Jtpos 199

ISSN : 1412-7490

Edisi No.199 Tahun XIV ~ Minggu II September 2015

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Gubernur Pakde Karwo :

“Tak Bisa Paksakan Pada Rakyat” ENTAH siapa yang salah, namun gara-gara penampilannya yang seksi di media sosial (medsos) membuat Dewi Persik harus bersitegang dengan haters yang mengolok-oloknya. Dewi bahkan mengancam akan melaporkan hater yang berani memfitnahnya ke polisi.

Persoalannya bermula saat Dewi Persik mengunggah keseksian tubuhnya di akun instagramnya @dewiperssik16. Foto itu memperlihatkan belahan dadanya, sehingga spontan menuai komentar dari para netizen. Ada yang mengaku gerah dengan penampilan pemilik Goyang Gergaji itu, namun ada juga yang memuji keindahan tubuhnya.

“Dikata bagus kali foto begitu. Malu kenapa sih mbak,” ungkap salah seorang netizen.

Menanggapi komentar pedas yang diarahkannya, Depe membalasnya dengan beberapa komentar terhadapa para haters-nya.

“Kamu juga dikata bagus apa bukan siapa-siapa saya kok ngatur-ngatur saya kamu.”

Bersamb ke hal. 11

GUBERNUR Jatim Pakde Karwo mengemukakan, kondisi saat ini tidak bisa memaksakan pemikiran pemerintah kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari mereka dan mengetahui apa yang mereka benar-benar butuhkan.

“Tujuannya, pemerintah bisa memberikan solusi dan kebijakan yang tepat sesuai apa yang masyarakat butuhkan. Jadi tidak boleh DPR atau pemerintah mengambil keputusan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat, itu sama saja kita memaksakan pikiran kita kepada masyarakat yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan mereka,” kata Gubernur Dr. H. Soekarwo saat Kuliah Umum “Pengaturan Otonomi Daerah: Problematika dan Solusi Implementatif” di Laboratorium Hukum Tata Negara dan Laboratorium Hukum Administrasi Negara, Ubaya Tenggilis Surabaya, Sabtu lalu.

Pakde mencontohkan, jika ingin mengatur PKL, maka PKL-nya harus dilibatkan, kita dengarkan aspirasi mereka, kemauannya seperti apa, apa kendalanya, dan lainnya. Kemudian jika ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha, kita dengarkan mereka ingin usaha apa, jika ternak kita berikan ternak, bukan diberikan yang lainnya.

“Inilah hukum yang demokratis, inilah demokrasi partisipatoris, negara bisa me-

Artis AS Ditangkap Usai Layani Tamunya Tarifnya Rp 8,5 Juta Per Jam

Surabaya, Jatim PosArtis bookingan ternyata bukan isapan jempol belaka.

Seorang artis berinisial AS alias Anggita Sari tertangkap di Surabaya usai melayani tamunya.

Penangkapan dilakukan anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya yang dipimpin AKBP Takdir Mattanete di salah satu kamar hotel bilangan Jalan Embong Malang, Surabaya.

Dia ditangkap bersama empat perempuan lainnya yang juga baru saja melayani pria hidung belang pada Rabu (2/9/2015). Di dalam kamar tersebut, petugas hanya menemukan Anggita yang me-

ngenakan minidress hitam tanpa lengan.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete mengatakan, saat penangkapan Anggita, bicaranya

meracau. Saat berjalan, dia sempoyongan. Petugas langsung mengamankannya ke Polrestabes Surabaya. “Ternyata, dia juga baru melayani Bersamb ke hal. 11

Gubernur Jatim Pakde Karwo di Ubaya Tenggilis Mejoyo Surabaya ningkatkan kesejahteraan rakyatnya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Sehingga desentralisasi bisa berjalan

dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pem-

Bersamb ke hal. 11

Warga Desa Tagih Janji Bupati Dialog Dengan H.Mustofa Kamal Pasa

Mojokerto, Jatim PosSupardi, Kepala Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Mojokerto, pekan kemaren berdialog langsung dengan Bupati Mojokerto, H. Mustofa Kamal Pasa. Supardi menuturkan bahwa dirinya dan ribuan warga desa cukup berenergi dan bersemangat mengutarakan pendapat dan aspirasi kepada orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Mojokerto tersebut.

“Kami menanti janji Bupati Bersamb ke hal. 11

Bupati MKP (kanan) berdialog dengan warga Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong.

Banyak Kader Karbitan di Pilkada 2015 Anggita Sari.

Surabaya, Jatim PosKader partai karbitan di Jawa Timur bermunculan dalam Pilkada serentak 2015 ini. Terbukti, sebagian besar pasangan calon yang maju di pilkada se-

rentak di 19 kabupaten/kota di Jatim ternyata bukan kader asli partai, melainkan kader instan., Agus Mahfudz Fauzi, seorang pengamat pollitik Bangun Indonesia mengatakan, dari 19

Laris Manis, Warga Kota Serbu Pameran Produk Pertanian Surabaya, JatimPos Setelah digelar ke tiga kalinya di Taman Surya pameran produk pertanian Pemkot Surabaya pada Minggu pagi (6/ 9) diserbu warga kota Surabaya.

Banyaknya pengunjung yang memadati areal pameran tak ayal membuat para peserta pameran bergembira karena produk UMKM yang dipamerkan laris manis.

Wartawan Jatim Pos Gatot Soedjono yang meliput pameran mencatat hampir semua

da,” lanjutnya.

Menurutnya, demokrasi partisipatoris sejalan dengan

stand pameran terutama stand produk olahan hasil pertanian ludes laris manis diborong pengunjung.

Eks Terdampak Dolly Sukses Bang Jarwo yang memamerkan produksi “tempe” aslinya menyatakan “Alhamdullilah saya bersyukur tempe asli saya laris manis, tidak sampai 2 jam sudah ludes alias habis.”

“Saya buka jam 06.00 WIB, sekarang belum jam Bersamb ke hal. 11

(kiri) Bang Jarwo, warga terdampak eks Dolly yang kini sukses berjualan tempe tampak sedang melayani pembeli, (kanan) Warga kota Surabaya memadati area pameran produk pertanian di Taman Surya, Minggu (6/9) (foto: Gatot.S/JTMP)

kabupaten/kota di Jatim yang menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015, kader asli partai yang diusung maju Pilkada tidak lebih dari separuh. Akibatnya, kemenangan yang diperoleh pasangan calon nantinya kurang memiliki arti bagi masa depan parpol khususnya untuk kepentingan Pileg dan Pilpres mendatang.

“Partai politik cenderung bersikap pragmatis sehingga hanya memberi rekom pada pasangan calon yang berpotensi besar menang tanpa mempedulikan dia kader partai atau bukan,” ujar Agus, Sabtu (5/9/2015).

Dia mengakui, minimnya kader asli yang maju di Pilkada karena banyak pertimbangan. Salah satunya adalah regenerasi calon pemimpin tidak berjalan dengan baik dan Bersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Memprihatinkan, 48 Persen Pecandu Narkoba Adalah Pelajar Surabaya,JatimPos Gedung Wanita jl. Kalibokor menjadi tempat Puncak Aksi acara dari rangkaian panjang selama kurang lebih enam bulan digelar oleh Pemkot bekerjasama dengan BNN kota Surabaya, aksi kali ini masih dalam tema besar memerangi kejahatan narkoba di sekolah-sekolah setingkat SLTP seSurabaya (Kamis, 27/8).

Turut hadir dalam acara tersebut Kadis Pendidikan kota Surabaya M.Iksan, Kadispora, para kepala sekolah tingkat Gedung SMP, serta anak-anak perwakilan dari SMP negeri dan swasta, dan juga seluruh panitia pelaksana dari jajaran BNN kota Surabaya Kasatserse Narkoba AKBP Suparti dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga kepada Pemkot dan seluruh intansi yang telah berperan aktif dalam menyelamatkan

generasi bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Suparti menyerukan bahwa ada 2 hal yang penting dalam melawan kejahatan narkoba bukan hanya tugas BNN. Pertama: “Tugas besar ini adalah tanggung jawab kita semua para orang tua, anak didik, pemimpin agama, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah, para penegak hukum. Semua lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan upaya nasional menyelamat-

kan generasi muda untuk membangun hari esok yang lebih baik”, kata Suparti.

Data yang dihimpun oleh BNN kota Surabaya jumlah residen/ pecandu yang telah ditangani semenjak Juli 2015 dari total 270 orang yang berstatus pelajar adalah 129 orang. 48 persen pecandu yang direhabilitasi adalah pelajar. Jangan sampai Surabaya menjadi sorga bagi para mafia narkoba. ”Mari kita selamatkan kota Surabaya beserta penduduknya dari ancaman narkoba, selamatkan generasi muda kita (para siswa/pelajar) dari kerusakan moral yang mengerikan”, seru Suparti dengan tegas.

Kedua: Meningkatkan kerjasama jajaran aparatur dan peran P4BN dalam perang abadi melawan narkoba. “Hal tersebut sangat saya harapkan

Sambut Prepcom 3 For UN Habitat III:

Sekitar 5000 Tamu Luar Negeri Berkunjung Ke Surabaya Surabaya,JatimPos Kota Pahlawan kembali menjadi rujukan bagi dunia untuk menjadi tuan rumah acara berskala Internasional. Tahun depan, Kota Surabaya dipilih menjadi tuan rumah dalam acara Preparatory Committee (Prep-Com) 3 for Habitat III, rapat persiapan konferensi habitat ke tiga ini, diprakarsai oleh UN Habibat yang merupakan sayap organisasi PBB dan bergerak di bidang permukiman dan pembangunan kota berkelanjutan.

Konferensi UN Habitat ini, diprakarsai oleh PBB dan dilakukan rutin setiap 20 tahunan untuk membahas isu - isu lingkungan perumahan, permukiman dan perkotaan, untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang bersifat global. Konferensi UN Habitat telah diselenggarakan sebanyak dua kali yaitu, pada tahun 1976 dan tahun 1996, dan nanti pada tahun 2016 akan diselenggarakan di Equador.

Dalam menyambut agenda rapat persiapan konferensi habitat ke-III ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siang tadi (20/8), telah melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan pihak kepolisian bersama TNI Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini selaku pimpinan rapat, memberi arahan kepada perwakilan SKPD, kepolisian dan TNI yang hadir, agar nantinya bisa saling bersinergi da-

Juara 1 Aksi Sekolah Bersih Narkoba dari SMPN 3 Surabaya berfoto bersama Kadispendik kota Surabaya M. Ikhsan (no.5 dari kiri) dan Kasatserse Narkoba kota Surabaya AKBP Suparti SH,MM (no.10 dari kiri) (foto: Freddy/JTMP) bisa dibangun antara BNN dan intansi lain seperti kepala daerah dan jajarannya. Kegiatan aksi sekolah bersih narkoba ini merupakan salah satu cara kreatif dan edukatif untuk melawan kejahatan narkoba”, imbuh Suparti.

Dalam acara tersebut BNN kota Surabaya juga menyerahkan piala untuk juara 1 dari SMPN 3 Surabaya, juga hadiah uang tunai 7,5 juta rupiah

dan 1 unit PC. Keberhasilan SMPN 3 Surabaya mendapatkan nilai tertinggi dari panitia penyelenggara mendapat apresiasi sangat tinggi dari jajaran pejabat BNN, tindak lanjut dari kemenangan ini SMPN 3 berhak mengajukan proposal kegiatan siswa untuk lomba serupa yang diselenggarakan BNN di tingkat propinsi.

Selain penyerahan piala

penghargaan, acara tersebut juga dikemas dengan berbagai penampilan unjuk kreatif siswa bertema “Menyelamatkan 1 orang = Menyelamatkan 1 generasi” dari masing-masing sekolah antara lain: pantomin, pencak silat, paduan suara, drama dan tari-tarian yang menarik, kreatif dan meriah dan juga kreasi majalah dinding yang dipajang di area pintu masuk. (fred/JTMP)

Konjen Jepang Terkesan Tari Remo

Walikota Surabaya Tri Rismaharini [kiri] dengan didampingi Sekkota Hendro Gunawan [tengah] saat memberikan intruksi kepada jajaran SKPD terkait persiapan acara Preparatory Committee (PrepCom) 3 for Habitat III yang akan berlangsung pertengahan tahun depan (20/ 8) (foto: Humas Pemkot) lam menyambut para peserta yang merupakan pimpinan dari perwakilan negara, pejabat dari PBB, organisasi lingkungan dunia, dan dari kalangan professional ataupun akademisi.

Nantinya perwakilan dari SK PD, kepolisian dan TNI ini, rencananya akan dibentuk menjadi satu tim.

“Meskipun acara masih berlangsung tahun depan, kita tidak boleh gegabah, karena agenda ini mengundang perwakilan dari hampir seluruh Negara di dunia. Saya ingin, semua yang ada di sini bisa saling bekerja sama. Nantinya, saya minta masing-masing satu perwakilan dari instansi, agar dibentuk menjadi satu tim, agar mempermudah koordinasi,” tegas Wali Kota.

Acara PrepCom 3 For Habitat III tersebut, rencananya

akan digelar pada bulan Juli 2016, dengan peserta yang berasal dari 167 negara dengan jumlah peserta sekitar 5000 orang. Selain konferensi sebagai agenda utama, juga terdapat agenda tambahan berupa workshop dan pameran, serta kunjungan lapangan di beberapa lokasi sebagai best practice upaya-upaya keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai kegiatan tambahan, Pemkot Surabaya berencana menjadikan kegiatan promosi kebudayaan sebagai ajang dalam menyambut tamu yang hadir. Salah satunya dengan menyajikan festival tahunan Kota Surabaya, salah satunya festival Kali Mas, dan festival Kuliner Tunjungan. [gatot.s/jatim pos]

Surabaya, JatimPos Meski sudah sekian kali diselenggarakan, Festival Tari Remo dan Yosakoi di Surabaya tidak kehilangan aura kemeriahannya. Ajang tahunan yang kali ini dihelat di Balai Pemuda, Minggu (2/8) itu mampu menarik animo masyarakat.

Sedikitnya 250 penari remo unjuk kebolehan menampilkan tarian khas Jawa Timur.

Rentang usia peserta Tari Remo mulai anak umur 5 tahun hingga remaja 16 tahun. “Mulai siswa taman kanak-kanak (TK) sampai pelajar SMA, semua ambil bagian dalam festival ini,” terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya, Wiwiek Widayati.

Sedangkan Tari Yosakoi dibawakan oleh 1.000 orang yang terbagi dalam 40 grup.

Masing-masing grup diberikan kesempatan secara bergiliran menampilkan tarian tradisional Jepang tersebut.

Wiwiek mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya sudah menjadikan Festival Tari Remo dan Yosakoi sebagai agenda rutin tahunan. Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari hubungan sister city antara Kota Surabaya dengan Kota Kochi di Jepang. Festival Tari Remo dan Yosakoi juga diintegrasikan sebagai bagian dari

Festival tari Remo & Yosakoi di Balai Pemuda Surabaya (2/8) (foto: Humas Pemkot) rangkaian acara Cross Culture Festival (CCF) atau Festival Seni Lintas Budaya yang juga dilaksanakan setiap tahun.

Konsul Jenderal Jepang di Surabaya Yoshiharu Kato yang turut hadir menyatakan, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Festival Tari Remo dan Yosakoi. Menurut dia, sejak pertama kali diselenggarakan di Surabaya pada 2003, festival ini bukan sekadar sebagai tontonan seni saja, melainkan sudah menjadi simbol persahabatan yang kental antar kedua kota, yakni Surabaya dan Kochi.

Kato menuturkan, di Jepang sendiri Festival Tari Yosa-

koi biasanya diadakan setiap bulan Juli. Sebab pada rentang waktu tersebut, Jepang sedang memasuki musim panas dimana sangat cocok untuk diselenggarakannya Festival Tari Yosakoi.

Secara keseluruhan, Kato mengaku terkesan dengan Festival Tari Remo dan Yosakoi yang ada di Surabaya. “Ini baru pertama kali saya menyaksikan festival ini di Surabaya.

Saya sangat senang melihat respon masyarakat akan pentingnya kegiatan lintas budaya seperti ini,” ujar Kato yang resmi menggantikan Noboru Nomura per April 2015 ini. (Gatot.S/ JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH, Herman Basuki, SH, Sugianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Fathur, Abdul Kodir, Zainuddin. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.

Zainudin. Sidoarjo: Suharto, Susilo Herpan. Gresik: Seguntur Alam. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Rahmat Eko. Probolinggo: Mohammad Hasin. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Pacitan: Hadi Prakoso, Tulungagung-Trenggalek-Blitar: Sandhi Tratana, Alamat Redaksi: Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com.

Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Pemkot Gelar Pesta Untuk Petugas Kebersihan dan Pematusan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) saat memberi sambutan dalam acara Pesta Cak Koen di Taman Surya, Minggu (23/8) (Foto: Humas Pemkot) Surabaya, JatimPos Ribuan pasukan kuning, satgas pemeliharaan jalan dan saluran air (pasukan merah), serta petugas dari dishub, dinsos, satpol PP dan linmas atau yang biasa disebut Cak Koen memadati halaman Taman Surya pada Minggu (23/8). Kehadiran mereka adalah dalam rangka Pesta Cak Koen sebagai bentuk apresiasi pemkot terhadap jerih payah satgas gabungan dalam upaya pemeliharaan kota.

Walikota Tri Rismaharini mengatakan, acara Pesta Cak Koen

rutin diadakan pemkot setiap tahunnya. Biasanya, acara tersebut diselenggarakan setelah pengumuman pemenang penghargaan Adipura Kencana. “Biasanya kami adakan bulan Juli, tapi kemarin kan puasa jadi diundur sekarang. Sedangkan pemenang Adipura Kencana tahun ini juga belum diumumkan di Jakarta,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini- di sela-sela acara.

Dalam Pesta Cak Koen, para petugas lapangan itu benar-benar dimanjakan dengan panggung hiburan dan doorprize.

Tak hanya itu, keluarga dan anak-anak Cak Koen juga mendapat bantuan sembako (untuk istri Cak Koen) dan beasiswa (bagi anak-anak Cak Koen). Sedikitnya 65 anak Cak Koen mendapat bantuan beasiswa dari pemkot yang bekerja sama dengan sejumlah sponsor. Adapun rincian penerima beasiswa yakni 15 anak jenjang SD, 21 anak jenjang SMP, 28 anak jenjang SMA dan 1 anak sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pada kesempatan itu, Walikota Risma memotivasi anak-

anak Cak Koen. Mantan kepala bappeko itu mengatakan bahwa setiap anak punya hak yang sama untuk berhasil, tidak peduli dari latar belakang apa anak itu berasal. Oleh karenanya, dia berpesan kepada para penerima beasiswa agar serius menempuh pendidikan agar dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. “Tidak peduli anda anak pasukan kuning, tapi buktikan kepada dunia bahwa kalian juga bisa berhasil. Sebab, itulah jalan mengubah nasib anda dan orang tua anda,” ujar Risma. Untuk itu, Risma mewanti-wanti penerima beasiswa agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diperoleh. “Ingat, bantuan ini hanya untuk pendidikan. Begitu saya tahu digunakan untuk yang lain, langsung saya stop,” tegasnya.

Tia Aminah, salah seorang anak pasukan kuning penerima beasiswa, menuturkan, dirinya berterima kasih kepada pemkot dan segenap sponsor yang telah membantunya hingga kini menempuh pendidikan di pergu ruan tinggi. Saat ini, Tia sedang proses menyelesaiakan studinya di Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair. “Saya tidak pernah malu punya bapak seorang pasukan kuning. Justru, ini motivasi bagi kami untuk membuktikan bahwa kami juga bisa berhasil dan membuat bangga orang tua,” kata Tia dengan penuh percaya diri. [gatot.s/jatim pos]

Bapernas-KB Ikrarkan Kampung Ramah Anak Surabaya, JatimPos Dalam usaha menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak belajar dan bermain. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas-KB) Kota Surabaya melakukan gerakan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo (IKAS) Acara digelar Sabtu (29/8), di halaman Taman Surya, bersamaan dengan Puncak peringatan Hari Anak Nasional, dilakukan juga pemberian penghargaan bagi Kampung pendidikan menuju kampunge arek suroboyo yang diikuti oleh 161 kelurahan di 31 Kecamatan Kota Surabaya.

