Jtpos225

ISSN : 1412-7490

Edisi No. 225 Tahun XV ~ Minggu II Agustus 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Risma Kader Terbaik PDI-P Go DKI-1 Siap Melawan Ahok, Calon Kuat Gubernur DKI Sejak menikah Alyssa Soebandono mulai jarang tampil di televisi. Terakhir ia tampil sebagai model adzan maghrib untuk bulan Ramadhan di stasiun televisi RCTI. Proyek bareng suami istri ini bisa dibilang langka. Wajar jika pasangan yang telah dikaruniai satu orang putra ini mengaku sangat senang. Terlebih syutingnya dilakukan di Yordania.

Setelah menikah Alyssa yang akrab disapa Icha memang memutuskan untuk berhijab.

Meski begitu, aktris sinetron kelahiran Jakarta, 25 Desember 1991 ini makin terlihat cantik dan stylish. Saat ini Icha sudah identik dengan gaya hijab klasik dan busana kasual.

Dalam beberapa foto yang ia bagikan di akun Instagramnya, istri Dude Harlino ini juga tak takut bermain warna. Dari warna pastel, monokrom, sampai bermotif. Sementara untuk tampilan keseluruhan busana muslim, Bersamb ke hal. 11

Surabaya, JatimPos Dalam seminggu terahkir ini bursa pencalonan Cagub DKI tampak semarak. Suhu politik menaik baik di Jakarta sendiri mupun di daerah utamanya di kota Pahlawan Surabaya menunjukan tensi menaik.

Kota Pahlawan Surabaya merupakan salah satu kota terdampak pilgub DKI karena Walikota Surabaya yang popular dengan panggilan Risma merupakan salah satu calon terkuat dari PDI.P. Meskipun sampai berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari kubu DPP PDI.P siapa calon yang dijagokan dalam pilgub DKI pada 2017 mendatang, namun isu santer mengarah pada diri Tri Rismaharini yang akrab dengan panggilan Risma.

Bahkan “sumber terpercaya Jatim Pos” di DPP PDI.P meyakinkan bahwa Risma sebagai kader terbaik PDI.P saat ini “terpilih” sebagai Cagub dalam Pilgub DKI 2017 mendatang.

Dipilihnya Risma sebagai Cagub dalam Pilgub DKI 2017 mendatang kata sumber terpercaya Jatim Pos dikatakan sudah melalui proses penelitian dan penkajian secara mendalam baik dilingkungan internal PDI.P muapun

SDN II Curah Cottok Memprihatinkan Atap Dua Ruangan Kelas Bolong Situbondo, Jatim PosKeberadaan bangunan/ gedung sekolah SD Negeri 2 Curah Cottok dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini sungguh miris.

Pasalnya, beberapa ruangan kelas yang ada di SD tersebut tampaknya tidak layak untuk ditempati sebagai ruangan untuk belajar para siswa/siswi atau anak didik bangsa kita.

Dari pantauan Jatim Pos di lapangan diketahui, dari ke enam ruang kelas yang ada di sekolah tersebut, suasana dan kondisi cukup memprihatinkan adalah Bersamb ke hal. 11

Risma (kiri) siap melawan Ahok (kanan). dari lingkungan eksternal PDI.P. [Baca juga Ahok Bisa Keok bila lawan Risma dalam Jatim Pos edisi ke IV Januari

2016] Sebagai kader terbaik PDI.P Risma dikenal sebagai kader terpercaya dan loyalis

terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP Bersamb ke hal. 11

4.000 PTS Terancam Tak Bisa Keluarkan Ijazah Surabaya, Jatim Pos Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis (Kordinator Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VII Purwo Bekti menuturkan, hingga kini masih ada 96 persen atau sekitar 4.000 PTS se-Indonesia yang belum terdaftar Akreditasi Institusi.

Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan, perguruan tinggi yang bisa mengeluarkan ijazah adalah perguruan tinggi terakreditasi secara institusi dan prodi (program studi).

“Sementara itu, jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 4.300, dan

96 persen atau total 4.000 PTS belum terakreditasi institusi,” ujarnya.

Menurut Purwo, di Kopertis wilayah VII 24 persen telah terakreditasi.

Yang sudah terakreditasi dan mendapatkan nilai A baru ada tiga di antaranya Universitas Muhammadiyah

Bersamb ke hal. 11

Visa Tak Kunjung Tiba

34 Calon Haji Terancam Batal

Tampak plafon/atap sekolah SD di SDN II Curah Cottok, Kapongan yang bolong-bolong dan tak pernah dapat bantuan dari instansi terkait.

Pamekasan, Jatim Pos Visa haji atas nama 34 orang calon haji asal Kabupaten Pamekasan, Madura, hingga kini tidak jelas nasibnya. Walhasil, ke-34 calon haji yang telah melunasi ONH (Ongkos Naik Haji) terancam batal berangkat ke Mekkah Al Muqaromah.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi, menjelaskan,

Calon jamaah haji asal Pamekasan. pihaknya tengah bekerja keras untuk mengurus visa ke-

34 orang calon haji tersebut.

Terlebih lagi, seluruh paspor calon haji itu telah selesai dan diterbitkan Kantor Imigrasi Pamekasan.

“Saya sendiri yang berangkat ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mengurus penerbitan visa 34 orang calon haji itu. Semoga saja, visa Bersamb ke hal. 11

Festival Tunjungan Sukses Besar

Delegasi Tidak Kebagian Kursi Oleh : Gatot Soedjono, Wartawan JatimPos Surabaya,JatimPos Festival Tunjungan yang diadakan dalam rangkaian menyambut penyelenggaraan Prepcom 3 Habitat III ahkir Juli lalu sukses besar .

Ribuan tamu anggota Delegasi Manca Negara yang mengikuti Prepcom 3 Habitat III membaur jadi satu dengan warga kota Surabaya meme-

nuhi Jl.Tunjungan Surabaya tempat digelarnya Festival Tunjungan.

Akibat dari melubernya pengunjung para tamu terhormat dari manca Negara tersebut tidak kebagian kursi untuk menikmati berbagai macam kuliner khas Surabaya yang dijual dalam Festival Tunjungan tersebut.

Sepanjang pengamatan Jatim Pos hampir semua “Tamu terhormat” dari manca Negara hilir mudik mencari tempat duduk yang kosong, namun

tidak ada satupun kursi kosong karena sudah diduduiki oleh warga kota Surabaya.

Jumlah warga kota Surabaya yang menhadiri Festival Tunjungan jauh lebih banyak dari jumlah “Tamu Terhormat” anggota delegasi Prepcom 3 Habitat III. Akibatnya para “Tamu terhormat” bergerombol berstanding party alias berdiri sambil menikmati “bungkusan” Bersamb ke hal. 11

Anggota delegasi Prepcom 3UN asal Turki terpaksa makan dengan berdiri karena kursi yang disediakan oleh Pemkot Surabaya telah diduduki warga. (foto:Gatot.S/JTMP)

METROPOLIS

Hal - 2

Risma Suguhi Polopendem Delegasi Prepcom 3UN Habitat III Surabaya,JatimPos Berbagai jenis makanan khas Surabaya disajikan oleh Pemkot Surabaya dalam menyambut tamu-tamu terhormat delegasi paserta Prepcom 3 Habitat III yang diselenggarakan pada tgl. 25-27 Juli 2016 lalu.

Ketika meresmikan Balai Budaya Cak Markeso di Kampung Ketandan Surabaya Rabu Tgl.27 Juli lalu Walikota Surabaya yang akbrab dengan panggilan Risma tampak penuh sukacita menjamu alias mensuguhi para tamu terhormatnya dengan polopendem [Jenis sajian makanan khas warga kota Surabaya yang terdiri dari berbagai macam umbi-umbian direbus] Sekalipun mengenakan pakian khas Ning Surabaya tampak Risma dengan cekatan mengangkat tampah yang dipenuhi polopendem disuguhkan kepada para tamu terhormatnya.

“Please, silahkan,” ujar Risma sambil tersenyum khas.

Selain polo pendem warga Kampung Ketandan juga menjamu tamu terhor-

matnya dengan “Nasi Osik” masakan Ibu-Ibu PKK setempat.

Nasi osik merupakan makanan khas Surabaya yang “nyaris” punah tertelan oleh serbuan makanan serba instan pada zaman digital modern sekarang ini.

Padahal “Nasi Osik” merupakan salah satu jenis makanan khas Surabaya yang mempunyai nilai sejarah karena berkat sarapan “Nasi Osik” para pejuang kemerdekaan Arek-Arek Surabaya berhasil menurunkan bendera Belanda Merah Putih Biru kemudian merobek bagian warna birunya tinggal warna Merah Putihnya kemudian mengibarkan kembali diatas Hotel Oranye sekarang Hotel Mojopahit.

Saat ini warga kampung Ketandan berusaha keras melestarikan “Nasi Osik” yang bernilai historis tersebut.

Dari kiri ke kanan: Tampak Walikota Surabaya Tri Rismaharini sedang mempersilahkan tamunya untuk mencicipi hidangan Polopendem, warga kampung Ketandan saat menyaksikan peresmian balai budaya di kampungnya (foto: Ratno/Humas dan Gatot.S/JTMP)

Tempat Silaturahmi Antar Warga Balai budaya Cak Markeso kata Risma keberadaaannya sangat penting bagi warga kampung Ketandan.

“Keberadaan Balai Budaya merupakan tempat silaturahmi warga kampung Ketandan mulai dari anak-anak sampai dewasa,” ujar Risma ketika memberikan sambutan saat peresmian Balai Budaya Cak Markeso salah satu tokoh Ludruk yang ter-

kenal di Surabaya.

Balai Budaya Cak Markeso merupakan hasil pemugaran yang dilakukan secara gotong royong antara Warga Kampung Ketanda, Pemkot Surabaya dan United Cities Local Government Asia Pasific [UCLG Aspac] sebuah LSM Internasional.

Sekjen UCLG Aspac Bernadia Irawati Tjandradewi mengatakan ruang publik bukan hanya berupa ruang terbuka hijau tetapi juga

berupa bangunan yang dapat difungsikan oleh warga untuk berkumpul dan memperkuat interaksi sosialnya.

“Saya kagum dan bangga atas jiwa kegotong royongan warga dalam proses pemugaran Balai Budaya di kampong Ketandan ini,” ujar Bernadia dengan nada memuji.

Sementara Risma juga mengungkapkan kampung Ketandan yang terletak persis di jantung kota Surabaya “hidup” selama 24 jam

karena warganya aktif berinteraksi.

Kampung Ketandan kata Risma dikelilingi oleh bangunan pertokoan di Jl.Tunjungan Surabaya dan sekitarnya. “Saya berusaha semampunya untuk mempertahankan keberadaan kampung-kampung di Surabaya, karena sejarah Surabaya itu terbentuk dari perkampungan-2” ujar Risma meyakinkan. [Gatot Soedjono/Jatim Pos]

Domson Mukwato: Ibu-Ibu Surabaya Pandai Masak, Nasi Osik Rasanya Enak Domson Mukwato, delegasi Prepcom 3UN asal Zambia Afrika sedang menikmati nasi Osik masakan ibuibu PKK kampung Ketandan Surabaya (foto:Gatot.S/JTMP)

Surabaya,JatimPos Perawakannya tinggi alias jangkung,warna kulitnya hitam legam,itulah Domson Mukwato seorang anggota delegasi Prepcom 3 ketika mengunjungi Kampung Ketandan Surabaya bersama anggota Delegasi lainnya sebanyak 1 bus.

Pria jangkung berkulit hitam tersebut disela-sela peresmian Pendopo Cak Markeso sempat dijamu “makan siang gratis” oleh Ibu-Ibu PKK setempat.

Menu makan siang menurut Ibu Sri aktivis PKK setempat dinamakan “Nasi Osik”.

Nasi osik adalah makanan khas warga Surabaya yang dilestarikan oleh warga kampung Ketandan.

Menu “Nasi Osik” sederhana seperti menu nasi lainnya yang biasa disantap oleh warga kota Surabaya.

Menurut Ibu Sri yang siang itu sibuk melayani tamu terhormat anggota delegasi peserta Prepcom 3 Habitat

III,”Nasi Osik” sangat terkenal pada zaman perang kemerdekaan 10 Nopember 1945 71 tahun lalu.

Kala itu kata Bu Sri “Nasi Osik” dimasak oleh Ibu-Ibu pejuang di dapur umum yang ada dikampung-kampung kota Surabaya termasuk di kampung Ketanda Surabaya.

Kampung Ketandan memang terletak ditengah-tengah kota alias di pusat Kota Surabaya,tepatnya disebelah Barat Jl.Tunjungan Surabaya

.Letak kampung Ketandan tidak jauh dari Hotel Mojopahit yang dahulu dizaman perang kemerdekaan dikenal sebagai Hotel Oranye. Dalam peribahasa di sebut jaraknya hanya selemparan batu saja alias tidak jauh yaitu hanya diseberang jalan saja hanya agak menyerong kekanan dari letak sebenarnya Hotel Mojopahit.

Berkat sarapan alias makan pagi “Nasi Osik” yang dimasak oleh Ibu-Ibu pejuang didapur umum dikampung Ketandan ArekArek Suroboyo dengan semangat “Banteng Ketaton” memanjat Hotel Oranye dan menurunkan serta menyobek Bendera penjajah Belanda Merah Putih Biru menjadi hanya berwarna Merah Putih kemudian mengibarkan kembali diatas Hotel Oranye dengan diiringi teriakan Merdeka ! Merdeka ! Merdeka ! serta Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar !

Allahu Akbar.

“Nasi Osik” terdiri dari nasi putih sebanyak 2-3 entong ditaruh di selebar daun pisang

sebagi pincuk atau piringnya dengan lauk kikil sapi yang dimasak dengan bumbu semacam orem-orem lengkap dengan 2-3 biji cabai alias Lombok serta irisan tahu dan kuah campuran santan kelapa muda.

Meskipun sudah ada cabainya,namun “Nasi Osik” belumlah lengkap bila belum ada sambel cobek yang ada terasinya.

Itulah menu pejuang 45 Arek-Arek Surabaya yang dimasak oleh Ibu-Ibu pejuang di dapur Umum pada 71 tahun silam yaitu pada zaman perang kemerdekaan 10 Nopember 1945.

Akhir Juli lalu “dapur Umum” dibuka lagi oleh IbuIbu PKK Kampung Ketanda untuk menyambut para delegasi yang mengikuti Prepcom 3 Habitat III di kota Pahlawan Surabaya.

Selain disuguhi “Nasi Osik”,para tamu terhormat tersebut juga disuguhi polo pendem seperti kacang rebus,pisang rebus,serta aneka ragam umbi-umbian rebus sepeti suwek dan lain

sebagainya termasuk ketela rebus.

Paduan sajian “Nasi Osik” dan “Polo Pendem” sangat pas dan cocok untuk menyambut para tamu terhormat dari anggota delegasi peserta Prepcom 3 Habitat di Surabaya.

Domsom Mukwato merupakan salah satu tamu terhormat peserta Prepcom 3 Habitat III yang berhasil menikmati “Nasi Osik” da ri Ibu-Ibu PKK Kampung Ketandan.

“Wah enak sekali, very nice ! saya suka sekali” komentarnya kepada Jatim Pos. “Ibu-Ibu di Surabaya, pandai memasak, masakannya enak-enak,” puji Domsom Mukwato sambil melahap hidangan lewat pincukan “Nasi Osik”. Dalam waktu singkat tidak lebih dari 15 menit Domsom Mukwato melahap habis satu pincuk “Nasi Osik” buatan Ibu-Ibu PKK Kampung Ketandan Surabaya. [Gatot Soedjono/ Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Embi Supriyadi. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Kabupaten Mojokerto Raih Adipura Buana 2016 Mojokerto, Jatim Pos Kabupaten Mojokerto sukses meraih penghargaan Adipura Buana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pengharga-an ini diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto Musta’in mewakili Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP). Piala pengharagaan Adipura Buana 2016 tersebut, diterima Musta’in mewakili Bupati Mojokerto MKP dari Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla, bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2016 di halaman Istana Siak (Sri Indrapura) Kabupaten Siak Provinsi Riau pada Jum’at Beberapa waktu lalu.

Wakil Presiden Drs. Jusuf Kalla dalam pidato resmi acara penerimaan Adipura, memaparkan bahwa program yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus mampu tercipta di setiap daerah. Khususnya dalam pembentukan kawasan-kawasan hijau dan liveable (layak huni). “Ke depan segala bentuk program lingkungan hidup, kiranya mampu melahirkan sebuah kawasan-kawasan yang hijau dan liveable. Sehingga masyarakat bisa menikmati dampak dari program-program tersebut,” paparnya.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa Meski berhalangan hadir secara langsung, mengucapkan rasa

Asisten Setdakab Mojokerto Musta’in, saat menerima piala Adipura Buana 2016 dari Wakil Presiden RI Yusuf Kalla

syukur dan apresiasi penuh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat partisipasif dan kooperatif dalam mensukseskan Adipura 2016.

