Jtpos 194

ISSN : 1412-7490

Edisi No.194 Tahun XIV ~ Minggu IV Juli 2015

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

HA Jat Ed —— Ha Be

Dib

Dib

Be

Dib

Be

Arus Mudik dan Balik 2015 di Jawa Timur

654 Peristiwa, 53 Korban Tewas

JOHAN BUDI, mungkin tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Wajahnya selalu tampil sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski bicaranya kalem, namun statement-nya yang jujur apa adanya selalu dinanti banyak orang.

Setelah dua pimpinannya terdahulu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka di Kepolisian Indonesia, Johan Budi kini menjadi Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiquerachman Ruki, KPK tidak langsung bercitra positif. Begitu menjabat sementara menggantikan Samad, berkas ‘kasus besar’ mantan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan (sekarang Wakapolri) diserahkan ke Kejaksaan Agung. Pendukung KPK menyebut ini kriminalisasi.

Lantas, apa kata pemilik nama asli Johan Budi Sapto Pribowo ini? Menurutnya, sampai saat ini marwah KPK belum kembali. Johan menyebut modus korupsi di Indonesia saat ini terus berkembang. Berbagai modus korupsi yang inovatif, canggih, dan makin sulit terlacak.

Bersamb ke hal. 11

JUMLAH kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Lebaran 2015 di Jawa Timur, secara kuantitas memang naik, namun secara kualitas menurun. Selama 13 hari arus mudik dan balik, terjadi 654 peristiwa, naik 16 persen dibanding tahun lalu yang jumlahnya 559. Dari jumlah tersebut, tahun ini 53 korban tewas dan Tahun 2014 ada 74 korban tewas.

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Pol Verdianto Iskandar, pengamanan Mudik Lebaran 2015 kali ini memang lebih ketat. Sepanjang jalan jalur mudik banyak sekali petugas, dan mereka tak segan-segan menindak para pelaku pelanggaran lalu lintas.

Seperti halnya dua bus yang diusir keluar dari Terminal Purabaya Bungurasih, Sidoarjo karena kedapatan tak memiliki trayek, dan satu bus lagi memaksa beroperasi dalam keadaan kaca depan pecah.

Untuk bus yang melakukan pelanggaran langsung ditilang dan keluar dalam keradaan tanpa penumpang, diantaranya Bus Cipto karena trayek mati, Bus Malam Setiawan karena kacanya pecah. Sedang pelanggaran taksi ditilang karena melanggar larangan berhenti.

Di tempat terpisah, Kasub Unit Kamtib Terminal Purabaya, Hardjo mengatakan, untuk penelantaran penumpang atau tarif mudik bus relatif tanpa gejolak.

“Memang ada sejumlah keluhan pada tarif

Puluhan PNS Probolinggo Diusir Karena Terlambat Masuk Kerja Hari Pertama

Probolinggo, Jatim Pos Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Probolinggo, hari pertama masuk kerja pasca lebaran terpaksa tidak mengikuti apel pagi di halaman Pemkot setempat.

Pasalnya, puluhan PNS tersebut diusir oleh Satpol PP setempat karena tidak disiplin masuk kerja pertama, Rabu pagi belum lama ini.

Puluhan PNS yang terlambat akhirnya lari terbiritbirit masuk ke kantor Wali Kota Probolinggo, sementara yang terlambat rata-rata PNS perempuan. Sebagian besar yang terlambat ada yang ber-

sembunyi di mobil yang tengah parkir dijalan raya.

Seketika itu, bagi PNS yang masuk kerja ke ke masing-masing kantor di Pem-

kot, mereka harus keluar ruangan lantaran diusir Satpol PP. Mereka diperbolehkan masuk ruangan setelah apel Bersamb ke hal. 11

Tu tan

dip pre

Su ha

di kua Pu

SP pu jen

Beginilah suasana di jalan raya saat puncak arus mudik 2015 di Jawa Timur. bus Patas yang menerapkan tarif lebih mahal, tapi tak begitu berarti,” kata Hardjo, Kamis

(23/7/2015).

Suasana arus balik Lebaran masih terasa di Terminal Bu-

ngurasih, meski tak seramai hari-hari sebelumnya. Namun Bersamb ke hal. 11

Upaya Boikot Pilkada Surabaya Tri Rismaharini Dianggap Paling Kuat

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Calon petahana, Tri Rismaharini memang dianggap paling kuat, sehingga sampai saat ini belum ada calon penantang yang dianggap mampu menandingi.

Entah karena alasan itu pula sehingga timbul wacana enam partai politik (Parpol) akan membuat koalisi besar untuk memboikot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya

asalnya.

Salah satu putra daerah asal Papua yang sukses tersebut adalah M.Vixer yang saat ini menjabat sebagai Kabag Humas Pemkot Surabaya.

“Saya prihatin atas peristiwa Tolikara dan saya sangat simpati kepada para korban.

Karenanya saya menyerahkan bantuan ini melalui Posko peduli Tolikara di Balai Kota Surabaya ini,” ujar Vixer kepada Ja-

Bersamb ke hal. 11

me cob

Pre

pe me ter

Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

2015.

Sekretaris Panitia Deklarasi Koalisi Besar, Satuham, bebe-

Ternyata, jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) lebih sedikit daripada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pa-

tim Pos sesaat sebelum menyerahkan bantuan ke petugas Posko.

M.Vixer berasal dari daerah terpencil di Pulau Serui Kabupaten Yapen Papua dan merantau keluar daerah sejak 17 tahun silam.

Setiap Ada Bencana Pemkot Bentuk Posko Walikota Surabaya Tri Ris-

ter me

de

rapa waktu lalu mengakui jika sempat ada pembahasan Bersamb ke hal. 11

Aneh, Jumlah Pemilih Pilkada Sidoarjo Makin Sedikit

ADA temuan mengejutkan soal jumlah pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sidoarjo.

un kilo Tap sek

Jum (18 Ko

Putra Daerah Asal Papua Bantu Korban Tolikara Surabaya, JatimPos Pasca kerusuhan Tolikara Papua yang terjadi Jumat lalu [17 Juli] mengundang simpati berbagai pihak kepada para korban.

Simpati tidak hanya berasal dari Ormas maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya tetapi juga berasal dari perseorangan termasuk putra daerah asal pedalaman Papua yang sukses diluar daerah

Pe ·P

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser (kanan) saat menyerahkan bantuan kepada petugas posko peduli korban Tolikara di Balai Kota Surabaya pada Rabu pagi (22/7) (foto: Gatot.S/JTMP)

da Pemilihan Presiden lalu.

Data DP4 dari KPU Pusat yang diterima KPUD Sidoarjo tercatat 1.359.666 jiwa, sedangkan DPT Pilpres 2014 tercatat 1.390.644. Artinya, ada selisih 30.978 jiwa antara DPT Pilpres 2014 dengan DP4 untuk Pilkada 2015.

“Bagi kami ini aneh. Pasalnya pertumbuhan penduduk di Sidoarjo selalu positif.

Bisa jadi, DPT Pilbub jumlahnya dibawah DPT Pilpes,” kata Komisioner Panwaskab Sidoarjo, Berlian Luckyitasari, Kamis (23/7/2015).

Berlian Luckyitasari yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, sudah menyurati KP UD Sidoarjo terkait persoalan DP4 karena menjadi aneh bila jumlah DP4 lebih sedikit daripada Daftar Pemilih Tetap

Bersamb ke hal. 11

be ba

aka me pe ind

eko

me keb

ba nila

Be Pilk

Ko pe cal

inf Ata Wa

kat 7/2

ini ha dip

pas sya ata be

METROPOLIS

Hal - 2

Mengantisipasi Efek Insiden Tolikara Umat Beragama di Surabaya Menandatangani Pernyataan Sikap Bersama Kesatuan Republik Indonesia, 2. Bahwa Kebhinekaan masyarakat Indonesia khususnya di Surabaya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga bersama, 3. Bahwa kedamaian dan kerukunan umat beragama di Surabaya yang sudah terwujud harus selalu tetap terjaga, 4. Menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkhis yang mengatas namakan agama, 5.

Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprofokasi serta tetap menjaga toleransi kehidupan umat beragama untuk saling menghargai kebebasan beribadah.

Pernyataan sikap bersama tersebut ditanda-tangani demi keamanan, ketertiban dan kedamaian bersama. Tokoh

umat beragama yang menandatangani pernyataan sikap bersama masing-masing yang mewakili umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Budha, umat Hindu, umat Konghucu, MUI, Depag serta para pejabat Forpimda kota Surabaya.

Pemkot Gelar Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan Sebulan Sekali

penerapan urban farming bagi 3.000 kepala keluarga (KK) untuk produk pertanian dan 2.000 KK untuk produk perikanan.

Djoestamadji menjelaskan, saat ini lahan yang difungsikan untuk pertanian di Surabaya seluas 1.400 hektare. Adapun komoditi andalan Kota Pahlawan antara lain jamur, blewah, melon, semangka, sawi, tomat, cabe dan beberapa sayuran lainnya. “Komoditi pangan utama seperti padi dan jagung juga tetap kita pertahankan,” kata pejabat kelahiran Banjarnegara ini.

Salah satu bentuk penerapan konsep urban farming yakni bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Fananah Firdausi, salah seorang pegiat Komunitas Hidroponik Surabaya (KHS) mengatakan pihaknya mengusung misi edukasi kepada publik, bahwa dengan kondisi lahan yang sempit, kegiatan bercocok tanam tetap dapat dilakukan dengan murah, mudah dan menyenangkan.

Fananah menerangkan, sistem hidroponik menggunakan unsur utama air, bukan tanah. Beberapa pelaku hidroponik ada yang menggunakan pecahan batu bata sebagai pelengkap. Sistem ini sangat praktis dan tidak memakan tempat. Tanaman cukup ditempatkan di pot-pot kecil atau pipa paralon di sudut-sudut rumah.

Perempuan yang tengah menempuh pendidikan pascasarjana jurusan Ilmu Biologi ini mengungkapkan, adapun keunggulan hidroponik selain praktis juga bebas pestisida, fungisida dan insektisida.

Dengan demikian, produk yang dihasilkan lebih sehat bagi tubuh.

Beberapa komoditas yang bisa ditanam secara hidroponik antar lain, sawi, selada, bayam, brokoli, cabe, tomat, terong,

Surabaya, JatimPos Untuk mengantisipasi efek insiden Tolikara Papua,umat beragama di Surabaya bersama jajaran Pemkot dan Forpimda kota Surabaya menandatangai sikap pernyataan bersama di halaman Tugu Pahlawan Surabaya pada Jumat siang (24/7).

Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Surabaya, pimpinan umat beragama dan tokoh organisasi kemasyarakatan, Kapolrestabes kota Surabaya, Danrem 084 /Bhaskara Jaya, ketua DPRD kota Surabaya, Kepala kejaksaan negeri kota Surabaya, ketua FKUB kota Surabaya, kepala kantor kementrian agama kota Surabaya, SKPD, Camat, Muspika dan para lurah seluruh kota Surabaya.

Dipilihnya Tugu Pahlawan

Surabaya, JatimPos Di tengah keterbatasan lahan, Pemkot Surabaya tetap mendorong peningkatan kualitas produk pertanian, perikanan dan peternakan. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menyelenggarakan gelar produk di halaman Taman Surya pada Minggu (12/7).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan daya saing komoditas lokal di tengah ‘kepungan’ produk asing. Apalagi, saat ini sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dimana alur barang antar negara ke depan semakin tak terbendung.

Menyikapi hal itu, Walikota Tri Rismaharini punya strategi khusus agar pelaku usaha Surabaya mampu bersaing.

Mantan kepala bappeko ini telah menginstruksikan dinas terkait untuk membantu pengurusan izin dan sertifikasi pelaku usaha kecil menengah (UKM), mulai dari izin produk industri rumah tangga (PIRT), sertifikat merk/brand hingga sertifikat halal.

“Saya sudah instruksikan dinas-dinas terkait. Paling lambat Agustus semua konsep sertifikasi itu harus sudah terlaksana,” kata Risma.

Di samping mendorong sertifikasi, pemkot juga menempuh jalur promosi melalui kegiatan gelar produk pertanian, perikanan dan peternakan. Acara tersebut diikuti oleh 22 UKM binaan pemkot dengan rincian 12 UKM pertanian, 10 UKM perikanan dan 2 UKM peternakan.

Walikota mengatakan, ke depan kegiatan gelar produk ini akan diagendakan rutin sebulan sekali setiap Minggu

Surabaya sebagai tempat penandatanganan sikap bersama dimaksudkan agar kita yang hidup dalam alam kemerdekaan dewasa ini selalu ingat akan jasa dan pengorbanan para pahlawan dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan.

Pernyataan Sikap Bersama dalam rangka menjaga kerukunan dan keharmonisan umat beragama di kota Surabaya berisi lima point yaitu : 1.Tetap menjaga keutuhan Negara

Hasil-hasil pertanian urbanfarming yang digelar menarik animo para pengunjung taman Surya pada Minggu (12/ 7) (foto: Humas Pemkot) pertama. Hal itu agar masyarakat Surabaya mengetahui kalau kota ini punya produk pertanian, perikanan dan peternakan yang sehat. Dengan demikian, nilai tawar produk akan menjadi lebih baik.

Gelar produk yang dihelat di Taman Surya, Minggu (12/ 7) berhasil menarik animo warga. Pengunjung mayoritas adalah mereka yang sedang berolahraga di area balai kota.

Meski tak sedikit pula yang kebetulan melintas dan mampir me-ngunjungi stan.

Salah seorang pengunjung yang antusias berbelanja aneka produk adalah Hidayat Akmam. Pria yang hadir bersama istrinya, Nuraini ini terlihat menenteng udang kremes, telur asin, sayuran dan otak-otak ikan. “Kita mau mudik ke Bandung dan Padang. Jadi sekalian melihat-lihat di sini, sebagian akan dibawa sebagai oleh-oleh untuk keluarga di sana,” ujar Hidayat Akmam.

Hidayat mendukung rencana pemkot yang akan membuat gelar produk sebagai

agenda rutin. Apalagi, menurut dia, saat ini banyak produk asing yang menyerbu pasar sehingga komoditas lokal seharusnya juga perlu ditingkatkan promosinya. “Ya, harapannya even seperti ini dapat menggugah masyarakat agar lebih menghargai produk lokal,” tutur warga yang tinggal di daerah Keputih ini.

Dorong Konsep Urban Farming Kepala Distan Surabaya Djoestamadji mengatakan, dengan kondisi lahan yang terbatas, salah satu opsi yang paling ideal adalah dengan menerapkan konsep urban farming. Konsep tersebut pada prinsipnya memaksimalkan lahan yang sempit sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam, budidaya ikan dan peternakan.

Upaya-upaya yang dilakukan distan di samping kegiatan gelar produk, yakni dengan memfasilitasi penyediaan alat serta pemberian pelatihan.