Di acara yang dihadiri oleh Kepala BNN Kota Surabaya, AKBP Suparti, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, bersama Forum Pimpinan Daerah Kota Surabaya, dan Jajaran SKPD Kota Surabaya. Kepala Bapemas Kota Surabaya, Nanis Chairani dalam laporannya menyebutkan, bahwa kegiatan tahun ini sedikit istimewa, karena acara ini didukung juga oleh Muspika Kota Surabaya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Kota Surabaya dan ibu ketua tim penggerak PKK. “Acara tahun ini sangat spesial, dari 154 kelurahan yang terdaftar, pada final terdapat 161 kelurahan. Kami berharap, para kontestan ini semakin mampu memahami dan mengerti cara berpartisasi untuk menciptakan kampung mereka menjadi kampung yang nyaman untuk tem-

pat belajar, tempat berekreasi, dan sehat untuk anak-anak,” imbuh Nanis.

Dihadapan para orang tua pelajar dari berbagai jenjang pendidikan yang hadir, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengingatkan bahwa kedepan dalam menghadapi era global para orang tua diwajibkan untuk mendisiplinkan anak-anaknya dalam berbagai bidang. Karena anak-anak ini nantinya yang akan memegang peranan penting.

“Pada tahun 2010 hanya ada 300 anak yang berprestasi tingkat kota sampai dunia, di tahun 2014 kemarin kita memiliki 5000 anak yang berprestasi di tingkat kota dan dunia.

Ini artinya, ruang yang diberikan para orang tua, guru, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat, sudah membuktikan bahwa anak-anak kita mampu berprestasi,” tegas wali kota.

Melalui kampung pendidikan, kampunge arek suroboyo, Wali Kota mengajak para orang tua, dam tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dari narkotika. Selain itu, Wali kota perempuan pertama di sejarah pemerintahan kota surabaya ini juga menambahkan, bahwa setiap orang tua wajib melakukan pengarahan kepada anaknya, meskipun telah menginjak usia dewasa. Anak-anak yang dulunya memiliki masalah di lingkungan dengan arahan yang benar mereka mampu mencetak prestasi. Bahkan, anakanak yang berkebutuhkan khusus, mampu untuk menciptakan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) berfoto bersama dalam acara puncak peringatan Hari Anak Nasional di Taman Surya, Sabtu (29/8) (Foto: Humas Pemkot) karya lukisan yang sudah dipajang di berbagai negara.

Setelah memberikan arahan kepada para pelajar, orang tua, guru dan kepala sekolah yang hadir, Wali Kota melakukan penandatangan plakat ikrar gerakan nasional anti kekerasan seksual kepada anak, yang dibacakan oleh tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan LKMK Kota Surabaya.

Kepala Bapemas-KB Kota Surabaya, Nanis Chairani menambahkan komitmen Pemkot adalah menjadikan Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Nanis, dengan terpenuhinya semua kebutuhan dasar, anak-anak akan tumbuh menjadi manusia berkualitas.

“Jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, harap masyarakat memberikan laporan

sehingga lekas ditangani. Pada level kelurahan ada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Pada tingkat kecamatan pusat krisis berbasis masyarakat (PKBM) siap memfasilitasi penyelesaian masalah anak. Sedangkan, pada skala kota, Surabaya punya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A),” imbuh mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Surabaya ini.

Sementara, penghargaan Kampung pendidikan menuju kampunge arek suroboyo tahun 2015, untuk kategori kampung belajar, juara pertama diraih oleh Kelurahan Babat Jerawat, juara kedua Kelurahan Ngagel Rejo dan juara ke tiga Kelurahan Wonokusumo.

Sedangkan, untuk kategori Kampung Asuh, Kelurahan Dukuh Setro menempati juara pertama, disusul Kelurahan Jamba-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) berfoto bersama para pahlawan ekonomi dalam pelatihan dan edukasi jualan online di Balai Kota, Minggu (23/8) (foto: Humas Pemkot)

UKM Surabaya “Go-Online” Surabaya, JatimPos Ibu-ibu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang selama ini tergabung dalam Pahlawan Ekonomi Kota Surabaya, diimbau untuk terus belajar mengembangkan produk yang mereka produksi, serta berani melakukan ekspansi pemasaran. Termasuk melalui pemasaran produk via pasar online yang tidak mengenal batas teritorial (borderless). Terkait “go online” ini, warga Kota Pahlawan didorong untuk belajar soal branding dan cara mengemas produk yang menarik.

Imbauan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di acara kopi darat komunitas Bukalapak Surabaya bersama para Pahlawan Ekonomi Surabaya di Balai Kota, Minggu (23/8).

Acara tersebut dihadiri ratusan Pahlawan Ekonomi dan juga seller yang berjualan online di Bukalapak.com.

“Tentunya harus mau belajar. Seperti misalnya cara men-foto produk yang dijual agar tampilannya menarik. Di awal mungkin sulit.Tetapi tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kalau sejak awal sudah bilang nggak bisa, ya nggak akan bisa selamanya,” tegas Risma.

Wali kota mengingatkan, era Masyaraka Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan segera datang dalam hitungan bulan. Karenanya, para pelaku UKM harus terus melakukan inovasi untuk mengembangkan produk sehingga kelak bisa menjadi tuan dan nyonya di kota sendiri. Dan salah satu alternatif dalam meningkatkan kelas UKM adalah dengan melakukan pemasaran secara digital sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing UKM di daerah.

Wali kota juga menekankan pentingnya komunitas seperti yang ada di Bukalapak. Bahwa pilihannya ada dua: mau sukses sendiri atau sukses bersama-sama. “Kenapa kita perlu bentuk komunitas?

Karena lewat komunitas, orang lain bisa kasih saran. Dan itu ibarat suara konsumen yang sebenarnya. Jangan bayangkan MEA nanti, yang datang itu perusahaan besar.Tapi justru yang datang modal kecil seperti UKM. Dan kita harus bisa survive,” terang wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB), Kota Surabaya, Nanis Chairani mengatakan, sekarang ini sudah banyak pelaku UKM Pahlawan Ekonomi Surabaya yang sudah lama ataupun baru mulai belajar berjualan via online. Apalagi, Bapemas KB memang menyelenggarakan pelatihan khusus bagi ibu-ibu UKM Pahlawan Ekonomi.”Kalau untuk pemasaran online sudah banyak yang ikut.Kita setiap minggu juga ada pelatihan di Kapas Krampung Plaza seperti pelatihan membuat jenis produk baru, kemasan dan pemasaran online,” ujar Nanis.

Sementara CEO dan Co-Founder Bukapalak. com, Achmad Zaky menyampaikan bahwa Bukalapak menye-lenggarakan Kopdar komunitas Bukalapak Surabaya bersama Pahlawan Ekonomi dengan harapan ibu-ibu Pahlawan Ekonomi Surabaya bisa saling bertukar informasi dan menambah wawasan seputar bisnis dan usaha dengan para top seller yang sudah sukses berjualan online di Bukalapak.

“Kami berharap ibu-ibu UKM Pahlawan Ekonomi Surabaya bisa semakin sukses berjualan di Bukalapak setelah mendapatkan kiat-kiat berjualan online dari para top seller Bukalapak di Surabaya,” tegas Zaky.

Zaky menambahkan, Buka-lapak telah membantu ibu-ibu UKM yang tergabung dalam Pahlawan ekonomi Surabaya dengan memberikan serangkaian pelatihan bagaimana caranya berjualan secara online di Bukalapak.com. Pelatihan tersebut mendapatkan sambutan luar biasa. Ibu-ibu UKM di Surabaya sangat antusias belajar berjualan secara online di Bukalapak. Pria kelahiran Sragen ini menyebut, mulai Senin (24/8), Bukalapak akan hadir lebih dekat dengan masyarakat Surabaya dengan pembukaan kantor di Spazio.

“Kantor ini kami buka dengan harapan agar lebih mudah dalam membantu memajukan UKM di Surabaya, khususnya ibu-ibu UKM Pahlawan Ekonomi di Surabaya,” sambung Zaky. (gatot.s/jatimpos) ngan pada posisi ke dua, dan Kelurahan Karang Poh pada posisi ke tiga. untuk kategori Kampung Sehat, juara pertama diraih oleh Kelurahan Wonokusumo, juara kedua Kelurahan Jambangan, dan juara ketiga Kelurahan Dukuh Setro. Untuk kategori Kampung Aman, Kelurahan Gubeng Kertajaya meraih juara pertama, disusul Kelurahan Dukuh Setro pada posisi ke dua, dan Kelurahan Ngagel Rejo

pada posisi ketiga.

Kategori terakhir, kampung kreatif diraih oleh Kelurahan Lontar pada juara pertama, Kelurahan Banyu Urip pada juara ke dua, dan Kelurahan Jambangan pada posisi ketiga. Sebelumnya, Wali Kota sempat menyanyikan beberapa lagu bersama enam anak inklusi bersuara emas yang lihat memainkan alat musik di atas panggung. [gatot.s/jatimpos]

Hal - 4

Jatim I

Bupati Dukung PG Gempol Kerep Tingkatkan Produktifitas Melalui Mekanisasi

Sistem Penanaman Tebu Efektif Mojokerto, Jatim Pos Pabrik Gula (PG) Gempolkerep di bawah kendali PTPN X dengan dibantu dukungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, mencanangkan mekanisasi sistem penanaman tebu yang efektif demi meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi, bertempat di Desa Ngingasrembyong Kecamatan Sooko, pekan lalu.

Acara yang juga dihelat dalam rangka tasyakuran ‘tutup tanam tebu hamparan full mekanisasi’ ini juga sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemkab Mojokerto terhadap kelangsungan produksi nilai jual gula tebu. Pe-

merintah memang tengah siaga menghadapi gempuran dan ancaman import gula yang masuk ke Indonesia, termasuk alasan krusial lainnya yakni persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Bupati Mustofa Kamal Pasa yang hadir meresmikan acara, secara simbolis membuka jalannya kegiatan pencanangan didampingi Dirut PTPN X, Subiono. Pembukaan tersebut ditandai prosesi penekanan tombol dan penyerahan satu unit mesin traktor kepada Ketua Kelompok Petani Tebu Rakyat (KPTR) Mitra Sejahtera Kecamatan Sooko, Abdul Muin, mewakili para petani tebu se-Kabu-

Pengurus PWI Pamekasan 2015-2018 Resmi Dilantik Pamekasan, Jatim Pos Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten periode 2015-2018, resmi dilantik oleh Ketua PWI Cabang Jawa Timur (Jatim) Akhmad Munir, Senin baru-baru ini.

Pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asy’ari beserta forum pimpinan daerah (Forpimda), DPRD Pamekasan, Pimpinan STAIN Pamekasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ormas dan organisasi kemahasiswaan itu, digelar di ruang Multi Center STAIN Pamekasan.

Dalam sambutannya Ketua PWI Jatim Akhmad Munir mengatakan, bila sebelumnya PWI Cabang Pamekasan hanya kepengurusan persiapan, maka ditetapkan mulai hari ini menjadi kepengurusan penuh Cabang PWI Pamekasan.

“Kami berharap kepengurusan PWI di Kabupaten Pamekasan itu mampu menjalankan roda organisasi dengan baik dan terus menjalankan tugasnya secara profesional sesuai kode etik jurnalis,” harap Munir.

Ia menjelaskan, PWI merupakan salah satu organisasi yang diakui oleh Dewan Pers selain AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). Pasalnya, banyak organisasi wartawan bermunculan setelah masa reformasi, sehingga, guna untuk menjaga profesionalisme wartawan, maka ke-3 orgnanisasi wartawan tersebut ditunjuk oleh dewan Pers untuk terus meningkatkan profesionalisme wartawan di seluruh Indonesia.

“Setelah dilakukan verifikasi oleh dewan

pers, hanya tiga organisasi yang lolos, yakni PWI, kemudian AJI dan IJTI, dan ketiga organisasi inilah yang diakui oleh dewan Pers. Oleh karena itu, kami juga meminta kepada wartawan di Pamekasan untuk menjaga marwah jurnalis, menjadi wartawan yang terhormat,” pintanya.

Sementara itu, ketua PWI Cabang Pamekasan, Abdul Aziz dalam sambutannya mengatakan, keberadaan PWI di Kabupaten Pamekasan lebih bersifat untuk memayungi seluruh wartawan dan terus mendorong agar profesionalisme wartawan terus meningkat.

“Saya tidak bisa sendirian, seluruh anggota harus bersama-sama dalam menjalankan organisasi ini. Saya akan melaksanakan amanah dan kepercayaan dari teman-teman wartawan yang telah memilih saya untuk menjadi ketua PWI Cabang Pamekasan ini,” katanya, menjelaskan.

Persatuan Wartawan Indonedia (PWI) Kabupaten Pamekasan juga menjalin kerjasama dan meneken memorandum of understanding (MoU) dengan STAIN Pamekasan, tentang publikasi pemberitaan program pendidikan dan pelatihan jurnalistik.

MoU bernomor Sti.18.3/PP.009/VIII/2015 itu, ditandatangani Ketua STAIN Pamekasan, Taufiqurrahman dan Ketua PWI Pamekasan, Abd Aziz. Penandatanganan itu dilakukan setelah acara pelantikan pengurus PWI di auditorium Multi Center STAIN Pamekasan, Senin belum lama ini. (bob)

Bupati Buka Jombang Eco Creative 2015 Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko membeli tas yang berbahan baku limbah plastik dengan harga 2,5 Juta Rupiah. Tas tersebut dibeli ketika dilakukan lelang produk ramah lingkungan dan dibuat dari hasil limbah seperti Tas, dan Guci pada acara Jombang Eco Creative (JEC) yang dilaksanakan di Taman Wisata Kebon Ratu, Keplaksari, Jombang, Sabtu baru-baru ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup se-dunia dan Pencanangan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dari hasil lelang dengan penawaran tertinggi oleh Bupati Jombang dengan harga Rp 2,5 juta, Sedangkan Gucci yang juga berbahan dasar limbah kertas dengan penawaran tertinggi Rp 2 juta oleh Wakil Bupati Jombang, Hj.Munjidah Wahab dan produk tas yang satu lagi dengan penawaran tertinggi Rp1,5 juta dimenangkan oleh Kepala Desa Mojokrapak, Warsubi.

Dalam sambutannya Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mengharapkan agar masyarakat mampu mengembangkan aspek ekonomi kreatif, dan melalui JEC ini diharapkan juga bisa mengangkat isu-isu tentang lingkungan yang menjadi skala prioritas untuk mendapat perhatian penuh. Seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta ruang terbuka hijau (RTH).

Pembukaan acara ditandai pelepasan burung merpati ke udara oleh Bupati Jombang Nyono Suharli. Acara berlangsung semarak, karena selain dihadiri berbagai komunitas pegiat lingkungan, masyarakat umum juga banyak yang datang guna menyaksikan keberagaman acara yang digelar di lokasi yang menjadi salah satu alternatif rekreasi kota itu. Acara memperingati hari lingkungan hidup sedunia ini berlangsung selama dua hari Sabtu-Minggu (29-30/8/2015) tersebut, digelar berbagai jenis kegiatan melestarikan lingkungan, dengan tema 3 R (Reduce, Reuse, Recycle).

Dan diramaikan dengan pameran produk lingkungan yang diikuti oleh 40 stand dari 24 sekolah adiwiyata, LSM dan Pegiat Lingkungan, Kegiatan Workshop, Kemah Hijau, Lomba Yel-Yel Lingkungan, Lomba Fashion Show 3 R, dan Lomba Fotografi. (Her)

paten Mojokerto.

Bupati Mojokerto MKP dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah belum mengambil kebijakan untuk menyetop impor gula demi menaikkan harga jual gula petani. Kebijakan itu mencukupi kebutuhan gula nasional yang belum tertutup oleh produksi lokal.

Saya harap mekanisme penanaman tebu yang terus diperbaiki, akan berpengaruh terhadap hasil produksi yang melimpah dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Problem utama dalam masalah gula nasional saya kira bukan karena kebijakan impor saja, melainkan minimnya pasokan gula produksi lokal.

Namun kita harus yakin, Kabupaten Mojokerto mampu memproduksi gulanya dengan melimpah. Supply dalam negeri harus lebih baik daripada sebelumnya, rendemennya juga baik (meningkat),” ungkapnya Ditempat yang sama Dirut PTPN X, Subiono dalam komentarnya menggarisbawahi bahwa PTPN X telah berusaha dalam Efisiensi, Diversifikasi, dan Optimalisasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pihaknya terus melakukan riset dan inovasi demi menggenjot produksi gula lebih baik, kesejahteraan petani juga menjadi salah satu target utamanya.

“PG Gempokerep secara statistik bisa dikatakan sangat baik dalam produksi gulanya. Kita berharap mekanisme tanam tebu yang lebih baik, bisa melesatkan laju produksi gula dengan biaya yang lebih kecil,” jelasnya Hal senada juga disampaikan General Manajer PG Gempolkerep, Khoesdarmawanto, kita berharap produksi gula tebu terus meningkat, bahkan surplus sehingga tidak usah impor. Namun PR besarnya adalah bagaimana cara mengatasi penjualan lambat, ditambah dengan harga yang juga murah. Saya menyampaikan apresiasi dan terimaksih sebesarbesarnya kepada Pemkab Mojokerto dan Bupati Mustofa Kamal Pasa, karena turut memikirkan solusi dan perhatiannya terhadap nasib petani tebu Kabupaten Mojokerto. Semoga dengan perubahan sistem manual ke mekanisme produksi, akan meningkatkan hasil produksi tebu,” harap Khoesdarwanto. (din)

PAWAI PEMBANGUNAN 

Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-70 Pemkot Mojokerto

Mojokerto, Jatim Pos Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70.

Pemerintah Kota Mojokerto selenggarakan Pawai Pembangunan/Karnaval. Kelompok peserta yang tampil karnaval pawai pembangunan Kota Mojokerto, sebanyak 88 peserta.

Mereka berasal dari instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, swasta, komunitas hingga karang taruna se-Kota Mojokerto. Ajang kreativitas masyarakat tahun ini terbagi menjadi tiga tema besar, yaitu: Kerajaan, Perjuangan dan Mojokerto Service City. Pawai juga dimeriahkan Defile Korps Marching Band Gita Abdi Praja dari IPDN Jatinango. Pelaksanaan Karnaval berlangsung meriah Sabtu pekan lalu.

Pawai pembangunan ini selain sebagai salah satu wujud dari peran serta masyarakat dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, juga sekaligus ajang untuk menampilkan beragam kreativitas dari berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk kendaraan hias. Kegiatan ini juga dapat menjadi hiburan bagi warga masyarakat serta menjadi sarana untuk mempererat rasa kebersamaan, persaudaraan dan keakraban antar warga Kota Mojokerto.