“Alhamdulillah kita bisa meraih Adipura Buana Kota Mojosari Tahun 2016. Adipura Buana yang kita dapatkan merupakan bentuk apresiasi atas usaha menggabungkan semangat sosial dan lingkungan. Terimakasih kepada seluruh masyarakat yang sangat partisipasif dan kooperatif, juga kepada seluruh tim pembina clustercluster penilaian Adipura yang sudah bekerja keras.

Tantangan menanti kita, ayo kita bersama-sama konsisten menyeimbangkan lingkungan dan sosial untuk prestasi lebih gemilang lagi ke depan,” tutur Bupati MKP Sebagaimana diketahui, Adipura Kirana diberikan kepada 36 kabupaten/kota, se-

dangkan Adipura Buana diberikan kepada 57 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya Kabupaten Mojokerto. Mulai tahun 2016 ini tidak ada lagi piala Adipura Kencana. Melainkan menggunakan kategori atau nama baru Adipura Buana, Kirana, Karya, Bhakti dan Adipura Paripurna. Yang mana, Penilaiannyapun menggunakan titik berat yang lebih kompleks. Sementara, pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Mojokerto sendiri dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto MKP dengan melibatkan seluruh SKPD di Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Tim Pembina Adipura.

Selain menyasar pada tata kelola persampahan, penilaian Adipura juga mengambil dari keadaan perwajahan kawasan Kota atau Ibu Kota Kabupa-ten.

Yang lebih esensial, adalah kepedulian dan atensi kepala daerah dalam menyinergikan lingkungan dan sosial dalam satu paket utuh.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin.

Mengatakan, Program Adipura sendiri adalah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Pemkot atau Pemkab dalam membangun partisipasi dan peran aktif masyarakat. Selain itu, juga terdapat adanya peran dunia usaha untuk ikut serta dalam mewujudkan pembangunan di Kota atau Ibu Kota Kabupaten yang berkesinambungan secara ekologis, sosial, maupun ekonomis, melalui penerapan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima Adipura Buana Kota Mojosari Tahun 2016. Kita masuk dalam kategori Kota Kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 100.000 jiwa. Adipura Buana menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk Kota yang layak huni (liveable city) yang mercerminkan dari masyarakat yang peduli lingkungan.

Dan, kita mampu memenuhi kriteria tersebut. Lingkungan dan sosial berjalan imbang, itu esensinya,” terangnya.

Jarak Pemondokan Capai 1 Km CJH Mojokerto Dihimbau Jaga Kesehatan Mojokerto, Jatim Pos Ibadah Haji merupakan dambaan setiap Islam di seluruh dunia. Dan setiap umat Islam yang merasa cukup biaya pasti menginginkan pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan ibadah Rukun Islam yang ke-5 tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI agar bisa memfasilitasi, mengatur penyelenggaraan, sampai mengatur tempat pemondokan. Dengan harapan agar jamaah hajinya agar bisa lancar, khusyuk ketika melaksanakan Haji. Untuk di Kabupaten Mojokerto Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Mojokerto dihimbau menjaga kesehatan, karena akan menempati pemondokan yang jaraknya cukup jauh dari Masjidil Haram.

Kasi Haji dan Umroh, Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali mengatakan, calon jamaah haji asal Kabupaten Mojokerto terbagi di kloter 33, 34 dan 35. “Mereka akan menempati pemondokan yang jaraknya sekitar 1 Km sampai 3,6 Km dari Masjidil Haram. Termasuk, calon jamaah

haji harus menjaga kesehatan dan mulai latihan dari sekarang, misalnya Jogging atau olahraga lainnya,” ujar Mukti.

Mukti juga menjelaskan, pemondokan di Mekkah untuk Kloter 33 terbagi 2 hotel, yakni hotel Lu Lu At Nadir, Kota Syisyah. Jarak dari hotel tersebut ke Masjidil Haram sekitar 3,6 km. Dan hotel Ru Ya Al Mina Hotel, Kota Syisyah. Jarak dari hotel tersebut ke Masjidil Haram sekitar 3,6 km.

Untuk kloter 34, menempati hotel Al Tayseer Tower, Kota Jarwal. Jarak hotel ke Masjidil Haram sekitar 1 km.

Sedangkan kloter 35, menempati hotel Safwat Al Bait, Kota Mahbas Jin. Jarak hotel tersebut ke Masjidil Haram sekitar 1,9 km.

Seperti diinformasikan, Calon Jamaah Haji asal Kabupaten Mojokerto akan berangkat tanggal 21 dan 22 Agustus 2016 mendatang.

Sementara Calon Jamaah Haji asal Kota Mojokerto akan berada di kloter 40 dan berangkat tanggal 24 Agustus 2016. (din)

(din/adv)

Juga Mendapatkan Piala WTN Mojokerto, Jatim Pos Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, bersama wakilnya, Pungkasiadi, menerima tim penilai nasional dan provinsi, untuk pemaparan hasil penilaian tahap II dan III penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2016, di ruang rapat Satya Bina Karya, Kamis lalu.

Bupati dalam sambutan memaparkan jika kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mojokerto, terus mengalami peningkatan cukup prima. Namun menurutnya masih ada tambahan sarana pendukung yang harus diperbanyak, yakni ramburambu atau penunjuk arah.

Sebagai salah satu aspek penilaian WTN, keberadaan rambu-rambu lalu lintas memang menjadi poin yang tidak dipisahkan.

“Dalam kurun waktu lima tahun ini, infrastruktur jalan terus kita tingkatkan dan lebarkan. Sampai pada saat ini telah terbangun akses jalan poros beton sepanjang kurang lebih 1.086 km. Kondisi jalan yang sudah bagus tentunya harus didukung rambu-rambu atau penunjuk arah. Kalau memungkinkan bisa tem-

bus ke desa bahkan dusundusun, jumlahnya harus ditingkatkan. Saya kira ini harus menjadi atensi kita semua, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto saya minta kita segera mencari solusinya,” jelas bupati.

Marwanto Heru Santoso selaku Ketua Tim Penilai Nasional WTN, dalam paparan awal mengatakan bahwa WTN merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada provinsi, kabupaten ataupun kota yang dinilai mampu menata transportasi publik beserta penunjangnya dengan baik.

Dirinya juga menjabarkan tahapan apa saja yang harus dilalui dan dipenuhi sebagai syarat utama penilaian.

“WTN tahun 2016 ini me-lalui tiga tahap. Tahap I penilaian administrasi (perencanaan, pendanaan, kelembagaan, SDM, angkutan, prasarana, lalu lintas dan lingkungan), tahap II ada aspek teknis dan operasional, dan tahap III yakni komitmen (political will) kepala daerah dalam upaya pengembangan dan pembangunan transportasi

Wawali Suyitno Sidak Gorong-Gorong

perkotaan di wilayah kerja.

Sedangkan materi penilaian lapangan antara lain sarana angkutan umum, prasarana, lalu lintas, disiplin, SDM, pelayanan ke masyarakat, dan lain-lain,” jabarnya.

Dibantu dengan tim penilai provinsi yang diketuai oleh Peri Sadjarwo, Marwanto Heru Santoso bersama seluruh tim penilai telah melaksanakan tugas ini kira-kira pada Mei yang lalu.

“Kita sudah memulai penilaian kira-kira awal Mei. Kabupaten Mojokerto sudah termasuk baik.

Diantaranya kedisiplinan lalu lintas pejalan kaki maupun bermotor, simpang apill, penerangan jalan

umum, rambu, marka jalan, parkir on the street, zebra cross, dan juga sarana angkutan umum dalam trayek. Terminal Mojosari Tipe B juga kami nilai sudah baik, sudah lengkap dengan pos kesehatan dan bersih dari PKL. Kedisiplinan pengemu-di angkot masih kurang, dimana banyak yang belum mematuhi penggunaan sabuk pengaman,” pungkasnya.

Hadir juga dalam acara ini Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, dan unsur Forkopimda serta SKPD terkait. (din/hms)

Mojokerto, Jatim Pos Pemerintah Kota Mojokerto dipimpin oleh Wali Kota Mas’ud Yunus dan Wakil Wali Kota Suyitno terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan. Demi terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral.Selain itu agar Penghargaan demi penghargaan dari pemerintah pusat maupun Propinsi mudah diarihnya.

Sesuai dengan visi kota pelayanan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk melayani masyarakat. Salah satunya dengan mendengarkan keluhan masyarakat dan memperbaiki apa yang menjadi keinginan masyarakat dengan cara Sidak (inspeksi mendadak).

Wakil Wali Kota Suyitno beberapa hari lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lingkungan Pulorejo dan Pasar Cakarayam. Didampingi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Amin Wachid dan Kepala Satpol PP Mashudi, Wawali turun langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat, dan men-

cari solusinya.

Saat mendatangi lingkungan Balongcangkring 1 Kelurahan Pulorejo. Di tempat ini Wawali menindaklanjuti keluhan gorong-gorong selokan yang tersumbat. “Ini tersumbat, dan kalau hujan pasti airnya menggenang dan banjir,” tutur Heri, RW setempat.

Wawali langsung menindaklanjuti dengan memerintahkan staf Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti sidak agar segera memperbaiki. “Ini harus segera ditindaklanjuti karena dapat menyebabkan banjir. Kalau banjir, masyarakat dapat terkena penyakit,” tutur Wawali Suyitno.

Kemudian Wawali melanjutkan sidak menuju Pasar Cakarayam di lingkungan Mentikan. Wawali mendapati keluhan masyarakat yaitu selokan pasar yang mampet. Apalagi pasar tersebut juga terdapat jual beli unggas. Jadi jika turun hujan dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit. Beliau memrintahkan dinas PU untuk segera memperbaiki. (din)

Jatim II

Hal - 4

Polisi Tuban Dikeroyok Pemabuk Tuban, Jatim Pos Seorang anggota polisi di Tuban, Jawa Timur dikeroyok empat pemuda mabuk.

Akibatnya korban bernama Aiptu Nur Bagyo Efendi yang bertugas di Bagian Perasional Polres Tuban,mengalami luka-luka di bagian wajah, sehingga harus mendapat perawatan medis.

Peristiwa itu terjadi di depan rest area Jalan TubanSemarang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu.

Saat itu korban yang sedang lepas dinas sedang nongkrong di warung kopi.

Tiba-tiba muncul empat pelaku menghentikan bus pariwisata, lalu menganiaya sang sopir bernama Solehudin, asal Perum Telaga Pesona, Bekasi.

Korbankemudian datang berusaha melerai, dengan mengaku sebagai anggota polisi. Namun pelaku yang

Empat tersangka pengeroyok polisi berhasil ditangkap

sudah dipengaruhi alkohol bukannya berhenti. Para pelaku malah balik mengeroyok korban.

Puas melampiaskan kemarahan, pelaku langsung meninggalkan korbanyang terluka parah.

Mendapat laporan korban aparat kepolisian segera bergerak melakukan pengejaran. Setelah ditelusuri, keempat pelaku diketahui ber-

nama Darmuji, Supri, Darwanto, dan Sugik. Kurang dari 24 jam empat pelaku pengeroyokan itu berhasil ditangkap.

Para pelaku berhasil ditangkap di kawasan Desa Remen, Kecamatan Jenu.

Sebagai barang bukti penyidik mengamankan baju korban dan hasil visum luka korban. Keempat pelaku kemudian digelandang petugas Satreskrim ke Mapolres

Tuban.

Kapolres Tuban AKBP Fadly Samad saat dikonfirmasi mengatakan, keempat tersangka ini habis minum toak, kondisi emosionalnya tidak stabil, jadi disalip bus marah.

Bus dihadang di depan rest area, kemudian sopir dikeroyok.

Korban yang saat itu sedang di warung datang melerai, bilang saya anggota polisi, tapi salah satu tersangka menjawab, saya tidak takut polisi. Malah mereka turun kemudian mengeroyok polisi.

Korban berdarah, lalu mereka melarikan diri.

Menurut Kapolres, salah satu dari empat tersangka ini pernah di penjara dalam kasus perjudian. Akibat perbuatannya ke empat pelaku pengeroyokan ini di jerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. (ap)

HUT Blitar Berlangsung Meriah pembacaan naskah Terlihat ribuan para perangkat desa dan camat yang sejak pagi berdiri tegap dengan mengunakan busana jaman majapahit dan dengan sesama mendengarkan sambutane Wakil Bupati Marhaenis Urip Widodo diatas panggung area alon-alon Blitar.

Blitar, Jatim Pos Jatim Pos Blitar. Jumat 5 Ags 2016 Kabupaten Blitar Peringatin Hari Jadi Ke 692 Kabupaten Blitar bertepatan Jum’at (5/8) berlangsung meriah. Hadir Bupati beserta seluruh jajarannya hingga Kepala Desa/Lurah hadir di Pendopo Kabupaten Blitar.

Wakil Bupati Blitar Marhaenis Berdiri Diatas Panggung pada peringatan HUT Kabupaten Blitar.

Sebelumnya ratusan perangkat desa yang berada di alon-alon tersebut telah me-

masuki halaman pendapa dan di lanjutkan pasukan pengawal mengiringi pataka/ panji yang diikuti permaisuri dan juga pusaka pembawa foto-foto mantan bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Blitar Setelah mencapai pendapa baru dilakukan penyerahan pataka dan pustaka kepada Bupati Blitar Drs Rijanto MM dan Acara selanjutnya peletakan pemasangan fotofoto mantan bupati blitar di dalam pendapa dan diiringi tarian yang merupakan tari selamat datang dan ada juga

Mengenang Masa Lalu Sementara itu dari 22 Kecamatan Se Kabupaten Blitar yang hadir diacara HUT Ke 692 Kabupaten Blitar tersebut, yakni diantaranya Camat Nglegok Hatta di Alon-alon Blitar, ia juga mengucapkan

selamat Hari Jadi Kabupaten Blitar, sebab hari jadi ini milik bersama seluruh masyarakat dan menjadi penyemangat dan mendapat berkah Camat Nglegok, Hatta bersama pada perangkat Desa menggunakan busana tempo dulu Dia pun menjelaskan busana yang dipakai ala zaman dulu tujuan mengenang kembali dan ala wayang yang biasa digunakan oleh tokoh pewayangan saat bincang bincang dengan jatim pos diacara tersebut.’’ singkat Hata. (sk)

LSM Adalah Penyeimbang Pemerintah Banyuwangi, Jatim Pos Di era pemerintahan demo-krasi saat keberadaan lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) sangat diperlukan. Karena peranan dan fungsinya sebagai lembaga non pemerintahan itu dibutuhkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Sehingga lembaga swadaya masyarakat baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional mempunyai fungsi sebagai penyeimbang pemerintah.

Dan LSM harus mempu menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai lembaga control dari luar terhadap pemerintah.

Dalam berbagai hal apabila perjalanan pelaksanaan pemerintahan tidak ada penyeimbang maka pemerintahan akan timpang dan keblablasan.

Sebagai lembaga pergerakan yang berfungsi sebagai social control dan penyeimbang, LSM dituntut bekerja secara professional dan proporsional.

Demikian dikatakan Ustadz Ir. H. Ahmad Wahyudi dihadapan para pentolan LSM se kabupaten Banyuwangi dalam acara halal bi halal di aula wisata AIL Karangbendo Rogojampi.

Dalam acara yang digelar oleh Forum Rembug Banyuwangi (FORBY), Ustadz Ahmad Wahyudi juga memberikan siraman rohani.

“Sebagai penyeimbang pemerintah, LSM bersama lembaga lain jangan pernah berhenti berjuang untuk

menyuarakan kebenaran.

Karena pemerintahan memang harus ada penyeimbangya,” tutur mantan ketua DPRD dari fraksi PKB itu.

Sementara itu ketua Forum Rembug Banyuwangi (FORBY) Agus Tarmidzi yang juga ketua ASKAB Banyuwangi dalam kesempatan yang sama mengatakan dalam momen halal bi halal ini pihaknya ingin mengajak LSM menyatukan visi ikut berperan dalam membangun Banyuwangi lebih maju dengan tanpa menghilangkan sikap kritis sebagai lembaga non goverman.

“Saya tidak ada tendesi apa apa,acara ini murni silahturahim untuk menjalin komunikasi dengan teman teman. Kita berharap tetap kritis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintahan jika ada ketimpangan.

Tapi juga harus obyektif apabila baik ya harus kita dukung. Sehingga kita proporsional dalam bertindak,“ ungkap Agus Tarmidzi.

Seperti diketahui Forum Rembug Banyuwangi (Forby) mengadakan acara silahturahim bersama dengan beberapa LSM se Banyuwangi.

