Jtpos 270

ISSN : 1412-7490

Edisi No.270 Tahun XVI ~ Minggu I Nopember 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Perhari 20-25 Pasien Kanker Serviks Meninggal

Target 2017 Sebanyak 132.000 Perempuan di Jatim Diperiksa

SATU lagi penyanyi dangdut asal Jawa Timur mencuri perhatian netizen. Setelah Via Vallen asal Surabaya, kini hadir Nella Kharisma asal Nganjuk.

Keduanya sukses menggebrak dunia musik dangdut dengan suara dan gaya mereka. Kedua gadis ini selain sama-sama cantik, juga memiliki genre musik yang hampir sama.

Nella Kharisma, demikian nama asli penyanyi dangdut yang terkenal dengan hits singlenya, “Konco Mesra”. Meski masih sangat muda, gadis kelahiran 4 November 1994 ini sangat fasih menyanyikan lagu dangdut dengan bahasa yang menyerempet ke bahasa Jawa.

Karir menyanyi Nella sebenarnya tergolong baru, yakni tahun 2015 lalu. Ia mengawali dengan menyanyi dari panggung ke panggung dengan group musik Monata. Meski tak ber-

KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Bude Karwo memaparkan tingginya angka penyandang kanker serviks di Indonesia dan khususnya Jawa Timur. Ia menyebut, berdasarkan data WHO dalam setahun terdapat 490.000 kasus baru penyandang kanker serviks.

Dalam sehari terdapat 40 – 45 kasus besar dan 20 – 25 diantaranya meninggal karena penyakit ini.

“Tingginya kasus kanker serviks di Indonesia, menurut Bude Karwo, membuat WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Sementara kanker payudara, merupakan penyakit dengan kasus terbanyak kedua setelah kanker serviks. Penderita kanker payudara di Indonesia pada tahun 2004 dan berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008 sebanyak 5.207 kasus,” ujarnya pada kegiatan deteksi dini kanker serviks dan payudara melalui IVA Test dan pemeriksaan payudara klinis (sadanis) di Halaman Gedung TP PKK Prov. Jatim Jl. Gayung Kebonsari no 56-A Surabaya, akhir bulan kemaren.

Setahun kemudian pada 2005, jumlah penderita kanker payudara meningkat menjadi 7.850 kasus. Tahun 2006, penderita kanker payudara meningkat menjadi 8.328 kasus dan pada tahun 2007

Bersamb ke hal. 11

Bersamb ke hal. 11

Lapuk, Rumah Warga Miskin Ambruk Menimpa Pasutri Lanjut Usia

Beginilah kondisi rumah ambruk yang menimpa pasutri lansia. (gik) SEBUAH rumah ambruk di desa Sletreng, Rumah ambruk milik pasangan suami istri (Pasutri) Yuto (65) dan Mu-

yati (70) warga Dusun Komerean, RT 03 RW 08, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan Dan dua peenghuni rumah

naas itu mengalami sejumlah luka.

Selanjutnya, untuk menyelamatkan nyawa kakek dan nenek ini warga setempat segera melarikan ke duanya ke puskesmas guna mendapatkan perawatan medis, kemarin.

Insiden ambruknya rumah semi permanen milik pasutri lanjut usia tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Diduga karena sudah lapuk dimakan usia, rumah semi permanen yang menjadi tempat tinggalnya selama puluhan tahun itu mendadak ambruk.

Karuan saja kakek dan nenek yang saat itu berada didalam rumah tua itu tidak sempat

Pakde Karwo, Bude Karwo didampingi Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf pada kegiatan deteksi dini kanker serviks dan payudara melalui IVA Test dan pemeriksaan payudara klinis (sadanis) di Halaman Gedung TP PKK Prov. Jatim Jl Gayung Kebonsari no 56-A Surabaya, Senin (30/10).

Petani Tuban Hadang Truk Pupuk Diduga Ada Permainan Distribusi Pupuk

Tuban, Jatim Pos Kecewa karena tidak mendapatkan pupuk pada awal musim tanam bulan ini, puluhan petani Dusun Tileng, Desa Talun Kecamatan Montong menghadang truk bermuatan pupuk bersubsidi Bersamb ke hal. 11 Petani Tileng saat menghadang truk bermuatan pupuk.

Diduga Dijadikan Ajang Bancakan Fee

Terkesan Dipaksakan, Bangunan Perpustakaan di Situbondo Situbondo, Jatim PosSebuah bangunan gedung perpustakaan di Bersamb ke hal. 11 Tampak bangunan gedung perpustakaan di SDN Dawuhan VI yang dibangun dengan dana bantuan pemerintah (bantah) terkesan dipaksakan demi mendapatkan sebuah fee proyek.

Bersamb ke hal. 11

Parade Surabaya Juang 2017 Semakin Menggelora RIBUAN warga kota Surabaya tumplek blek Minggu tanggal 5 Nopember 2017 lalu memadati jalanan dikota Surabaya untuk menyaksikan Parade Surabaya juang 2017 dijalan.

Wartawan Jatim Pos Gatot Soedjono yang juga terjun ke lapangan menyaksikan ribuan warga kota berdesakan disepanjang rute Parade Surabaya Juang 2017 dari Tugu

Pahlawan Surabaya sampai ke Taman Bungkul Surabaya sepanjang 6,5 km.

Disepanjang jalan yang dilalui dengan mengendari Panser angkut personil Anoa Walikota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma bersama para pimpinan Forpimda Kota Surabaya tidak henti-hentinya meneriakan pekik “Merdeka!, Merdeka!, kepada para

Warga kota Surabaya yang menonton berdesakan dipinggir jalan.

Bersamb ke hal. 11 Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Forpimda saat mendorong anggota legiun Veteran kota Surabaya dalam Parade Juang di Jl.Tunjungan, Minggu (5/11) (foto:Gatot.S/JTMP)

METROPOLIS

Hal - 2

Surabaya Terima Penghargaan Kota Hijau Terbaik Dunia dari PBB KERJA keras warga kota Surabaya untuk menghijaukan kota dengan gerakan penghijauan lingkungan diakui PBB dengan memberikan pernghargaan tertinggi Sustainable City and Human Settlements Award [SCAHSA] untuk katagori Global Green City.

Penghargaan tertinggi dan paling begengsi tersebut diterima Walikota Surabaya Tri Rismaharini dari Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] di Markas Besar PBB di New York USA Selasa 31 Oktober 2017 lalu.

Penghargaan tersebut diberikan oleh PBB karena Walikota Surabaya Tri Rismaharini dinilai telah berhasil mengubah wajah kota Surabaya menjadi sebuah kota yang lebih bersih dan hijau.

Selain itu PBB juga menilai kegiatan yang telah digagas Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang lingkungan juga sangat bagus.

Dalam penjelasannya kepada

para awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya termasuk Jatim Pos di ruang kerjanya Sabtu 4 Nopember lalu Walikota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma tersebut PBB mengapresiasi penataan permukiman kumuh, menghijaukan taman serta meningkatan partisipasi warga kota untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Menurut Risma ,Surabaya terpilih sebagai kota terbaik dunia katagori “Global Green City” bersama kota Maanheim [Jerman] dan Zhejiang Province. (Tiongkok).

Kagum Surabaya Mampu Tanam 1 Juta Pohon Saat menyampaikan presentasi di forum PBB, kata Risma pihaknya menyampaikan dalam satu tahun Pemkot Surabaya berhasil menghijaukan kota dengan menanam 1 juta pohon penghijauan.

Akibat positif dari keberhasilan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini memegang Trofi Sustainable City and Human Settlements Award [SCAHSA] untuk katagori Global Green City. Dari PBB (foto:Gatot.S/JTMP) tersebut kualitas udara di kota Surabaya menjadi baik dan bersih sehingga membuat warga kota yang diam di kota Surabaya tambah sehat.

Selain itu masih kata Risma kota Surabaya sekarang bebas banjir.

“Disaat kota-kota besar didunia berlomba-lomba membanguna gedung pencakar langit dengan biaya

tinggi, kami di Surabaya sibuk menata lingkungan, energi, permukiman serta tranportasi dengan menggerakan dan meningkatkan partisipasi warga kota. Pernyataan Risma tersebut membuat kagum peserta sidang PBB. Selain menjadi pembicara dalam forum PBB,di USA Risma juga mela-

kukan pertemuan dengan Walikota New York untuk menjajaki kemungkinan adanya kerjasama penataan kota dan permukiman dalam rangka mewujudkan agenda 2030 tentang pembangunan berkelanjutan serta New Urban Agenda melalui dialog tingkat tinggi di New York. [Gatot.S/ Jatim Pos]

Proyek Trem Surabaya Kawasan Zona Parkir Dilelang Akhir Tahun Ini di Surabaya Diperluas Kadishub kota Surabaya Irvan Wahyudrajat

MULAI Senin tanggal 6 Nopember 2017 kemarin kawasan Zona parkir di kota Surabaya diperluas dari semula 10 Zona menjadi 14 Zona.

Kepala Dinas Perhubungan kota Surabaya Irwan Wahyudrajad kepada para awak media yang bertugas di Jajaran Pemkot Surabaya,di kantornya Jumat 3 Nopember 2017 lalu menyatakan setelah dievaluasi penetapan kawasan zona parkir di Surabaya ternyata berdampak sangat positif.

Selain mampu meningkatkan Pendapatan asli daerah [dari sektor Parkir] JUGA mampu meningkatan kesadaran dan kedisiplinan warga kota Surabaya serta penataan kawasan tempat parkir demi mengembalikan fungsi jalan untuk kelancaran berlalu lintas.

“Berdasarkan evaluasi dan masukan dari jajaran samping serta masukan dari warga kota Surabaya selama tujuh bulan terahkir ini ada

(foto:Gatot.S/JTMP)

beberapa ruas jalan yang perlu diterapkan parkir Zona yaitu kawasan Jalan Mayjen Sungkono, Kebun Binatang Surabaya, Nginden serta kawasan Rungkut,” jelas Irvan.

Sebelumnya sejak Maret 2017 dishub kota Surabaya telah menetapkan 10 kawasan Zona parkir yaitu Jembatan Merah, Pasar Atom, Tugu Pahlawan, Keputran, Tunjungan, Blauran, Taman Bungkul, Kertajaya serta Balai Kota Surabaya.

Perihal besarnya tarif parkir,kata Irvan ditetapkan berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Perparkiran dan Retrebusi Parkir pasal 30 yaitu untuk Truk gandeng/Trailer sebesar Rp. 15.000,-, untuk Truk/Bus dan sejenisnya Rp.10.000,-,untuk truk mini dan sejenisnya sebesar Rp.7.500,-. Sedangkan untuk sedan, pick up dan sejenisnya sebesar Rp.5.000,- dan untuk sepeda motor Rp.2000,-, untuk sepeda angin sebesar Rp.1000,- [Gatot.S/JTMP]

WALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini memastikan proyek angkutan masal cepat [AMC] alias TREM akan dilelang paling lambat ahkir tahun ini.

“Insya Allah tahun ini atau paling lambat ahkir tahun ini, kami akan segera lelang proyek Trem,” ungkap Risma [panggilan populer Walikota Surabaya Tri Rismaharini] kepada para awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya termasuk Jatim Pos diruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Risma pihaknya sudah bertemu dengan pihak KAI yang diwakili oleh Direktur Sarana Prasarana KAI. Dalam pertemuan tersebut kata Risma kedua belah pihak ingin menindak lanjuti MOU yang telah disepakati bersama perihal realisasi pembangunan angkutan masal cepat alias Trem didalam kota Surabaya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat konferensi pers di ruang kerja kantor Walikota (foto:Gatot.S/JTMP)

Warga Terdampak Direlokasi Agar perwujudan pembangunan AMC di Surabaya tepat waktu pihak Pemkot Surabaya kata Risma pihaknya telah menyiapkan beberapa prasarana penunjang misalnya lahan yang akan dijadikan jalur AMC serta

tempat relokasi warga terdampak pembamngunan Depo Trem disebelah selatan Kebun Binatang Surabaya.

“Bekas lahan Depo Trem di Bumuharjo yang letaknya persis di belakang Bonbin akan difungsikan

kemabali sebagai Depo AMC. Lahan tersebut kini telah ditempati warga, jumlah mereka sekitar 300 KK.Satusatunya jalan mereka harus direlokasi, kami akan sediakan rusun buat warga terdampak,” ujar Risma meyakinkan. [Gatot.S/Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/ Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Sentra Utama Perikanan Budidaya di Jatim

 KKP Optimis Jadi di Tulungagung BERBAGAI bantuan program bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).

Bantuan itu berupa 2 paket mesin gerakan pakan mandiri (Gerpari) untuk 2 kelompok, 7 paket bantuan sarana budidaya untuk 7 kelompok, 5 ton pakan ikan Gerpari untuk 5 kelompok, 40 ribu ekor benih Gurame untuk 2 kelompok, dan 5 ribu ekor benih Lele beserta pakan 450 kg, serta probiotik dan peralatan budidaya untuk 1 kelompok.

Total ada 18 kelompok pembudidaya ikan yang menerima bantuan tersebut.

Kegiatan penyerahan bantuan sendiri dipusatkan di Kawasan Minapolitan, Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Selasa (24/10/2017) lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto,

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tatang Suhartono, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Riama, serta Vice President of Public Relationship Bank Mandiri Riche Airleny Agnesia.

Menurut Sekjen KKP Rifky E Hardijanto,bantuan ini ditujukan untuk peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Khusus mesin pakan mandiri ditujukan untuk membantu masyarakat pembudidaya ikan agar dapat menekan tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga pakan yang menjadi komponen utama dalam struktur biaya budidaya.

Melalui bantuan mesin pakan mandiri ini diharapkan dapat menekan biaya produksi usaha budidaya 40-50 persen sehingga keuntungan pembudidaya juga dapat naik sebesar 40-50 persen. “Pada budidaya Lele misalnya, keuntungan naik dari Rp3.000/kg menjadi

Rp4.500 – 5.000/kg,” jelas Rifky.

Selain itu, dukungan sarana budidaya untuk kelompok diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan skala usaha kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan meningkatkan produksinya hingga 3-5 ton per paket. Sedangkan bantuan pakan dan benih ikan diharapkan dapat membantu meringankan biaya produksi dan meningkatkan skala usaha.

Rifky juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan upaya dari KKP untuk memastikan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Tulungagung yang begitu besar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan begitu, ia optimis bahwa Kabupaten Tulungagung akan menjadi salah satu sentra utama perikanan budidaya.