Tahun lalu, distan membantu

Mari Kita Jaga Kota Surabaya Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengajak seluruh warga kota Surabaya untuk tetap bersama-sama menjaga kota Surabaya agar tetap aman dan kondusif. “Tujuh puluh tahun yang lalu para pendahulu kita memutuskan untuk menyisihkan perbedaan agama, suku, ras dan memilih untuk bersatu membela tanah air,

Bersamb ke hal. 11

Para tokoh umat beragama kota Surabaya berfoto bersama Forpimda Kota Surabaya usai penandatanganan pernyataan sikap bersama. [Foto:Gatot.S/Jatim Pos] mengorbankan nyawa dan gugur. Saat ini (kita tidak perlu berhadapan dengan bom dan melawanpeluru penjajah) kita tinggal menjaga bersama kota Surabaya yang kita cintai ini, janganlah perbedaan yang ada

kemudian dapat membuat gesekan (gejolak) di masyarakat. Mari bersama-sama kita bergandengantangan meningkatkan tali persaudaraan kita,” ujar Risma penuh harap.

[Gatot.S/Fred/JTMP]

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kedua dari kanan) menunjukkan gambar peta kepada Menteri PU Basuki Hadimuljanto (kedua dari kiri) saat peninjauan ke box culvert Banyu Urip pada Selasa (14/7) (foto: Gatot.S/JTMP)

Pembangunan Box Culvert Banyu Urip Hingga Perbatasan Gresik Tuntas 2018 Surabaya, JatimPos Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meneruskan pembangunan box culvert di kawasan Banyu Urip hingga ke perbatasan Surabaya-Gresik, mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kementrian PU sepakat dengan Pemkot Surabaya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai sejak 2009 ini.

Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljanto ketika meninjau progress pembangunan box culvert Banyu Urip bersaa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, program pembangunan tersebut terbukti telah memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Menteri PU menyempatkan melihat program PU di Surabaya sebelum menghadiri acara di Sidoarjo.

“Beliau (wali kota) minta

diteruskan karena memang saya melihat manfaatnya besar.

Dulu waktu saya masih menjadi Dirjen SDA, kawasan di sini selalu banjir. Mudah-mudahan kita kita bisa lanjukan sampai ke Kali Lamong Gresik. Walaupun bertahap karena biaya nya besar,” tegas Menteri PU. Menurut menteri kelahiran Surakarta ini, pembangunan box culvert yang dulunya merupakan irigasi Gunungsari tidak ada kendala semisal pembebasan lahan. Selama ini, untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

Kalaupun ada hambatan adalah soal anggaran.

“Untuk box culvert Banyu Urip tidak ada kendala, pembebasan lahan sudah beres. Tinggal perencanaan yang kita teruskan. Juga tinggal penganggaran. Kami targetkan 2018 sudah tuntas. Mudahmudahan Komisi V DPR RI bisa Bersamb ke hal. 11

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH, Herman Basuki, SH, Sugianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Achsanul Abidin, Suparjo, Moh. Ridwan, Sampang: Fathur, Abdul Kodir, Zainuddin. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Sidoarjo: Suharto, Susilo Herpan. Gresik: Seguntur Alam. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Rahmat Eko. Probolinggo: Mohammad Hasin. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Pacitan: Hadi Prakoso, Tulungagung-Trenggalek-Blitar: Sandhi Tratana, Alamat Redaksi: Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com.

Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Gelar Rakor Demi Antisipasi Gangguan Kamtibmas Surabaya, JatimPos Walikota Surabaya Tri Rismaharini langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) di Graha Sawunggaling pada hari pertama pasca libur lebaran. Adapun tema utama rakor tersebut yakni membahas antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pahlawan.

Selain dihadiri sejumlah pejabat pemkot termasuk para camat dan lurah, rapat itu juga mengundang jajaran samping meliputi kepolisian dan TNI. Turut hadir, Danrem 084 Bhaskara Jaya, Kapolrestabes Surabaya dan Kapolres Tanjung Perak.

Pada kesempatan itu, Risma -sapaan Tri Rismaharinimengatakan, tujuan diselenggarakannya rakor adalah untuk menjaga situasi Surabaya tetap kondusif. Utamanya setelah kejadian kerusuhan di Tolikara, Papua. Pasalnya, sudah terjadi tindakan perusakan di empat daerah di Indonesia. Rinciannya, dua kejadian di pulau Jawa dan dua lainnya di wilayah Sulawesi dan Ternate. Menurut laporan, peristiwa itu diduga imbas masyarakat yang terprovokasi atas kerusuhan di Tolikara.

“Saya berharap di Surabaya tidak ada kejadian seperti itu.

Surabaya harus tetap aman dan kondusif sebab kota ini merupakan barometer keamanan nasional. Karena itu, wajib hukumnya menjaga persatuan bangsa ini,” kata

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kedua dari kiri, didampingi Kapolrestabes kota Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah dan Danrem 084/ Bhaskara Jaya Kol Inf Nur Rahmad) saat jumpa pers seusai menggelar Rakor Kamtibmas di Graha Sawunggaling Lt.6 pada hari pertama pasca libur lebaran.(22/7) (foto: Gatot.S/JTMP) Risma, Rabu (22/7).

Risma menyatakan, rakor ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan antar tokoh lintas agama di level kecamatan. Harapannya, melalui pertemuan tersebut, para tokoh agama dapat memberikan penjelasan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Ditanya soal strategi pengamanan kota, Risma enggan berkomentar lebih jauh. “Saya tidak bisa jelaskan secara detail karena itu sudah ranahnya intel di kepolisian dan TNI. Yang jelas, di Surabaya tidak boleh ada gangguan kebebasan beribadah. Semua dijamin dan dilindungi,” terang walikota terbaik ketiga versi World Mayor Project ini.

Waspadai Perang Proxi Sementara itu, Danrem 084 Bhaskara Jaya Kol Inf Nur Rahmad menghimbau masya-

rakat menyikapi kejadian di Tolikara dengan arif dan bijaksana. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga negara ini bisa kokoh.

Nur Rahmad yang sempat bertugas di Sorong dan Manokwari ini lantas menceritakan bahwa sejatinya tidak ada masalah toleransi antar umat beragama di Papua. “Saat perayaan Natal, warga Muslim ikut membantu pelaksanaan.

Begitu pula saat Idul Fitri, warga yang beragama Kristen ikut mengucapkan selamat dari rumah ke rumah,” ungkapnya.

Nur Rahmad menilai kerusuhan di Tolikara bukan merupakan konflik antara agama satu dan lainnya, sebab korban tidak hanya dari pihak beragama Muslim saja. Kios-kios milik warga Kristen juga turut hangus saat peristiwa pembakaran.

Lebih jauh, Nur Rahmad menekankan akan bahaya proxy war atau perang proksi.

Konsep proksi war, kata Nur Rahmad, yakni perang dengan meng-andalkan kepandaian.

Strategi yang digunakan bisa saja politik adu domba atau dengan sengaja menciptakan kondisi yang memperkeruh suasana.

“Oleh karenanya, kita tidak perlu terpancing sebab di Tolikara sendiri, masalah sudah selesai. Bangunan masjid/ mushola dan kios-kios yang terbakar juga sudah dibangun kembali,” imbuhnya.

Senada dengan Nur Rahmad, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah menambahkan, tujuan perang proksi adalah membentuk gelombang kejahatan baru. Guna mengantisipasi hal tersebut, Yan Fitri menegaskan pihaknya mengintensifkan patroli yang selama ini memang sudah rutin dilaksanakan.

“Kami menjalankan beberapa fungsi diantaranya patroli, memonitor, serta menggali informasi di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya. Menurut dia, Surabaya perlu adanya pernyataan sikap bersama para tokoh lintas agama. Hal itu sebagai penegas bahwa di Surabaya sama sekali tidak ada masalah toleransi beragama.

“Secara umum kondisi di Surabaya sangat kondusif dan kejahatan juga menurun. Intinya relatif aman. Sejauh ini tidak ada kejadian yang menonjol,” pungkas Yan Fitri. (Gatot.S/JTMP)

Setahun Pasca Penutupan Lokalisasi, Anak-Anak Putat Jaya Kini Lebih Ceria Surabaya, JatimPos Penutupan lokalisasi DollyJarak di kawasan Putat Jaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya satu tahun lalu, mulai memperlihatkan perubahan positif.

Utamanya dari sisi psikologis dan emosional anak-anak yang tinggal di sana.

Anak-anak di kawasan Putat Jaya yang dulu ketika masih ada lokalisasi Dolly dan Jarak cenderung memiliki tatapan kosong, kini pasca penutupan lokalisasi tersebut, mereka mulai terlihat lebih ceria. Wajah-wajah mereka nampak cerah dan sumringah.

Itu terlihat ketika acara bakti sosial santunan anak yatim piatu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelu-rahan (LKMK) Kelurahan Putat Jaya di eks Wisma Barbara, Minggu (12/7/2015) petang.

“Satu tahun setelah penutupan, saya lihat anak-anak di sini sudah beda. Meski pertumbuhannya belum optimal. Tetapi saya yakin suatu saat mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa,” tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini seusai acara tersebut.

Ikut mendampingi wali kota di acara bakti sosial santunan anak yatim tersebut, Asisten IV Sekretaris Kota Surabaya (membidangi kese-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) saat bercengkerama bersama anak yatim dalam acara bakti sosial santunan anak yatim piatu di Kelurahan Putat Jaya di eks Wisma Barbara, Minggu (12/7) (foto: Humas Pemkot) jahteraan sosial), Eko Hariyanto, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Soepomo dan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser.

Wali kota Tri Rismaharini terlihat antusias ketika menyemangati anak-anak tersebut.

Kepada puluhan bocah yang tampak gembira dengan balutan busana muslim, ibu dari dua anak ini mengatakan tentang pentingnya bekerja keras dan berjuang tanpa kenal menyerah. Bahwa, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih selama ada kemauan.

“Kalian pasti bisa asal kalian mau. Kalian harus belajar dan berjuang dengan keras. Kami

akan terus berupaya agar anak-anak kita menjadi sukses dan berhasil,” sambung wali kota.

Pemkot Surabaya, sambung wali kota, akan terus berupaya untuk mengubah wajah kawasan Putat Jaya pasca penutupan lokalisasi menjadi lebih berdaya bagi warganya. Termasuk dengan membeli beberapa bangunan bekas wisma di sana. Menurut mantan Kepala Bappeko Surabaya ini, hingga kini sudah ada delapan bekas wisma yang telah dibeli oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya eks wisma Barbara. “Ada beberapa lagi eks wisma di Putat Jaya

yang masih akan dibeli,” ujar wali kota.

Wali kota yang telah meraih banyak penghargaan selama memimpin Surabaya ini menyebut, Pemkot Surabaya memiliki beberapa rencana yang akan direalisasikan di kawasan Putat Jaya. Salah satunya menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra batu akik. “Kami akan buat sentra akik di kawasan sana. Kita juga menjadikan lapangan olahraga untuk anak-anak dan sentra PKL. Yang terpenting penanganannya untuk mengembalikan derajat kemanusiaan seseorang. Semisal agar warga bisa merdeka ekonomi, kita harus bantu. Warga di sana kini juga sudah bebas untuk mengais rezeki,” sambung wali kota.

Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser menambahkan, selain acara bakti sosial dan juga santunan untuk anak yatim, wali kota juga melakukan pengecekan terhadap beberapa bekas wisma di kawasan Putat Jaya yang telah dibeli oleh Pemkot Surabaya. “Ibu wali kota mengecek kesiapan wismawisma yang telah dibeli Pemkot Surabaya yang nantinya dipakai untuk mendukung program-program yang akan direalisasikan,” jelas Fikser.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberi wejangan kepada tenaga honorer K-2 yang telah menerima SK CPNS di gedung Graha Sawunggaling Lt.6 pada Selasa (14/7) (foto: Freddy/JTMP)

Penyerahan SK CPNS Untuk Honorer K-2 Surabaya, Jatim Pos Tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Pemkot Surabaya bisa bernapas lega.Sebab, sebagian besar telah mendapat kejelasan nasib sebagai abdi negara.Walikota Surabaya Tri Rismaharini secara simbolis menyerahkan SK. Walikota tentang pengangkatan honorer K-2 menjadi CPNS di gedung Graha Sawunggaling Lt.6 Pemkot Surabaya pada Selasa (14/7).

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) kota Surabaya Mia Santi Dewi menyampaikan bahwa 300 honorer K-2 yang diangkat pada kesempatan tersebut sebagian besar adalah guru. “Mereka adalah CPNS yang menjalani pengangkatan tahap ketiga, yakni 148 pendidik, 145 tenaga teknis dan 7 tenaga kesehatan.

Rata-rata diantara mereka telah mengabdi belasan tahun.” Ucapnya.

Lebih lanjut Mia menjelaskan, “Pada tahap ketiga ini yang dilantik dari golongan I sebanyak 35 orang, dari golongan II 125 orang dan golongan III 140 orang, sisanya ada 16 orang yang belum dilantik, karena menanti verifikasi lanjutan.” Sambung Mia. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Yusuf Masruh mengatakan belum tentu mereka akan kembali mengajar di sekolah asal, tapi bisa kemungkinan dipindah ke lokasi lain sesuai kebutuhan organisasi.

“Setelah dilantik harus mau ditempatkan dimana saja.

Bapak Ibu jangan merasa kecewa, disyukuri saja, kalau biasanya mengajar bahasa Inggris, di tempat yang baru belum tentu sama, bisa jadi disuruh ngajar basa Jawa. Bila jam mengajar belum 24 jam, sekali lagi bapak-ibu harus tetap bersyukur karena itu berarti masih menunggu rekan-rekan senior pensiun dulu.”

Harap Yusuf kepada para CPNS. Yusuf menambahkan bahwa para CPNS juga tidak lagi mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP). ”Jangan lagi ada yang nanya Pak, setelah diangkat jadi CPNS, gajinya kok tambah mlorot.Tunjangan TPP hanya diperuntukkan bagi PNS dan GTT saja, sangat mungkin akan terjadi gaji panjenengan akan turun dibanding bila masih berstatus honorer. Tapi kan nanti ada jaminan pensiun dan kesehatan setelah jadi PNS,” Kata Yusuf memberi penjelasan.

Walikota Surabaya dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan tambahan kuota kepada Surabaya itu adalah hal yang tidak mudah.Pusat bisa menyetujui karena percaya penuh kepada Pemkot. Walikota berharap agar kepercayaaan yang besar ini jangan sampai ternodai dengan adanya pe-langgaran.”Adalah sangat mudah sekali bagi CPNS untuk mendapat sanksi baik itu sanksi ringan sampai dengan sanksi berat. Panjenengan menunggu SK ini kan sampai belasan tahun. Setelah menerima SK, janganlah kerajinan dan kedisiplinan jadi kendor.” Harap Risma.