Acara yang mengambil tema Menajlin selahturahim dan komunikasi tanpa batas itu juga di hadiri beberapa pejabat pemerintah, pengacara, kepala desa dan jurnalis Banyuwangi. (rim/ embi)

Syukuran Hari Lahirnya Pancasila

Masyarakat Blitar Tumplek Blek Saksikan Wayang Kulit Nusantara Blitar, Jatim Pos Gebyar Wayang Kulit Nusantara yang dilaksanakan Selasa (2/8/2016) malam membuat masyarakat Kota Blitar tumplek blek di area Alon-alon.Perayaan ini sebagai wujud syukuran memperingati Hari Kelahiran Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Meski orang nomor satu di PDIP Megawati Soekarno Putri tidak hadir, namun dua politisi PDIP yang kini duduk di kabinet tampak hadir. Dia adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. Selain itu, hadir Guber-

nur H Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, Bupati Blitar Rijanto, serta tuan rumah Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar.

Masyarakat benar-benar dibuat terhibur dengan pagelaran wayang kulit tersebut. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, selama ini memang dikenal dekat dengan wong cilik.Tak heran jika pada perayaan-perayaan tertentu senantiasa memberikan hiburan untuk masyarakat kecil.

Wakil Gubenur Jawa Timur Saifullah Yusuf dalam sambutannya menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Me-

nurutnya, kita bersyukur karena punya Pancasila. Ia membandingkan dengan negara lain yang ribut terus. “Geger ae, berantem bahkan sampaisampai ada perang saudara.

Sedangkan kita yang punya Pancasila tetap bersatu,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Persatuan itu tergambar dengan digelarnya Wayang Kulit Nusantara ini dalam rangkaian acara syukuran Hari Kelahiran Pancasila. Selain dilakukan di Kota Blitar ini, juga dilakukan di beberapa daerah, yakni Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Ngawi, Jombang, dan Trenggalek.

Gubernur Jatim H Soe-

karwo juga menceritakan, bahwa sejak kecil Bung Karno memang gemar pewayangan. Sebab, kata dia, dalam pewayangan itu ada spirit dan perjuangan. Oleh karena itu tradisi ini harus dibudaya-kan dan dilestarikan untuk dijadikan sebagai wahana dalam membangkitkan nilai-nilai Pancasila.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan, Pancasila sebagai ideologi suatu bangsa bisa mempersatukan meskipun banyak suku dan golongan. ”Jauh sebelumnya sudah digali oleh putra prokramator Blitar, yakni Bung Karno bapak bangsa kita,” ujar Tjahjo.

Dari kiri: Gubernur Jatim H Soekarwo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly Menurutnya, Wayang Kulit ini merupakan salah satu kesukaan Bung Karno. Karena itu ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menghargai, bergotong royong, serta saling menghormati.

Hal itu tergambar dari wayang kulit dengan lakon

“Bimo Labuh” yang dibawakan oleh dalang Ki Anom Suroto.

Turut hadir pada acara itu Ketua Fraksi PDIP di MPR RI, Achmad Basarah, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Seniman Butet Kertaradjasa dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur. (sk)

Jatim III

Hal - 5

Desa Kedondong Kembangkan Varietas Pisang Raja Madiun, Jatim Pos Masyarakat Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun mulai mengembangkan varietas pisang raja. Peluang pengembangan agribisnis komoditas pisang raja ini dinilai masih terbuka luas dan menjanjikan.

Seperti yang di lakukan Samirin, di pekarangan rumahnya yang berada di Dusun Padas, RT 15 RW 05, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dipenuhi puluhan tanaman pisang raja.

“Saya memilih pisang raja karena varietas ini tahan terhadap hama dan penyakit, pisang mampu berproduksi tinggi serta mempunyai kualitas buah yang bagus dan disukai masyarakat luas,” ungkap Samirin, Senin lalu.

Menurutnya, varietas pisang raja merupakan varietas unggulan dan sudah teruji untuk dibudidayakan. Dalam upaya mengembangkan sen-

tra produksi pisang raja, Samirin mulai mengubah kultur dan kebiasaan dari bertani secara tradisional menjadi petani berteknologi yang produktif.

Terbukti, sentra produksi pisang raja miliknya di kisaran umur 5-6 bulan sudah berbuah, dengan metode yang diterapkan, setiap bulan bisa panen 10 – 20 batang pisang, dengan kisaran harga satu tundun pisangmencapaiRp175ribu – Rp200ribu.

“Peluang budidaya pisang raja masih terbuka luas, karena banyak manfaatnya, selain

dikonsumsi, juga banyak dipesan masyarakat untuk keperluan hajatan temu manten,” katanya.

Untuk mengantisipasi kegagalan dalam menanam pisang raja, Samirin sempat belajar di tempat temannya yang ada di Sragen, Jawa Tengah.

Sementara untuk memenuhi lonjakan kebutuhan konsumen.

Dia, membentuk kelompok petani pisang.

“Awalnya saya berjuang sendiri, tanpa ada pembenihan, hingga akhirnya saya

membentuk kelompok dan memperluas lahan, agar nanti bisa menjadi sentra pisang raja dan bisa memenuhi lonjakan pesanan dari para konsumen,”ungkapnya.

Selain mengembangkan sentra produksi pisang raja, ditempat Samirin juga menyediakan bibit pembenihan pisang raja yang dipatok harga Rp 15 ribu per batang.

Sementara Kepala Desa Kedondong, Siti Kuzaima, berharap budi daya pisang raja tersebut bisa dikembangkan lagi, sehingga bisa mendongkrak penghasilan ekonomi masyarakat Desa Kedondong.

“Saya salut, dengan upaya Pak Samirin, harapannya, bisa dikembangkan lagi, jadi nggak cuma Pak Samirin saja tapi juga masyarakat yang lain, jadi ketika di tempatnya Pak Samirin tidak ada di tempat lainnya ada, karena ini peluang yang sangat menguntungkan,” pungkasnya.

(Jum/Adv)

Promosikan Wisata Kab. Madiun Melalui Fotografi

Madiun, Jatim Pos Untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Madiun, dan sebagai wadah para fotografer untuk menuangkan kreativitasnya, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Dinkoperindagpar) Kab Madiun menggelar lomba foto bertajuk Pesona Kab Madiun 2016 di Gedung Korpri Kabupaten Madiun.

Lomba foto yang di adakan selama dua hari, mulai Kamis (28/7/2016) – Jum’at (29/7/ 2016) tersebut memperlombakan empat kategori. Yakni, sosial ekonomi, seni budaya, objek pariwisata dan on the spot. Selain lomba foto, kegiatan yang digelar dalam rangka

memperingati Hari Jadi Ke-448 Kabupaten Madiun ini juga menggelar pameran lukisan, bertajuk tebar warna, yang diselenggarakan mulai Kamis (28/7/2016) – Senin (01/8/ 2016), sedikitnya ada 153 lukisan dan 58 lembar foto yang diikut sertakan dalam pameran tersebut.

“Tujuan utama pameran ini untuk memberikan wadah kepada insan lukis dan fotografer dalam mengekpresikan karya-karyanya, sekaligus untuk mengkomersilkan pariwisata dan budaya Kabupaten Madiun,” jelas Kabid Pariwisata Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun, Isbani kepada wartawan.

Menurutnya, kegiatan ini

terbilang sukses, foto yang diikutsertakan dalam lomba sesuai dengan tajuk pariwisata dan budaya. Pengunjung yang datang menyaksikan keindahan foto dan lukisan pun cukup ramai.”Lomba fotografi ini rencana akan rutin kita lombakan setiap tahunnya,”ungkap Isbani.

Sementara Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan, pameran foto dan lukisan ini sebagai bentuk apresiasi Pemkab Madiun terhadap para pelaku seni lukis dan fotografer. “Kita beri ruang untuk seni lukis dan fotografer, ini juga harus ditekuni kalau ditekuni dan professional pasti akan menghasilk-

an,” harapnya.

Dalam lomba foto tersebut tampil sebagai juara untuk kategori sosial ekonomi dengan foto berjudul kaki palsu bagi penyandang cacat bagaikan lentera kehidupan diraih Ade Alfa. Kategori seni budaya dengan foto berjudul pertunjukan teater diraih Ari Widyanto.

Kategori objek pariwisata dengan foto berjudul pesona sunset Waduk Widas diraih Warih Sanjaya. Dan kategori on the spot dengan obyek bidikan kesenian dongkrek saat pembukaan lomba di Pemkab Madiun diraih Bagas Bimantara.

(Jum/Adv)

Dispendukcapil Optimalkan Pelayanan Akta Kelahiran Berbasis Online Madiun, Jatim Pos Untuk mengoptimalkan pelayanan publik khususnya dalam kepengurusan administrasi kependudukan, mulai tahun 2016, Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Madiun mulai menerapkan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Ahmad Sofingi, menuturkan, dengan diterapkannya pelayanan Akta Kelahiran berbasis online tersebut masyarakat tidak harus ke Kantor Dispendukcapil untuk mendapatkan pelayanan akta kelahiran, namun cukup mengurus di kantor Desa atau Kelurahan setempat, sehingga lebih mudah dan lebih dekat.

“Mulai tanggal 25 Juli 2016 kemarin sistim kepengurusan pembuatan Akta Kelahiran secara online sudah kita launching, sudah bisa melayani secara online di Desa masingmasing, prosesnya sangat cepat, cukup satu hari langsung jadi dan langsung bisa diambil di Dispendukcapil,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, sejak dilaunching dan selama 6 hari dibuka, sudah mencapai

122 pemohon yang masuk di server Dispendukcapil. Sementara pada tahap uji coba pelayanan Akta Kelahiran online sudah dilaksanakan di 5 Desa, diantaranya, Desa Kaibon Kecamatan Geger, Desa Rejosari Kecamatan Sawahan, Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri, Desa Doho Kecamatan Dolopo, dan Desa Wayut Kecamatan Jiwan.

“Lima Desa ini baru Program Jangka Pendeknya, untuk program jangka menengah nanti 50 Desa, dan program jangka panjangnya di tahun 2017 ditargetkan 206 desa/kelurahan sudah menjalankan pelayanan akta kelahiran secara online semua,” ungkapnya.

Sementara dari segi kesiapan masing-masing desa, menurut Sofingi sudah siap, termasuk jaringan data, peralatan, dan SDM dari petugas registrasi desa. “Sebenarnya kesiapan ini sudah kita mulai dari petugas registrasi desa, untuk menjalankan program jangka pendek, 5 desa ini sudah kita latih dan sudah siap,”tegasnya.

Dispendukcapil menghimbau, kepada masyarakat yang ada di 5 Desa program jangka pendek tersebut untuk memanfaatkan pelayanan akta online dan datang ke kantor Desa masing-masing. Karena, selain untuk membuat akta kelahiran baru, pelayanan Akta Kelahiran online juga bisa dimanfaatkan warga yang terlambat mengurus akta kelahiran.

“Tidak harus anak-anak, tapi orang dewasa dan orang tua yang belum memiliki Akta Kelahiran juga bisa dan akan dilayani,”pungkasnya.

(Jum/Adv)

untuk semua program sudah dilaksanakan sesuai petunjuk dan aturan yang ada.

“Yang jelas dengan adanya Undang – Undang Desa, bisa meningkatkan pemba-

ngunan insfratruktur di desa, selain itu, bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi desa, mengurangi angka kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja, “ Pungkasnya. (Jum/Adv)

Desa Duren Manfaatkan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Madiun, Jatim Pos Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun memanfaatkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, hal tersebut sesuai dengan intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, untuk memprioritaskan pembangnan infrastruktur dalam penggunaan dana desa.

Kepala Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Sujadi menjelaskan, untuk Dana

Desa tahap pertama di desanya telah dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di empat titik yang ada di wilayahnya.

Empat titik tersebut diantaranya, rabat jalan poros desa yang ada di RT. 02, RW. 01 Dusun Duren I dengan anggaran sebesar Rp. 145 juta, makadam jalan menuju akses persawahan yang berlokasi di RT. 07, RW. 01 Dusun Duren I dengan anggaran sebesar Rp. 60 juta, makadam jalan yang berlokasi di Dusun Karang Tengah dengan

anggaran sebesar Rp. 100 juta dan pembangunan jembatan yang ada di RT. 22, RW. 01, Dusun Kutukan dengan anggaran sebesar Rp. 170 juta. ”Ini sesuai usulan masyarakat Desa Duren yang sudah di setujui bersama, dan dituangkan dalam APBDes,” Jelas Kepala Desa Duren, Sujadi, Jum’at (5/8/2016).

Sementara proses pembangunan infrastruktur desa di empat titik tersebut dikerjakan secara swakelola, dengan mengambil tenaga kerja dari penduduk Desa setem-

pat. Karena hal tersebut, menurut Sujadi, akan memberi nilai tambah penghasilan harian bagi masyarakat Desa Duren, karena dilibatkan bekerja. “ Hal tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi desa, mengurangi angka kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Duren,“ ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, hingga saat ini semua program yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun yang bersumber dari Dana Desa (DD),

Jatim IV

Hal - 6

Siswa SMPN 1 Mojowarno Ditabrak Truck  Saat Latihan Baris Paskibraka Jombang, Jatim Pos Nasib naas menimpa rombongan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) SMP Negeri 1 Mojowarno, Kabupaten Jombang. Mereka ditabrak truk truk bernomor polisi L 8714 LZ di Jalan Raya Merdeka, Mojowarno, Rabu 3/8/2016.

Sembilan dari 11 dari korban yang tertabrak itu kini masih harus menjalani perawatan intensif Rumah SakitKristen (RSK) Mojowarno.

Sementara dua pelajar lainnya yang menderita luka-luka relatif ringan, sudah diizinkan pulang.

“Truk sarat bermuatan material bangunan itu mulanya sudah memperlambat laju kendaraan karena memang sudah diberi aba-aba oleh petugas Koramil setempat sebagai instruktur Paskibra. Namun karena mengaku lelah dan mengantuk, sopir truk bernama Saiful Arif (41) justru tancap gas setelah dekat dengan iring-iringan barisan Paskibra,” ujar Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Mellysa yang dikonfirmasi.

“Hasil pemeriksaan sementara, diduga sopir truk lelah dan mengantuk sehingga tidak sadar kaki kanannya yang mau menginjak rem justru keliru menginjak pedal

gas,” tandas Mellysa.

“Sopir truk sudah kita tetapkan sebagai tersangka.

Ia dijerat pasal 310 ayat (3) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ),” ujar Kasat Lantas Polres Jombang AKP Mellysa Amalia.

Sembilan pelajar SMP Negeri 1 Mojowarno yang menjalani perawatan adalah; Aminatussolihah (14), Estia Dwi Arfiani (14), warga Desa Mojojejer, Fadilah Ilham (14) warga Desa Penggaron, Febi Dini Anugrah Illahi (15) warga Desa Kedawung, Nanda Setya Pratiwi (13) warga Desa Kedungpari, Jesika Paulin Povit (14) warga Desa Mojowangi, Rika Fadilah Arianti (14) warga Desa Mojowarno, Silvi Olivia (14)

Prihatin DPRD Jombang Minta Mobil  Aktivis FRMJ Galang Koin di Pinggir Jalan

warga Desa Menganto, dan Tessa Febriani (13) warga Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno.

Dua pelajar lainnya, Adi

Nugroho (14) dan Ellen (14), yang mengalami luka relatif ringan, sudah diizinkan kembali pulang ke rumahnya di Mojowarno. (her)

Rakor Criminal Justice System Polres Jombang Jombang, Jatim Pos Polres Jombang menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) dengan seluruh aparat penegak hukum di Jombang, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rakor ini guna meningkatkan sinergitas dalam hal penegakan hukum.

Rakor bertajuk Rakor Criminal Justice System (CJS) Kabupaten Jombang diselenggarakan di Hotel Yusro Jombang, Kamis (4/8/2016).

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat persepsi yang sama saat melaksanakan

Jombang, Jatim Pos Usai melakukan penggalangan koin di perempatan Kebonrojo Jombang, belasan aktivis FRMJ (Forum Rembuk Masyarakat Jombang) bergerak ke kantor DPRD setempat.

Tidak lupa, hasil penggalangan dana tersebut dibelikan mobil-mobilan berbahan plastik.

Lagi-lagi, mobil plastik itu sebagai bentuk sindiran terhadap para anggota DPRD yang meminta mobil dinas (mobdin). Tidak ketinggalan, di atas mobil-mobilan warna kuning itu diberikan uang recehan hasil penggalangan dana.

“Dana yang terkumpul dari aksi penggalangan koin, kami belikan mobil-mobilan.

Biar mobil ini yang dijadikan kendaraan operasional anggota dewan,” ujar Koordinator FRMJ, Joko Fatah Rachim, dengan nada me-

nyindir, Selasa lalu.

Begitu sampai di depan kantor dewan, mobil plastik jenis truk itu diseret menggunakan tali. Sayangnya, tidak ada satupun anggota DPRD berada di kantornya.

Praktis, belasan aktivis FRMJ ini hanya ditemui sekwan (sekretaris dewan) Pinto Win-darto, serta beberapa stafnya.