Pandangan Masyarakat takjub ketika melihat RSUD tipe B terbesar di Mojokerto ini juga ikut tampil dengan mengusung konsep service city dengan membawa miniatur RSUD, miniatur ruang pelayanan terpadu dan layanan unggulan CTScan 128 slice. “Ruang pelayanan terpadu merupakan tempat pelayanan intensif care sebagai rujukan semua RS di Mojokerto. Di situ ada ruang operasi, ruang perawatan pasca operasi serta ICU, NICU dan PICU juga ada ruang Radiologi yang di dalamnya terdapat alat super canggih CT-Scan 128 slice dengan slice yang tinggi, tidak hanya bisa melihat secara jelas organ dalam tetapi juga bisa melihat secara jelas kondisi darah, pembuluh jantung hingga jaringan sel-sel otak sehingga membuat diagnosa semakin akurat dan terapi yang diberikan juga semakin tepat,” jelas dr Sugeng Mulyadi, Direktur RSUD. Walikota Mojokerto Drs Mas’ud Yunus dalam sambutannya saat pemberangkatan peserta mengatakan, ia mengapresiasi kreatifitas dan antusias masyarakat Kota Mojokerto. “Melalui kegiatan ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto untuk senantiasa menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan, serta lebih mencintai Kota Mojokerto. Apabila masyarakat senantiasa hidup rukun, tentram dan damai, maka pembangunan di Kota Mojokerto akan dapat berjalan dengan baik,” tutur Walikota. (din/Adv)

Jatim II

Hal - 5

Diunggah Ke Sosial Media  SIMPATI UNTUK PENDERITAAN ANDINI KIAN BERTAMBAH

Situbondo, Jatim Pos Setelah beberapa hari lalu sempat memperoleh simpati yang cukup berlebihan dari para “penduduk” dunia maya yang tergabung dalam sosial media face book, kini tampaknya ibu kandung Andini, bocah penderita Hydrocephalus agak bisa bernapas lega dan punya secercah harapan untuk jalan keseembuhan putri semata watangnya tersebut.

Pasalnya, berita seputar penderitaan Andini yang telah tersebar di beberapa sosial media di dunia maya telah mendapatkan tanggapan positip dari berbagai kalangan termasuk dari orang nomor satu di Kabupaten Situbondo, H dadang Wigiarto SH pagi tadi seusai upacara pengibaran bendera sang saka merah putih di Alunalun.

Kedatangan Bupati Situbondo selepas upacara bendera tersebut disambut hangat oleh keluarga Andini di rumahnya di Dusun Krajan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Orang nomor satu itu didampingi oleh Kepala Desa setempat dan juga Camat Panarukan.

“Media Profesional dan Abal-abal”  PEMKAB BONDOWOSO GELAR SEMINAR Bondowoso, Jatim Pos Praktik mencatut profesi wartawan oleh oknum tertentu banyak dikeluhkan masyarakat, terlebih wartawan dan atau perusahaan Pers yang tak memenuhi standarisasi seperti yang tertuang di UU Pers dan Dewan Pers. Tindakan seperti meminta imbalan hingga memeras narasumber diakui jamak dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan.

Modus tersebut biasanya dijalankan dengan modal kartu pers yang diterbitkan perusahaan pers yang tidak bertanggung jawab. Memangkas tindakan tersebut, dewan pers gencarkan beragam kampanye guna memurnikan profesi wartawan dan melawan berbagai bentuk penyalahgunaan profesi itu.

Selasa lalu, di ballroom hotel Ijen View, Dewan Pers bekerjasama dengan Pemkab Bondowoso, menggelar Seminar Literasi Media mengangkat tema “Membedakan Media Profesional dan Media Abal-abal”.

Tujuan utama seminar adalah mendorong tumbuhnya masyarakat yang cerdas dalam menghadapi pers.

Yakni, masyarakat yang ikut serta melakukan kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, sesuai pasal 17 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Seminar ini mengangkat tema ‘Membedakan Media Profesional dan Media Abal-abal’. Pembicara adalah anggota Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo dan Imam Wahyudi, serta Wakil Ketua Dewan Pers 2007-2010 Sabam Leo Batubara.

Seminar yang memberi pencerahan dan mencerdaskan ini diikuti ratusan peserta, dari kalangan satuan kerja, unit pelaksana teknis, dan kepala desa. Bupati Amin Said Husni dalam sambutannya mengatakan, seminar ini penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk membedakan media massa sesungguhnya dengan media abal-abal.

“Coba anda buka kamus, abal-abal itu artinya adalah tiruan, palsu, atau kata anak sekarang itu GJ alias Gak Jelas. Bedakan antara media profesional dan abal-abal,” katanya disambut tawa para hadirin.

Bupati mengingatkan media massa berperan penting sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, pemerintah butuh media untuk memberi informasi yang benar dan tepat untuk pembangunan, sebaliknya media juga butuh informasi untuk pemberitaan.

Media massa yang benar bisa memberikan edukasi, melakukan transformasi. “Melalui media, masyarakat bisa tercerahkan, terdidik, terinfomasikan, kalau media benar.

Kalau media abal-abal, masyarakat bisa tersesat dan disesatkan,” ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, melalui pembicara yang adalah anggota Dewan Pers Joseph Adi Prasetyo dan Imam Wahyudi, serta Wakil Ketua Dewan Pers 2007-2010 Sabam Leo Batubara, mengajak agar semua pihak atau komponen bangsa jangan membiarkan tingkah laku abal-abal.

Karena, di Republik Indonesia ini, perilaku abal-abal tersebut sangat-sangat merugikan, baik terhadap pers sendiri maupun publik.

Ia berpendapat, perilaku abal-abal ini bukan saja dari yang mengaku pers ataupun mereka yang memang betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi pers, tapi juga oleh perusahaan pemilik media massa.

“Penyakit abal-abal juga dapat melekat pada pengelola media yang menyalahgunakan media untuk suatu tugas di luar fungsi pers,” tegasnya.

Media massa yang menyalahgunakan fungsi pers itu, ungkapnya, terbit tanpa memenuhi syarat-syarat perusahaan media menurut undang-undang, seperti tidak berbadan hukum pers dan dipergunakan dengan cara yang bertentangan dengan asas dan kaidah jurnalisti. (gik)

Mengharap Bangun Jalan Menuju Petilasan Syeh Siti Jenar Lastono Banyuwangi, Jatim Pos Kegembiraan membaur dengan rasa susah mulai dirasakan kembali oleh ratusan petani padi, warga Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Banyuwangi. Utamanya warga Dusun Krajan Lor, Blumbang, Krajan Lor dan Dusun Sukoharjo.

Kegembiraan mereka yang pasti karena disebabkan para petani tersebut telah mendekati masa panen. Namun demikian, mereka juga merasa susah tatkala dirinya menghitung begitu banyaknya biaya yang telah dikeluarkan mulai dari proses pengolahan tanah, hingga masa panen tiba.

“Syukurlah kondisi padi lumayan bagus. Akan tetapi, pada saat panen biaya yang harus saya keluarkan masih sangat banyak. Mulai dari ngrumput padi, ndoser hingga ongkos manol. Dan kalau di total dalam 1 Ha, bisa mencapai Rp 2.500.000,-,” kata A. Haryanto pemilik sawah.

Dirinya menerangkan bahwa biaya tertinggi adalah ongkos manol. Karena dalam tiap karungnya, biaya untuk ongkos manol bisa mencapai Rp 17.000,- sampai dengan Rp 23.000. Itupun tergantung jarak antara sawah dengan jalan dan bagaimana kondisi jalan yang ada. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini kondisi jalan menuju persawahan sangat rusak. Sehingga dapat berpengaruh terhadap menurunnya penghasilan petani antara 15% sampai 25%.

“Kalau jalan ini (jalan persawahan yang menghubung-

kan 3 dusun, red ) bagus, perekonomian atau penghasilan petani disini bisa meningkat sekitar 20%. Karena jalan ini rusak. Yaach, apa boleh buat, para petani hanya menunggu bantuan pembangunan jalan ini dari pemerintah,” katanya.

Sementara, Agin Sunyoto, Kepala Desa Lemahbang Kulon Kecamatan Singojuruh Banyuwangi, melalui Sekdesnya, Yahmadi, membenarkan bahwa jalan yang menuju persawahan yang menghubungkan 3 Dusun (Krajan Lor, Blumbang dan Sukoharjo) dan melewati Petilasan Syeh Siti Jenar Lastono sudah bertahun-tahun rusak parah.

Yahmadi menerangkan bahwa awalnya jalan tersebut dibuat murni dari hasil swadaya masyarakat. Dan jalan itu merupakan salah satu penunjang utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tani dan lainnya. Bahkan, bukan hanya masyarakat tani yang menggunakan akses jalan tersebut. Akan tetapi masyarakat luas,baik itu dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Luar Jawa bahkan Luar Negeri, banyak yang datang dan berdo’a di Petilasan Syeh Siti Jenar Lastono tersebut.

Dirinya menambahkan, sebenarnya dalam beberapa tahun terkhir ini pihak Pemerintah Desa telah mengusulkan hingga ke tingkat Pemerintah Kabupaten dan telah dibahas dalam Rakorbang agar jalan tersebut mendapat perhatian dan mendapat bantuan pembangunan peningkatan jalan dari pemerintah. (rim)

Menurut salah satu kordinator apanga (korlap) Forum Komunikasi Peduli Andini mengatakan, kedatangan Bupati Situbondo ke rumah Andini yang didampingi pejabat Muspika tersebut langsung memberikan bantuan uang senilai Rp 1 juta.

“Kami cukup senang dan ahagia menyambut kedatangan pak Bupati Situbondo beserta Kades dan Camat Panarukan ke rumah Andini, dan langsung memberikan santunan biaya untuk kesembuhan penyakit Andini sebesar satu juta rupiah. Dan selain dari Bupati, simpati juga mulai berdatangan dari kalangan siswa siswi SMA Panji,” ujar Korlap FKPI. (gik)

BPN Abaikan Keluhan Pemohon Banyuwangi, Jatim Pos. Meskipun sistim pelayanan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi seringkali dikeluhkan oleh banyak pemohon. Namun, nampaknya keluhan-keluhan tersebut tidak dijadikan dasar sebagai bahan referensi untuk memperbaiki kinerja okonum-oknum yang punya kompetensi di kantor BPN tersebut.

Keluhan ini disebabkan karena kebanyakan, sejak pengajuan berkas pengurusan sertifikat tanah yang diajukan oleh pemohon telah terdaftar di Kantor BPN Banyuwangi, proses selanjutnya terlalu amat sangat lama selesainya. Meskipun pemohon sering datang ke kantor BPN dengan tujuan untuk menanyakan sampai sejauh mana proses pengurusan sertifikat yang telah didaftarkan. Sehingga ada dugaan yang sangat kuat bahwa berkas tersebut sengaja ditumpuk dan diendapkannya.

Salah satu keluhan dialami oleh Imam Muslih, Wartawan Koran INVESTIGASI, warga RT 02 RW 01, Lingkungan Kramat Kelurahan Kertosari Banyuwangi, yang merupakan kuasa pemohon pemecahan sertifikat Hak Milik nomer : 12.37.16.06.1.00044 dengan pendaftaran No. Di. 306 : 1538 / 2015 dan No Berkas : 1542 / 2015.

Pasalnya, sejak tanggal 13 Januari 2015 berkas permohonan pemecahan sertifikat tanah tersebut terdaftar di Kantor BPN Banyuwangi, hingga berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda berkas yang telah diajukan diproses. Padahal dirinya sangat pro aktif dan sering datang ke Kantor BPN menanyakan proses tersebut. Namun, hasilnya selalu NOL – NOL – NOL dan NOL. “Berulang kali saya ke BPN sambil membawa berkas pendaftaran untuk menanyakan pada pegawai BPN, apakah proses pemecahan sertifikat dengan nomer berkas : 1542 / 2015, sertifikatnya sudah selesai? Dan selalu ada jawaban, waduh pak, belum selesai. Berkas masih ada di bagian pengukuran. Kejar dan tanyakan terus di bagian pengukuran. Mestinya 3 atau paling lama 4 bulan setelah pendaftaran, sertifikat tersebut sudah selesai,” kata Imam Muslih menirukan keterangan dari salah satu pegawai BPN tersebut.

Lebih lanjut dirinya menerangkan bahwa tanah hak milik ini dipecah menjadi 25 kavling dan pengajuan permohonan pemecahan sertifikat ini merupakan permohonan tahap yang ke 2 (dua). Dan yang ke 2 ini prosesnya dinilai lebih jelek dibandingkan dengan permohonan pada tahap 1 (pertama) yang sudah selesai pada tahun lalu.

Ditambahkannya, karena para pembeli tanah kavling itu sering menanyakan tentang sertifikatnya, maka sekitar 1 bulan setelah pendaftaran di BPN, saya kontak petugas ukurnya dan dilakukan pengukuran dan waktu itu ada keterangan dari petugas ukur bahwa tidak sampai 3 bulan setelah pengukuran sertipikat sudah selesai. Namun kenyataannya, sudah lebih dari 7 bulan setelah pengukuran, berkas masih ngendap di bagian pengukuran.

“Mulai bulan juni 2015, jarak sekitar 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, hingga kini selalu mendapat keterangan kalau berkas masih ada di bagian pengukuran. Bahkan pada bulan yang lalu saya pernah menanyakan melalui telepon dan SMS pada petugas ukur, kenapa berkas diendapkan dan tidak diproses dan jika ada berkas atau sesuatu yang kurang, panggil saja saya dan sampaikan tentang kekurangannya. Tapi tetap saja tidak ada respon. Ada apa dengan hal ini,” kata Imam Muslih bertanya-tanya. (rim)

Hal - 6

Jatim III

Disperindag Pamekasan Bantah TARIK UPETI KEPADA PENGUSAHA Pamekasan, Jatim Pos Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Bambang Edy Suprapto, membantah adanya kabar tentang penarikan upeti kepada pengusaha tembakau di wilayah itu sebesar Rp 7.000 per kilogram.

“Kami tidak pernah menarik upeti satu rupiahpun terkait dengan pembelian tembakau ini, apalagi nilainya hingga Rp 7.000 per kilogramnya. Itu tidak benar,” katanya, kemarin.

Bambang menduga, ada oknum warga yang sengaja ingin memperkeruh suasana di Pamekasan, dengan menyebarkan isu perihal penarikan sumbangan Rp 7.000 kepada pengusaha yang melakukan pembelian tembakau pada musim panen tahun ini.

Bahkan, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pihaknya mengaku telah menghubungi seluruh pengusaha tembakau yang ada di Kabupaten Pendidikan itu. “Setelah

saya hubungi semua pengusaha tembakau, tidak ada pengusaha yang mengaku ditarik upeti sebesar Rp 7.000, saya yakinan kabar penarikan upeti adalah isu yang sengaja diciptakan oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Ia menuturkan, dulu saat Bupati Pamekasan dijabat oleh KH Kholilurrahman, pemkab menarik upeti yang disebut dengan uang partisipasi pihak ketiga kepada para pengusaha tembakau yang melakukan pembelian di Pamekasan sebesar Rp 100 per kilogram.

Namun setelah diprotes banyak orang, kebijakan penarikan upeti yang diistilah “partisipasi pihak ketiga” itu akhirnya dihapus.

Bambang berjanji akan menindak tegas jika ada oknum yang mengaku utusan pemerintah menarik upeti pembelian tembakau. “Kami minta segera dilaporkan kepada kami, dan kami akan bertindak tegas,” pungkasnya. (bam)

Kinerja & Kontribusi Tidak Jelas WABUP SAMPANG H. FADHILAH SEBUT TIGA BUMD SAATNYA BUBAR Sampang, Jatim Pos Audit dengan tujuan tertentu (DTT), atau audit khusus dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap tiga badan usaha milik daerah (BUMD) Sampang ternyata menjadi atensi serius pemkab pimpinan Bupati K.A Fannan Hasib.

Pemkab Sampang, bahkan menytakan tak main-main melaksankan hasil audit BPK RI terhadap tiga BUMD Sampang, PT Geliat Sampang Mandiri (GSM), PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP), dan PT Sampang Sarana Shorebase (SSS). Mewakili Bupati Fannan Hasib, Wakil Bupati Sampang, Fadilah Budiono tegas mengatakan, Pemkab mematuhi apapun rekomendasi BPK RI terhadap tiga BUMD itu.

Menurut mantan perwira menengah Polri asal Banyuwangi itu, tidak ada alasan bagi Pemkab Sampang menolak apapun rekomendasi dari lembaga auditor Negara tersebut.

“Kalau kemudian nanti BPK RI mengeluarkan rekomendasi atas tiga BUMD itu maka harus dilaksanakan dengan atas waktu maksimal 6 bulan, kalau tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah ranah hokum,” tegasnya.

Fadilah juga menegaskan, bilamana BPK RI nanti menerbitkan Rekomendasi pembubaran atas BUMD yang di anggap tidak sehat tersebu, maka harus pula dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sampang. Sebab rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK bersifat mengikat berdasarkan Undang-Undang.

“Jika nanti ada rekom pembubaran, ya harus dilakukan bedasarkan undang-undang PT. sebab, jika tidak dilaksanakan perintah tersebut maka akan masuk ke ranah pidana,” imbuhnya.

Sebagaimana telah dikabarkan sebelumnya,

sekretaris Daerah Pemkab (Sekkab) Sampang, Phutut Budi Santoso mengungkapkan bahwa dari tim auditor BPK RI, sedang melakukan audit kepada tiga BUMD Sampang yang berbisnis dibidang minyak dan gas (migas) itu.

Namun orang nomor tiga disampang itu mengungkapkan bahwa kabar tersebut dengan nada yang agak terdengar gemetar. Karena Pemkab Sampang bukan hanya satu-satunya target dari BPK RI dalam aksi secara besarbesaran meng audit secara khusus BUMD seMadura yang tengah bermasalah.

Phutut juga menyebut PT Wira Usaha Sumekar Sumenep juga menjadi bidikan BPK. “Bukan hanya BUMD milik Pemkab Sampang saja yang menjadi target dari BPK, berdasarkan informasi yang kami terima, PT WUS Sumenep juga yang di audit,” ujarnya.

Yang terkesan berusaha menepis kegentaran Sekkab Sampang itu, Wabup Fadilah Budiono berujar, audit yang dilakukn BPK RI terhadap tiga BUMD Sampang itu merupakan pintu masuk untuk menyegarkan BUMD yang selama ini minim memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sampang.

“Sebelumnya ada auditor BPK RI yang datang memberitahukan akan melakuka audit. Sehingga bagi Pemkab hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk mengetahui sistem pengolaln tiga BUMD itu,”kata orang yang sangat akrab dengan rakyat itu.

PT GSM, PT SMP, dan PT SSS kontribusi terhadap PAD Sampang, Fadilah mengakui bahwa sejauh ini ketiga BUMD itu belum menguntungkan bagi Pemkab Sampang, “Satu senpun belum ada yang masuk secara utuh kepda pemerintah” tandasnya. (Dir/ Man)

Aktivis Perempuan Ajukan Permohonan Ke MK Sumenep, Jatim PosUndang-undang N0. 1/1974 tentang perkawinan, terutama tentang pasal batas usia perkawinan bagi perempuan. Sejumlah aktivis perempuan dan kesehatan mengajukan permohonan ke Mahkamah Kontitusi mengubah usia minimal perempuan Undang-undang no 1/ 1974 tentang perkawinan.

Namun di tolak sehingga undang-undang tersebut masih berlaku saat ini, ketua kelompok perduli penghapusan kekerasan pada anak dan perempuan (Keppak Madura) Nanik Farida menyayangkan penulakan tersebut, sebab MK seharusnya mempertimbangkan usia penikahan usia 16 tahun merupakan usia nor- Kepala Kemenag Kabupamal sekolah, sehingga penyadaran pernikahan harus terus di ten Sumenep M. Shodiq lakukan di masyarakat dengan melibatkan seluruh elemin pemerintah.

Menurut Nanik ironis melihat usia pernikahan saat ini, bahkan buku nikah diberikan kepada calon penganten kurang efektif karena masyarakat cenderung kurang membaca sehingga sosialisasi sebaiknya diberikan melalui media aodium atau mendengarkan melalui pengajianpengajian. Kata Dia seharusnya kita memberikan pelajaran, jangan hanya kepada calon penganten, anak mudanya, juga orang tua dan petugas kebidanan.

Sementara Kepala Kantor kementrian Agama Sumenep M. Shodiq mengatakan kendati pernikahan dini di daerahnya sudah mengalami penurunan, namun pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada calon penganten dengan modin agar usia pernikahan lebih matang. (rul,nan man)

Pembahasan Raperda di Pamekasan Ditargetkan Selesai Oktober

Pamekasan, Jatim Pos Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Halili berjanji akan menyelesai seluruh pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) hinggan bulan Oktober 2015, sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah ditetapkan Badan Masyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan.