Menurut Risma, pasca pe-lantikan ini mereka harus siap menjalankan ketentuan dan peraturan tentang kepegawaian, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sebab. Pemkot tidak akan segan menindak mereka yang melanggar aturan. “Menjadi PNS itu tidak mudah, jangan sombong. Walaupun saya Walikota, kepribadian saya tidak berubah. Saya tetap turun nyapu jalan, di mobil saya tetap ada sapu, bisa dicek sapunya kotor atau bersih,” kata Risma memberi wejangan. (fred/JTMP)

Jatim I

Hal - 4

Lomba Seleksi Berprestasi dan Berdedikasi  Bagi

Pendidikan di Kabupaten Blitar

Blitar, Jatim Pos Beberapa hari yang lalu, mulai dari tahapan-tahapan yang telah dilalui sangatlah penting untuk dicermati khususnya dan pada umumnya bagi para guru maupun kepala sekolah sekaligus pengawas berprestasi dan berdedikasi di Tahun 2015 untuk mengikuti lomba yang tepatnya berada di Kabupaten Blitar, dalam mengikuti lomba seleksi untuk meraih juara agar lebih mengetahui pula kwalitas dan kwantitas mereka dengan beberapa tahapan ditentukan seperti tes tertulis akademik atau fortofolio, wawancara dan persentase karya tulis ilmiah mereka, diambil sepuluh besar untuk lomba di jenjang mulai tingkat TK, SD, SMP. Didahului dari Kecamatan atau diskusi antar pengawas merupakan sistematis dan pedoman aturan dari pusat untuk diseleksi dan diambil juara 1, 2, 3. Salah satu contoh

guru pendidik yang mengajar di salah satu SD Semen Dua, Gandusari di Kabupaten Blitar ini yaitu ibu Anni’mah SPd. SD ini dapat dijadikan motivasi bagi para guru yang ada di Kabupaten Blitar kini dan yang akan datang, semangat yang tiada tara memberikan guru ini meraih juara dalam perlombaan dijenjangnya. Tidak lupa Kepala Sekolah tersebut juga turut menyaksikan hingga selesainya perolehan nilai yang didapat oleh guru dalam mengikuti lomba.

Selaku panitia lomba seleksi yaitu Bapak Tawan Widodo SPd.MM menyampaikan penjelasannya, lomba seleksi bagi Kepala Sekolah maupun guru di tingkat TK, SD, dan SMP dilaksanakan empat hari, mulai pukul tujuh pagi hari hingga sore hari sampai selesai untuk hari ke tiga dan empat belum sampai sore hari acara lomba seleksi sudah selesai, tidak lupa penilaian oleh tim dari peng-

Penerapan Ranperda Pelaksanaan APBD 2014 Tulungagung, Jatim Pos Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengusung tema Penerapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 di laksanakan pada Sabtu lalu. Rapat diselenggarakan di gedung pertemuan DPRD Kabupaten Tulungagung pukul 09.00.

Rapat dihadiri Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE.MSi, Wakil Bupati Drs Maryoto Bhirowo MM, Ketua DPRD Supriyono, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan jajaran SKPD Kabupaten Tulungagung.

Dari sambutan seluruh perwakilan fraksi pada rapat paripurna menyetujui Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda. Namun masih ada beberapa catatan yang masih perlu diadakannya evaluasi. Terlihat dari sambutan perwakilan dari setiap fraksi-fraksi diketahui ada beberapa hal yang sama di antaranya, pengembalian aset yang dikelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) kepada pemerintah kabupaten, perbaikan infrastruktur jalan, minimnya penyerapan dana belanja pegawai, evaluasi koperasi di Tulungagung, dan sebagainya.

Ada banyak catatan dari sambutan perwakilan fraksi pada rapat paripurna tersebut. Bupati Syahri Mulyo berjanji akan menindaklanjuti

catatan-catatan tersebut dan akan berkoordinasi dengan SKPD terkait. Dari banyaknya catatan yang perlu dievaluasi tersebut salah satu yang diprioritaskan yakni pengembalian aset PDAU kepada pemerintah / SKPD terkait. Dikarenakan beberapa unit yang dikelola PDAU mengalami kerugian di setiap tahunya. Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Syahri Mulyo, ada unit yang rugi setiap tahun, karena itulah akan dikembalikan ke pemerintah terkait, sesuai dengan kewenangan SKPD masing-masing,” tutur Bupati.

Hal lain yang menjadi perhatian Bupati yakni perbaikan infrastruktur jalan. Bupati menyatakan, hal itu banyak menjadi catatan dari pandangan fraksi-fraksi, jadi perlu diadakannya perbaikan jalan termasuk jalan provinsi. Pastinya akan segera dikoordinasikan dengan SKPD terkait,” ulas Syahri Mulyo.

Dari rangkaian tersebut Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono mengatakan, pihak eksekutif kurang selektif dalam membuat perencanaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) yang mencapai angka Rp 200 juta. Hal lainya juga terkait minimnya penyerapan dana belanja pegawai,” singkatnya seusai rapat paripurna. (san)

Gerakan Pengendalian Hama Tikus  DISPERTA DAN HORTIKULTURA TULUNGAGUNG Tulungagung, Jatim Pos Adanya pengendalian hama tikus merupakan kegiatan penting dan rutin perlu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Bertempat di lahan sawah desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupateen Tulungagung beberapa waktu lalu petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura di Kabupaten Tulungagung bersama-sama para petani telah melakukan gerakan pengendalian hama tikus yang meresahkan warga.

Dalam kegiatan pengendalian hadir dari kelompok tani Ngudi Makmur beserta para anggotannya, petugas POPT, PPL, Mantri Tani, Aparat setempat, Kodim dan petugas teknis DARI Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Tulungagung semua Keseluruhan berjumlah 50 orang.

Gerakan dalam pengendalian hama tikus ini akan lebih tepat sasaran apabila pada saat dilaksanakan sebelum tanam karena seperti umpan yang akan dipasang

akan dimakan tikus demikian juga bila mengadakan gropyokan para petani bebas mengejar tikus di lahannya, menurut Ir. Moch. Taufik selaku Kepala seksi Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung.

Serangan hama tikus pada tanaman padi yang berada di Kabupaten Tulungagung untuk periode 15 mei 2015 seluas 7,93 Ha yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu Gondang, Kauman, Karangrejo, Sendang dan Kedungwaru.

Dengan diadakannya gerakan mudahmudahan pengendalian hama tikus secara bersama-sama ini dapat mengurangi populasi hama tikus yang semakin bertambah dan untuk tingkat serangnnya menurun, bagi para petani juga bisa berhasil panen sehingga kesejahteraan juga meningkat ungkap selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. (san)

Panitia lomba

awas sejumlah 24 orang seperti dari Akademisi (Unisba), setelah usai acara berlangsung, dan membuat berita acara hasil seleksi untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan

untuk ditandatangani setelah itu dibuatkan SK (Surat Keterangan) tentang pemenang Kepala sekolah dan Guru yang berprestasi dan Berdedikasi diberikan Piagam penghargaan. (san)

Dewan Minta Pemkab Serap Anggaran Maksimal Blitar, Jatim Pos DPRD Kabupaten Blitar meminta agar Pemerintah Kab Blitar untuk maksimalkan penyerapan anggaran, sehingga tidak akan terjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Pernyataan tersebut seperti diungkapkan Ketua DPRD Kab Blitar Marhaenis Urip Widodo SSos, dalam rapat sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Banggar DPRD terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Jumat lalu.

Untuk diketahui, bahwa Silpa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada tahun ini mencapai angka Rp 225 miliar, Marhaenis menjelaskan, bahwa Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang terlambat dalam penyerapan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus), meski penjelasan Politikus dari PDI-P ini memperinci jumlah tersebut memang bukan merupakan Silpa murni, di mana memang ada beberapa proyek yang belum selesai pengerjaanya, termasuk di dalamnya beberapa SKPD yang sempat diperiksa oleh BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan RI).

“Jadi setiap SKPD harus bisa memaksimalkan penyerapan anggaran, sehingga Silpanya tidak seperti sekarang ini, seperti pada kantor Pendidikan, terlambat dalam penyerapaan anggaran,” terang Marhaenis yang akan macung menjadi orang ke dua Pemkab Blitar ini.

Marhaenis meminta seluruh kendaraan dinas maupun kendaraan operasional Kantor DPRD Kab Blitar dilarang dipergunakan untuk lebaran, dan Marhaenis menegaskan bahwa H-5 sebelum lebaran, seluruh mobil dinas dan operasional harus dikandangkan di Kantor Dewan. “Ini di luar rapat paripurna ya, kami menghimbau dan menegaskan, seluruh kendaraan dinas termasuk kendartaan operasional dilarang untuk Lebaran, semua kendaraan harus disimpan di Kantor, dan ditanggungg aman, karena di sini sudah ada petugas jaga,” tegas Marhaenis, dengan didampingi Sekwan Drs Izul Maron kepada sejumlah Wartawan.

Sementara itu dikonfirmasi terkait hal sorotan oleh pihak Dewan Kabupaten Blitar masalah kelebihan Silpa Bupati Blitar Herry Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan masukan dan catatan dari DPRD, juga siap untuk melakukan perbaikan dan evaluasi seperti saran dari Dewan, termasuk dengan adanya Silpa yang jumlahnya cukup besar tersebut. “Kami siap untuk perbaikan, sedang Silpa pada Dinas Pendidikan segera akan dipergunakan, dan perlu adanya evaluasi,” papar Hery Nugroho saat keluar dari ruang rapat Paripurna.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Drs Totok Subihandono mengakui adanya Silpa anggaran pada kantornya namun ke semuanya akan dipergunakan secepatnya, seperti saran dan evaluasi dari Dewan Kabupaten Blitar. “Tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Ketua, iya memang seperti itu,” terang Totok. (san)

PA Fraksi Pertanggungjawaban APBD 2014 Trenggalek, Jatim Pos Fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir dalam sidang paripurna laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2014 serta rancangan peraturan daerah, Rabu lalu.

Fraksi-fraksi tersebut, meliputi Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAS dan Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi PKB dengan juru bicaranya M Hadi menyampaikan, berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Pemerintah daerah dalam mengatasi pemasalahan yang selalu menjadi catatan yakni; aset dan investasi daerah harus strategis. Seperti adanya divestasi UPUD dan PDAU, program peningkatan pelayanan BLUD di RSUD Dr Soedomo Trenggalek dalam item belanja barang

dan jasa disebutkan bahwa realisasi belanja melebihi rencana yang ada.

“Hal ini menunjukkan adanya suatu tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan roda pemerintahan, dengan menggerakkan semua penanggungjawab pelaksana kerja untuk melaksanakan tugas secara benar, bertanggungjawab dan transparan menuju pelaksanaan pemerintahan yang bersih,” katanya.

Sementara Fraksi PAS, melalui juru bicaranya Muhamad Nur Efendi mengatakan, setelah sekian lama mencermati dan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 baik di tingkat fraksi maupun komisi dan banggar, kami berharap pelaksanaan APBD induk TA 2015 dipercepat.

Namun demikian harus tetap cermat sehingga tidak seperti tahun-tahun kemarin yang selalu lambat. (san)

Hal - 5

Jatim II  SAMBUT MUKTAMAR NU KE-33

Apel Siaga Pemkab Jombang Tali Asih untuk Petugas Posko Jombang Jombang, Jatim Pos Untuk memastikan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H di Kabupaten Jombang, Kamis belum lama ini dalam keadaan aman, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko bersama Jajaran Forpimda Jombang diantaranya Ketua DPRD H.Joko Triono,Kapolres AKBP Sudjarwoko serta Dandim 0814 Letkol ARM M.Haidir melakukan sidak di posko pengamanan lebaran, utamanya yang berada pada jalur mudik lintas Mojoagung-Bandarkedungmulyo.

Selain melakukan pantauan, rombongan yang juga diikuti sejumlah Pejabat Pemkab Jombang ini menyerahkan tali asih dan bingkisan kepada petugas jaga posko. Bingkisan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati kepada petugas jaga dan disaksikan oleh Forpimda yang mengikuti.

Berangkat dari Pendopo Pemkab Jombang, rombongan menggunakan kendaraan roda dua (Ngetril) untuk meminimalisir kemacetan. Posko pertama yang dituju adalah Posko pengamanan lebaran yang berada di Jalan Wahid Hasyim Kecamatan Jombang. Kemudian rombongan melanjutkan memantau Posko lebaran yang berada di Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Dan terakhir rombongan melanjutkan pantauan ke Posko yang berada di Kecamatan Mojoagung. (her)

 BUPATI JOMBANG:

Larangan Pakai Mudik Mobdin Karena KPK

Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Nyono Suharli mengemukakan, larangan menggunakan mobil dinas (Mobdin) untuk mudik lebaran sesuai yang disampaikan KPK yang melarang mobil plat merah jadi kendaraan mudik. Karena mobil dinas dibiayai negara, jadi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebagaimana diberitakan, jelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan himbauan tentang pelarangan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri. Karena sesungguhnya penggunaan kendaraan operasional hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan guna menunjang tugas pokok pada SKPD. Satu persatu Mobil Dinas (Mobdin) dikumpulkan di Lapangan Pemkab dan disaksikan langsung Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Sekda Ita Triwibawati.

Bupati Nyono Suharli mengatakan Larangan pemakaian mobdin untuk keperluan mudik lebaran ini sesuai himbauan KPK tentang gratifikasi terkait perayaan hari raya. Dan himbauan lisan yang disampaikan oleh Menpan dan Reformasi Birokrasi bahwa kendaraan dinas itu hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi instansi.

Dan Kendaraan dinas tersebut bisa dipergunakan lagi jika cuti lebaran telah selesai, yakni 22 Juli 2015. Sedangkan cuti lebaran sendiri dimulai 16-21 Juli 2015.

U s a i memberikan himbauan, Bupati Nyono Suharli yang didampingi Sekdakab Jombang Ita Triwibawati mengecek kondisi mobil tersebut. Hal itu untuk memastikan mobdin dalam kondisi baik dan lengkap.

Selanjutnya, puluhan kendaraan pelat merah Bupati dan Sekda mengecek satu persatu itu dimasukMobdin yang dikumpulkan di Lapangan kan ke garasi. (her) Pemkab

Jombang, Jatim Pos Menyongsong penyelenggaraan Muktamar NU Ke-33 sekaligus Iedul Fitri 1436 H, Pemkab Jombang menggelar Apel Siaga Selasa lalu. Apel tersebut diikuti PNS, Satpol PP, Dishub, TNI dan Polri Serta dari unsur Organisasi masyarakat diantaranya dari Senkom dan RAPI. Wakil Bupati dan Sekda, Forkopimda diantaranya Kapolres Jombang, Dandim 0814, Dansat Radar 222, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat juga hadir dalam Apel Siaga yang dipusatkan di Lapangan Pemkab Jombang ini. Selaku Inspektur Apel adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Bupati Nyono Suharli berharap melalui momentum ini, sinergitas antara Pemerintah, TNI/Polri dan seluruh masyarakat selalu terjaga dengan baik. “Khususnya menjelang Muktamar NU ke-33 maupun suasana Iedul Fitri sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat,” ungkapnya.