Kabupaten Tulungagung diketahui telah berhasil mengembangkan setidaknya 4 komoditas utama ikan air tawar yaitu Lele, Patin, Gurame, dan berbagai macam jenis ikan hias. Kegiatan perikanan budidaya khu-

susnya komoditas Lele dipusatkan di Kawasan Minapolitan, Desa Gondosuli, di areal pertambakan seluas 15,3 hektare. Sedangkan ikan Patin dan hias banyak dikembangkan di Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tatang Suhartono menyampaikan, setiap hari di Kawasan Minapolitan ini mampu diproduksi ikan Lele sebanyak 12 ton. Ikan Lele dari Kabupaten Tulungagung telah berhasil dipasarkan ke berbagai kota di Pulau Jawa, seperti Surabaya, Malang, kota – kota di Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Barat.

“Kami menyambut baik berbagai dukungan program prioritas dari KKP untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Tulungagung. Dengan begitu kami berharap kegiatan perikanan budidaya di masyarakat semakin bergairah,” ujar Tatang.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, di sela-sela panen Lele

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto berkesempatan melakukan panen Lele dalam rangkaian acara di Kabupaten Tulungagung.

dalam rangkaian acara tersebut menyampaikan bahwa keluhan utama dari masyarakat pembudidaya ikan hampir sama, yaitu mahalnya harga pakan. Program Gerpari yang digalakkan oleh KKP ditujukan untuk menjawab persoalan tersebut.

“Kami terus mendorong agar masyarakat semakin kreatif untuk mencoba membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan ketersediaan berbagai bahan baku lokal. Dengan begitu, persoalan biaya pakan dapat terpecahkan dan pendapatan masyarakat semakin meningkat,” papar Slamet.

Pada tahun 2017 DJPB

KKP memiliki program prioritas diantaranya, 3 lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT), 3 lokasi Karamba Jaring Apung (KJA) Offshore, 203 paket Budidaya Lele Sistem Bioflok.

Selain itu, ada 210 hektare Budidaya Ikan Minapadi, 835 paket bantuan sarana budidaya, 200 paket mesin gerakan pakan mandiri (Gerpari), 100 juta bantuan benih ikan, dan berbagai dukungan lainnya. Bantuan yang diterima pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari program prioritas DJPB KKP ini.

(Humas DJPB)

Banyak Alat Tangkap Ikan Tak Sesuai Standar DPRD Tuban Bahas Alokasi APBD 2018

Mengenalkan alat penangkapan ikan trammel net beserta praktik pembuatannya.

PENANGKAPAN ikan perkembangannya banyak ditemui modifikasi-modifikasi sehingga menjadi tidak sesuai dengan standar aturan yang ada. Hal itu dilakukan nelayan skala besar maupun kecil untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan di laut.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, Ir Mohammad Gunawan Saleh, MM. Karena itu pihaknya melakukan terobosanterobosan. Salah satunya melakukan pelatihan melalui UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT PTPSKP) Probolinggo dibawah koordinasi DKP Jatim Bidang Tangkap.

“Kegiatan pelatihan ini menyangkut tentang alat penangkapan ikan Trammel Net, alat bantu penangkapan ikan dan permesinan kapal,” jelas Gunawan kepada Jatim Pos di kantornya baru baru ini.

Pelatihan Pembuatan Alat Penangkapan Ikan Trammel Net ini, kata Gunawan, untuk mengenalkan, membekali ilmu dan ketrampilan kepada nelayan tentang alat penangkapan ikan

trammel net beserta praktik pembuatannya. Menurutnya, alat tangkap ini termasuk ramah lingkungan.

“Diharapkan setelah mengikuti pelatihan nelayan mampu membuat sendiri alat penangkapan ikan trammel net ini,” ungkapnya.

Selain itu, dalam pelatihan tersebut juga diajarkan cara membuat lampu celup dalam air yang ramah lingkungan dan bahan dasar lokal yang gampang ditemui dipasar-pasar tradisional seperti toples,pipa paralon, lampu LED dan aki kering.

“Teknologi Lampu Celup yang beredar menggunakan bahan-bahan yang sulit dicari oleh nelayan di pasaran, bah-

kan mustahil didapatkan apalagi dalam hal ini nelayan skala kecil,” paparnya.

Manfaat pelatihan membuat lampu celup dalam air, agar para nelayan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang penangkapan ikan.

“Pelatihan ini untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan karena lampu celup dalam air ini merupakan alat bantu penangkapan ikan yang berfungsi untuk mengumpulkan ikan sesuai dengan sifat fototaksis ikan sehingga memudahkan untuk melakukan penangkapan ikan dan mampu menghemat biaya operasional,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Probolinggo telah mengadakan Pelatihan Pembuatan Alat Penangkapan Ikan Trammel Net atau yang biasa disebut juga jaring kantong, jaring gondrong atau jaring udang dimana hasil tangkapannya berupa udang maupun ikan. (bur)

Ada Dinosaurus ... di Indonesia. Ini yang menjadi alasan utama dibangun wisata baru berkonsep zaman purba.

“Ya karena di Indonesia belum ada wahana edukasi sedetail ini dari berbagai sisi. Jadi wisata ini pertama di Indonesia dan betul-betul kami siapkan go International,” jelas Titik kepada Jatimpos.co, Selasa (31/10) siang.

Harga tiket yang dipatok kisaran Rp 100 ribu – Rp 120 ribu untuk trial opening nanti. Dino park akan buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam.

“Yang istimewa lagi Galeri Musik Dunia akan kita sajikan alat musik berbagai jenis dari 30 negara di dunia dan alat musik nasional dari 15 provinsi di Indonesia,” pungkasnya.

Jatim Park 3 ini didukung oleh lahan parkir yang luas yakni

Suasana rapat paripurna DPRD Tuban.

Tuban, Jatim Pos. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Selasa kemarin (18/10/2017) menggelar rapat paripurna. Rapat tersebut membahas penyampaian laporan badan anggaran (Banggar) DPRD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 dan pandangan umum fraksifraksi tentang RAPBD 2018.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Tuban H. Miyadi S.Ag, MM, yang dihadiri Bupati Tuban, H. Fatkhul Huda dan wakilnya, H. Noor Nahar Husein beserta jajaran dan

Forpimda lainnya mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Tuban, diantaranya membahas pengalokasian APBD 2018.

Dari pandangan sejumlah fraksi di DPRD Tuban, menyoroti berbagai anggaran yang akan diserap oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di tahun 2018 mendatang. Dari berbagai pandangan tersebut, DPRD Tuban berharap agar anggaran yang bersumber dari APBD harus diserap sesuai kebutuhan dan bersifat proporsional.

“Paripurna kali ini adalah sebuah tahapan pembahasan dalam rangka menyelesai-

Sambungan dari hal.4 sekitar 2,5 hektar dengan daya tampung mencapai 800 kendaraan. “Diharapkan dengan luasnya lahan parkir dapat mengurai kemacetan,” ujar titik.

Jatim Park Group juga berencana akan menggandeng angkutan kota dalam mengelola transportasi antar jemput setiap tempat wisata. Pihaknya akan bekerjasama dan komunikasi ke Organda.

“Akan kita komunikasikan akan kita libatkan organda, jadi wisatawan ga perlu repot bawa mobil ketika ingin pindah ke jatim park lainnya, kita akan sediakan terminalnya,” pungkas titik. Tak lupa juga untuk penyandang disabilitas, Jatim Park Grup telah menyediakan akses area khusus yang telah disiapkan. (swan/yon/ant)

kan proses pembahasan RAPBD tahun 2018. Dari laporan banggar dilanjutkan pandangan umum dari berbagai fraksi,” kata Pak Miya, sapaan akrabnya usai rapat paripurna.

Ketua DPRD menambahkan, manakala dalam rapat gabungan sebelumnya masih kurang jelas, maka dalam rapat tersebut masing-masing fraksi bisa menyampaikan melalui pandangan umumnya.

“Dari laporan yang disampaikan badan anggaran, ketujuh fraksi telah menyampaikan berdasarkan keinginan masing-masing fraksi,” tandasnya.

Dari rapat kali ini, selanjutnya pihaknya akan mempelajari pandangan umum dari ketujuh fraksi dan akan mengkomunikasikan lebih lanjut kepada jajaran ekskutif, demi kabupaten yang lebih baik kedepan.

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, H. Noor Nahar Husein menanggapi pandangan umum masing-masing fraksi, bahwa semua pandangan yang disampaikan itu demi Tuban yang lebih baik dan maju. Menurut Wabup, hal ini merupakan bagian proses berdemokrasi dan wajarwajar saja ketika DPRD menyoroti serapan anggaran yang dianggap tidak proporsional.

“Kita bisa memahami apa yang disampaikan DPRD melalui pandangan umumnya.

Melalui rapat ini pemerintah daerah akan mengevaluasi dan lebih bersinergi dengan DPRD demi kabupaten Tuban kedepan,” kata Wabup. (min/adv)

Jatim II

Hal - 4

PKL Korban Kebakaran, Dapat Bantuan Tenda CSR Mojokerto, Jatim Pos. Para PKL yang berada di Benteng Pancasila yang standnya kena musibah kebakaran mendapatkan bantuan berupa tenda bahan pasaroil berukuran masingmasing 2,5 meter x 10 meter. Bantuan tersebut berasal Bank Danamon melalui Yayasan Danamon Peduli, dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemberian tenda CSR disambut baik oleh perwakilan Pedagang Benpass beberapa hari lalu.

Sebanyak empat tenda bahan pasaroil berukuran masing-masing 2,5 meter x 10 meter tersebut pagi itu juga langsung dirangkai bersamasama para pedagang PKL Benteng Pancasila di lokasi kebakaran yang sementara digunakan berdagang. Setelah tempat relokasi sudah dibangun di sebelah rel kereta api,

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus saat memberikan sambutan pada penyerahan CSR

tenda tersebut akan dipindahkan ke tempat relokasi.

Walikota Mojokerto Drs Mas’ud Yunus mengatakan berterima kasih yang tinggi kepada Bank Danamon yang telah memberikan CSR nya kepada Pemkot Mojokerto.

Peran serta dari seluruh elemen masyarakat yang secara cepat tanggap terhadap bencana yang ada di Kota Mojokerto. Hal ini sangat diperlukan agar para pedagang dapat beraktifitas kembali dan dapat meningkatkan roda

perekonomian.

“Terima kasih pada Bank Danamon, bantuan semua elemen sangat membantu para PKL, korban bisa berdagang kembali, sebab yang namanya perut itu tidak bisa disemayani. Kalau beli baju bisa ditunda, tapi kalau makanan sehari harus terisi. Bapak Ibu harus terus semangat berdagang, harus terus beraktifitas,” nasehat Walikota.

Walikota menambahkan, aspirasi para pedagang yang berkeinginan direlokasi di se-

belah selatan jalan kami tampung. “Rencananya awal akan kita relokasi di Kedungsari itu tidak jadi. Saya menghormati aspirasi Bapak Ibu pedagang. Tentunya untuk membangun relokasi harus mengikuti prosedur aturan.

Kita ambilkan dana dari Perubahan APBD yang sekarang baru disahkan Pemerintah Provinsi. Begitu disyahkan akan kita alokasi dana,” jelasnya.

Walikota berharap tahun ini sudah selesai prosesnya.

“Maksimal bulan Desember sudah harus bisa ditempati relokasinya. Kalau nanti di sana sudah ditempati ini harus kosong. Jika sudah kosong tahun 2018 ini akan kita bangun dengan dana DAK kurang lebih Rp 7 milyar dan akan menjadi pasar yang representatif, yang menjadi kebanggaan warga Kota Mojokerto,” lanjut Kiai Ud. (din)

Pemkab Mojokerto Terima Penghargaan LKPD TA 2016

Gubernur Jatim, DR H Soekarwo SH MHum menyerahkan penghargaan kepada Wabup Mojokerto, Pungkasiadi

Mojokerto, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2016.

Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, oleh Gubernur Jatim, Soekarwo, Rabu belum lama ini di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia di Jatim, R Wiwin Istanti, mengimbau kepada para Kepala Daerah agar akhir tahun 2017 bisa mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara akuntabel dan transparan.

“Tercatat ada delapan Pemda yang masih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Saya informasikan kepada para Kepala Daerah agar menyiapkan penyusunan RKPD secara akuntabel, transaparan dan tepat waktu. Juga harus me-

ningkatkan kualitas dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lihat kembali catatan BPK tahun lalu, agar tidak mengulang kesalahan yang sama,” imbau Wiwin.

Wiwin juga menekankan tiga hal yang harus diperhatikan yakni permasalahan aset tetap, realisasi belanja tidak sesuai serta mekanisme pelaporan dan hibah. Hendaknya Pemda bisa mengambil langkah dan tindakan antisipasi.

Gubernur Jatim DR Soekarwo menjelaskan, meski masih ada delapan Pemda yang menyandang opini WDP, namun Ia menyebut jika Sekretaris Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersangkutan telah mematuhi konsep yang berlaku.

“Meski ada delapan Pemda yang masih WDP, namun Sekda dan BPKAD nya patuh dengan konsep. Nanti kita buatkan surat untuk mengarahkan langkah-langkah yang

semestinya dilakukan. Insyallah tahun depan semua kabupaten/kota di Jatim bisa meraih opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Soekarwo.

Sementara itu, Wabup Mojokerto, Pungkasiadi SH. terkait penerimaan penghargaan LKPD mengatakan, akan menjadikan penghargaan itu sebagai pemicu semangat bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Kedepan pihaknya optimis tata kelolah keuangan daerah diseluruh OPD Pemkab Mojokerto akan tertib adminitrasi dan taat aturan.

“Kita akan jadikan penghargaan ini sebagai motivasi dalam bekerja kedepannya. Tujuan kami bukanlah semata-mata untuk memdapatkan penghargaan, tapi tekad kami ingin melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” tegas Wabup Pungkasiadi. (din/adv)

Kirab Budaya Grebeg Tutup Suro Bantarangin 2017

Penyerahan Pusaka Pecut Samandiman oleh Prabu Klono Sewandono kepada Demang Sumoroto

Ponorogo, Jatim Pos. Wakil Bupati ponorogo, Dr. H. Soedjarno, M.M, hadiri Kirab Budaya Grebeg Tutup Suro Bantarangin yang dilaksanakan di Lapangan Monumen Bantarangin Dukuh Niten, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Sabtu lalu.