“Tolongkan sampaikan kepada anggota DPRD bahwa kami menolak pengadaan mobdin. Karena kebutuhan masyarakat jauh lebih penting daripasa mobdin,” kata Fatah sembari menyerahkan mobil plastik kepada Pinto. Massa yang hadir spontan bertepuk tangan. Sementara Pinto ha-nya tersenyum getir.

“Aspirasi dari FRMJ akan kami sampaikan kepada pimpinan dewan,” ujar Pinto tanpa menjelaskan secara panjang lebar. (Her)

tugasnya masing-masing sebagai aparat penegak hukum sebagaimana harapan masyarakat.

“Rakor ini menjadi jembatan atau saling bertukar pikiran, berdiskusi bersama saat menangani suatu kasus.

Baik dari pihak penyidik polisi agar bisa segera berkoordinasi dengan pihak kejak-

saan ketika menyelesaikan permasalahan yang mungkin saja timbul dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Rakor ini sekaligus untuk mempererat komunikasi antar instansi penegak hukum,” ungkap Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto.

(Her)

MTsN Tambakberas Bentuk Kampung Inggris

Jombang, Jatim PosMadrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tambakberas – Jombang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak didiknya.

Salah satunya membentuk Kampung Inggris di Sekolahnya dengan berkerjasama dengan Fee Center Pare - Kediri.

Hasilnya, sekolah agama tersebut sukses mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris anak didiknya.

Tahun ini, MTsN Tambakberas menggandeng Fee Center yang dinilai berpengalaman dalam meningkatkan kwalitas berbahasa inggris siswa. Pembukaan Kelas khusus ini dilakukan di Aula Ya-

yasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, dengan diikuti 150 siswa-siswi kelas unggulan selama 1 bulan (18 Juli – 16 Agustus 2016) dengan mengambil tema “Attitude Before Knowledge”.

Kepala Sekolah MTsN Tambakberas – Jombang, Moch. Syuaib, S.Ag, M.Pdi mengatakan tujuan diselenggarakannya kelas khusus yang bekerjasama dengan Fee Center Pare dengan sebutan kampung inggris, yakni agar siswa-siswi lebih bisa menerapkan bahasa inggris dengan baik dan lancar, karena setiap harinya dan setiap berkomunikasi di wajibkan menggu-

nakan bahasa inggris sehingga diharapkan para siswa terbiasa berkomunikasi atau ngobrol dengan bahasa inggris.

Drs. KH. Abd. Choliq, SH,M.Si Sekretaris Umum Yayasan Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas mewakili Ketua Umum, KH Irfan Sholeh dalam sambutannya mengapresiasi terobosan yang dilakukan MTsN Tambakberas dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa-siswinya dengan mengadakan kelas khusus berbasis kampung inggris ini.

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik terobosan ini demi peningkatan kwalitas mutu pendidikan siswa-siswi yang diharapkan mampu mempraktekkan komunikasi menggunakan dengan baik dan lancar”. Terang Abah Coliq.

“Dengan menguasai Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ini akan menjadikan sekolah MTsN Tambakberas menjadi sekolah yang Go International dan dikenal mancanegara sebagai sekolah yang berbasis Agama yang mendunia.” Imbuhnya.

(Her)

Jatim V

Hal - 7

Pasukan Kuning Dapat Hadiah Umroh  Syukuran Adipura Buana 2016 Pemkab Sumenep Masyarakat tampak antusias membeli produk perikanan saat pameran di Kodam V Brawijaya, Surabaya

Upaya Diskanlut Jatim Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan Sumenep, Jatim PosKabupaten Sumenep tahun 2016 ini memperoleh penghargaan Adipura Buana.

Ini merupakan satu-satunya daerah di Madura yang memperoleh penghargaan bergengsi ini.

“Kita patut berbangga, karena kab. Sumenep satusatunya Kabupaten di Madura yang meraih penghargaan bergengsi Tahun ini. Penghargaan Adipura tahun ini adalah Adipura ke 8 Kab. Sumenep Atau Adipura ke 5 yang bisa di persembahkan Kepada masyarakat Sumenep selama saya memimpin Sumenep dalam kurun waktu hampir 6 tahun ini,” kata Bupati Sumenep DR. KH. A. Busyro Karim M.Si. Penghargaan Adipura Buana Tahun ini terasa istimewa, Karena tidak sembarang Daerah mampu meraihnya. Dari 491 Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 73 Daerah yang meraihnya termasuk Sumenep. Ini karena sistim penilaian Adipura sejak tahun lalu semakin komplek dan ketat, tidak hanya mempertimbangkan aspek kebersihan semata tetapi ada aspek fisik dan Non Fisik.

Yang istimewa, rangka Syukuran diraihnya Penghargaan Adipura Buana katagori

Kab/Kota Kecil Tahun 2016, Bupati Sumenep A. Busyro Karim memberikan hadiah Umroh kepada 2 orang petugas kebersihan (Pasukan Kuning bertempat di Lapangan Kerapan Sapi Giling Sumenep Sabtu 30/7.

Hadiah Umroh ini, di berikan kepada Pak Somat dari Manding dan Pak Murawi dari Paberasan setelah sebelumnya dilakukan pengundian secara langsung oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

“Hadiah yang diberikan ini, merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pasukan kuning yang telah mengantarkan Kab. Sumenep mendapat Penghargaan Adipura Buana Tahun 2016,” kata Bupati.

Menurutnya, hadiah Umroh ini di berikan atas perjuangan dan kerja kerasnya selama ini dalam menjaga kebersihan dan lingkungan di Sumenep. Sehingga Kab. Sumenep bisa meraih kembali Adipura Buana Tahun 2016 yang di berikan Presiden RI kepada Kab. Sumenep Jumat 22/7 bertempat di Riau.

Selain itu, dikatakan bahwa hadiah Umroh yang saya berikan kepada 2 orang petugas kebersihan ini, sebagai penyemangat agar kedepan pe-

Jalan Pendamping WaruKota Sidoarjo Dikebut Sidoarjo, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur terus mengebut pembangunan jalan pendamping atau “frontage road”, mulai dari wilayah Waru sampai dengan wilayah Kota Kabupaten Sidoarjo dengan panjang sekitar 9,2 kilometer.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan sampai dengan saat ini jalan pendamping yang sudah dibangun sepanjang dua kilometer dari total panjang 9,2 kilometer.

“Kami akan mengebut pembangunan jalan tersebut supaya bisa segera digunakan oleh warga masyarakat yang ada di kabupaten setempat untuk mengurangi volume kendaraan yang ada di jalur utama,” katanya di Sidoarjo, baru-baru ini.

Ia mengemukakan, selain ada sekitar dua kilometer yang sudah dibangun, saat ini juga ada sekitar dua kilometer jalan pendamping yang sudah ada, terutama jalan-jalan yang ada di depan sejumlah pabrik yang dilalui oleh jalan tersebut.

“Saat ini yang menjadi fokus perhatian kami adalah melakukan pendekatan kepada warga masyarakat terkait pelepasan lahan mereka supaya pembangunan jalan tersebut bisa segera dilanjutkan,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kata dia, saat ini juga menunggu adanya peta bidang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo terkait dengan lahan yang akan dibebaskan tersebut.

“Kalau peta bidang tersebut sudah keluar, maka kami bisa dengan cepat melakukan perbaikan jalan tersebut supaya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” tuturnya. (ant)

tugas kebersihan ini dapat bekerja lebih aktif lagi dalam menjalankan tugasnya, sehingga di Tahun yang akan datang Penghargaan bergengsi ini dapat kita raih kembali.

Pihaknya berjanji, sementara Tahun ini hanya 2 orang Petugas Kebersihan yang bisa diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan anjuran agama Islam yakni rukun Islam yang ke lima, Insyaallah Tahun depan akan saya tambah.

Prestasi yang di raih Kab. Sumenep ini, merupakan buah kerja keras semua pihak dan khusunya Pertugas Kebersihan. Karena itu, prestasi ini tidak hanya sebagai kebanggaan, namun juga sebagai tantangan, agar prestasi ini bisa di pertahankan di masa mendatang.

Karena itu, Bupati Sumenep menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas perjuangan dan kerja kerasnya selama ini. Semoga tidak berpuas diri dan tetap melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya.

Mudah-mudahan di Tahun mendatang prestasi ini dapat dipertahankan. Kalau Tahun ini hanya dapat Adipura Buana, target Tahun mendatang sangat realistis meraih Adipura Kirana.

“Kalau Adipura berkaitan dengan Kota yang layak huni yang tercermin dari masyarakatnya yang peduli lingkun-

gan. Kalau Adipura Kirana penilaiannya lebih berat lagi dengan menikberatkan pada Kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, Parawisata dan Investasi berbasis pengelolaan Lingkungan,” ungkap Bupati Busyro Karim.

Acara syukuran ini, juga dihadiri, Wakil Bupati Ach Fauzi, Sekdakab Hadi Soetarto Jajaran Forpimda beserta istri dan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep, camat serta para Petugas kebersihan sebanyak 213 orang.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Syahrial mengatakan untuk menjaga lingkungan tetap sehat, membuang sampah di fila-fila khusus pelastiknya di pisah dengan sampah yang lain, kemudian masyarakat bisa menjual pelastik tersebut, hal ini juga mengurangi TPA. Selanjutnya masyarakat mau partisipasi untuk menanam pohon di pekarangannya rumahnya, supaya ruang terbukanya hijau lebih banyak. Selain itu dengan adanya bank sampah di setiap kelurahan bisa menampung sampah dengan cara masyarakat menjual sampah ke bank sampah, kata mantan kadis PU Marga. “Kalau itu semua di lakukan, berarti masya-akat perduli lingkungan dan pihaknya yakin Adipura bisa dipertahankan dan tahun depan bisa meraih Adipura yang diharapkan,” ujarnya. (herman)

Pengolahan dan Pemutakhiran Data Melalui Sistem Aplikasi Kenelayanan Data yang menyangkut kenelayanan selama ini masih belum valid, sehingga diperlukan aplikasi yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan maupun Pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk menghindari salah sasaran dalam rangka penyaluran bantuan hibah sarana penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil. Selain itu, untuk kepentingan pengelolaan program, serta kegiatan kenelayanan lainnya.

Dalam kaitan itu, perlu diintegrasikan kedalam database aplikasi kenelayanan yang selama ini dikelola oleh Pusat. Pertemuan ini diadakan di Swiss Bell Inn Hotel Surabaya, medio Juli 2016 lalu.

Pesertanya berasal dari 24 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Materi yang disampaikan dalam pertemuan ini meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Basis Data Kenelayanan, Dukungan Operator Aplikasi Kenelayanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Program Asuransi Nelayan, Dukungan Operator Kenelayanan Dalam Percepatan Penumbuhan Koperasi Perikanan Dan Pelaksanaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, TOT APLIKASI PUPI, dan Entry data kenelayanan.

Capaian dari kegiatan pertemuan ini adalah untuk memudahkan bagi Pemerintah dalam mengakses program atau kegiatan ke kelompok-kelompok nela-

Sumenep Konsumsi Ikan TTC Tertinggi di Jatim Surabaya, Jatim Pos Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Jawa Timur mempunyai peran untuk terus meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, baik ikan tuna, tongkol, cakalang maupun ikan konsumsi lainnya dengan berbagai macam program.

Misalnya, menggelar Bazar Produk Perikanan setiap bulan yang bertempat di halaman Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Dalam satu tahun diadakan pameran perikanan sebanyak 16 kali, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Program lainnya adalah melakukan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Kabupaten atau Kota sebanyak 8 kali dalam setahun.

Menyelenggarakan kegi-atan Lomba Masak Ikan sebanyak 3 kali dalam setahun dan di tambah 1 kali di Kabupaten atau Kota. Melakukan sosialisasi makan ikan di sekolah dan pesantren yang berada di Jawa Timur.

Memasang berbagai ma-cam iklan berupa billboard “Ayo Makan Ikan” dan pemutaran video Kreasi Menu Ikan di televisi swasta pada bulan puasa dan menyambut HUT RI. Sementara itu, antusiasme masyarakat membeli produk perikanan yang terdapat di Stand Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, yakni pada “Toko Tani Indonesia”. Pameran itu berlangsung di lapangan Kodam V Brawijaya Surabaya, pada 27 Juli 2016 Sumenep Tertinggi Komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) merupakan Kelompok Pangan yang masuk Jenis Barang Kebutuhan Pokok sesuai Peraturan Presi-den No. 71 Tahun 2015.

Ada tiga Kriteria untuk penentuan barang kebutuhan pokok antara lain, Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Tinggi, Mempunyai Pengaruh terhadap Inflasi, dan Memiliki Kandungan Gizi.

Sebagai Barang Kebutu-han Pokok, komoditas TTC di Kabupaten maupun kota memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap konsumsi Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2015 konsumsi ikan di Provinsi Jawa Timur mencapai 30 kg/kapita/tahun, naik 7,03% dibandingkan tahun 2014 sebesar 27,89 kg/kapita/tahun.

Peningkatan konsumsi ikan sebesar 7,03% dapat ditinjau dari beberapa faktor, yakni jumlah penduduk yang terus meningkat, daya beli masyarakat, dan minat masyarakat konsumsi ikan.

Dari grafik konsumsi Tuna Tongkol Cakalang di tiap Kabupaten/Kota pada tahun 2015 terlihat bahwakonsumsi TTC paling rendah di Kabupaten Kediri yang hanya mencapai 0,52 kg/kapita/tahun.

Sebaliknya,konsumsi TTC tertinggi ada di Kabupaten Sumenep yang mencapai 11 kg/kapita/tahun. Selain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Sampang, Trenggalek dan Probolinggo, juga tergolong tinggi.

Ini merupakan peluang pasar bagi pelaku usaha perikanan untuk memasarkan komoditas TTC ke empat lokasi tersebut ataupun daerah lain yang mempunyai tingkat konsumsi TTC cukup tinggi. Dan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan komoditas TTC dengan harga terjangkau. (yus)

Narasumber memberikan pemaparan soal aplikasi kenelayanan yan/KUB yang sudah berbadan hukum dan sudah teraplikasikan ke dalam sistem.

Dengan demikian datanya sudah valid dan dapat

dipertanggung jawabkan dan Database yang ada dapat dipergunakan untuk keperluan lain diluar sektor perikanan dan kelautan. (yus)

Jatim VI

Hal - 8

Tujuh LSM Protes Kantor Panwaslu Batu Program Kerja 100 Hari Kapolri  Agar Segera Dipindah Karena Dekat Rumah Dinas Wali Kota Batu, Jatim Pos Sebanyak tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Batu melakukan aksi protes, Rabu (3/8/2016). Di antara LSM tersebut adalah LSM Alap-Alap, LK2P, Presidium, GNPKB, Yayasan Ujung Aspal(YUA), PMPB, dan LSM Duta Bangsa.

Mereka menuntut kantor Panwaslu Kota Batu dipindah ke lokasi lain. Sebab, selama ini lokasi kantor Panwaslu itu berdempetan jadi satu lokasi dengan rumah dinas Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko.

Sementara, istri wali kota ini, Dewanty Rumpoko disinyalir bakal ikut dalam bursa Pilwali Kota Batu awal 2017 mendatang. Makanya, posisi

kantor panwaslu itu dinilai bakal tidak adil dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu tujuh LSM yang membawa puluhan massa itu mendatangi kantor Panwaslu dan Kantor DPRD Kota Batu. Menurut Ketua Yayasan Ujung Aspal (YUA), Alex Yudawan, ketujuh lembaga yang tergabung itu menilai tempat tersebut tidak netral.

Bahkan dia mencium aroma bakal ada indikasi keberpihakan kepada salah satu kandidat Cawali Kota Batu mendatang. Khususnya pada Dewanty Rumpoko yang diyakini bakal maju di Pilwali Kota Batu nanti.

“Seharusnya Kantor Pan-

Kalangan LSM Batu melakukan aksi protes kantor Panwaslu Batu waslu itu di tempat yang netral. Apalagi dari salah satu anggota Panwaslu sebelumnya pernah menjadi tim sukses dari salah satu Cabub di di daerah Malang (Dewanty

Rumpoko-red),” ungkap salah satu perwakilan bernama Alex salah satu ruang DPRD Batu.

Karena itu, Alex dan kawan-kawan mendesak Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan kalangan DPRD agar memindah kantor Panwaslu di Jalan Panglima Sudirman itu.

Harapannya, supaya dalam Pilkada Kota Batu mendatang tidak menimbulkan kecurangan.”Maka dari itu, lembaga yang tergabung di Kota Batu, bakal memonitor jalannya Pilkada Kota Batu mendatang. Sehingga, keinginan masyarakat Kota Batu tentang adanya perubahan itu bisa terwujud,” harap Alex yang diamini LSM yang lainnya. (yon)

Batu, Jatim Pos AKBP Leonardus Simarmata S.I.K tiap hari sebelum pelaksanaan apel pagi bersama anggota turun ke jalan untuk melaksanakan poros pagi sekaligus melaksanakan Gaturlantas (Pengaturan Lalu lintas) sambil menyapa masyarakat pengendara dengan senyuman.

