JATIM POS Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015

ISSN : 1412-7490

Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id.

Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Kabar Gembira Buat PNS

Gaji Naik Dirapel Plus Gaji-13

MUNGKIN tak banyak orang tahu (terutama di luar Pulau Madura), siapa gerangan wanita cantik satu ini. Namun, kehadirannya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, membuka tabir siapa jati dirinya.

Siti Masnuri, ternyata adalah istri muda mantan Bupati Bangkalan yang kini tersangkut dugaan kasus korupsi. Siti terlihat anggun mengenakan gamis cokelat berpadu dengan kerudung warna cokelat. Dia terlihat malu-malu saat awak media ingin mengabadikan gambar dirinya.

KPK memang masih menunggu perkembangan persidangan Ketua DPRD Bangkalan nonaktif Fuad Amin Imron. Ini guna melihat sejauh mana keterlibatan anggota keluarga Fuad yang masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Nama anak Fuad, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dan istri kedua Fuad, Siti Masnuri, disebut jaksa ikut menikmati uang hasil korupsi mantan bupati Bangkalan tersebut.

Bersamb ke hal. 11

KABAR gembira buat para Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab bulan Juni besok akan menerima rapelan kenaikan gaji enam persen sejak Januari 2015 dan ditambah gaji ke-13.

“Rencananya Juni rapelan kenaikan gaji direalisasikan Juni seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Kabag Komunikasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Suwardi kepada Jatim Pos, Selasa (12/5).

Gaji ke-13 biasanya dibayarkan Juli.

Namun, untuk tahun ini dimajukan Juni mengingat kebutuhan pembayaran sekolah. “Kemungkinan besar akhir Juli gaji ke13 juga cair karena kan banyak yang butuh untuk bayar sekolah anak-anak,” ucap Suwardi.

Meski surat petunjuk Menteri Keuangan (PMK) belum keluar, namun kabar ini membuat para PNS tampak sumringah.

Terkait kenaikan gaji PNS, Suwardi menyatakan, ada penurunan dibanding 2014. Tahun-tahun sebelumnya, PNS golongan satu sampai tiga menerima kenaikan gaji sebesar 10 persen. Sementara, golongan empat sebesar enam persen.

Namun, tahun ini seluruhnya merata enam persen. “Kenaikan tahun ini memang lebih kecil menjadi enam persen.

Besarannya merata untuk semua golongan (I sampai IV),” tutur Suwardi.

PSK Kembali Beroperasi

MESKI lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Dolly, telah ditutup pertengahan 2014.

Namun, penutupan ini tidak mengurangi jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Jawa Timur. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, di tempat hiburan malam seperti diskotek, karaoke, atau menjajakan diri via online.

Ternyata, setelah penutupan dan para PSK mendapat jaminan hidup Rp 600 ribu selama tiga bulan dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing, tidak serta merta mereka sadar. Lebih banyak yang akhirnya kembali menjalani profesi semula dengan alasan terben-

tur masalah ekonomi.

Kementerian Sosial pun tak berdaya menghadapi kenyataan itu. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya telah menutup 33 lokasi prostitusi

di seluruh Indonesia dari total 167 lokasi yang ada, tahun 2014 lalu.

“Pada saat ditutup, maka tugas Kemensos adalah menyiapkan jaminan hidup meBersamb ke hal. 11

Mantan PSK Gang Dolly Surabaya.

Saatnya para PNS ini menikmati kesejahteraannya yang sebentar lagi menerima rapelan kenaikan gaji plus gaji ke-13.

Dia menambahkan, setiap tahunnya KemenPAN-RB selalu mengusulkan besaran kenaikan gaji PNS di kisaran 10-15 persen. Namun, realisasinya ter-

gantung kemampuan anggaran negara.

Kendati kenaikan gaji menurun, PNS tetap mendapatkan peningkatan tunjangan ki-

Pilkada Serentak di Jatim Terancam Molor 13 Kepala Daerah Belum Tanda Tangan NPHD PILKADA serentak yang dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015, di Jawa Timur terancam molor. Pasalnya, masih terdapat 13 kepala daerah yang belum menandatangani naskah

perjanjian hibah daerah (NPHD) tentang penggunaan dana Pilkada antara pemkab/pemkot dengan KPU masing-masing.

Hal itu diungkap Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah

Yusuf yang mengatakan, hingga Jumat (15/5/2015) terdata 13 kepala daerah di Jatim yang belum meneken NPHD. Sedangkan batas akhir penandatangan Senin (18/5/2015).

Bersamb ke hal. 11

Tommy Soeharto “Ambil Alih” Partai Golkar Segera Laksanakan Munaslub

HUTOMO Mandala Putra alias Tommy Soeharto, tampaknya mulai “mengambil alih” persoalan di tubuh Partai Golkar.

Ia geram melihat kisruh di tubuh partai yang didirikan mendiang ayahnya mantan Presiden Soeharto itu tak kunjung usai.

Setelah beberapa waktu lalu ia menantang Ketua AM PG, Yorrys Raweyai, kali ini ia

Tommy Soeharto memotori digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munas-

lumpur Lapindo itu datang mengendarai sepeda motor dan mobil terbuka. Mereka berorasi di depan gedung dan mendesak masuk menemui anggota Pansus Lumpur Lapindo.

“Ini sudah 9 tahun kami ditelantarkan. Apa kerja mereka wakil rakyat dan pemerintah ini? Makan gaji buta dari keringat kami yang sengsara,” ujar Sugiono, orator aksi.

Dia meminta agar polisi tidak represif menjaga unjuk

lub). Dalam akun twitternya, @HutomoMP_9 ia berkicau membuka komunikasi agar Munaslub segera terlaksana. “DPD 1 dan 2 yang Bersedia Gabung Munas Luar Biasa Golkar, Monggo hub (hubungi-red) Akbar Tandjung atau Asisten saya,” tulis Tommy di akun media sosialnya itu.

Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung memang memberikan solusi bagi Golkar supaya segera menggelar Munaslub untuk bisa ikut Pilkada serentak 2015.

Bahkan putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu menebar tantangan bagi

Bersamb ke hal. 11

Bersamb ke hal. 11

Ganti Rugi Korban Lapindo Tak Kunjung Terealisasi PERSOALAN warga terdampak Lumpur Lapindo belum juga selesai. Warga pun berbondong-bondong mendatangi Gedung DPRD Sidoarjo, guna menuntut pelunasan ganti rugi yang tak kunjung terealisasi.

“Ya Allah, Ya Robbi, berikan kami kekuatan untuk berjuang. Bukalah hati mereka yang telah menyengsarakan kami selama 9 tahun ini. Beri mereka adzab seberat yang kami rasakan sampai hari ini,” kata pembaca doa dari penge-

nerja sekitar 30 persen. Besaran ini disesuaikan dengan usulan masing-masing instansi dan capaian kinerjanya. (yus)

ras suara di depan gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (13/5/ 2015).

Warga yang mengiringi tak kuasa membendung air matanya yang mentes. Mereka membasuh air mata dengan topi dan jilbab yang mereka kenakan. Suasana riuh berubah menjadi keharuan.

Berkali-kali warga menyambut rangkaian doa dengan ucapan Amin dan Allahu Akbar. Seorang warga korban lumpur Lapindo, Sumarni bahkan husteris. Warga korban

METROPOLIS

Hal - 2

Risma: Menghadapi MEA, Jangan Jadi Penonton Di Kota Sendiri Surabaya, Jatim Pos Walikota Surabaya Tri Rismaharini minta kepada seluruh Warga Kota Surabaya agar tidak menjadi penonton di kota sendiri dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean alias MEA pada ahkir tahun 2015 mendatang.

“Dalam Era MEA yang akan dimulai pada ahkir 2015 mendatang j kita jangan jadi penonton di kota sendiri,mari kita jadi tuan dan nyonya di kota sendiri” ajak Risma saat membuka Vestifal Rujak Uleg dalam rangkaian HJKS 722 hari Minggu 10 Mei 2015 lalu .

Festival Rujak Uleg 2015 yang digelar di sepanjang Jl.Kembang Jepun tersebut iikuti oleh 1600 tim peserta baik dari warga kota Surabaya, warga luar kota Surabaya dan lain sebagainya termasuk dari peserta kehormatan negara sahabat.

Agar tidak menjadi penonton Risma mengajak warga kota untuk mempersiapkan diri dengan bekerja lebih keras dan pantang menyerah.

“Mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong MEA, jangan pernah lelah untuk

bekerja keras, jangan pernah putus asa, karena kalau kita mau kesempatan pasti ada” ajak Risma dengan penuh semangat.

Pada bagian lainnya Risma juga minta agar warga kota Surabaya tidak boleh cepat putus asa jangan pernah menyerah, Warga Surabaya pantang menyerah.Mari kita bersama-sama dan selalu bekerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih baik dari hari ini ajak Risma.

Negara Sahabat Ikut Nguleg Rujak Festifal Rujak Uleg 2015 dalam rangkain HJKS 722 lebih banyak bila dibandingkan dengan vestifal sejenis pada tahun-tahun sebelumnya.

Yang menarik selain dikuti oleh Warga kota Surabaya, Vestifal rujak uleg kali ini diikuti

(Kiri) Delegasi negara sahabat dari Jepang ikut tampil dan memeriahkan meja tamu kehormatan dalam festival rujak uleg pada Minggu (10/5) (kanan) Walikota Surabaya (tiga dari kiri) saat mengunjungi stand dari Perispindo III dalam festival rujak uleg yang diadakan di kawasan Kembang Jepun Surabaya. (Foto: Freddy/JTMP) pula oleh peserta kehormatan dari negara sahabat seperti dari Jepang, Amerika Serikat, Brunai Darus Salam, Korea dan lain sebagainya.

Tim kehormatan dari negara sahabat tampak luwes mengulek bumbu racikan rujak uleg namun ada juga yang

bingung dan tidak mengerti bagaimana mencampur komposisi bumbu yang sudah tersedia di depan meja mereka. Gelak tawa penonton pun terjadi sehingga suasana menjadi semakin meriah dan semarak. [fred/Jatim Pos]

Kota Surabaya Aman dan Nyaman Untuk Dikunjungi

Asisten I bidang Kesra Eko Hariyanto saat menerima souvenir Archery dari Ketua Pelaksana Surabaya Open Archery ke 4 Lilis Handayani dalam welcome party para atlet panahan di rumah kediaman Walikota Surabaya pada Jumat (15/5) (Foto: freddy/JTMP) Surabaya, Jatim Pos Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan sebagai kota Metropolitan kehidupan kotanya tidak pernah tidur selama 24 jam, kota Surabaya aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Hal itu disampaikan Walikota Surabaya yang akrab dengan panggilan Risma tersebut dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Kesra Surabaya Eko Hariyanto dihadapan ratusan Atlet Panahan di Rumah Dinas Walikota Jumat malam 15 Mei 2015 lalu.

Ratusan Atlet panahan

tersebut berada di Surabaya dalam rangka mengikuti Surabaya Open Archery Turnamen ke IV yang ber-langsung dari tanggal 13 -18 Mei. Menurut Risma kota Surabaya bila siang hari berpenduduk sekitar 5 juta jiwa sedangkan pada malam hari berpenduduk sekitar 3,1 juta jiwa. Kota Surabaya kata Risma lebih lanjut memiliki magnet bagi penduduk yang tinggal didaerah penyangga seperti Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Mojokerto maupun Malang dan Lamongan.

Penduduk daerah penyangga tersebut datang ke

kota Surabaya untuk bekerja, sekolah, berdagang atau bisnis dan akan berada di Surabaya dari pagi hinga sore hari dan bila malam hari mereka pulang kembali ke daerah asal masing-masing. Hal itulah yang membuat perbedaan jumlah penduduk pada siang dan malam hari sangat signifikan, ujar Risma.

Risma juga menyatakan komposisi penduduk Surabaya sangat heterogen dan multi ethnis dan multi budaya karena seluruh suku bangsa di Indonesia berada dan terwakili di Surabaya.

Sementara warga kota Surabaya sendiri sangat memahami makna keheretogenitasan dan memiliki sikap serta toleransi yang tinggi.

Masih kata Risma dalam bulan Mei ini Pemkot Surabaya tengah menyambut Hari Jadi Kota Surabaya yang ke 722 tahun banyak kegiatan yang menarik untuk dikunjungi dan disaksikan oleh para tamu wisatawan yang berkunjung ke kota Surabaya.

“Selama sebulan penuh seluruh pusat perbelanjaan di Surabaya mengelar “Surabaya big sale” yang memberi diskon menarik bagi para pembeli, karenanya perlu dikunjungi”, pinta Risma dengan nada promosi.

Kepada para atlet panah-

an Risma berpesan agar Cabang Olah Raga Panahan dijadikan wahana untuk maraih prestasi terbaik dan setingitingginya. ”Raihlah prestasi setinggi-tingginya seperti yang pernah diraih oleh Ibu Lilis Handayani,” ujar Risma memberikan contoh.

Diikuti Oleh 383 Atlet Panahan Sementara itu Ketua Pelaksana Lilis Handayani SH. MA menyatakan Surabaya Open Archery Tournament ke IV yang diadakan di kota Surabaya dari tanggal 13-18 Mei diikuti oleh 383 atlet panahan baik dari Jawa Timur luar Jawa Timur dan dari Malaysia.

Jumlah atlet sebanyak itu terdiri dari atlet panahan putra 206 orang, atlet panahan putri 131 orang dan Official sebanyak 46 orang dengan 41 tim dari dalam negeri dan 3 Tim dari luar negeri yaitu dari negeri tetangga Malaysia.

Tim panahan dari luar propinsi Jatim masing-masing adalah dari Jawa Barat, DKI, DIY, Bali, Kaltim, Kaltara, Riau, Lampung, Berau, Aceh dan dari Prima Pratama sebagai Tim pelapis untuk persiapan Sea Games. Sedangkan jumlah medali yang diperebutkan masing-masing 33 buah untuk Medali Emas, Perak dan Medali Perungu. [freddy/Jatim Pos]

Pelaksanaan uji emisi gratis yang diadakan oleh Dishub Surabaya di Taman Surya pada Selasa (5/5) (Foto : Humas Pemkot)

Gelar Uji Emisi Gratis Berhadiah Souvenir Surabaya, Jatim Pos Rangkaian agenda Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2015 tidak hanya diisi parade budaya dan festival rujak uleg saja, melainkan juga disemarakkan berbagai kegiatan menarik lainnya. Salah satunya, uji emisi gratis yang digelar oleh Dinas Perhubungan (dishub) Surabaya.

Kabid Dalops Dishub Surabaya Subagio Utomo mengatakan, uji emisi dihelat di dua tempat. Yakni di Taman Surya pada Selasa (5/5) dan Jl. Ir. Soekarno pada Rabu (6/5).

Kegiatan tersebut dilang-sungkan selama tiga jam, mulai pukul 09.00-12.00.

Subagio menyatakan, adapun sasaran pengujian adalah kendaraan roda empat berbahan bakar solar dan bensin.

Untuk itu, dishub menyiapkan 4 unit alat pengujian kendaraan berbahan bakar bensin dan 3 unit alat untuk bahan bakar solar. Total ada 7 alat disiagakan di Taman Surya.

Sedangkan uji emisi di Jl. Ir. Soekarno di-support oleh 3 unit alat pengujian bensin dan 2 alat pengujian solar.

“Tujuan utama uji emisi sejatinya adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat agar lebih perhatian terhadap kendaraannya. Jika kendaraan dalam kondisi prima, tentu akan baik bagi si pengendara maupun bagi lingkungan. Di samping itu, tentu kami mengusung misi edukasi dalam setiap penye-lenggaraannya,” kata Subagio, Senin (4/5).

Lebih lanjut, Subagio mene-gaskan bahwa kendaraan yang tak lolos uji gas buang tidak akan mendapat sanksi.

Sebab, uji emisi ini bersifat simpatik dengan mengedepankan unsur edukasi. Bahkan, kendaraan yang dinyatakan masuk dalam kategori rusak ringan dapat memanfaatkan fasilitas perbaikan gratis. Namun, fasilitas tersebut hanya diberlakukan di Taman Surya.

“Kami bekerja sama dengan sejumlah vendor kendaraan Bersamb ke hal. 11

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH, Herman Basuki, SH, Sugianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Achsanul Abidin, Suparjo, Moh. Ridwan, Sampang: Fathur, Abdul Kodir, Zainuddin. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Sidoarjo: Suharto, Susilo Herpan. Gresik: Seguntur Alam. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Rahmat Eko. Probolinggo: Mohammad Hasin. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Pacitan: Hadi Prakoso, Tulungagung-Trenggalek-Blitar: Sandhi Tratana, Alamat Redaksi: Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com.

Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Melalui Program Inkubasi, Pelajar Surabaya Diarahkan Jadi Wirausaha TIK

Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki perhatian besar terhadap siswa-siswi seSurabaya yang memiliki bakat dan minat pada teknologi informasi komunikasi (TIK). Ribuan pelajar tersebut dikumpulkan di acara workshop pesta kreatif TIK Semanggi Surabaya sekaligus launching program inkubasi di Graha Sawunggaling, lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Selasa (5/5/2015).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan

Walikota Surabaya (dua dari kanan) saat memberikan motivasi kepada para siswa SMA/SMK agar mengembangkan diri berwirausaha di bidang TIK di gedung graha Sawunggaling (5/5) (Foto: Humas Pemkot)

Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-722 sekaligus mempersiapkan pelajar dalam menyambut datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), utamanya di bidang TIK. Ada lebih dari 1.000 pelajar SMA/SMK yang berkesempatan mengikuti workshop pesta kreatif TIK tersebut. Mereka mendapatkan wawasan tentang animasi, editing audio dan video, programmer, dan juga bisnis online melalui media sosial. Termasuk juga gambaran peluang yang bisa diambil dari TIK. “Ini untuk menambah waBersamb ke hal. 11

Lindungi Anak-Anak, Pemkot Gandeng BNN Antisipasi Peredaran Narkoba Surabaya, Jatim Pos Narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) kini menjadi bahaya nyata yang mengancam masa depan generasi muda. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Surabaya, terus berupaya memberikan pemahaman kepada anak-anak muda di Kota Pahlawan agar tidak sekali-kali mendekati Narkoba. Apalagi, kini ditengarai, anak-anak muda menjadi sasaran para pengedar narkoba untuk diseret masuk ke pusaran obat-obatan terlarang itu.