Di hadapan peserta apel Bupati Nyono Suharli Mengaku bangga, karena pada tanggal 1-5 Agustus Muktamar NU ke-33 akan dilaksanakan di Jombang.

Dijelaskan oleh Bupati dalam Muktamar NU ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 15 ribu orang, mereka terdiri dari 3.500 sampai 4.000 peserta dan sisanya penggembira.

“Sehingga sebagai tuan rumah, saya harap semua elemen masyarakat baik TNI, POLRI serta masyarakat harus siap memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Muktamar NU ini. Kita harus selalu pro aktif memberikan yang terbaik untuk para muktamirin. Mari kita sukseskan agenda akbar kaum nahdiyin ini dan mari kita jadikan

Jombang sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi para peserta muktamar,” tegas Bupati.

Dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang identik dengan mudik yang dilakukan sebagian masyarakat sehingga harus meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, maka Bupati Nyono Suharli menghimbau kepada masyarakat agar meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Yakni mengecek kondisi rumah sebelum berangkat.

Dalam apel yang juga disiarkan secara langsung oleh Radio Suara Jombang FM/AM ini bupati berpesan kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan mudik dan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, untuk tidak lupa mematikan listrik rumah kecuali lampu halaman, lepas regulator tabung lpg, cabut kabel litrik dari semua alat elektronik anda dan yang paling penting kunci rumah anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama anda mudik. “sebelum anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong pastikan rumah tersebut aman,” pungkas Bupati. (her)

Gus Ipul Minta Do’a Sukseskan Muktamar NU

Gus Ipul (dua dari kanan) menuju Masjid Agung Jombang.

Jombang, Jatim Pos Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H di Kabupaten Jombang terasa berbeda, hal itu karena kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama dengan Istri Hj.Fatma Saifullah Yusuf untuk melaksanakan Sholat Ied di Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang, serta Open House yang dilakukan oleh Bupati Jombang di Pendopo Pemkab Jombang, Jumat lalu.

Sebelumnya Gus Ipul yang didampingi Istrinya menuju ke Pendopo Pemkab Jombang untuk berangkat bersama sama dengan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang juga didampingi Istri Hj Tjaturina Yuliastuti Wihandoko, Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang yang didampingi Istri. Kemudian, dengan berjalan kaki rombongan berangkat menuju ke Masjid Agung Baitul Mukminin berbaur bersama masyarakat Jombang untuk melaksanakan Sholat Ied di Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang.

Sebelum pelaksanaan Sholat Ied, Wagub Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan sambutan singkat yang intinya meminta doa kepada kaum nahdliyin dan rakyat Indonesia, supaya Muktamar NU ke 33 di Kabupaten Jombang berjalan sukses, aman dan membawa berkah bagi, agama, bangsa dan negara Indonesia.

Kepada para Jamaah, Gus Ipul juga mengajak merayakan Idul Fitri dengan perasaan bahagia. “Saat Idul Fitri, doa yang biasa diucapkan adalah kullu ammin waantum bi khoir. Ini artinya kita mendoakan agar berbahagia. Jadi saat Idul Fitri ini, kita mesti bahagia, dan sebisanya berbagi kebahagiaan kepada orang lain. “Hidup itu jelas Gus Ipul, yang terpenting adalah bahagia. Jadi apapun kalau tidak bahagia percuma. Lebih baik jadi orang biasa asal bahagia,” tambahnya.

Mengenai makna Idul Fitri, Gus Ipul mengajak para jamaah untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah. “Pada saat seperti ini para ulama senantiasa berpesan, kun abdullah wala takun abdu Ramadhan.

Jadilah kita semua ini hambanya Allah. Bukan hambanya Ramadhan.

Jadi kalau pada saat Ramadhan kita beribadah sungguh-sungguh, setelah Ramadhan kita pun tetap harus beribadah sungguh-sungguh ke Allah,” katanya. Sedangkan yang diharapkan dari Idul Fitri ini adalah menjadi orang yang kembali bukan hanya secara fisik. Namun kembali alias aidin dalam makna lebih luas.

“Termasuk kembali kepada kesucian. Kembali tanpa dosa seperti saat dilahirkan. Kita bersyukur bisa kembali kepada kesucian dengan sukses. Namun yang lebih penting adalah sukses saat kita kelak kembali kepada Allah,” bebernya.

Sementara itu usai melaksanakan Sholat Ied Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyampaikan selamat Idul Fitri kepada kaum muslimin yang ada di Kabupaten Jombang. “Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriyah, Marilah di hari yang mulia ini dengan tulus ikhlas saling maaf memaafkan satu sama lain atas segala kesalahan dan kekhilafan,” ucap Bupati Nyono Suharli.

Tak lupa Bupati Nyono Suharli juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Jombang dan semua pihak yang telah menjaga keamanan dan kondusifitas Kabupaten Jombang serta kelancaran lalu lintas para pemudik yang melintas di Kabupaten Jombang.

“Dan Dari lubuk hati yang paling dalam saya pribadi dan keluarga juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jombang atas kekhilafan, kealpaan dan kesalahan yang mungkin telah Saya lakukan selama memimpin Kabupaten Jombang,” pungkas Bupati Nyono Suharli. (her/hms)

Hal - 6

Jatim III

ASDP Banyuwangi Operasikan Semua Kapal Banyuwangi, Jatim Pos Memasuki H+7 arus balik dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pulau Bali tampak ramai lancar. Meski terjadi peningkatan arus balik, namun kepadatan hanya ada di kawasan pelabuhan.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Ketapang, M Yusuf Hadi menyatakan, Jika dibandingkan dengan total arus balik pada H-7 sampai dengan H+2 bartu mencapai 18 % untuk penumpang, 12% untuk

motor dan 22 % untuk mobil. Secara akumulatif, arus balik yang melintas melalui Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, sebanyak 86.255 orang, 11.727 motor dan 10.160 unit roda empat. “Peningkatan arus balik di Ketapang sifatnya gradual dan tidak meningkat drastic, meskipun meningkat namun tidak sempat menyebabkan kepadatan di pelabuhan. Semuanya berjalan lancar berkat pola operasional kapal, pelabuhan dan kesiapsiagaan seluruh personel

Operasi Mamin Dinkop Kediri

Kediri, Jatim Pos Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Kediri kembali mengadakan operasi pasar yang kali ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ringinrejo, Rabu lalu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Kediri dengan bantuan Dinas Kesehatan, Satpol PP, Polres, PKK, Humas dan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri.

Tujuan operasi pasar kali ini adalah untuk memeriksa kelayakan produk-produk makanan kemasan di swalayan-swalayan daerah Kandat dan Ringinrejo, serta menindaklanjuti berita mengenai adanya merica palsu yang tengah beredar di pasaran dengan melakukan uji keaslian langsung di beberapa kios di pasar-pasar desa.

Sebelum tim pemeriksa diberangkatkan, Zaenuri, SSos.MM, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Kabupaten Kediri menuturkan kepada tim hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan.

Untuk makanan kemasan, hal yang paling utama adalah label produk makanan tersebut. Label harus meliputi yang pertama, ijin nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) bagi produk hasil olahan rumah tangga dan nomor dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bagi produk hasil olahan pabrik,” ujar Zaenuri.

Kedua, komposisi makanan tersebut harus jelas, ketiga ada tanggal kadaluarsa dan keempat bagi produk import, kete-

rangan tentang makanan harus sudah berbahasa Indonesia. Terakhir, yang tidak boleh diabaikan adalah kemasan harus dalam keadaan sempurna atau tidak rusak seperti penyok atau sobek,” tambah Zaenuri.

Hasil dari operasi pasar ini, ternyata masih ditemukan beberapa swalayan yang produk-produknya masih belum memenuhi standard untuk dijual. Contohnya di salah satu swalayan daerah Kandat, Multi Joyo, ditemukan susu-susu kaleng dengan kemasan yang sudah penyok, bumbu-bumbu dapur, makanan-makanan ringan dan makanan instan yang sudah kadaluwarsa.

Bahkan ditemukan beberapa jenis makanan yang sudah menjamur. Menanggapi hal ini, pemilik toko, Itang Putra Alvian mengaku bahwa sebenarnya setiap satu minggu sudah dilakukan pemeriksaan oleh karyawan-karyawannya. “Mungkin ada yang terlewat,” katanya.

Kemudian untuk swalayan daerah Ringinrejo Desa Sambi, satu swalayan yang banyak menjual produk-produk kemasan tidak layak jual adalah swalayan Mustika.

Di swalayan ini ditemukan berbagai makanan instan seperti bumbu-bumbu instan, tiwul instan, beras pintar, makanan kaleng, spaghetti instan, dan mie instan yang sudah kadaluarsa. Ada juga beberapa bungkus kerupuk warna-warni yang sama sekali tidak ada label di kemasannya.

Di setiap swalayan yang dikunjungi Zaenuri dan tim tidak henti-hentinya menghimbau kepada pemilik toko untuk sering-sering melakukan kontrol terhadap produk-produk kemasan yang ada di tokonya, dan menolak dengan tegas produkproduk dari produsen yang label kemasannya tidak lengkap, apalagi tidak ada nomor ijin PIRT-nya.

Pemilik toko juga harus memperhatikan tempat penyimpanan makanan yang dijual karena dikhwatirkan makanan akan menjamur atau dimakan oleh tikus seperti yang terjadi di salah satu swalayan yang sempat dikunjungi. (her)

Jatim Raih 4 Piala di Ajang PSP Kabupaten Bojonegoro sukses meraih empat penghargaan sekaligus dalam ajang Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Nasional, yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, belum lama ini.

Empat penghargaan itu adalah sebagai penyaji terbaik, sutradara terbaik, cerita terbaik, dan aktor terbaik.

Atas prestasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr Saiful Rahman, MM, M.Pd mengaku bangga terhadap kerja keras para pelajar dari daerah tersebut. Menurut Saiful, mereka adalah putra-putri terbaik daerah ini yang telah melahirkan karya terbaiknya dengan meraih prestasi nasional. Kabupaten Bojonegoro berhak mewakili Jawa Timur di pentas nasional tersebut setelah meraih penampilan terbaik pada ajang PSP tingkat Jawa Timur di Banyuwangi tanggal 31 Mei - 7 Mei 2015.

Saiful mengaku bangga dengan prestasi Bojonegoro tersebut dan berterima-

kasih kepada kontingen Bojonegoro yang mampu mengharumkan nama Jawa Timur ditingkat Nasional.

Saiful juga berpesan agar pembinaan prestasi tersebut bisa berkelanjutan, serta dengan diraihnya piala tesebut bisa memotivasi siswa-siswa yang lain untuk berprestasi. (nam)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr Saiful Rahman (paling kanan) berpose bersama kontingen Bojonegoro dengan piala masing-masing di tangan.

di lapangan,” ujar Yusuf Hadi, Kamis siang di Ketapang, Banyuwangi.

Corporate Secretary PT ASDP di Ketapang Christine Hutabarat mengatakan pihaknya menyiagakan 31 kapal yang beroperasi sebanyak 115 trip. Jika dibandingkan dengan arus mudik dari Pelabuhan Gilimanuk sebelum Lebaran, jumlah arus balik rata rata masih di bawah 50 persen untuk semua jenis muatan. Arus balik untuk penumpang baru mencapai 38 persen, motor 27 persen, dan mobil 44 persen. ”Ar-

tinya masih banyak yang akan melakukan perjalanan arus balik hingga akhir minggu ini saat masa liburan selesai,” tegasnya.

Diperkirakan lonjakan penumpang terjadi pada Sabtu dan Minggu besok, untuk mengantisipasi peningkatan pemudik hingga akhir minggu ini, ASDP akan menambah armada beroperasi untuk melayani arus balik hingga sebanyak 34 kapal.

Jumlah tripnya pun akan ditambah mengikuti peningkatan jumlah arus balik. (eko/rim)

Rp 12 Miliar untuk Bangun SPAM Umbulan Probolinggo, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mendapatkan suntikan dana segar untuk pembangunan saluran Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Umbulan yang ada di Kecamatan Sukapura. Nilainya mencapai Rp 12 miliar yang bersumber dari APBN di pos anggaran Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementrian Pekerjaan Umum (PU) RI. Hal itu disampaikan oleh Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo Bambang Lasmono. “Kita sudah dapat kepastian penambahan anggaran utnuk intake umbulan di Sukapura. Dengan tambahan anggaran itu, kita berharap cakupan pelayanan untuk wilayah Sukapura dan sekitarnya juga bertambah,” ungkapnya.

Kepastian anggaran itu turun bersamaan dengan SPAM Darungan. Meski mendapatkan kepastian tahun ini, namun diperkirakan proyek itu baru dibangun tahun depan. Karena itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan Dinas PU Provinsi Jatim untuk kepastian pelaksanaannya.

Selain untuk intake atau penambahan pipa melalui sumber mata air umbulan, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan perangkat yang melintasi sungai, pemasangan pompa, panel serta kebutuhan lainnya. Termasuk supervisi untuk kelancaran proyek.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo Prijono menga-

takan bahwa pembangunan SPAM di Kabupaten Probolinggo sejauh ini masih kurang. “Terutama jika kita selaraskan dengan target di MDG’s (Millenium Deevelopment Goals),” ungkapnya.

Menurut Prijono, Pemkab sendiri menargetkan penyediaan air bersih sampai tahun 2015 mencapai 50 persen. Sementara ini yang tersedia baru 30 persen saja. Karenanya, pihaknya terus berupaya pembangunan SPAM baik dari APBN maupun APBD untuk memenuhi target MDGs tersebut.

Dalam programnya, pembangunan SPAM di Kabupaten Probolinggo difokuskan dalam 3 titik, mulai dari wilayah timur, tengah dan barat. Untuk penyediaannya, wilayah timur mengambil air terjun Darungan yang ada di Desa Kalianan Kecamatan Krucil. Untuk wilayah tengah di air terjun Tancak. Sementara di barat memanfaatkan air umbulan di Sukapura.

“Karena itu, di beberapa titik kami membangun SPAM sebagai sistem untuk menyalurkan air pada masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut Prijono menegaskan bahwa pembangunan SPAM ini penting karena Kabupaten Probolinggo sendiri ketika musim kemarau rawan mengalami bencana kekeringan. “Misalnya di Gunung Geni, di daerah ini saat ini diambilkan solusi untuk mengambil air di sungai Tancak,” pungkasnya. (sin/wan/drs)

Kadindik Jatim Harap Juara Nasional O2SN Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr Saiful Rahman, MM, M.Pd, berharap Jawa Timur harus menjadi pemenang umum lagi di O2SN tingkat Nasional.