Seperti yang dilaksanakan AKBP Leonardus, Kamis (28/7) pagi di kawasan Jalan Patimura tepatnya didepan SMP 03 Batu dan Alun alun Kota Batu. Tanpa rasa canggung, orang nomor satu di jajaran kepolisian Polres kota batu ini melambaikan tangan memberi isyarat kepada pengendara untuk mengurangi kecepatan dalam berkendaraan.

Kegiatan (giat) yang dilaksanakan tiap hari tersebut dimulai pukul 06.30 – 07.15 Wib. Seluruh anggota baik yang bertugas di Polres Batu maupun Polsek, sebelum pelaksanaan apel pagi sudah tersebar di seluruh titik keramaian untuk melaksanaan pengamanan baik bersifat tertutup maupun terbuka.

Mulai dari fungsi Satlantas, Sabhara, Satbinmas, Satreskrim, Intelkam, Satnarkoba dan Bag Opss, semua wajib turun ke jalan.

“Sedangkan untuk anggota Polantas memiliki jam pelayanan yang lebih panjang dengan fungsi satuan lainnya,” terang Leonardus Simarmata.

Bapak dua putri dan satu putra menambahkan, kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut program 100 hari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, sehingga apa yang menjadi target dalam program ini dapat terwujud dengan baik serta lebih mendekatkan diri Polri dengan seluruh lapisan masyarakat. (yon)

Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Dimulai Januari 2017

Saiful Rachman Alihkelola SMA/SMK seJawa Timur akan dimulai pada Januari 2017 mendatang.

Jika semula pengelolaan SMA/SMK ditangani kabupaten/kota, maka nantinya akan beralih ke provinsi.

Pengambilalihan ini praktis berkait dengan guru-guru SMA/SMK yang berjumlah 36 ribu di seluruh Jatim. ”Setelah urusan dengan MK terkait pengalihan tanggungjawab SMA/SMK ke provinsi selesai, kami akan mulai menghitung dan menyeleksi guru tidak tetap (GTT) yang kini berjumlah 9.000 orang di Jatim,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rachman, belum lama ini.

Perhitungan tersebut disesuaikan dengan rombongan belajar pada tiap-tiap sekolah, jumlah guru bidang

studi, dan kebutuhan jam belajar mengajar.

“Kami tidak bisa menambah guru honorer secara sembarangan sampai menimbulkan rebutan jam mengajar, atau guru honorer sampai menjadi asisten guru PNS,” lanjutnya.

Selain itu, Dindik Jatim juga tidak bisa sembarangan mengangkat GTT terkait gaji guru.

Berbeda dengan gaji guru PNS yang akan ditangani provinsi, gaji para GTT itu akan ditangani langsung pemerintah kabupaten/kota atau sekolah masing-masing.

Saiful menyebutkan jika guru honorer itu semua dipekerjakan, provinsi akan kebingungan membayarkan gaji mereka.

“Namun karena yang merekrut mereka itu Pemkab

atau Pemkot setempat, atau sekolah masing-masing. Jadi, merekalah yang wajib membereskan semua permasalahan gaji GTT,” katanya.

Sedangkan gaji guru PNS akan dibayarkan pusat melalui Pemprov Jatim. Pemprov akan langsung memasukkan ke rekening guru masingmasing melalui Bank Jatim.

Sehingga nantinya sekolah tidak perlu lagi menggunakan jasa juru bayar untuk mengurusi gaji para gurunya.

“Ini meminimalisir penyelewengan dan meminimalisir adanya kejahatan dan sejenisnya,” tutup Saiful.

Sementara itu, Saiful juga mengingatkan bahwa pada 2018, adasekitar 32 ribu guru PNS di Jatim akan pensiun.

Tak heran jika salah satu anggota Komite III DPD RI Sulistyo mendesak Menpan Reformasi Birokrasi (RB), segera mengangkat guru honor yang mengajar di sekolah negeri menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurutnya, pengangkatan itu diperlukan untuk mengantisipasi guru-guru yang memasuki masa pensiun tahun 2018 sampai 2023 nanti.

Pensiun besar-besaran tersebut dikhawatirkan akan menambah semakin banyak kekurangan tenaga guru. (*/nam)

Jatim VII

Hal - 9

Menjambret, Tukang Kebun Kampus Akper Ditangkap

Tuban, Jatim Pos Hadi Pranata (23) warga Jl. Karang Pucang, Kelurahan Sidorejo, ecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ditangkap Polisi karena menjambret tas seorang perempuan muda.

Pemuda yang berprofesi sebagai penjaga atau tukang kebun kampus Akper di Tuban ini, ditangkap Polisi garagara melakukan penjambretan.

Korbannya adalah Siti Nur Faizah (21) warga Desa Margosuko, Kecamatan

Bancar. Kejadian berawal saat korban yang mengndarai motor sendirian di malam hari.

Sesampai di lokasi kejadian, Jl. Tembus Mondokan – Sugihwaras, korban dipepet pelaku dan langsung merampas tas korban.

Korban sempat melakukan perlawanan, namun karena kalah kuat, tas korban akhirnya jatuh ke tangan pelaku. Pelaku yang melarikan diri membuat korban sempat mengejarnya, sambil berte-

riak teriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban, juga turut mengejar dan ada yang melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian terdekat.

Aparat kepolisian Sektor Jenu yang mendapat laporan, segera melakukan pengejaran dan penghadangan disetiap akses jalan keluar Desa Sugihwaras. Panik dikejar kejar warga dan Polisi, pelaku sempat membuang barang bukti di sawah. Bahkan saat tertangkap, pelaku nyaris di massa. Bahkan body motor korban juga rusak saat terjatuh saat dalam pengejaran.

Kapolres Tuban AKBP Fadly Samad menjelaskan, sempat terjadi tarik menarik tas antara korban dengan pelaku, namun karena kalah kuat, tas korban berhasil direbut pelaku. Saat pelaku kabur, korban sempat mengejar sambil meminta

tolong. Pelaku tertangkap setelah Polisi melakukan penghadangan disetiap akses jalan keluar Desa Sugihwaras.

“Sempat terjadi tarik menarik tas, petugas melakukan penghadangan, dan sempat nyaris di massa,” ujarnya kepada wartawan di Mapolres Tuban. Tersangka menjambret karena sedang bingung tidak punya uang, untuk membayar angsuran kreditan motornya.

Dari tangan tersangka petugas mengamankan sebuah sepeda motor Honda Vario Nopol S 2530 GT milik tersangka, tas warna biru, dua buah hand phone merk oppo dan samsung milik korban, kartu ATM BNI dan BCA milik korban. Tersangka di jerat pasal 365 ayat 1 dan 2 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(AP)

Edarkan Sabu-sabu, Tukang Las dan Kuli Bangunan Ditangkap Tuban, Jatim Pos Dua warga Tuban ditangkap jajaran Satreskoba Polres Tuban, yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Dari dua orang tersebut, Polisi mengamankan sabu-sabu yang diedarkan di wilayah Tuban selatan.

S (36), warga Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, ditangkap petugas di jalan raya kecamatan Jatorogo, pada 29 juli 2016. Dari tangan S, petugas mengamankan satu poket sabu-sabu dengan bobot 0,36 gram. Dari pelaku tukang las ini, petugas mendapatkan informasi tentang jaringan pengedar sabu-sabu dari luar kota yang menjadi langganannya. Kini petugas masih mengejar

jaringan pengedar sabu-sabu antar kota itu.

Kemudian di jalan raya Kecamatan Bangilan, petugas kembali menanngkap warga berinisial R (26) warga Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan. Dari tangan R, petugas kembali mengamankan satu poket sabu sabu dengan bobot 0,44 gram. Kepada petugas, R yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini mengaku, mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kini petugas juga masih mengejar pengedar tersebut. “jadi penangkapannya tidak di rumah, tetapi di jalan bader – jatirogo, pada saat itu anggota mendengar akan adanya transaksi, anggota

saat itu menyamar sebagai pembeli, lalu kita tangkap,” jelas Kapolres Tuban, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fadly Samad.

Kedua pengedar tersebut mengaku terpaksa mengedarkan sabu-sabu, karena untungnya besar.

Karena sebagai kuli bangunan dan tukang las, tidak men-

cukupi untuk biaya hidup.

Keduanya mengaku membeli satu poket sabu-sabu seharga Rp. 400.000,Keduanya dijerat dengan Pasal 144 (1), 112 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara, dan paling lama 20 tahun penjara. (AP)

DPRD Tulungagung Setujui Ranperda  Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2015 Tulungagung, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung kembali menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2015 pada hari jum”at minggu lalu, diruang Graha Wicaksana di gedung DPRD Kabupaten Tulungagung.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriono, SE.Msi. yang juga dihadiri oleh Bupati Sahri Mulyo, SE.Msi juga Wakil Bupati Drs.Maryoto Bhirowo dan sejumlah kepala SKPD serta unsure FKPD

Kabupaten Tulungagung, Ketua DPRD Supriyono menyampaikan dalam rapat siding Paripurna yang dihadiri anggota dewan sebanyak 50 anggota yang artinya forum rapat sudah terpenuhi sesuai dengan tata tertib anggota DPRD No.1 th 2014 tentang peraturan tata tertib DPRD Pasal 95 ayat 20b, Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila telah dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari Anggota di DPRD. Ranperda Kabupaten Tulungagung tentang pelaksanaan APBD 2015 telah melalui proses pembahasan sesuai dengan fungsinya berdasarkan hasil pembahasan

itu telah dievaluasi oleh gubernur jawa timur. Hal demikian merupakan penyempurnaan dalam rangka peningkatan motivasi serta kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung dimasa yang akan datang. Ini juga merupakan bukti keseriusan kinerja dalam penataan pemerintahan yan lebih baik.

Anggota DPRD tergabung enam Fraksi menyetujui Rancangan peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang pelaksanaan pertanggung jawaban Tahun Anggaran 2015 menjadi peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung berdasarkan permendagri no.13 th 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dalam permendagri th 2011 pasal 298, yang mengamanatkan RANPERDA disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran.

Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah entang pertanggung jawaban Bupati Tulungagung Tahun 2015 dalam penyusunan anggaran diyakini sangat penting, mengingat hal itu merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah mengelola APBD Kabupaten Tulungagung. (san*)

Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Situbondo berdemo di depan mapolres Situbondo terkait tambang liar, Kamis lalu

PMII Demo Tambang Liar di Situbondo Situbondo, Jatim Pos Maraknya penambangan liar (Illegal Minning) di Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir tampaknya membuat semua elemen masyarakat gerah. Termasuk para mahasiswa di Situbondo yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Situbondo.

Dan sebagai akibat dari maraknya kegiatantambang liar tersebut, tepat pada pukul 10.00 WIB, Kamis lalu), sejumlah mahasisewa PMII Cabang Situbondo telah menggelar sebuah aksi demonstrasi yang isi dan tujuannya agar kegiatan penambanagn tak berijin di Situbondo segera ditutup ataupun dihentikan secepatnya, karena dampaknya terhadap lingkungan hidup sekitar sangat signifikan.

Mereka mengawali aksinya dengan mendatangi kantor Pemkab Situbondo dengan tujuan ingin bertemu dengan Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH, namun gagal.

Setelah gagal menemui Bupati, mereka terus kemudian bergerak ke arah Pendopo (rumah Dinas Bupati) yang ada di jalan kartini Nomor 1. Namun di Pendopo itu pun mereka telah gagal menemui orang nomor satu di bumi shalawat nariyah ini.

Lalu mereka terus bergerak menuju Mapolres Situbondo di Jalan PB Sudirman.

Di depan Mapolres, mereka ditemui salah satu perwira polisi dan sejumlah perwira polisi tersebut berjanji akan menindaklanjuti aduan para mahasiswa seputar tambang liar.

Tak hanya berhenti di Mapolres, mereka melanjut-kan aksinya terus ke Kantor DPRD Situbondo. dan di kan-tor wakil rakyat itulah mereka ditemui Ketua dan wakil Ketua DPRD yakni H. Bashori Sanhaji dan Zeynia.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Situbondo tersebut berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka dengan cara akan mengundang mereka dalam sebuah acara.

“Persoalan pertambangan liar di Sirtubondo ini bukan hanya persoalan kalian, tapi masalah bagi kita semua, dan untuk itu cara menyelesaikannya adalah dengan cara bersamasama seluruh unsur mulai dari warga masyaraklat sendiri, aparat hukum, Disperindag, DPRD dan juga kalian. Untuk itu kami berjanji akan memberikan jalan keluarnya minggu depan kami DPRD akan mengundang kalian dalam sebuah pertemuan,” janji Zeynia di hadapan mahasiswa PMII Situbondo. (asad)

PedagangPasarNgantruBertemu denganBupatiSyahriMulyo Tulungagung, Jatim Pos Para pedagang Pasar Rakyat Ngantru Kec. Ngantru Tulungangung selasa lalu bertemu dan berdialog dengan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE MSi. Para pedagang tampak ceria dan bersemangat dalam pertemuan yang berjalan sekitar dua jam ini dikemas dalam acara Halal Bihalal dan pentas seni Budaya Pasar Rakyat Ngantru.

Dalam acara yang ditandai dengan penyerahan bantuan kepada kaum fakir miskin dan bantuan anak yatim secara simbolis oleh Bupati kepada penerima bantuan ini dihadiri Kepala SKPD terkait lingkup pemkab Tulungagung dan diisi dengan pentas pertunjukan kesenian tradisional jaranan Campursari Turonggo Putro Mudo Budoyo dari desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru.

Ketua panitia kegiatan Gatot dalam sambutanya pada acara ini diantarannya mengucapkan terimakasih karena bupati Tulungagung karena telah mau menghadiri kegiatan yang digelar oleh para pedagang Pasar Rakyat Ngantru pada saat ini dan berharap melalui kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo para pedagang pasar Ngantru bisa lebih sejahtera perekonomianya.

Bupati Tulungagung dalam sambutanya diacara ini diantaranya mengatakan dirinya sebagai bupati merasa bangga kepada para pedagang yang telah menggelar acara semacam ini karena bisa memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi.

Lebih lanjut Bupati juga menjelaskan dalam melaksanakan program pemerintah utamannya pembangunan pasar tradisional menjadi pasar moderen pemkab Tulungagung pada setiap tahunya selalu melakukan pembangunan pasar tradisional.

“Hal ini dilakukan agar pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar moderen yang ada di wilayah kabupaten Tulungagung sehingga bisa meningkatkan perekonomian para pedagang pasar tradisional,” ujar Bupati Syahri Mulyo, SE MSi. (san/hms)

Hal - 10

Jatim VIII

SAMBUNGAN

Hal - 11

Masalah STNK di Jatim Kembali Normal Surabaya, Jatim Pos Jika selama ini masyarakat Jawa Timur mengeluhkan keterlambatan menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kini boleh bernafas lega. Bayangkan, ada yang sudah berjalan setahun sejak membeli kendaraan, STNK-nya baru keluar.

Kini, masalah tersebut sudah bisa teratasi setelah pihak Polda Jatim menyatakan, pihaknya sudah menerima droping material STNK dari Mabes Polri.

Menurut Kasubbid Regiden Ditlantas Polda Jatim AKBP Teddy, Korlantas Mabes Polri sudah mengirim

(droping) 200.000 lembar material STNK ke Jatim.

Dengan pengiriman stok material STNK tersebut, masalah STNK di jajaran Polda Jatim sudah teratasi.

“Masyarakat sudah bisa segera menukarkan resi yang pernah diterimanya,” kata AKBP Teddy di Surabaya, baru-baru ini.

Menurut dia, droping material STNK ke Polda Jatim akan membuat pelayanan STNK di Jatim akan normal kembali.

“Sudah kita terima dari Mabes Polri dan Insyaa Allah sudah kembali normal untuk pelayanan STNK, karena kebutuhan material STNK

sudah kita terima seluruhnya,” ujarnya.

Alumni Akpol 1999 itu menambahkan masyarakat yang sudah melakukan pengurusan dan hanya diberi Setelah sempat kesulitan memenuhi STNK karena persoalan material, kini kembali normal. tanda terima atau resi akan bisa segera menukarkan STNK asli lami krisis material STNK, diganti dengan tanda terima Yuwono. di Samsat terdekat sesuai karena masih menunggu sementara. “Habisnya maNamun, katanya, pengadengan wilayah masing- proses pengadaan dari Ma- terial itu karena jumlah ken- daan STNK juga sangat masing. bes Polri. daraan yang ada terus ber- ditentukan proses lelang “Kita harapkan masyaDampaknya, masyarakat tambah, padahal penam- yang terkadang tidak bisa rakat segera bisa mengambil yang hendak mengurus bahan kendaraan sudah cepat. “Kalau proses lelang STNK asli agar tidak terjadi STNK baru ataupun STNK diprediksi hingga lima tahun,” sudah selesai, Korlantas Polri penumpukan,” ujarnya. perpanjangan belum bisa kata Kabid Humas Polda langsung mengirim ke daSebelumnya, jajaran menerima STNK asli, namun Jatim Kombes Pol RP Argo erah,” katanya. (ant) Polda Jatim sempat menga-

34 Calon Haji ... haji itu telah diterbitkan sebelum 9 Agustus nanti saat seluruh calon haji asal Pamekasan berangkat ke Asra ma Haji di Surabaya,” jelas Juhedi, Rabu (3/8/2016).