Kegiatan Grebeg Tutup Bulan Suro Tahun 2017 yang dipimpin Camat Kauman, Eko Edy Suprapto, S.IP. M.Si tersebut diikuti sekitar 500 orang. Turut hadir dalam acara itu, Muspika Sumoroto, UPTD Sumoroto, Kades Sumoroto dan perwakilan pelajar Sumoroto.

“Ini juga salah satu Rangkaian Grebeg Suro, namun temanya adalah Grebeg Tutup Suro 2017, menandai telah selesainya Perayaan Grebeg suro, Alhamdulillah acara tahun ini sangat meriah, beda dengan tahun sebelumnya, semoga rangkaian acara ini menjadi wujud tetap lestarinya peninggalan budaya leluhur Ponorogo, agar tetap terus terjaga,” jelas Camat Kauman, Eko Edy Suprapto, S.IP. M.Si kepada wartawan Jatim Pos. Sementara rute yang di lalui dalam kegiatan itu diantaranya, start dari depan Monumen Bantarangin Perempatan Demalang - Perempatan Lapangan Taap Pertigaan Kecamatan Kauman - Perempatan Kerun Ayu - Balai Desa Carat - Balai Kauman - Perempatan Damar Perempatan Sampung - Pertigaan Srawungan - Dukuh Niten Finish Pelataran depan Monumen Bantarangin.

Di tengah terik panasnya matahari, semua warga Kecamatan Kauman dan sekitarnya sangat antusias menyaksikan Kirab Budaya tersebut. Suswanty, salah satu warga Sumoroto mengatakan sangat senang sekali dengan keluarga bisa menyaksikan acara Kirab Budaya tersebut. “Semoga tahun depan bisa semeriah ini,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan terlihat para peserta kirab budaya dengan mengendarai kereta kuda layaknya Zaman dahulu berkeliling desa di sambut meriahnya para penonton di sepanjang rute yang di lewati. Selanjutnya rombongan Kirab tiba di depan monumen Bantarangin kembali di akhiri dengan Penyerahan Pusaka dari Prabu Kolo Swandono kepada Demang Sumoroto untuk disimpan kembali. (nur)

Ada Dinosaurus di Jatim Parks 3 Malang, Jatim Pos. Anda penasaran dengan zaman masa kehidupan hewan purba dinosaurus ? Silahkan kunjungi saja Dino Park Jatim Park 3. Wana wisata yang berada di Jl Ir Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini akan trial opening pada 24 November 2017.

Di areal seluas kurang lebih 16 hektar ini, anda akan diajak berkeliling layaknya film Jurasic Park karya Steven Spielberg.

Ada beberapa wahana andalan seperti Dino Park, The Legend, Fun Tech Plaza, Galeri Musk Dunia, Virtual Arena, House Zombie, Fun Rider. Namun yang menjadi andalan tidak lain replika hewan purba, Dinosaurus. Di dalam Dino Park sendiri terdapat berbagai wahana antara lain Dino Mall, Dino Museum, Galeri 5 Zaman Dino, Life With Dino, The Rimba, Aquarium 4 Dimensi, Ice

Age dan Dini Action.

Paling menarik ada di galeri lima zaman. Sebab pengunjung akan diajak berkeliling dengan tribun berjalan layaknya kereta. Kali ini tim Jatimpos.co berkesempatan mengelilingi lima zaman purba itu. Ada zaman Triassic, zaman Jurassic, zaman Cretaceous, zaman Ice Age. Sebelum berkeliling, terlebih dulu melihat film dokumenter awal mula zaman dinosaurus hingga kepunahannya akibat jatuhnya meteor ke bumi. Kemudian, selanjutnya menuju ke rute area life with dino yang mengusung tema Timur Tengah. Wisatawan akan dibawa ke wahana Aquarium 4 dimensi. Wisatawan akan diberi fasilitas kacamata untuk melihat keindahan panorama bawah laut dan berbagai jenis dinosaurusnya.

Rute selanjutnya wisatawan akan berjumpa dengan

MENAWARKAN MENYEDIAKAN MENYIMPAN Manager Marketing dan Public Relation Jatim Park Group Titik S. Ariyanto saat berikan keterangan kepada beberapa awak media di Jatim park 3

berbagai jenis dinosaurus yang berkeliaran di taman. Dinosaurus ini dapat bergerak dan mengeluarkan suara seperti aslinya. Setelah itu ada wahana Ice Age, bertemu dengan hewan-hewan dinosaurus seperti di film-film Ice Age. Manager Marketing dan Public Relation Jatim Park Group Titik S. Ariyanto, mengatakan, Jatim Park 3 ini diklaim tidak hanya pertama di Kota Batu melainkan pertama Bersambung ke hal. 3

MENGIMPOR MEMBELI MENJUAL

ROKOK TIDAK DIKEMAS ROKOK PITA CUKAI BEKAS

ROKOK PITA TIDAK SESUAI

ROKOK PITA PALSU

ROKOK PITA BUKAN HAKNYA

ROKOK POLOS MELANGGAR UU NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007 ANCAMAN PIDANA DENDA DAN/PIDANA PENJARA. JIKA ANDA MENEMUKAN INFORMASI DI ATAS, HUBUNGI: BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN TULUNGAGUNG, JL. A. YANI TIMUR NOMOR 37 TULUNGAGUNG

Jatim III

Hal - 5

 DPRD Kabupaten Madiun Gelar Wayang Kulit

Agar Lebih Dekat dengan Masyarakat Madiun, Jatim Pos. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2017, DPRD Kabupaten Madiun melaksanakan sosialisai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD Kabupaten Madiun dalam kegiatan pelestarian budaya wayang kulit di lapangan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Sabtu lalu.

“Ini sebagai bentuk komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun, agar lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dikenal oleh masyarakat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Drs. Djoko Setijono dalam sambutannnya.

Menurutnya, kegiatan pelestarian budaya wayang kulit bersama Ki Dalang Joko Widodo alias Joko Klenteng dengan lakon “Astino Binangun” tersebut terselenggara berkat kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun dan Sekretariat DPRD Kab Madiun.

Ketua DPRD Kab Madiun memberikan gunungan wayang kepada dalang.

Tujuan dari kegiatan ini diantaranya untuk mensosialisasikan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka mengembangkan seni budaya, salah satunya adalah pagelaran wayang kulit tersebut.

“DPRD Kabupaten Madiun sangat mendukung dan berkomitmen agar budaya dan tradisi di Kabupaten Madiun ini bisa bertumbuh kembang dan tidak mati,” jelasnya.

Djoko Setijono menambahkan, dalam sistim Pemerintahan antara Legislatif dan

Eksekutif merupakan mitra kerja, semua keputusan maupun kebijakan Pemkab Madiun pasti akan melalui persetujuan DPRD Kabupaten Madiun.

“Legislatif dan Eksekutif ini adalah mitra kerja, jadi jangan ada anggapan kalau Legislatif adalah musuhnya Eksekutif, yang benar DPRD adalah mitra kerja Bupati,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, sosialisasi melalui pentas seni budaya adalah salah satu bentuk apresiasi dan langkah

konkret DPRD Kabupaten Madiun dalam melestarikan warisan budaya, khususnya seni budaya wayang kulit yang sudah hampir punah ini untuk kembali menjadi kekayaan intelektual bangsa Indonesia dan pelestarian budaya.

“Sosialisasi melalui seni budaya wayang kulit di lapangan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo ini juga untuk mensosialisasikan keberadaan lapangan Kelurahan Bangunsari ini, yang merupakan fasilitas umum yang tidak hanya untuk masyarakat Kelurahan Bangunsari, namun juga untuk masyarakat Madiun Selatan,” ujarnya.

Menurutnya, ada berbagai fasilitas di lapangan Kelurahan Bangunsari, seperti mainan anak, tempat olahraga dan tempat terapi.

Untuk menunjang berbagai fasilitas itu pun sedikit demi sedikit akan terus ditambah dan diperbaiki. Termasuk fasilitas toilet yang saat ini belum ada. (jum/adv)

Pemkab Madiun Kembali Raih Penghargaan Opini WTP Ke-Empat Kalinya Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Penghargaan Opini WTP yang keempat kalinya diraih Pemkab Madiun tersebut diterima langsung oleh Bupati Madiun, H Muhtarom yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu belum lama ini.

“Atas prestasi yang diraih Pemkab Madiun hari ini, yaitu Opini WTP, saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk dapat menyajikan LKPD Tahun Anggaran 2016 dengan baik sehingga mendapat apresiasi dari Pemerintah

Pusat dalam hal ini BPK RI,” ujar Bupati Madiun, H. Muhtarom.

Ia berharap, keberhasilan yang telah diraih tersebut bisa dipertahankan. Karena, menurut Mbah Tarom sapaan akrab Bupati Madiun ini, Opini WTP tersebut merupakan bukti serta komitmen Pemkab Madiun untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam mengelola keuangan. Pihaknya meminta kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan kinerjanya untuk mempertahankan Opini WTP di tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Rori Priambodo, mengatakan, penghargaan Opini WTP yang diperoleh Pemkab Madiun ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dalam menyusun LKPD tahun Anggaran 2016.

Bupati Madiun H. Muhtarom (kanan) menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Pakde Karwo.

“Alhamdulilah dengan adanya pembinaan yang terus menerus kepada seluruh pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun akhirnya Opini WTP bisa diraih kembali,” jelasnya.

Untuk diketahui, Opini WTP merupakan opini audit yang akan diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kalau laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari

salah saji material.

Jika laporan keuangan diberikan opini WTP, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Disparpora Ikut Lestarikan Budaya Dengan Pagelaran Wayang Kulit

Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk di lapangan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Sabtu kemarin.

Pagelaran wayang kulit kali ini menghadirkan ki dalang Joko Widodo alias Joko Klenteng dari Kabupaten Ngawi dengan lakon berjudul Astino Binangun. Sementara bintang tamu yang dihadirkan adalah seniman kondang asli Kabupaten Madiun, Abah Kirun Cs. “Pagelaran wayang kulit ini sebagai salah satu bentuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kebudayaan dan pariwisata sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya wayang kulit asli seni tradisional Indonesia,” jelas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, S.Sos, MM. Menurut dia, pentas wayang kulit ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian dari Pemkab Madiun dalam menjaga keberadaan wayang kulit yang mulai tergerus zaman. Sesuai rencana selain di Lapangan Bangunsari, Dolopo, pagelaran wayang kulit tersebut juga akan digelar di Lapangan Dungus, Wungu dan lapangan Desa Klumutan, Saradan.

Penampilan Ki Joko Klenteng mampu menyedot ribuan warga. Terbukti seni kebudayaan wayang kulit masih cukup diminati dan banyak warga yang hadir, termasuk ada juga anak-anak. Mereka larut hingga selesainya acara.

“Dengan adanya pagelaran wayang kulit itu diharapkan menjadi hiburan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun. Selain itu juga pesan luhur yang terdapat dalam cerita pewayangan tersebut bisa menjadi contoh yang baik dan diterapkan dalam kehidupan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Drs. Djoko Setijono mengatakan, pagelaran wayang kulit ini digelar juga sebagai media sosialisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka mengembangkan seni budaya.

“DPRD Kabupaten Madiun mendukung dan berkomitmen agar budaya dan tradisi di Kabupaten Madiun ini bisa bertumbuh kembang dan tidak mati. Nanti kalau tIdak pernah ditampilkan, orang-orang terutama generasi penerus tidak mengetahui kebudayaan kita sendiri, makanya perlu dilestarikan,” pungkasnya. (jum/adv) Hadir dalam penyerahan Opini WTP ini diantaranya Sekda Provinsi Jawa Timur, pejabat Kementrian Keuangan RI, jajaran pejabat struktural Pempov Jawa Timur,

Bupati dan Walikota se Jawa Timur. Sekda Kabupaten/ Kota se Jawa Timur dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se Jawa Timur. (jum/adv)

sesuai SOTK dapat berjalan dengan lancar.

“Saya ucapkan selamat kepada Perangkat Desa yang telah dikukuhkan dan dilantik sebagai Perangkat Desa sesuai SOTK. Saya minta agar perangkat saling bersinergi

yang baik antara Kades dengan Perangkat Desa lainnya sehingga tercapai pelayanan yang baik, administrasi desa yang tertib dan pembangunan berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat, “ pungkasnya. (jum/adv)

Sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baru  Delapan Perangkat Desa Purworejo Dilantik Dan Dikukuhkan Madiun, Jatim Pos. Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Suprayogi secara resmi melantik dan mengukuhkan sumpah pengangkatan dalam jabatan perangkat desa sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Purworejo di Kantor Desa Purworejo, Kamis (2/ 11/2017).

Ada Delapan Perangkat Desa Purworejo yang dilantik dan dikukuhkan, diantaranya,

Kamituwo Ngrobyong, Suryadi, Kamituwo Godongan Lor, Misyono, Kamituwo Godongan Kidul, Yasin. Ketiga orang ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dusun.

Sementara Kepala Seksi Pemerintahan, Mujianto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Suharti sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Sukiran sebelum-

nya menjabat sebagai Pelaksana Teknis, Kepala Urusan Perencanaan, Suryanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Umum, dan Kepala Urusan Keuangan, Yulianto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan.

“Saya mohon kepada Perangkat Desa yang telah dilantik dan dikukuhkan ini laksanakan sesuai dengan Tupoksi masing – masing, sesuai dengan aturan - aturan dari Pemerintah Pusat mau-

pun Pemerintah Daerah,“ ujar Kepala Desa Purworejo, Suprayogi. “ Harapan saya mari kita sama- sama mewujudkan agar masyarakat Desa Purworejo bisa mendapatkan suatu kesejahteraan dari anggaran – anggaran Pemerintah, “ tegasnya.

Sementara itu, Camat Geger, Eryk Sanjaya, AP dalam sambutannya mengucapkan syukur pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan Perangkat Desa Purworejo

Jatim IV

Hal - 6

Optimalkan Peranan PPID, Pemkot Madiun Lakukan Pembinaan Madiun, Jatim Pos. Untuk lebih mengoptimalkan peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam menyampaikan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melakukan pembinaan PPID lingkup Pemkot Madiun di gedung Diklat, Jalan Duku, Kota Madiun, Rabu belum lama ini.

Kegiatan tersebut juga dalam rangka mensosialisasikan Perwal No. 20 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Madiun, Pengklarifikasian Informasi Publik, serta Pengecualian Informasi Publik bagi Badan Publik.

