuti dengan alasan tertentu. Para pegawai hanya diberi waktu cuti maksimal selama dua pekan. “Kalau cuti kan ada alasannya,” ujarnya. Menurut dia, pegawai yang cuti selama setahun tidak memperoleh gaji. “Di luar tanggungan, tidak dapat gaji,” katanya.

Setelah pemulangan anggota aliran Gafatar dipulangkan, giliran 11 orang petinggi Gafatar lainnya dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Namun,sebelum dipulangkan para petinggi Gafatar itu diperiksa dan dimintai keterangan oleh aparat di lokasi penampungan sementara di Asrama Transito milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing, tapi tidak bersamaan dengan war-

ga lainnya,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Kamis (28/1/2016).

Ketapang Diperketat Menyikapi teror bom dan tembakan yang terjadi di Jakarta, polisi langsung memperketat jalur penyebrangan menuju Bali belum lama ini. Setidaknya satu pleton anggota Dalmas Sabhara Polres Banyuwangi langsung digeser ke Pelabuhan Penyebrangan Ketapang. Pasukan tambahan ini untuk memperkuat personil yang memang sudah ada di tempat itu.

Kegiatan pemeriksaan identitas dan surat-surat kendaran yang sudah menjadi protap di pelabuhan Ketapang langsung ditingkatkan. Dengan tambahan personil yang menggunakan senjata lengkap pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap identitas dan surat kendaraan tetapi juga barang bawaan dan kendaraan yang akan menyebrang.

Tidak hanya itu, dalm melakukan pemeriksaan, petugas juga menggunakan peralatan tambahan berupa metal detector dan mirror detector untuk memeriksa bagian bawah kendaraan yang akan menyebrang. “Kami juga melibatkan dua anjing pelacak dari unit K9 untuk membantu melakukan pemeriksaan di pelabuhan,” ujar Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama melalui Kabagops Kompol Surjarwo.

Tak satupun kendaraan yang luput dari pemeriksaan petugas. Bahkan bagasi sepeda motor juga turut diperiksa petugas. Ini untuk menghindari adanya barang terlarang lolos dari pemeriksaan. “Kami akan melakukan kegiatan ini sampai kondisi normal kembali, semua kendaraan dan barang bawaan kita periksa secara ketat,” tegas Sujarwo.

Ikrar Kesetian Di Jombang, sebanyak em-

dari halaman 1 dap berbagai inovasi yang dilakukan di sektor pariwisata dengan melihat efeknya terhadap pemerintahan serta rakyat. Banyuwangi menjadi nominator bersama Medellin (Kolombia), Kenya, dan Puerto Rico.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi MY Bramuda mengatakan, Banyuwangi masuk dalam kategori inovasi kebijakan publik dan pemerintahan. “Kita diberi kesempatan untuk mempersentasikan bagaimana Banyuwangi mengembangkan konsep Pariwisata berkelanjutan. Para pemenang dan runner-up masing-masing kategori diumumkan pada 20 Januari bersama dengan pelaksanaan Madrid International Tourism Trade Fair,” ujar Bramuda.

Di Madrid nanti, lanjut Bramuda, akan dipaparkan sejumlah strategi pemkab dan kunci sukses dan membangun pariwisata. Mulai dari bagaimana daerah mengidentifikasi potensi wisata yang dimilikinya, menjaga kearifan lokalnya, hingga bagai mana seluruh stakeholder bergandengan tangan mengembangkan dan mempromosikan pariwisata Banyuwangi. (hum/rim)

dari halaman 1 pat keluarga anggota eks Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) asal Jombang akhirnya secara resmi dikembalikan ke keluarganya. Sebelum meninggalkan penampungan di SMA Negeri 3 Jombang, mereka diminta membacakan ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Selain itu, masing-masing kepala keluarga juga diminta meneken surat pernyataan yang intinya setia terhadap negara. Empat kepala keluarga itu adalah Ibrahim (41), warga Desa Bakalan Rayung, Kecamatan Kudu; Rudiono (38), warga Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto; Masbukhin (50), warga Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben; serta Eko Daru Seto (33), warga Desa Mojokambang, Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

Surat pernyataan sikap itu memuat beberapa poin. Diantaranya, tidak akan menjadi anggota organisasi masyarakat yang mengatasnamakan agama dengan paham yang menyesatkan. Kemudian tidak menganut ideologi yang bertentangan dengan agama, pancasila, UUD1945. Tunduk dan patuh terhadap undang-undang Indonesia.