Juhedi yang ditemui di sela-sela upacara pembekalan calon haji di Masjid As Syuhada Kota Pamekasan, menambahkan, untuk musim haji 2016 ini tercatat 748 orang calon haji yang siap

diberangkatkan ke Arab Saudi. Para calon haji tiu akan diberangkatkan dalam 2 kelompok terbak (kloter).

“Upacara pemberangkatan serentak akan kami laksanakan di area Taman Arek Lancor. Kami telah mencarter 60 unit bus untuk keberangkatan calon haji menuju asrama haji,” ujarnya.

Menurut Juhedi, ada penambahan jumlah calon haji

dari halaman 1 dibanding musim haji tahun 2015 lalu yang hanya berjumlah 642 orang.

Musim tahun haji 2016 ini tercatat 748 orang calon haji.

“Insya Allah, musim haji tahun depan ada penambahan calon haji. Kami mencatat ada seribuan calon haji asal Pamekasan yang berangkat tahun 2017 nanti,” pungkasnya. (bw)

Alyssa Soebandono ... busana longgar dan hijab yang menutupi dada selalu menjadi gayanya.

Jika diperhatikan, Icha juga hobi mengotak-atik hijab klasik dari pashmina dan jilbab paris menjadi lebih stylish dan cantik. Baik untuk tampilan formal, semiformal, dan kasual yang disesuaikan dengan karakternya.

Meski jarang wira-wiri di televisi, para penggemar Alyssa Soebandono bisa memantau idolanya lewat akun instagram @ichasoeban dono. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah gaya busana Icha, begitu sapaan akrabnya, yang makin stylish semenjak memutuskan berhijab.

Jika istri Dude Harlino ini biasanya terlihat tampil kasual dan berpose dengan senyum

lesung pipi, kali ini Icha tampil dengan gaya berbeda. Icha mengenakan blouse basic abu dipadukan dengan vest classic ala 1950-an. Sorot matanya pun tajam mengarah ke rana kamera.

Rupanya ibu satu anak ini sedang menjalani pemotretan busana muslim Shafira.

Ya, sudah tiga tahun ini, Icha menjadi Brand Ambassador busana muslim asal Bandung.

Dalam sesi photoshoot terbarunya, Icha membawakan berbagai model pakaian muslim berserta hijab Shafira bertema Fashion Sinematic yang mengangkat nuansa Hollywood tahun 50an.

Busana motif polkadot favorit Alyssa Soebandono dari koleksi terbaru Shafira bertema Fashion Sinematic.

4.000 PTS ...

Malang, Universitas Kristen Petra, dan Universitas Surabaya (UBAYA).

Dia menambahkan akreditasi akan dibuka sampai tahun 2019. Ia mengaskan jika tahun 2019 belum terpenuhi, Perguruan Tinggi tidak bisa mengeluarkan ijazah.

“Lama penilaian tim asesor untuk visitasi enam bulan.

Hingga nanti tahun 2019 masih ada waktu,” tambahnya.

Mengenai persiapan akreditasi Institusi, Rektor Universitas dr Soetomo (Unitomo) Bachrul Amiq mengaku per-

guruan tinggi yang dia pimpin memang belum melakukan akreditasi Institusi karena bagiaan dari strategi.

“Akreditasi Institusi masih sedang proses. Kami baru mengajukan satu bulan lalu.

Telat ini bagian dari strategi untuk mendapatkan IPT yang baik, paling tidak B. Kita melakukan pembenah dulu, kalau mayoritas prodi terakreditasi B ada satu A baru kita berangkat. rata-rata prodi kami 95 persen B dan sisanya C dari 25 prodi, S1 (19 prodi) dan S2 (6 prodi),” jelasnya.

Bachrul mengaku proses

dari halaman 1 “Aku suka banget dengan desain Shafira yang terinspirasi dari gaya Hollywood tahun 50-an. Desain dan motif polkadotnya itu aku banget. Begitu juga look-nya yang kasual dan bisa dipakai ke mana-mana,” cerita Icha.

Busana motif polkadot favorit Alyssa Soebandono dari koleksi terbaru Shafira bertema Fashion Sinematic Icha memang termasuk selebritas yang selalu memerhatikan gaya busana. Menurutnya, hal itu tak lepas dari peran sang suami yang selalu memberikan masukan dalam pemilihan outfit-nya.

“Kak Dude selalu dukung aku dalam hal berpakaian.

Selama nyaman dan sesuai dengan apa yang aku yakini, dia pasti setuju,” tutupnya. (yus)

dari halaman 1 Akreditasi Institusi tidaklah sulit. Karena sudah bagian dari tata kelola. Dan berkas yang dikumpulkan berupa rangkaian proses belajar mengajar dan kerjasama yang dikeluarkan dalam borang.

“Kami telat karena strategi. Kami mau melakukan perbaikan dari lini terkecil, dalam 5 tahun. Jadi akreditasinya meningkat dari C ke B. Nyawanya perguruan tinggi sekarang kan akreditasi,” imbuhnya. (yus)

Delegasi Tidak ... kuliner yang telah mereka beli.

Anggota delegasi dari Turki mengatakan “No problem” terhadap kondisi yang mereka hadapi.

“No problem” alias “tidak masalah” dengan berdiripun kami puas dan gembira ,ujar Leyla sambil menikmati Gado-Gado yang baru dibelinya Gado-Gado Surabaya merupakan salah satu kuliner faforit dan terlaris di arena festival Tunjungan.Selain harganya murah rasanyapun enak. “Satu porsi ha rganya cuma Rp 10.000,- rasanyapun enak khas Surabaya” ,ujar Bu Jois yang usai antre membeli 4 bungkus gado-gado.

Beraneka ragam jenis kuliner khas Surabaya dapat

dijumpai dalam Festival Tunjungan yang digelar selama dua hari secara berturutturut tersebut yaitu pada Tgl.26 dan 27 Juli-2016 lalu.

Jenis kuliner khas Surabaya antara lain : Rawon, Semanggi Suroboyo, Lontong Balap,Tahu Tek,Soto Ayam, Ayam Bakar, Sate Ayam, Sate Kambing,Nasi Goreng, Nasi Bebek dan lain sebagainya termasuk Rujak Cingur dan Nasi Pecel.

Sedangkan aneka ragam minuman yang disajikan antara lain Dawet Blauran,Ys Cincau,Ys Campur, Ys dan lain sebagainya termasuk Ys Puter Suroboyo.

Penyelenggaraan Festival Tunjungan kali ini sukses besar. Selain banyaknya pe-

SDN II Curah ... ruangan kelas di ruang kelas 1 dan kelas 2. Sebab, di dua ruang kelas tersebut, plafon atapnya semuanya bolongbolong dan gazebo-nya nyaris ambruk. Dan hingga sekarang ditunjang dengan balok kayu.

Dan akibat dan kondisi kedua ruangan kelas yang memprihatinkan di SD Negeri II Curah Cottok tersebut, seluruh siswanya terutama siswa kelas 1 dan siswa kelas 2 trauma dan takut bila harus berdiam dan belajar di dalam ruangan tersebut. Karena

murid dari kedua ruang kelas tersebut takut, akhirnya, pihak sekolah menginstruksikan agar kedua murid-murid yang ada di dua ruang kelas itu dipindahkan ke ruang kelas yang lain.

“Ya terpaksa kami harus mengumpulkan mereka jadi satu di ruang kelasnya siswa kelas 5 dan kelas enam mas, karena kami takut mereka terkena reruntuhan plafon bila seandainya plafon dan gazebo kelas itu ambruk,” ujar Kepala Sekolah SDN 2 Curah Cottok, Titin Riyanti,

Risma Kader ...

PDI.P Risma tidak pernah menolak setiap permintaan dan perintah Ketua Umum PDI.P Megawati Soekarnoputri.

“Permintaan dan perintah Ibu Mega selalu rasional,” ungkap Risma memberikan alas an mengapa dirinya selalu patuh dan taat kepada Megawati Soekarnoputri kepada Awak Media diselasela meninjau proyek saluran di kawasan Kenjeran Jumat pagi kemarin.

Dalam gojang ganjing masalah Pilgub DKI tersebut

Risma beberapa hari lalu Risma dinilai telah meberikan sinyal “pamitan” kepada Warga kota dan jajaran Pemkot Surabaya.

Sekalipun sempat dibantah oleh berbagai kalangan termasuk oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser,namun fakta menunjukkan Risma sebelumnya telah mengadakan Halal Bihalal bersama seluruh jajaran Pemkot Surabaya .

Dalam “pamitan” kemarin Risma tidak menyebut bulan Syawal serta “Minal aizin

dari halaman 1 ngunjungan, semua jenis kuliner yang digelar habis terjual.

Nasi Goreng Jawa Cak Wi terjual habis sebelum jam 21.00 WIB. “Saya Cuma menyediakan 250 porsi nasi goreng.

Allhamdullilah sebelum jam 21.00 WIB sudah habis, padahal lautan manusia masih berjubel disepanjang Jl.Tunjungan, luar biasa!” ujar Cak Wi sambil tersenyum ceria.

Kedepan Cak Wi mengharapkan hendaknya Pemkot Surabaya secara rutin menggelar Fetival Tunjungan agar budaya mlaku-mlaku “Nang Tunjungan” dapat hidup kembali. [Gatot Soedjono/ Jatim Pos

dari halaman 1 S.pd kemarin.

Kasek SDN Curah Cottok itu pun menambahkan bahwa, selama ini sudah bertahun-tahun SDN yang dipimpinnya tersebut tidak pernah tersentuh berupa bantuan apapun dari dinas terkait yang dalam hal ini Kantor Diknas Kabupaten Situbondo.

“Kami sudah berkali-kali mengajukan hal tersebut ke pihak terkait, tapi tampaknya hanya di-iya-kan saja tanpa adanya realisasi,” tambahnya kemarin. (asad)

dari halaman 1 walfaizin” sebagaimana lazimnya setiap acara Halal Bi Halal.

Pada episode terakhir kemarin Risma mengetakan akan segera menghadap Ibu Megawati Soekarnoputri dan akan melaporkan perkembangan terahkir politik di kota Surabaya terkait dengan proses Pilgub DKI. Kalangan internal PDI.P menilai Risma telah berhasil “Membintangi” drama sinetron sebabak dengan judul “Gonjang ganjing Pilgub DKI 2017”.

[Gatot Soedjono /Jatim Pos ]

Hal - 12 Edisi No. 225 Tahun XV ~ Minggu II Agustus 2016

Enam Objek Wisata Jatim Kategori Terpopuler Disbudpar Jatim Minta Dukungan Suara Anugerah Pesona Indonesia 2016 “Ini momentum untuk mengangkat pariwisata Indonesia yang belum populer. Setiap pemilih bisa memilih 10 kategori dengan menggunakan satu email,” kata Founder & CEO, Muhammad Syafa’at usai jumpa pers Anugerah Pesona Indonesia di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pe-

sona Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Menurut Syafa’at, pemilihan kategori yang ditentukan tersebut berdasarkan diskusi atas tim internal ayojalanjalan.com, komunitas travel blogger, dan pantauan opini di media massa.

Tidak hanya sekadar penghargaan, nantinya destinasi-

destinasi yang ada akan berdampak terhadap penjualan paket wisata.

“Jadi kaitanya tak hanya sekadar pemilihan, tapi juga transaksi dalam bisnis. Karena penghargaan akan punya nilai promosi yang tinggi,” kata Muhammad Syafa’at. (yus)

Menikmati Indahnya Pantai Papuma Bromo Tengger, salah satu dataran tinggi terpopuler di Jawa Timur, yang bisa dipilih.

PROVINSI Jawa Timur memiliki 6 objek pariwisata yang masuk dalam daftar kategori terpopuler yang bisa dipilih dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) 2016, yakni tujuan wisata terpopuler Kebersihannya (Most Popular Cleanliness) Pantai Papuma Jember.

Kemudian, hidangan tradisional terpopuler Rujak Cingur.

Selanjutnya, tempat berselancar terpopuler, Pantai Plengkung Banyuwangi. Atraksi budaya terpopuler, Karapan Sapi Madura. Ada juga festival budaya terpopuler Jember Fashion Carnival, dan terakhir dataran tinggi terpopuler Bromo Tengger.

Anugerah Pesona Indonesia (API) merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim meminta jajarannya untuk mensukseskan acara tersebut: “Saya minta kepada sekretaris, kepala bidang, dan kepala UPT di lingkungan Disbudpar Jatim untuk mengoptimalkan partisipasi kasi dan staf untuk memberikan suara (vote) terhadap potensi pariwisata Jawa Timur melalui website www.ayojalanjalan.com,” ujar Kadisbudpar Jatim Dr. H. Jarianto, MSi. Disamping itu penyelenggaraan API juga bertujuan untuk mendorong peran serta berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah untuk lebih berupaya dalam mempromosikan pariwisata di masing-masing daerah di Indonesia.

Kementerian Pariwisata menyambut baik digelarnya ajang penghargaan “Anugerah Pesona Indonesia 2016” sebagai upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia.

Ajang tersebut sekaligus mendorong peran serta berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk lebih mempromosikan potensi wisata di daerahnya masing-masing.

Pada penyelenggaraannya, API dimulai dengan mengajak masyarakat untuk memilih destinasi ataupun obyek wisata yang terbaik ataupun terpopuler menurut pendapat mereka.

Pemilihan dilakukan dengan cara memberikan suara (voting) bagi destinasi atau obyek wisata yang dipilih melalui website ayojalanjalan.com, berdasarkan kategori yang telah disiapkan.

Dari hasil pemilihan masyarakat

tersebutlah akan didapatkan destinasi atau obyek wisata terpopuler pada setiap kategori.

Netizen masih bisa memilih obyekobyek wisata favorit dalam 10 kategori pada ajang lomba Anugerah Pesona Indonesia (API). Pasalnya, pengumpulan suara dalam survei yang diselenggarakan situs ayojalanjalan.com masih berlangsung hingga tanggal 23 Agustus 2016.

Netizen bisa memilih 10 kategori obyek-obyek yang bisa dipilih. Pembagian 10 kategori tersebut yakni tujuan wisata baru, surga tersembunyi, tujuan wisata kebersihannya, situs sejarah, hidangan tradisional, tempat menyelam, tempat berselancar, atraksi budaya, dan festival budaya. Anugerah Pesona Indonesia 2016 telah dilaksanakan sejak tanggal 25 Mei 2016.

PANTAI Papuma adalah singkatan dari Pantai Pasir Putih Malikan. Pantai ini juga salah satu tujuan wisata terpopuler kebersihannya ( Most Popular Cleanliness). Sebagai bentuk dukungan, masyarakat dapat memberikan suaranya (vote) dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) 2016.

Pantai ini memang sangat indah. Lokasinya tepat berada di pesisir selatan Jawa Timur, atau lebih tepatnya terletak di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, 45 Km arah selatan kota Jember. Pantai Papuma menawarkan nuansa yang sangat indah untuk dikunjungi.

Sebagai gambaran, di sepanjang pantai Papuma terdapat pasir putih yang bersih dan indah, dan memungkinkan para wisatawan asing yang datang untuk berjemur di pantai tersebut. Disamping keindahan alamnya, pantai ini juga kaya akan fauna seperti Biawak, Ayam Alas, burung-burung dengan ragam

jenisnya, Babi Hutan, Rusa, Landak dan Trenggiling.

Di pantai ini disediakan beberapa sarana pendukung bagi mereka yang ingin menikmati suasan Papuma lebih lama, seperti penginapan dan bumi perkemahan. Saat matahari terbenam, suasana di pantai Papuma akan semakin indah untuk dinikmati. Senja yang temaram dan desir laut yang semakin bergemuruh menimbulkan suasana romantis yang

enggan untuk ditinggalkan.

Pesona pantai yang masih terjaga serta keunikan batubatu karang yang menjadi daya tarik utama Papuma.Inilah lokasi wisata alam yang banyak diburu wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Seperti umumnya lokasilokasi wisata alam di Indonesia, pantai cantik ini tak lepas dari serangkaian mitos dan legenda yang meliputi sejarahnya. (yus)

Sepanjang pantai Papuma terdapat pasir putih yang bersih dan indah.

Karapan Sapi Masuk Kategori Budaya Terpopuler Satu lagi objek wisata yang tak kalah menarik untuk diberikan dukungan, adalah kategori atraksi budaya terpopuler, yakni Karapan Sapi Madura.