“Dengan adanya PPID, kita meminimalisir adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di Kota Madiun ini,” kata Wakil Walikota

Madiun, Armaya usai membuka Pembinaan Optimalisasi PPID tersebut. Menurut dia, pembinaan PPID sangat penting. Karena, dengan meningkatkan kemampuan PPID diharapkan mampu mengklasifikasikan informasi yang boleh disampaikan dan informasi yang dikecualikan.

“PPID diminta mampu mengklasifikasikan informasi serta menanggulangi berita

yang beredar di masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi mengatakan, PPID memiliki peranan penting untuk memanage informasi yang ada sesuai dengan peraturan, sehingga informasi dari pemerintah baik itu kegiatan maupun kebijakan sampai

kepada masyarakat.

“Jangan sampai informasi itu buntu dan masyarakat yang ingin tahu dipersulit, jadi bagi masyarakat yang ingin tahu mengenai kegiatan Pemerintah Kota Madiun bisa menghubungi PPID Pemkot Madiun, akan tetapi ada juga informasi-informasi yang dikecualikan. Dan pengecualian informasi tersebut harus melalui mekanismemekanisme sesuai aturan,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD se Kota Madiun, Direktur BUMD, PPID pembantu, lurah dan admin web OPD dan kelurahan.

Sementara narasumber diantaranya, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Agus Dwi Muhanan selaku pengelola PPID Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Wahyu Kuncoro. (jum/kmf)

Jembatan Rusak Dan Putus  Penghubung Desa Pondok Nongko Dan Desa Sukojati Banyuwangi, JatimPos. Jembatan penghubung 2 Desa yaitu, Desa Pondok Nongko Kecamatan Kabat dan Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Sedangkan Kepala Desa Pondok Nongko Imron Rosidi di konfimasi Jatim pos, berharap kepada Pemkab Banyuwangi memberi perhatian dan segera memperbaiki jembatan yang putus.Masih

menurut Kepala Desa Pondok Nongko kerusakan jembatan tersebut sudah terjadi beberapa tahun lalu,sedangkan jembatan ini di bangun pada tahun 1991.

Dan pada tahun 2016

 Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Lakukan Program Sanitasi Lumajang, Jatim Pos. Ada 14 titik di masing-masing desa di Kabupaten Lumajang memperoleh pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)pada tahun anggaran 2017 ini. Adapun Desa-desa tersebut adalah : Desa Bades, Candipuro, Sememu, Tempeh Tengah, Petahunan, Karangsari, Blukon, Boreng, Wonokerto, Tempeh Kidul, Jokarto, Denok dan Tukum. Pekerjaan tersebut merupakan program dari pusat yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2017 yang kegitaan ini merupakan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Salah satunya adalah di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh. Adapun pekerjaan tersebut berupa Pembangunan IPAL KOMUNAL dengan anggaran tiap titik/desa Rp. 400 juta dengan ditambah anggaran swadaya masyatakat Rp.15 Juta, jadi total anggaran mencapai Rp.415 juta.

Waktu pelaksanakan kegiatan tersebut dimulai 3 Juli 2017 sampai 3 Nopember 2017. Aries sebagai PPTK dalam progam tersebut sewaktu ditemui diruangannya beberapa hari lalu mengatakan, “Betul mas, memang di Kabupaten Lumajang di tahun anggaran 2017 ini ada program kegiatan fisik IPAL di 14 desa yang sumber Anggarannya dari DAK APBN 2017 yang merupakan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat desa setempat, yang kegiatannya Pelaksanaan Pembangunan IPAL KOMUNAL” terangnya.

Proyek tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan peran pastisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kebetulan program ini dilaksanakan oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, dan yang diberi tugas untuk melaksanakannya adalah bidang Cipta Karya”, lanjutnya.

“Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini bisa tepat waktu dan Hasilnya sesuai harapan pemerintah. Karena kegiatan ini dari masyarakat dan untuk masyarakat”, Pungkasnya. (yudi)

Pemkab Lumajang Fasilitasi Pengaduan Masyarakat  Dan Layanan Informasi Publik Secara Online

kemarin,saya di panggil kecamatan untuk memfasilitasi jembatan darurat yang ada di sebelah barat jembatan, ternyata sampai sekarang belum di bangun.entah apa permasalahannya saya tidak tau jelasnya.

Di sisi lain Ketua LSM GAGAK HITAM DPD JATIM Daud jhoni WD di konfirmasi Jatim Pos mengatakan, jembatan yang kini rusak parah dan putus itu merupakan salah satu jembatan alternative yang menghubungkan ke dua desa tersebut. Sejak terjadi kerusakan beberapa tahun lalu hingga sekarang belum ada perbaikan oleh pemerintah terkait. Padahal menurut Jhoni,jalan tersebut menjadi urat nadi perekonomian di sektor pertanian dan di gunakan untuk lintas pengangkutan hasil bumi,selain itu jalan tersebut di lintasi oleh siswa saat pergi sekolah. (rim)

Lumajang, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Online dan Aplikasi PPID Online di gedung Panti PKK, Rabu (01/11). Bimtek tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Dony Fimbriyanto Yantri, S.Sos. Kegiatan tersebut diikuti oleh Admin PPID Pembantu dari seluruh OPD se-Kabupaten Lumajang. Dengan diselenggarakannya Bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi PPID Pembantu yang ada di masing-masing OPD sehingga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lumajang semakin meningkat.

Pemkab. Lumajang telah menyediakan laman khusus bagi pengaduan masyarakat secara online dengan mengunjungi laman pengaduan .lumajangkab.go.id. Dimana pengaduan masyarakat tersebut akan langsung diteruskan kepada instansi terkait untuk ditanggapi.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, Pemkab. Luma-

jang juga telah menyediakan laman khusus. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada OPD yang terkait dengan mengunjungi laman ppid.lumajangkab.go.id.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang meminta OPD yang ada di lingkup Pemkab Lumajang secara aktif menjawab pengaduan masyarakat. “Ketika ada pengaduan, tolong segera ditanggapi, pengaduan merupakan wujud komunikasi masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus hadir,” tutur Dony Fimbriyanto.

Selain itu, Kepala Dinas Kominfo juga meminta admin PPID yang ada di masing-masing OPD lebih aktif memberitakan kegiatan instansinya. Di era keterbukaan informasi, masyarakat perlu mengetahui kegiatan di masing–masing OPD, hal ini juga dapat sebagai media pelaporan atas kegiatan yang telah diselenggarakan. ”jangan sampai komunikasi buntu, Kominfo tujuannya dalam rangka menjembatani informasi, apapun yang ada di OPD njenengan silahkan diberitakan,” ujar Dony Fimbriyanto. (kom-lmj)

Jatim V

Hal - 7

Penjemuran Kulit Udang dan Bulu Ayam Disoal Warga Banyuwangi, Jatim Pos. Usaha penjemuran kulit udang dan bulu ayam yang ada di Pantai Wonosari Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi disoal warga. Selain menimbulkan aroma tak sedap, usaha yang terletak di perbatasan Kelurahan Kertosari dan Kelurahan Sobo itu juga dituding memicu pencemaran udara.

Penjemuran kulit udang dan bulu ayam tetap beroprasi dan membandel, biar pun sudah ada penyegelan dan juga ada garis polisi, oleh petugas Satpol PP Kabupaten. Namun tetap saja tidak digubris oleh pihak pemilik usaha ini. Dan nekat dijalani dan melawan Undang-Undang restribusi daerah yang sudah diatur oleh pemerintah daerah.

Saat ditemui Jatim Pos warga yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, mau sampai kapan penjemuran kulit udang dan ayam ini dibiarkan. Apalagi ini sudah jelas tidak mentaati peraturan pemerintah, dan saya sering menginformasi-

kan kepada Satpol PP bahwasannya penjemuran itu masih beroperasi. Artinya ini harus serius menanganinya dari instansi terkait. Karena ini menyakut pecemaran dan kebersihan lingkungan sekitar, dan kalau sudah bersih secara otomatis warga juga

mengalami hidup sehat,” terangnya.

Selain itu kami ini akan menyelenggarakan budaya yang sudah kami agendakan tiap tahunnya ini bener sangat menggangu pencemaran,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi Kabid Penegakan Perda Joko Sugeng Raharjo SH.MHum terkait permasalahan penjemuran kulit udang dan ayam yang masih nekat beroperasi. Kok kami disuruh mengkonfirmasi sama pihak LH (Lingkungan Hidup) melalui selulernya Rabu lalu. Disisi lain pihak Bu Khusnul selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup suruh melapor ke pihak Satpol PP. Kok kedua instansi ini saling lempar tanggung jawab. (rim)

Lomba Kreasi Cuci Tangan Pakai Sabun Blitar, Jatim Pos Dalam rangka mengajak dan membudayakan pola hidup sehat diawali dengan mencuci tangan pakai sabun, guna mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dinkes mengadakan lomba Kreasi Cuci Tangan Pakai Sabun ini telah digelar di Gedung Serba Guna Kabupaten Blitar pada Sabtu pagi minggu lalu. Acara yang disambut meriah oleh peserta lomba dalam ajang unjuk kebolehan dengan berbagai kostum dan tema senam yang bervariasi, dihadiri oleh 24 peserta dari perwakilan puskesmas seKabupaten Blitar.

Adanya acara yang telah berlangsung sangat meriah ini, sebut WHR selaku salah satu peserta lomba dari Puskesmas Binangun, menyampaikan lomba Cuci Tangan Pakai Sabun memang masih awal dilaksanakan, jadi semua dari apresiasi teman-teman semuanya menyambut dan

mendukung meriah sekali, sehingga dari sekian puskesmas semua mendatangkan kontingen dan Alhamdulillah sampai saat ini perjalanan lomba juga semakin bagus dan berjalan lancar, semoga untuk tahun kedepannya panitia akan menyiapkan kegiatan ini lebih bermanfaat.

Harapan ke depan untuk budaya mencuci tangan semakin menambah antusias dan mengerti, ini salah satu cara sebagai sarana memberikan wahana edukasi kepada masyarakat yang dianggap kurang bagi beberapa element masyarakat, dari tim harapannya agar bisa menjadi pemenang khususnya program promosi kesehatan sebagai modal awal kesehatan itu adalah nomor satu dan diawali dengan mencuci tangan jadi nanti bisa merubah perilaku yang kurang sehat setiap kali makan atau melakukan apapun supaya bias membiasakan cuci tangan,” ucapnya.

Kesempatan yang sama Ny. Fajar selaku staf seksi promosi kesehatan tim panitia dari Dinas Kesehatan menambahkan, dengan tujuan kegiatan kami untuk membudayakan pola hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat yaitu dimulai dari cuci tangan pakai sabun disingkat CTPS makanya kami adakan lomba CTPS lomba Senam Cuci Tangan Pakai Sabun dalam rangka untuk membudayakan cuci tangan pakai sabun acara ini dimulai dari

seluruh perwakilan kontingen puskesmas se-kabupaten.

Sementara acara dilaksanakan di lingkup jajaran puskesmas dengan harapan bisa mengembangkan kepada masyarakat di sekitarnya.

Tambahnya, kalau ini sukses kita nanti juga akan melanjutkannya ke jenjang anakanak sekolah, posyandu dan seterusnya.

Selengkapnya, pesan kami supaya masyarakat Indonesia sehat karena semua penyakit diawali dari perilaku

Pendaftaran Pasien RSUD Dr Iskak Via SMS Tulungagung, Jatim Pos. Telah diterapkan Program berbasis teknologi informasi diterapkan oleh RSUD dr Iskak Tulungagung, yaitu dengan pendaftaran secara online, sehingga para pasien yang mau berobat jalan di poli klinik hanya cukup mengirim pesan lewat pesan singkat (SMS) saja. Dalam acara sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Direktur RSUD Dr.Iskak, Dr Supriyanto dan diteruskan langsung oleh Kabid Pengendalian Pelayanan Sujianto, S.Kep, Ners, MMRS selaku narasumber yang membidanginya.

Menurut keterangan Direktur RSUD Dr Iskak, Dr. Supriyanto melalui Kabid pengendalian pelayanan Sujianto, S.Kep, Ners, MMRS layanan ini merupakan bagian dari upaya RSUD Dr Iskak untuk meningkatkan dan memudahkan bagi pasien yang ingin berobat jalan. Secara tidak langsung dengan adanya layanan online ini, pasien bisa lebih menghemat waktu, sehingga para pasien tidak perlu antri terlalu lama di rumah sakit untuk menunggu giliran di panggil.

“Selama ini sistem antrian yang diterapkan oleh RSUD Dr.Iskak masih secara manual atau dengan sistem antrian, sehingga banyak pasien yang berjubel mengantri.

Dengan hal tersebut, pihak RSUD telah menyadari banyaknya pasien yang merasa kurang mendapatkan pelayanan maksimal. Jika menggunakan pendaftaran via SMS saat ini, pasien akan dipermudah dalam melakukan rawat jalan. Sehingga pasien bisa memperkirakan jam berapa akan menuju ke rumah sakit, ini akan lebih mempermudah pasien,” ungkapnya.

Menambahkan selaku Humas RSUD Dr. Iskak, Rifai menyampaikan syarat reservasi melalui Via SMS adalah pendaftaran untuk semua kunjungan poliklinik pasien lama maupun baru. Dalam pendaftaran, untuk pasien lama umum cukup mengetik SMS dengan format : DAFTAR#NO. REKAM MEDIS#NAMA#POLI TUJUAN# UMUM lalu kirim ke 082-333-553-066. Untuk pasien lama BPJS, pasien bisa mengetik DAFTAR#NO. REKAM MEDIS#NAMA#POLI TUJUAN#BPJS lalu kirim ke 082333-553-066. Sedangkan untuk pasien baru, bisa mengetik BARU#NAMA#TGL LAHIR#POLI TUJUAN# KEPESERTAAN lalu kirim ke 082-333-553-066.

“Yang terpenting pendaftaran via SMS ini harus dilakukan sehari sebelum pemeriksaan, dan pada hari kerja Senin–Sabtu pukul 08.00–16.00 Wib. Dengan adanya pelayanan online ini supaya bisa mengurangi antrian pasien di tempat RSUD Dr.Iskak Tulungagung,” tambahnya. (san*) hidup tidak sehat maka cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas apapun terlebih sebelum makan upayakan mencuci tangan dahulu mamakai sabun utamanya generasi muda harus ditanamkan sejak dini

mengenai pola hidup sehat.