Sinergi Pemkot dan BNN Kota Surabaya itu terlihat di acara peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya HIV-AIDS, kenakalan remaja, narkoba yang digelar di kantor kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Rabu (13/5/2015). Berkaca pada pentingnya substansi acara tersebut bagi anak-anak Surabaya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang memang dikenal dekat dengan anak-anak, menghadiri langsung acara tersebut. Turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Bersamb ke hal. 11

Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberi pengarahan terkait bahaya HIV, kenakalan remaja & Narkoba di kantor kecamatan Dukuh Pakis pada Rabu (13/5). (foto:Humas Pemkot)

Bantuan Hibah Untuk Pesantren

Mojokerto, Jatim PosPondok pesantren merupakan tempat untuk mencetak santri-santri muda yang tak hanya berakhlak namun juga berilmu. Namun sayangnya pondok pesantren identik dengan lingkungan yang kumuh dan kotor. Namun rupanya sekarang image tersebut telah bergeser.

Demi menunjang pembangunan spiritual di Kabupaten Mojokerto, Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) juga menyentuh pondok-pondok pesantren disamping concern pada pembangunan tempat ibadah dan mengadakan kegiatan spiritual misal taubatan nasuha.

Bantuan hibah pun dikucur kan ke pondok pesantren di 17 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Tercatat sebanyak 55 pondok pesantren yang sudah pasti mendapat bantuan hibah ini. Salah satunya adalah

ponpes Masyitoh di Desa Ngoro Kecamatan. Dana hibah ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan MCK dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat yang sekarang diresmikan Bupati MKP, Rabu lalu. Hal ini dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kenyamanan para santri dalam menimba ilmu. Ekspektasinya tak hanya dinikmati santri-santri saja, masyarakat sekitar juga diharap turut merasakan hasil dari pembangunan MCK dan sanitasi ini.

Bupati Mustofa Kamal Pasa pada peresmian ini menegaskan bahwa program pembangunan MCK beserta sanitasinya ini membutuhkan dana se besar 9,4 Milyar. Rata-rata setiap pondok pesantren menerima dana hibah sebesar 150 juta hingga 200 juta tergantung dari jumlah santri di ponpes tersebut. Sedangkan sasarannya adalah pondok pesan-

50 Ton Aspal Per Hari Untuk Perbaikan Jalan Surabaya, Jatim Pos Tingginya intensitas kendaraan berat dan faktor cuaca menjadi penyebab utama kerusakan jalan di Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Bina Marga dan Pematusan (DBMP) Surabaya mengoptimalkan kinerja satuan tugas (satgas) yang bekerja siang dan malam.

Satgas perbaikan jalan sebanyak 80 orang yang terbagi dalam lima grup dan satu grup khusus menangani pedestrian.

Sesuai namanya, tugas utama satgas ini melakukan perbaikan meliputi menutup jalan berlubang, pelebaran jalan hingga memperbaiki keramik jalur pedestrian yang rusak.

Kepala DBMP Surabaya Erna Purnawati mengatakan, setiap hari rata-rata satgas memanfaatkan 40 sampai 50 ton aspal (hot mix) atau setara luasan 400 sampai 500 meter persegi untuk perbaikan jalan.

Lokasinya pun berkisar antara 5 sampai 7 titik, bergantung kondisi kerusakan.

Pelebaran jalan, imbuh Erna, membutuhkan waktu relatif lebih lama ketimbang penambalan jalan berlubang. Me

nurut dia, selama ini pelebaran jalan tidak cukup dikerjakan sehari. “Biasanya tiga minggu,” terangnya. Sedangkan penutupan jalan berlubang bisa diselesaikan dalam waktu satu hari.

Aktivitas satgas perbaikan jalan dimulai pada pukul 7 pagi, diawali dengan pembuatan campuran aspal. Sekitar pukul 12 siang, tim bergerak menuju lokasi. Pekerjaan biasanya selesai pada pukul 3 sore. Khusus untuk ruas jalan yang padat, perbaikan baru dilakukan pada pukul 9 malam.

Berdasar laporan pemeliharaan jalan pada Rabu (13/ 5), satgas melakukan pelebaran jalan di Rungkut Madya dan Jl. Peneleh. Serta menutup lubang di Jl. Kalirungkut sampai Jl. Pandugo, menutup lubang di Jl. Bulakjaya dan Jl. Gembong serta melanjutkan penutupan lubang di Jl. Lidah Wetan (Unesa).

Di samping itu, juga dilakukan penutupan lubang di Jl. Dukuh Kupang Utara, Jl. Kupang Baru Barat dan perbaikan gril BTA Jl. Gayungsari Barat plus perbaikan keramik pedestrian frontage road Jl. Ahmad Yani.

[Gatot.S/Freddy SL/Jatim Pos]

Walikota Atensi Khusus Rumah Kos

Peresmian bantuan MCK Pondok Pesantren. tren yang MCK dan sanitasinya belum layak dan higienis. Pembangunan ini adalah untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk itu masyarakat harus mendukung penuh sehingga menumbuhkan partisipasi masyarakat yang akuntabel dan transparan imbuh Bupati MKP. Pengasuh Pondok pesantren Masyitoh KH. Abdul Wa-

chid Rozak sangat berterimakasih atas pembangunan MCK di pondok pesantrennya. Harapannya ke depan dengan adanya program ini santri-santrinya lebih memperhatikan kebersihan sehingga kenyamanan bisa terwujud dan mengubah persepsi awam bahwa pondok pesantren kumuh, kotor dan tidak higienis. (din/hms)

Rembug Desa di Kunjorowesi Kecamatan Ngoro

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa rembug desa di Kunjorowesi.

Satgas Bina Marga dan Pematusan Surabaya saat bertugas melakukan pelebaran dan perbaikan bahu jalan di Jl. Peneleh Surabaya. (Foto: Humas Pemkot)

Mojokerto, Jatim PosDari peresmian MCK, Bupati melanjutkan agenda rutinnya rembug desa ke desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro. Tiga hari berturut-turut dalam seminggu adalah jadwal serap aspirasi bupati MKP dengan masyarakat di pelosok-pelosok desa. Di Kunjorowesi Kepala desa mewakili masyarakatnya meminta bantuan perbaikan jalan sepaket dengan lampu penerangannya (LPJU).

Selain itu juga optimalisasi pengadaan air bersih mengingat topografi Kunjorowesi

yang merupakan daerah pegunungan namun tandus sehingga ketersediaan air bersih sangat sulit didapat. Pembangunan gedung untuk PAUD juga menjadi salah satu hal penting yang diharapkan masyarakat Kunjorowesi. Hal ini wajar karena letaknya di lereng gunung dan jauh dari pusat keramaian.

Bupati MKP pun berjanji akan segera merealisasikan.Apalagi tahun 2015 ini setiap desa mendapat jatah ADD dan juga BK Desa dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. (din/hms)

Mojokerto, Jatim PosWalikota Mojokerto, Mas’ud Yunus memberi atensi khusus terhadap keberadaan rumah kos. Selain untuk peningkatan peran serta dan kewaspadaan terhadap kerawanan sosial, atensi orang nomor wahid di Kota Mojokerto ini muncul, menyusul laporan masyarakat terkait kasus narkoba yang terjadi di salah satu rumah kos.

“Munculnya kasus narkoba di salah satu rumah kos di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon merupakan momentum untuk peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan sosial akibat munculnya rumah kos,” kata Walikota Mas’ud Yunus melalui Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono.

Meski tak membeber kasus narkoba yang sudah ditangani aparat kepolisian setempat itu, namun ditekankan agar setiap pemilik bisnis kos harus selektif jika akan menerima penghuni baru. Pun setiap warga diminta untuk berperan aktif. Terkait kepentingan itu, beberapa hari lalu Satpol PP melayangkan surat himbauan untuk pemilik maupun penghuni kos.

Walikota Mojokerto, KH Mas’ud Yunus “Himbauan itu terkait kewajiban menjaga ketertiban lingkungan, kewaspadaan terhadap kerawanan sosial di rumah kos,” ucapnya. Walikota, ujar Dodik, juga meminta agar setiap lingkungan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas terkait keberadaan rumah kos yang belakangan tumbuh pesat.

“Tidak saja ketua RT, setiap warga pun kami minta berpartisipasi, setidaknya memantau aktivitas penghuni kos jika muncul sinyalemen negatif,” katanya. Partisipasi dan peran serta masyarakat, kata Dodik, akan mampu mengeliminir kerawanan sosial, seperti penggunaan narkoba di rumah kos, maupun kegiatan negatif lainnya. (din/jurnal)

Jatim I

Hal - 4

 Pagi

Hingga Sore Air Mampet

Masyarakat Keluhkan Biaya Beban PDAM

Banyuwangi, Jatim Pos Baru-baru ini masyarakat di lingkungan Krajan Kelurahan Penataban Kecamatan Giri mengeluhkan tidak lancarnya air yang mengalir di kamar mandi mereka, mulai pagi sampai dengan sore hari air yang menjadi kebutuhan sehari hari seperti memasak, mandi dan mencuci menetes dengan sangat kecil. Sedangkan biaya air perbulannya juga tetap sebesar itu “bulanannya saya tetap mbayar, tapi pelayanan yang saya terima dari PDAM kok gini ya mas,” tegas Rudi salah satu pelanggan.

Rudi mengatakan mulai pagi hingga sore hari, aliran air di daerahnya sangat kecil, tetapi kalau sudah malam hari tiba tiba deras.

Padahal kebutuhan rumah tangga seperti untuk mandi anaknya ke sekolah, mencuci dan memasak dilakukan pada pagi dan siang hari. Menurutnya, sebagai warga dirinya meminta PDAM Banyuwangi mendengarkan keluhan dari pelanggannya terutama di daerah dataran tinggi. “pokoknya jam 10 malam keatas airnya deras,

siapa mau mandi jam segitu,” ujarnya.

Berbeda dengan Rudi, warga di lingkungan Krajan satu Misnadi menanyakan perihal besarnya biaya beban yang tercantum pada struk pembayaran rekening air minum. Menurut bapak 3 anak ini, pada struk terinci harga air hanya sebesar Rp.9.825, sedangkan biaya bebannya sebesar Rp. 10.000. Selain itu biaya administrasi dikenakan denda sebesar Rp. 1.800, jadi total biaya yang

Cangkul Tanah di Kukusan Temukan Tombak Situbondo, Jatim Pos Sebuah tombak berukuran pendek ditemukan warga Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Jumat baru-baru ini. Tombak berukuran kecil dan pendek yang sudah dalam kondisi berkarat tersebut ditemukan Willyantika Aziz ketika mencangkul tanah di belakang rumahnya.

Oleh penemunya, sebilah tombak kecil itu langsung dibawa ke kantor Dekranasda Situbondo.

Menurut Joko Kussuharto, tombak kecil tersebut diperkirakan milik para empu jaman kerajaan.

“Ini baru ditemukan. Kondisinya memang sudah berkarat tapi auranya masih terasa,” ungkap staf Dekranasda.

Sejarawan asal Kota Santri ini menambahkan, tombak mungil itu digunakan untuk penjagaan diri oleh para empu di jamannya.

(eko/rim)

Dandim Bondowoso Dukung Aduan Sapi Bondowoso, Jatim Pos Komandan Distrik Militer (Dandim) 0822 Bondowoso, Letkol ARH Sudrajat, mendukung aduan sapi. Dukungan itu didasarkan pada regulasi yang menyebutkan bahwa budaya asli suatu daerah harus dilestarikan.

“Budaya asli suatu daerah, sesuai regulasi yang saya pelajari harus dilestarikan. Kalau aduan sapi memang merupakan budaya asli Bondowoso, tentu perlu dibudayakan”, dalilnya.

Namun yang menentukan semua kebijakan termasuk aduan sapi adalah Bupati. TNI hanya memberi masukan.

“Perlu diingat, apa yang saya sampaikan ada dasar hukumnya.

Kami juga menggali informasi seputar aduan sapi, baik melalui buku sejarah Bondowoso mau-

pun dari cerita sesepuh sini,” tegasnya.

Kemungkinan informasi didapat masih setengah-setengah.

Sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih mendalam dengan bupati maupun dengan DPRD.

Pada awal Bupati Bondowoso H Amin Said Husni memimpin, sebuah komunitas yang mengatasnamakan Pecinta Budaya Bondowoso meminta agar aduan sapi dibuka kembali. Tapi permintaan komunitas itu ditolak. (gik)

Ratusan Bantuan Hewan Ternak Disnak Situbondo Terkapar Mati “Senjata ini beraroma darah menandakan pernah digunakan untuk membunuh,” ujarnya. (gik)

Tangan Bocah di Besuki Bertuliskan “Lillahi” Situbondo, Jatim Pos Wildan Habibi (7), putra pertama pasangan suami istri, Imam

dikeluarkan sebesar Rp. 21.625 “yang saya tanyakan kenapa biaya beban lebih besar dari harga air, kan gak boleh mas,” tegas Misnadi yang masuk kategori masyarakat miskin ini.

Hingga berita ini, wartawan Jatim Pos belum berhasil mengkorfirmasi kepada pihak PDAM. Masyarakat berharap ada pelayanan terbaik dan merata dari PDAM karena air dan listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk menunjang akitifitasnya sehari hari.

Syafi’i (32) dan Thoifatur Rizqiyah (25), warga Dusun Kesambi, RT 2 RW 1, Desa Belimbing, Kecamatan Besuki, menunjukkan keanehan. Lengan tangan sebelah kirinya terdapat tulisan arab berlafal ‘Lillahi’.

Kedua orang tua Habibi pertama kali dibuat kaget ketika tanda tersebut terlihat beberapa hari setelah anaknya lahir. Tulisan langka itu justru diketahui atas pemberitahuan tetangganya sebulan setelah kelahiran putranya.

“Tulisan arab itu berwarna hitam.

Panjangnya sekitar 1 cm. Lebarnya 0,5 cm. Lillahi artinya kepunyaan atau karena Allah,” papar Syafi’i. (gik)

Situbondo, Jatim Pos Sebanyak empat belas warga Dusun Krajan, Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Situbondo harus menelan rasa kekecewaan. Pasalnya. tidak kurang dari jumlah tujuh ratus hewam ternak itik ban-

Tampak seorang penerima bantuan puluhan hewan ternak itik di Desa Sliwung, Kecamtan Panji, Situbondo, Puirwani alias Wati sedang meratapi itiknya yang banyak mati akibat penyakit “Mata Ijo”, dan kini tinggal 10 ekor saja.

tuan dari Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Situbondo yang diterima 14 orang warga Desa Sliwung banyak dilanda penyakit dan mati terkapar, Kamis, (14/5).

Bantuan hewan ternak berupa 700 ekor itik berkualitas jelek tersebut didistribusikan pada malan hari dan langsung diterima oleh Ketua Kelompok, Ali Makki juga banyak yang mati diserang penyakit bernama “Mata Ijo”.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapanga menyebutkan bahwa, matinya itik-itik bantuan tersebut, menurut salah satu penerima bantuan di dsa itu, sejak didistribusikan kepada para penerima, itik tersebut dalam kondisi tidak sehat dan bermata ijo.

Di antara para penerima bantuan ternak itik dari Disnak Situbondo tersebut adalah Purwani alias Wati, Mus, Syaiful, Opek, Desi, Erik dan Bu As. Ketika Dihubungi, salah satu penerima bantuan, Purwani alias Wati mengaakan bahwa, kini itik bantuan dari pemerintah itu sudah tinggal sepuluh ekor yang awalnya, semestinya adalah berjumlah 50 ekor.

“Katanya itik ini bagus setiap hari bertelur, tapi bertelurnya kok

hanya satu kali sebanyak empat butir, setelah itu tidak bertelur lagi dan banyak yang sakit serta mati.

Punya saya tinggal 0 ekor mas,” ujar Purwani alias Wati, Kamis belum lama ini.

Menurut Ketua Kelompok penerima bantuan itik, Ali Makki para penerima itu semuanya berjumlah 14 orang dalam satu kelompok dan masing-masing orang memperoleh sebanyak 50 ekor itik.

“Satu kelompok penerima itik itu ada 14 orang mas, dan kami menerima bantuan ternak itu datangnya pada malam hari, kondisinya memang sudah tidak sehat kok. Kondisi kesehatan matanya sepertinya sakit dan tubuhnya kurus, dan selang beberapa hari ada yang mati 5 ekor, 10 ekor sampai akhirnya punya saya tinggal sepuluh ekor. Saya sudah wadul hal ini kepadapihak Disnak, dan saya diberi obat Dis -Infectan namun setelah saya obati tetap saja tak sembuh dan mati,” ujarnya.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Situbondo, Aris Marhaen, Mpd saat dihubungi enggan berkomentar seputar hal tersebut. (as’ad)

Hal - 5

Jatim II

Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2015 diaan bantuan Keuangan kepada Desa dimana salah satunya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015. Kabupaten Trenggalek mendapatkan alokasi sebesar Rp. 123.188.

341.395,- yang akan dibagikan ke 152 Desa diseluruh Kab. Trenggalek. “dengan cara pembagiannya akan dilakukan sesuai indikator yang telah ditetapkan, untuk alokasi tertinggi kurang lebih sebesar 1,3 milyar dan alokasi terendah 494 juta per desa.

Asisten berpesan kepada seluruh Camat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan Kecamatan terhadap Desa terutama dalam upaya pendampingan pengelolaan

Trenggalek, Jatim PosPemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) mengadakan acara sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Pendhopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek Jumat lalu. Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Asisten Pemerintahan dan Perekonomian Ir. Agung Sujatmiko, M.Si,Kepala SKPD Anggota Komisi XI DPR RI Drs Supriyanto, Kepala Desa Se Kabupaten Trenggalek.

Anggota Komisi XI DPR RI Drs Supriyanto, berharap melalui peningkatan perekonomian yang dimulai dari Desa nantinya negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga nantinya bisa berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial. “Dalam pembahasan APBN 2015, dana Desa ditambah dimaksudkan untuk

mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkian kemakmuran rakyat di Desa,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Asisten Pemerintahan dan Perekonomian mengatakan dengan perubahan paradigma bahwa Desa saat ini merupakan bagian terdepan dalam wilayah dan sistem kenegaraan kita, maka peranan Desa tidak saja penting tetapi sangat strategis dalam pembangunan bangsa serta keutuhan dan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, percepatan dan pemerataan pembangunan diseluruh perdesaan menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

Untuk mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh masyarakatnya, maka melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini Pemerintah telah menjamin penye-

Pelantikan Pejabat Pemkab Tulungagung Tulungagung, Jatim PosTertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/68/205/2015 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Selaku Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, MSi melantik 11 pejabat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung, pada Jumat lalu. Dari beberapa Pejabat yang dilantik tersebut ada tujuh pejabat eselon II untuk menempati pos baru yakni 1. Agus Imam Massa, dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) menjadi Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan; 2. Ahmad Pitoyo dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), kini menjabat Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 3.. Bambang Yanuarso dari asisten bidang kesejahteraan rakyat kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 4. Sigit Widiono Purwo, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) menjadi Asisten Administrasi Umum; 5. Tatang Suhartono dari Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dishutbun; 6. Sukaji, dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menjadi Kepala Bagian Lingkungan Hidup, dan 7. M Justin Taufik dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), menjadi Kepala Dispendukcapil.