Tak bisa dipungkiri bahwa Karapan Sapi atau perlombaan pacuan sapi ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun manca negara.

Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu (tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut) dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar

100 meter dan lomba pacuan dapat berlangsung sekitar sepuluh detik sampai satu menit.

Beberapa kota di Madura menyelenggarakan Karapan Sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun, dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di eks Kota Karesidenan, Pamekasan untuk memperebutkan Piala Bergilir Presiden.

Di bulan November tahun 2013, penyelenggaraan Piala Presiden berganti nama menjadi Piala Gubernur.

Awal mula kerapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura

Festival Karapan Sapi masih menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun manca negara.

yang kurang subur untuk lahan pertanian. Sebagai gantinya orang-orang Madura mengalihkan matapencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani, khususnya dalam membajak sawah atau ladang.

Suatu Ketika seorang ulama Sumenep bernama Syeh Ahmad Baidawi (Pangeran Katandur) yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal dengan masyarakat Madura dengan sebutan “nanggala” atau “salaga” yang ditarik dengan dua ekor sapi.

Maksud awal diadakannya Karapan Sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah. Orang Madura memelihara sapi dan menggarapnya di sawah-sawah mereka sesegera mungkin. Gagasan ini kemudian menimbulkan adanya tradisi karapan sapi.

Karapan sapi segera menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya khususnya setelah menjelang musim panen habis. Karapan Sapi didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi

musik saronen.

Pelaksanaan Karapan Sapi dibagi dalam empat babak, yaitu: babak pertama, seluruh sapi diadu kecepatannya dalam dua pasang untuk memisahkan kelompok menang dan kelompok kalah. Pada babak ini semua sapi yang menang maupun yang kalah dapat bertanding lagi sesuai dengan kelompoknya.

Babak kedua atau babak pemilihan kembali, pasangan sapi pada kelompok menang akan dipertandingkan kembali, demikian sama halnya dengan sapi-sapi di kelompok kalah, dan pada babak ini semua pasangan dari kelompok menang dan kalah tidak boleh bertanding kembali kecuali beberapa pasang sapi yang memempati kemenangan urutan teratas di masing-masing kelompok.

Babak Ketiga atau semifinal, pada babak ini masing sapi yang menang pada masing-masing kelompok diadu kembali untuk menentukan tiga pasang sapi pemenang dan tiga sapi dari kelompok kalah. Pada babak keempat atau babak final, diadakan untuk menentukan juara I, II, dan III dari kelompok kalah. (nam)

Hal - A Edisi No. 225 Tahun XV ~ Minggu II Agustus 2016

Komisi A DPRD Jatim Soroti Cagar Budaya 

BANYAK RUSAK DAN HILANG PERLU PERHATIAN SEMUA PIHAK

Nagud, bangunan tua di depan PLN Banyuwangi ternyata dihancurkan.

PERSOALAN pelestarian cagar budaya perlu mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.

Hal ini disebabkan beberapa cagar budaya yang ada mulai rusak dan hilang, selain itu masih banyak objek yang diduga sebagai cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya, seperti yang ada di Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Mojokerto, Malang, dan tempat lain di Jawa Timur. Kondisi cagar budaya sudah dalam tahap memprihatinkan, disebabkan kurangnya perawatan dan perhatian yang baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Hal itu disampaikan Komisi A yang membidangi pemerintahan melalui juru bicaranya Drs H Husnul Aqib, MM, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, akhir Juli 2016. Pernyataan itu disampaikan sebagai Nota Penjelasan Atas Usul Prakarsa Ranca-

ngan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan kondisi faktual yang telah disampaikan tadi dan dalam rangka upaya pelestarian cagar budaya di Jawa Timur maka perlu dikuatkan dengan sebuah Peraturan Daerah.

Menurut Komisi A yang diketuai Dr H Freddy Poernomo, SH, MH, Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya mendesak untuk dibuat karena beberapa pertimbangan. Pertama, terhadap beberapa cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah, perlu tindakan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih aman.

Pemindahan cagar budaya dapat dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli pelestarian cagar budaya.

Kedua, perlu ada pengamanan cagar budaya dengan cara memberikan perlindungan penyimpanan, dan/atau penempatan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia. Ketiga, Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya nantinya diharapkan mampu menjawab permasalahan pelestarian cagar budaya di Jawa Timur.

Pertama, Jawa Timur belum memiliki tim ahli cagar budaya yang dapat menindaklanjuti amanah UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Keterbatasan jumlah tim ahli cagar budaya ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk mendata seluruh warisan kebudayaan yang ada di Jawa Timur.

Kedua, anggaran untuk pelestarian cagar budaya sangat kecil sedangkan dana yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Ketiga, partisipasi dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pelestarian cagar budaya sehingga cagar budaya yang dimiliki atau ditemukan dijual, sebab cagar budaya memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Keempat, beberapa benda cagar budaya diperoleh melalui warisan keluarga sehingga pemilik tidak bersedia warisannya dijadikan cagar budaya yang dikuasai pemerintah atau pemerintah daerah. Kelima, tidak semua cagar budaya memiliki juru pemelihara. Tidak setiap pemilik

atau pelapor cagar budaya bersedia menjadi juru pelihara, sebab kesejahteraan juru pelihara tidak terjamin.

Raperda P4GN Pada saat ini, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia tahun 2008 diperoleh angka prevalensi mencapai 1,9% dan pada tahun 2011 meningkat hingga 2,2% atau lebih kurang 4 juta penduduk Indonesia usia 10 sampai dengan 60 tahun sebagai penyalahguna narkotika.

Di tahun 2014, penyalahguna Narkoba mencapai 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan proyeksi perhitungan skenario naik, jumlah penyalahguna Narkoba akan meningkat dari 4,1 juta orang pada tahun 2014 menjadi 5,0 juta orang pada tahun 2020.

Penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian biaya kesehatan, ekonomi dan sosial. Pada tahun 2020 diperkirakan kerugian meningkat dari Rp 63,1 triliun menjadi Rp 143,8 triliun. Jika dipilah, Rp 56,1 triliun untuk kerugian biaya pribadi dan Rp 6,9 triliun untuk kerugian biaya sosial.

Khusus di Jawa Timur, dalam rentang waktu tiga tahun berturut-turut yaitu 2010-2012 menempati urutan pertama jumlah kasus Narkoba. Pada tahun 2010 ditetapkan 6,395 tersangka dan meningkat menjadi 8.142 tersangka di tahun 2012.

Pada 2015, dari 4,9 juta penggu-

na Narkoba di Indonesia, 400 ribu di antaranya berada di Jawa Timur.

Tingginya pengguna Narkoba di Jawa Timur telah menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 9,5 triliun per tahunnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, diperlukan langkah-langkah serius dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagai dasar hukum pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pembuatan regulasi di bidang pelayanan publik. Jauh sebelum pemerintah pusat mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah terlebih dahulu mengundangkan peraturan daerah tentang pelayanan publik, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).

Bahkan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh pemerintah pusat itu terinspirasi oleh peraturan daerah tentang pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut. (nam)

Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Sudah Mendesak KEBUTUHAN akan Raperda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan ini sangat mendesak untuk segera diberlakukan, mengingat negaranegara yang tergabung dalam ASEAN telah memberlakukan kawasan perdagangan bebas (free trade area) secara efektif sejak Januari tahun 2016.

Untuk melindungi hak-hak dasar tenaga kerja/buruh di Provinsi Jawa Timur serta menjamin berjalannya kegiatan usaha yang kondusif dan produktif, maka sangat diperlukan pengaturan mengenai perlindungan ketenagakerjaan.

Demikian diungkapkan Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan juru bicara Komisi E, Dra Hj Anisah Syakur M.Ag dalam rapat paripurna DPRD Jatim, akhir Juli 2016.

Menurut Komisi E, berdasarkan rilis hasil Sakernas BPS Provinsi Jawa Timur per Agustus 2014, kondisi ketenagakerjaan terkini di Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 4,19% atau turun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,33%.

Jumlah angkatan kerjanya 20.

149.990 orang. Sedangkan penduduk yang bekerja 19.306.510 orang. Baik jumlah angkatan kerja maupun penduduk yang bekerja menunjukkan kenaikan, sebaliknya penganggur terbuka turun dari semula 871.338 orang di tahun 2013 menjadi 843.490 orang di tahun 2014.

Sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Sedangkan menurut status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di sektor formal terus menunjukkan trend positif. Di tahun 2014 komposisi sektor formal di Jawa Timur kembali naik menjadi 34,92% dari sebelumnya 33,34%.

Dengan adanya perkembangan positif tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam sebuah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Kedudukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai jaminan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk

Sebanyak 2.000 tenaga kerja di wilayah Kota Malang, terkena PHK selama Januari-November 2015 karena berbagai alasan.

Tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut, sebagian besar adalah karyawan pabrik rokok. melaksanakan peningkatan kompetensi, produktifitas dan daya saing tenaga kerja, serta upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ketenagakerjaan ini merupakan hasil persandingan dari 2 (dua) Raperda yang

berasal dari usulan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Penguatan Tenaga Kerja dan usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur.

Kedua Raperda tersebut sudah masuk pada tahapan pembahasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam pembahasan bersama tersebut ditemukan banyak

materi muatan yang sama antara Raperda usulan DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Raperda usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Persandingan atas Kedua Raperda ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yang menyatakan bahwa: “Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan”.

Berdasarkan atas ketentuan di atas, maka Raperda usulan DPRD Provinsi Jawa Timur yang dibahas dan Raperda usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadikan bahan yang dipersandingkan.

Selain itu Komisi E yang diketuai Dr Agung Mulyono juga telah mengadakan study banding ke beberapa provinsi yang sudah memiliki raperda tentang Ketenagakerjaan serta melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. (nam)

Hal - B Edisi No. 225 Tahun XV ~ Minggu II Agustus 2016

Pakde Karwo Raih Penghargaan TPID Inovatif

Pakde Karwo Menerima Penghargaan TPID Inovatif Yang Diserahkan Oleh Menko Perekonomian RI di Hotel Grand Sahid Jakarta.

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo kembali raih penghargaan tingkat nasional. Kali ini penghargaan diberikan dalam bidang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Inovatif tingkat provinsi untuk kawasan Jawa. Berbagai inovasi telah dilakukan Pemprov Jatim dalam mengendalikan inflasi seperti pemberian subsidi ongkos angkut pada empat bahan pokok strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Tujuannya yakni untuk memotong rantai distribusi.

Langkah lainnya yang tak kalah penting, yakni menggagas sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jatim melalui website www.siskaperbapo.com dan layanan SMS request. Ini dilakukan untuk memantau perkembangan harga bahan pokok pada 130 pasar di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Atas inovasi yang dilakukan Pemprov Jatim, Pakde Karwo menerima penghargaan TPID

Inovatif tingkat provinsi untuk kawasan Jawa dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat Rakornas VII TPID 2016 di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Kamis (4/8) pagi.

Penghargaan TPID Inovatif tingkat provinsi juga diserahkan kepada Provinsi Aceh untuk kawasan Sumatera dan Provinsi Gorontalo untuk kawasan timur Indonesia. Sedangkan TPID inovatif tingkat kabupaten/kota diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk kawasan Sumatera, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Jawa, dan Kota Balikpapan Provinsi untuk kawasan timur Indonesia.

Selain TPID Inovatif, Jatim juga mendapatkan penghargaan TPID Terbaik tingkat kabupaten/kota pada Kabupaten Jember dan TPID Berprestasi tingkat kabupaten/kota pada Kabupaten Lumajang. Prestasi ini diperoleh atas langkah-langkah

inovasi dan konkrit pemprov beserta pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk terus menjaga tingkat inflasi.

Seusai menerima penghargaan, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim mengatakan, penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi atas kerja sama dari seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah Prov. Jatim dan berbagai pihak untuk menjaga inflasi di Jatim. “Prestasi ini diraih atas langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga inflasi di Jatim,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Pemprov Jatim terus melakukan program untuk menjaga inflasi dan mengendalikan harga di Jatim. Dicontohkan, monitoring harga bahan pokok di 38 Kab/ Kota se Jawa Timur setiap hari, koordinasi dengan produsen dan distributor Bahan Kebutuhan Pokok dan penting, melakukan pengawasan secara berkala di gudang-gudang Bahan Pokok agar tidak melakukan penimbunan, melakukan pengendalian harga pasar melalui operasi pasar untuk stabilisasi harga, melakukan operasi pasar situasional bekerjasama dengan Bulog Divre V Jatim, penyusunan Pronosa / rencana ketersediaan Bahan Pokok dengan mengundang instansi terkait, produsen/distributor.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menuturkan Rakornas TPID ini merupakan forum tertinggi dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

Kehadiran Presiden Jokowi untuk kedua kalinya ini, menunjukkan pentingnya dan konsistensi perhatian sangat besar terhadap koordinasi dalam menjaga stabilitas harga. “Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pencapaian inflasi rendah dan stabil,” ucapnya.

Sebelumnya, Pakde Karwo menyampaikan usulan untuk menjaga

inflasi agar tidak tinggi saat menghadiri Sarasehan Nasional yang dimoderatori oleh Rosiana Silalahi dengan Narasumber Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Thamrin Bank Indonesia (BI) Jakarta, Rabu (3/8) malam.

Ia menjelaskan, terdapat empat hal yang dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi di Jatim. Antara lain, pertama mengenai tata niaga. Pihaknya memiliki langkah terhadap mekanisme pagar agar sedikit difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini, Pemprov Jatim memberikan subsidi ongkos angkut pada bahan pokok strategis. Tujuannya untuk mengontrol D1-D4, sehingga dari produsen bisa langsung ke pasar atau konsumen.

Kedua, adanya pengendalian terhadap ekspor-impor yang masuk dan keluar di Jatim. Pihaknya tidak anti impor, tetapi ada masanya untuk melakukan impor dan tidak. Untuk itu kekuatan perdagangan dan kualitas barang di dalamnya yang diperkuat. Kalau di Jatim sudah menjadi produsen hortikultura, maka pihaknya tidak akan melarang impor

hortikultura. Agar tidak mematikan produsen atau pun petani hortikultura di Jatim.

Ketiga, menekankan pentingnya reformasi struktural dan pendekatan teritorial dalam pemerintahan dan pengembangan ekonomi. Reformasi struktural penting, tetapi pendekatan teritorial juga tidak kalah penting. Hal ini disebabkan karena pengembangan ekonomi ke depan akan lebih baik dikembangkan di tingkat provinsi.

“Serahkan logistik dan konektivitas antara gubernur dengan gubernur. Jangan semua diurus pemerintah pusat. Logistik dan konektivitas diserahkan kepada pemerintah provinsi, yang difasilitasi oleh sektor kementerian perdagangan,” jelas Pakde Karwo.

Keempat, usulan pemberian suku bunga kredit rendah dengan satu digit untuk UMKM dan pelaku usaha kecil. Jika suku bunga kredit tinggi telah membebani UMKM dan petani bahkan lebih tinggi daripada suku bunga kredit korporasi sangat menghambat industrialisasi di daerah. (hms)

Pakde Karwo Sampaikan Aspirasinya Kepada Gubernur BI, Menko Perekonomian dan Mendagri Pada Sarasehan Nasional di Gedung BI Jakarta Yang Dihadiri Gubernur Seluruh Indonesia.

PERENCANAAN YANG BAIK BANTU CEGAH KORUPSI PERENCANAAN yang baik dalam proses pembangunan akan mencegah terjadinya penyelewengan anggaran yang berujung pada pencegahan korupsi. Hal ini dikemukakan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan paparan dalam acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Ruang Graha Wicaksana Praja lantai.8, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (03/08).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, proses perencanaan sangat penting dalam menyusun suatu program yang akan dijalankan. Dalam proses ini, akan diketahui seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program atau kebijakan. “Sebagai contoh, kita mau membangun jalan, tentu kita rencanakan dengan baik, mulai dari panjangnya jalan, seberapa tebal aspal, dari situ kita bisa menghitung, berapa anggaran yang dibutuhkan. Kalau kita menghitungnya tepat, tentu anggaran yang dibutuhkan tidak akan meleset”, ujarnya.

Selain perencanaan yang baik, Pakde Karwo juga mengusulkan terpusatnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga, sistem

pengelolaan anggaran (e-budgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sistem perizinan terpusat menjadi satu sistem. “Selama ini kan proses semacam itu masih terbagi di tiap-tiap SKPD, jadi tiap SKPD menjalankan aplikasinya sendiri-sendiri, nah dengan konsep ini tentunya akan mempermudah dalam pengawasan karena semua terpusat disana.