Sedangkan untuk menambah semangat peserta lomba, panitia memberikan hadiah sesuai penilaian tim juri dengan kelayakan kreatifitas berupa teropi dan uang pembinaan. (san/dinkes)

borosan pembiayaan obatobatan yang tidak berguna serta jangka waktu penanganan yang panjang, sehingga hasil produksi yang dihasilkan segera kembali normal.

Dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Penyakit Unggas TA 2017 saat ini menghadirkan narasumber yang ahli dalam penanganan penyakit unggas yaitu Bapak DRH. Moh. Indro Cahyono dari Balai Penelitian Veteriner (Balitvet) Bogor yang juga sebagai Konsultan di beberapa perusahaan perunggasan dan Bapak DRH. Muharom yang merupakan Praktsi dan Konsultan Perunggasan di Blitar Raya sehingga men-

dapatkan tambahan wawasan dan pencerahan dari beliau-beliau ini.

Harapannya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Penyakit Unggas TA 2017 bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua dan diridhoi Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa serta Pasca sosialisasi ni banyak membantu para peternak dalam meminimalisir kejadian kasus-kasus penyakit pada unggas peliharaan para peternak unggas di wilayah Kabupaten Blitar sehingga bisa mendapatlan hasil yang optimal dan peternakan unggas di Blitar juga semakin berkembang. (san)

Upaya Penanganan Dini Penyakit Unggas Blitar, Jatim Pos. Dalam memasuki era globalisasi dan modernisasi serta sudah berlakunya MEA yang mana sangat cepat dan luas pergerakan di semua sektor di masyarakat, seperti transportasi, juga produk asal hewan yaitu hewan satwa liar utama burung yang mana bisa menjadi penular atau penyebarkan penyakit khususnya perunggasan di Kabupaten Blitar merupakan daerah dengan populasi yang sangat besar dalam skala daerah dan nasional untuk budidaya perunggasan sehingga Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar berupaya meminimalisir terkait penyakit unggas perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit unggas.

Dengan adanya Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit unggas tahun 2017 pengembangan peternakan perung-

gasan yang terbesar untuk tingkat Daerah Tingkat II dan Tingkat I bahkan dalam skala nasional. Yang mana produknya telur, baik telur ras, buras, bebek dan puyuh maupun perunggasan yang lain berdasarkan data pengiriman, menyuplai hampir seluruh wilayah NKRI yaitu ke area Sumatra, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan, NTB, NTT, Ambon, Papua dan wilayah di Jawa Timur.

Berkembangnya penyakit pada unggas terus mengalami perubahan dan penambahan bisa jadi oleh arus lalu lintas yang sangat cepat dan sangat luas. Muncul suatu kasus yang menyebabkan turunnya produksi telur yang sampai saat ini secara pasti belum ditemukan penyebab kasusnya, hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para peternak unggas khususnya produksi telur. Program pencegahan

timbulnya suatu kasus penyakit sangat penting karena pencegahan nilai biayanya sangat lebih murah dari pada program pengobatan untuk penanganan penyakit yang menyerang pada ternaknya.

Selain itu aspek manfaat program pencegahan jauh lebih besar dapat dinikmati karena ternak yang dibudidaya akan menghasilkan hasil yang baik dan maksimal karena proses perkembangan pertumbuhan ternak bisa berjalan dengan normal.

Program pengendalian sebagai upaya meminimalisir penyebaran kasus penyakit ke semua area sehingga aspek penularan tidak menyebar ke ternak-ternak lain sehingga dalam penanganan akan bisa dilaksanakan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih hemat. Bahkan ada beberapa penyakit ditetapkan waktu target bebas dari penyakit tersebut dalam wilayah yang kita tanggung, se-

perti bebas Avian Influenza / Flu Burung dan bebas Salmonella pada ternak-ternak unggas, bebas Brucella pada ternak Ruminansia, dan lainlain.

Penanganan suatu kasus penyakit yaitu dimana ternak yang mengalami sakit ini sudah pasti peternak akan mengalami kerugian baik produksi, populasi dan secara ekonomi banyak menimbulkan kerugian, apalagi jika kasus penyakit ini menimbulkan kematian. Penanganan suatu penyakit diharapkan bisa mencapai kesembuhan dengan jangka waktu yang cepat dan dengan biaya yang hemat sehingga dalam penangananya dibutuhkan pengamatan dan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan jenis penyakit yang diderita sehingga kita bisa menentukan atau memilih obat dengan cepat aspek kesembuhan segera tercapai, jelas tidak ada pem-

Jatim VI

Hal - 8

Desa Wonosari Membangun Rabat Jalan Dusun Sedononegoro 1308 Meter, Hasilnya Memuaskan

Ngawi, Jatim Pos Salah satu pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi nampaknya kini telah merealisasikan Proyek pembangunan Jalan Rabat Beton yang diserap dari Dana Desa (DD) 2017 yang dikucurkan dari APBN. Staf Urusan Pembangu-



nan Wonosari Wagi, kepada Jatim Pos saat ditemui di kantornya menyampaikan, untuk kegiatan fisik yang di realisasikan dari anggaran DD tahun 2017 APBN,” terangnya.

“Ini kami realisasikan ke pembanggunan Rabat Beton sepanjang 1308 meter dengan lebar jalan rabat beton

3,5 meter, ini di Dusun Sedonorejo RT 1, 2 dan 3, dengan anggaran Dana Desa Rp 502.251.100,- dengan tujuan untuk memperlancar akses masyarakat sekitar,” ujar staf Urusan Pembangunan Desa Wonosari.

Dikatakannya, dalam melaksanakan kegiatannya selalu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa(TPKD), LPMD, BPD, RW dan masyarakat membantu dalam pemberdayaan bahu membahu, selain rabat beton jalan, sudah direalisasikan.

Beberapa warga Desa Wonosari yang dikonfirmasi,

Joko dan Santo sapaan akrab mereka menuturkan, adanya kegiatan pembangunan yang ada di desa kami ini cukup baik hasilnya, dengan program pemerintah Dana Desa yang dialokasikan untuk membanggun berbagai bentuk kegiatan fisik seperti yang kami lihat pembangunan rabat beton di jalur Dusun Sedonorejo itu wajib dicontoh bagi para desa yang lain.

Kenapa demikian, bisa dilihat cor-coran betonnya sangat mantap seperti hasil rabat beton dan yang lainnya,” tandas mereka berbarengan. (ren/adv)

Unjuk Rasa BEM Se-Bangkalan

Pemerintah Dianggap Gagal Tekan Sembako

Bangkalan, Jatim PosPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangkalan, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bangkalan, belum lama ini.

Mereka yang berasal dari berbagai kampus di universitas danperguruan tinggi di Bangkalan itu, menuntut pemerintah pro rakyat dan pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi rakyat. Mereka menunjuk bukti pemerintah telahgagal menekan harga sembako yang terus mengalami kenaikan.

Menurut pengunjuk rasa, pemerintah seharusnya peka bagaimana kondisi rakyat Bangkalan saat imi. “Pemerintah jangan menutup mata.

Harga kebutuhan pokok naik semua termasuk tariff listrik.

Manajanji pemerintah,” teriak Taufiq, coordinator aksi.

Mahasiswa juga menuntut pihak kepolisian tidak melakukan pembungkaman kepada para mahasiswa yang melakukan kritik terhadap pemerintah, seperti yang dilakukan pemerintah pusat yang telah menetapkan status tersangka kepada mahasiswa terkait aksi di depan istana.

Seorang pengunjuk rasa lainnya menyatakan suara mahasiswa adalah suara rakyat yang harus didengarkan oleh pemerintah. Jangan lantas membungkam mahasiswa yang melakukan kritik.

“Ini adalah Negara demokrasi dimana semua orang termasuk mahasiswa bebas

menyatakan pendapat,” ucapnya lantang.

Secara bergantian mahasiswa melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Bangkalan dan menyanyikan lagu pergeraka nuntuk memoti-

vasi rekan-rekannya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintahdaerah serius melakukan pemberantasan peredaran narkoba yang juga sangat memprihatinkan, serta memberikan keamanan

Sekda Buka Lomba Safari Husada Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional

Ngawi, Jatim Pos DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ngawi menggelar Upacara Pembukaan Lomba Safari Husada dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke – 53 Dengan tema “Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku’’ pada Kamis 02 Okober 2017 di Halaman Dinkes Ngawi.

Hadir dalam Upacara tersebut Sekda Ngawi M Sodiq Triwidiyanto, MSi, Kakak Pembimbing Karya Bhakti Husada, Kepala Puskesmas se Kabupaten Ngawi, Kakak Pimpinan Cabang Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, Saka Winakartika, Saka Wanabhakti, Saka Winakencana, serta peserta upacara.

Sekda Kabupaten Ngawi, M Sodiq Triwidiyanto, MSi, sebagai pembina upacara dalam sambutanya menyampaiakan bahwa semua peserta sudah jadi pemenang sebelum bertanding, pemenang meghadapai rasa malas, pemenang dalam meghadapi rasa takut, berani hadapai tantangan. Ini kegiatan pramuka yang sebenarnya karena dengan sistem berkelompok menghadapi tantangan dengan rasa gembira.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada kakak dan para peserta Lomba Safari Husada yang telah mempersiapkan diri dengan mengadakan latihan-latihan intensif, berlatih untuk mengadapi tantangan dan berbagai macam lomba dalam kegiatan lomba ini,’’ kata Sekda. (ren)

terhadap warga menjelang Pemilukada yang akan diselenggarakan tahun 2018.

“Saat ini peredaran narko ba sangat memprihatinkan, peredarannya sudah merambah kebeberapa desa,” katanya.

Sekretaris Daerah Bangkalan, Edy Moeldjono yang menemui pengunjuk rasa mengapresiasi tindakan BEM SeBangkalan tersebut. Menu-

rutnya, di era demokrasi seperti, memang seharusnya mahasiswa menjadi control dan mengingatkan pemerintah.

“Negara kita ada;ah Negara demokrasi, kita harus legowo terhadap semua masukan, kritik dan saran dari siapapun. Termasuk aksi damai seperti yang dilakuka noleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM Se-Madura ini,” ujarnya. (yan)

Rapat RAPBD Kabupaten Blitar

 Kesepakatan Pembangunan Rumah Sakit

Blitar, Jatim Pos Pada Rabu minggu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blitar telah menggelar Sidang Paripurna dengan dihadiri oleh Bupati Blitar Drs. H.Rijanto,MM, Kapolres Blitar AKBP Slamet Waloya, S.I.K, Dandim 0808 Letkol Arh. H. Surya Dani, S.H, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Dade Ruskandar S.H.MH, Kepala Pengadilan Negeri Blitar Agung Purbantoro S.H.MH, Sekda Kabupaten Blitar Drs Totok Subihandono M.si, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dr. Kuspardani, dan seluruh anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Blitar serta Perwakilan porpinda di kabupaten Blitar yang mewakilinya.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Perwakilan Rakyat dari Komisi I, Suwito Saren yang didampingi oleh Bupati Blitar Drs. Rijanto, MM serta Sekretaris Komisi III Andi Widodo dan juga Sekretaris Komisi IV Gatot Darwoto. Dalam sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati menyepakati pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Srengat Kabupaten Blitar. Kesepakatan ini tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara Pimpinan DPRD dan Bupati Blitar dalam rapat paripurna ini. Kendati demikian masih ada beberapa rekomendasi yang harus disampaikan Komisi III dan IV terkait rencana

pembangunan rumah sakit di Srengat tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Andi Widodo mengatakan sesuai pertemuan dengan Tim pembangunan RSUD di Srengat, pihaknya memberikan 2 rekomendasi diantaranya; 1. Menyetujui pembangunan RSUD di Srengat dengan syarat Detail Engineeriny Design, Amdal, Master Pland, Status tanah jelas, dan semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah dipenuhi.

2. Pembangunan Multi Years dengan Anggaran sebesar Rp. 180 Millar yang diajukan eksekutif selesai tepat waktu. “Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pungkas Andi Widodo.

Sedangkan Sekretaris dari Komisi IV yang diwakili Gatot Darwoto memberikan 2 rekomendasi

antara lain; 1. Menyetujui pembangunan RSUD Srengat dengan catatan di eksekutif memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pembangunan layanan kesehatan tersebut. 2.

Pembangunan yang dilaksanakan Multi Years ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komisi IV memberikan 2 rekomendasi yang salah satunya adalah pentingnya sosialisasi yang harus dilakukan kepada masyarakat sekitar terkait pembangunan layanan kesehatan berupa RSUD,” papar Gatot Darwoto.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Blitar Drs. Rijanto MM menyampaikan pihaknya siap untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Blitar.

Kedepannya untuk akhir penyampaian Bupati Blitar untuk pembangunan RSUD di Srengat ini

adalah upaya memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Mengingat luas wilayah Kabupaten Blitar yang luas selama ini di Kabupaten Blitar baru ada 1 RSUD Ngudi Waloyo yang berada di Wlingi, Blitar belahan timur, sehingga sangat jauh apabila ada warga masyarakat Kabupaten Blitar di belahan barat dan utara maupun selatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang jiwanya perlu ditolong, maka dari itu amanat DPRD Kabupaten Blitar yang diberikan kepada saya selaku Bupati Blitar akan kami laksanakan.

Pembangunan RSUD di Srengat ini diperlukan untuk memberikan fasilitas kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Blitar diwilayah Blitar barat dan utara serta selatan untuk berobat,” tandas Drs H Rijanto MM. (san/hms)

Jatim VII

Hal - 9

 Pemkab Sampang Gelar Upacara

Hari Santri Nasional Sampang, Jatim PosDalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Upacara di halaman Pemkab Sampang, upacara tersebut di pimpin langsung bupati Sampang H. Fadilah Budiono.

Kegiatan apel HSN yang bertemakan “Santri Mandiri, NKRI Hebat”

tersebut diikuti ribuan santri dari berbagai pondok pesantren yang tersebar diseluruh Kabupaten Sampang.

Apel kali ini nampak berbeda dengan apel biasanya, karena seluruh peserta hingga undangan yang hadir menggunakan baju koko putih dan dilengkapi dengan bawahan sarung.

Upacara apel yang di pimpin oleh Bupati Sampang, H. Fadilah Budiono dalam sambutannya memaparkan,

bagaimana perjuang para santri di jaman penjajahan, ia mengungkapkan bahwa para santri ingin bersatu dengan rakyat yakni, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merdeka dengan meng-usir para penjajah dari tanah air NKRI. “Dulu para santri yang menerima pancasila sebagai ideologi dan satusatunya asas dalam berbangsa, bernegara dan menyatakan bahwa NKRI kiblat dalan berbangsa dan bernegra”. Kata H. Fadilah Budiono.

