ISSN : 1412-7490
Edisi No.186 Tahun XIV ~ Minggu III Mei 2015
Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.
Kabar Gembira Buat PNS
Gaji Naik Dirapel Plus Gaji-13
MUNGKIN tak banyak orang tahu (terutama di luar Pulau Madura), siapa gerangan wanita cantik satu ini. Namun, kehadirannya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, membuka tabir siapa jati dirinya. Siti Masnuri, ternyata adalah istri muda mantan Bupati Bangkalan yang kini tersangkut dugaan kasus korupsi. Siti terlihat anggun mengenakan gamis cokelat berpadu dengan kerudung warna cokelat. Dia terlihat malu-malu saat awak media ingin mengabadikan gambar dirinya. KPK memang masih menunggu perkembangan persidangan Ketua DPRD Bangkalan nonaktif Fuad Amin Imron. Ini guna melihat sejauh mana keterlibatan anggota keluarga Fuad yang masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Nama anak Fuad, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dan istri kedua Fuad, Siti Masnuri, disebut jaksa ikut menikmati uang hasil korupsi mantan bupati Bangkalan tersebut. Bersamb ke hal. 11
KABAR gembira buat para Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab bulan Juni besok akan menerima rapelan kenaikan gaji enam persen sejak Januari 2015 dan ditambah gaji ke-13. “Rencananya Juni rapelan kenaikan gaji direalisasikan Juni seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Kabag Komunikasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Suwardi kepada Jatim Pos, Selasa (12/5). Gaji ke-13 biasanya dibayarkan Juli. Namun, untuk tahun ini dimajukan Juni mengingat kebutuhan pembayaran sekolah. “Kemungkinan besar akhir Juli gaji ke13 juga cair karena kan banyak yang butuh untuk bayar sekolah anak-anak,” ucap Suwardi. Meski surat petunjuk Menteri Keuangan (PMK) belum keluar, namun kabar ini membuat para PNS tampak sumringah. Terkait kenaikan gaji PNS, Suwardi menyatakan, ada penurunan dibanding 2014. Tahun-tahun sebelumnya, PNS golongan satu sampai tiga menerima kenaikan gaji sebesar 10 persen. Sementara, golongan empat sebesar enam persen. Namun, tahun ini seluruhnya merata enam persen. “Kenaikan tahun ini memang lebih kecil menjadi enam persen. Besarannya merata untuk semua golongan (I sampai IV),” tutur Suwardi.
PSK Kembali Beroperasi
MESKI lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Dolly, telah ditutup pertengahan 2014. Namun, penutupan ini tidak mengurangi jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Jawa Timur. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, di tempat hiburan malam seperti diskotek, karaoke, atau menjajakan diri via online. Ternyata, setelah penutupan dan para PSK mendapat jaminan hidup Rp 600 ribu selama tiga bulan dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing, tidak serta merta mereka sadar. Lebih banyak yang akhirnya kembali menjalani profesi semula dengan alasan terben-
tur masalah ekonomi. Kementerian Sosial pun tak berdaya menghadapi kenyataan itu. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya telah menutup 33 lokasi prostitusi
di seluruh Indonesia dari total 167 lokasi yang ada, tahun 2014 lalu. “Pada saat ditutup, maka tugas Kemensos adalah menyiapkan jaminan hidup meBersamb ke hal. 11
Mantan PSK Gang Dolly Surabaya.
Saatnya para PNS ini menikmati kesejahteraannya yang sebentar lagi menerima rapelan kenaikan gaji plus gaji ke-13. Dia menambahkan, setiap tahunnya KemenPAN-RB selalu mengusulkan besaran kenaikan gaji PNS di kisaran 10-15 persen. Namun, realisasinya ter-
gantung kemampuan anggaran negara. Kendati kenaikan gaji menurun, PNS tetap mendapatkan peningkatan tunjangan ki-
Pilkada Serentak di Jatim Terancam Molor 13 Kepala Daerah Belum Tanda Tangan NPHD PILKADA serentak yang dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015, di Jawa Timur terancam molor. Pasalnya, masih terdapat 13 kepala daerah yang belum menandatangani naskah
perjanjian hibah daerah (NPHD) tentang penggunaan dana Pilkada antara pemkab/pemkot dengan KPU masing-masing. Hal itu diungkap Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah
Yusuf yang mengatakan, hingga Jumat (15/5/2015) terdata 13 kepala daerah di Jatim yang belum meneken NPHD. Sedangkan batas akhir penandatangan Senin (18/5/2015). Bersamb ke hal. 11
Tommy Soeharto “Ambil Alih” Partai Golkar Segera Laksanakan Munaslub
HUTOMO Mandala Putra alias Tommy Soeharto, tampaknya mulai “mengambil alih” persoalan di tubuh Partai Golkar. Ia geram melihat kisruh di tubuh partai yang didirikan mendiang ayahnya mantan Presiden Soeharto itu tak kunjung usai. Setelah beberapa waktu lalu ia menantang Ketua AM PG, Yorrys Raweyai, kali ini ia
Tommy Soeharto memotori digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munas-
lumpur Lapindo itu datang mengendarai sepeda motor dan mobil terbuka. Mereka berorasi di depan gedung dan mendesak masuk menemui anggota Pansus Lumpur Lapindo. “Ini sudah 9 tahun kami ditelantarkan. Apa kerja mereka wakil rakyat dan pemerintah ini? Makan gaji buta dari keringat kami yang sengsara,” ujar Sugiono, orator aksi. Dia meminta agar polisi tidak represif menjaga unjuk
lub). Dalam akun twitternya, @HutomoMP_9 ia berkicau membuka komunikasi agar Munaslub segera terlaksana. “DPD 1 dan 2 yang Bersedia Gabung Munas Luar Biasa Golkar, Monggo hub (hubungi-red) Akbar Tandjung atau Asisten saya,” tulis Tommy di akun media sosialnya itu. Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung memang memberikan solusi bagi Golkar supaya segera menggelar Munaslub untuk bisa ikut Pilkada serentak 2015. Bahkan putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu menebar tantangan bagi
Bersamb ke hal. 11
Bersamb ke hal. 11
Ganti Rugi Korban Lapindo Tak Kunjung Terealisasi PERSOALAN warga terdampak Lumpur Lapindo belum juga selesai. Warga pun berbondong-bondong mendatangi Gedung DPRD Sidoarjo, guna menuntut pelunasan ganti rugi yang tak kunjung terealisasi. “Ya Allah, Ya Robbi, berikan kami kekuatan untuk berjuang. Bukalah hati mereka yang telah menyengsarakan kami selama 9 tahun ini. Beri mereka adzab seberat yang kami rasakan sampai hari ini,” kata pembaca doa dari penge-
nerja sekitar 30 persen. Besaran ini disesuaikan dengan usulan masing-masing instansi dan capaian kinerjanya. (yus)
ras suara di depan gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (13/5/ 2015). Warga yang mengiringi tak kuasa membendung air matanya yang mentes. Mereka membasuh air mata dengan topi dan jilbab yang mereka kenakan. Suasana riuh berubah menjadi keharuan. Berkali-kali warga menyambut rangkaian doa dengan ucapan Amin dan Allahu Akbar. Seorang warga korban lumpur Lapindo, Sumarni bahkan husteris. Warga korban