Harapan itu disampaikan Saiful saat membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Tingkat Provinsi ke-10 di Hotel Utami Juanda, pertengahan Juni 2015 lalu.

Sebelum lomba digelar, Saiful sempat berpesan agar para wasit menjalankan fairpaly. Kepada para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr wasit, Saiful meminta agar bersikap Saiful Rahman, memberi sambutan di O2SN adil dan profesional dalam menja- di Hotel Utami, Juanda. lankan tugasnya, sebab adil dan profesional adalah kunci untuk hasil pemenang untuk mengikti O2SN Tingkat Nasional.

Tahun ini O2SN SD/MI mengambil tema O2SN yang sesungguhnya.

Dalam Pembukaan O2SN tersebut turut “Dengan Olimpiade Olahraga Nasional hadir Kepala Bidang dan UPT (unit pelak- (O2SN) SD/MI Jawa Timur kita kembangsana tugas) di lingkungan Dinas Pendidikan kan sikap Sportif, Kompetitif, Percaya Diri, Provinsi Jawa Timur, para atlet dan pelatih dan Tanggung Jawab guna menyiapkan Gedari masing-masing Kab/Kota di Jawa nerasi Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.”

Ada 9 cabang olahraga yang dipertanTimur.

O2SN tingkat SD/MI tahun ini diikuti dingkan pada O2SN SD/MI ini, yaitu Atletik, lebih dari 1000 Siswa di Jawa Timur untuk Bola Voli Mini, Catur, Tenis Meja, Bulubertanding dan memperebutkan gelar jua- tangkis, Karate, Renang, Senam dan Silat. ra bergengsi sebagai wakil Jawa Timur (nam)

Hal - 7

Jatim IV

Sosialisasi Dinas Kelautan & Perikanan Pasuruan Pasuruan, Jatim PosKegiatan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah bagi nelayan di laksanakan di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Peserta kegiatan terdiri dari 30 (tiga puluh) orang Kegiatan Sosialisasi meliputi pemberian

materi pentingnya sertifikat tanah untuk masyarakat nelayan, prosedur administrasi, cara pemanfaatannya, arti penting permasalahan yang ada dan petunjuk bagi para peserta di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ikut serta Beberapa perwakilan dari

TP PKK Karangsono Rebut Juara I TINGKAT KABUPATEN SEBAGAI PELAKSANA 10 PROGRAM PKK Pasuruan, Jatim PosMasyarakat desa Karangsono beserta TP. PKK Karangsono Kecamatan Sukorejo merasa bangga dan terharu karena dalam mengikuti lomba penilaian 10 Program Pokok PKK, desa Karangsono berhasil menyingkir lawan-lawannya, selain mengharumkan nama baik desanya pemerintah Kabupaten Pasuruan juga memberikan apresiasi atas keberhasilannya.

Dijelaskan Hj. Sulistiatutik Alim SE Ketua tim PKK Karangsono bahwa keberhasilan dan kemajuan masyarakatnya ini sangatlah berguna bagi desanya kedepan.

Karena ditahun 2015 ini kami bisa memberi manfaat kepada pengurus TP. PKK nya dan itu bisa dibuktikan dengan merebut piala

Hj. Sulistiatutik Alim SE (kanan)

dan piagamnya. Kami atas nama pengurus TP. PKK Karangsono dan perangkat serta Kepala desa sangat berterima kasih kepada seluruh lapisan mayaraka, karena TP. PKK Karangsono telah berhasil menjuarai 10 Program Pokok PKK dari 24 kecamatan se kabupaten Pasuruan.

Dan pada tahun 2015 ini insyaalloh TP. PKK Karangsono akan mewakili kabupaten Pasuruan dalam mengikuti lomba se Jatim H. Alim SE Kepala desa desa Karangsono berharap dengan keberhasilan kelompok TP. PKK nya semua pengurus dan elemen masyarakatnya semakin kompak dan semangat karena dengan mengikuti lombalomba semakin banyak belajar dan pengalaman sehingga nantinya kita bisa semakin maju dan bersaing, kami sudah bekerja sebaik-baiknya dan nanti masyarakatlah yang akan menikmati hasilnya. Oleh karena itu kita semua berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan serta masukan agar desa Karangsono semakin maju,karena kekompakan akan bisa menorehkan keberhasilan yang maksimal sebagaimana penilaian kegiatan (HATI) (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) benar-benar kita rasakan bersama dan itu perlu dukungan serta doanya sehingga kegiatan TP. PKK Karangsono semakin maslahat, sesuai visi misi kabupaten Pasuruan saat ini jelasnya pada jtp. (Ham)

kelompok yang berada perangkat desa, komponen Badan Perwakilan Desa (BPD), nelayan, dan staf kecamatan di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.

Acara yang dilaksanakan pada akhir bulan lalu, peserta mendapatkan pembinaan kegiatan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah khusus bagi nelayan dan pengolah ikan di pesisir, hadir dalam acara tersebut sudah ahli di bidangnya, dari: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan dan Camat Lekok. Manfaat lain dari kegiatan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah adalah untuk : Agar para nelayan mengetahui cara pemanfaatan sertifikat yang telah diterima untuk peningkatan modal usahanya. Menjalin kemiteraan dengan lembaga keuangan sehingga dapat terjadi sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : Permasalahan yang ditemui pada saat Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah khusus nelayan di Tahun 2015 ini yaitu antara lain masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman para nelayah di wilayah pesisir tersebut, sehingga mereka harus lebih sering diadakan pendampingan untuk mengakses informasi tentang sertifikasi. Pemecahannya antara lain adalah dengan memberikan masukan kepada para pihak terkait yang berkepentingan membantu dan melakukan pendampingan di lapangan baik secara langsung kepada para nelayan sehingga akan memberikan sebuah kenyamanan bagi yang ingin mengikuti program SeHAT. kegiatan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah khusus nelayan Tahun 2015 ini Menurut kepala dinas kelautan dan perikanan Ir. Slamet Nur Handoyo kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi peserta dan dapat ditransfer pada para nelayan diwilayah pesisir Kabupaten Pasuruan lainnya. Pada

akhirnya secara tidak langsung dapat mewujudkan masyarakat pesisir yang tangguh dan handal di bidang tangkap serta pengolahan hasil perikanan yang lebih modern karena adanya bantuan pendanaan karena kemudahan atas penyertifikatan tanah ini.

Disamping itu pula kegiatan ini adalah agar masyarakat nelayan di pesisir lainnya mengerti dan paham dalam upaya menjadikan sertifikat tanah nelayan sebagai salah satu komponen penting dalam penambahan dana dengan cara dijaminkan kepada lembaga-lembaga pembiayaan yang ada, dengan adanya program sertifikasi ini mampu meningkatkan usahanya lebih besar. Program yang baik ini adalah kerjasama Badan Pertanahan Nasional dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan yang menjadi kesempatan baik bagi masyarakat pesisir khususnya yang bekerja sebagai nelayan dan membutuhkan tambahan modal usaha mereka ke depannya” jelasnya pada JTP. Masyarakat nelayan di Kabupaten Pasuruan hidup dalam garis kemiskinan dan bahkan bisa dikatakan serba kekurangan.

Berbagai macam fasilitas dan bantuan sosial yang telah diberikan belum mampu mengangkat kesejahteraan mereka.Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yaitu pemberdayaan para pengolah ikan serta nelayan agar mampu mengubah nasibnya ke halhal yang positif aktif dan diharapkan bisa mengatasi kendala di wilayah pesisir di Kabupaten Pasuruan. Salah satu program pemerintah yang sangat ditunggu oleh mereka adalah sertifikasi surat tanah yang telah menjadi hak mereka seumur hidup. Surat tanah tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan mereka apabila terkendala akan berbagai macam himpitan hidup. Maksud dari kegiatan Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) khusus bagi para nelayan di lingkungan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan. (Ham)

Potret Pendidikan Kita di Era Otonomi Daerah KETIKA saya berkunjung ke rumah salah satu sahabatsaya yang aktif di organisasi pendidikan (PGRI) pada beberapa waktu yang lalu, saat itu Ia baru saja selesai menghadiri musyawarah nasional (Munas) PGRI se Indonesia di Palembang. Kontan saja saya bertanya kepada yang bersangkutan “Apa oleh-olehnya Kongres PGRI Mas?” Apa ada hal yang baru untuk perbaikan kualitas pendidikan kita yang saat ini masih ketinggalan?

Spontan dia menjawab dengan semangat dan di antara jawaban yang sangat menarik adalah rekomendasi hasil kongres kepada pemerintah terkait penempatan Kepala Dinas Pendidikan baik propinsi/kab/kota adalah orang-orang yang memiliki latar belakang dunia pendidikan.

Rekomendasi hasil kongres ini, tidak begitu saja muncul di permukaan, akan tetapi betulbetul bernasiskan potert nyata permasalahan yang berkembang di lapangan selama ini, bahkan semakin hari semakin memprihatinkan. Untuk menjawab dan membuktikan rekomendasi hasil kongres di atas diperlukan pemaparan potert implementasi otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah yang secara nyata telah diimplementasikan sejak tahun 2001 hingga saat ini.

Sekali lagi, Kecemasan ahli politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat secara umum, sejak otonomi dimulai, mereka katakana, bahwa otonomi daerah akan di lahirkan raja-raja kecil pada tingkat Bupati/Walikota, ternyata menjadi kenyataan.

Munculnya raja-raja kecil di daerah itu dengan sendirinya melahirkan prototype foedalisme gaya baru masyarakat. Feodalisme

(Oleh : Dr. Moch. NASIR,M.pd)

baru tersebut kemudian mewarnai dan melahirkan sikap, perilaku, dan yang paling penting termasuk cara pengambilan keputusan mereka untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan public. Pengambilan keputusan, termasuk penempatan pejabat baru, tidak didasarkan prinsip demokrasi, professional, akan tetapi mengarah pada prinsip like/dislike atau kedekatan. Dampat dari kondisi seperti ini sangat terasa sekali pada saat ini, bahwa tidak jarang yang ditunjuk dan dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis itu adalah orang-orangyang belum tentu bahkan sama sekali tidak memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas yang baik di bidang pendidikan, akan tetapi karena mereka dekat dengan penguasa.

Kondisi yang kita takutkan dan tidak kita harapkan ini justru terjadi didunia pendidikan kita. Berawal dari kecemasan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah ketika yang di angkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Nasional ( Kepala Diknas) kota/kabu-

paten pengganti Kandepdikbud adalah orang-orang yang berlatar belakang non pendidikan. Artinya, mereka sebelumnya tidak pernah menangani bidang pendidikan, baik di tinjau dari latar belakang pendidikan, pengalaman sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, atau staf di lingkungan kantor Depdikbud/P dan K.sekal lagi perlu di tegaskan lagi bahwa ketakutan kita sebagai pengabdi pendidikan justru benar-benar terjadi di Negara kita.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mantan camat, pejabat yang berlatar belakang sospol, pejabat Dinas Pertamaan, Pejabat Dinas Parkir, bahkan ada yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pemakaman yang kemudian di angkat menjadi Kepala Dinas Nasional di beberapa Kota/Kabupaten.

Barangkali boleh-boleh saja berargumen dan itu sah-sah saja, bahwa Kepala Dinas Pendidikan adalah jabatan structural yang berbau politik dan jabatan professional, sehingga tidak harus berlatar belakang kependidikan atau meniti karier di bidang pendidikan. Sekali lagi, argument semacam itu sah-sah saja. Tetapi yang pasti di tinjau dari sgi teoritas dan empiris bahwa latar belakang akademik dan pengalaman di pendidikan seseorang akan mewarnai dan mempola mindset seseorang untuk menentukan arah dan cara kebijakan yang akan di ambilnya. Mari kita berilustrasi, Bagaimana mungkin mantan pejabat sospol dapat membuat kebijakan pendidikan yang lebih

baik dan demokratis dan ikhlas, sementara mindset mereka sudah terbiasa di penehi pikiran-pikiran yang penuh prasangka idiologi politis dan kekuasaan?

Bagaimana mungkin mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membuat kebijakan pendidikan yang propolis, sementara mereka bertahun-tahundi bentuk untuk berpola pikir, di warnai dan di penuhi dengan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah? Yang akan terjadi dan pasti mereka akan menjadikan pembangunan di bidang pendidikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Apabila hal ini terus terjadi, implementasi otonomi daerah tidak akan menyelesaikan masalah, justru menambah beban dan masalah bangsa yang bertambah menumpuk-numpuk.

Bahkan untuk merujuk pada konsep dasar pendidikan, secara empiris menangani pendidikan itu berbeda sekali dengan menangani bidang-bidang lain. Bidang ekonomi misalnya, jelas berorientasi pada bagaimana meningkatkan produktivitas dan pendapatan Negara dan juga di bidang-bidang lainnya.

Menangani Pendidikan, tidaklah bisa didesain secara sederhana seperti bidang-bidang lain.

Kenapa demikian? Karena yang di tangani adalah benda hidup yaitu manusia makhluk Allah yang paling kompleks.Salah satunya adalah bahwa personil yang memimpin dan mengelolah pendidikan seharusnya orangorang yang ahli di bidang pendidikan.

Semoga rekomendasi hasil kongres PGRI tahun 2008 ini mampu memberi warna dan makna sehingga perubahan dunia pendidikan kita hari esok lebih baik dari hari ini.

(Penulis : Dosen Pasca Sarjana UNIPA Surabaya)

Jatim V

Hal - 8

Hari Pertama Masuk Kerja  Pemkot

Malang Gelar Halalbihalal

Malang, Jatim PosHari pertama masuk kerja setelah sepekan menjalani cuti Lebaran, Wali Kota Malang beserta segenap jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), menggelar halalbihalal yang diawali dengan apel pagi di Balai Kota Malang, Rabu yang lalu.

Meski harus mengantre satu persatu sampai mengular untuk bisa saling berjabat tangan, kegiatan halalbihalal kali ini tetap berjalan dengan tertib dan penuh keakraban. Melalui kegiatan halalbihalal seperti ini harapannya tali silaturahmi segenap jajaran Pemerintah Kota Malang bisa semakin meningkat.

Wali Kota Malang H. Moch. Anton mengungkapkan jika momen Lebaran sa-

Segenap Keluarga Besar

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN Mengucapkan Selamat Hari Raya IDUL Fitri 1436 H Minal Aidzin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin Camat Rembang Drs. IYO ASHARI Kepala Desa Oro-oro Ombo Kulon Kecamatan Rembang HARIYONO Kepala Desa Candiwates Kecamatan Prigen SUEB Lurah Pecalukan Kecamatan Prigen SUMARSONO, SH Kepala Desa Sidowayah Kecamatan Beji SUKINO

Mengucapkan

Selamat Hari Raya IDUL Fitri 1436 H Minal Aidzin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin CV. KARUNIA Ir. H. Rusdy

CV. NUR HIDAYAH Laily N

CV. ZERO JAYA SOFI Y. SUWARSITO

Suasana halalbihalal di Balai Kota Malang.

ngatlah istimewa. Setelah sebulan lamanya berpuasa, dan ajang silaturahmi seperti ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan hubungan dengan sesama manusia. Melalui kegiatan ini diharapkan tali silaturahmi antara jajaran pemerintahan Kota Malang bisa semakin baik dan terjaga untuk bisa bersama-sama terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat Kota Malang bisa semakin guyub,” jelas pria yang kerap disapa Abah Anton itu, Rabu (22/7).