Fadilah mengungkapkan kalau pemerintah telah menetapkan bahwa HSN merupakan pengakuan sejarah bangsa tersebut merdeka dan juga bertahan itu adalah peran

 Mengenal Sosok Cawagub Sudarmawan

“Gaji Saya Untuk Rakyat”

Bangkalan, Jatim PosPribadinya ramah dan santun.

Penanpilannya bersahaja dan berwibawa. Dikalangan birokrat di jajaran Pemeritah Kabupaten Bangkalan, kiprahnyan takterbantahkan. Beberapa jabatan pentin pernah diamanatkan di pundaknya. Mulai Kepala Dinas hingga Sekretaris Daerah.

Dan, saat ini dia memjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi JawaTimur.

Atas alas an itulah, kini Sudarmawan ‘dipercaya’ masyarakat dan beberapa Partai Politik untuk menjadi salah seorang kandidiat Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bangkalan yang akan bersaing di Pilkada 2018.

Wawan –begitu pria ganteng ini biasa disapa—, mengikuti penjaringan di Partai Hanura.

Saat menyampaikan Visidan Misi, Wawan berjanjiji kadirinya nanti terpilih Wakil Bupati Bangkalan, gajinya akan dihibahkan kepada masyarakat Bangkalan. “Jika Allah

berkehendak saya jadi orang nomor dua di Bangkalan, Insyaallah gajisaya akan saya hibahkan kepada masyarakat Bangkalan,” janjinya.

Terkait Visi Misinya yang dia sampaikan, intinya ada tiga kesimpulan yakni, mengatasi kemiskinan, pelibatan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan good government & good Governance melalui ketepatan alokasi dan distribusi APBD untuk rakyat, sinergitas pembangunan antarlintas pemerintah dan penguatan lembaga desa, dan lemba-

Satukan PHRI Malang Raya

Pengurus PHRI Malang Raya Siap Majukan Pariwisata.

Malang, Jatim PosPHRI (Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia) di wilayah kota Batu, Kabupaten & Kota Malang mengadakan pertemuan di Eco Green Park untuk menyatukan visi PHRI di tiga wilayah. Pertemuan ini berlangsung selasa (31/10) bertujuan untuk menyatukan serta meningkatkan kordinasi setiap wilayah menjadi satu Malang Raya, tidak lagi sebatas Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang saja.

Pertemuan tersebut juga dihadiri ketua PHRI wilayah dan juga GM berbagai hotel dan restoran di Malang sebagai ajang “rebranding” (sebutan baru) Malang Raya menjadi MALAYA. Tujuan penggunaan nama MALAYA untuk menarik perhatian wisatawan yang akan datang dengan menggunakan nama yang unik.

“Tujuannnya untuk efektif dan efisien. kita mempromosikan Malang Raya jadi mungkin sebutan Malang

Raya terlalu panjang jadi kita singkat yang familiar (sering digunakan).

Tidak perlu disebut satu persatu jadi langsung Malaya”. Ungkap ketua PHRI Kota Malang Dwi Cahyono.

Pemisahan antara Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang menyebabkan kurang efektif bagi pihak hotel dan restoran yang ada di wilayah Malang Raya. Setiap wilayah saling bersaing untuk mendatangkan wisatawan baik membuat iklan ataupun acara-acara yang diadakan di wilayah masing-masing.

“Selama ini kita terlihat seperti kompetitior bagaimana dari kompetitor itu kita menjadikan bisnis partner akhirnya kabupaten ikut mempromosikan Batu, kota dan sebaliknya, jadi intisari dari grup ini bagaimana kita bisa mempromosikan Malaya”.

Tambah Suyitno Sujiharto, Ketua PHRI Kabupaten Malang.

Ketua PHRI Kota Batu, Bambang Dharma juga menginginkan peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Malang dapat seperti Bali dimana masa tinggal mencapai 5 hari.

“Kita menginginkan “Length Of Stay” (waktu menginap) di Malang Raya meningkat, saat ini Batu maksimal hanya 2 hari. Harapnya dapat meningkat dan juga dapat memberikan “income” (pendapatan) bagi penduduk lokal”. (yon)

ga masyarakat desa didukung oleh peran Camat dengan pendelegasian Bupati kepada Camat.

Wawan juga menyampaikan janjinya, jika terpilih jadi Wakil Bupati, dirinya akan merubah stigma lama bahwas etiap ada pergantian pimpinan selalu semuanya baru termasuk mobil baru.”Saya akan menggunakan fasilitas yang sudah ada. Mobil tidak perlu baru. Ini juga akans aya sampaikan kepada Pak Bupati terpilih.

Terlepas apakah diri mendapat rekom dari partai yang mengusungnya, untuk terus maju di pilkada, yang pasti tekadnya untuk mengabdi di Bangkalan sudah bulat. Semua anggota keluarganya pun mendukungannya.

“Saya siap tidak direkomdansi apdirekom. Dengan syarat dan keterbatasan sumber non tehnis, namun saya memili ki investasi karena saya telah berkarier selama 23 tahun di birokrasi,” ujarnya. (yan)

serta para ulama dan juga santri.

Pria asal banyuwangi yang sudah berusia 71 tersebut berpesan kepada para santri yang ada di Kabupaten Sampang apa yang telah diikrarkan untuk membangun dan membela NKRI apapun yang terjadi tetap bersatu untuk menjaga dan mempertahankan NKRI khususnya diwilayah Kabupaten Sampang. ”Saya menghimbau kepada semua santri bahwa nanti pada tahun 2018 nanti akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten sampang. Saya ingin nantinya para santri ini kompak untuk menjaga situasi dan kondisi Sampang agar kondusif pada masa kam-

panye nanti, saya tidak mengharapkan HSN ini dirusak dengan terjadinya bentrok antar santri karna adanya perbedaan pilihan, mari kita saling menjaga agar tidak terjadi halhal yang tidak kita harapkan,” papar fadilah didepan ribuan para santri.

Fadilah menembahkan, agar para santri bersama-sama sesepuh mempertahankan NKRI dengan adanya momentum HSN untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bupati sampang menjabat 2 periode ditahun 1995 sampai dengan 2016 tersebut berpesan agar tidak terpecah belah dengan adanya teknologi yang saat ini berkembang. (dir/tur/adv)

Ada Pojok Baca, Samsat Jombang Tak Bosan Lagi Jombang, Jatim PosPolda dan Pemprop Jatim terus melakukan inovasi terbarunya dalam memberikan pelayanan umum kepada publik. Salah satunya adalah, inovasi terbaru “Pojok Baca” di kantor Samsat Jombang.

Adpel Samsat, Andreas Adi Widodo kepada media ini mengatakan, tujuan dibuatnya pojok baca di Samsat adalah untuk memberikan pelayanan lebih kepada publik. “Dalam buku-buku yang tersedia, diharapkan bisa

memberikan gambaran umum atau informasi umum kepada masyatakat mengenai samsat. Ini sangat menari sekali,” katanya.

Masih menurut Andreas, Selain tujuan itu, masyatakat juga mengetahui hak dan kewajibannya bila berurusan di samsat. Sehingga tak ada alasan untuk tidak baca.

“Sebab buku juga adalah jendela ilmu. Semakin banyak membaca, semakin nambah pengalaman,’’ terangnya.

Andreas juga berharap, dengan adanya pojok baca di samsat ini bisa bermanfaat. “Agar minat baca kita tetap tumbuh.

Jadi, baca buku tak saja hanya di rumah. Di saat sibuk sedang urus di Samsat juga bisa. Ini membuat kita seolah diajak untuk rajin baca,’’ katanya.

(Her/Nik)

Pengurus PWI Jombang Dilantik Bupati Jombang Ingatkan Tiga Agenda Besar Pada Wartawan Jombang, Jatim PosAhirnya Pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jombang dilantik oleh Wakil Ketua PWI Jawa Timur Mahmud Suhermono, pada Selasa (17/10/2017) bertempat Di Pendopo Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat menghadiri Pelantikan mengingatkan tiga hal kepada wartawan terkait momen besar di bulan Oktober yang bakal digelar di Kota Santri.

Yakni, pembukaan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) oleh Wapres Jusuf Kalla di PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Jombang. Kegiatan tersebut dalam rangka HUT ASEAN ke50. Pertemuan yang dihadiri kalangan muda antar agama tersebut digelar akhir Oktober 2017.

Kemudian Jombang menjadi tuan rumah peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober. Serta menjadi tuan rumah Munas Ishari yang pertama. “Kami

berharap teman-teman wartawan ikut mendukung tiga agenda besar tersebut,” ujar Bupati Nyono.

Pelantikan pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jombang periode 017-2020 di lakukan di Pendopo Kabupaten. Selan bupati, hadir pula Wabup Mundjidah

Wahab, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Komandan Kodim 0814/Jombang Letkol (ARH) Fatkhurrahman, serta jajaran pejabat Pemkab Jombang.

Sementara dari PWI Jawa Timur yang hadir Mahmud Suhermono

(Wakil Ketua PWI Jawa Timur) dan Eko Pamuji (Sekretaris PWI Jawa Timur). Selanjutnya, Mahmud membacakan struktur pengurus PWI Jombang yang dilanjut dengan pembacaan kata-kata pelantikan.

Para pengurus organisasi tersebut lantas berbaris di depan hadirin.

Ketua PWI Jombang, Sutono Abdilla mengucapkan terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir. Dia juga mengungkapkan tentang peta organisasi wartawan mulai tingkat nasional hingga daerah. Sutono juga menjelaskan tentang pentingnya uji kompetensi bagi wartawan atau UKW. “Jumlah anggota PWI Jombang 23 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 orang sudah lulus UKW (Uji Kompentensi Wartawan).

Mudah-mudah, tahun ini sudah tuntas semua. Sehingga wartawan di bawah payung PWI benar-benar profesional di bidangnya,” ujar alumni UGM Yogyakarta ini.

(Her/Nik)

Jatim VIII

Hal - 10

 Lomba Desa Sehat

Tim Penilai Kunjungi 6 Desa di Blitar Blitar, Jatim Pos Ririn, dari tim penilai tingkat nasional menyambangi Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Kedatangan tim ini dalam rangka melakukan verifikasi “Lomba Desa Sehat” Tingkat Nasional 2017. Dalam verifikasi ini, kata Ririn, ada 6 desa

yang dikunjungi yakni Kelurahan Nglegok, Desa Penataran, Desa Sumberarsi, Desa Ngoran, Desa Plomko, dan Desa Bangsri.

Sementara itu, Purwoheni Kateno, SE selaku Ketua Tim Pengerak PKK Desa Penataran kepada Jatim Pos menjelaskan, sudah melakukan

beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya program sehat mandiri, sehat lingkungan, desa sehat, maupun sarana dan prasarana termasuk kawasan wisatawan.

Purwoheni yang merupakan istri Kepala Desa Penataran berharap agar masyarakat dapat ikut serta berpar-

Tim penilai Desa Sehat Tingkat Nasioal, Ririn (pegang map).

tisipasi karena targetnya meraih penghargaan tingkat nasional.

Selain itu, Camat Nglegok Kabupaten BlitarHatta Mahfur Thoyib mengatakan, ada beberapa kriteria yang akan dinilai oleh tim veifikasi, yakni aspek ketahanan pangan, kesehatan dan lingkungan wisatawan.

Sejalan dalam menciptakan sehat mandiri yang tercantum dalam perilaku hidup bersih, kata Hatta, ada beberapa desa sudah dilihat oleh tim verifikasi untuk dilakukan penilaian. Ia berharap bisa berhasil meraih penghargaan tingkat nasional,’’ucap Hatta. (sk)

  Katoa DPRD Kabupaten Songenep Nengkatagiyah Gutong Rojung

Sama Ramba Penonjju Songennep Langkong Raja

Songennep, Jatim PosDâlem Rangka Arèh Dhâddhih Songennep da’ 748 DPRD Songennep abâdâhaghi Sidang Paripurna Istimewah nampa’ bidha dhari sidang paripurna laenna polana agunaagi Bhasa Madhura ban epabhada di Pendopo Agung Keraton Songennep.

Katoa DPRD Kabupaten Sumenep H. Herman Dali Kusuma.

MH (31/10) Dhalam Dhadhabuna ajellasagi Akadi se ampon kalampan deddhi adat tradisi sareng kabiasaan e sabban taonna e Bumi Somekkar paneka, ngaemodi Hari Jadi Kabupaten Sumenep se gadhuwan makna se sakalangkong tenggi sareng raje paguna epon dha’ masyarakat sa Kabupaten Sumenep, otama epon kengeng nalektegi dha’ lalampan lalampan se maddek kantos soddhek kabupaten sumenep menangka Bumi Somekkar se paleng ekataresnae.

Soasana se Bheda dhalem siding Parepornah Istimewa jareya se erabuepon langsong sareng Duta Besar (Guber) Arab Saudi Osama Bin Muhammed Abdullah Al. Shuaidi. Rabhuepon Dubes

agibha misi aghabai pembangunan Kabupaten Songennep Salaen makna kamaksod, e dhalem ngaemodi hari jadi gapaneka, jugan erengga sareng acara se sepat epon abento dha’ ka asreyan hari jadi kamaksod, antara epon : Apel Mandhira, Kirap Seni Budhaja, Pameran Pembangunan, Ziarah dha’ Asta asta epon para Rato, Syukuran, Lomba Thong-thong, sareng Kagiyaden-kagiyaden laen epon.

Rentengan-rentengan acara kamaksod, gaduwan settong tojjuwan badhi masamporna sareng nengkattagi parengeddhan Hari Jadi Kabupaten Sumenep se sajalan nilai-nilai kamoljaan sareng kaonaran Budaja Songennep se ekataresnae sa antero masyarakat Songennep.

Herman Ajellasagi Salaen dhari gapaneka, parengeddan Hari Jadi Kabupaten Sumenep paneka se kapeng 748 taon 2017 aropaagi settong bujut Kahormaden Sareng dha’ Pangalebur epon masyarakat Kabupaten Sumenep, kahormaden dha’ tokoh-tokoh masyarakat sareng se ngadek,

maddek kantos dekdek, jugan tak kadinggelen para seppo se ampon nganggit sejarah pamarentaan sareng pambangunan e Bumi Somekkar paneka.