“Saya sangat optimis bisa menyelesaikan seluruh Raperda tahun ini. Paling tidak sampai bulan Oktober, karena semua komisi dan pansus sudah mulai bekerja,” kata Halili, kemarin.

Dari 21 Raperda yang yang diusulakan Pemkab Pamekasan baru 7 Raperda usulan

eksekutif yang selesai dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).

Sedangkan, 8 Raperda termasuk dua Raperda usulan legeslatif saat ini sedang dibahas di panitia khusus (Pansus).

“Jawaban Bupati Pamekasan terkait pandangan fraksi-fraksi soal Raperda usulan eksekutif sudah disampaikan kemarin di rapat paripurna di kantor DPRD dan saat ini sedang dibahas di pansus,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika 8 Raperda tersebut dalam waktu dekat akan ditetapkan.

Maka tinggal 6 Raperda lagi yang akan dibahas. Sementara, 3 dari 6 Raperda tersebut telah dicabut oleh eksekutif, salah satunya Raperda tentang pemerintahan desa.

Sementara, Raperda tentang Organisasai Tata Kerja Akademi Keperawatan dan dua Raperda lain masih dalam proses pengajuan oleh ekskutif. “Kami tidak bisa mendesak mereka (eksekutif) karena yang membuat mereka dan nantinya yang menjadi eksekutor mereka juga. Hanya saja sangat optimis tahun ini selesai semua,” tandasnya. (bam)

Ratusan Kendaraan Dinas Tunggak Pajak Sampang, Jatim Pos Kendaraan pelat merah milik Pemerintah Kabupaten Pemkab) Sampang banyak yang belum membayar pajak. Sedikitnya 429 kendaraan dinas di Sampang telah habis masa berlakunya.

Hal itu diketahui ketika Koran Jatim Pos mengkonfirmasi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Sampang. Dari data yang diterima, tercatat sebanya 429 kendaraan milik Pemkab Sampang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor (ranmor).

Kanit Registrasi dan iIndentifikasi Samsat Kabupaten Sampang Ipda Rahmat Subagio mengatakan, kendaraan dinas yang menunggak pajak ini meliputi kendaraan sedan dan sejenis 1 unit, kendaraan station dan 19 unit, kendaran bus 1 unit, kendaraan truk dan sejenis 22 unit dan seped

motor 386 unit.

Diakuinya, dari kendaraan dinas tersebut, tunggakan pajak jka dinominalkan berkisar sekitar 38 juta. “Data tunggakan ini berdasarkan akumulasi dari tahun sebelumnya, sehingga tunggakan ini secara garis besar atau keseluruhan,” tuturnya.

Subaggio sapaan akrabnya sejauh ini sudah melayangkan surat kepada pihak terkait dan sebagian diantaranya disampaikan secara lisan. “Sebelum pajak itu habis maa belakunya atau mati, dari samsat sudah melayangkan surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor kepada pihak terkait,” imbuhnya.

Kendaraan Dinas Tunggak Pajak : Sedan dan sejenisnya 1 Unit, Station dan sejenis 19 Unit, Bus dan sejenis 1 Unit, Truk dan sejenis 22 Unit, Sepeda motor 386 Unit. (Dir/Man)

Penyebab Rendahnya Harga Garam Rakyat Sumenep, Jatim PosSementara Kepala Dinas Perdagangan Saiful Bahri mengatakan perusahaan importir garam dalam melakukan pembelian garam rakyat selama ini melaluli subpleyer.

Menurutnya kesepakatan harga pembelian terjadi antar pengepul dengan perusahaan penyebab petani garam tidak berdaya dalam menentukan harga garam karena ada keterikatan antara subpleyer. Sementara kesepakatan harga pembelian terjadi antara pengepul dengan perusahaan dan penyebab petani garam tidak berdaya karena ada keterikatan subpleyer dan petani garam.

Menurut Saiful Bahri pihaknya tidak bisa melakukan pemetaan yang harga menandatangani multi serap, sedangkan kesepakatan harga adalah kesepakatan tani garam dengan subpleyer mereka sendiri,

karena setelah diteliti ternyata memang ada keterikatan antara subpleyer dengan petani garam. Sedangkan kebutuhan hidup petani garam selama bukan musim garam subpleyer ini yang membiayai.

Pihaknya tidak bisa melakukan pemetaan tanda harga pembelian garam di tingkat petani, itu karena wewenang Disperindak sebatas menandatangani serap garam dari perusahaan. Pihaknya menambahkan berdasarkan serap garam bulam April hingga Juli 2015 tiga perusahaan telah melakukan pembelian garam rakyat diantaranya PT. Susanti sebanyak 12.000 ton lebih, PT. Garindo 12.000 ton lebih juga dan PT. Indoperkasa 15.000 ton lebih, dengan kisaran harga Rp. 680 /kg, sedangkan harga pembelian garam itu masih dibawah harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp. 750 /kg untuk kualitas satu. (nan, rol, man)

Jatim IV

Hal - 7

Pawai Budaya SEMIPRO 2015 Digeber 64

Kontingen Pukau Ribuan Pengunjung

Probolinggo, Jatim Pos Pawai Budaya diajang Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO) yang diikuti sebanyak 64 peserta dari SKPD, Daerah tetangga, perusahaan serta semua elemen masyarakat Kota Probolinggo memukau banyak pengunjung.

Terlihat juga, iring-iringan para peserta atau kontingen bergiliran menampilkan keindahan dan kemolekan kesenian dan pakaian adat lokal maupun dari berbagai daerah yang ada di Jatim dan penjuru tanah air. Se-

cara simbolis Walikota, Rukmini SH.MSi mengibarkan bendera sebagai tanda pelepasan pawai budaya yang mengambil start di depan Kantor dan finish di alun-alun.

Menariknya, tidak hanya beberapa satker di semua SKPD. Terlihat juga Sekertariatan DPRD Kota Probolinggo mengikuti pawai yang dibuka langsung Walikota, Hj Rukmini SH.MSi. Semua peserta yang ada juga terlihat menarik dengan kesenian yang ada.

Dalam ajang ini, Setwan mengambil tema tari Mekar Semabyar Arum Gandane. Dima-

na, pawai dengan kesenian daerah itu diikuti semua staf dilingkungan Sekertariatan dewan. Baju khas Madura dan pandalungan dipakai para peserta pawai Setwan diiringi tarian dan musik yang memukau ribuan pengunjung.

Pawai SEMIPRO kali ini juga dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 70 tahun.

Dimana tema juga diusung yakni “ Ayo Kerja”, adalah solusi menghadapi MEA 2015.

Ketua Panitia, dr. Bambang Agus Sudibnyo mengatakan ada 64 peserta yang meng-

ikuti pawai Budaya Semipro. Tahun ada banyak perbedaan antara Semipro yang dulu.

Salah satunya yakni adanya banyak kegiatan yang menarik yaitu pameran Akik Nasional dan ada banyak kegiatan yang lainnya.

Walikota Probolinggo, Hj Rukmini SH.MSi mengatakan Pawai Budaya SEMIPRO tahun ke 7 ini digelar sebagai upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal yang ada. Tidak hanya Kota Probolinggo, ada sebagian daerah tetangga di Jawa Timur yang ikut berpartisipasi dalam ajang ini dengan menampilkan kesenian daerahnya.

“Ini juga sebagai ajang rekreasi dan hiburan bagi masyarakat Kota Probolinggo.

Karenanya, SEMIPRO ini berdampak besar bagi perekonomian dan semua sektor riil bergerak cepat,” tegas Rukmini.

Sementara, Ketua DPRD, Agus Rudianto Ghoffur saat dimintai komentarnya terkait pawai budaya itu mengapresiasi baik atas ajang pagelaran SEMIPRO dan pawai budaya yang digelar. “Lihat saja, antusias masyarakat cukup tinggi. Ini menandakan pawai budaya dalam ajang SEMIPRO ini diterima oleh masyarakat,” ujar politisi asal PDI-P ini. (sin/adv)

Walikota Rukmini Buka Pameran Produk Unggulan UKM Probolinggo, Jatim Pos Pameran Produk Unggulan dan UKM yang dibuka langsung oleh Walikota Probolinggo, Hj Rukmini SH.MSi di alun-alun Kota Probolinggo, Jum’at (28/8) lalu mendapat dukungan semua SKPD, perusahaan dan beberapa daerah di Jatim untuk ikut memeriahkan agenda tahunan dalam ajang SEMIPR0 2015 ini.

Dalam pameran tersebut, banyak dinas yang juga membuka stand untuk memamerkan semua produk unggulan hingga daerah yang ada di Jawa Timur. Terlihat juga, semua SKPD seperti Diskopindag, perusahaan seperti KTI, BFI hingga RSUD. Menariknya, RSUD dr Mohammad Saleh yang notabenenya dibidang kesehatan juga terlihat membaur memberikan layanan cek kesehatan dan konsultasi gratis dengan pelayanan dokter spesialias kepada masyarakat. Layanan yang diberikan berupa golongan darah, tensi darah, pemeriksaan gula darah serta konsultasi dokter spesialis secara gratis.

Tidak hanya itu, distand RSUD dr. Mohammad Saleh juga ada beberapa alat kesehatan seperti hasil ct scan penyakit paruparu serta alat untuk bersih darah bagi penderita gagal ginjal. Hal ini untuk memberikan pengetahuan awal terhadap masyarakat

akan alat-alat kesehatan.

Ketua Panitia Semipro, dr Bambang Agus Sudibnyo mengatakan jika ajang SEMIPRO ini merupakan kegiatan wisata daerah dan media rekreasi warga Kota dan luar Kota.

Ajang ini juga untuk memperkenalkan pro-

duk lokal dan memamerkan produk unggulan Kota Probolinggo.

“RSUD berpartisipasi banyak dalam SEMIPRO terutama Pameran Produk Unggulan dan UKM yang juga diikuti beberapa produk unggulan dari 38 Kota/Kabupaten di Jatim.

Silahkan kunjungi pameran produk dan manfaatkan pelayanan kesehatan gratis yang kita sediakan,” ujar dr Bambang Agus yang jiga Dirut RSUD dr Mohammad Saleh ini.

Di antara produk unggulan Kota Probolinggo yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut di antaranya batik khas, batu mulia dan produk makanan lokal. Sedangkan daerah lainnya juga memamerkan berbagai produk unggulan masing-masing daerah.

“Melalui pameran ini kita bisa meningkatkan promosi produk ungulan yang dimiliki pelaku usaha untuk dikenal di Jatim bahkan Nasional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” tegas Bambang Agus.

Walikota, Hj Rukmini SH.MSi mengatakan, momentum pameran produk unggulan dan UKM dalam SEMIPRO ini harus menjadi pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Kegiatan pameran akan banyak menimbulkan dampak yang positif, yakni akan meningkatkan perekonomian dan pendapatan para pelaku usaha. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi suatu ajang bagi kami memperkenalkan produk-produk lokal dan meningkatkan komitmen kami untuk meningkatkan koperasi, usaha kecil menegah yang ada di Kota,” tegas Rukmini. (sin/adv)

Hal - 8

Jatim V

Jawaban dan Penjelasan Bupati Blitar Tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Blitar, Jatim Pos Menindaklanjuti Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Senin lalu pukul 14.00 wib digelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban dan Penjelasan Bupati Blitar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015. Rapat Paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ir H M Heri Romadhon MM. Bupati Blitar, Herry Noegroho SE.MH menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) terkait Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan, Bupati menyampaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Alokasi Anggaran bidang Kesehatan masih 6,62% atau Rp 154.474.759.

112,16.

Sehingga masih kurang 3,38% dari yang seharusnya minimal 10%. Tidak terpenuhinya target Alokasi Bidang Kesehatan tersebut karena pada Tahun Anggaran 2015 terdapat kegiatankegiatan yang harus dialokasikan anggaran cukup besar dan tidak dapat ditunda lagi. Seperti anggaran untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastuktur baik jalan, jembatan maupun irigasi.

Sedangkan SILPA Tahun 2014, ini terjadi selain pembagian Pagu untuk Program dan Kegiatan secara glondongan namun disebabkan juga adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait anggaran yang bersifat Spesific Grand. Selanjutnya terhadap saran diadakan evaluasi atas kinerja SKPD dengan konsekuensi Reward dan Punishment akan diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

Bupati juga menyampaikan sependapat dengan Fraksi PKB, bahwa dalam persiapan penerapan system acrual laporan keuangan dan dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah perlu melakukan kajian potensi-potensi PAD yang ada di Kabupaten

Blita. Sehingga kedepan memiliki data secara otentik potensi PAD dari Pajak Daerah danretribusi daerah. Hal ini telah dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan pendataan pada Objek pajak Penggunaan Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan melalui SISMIOP. Untuk Pandangan Umum F-PAN, Bupati Blitar menyampaikan akan memperhatikan terhadap saran dan masukan mengenai kenaikan jumlah Belanja Langsung digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, tingkat manfaat yang tinggi dan berdampak pada sumber daya yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek proporsionalitas, pemerataan dan efektifitas. Demikian juga mengenai pemetaan sumber daya alam (khusus potensi ekonomi) maupun sumber daya manusia di masing-masing desa, agar sasaran pembangunan pedesaaan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, efektif dan efisien serta diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Blitar juga menjelaskan soal Pandangan Umum Fraksi GPS terkait kelangkaan air bersih di Blitar Selatan. Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengalokasikan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dan dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga.

Untuk Blitar Selatan yang memiliki potensi Pertanian, Pertambangan, Pariwisata dan Laut perlu mendapatkan perhatian yang serius agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya dari potensi yang ada, Pemerintah akan memperhatikan saran dan masukannya sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan.

Sementara Perlindungan terhadap sumber air telah ditindaklanjuti dengan kajian yang disusun sebelumnya untuk Embung, Dam dan Bendungan Kecil dengan mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan tetap memperhatikan sebagian besar wilayah merupakan tanah negara didalam penguasaan Perum Perhutani.

Sementara Terkait Penambahan Alokasi Belanja dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten

RSUD Dr. Iskak Tulungagung  BERSTANDART INTERNASIONAL, TIDAK MENINGGALKAN BUDAYA LOKAL

Tulungagung, Jatim Pos Menyambut era AFTA 2015 ini merupakan persaingan dunia usaha akan semakin ketat, dikarenakan dunia usaha dari luar negeri akan semakin bebas mengembangkan sayapnya di Indonesia, tidak terkecuali dunia usaha bidang kesehatan. Berbagai usaha bidang kesehatan dari luar negeri akan dengan bebasnya mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Menghadapi tantangan seperti itu Rumah Sakit Dr Iskak Ttulungagung akan senantiasa mengembangkan standartnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Tulungagung.

Saat ini Rumah Sakit Dr Iskak Tulungagung telah dilengkapi dengan berbagai layanan berstandar internasional, seperti layanan IGD yang telah diakui sebagai IGD yang berstandar internasional, karena telah dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai, serta dokter spesialis emergency yang selalu siaga di IGD yang disampaikan direktur RSUD Dr Iskak Tulungagung,

Dr Supriyanto SPb melalui Kasi Informasi dan Pemasaran Moch Rifai skep NS, meskipun kami berada di kota kecil di pesisir selatan pulau Jawa, tetapi kami akan senantiasa tidak mau kalah bersaing dengan rumah sakit yang berada di kota besar.

Kita siapkan banyak strategi dalam menyambut AFTA 2015 ini dengan menyiapkan berbagai layanan yang ada dengan didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung di bawah nahkoda Bupati Syahri Mulyo SE.MSi. Salah satu strategi yang saat ini menjadi terobosan rumah sakit adalah dengan tetap membawa budaya tradisional yang ada di Tulungagung.

Dalam memberikan rasa nyaman pada pasien maupun keluarga pasien yang menunggu, dan yang berkunjung ke Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Dengan menggelar seni gamelan setiap hari secara langsung, dan suara gamelan yang lembut serta menentramkan itu bisa didengar di seluruh area layanan. Baik rawat inap, rawat jalan, maupun penunjang sesuai dengan motto kami, “Kepuasan, Keselamatan, dan Kenyamanan Pasien Tujuanku”.

Saat ini rumah sakit kami mungkin satu-satunya Rumah sakit daerah yang sudah mampu memberikan layanan Catheterisasi jantung, imbuhnya. Semoga Rumah Sakit Dr. Iskak selalu menjadi idola kebanggaan masyarakat Tulungagung, hal ini dilakukan sesuai dengan motto pemerintah Kabupaten Tulungagung di bawah kepemimpinan Bupati Syahri Mulyo SE.MSi, dan Wakil Bupati Drs Maryoto Birowo MM untuk memberikan layanan kesehatan murah, terjangkau, dan bermutu,” pungkasnya. (san)

Paripurna Penetapan Ranperda Perubahan APBD 2015 Tulungagung, Jatim Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung telah menggelar rapat sidang paripurna dalam rangka penetapan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2015, Sabtu baru-baru ini. Rapat tersebut dihadiri Bupati Tulungagung Sahri Mulyo SE.M.Si, Wakil Bupati Drs Maryoto Birowo MM, Ketua DPRD Supriyono, Wakil Ketua DPRD, dan puluhan anggota Dewan.

Dalam rapat paripurna tersebut, juga dilakukan penandatanganan persetujuan tentang pengesahan Ranperda, kebanyakan Fraksi menyampaikan, dengan penetapan Ranperda tersebut masyarakat Kabupaten Tulungagung lebih sejahtera.

Imam Khoirudin dari Fraksi PAN, menyampaikan bahwa dengan Ranperda tersebut seluruh permasalahan menjadi terlindungi dan berdasar hukum. “Kita harapkan dari Perda itu nantinya seluruh masyarakat Tulungagung merasa terlin-

dungi dan menjadi kebaikan untuk semua,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Tulungagung Sahri Mulyo SE, ketika menanggapi pandangan akhir fraksi menyatakan persetujuan bersama yang dilakukan dengan DPRD, akan segera di serahkan ke Gubernur. ”Sesuai aturan, paling lama seminggu dari penandatanganan harus sudah sampai ke gubernur, dan masukan dari berbagai fraksi tadi, yang jelas pemerintah kabupaten akan segera melaksanakannya,” tandasnya.

Di tempat yang sama ketua DPRD Tulungagung, Supriyono menyatakan tentang bantuan hukum untuk rakyat miskin. “Untuk Ranperda bantuan hukum itu bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat bisa terbantu ketika menghadapi masalah hukum, karena ada beberapa masyarakat yang hanya pasrah tanpa mampu menyewa pengacara atau berusaha melakukan upaya hukum yang adil, “ ungkap anggota Dewan dari PDIP tersebut. (san)

Blitar pada Tahun 2015 yang dipertanyakan oleh F-Golkar, Bupati Blitar menjelaskan hal itu dilakukan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu dengan merubah Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD sesuai regulasi yang ada. Sedangkan pencairan Dana Cadangan pada tahun berkenaan/Tahun 2015 merupakan amanat dari Peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 dimana dana cadangan dibentuk atau dilaksanakan 2 tahun yaitu tahun 2013 dan tahun 2014.