Ikrar dan penandatanganan surat pernyataan itu disaksikan secara langsung oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan jajaran forpimda (forum pimpinan daerah).

Kapolres Jombang, AKBP Sudjarwoko usai shalat Jum’at di Mapolres kepada Jatim Pos, Jum’at belum lama ini menyatakan warga Eks Gafatar secara intensif dilakukan pemantauan aktifitasnya melalui Tiga Pilar khususnya Babinkabtibmas memantau dan melaporkan kepada Polres demikian juga Intelkam monitor.

“Babinkabtibmas juga Intelkam monitor aktifitas warga eks Gafatar tersebut, serta berharap dapat kembali beraktifitas seperti warga yang lainnya,” ungkap Kapolres. (yus/rim/her)

Belum Jera ... trauma warga Sidoarjo akibat bencana lumpur akibat pengeboran PT Lapindo Brantas pada 2006. “Ini demi kenyamanan masyarakat dan itu tugas pemerintah,” kata Gubernur Soekarwo.

Meski Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berwenang mencabut izin penambangannya, pemerintah provinsi akan mendorong para ahli geologi untuk mengkaji. “Para ahli itu nanti yang bilang bahaya atau tidak, berdasarkan kajian ilmiah,” kata Soekarwo.

Sebelumnya, Public Relation Manager Lapindo Brantas, Inc., Arief Setya Widodo, saat jumpa wartawan di sebuah kafe mengatakan, untuk eksplosarinya, nanti mungkin targetnya diperkirakan awal Maret 2016. Seharusnya pengeboran sudah dilakukan pada awal Desember 2015 lalu.

Namun rencana itu mundur karena masalah sosial yang tak kunjung selesai. Warga se-

bagian besar menolak dengan alasan trauma atas tragedi semburan lumpur panas Lapindo.

Meski sampai saat ini masih mendapatkan penolakan dari warga, pihaknya akan tetap melakukan pengeboran. Rencananya, Lapindo melakukan pengerukan dan pemadatan tanah yang menjadi kegiatan awal pengeboran atau DSP (drill site preparation).

Arif menyatakan, secara geologi, pengeboran itu tak akan menimbulkan masalah.

Bahkan ia menyatakan telah mendapatkan izin dari Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo, yang sudah ditandatangani mantan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

Produksi gas Lapindo Brantas, Inc. di Sumur Tanggulangin 1 diprediksi mencapai 5 juta meter kubik per hari. Jika digabung dengan sekitar 30 sumur yang sudah beroperasi di Sidoarjo, total produksi gas

Cita Citata ...

Ia mulai populer sejak lagu “Sakitnya Tuh di Sini” yang diperkenalkan dalam sinetron Diam-Diam Suka: Cinta Lama Bersemi Kembali. Ia juga turut berperan dalam sinetron tersebut.

Ia mulai menggeluti dunia musik dengan singel Kalimera Athena ciptaan Doel Sumbang.

Pada saat kelas 4 sekolah dasar, ia sering menyanyi dangdut di acara resepsi pernikahan dengan Gemilang Abdi Pratama.

Sejak SMA, ia mulai menyanyi pop. Kemudian, ia mulai bernyanyi musik jazz. Ia mengawali kariernya sebagai penyanyi jazz, namun bergabung dengan Sani Musik Indonesia pada pertengahan tahun

2014 sebagai penyanyi dangdut.

Ia merilis singel yang berjudul “Sakitnya Tuh di Sini” dikarenakan putus cinta dengan Gemilang atau yang akrab dipanggil “Shahmi”.

Ia mengaku sangat terkejut sekaligus bangga dengan pencapaiannya. Ia tak mengira lagu dangdut itu bisa digemari masyarakat Indonesia. Dalam beberapa minggu, lagu tersebut berada di posisi puncak di berbagai radio di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 28 Oktober 2012, Cita Citata menikah dengan Saravanan dan dicatat di KUA Bojongloa Kaler, Bandung.