Sedangkan 4 (empat) pejabat laiinya yang dilantik karena pergantian nama lembaga yaitu : 1. Drs. Santoso MSi dari Kepala Badan

Pelayanan perijinan Terpadu jabatan baru Kepala Badan Pelayanan perijinan dan penanaman Modal, 2. Ir. Suprapti jabatan lama Dinas Pertanian jabatan baru Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 3. Sutrisno ST MT jabatan lama Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya jabatan baru Kepala Dinas PU Bina Karya dan Cipta Karya Perumahan, serta 4. Suharno Mpd MM jabatan lama Kepala Dinas pendidikan jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam sambutannya Bupati Tulungagung mengakui, dengan mutasi imbasnya akan ada jabatan lowong. Dan, untuk pengisian jabatan yang lowong ini akan dilakukan lelang terbuka. Maksud dari lelang terbuka, bukan berati semua PNS bisa mengikuti. Namun sudah ada aturan, misalkan pembatasan lingkup wilayah, serta peserta sudah sesuai persyaratan. Nah, mengenai teknik pengisian lowongan, akan ada tim seleksi dari unsur Badan Kepegawaian Daerah, Universitas Brawijaya, dan Universitas Tulungagung.

Untuk yang terakhir selaku Bupati sebelum dilakukannya pelantikan jabatan pada hari ini, sudah terdapat enam jabatan pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dengan rincian: 3 jabatan yang lowong karena pejabatnya pensiun yaitu: Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup; 3 jabatan lainnya karena berlakunya Peraturan Daerah Kab. Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu: Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, dan Kepala Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan Daerah. (san/hms)

Keuangan Desa agar benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan serta menghindari adanya temuan-temuan dan penyalahgunaan yang memungkinkan munculnya permasalahan hukum yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Acara yang diakhiri dengan diskusi ini Kasubdit administrasi pemerintahan Desa dari Kemendagri Mardiyana M.Si menyempatkan menjelaskan tentang permasalahan Bengkok Desa. “Sesuai dengan undang-undang pasal 72 bengkok merupakan sumber pendapatan desa jika dihapus maka akan melanggar UU jadi dalam perubahan PP nanti akan diatur bahwa Bengkok akan diberikan dalam bentuk tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa,” pungkasnya. (san/hms)

KECAMATAN NGANTRU JUARA BOLA VOLY PUTRI DPRD CUP I Tulungagung, Jatim PosWakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM telah menyerahkan piala juara Pertama bola voli putri yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung, di halaman DPRD Kabupaten Tulungagung Sabtu malam. Pertandingan bola voli putri DPRD CUP I Kabupaten Tulungagung berlangsung meriah dan diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2015.

Setelah melalui pertandingan yang ketat maka kejuaraan bola voli putri yang berlangsung di halaman DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut keluar sebagai juara pertama Tim Kecamatan Ngantru dan berhak atas piala serta uang pembinaan yang diserahkan oleh Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM. Juara 2 (dua) Tim Kecamatan Kedungwaru, mendapatkan piala dan hadiah pembinaan yang diserahkan oleh Kapolres Tulungagung selaku Ketua PBVSI Tulungagung. Juara tiga Tim Kecamatan Kauman, piala dan hadiah pembinaannya diserahkan oleh Dandim 0807 Tulungagung. Juara empat adalah Kecamatan Rejotangan, piala dan hadiah pembinaannya diserahkan oleh Panitia Penyelenggara Bola Voli Putri DPRD Tulungagung, sedangkan untuk juara bergilir yaitu Kecamatan Ngantru trophynya diserahkan oleh

Ketua DPRD Tulungagung.

Perlu diketahui pula bahwa pertandingan bola voli putri tersebut meski berlangsung malam hari namun sangat meriah lantaran masing-masing kecamatan yang ikut dalam final tersebut membawa suporternya. Pertama kali yang main tepatnya dimulai pukul 19.00 WIB adalah Kecamatan Rejotangan melawan Kecamatan Kauman untuk memperebutkan juga 3 dan 4, dengan skor babak pertama 26:24, babak kedua 25:21 dan 25:21 untuk keunggulan Kecamatan Kauman. Dengan hasil tersebut keluar sebagai juara ketiga adalah Kecamatan Kauman dan juara keempat Kecamatan Rejotangan.

Untuk memperebutkan juara pertama lebih seru lagi, karena kedua tim bola voli putri ini yaitu Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Kedungwaru sama-sama kuatnya.

Untuk babak pertama skor 26:24 dimenangkan Kecamatan Kedungwaru, babak kedua dimenangkan oleh Kecamatan Ngantru dengan skor 25:10, begitu pula untuk babak selanjutnya juga dimenangkan oleh Kecamatan Ngantru dengan skor 25:15 dan terakhir menghasilkan skor 25:19. Dengan demikian yang menduduki juara pertama adalah Kecamatan Ngantru dan juara dua Kecamatan Kedungwaru. (san/hms)

SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI ROKOK ILLEGAL ADALAH ROKOK YANG DALAM PEMBUATAN DAN PEREDARANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI.

  

SETIAP ORANG YANG MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MENJUAL ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DI JUAL : ROKOK YANG TIDAK DI KEMAS ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI/ BANDEROL ROKOK (ROKOK POLOS) ROKOK YANG DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL PALSU ATAU BEKAS ATAU YANG BUKAN HAKNYA ATAU YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA MELANGGAR UU NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007, ANCAMAN PIDANA PENJARA DAN / ATAU PIDANA DENDA. DISAMPAIKAN OLEH : BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN TULUNGAGUNG JL. A. YANI TIMUR NO. 37 TULUNGAGUNG

Jatim III

Hal - 6

Anggota

DPRD Jombang Kecewa

Terhadap Pelayanan Dipendukcapil Jombang, Jatim Pos “Sekarang kan masih jam 9.30 mas, giPelayanan prima dengan proses cepat mana pelayanan Capil kok tidak memuaskan serta mekanisme yang tidak bertele-tele begini. Kalau umpama sudah diatas jam 11.00 adalah yang diharapkan masyarakat. Namun saya masih bisa maklum, kok ini justru beraberbeda yang dialami Iknan, Anggota DPRD lasan berkas yang masuk sudah 40 apa meJombang Jumat (15/5) mengurus akte mangnya ada pembatasan berkas yang makelahiran milik anak konstituennya Ds suk tiap harinya. Saya kecewa, ini saya diKarangwinongan Kec Mojoamintai tolong warga saya yang gung dikecewakan lantaran tidak mampu untuk mengurus gagal mendapatkan pelayanan akte kelahiran anaknya, za sesebagaimana mestinya. kalian saya cangking mumpung Iknan mendatangi loket pesaya ke Jombang ternyata pelayanan pada Dinas Kependulayanannya kurang memuasdukan dan Catatan Sipil (Diskan, seandainya orang yang tipendukcapil) terletak di Jl. KH dak mampu tersebut jauh-jauh Wahid Hasyim Jombang, demengurus tapi tidak dilayani kan ngan membawa berkas pengkasihan”. ungkap Iknan yang ajuan pembuatan akte kelahijuga politisi Partai Hanura. ran lengkap dalam stopmap “Saya lebih setuju apabila namun ditolak oleh petugas depelayanan dilakukan secara Iknan ngan dalih sudah ada 40 berkas online yang telah diwacanakan yang sudah masuk sehingga sebelumnya yakni di tiap desa/ tidak menerima berkas lagi. “Sudah 40 pak kelurahan disediakan sarana internet pelaberkas yang sudah masuk maaf tidak bisa yanan dilakukan registrasi oleh desa kemukami layani, senin saja datang kembali,” dian setelah verifikasi oleh dinas pengamIknan menirukan kalimat yang disampaikan bilan setelah jadi baru dilakukan di dinas, petugas kepada Jatim Pos. gunanya agar mempersingkat mekanisme Tampak geram Iknan mendengar jawa- pengajuan permohonan layanan baik akte ban petugas tersebut sedangkan saat me- kelahiran, ktp, dan kk juga meminimalisir masukan berkas masih jam 9.30 pagi, Iknan adanya praktik percaloan, sebagaimana mungkin bisa mentolerir seandainya ditolak yang sempat saya tau sendiri pemohon bisa karena jam pelayanan tutup misal sudah me- menghabiskan dana 300 ribu untuk penglewati jam 11.00. urusan akte kelahiran”, pungkas Iknan. (Her)

Tak Ingin Kecolongan, Bupati Nyono Sidak Proyek Jombang, Jatim PosBupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke sejumlah lokasi proyek perbaikan jalan poros, Senin (11/5/2015). Itu dilakukan untuk melihat secara langsung ada atau tidaknya penyimpangan yang dilakukan kontraktor, utamanya dalam hal spesifikasi material.

Dalam sidak tersebut, bupati sempat mengambil sample atau contoh pasir yang sudah dicampur semen ke dalam kantong plastik untuk dibawa ke kantor. “Sample ini akan kita teliti. Apakah komposisi semen dan pasir yang digunakan oleh rekanan, sudah sesuai dengan spesifikasi atau justru terdapat penyimpangan,” kata bupati sembari menunjukkan sample yang dimaksud.

Dua lokasi yang menjadi sasaran sidak adalah proyek peningkatan kualitas jalan Tanggungan – Jatipelem dan Ceweng – Kalianyar. Dari lokasi yang didatangi, kata bupati, ada campuran material yang semestinya rasio semen dan pasir 1:5, ternyata 1:8. Oleh karenanya, bupati langsung menegur konsultan pengawas sekaligus kontraktor pelaksana.

“Ini sample-nya kita bawa untuk diteliti,” ungkapnya.

Kepada awak media Bupati menjelaskan, Tahun 2015 ini banyak proyek pembangunan fisik yang dilakukan Pemkab Jombang. Ia menyatakan, untuk jalan saja dengan panjang di atas satu kilometer ada kurang lebih 37 ruas yang tersebar di seluruh wilayah Jombang. “Itu belum pembangunan lainnya, seperti plengsengan penahan jalan, plengsengan sungai dan lain sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Bupati, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap proyek pembangunan yang tengah dan akan dikerjakan tahun ini. “Pengerjaan proyek pembangunan, harus sesuai dengan spesifikasinya, tidak boleh ada pengurangan karena jika diketahui ada kualitas yang tidak baik, maka kami akam memberi peringatan keras kepada rekanan proyek,” lanjutnya.

Nyono berjanji, jika kontraktor banyak melakukan penyimpangan spesifikasi, maka akan diberi sanksi tegas. Bahkan, pencairan termin anggaran akan distop. “Upaya ini kita lakukan agar kontraktor tidak main-main,” kata Nyono yang didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga, Hari Oetomo beserta jajaran kepala SKPD lingkup pemkab Jombang.

(Her)

“Kebersihan Dimulai dari Diri Sendiri” Sumenep, Jatim PosTempat kotor, sampah berserakan dan perilaku negatif lainnya yang kurang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan, perlahan harus terus diperangi. Caranya, tentu dengan adanya kepedulian dan kesadaaran dari masing-masing individu untuk peduli terhadap lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Kader Lingkungan Kelurahan Kepanjin, Imam Rispandi kepada News Room, Jumat (15/05).

Menurutnya, upaya untuk menyadarkan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup memang harus terus dilakukan oleh para relawan lingkungan, sehingga perlahan perilaku masyarakat juga mulai turut berubah.

“Memang tidak mudah menjadi kader

lingkungan di perkotaan yang masyarakatnya lebih banyak tertutup dan sibuk dengan aktifitas sendiri-sendiri,”ungkapnya.

Karena itu, menurut pria yang juga Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Kepanjin ini mengaku harus memulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya, sehingga perlahan masyarakat lainnya juga akan mengikuti dan setidaknya turut peduli terhadap usaha yang dilakukan para relawan lindungan.

Disamping memang kegiatan sosialisasi perlu terus dilakukan, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, agar tetap bersih, indah dan nyaman serta menghasilkan. (her/rol/nan)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKS Sumenep, Jatim PosDalam rangka tindak lanjut hasil Musyawarah Daerah (Musda) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Sumenep, mulai dilaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap keberadaan Sekretaris Tetap (Sektap) UKS di masingmasing Kecamatan di Sumenep.

Kepala Seksi Anak, Remaja dan Usia Lanjut (Kasi ARU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Susilowati, S.SP kepada News Room, Jumat (15/05) mengungkapkan, dari hasil kegiatan monev yang dilakukan di sejumlah Kecamatan di Sumenep, sekitar 76 persen di Kecamatan sudah memiliki Sektap UKS Kecamatan.

“Sebab, di masing-maisng sekolah sudah wajib memiliki program dan ruang khusus UKS, sehingga di masing-masing Kecamatan juga perlu ada Sektap UKS sebagai wadah di tingkat Kecamatan,” ungkapnya.

Dijelaskan, pelaksanaan adanya Sektap UKS Kecamatan merupakan tindak lanjut dari apa yag disampaikan Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si, agar ada tindak lanjut dari kegiatan Musda UKS Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diakui Susilowati, jika pelaksanaan program UKS sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, sehingga pelaksana kebijakan di bawah harus melaksanakan program tersebut dengan baik. Seperti halnya Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.

“Begitu halnya untuk kepengurusan di Kecamatan, Sekcam sebagai Ketua, dan Camat sebagai Pembina UKS, dan selanjutnya Kepala Desa sebagai Pembina dari para Kepala Sekolah yang menjadi Ketua di masing-masing sekolah,” tambahnya. (her/rol/nan)

Wujud Percepatan SVLK di Kabupaten Jombang

Jombang, Jatim PosPemberlakukan wajib melampirkan dokumen V-Legal pada setiap ekspor produk industri kehutanan sejak tgl. 1 Januari 2015, disambut oleh Pemkab. Jombang dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2015 tentang Pedomam Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Yang sebelumnya diawali dengan terbentuknya Pokja SVLK Kabupaten Jombang dengan penetapan SK Bupati NO. 188.4.45/93a/415.10.10/2014, dalam rangka menerapkan perdagangan kayu legal di Jombang dan percepatan implementasi SVLK di Kabupaten Jombang.

Oleh karena itu bertempat di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang (Selasa/12/5/15), diselenggarakan Lounching Peraturan Bupati tentang System Verivikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Jombang. Sekaligus diadakan Penanda Tanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Jombang Dengan Kemitraan Partnership Jakarta.

Secara spesifik, Peraturan Bupati ini hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha perkayuan yang akan, sedang dan/atau telah memenuhi SVLK, seperti: pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar/TPT, pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Skala Kecil, Izin Usaha Industri Lanjutan dan Industri Rumah Tangga/pengerajin yang belum dan telah memenuhi SVLK. Penetapan Peraturan Bupati ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Jombang untuk mewujudkannya, mengingat peraturan ini penting untuk diimplementasikan, sehingga dibutuhkan komitmen serta konsistensi dalam pelaksanaannya.

Ilham Hero Koentjoro Kepala dinas kehutanan dan perkebunan sekaligus sebagai ketua pokja SVLK kabupaten Jombang, mengatakan perbub tentang SVLK ini sangat penting untuk membangun semangat bagi pelaku usaha di jombang yang semula belum berijin mau untuk menertibkan izinnya, dan ada sebuah mimpi yang ingin dibangun oleh pemkab dan pelaku usaha di jombang dapat Go International terhadap produk kayu yang ada di jombang ini, kerjasama pemkab Jombang dengan kemitraan Jakarta, sangat penting untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan SVLK di daerahnya.

“Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mendorong dan mendukung terjadinya percepatan pelaksanaan SVLK di Kabupaten Jombang dan membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhannya,” kata Ilham.

Ilham menambahkan, kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan program penguatan Pemerintah dan non pemerintah dalam persiapan, negosiasi dan pelaksanaan FLEGTVPA yang dilaksanakan oleh Kemitraan melalui dukungan Uni Eropa.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menjelaskan dalam rangka percepatan SVLK di Kabupaten Jombang salah satu upaya adalah dengan terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) SVLK Kabupaten Jombang dan terbitnya Peraturan Bupati tentang Sistem Verivikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai dasar pelaksanaan percepatan SVLK di kabupaten Jombang.

“Sehingga dalam era pasar bebas ,suka tidak suka kita harus mengikuti permintaan pasar, baik domestik maupun international,” tuturnya. Selain itu Bupati Nyono suharli yakin dengan adanya SVLK maka pembalakan liar dapat dikendalikan, dan hasilnya kasus pembalakan liar bisa ditekan. “Saya menjamin, dengan diterapkannya SVLK, kelestarian hutan bakal terjaga,” Katanya.

Bupati Nyono Suharli juga menyampaikan terima kasih kepada kemitraan partnership Jakarta atas kerjasamanya dalam membangun Kabupaten Jombang dalam mengelola para industri primer hasil hutan kayu dan industri kecil menengah mebel. (Her)

Jatim IV

Hal - 7

Minta

Bantuan Hukum

Ratusan Kades Demo Bupati

Para Kades demo Bupati

Siswa Lumajang Lulus 100% Siswa Lumajang Lulus 100% Lumajang, Jatim Pos Pada hari Jum’at ( 14/5 ) merupakan hari yang bahagia bagi siswa tingkat SLTA yang sudah mengikuti ujian nasional dibulan kemaren. Dimana tingkat kelulusan siswa tahun ajaran 2014-2015 ini mengalami peningkatan dimana siswa SMA dan SMK lulus 100 persen, demikian penjelasan Plt. Dinas pendidikan Kabupaten Lumajang Drs Asep Bambang WS, Mpd. Ia mengatakan, padahal tahun ajaran 2013-2014 terdapat 3 siswa SMA dan 6 siswa SMK yang tidak lulus dan terpaksa harus mengulang. Hanya saja, tahun ini ada 9 siswa dari Madrasah Aliyah (MA) dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lumajang yang tidak lulus. Semuanya dari MA swasta,” katanya.

Beliau juga mengungkapkan, berdasarkan daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, untuk SMA Negeri jurusan IPA dengan peserta UN sebanyak 1.302, seluruhnya dinyatakan lulus sekolah. SMA Negeri jurusan IPS meluluskan 1.190 siswa, SMA swasta jurusan IPA 171 siswa, SMA swasta jurusan IPS sebanyak 618 siswa.

Sementara, SMA Negeri dengan jumlah peserta UN sebanyak 2.275 siswa seluruhnya dinyatakan lulus sekolah. Dan kelulusan SMK Swasta sebanyak 1.179 siswa.” Seluruhnya 100 persen lulus,” paparnya.