Menanggapi Pandangan Umum F-PD soal komposisi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 masih belum ideal, Bupati Blitar menyampaikan kebijakan anggaran belanja daerah harus memprioritaskan urusan wajib seperti Anggaran Kesehatan sebesar 10%, Angaran Pendidikan 20% dan Belanja Modal 29%. Dimana komposisi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada pos Belanja Tidak Langsung sebesar 69% sehingga mempengaruhi Pos belanja yang lain. Anggaran belanja tidak langsung ini lebih banyak dialokasikan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS naik sebesar 9,29%. Terhadap saran dan masukan mengenai Pelayanan Publik yang perlu ditingkatkan terutama pelayanan BPJS Bidang Kesehatan yang semrawut dapat kami jelaskan bahwa untuk penyelenggara BPJS bidang Kesehatan adalah BPJS Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan merupakan programbaru yang dalam pelaksanaannya banyak Peraturan/Regulasi yang belum lengkap dan dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Yang terakhir Pandangan Umum F-PDI P, Bupati menyampaikan untuk saran dan masukan terhadap semua program kegiatan dimulai dari perencanaan yang baik dan benar, meningkatkan monitoring, regulasi dan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa, harmonisasi eksekutif dan legislatif akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Untuk pembangunan kantor bupati akan segera diselesai tepat waktu. Diakhir sambutannya Bupati menyampaikan apabila dalam penjelasan tersebut masih kurang jelas, maka akan dijelaskan secara rinci dan teknis pada Pembahasan lebih lanjut melalui Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (san)

PPDI Ultimatum Anggota Dewan Tulungagung Tulungagung, Jatim Pos Setelah ribuan personil perangkat Desa se-Tulungagung menggeruduk kantor dewan selama 5 jam Selasa kemarin belum mendapat jawaban, akhirnya Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tersebut meningalkan halaman gedung dewan kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian, bukan berarti pasukan gabungan tersebut mundur begitu saja.

Mereka berjanji akan kembali aksi nanti pada hari Jumat untuk meminta hasil keputusan yang di janjikan Komisi A. Selama dialog dengan komisi A, Agus Purwanto selaku Ketua PPDI mendesak agar Dewan harus sudah memberikan keputusannya dalam 3 X 24 jam karena setelah SK pemecatan Kepala Desa Sawo keluar muncul surat rekomendasi dari Inspektorat yang menyatakan agar perangkat terkait dilakukan pembinaan, bukan pemecatan.

Siang tadi, komisi A melakukan hearing bersama pihak terkait. Imam kambali selaku anggota Komisi A mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan inspektorat terlebih dahulu sebelum memutuskan jawaban terkait rekomendasi pembinaan tersebut. “Maka sebelum ada pembahasan dengan Inspektorat Dewan tidak akan memberikan rekomendasi meskipun di ultimatum,” ujar Imam.

Sementara saat di mintai kejelasan terkait hal itu, Kepala Desa Sawo Aziz Suraji mengaku akan membawa kasus ini ke ranah hukum apabila keputusan dari dewan nanti tidak sesuai dengan keadilan yang diputuskan oleh dirinya sebagai kepala desa.

Disisi lain PPDI sudah bersiap untuk hari jumat lusa bahwa mereka akan berencana menghadirkan tiga kali lipat personil perangkat desa dari jumplah sebelumya. Ini dilakukan lantaran untuk menunjukan rasa soldaritas sesama perangkat desa serta untuk memberi dukungan moral terhadap Purwoasih yang telah dipecat oleh kepala desa. Pemecatan tersebut dinilai tidak prosedural mengingat sebelumnya tidak ada upaya surat peringatan maupun pembinaan kepada yang bersangkutan. (san)

Jatim VI

Hal - 9

Jombang Dinilai Banyak Inovasi Jombang, Jatim Pos Kondisi nyata dilapangan kinerja pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan Kabupaten Sehat telah diverifikasi oleh tim penilai dari Pemerintah Pusat.

Tim Kabupaten Sehat 2015, yang dipimpin oleh Bambang Purwanto MSC dari Ditjend Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum RI yang bertugas menilai Kabupaten Jombang yang hadir bersama Dewi Marlina SKM/MKM, Fajar Kurniawan SH dari Kementrian Kesehatan RI tersebut, telah melihat langsung kondisi dilapangan di dua titik pantau yakni Kecamatan Jombang dan Kecamatan Mojoagung pada waktu lalu.

Sehari sebelumnya, Tim Penilai telah tiba di kota santri dan di terima oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di ruang Swagata Pendopo Pemkab Jombang

(24/8/2015) malam. Pada pertemuan penerimaan tim Kabupaten Sehat Nasional tersebut Bupati yang baru saja menerima penghargaan Kabupaten Layak ini memperkenalkan para tamu yang hadir menyambut. Diantaranya Wakil Bupati, Hj. Mundjidah Wahab Ketua DPRD, Sekda, Kepala SKPD, Camat, Ketua TP PKK, selaku Pembina Forum Kabupaten Sehat, Ketua Dharmayukti Karini, Ketua IKKT, Ketua Forsid, Muslimat, Aisyiyah, Ketua dan Pengurus Kabupaten Sehat, Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Desa Sehat.

Bupati Jombang dalam sambutannya, memaparkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang dalam bidang Kesehatan dan Inovasinya. Disampaikan oleh Bupati bahwa Kabupaten Jombang yang telah menerima penghargaan Adipura Kencana juga Wahana Tata Nugraha ini,

Rangkaian HUT Kota Kediri Ke 1136  KEDIRI TERSENYUM UNTUK WARGA KEDIRI Kediri, Jatim Pos Puncak acara Kediri Tersenyum dalam rangkaian HUT Kota Kediri ke–1136 bertempat di Lokasi Wisata Goa Selomangleng, pada Minggu lalu dimulai pukul 19.30 wib, berlangsung penuh meriah. Diawali dengan penyerahan hadiah atas sejumlah kegiatan lomba,dilanjutkan konser band ibu kota Andra and The Backbone, pagelaran akbar yang kali pertama ini ditutup dengan pesta kembang api.

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar hadir bersama Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkompinda) menyampaikan apresiasi luar biasa dan terima kasih kepada semua pihak, semoga sajian ini bisa dinikmati semua kalangan masyarakat.

Salah satu satu rangkaian HUT Kota Kediri dimulai sejak Jumat lalu, secara resmi ditutup pada minggu malam dengan penampilan secara khusus band ibu kota. Mas Abu, panggilan akrab Walikota Kediri terlihat menikmati sepanjang acara berlangsung dan menyempatkan diri foto bersama dengan para juara lomba diantaranya lomba foto dan festival tahu. Meski panitia sempat kewalahan karena banyaknya foto yang didaftarkan pada fanpage facebook kediri tersenyum, dewan juri terdiri Mas Abu, Hendra Setya-

wan dan Imam Mubarok sempat kebinggungan menentukan yang layak menjadi juara. “Kami akui potensi anak muda sekarang luar biasa, selain mampu menghasilkan karya kreatif, hasil jepretannya mampu mengundang senyum,” jelas Mas Abu dalam press release-nya.

Selain lomba foto, lomba melukis dan mewarnai, lomba UMKM antar kelurahan dan sejumlah lomba lainnya ternyata cukup mendapat antusias dari peserta lomba. “Harapan kami, ke depan acara seperti ini bisa dijadikan agenda tahunan dan tentunya selain menghibur juga sebagai wadah promosi dan prestasi.

Terima kasih kepada semua pihak dan warga Kota Kediri yang telah menyukseskan acara Kediri Tersenyum,” jelas walikota termuda se-Indonesia. Selanjutnya sesuai jadwal acara, pada tanggal 29–30 Agustus nanti akan digelar lomba pacuan kuda memperebutkan Walikota Cup bertempat di Sirkuit GOR Jayabaya. Sejumlah peserta dipastikan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Pihak panitia saat ini tengah mempersiapkan jalur sirkuit diharapkan ke depan masuk dalam agenda Kejurnas Pacuan Kuda,” jelas Apip Permana, Kabag Humas.

(Her/ADV/hms)

Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang syarakat Kota Kediri untuk memiliki surat IMB. “IMB sangat penting saat ini , kita hidup dikota yg padat hingga perlu penataan-penataan yang lebih lanjut, supaya Kota kediri lebih tertata lagi. Oleh karena itu marilah kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk memotivasi, serta menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan,” tegasnya.

Dalam acara tersebut juga digelar acara jalan sehat yang diikuti oleh ratusan warga. Selain itu juga dilaksanakan penanaman 500 pohon untuk penghijauan dan lomba kreasi masak yang berbahan dasar tahu. Lomba tersebut di ikuti oleh perwakilan RW di kelurahan Manisrenggo.

(Her/hms)

Kediri, Jatim Pos Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE membuka acara Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2015 di lapangan Kelurahan Manisrenggo (30/8). Tampak hadir pula, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Hadi Wahjono, MM, Kepala Kelurahan se-Kecamatan Kota serta Muspika kecamatan Kota.

Dalam sambutannya, Mas Abu memberikan perhatian lebih dalam memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang di wilayah Kota Kediri, sehingga pembangunan lahan sesuai dengan arahan pada RT/RW Kota Kediri.

“Untuk itu, Pemkot Kediri perlu lebih intensif mensosialisasikan pentingnya IMB Kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, media radio, media massa, dan lain-lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut Mas Abu juga mengajak seluruh ma-

aparatur dan masyarakatnya sangat berkomitmen didalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang sehat.

Sementara itu Ketua Forum Kabupaten Sehat, Hj. Aisyah Muhammad memaparkan capaian indikator tatanan Permukiman Sarana Prasarana Sehat dan tatanan kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri.

Disampaikan oleh Bambang Purwanto, selaku ketua tim, bahwa Kabupaten Sehat bukanlah lomba, tapi penghargaan Swasti Saba jugalah bukanlah menjadi tujuan.

“Kegiatan verifikasi ini merupakan evaluasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai sejauhmana penyelenggaraan mewujudkan Kabupaten sehat dapat terlaksana, baik untuk pelayanan dan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan serta pembangunan yang berwawasan kesehatan,” tuturnya.

Tim verifikasi memang tidak hanya menilai berdasarkan laporan administrasi. Hasil penilaian di lapangan juga akan menentukan apakah Kabupaten Jombang layak sebagai Kabupaten Sehat. Kabupaten Jombang akan berkompetisi dengan 146 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai. Jombang dinilai dalam kategori Swasti Saba Padapa. (Heru/hms)

Serapan DD Rendah, DPRD Minta Eksekutif Inventarisir Masalah Jombang, Jatim Pos Rendahnya penyerapan DD (Dana Desa) di Kabupaten Jombang memantik reaksi DPRD setempat.

Mereka kemudian meminta agar pemkab melakukan inventarisir apa penyebab lambatnya proses penyerapan dana bersumber dari APBN untuk desa itu.

DPRD juga meminta agar BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) terus mendorong agar pemerintah desa segera mengajukan pencairan DD. “Kami berharap BPMPD proaktif, agar DD segera tersebut 100 persen,” ujar Wakil Ketua DPRD Jombang Subaidi Muchtar, Rabu lalu.

Subaidi mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya juga bekepentingan agar dana yang seharusnya sudah bisa dinikmati masyarakat itu segera cair. Karena hal itu bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Apalagi ekonomi sekarang lagi sulit, seharusnya dana yang sudah ada bisa dicairkan desa sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa maksimal,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi A, Kartiyono. Bahkan pihaknya saat komisioning beberpa waktu lalu sudahmendesak SKPD agar melakukan inventarisasi masalah di desa terutama terkait penyerapan anggaran baik, baik ADD (Anggaran Dana Desa) maupun DD. Masih minimnya penyerapan DD itu diakui Kepala BPMPD, Darmaji. Menurutnya, hingga saat ini masih 75 desa yang melakukan penyerapan. Sementara jumlah desa yang ada di Kabupaten Jombang 306 desa/ kelurahan.

“Anggaran yang sudah terserap sekitar 20 persen atau 18 miliar dari anggaran DD yang masuk ke daerah untuk tahap I dan II, sebesar Rp 68 miliar,” kata Darmaji.

Darmaji beralasan, minimnya penyerapan itu karena di desa masih sibuk pengerjakan program lain. Semisal, ADD, PID, serta program pembangunan lainnya. Namun demikian, pihaknya optimis, September ini seluruh dana tersebut akan terserap. (heru)

Jatim VII

Hal - 10

Bersama Emilia Contessa Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Bermasyarakat di Prigen Pasuruan, Jatim Pos Kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dilandasi empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan RI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utamanya memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, merupakan aset yang sangat bernilai.

Hal tersebut diungkapkan Hj Emilia Contessa selaku anggota MPR RI dari Jatim saat memberikan materi pada ratusan peserta yang mengikuti acara Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Bermasyarakat di Balai Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Acara juga dihadiri pemerintah desa Gambiran dan muspika kecamatan Prigen.

Menurut Hamzah Pujiono SAg Ketua Panitia Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Bermasyarakat mengatakan acara yang kami selenggarakan sangat pen-

ting sekali bagi masyarakat, dan Alhamdulillah acara ini sukses diselenggarakan dan respon masyarakat sangat antusias sekali pungkas,” Hamzah yang juga pengasuh Pon-dok Pesantren Al – Ishlahiyyah Tonggowa Jatiarjo Prigen ini pada Jatim Pos. Menurut Hj Emilia Contessa, peran serta masyarakat ikut membantu pemerintah menyukseskan pembangunan sangat penting, sehingga diharapkan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan. Baik berupa keluhan, saran maupun kritik yang membangun,” kata Hj Emilia Contessa.

Lebih lanjut Emilia mengatakan, sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat pada pemerintah. “Kepada Presiden Jokowi saya berharap agar lebih memperhatikan nasib rakyat kecil dan berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan mereka,” pungkasnya. (Ham)

Dipercepat Mudahkan Warga untuk Beraktifitas Pasuruan, Jatim Pos Keluhan warga Desa Keduwung Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yang meninta agar pembangunan di desanya dipercepat sangat beralasan, mengingat hingga saat ini baru beberapa wilayah saja yang tersentuh oleh pembangunan. Masih banyak wilayah di desa tersebut saat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Terutama pembangunan jalan.

Akhmad Baidhowi

Secara geografis wilayah tersebut merupakan dataran tinggi, akses jalan di sana umumnya makadam, itupun karena inisiatif warga yang secara bergotong royong membangun jalan menggunakan bahan dan alat seadanya karena medannya yang cukup sulit dijangkau dengan kendaraan.

Selain itu lampu penerangan jalanpun tidak ada. Jika malam hari suasana gelap gulita dirasakan oleh warga. Menurut Akhmad Baidhowi, Kepala Desa Keduwung mengatakan di desa kami baru tahun ini saja tersentuh pembangunan jalan, kalau tahuntahun sebelumnya belum ada pembangunan sama sekali. “Kami bersyukur saat ini akses jalan telah dibangun yakni Keduwung Pusomalang ke Puspo sehingga warga-warga di sini merasakan manfaat pembangunan tersebut. Dengan konsisi jalan yang bagus memudahkan warga untuk beraktifitas,” jelas Akhmad Baidhowi.

Lebih Lanjut dia mengatakan bahwa, masih banyak jalan yang harus dibangun terutama yang perlu diprioritaskan yaitu jalan Wonogriyo Keduwung, selain itu penerangan jalan umum atau PJU sangat dibutuhkan di sana. (Ham)

PKK Peduli dengan Potensi Wisata Kabupaten Lumajang Lumajang, Jatim Pos Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang menggelar acara Jambore PKK, yang dilaksanakan pada hari Kamis lalu yang bertempat di Loji Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe.

Jambore PKK ini dilaksanakan oleh TP.PKK Kabupaten Lumajang setiap tahun sekali, yang bertujuan untuk meningkatkatkan pemahaman 10 program Pokok PKK, membangunan kebersamaan Ketua TP. PKK tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa dan mendukung program Pemerintah 1 Desa 1 wisata.

Acara pembukaan jambore PKK ini dihadiri oleh Bupati Lumajang, Forkopimda Kabupaten Lumajang, Dinas Instansi terkait dan 300 Kader PKK mulai dari Tingkat Kabupaten sampai Desa/ Kelurahan.

Tema jambore PKK tahun ini adalah “melalui gerakan PKK kita gali potensi wisata di Kabupaten Lumajang”. Kegembiraan dirasakan oleh seluruh Kader PKK yang ikut pelaksanaan jambore PKK. Disini banyak diperoleh manfaat untuk ditrapkan diwilayahnya masing-masing.

Pada pelaksanaan jambore PKK diisi dengan berbagao kegiatan, antara lain pengisian jam pimpinan oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Lumajang Ibu Tutuk As’at, yang mengajak ibu-ibu sebagai istri seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang sajota, yang artinya sabar, jujur dan tawakal.

Selain jam pimpinan, TP PKK Kabupaten Lumajang ingin memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, untuk kecamatan Pasrujambe wisata yang dikenalkan adalah Air terjun Watu Lapis.

Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan perjalanan sepanjang 3 km, tapi tidak menutup kemungkinan bagi peserta yang kuat jalan ada ojek yang bisa mengantar ketempat tujuan.

Dengan suasana yang santai dan penuh dengan canda riang ibu-ibu berjalan menuju ke air terjun watu lapis. Sampai di tempat tujuan ibu-ibu terus menyaksikan keindahan air terjun watu lapis, dengan canda riang lupa akan capek dan banyak memanfaatkan foto bersama-sama dengan Ibu Ketua TP. PKK Kabupaten Lumajang dan Wakil Ketua TP. PKK Kab. Lumajang. (fir/hum)

DRS. H. SOENARTO, M.Si:

Investasi Coca Cola di Kabupaten Capai Rp 500 M

Pasuruan, Jatim Pos Nilai investasi yang dikucurkan oleh perusahaan raksasa coca cola di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 500 miliar lebih. Hal ini mengemukakan, saat acara peletakan batu pertama pembangunan Alba Mega Distribution Center dan Peresmian Lini Produksi Pandaan Pland oleh pabrik Coca Cola Amatil Indonesia yang berkedudukan di Surabaya.

Dalam kata sambutannya, Kadir Gunduz selaku Presiden Direktur CCAI (Coca Cola Amatil Indonesia) mengatakan pembangunan di Pandaan dan Pulungan wilayah Kabupaten Pasuruan itu merupakan bukti berkembangnya perusahaan.

Dipilihnya kawasan itu karena letaknya sangat strategis dan berdekatan dengan gudang coca cola, yang sudah ada sejak dulu.

Sedangkan menurut Ahmed Brozer selaku Presiden Direktur Coca Cola juga mengatakan investasi yang ditanamkan tersebut sebagai langkah maju menuju peningkatan produksi, diharapkan nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Tentunya ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya warga kabupaten Pasuruan. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala BP3M Kabupaten Pasuruan Drs H Soenarto MSi membenarkan pernyataan tersebut.

Menurutnya hal itu merupakan angin segar bagi dunia investasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, serta menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Dengan nilai serapan yang besar ini nantinya akan semakin penambah pendapatan anggaran Daerah (PAD). “Benar sekali perusahaan tersebut berinvestasi sebesar Rp 500 miliar lebih,” jelas Soenarto.

Dalam acara yang dihadiri oleh kepala BP3M Soenarto, Kepala Disperindag, Ketua DPRD, Sekda dan Kepala Sat Pol PP Kabupaten Pasuruan tersebut, diisi dengan pidato sambutan, peletakan batu pertama serta ramah tamah. (Ham)

Garam Meja Produksi Kabupaten Pasuruan Sesuai SNI Pasuruan, Jatim Pos Produksi garam briket atau garam meja di Kabupaten Pasuruan, semuanya telah mengandung Yodium dan sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI). Tiga kali dalam satu bulan, pihak Disperindag kabupaten Pasuruan, melakukan pengawasan ke produsen di seluruh wilayah kabupaten, diantaranya di Rejoso, Sungi Wetan, Sungi Kulon dan lain lainnya.

Hal ini dilakukan mengingat adanya temuan dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yang menemukan peredaran ga-

ram tanpa Yodium yang kini beredar luas di pasaran.

Menyikapi hal itu Kepala Bidang Daya Uji Perdagangan Disperindag Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa setelah dilakukan pengawasan serta sidak secara rutin, maka dapat dipastikan produsen di wilayah ini semuanya telah menggunakan yodium.

“Kalau ada temuan tentang peredaran garam tanpa yodium di wilayah ini, berarti bukan dari produsen binaan kami,” jelas Daya Uji saat ditemui Jatim Pos ruang kerjanya. (Ham)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Laris Manis ...