Ia disomasi suaminya, karena

E-KTP Persulit ... rupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2006 yang efektif diberlakukan pada tahun 2015.

“Tentu saja merepotkan warga yang ingin beristri lebih dari satu. Apalagi E-KTP seumur hidup,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Bangkalan, Madura, Rudianto, Rabu (27/1/2016).

Ia menjelaskan, E-KTP seumur hidup hanya bisa diubah pada elemen data saja seperti keterangan domisili. Namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak bisa diubah.

“Ketika dilakukan sidik jari di

kantor kecamatan, akan muncul wajah sesuai sidik jari. Tinggal pilih saja, mau (alamat) di mana,” jelas mantan Kasat Pol PP Bangkalan itu.

Perubahan E-KTP menjadi seumur hidup bisa dilakukan kapan saja tanpa menunggu masa berlaku. Begitu juga wajib E-KTP yang baru saja berusia 17 tahun, bisa langsung memiliki kartu penduduk seumur hidup. “Sangat efisien bagi negara karena tidak selalu mencetak KTP setiap lima tahun sekali,” tuturnya.

Data menyebutkan, hingga saat ini pemilik E-KTP di Bangkalan masih terdata 530

Izin Tambang ... untuk proyek tahun 2016 terhambat karena izinnya belum keluar. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tahun 2016 menjadi terganggu.

Di antaranya, proses pembangunan proyek Masjid Agung di lingkungan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun di Mejayan, Caruban, yang mulai dirintis sejak anggaran perubahan tahun 2015 lalu menjadi tersendat akibat pasokan tanah uruk berkurang.

“Itu karena pengusaha belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemprov Jatim dan saat ini sedang me-

ngurusnya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Madiun, Dwi Budiarto, mengatakan dari 21 pemohon izin, sudah ada tujuh lokasi pertambangan yang izin usaha pertambangan (IUP) operasional dan produksinya hampir selesai.

“Diperkirakan, pada pertengahan bulan Februari ini, yang tujuh itu sudah bisa keluar semua izinnya,” ungkap Dwi Budiarto.

Ke-7 lokasi pertambangan tersebut masing-masing terletak di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan seluas sekitar

dari halaman 1 mencapai 8 juta meter kubik per hari. “Dulu produksi gas Lapindo 80 juta meter kubik per hari,” katanya.

Sementara itu, di saat perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Bakrie Group itu hendak kembali mengebor, PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar Lapindo Brantas, Inc. belum tuntas melakukan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo yang masuk dalam peta area terdampak.

Dari total 3.331 berkas, sebanyak 86 berkas ganti rugi warga belum dibayar.

Presiden Joko Widodo yang dimintai tanggapan soal rencana PT Minarak Lapindo Jaya itu mengatakan, akan mengkaji setelah mendapat laporan tentang pengeboran Lapindo.

“Nanti kalau sudah, saya akan berikan,” kata dia di Istana Negara, Jumat (8/1/2016). (yus)

dari halaman 1 mengingkari Galih Purnama adalah suaminya.

Pada tanggal 24 Desember 2014, suami Cita Citata mengajukan gugat cerai (talak) ke Pengadilan Agama Kota Bandung.

Pada tanggal 26 Desember 2014, Cita Citata mengakui bahwa ia telah melakukan kebohongan publik dengan mengingkari bahwa ia telah menikah dan pernah bekerja di tempat karaoke, ternyata semuanya benar.

Pada tanggal 10 Maret 2015, Pengadilan Agama Bandung menetujui permohonan Ijonk untuk bercerai. Keduabelah pihak menyetujui keputusan ini. (yus)

dari halaman 1 lebih dari 822.635 wajib E-KTP. Sisanya, sebagaian besar tercatat sebagai TKI atau perantauan. “Ada juga warga yang masih enggan mengurus EKTP. Ketika diperlukan, barulah mereka mendadak ngurus,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dispenduk capil setempat melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi warga, sekolah, dan pondok pesantren.