Untuk kelulusan 100 persen siswa MA, hanya diraih MA Negeri juruan IPA dengan 124 siswa, MA Negeri jurusan IPS 64 siswa, MA Negeri jurusan Agama 22 siswa dan MA Swasta jurusan agama 16 siswa. Namun,

untuk MA swasta jurusan IPA terdapat 1 orang siswa yang tidak lulus dan MA swasta jurusan IPS 8 siswa yang terpaksa harus mengulang. Keseluruhan, untuk siswa MA terdapat 9 siswa yang tidak lulus karena nilai UN mereka jauh dibawah standar, yakni 5,5,” urainya.

Secara keseluruhan, kelulusan siswa ini memang dipengaruhi karena nilai hasil UN tidak menjadi acuan bagi kelulusan siswa.

Karena faktanya, hasil UN yang diperoleh keseluruhan peserta UN jenjang SMA di Kabupaten Lumajang, 30 persennya di bawah standar 5,5 sesuai yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Namun, setelah dikombinasikan dengan nilai ujian sekolah dan yang lainnya, para siswa bisa terdongkrak dan menjadi lulus.

Hanya 9 siswa MA swasta saja yang terpaksa harus mengulang,” urainya.

Asep Bambang juga menambahkan, secara keseluruhan untuk tahun ajaran 20142015 ini terdapat 8.560 siswa yang dinyatakan lulus atau 99.9 persen. Sedangkan 0,1 persennya atau 9 siswa tidak lulus atau terpaksa mengulang. “Prosentase kelulusan siswa tahun ini, mengalami peningkatakan 0,1 persen dibandingkan tahun ajaran 2013-2014 sebelumnya. Dimana, prosentase kelulusan tahun lalu mencapai 99,8 persen,” tuturnya.

Untuk Nilai Ujian Nasional (NUN) tertinggi untuk jurusan IPA diperoleh Raih Rona Althif, siswa SMAN 2 Lumajang dengan jumlah nilai 536,6. NUN tertinggi jurusan IPS diraih Jasmine Amalia Widodo dari SMAN2 Lumajang dengan jumlah nilai 496,2. Sedangkan untuk SMK NUN tertinggi diraih Meliya Dwina Alfitri Asari dari SMK PGRI Lumajang dengan jumlah nilai 376,9. (fir/yud/hms)

FKUB dan BNN Perangi Narkoba Lumajang, Jatim PosBupati Lumajang Drs.H.As’at. M.Ag membuka acara sosialisasi memerangi bahaya narkoba, yang dilaksanakan pada hari Rabu (13/5) yang bertempat di Aula Pertemuan SMKN1 Lumajang, acara ini dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lumajang.

Dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lumajang, dengan mengumpulkan ribuan pelajar dan mahasiswa di wilayah Kabupaten Lumajang.

Drs.H. Samsul Huda, Mpd, selaku Ketua FKUB Kabupaten Lumajang bersama 6 tokoh lintas agama mengajak bersama-sama untuk menjauhi dan memerangi narkoba.

Drs H Samsul Huda, Mpd Ketua FKUB Kabupaten Lumajang mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen tokoh lintas agama dalam rangka ikut prihatin terhadap maraknya penyalah-gunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Sehingga para tokoh agama merasa ikut bertanggungjawab dan ikut mencarikan solusi. Dan hari ini ribuan mahasiswa dan pelajar kami ajak untuk menjauhi narkoba dan sejenisnya, kita tahu sasaran narkoba biasanya banyak diberikan kepada anak-anak muda, kenapa harus anak muda yang menjadi sasaran, karena anak muda ini jiwanya masih sangat labil, sehingga mudah untuk dipengaruhi, demikian jelas beliau.(fir/hms)

Jombang, Jatim PosRatusan perangkat dan Kades (Kepala Desa) se-Kabupaten Jombang mendatangi kantor pemkab setempat, Selasa lalu (5/ 5/2015). Mereka meminta Bupati Nyono Suharli memberikan bantuan hukum terkait gugatan puluhan perangkat desa ke PTUN. Gugatan itu karena perangkat desa tidak terima diberhentikan jabatannya oleh Kades.

Ratusan Kades ini datang dengan menumpang MSD (mobil siaga desa). Sepanjang perjalanan sirine yang ada di MSD itu dinyalakan secara bersamaan. Tak ayal, kedatangan Kades ini menjadi perhatian setiap pengguna jalan. Tiba di kantor pemkab, para pendemo ditemui secara langsung oleh Bupati Nyono. Namun belum sempat menyampaikan keluhannya, ratusan Kades ini diajak ke masjid guna menunaikan salat.

Usai salat, bupati didampingi Ketua DPRD Joko Triono, Kapolres Jombang, AKBP Ahmad Yusep Gunawan, Ketua PN Jombang M Erwan, menemui para perangkat dan kades di serambi masjid. “Kita minta bapak bupati memberikan bantuan hukum terkait gugatan mantan perangkat desa yang diberhentikan teman-teman kades, karena mereka memang sudah habis masa jabatannya,” ujar Supono, Kades Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, yang didapuk sebagai juru bicara.

Dia mengatakan, akibat gugatan para perangkat desa, pelayanan masyarakat di desa terganggu. Karena hampir tiap hari kades yang digugat harus menghadiri per-

sidangan di PTUN Surabaya. Bahkan, hingga kini desa banyak yang belum bisa menyelesaikan APB-des (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) karena konsentrasi dalam persoalan tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Supono, Kades meminta Bupati Nyono untuk memberikan bantuan hukum dalam menjalani persidangan di PTUN. “Selain itu, kami juga minta Kejari dan Polisi menindak provokator yang melakukan intimidasi terhadap persoalan ini,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan ini, Bupati Nyono berjanji memberikan bantuan hukum kepada kades yang digugat mantan perangkat desa di PTUN. “Kita siap untuk memberikan bantuan hukum. Bahkan untuk menghadapi gugatan 76 mantan perangkat ini, sudah diterbitkan SK untuk pendampingan hukum,” jelasnya seraya mengatakan bahwa tim yang diturunkan sebanyak 4 orang.

Bupati menambahkan, apa yang dilakukan Kades memberhentikan perangkat desa yang telah habis masa jabatannya adalah sudah benar. Hal itu, kata Nyono, berdasarkan Perda No 6 Tahun 2006, yakni masa pengabdian perangkat desa adalah adalah 10 tahun. “Perda tersebut hingga saat ini belum direvisi, apalagi di cabut.

Jadi masih berlaku,” ujar Nyono.

Seperti diketahui, sebanyak 76 perangkat desa di Kabupaten Jombang telah diberhentikan oleh Kades. Namun atas keputusan itu, perangkat desa melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan hukum ke PTUN Surabaya. (Her)

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Mengucapkan Selamat Ulang Tahun JATIM POS Yang Ke -14 Tahun 2015 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Jombang SUKAR, SH Kepala

DINAS PENGAIRAN Kabupaten Jombang Ir. ARIF GUNAWAN, ATP,Sp I Kepala

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Kabupaten Jombang Ir. HARI OETOMO, M.Si Kepala

Hal - 8

Jatim V

Mengucapkan

Mengucapkan

Selamat Ulang Tahun JATIM POS Yang Ke -14 Tahun 2015

Selamat Ulang Tahun JATIM POS Yang Ke -14 Tahun 2015

Kasat Lantas Polres Sampang AKP Aditya Kusuma

Kasat Samsat Sampang, AKP R Subaggio

Hal - 9

Jatim VI

Bupati Terima Gelar Bupati Sepuh Probolinggo, Jatim PosBupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mendapatkan gelar kehormatan dari Karaton Surakarta Hadiningrat, Rabu (13/ 5). Pihak Kasunan Keraton, memberi Bupati Tantri pangkat sebagai Bupati Sepuh (Senior) di kalangan Karaton dengan sebutan Kanjeng Mas Tumenggung Puput Tantriana Arumingtyas.

Acara penganugerahan gelar itu tertutup untuk kalangan umum. Di dalam Karaton Surakarta Hadiningrat, hanya dihadiri dari pihak dua Bupati di Indonesia dan pejabat yang berhak mendapatkan gelar dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Bupati Tantri merupakan satu-satunya perempuan yang diberikan kehormatan mendapatkan gelar dan menjadi anggota keluarga besar Karaton Surakarta Hadiningrat. Tidak hanya itu, busana yang dikenakan Bupati kelahiran 23 Mei 1983 itu, rupanya paling berkesan dan menjadi pusat perhatian.

Penobatan pangkat dan gelar pada Bupati itu langsung dilakukan oleh pihak Karaton Surakarta Hadiningrat. Yakni Pangageng Kartipraja, KPH. Sangkoyo Mangunkusumo dan Pangageng Sasana Wilapa, Dra. GKR, Wandansari, M.Pd. ”Menjadi sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan gelar keagungan dari Karaton Surakarta Hadiningrat. Dimana, saya yakin, pangkat yang diberikan dalam gelar saya ini, juga atas pertimbangan dan penilaian dan kepantasan menurut Karaton Surakarta Hadiningrat,” ungkap Bupati Tantri Bupati Tantri mengaku, tidak pernah ada pikiran sebelumnya mendapatkan undangan kehormatan khusus dari Karaton Surakarta

Hadiningrat. Dimana, dirinya tidak hanya diminta untuk hadir, tetapi akan diadakan upacara pemberian gelar dan pangkat di dalam kerajaan Karaton Surakarta Hadiningrat. ”Ini sebuah amanah. Dengan diberinya pangkat dan gelar, saya sudah menjadi anggota dan bagian dalam keluarga besar kerajaan Karaton Surakarta Hadiningrat. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab bersama untuk menjaga amanah ini,” paparnya.

Seusai acara pemberian gelar itu, Bupati Tantri bersama rombongannya dipersilahkan mengelilingi seluruh isi bangunan Karaton tersebut. Termasuk, satu persatu dijelaskan tentang benda-benda yang ada di museum Karaton Surakarta tersebut.

Pangageng Kartipraja Karaton Surakarta Hadiningrat, KPH. Sangkoyo Mangunkusumo mengatakan, pemberian gelar ini tidak ha-

nya sekedar simbol. Tetapi, sekaligus sebagai bentuk pengikat tali keluarga antara kedua belah pihak. Bahkan, Bupati Tantri dipersilahkan datang kapan saja ke dalam Karaton Surakarta Hadiningrat. Terutama, saat ada acara perayaan malam Suro, Maulid Nabi Muhammad SAW dan lainnya, diwajibkan

kehadirannya.

“Ikatan gelar yang sudah diberikan itu, tidak hanya selesai saat ini juga. Tetapi, ikatan itu akan berlangsung selamanya. Karena, yang mendapatkan gelar dari Karaton Surakarta,” ungkapnya. (sin/wan/drs)

Rayakan Kelulusan, Pelajar Bagikan Sembako Probolinggo, Jatim PosSiswa SMAN 1 Kraksaan, melakukan euforia sebagai ungkapan rasa kebahagiaan bagi pelajar kelas XII setelah lulus dalam Ujian Nasional (UN) pada tahun 2015 ini. Jum’at (15/ 5/2015) seluruh siswa yang lulus 100 persen tersebut menggelar sujud syukur dihalaman sekolah.

Bahkan, pihak sekolah melalui siswanya membagikan sembako di jalur pantura Kota Kraksaan, kepada tukang becak dan pejalan kaki yang sudah usia lanjut. Pemberian sembako

Keracunan Massal, Petugas Kesehatan Lambat Tangani Korban Sampang, Jatim Pos Ratusan warga desa Banjar billeh, kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mengalami keracunan makanan, hasil acara peringatan Isrok mi’raj muslimat Kamis malam lalu.

Keracunan massal ini bermula dari bungkusan nasi yang di terima warga setempat, setelah menghadiri acara isrok mi’raj pada kamis sore di kediaman Kepala desa setempat, desa Banjar billah kecamatan Tambelangan Sampang.

Di mana sekitar pukul 19.00 malam, serentak warga desa setempat mengalami muntah, mual dan pusing hingga terdengar sejumlah tokoh masyarakat dan kepala desa banjar billah Muhammad. Ungkap Rifadi, salah satu warga desa yang diwawancarai sejumlah awak media.

Dengan spontan, warga bergotong royong membawa warga keracunan ke puskesmas terdekat hingga RSUD Sampang, yang dibantu sejumlah aparat kepolisian dan petugas kesehatan.

Sementara petugas Kesehatan dari RSUD Sampang, terkesan lambat menangani ratusan Korban keracunan massal tersebut. Sehingga dalam waktu singkat, korban keracunan semakin meningkat.

“Awal kabar keracunan warga desa kami diketahui sekitar pukul 18.00 wib dan hanya segelintir anak-anak dan usia lanjut, namun menjelang larut malam jam 22.00 wib, semakin meningkat seratus warga lebih terlihat muntah-muntah dan pusing hingga diare” terang hairul warga setempat.

Pernyataan warga tersebut, semakin

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE (kanan) saat diberi gelar kehormatan dari Karaton Surakarta Hadiningrat.

meyakinkan kinerja petugas kesehatan RSUD Sampang yang terkesan lambat menangani warga yang keracunan massal tersebut.

Dimana dari pantauan Jatim Pos, sejumlah mobil ambulan milik RSUD Sampang banyak yang terlihat diparkir tidak difungsikan.

Sementara ambulan yang di operasikan menjemput korban, hanya bisa membawa satu orang setiap operasi penjemputannya.

Menanggapi musibah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, menetapkan kasus keracunan massal yang dialami ratusan warga Desa Banjar Bilah, Kecamatan Tambelangan, sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Sekretaris Dinas Kesehatan Sampang Farid Bil Faqih mengatakan status KLB ditetapkan karena banyaknya jumlah korban, yakni mencapai 197 orang. “Namun, menurut laporan terakhir, kondisi seluruh korban sudah membaik, dan beruntung tidak menimbulkan korban jiwa” terang Farid.

Sebanyak 159 pasien dirawat di Puskesmas Tambelangan, tiga di Puskesmas Blega, dan sisanya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang. “Korbannya mulai dari balita, anak-anak, dewasa, hingga manula,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Tambelangan, Rumsah mengatakan kondisi seluruh korban telah membaik dan tidak ada korban meninggal dunia. “Sore sebagian korban sudah boleh pulang,” katanya. Adapun penyebab keracunan belum dapat dipastikan. Yang pasti, menurut Rumsah, para korban mengaku mulai merasakan pusing dan mual serta muntah dan diare setelah menyantap bingkisan nasi kotak. (Zai/Man)

ini merupakan pertama kali dilakukan di Kabupaten Probolinggo.

“Senangnya bukan main, karena saya dan teman-teman bisa lulus semua di UN kali ini. Senang juga karena bisa membagikan sembako kepada tukang becak dan

pejalan kaki dijalan raya Kota Kraksaan,”kata Sivia Damayanti, salah satu siswa.

Kepala Sekolah SMAN 1 Kraksaan, Syaeri, mengatakan kelulusan ini memang diagendakan sebelumnya, untuk antisipasi konvoi dan corat-coret yang dilakukan siswa di jalan raya, karena hal itu bisa memaulukan pihak sekolah.

“Siswa kami berjumlah 248, dan itu lulus 100 persen, kami bangga dan senang. Dari itu kami menggelar sujud syukur dan membagikan sembako di jalan raya Kraksaan,”kata Syaeri.

Dul Hadi, tukang becak yang mendapat sembako mengaku, kalau dirinya sangat senang mendapatkan sembako, ”ya, tadi saya sempat terkejut mendapat sembako dari anak pelajar. Alhamdulillah bisa untuk keluarga,” sebutnya. (sin/dc/fir)

Masyarakat Sampang Diresahkan Rekrutmen THL Honorer K2 & CPNS Sampang, Jatim Pos Hampir dua bulan terakhir, masyarakat Kabupaten Sampang, diresahkan dengan isu perekrutan honorer Kategori 2 (K2) & Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini membuat Pemerintah daerah Sampang, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang menjadi bulan-bulanan Masyarakat Sampang.

Diakui Kepala BKD Sampang, H. Selamet Terbang saat ditemui Jatim Pos, isu tersebut muncul setelah lama tidak ada kejelasan terhadap pengangkatan CPNS bagi Tenaga Honorer Lepas (THL) Kategori 2 (K2) yang kami ajukan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeMenPAN-RB) mulai Bulan November 2014 silam.

“Hingga saat ini belum juga ada kabar kejelasan diturunkannya Sk CPNS tersebut, jadi sabar aja bagi para THL K2,” jelas Sela-

met.

Kembali diungkapkan Selamet Terbang, bahwasanya pihaknya juga mendengar isu perekrutan Honor K2 atau kontrak baru, dan Perekrutan CPNS yang tersembunyi, sehingga sering mendapat tegoran dari masyarakat.

“Saya harap, selama belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Sampang, Masyarakat jangan mudah percaya, namun sebaiknya langsung tanyakan kejelasannya ke BKD Sampang,” jelas Selamet Terbang.

Sementara untuk memastikan kebenaran isu tersebut, BKD telah mengecek langsung ke BKN Provinsi jawa Timur hingga Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Kantor Regional 2 Surabya, BKD Provinsi jawa timur, serta sejumlah BKD di Kabupaten jawa Timur, Tegas Selamet.

Sementara jumlah THL K2 yang di ajukan KeMenPAN-RB Bulan November 2014 silam, sebanyak 1.725 K2.

“Kami telah menyerahkan berkasnya sejak November 2014 lalu. Kemudian pertengahan Februari kemarin kami kembali melayangkan surat ke MenPAN-RB untuk menanyakan kejelasan surat keputusan (SK). Tapi, sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada info,” katanya saat dikonfirmasi Duta Masyarakat. (dir/man)

Jatim VIII

Hal - 10

Dinas Pendidikan Jatim Punya Gawe Besar Parade Bunga HUT Surabaya & Gabungan Drumband DINAS Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur punya gawe besar di Bulan Mei ini. Memperingati HUT Kota Surabaya ke 722 yang puncaknya 30 Mei 2015, Dispendik Provinsi Jatim berpartisipasi dengan menampilkan parade bunga. Sedangkan sebelumnya memperingati hari Pendi-

dikan Nasional, Dispendik Jatim bersama sejumlah SMAN dan AAL Surabaya tampil di Grahadi dengan Drumband nya.

Parade bunga yang diselenggarakan tanggal 3 Mei 2015 Surabaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya Yang ke 722 th. diadakan parade budaya dan pa-

Parade Bunga dari Dispendik Provinsi Jatim.

wai bunga dengan total jumlah 84 peserta.

Dispendik Provinsi Jatim ikut dalam acara tersebut diwakili oleh UPT.DIKBANGKES Sekolah dengan tema kereta arjuna wiwaha menceritakan tentang begawan mintaraga adalah perwujudan arjuna saat bertapa di gunung indrakila.