08.00 WIB sudah habis, padahal pengunjung masih banyak,” ujar Bang Jarwo ceria.

Bang Jarwo mengaku sebagai UKM Eks Terdampak Dolly yang semula buka warung Kopi di gang Dolly.

“Dahulu sebelum Dolly di tutup, saya jualan kopi disana.

Setelah Dolly ditutup saya dibina oleh aparat Kelurahan Putat dan aparat Kecamatan Sawahan.

Saya memilih berwirausaha tempe sebab penduduk di kawasan Dolly dan sekitar sangat padat dan suka makan tempe,” ungkap Bang Jarwo memulai kisah suksesnya.

Semula modal saya cuma 3 kg kedele, setiap hari, sekarang sudah berkembang menjadi 30 kg kedele setiap harinya. Dengan omset 30 kg kedele setiap harinya, “Alhamdullilah” saya sekarang sudah mulai bisa menabung.

Dari omset 30 kg kedele setiap harinya masih kata Jarwo dia mampu mengantongi keun-

tungan bersih sekitar Rp.500 ribu sampai Rp.750 ribu. “Alhamdullilah Pak, saya berniat mengembangkan terus usaha tempe ini,” ujar Bang Jarwo dengan nada optimis.

Menurut Bang Jarwo dibandingkan dengan jualan kopi dahulu yang harus bekerja non stop setiap harinya, usaha tempe yang digelutinya sekarang ini lebih berprospek. “Saya dan isteri sekarang bisa mengatur waktu mana untuk berproduksi mana untuk berjualan, saya juga melayani pesanan antar ke pelanggan,” jelas Bang Jarwo sambil menyerahkan copyan kartu nama. “Maaf Pak kartu namanya masih copyan,” tambah Jarwo tersipu.

Pada pameran kemarin Bang Jarwo hanya membawa 750 buah tempe yang dibungkus dengan plastik. Tempe bungkusan tersebut dijejer rapi diatas meja standnya yang sederhana berdampingan dengan stand produk olahan kopi dari

Warga Desa ... yang tertuang dalam lima program Pembangunan, satu diantaranya yang paling krusial dan bersifat esensial adalah masalah Pembangunan infrastruktur jalan,” ujarnya.

“Dengan Kehadiran Pak Bupati MKP pada kesempatan kali ini kami berharap untuk bisa menjawab semua problem dan mencari solusi penyelesaiannya.

Terutama lagi yang terkait masalah kelengkapan infrastruktur desa. Kami juga ingin agar mega proyek pembangunan wilayah utara sungai salah satunya di Kecamatan Dawarblandong, bisa segera dirampungkan. Warga Cendoro juga kita genjot untuk terus kooperatif dengan program pembangunan pemerintah, salah satunya dengan cara disiplin PBB sejak tahun 2007 yang hampir dipastikan selalu lunas lebih awal,” tambah Pak Kades.

Di penghujung Jabatannya menjadi orang nomor di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Bupati Mustofa Kamal Pasa terus berusaha menyerap aspirasi rakyat dengan cara mengunjungi pelosok desa yang merupakan wilayah tanggung jawabnya. Salah satunya Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, pekan kemaren. Bertempat diatas Panggung untuk hi buran warga. H. Mustofa Kamal Pasa Berdialog langsung dengan

Perangkat dan warga setempat, Materi dialog seputar Pem bangunan infrastruktur.

Harapan masyarakat yang ada di pelosok desa terhadap Bupati yaitu adanya pembangunan infrastrukrtur jalan poros lingkungan, pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana religi/ Tempat Ibadah , dan Sarana pariwisata.

Pada kesempatan itu Bupati Mustofa Kamal Pasa menjelaskan, Pola pembangunan yang diterapkan Kabupaten Mojokerto selama ini memang turut melibatkan masyarakat sebagai Mitra cerdas yang selalu sadar akan hak dan tanggung jawab sebagai warga yang baik. “Saya mengapresiasi sikap kooperatif warga Desa Cendoro sudah baik dalam tatanan sistemnya,” ujar Bupati.

Terkait pembangunan wilayah utara sungai, Pemkab Mojokerto sudah menargetkan bahwa seluruh titik jalan akan diperbaiki dengan tindakan pengecoran. Salah satu dusun di Desa Cendoro yakni Dusun Bakung Desa Cendoro, dipastikan akan mendapat bantuan perbaikan infrastruktur vital tersebut. Sejumlah lampu penerangan bakal disebar merata demi mendukung kenyamanan dan keamanan jalan cor. Dana besar tentu akan relevan dengan target visi misi Pemkab Mojokerto

Tak Bisa ... tujuan hadirnya desentraliasi yang memunculkan otonomi bagi pemerintah daerah, dimana pemda menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta menciptakan daya saing daerah.

Partisipatoris Demokrasi partisipatoris, yakni demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan/perumusan kebijakan publik akan mewujudkan desentralisasi yang sejati. Pasalnya, dengan melibatkan masyarakat, maka negara bisa memberikan solusi yang tepat dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

dari halaman 1 Kampung Bulak Kenjeran.

“Mari Bu, tempe asli, murah, buatan sendiri,” ujar Bang Jarwo kepada pengunjung yang lewat didepan standnya.

Pameran produk Pertanian digelar 1 bulan sekali setiap minggu pertama. Untuk yang ke III kemarin pameran diikuti oleh 23 kecamatan se Surabaya.

Produk-produk yang dipamerkan selain produk pertanian di Surabaya juga produk olahan pertanian misalnya, tempe, aneka masakan jamur, aneka krupuk, dan lain sebagainya termasuk aneka olahan masakan ikan dan berbagai olahan jamu.

2 Minggu Sekali Darmi [50 tahun] dari Karang Menjangan Buntu 8 Surabaya mengaku baru pertama kali ini belanja di pameran yang digelar Dinas pertanian tersebut.

Selain harganya murah kata Darmi, kualitasnya juga bagusbagus.

dari halaman 1 dalam membentuk image kabupaten berdaya saing, perhitungan matang dan kalkulasi tepat telah digodog dengan baik demi pembangunan yang tepat guna dan sesuai sasaran.

“Proyek pembangunan utara sungai menjadi salah satu bidik target Pemkab Mojokerto dalam menyokong Lima Program Sukses yang telah dicanangkan., saya angkat topi kepada seluruh warga Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong yang disiplin PBB sejak 2007. Semoga Desa Cendoro bisa menjadi role model untuk daerah-daerah lain di Kabupaten Mojokerto”, ucap Bupati sambutannya.

Bupati MKP Menambahkan, Tidak mudah menyusun rencana besar dan mengeksekusinya tanpa hambatan. “Saya sadar realita tersebut. Namun target sasaran yang sedang kita ‘kunci’ saat ini Lima program yaitu pebangunan infrastrukrtur jalan poros lingkungan, pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana religi/Tempat Ibadah, dan Sarana pariwisata,” ujarnya. Diharapkan Lima program bisa fokus dan rampung segera.

Wilayah utara sungai yang luas seperti Kecamatan Dawarblandong sudah lama masuk daftar pegembangan dan pembangunan karena potensinya yang tinggi, kita targetkan semua titik jalan bisa dicor. (din).

dari halaman 1 “Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, dengan tujuan untuk mening katkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai lokal dan aspirasi masyarakat. Karena itu, demokrasi partisipatoris akan mewujudkan desentralisasi yang sejati” ujar Gubernur.

Demokrasi partisipatoris ini penting, utamanya untuk mengurus masyarakat di tingkat bawah dan yang kalah dalam pertarungan liberalisasi. “Kita tidak bisa menganut sistem efisiensi, tetapi upaya itu harus dilakukan dengan cara efektifitas. Karena itu, negara harus mengintervensi melalui regulasi pastisipatoris yang berpihak

kepada wong cilik” pungkasnya.

Salah satu langkah regulasi partisipatoris itu adalah dengan memberikan kredit ringan hanya sebesar 6% setahun melalui Bank UMKM. “Kredit ini sangat ringan karena hanya 0,5% perbulan, progressnya juga positif.

Pada tahun 2010 keuntungan Bank UMKM mencapai Rp. 400 Miliar, sekarang sudah mencapai Rp. 1,7 triliun” ujarnya.

Selain itu, Pakde Karwo juga membuat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khusus bagi petani untuk melayani para petani yang membutuhkan modal saat panen. “Petani harus diberikan kredit on farm, khususnya saat kesulitan modal untuk panen. Skema seperti inilah yang dibutuhkan rakyat kecil” tuturnya. (nam/hms)

“Harganya murah dan kualitasnya bagus-bagus dan beraneka ragam,” ujar Darmi yang didampingi anaknya sambil berharap ke Ibu Walikota Tri Rismaharini agar pameran semacam ini tidak digelar sebulan sekali tapi kalau bisa diadakan dua kali sebulan. “Kalau bisa pameran semacam ini digelar dua minggu sekali jangan sebulan sekali, terlalu lama nunggunya,” ujar Darmi penuh harap.

Kualitas Produk Terjamin Distan sebagai Pembina menjamin kualitas produk yang dipamerkan. “Tentu produk

yang dijual masih segar dan harga dijamin lebih terjangkau karena penjual adalah produsen langsung bukan tengkulak. Sasaran kami adalah warga yang berolahraga setiap minggu pagi dan warga Surabaya yang berada di sekitar lokasi,” kata Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan Distan kota Surabaya Satrio Eko Wibowo dalam konferensi pers di kantor Humas Pemkot pada Rabu (2/9).

Kasie Tanaman Pangan dan Hotikultura Distan kota Surabaya Bagas Swadaya Aji menyatakan bahwa Distan terus memantau perkembangan pameran sema-

Artis AS ... tamu,’’ ucap perwira dengan dua melati di pundak itu.

Petugas kemudian melakukan tes urine kepada Anggita.

Hasilnya, urine tersebut mengandung tiga jenis narkoba sekaligus. Yaitu, sabu-sabu, ekstasi, dan ketamin.

Penangkapan Anggita bermula saat polisi menggerebek empat PSK yang beken dengan nama Cila, Cantik, Centil, dan Paras. Berdasar pemeriksaan, terungkap bahwa empat model itu adalah anak buah seorang mucikari berinisial YY. Saat digerebek, YY diduga sedang berada di hotel tersebut. Tetapi, saat melihat peng gerebekan, dia langsung kabur.

“Kami sudah mendapat identitasnya,’’ terang Takdir Mattanete.

Dari hasil penyidikan, Ang-

dari halaman 1 gita yang hadir di Surabaya untuk keperluan syuting mengaku dirinya memiliki hubungan dekat dengan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman.

Anggita sudah melayani pria hidung belang di Surabaya sejak Senin (31/8/2015). “Setahu saya, dia sudah melayani tamu sejak Senin (31/8/2015). Tapi belum tahu dia sudah melayani berapa tamu,” terang Takdir.

Sayangnya, Takdir enggan menjelaskan lebih jauh sosok artis AS itu. Dia hanya menyebut kedatangan AS ke Surabaya dalam rangka syuting sinetron.

Meski begitu, Takdir menyebutkan usia artis AS itu sekitar 23 tahun dan belum bersuami.

Sebelum berakting, artis AS sudah malang melintang di dunia model. “Saat ditangkap, dia dalam kondisi on alias teler,” kata

Banyak Kader ... minimnya dana yang dimiliki kader dan partai. “Ini juga yang menyebabkan pasangan calon yang maju pilkada identik dengan orang-orang bermodal besar,” tukasnya.

Sumber di internal DPD PDIP Jatim juga membenarkan bahwa pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada serentak mayoritas kader instan. Sedangkan kader asli partai yang diusung dan berpeluang menang jumlahnya sangat minim.

“Kader asli PDIP yang berpeluang menang hanya ada enam, yaitu Samanhudi Cabup Blitar, Budi Sulistiyono Cabup Ngawi, Hj Hariyati Sutrino Cabup Kediri, Yusuf Widiatmoko Cawabup Banyuwangi dan Achmad Fauzi Cawabub Sumenep, serta Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang maju di Surabaya,” ujar sumber itu.

Padahal, DPD PDIP Jatim sebelumya telah menargetkan 13 kemenangan di Pilkada serentak. “Target itu mungkin saja terpenuhi kalau hanya berpedoman pada angka-angka statistik. Tapi kalau yang benar-

benar kader PDIP tak sampai separuh,” tegas sumber itu.

Sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari mengatakan bahwa pihaknya menargetkan kemenangan di 13 pilkada di Jatim. Di antaranya, Surabaya, Kab Blitar, Kab Malang, Ngawi, Sumenep dan beberapa daerah yang menjadi basis massa PDIP. “Ini tugas partai dalam Kongres PDIP ke IV. Ketum mengamanatkan kepada kami untuk memenangkan Pilkada sentak secara maksimal,” jelas Sri Untari.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Freddy Poernomo menjelaskan bahwa kader asli partai berlambang pohon beringin yang maju di Pilkada serentak dan berpeluang besar menang ada tujuh. Misalnya, Mustofa Kamal Pasa (Cabup Mojokerto), Arifudin Syah (Cawabub Mojokerto), Setiyono (Cawali Pasuruan)., Kemudian Rendra Kresna (Cabup Malang), Sambari Halim Radianto (Cabup Gresik), Nur Hamim (Cabup Gresik), Warih Andono (Cabup Sidoarjo) dan

Dewi Persik ...

“Saya malu kalau saya sibuk mengurusi orang,” imbuhnya ketus.

Sementara itu para fans artis yang dipanggil Depe turut memberikan dukungan padanya untuk tidak memperdulikan orang-orang yang yang sukanya berkomentar buruk terhadap Dewi Persik.

Meski gemas dengan ulah para haters yang kerap mengoloknya, pedangdut Dewi Persik mengaku masih bisa memakluminya. Namun, jika mengarah ke fitnah, pelantun lagu “Bintang Pentas” tersebut akan

cam ini. “Distan selalu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan gelar produk pertanian.

Misalnya bila ada kelompok tani yang masih memerlukan pelatihan dalam pengemasan produk agar lebih menarik dan memenuhi selera konsumen”, tutur Bagas.

Bagas juga menyampaikan bahwa gelar pameran ini akan membuka peluang bagi para kelompok tani, termasuk untuk para petani urban yang tergabung dalam komunitas hidroponik yang juga telah merasakan manfaat besar dari gelaran tersebut.(Gatot.S/fred/JTMP)

geram.

“Kalau Dewi Persik dikatai jelek, pendek, enggak apa-apa.

Anggap aja mereka lebih cantik dari saya. Namun kalau sudah mengarah ke fitnah, misalkan dibooking untuk di tempat tidur, atau makan malam, wah itu enggak enak,” ujar pemilik nama asli Dewi Muria Agung itu.

Dewi tak akan segan-segan melaporkan hater tersebut kepada polisi. Sebab, kata dia, fitnah dapat merusak nama baik seseorang. “Kalau menimbulkan fitnah, wajib harus dilaporkan,” ucapnya.

Takdir.

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 28 kondom, uang, dan bon pembayaran hotel.

Tujuan awal artis AS ke Surabaya untuk syuting sinetron. Tapi di sela-sela jadwal syuting, dia ternyata punya pekerjaan sampingan untuk melayani pria hidung belang.

Selain menyita kondom belum pakai, petugas juga menyita uang Rp 13,2 juta dan tiga kunci kamar, lima ponsel, dan tiga bill hotel.

Menurutnya, AS mematok tarif sekitar Rp 8,5 juta untuk jasa melayani pria hidung belang.

Tapi, tidak semua uang pelayanan itu masuk ke kantong artis AS. (yus)

dari halaman 1 Sukirno (Cawabub Ponorogo).

“Sebagian kader partai yang maju Pilkada itu sengaja lewat partai lain karena pertimbangan Partai Golkar masih berkonflik,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Jatim ini., Sementara itu, kader PKB yang maju di Pilkada serentak 2015, justru cukup banyak. Menurut Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), kader partai yang diusung maju di Pilkada serentak 2015 di antaranya, Kholiq (Cabup Trenggalek), Saiful Illah (Cabub Sidoarjo), Kartika Hidayati (Cawabup Lamongan), Amin (Cabup Ponorogo), Choirun Nisa (Cabup Mojokerto).

Kemudian, Busyro A Karim (Cabup Sumenep), Fathul Huda (Cabup Tuban), Dadang Wigiarto (Cabup Situbondo), Maskuri (Cawabup Kediri) dan Sugiarto (Cabup Jember). “Ada juga bukan kader asli, tapi kami usung dan berpeluang besar menang, yakni Rendra Kresna (Cabup Malang) dan Sambari Halim Radianto (Cabup Gresik),” pungkasnya. (yus)

dari halaman 1 “Kalau saya pribadi, udah bukan waktunya bermainmain,” sambung mantan istri pedangdut Saipul Jamil tersebut.

Alasan lain yang menjadi pertimbangan Dewi untuk melaporkan haters yang semena-mena bukan tak lain demi anak angkatnya, Felice Gabriel.

Ia takut sang anak akan terganggu secara psikologis.

“Saya punya anak. Anak saya udah pinter teknologi. ‘Kok mamaku gini?’ Kan jadi enggak enak. Saya enggak mau anak baca,” ujarnya. (yus)

Hal - 12 Edisi No.199 Tahun XIV ~ Minggu II September 2015

Taman Budaya Harus Menjadi Art Centre Disbudpar Jatim Gelar Seni Budaya Daerah Jatim 2015 Surabaya, Jatim PosSekdaprov Jatim H Achmad Sukardi mengatakan, bahwa Taman Budaya diharapkan mampu menjadi Art Centre atau pusat kegiatan seni Jatim. Banyak daerah bisa menampilkan hasil kreasi seni dan budaya sesuai dengan keunggulan dan potensi daerahnya disini Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr H Achmad Sukardi, MM saat membuka Gelar Seni Budaya Jatim diselenggarakan di Taman Budaya Cak Durasim, Jalan Genteng Kali Surabaya, selama tiga hari pada awal Agustus lalu.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Disbudpar Jatim Dr H Jarianto, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr Abdul Malik, M.Si, Kepala Disbudpar Kabupaten Malang Made Arya Dewantara, SH, M.Si. Gelar seni dan budaya daerah ini merupakan bentuk sinergi antara Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka mendorong pengembangan dan promosi seni budaya, pariwisata dan produk UMKM berbasis seni budaya.

Jatim memiliki pelaku UMKM sekitar 6,8 juta dengan 9,2 persen atau 6,5 jutanya adalah sekala mikro, 6 persen atau 261 ribu skala kecil dan 2 persen atau 30 ribu skala menengah. Tercatat, dari total PDRB Jatim sebesar 1.136 trilliun rupiah, sekitar 600 trilliun rupiah disumbang oleh sektor UMKM. Luar Biasa Potensi budaya dan pariwisata

Kabupaten Malang memang luar biasa. setidaknya hal itu terlihat saat gelar seni budaya Jatim bertajuk “Five Paradise Kabupaten Malang”, yang diselenggarakan di Taman Budaya Cak Durasim, Jalan Genteng Kali Surabaya, selama tiga hari pada awal Agustus lalu.

Tiga tarian khas Malang yang ditampilkan pada hari pertama, yaitu Tari Beskalan, Tari Topeng Malang dan Tari Gading Alit, cukup memikat pengunjung yang hadir.

Selain memperkenalkan tari-tarian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, juga memamerkan beberapa produk unggulan, seperti kain batik dan kerajinan tangan lainnya. Termasuk memamerkan makanan khas dan kuliner yang ada di Kabupaten Malang.

“Semua produk yang ada di Kabupaten Malang, kami bawa untuk dipamerkan. Baik dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan ataupun produk olahan dan kelautan. Semua kami tampilkan, supaya hasil produk dan potensi yang ada di Kabupaten Malang dikenal dan diketahui oleh masyarakat Jawa Timur,” terang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara.