“Banyak usia 17 tahun dari santri ataupun siswa. Kami datangi dengan menggunakan mobil E-KTP, gratis,” pungkasnya. (yus)

dari halaman 1 2,5 hingga 3 hektare. Dua lokasi lain yaitu di Desa Tulung, Kecamatan Saradan dengan luas sekitar 25 hektare.

Selain itu, terdapat dua lokasi penambangan tanah uruk dan satu lokasi penambangan pasir berada di wilayah Kecamatan Dagangan serta satu lokasi tambang tanah uruk di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu dengan luas sekitar tujuh hektare. “Selain tujuh itu, masih ada 14 perusahaan lainnya yang sedang dalam proses.

Kemungkinan pertengahan tahun ini akan ada lagi tambahan lokasi tambang dengan izin resmi,” katanya. (yus)

Hal - 12 Edisi No.212 Tahun XIV ~ Minggu I Pebruari 2016

Jaminan Keamanan Ciri Khas Industri Pariwisata Disbudpar Jatim Antisipasi Teror Bom ANTISIPASI terhadap teror bom ternyata sudah dila kukan sejak lama oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur. Hal ini penting karena jaminan keamanan, keselamatan, dan sanitasi/higienis serta kenyamanan merupakan ciri khas dalam industri pariwisata.

Menurut Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto, M.Si, dalam industri pariwisata, masalah stabilitas nasional dan keama-

nan dalam negeri merupakan prasyarat untuk menjamin berkembangnya kepariwisataan.

“Semoga nantinya keamanan dan keselamatan ini bisa menjadi pendorong bagi kedatangan dan lama tinggal wisatawan di Jatim yang memiliki potensi yang luar biasa ini,” harap Jarianto yang kini menjadi Pj Bupati Trenggalek.

Jarianto juga menjelaskan, beberapa kesepakatan antara Disbudpar Jatim dengan Bi-

dang PAM OBVIT Polda Jatim itu di antaranya, penyusunan pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan, pemberian bantuan operasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta keamanan ketertiban masyarakat, melakukan pembinaan penegakan peraturan perundangan, dan penanganan kerawanan sosial.

Selain itu, kesepakatan lainnya seperti menggelar pendidikan dan pelatihan terhadap polisi pariwisata, melakukan

Ketika Batu Menjadi Kota Wisata ADA yang mengatakan, Batu dan Malang adalah laksana dua sisi mata uang dalam lanskap pariwisata Jawa Timur.

Wisatawan yang datang ke Batu atau Malang selalu akan singgah di kedua daerah tersebut.

Malang memiliki dua wilayah administratif pemerintahan, yaitu Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sementara kota Batu adalah sebuah kota yang berjarak sekitar 15 km dari kota Malang. Saat ini, Batu dinamakan secara resmi dengan sebutan Kota “Wisata” Batu.

Kota Batu terletak 800 meter dari permukaan laut dan memiliki suhu yang dingin dan sejuk sekitar 17-25,6 derajat Celcius, dikarenakan dikelilingi oleh pegunungan. Kota Batu

merupakan kota dengan sejuta keindahan, dimana potensi utama di dapat dari penghasil buah dan sayuran. Ditambahlah lagi, pesona alam seperti pegunungan dan bukit di sekitar kota ini menjadi potensi pariwisata yang sering dikunjungi.

Kota Wisata Batu Malang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata Jawa Timur yang disukai banyak kalangan penikmat perjalanan. Ada banyak kegiatan dan obyek wisata menarik di Batu. Anda dapat menjumpai suguhan wisata alam yang menarik di sana hingga aneka wisata sejarah, agrowisata, wisata kuliner, dan lain-lain.

Terdapat beberapa obyek wisata yang tak pernah sepi dikunjungi oleh para wisatawan

Batu, seperti Jatim Park, Selecta, Songgoriti, Coban Rondo, Gunung Panderman, Gunung Arjuno, Gunung Welirang dan banyak lagi.

Sebagai sarana pelengkap semua obyek wisata di Batu, terdapat pula beberapa fasilitas pendukung yang bisa dengan mudah di dapat seperti vila, restaurant dan hotel yang semuanya menawarkan keindahan alam sebagai menu saat membuka jendela.