Iia menjauhkan diri dari kenikmatan duniawi, menempa diri dalam ganasnya alam, memahami hidup dan kehidupan, untuk mencapai kesempurnaan menjadi kesatria sejati nan sempurna. berbulan-bulan ia melakukan perjalanan, menahan lapar dan dahaga, meninggalkan keluarga dan sanak saudara, menerjang ganasnya hutan, menuruni lembah nan curam, mendaki tebing terjal, dengan jurang menganga siap meluluh lantakan raga manusia cobaan dijalani tanpa gentar dan ragu.

Godaan menerpa mintaraga bak debur ombak laut yang sanggup mengombang ambing jiwa yang lemah hanya ketabahan dan tekad kuat yang menjadi karang tempat berpegang.mintaraga adalah ksatria pinandita yang ingin mendarmabaktikan hidupnya untuk kemuliaan seluruh kehidupan : memayu hayuning bawaan, adalah kewajiban utama yang harus dipikulnya.

Mengutamakan kepentingan seluruh kehidupan, mintaraga adalah gambaran ideal sosok generasi muda penerus bangsa yang haus akan pengetahuan dan pengamalan sebagai bekal untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mulia untuk seluruh umat manusia.

Drumband Sebelumnya, pada tanggal 2 mei untuk memperingati

Bunda PAUD Kabupaten Jombang

Fokus Pada Kualitas PAUD Holistik Integratif Jombang, Jatim PosPemprov Jatim dalam programnya ke depan akan difokuskan pada perbaikan kualitas setiap taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal inilah yang akan segera ditindaklanjuti oleh Bunda PAUD Kabupaten Jombang Ir. Tjaturina Wihandoko MM. Ini disampaikan oleh istri Bupati Jombang usai mengikuti Rakor Bunda PAUD Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis lalu.

Kegiatan itu dipandu Bude Karwo, Ny Fatma Saifullah Yusuf dan dihadiri Kadisdik Jatim DR Saiful Rachman MM MPd. Dipaparkan oleh Bunda PAUD Jatim, dari segi kuantitas, jumlah PAUD di Jawa Timur mencapai 12. 227 PAUD. “Jumlah itu melebihi target yang telah ditetapkan Pemprov Jatim sebanyak 10 ribu PAUD,” ujar Dra. Hj. Nina Soekarwo Bunda PAUD Jatim saat membuka Rakor Bunda PAUD Provinsi Jatim.

Bude Karwo mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PAUD, diantaranya, terbatasnya alat edukatif, sarana prasarana, dan kualitas Bunda PAUD harus ditingkatkan pembinaannya. “Untuk

penyediaan alat edukatif dan sarana prasarana, saya harapkan setiap kepala desa untuk mengalokasikan dana untuk kepentingan PAUD. Di peraturan yang baru, alokasi dana untuk PAUD di desa atau kelurahan sudah diatur,” jelasnya.

Untuk itulah Bunda PAUD Kabupaten Jombang akan meningkatkan kualitas PAUD, kerjasama dengan PAUD Kecamatan sampai dengan Desa/ Kelurahan. Beberapa upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidik, perbaikan gizi, rangsangan pendidikan, parenting education terpadu. “Upaya tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, semua sektor harus ikut memajukan PAUD guna masa depan bangsa yang lebih baik, termasuk peran swasta dengan CSR nya,” tutur Tjaturina Disampaikan oleh Bude Karwo bahwa PAUD di Jatim mempunyai prestasi cukup bagus, angka partisipasi kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun sebesar 88,6 persen, yang menempati posisi kedua setelah DIY. Pada tahun 2011, untuk usia 0-2 tahun APK sebesar 7,41 persen. Pada tahun 2015

Bunda PAUD Kabupaten/Kota Bersama Bude Karwo dan Fatma Saifullah Yusuf (enam dan lima dari kanan) dan Kadispendik Jatim DR Saiful Rachman MM, MPd (empat dari kanan).

APK PAUD usia 0-2 tahun melaju cukup cepat yakni sebesar 29,8 persen. “Hal itu menunjukkan, semakin banyak orang tua yang peduli tentang pendidikan bagi putra putrinya,” paparnya.

Dalam Rakor bertema Gerakan PAUD Holistik Integratif (HI) Berkualitas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya tersebut juga dihadirkan beberapa narasumber yang menyampaikan materi bagi Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan dan Desa dari 38 Kabupaten/

Kota. Antara lain Dr. Umi Dayati MPd dari Universitas Negeri Malang yang menyampaikan Karakteristik Anak Usia Dini Dan Menanganinya. Sukesi dari BPPKB Prov Jatim yang menyampaikan materi Perlindungan Anak Dalam Taman Posyandu. Peran BKKBN Dalam Taman Posyandu disampaikan oleh Ir. DwiListyawardani MSC.Dip.Com, serta masih banyak pembicara lainnya yakni Gunawan Kepala BP PAUDNI serta drg. Fitri dari Dinkes Prov.

Jatim. (Her)

Renovasi Dapur, Temukan Batu Sapta Warna FENOMENA batu akik benar-benar melanda negeri ini. Kini, siapa pun bisa menemukan batu yang mungkin saja sesuatu sangat berharga dan bisa membuat pemiliknya jadi OKB (orang kaya baru).

Seperti pengalaman Anita Anggraini (35), warga Dusun Pabrikan, Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang secara tak sengaja menemukan batu jenis Sapta Warna atau tujuh warna dengan berat 9,5 Kg.

Jenis batu ini menjadi sangat istimewa, karena saat ini saja banyak orang berburu batu jenis Panca Warna (lima warna).

Anita menemukan rezeki nomplok ini secara tak sengaja.

Saat itu ia hendak merenovasi dapur belakang rumahnya. Saat menggali tanah, tukang renovasi melihat ada tiga bongkahan batu. Saat diangkat, tidak bisa. “Batu itu akhirnya saya dekati dan saya angkat.

Lalu saya bersihkan,” beber

wanita cantik itu.

Menurut Anita, dari tiga bongkahan batu tersebut, hanya satu yang punya pancaran warna cukup bagus. Dari omong-omongan sejumlah orang pemerhati batu akik menyebutkan, batu tersebut jenis Sapta Warna Nusantara.

Saat ditanya apakah Anita tidak berniat menjualnya? “Sementara saya koleksi sendiri saja. Saya juga suka warnanya bagus. Katanya sih ini jenis batu sapta warna nusantara,” kata-

nya saat ditemui di rumahnya, Jumat (15/5/2015).

Anita berniat menyimpan batu tersebut. Ia juga berharap penemuan batu dirumahnya bisa menjadi bukti jika ada batu dari Malang yang punya corak dan warna sangat bagus.

“Mau saya simpan saja di rumah. Biar Malang juga punya karakteristik batu yang baik dan tidak kalah dengan daerah lain,” ujarnya dengan senyum manis. (yus)

Penampilan dari Dispendik Jatim di Grahadi.

Hardiknas dan untuk tim padus UPT.Dikbangkes Sekolah, tim paduan suara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional terdiri dari 300 siswa - siswi gabungan dari SMAN 21 Surabaya dan SMA Trimurti yang akan diiringi orkestra amadeus light Surabaya.

Serta penampilan reog kendang gabungan pelajar

Kabupaten Tulungagung dan drum band taruna AAL Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 2 mei 2015 bertempat di gedung grahadi Surabaya Jl. Gubenur Suryo no. 7. materi lagu yang dinyanyikan bagimu negeri, anak sekolah, kembali ke sekolah, terima kasihku, hymne guru jasamu guru. (nam)

Di Sumenep Siswa SMA Sujud Syukur Polisi Sediakan Kain Putih untuk Corat-Coret Sumenep, Jatim PosRatusan siswa SMA di Sumenep sujud syukur didepan Masjid Jamik setempat, Jumat (15/5) pagi. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atas kelulusan Ujian Nasional (UN) bagi para siswa kelas 3 SMA. Kemudian para siswa melanjutkan dengan gowes bareng menuju GOR A. Yani, Pangligur Sumenep, yang dikawal ketat aparat kepolisian setempat.

Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bakhtiar menjelaskan, sujud syukur dan bersepeda bersama (gowes) dengan siswa ini, sengaja dikemas dalam satu rangkaian untuk mengantisipasi aksi berlebihan siswa merayakan kelulusannya.

“Kami sengaja kemas kegiatan kelulusan siswa SMA/ SMK/MA pada hari ini (15/05) dengan kegiatan berbeda, yakni sujud syukur dan gowes bareng,”kata Musa Bakhtiar, Jumat (15/05). Selain itu, lanjut Musa, bersepeda bersama ini untuk mengalihkan aksi para siswa berkonvoi dalam merayakan kelulusannya.

“Kami tidak ingin kecolongan ada aksi konvoi, yang membahayakan itu. Makanya kami ajak para siswa gowes bareng, sehingga pelulusan siswa SMA tahun ini tidak terkesan berlebihan tapi lebih bermakna serta bermanfaat,” terangnya.

Sementara salah seorang siswi SMA Negeri 2 Sumenep, Evi mengaku bersyukur dengan kegiatan ini. “Bagi saya, ini kegiatan positif. Sujud syukur dan bersepeda bersama adalah baru pertama kali dilakukan saat pelulusan SMA. Kami sangat senang,”ungkapnya.

Sediakan Kain Putih Untuk menghindari aksi corat-coret kelulusan siswa SMA sederajat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyediakan lembaran kain putih polos yang ditempatkan di lapangan basket GOR A. Yani Pangligur, Sumenep.

“Dari pada melakukan aksi corat coret dibaju seragam kan tidak baik. Mending disumbangkan kepada adik kelasnya yang membutuhkan. Makanya kami sediakan 5 lembar kain putih berukuran 5 meter, untuk dicorat coret para siswa,” kata Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bakhtiar, Jumat (15/05).

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat tepat dan bermanfaat. Karena menyisakan kenangan di sekolah masing-masing. “Di lembaran kain putih yang kami sediakan itu, para siswa boleh corat coret sesuka hati. Nantinya, kain itu kita serahkan ke masing-masing sekolahnya sebagai kenang-kenangan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Kasat Lantas, pihaknya juga mengajak siswa SMA merayakan kelululusan dengan bhakti sosial berupa donor darah, yang dilakukan di Sekretariat KONI Sumenep.

“Ini kegiatan positif. Setetes darah yang disumbangkan bisa membantu ribuan nyawa manusia. Donor darah kita bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumenep,” paparnya. (her/rol/sil)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Melalui Program ... wasan siswa-siswi Surabaya agar bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, benar dan sehat. Kita juga mendorong minat dan bakat pelajar di bidang TIK. Ternyata banyak anak punya kemampuan TIK tapi belum tersalurkan, karena itu kita beri ruang agar mereka memanfaatkan peluang itu,” tegas Antiek.

Dijelaskan Antiek, selain workshop, Dinas Kominfo Kota Surabaya juga menggulirkan program inkubasi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Surabaya. Peserta program ini ditunjuk oleh pihak sekolah dengan pertimbangan yang bersangkutan punya ketertarikan di bidang TIK dan juga berasal dari keluarga kurang mampu. Ada 214 pelajar yang mengikuti program ini.

Selama periode Mei hingga Agustus, mereka akan belajar tentang TIK di beberapa kampus seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Surabaya (Ubaya), Universitas Kristen Petra (UK Petra), Universitas Narotama dan Universitas Ciputra. Materi yang diberikan di program inkubasi ini beragam, disesuaikan dengan

keunggulan masing-masing Universitas. Semisal Universitas Ciputra fokus untuk bisnis online dan pengembangan media informasi. Lalu di ITS diarahkan ke game animasi.

“Selama ini ada banyak pelajar terampil di bidang TIK, tapi ketika lulus mereka belum jadi expert. Karena itu, kita berikan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi yang punya lab TIK dan dosen ahli TIK agar mereka diperdalam ke profesional.

Mereka diharapkan jadi expert dan jadi wirausaha bidang TIK. Nanti kita bantu berhubungan dengan pengusaha TIK agar kemampuan mereka itu bisa menghasilkan,” sambung mantan Kepala Bapemas KB ini.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan, dunia teknologi informasi itu merupakan dunia masa depan. Maknanya, bila tidak menguasai perkembangan TIK, seseorang akan tertinggal.

Karenanya, walikota berharap acara tersebut bisa diman-faatkan sebaik mungkin untuk menimba ilmu. “Kesem-

Gelar Uji ... untuk memberikan layanan perbaikan gratis di Taman Surya. Oleh karenanya, warga diharapkan memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya,” tutur dia.

Lantas bagaimana dengan

kendaraan yang lolos uji emisi?

Subagio mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan reward berupa souvenir gantungan kunci dan tas dengan persediaan terbatas.

Secara keseluruhan, dis-

Jakarta Timur.

Selama tinggal di tempat tersebut, lanjut Khofifah, para PSK boleh melakukan programprogram pembekalan, seperti menjahit, salon, usaha katering, dan keterampilan lainnya.

Dengan demikian, ketika pulang dan dilepas ke masyarakat luas, mereka berhak mendapat unit cost usaha ekonomi Rp 3 juta.

“Jadi, sekarang kalau ingin menjerat PSK dari jaringan prostitusi online, undang-undangnya tersebar. Kecuali

Tommy Soeharto ... siapa pun yang menghalangi niatnya untuk menggelar munaslub tersebut. “Siapa saja yg coba2 melontarkan ancaman terhadap kader2 DPD1 yg mendukung MLB Golkar demi PILKADA nanti, Orang itu Akan berhadapan dgn saya,” kata Tommy.

Tak hanya itu, Tommy juga meminta agar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham agar tidak mengait-ngaitkan namanya. ”Saudara Idrus Marham, Ngabalin dan lain2 jangan Coba2 bawa bawa nama saya, Anda semua tidak berhak mengaitkan saya dengan Kubu ARB,” kata dia.

Pemilik kelompok usaha Humpuss itu juga menyatakan bahwa dirinya hanya ingin menyelamatkan Partai Golkar, tidak peduli dengan polah dua kubu yang bertikai, yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. “Saya Cukup memperjuangkan MLB demi keselamatan Golkar menuju Pilkada, yg Mau

patan ini jangan kalian sia-siakan. Belajar bisa di mana saja.

Kalian harus bersyukur karena mendapat fasilitas ini. Ambil kesempatan ini. Kalau mau berhasil, mulai lah dari sekarang, tidak ada kata nanti,” ujar walikota, memotivasi siswa-siswi.

Walikota yang masuk dalam 50 besar tokoh berpengaruh dunia 2015 versi majalah Fortune ini mengimbau pelajar di Surabaya untuk membuang jauh perasaan minder dan malu. Sebab, minder hanya akan menjauhkan diri dari sukses. Apalagi, pelajar di Surabaya kini tidak perlu bersusah payah untuk bisa mengakses TIK. Dalam hal perkembangan TIK, Surabaya tidak kalah dengan Singapura dan Hongkong.

“Kenapa harus minder?

Ambil kesempatan. Pemkot Surabaya sudah menyiapkan BLC ( Broadband Learning Center ) sejak tahun 2010.

Lokasinya juga tidak jauh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa, tidak ada alasan jauh, apalagi malu,” sambung walikota.

Meski mendorong siswasiswi di Surabaya untuk menguasai TIK, walikota Risma panggilan Tri Rismaharini-, juga

dari halaman 2

PSK Kembali .... reka Rp 20.000 per hari selama tiga bulan. Mereka bisa dapat (uang) transpor pulang dan dana usaha ekonomi produktif.

Unit cost-nya per orang Rp 3 juta,” ucap Khofifah saat ditemui di Kompleks Masjid Jami Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (13/5/ 2015).

Menurut Khofifah, selain jaminan hidup, para PSK juga diarahkan untuk mengikuti pelatihan vokasional atau loka binakarya di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), Pasar Rebo,

dari halaman 3

saling hajar antar kubu silakan, saya anggap itu di luar Golkar,” kata Tommy.

Dia juga menambahkan, “Kalau mau saling geruduk lagi silakan saya tidak ikut2 hantam saja sampai bocor, saat ini saya cukup bersama DPD1 yang siap Munaslub.”

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal Titiek Soeharto menganggap wajar bila adiknya, Tommy marah besar kepada pihak-pihak yang mengacak-acak partai yang didirikan mendiang ayahnya itu. Titiek menyampaikan hal itu terkait cecuit Tommy melalui akunnya di Twitter.

“Ya tentu saja (Tommy) marah ya. Ini kan partai kita semua, partai besar tapi kok diacak-acak,” kata Titiek saat ditemui di gedung DPR, belum lama ini.

Titiek mengungkapkan, keluarga besarnya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat telah ber-

hub menargetkan 200 kendaraan bakal mengikuti uji emisi per harinya. Hal itu berkaca dari penyelenggaraan event serupa tahun lalu.

[Gatot.S/Jatim Pos]

dari halaman 1 Perda DKI, sudah terintegrasi, bahwa mucikarinya kena, ketiga-tiganya kena. Perda DKI sebetulnya lebih konkret, tinggal penerapannya,” ujar mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan periode 1999-2001 tersebut.

Menurut dia, kementeriannya tidak hanya akan menyinergikan revisi lagi, tetapi juga RUU. Dengan demikian, UU kejahatan seksual nantinya juga akan mengatur tentang prostitusi. (yus)

dari halaman 1 temu dengan Aburizal Bakrie alias Ical selaku ketua umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) di Bali. Pertemuan itu digelar untuk membahas konflik internal di Golkar.

“Kami sekeluarga yang undang Pak Ical atas nama partai, untuk mengetahui apa yang terjadi di Golkar. Apa yang bisa kita sinergikan untuk menyelesaikan itu semua. Alhamdulillah beliau-beliau mau datang ke tempat kita makan siang,” jelas Titiek tanpa merinci isi pertemuan itu.

Apakah dalam pertemuan itu Tommy juga menyampaikan keinginan untuk aktif kembali di Golkar? Titiek mengatakan, adiknya adalah pengurus DPP Golkar hasil munas Bali.

“Sebetulnya Tommy di kepengurusan Bali dia masuk wantim (dewan pertimbangan),” jawab Titiek, sembari berharap dengan keterlibatan Tommy, konflik partainya bisa segera diakhiri. (yus)

mengingatkan dampak bahaya TIK bila salah dalam penggunaannya. “TIK akan menjadi bumerang bila kalian salah menggunakan. Kalian bisa jadi korban perkembangan TIK. Tapi bila berhasil, kalian bisa kaya mulai sekarang,” jelas walikota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Surabaya ini.