Abah Anton merasa bangga dengan pegawai di lingkungan Pemkot Malang yang masuk kerja tepat waktu setelah sepekan menjalani cuti Lebaran. Kedisiplinan

ini diharapkan bisa terus ditingkatkan untuk bisa semakin meningkatkan kinerja jajaran pemerintahan Kota Malang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Drs. Subkhan mengungkapkan pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada PNS (pegawai negeri sipil) di lingkungan Pemkot Malang yang bolos kerja.

Jika sampai ditemukan ada pegawai negeri yang tidak masuk usai cuti Lebaran, tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan.

“Sanksi bentuknya macam-macam, mulai teguran, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, semua tergantung pada pelanggaran dan kesalahan PNS yang bersangkutan,” tegas Subkhan. (zis/hms)

Hal - 9

Jatim VI

Universitas Brawijaya Malang Menuju Terbaik di Asia kreditasi internasional adalah S2 Akuntansi dan S2 Manajemen FEB UB, Ilmu Teknologi Pangan FTP UB, Administrasi Bisnis FIA UB. Ketiga Fakultas tersebut sudah terakreRektor Universitas Brawijaya Malang Prof. Dr. Ir. ditasi internasional sejak tahun Mohammad Bisri, MS tukar cinderamata pada 2012. Sementara yang terkini adakegiatan Surveillance AUN-QA di ruang sidang lah akreditasi yang dilakukan AASBI Rektorat lt 8 Universitas Brawijaya Malang. pada tahun 2014.

Berdasarkan Deklarasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun PADA saat bangsa Indonesia tengah bersiap memasuki Masyarakat Ekonomi Asean 2007 dinyatakan bahwa momentum tahun (MEA) pada akhir tahun ini, Universitas 2015 ini merupakan suatu era baru bagi terbuBrawijaya (UB) justru menyiapkan diri menjadi kanya Masyarakat Eknomi Asean (Asean Ecoyang terbaik di Asia pada tahun 2020. Bagi UB nomic Community). Terbentuknya MEA bertucita-cita itu bukanlah sebuah utopia, karena juan unuk mengintegrasikan ekonomi regional semua sudah didesain dan disiapkan untuk yag bercirikan pada empat karakter. Keempat menuju pada pencapaian target tersebut. hal tersebut adalah terbangunnya pasar Sejumlah prestasi mahasiswa pada level tunggal dan basis produksi, tingkat kompetisi interternasional dan akreditasi internasional bagi ekonomi wilayah yang tinggi, perkembangan sejumlah fakultas di lingkungan UB adalah ekonomi yang sejajar dan terintegrasinya sebuah modal dasar menuju yang terbaik di ekonomi suatu negara dengan ekonomi global.

Asia.

“MEA sejalan dengan visi UB yang berobsesi “Ada beberapa variabel yang layak di kedepankan, yaitu mengenai potensi daya menjadi World Class Entrepreneurial University. saing dan adanya akreditasi internasional yang Kami menargetkan agar UB bisa berdiri sejajar disandang oleh beberapa fakultas dan dengan perguruan tinggi terkemuka pada level beberapa Program Studi di UB,’’ papar Rektor Asia, bahkan kalau perlu menjadi yang terbaik UB, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS., kepada dan terdepan,’’ papar Prof M Bisri yang sebelumnya menjabat Dekan Fakultas Teknik UB Jatim Pos beberapa waktu lalu di kantornya.

Setidaknya ada empat fakultas yang ini.

Lebih lanjut Prof Bisri menegaskan, Indoterakreditasi internasional di UB, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi nesia akan dipandang sebagai bagian dari pasar dan Fakultas Teknologi Pertanian. Adapun tunggal ketika kita memasuki MEA. Pelaku sejumlah Program Studi yang sudah tera- usaha di belahan manapun, bisa masuk ke pasar

salah satu negara ASEAN dengan amat mudah. ‘’Maka disini yang dibutuhkan adalah kualitas dan kreatifitas SDM itu sendiri, kami di UB berobsesi menyiapkan lulusan yang mempunyai daya saing era MEA atau bahkan untuk level Asia sekali pun. Lulusan UB harus mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi terkemuka di kawasan Asia ini,’’ jelas Bisri.

Pada tataran kemahasiswaan, lanjut rektor, sudah banyak mahasiswa UB yang mempunyai prestasi internasional. Sebut saja misalnya delegasi mahasiswa UB menjuarai satu kompetisi School on Internet ASIA Business Plan 2015, bahkan mahasiswa UB sudah tiga kali secara berturut-turut menyabet sebagai juara 1 pada kompetisi serupa. Bidang Seni adalah contoh lainnya, tim Paduan Suara Mahasiswa UB berhasil meraih juara 1 dalam kategori Free Song dalam 2nd International ITB Choir Competition di Bandung.

UB juga sedang menyiapkan suatu lembaga yang mempunyai daya saing Asia yang akan menjadi kebanggaan kampus tersebut. Jika ada tamu dari luar kota atau luar negeri, lembaga ini akan menjadi distinasi atau tujuan mereka berkunjung ke UB. Pihaknya juga mendorong Laboratorium Sentra Ilmu Hayati (LSIH) sebagai lab yang berdaya saing Asia. Demikian juga sudah disiapkan Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa UB berdaya saing Asia.

Rektor UB juga mendesain dan membenahi Technopark Jatikerto, di Kawasan Ngijo Kab. Malang dan Laboratorium Sumber Pasir. Semua itu untuk menjadi icon dan distinasi bagi para tamu yang ingin berkunjung ke UB baik dari

SIAPA sangka perguruan tinggi yang dulu hanya merupakan Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel (SA) Surabaya (sekarang UIN SA Surabaya), kini justru sudah melampaui induknya UIN SA Surabaya. Perjalanan panjang dan berliku sudah dilaluinya. Proses metamorfosis bermula sejak tahun 1961, berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya di Malang. Selanjutnya lembaga ini berturutturut mengalami alih status menjadi Sekolah Tinggi Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang tahun 1997, Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS) Malang tahun 2002 dan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tahun 2004. Kemudian mendapatkan laqob atau nama menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang sejak tanggal 23 Januari 2009 yang diresmikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Metamorfosis UIN Maliki Malang mengalami dua fase. Pertama, periode Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN SA Surabaya yang berlangsung selama 36 tahun.

Kedua, era independen atau lepas dari Fakultas Cabang IAIN SA Surabaya menjadi STAIN Malang, UIIS, UIN Malang dan mendapat tambahan sebutan menjadi UIN Maliki Malang.

Pada periode independen inilah UIN Maliki Malang banyak mengalami perubahan secara fundamental dan radikal yang berlangsung sekitar 18 tahun.

Sejak awal, ketika masih sebagai Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN SA Surabaya, sudah menorehkan prestasi: menjadi Fakultas Tarbiyah terbaik di Jawa Timur bahkan mungkin terbaik di Indonesia di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri maupun swasta. Karena, Fakultas Tarbiyah IAIN SA Malang mendapat binaan dan kerjasama dengan IKIP Negeri Malang (sekarang UM) yang mempunyai reputasi nasional

Prof Dr H Mudjia Rahardjo, M.Si. Periode ini UIN Maliki berjalan semakin kokoh dengan bertekad menuju World Class University (WCU). Modal yang kokoh untuk go international adalah UIN Maliki Malang mendapat akreditasi perguruan tinggi dari BAN PT dengan peringkat A, maka dengan demikian UIN Maliki Malang secara nasional sejajar dengan kampus tua seperti UGM, UI, ITB, UNAIR, UM, IPB dan UB dan sebagainya.

UIN Maliki Malang merupakan contoh sukses dunia perguruan tinggi yang memadukan konsep dan metodologi sistem pendidikan modern yaitu universitas diintegrasikan dengan sistem pendidikan tradisional pesantren.

Kerja keras jajaran civitas akademika UIN Maliki Malang tidak sia-sia. Angin segar itu berhembus ketika Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali 13 Nopember 2013 mengusulkan kepada presiden SBY agar dua UIN, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjadi perguruan tinggi yang berkompetensi global (World Class University/ WCU). Karena kedua UIN ini dianggap memiliki kualitas yang baik dan memiliki syarat-syarat yang bisa terpenuhi sebagai kampus WCU. Terutama bila dilihat dari sarana dan prasarananya yang cukup baik dan berstandar sangat baik bila dibandingkan dengan kampus UIN lain di Indonesia. Dua UIN tersebut berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat perguruan tinggi global Webometric, dinilai cukup baik dan dapat disetarakan dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Upaya memasukkan dua UIN sebagai WCU adalah langkah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di bawah Kemenag. Karena itu dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pendidikan tinggi di bawah Kemenag terus menaikkan beberapa status perguruan tinggi, mulai dari yang semula berstatus Sekolah Tinggi

domestik maupun tamu internasional. Tentu saja disamping untuk kepentingan tujuan wisata, adalah untuk kepentingan masyarakat civitas akademika sendiri yaitu sebagai praktikum dosen dan mahasiswa seperti untuk kegiatan integrated farming di Technopark Jatikerto misalnya.

Pada bidang penelitian, UB telah melahirkan peneliti andal yang mampu berbicara di dunia internasional. Salah satu diantaranya adalah prestasi yang dicapai oleh Prof. Dr. Drh. Aulanni’am, DES. Ia telah menemukan alat deteksi dini penyakit gula. Lewat temuan penelitiannya, dosen yang kerap dipanggil Aul oleh mahasiswanya ini menerima penghargaan sebagai salah satu dari 19 Karya Unggulan Anak Bangsa oleh Menteri Riset dan Teknologi dan masuk dalam deretan 106 Karya Inovatif Indonesia. ‘’Dengan melihat semua prestasi yang dicapai oleh civitas akademika UB, maka hal itu merupakan suatu kelebihan dan menjadi daya saing UB yang bisa disejajarkan dengan perguruan tinggi terkemuka di Asia,’’ urai Rektor yang hobi berolahraga sepak bola ini.

Dalam rangka memperlancar arus informasi dan pembentukan branding image ke level internasional, UB akan membenahi sistem informasi dan kehumasannya. Website UB sekarang sudah disajikan dalam dua bahasa: Inggris dan Indonesia. Kini sedang disiapkan unit informasi dan kehumasan yang didukung oleh TIK untuk sistem database sebagai corong universitas. @ Zis Muzahid Hasan

UIN Maliki Malang: Perjalanan Panjang Menuju Universitas Global di bidang pendidikan.

Sejumlah prestasi sudah diraihnya, tidak hanya mempunyai reputasi nasional, bahkan menembus ranah internasional. Civitas akademika-nya tak hanya dari dalam negeri, mahasiswanya berasal dari 33 negara bergabung dengan puluhan ribu mahasiswa lainnya.

Berkembangnya UIN Maliki yang begitu akseleratif, salah satu faktornya karena peran leadership atau kepemimpinan yang ada. Sejak menjadi STAIN hingga UIN Maliki peran kepemimpinan Prof. Dr. H. Imam Suprayogo terbilang cukup sentral. Banyak ide dan gagasan bahkan terobosan yang dia lakukan. Yang awalnya dianggap sesuatu yang tak mungkin karena memang kondisi awalnya yang memprihatinkan. Namun fakta menunjukkan keberadaan UIN Malang kini sudah menjadi universitas terkemuka tidak hanya di ranah nasional, tetapi juga di tingkat global.

Kampus UIN Maliki Malang.

Periode Imam Suprayogo sebagai perintis dan pelopor kemajuan UIN Maliki yang berlangsung selama 16 tahun merupakan periode yang fenomenal. Setelah periode Imam Suprayogo, sejak tahun 2013 UIN Maliki Malang berganti nahkoda, yaitu di bawah kepemimpinan

Rektor UIN Maliki Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si

Agama Islam Negeri (STAIN) dinaikkan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan yang IAIN ditingkatkan menjadi UIN. Kini UIN Maliki yang dulunya hanya satu fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah cabang UIN SA Surabaya sudah menjadi enam fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dengan 3 Jurusan; Pendidikan Agama Islam, Pendidikan IPS dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiya (PGMI). Fakultas Syariah dengan 2 Jurusan; Hukum Keluarga Islam dan Hukum Bisnis Syariah.

Fakultas Humaniora dengan 3 Jurusan; Bahasa dan Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Psikologi dengan S1 Psikologi dan Fakultas Ekonomi dengan 4 Jurusan/Prodi; S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Perbankan Syariah dan D-III Perbankan Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi merupakan yang paling banyak jurusannya yaitu 7 jurusan; Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi. ‘’Kami juga sedang akan membuka Fakultas Kedokteran dan membangun Rumah Sakit yang bertaraf Internasional. Dengan demikian ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Malang, utamanya bagi bangsa Indonesia,’’ ujar Wakil Rektor II UIN Maliki Malang, Dr. H. Sugeng Listiyo Prabowo, M.Pd kepada Jatim Pos di kantornya.

Tak hanya program S1 dan diploma yang sudah dibangun di UIN Maliki Malang. Kini juga tersedia Sekolah Pascasarjana dengan 8 Prodi; S2 Manajemen Pendidikan Islam, S2 Pendidikan Bahasa Arab, S2 Studi Ilmu Agama Islam, S2 Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S2 Pendidikan Agama Islam, S2 Al-Ahwal AlSyahkshiyah, S2 Magister Ekonomi Syariah, S3 Manajemen Pendidikan Islam dan S3 Pendidikan Bahasa Arab. @ Zis Muzahid Hasan

Jatim VII

Hal - 10

Serap Aspirasi di Sumenep Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sumenep, Jatim PosWakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari partai demokrat Drs.H. Achmat Iskandar mengatakan, sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang di pilih masyarakat dapil Madura terdiri 4 Kabupaten, yang mewakili 10 orang, dalam pelaksanaan reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Pelaksanaan Reses di 6 titik diantaranya Kecamatan Batu Putih desa batu putih laok, kecamatan dungkek desa ramben rana, kecamatan batuan desa kelugur, kecamatan ganding desa ketawang prabaan, kecamatan bluto dan Kecamatan lenteng desa bila pola rebba. Dalam perjalanan reses di 6 titik ( 6 kecamatan ) dihadiri ratusan masyarakat dan

sejumlah Kepala Desa, menghadiri acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat – Reses tahun 2015.