Selain sebagai daerah tujuan wisata, Kota Batu juga memiliki cita rasa tersendiri dalam bidang seni, baik dalam bidang seni modern ataupun tradisional, seperti, Kuda Lumping, Campursari dan beberapa hasil ukir khas kota Batu.(yus)

Lomba Burung, Daya Tarik Baru Wisatawan LOMBA burung berkicau di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, kian marak saja. Ini fenomena menarik, terutama dalam kaitan dengan pariwisata.

Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Disbudpar Jatim, Drs Handoyo M.Pd, mengakui bahwa dari hasil penelitian dan pengamatannya, penghobi burung berkicau kian marak. Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi pengelola gantangan yang ada di berbagai daerah untuk terus mengembangkannya.

“Dengan makin seringnya lomba burung digelar baik yang bersifat latber maupun latpres ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara,” kata Handoyo.

Dalam kaitan itu, Disbudpar Jatim telah menjalin kerjasama dengan Pelestari Burung Indonesia (PBI) Surabaya. Kerjasama itutelah diawali dengan menyelenggarakan workshop burung berkicau dengan tema ‘‘Pedoman Dasar Penjurian Burung Berkicau’’, akhir tahun 2015 lalu.

Menurut Handoyo, maksud dan tujuan diselenggarakan workshop ini antara lain untuk pengembangan destinasi wisata minat khusus sebagai upaya menambah keragaman daya tarik wisata di

Suasana Lomba Burung Berkicau yang diselenggarakan PBI Surabaya.

Jawa Timur.

Disamping itu juga supaya terjalinnya rasa kesatuan serta kesepahaman antara komunitas pecinta burung berkicau dengan berbagai pihak dalam menunjang program konservasi dan upaya pelestarian burung.

Ketua PBI Surabaya Herry Sugiono menambahkan, bahwa dengan kian maraknya pecinta atau penghobi burung berkicau di Jawa Timur, maka keberadaan juri sangatlah penting.

“Sebab jika seorang juri mampu memberikan penilaian secara obyektif, maka sinergi antara komunitas pecinta burung berkicau dan panitia bakal terjalin dengan dinamis. Oleh karena itu sebagai salah satu pilar penopang tegak dan am-

bruknya sebuah kegiatan pameran dan lomba burung berkicau adalah di PBI,” kata dia.

Anggota Dewan dari Komisi E Surabaya ini mengakui, juri mempunyai peran strategis sekaligus menempati posisi yang terhormat, apabila profesi tersebut dijalankan dengan sepenuh hati. Artinya sang juri harus tulus mengabdi pada profesinya. Seorang juri harus berpegang teguh pada prinsip dasar yakni jujur, adil dan obyektif.

Karena hanya itulah modal dasar seorang juri. Prinsip itu menjadi taruhan akan krediblitas dan harga diri seorang juri.

“Hal tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan dimasing-masing gantangan memiliki kriteria sendiri-sendiri yang dijadikan pedoman,” lanjut Herry. (nam)

pengkajian, penelitian, penyuluhan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya, dan terakhir melakukan monitoring dan evaluasi kerja. “Kesepakatan ini setelah keluarnya keputusan bersama Gubernur Jatim dengan Kapolda Jatim,” katanya.

Jarianto juga mengingatkan adanya beberapa kasus yang bisa membuat wisatawan enggan mendatangi daya tarik objek wisata, seperti bom bali, dan akhir-akhir ini di Jalan MH. Thamrin, Jakarta.

“Meskipun kejadian itu berlangsung di luar Jatim. Tapi tetap bersyukur keamanan di Jatim relatif tetap terjaga, sehingga muncul rasa optimis yang dapat menciptakan suasana aman untuk kepentingan investasi dan kunjungan wisatawan ke depan,” katanya.

Agar kerjasama ini berjalan sinergi, telah dilakukan beberapa kali pelatihan yang diikuti hampir ratusan anggota kepolisian pariwisata.

Pelatihan tersebut meru-

Unit Sat Pam Obvit (satuan pengamanan obyek vital) Polrestabes Surabaya Patroli Obyek Wisata Pakuwon City Surabaya. pakan bentuk kerjasama antara Gubernur Jatim dengan Polda Jatim, khususnya Disbudpar Jatim dengan Bidang Pengamanan Objek Vital (PAM OBVIT). Harapannya, adanya kerjasama ini akan semakin solid dan fokus untuk mempercepat pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya menciptakan iklim investasi di Jatim.