Menurutnya, dengan adanya event Five Paradise ini sangat bermanfaat untuk memperkenalkan kesenian daerah dan produk yang ada di Kabupaten Malang. Termasuk menjadi pembelajaran atau mencari ilmu, produk dari daerah lain yang belum dimiliki di Kabupaten Malang

Gubernur Jatim Soekarwo saat seminar menyambut AEC 2015 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Dispendik Jatim Gelar Seminar Sambut AEC 2015

Surabaya, Jatim PosPasar bebas ASEAN terutama bidang yang terkait Sumber Daya Manusia (SDM) sudah di depan mata.

Asean Economic Community (AEC) 2015 juga merambah Provinsi Jawa Timur, dengan tantangan tertariknya SDM Malaysia, Thailand dan Philipina untuk bekerja dan berbisnis di Jawa Timur.

Jangan heran jika nanti pelayan SPBU, rumah makan, ataupun rumah sakit berasal dari negara lain, dan kita hanya bisa bilang “Enak donk mereka ganteng-ganteng dan cantik-cantik” sedangkan kita tidak siap dengan persaingan tersebut.

Sudahkah Anda belajar bahasa dan paham budaya Thailand, Myanmar, Philipina, Kamboja dan lain-lain.

Bahasa Inggris saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan dan sekaligus menjamu tamu-tamu manca untuk berbelanja di Jawa Timur.

Dalam menyongsong AEC (Asean Economic Community) 2015 Pro vinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Seminar Integrasi Sistem Pendidikan Kejuruan dan Sertifikasi Berbasis KKNI di Gedung Dyandra Convention Center di Jl. Jendral Basuki Rahmad, Surabaya.

Seminar ini digelar sehari pada awal Agustus 2015 lalu dengan menghadirkan beberapa pembicara yang handal di bidangnya, mulai dari Solihin Dirut PT Sumber Alfaria Tbk, Agus Zamroni Dirut PT JIT, Damian Ross British Council Kedutaan Besar Inggris dan Thierry Lextrait Kedutaan Besar Pranci serta Andreas Gosche IHK TRIER Jerman.

Dalam Seminar ini juga diadakan kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Jatim, JIT (Jogjakarta Industri Teknologi) dan Alfamart. (nam)

untuk bisa dikembangkan.

Mantan Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang ini menambahkan, event Five Paradise ini diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur, yang pesertanya diikuti oleh seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur. Kebetulan Kabupaten Malang, menjadi peserta pertama untuk memamerkan semua produknya.

Setiap kota dan kabupaten mendapatkan jadwal masing-masing. Kabupaten Malang, yang memang memiliki banyak potensi mendapat kesempatan pertama untuk membuka event tersebut.

“Kabupaten Malang sangat terkenal potensi wisatanya hingga mancanegara. Malang juga merupakan salah satu daerah di Jatim yang memiliki potensi wisata yang

Sekdaprov Jatim H Achmad Sukardi (kiri) menerima cinderamata dari Sekdakab. Malang Abdul Malik sebelum membuka Gelar Seni Budaya Daerah Jatim 2015 di Taman Budaya Cak Durasim Jalan Gentengkali Surabaya. lengkap. Tidak enak rasanya jika ke Jatim tidak berkunjung ke Malang,” tegas Sekdaprov Ahmad Sukardi.

Sebelumnya, Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Jatim DR H Jarianto MSi mengemukakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dan silaturrahim dengan kalangan seniman di Jatim Silaturrahim antara Pemprov Jatim dan seniman dan budayawan Jatim akan mendorong semangat dan motivasi untuk terus berkarya, meles-

tarikan, dan mengembangkan seni budaya bangsa. Kegiatan ini juga sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan loyalitas seniman dan budayawan terhadap pelestarian dan pengembangan seni budaya di Jatim.

Menurut dia, kebudayaan berperan dalam meningkatkan peradaban manusia. Kebudayaan mampu mem berikan peran pada peradaban manusia. Kebudayaan juga membuat pemprov Jatim mempunyai hati dalam pembangunan. (nam)

Hal - A Edisi No.199 Tahun XIV ~ Minggu II September 2015

Pimpinan DPRD Jatim Undang Eksekutif Bahas Dana Hibah ADA kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam Surat Edaran (SE) tersebut disebutkan, belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam pemenuhan Belanja Umum Pemerintah dan urusan pemerintahan.

Menanggapi SE tersebut, Ketua DPRD Jatim H Abdul Halim Iskandar mengatakan, ketentuan SE tersebut sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh, karena di Jatim telah lebih dulu melakukan pengawasan program dana hibah sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Dengan demikian, bantuan dana hibah yang telah turun ke masyarakat tidak berpengaruh dengan SE Mendagri tersebut.

“Kami telah melakukan pembahasan di antara pimpinan dewan, karena munculnya wacana terkait SE Nomor 900 tersebut,” terang Abdul Halim.

Sebelumnya diperoleh in-

formasi bahwa ada Surat Edaran (SE) Nomor 900/ 4627/sj tertanggal 18 Agustus Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

SE tersebut langsung mendapat reaksi dari Pimpinan DPRD Jatim. Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Jatim bersama sembilan Pimpinan Fraksi DPRD Jatim, Jumat (28/8/ 2015) langsung mengundang Fatah Jasin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bapepprov) Jatim, untuk mengawal SE tersebut agar tidak menjadi beban rakyat Jawa Timur.

Halim menegaskan DPRD Jatim akan memberikan masukan pada Mendagri, bahwa yang namanya lembaga berbadan hukum, jangan hanya sampai bupati. Kepala desa pun, kata Halim, mempunyai kewenangan yang sama un-

tuk memberikan pengesahan kelembagaan, meski di tingkat Kelompok Masyarakat (Pokmas).

“Kades juga mempunyai kewenangan yang sama. Pokmas seharusnya menjadi kewenangan Kepala Desa, tidak di tingkat intitusi yang lebih tinggi,” tandas Halim.

Politisi PKB ini mengatakan, kondisinya akan berbeda dengan Yayasan yang memang harus berbadan hukum.

“Ini supaya dipilah antara institusi yang merujuk pada undang-undang Ormas dan Kelompok Masyarakat yang memang berbeda,” tegas dia.

Halim mengakui, turunnya SE 900 tersebut hanya untuk mengawal fungsi administratif, supaya lembaga di masyarakat benar-benar bisa terpantau oleh pemerintah. “Jadi SE tersebut keluar setelah dikomunikasikan ke Kemendagri, dan skupnya nasional.

Jawa Timur sendiri tidak ada masalah, sehingga jangan dilihat dari kaca mata Jatim,” tegas mantan Ketua DPRD Kabupaten Jombang.

Halim memprediksi, keluarnya SE 900 tersebut berurusan dengan administratif dengan pemerintah di luar Jawa Timur. “Kita hanya menyampaikan, bahwa di Jatim tidak

ada masalah terkait dengan SE Mendagri itu,” kata dia.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, H Tjutjuk Sunario mengatakan, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk menanyakan lembaga masyarakat yang tidak berbadan hukum.

“Karena lembaga di masyarakat seperti Pokmas, tidak mungkin berbadan hukum.

Kita akan konsultasikan ke Mendagri,” terang Tjutjuk.

Pihaknya akan menyampaikan surat secara tertulis, untuk mempertanyakan terkait nasib kelompok masyarakat dan kelompok kecil, karena dalam UndangUndang Desa, keberadaan Pokmas juga sudah diwadahi.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, kedepan pemerintah daerah akan mengikuti aturan yang disampaikan Pemerintah Pusat. Menurutnya, kelompok kecil di desa tidak mungkin akan mendapat perhatian pemerintah jika pem-

Ketua DPRD Jatim, H. Abdul Halim Iskandar (kiri) dan Kepala Bapepprov Jatim Fatah Jasin. berlakukan SE Mendagri No. 900 diberlakukan secara kaku. ”Kalau ditegaskan lagi di tingkat Kabupaten maupun Pemerintah Kota, harus diatur kembali. Intinya jangan sampai aturan yang dibuat membuat masyarakat semakin berat hanya untuk kebuthan mendapat dana hibah. Jangan sampai pelaksanaanya keliru,” urai dia.

Terkait anggaran, lanjut Tjutjuk tidak ada masalah.

Namun keluarnya Surat Edar-

Pelaku UMKM Berbahan Baku Impor Terpukul Beban Bertambah dengan Pengenaan PPh 1 Persen

Komisi A DPRD Jatim Nilai Kinerja Pusat Lamban ADD Hanya Terserap 20 Persen KINERJA Pemerintah Pusat dinilai lamban dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Terbukti hingga menjelang akhir Desember 2015 ini ternyata penyerapannya sangat rendah atau tak lebih dari 20 persen. Akibatnya desa yang didorong untuk maju pembangunannya lewat bantuan dana desa dipastikan akan berjalan lamban dan stagnan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan, seharusnya kinerja Pemerintah Pusat berjalan cepat saat Kementerian Desa ditunjuk untuk menginisiasi desa dalam pencairan dana tersebut. Tapi nyatanya hingga enam bulan ini justru tidak ada gerakan sama sekali. Tak ayal dana desa itupun baru cair awal bulan Juni, sehingga penyerapan anggarannyapun sangat minim atau hanya sekitar 20 persen.

“Bagaimana desa-desa yang ada dapat mandiri jika anggaran yang diberikan baru dapat terserap 20 persen.

Itu artinya sampai Desember 2015, penggunaan ADD tidak sesuai dengan target sebesar Rp 20,7 triliun untuk 72 ribu desa se-Indonesia, dan

Freddy Poernomo. dipastikan pelaksanaan pembangunan di desa-desa yang ada di sejumlah pelosok tanah air hanya berjalan stagnan,” tegas politisi asal Partai Golkar.

Sebenarnya Jatim sendiri tidak terlalu bermasalah mengingat sudah memiliki kebijakan pemberian dana desa. Namun karena nilainya kecil, yakni tidak lebih dari Rp 60 juta per desa per tahun, maka sifatnya digilir.

Seperti diketahui, realisasi penyerapan dana desa hingga pertengahan Agustus 2015 ini hanya tercatat baru sebesar 20 persen atau Rp 4,2 triliun dari yang seharusnya disalurkan pada tahap pertama yakni Rp 8,03 per-

sen (40 persen dari pagu seluruhnya).

Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Marwan Jafar enggan disebut sebagai pihak yang menyebabkan realisasi penyaluran dana desa masih minim. Menurut dia, dana desa bukan hanya tugas dari kementeriannya saja, namun juga tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Secara tersirat, Marwan pun menyalahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro.

“Kuasa pengguna anggarannya kan Kementerian Keuangan yang seharusnya mereka melakukan koordinasi,” kata Marwan.

Begitu juga Kementerian Dalam Negeri yang harus berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah. Lambannya penyaluran dana desa karena belum semua kepala daerah mengeluarkan peraturan mengenai alokasi dan pemanfaatan dana desa sebagai syarat bisa dicairkan.

“Tapi kita lihat lambannya itu terutama karena Peraturan Bupatinya yang belum dikeluarkan, berarti masalahnya di daerah. (nam)

an tersebut, menjadi persoalan di lembaga penerima. “Ini yang harus diluruskan,” urai dia.

Terpisah, Fatah Jasin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bapepprov) Jatim mengaku siap menjalankan Surat Edaran (SE) Mendagri yang keluar pertengahan Agustus itu.

“Kita akan mengikuti ketentuan dan aturannya, pada prinsipnya Pemprov akan siap,” tegas Fatah Jasin. (nam)

Industri sepatu di Jatim lesu karena mengandalkan bahan baku impor.

KONDISI perekonomian yang belum stabil membuat beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengeluh, utamanya pelaku usaha yang bahan bakunya harus impor. Biaya produksi mereka bertambah, padahal kondisi penjualan saat ini sedang lesu. Industri sepatu, sandal, dan tas adalah salah satu contoh dari usaha yang terpukul.

Saat ini, di Jawa Timur terdapat 6,8 juta UMKM. Dari jumlah itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 1 triliun lebih. Gubernur Jatim Soekarwo juga sedang mempersiapkan konsep untuk menggenjot UKM dari aspek pembiayaan.

Meski demikian, anggota Komisi B DPRD Jatim, H Moh. Lutfi mengatakan, diterapkannya pajak penghasilan (PPh) 1 persen menjadi beban berat masyarakat atau pelaku UMKM. Jika kondisi ini dibiarkan berlarutlarut bisa menjadi salah satu penyebab gulung tikarnya

pelaku UMKM. Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat sejumlah pengusaha kecil yang mengandalkan bahan baku impor merasakan dampaknya.

Kondisi semakin tidak mengenakkan, karena beban tersebut menjadi semakin berat dengan ketentuan pemerintah mengenai PPh 1 persen bagi pelaku usaha.

Kondisi perekonomian yang sulit itu dipertegas oleh Gubernur Jatim Soekarwo yang mengatakan, saat ini semua sektor usaha sedang terpuruk. Usaha besar merasakan dampak itu, apalagi usaha kecil. Karena itu, Soekarwo meminta pemerintah pusat segera mengambil kebijakan baru dengan mempertahankan usaha kecil.

Misalnya, penghapusan PPh 1 persen. “Kebijakan ini untuk mempertahankan yang kecil,” ujarnya.

Soekarwo meyakini kebijakan PPh 1 persen saat ini

semakin menjadi beban bagi pengusaha kecil di tanah air, termasuk di Jawa Timur.

Dampak dari anjloknya mata uang rupiah itu dirasakan oleh Sahriyono, seorang pengusaha sandal di Wedoro Waru, Sidoarjo. Ia mengeluh karena harga baha baku tiba-tiba naik. “Ini berarti ongkos produksi ikut membengkak,” kata Sahriyono.

Dia beruntung karena pangsa pasar yang dimiliki, yakni hotel dan apartemen di Malang, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, masih bertahan. Namun, bagi pelaku UMKM lainnya, kondisi ekonomi sekarang mengancam mereka tidak berproduksi lagi.

Saat ini, pelaku UMKM kesulitan mempertahankan usahanya. Idealnya, pemerintah membuat kebijakan yang menyesuaikan kondisi perekonomian sekarang. Salah satunya penghapusan PPh 1 persen tersebut.

Ubaidillah, anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Surabaya juga mengeluhkan hal yang sama. Saat ini, biaya produksi meningkat, penjualan lesu, namun kebijakan pemerintah belum berubah. “Kami hanya bisa bertahan,” ungkap dia.

Harapannya, pemerintah mengambil langkah untuk menyelamatkan UMKM. Sektor UMKM memiliki potensi paling kuat menghadapi krisis. Jangan sampai, sektor ini mati karena nilai tukar rupiah yang terus merosot. (nam)

Hal - B Edisi No.199 Tahun XIV ~ Minggu II September 2015

Tenaga Asing di Jatim Diharap Bisa Bahasa Indonesia MENYAMBUT Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015 ini, persaingan bebas dari segala arah (sending sector) akan terjadi. Pertarungan ketat baik dari produk yang dihasilkan maupun tenaga kerjanya tak bisa dihindarkan.

Menghadapi kenyataan itu, Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan berharap, tenaga asing yang

masuk harus bisa berbahasa Indonesia. Meskipun Pemerintah Pusat tidak mewajibkan tenaga asing harus bisa berbahasa Indonesia, namun ini merupakan ancaman serius bagi tenaga Indonesia khususnya tenaga kerja yang ada di Jawa Timur.

Menurut Drs H Agus Dono Wibawanto, SH, M.Hum, Anggota Komisi E DPRD Jatim, persoalan tenaga asing

ini harus diwaspadai, jangan sampai membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur.

“Khusus tenaga asing yang masuk di Jawa Timur, paling tidak Bahasa Indonesia menjadi salah satu variable utama bagi tenaga asing, dan perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal di Jawa Timur. Hal ini supaya tak terjadi benturan dengan tenaga asing, yang mana akan berpotensi menggerus tenaga lokal yang ada di Jawa Timur,” terang pria yang akrab disapa Gus Don ini.

Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, jangan sampai Penanam Mo-

Tenaga asing dari China, Taiwan, ASEAN dan negara lainnya sudah masuk di Jawa Timur. Mereka tersebar di berbagai perusahaan seperti bidang IT hingga konstruksi. dal Asing (PMA) mengambil semua investasi MoU demi kepentingan PMA, sehingga terjadi benturan lokal.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bisa memberikan kebijakan, jangan sampai berniat mengejar investasi asing tetapi justru terjadi sebaliknya, investasi asing menguasai PAD di Jawa Timur.

Sebagai wakil rakyat, Gus

Don akan berkoordinasi dengan rekan yang duduk di Komisi E untuk meminta kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo, memberikan kebijakan berupa perlindungan

bagi tenaga kerja yang ada di Jatim. Upaya tersebut dilakukan demi kesejahteraan masyarakat agar tetap bisa bersaing dengan tenaga asing. (nam)

Kekeringan di Jatim Sudah Tahap Serius

Komisi D Nilai Dinas Pengairan Kurang Koordinasi BENCANA musim kemarau yang melanda sebagian wilayah Jawa Timur tahun ini dinilai sudah pada tahap serius. Kondisi ekstrim akibat kekeringan tersebut telah menimpa sedikitnya 19 kabupaten/kota, seperti di wilayah Madura, Lamongan, Bojonegoro, dan sekitarnya.

Ahmad Hadinuddin, S.Pd, anggota Komisi D DP RD Jatim yang membidangi pembangunan memberi gambaran, akibat kekeringan di sejumlah daerah di Jatim, banyak warga sulit mendapatkan air bersih, apalagi untuk pengairan sawah pertaniannya.

Ini bukti bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Akibatnya, musim kemarau yang terjadi hampir tiap tahun menjadi langganan.

“Saya melihat bencana kekeringan yang terjadi di ber-

Kekeringan akibat kemarau yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan dinilai sudah pada tahap serius. Tampak dasar Waduk Pacal, Bojonegoro, yang airnya mengering. bagai daerah Jatim ini karena kurang adanya komunikasi yang intens antara Dinas Pengairan Provinsi dengan Dinas Pengairan setempat, sehingga bencana kekeringan menjadi langganan di wilayah Jawa Timur ketika musim kemarau tiba,” tegas Hadi.

Politisi asal Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, semestinya Pemprov melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas PU Pengairan melakukan revitalisasi pembangunan waduk atau dam untuk menanggulangi kekeringan pada saat musim kemarau datang. Hal

ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kekurangan air untuk pengairan sawah pertanian. Menurutnya, jika ini dibiarkan terus menerus tanpa penanganan yang serius, maka dikhawatirkan akan menggangu perekonomian, karena banyak petani rugi akibat gagal tanam.

Sampai saat ini keberadaan dam atau embung masih dirasa kurang maksimal, padahal anggaran untuk pembangunan waduk, dam maupun embung sudah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, akan tetapi yang menjadi kendala dalam pembangunan sarana tersebut terkendala soal pembebasan lahan milik Perhutani di area yang akan dibangun dam atau embung.

Sebagai wakil rakyat, Hadi meminta agar Pemprov Jatim melalui dinas terkait melakukan koordinasi yang serius dengan Pemkab/Pemkot setempat untuk mengatasi bencana kekeringan tersebut. (nam)

DPRD Minta Dinas Pertanian Bentuk Operasi Khusus Guna Mengatasi Kelangkaan Kedelai

KOMISI B yang membidangi ekonomi berencana mendesak Dinas Pertanian Jatim untuk membentuk Operasi Khusus (Opsus) agar kelangkaan kedelai di Jatim bisa teratasi.

“Opsus adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan kedelai yang ada di Jawa Timur,” kata Anggota Komisi B DPRD Jatim Dr H M. Noer Sutcipto, SP, SE, MM. Menurut Noer, pihaknya bisa mengundang Kepala Dinas Pertanian yang ada di 38 kabupaten/kota yang berpotensi menghasilkan kedelai berlimpah, seperti Kabupaten Bojonegoro, Kediri, Jombang, Nganjuk, Banyuwangi, Blitar, Tuban, Pacitan, Tulungaggung dan masih banyak lainnya.