Pimpinan DPRD Jatim Dapil X1 diantaranya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep Tanggal 9 – 14 juli 2015 yang langsung di hadiri Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Drs. H. Achmad Iskandar, MSi yang di berangkatkan dari partai Demokrat. Prinsipnya dirinya sebagai anggota DPRD Jatim di peritaholeh Undang-Undang, untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan masyarakat, yaitu melaksanakan reses 2 atau 3 kali setahun.

Menurut H.Achmad Iskan-

dar di depan ratusan masyarakat yang hadir mengatakan dirinya pada th 2014 jadi ketua komisi E 2 ½ t h, 2 ½ berikutnya jadi ketua fraksi dan selanjutnya terpilih lagi th 20142019 menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim, karena Demokrat Jadi Pemenang No. 4 Jawa Timur.

Ketika SBY yang mimpin 10 th, Demokrat sangat bangga sama SBY karana babarapa hal di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), artinya masyarakat mengenai biaya kesehatan di tekan seminimal mungkin dan semua rakyat masuk jaminan BPJS, juga termasuk asuransi PNS. H.A. Iskandar mengharap Kades ketika warganya yang miskin daftarkan segera

KPU Sumenep Sosialisasikan Pilkada Sumenep, Jatim PosKomisi Pemilihan Umum Sumenep (KPU) telah mensosialisasikan peraturan KPU No 12 /2015 mengenai mengenai perubahan PKPU No 9/ 2015, tentang pencalonan Kepala Daerah kepada pengurus partai politik, pekan kemaren (23/7).

Sementara Komisionir KPU Sumenep Achmat Subaidi didepan undangan menjelaskan, hal penting dalam KPU tersebut dalam PKPU tersebut, diantaranya anggota dprd yang mencalonkan diri sebagai kandidat pilkada harus mundur setelah ditetapkan sebagai ca-

lon oleh KPU setempat. Selanjutnya bagi partai politik yang bersengketa bisa mengajukan pasangan calon dengan catatan dua kubu pengusung calon yang sama dan partai politik koalisi yang sama. Disamping itu dalam perubahan PKPU tersebut, termaktup mengenai di hapusnya pasal tidak mempunyai komplik kepentingan dengan pemerintahan sebelumnya yang di larang dinas berpolitik dalam pilkada.

Menurut Achmat Subaidi seperti anggota dewan tidak wajib mengundurkan diri walau sudah ditetapkan sebagai ca-

lon, kalau PKPU yang baru no 12/2015 anggota dewan atau DPR RI, DPD RI dan DPRD itu semuanya harus mundur setelah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati. Tambah dia ada pasal-pasal yang di hapus di antaranya terkait komplik kepentingan.

Sementara itu masa jabatan bupati dan wakil bupati akan berahir pada bulan Oktober 2015 dan pelkada akan di laksanakan tanggal (9/10) 2015, sedangkan pendaftaran bacabup dan bawacabup di jadwal mulai tanggal (26-28/ 07) 2015. (rul,nan,man)

MKP Sidak Hari Pertama, 99% PNS Masuk Kerja Mojoketo, Jatim Pos Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menggelar inspeksi mendadak (sidak) pada hari pertama masuk setelah cuti bersama lebaran. Ternyata 99 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Mojokerto masuk.

Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) menggelar sidak ke sejumlah dinas di lingkup Pemkab Mojokerto. Di antaranya, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) serta Dinas Pendapatan (Dispenda).

Bakesbangpol dengan jumlah karyawan 36 orang, dari keterangan diketahui 2 orang karyawan tidak masuk karena ijin sakit. Bapemas dengan total 38 orang karyawan berada da-

lam formasi lengkap, sedangkan Dispenda dengan total 176 orang karyawan dikurangi 2 orang cuti.

“Alhamdulilah, Saya sangat puas dengan hasil sidak ini, etos kerja yang ditunjukkan para karyawan di Kabupaten Mojokerto sangat baik. Sesuai motto Kabupaten Mojokerto, hari pertama masuk kerja 99

persen PNS Pemkab Mojokerto masuk. Satu persen lainnya tidak masuk, izin melahirkan dan sakit tidak masuk. Menset para pegawai ada perubahan cukup bagus, kesadaran para PNS untuk masuk kerja membuktikan jika PNS Pemkab Mojokerto mempunyai tanggungjawab. Yakni memberikan pelayan,” ungkap Bupati. (din)

BPJS karena fri untuk waraga miskin. Kalau sudah megang kartu BPJS nantiknya kalau berobat nginap atau jalan tanpa kena biaya.

Sementara dalam pelaksanaan Reses di enam titik, keluhan masyarakat melalui dialog itu semuanya hampir sama yaitu mengenai raskin, pupuk, jalan, jembatan,air, pelayanan kesehatan dan pendidikan dan harga tembakau sangat murah di duga dipermainkan gudang.

H. Iskandar berjanji pada masyarakat dan Kepala Desa keluhan-keluhannya akan dibawa kepada Bapak Gubernur Jawa Timur dan akan menurunkan tim surve kelapangan secapatnya. Namun disi lain secara pribadi membantu beberapa mesjid dan mosollah ada yang Rp 10 jt dan Rp 5 jt, bahkan salah satu petugas pos yandu di bantu Rp 3 jt untuk tambahan honor. Selanjutnya

ada keluhan tentang sertifikasi dari depag kurang lebih 1 tahun belum di bayar , depag mengatakan karena masih ada persoalan di pusat dan juga masyarakat menyampaikan Raskin yang tidak bisa dimakan manusia ayampun tidak mau makan beras tersebut.

Menurut H. Iskandar tentang pendidikan dari Desa sampai Kota, harus terjamin pendidikannya karena mau masuk pendidikan saat sekarang masih mahal, dia menjelaskan dalam pelaksanaan Re-

ses betul-betul hadir ke Desa, Karena luar biasa bantuan masyarakat kepada Negara, sekolah sampai tingkat SMP sebagian besar didukung oleh Swasta dan Madrasah, bahkan yang ngajar kalau tidak bersalah dibayar Rp. 100.000,- setahun, mendengar seperti itu pemerintah Pemprov Jatim mengeluarkan BOS Madin yaitu biaya operasional sekolah yang dibantukan pada siswa, supaya biaya pendidikan paling tidak meringankan beban orang tua (herman)

Walikota & Wakil Walikota Sidak Kehadiran PNS Mojokerto, Jatim Pos Usai melaksanakan halalbihalal bersama Wakil Walikota, Sekda dan forpimda di GOR Seni Mojopahit Kota Mojokerto, Rabu belum lama ini.

Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus & Wakil Walikota pada hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran 1436 Hijriyah melakukan inspeksi mendadak (sidak) kehadiran karyawannya.

Walikota langsung melakukan sidak di kantor-kantor pelayanan, untuk memastikan tidak ada PNS yang membolos kerja. Walikota didampingi, Subambihanto, Asisten Inspektur, Kepala BKD dan Kabag Humas Protokol meluncur ke RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

Di rumah sakit milik Pemkot Mojokerto ini, Walikota berinteraksi dengan pasien. Ia menyalami pasien yang mengantre dan bertanya tentang pelayanan di rumah sakit yang berada di Kelurahan Surodinawan ini. Walikota lantas mendatangi kantor RSUD yang berada di lantai 2.

Di ruangan ini, Walikota melihat absen dan memastikan bahwa karyawan RSUD masuk semua di hari pertama masuk usai libur lebaran.

“Di rumah sakit ini pada saat libur kemarin juga masih melakukan pelayanan seperti biasa. Dan pada hari pertama masuk juga semua karyawan masuk. Jadi tidak ada masalah pada pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto,” kata Walikota. Setelah melakukan sidak karyawan, Walikota lantas menemui beberapa pasien yang sakit parah. Walikota berempati berinteraksi dengan warganya tersebut.

Setelah dari RSUD, Walikota melanjutkan sidak di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto. Di kantor pelayanan keuangan

daerah ini, Walikota melihat seluruh karyawan masuk semua.

Sedangkan Wakil Walikota Mojokerto Ir Suyitno Msi juga melakukan Sidak terhadap Kehadisran PNS. Ia melakukan inspeksi mendadak di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Hasil sidak pada dua SKPD yang berada di jalan Raya By Pass ini, saya tidak mendapati karyawannya yang membolos.

Cuma pada Dishubkominfo ada satu karyawan yang ijin karena sakit,” kata Wawali.(din)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Pembangunan Box Culvert ... mendukung penganggarannya,” sambung menteri pemilik gelar Doktor (S3) Teknik Sipil bidang pengairan di Colorado State University, Amerika Serikat ini.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, untuk mempercepat pembangunan box culvert Banyu Urip hingga perbatasa Surabaya-Gresik, Pemkot Surabaya akan bergerak bersama dengan Kementrian PU sesuai tugas masing-masing. Menurut wali kota, pembangunan box culvert Banyu Urip menuju ke perbatasan Surabaya-Gresik, masih kurang sekitar lima (5) kilometer. Sejak dibangun mulai

2009 silam, pembangunan box Culvert di kawasan Banyu Urip sudah selesai sekitar 12 kilometer.

“Kurang sekitar lima kilometer ek arah Teluk Lamong.

Untuk yang ke sana nantinya akan dibangun dua cell (jalur).

Kita gerak sama-sama.Memang ini statusnya jalan nasional (pusat). Kita fokusnya pembebasan lahan,” tegas wali kota.

Mantan Kepala Badan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menjelaskan, box culvert Banyu Urip memiliki multi fungsi bagi masyarakat. Tidak hanya mampu berfungsi sebagai saluran drainase yang mencegah terjadinya banjir dan

luapan air, tetapi juga mampu memecah kepadatan lalu lintas di sana.

“Jadi ini saluran irigasi yang menjadi drainase. Dulu, di kawasan ini, posisi sungai di atas dan digunakan untuk mengairi sawah. Ketika sungai penuh, air keluar ke rumahrumah. Sekarang ini, selain sebagai saluran drainase juga berfungsi sebagai jalan,” jelas wali kota.

Sebelum melakukan peninjauan ke box culvert Banyu Urip, Menteri PU bersama rombongan, bertemu dengan Wali Kota Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota di Balai Kota Surabaya. Dalam perte-

Putra Daerah ... maharini kepada Jatim Pos seusai berhalal bihalal bersama seluruh jajaran Pemkot Surabaya Rabu pagi [22 Juli] mengungkapkan pihaknya selalu membentuk Posko peduli bencana bila disuatu daerah terjadi bencana.

Bencana yang terjadi kata Risma [panggilan populer Tri Rismaharini] tidak hanya yang terjadi di wilayah propinsi Jawa Timur tetapi juga yang terjjadi diluar Propinsi Jawa Timur yaitu diseluruh tanah air Republik Indonesia.

“Kami selalu peduli kepada para korban bencana, karenanya kami bentuk posko peduli korban bencana,hasilnya kami kirimkan langsung ke alamat

para korban bencana agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujar Risma.

Menurut Risma Posko peduli bencana Pemkot Surabaya sejauh ini antara lain sudah membantu para korban bencana alam: Gunung Kelud, Korban Tanah Longsor Banjarnegara, Gunung Sinabung, Gunung Merapi, banjir di Minahasa dan lain sebagainya termasuk korban banjir di Papua serta sekarang korban kerusuhan di Tolikara.

Tentang berapa besar target bantuan yang dikumpulkan, Risma menyatakan pihaknya tidak menentukan target.

“Tidak ada target tertentu, pokoknya waktu satu minggu,

dari halaman 1 berapa saja yang terkumpul kami langsung kirimkan,” ujar Risma.

Tentang Halal Biahalal yang bernuansa busana daerah Risma mengatakan Pemkot Surabaya setiap hari Rabu mewajibkan pegawainya untuk mengenakan busana khas Surabaya Cak dan Ning. “Kami di Pemkot Surabaya sudah secara rutin sejak HJKS ke-722 yang lalu mewajibkan para PNS mengenakan busana daerah Cak dan Ning setiap hari Rabu dan Halal Biahalal ini jatuh pada hari Rabu secara otomatis kami juga harus mengenakan busana Cak dan Ning.” Jelas Risma meyakinkan. [Gatot.S/Jatim Pos]

654 Peristiwa ... puncak arus balik sudah terlewati di Bungurasih yang terjadi Selasa (21/7/2015) dengan jumlah penumpang mencapai 72.000 orang.

Untuk penerbangan internasional, kata Humas PT Angkasa Pura I Liza Anindya, hingga Kamis (23/7/2015) ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Pada H+5 Lebaran terjadi lonjakan penumpang ke luar negeri dengan jumlah 2.133 orang. Bahkan dibanding tahun lalu, pada H+5

yang sama, ada peningkatan sampai 25 persen.

Mereka yang hendak ke luar negeri tersebut adalah orang Indonesia yang selama ini bekerja di luar negeri, baik TKI maupun non-TKI yang mudik ke kampung halaman merayakan Lebaran. Sementara itu, untuk kedatangan ada 15 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 3.083.

Tahun ini penerbangan naik menjadi 17 pesawat dengan jumlah penumpang 3.108.

dari halaman 1 Untuk kedatangan domestik juga meningkat. Tahun 2014, jumlah pesawat 170 penerbangan dengan 24.203 penumpang. Tahun 2015 sebanyak 183 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 25.135 (naik 4%).

Untuk keberangkatan, Tahun 2014 penerbangan sebanyak 171 pesawat dengan 27.099 penumpang. Tahun 2015 penerbangan bertambah menjadi 183 (7%) dengan 27.154 penumpang. (yus)

Aneh, Jumlah ...

(DPT) Pemilihan Presiden lalu.

Ia mengingatkan agar persoalan DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diperhatikan karena rawan disusupi pemilih siluman.

Masalah lain yang menjadi temuan Panwaskab adalah alamat fiktif dan NIK ganda. Dia meminta agar KPUD benar-benar mengecek data DP4 dengan berbasis nama dan alamat yang dikuatkan dengan NIK. Bila tidak, potensi munculnya pemilih siluman semakin besar.

“DP4 ini sangat penting.

Pasalnya, data dari sana akan dibuat sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian ditetapkan sebagai DPT. DPT ini nanti menjadi penentu jumlah TPS yang disesuaikan dengan sebaran pemilih,” ungkapnya.

Dia khawatir ada TPS yang fakta pemilihnya tidak ada atau tidak sah. Bila ini terjadi, maka proses pemilihan bakal berlarutlarut karena rawan gugatan.

Pada akhirnya, bila terbukti melanggar, maka pemungutan suara ulang harus digelar.

Kiki berkaca pada Pimilihan Presiden lalu yang harus mengulang di TPS Juanda. “Kami sudah mengingatkan. KPUD sebenarnya sudah menjawab tapi sifatnya hanya klarifikasi.

Kami tetap akan kawal proses pencocokan data ini sampai benar-benar sinkron dan valid,” tandas Kiki.