Realisasinya kerjasama tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang obyek wisata terhadap polisi pariwisata (Polpar). Jarianto mengatakan bahwa sebenarnya MOU dan pelatihan polisi

pariwisata merupakan kelanjutan dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Kepolisian Negara Indonesia tentang penyelenggaraan pengamanan di destinasi pariwisata.

“Semoga kerjasama ini semakin solid dan fokus untuk mempercepat pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya menciptakan iklim investasi di Jatim dan dapat menjadi pendorong bagi kedatangan dan lama tinggal wisatawan di Jatim yang memiliki potensi luar biasa ini,” harap Jarianto. (nam)

Pemprov Jatim Segera Bangun Jalur Tembus ke Kota Batu BERWISATA ke Kota Batu telah menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung kesana. Selain hawanya yang sejuk, juga banyak obyek wisata yang memang menarik untuk dikunjungi.

Namun, jarak tempuh dari Surabaya ke Kota Batu cukup jauh, sekitar 2-3 jam dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Menghadapi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Jatim berjanji segera merealisasikan pembuatan jalur tembus dari Kabupaten Pasuruan menuju kota pariwisata tersebut. Nantinya, waktu tempuh normal di jalur tembus itu hanya 30 menit.

Rencana pembangunan jalur tembus tersebut diwujudkan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU), Senin (25/ 1/2016) antara Pemerintah Provinsi Jatim dan kepala daerah yang dilewati jalur itu. Yakni, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Mereka yang hadir, antara lain, PJ Bupati Malang Hadi Prasetyo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, semua pihak yang hadir dalam Mou sudah sepakat untuk bersama-sama merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

“Ini untuk meningkatkan kunjungan wisata,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo usai acara di Gedung Negara Grahadi.

Jalan itu panjangnya 33,21 kilometer. Melewati Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan; Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan; Keca-

Kota Batu yang indah menarik wisatawan berkunjung kesana. matan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan; Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang; Kecamatan, Kota Batu. “Ini untuk mendukung jalan tol Pandaan hingga Kabupaten Malang juga,” katanya.

Biaya pembuatan jalan itu akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur serta AP BD Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu. “Tapi ini masih dibicarakan, yang penting sudah deal,” tandas Pakde Karwo.

Sementara itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko berjanji akan menyiapkan lahan untuk pembangunan jalan itu. Dia menjamin tidak akan terjadi masalah pembebasan lahan.

“Warga desa akan bersyukur sekali infrastrukturnya dibangun,” ujar Edddy.

Edddy berharap pembangunan jalan itu akan meningkatkan perekonomian warga desa dan meningkatkan sektor wisata Kota Batu. “Kota Batu akan punya pintu masuk yang strategis,” jelas Walikota Batu dua periode itu.

Setelah penandatanganan, segera dilakukan sosialisasi dan perencanaan. Termasuk

rencana konstruksi dan anggaran yang dibutuhkan. ‘’Jalan tembus ini memang untuk menunjang potensi wisata di kawasan Malang Raya,’’ tutur Eddy.

Problem wisata di kawasan Malang Raya memang terkait dengan infrastruktur jalan.

Setiap weekend ruas jalan yang menghubungkan Surabaya-Batu selalu penuh kendaraan. Waktu tempuh dari Surabaya ke Batu pun tidak bisa diprediksi lagi. Kadang bisa tiga jam, ada pula yang sampai delapan jam. Padahal, dalam kondisi lancar, perjalanan antara dua kota itu cukup dua jam.

Saat ini akses jalur tembus itu sebenarnya sudah ada.

Panjangnya 33,1 kilometer.

Namun, akses tersebut masih berupa jalan desa yang lebarnya hanya tujuh meter. Sebagian sudah diaspal, sebagian lagi masih berupa makadam.

Jalur tembus itu memanjang dari Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, menuju Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaju, Kota Batu. Nantinya dilebarkan dan diperuntukkan dua arah. (yus)