Dijelaskan, keuntungan dari Opsus tersebut, yakni menjamin kepastian petani kedelai

pasca panen dari pemerintah untuk melakukan pembelian melalui Koperasi Petani Tahu Tempe Indonesia (Kopti).

Sampai saat ini petani kedelai selalu merugi jika panen tiba, sebab tak ada kepastian dari pemerintah untuk membeli hasil panen mereka. Hal ini yang menyebabkan petani malas untuk menanam kedelai.

Ironisnya, pemerintah bisa melakukan impor kedelai dari negara asing.

Menghadapi kenyataan itu, Noer katakan, dalam waktu dekat pihak Komisi B dan Dinas Pertanian Jatim serta Dinas Pertanian yang ada di 38 kabupaten/kota di Jatim, ingin duduk bersama untuk membahas persoalan kedelai di Jatim.

“Janganlah bangsa ini menjadi penonton di negaranya sendiri, khususnya masyarakat

Petani kedelai di Jatim selalu merugi jika panen tiba, sebab tak ada kepastian dari pemerintah untuk membeli hasil panen mereka.

Jawa Timur agar tak selalu berharap dengan produk impor, karena negara kita bisa menghasilkan tanaman holtikulkural yang berlimpah,” tandas politisi Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini. Apalagi, kata dia, di tahun 80-an Jawa Timur pernah menyandang predikat sebagai daerah kedaulatan pangan. Maka itu, kata Sutcipto,

pemerintah melalui dinas terkait, yakni Dinas Pertanian dan stackholder harus berkomitmen membentuk Operasi Khusus (Opsus).

Dibentukya Opsus sebagai upaya mengatasi kelangkaan kedelai, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana persaingan bisnis makin ketat. (nam)

Pasangan calon Rasiyo-Abror dianggap tak memenuhi syarat oleh KPU untuk mengikuti Pilwali Surabaya 2015.

Komisi A Panggil KPU se-Jatim, Cium Aroma Tak Sedap

MUNCULNYA tarik ulur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disejumlah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, membuat Komisi A DPRD Jatim meradang. Seperti proses Pilwali Surabaya yang hingga detik ini belum tuntas menuai reaksi keras komisi yang membidangi hukum dan Pemerintahan ini. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Jatim mencium aroma tak sedap dalam proses pilkada di sejumlah daerah yang dipastikan berimplikasi pada persoalan hukum.

Guna meminta penjelasan, Komisi A akan panggil KPU Jatim dan 19 KPUD Kabupaten/Kota se-Jatim. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menuding munculnya kekisruhan proses pilkada tersebut, karena adanya saling sandera diantara elit politik yang mendukung masing-masing calon.

Politisi Partai Golkar ini mengaku khawatir jika persoalan ini dibiarkan maka kepercayaan masyarakat terhadap proses politik pemilukada bakal luntur. “Bisa saja proses yang berbelit dan beberapa kali gagal, menjadikan masyarakat tidak percaya pada proses pemilihan Pemimpin atau Kepala Daerah,” ujar Freddy.

Freddy yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro mengaku akan terus memantau proses pencarian pimpinan atau kepala daerah yang dilakukan di 19 kabupaten/kota seJawa Timur. “Sesuai tupoksi di Komisi A, 19 anggota Komisi A terus memantau proses Pemilukada di Jatim,” ujar Freddy.

Sementara itu, Muzammil Syafi’i, anggota Komisi A DPRD Jatim menyampaikan, pihaknya melihat banyak proses yang tidak benar dalam Pilwali Surabaya. “Terkesan ada faktor X yang menjadi penyebab, yang kedua dengan ending yang sama gagal tapi masalah yang berbeda, bisa jadi yang ke tiga ini akan kembali terjadi. Politik itu kompromi, dan sampai saat ini terlihat belum ditemukan kompromi antar elit politik itu,” ujarnya.

Bisa jadi, lanjut mantan Wakil Bupati Pasuruan ini, patut diduga adanya bargaining kekuasaan atau bahkan adanya deal-dealan politik. Bahkan, dugaan adanya permainan uang seperti yang seringkali terjadi di daerah-daerah. “Untuk itu dalam waktu dekat Komisi A akan memanggil KPU Jatim dan KPU Surabaya untuk klarifikasi permasalahan yang terjadi di Pilwali Surabaya,” tutur Muzammil.

Politisi yang juga Ketua Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim, meminta KPU sebagai penyelenggara Pemilukada KPU jangan terlalu ‘zakelijk’ (baca: saklek) atau kaku dalam urusan administrasi, seperti yang terjadi pada permasalahan surat rekom. Seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, karena hanya berbeda materai, yang penting keabsahan tanda tangan Ketum dan Sekjen.

“Jangan sampai permasalahan yang terjadi kemarin terkait administrasi kembali terulang diperpanjangan waktu nanti, karena itu bukan permasalahan yang krusial, karena memang sebenarnya surat rekom tersebut sah dan telah diakui oleh DPP keabsahannya,” tegasnya. (nam)

Hal - I Edisi No.199 Tahun XIV ~ Minggu II September 2015

21 SKPD Pemprov Jatim Raih Kategori A Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015 DUA puluh satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK PD) Pemprov Jatim mendapatkan kategori A (interprertasi memuaskan) untuk hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2015.

“Kita akan melakukan pembinaan dan upaya agar SKPD maupun kabupaten/kota yang meraih predikat A meningkat.

Karena SAKIP merupakan sistem untuk mengukur kinerja tiap SKPD maupaun kabupaten/kota apakah ada kesesuaian antara input dan outcomenya,” terang Gubernur Jatim Dr.(H.C) Dr.H. Soekarwo saat menyampaikan sambutan pada acara Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP SKPD di Lingkungan Pemprov Jatim dan Kab/Kota di Jatim Tahun 2015, di Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Senin (31/08).

Ia mengatakan, perolehan hasil evaluasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemprov Jatim semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 SKPD yang mendapat kategori A hanya 1, dan meningkat menjadi 21 pada tahun 2015. Demikian juga untuk kategori CC (Cukup) pada tahun 2013 sebanyak 18 SKPD, dan berkurang cukup banyak pada tahun 2015 menjadi hanya 3 SKPD. Dijelaskan, upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dalam rangka monitoring dan evaluasi

kinerja SKPD ialah dengan membentuk Tim Evaluasi SAK IP SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Tahun 2015 melalui Keputusan Gubernur Jatim No 188/73/ KPTS/013/2015. “Di Tahun 2014 saya juga telah menandatangani Pergub No 91 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Evaluasi SAKIP SK PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Jatim dan Pemda Kab/Kota se Jatim,” imbuhnya.

Selain itu, Pemrov Jatim juga menampilkan transparansi laporan kinerja setiap SKPD melalui aplikasi On-line. Aplikasi Teknologi Informasi (TI) ini diterapkan agar laporan kinerja tiap SKPD bisa terkontrol dan terukur. Misalnya target MDG’s Pemprov Jatim saat ini untuk Angka Kematian bayi belum tercapai, dari target 23 bayi/ 1000 Kelahiran Hidup (KH) capaian tahun 2014 masih pada posisi 25,95 bayi/1000 KH. “Semua informasi ini bisa diakses secara On-line, di dalamnya juga terdapat informasi mengenai monitoring dan informasi Evaluasi Pembangunan,” terangnya.

Menurutnya, evaluasi SA KIP tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja juga salah satu bentuk program

Gubernur Jatim Pakde Karwo (tengah) didampingi Deputi Kemenpan dan RB RO pada acara Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Kantor Gubernur Jatim. yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi kolusi nepotisme (KKN).

Selain evaluasi atas implementasi SAKIP, Pemprov Jatim juga telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi melalui Pergub Jatim No 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reeformasi Birokrasi Pemprov Jatim Tahun 2015-2019. Zona Intergritas (ZI) juga dibentuk guna menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani. Beberapa SKPD Pemprov Jatim yang telah dicanangkan ZI yakni Dinas

Perhubungan dan LLAJ, Badan Penanaman Modal pada UPT Pelayanan Perijinan terpadu (p2T), Badan Kepegawain Daerah (BKD), dan RSUD Dr. Soedono Madiun.

“Untuk menuju Good Government memang dibutuhkan upaya yang tidak mudah, utamanya saat ini yang dibutuhkan adalah dibuatnya regulasi.

Setelahnya baru didukung oleh SDM yang mempunyai kemampuan leadership, TI, dan sistem kontrol yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf

Ateh mengatakan, ruang lingkup evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB yakni meliputi penerapan Sistem AKIP dan pencapaian Kinerja Organisasi, serta entitas akuntabilitas terhadap pemerintah kab/kota yang menyampaikan LAKIP kepada Kementrian PAN dan RB. “Rata-rata tingkat akuntabilitas pemerintah provinsi dan kab/kota di Indonesia yang dievaluasi oleh Kementrian Pan dan RB meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan semakin pedulinya pemerintah provinsi maupun kab/ kota dengan kinerja pemerintahannya,” ujarnya.

Sekdaprov Jatim, Dr. H. Ahmad Sukardi melaporkan, evaluasi nterhadap SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dimulai pada tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2015. Hasilnya adalah se banyak 26 SKPD meraih kategori BB interpretasi Sangat Baik, 9 SKPD meraih kategori B interpretasi Baik, dan 3 SKPD meraih kategori CC dengan interpretasi Cukup. Sedangkan evaluasi SAKIP terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan akan dimulai pada tanggal 31 Agustus 2015 dan diikuti sebanyak 11 kabupaten/kota. (hms)

Wagub Gus Ipul :

Wujudkan Daerah Layak Anak GUNA mewujudkan daerah layak anak dapat dilakukan dengan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak. Ini disebabkan karena sekarang ini pelecehan seksual, peredaran narkoba, pornografi sudah sangat meresahkan bagi anak. Untuk mencegahnya perlu diciptakan suasana aman dan nyaman.

“Yang terpenting adalah anak-anak merasa aman dan

nyaman di manapun mereka berada. Di rumah dan sekolah aman, di lingkungannya nyaman. Kalau daerah ingin dikatakan layak anak, maka daerah itu harus aman dan nyaman bagi anak-anak,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur di Wisata Bahari Lamongan (WBL), Selasa (1/9).

Ia mengatakan, Jatim telah menjadi provinsi layak anak baik kondisi fisik maupun non fisiknya, meliputi aspek-aspek kehidupan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan anak.

Tidak hanya provinsi, kabupaten/kota pun juga menerapkan kabupaten/kota layak anak (KLA) yang memiliki Wagub Gus Ipul disambut anak-anak, pelajar di Wisata Bahari Lamongan dalam rangka Hari Anak Nasional.

Wagub Jatim beserta Ibu Fatma Saifullah Yusuf menghadiri Hari Anak Nasional di Jatim di Wisata Bahari Lamongan

sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak.

“Anak-anak di Jatim mendapatkan tempat yang aman, nyaman dan kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Karena, anak-anak merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan,” kata Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim.

Dikatakan, yang dilakukan selanjutnya untuk mewujudkan daerah layak anak yakni pemerintah dan keluarga

harus mampu memberikan anak-anak air bersih dan air minum, sanitasi yang baik, kebebasan bermain dengan temannya, serta lingkungan yang bebas dari polusi. Selain itu, anak-anak memiliki hak untuk hidup dalam kehidupan sosial dan kebudayaan yang ada di sekitar kita.

Dalam Peringatan HAN Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur yang bertema “Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak”, dibagikan sebanyak 300 bantuan paket peralatan sekolah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Jatim dan 2.000 paket souvenir dari Pondok Kasih Surabaya. Acara sema-

kin meriah dengan kehadiran Ria Enez, Suzan dan Taufik “Monyong” yang menghibur para undangan.

Sebelumnya dalam rangkaian HAN 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Prov. Jatim telah menyelenggarakan pertemuan forum anak provinsi yang dihadiri sebanyak 115 anak dari 38 kabupaten/kota tanggal 2829 Maret 2015, mengirimkan peserta kongres anak nasional ke-13 di Batu sebanyak 10 anak tanggal 4-8 Agustus 2015, mengirimkan forum anak nasional sebanyak 19 anak di Istana Bogor. (hms)

Hal - II Edisi No.199 Tahun XIV ~ Minggu II September 2015

Gubernur : “Sosialisasikan Gaya Hidup Sehat” GUBERNUR Jatim Pakde Karwo mengemukakan, 11% anak2 pada umur 28 tahun sudah kena serangan jantung gara-gara junk food, ini sangat ironis, jika dulu kita berusaha untuk menumpas kasus kekurangan gizi, namun kini justru kita berperang melawan kasus kelebihan gizi, atau salah asupan, salah satunya karena junk food.

“Ini sudah lampu merah, kita harus sosialisasikan gaya hidup sehat kepada anakanak,” ujarnya saat menerima Presiden Rotarcy Club District 3420 wilayah Indonesia Timur, Mufid Wahyudi beserta rombongan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/9).

Pakde melanjutkan, saat ini isu sosial yang sedang hangat dan mengkhawatirkan adalah banyaknya kasus remaja dan pemuda usia produktif yang terkena serangan jantung akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji (junk food).

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo siap mendukung konferensi komunitas non–profit, Rotary Club District 3420 wilayah Indonesia Timur pada bulan Mei 2016

mendatang di Surabaya.

Program Sosial Pada kesempatan itu, Mufid Wahyudi mengatakan, bahwa tujuan kunjungannya kepada Pakde Karwo adalah untuk memperkenalkan diri pasca terpilih sebagai Presiden Rotary Club District 3420 Indonesia Timur yang baru, dan menjabarkan program-program kegiatan sosial yang akan dilaksanakannya.

“Rotary merupakan sebuah organisasi pengabdian kemanusiaan yang telah berumur 110 tahun secara langsung melayani masyarakat yang membutuhkan, terus bergerak dan berkembang ke seluruh pelosok dunia. Hingga kini, jumlah membernya mencapai 1,2 juta orang. Di Indonesia, Rotary Club sudah ada sejak tahun 1928, di Jatim sendiri ada 52 club” katanya.

Mufid mencanangkan kegiatan skala nasional di antaranya meneruskan tradisi donor darah dan pengadaan peralatan PMI (Palang Merah Indonesia). Di samping itu, peningkatan pembuatan sejuta jamban bersama pemerintah dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan pembuatan bak keramik di rumahrumah penduduk pedesaan untuk penanggulangan de-

Gubernur Jatim Pakde Karwo menerima tamu dari Rotary Club Surabaya di Gedung Negara Grahadi Surabaya mam berdarah.

Pada Mei 2016 mendatang, Rotary Club District 3420 akan mengadakan konferensi yang dihadiri oleh Gubernur Distrik dari seluruh dunia, tema yang diangkat adalah “Jaran Kepang”, selain itu, juga menampilkan potensi-potensi dan kesenian dari Jawa Timur.

“Dalam konferensi tersebut, kami melaporkan seluruh kegiatan kami kepada seluruh peserta pada 2015.

Kami mohon perkenaan Bapak Gubernur untuk membuka acara ini, rencananya, kami juga ingin mengadakan welcome dinner di Grahadi yang dibuka oleh Bapak,” tuturnya.

Permintaan Mufid mendapat sambutan positif dari Pakde Karwo, pria nomor satu di jajaran Pemprov Jatim itu mengatakan, pihaknya siap menyambut para tamu konferensi dan membuka welcome dinner di Grahadi. “Kami siap hadir dan mendukung konferensi ini,” tuturnya.

Menurut Pakde Karwo, Rotary Club memiliki tujuan yang mulia, yakni mengabdi di bidang sosial, karena itu, ia juga mendukung jika Rotary Club mengundang pemerintah dalam aktivitas sosialnya. “Program Rotary Club sejalan dengan pemerintah, yakni menyejahterakan rakyat” katanya. (hms)

Tingkatkan Perekonomian, Beli Produk Indonesia

Sekdaprov Jatim menjadi Keynote Speaker sekaligus membuka seminar di Hotel JW Marriott Surabaya KONDISI perekonomian kini menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai langkah untuk meningkatkan perekonomian dan memperkuat nilai rupiah.

Salah satunya yakni dengan membeli produk-produk Indonesia. Masyarakat diharapkan lebiih membeli dan mencintai produk dalam negeri dibanding dengan produk-produk impor yang kini membanjiri pasar modern maupun tradisional.

“Kalau produknya tidak berasal dari Indonesia, berbahasa Indonesia, dan buatan

Bangsa Indonesia jangan dibeli.

Ini salah satu wujud nasionalisme untuk meningkatkan perekonomian,” tegas Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat menjadi Keynote Speaker Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (3/9).

Ia mengatakan, dengan membeli produk-produk Indonesia, membantu memajukan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk impor.

Lebih lanjut disampaikannya, gerakan membeli produk Indonesia senada dengan imbauan Presiden RI Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk bahu-membahu untuk membantu mengatasi pelemahan rupiah dengan cara membeli produk dalam negeri.

“Pelemahan rupiah imbas dari penguatan mata uang dollar AS dan pelemahan mata uang Yuan, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengatasinya.

Ayo bahu-membahu atasi pelemahan rupiah dengan cara membeli produk lokal,” ka-

tanya.

Dijelaskan, menurut beberapa ekonom, pelemahan ekonomi Indonesia disebabkan antara lain rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS yang menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, anjloknya harga komoditas primer ekspor Indonesia, terlambatnya penggunaan anggaran karena banyak nomenklatur baru dalam beberapa kementerian, serta belum dimulainya proyek-proyek infrastruktur akibat prose penetapan APBN-P yang baru selesai di akhir kwartal I tahun 2015.

Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2015. Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2015 Peluang Sekaligus Tantangan Sebelumnya saat grand launching asuransi Cakrawala Proteksi kantor Cabang Surabaya, di Jl Klampis Jaya A-07, Surabaya, Kamis (3/9), Sek-

daprov jatim Ahmad Sukardi mengemukakan, Dibukanya pasar bebas ASEAN atau biasa disebut masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri asuransi di Indonesia.

Menurutnya, dalam industri asuransi, tantangan akan terus ada, namun peluang juga terbuka, hanya tinggal para pelaku industri yang harus pandai memanfaatkan perannya. Integrasi ekonomi dan keuangan dapat mengarah ke penetrasi asuransi yang lebih tinggi di pasarpasar yang belum berkembang, seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Namun, peningkatan penetrasi tsb membutuhkan waktu panjang dan bertahap.

Bagi perusahaan asuransi yang sudah besar, akan memperoleh keuntungan dari akses yang lebih mudah ke negara ASEAN, tetapi bagi perusahaan asuransi kecil mungkin akan menghadapi persaingan yang meningkat.

Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-an yang menawarkan berbagai macam produk perlindungan, sampai investasi. Yang menambah alternatif pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap resiko yang akan terjadi.

Industri asuransi sudah

menjadi salah satu pilar kekuatan perekonomian bangsa dengan didukung oleh pasar yang besar dan berpotensi, stabilitas perekonomian nasional, serta regulasi yang ketat. Namun asuransi dirasakan masih belum terlalu akrab untuk masyarakat menengah kebawah. Namun untuk negara-negara maju memiliki asuransi sudah menjadi hal yang umum bahkan wajib untuk dimiliki.

Sebenarnya semua orang harus mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi. Dengan asuransi bisa meringankan beban biaya atau bahkan bebas biaya jika terjadi hal-hal buruk.

Sampai saat ini Asuransi Cakrawala proteksi Indonesia tlah mengantongi ijin produk sebanyak 28 ijin berbagai jenis lini asuransi, seperti kendaraan bermotor, pengangkutan, kebakaran, property, kecelakaan diri, rekayasa, tanggung gugat, asuransi uang, asuransi mikro, neon sign dan aviation.

Hal itu merupakan modal yang baik untuk dapat meningkatkan eksistensinya dalam dunia asuransi di Indonesia.

Hadir dalam kesempatan itu Presdir, Komisaris dan pemegang saham PT Asuransi Cakrawala, serta pimpinan bank-bank di Jatim. (hms)