Apa yang disampaikan Risma itu benar adanya. Beberapa pelajar yang mengikuti kegiatan workshop tersebut, telah merasakan dampak positif dari TIK. Beberapa dari mereka telah mampu menjadikan sosial media sebagai alat efektif untuk berjualan. Dari hasil jualan online tersebut, mereka bisa menghidupi diri mereka dan membantu keluarga. “Selama ini saya jualan donut vegetarian. Jualnya lewat Facebook dan Line. Alhamdulillah hasilnya lumayan.

Sudah bisa beli handphone dan bantu orang tua,” ujar Bunga, siswi SMA Wachid Hasyim II Surabaya. [Gatot.S/Jatim Pos]

Lindungi ...

M.Afghani Wardhana, serta Kepala BNN Kota Surabaya, Suparti.

“Kita rutin melakukan sosuslisi ke anak-anak dengan menggandeng BNN. Untuk anak-anak sekolah dilakukan BNN dan Bapemas. Lalu untuk Karang Taruna dilakukan Dispora dan BNN juga Pertura dilakukan Kominfo dan BNN. Jadi kita jalan bareng. Ada banyak program yang kita gunakan untuk penanggulangan kenakalan remaja dan narkoba,” tegas Wali Kota Risma.

Dihadapan puluhan siswa dan juga anggota Karang Taruna, wali kota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintah Kota Surabaya ini mengingatkan agar anak-anak tersebut tidak keliru dalam memilih teman bergaul. Sebab, salah pergaulan bisa menjadi penyebab awal terjerumusnya anak-anak muda untuk berkenalan dengan Narkoba. Wali kota juga menegaskan bahwa keliru besar bila menganggap

Ganti Rugi ... rasa ini. Ratusan korban kecewa karena korban yang masuk peta terdampak malah ditelantarkan, padahal korban di luar peta sudah dilunasi.

“Sampai sekarang, jangankan uangnya, baunya saja belum sampai hidung kita. Janjijanji tok ae. Sopo sing dzolim

iki (Artinya Janji-janji saja. Siapa yang dzolim ini)?” katanya lagi.

Rencananya mereka juga akan mendatangi Pendopo Delta Wibawa, tempat Bupati Saiful Ilah berkantor.

Aksi ini adalah rangkaian unjuk rasa korban di tanggul lumpur beberapa hari lalu. Pada

Siti Masnuri ...

Siti Masnuri, dara manis bergelar sarjana pendidikan dari salah satu sekolah tinggi di Madura ini, kabarnya sempat hendak didapuk menjadi calon bupati pada 2013 lalu. Namun, Fuad mengurungkan niatnya. “Takut ucul,” katanya. Maksudnya takut terlepas. Fuad akhirnya mendudukkan Makmun ibnu Fuad alias Momon, anak lelakinya, di kursi bupati dengan raihan suara sangat fantastis, 90%.

Menjadi istri bupati, Siti Masnuri sangat percaya diri tampil di depan publik. Dia juga didaulat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Bangkalan. Jabatan ini membuat Siti harus tampil di

publik, menjadikannya cukup terkenal di kota pintu masuk ke pulau Garam itu.

Selain karena senyumnya yang manis, orang Bangkalan juga bisik-bisik “masih muda banget.” Bagaimana tidak, Siti Masnuri memang pantas menjadi anak Fuad. Usianya pun tak jauh beda dengan Momon.

Fuad juga memberikan Siti Masnuri fasilitas kelas satu untuk level Bangkalan. Rumah besar, dua kapling, bergaya Eropa di Jalan Kupang Jaya no 4, menjadi huniannya.

Menurut tetangganya, Siti jarang keluar dan rumah megah itu sering sepi dengan aktivitas, jika dibandingkan dengan sta-

Pilkada Serentak ....

Jika NPHD belum ditandatangani maka Pilkada di kabupaten/kota tersebut bisa mundur. “Dari 19 kabupaten/kota yang akan menyelanggarakan pilkada di Jawa Timur, kepala daerah yang sudah menandatangani NPHD baru enam kabupaten, sedangkan 13 kabupaten/kota masih belum,” ujar Gus Ipul saat berkunjung ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Jumat (15/5/ 2015).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, kepala daerah enggan menandatangani NPHD itu karena belum ada payung hukumnya. Padahal, saat ini payung hukum itu sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri.

“Memang turunnya terlambat, tetapi sekarang sudah turun. Karenanya kami meminta kepala daerah untuk segera menandatangani NPHD itu, paling lambat Senin pekan de-

pan sudah menendatangani NPHD, agar pelaksanaan Pilkada tidak mundur,” tegas Gus Ipul.

Sementara itu, Gus Ipul menyebutkan, sudah ada enam kabupaten/kota yang telah memiliki NPHD, yakni Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, dan Kediri.

Sedangkan yang belum punya NPHD adalah Ngawi, Lamongan, Jember, Ponorogo, Situbondo, Kota Surabaya, Trenggalek, Kota Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, Malang dan Pacitan.

Sementara itu, Forum Indonesia Untuk Informasi Anggaran (FITRA) menuding pemerintahan Jokowi-JK tidak punya persiapan untuk menyukseskan pilkada serentak yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Pasalnya, untuk pembiayaan pilkada, menurut LSM ini, tidak semua daerah siap

dari halaman 3 narkoba dan minuman keras (Miras) adalah kehidupan modern.

“Kalau kalian malu karena dibilang ndeso atau kurang gaul lalu mencoba Narkoba dan Miras, itu keliru. Narkoba dan Miras itu bukan modern. Itu langkah mundur. Kalau kalian punya masalah, ceritakan ke teman yang baik. Jangan lari ke Narkoba karena kalian akan menyesal. Itu namanya pengecut karena lari dari masalah,” sambung wali kota.

Wali kota yang masuk dalam 50 besar tokoh paling berpengaruh di dunia ini mengakui, ada beberapa anak di Surabaya yang ketahuan berkenalan dan mengonsumsi Narkoba. Meski, bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, jumlahnya relative jauh lebih sedikit. Meski begitu, Pemkot bersama BNN Surabaya, akan terus melakukan antisipasi.

(Gatot.S/JTMP)

dari halaman 1 awal minggu lalu, ratusan warga korban lumpur Lapindo ini menagih janji pemerintah pusat. Janji itu adalah pelunasan ganti rugi yang dibayar pemerintah melalui dana talangan.

Hanya saja, sampai batas pembayaran yang direncanakan Mei, janji itu tak terealisasi. (yus)

dari halaman 1 tus dia.

Namun, senyum Siti Masnuri kini tak lagi semanis dulu.

Pasalnya, suaminya kini sedang meringkuk dalam tahanan KPK. Terancam dikenai pasal pencucian uang, harta Fuad siap disikat. Siti Masnuri tampak sangat cemas dan lesu kala tim KPK, Kamis (5/12), datang menggeledah rumahnya mencari bukti kasus korupsi Fuad.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri Ketua DPRD Bangkalan nonaktif, Fuad Amin Imron, Siti Masnuri, sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS), Antonio Bambang Djatmiko. (yus)

dari halaman 1 dengan anggaran dari APBD. “Masalahnya adalah, belum semua daerah siap dengan anggaran dari APBD untuk pelaksanaan. Sebab, biasanya belanja publik kecil dan terhenti untuk pembiayaan pilkada,” ungkap Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi.

Lanjut Apung, kecerobohan ini disebabkan karena Presiden Jokowi tidak mengantisipasi anggaran pilkada pada AP BNP 2015. Seharusnya biaya pilkada dibebankan kepada kepada APBN agar pembangunan di daerah tetap berjalan sehingga terhindar dari politisasi elite daerah terhadap anggaran APBD. Di sisi lain, Seknas FITRA Yenny Sucipto menyarankan agar Pilkada serentak sebaiknya ditunda ke tahun 2016 agar daerah punya persiapan matang dan tidak memangkas dana yang sudah ditetapkan sebagai belanja daerah. (yus)

Hal - 12 Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015

Majapahit Travel Fair 2015 di Surabaya

Gubernur: Pariwisata Sektor Penting Perekonomian PARIWISATA merupakan sektor yang cukup penting bagi perekonomian di Indonesia maupun Jatim. Karenanya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan manca negara (wisman) sebanyak 20 juta sampai tahun 2019.

“Jika bantuan dari perusahaan harus dilewatkan pajak baru bisa sampai ke masyarakat, namun sisi tourism bisa dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat, baik lewat kuliner maupun perhotelan. Saya rasa sisi tourism ada-

lah penggerak ekonomi yang cukup kuat dan berkelanjutan.”

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo mengemukakan hal itu pada acara pembukaan Majapahit Travel Fair (MTF) 2015 di Convention Hall, Grand City, Surabaya, yang berlangsung selama tiga hari, mulai 7 - 10 Mei 2015.

Menurut gubernur, salah satu upaya untuk mencapai target kunjungan dan meningkatkan daya saing, Pemprov Jatim telah melakukan promosi melalui digital marketing yang diuncurkan sejak 28 Maret 2015.

Melalui digital marketing tersebut potensi dan produk pariwisata Jatim dapat dipromosikan

ke seleuruh dunia, karena jangkauannya luas, tanpa batas wilayah, dan biayanya murah.

“Jika melalui leaflet konsepnya bisa ditiru oleh tetangga sebelah, namun melalui digital buyer dan seller bisa langsung bertransaksi dan borderless. Ini merupakan bentuk e-commerce yang luar biasa untuk pariwisata Jatim,” jelasnya.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di sisi pariwisata Pemprov Jatim terus meningkatkan daya saing SDM-nya dan produk pariwisata, baik melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi dan usaha maupun penghargaan prestasi. “Selain itu, dari segi infrastruktur juga

Beragam Potensi Wisata Ditawarkan Termasuk Sediakan Stand Batu Akik

RAGAM potensi wisata serta produk penunjang wisata, dari seluruh penjuru Nusantara ditawarkan dalam pameran industri pariwisata MTF kali ini. Bertempat di Grand City Convex Surabaya, sedikitnya 160 peserta terlibat di pameran yang digelar dari tanggal 7 hingga 10 Mei 2015.

Event tahunan yang diorganisir oleh Debindo Mitra Tama ini direspon baik oleh masyarakat. Beberapa rangkaian acara juga dihelat meramaikan panggung-panggung di arena pameran. Beberapa pementasan peragaan busana, pentas tari, hingga budaya tradisi daerah.

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini merupakan event tahunan berskala internasional untuk mempromosikan pariwisata Jawa Timur. Beberapa transaksi pariwisata seperti produk paket wisata, produk hotel, daya tarik wisata, pun terlibat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan MTF 2015 juga menggelar beberapa kegiatan. Ada Travel Exchange (Travex), pameran dan bursa pariwisata, Fam Trip, festival tari tradisional dan lomba.

H Jarianto, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur mengatakan, even MTF 2015 menyediakan stand bagi para penggemar batu akik. Khusus untuk stand batu akik ini sudah berkomunikasi dengan paguyuban penggemar batu akik di Surabaya. Setidaknya, di Kota Surabaya terdapat beberapa sentra penjualan batu akik, seperti di Pasar Kayun, Kawasan Indrapura dan Kawasan Wonokromo.

Sebagaimana diketahui, sejumlah wilayah di Jawa Timur diketahui banyak mengandung batu-batu mulia ini seperti Pacitan dengan batu jenis Kalsedon, Trenggalek dengan jenis watulimo, Pamekasan dengan jenis Batu Goa dan lain-lain. Kegiatan MTF diawali dengan kegiatan travel exchange (travex) sehari penuh

Para pengunjung MTF 2015 antusias menyaksikan pementasan tarian khas Jawa Timur, saat pembukaan. yang mempertemukan sellers dari Jawa Timur dengan buyers dari dalam dan luar negeri. Di tahun-tahun silam kebanyakan dilakukan setengah hari saja.

Ajang B-to-B tahun ini diikuti oleh 90 sellers dan 106 buyers. Tahun 2014 diikuti 78 sellers dengan 80 buyers. Tahun 2015 “pembeli” datang dari 10 negara, yakni Malaysia (38), Singapura (19), Thailand (17), Brunei Darussalam (5), Cina (8), Hongkong (2), Jepang (1), Belanda (1), Myanmar (1), dan selebihnya dari Indonesia yang datang antara lain dari Jogja, Bali, Bangka Belitung, Bintan, Semarang, dan Jakarta.

Peserta “penjual” tahun ini sebagian besar datang dari Surabaya dan Malang serta beberapa daerah destinasi wisata seperti Jogja, Bandung dan Bali. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur membawa pelaku industri yang menawarkan paket wisata susur sungai di Sungai Mahakam, ekowisata di Balikpapan dan wisata bahari di Derawan serta perusahaan akomodasi.

Jarianto menerangkan, dalam event promosi pariwisata, pihaknya juga cukup rajin berpromosi di event internasional, selain mengadakan MTF, ikut serta pada event MATTA Fair di Kuala Lumpur, Malaysia; ke ITB Berlin di Jerman dan ITB Asia di Singapura. Tahun ini direncanakan mengikuti festival makanan di Tianjin, Cina pada bulan September mendatang. Di pasar dan pameran pariwisata inter-

nasional yang diikuti tersebut, pemprov berusaha memfasilitasi para pelaku industri di Jawa Timur.

MTF 2015 diliput secara langsung oleh sebuah stasiun televisi dari Tianjin, Cina, seorang penulis perjalanan dari Jepang, penulis perjalanan dari Jakarta, dan media lokal.

Setelah menjalani travex dengan sistem round robin, para buyers diajak mengikuti post tour dengan pilihan mengunjungi Ijen melalui Bondowoso, ke Bromo, atau bermain golf di salah satu lapangan golf internasional di Surabaya. Lebih dari setengah peserta post tour memilih perjalanan ke Ijen.

Ada dua pilihan itinerary di Ijen. Lebih dari setengah peserta post tour ke Ijen itu antusias mengikuti perjalanan hingga mencapai puncak kawah Ijen dan semua merasa puas meskipun secara fisik cukup melelahkan. Sebagian peserta lainnya diajak mengunjungi ‘wajah lain’ di kawasan Ijen, yakni sebuah air terjun kecil yang sumber airnya berasal dari kawah Ijen, air terjun Kali Pahit, sumber air panas di tengah-tengah perkebunan kopi peninggalan masa penjajahan Belanda, dan Kawah Wurung. Post tour diakhiri dengan santap siang dan beristirahat di homestay Arabika, salah satu sarana akomodasi lawas yang cukup terawat di dalam kawasan PTPN XII, dimana para peserta dapat mencicipi kopi arabika Bondowoso, kacang makadamia dan jus stroberi segar. (yus)

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi ibu Nina Soekarwo membubuhkan tanda tangan pada lukisan dirinya dan Gus Ipul di salah satu stand lukisan usai pembukaan Majapahit Travel fair (MTF) 2015 di Convention Hall, Grand City, Surabaya, Kamis malam. terus disiapkan, karena sejak goncangan ekonomi 1997 ternyata small medium entreprise Jawa sangat kuat. Dengan demikian target kunjungan wisman dan wisnus akan bisa kita capai,” kata Soekarwo.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu lantas memaparkan pertumbuhan kinerja pariwisata Jatim pada tahun 2014 yang tumbuh secara signifikan. Hal ini dilihat pada indikator kinerja kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang meningkat 54,07 % dibanding tahun 2013. “Kunjungan wisman ke Jatim pada tahun 2014 sebanyak 463.596 ribu orang, meningkat 54,07% dibanding tahun 2013 sejumlah 300.909 orang,” terang Soekarwo.

Ia menambahkan, jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 45,61 juta orang atau meningkat 14,94% dari tahun sebelum-

nya. Disamping itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata tahun 2014 sebesar Rp 101,97 triliun, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp 88,16 triliun. “Secara keseluruhan kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim sebesar 7,89% atau Rp 1,292 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Provinsi Jatim Dr H Jarianto menyampaikan, MTF yang diselenggarakan ke-16 kalinya ini mengangkat tema “Hobby and Leisure”, yang bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan penggunaan waktu luang untuk berekreasi. Pelaksanaan MTF tahun 2015 juga dilaksanakan secara bersamaan dengan Indonesia Corporate Meeting and Incentive Travel Mart (ICM ITM).

Ia megatakan, untuk pembukaan hari pertama travel exchange (travex) transaksi

wisata yang dihasilkan mencapai Rp 48,84 miliar, naik sebesar Rp 44,24 miliar dari tahun 2013. “Dengan hasil ini, berarti telah ada peningkatan sejumlah 10,24%. Dan transakti wisata yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh agen perjalanan dari ASEAN melainkan juga dari negara lain diantaranya dari Cina, Jepang, Belanda, Hongkong, Kazakhstan, serta beberapa negara lainnya,” terangnya.

Pameran MTF tahun 2015, setidaknya diikuti oleh 98 peserta yang terdiri dari 140 stand.

Selain dari Jawa Timur, setidaknya juga ada 11 negara yang ikut ambil bagian.

Turut hadir Ibu Nina Soekarwo atau yang lekat disapa Bude Karwo, Dirjen Pemasaran Kementrian Pariwisata RI Esthy Reko Astuti, Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi beserta istri, Forpimda, dan seluruh bupati dan walikota di Jatim. (yus)

Disbudpar Ubah Image Wisatawan KADISBUDPAR Provinsi Jatim Dr H Jarianto mengatakan, pihaknya ingin mengubah image wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jatim hanyalah mampir sebelum ke Jogja dan Bali. “Tapi saat ini kami akan ubah image itu. Mereka datang ke Jatim ya memang untuk mengunjungi obyek wisata Jatim,” tegasnya.

Jarianto mengemukakan hal itu kepada wartawan disela-sela acara pembukaan MTF 2015 di Surabaya. Menurutnya, Pemprov melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim kembali menyelenggarakan event pariwisata bertaraf internasional dan terbesar di wilayah Indonesia Timur ini, sebagai upaya mempromosikan potensi daya tarik wisata serta budaya Jatim sekaligus menjual produk paket wisata, produk hotel, daya tarik wisata, produk airline dan produk UMKM. Menurut dia, ada sebesar Rp 101 triliun sumbangan Pen-

Kadis Budpar Jatim Dr H Jarianto saat konferensi pers dalam rangkaian acara MTF ke-16 di Surabaya. dapatan Domestik Bruto (PDB) dari sektor pariwisata (setara 7,89 persen) terhadap PDRB Jatim. “Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Jatim mencapai 460 ribu orang atau naik 40 persen, sedangkan untuk wisatawan domestik ada 45 juta orang atau naik 16 persen,” jelasnya.

Untuk target travex (travel exchange) di MTF 2015 sebesar Rp 48,6 miliar. Angka ini terus naik dibandingkan MTF 2013 yang Rp 44 miliar dan MTF 2014 sebesar Rp 44,26 miliar.