Dihubungi terpisah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KP UD) Sidoarjo mengaku tidak bisa berbuat banyak soal peringatan Panwaskab terkait DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. “Jumlah DP4 lebih kecil ketimbang DPT Pemilihan Pre siden lalu, kami hanya mene

dari halaman 1 rima data saja. Data dari KPU Pusat memang demikian adanya,” ujar Ketua KPUD Sidoarjo, Zainal Abidin, Kamis (23/7/ 2015).

“Kita sedang melakukan pencocokan dan penelitian melalui petugas pemutakhiran data Pemilu secara seksama.

Sampai saat ini pemutakhiran masih berlangsung,” ungkap Zainal. Sinkronisasi data DP4 dengan DPT Pilpres, kata Zainal, hanya dalam bentuk berkas yang berisi nama, alamat dan NIK. Dia menegaskan tidak menjumlah berapa total potensi pemilih dari hasil sinkronisasi. (yus)

Puluhan ... pagi selesai.

Wali Kota Probolinggo, Hj.Rukmini Buchori, mengatakan bagi PNS yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi, namun jika PNS yang tidak masuk dengan alasan tidak jelas, Wali Kota menindak tegas kepada mereka yaitu penun-

dari halaman 1 daan kenaikan pangkat.

“Tindakan ini kami lakukan biar PNS dilingkungan Pemkot Probolinggo, lebih displin kedepannya, tidak mengulangi perbuatan semacam ini,” sebut Rukmini, kepada sejumlah wartawan usai apel digelar. (sin/dc/ fir)

dari halaman 1 muan yang berlangsung selama sekitar 30 menit tersebut, wali kota menyampaikan beberapa hal. Selain progress pembangunan box culvert di kawasan Banyu Urip, juga pentingnya akses jalan menuju Pelabuhan Teluk Lamong agar fungsinya bisa lebih maksimal serta usulan lebih mengoptimalkan Kali Brantas di Jagir untuk kebutuhan air baku. Termasuk juga pembahasan perihal Jalan Lingkar Luar Timur dan Barat.

“Selama ini pintu air Wonokromo ditutup untup IPAM Karang Pilang dan Ngagel. Kita

mau tutup lagi di hilir Wonorejo.

Kami minta dibuatkan pak menteri pintu air supaya air laut nggak masuk sehingga kita bisa membuat instalansi pengolahan air minum (IPAM) yang mengolah air nya untuk kebutuhan air baku. Sebab kalau tidak kita bisa kesulitan air baku karena debit air Brantas ketika kemarau kecil,” jelas wali kota.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Johan Budi ...

Meski demikian, KPK tidak berhenti menelisik kasus korupsi. Buktinya KPK masih melakukan operasi tangkap tangan sejak dipimpin pejabat pelaksana tugas.

Puluhan kasus diteruskan semasa kepemimpinan Samad, bahkan belasan kasus baru mereka tangani. Termasuk kasus penyuapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara yang diduga melibatkan pengacara senior O.C. Kaligis.

Menghadapi berbagai kasus korupsi yang makin canggih, pria kelahiran 29 Januari 1967 ini mengatakan, KPK juga mempunyai solusi menghadapinya.

Hal itu ditandai dengan perubahan mendasar yang sangat ‘ekstrim’ di tubuh KPK. Kalau sebelumnya ada pembagian tugas pimpinan yang jelas. Saat itu, Bambang Widjojanto membawahi penindakan, sedangkan Abraham Samad membawahi penegakan. Sekarang tidak ada lagi seperti itu, semua membawahi semua.

Perubahan kedua mengenai mekanisme kinerja antara kedeputian, inspektorat sampai ke fungsional. Jadi sekarang itu ada semacam aturan tidak tertulis, bahwa segala sesuatu di KPK harus dilakukan berjenjang. Dari fungsional ke direktur, direktur ke deputi, deputi ke pimpinan. Ketiga, ada konsekuensi karena mengurusi lima (tugas) itu. “Sampai mengikuti, apakah itu pencegahan, penindakan dan lain-lain. Semua pimpinan terlibat. Jadi memang agak lebih sibuk,” ujar pria berkacamata itu.

Diakui, perseteruan KPK Vs Polri kemarin cukup menyedot perhatian, tenaga dan pikiran.

Hanya saja secara kinerja tetap maksimal. Buktinya, dalam dua bulan berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Artinya sudah mulai kembali normal.

Sebenarnya sejak dua tahun belakangan modus korupsi berkembang. Tidak konvensional lagi. Dulu praktiknya transfer lewat rekening, atau

Upaya Boikot ... mengenai hal itu saat pertemuan dengan enam parpol, yakni Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Golkar di Hotel Garden Palace.

“Memang itu sempat dibicarakan. Hampir semua partai membahas itu,” katanya.

Menurut dia, pertemuan enam pimpinan parpol itu sebenarnya hanya membahas rencana membentuk koalisi besar yang akan dideklerasikan di Hotel Majapahit pada Senin (29/6). Namun sebelum pembahasan koalisi besar, sempat ada pembicaraan untuk boikot.

“Kalau tidak memunculkan calon kan berarti tidak bisa melaksanakan pilkada. Bahasa lain mengunci. Apalagi sisa tiga partai yang tidak bergabung koalisi (Hanura, Nasdem dan PPP) tidak bisa memunculkan calon sendiri. Jadi kalau tiga partai itu ikut dan tidak, tidak jadi masalah,” ujarnya.

Saat ditanya alasan kenapa harus bentuk koalisi besar, Satuham mengatakan semua partai membaca PDIP dalam setiap menentukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya selalu berdekatan waktunya dengan jadwal pendaftaran di KPU Surabaya.

“Makanya kita berkoalisi.

Soal nantinya mencalonkan diri atau tidak itu terserah nanti.

Kalau cuma satu calon ya gak bisa jalan,” kata Wakil Ketua DPC PKB Surabaya ini.

Selain itu, lanjut dia, setiap Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana ditanya soal dukung-mendukung selalu

bilang, apa kata DPP PDIP di Jakarta. “Semua partai dibilangin seperti itu sehingga akhirnya menjadi kekuatan. Seharusnya ada pembicaraan konkret karena ini soal kepentingan partai juga,” katanya.

Ia mengatakan komunikasi parpol-parpol dengan PDIP buntu. “Kalau saya melihat PDIP terkesan membiarkan partai lain,” ujarnya.

Saat ditanya bukankah PDIP telah mengajak bertemu parpol-parpol di kediaman Whisnu untuk membahas persoalan Pilkada Surabaya? Satuham mengatakan PDIP hanya mengajak ketemuan makan bersama saja.

“Selain itu ingin menjawab berita di media yang mengatakan bahwa rekomendasi sudah turun. Tapi Whisnu menegaskan bahwa rekomendasi belum ada. Sehingga saat itu muncul wacana pilkada musyawarah mufakat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya pada pikiran positif bahwa semua menggunakan cara-cara itu secara efektif untuk keperluan partisipasi politik di pilkada Surabaya.

Saat ditanya soal antisipasi jika aksi boikot terjadi, Adi mengatakan semua kemungkinan politik pasti dihitung. “Kalau pilkada diisi satu calon, bagaimana harus mencari solusi.

Bisa saja masalah ini tidak hanya terjadi di Surabaya tapi daerah lain, dimana dominasi

Pemkot ... dari halaman 2 dan sebagainya. “Tergantung nantinya masyarakat akan membawa sistem ini ke arah mana, apakah untuk hobi/ hiburan, ketahanan pangan keluarga, atau skala bisnis,” imbuh dia.

Fananah menilai, masyarakat sudah mulai banyak yang tertarik dengan sistem hidroponik. Dia berharap antisiasme masyarakat lebih meningkat sehingga hidroponik dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat. [Gatot.S/Jatim Pos]

dari halaman 1 hand to hand sehingga ada bukti fisik. Sekarang bukan konvensional lagi, tapi lebih canggih. Semisal transfer ke money changer atau jasa pengiriman uang. Lalu orang itu ambil ke money changer. Itu kan modus baru, lebih canggih.

Dulu kita punya informasi, ada yang bertansaksi dengan cara umroh bareng. Modus operandi bertransaksi ke luar negeri ada. Cuma kita belum bisa deteksi saja. Namun modus korupsi sekarang lebih susah melacaknya karena lebih canggih.

Korupi itu sudah jadi kejahatan transinternasional, tidak kenal batas wilayah. Orang bisa bertransaksi di Brazil, Argentina, dan di negara jauh. Sebaliknya orang sana (luar negeri) juga bisa bertransaksi di sini dengan kedok wisata.

Lalu bagaimana KPK mengantisipasi itu? “Yah Ada, tapi nggak bia disampaikan dong.

Nanti pada tahu,” kata mantan wartawan Majalah Forum dan Tempo itu. (yus)

dari halaman 1 calon petahana sangat kuat,” katanya.

Secara logika, lanjut dia, bagaimana kalau orang bertarung tidak punya ekspektasi untuk menang yakni dengan cara tidak mendaftar, sehingga tidak terjadi kompetisi. “Maka bagaimana mencari penyelesaian secara konstitusional.

Sementara UU kita arahnya demokrasi voting,” katanya.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya tetap ingin pilkada sesuai jadwal yakni 9 Desember 2015. “Kalau tidak terjadi maka menjadi pekerjaan kita menyelesaikan secara konstitusional.

Tugas KPU mencari solusi, itu bukan tugas parpol,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo sebelumnya menilai sangat memungkinkan jika nantinya mengambil keputusan tak berpartisipasi dalam pilkada.

“Tidak mengambil keputusan untuk ikut Pilkada juga keputusan politik, atau istilahnya sama dengan tidak berpendapat atau diam,” ujarnya.

Keputusan tersebut menjadi alternatif ketiga dari partai berlambang mercy itu jika pada proses penjaringan atau penentuan calon kepala daerah menemui jalan buntu.

“Kalau nantinya tidak ada untuk mengusung calon, kemudian juga menemui kegagalan di koalisi maka bisa saja kami harus memikirkan alternatif lain, yakni tidak mengambil keputusan ikut,” katanya. (yus)

Hal - 12 Edisi No.194 Tahun XIV ~ Minggu IV Juli 2015

Index Kabupaten Mojokerto Terbaik Nasional Disampaikan Bupati MKP saat Hahal Bihalal SKPD

Mojokerto, Jatim PosKabupaten Mojokerto di tahun 2015 mendapatkan prestasi nasional. Di antaranya keberhasilan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan sebagai Kabupaten Terbaik berdasar 4 kriteria yakni iklim investasi, pelayanan publik, infrastruktur, dan pariwisata dalam ajang Indonesia Attractiveness Award atau IAI Award 2015. Capaian index yang di-

raih Kabupaten Mojokerto mencapai 83,84 (nilai tertinggi seJawa) dan 84,43 (nilai tertinggi se-Indonesia), sehingga menjadikannya layak sebagai Kabupaten Terbaik di ajang prestisius beberapa bulan lalu di Jakarta.

“Dalam Momentum Halal bil Halal ini, Saya ingin berterimakasih atas segenap dukungan dan kerja kerasnya hingga membawa Kabupaten Mojokerto di tahun 2015 ini sarat prestasi,” jelas Bupati Mojokerto saat halal bi halal dengan

Jajaran PNS Pemkab Mojokerto, Rabu lalu.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, usai sholat Idul Fitri di Masjid Jami’ Darussalam, Desa Kintelan Kecamatan Puri, Mojokerto, beliau langsung sungkem minta maaf pada kedua orang tua lalu dilanjutkan acara open house di Rumah Dinas Bupati. Open House hari pertama, kedua dan ketiga Hari Raya dibuka pukul 07.30 WIB hingga 11.30 WIB, acara ini terbuka untuk SKPD dan masyarakat umum.

Risma-Whisnu Daftar ke KPU Naik Becak Diiringi Ribuan Kader PDI-P Surabaya

Risma-Whisnu saat berangkat naik becak menuju kantor KPU dari posko pemenangan Rhisma-Whisnu PDI-P Jl. Kapuas Surabaya (foto: Gatot.S/JTMP) Surabaya, JatimPos Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana (Whisnu) pada Minggu siang (26/7) secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Surabaya untuk mengikuti Pilkada 2015 yang akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2015 sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota periode 20152020.

Pasangan incumbent ter-

sebut diusung secara tunggal oleh Partai Demokrasi Perjuangan PDI-P. Berangkat dari Posko Pemenangan RismaWhisnu di Jl. Kapuas 68 Surabaya tepat pukul 14.00 WIB menuju kantor KPU Surabaya di Jl. Adityawarman [jarak sekitar 2 km] dengan mengendarai becak.

Risma-Whisnu dilepas dengan ucapan awal “Bismillah Hirohmannirohim” dilanjutkan pemukulan kentongan bambu patrol oleh Risma–Whisnu

disusul terikan Yel-Yel “Risma– Whisnu menang!”, “RismaWhisnu menang!” oleh sekitar 1000 kader PDIP Surabaya.

Rombongan Risma-Whisnu yang didominasi warna merah serta bendera merah PDIP menyusuri Jl.Diponegoro, Jl. Kutai dan finish di Jl. Adityawarman dan sekitar 15 menit rombongan tiba di kantor KPU Surabaya.

Begitu turun dari becak Risma–Whisnu langsung menuju lantai 3 KPU Surabaya tempat Pimpinan KPU dan Bawaslu Surabaya menunggu.

Setelah pemeriksaan berkas para calon, kemudian kedua calon membubuhkan tanda tangan diatas meterai, usai ditanda tangani pasangan Risma–Whisnu menyerahkan dokumen ke Ketua KPU Surabaya Robian Arifin SH. Kepada awak media termasuk JatimPos Risma mohon doa restunya agar pihaknya dapat menjalani proses tahapan KPU dan pada ahkirnya dapat memenangkan Pilwali 2015 mendatang. [Gatot.S/

Jatim Pos]

Nuansa semarak Idul Fitri 1436 H tidak berhenti pada 3 hari lebaran saja, Bupati MKP menggelar Halal Bi Halal bersama Forpimda dan PNS lingkungan Pemkab Mojokerto, di Rumah Dinas Bupati, Rabu pagi lalu. Bersamaan dengan awal masuk PNS usai libur cuti bersama hari raya Idul Fitri.

MKP berbagi suka cita Lebaran dan meminta maaf atas kesalahan dan mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemkab yang telah mendukung program programnya sehingga mendapat penghargaan bergengsi tingkat nasional.

Rangkaian Halal bil Halal di hari pertama masuk kerja itu dilanjutkan dengan sidak di 3 SKPD untuk memastikan karyawan dan karyawati tidak ada yang absen dengan alasan kurang jelas di hari pertama masuk kerja. Adapun 3 SKPD

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha saat Halal Bi Halal dengan PNS. tersebut antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pem-

berdayaan Masyarakat (Bapemas), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). (din)