Akadhi se ampon padha ngaonenge ja’ etanggel 31 Oktober 1269, lerres epon 748 taon se tapongkor, Arya Wiraraja se maddek menangka Adipati e Bumi Somekkar paneka.

Akadhi Adipati se kabidhan se merte sa antero Kabupaten Sumenep, Arya Wiraraja ngagunge panggaliyan, tekad, semangat sareng kuat kaangguy mamakmor Bumi Songennep badhi maraje tor majemjem sadaje masyarakat anglebat ehteyar-ehteyar adhesarragi pangalaman epon.

Sejarah Kabupaten Sumenep se kantos samangken aomor 748 taon, tanto bisaos apareng settong hikmah sareng kamajuwan dha’ badan kaula sadeje menangka senoman se badhi nerrossagi jugan malastareyagi, abillai nerrossagi lalampan epon arya wiraraja e sabban sabban tareka pambangunan.

Siraman Waranggono Budaya Tahunan Masyarakat Tuban Tuban, Jatim Pos Lokasi wisata Pemandian Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Rabu (1/11) mendadak dipadati pengunjung. Tentu saja, karena ada 85 Waranggono, 65 Pramugari, dan 47 pimpinan karawitan melaksanakan ritual siraman seniman Langen Tayub. Prosesi ritual itu menarik perhatian ratusan masyarakat untuk menyaksikan acara itu.

Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tuban menyelenggarakan acara ini dengan harapan mampu melestarikan kesenian Tayub produk asli Tuban yang mulai tergerus zaman.

“Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi seni budaya, serta melestarikan seni tayub,” ungkap Didit Sulistiyadi Kepala Disparbudpora Tuban.

Menurutnya, siraman waranggono tersebut sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk mempromosikan kepariwisataan Kabupaten Tuban ke-

pada masyarakat luas.

Selain itu, juga untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Waranggono sebagai pelaku kesenian tayub.

“Kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mengenalkan olah pariwisata Tuban kepada masyarakat luas, dan meningkatkan semangat pelaku kesenian Tayub.

Selain itu kegiatan ini sebagai bekal pendidikan Wakil Bupati melakukan penyi-raman buat pelaku kesenian salah satu Waranggono muda. tayub,” terang Didit Sulistiyadi. sampai hilang dan mari kita jaga berSementara itu, Ir. Noor Nahar sama,” terang Wabup Tuban ini.

Hussein, M.Si, Wakil Bupati Tuban, Lanjut, Wabup juga mengatakan mengatakan dalam sambutannya bahwa seni tradisional ini merupakan bahwa kesenian tayub ini merupakan warisan yang telah mengakar dihati salah satu seni asli Kabupaten Tuban rakyat Tuban dan harus terus disoyang perlu dilestarikan. Jangan sampai sialisasikan kepada masyarakat luas. hilang atau pelan-pelan pasti tergerus “Kita minta Siraman Waranggono zaman, sehingga anak cucu kedepan ini terus dilakukan setiap tahunnya, masih bisa menikmati kesenian ini. jangan sampai libur,” pesan Wabup “Seni langgen Tayub ini jangan Tuban. (met/min)

paten Sumenep sebadhi apareng dhadabuan. Bekto kaator.

Badan kaula mator sakalangkong. Saterros epon eatore dha’ se molja taretan bupati songennep, badhi ngatorragi dhadabuan. Bekto kaator.

Badan kaula mator sakalangkong. Saka’dhinto esse epon dhaddabun Katoa DPRD Kabupaten Songennep sareng Dhaddabun Bupate Songennep, penojju ngaemodi Hari Jadi Kabupaten Sumenep se kapeng 748 taon 2017.

A. Busyo Karim ngajjak dubes arab saudi alakoh bhâreng, terkas èjâwâb siap nanem investasi è songennep. Kerajaan arab saudi lastare lakoh bhâreng kalabân indonesia milyadan dollar.

Bahkan atosan ribu wisatawan asal arab saudi sè kunjung dâ’ indonesia, kamoddhian arab saudi ikut sarta abangun jhâlân, ghelada’, madrasah èngghâ Romah Sake’ è Indonesia. (adv/rol/nan)

Bhakkel Katoa DPRD Kabupaten Songennep Drs. H. Moh. Hanafi. MM Adhabu Akadi lalampan se ta’ cokba sabban taon, sabban tanggal 31 oktober paneka padha anjumoronge ngaemodi Hari Jadi Kabupaten Sumenep, saantero ra’yat Songennep ampon padha andreng alampaagi, sanaos kabadhaan sederhana namong raje hitmat epon.

Kalaban onggu-onggu ma’na epon alampaagi Hari Jadi Kabupaten Sumenep se kapeng 748 taon 2017 paneka, ngereng padha’a nengkattagiya gutong rojung sama ramba penojju songennep langkong raje, taremtem tor molja.

Saterros epon ngereng arengsareng nojju dha’ acara pokok papanggin parepurna se ponjul, are samangken tong-settongnga kasempadan sebanget parjugana badan kaula ngatore dha’ se molja taretan Katoa DPRD Kabu-

Mengucapkan Selamat HUT TNI KE - 72 Tahun 2017 TRI EFENDI (Kades Pendem Kota Batu)

SULIONO (Kades Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Parade Surabaya ...

“Merdeka!, Merdeka!” pekik Risma dari atas Panser Anoa saat melintas di Jl.Gubernur Surya.

“Merdeka!, Merdeka!” balas pekik Warga Kota yang berdesakan di pinggir Jalan.

Jangan Jadi Penonton Ketika Risma melihat rombongan Tim Karang Taruna asyik menonton di depan Gedung Negara Grahadi, Risma teriak “Ayo masuk barisan!”, “Kalian Pemuda jangan jadi penonton!, ayo cepat masuk barisan ikut berparade!”, “Jangan jadi penonton! teriak Risma berulang kali.

Tampaknya Tim Karang Taruna tidak mengetahui bila Jam Start pemberangkatan Parade Surabaya Juang 2017 dimajuakan dari semula jam 08.00 WIB menjadi jam 07.30

WIB. Akibatnya tim Karang Taruna terlambat bergabung dalam barisan peserta Parade Surabaya Juang 2017.

Sebelum menyusuri Jl.Gubernur Suryo, di depan Hotel Mojopahit di Jl. Tunjungan diadakan upara Bendera pengibaran Benera Merah Putih dipuncak salah satu menara (sebelah kanan hotel) dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Upacara bendera diikuti oleh seluruh peserta parade Surabaya Juang 2017 termasuk para anggota Veteran pelaku sejarah yang masih sehat.

Usai pengibaran bendera merah putih, para pimpinan Forpimda Kota Surabaya secara bergantian membacakan puisi yang heroik kepahlawan ArekArek Suroboyo.

Berikutnya para Walikota

Petani Tuban ... di jalan Merakurak – Montong, Jumat lalu.

“Niat kita bukan mau merampok, tapi kita akan membelinya karena tanaman kami sudah waktunya dipupuk,” ucap Darkup, seorang petani yang ikut menghadang truk tersebut.

Menurut Darkup, selama ini ia bersama petani lainnya membeli pupuk di kios pupuk milik anggota DPRD Tuban, yang juga Ketua Komisi D, Imron Chudlori yang masih satu kampung. Ia menduga distribusi pupuk ini ada yang memainkan. Sehingga setiap kali petani membutuhkan pupuk, pasti kesulitan dan harganya pun mahal. “Harga pupuk bersubsidi hari ini mencapai Rp 150 ribu untuk pupuk Ponska dan Organik. Sedangkan Rp 240 ribu untuk pupuk Ponska dan Urea dan itupun kita beli dari luar desa,” keluhnya.

Sementara Imron Chudlori

selaku pemilik kios saat memediasi kegaduhan ini menjelaskan, bahwa distribusi pupuk siang tadi akan dikirim ke kios yang ada di Pakel kecamatan setempat.

“Yang dibutuhkan petani Tileng ini kan pupuk phonska bersubsidi, namun mereka mengerjakan di lahan persil. Dan persil itu tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah, karena persil itu wilayah LMDH,” jelas politisi PKB ini.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian, Murtaji saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjelaskan, bahwa dugaan masyarakat atau petani terkait kelangkaan pupuk itu tidak benar, karena semua ada tahapan pendistribusian.

Sementara untuk jatah pupuk di Talun akan dikirim Sabtu besok. “Kalau tidak besok ya dikirim Senin depan,” kata mantan Camat Bancar.

Selain itu kendala pengiri-

Diduga Dijadikan ...

Kabupaten Situbondo Jawa Timur diduga dijadikan ajang bancakan fee proyek oleh oknumoknuminsan pendidikan dikota santri itu. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun koran ini menyebutkan bahwa, bangunan gedung yang dibiayai oleh anggaran bantuan pemerintah (Bantah 2017) senilai kurang lebih Rp 141 juta itu dibangun dan didirikan di tengahtengah halaman Sekolah Dasar Negeri Dawuhan 6 yang ruangannya sudah mepet. Akhirnya, menurut salah satu wali murid di sekolah itu terkesan dipak-

sakan.

“Kalau sudah dibangun di tengah-tengah halamn sekolah ini kananak-anak murid tidak punya ruang bermain lagi pak, padahal areal halaman sekolah itu sudah sempit masih ditambah gedung perpustakaan,” ujar salah satu orang tua siswa yang tak maudisebut namanya kepada koranini pekan lalu.

Sementara itu ketika kepala sekolah SDN 06 Dawuhan, Subekti Ariwani dikonfirmasi seputar hal tersebut memang juga turut prihatin atas dibangunnya gedung itu.

Nella Kharisma ... ambisi jadi penyanyi tenar, namun berkat kecantikan dan warna suaranya yang khas, Nella makin dikenal oleh pecinta dangdut. Tak disangka, Nella pun mendapat kesempatan untuk masuk dapur rekaman profesional.

Saat ini, meski belum seperti artis ibu kota tetapi jadwal Nella Kharisma telah padat. Bahkan nyaris setiap hari ada saja yang mengundangnya jadi bintang tamu di beberapa acara seperti pernikahan, sunatan, syukuran, ulang tahun, dan lain-lain.

Seperti halnya Via Vallen, Nella Kharisma terkenal bukan

karena sensasi atau keseksiannya. Bahkan, saat tampil sering terlihat low profile dan tampil sederhana. Siapa sangka jika sikap mereka yang apa adanya justru mengundang simpati banyak orang.

Baru-baru ini Nella Kharisma sempat membawakan lagu “Jaran Goyang” yang diunggah di youtube. Ternyata responsnya luar biasa karena sudah ditonton sekitar 65 juta orang.

Pada awal tahun 2017, Nella Kharisma gabung dengan perusahaan rekaman dari Bintaro Tangerang Selatan, yakni Pancal Records Indonesia. Le-

dari halaman 1 Surabaya Tri Rismaharini bersama pimpinan Pimpinan Forpimda Kota Surabaya, mendorong Kursi Roda yang ditumpangi para Veteran pelaku sejarah yang sudah uzur dari Jl.Tunjungan ke Jl.Gubernur Suryo.

Semakin mendekati Taman Bungkul yaitu disepanjang Jl. Panglima Sudirman, Jl.Urip Simoharjo, Sampai ke Jl.Raya Darmo, “semangat” kepahlawan Arek-Arek Suroboyo semakin menggelora.

“Merdeka!, Merdeka!, Merdeka ! pekik Risma dari atas Panser Anoa “Merdeka!, Merdeka!, Merdeka! pekik warga kota yang berdesakan dipinggir jalan membalas pekikan Merdeka dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang dicintainya.

[Gatot.S/Jatim Pos]

dari halaman 1 man ini disebabkan oleh minimnya armada untuk mendistribusikan pupuk. Dia berani memastikan bahwa kelangkaan pupuk di kabupaten tidak ada.

Hanya saja pendistribusiannya memang ada tahapannya.

“Masyarakat diharapkan tidak khawatir akan stok pupuk ini, karena ini hanya soal pendistribusian saja,” harapnya.

Sementara Kapolsek Montong, AKP Noersento menyam paikan bahwa kejadian ini tidak sampai berujung dengan keributan yang mencekam. Dengan dimediasi anggotanya ber sama UPT pertanian kecamatan setempat bertempat di rumah pemilik kios resmi Imron Chudlori, akhirnya petani bisa memahami.

“Dari mediasi itu, masyarakat bisa memahami, sebab sabtu besok pupuk bersubsidi untuk wilayah Talun akan segera dikirim oleh pihak terkait,” jelasnya. (min)

dari halaman 1 “Saya juga merasa sumpek (sempit) pak karena mau bagaimana lagi hal itu sudah ketentuan dari atas harus dibangun, malahan sebelum dibangun, oleh konsultan kami sudah diukur sebanyak 10 kali lebih yang disaksikan oleh Kasie Sarpras Dikdas, Drs. Hasan,” ujarnya kemarin.

Dan ketika kasie Sarpras Kemendikbu Situbondo, Drs. Hasan akan dikonfirmasi, selalu tidak ada di tempat. “Bapak sedang ikut rapat mulai pagi tadi di kantor Bappeda, mas,” ujar salah satu stafnya kemarin. (asad)

dari halaman 1 wat perusahaan rekaman itu dia melaunching albumnya yang bertopik Goyang Reggae, Stop Bimbang serta Indonesia Sehat dengan penyanyi Ratna Antika serta Sodiq Monata.

Saat ini Nella Kharisma juga bekerja bersama serta gabung dengan perusahaan rekaman atau label yang lain, seperti DSA Record, Samudra Record, serta Khatulistiwa Record.

Diusianya yang masih sangat muda, tidak menutup kemungkinan Nella Kharisma akan menjadi penyanyi dangdut nasional. Sukses buat Nella Kharisma. (yus)

Perhari ... jumlah tersebut tidak jauh berbeda meski sedikit mengalami penurunan yakni 8.277 kasus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bude Karwo menjelaskan, PKK Jatim bersama pemprov menargetkan sepanjang tahun 2017 sebanyak 132.000 perempuan di Jatim untuk dilakukan pemeriksaan. “Hingga kini sudah 68.000 perempuan diperiksa.

Dan kami terus berupaya jumlah perempuan yang diperiksa lebih banyak lagi,” ujarnya.

Jika sebelumnya sebagian besar perempuan yang terdeteksi kanker serviks adalah mereka yang sudah berkeluarga, namun kini terdapat perkembangan baru bahwa usia 2122 juga banyak yang sudah positif. Meskipun mereka belum menikah. “Adanya perubahan ini tentunya harus ada langkah strategis dalam upaya pencegahannya,” kata Istri Gubernur Jatim yang juga aktif di Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jatim.