“Pada tahun ini kami akan

eksplor tiga obyek wisata baru, yakni, Kawah Ijen tapi dari sisi Bondowoso. Buyer MTF akan diajak ke Kawah Wu rung di Ijen yang merupakan obyek baru, kemudian Anak Kelud di Kediri, dan Pantai Batukarung Pacitan,” imbuhnya.

“Beberap obyek wisata yang sering dikunjungi wisman adalah Gunung Bromo, Kawah Ijen, Museum House of Sampoerna, Ciputra Waterpark Surabaya, Megalitikum Bondowoso dan Kalisat perbatasan Jember-Bondowoso,” pungkasnya. (yus)

Hal - A Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015

Laporan APBD 2014 Gubernur kepada DPRD Jatim

Pemprov dan BPK-RI Benahi Keuangan Daerah DEMI terwujudnya good govermance dan clean government, Pemprov Jatim bersama BPK-RI memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pelaksanaan keuangan daerah. Hasil LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK kemudian dijadikan momentum untuk introspeksi dan meneguhkan kembali komitmen semua jajaran Pemprov Jawa Timur dalam rangka penciptaan tata kelola yang bersih dan berwibawa.

Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo menyampaikan hal itu sebagai pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Provinsi Jawa Timur,

dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (15/5/2015).

Menurut gubernur, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD tahun anggaran 2014, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal 31 Desember 2014.

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelesan pospos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Disampaikan pula bahwa dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2014 juga dilampirkan laporan kinerja keuangan APBD dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebelum diaudit oleh BPK-RI dan disampaikan kepada DPRD, laporan keuangan Pemprov Jatim telah

direview terlebih dahulu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Menurut gubernur, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari pelaksanaan APBD 2014, yang mengacu pada kebijakan umum perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2014 dan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014.

Rujukan yuridis tersebut secara derivative menjabarkan serangkaian acuan untuk pelaksanaan yang diakhiri dengan tahapan pertanggungjawaban (accountability).

“Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang disusun berdasarkan gabungan dari seluruh laporan keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang mendapatkan dana APBD Provinsi Jawa Timur,” tegas Soekarwo. (nam)

Upayakan Perluasan Sumber Pendapatan GUBERNUR Jatim H Soekarwo mengatakan, kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka peningkatan target pendapatan daerah, mengembangkan kebijakan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta melakukan upaya perluasan sumber-sumber pendapatan.

Hal itu dikemukakan dalam rapat paripurna DPRD Jatim sebagai pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Jumat (15/5/2015).

Disisi lain, kata Soekarwo, belanja dan transfer diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam hal pelayanan publik.

“Pengalokasian belanja dan transfer dimaksud melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer,” ujarnya.

Gubernur pun menjelaskan, belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, namun pemberiannya langsung berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, contohnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal dianggarkan untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya.

Adapun belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

Sedangkan transfer terdiri atas transfer/bagi hasil penda-

Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya. patan ke kabupaten/kota dan transfer keuangan ke pemerintah daerah lainnya.

Gubernur Soekarwo pun menguraikan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. “Dalam hal ini pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan, kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini, adalah peningkatan target pendapatan daerah, baik pajak daerah maupun retribusi daerah secara terencana sesuai kondisi perekonomian, tanpa mengabaikan kendala dan potensi yang ada. Hasilnya, realisasi pendapatan tahun 2014 meningkat cukup signifikan dari target yang telah direncanakan.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp 20.772.483, yang berarti terdapat kenaikan sebesar

Rp 1.188.541 atau 6,07 persen lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 19.583.941. Hasil itu diperoleh dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Mengenai belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja itu meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer.

Adapun rincian Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, kepala daerah serta pegawai negeri sipil (PNS), dan pengeluaran honorarium/upah dalammelaksanakan program dan kegiatan.

Ada juga Belanja barang dan Jasa, yakni untuk pembe-

lian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja Bunga, digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Selanjutnya, Belanja Hibah, yakni pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan dengan persyaratan tertentu.

Belanja Bantuan Sosial, yakni pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang dan jasa kepada masyarakat dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Sedangkan Belanja Modal untuk pembelian/pengadaan dalam rangka pembangunan asset tetap berwujud. Lalu, Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Terakhir, Tran sfer adalah pengeluaran dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota.

Setelah merinci jenis pembelanjaan, gubernur menyampaikan realisasi Belanja dan Transfer tahun anggaran 2014 yang mencapai 20.006.881 dari jumlah yang dianggarkan APBD 2014 sebesar Rp 20.

957.372, yang berarti terdapat penyerapan 95,46 persen, sehingga diperoleh sisa sebesar Rp 950.491 juta. (nam)

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo menyampaikan laporan APBD 2014.

MEA Membawa Hal Positif dan Negatif DALAM rapat paripurna DPRD Jatim itu, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo kembali mengingatkan bahwa tahun 2015 ini dimulainya persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang salah satunya adalah dilakukannya perdagangan bebas di antara negaranegara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut gubernur, pelaksanaan MEA ini membawa hal positif dan negatif. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi khususnya pada sisi suplai dan produksi, peningkatan perlindungan kepada konsumen, pemberian ruang usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka.

Selain itu, menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan agar pemasok jasa domestik dapat bersaing dengan pemasok jasa asing, peningkatan kualifikasi profesi, seperti dokter, arsitek, akuntan, dan lain-lain.

Pakde Karwo mengatakan, hambatan yang dihadapi oleh pekerja Indonesia untuk bekerja di negara-negara ASE AN adalah mengenai bahasa dan perbedaan peraturan kerja, maka perlu ditingkatkan ke mampuan dan pemahaman aturan di negara-negara ASEAN. Meski terdapat keterbatasan sumber pembiayaan dalam menghadapi MEA dan mendanai kegiatan pembangunan, namun Pemprov Jatim berusaha untuk tidak terlalu mengandalkan pembiayaan melalui APBN/APBD serta berusaha mengembangkan skema pembiayaan lain berupa kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan.

Pemprov Jatim memberi dorongan kepada swasta untuk menanamkan investasi de-

Sambut MEA, ribuan pemuda Banyuwangi dapat kursus bahasa asing gratis. ngan memberikan kemudahan dalam lahan (tanah), perijinan, listrik, dan ketenagakerjaan.

Terkait dengan lembaga pembiayaan, dikembangkan lembaga keuangan mikro seperti koperasi wanita dan Bank UMKM. Kemudian, dari sisi regulasi telah diterbitkan serangkaian Peraturan daerah atau Peraturan Gubernur yang mendorong pertumbuhan ekonomi unggulan daerah, seperti Peraturan Gubernur tentang larangan impor beras, garam, gula rafinasi, tembakau dan sebagainya.

Untuk pengembangan pasar, dibuka kantor perwakilan perdagangan pada 26 provinsi. Selain itu, Pemprov Jatim mendorong Pemerintah Pusat untuk mengembangkan smelter di kawasan Gresik dan Tuban, yang diharapkan bisa mengurangi impor bahan baku untuk pengolahan hasil mineral/tambang.

Pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mencetak wirausahawan melalui sistem incubator dan sertifikasi, serta pengem bangan SMK Mini dengan 9 jenis ketrampilan, standar pelayanan dan sertifikasi. (nam)

Hal - B Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015

DPRD Jatim Minta Pajak 1 Persen Dihentikan PEMBERLAKUAN pajak 1 persen rupanya mulai dirasakan oleh sejumlah pengusaha, terutama pengusaha UMKM (usaha mikro kecil menengah). Keluhan itu pun sampai ke telinga wakil rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Muhammad Fawait, SE, M.Sc pun langsung bereaksi.

Ia mengatakan, pemberlakuan pajak satu persen ini bagi UM KM akan memperlemah daya saing UMKM di Jatim dan Indonesia dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015.

“Komisi B sudah menda-tangi Kementerian Koperasi agar pemberlakuan pajak 1 per-sen bagi UMKM ditunda atau dihen-

tikan, karena pajak 1 per-sen ini bisa memberatkan bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah segera menghentikan sementara pemberlakuan pajak 1 persen bagi pelaku UMKM. “Saya minta kepada pemprov untuk terus mengawal masalah ini, sehingga pemberlakuan pajak 1 persen bagi UMKM tidak diterapkan.

Dan seharusnya pemerintah menyuntikkan dana untuk membantu UMKM dalam pengembangan usahanya,” ujar Fawait.

Sekadar diketahui, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah memang telah me-

ngeluarkan kebijakan untuk mengenakan pajak sebesar 1 persen yang telah diberlakukan sejak 1 Juli 2013 silam.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri sudah meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat agar pemberlakuan pajak satu persen bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMK) untuk sementara ditangguhkan atau dihentikan.

Gubernur Jatim, H. Soekarwo di Surabaya mengatakan, saat ini pemberlakuan pajak penghasilan satu persen untuk UMKM dirasakan memberatkan bagi pelaku UMKM. “Mungkin kalau usaha menengah enteng, tapi bagi usaha kecil sangat memberatkan belum lagi proses pembukuannya juga rumit,” katanya.

Menurutnya, penangguhan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan kebijakan untuk menihilkan atau me-nol-kan pajak bagi pelaku usaha kecil maupun usaha mikro. Sedangkan untuk usaha menengah mungkin pemberlakuan pajak satu

Pengusaha kecil seperti usaha konfeksi ini pun menjerit setelah dikenakan tambahan pajak 1 persen. persen masih dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim Soekarwo juga mengakui telah mengeluarkan surat permohonan untuk me-nol-kan pemberlakuan pajak UMKM ke pemerintah pusat.

Daya Saing Koperasi dan UMKM Dinilai Rendah RENDAHNYA daya saing koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam mengakses pasar, menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2014. Selain itu, kelemahan juga terjadi pada kemampuan dan akses koperasi UKM dalam penguasaan teknologi dan informasi.

Meski telah dilaksanakan berbagai pendampingan oleh pemerintah provinsi, masih diperlukan promosi dan perluasan akses pemasaran, khususnya dalam bentuk klustering produk unggulan daerah.

Permasalahan kemitraan usaha antara koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya, sekaligus akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, kiranya masih menjadi pekerjaan besar SKPD terkait.

Melalui juru bicaranya Dr H Kodrat Sunyoto, SH, M.Si, Pansus yang diketuai Dra Hj Aida Fitriati, M.Pd mengatakan, dalam urusan Kebudayaan dan Pariwisata, pansus justru mengaprisiasi keberadaan situs www.eastjava. com sebagai media promosi potensi-potensi wisata yang ada di wilayah Jawa Timur, baik wisata alam, wisata sejarah, dan wisata religi.

Meski demikian, ke depan tantangan yang masih harus dihadapi, yakni terkait kurangnya Pemkab/Pemkot melaksanakan upaya perlindungan dan pelestarian kesenian asli daerah masing-masing. Persoalan lain adalah masih lemahnya upaya pemberdayaan para seniman daerah, sehingga ke depan berpotensi menghilangkan kesenian asli daerah Jawa Timur.

Urusan Kepemudaan dan olahraga, permasalahan yang terungkap dalam kurun waktu 2014 masih berada di seputar kurangnya pemberian fasilitas kepada pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan ketrampilan.

Meski harus diakui, melalui skema hibah daerah Pemprov Jatim telah melaksanakan berbagai bantuan anggaran untuk program dan kegiatan organisasi pemuda. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa masalah-masalah sosial di kalangan pemuda semakin marak. Seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkoba, dan penularan HIV/AIDS. Terakhir, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, menurut pansus, disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi daerah yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, atau pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Hal ini juga diperparah kerawanan konflik sosial yang dipicu karena perbedaan keyakinan atau agama yang belum tertangani secara komprehensif, seperti konflik SunniSyiah di Sampang dan Pasuruan, sehingga berpotensi terjadi kembali di belakang hari.

Sementara secara politik, masih rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat yang mandiri, sehingga seringkali terjadi mobilisasi politik dalam setiap even-even politik, seperti pemilu, pilpres, pilkada, dan pemilihan kepala desa yang berpotensi terjadinya konflik sosial dan rendah-

Dinas Koperasi dan UMKM Jatim membuka program pelatihan gratis bagi warga yang akan membuka usaha ataupun menambah ketrampilan. nya kualitas demokrasi.

Menurut pansus, konflik Syiah di Sampang meletup pada Lebaran Ketupat 2013.

Hal ini menyisakan masalah di tahun 2014 terkait proses rekonsiliasi dan masa depan para pengungsi Sampang.

Namun di dokumen LKPJ ini, masalah pengungsi Sampang sama sekali tidak disinggung dan tidak satupun program dan kegiatan yang ditujukan bagi penyelesaian masalah ini secara tuntas.

Demikian halnya dengan keberadaan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang telah menyebarkan faham keagamaan yang radikal dan membahayakan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Bahkan, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Wilayah Jawa Timur menyebut Lamongan merupakan basis penyebaran ISIS di Jawa Timur.

Namun, dalam LKPJ ini tidak dijelaskan tentang upaya yang telah dilakukan berkaitan dengan masalah ISIS ini.

Kemudian permasalahan kasus semburan lumpur Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006, namun dampaknya sampai sekarang belum tun-

tas. Bahkan di RPJMD 20092014, masalah ini menjadi salah satu tujuan Pemprov Jatim, yaitu tujuan ke Sembilan, percepatan penanganan rehabilitasi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. Tetapi di LKPJ, sama sekali tidak ada informasi mengenai sasaran pencapaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo. Tidak dijelaskan berpa jumlah penduduk terkena dampak lumpur Lapindo yang mendapat pemulihan psikologis maupun berapa persentase KK yang telah mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan evaluasi Pansus LKPJ, maka diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Pansus berharap dengan rekomendasi yang telah disampaikan dapat memberikan perbaikan-perbaikan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dan lebih mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. (nam)

“Surat sudah saya luncurkan.

Lebih bijak sekarang di nolkan, nanti kalau UMKM sudah siap

tinggal diterapkan lagi prosentasenya diatur lagi,” kata Pakde Karwo. (nam)

BPJS Diharap Tingkatkan Pelayanan

Komisi E DPRD Jatim Akan Protes ke BPJS Pusat KOMISI E DPRD Jawa Timur mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk terus meningkatkan pelayanannya dan melarang untuk mengejar profit. Mengingat selama ini banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan BPJS. Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benyamin Kristianto Mars mengatakan, BPJS diharapkan dapat berbenah dalam pelayanan mendapatkan kartu dan pelayanan kesehatan, karena masyarakat banyak mengeluhkan terkait buruknya sistem pelayanan badan milik pemerintah tersebut.

Jika BPJS menaikkan premi, maka kualitas pelayanannya harus lebih ditingkatkan lagi. BPJS tidak boleh mengejar keuntungan semata saja.

Karena jaminan kesehatan untuk masyarakat merupakan kewajiban negara, dan masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Kasihan masyarakat jika pelayanan tidak diperbaiki.

Karena kesehatan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi masyarakat yang tiap bulannya membayar premi dengan berharap mendapatkan jaminan kesehatan,” tegasnya.

Terkait klaim BPJS yang mengalami kerugian, DPRD menilai seharusnya tidak mengorbankan masyarakat dengan menaikkan premi. Karena pajak yang dibayar oleh

masyarakat 10 persennya sudah diperuntukkan untuk perlindungan kesehatan.

“Kalau rugi itu merupakan hal yang wajar. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak sudah diatur dalam undang-undang. Maka pemerintah jangan memikirkan keuntungan, tetapi bagaimana masyarakat merasa nyaman dengan jaminan kesehatan tersebut,” katanya.

Buruknya pelayanan BPJS tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Surabaya, namun hampir semua lapisan masyarakat di Jawa Timur.

Disisi lain, selama ini BPJS tidak menanggung seluruh biaya atau obat pasien. Padahal pasien yang membayar premi tiap bulannya berharap tidak terbebani lagi ketika sakit. Untuk itu, Komisi E mendesak agar BPJS menanggung seluruh biaya dan obat masyarakat yang berobat menggunakan kartu Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

“BPJS selalu mendapat kritikan, namun sampai sekarang tidak pernah melakukan perbaikan,” paparnya.

Komisi E DPRD Jatim akan melayangkan surat protes ke BPJS Pusat untuk meminta pertanggungjawaban atas mekanisme pelayanan kesehatan yang masih buruk tersebut, sehingga jaminan pelayanan kesehatan masyarakat benar-benar berjalan maksimal. (nam)

Antrean untuk mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal - I Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015

Jatimnomics Strategi Jitu Hadapi MEA

Pakde Karwo menyampaikan konsep Jatimnomic yang digagasnya disaksikan para panelis di Aula KRT Fadjar Notonegoro FE Unair.

GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengungkapkan konsep “Jatimnomics” untuk menghadapi dan memenangkan persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jatimnomics merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari Produksi (UMKM dan Besar), Sistem Pembiayaan, dan Perdagangan/Pasar.

Konsep tersebut telah diimplementasikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memimpin Jawa Timur dalam 2 periode terakhir kepemimpinannya. Pemikiran dan konsep original Pakde Karwo ini dipaparkannya didepan akademisi dalam bentuk workshop bertajuk “Strategi Jatim dalam Menghadapi era Perdagangan Bebas” di Aula KRT. Fadjar Notonegoro Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Surabaya, Rabu lalu sebagai rangkaian pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa bidang ekonomi.

Pakde Karwo mengatakan, strategi jitu dengan konsep Jatimnomics ini adalah membangun produksi, baik industri besar, maupun industri kecil, khususnya UMKM. Pasalnya UMKM merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, pada 2014, UMKM menyumbang Rp. 1.100 triliun terhadap PDRB Jatim. Selain itu, jumlah UMKM di Jatim kini telah mencapai 11,5 juta dan menyerap sebanyak 95% tenaga kerja di Jatim.

Guna meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM, Pakde Karwo menggunakan cara pembangunan secara partisipatoris. Artinya, UMKM diajak bicara untuk mengusulkan/merencanakan dan memutuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi, utamanya, masalah Sumber Daya Manusia (SDM), maupun permodalan.

Untuk memenuhi kualitas produksi, Pakde Karwo menuturkan bahwa pengembangan SDM UMKM di Jatim dilaksanakan melalui lab. Inkubator bisnis dengan bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) dan Universitas Brawijaya (UB) Malang. Sasarannya adalah lulusan perguruan tinggi yang berprestasi maupun yang berminat untuk berwirausaha, mereka digembleng dan didorong untuk menjadi entrepreneur muda.

Upaya lain untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan standarisasi keterampilan SDM. Karena itu, Pemprov getol membangun SMK Mini. Sejak 2014, Pemprov telah mendirikan SMK mini dengan bekerjasama dengan Jerman (negara dengan standarisasi produk paling tinggi) dan Jepang.

Strategi kedua adalah skema pembiayaan, untuk segmen industri besar, skemanya yakni difasilitasi melalui business forum dan diplomasi ekonomi (dalam dan luar negeri), kemudian pemerintah memberikan jaminan kemudahan investasi (government guarantee). Yakni

ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perijinan.