Ini yang sedang kami bahas dengan BPKP dan KPK”, ungkapnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, unit kerja

yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemprov Jatim membentuk pembangunan Zona Integritas. Sampai dengan Tahun 2015, Pemprov Jatim telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 9 SKPD/Unit Kerja serta 31 kab/kota. Beberapa SKPD yang masuk dalam Zona Integritas diantaranya Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim (UPT Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Ba-

Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan sambutan di acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Lantai 8 Gedung Setda Prov Jatim Jl. Pahlawan 110 Sby.

dan Penanaman Modal (UPT P2T), RSUD Dr. Soedono Madiun, BKD Prov. Jatim, UPT RS Sumberglagah Mojokerto, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dan Dinas Pertanian Prov. Jatim.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, menyebutkan bahwa Pemprov Jatim merupakan provinsi yang sudah sejak lama melakukan upaya pencegahan korupsi dengan sering melakukan konsultasi program pada KPK. Ini menjadi langkah yang baik karena Pemerintah Daerah berupaya meminimalisir terjadinya praktek penyelewengan anggaran. Menurutnya, ada tiga hal sektor kegiatan yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Diantaranya, perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelayanan perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu.

Perbaikan tata kelola di tiga sektor tersebut akan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, adanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan menunjang tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mempersempit

terjadinya korupsi.

Ramli Sihombing, Direktur Pengawasan Produksi dan SDA BPKP Pusat menyampaikan bahwa acara ini sebagai upaya perubahan menuju Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan sesuai agenda Nawacita yang digagas Presiden RI. Menurutnya, Pemprov Jatim sendiri sendiri telah lima kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 29 kab/ kota di Prov. Jatim mendapat opini WTP. “Prestasi ini sungguh membanggakan dan menjadikan Prov.

Jatim sebagai provinsi dengan kab/kota peroleh opini WTP terbanyak”, ujarnya.

Acara Korsupgah yang mengambil tema “Diseminasi Praktik Terbaik tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik” ini juga diisi dengan diskusi panel yang diisi oleh beberapa instansi seperti LKPP, BPKP, KPK serta beberapa Pemerintah kab/kota yang telah menjalankan sistem pengelolaan berbasis IT seperti Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo. Acara ini dihadiri oleh beberapa Bupati dan Walikota di wilayah Pemprov Jatim serta Kepala SKPD Pemprov Jatim. (hms)

Hal - C Edisi No. 225 Tahun XV ~ Minggu II Agustus 2016

Gus Ipul Ajak Petakan Wisata Jatim Wagub Gus Ipul membuka Musprov IMI di Mercure Hotel, Rabu pagi.

PEMPROV Jatim harus mengajak Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memetakan beberapa potensi wisata baru di Jawa Timur.

Hal tersebut dikarenakan, IMI me-

miliki jaringan di seluruh penjuru wilayah Jawa Timur, sehingga berbagai potensi-potensi wisata yang baru bisa ditemukan guna menungkit perekonomian.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat Pembukaan Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur 2016 “Dengan Kebersamaan Kekeluargaan dan Persaudaraan Kita Optimalisasikan Kinerja Untuk Mewujudkan IMI Jatim Yang Solid di Hotel Mercure, Surabaya, Rabu (3/8).

Kedepan, ujar Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim itu, masa depan Indonesia dan Jawa Timur

dalam memajukan perekonomian ada di potensi wisata dan kelautan. Banyak potensi wisata yang masih belum terpetakan dan tersentuh keberadaannya oleh pemerintah. “Kegiatan IMI sering dilaksanakan di pelosok yang belum tersentuh yang bisa jadi menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya kegiatan Offroad, yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di sektiar Jalur Lintas Selatan(JLS),” ujarnya

Selain itu, ia juga mengharapkan agar IMI ikut serta dalam upaya kampanye berkendara dengan baik. Karena selama ini, kerap sekali kecelakaan yang melibatkan masyarakat yang masih kurang waspada akan pentingya berkendara dengan baik.”Statistik kecelakaan di jalan umum karena keteledoran pengendara roda dua. Oleh sebab itu, harus ada kerjasama IMI dengan Pemprov Jatim dalam upaya tersebut,” ungkapnya. (hms)

Hutan Adalah Masa Depan Manusia HUTAN merupakan salah saakan meningkatkan kesejahtu sumber kehidupan bagi seluGus Ipul sapaan akrabnya teraan masyarakat sekitar hutan. ruh mahluk hidup. Sumber daya tersebut menitipkan pesan kepa- Kata kuncinya adalah, masyarahutan harus dikelola dengan da masyarakat sekitar hutan kat sekitar hutan harus sejahbaik. Hutan sangat berperan agar mampu berdaya saing dan tera,” jelasnya yang disambut penting dalam menyangga meningkatkan diri. Pesan perta- riuh oleh sekitar 400 undangan kehidupan manusia. ma yakni meningkatkan Sumber yang hadir.

“Hutan adalah masa depan Daya Manusia yang unggul, Kepala Perum Perhutani Divikita, manusia. Jika hutan kita ter- mandiri dan tangguh. Artinya, si Regional Jawa Timur Andi Pubakar, hilang dan gundul maka masyarakat sekitar hutan harus wandi mengatakan, bahwa Peyang rugi adalah manusia itu sen- membekali diri dengan ilmu rum Perhutani adalah Badan diri. Maka kita sepatutnya menja- pengetahuan secara baik.

Usaha Milik Negara (BUMN) yang ga hutan dan ekosistem di dalam“Masyarakat hutan juga ha- ditugasi oleh negara untuk menya guna kelangsungan hidup rus memiliki pengetahuan dan lakukan pengelolaan hutan di manusia dan makhluk hidup yang pengembangan diri yang baik. hutan negara yang berada di ada di dalamnya,” ujarnya saat Tujuannya, yakni area hutan Propinsi Jateng, Jatim, Jabar dan memberikan arahan pada Rapat yang digunakan untuk pertana- Prop. Banten, kecuali hutan konKoordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) di Perhutani Divisi Regional V Jatim, Jl. Gentengkali, Rabu (3/8).

Ia mengatakan, bahwa keberadaan hutan yang baik sangat menunjang dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar area hutan. Kawasan hutan negara di Jatim kurang lebih 1.361.146 hektar atau 28.36 persen dari luas daratan Provinsi Jatim. Jumlah tersebut terbagi atas hutan lindung seluas 344.

742 hektar, kawasan suaka alam/ kawasan pelestarian alam seluas 233.632 hektar dan hutan produksi seluas 782.772 hektar.

Area hutan lanjut Gus Ipul Wakil Gubernur Prov Jatim Memberikan Masukan Hangat Dalam menjadi fokus sentral dalam Acara Tanya Jawab Di Acara Forum Koordinasi Pemberdayaan mendukung akselerasi perekono- Masyarakat Desa Hutan Di Kantor Perhutani Jawa Timur mian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sa- man dan produk pangan bisa servasi. lah satu bentuk peningkatan dirasakan manfaatnya,” urainya.

Pengelolaan hutan dilaksanakesejahteraan masyarakat telah Pesan kedua, yakni teknologi. kan berdasarkan prinsip Pengelodilakukan oleh Pemprov Jatim Masyarakat hutan harus belajar laan Hutan Lestari (PHL) dan seperti memberikan pelatihan, dan memahami serta mengapli- prinsip tata kelola perusahan pendampingan kepada masya- kasikan teknologi. Baik teknologi yang baik. Khusus di Jati, Perum rakat sekitar hutan. informasi maupun teknologi pa- Perhutani melalui struktur orgaCara lain yang di gagas oleh ngan hingga teknologi pengola- nisasi Perum Perhutani Divisi RePemprov Jatim, yakni memberi- han hasil produksi hutan. “De- gional Jawa Timur mengelola kan permodalan dalam bentuk ngan teknologi semua menjadi hutan negara seluas lk 1.133. kredit usaha bagi petani hutan mudah. Petani dan masyarakat 836 ha yang terdiri dari hutan atau masyarakat hutan yang hutan bisa belajar memperoleh produksi seluas 812.061 ha dan ingin mendapatkan modal untuk ilmu melalui teknologi sehingga hutan lindung seluas 321.775 ha usaha. menghasilkan produk hutan yang yang tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota di seluruh Pro“Kami menyiapkan permoda- optimal,” imbuhnya. lan untuk petani dan masyarakat Inovasi dan kreatifitas adalah pinsi Jawa Timur.

“Rakor ini juga akan mendissekitar hutan agar mampu ber- pesan yang ketiga. Gus Ipul daya saing dan berwirausaha. mengibaratkan bahwa masya- kusikan banyak hal yang terkait Kami memiliki Bank Jatim dan rakat hutan harus mampu men- dengan Pemberdayaan MasyaBank UMKM yang bisa langsung cari peluang-peluang usaha yang rakat Desa di sekitar Hutan dimanfaatkan untuk mengambil bisa dihasilkan oleh hutan secara (PMDH) dalam kerangka implekredit usaha dengan bunga 9 positif. Hasil hutan harus di mentasi Kelola Sosial di Perum persen/tahun,” tegasnya yang inovasikan dengan keinginan Perhutani Divre Jatim, khususnya disambut undangan yang mayo- masyarakat sekitar. “Kesemua- pada pelaksanaan sistem Pengeritas adalah kelompok masyara- nya itu, jika dilakukan dengan loaan Hutan Bersama Masyarakat kat area hutan. positif dan sungguh-sungguh (PHBM),” pungkasynya. (hms)

Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi (tiga dari kanan) dan Komisioner Ombudsman RI Melakukan Penandatanganan Kerjasama Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Pemprov Jatim.

Dukung Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terintegrasi PEMPROV Jatim terus berkomitmen melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, efisien dan terintegrasi. Komitmen ini diwujudkan dengan dukungan kuat dalam penyelenggaraan sistem LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang diluncurkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Dukungan ini disampaikan oleh Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi saat membuka Lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Ruang Bhinaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (01/08).

Menurut Sukardi, komitmen tersebut tertuang dalam salah satu misi RPJMD 2014-2019 Prov. Jatim yakni “Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik”.

Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilakukan jajaran SKPD Prov.

Jatim sehingga Pemprov Jatim menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Bulan Mei lalu.

“Kita semua menyadari saat ini masih banyak pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa layanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu kami minta kepada setiap SKPD untuk mengembangkan pengelolaan pengaduan layanan publik yang efektif dan terintegrasi. Kami juga berharap para Kepala SKPD penyelenggara layanan publik untuk tanggap dan responsif atas keluhan

masyarakat terkait pelayanan publik”, ungkapnya.

Ia menambahkan, kualitas pelayanan publik ditentukan juga oleh sejauh mana kemampuan kita sebagai penyelenggara dalam mengelola pengaduan masyarakat tersebut. Selama ini, tambahnya, masih banyak pengelolaan pengaduan yang belum terkoordinasi dengan baik sehingga terjadi duplikasi penanganan pengaduan atau bisa jadi pengaduan tidak terselesaikan dengan alasan bukan menjadi kewenangan SKPD tersebut.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Dadan Suparjo, menyampaikan bahwa Lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) ini merupakan kerja sama antara Ombudsman Pusat, Kemen PAN-RB dan Kantor Staf Kepresidenan. Inti dari lokakarya adalah membentuk sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga masalah pengaduan tidak bisa diselesaikan secara parsial atau terpisah. Selama ini penanganan pelayanan publik masih terkesan sendirisendiri di setiap instansi atau Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Ombudsman RI tentang Kerjasmaa Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Provinsi Jatim dalam Peningkatan Pelayanan Publik. (hms)

Hal - D Edisi No. 225 Tahun XV ~ Minggu II Agustus 2016

Fraksi PKB Minta Keputusan Kerjasama Proyek Umbulan Ditunda FRAKSI PKB mengusulkan penundaan pengambilan keputusan terkait proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Hal itu diungkapkan Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur melalui juru bicaranya Alyadi, SIP, dalam rapat paripurna, akhir Juli 2016 lalu.

Pertama, upaya mencukupi kebutuhan air baku bersih kepada masyarakat merupakan salah satu aspek pelayanan dasar (primer) yang harus dipenuhi pemerintah. Sebab air merupakan sumber kehidupan utama yang harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh warga negara. Dengan demikian, proyek pembangunan Sistem Penyedia-

Proyek Air Minum Umbulan akhirnya siap dibangun setelah mangkrak selama 43 tahun.

Menurut Fraksi PKB yang diketuai H Baddrut Tamam, S.Psi, setelah melakukan kajian mendalam, baik dalam aspek filosofis, sosiologis, yuridis maupun teknis, Fraksi PKB memberikan beberapa kesimpulan.

an Air Minum (SPAM) harus menjadi program prioritas pemerintah.

Kedua, secara obyektif, debit air yang dihasilkan sumber mata air Umbulan sangat berlimpah. Akan tetapi sejauh ini, potensi besar terse-

Proyek Strategis Nasional Bagi 1,3 Juta Jiwa FRAKSI PDI Perjuangan sendiri menyambut baik keberadaan proyek KPS-SPAM Umbulan. Ini merupakan proyek strategis nasional guna menyediakan air minum bagi kurang lebih 1,3 juta jiwa di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

Proyek ini berupa Pembangunan Pipa Transmisi sejauh lebih kurang 93 kilometer dengan kapasitas distribusi 4.000 liter/detik dan Sistem Offtake Water Meter di 16 titik pada 5 wilayah kabupaten/ kota.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya Drs Eddy Paripurna, M.Si, dengan keberadaan SPAM Umbulan, maka nantinya ada beberapa manfaat yang juga bisa dirasakan publik. Salah satunya yang strategis adalah adanya dukungan terhadap program 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, serta 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019.

Proyek SPAM Umbulan ini juga akan memberikan manfaat bagi perbaikan Kesehatan Masyarakat, bagi Peningkatan Kenyamanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, isu-isu sosial berhubungan dengan penyediaan air bersih, seperti konservasi sumber air, stimulasi terhadap perekonomian regional dan peningkatan nilai lahan dan bangunan.

Dengan keluarnya pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B4300/o.5/Gs/07/2016 tertanggal 18 Juli2016, maka pertanyaan hukum yang menjadi keragu-raguan Fraksi PDI Perjuangan telah terjawab. Dinyatakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam point ke-

2 kesimpulan Legal Opinion tersebut.

Oleh karena itu dengan terjawabnya pertanyaan hukum tersebut, maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Menyetujui rencana kerja sama Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) Umbulan.

Walaupun memberikan persetujuan, namun ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertama, perlu memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa koreksi dari Kejaksaaan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan legal opinion.

Kedua, perlu memperhatikan adanya keberatan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, termasuk terkait adanya 7 kecamatan dan 23 desa di Kabupaten Pasuruan yang masih dilanda kekeringan terutama saat musim kemarau. Perlu ada upaya sinergis untuk membantu daerah yang kekeringan tersebut agar tidak menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial.

Ketiga, perlu memperhatikan adanya keberatan dari Pemerintah Kota Pasuruan, termasuk terkait penetapan tarif air bersih dari PDAB Jawa Timur ke PDAM yang bisa berubah tergantung tingkat inflasi. Perubahan tarif air Umbulan ini tidak boleh memberatkan rakyat miskin dan perlu melibatkan DPRD. Terakhir, perlu mempersiapkan dan melaksanakan program konservasi lingkungan bagi kawasan yang menjadi penyangga sumber mata air Umbulan, agar ketersediaan air tetap melimpah dan tidak menyusut. (nam)

but belum mampu dikelola dengan baik. Indikasinya saat ini terdapat kurang lebih 10.000 liter/detik air dari mata air Umbulan terbuang percuma ke laut melalui Kali Rejoso.

Dengan demikian dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik untuk pemanfaatan mata air Umbulan tersebut.

Ketiga, secara sosiologis, selama ini masih terjadi kesenjangan pemenuhan kebutuhan air baku bersih di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Beberapa daerah ada yang mengalami surplus stok air baku bersih, sedangkan beberapa daerah lain masih mengalami kekurangan stok air baku. Dengan demikian, dibutuhkan skema kebijakan yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi disparitas tersebut.

Keempat, secara yuridis, skema proyek KPS SPAM Umbulan ini telah

mendapatkan sandaran legalitas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Nomor B-4300/O.5/Gs/07/2016 yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2016.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka demi membela rakyat serta demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan “Dapat Menyetujui� Rancangan Persetujuan DPRD Jatim atas Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Proyek KPS-SPAM Umbulan.

Meski demikian, Fraksi PKB juga memberikan beberapa catatan. Yakni, implementasi dari Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Penye-

diaan Air Minum Curah dari Mata Air Umbulan tersebut harus benar-benar sesuai dengan klausul kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak. Komitmen ini penting untuk mencegah potensi terjadinya hal-hal negatif yang tidak diharapkan.

Kemudian, kelestarian ekosistem hayati maupun ekosistem sosial di sekitar lokasi Mata Air Umbulan harus benar-benar dijaga. Hal tersebut sangat penting agar pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berasal dari Mata Air Umbulan ini tidak menimbulkan efek destruktif terhadap lingkungan sekitar dan dapat memenuhi kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kearifan lokal. (nam)