Sedangkan untuk industri kecil, khususnya UMKM, skemanya adalah stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal, UMKM terkadang mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar.

Karena itu, Pakde Karwo melakukan intervensi untuk membela UMKM, salah satunya regulasi agar Bank Jatim menjadi APEX Bank untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jatim dengan suku bunga yang lebih rendah dari perbankan umum, yaitu BPR sebesar 9% setahun, sedangkan Bank UMKM hanya sebesar 6% setahun. Dengan begitu, UMKM akan lebih mudah mengakses dan mendapatkan stimulasi modal usaha dengan bunga ringan.

“Khusus untuk wong cilik, harus ada Diliberalisasi karena mereka ada di posisi yang lemah jika dipaksa ikut liberalisasi.

Jadi UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat,” ujarnya.

Strategi ketiga adalah perdagangan/pasar, Pakde Karwo mengatakan, penguatan perdagangan yang paling penting adalah pasar dalam negeri. Pasalnya pasar dalam negeri tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar (kurs) mata uang asing, serta lebih efisien didalam konektivitas (shipping) antar pulau, dan menguntungkan bang

sa sendiri.

Karena itu, sejak 2010, Pakde Karwo sangat getol membangun dan mengembangkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dalam negeri. Hingga kini, total KPD Jatim sebanyak 26 kantor di 26 provinsi di Indonesia. Hasilnya sungguh luar biasa, Jatim menjadi pusat logistic and connectivity Indonesia bagian Timur.

“Banyak yang mengira jika perdagangan dalam negeri itu pusatnya di Jakarta. Itu keliru, di Jakarta hanya 19% sedangkan di Jatim itu 27,9%. Pada 2014, barang dari provinsi lain masuk ke Jatim (impor) itu sebesar Rp. 325,548 triliun, sedangkan barang dari Jatim yang keluar (ekspor) sebesar Rp. 415,876 triliun. Jadi ada surplus sebesar Rp. 90,328 triliun.

Penyumbang terbesarnya adalah barang-barang UMKM” katanya.

Kemudian, upaya lain untuk memperkuat strategi perdagangan/pasar adalah menyelenggarakan pertemuan g to g antara asisten II seluruh Indonesia untuk membangun perdagangan antar provinsi, serta mengikutsertakan UMKM dalam

Pakde Karwo menjawab pertanyaan audiensi disaksikan para panelis tentang konsep Jatimnomic yang digagasnya di Aula KRT Fadjar Notonegoro FE Unair. pameran dagang antar provinsi.

“Tiga strategi itulah yang kami namakan konsep “Jatimnomics” sebagai basis pasar nasional untuk meneguhkan semangat Indonesia Incorporated. Dimana dalam menghadapi era MEA, kita perlu menggenjot multisinergi antara sektor pemerintah dengan sektor korporasi dan masyarakat dalam

Keinginan Pemprov Jatim

“Bagi Hasil Penerimaan Pajak yang Adil” PEMPROV Jatim inginkan bagi hasil penerimaan pajak pusat ke daerah yang adil dan proposional terhadap beberapa pajak pusat yang potensial. Hal tersebut sangat beralasan mengingat banyak obyek pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat sebagaian besar berada di daerah sehingga sudah sepatutnya memperoleh manfaat dari penarikan tersebut.

Keinginan itu merupakan inisiatif Gubernur Jatim DR H Soekarwo yang disampaikan Sekdaprov Jatim DR Ahmad Sukardi.

“Apabila hal tersebut terlaksana akan menjadikan daerah memiliki kemampuan keuangan yang memadai da-

lam membangun daerahnya serta dalam rangka memantapkan otonomi daerah,” kata Dr.Ahmad Sukardi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komite IV DPD RI di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jatim, Selasa (12/5).

Menurut Sukardi, rekomendasi yang disulkan terhadap perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta memperhatikan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim dan dalam rangka memperluas potensi pajak pusat yang dibagi hasilkn ke daerah. Oleh karenanya diusulkan beberapa persentase bagi hasil yakni pemberian insentif Dana Bagi Hasil Pajak dari

PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 25/29 OPDN sebesar 10% dari potensi pajak Provinsi Jatim di luar DBH yang diberikan saat ini sebesar 8%.

Usulan lain yang disampaikan, formulasi tambahan dana bagi hasil Pajak dari potensi PPh Pasal 25/90 Badan sebesar 8% khususnya potensi pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang wajib pajaknya beroperasi di Jatim.

Potensi pendapatan dari sektor PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/Tabungan pertumbuhannya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Jatim, sehingga potensi sektor PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga

mewujudkan pembangunan ekonomi dalam negeri yang saling terintegrasi” ujarnya.

Sementara itu Wakil Rektor II Unair, Prof. Dr. Mohammad Nasih mengatakan, di era MEA, dibutuhkan kekuatan, komitmen dan kerjasama yang kuat untuk menghadapinya, pasalnya semua negara (daerah), dan organisasi, khususnya organisasi bisnis berlomba-lomba untuk membangun kekuatan agar dapat mengalahkan para pesaingnya.

Keempat panelis dalam workshop ini sepakat dengan konsep Jatimnomics yang digagas oleh Pakde Karwo sebagai upaya Pemprov menghadapi pasar bebas.

Seperti yang diungkapkan panelis pertama, Prof. Dr. Djoko Mursinto yang memuji Pakde Karwo sebagai salah satu kepala daerah yang punya greget dalam menghadai MEA. Menurutnya, Jatim perlu mengoptimalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekenomian masyarakat lokal karena di Jatim punya 767 obyek wisata.

Panelis kedua, Prof. Dr. Hotman M. Siahaan mengatakan bahwa konsep Jatimnomics

deposito/Tabungan dapat dibagi hasilkan kepada pemerintah provinsi sebesar 8%.

Usulan terakhir, menurutnya, tambahan potensi dana bagi hasil pajak dapat diperoleh atas realisasi penerimaan PPN dan PPnBm mengingat jumlah penduduk Provinsi Jatim terbesar kedua di Indonesia yang tentunya hal ini berpengaruh terhadap besarnya realisasi penerimaan PPN dan PPnBm sehingga sudah sepatutnya dibagi hasilkan kepada Pemprov Jatim dengan persentase sebesar 8%.

“Usulan tersebut mengingat banyaknya pajak pusat yang belum dibagihasilkan kepada Pemprov Jatim. pajak ter-

Pakde Karwo sejatinya selaras dan memperkokoh konsep Trisakti Bung Karno. Dimana negara hadir dan mengintervensi untuk membela wong cilik.

“Disinilah peran Pakde Karwo, memanusiakan manusia lewat program Jalinkesra. ini sangat tepat karena rakyat adalah manusia sungguhan. Harus ada penawaran publik dalam rangka memberdayakan masebut yakni tambahan insentif pajak sebesar 10% dari potensi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 di Jatim (diluar bagi hasil sebesar 8%) sehingga akan doiperoleh penerimaan dana Rp. 1,2 Triliun. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 badan tahun 2014 Jatim sebesar Rp. 4 triliun. Apabila dibagihasilkan 8% akan terdapat tambahan penerimaan sebesar Rp. 392 miliar,” jelasnya.

Sukardi mengungkapkan, realisasi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito atau tabungan Tahun 2014 sejumlah Rp. 2 triliun. Apabila diasumsikan bagi hasil untuk daerah sebesar 8%, Jatim akan mendapat sebesar Rp. 1 trilun.

Dia mencontohkan, penerimaan bagi hasil dari pajak pusat apabila diakumulasikan seluruh usulan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015

syarakat, karena mereka tau apa yang mereka alami dan solusi apa yang tepat” ujarnya.

Panelis ketiga, Dr. Suparto Wijoyo mengatakan, Pakde Karwo sangat layak menjadi guru besar. Pasalnya, disamping menguasai ilmu hukum yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Pakde Karwo juga sangat menguasai ekonomi. “Pakde Karwo adalah pakar, baik ekonomi maupun hukum. Dari sisi ekonomi, beliau mampu membuat strategi yang tepat bagi kemajuan ekonomi Jatim. Sedangkan dari sisi hukum, ia mampu membuat policy berupa kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang berpihak pada rakyat kecil.

Ibaratnya, Pakde Karwo adalah penerang bagi masyarakat dan pendar cahaya bagi perekonomian nusantara,” pujinya.

Panelis keempat, Kepala Lembaga Demografi FE-UI Dr. Sonny H.B. Harmadi mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas pemikiran Jatimnomics dari Pakde Karwo, khususnya dalam membangun daya saing dari sektor UMKM dan SDM. “Pendidikan di Indonesia secara konsisten tetap menempati rangking nomor 7 di Asia.

Diperkirakan, Indonesia tidak bisa keluar dari peringkat 7 pendidikan hingga 2035. Artinya, tanpa kebijakan yang luar biasa untuk memutus rantai kesulitan akses pendidikan di masyarakat, khususnya wong cilik, Indonesia akan selamanya stuck disitu” katanya.

“Karena itu, saya mengapresiasi dan gembira dengan paparan Pakde Karwo, melalui pembangunan SMK mini-nya, serta skema pembiayaan yang berpihak kepada UMKM. Sehing ga SDM dan UMKM Jatim dapat bersaing di era MEA. Jatimnomics patut dijadikan contoh secara nasional” pujinya.

Workshop dihadiri 400 orang kalangan civitas akademika di FEB Unair. Mulai mahasiswa S1 dan Pasca Sarjana, dosen, hingga para guru besar.

Hadir juga sejumlah kepada daerah dan pada pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

Workshop pada kesempatan itu dimoderatori oleh Dr Rudy Purwono, yang juga Pembantu Dekan FEB Unair. (hms)

untuk Provinsi Jatim yakni, PPH OPDN dan Pasal 21 sebesar Rp. 1.283.047.204.912, PPh Pasal 25/29 badan Rp. 392.243.

589.600, PPh Pasal 4 ayat (2) Rp. 215.256.437. 600,-, dan PPh dan PPnBm sebesar Rp 1.805.172.258. 400 total Rp. 3.695.719.490. 512,-.

“Adanya tambahan Dana Bagi Hasil tersebut akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jatim karena tambahan pendapatan dari bagi hasil tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan APBD untuk menambah fasilitas infrastruktur yang sudah ada. Outputnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Jatim menjadi penggerak lajunya roda pembangunan bagi wilayah Indonesia Bagian Timur,” harapnya. (hms)

Hal - II Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015

Gus Ipul:

Seni dan Budaya Pemersatu Bangsa

WAKIL Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan, bahwa seni dan budaya berperan penting dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia pada 72 tahun silam. “Seni dan budaya ini menjadi salah satu alat pemersatu bangsa, sekaligus memberikan nilai pengetahuan yang tinggi kepada masyarakat terutama dalam merebut kemerdekaan RI dari penjajah,” ujarnya saat menghadiri HUT ke-8 Campursari Sinar Bhaskara di Graha Samudra, Bumimoro, Surabaya (13/5) malam.

Ia mencontohkan, bahwa negara yang ada di Timur Tengah seperti Irak, Iran, Syiria, Afganistan, Mesir hingga Yaman tidak memiliki alat pemersatu bangsa seperti seni dan budaya. Bahkan di negara tersebut saat ini tengah dilanda krisis dan peperangan yang tinggi.

Menurutnya, Negara Indonesia sebagai negara yang besar patut berbangga dan berbesar hati karena memiliki kesenian yang sangat

banyak dari berbagai multi etnis. Misalnya, kesenian wayang dan campursari memiliki nilai yang begitu tinggi terhadap pengetahuan masyarakatnya.

“Wayang menampilkan tokoh pewayangan dimana di setiap adegannya akan disuguhi peperangan antara yang jahat dengan tokoh yang baik. Jika di Indonesia dan Jatim peperangan hanya dilakukan melalui kesenian wayang sehingga masyarakatnya terus aman dan nyaman tidak terisi paham yang dapat memecah belah kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Selain Wayang, adapula kesenian campursari yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan seni dan budaya di Jatim. Campursari, telah banyak melahirkan generasi muda yang kemudian melahirkan mereka menjadi seniman-seniman terbaik bangsa. “Saya apresiasi dan bangga terhadap Campursari Sinar Bhaskara yang telah mengajarkan kesenian kepada generasi mu-

Gus Ipul dan Ibu Fatma Saifullah (empat dan lima dari kiri) Bersama Pemilik Sanggar Seni Sinar Bhaskara Yang Baru Saja Mendapat Rekor MURI. da. Semoga keberadaan seni ini bisa memberikan manfaat posistif bagi masyarakat

Perlu Inpres Penempatan Dokter Spesialis

Rieke Dyah Pitaloka PERSEBARAN dokter spesialis di Indonesia terutama di Jawa Timur saat ini belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah terpencil maupun di puskesmas.

Karena itu, Pemprov Jatim berharap agar Komisi IX DPR RI untuk mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penempatan Dokter Spesialis di daerah yang saat ini kekurangan.

Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Pemprov Jatim, Senin (11/5) mengatakan, tidak meratanya penyebaran dokter spesialis membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat

menjadi tidak merata, sehingga sangat menyulitkan langkah Pemprov menjalankan strategi promotif dan preventif untuk mengurangi beban rumah sakit penerima pasien rujukan seperti RSU dr Soetomo. Saat ini ada 51% dokter spesialis berdomisili di kota besar Jatim yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang. “Ini tidak bagus untuk pemerataan layanan kesehatan,” ujarnya.

Pihaknya tidak berwenang membuat regulasi pemerataan penempatan dokter spesialis di Jawa Timur, kewenangan tersebut ada ditangan Menteri Kesehatan RI. Pihaknya hanya berharap kepada Komisi IX agar mendesak kepada Menteri Kesehatan RI dapat segera mengeluarkan sebuah regulasi

baru tentang penempatan dokter spesialis ini.

“Ini bukan hanya persoalan Jawa Timur, tapi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, regulasi yang tegas sangat kami harapkan agar layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka menyatakan akan menampung dan memperjuangkan masalah kekurangan dokter spesialis di daerah terpencil.

Namun pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah yang saat ini kekurangan dokter spesialis untuk segera melakukan pendataan terlebih dahulu.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Jawa Timur yang selalu meningkatkan pelayanan kesehatan. “Jawa Timur terbukti mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menambah satu pasien satu bidan. Ini berarti ada prespektif memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat bawah,” ujarnya.

Rieke menambahkan, apa yang dilakukan oleh Jatim semoga bisa menggambarkan paradigma pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Namun, beberapa masih harus dibenahi seperti halnya terkait rujukan. Ia berharap agar mekanismenya diperbaiki yaitu dengan menyiapkan banyak dokter di tiap Puskesmas. (jprov)

Jatim,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut diberikan penghargaan

oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada Pembina Campursari Sinar Bhaskara Suprap

to yang telah memberikan andil bagi kemajuan seni dan budaya campursari. (hms)

Empat Kunci Sukses Menangkan MEA

MENJADI pemenang dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus menguasai empat faktor sebagai kunci suksesnya.

Empat kunci itu, yakni intelektual (intellectual happiness), spiritual ( spiritual happiness), fisik (physical happiness) dan keterampilan.

Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf saat membuka Kongres Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) XIII Tahun 2015 di DBL Arena Surabaya, Sabtu lalu mengatakan, pintar dan cerdas saja tidak cukup. Selain kebahagiaan intelektual, mahasiswa harus memiliki kebahagiaan spiritual (spiritual happiness). Dengan memiliki kebahagiaan spiritual, mahasiswa tidak hanya pintar tetapi hatinya juga baik. Mahasiswa bisa menggunakan akal pikir, pada saat yang sama mahasiswa juga selalu diajarkan untuk dekat dengan Tuhan-nya. “Indonesia akan maju dan semakin tegak dengan generasi muda yang memiliki intellectual dan spiritual happiness,” kata Gus Ipul.

Selain intellectual dan spiritual happiness, mahasiswa juga harus memperhatikan physical happiness dan keterampilan. Yang dimaksud physical happiness adalah kebahagiaan terhadap penampilan. Penampilan ini diterapkan dalam packaging sebuah produk

yang digunakan untuk dipasarkan di MEA. Penampilan harus baik.

Ia mengatakan, mahasiswa harus memiliki keterampilan dalam bersaing di era MEA Tahun 2015. Keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi muda salah satunya adalah penguasaan bahasa asing. Penguasaan bahasa Inggris merupakan syarat utama. Harapannya kalau bisa bahasa yang dikuasai tidak hanya bahasa Inggris namun juga bahasa masyarakat Asean seperti tagalog dan mueang thai.

Selain itu, pendidikan ketrampilan harus terus diperkuat, caranya dengan menambah sekolah kejuruan yang ada. Saat ini, jumlah SMK di Indonesia 60 berbanding 40 persen dari sekolah umum atau SMU. Berbeda dengan negara maju di Eropa yang memberikan perhatian besar kepada sekolah kejuruan.

Menurutnya, perkuatan sekolah kejuruan oleh negara eropa seperti Jerman, Denmark dan Norwegia dalam kesiapannya menghadapi pasar tunggal eropa telah memfokuskan jumlah sekolah kejuruan sebesar 70 persen dibanding sekolah umum sebesar 30 persen.

“Jerman telah memberikan perhatian lebih kepada sekolah kejuruan yang telah memiliki sumber daya yang siap bekerja di pasar tenaga kerja. Mereka bahkan menggandeng perusahaan yang

membutuhkan skill dan kompetensi dari tenaga terampil di SMK untuk diajak bekerja dalam perusahaannya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM RI AA Gusti Ngurah Puspayoga mengatakan, Indonesia harus optimistis dalam menghadapi MEA. Optimisme ini bisa diraih karena sebanyak 42 persen pasar ASEAN berasal dari Indonesia. “Jika kita bisa menguasai 42 persen pasar dalam negeri, maka Indonesia bisa bersaing di era MEA. Kita harus optimis, setengah pangsa pasar ASEAN berada di Indonesia,” katanya, Menurutnya, untuk menghadapi MEA, masyarakat Indonesia tidak saja mencintai produk Indonesia, tetapi harus menggunakan produk Indonesia.

Selama ini, masyarakat bisa dipastikan mencintai produk Indonesia, namun belum sepenuhnya menggunakan produk tersbeut. “Untuk itu, mari bersama-sama menggunakan produk Indonesia.

Saya mengajak mahasiswa untuk ikut menggunakan produk Indonesia,” ajaknya.

Kongres ISMEI XIII Tahun 2015 ini bertema “Indonesia Optimis Menatap Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Kongres diikuti sebanyak 250 mahasiswa dari 60 perguruan tinggi se-Indonesia. (jprov)