Kanker serviks adalah jenis kanker yang dapat dicegah, dilakukan dengan sederhana dan dapat dilakukan di Puskesmas dan ditanggung BPJS. Untuk deteksi dini kanker payudara melalui sadanis dapat ditunjang dengan Peralatan Mammografi dan USG. Dilaksanakannya pemeriksaan deteksi dini melalui tes IVA dan sadanis diharapkan dapat terwujudnya wanita Indonesia sehat bebas Kanker.

Apresiasi Sementara itu Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengapresiasi TP PKK Prov. Jatim yang menyelenggarakan kegiatan deteksi dini kanker serviks dan payudara melalui IVA Test dan pemeriksaan payudara klinis (sadanis) di Halaman Gedung TP PKK Prov. Jatim Jl Gayung Kebonsari no 56-A Surabaya, Senin (30/10).

Dengan kegiatan ini, lanjut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, TP PKK mampu menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat. Bahkan gerakan ini dinilai efektif dalam menekan serta mengurangi jumlah penderita penyakit yang menjadi momok bagi kaum hawa. Hal tersebut terlihat dari jumlah peserta deteksi dini.

Pada saat terdapat gerakan yang dilakukan TP PKK, jumlah yang mengikuti IVA test mencapai 142 ribu orang tahun 2015. Sedangkan ketika tidak ada gerakan, turun menjadi 68 ribu orang tahun 2016.

“Kami kaget sekaligus menyampaikan terima kasih ke-

dari halaman 1 pada PKK yang punya program luar biasa dan sangat bermanfaat sebagai langkah preventif dan promotif untuk hidup sehat,” ujar Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Menurut Pakde Karwo, kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam perlawanan terhadap kanker serviks atau kanker mulut rahim kepada para wanita serta para ibu. “Kegiatan ini sebagai komitmen pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan melalui upaya promotif dan preventif dalam penanggulangan kanker,” terangnya.

Demi mewujudkan Indonesia bebas kanker, Pakde Karwo menyampaikan, sebanyak 20.442 orang aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang sudah menikah usia dan istri dari pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim usia 30-50 tahun, melakukan pemeriksaan IVA Test dan sadanis.

Fungsi Pemprov Jatim dalam hal ini mensupport program Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim. Sehingga diharapkan program ini menjadi bagian dari mendidik masyarakat agat tidak malu atau takut memeriksakan diri.

Data Dinkes Jatim menyebutkan, dari 700 wanita terdapat sekitar 90 wanita positif terdeteksi menyandang kanker. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, bahwa bahaya kanker menjadi adalah masalah yang serius.

Senada dengan Pakde Karwo, Ketua TP PKK Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi menjelaskan, gerakan deteksi dini terhadap kanker serviks dan payudara ini sangat efektif. Apalagi TP PKK mampu menggerakan masyarakat hingga tingkat grassroot atau dasawisma.

Apalagi dalam setiap kesempatan, TP PKK Jatim selalu menekankan begitu pentingnya kaum perempuan untuk mendeteksi secara dini, karena rata-rata sebanyak 70 persen yang datang untuk memeriksakan diri dalam kondisi stadium lanjut. “Kalau sudah stadium lanjut, kemungkinan tertolongnya sangat kecil sekali, sudah merambah ke organ lainnya,” ujar Bude Karwo sapaan lekat Ketua TP PKK Prov.

Jatim.

Usai pembukaan Gelar Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara melalui IVA Test dan sadanis, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo bersama Ketua TP PKK Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo M.Si meninjau

Lapuk, Rumah ... menyelamatkan dirinya, hingga mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya.

Sontak, warga yang mendengar adanya kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan segera memberikan bantuan hingga berhasil menyelamatkan nyawa keduanya yang tertimpa reruntuhan rumahnya.

Kejadian tersebut oleh warga setempat langsung diinformasikan ke perangkat desa dan pihak Polsek Kapongan yang dilanjutkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo.

Begitu mendapat laporan tersebut, aparat kepolisian dan BPBD didampingi oleh perang-

kat desa setempat langsung mendatangi lokasi rumah ambruk dan melakukan pendataan terhadap kedua korban, serta kerusakan dan kerugian material yang dialaminya.

“Informasi yang kami terima dari warga, kejadiannya sekitar pukul 17.30 petang. Tiba-tiba rumah yang ditempati oleh Pak Yuto dan istrinya mendadak ambruk. Beruntung kedua korban berhasil diselamatkan oleh warga. Pak Yuto menderita luka lecet pada punggung dan lengannya, sedang istrinya bengkak pada kakinya,” kata PJ Kades Sletreng, H Raheli, Selasa lalu.

Sementara itu, Kapolsek Kapongan Iptu H Mansur me-

pelaksanaan IVA Test bagi ASN yang berasal dari RSU dr. Soetomo di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya.

Setibanya di Puskesmas, Pakde Karwo langsung bertanya jumlah pegawai ASN dari RSU dr. Soetomo yang melakukan pemeriksaan. Sementara, Bude Karwo langsung menuju ke ruang periksa pegawai.

Seusai mendampingi Pakde Karwo dan Bude Karwo meninjau pelaksanaan IVA test, Kepala Puskesmas Pucang Sewu drg. Prasukma Yogawati menjelaskan, bahwa hari ini Puskesmas Pucang Sewu memeriksa sebanyak 50 orang pegawai dan istri dari RSU dr. Soetomo dari 980 jumlah peserta yang mengikuti.

Selain di Pucang Sewu, RSU dr. Soetomo juga bisa melakukan pemeriksaan di dua Puskesmas lainnya yakni Puskesmas Mulyorejo dan Mojo.

Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 09.00 - 16.00 wib.

Seusai meninjau pelaksanaan IVA Test dan sadanis di Puskesmas Pucang Sewu, Ketua TP PKK Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi melanjutkan peninjauan ke ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya. Terdaftar sebanyak 1.052 orang dari Biro-biro di lingkungan Setda Prov Jatim, Setwan, BPM, Bappeda, BP KAD, Bapenda, dan Dindik Prov Jatim yang mengikuti pemeriksaan IVA Test dan sadanis di Bhinaloka Kantor Setda Prov Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2017.

Didampingi Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf dan Wakil Ketua II TP PKK Provinsi Jatim Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi S.Sos, isteri Gubernur Jatim Bude Karwo menyalami dengan ramah karyawati dan isteri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memeriksakan kesehatannya. “Saya senang sekali, ternyata program ini disambut dengan baik. Hal ini terbukti antusias karyawati dan isteri ASN yang datang luar biasa,” ujarnya.

Bude Karwo mengharapkan, melalui program ini dapat mendidik masyarakat agar tidak malu atau takut memeriksakan kesehatannya terutama test IVA dan sadanis karena semua pemeriksaan dilakukan oleh petugas perempuan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. (hms)

dari halaman 1 ngatakan, bahwa kejadian tersebut dikarenakan usia rumah yang ditempati oleh korban diduga sudah lapuk, hingga saat terkena tiupan angin rumah tersebut langsung roboh dan menimpa pemiliknya yang kebetulan ada didalamnya.

“Dugaan sementara karena kondisi rumahnya sudah lapuk. Untuk korban jiwa tidak ada, hanya menderita luka lecet dan sudah dirawat oleh tim medis. Anggota Polsek, BP BD, TNI serta perangkat Desa dan kecamatan sudah melakukan pendataan. Kerugian material yang dialami sekitar Rp 25 juta,” kata mantan KBO Lantas Polres Situbondo. (asad)

Hal - 12 Edisi No.270 Tahun XVI ~ Minggu I Nopember 2017



Dilibatkan Disbudpar Jatim pada Berbagai Event

Desa Pujon Kidul Dikunjungi Wisatawan se Indonesia

Pengunjung di kawasan Cafe Sawah, Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

KEPALA Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Udi Hartoko mengaku bangga desanya dikenal dan dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Bahkan ada tamu dari Palembang berkunjung ke desanya hingga tujuh kali dengan membawa rombongan berbeda.

“Padahal dulu ketika awal saya menjabat Kades tahun 2011, jangankan dikenal di tingkat nasional, ketika saya datang ke kantor Pemkab Malang, beberapa karyawan disana mengaku tidak tahu dimana Desa Pujon Kidul itu,” katanya kepada Jatim Pos di kantornya Selasa (23/10).

Wisatawan yang berkunjung ke Desa Pujon Kidul setiap harinya tidak kurang dari 400 – 500 orang untuk hari biasa. Sedangkan Sabtu dan Minggu atau hari libur, rata-rata mencapai 4000 orang. Wisatawan menikmati keindahan alam, fasilitas yang tersedia dan melakukan transaksi perdagangan.

Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melibatkan Desa Pujon Kidul pada berbagai event transaksi dan promosi. Bahkan pada event internasional seperti MTF (Majapahit Travel Fair), Desa Pujon Kidul turut diundang sebagai penyedia jasa.

“Terakhir tahun ini Desa Pujon Kidul kami undang untuk dalam kegiatan promosi pariwisata di Kalimantan, Bali dan Tulungagung,” kata Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto. Hal seperti inilah menjadi salah satu penyebab Desa Pujon Kidul semakin dikenal dimana-mana.

Sementara itu Biro Humas dan Protokol Pemprov juga

berupaya untuk menggali dan mengenalkan potensi daerah di Jawa Timur yang memiliki keunggulan agar terus berkembang dan ditiru daerah lainnya. Salah satunya mengunjungi Desa Pujon Kidul ini (23-24/10) dengan melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim dan media/wartawan.

untuk perluasan. Sebab hasilnya juga kembali ke warga,” kata Udi Hartoko. Bahkan pihak Bank menyediakan kredit dengan bunga rendah kepada warga yang memiliki usaha.

Usaha Cafe Sawah menunjukkan perkembangan signifikan. Dari semula 33 karyawan, kini berkembang mempekerjakan 74 karyawan

Penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dis budpar) Provinsi Jatim sebagai juara I (Pertama) Tingkat Jatim untuk Pokdarwis Capung Alas, Desa Pujon Kidul.

Desa wisata Pujon Kidul memanjakan pengunjung dengan menyediakan Cafe Sawah yang dilatari Bukit Widorini dan Gunung Anjosmoro. Di area cafe ini pengunjung menikmati keindahan alam dengan aneka bunga, tumbuhan palawija dan sejuknya udara serta banyaknya gazebo untuk duduk istirahat.

Juga tersedia berbagai jenis makanan “jawa timuran” dan aneka jenis minuman dan kopi. Bahkan berbagai hasil kerajinan dan kebutuhan rumah tangga tersedia. Area Cafe sawah menempati lahan milik Desa Pujon Kidul seluas 7600 meter persegi.

“Kami bekerjasama dengan CSR BNI untuk pembangunan gazebo, dan lahan milik warga juga direlakan

dari pemuda desa Pujon Kidul. “Karyawan disini banyak lulusan SMP. Mereka tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya, dan kami rekrut bekerja disini,” kata Ponari, Kaur Kesra Desa Pujon Kidul.

Mereka mendapatkan gaji dari keuntungan usaha Cafe Sawah, yakni 50 persen keuntungan dibagi untuk gaji karyawan. Rata-rata per minggu mendapatkan upah tidak kurang dari Rp 350 ribu dan bisa lebih, tergantung dari pendapatan usaha.

Selain Cafe Sawah menurut Udi Hartoko, terdapat wisata edukasi dan berbagai aktifitas warga yang dapat dikunjungi. Ada warga di salah satu dusun yang berkonsentrasi usaha susu sapi perah. Hasil produksinya langsung dikirim ke Koperasi

SAE Pujon. “Koperasi siap menampung dan melakukan pembinaan disini,” ujarnya. Di beberapa dusun lainnya warga melakukan budidaya jambu merah, apel dan markisa. “Ada yang siap petik sehingga wisatawan memetik sendiri,” tambahnya. Untuk wisata Edukasi, ada warga yang siap memberikan penjelasan tentang tanaman dan budidaya lainnya.

Prestasi Nasional Selain dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia dari berbagai kalangan, mulai masyarakat hingga Menteri (terakhir tahun 2017 ini Mensos Khofifah Indar Parawansa berkunjung kesini), Desa Pujon Kidul memperoleh penghargaan dari tingkat Kabupaten hingga Nasional dan bahkan ASEAN. Untuk tingkat Kabupaten, Bupati Malang H. Rendra Kresna memberikan penghargaan Terbaik kedua sebagai Desa yang berhasil melaksanakan kegiatan Pe-

merintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Untuk tingkat Provinsi, Desa Pujon Kidul dinobatkan sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) terbaik I (Pertama) dengan nama “Pokdarwis Capung Alas Kabupaten Malang”. Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim memberikan penghargaan pada akhir tahun 2015.

Pada tingkat Nasional melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Desa Pujon Kidul memperoleh penghargaan sebagai “Desa Wisata Agro” yang diberikan Menteri PDT di Bukittinggi Sumatera Barat pada tanggal 13 Mei 2017.

Dan pada tingkat ASEAN, melalui Homstay Suheri memperoleh penghargaan sebagai Homestay berstandart Wisata Asean sesuai standart Homestay ASEAN 2017-2019.

Semua penghargaan itu dinilainya sebagai hasil kerja semua perangkat di Desa Pujon Kidul. “Kami berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu mensukseskan program Desa Wisata Pujon Kidul,” ujar Kades Udi Hartoko.

Atas prestasi yang diraih, Desa Pujon Kidul semakin dikenal di masyarakat se antero nusantara. Pengunjung terus naik dan pendapatan pun terus terdongkrak. Pada tahun 2016, Pendapatan Asli Desa (PADes) Pujon Kidul mencapai Rp 80 juta. Ini merupakan PADes tertinggi diantara 377 desa se Kabupaten Malang. “Target kami bisa mencapai Rp 100 juta dan bahkan bisa Rp 200 juta,” ujarnya. Padahal desa lain di Kabupaten Malang ratarata PADes nya antara Rp 8 hingga Rp 10 juta.

Desa Pujon Kidul dengan luas desa : 323.159. Ha dibagi menjadi 3 wilayah Dusun, yakni Dusun Krajan11 RT dan 6 RW, Dusun Maron 5 RT dan 2 RW, sertadan Dusun Tulung Rejo 2 RT dan 1 RW. Jumlah penduduk se-

kitar 4000 jiwa dengan mengalami perubahan setiap saat.

Pembinaan dan Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mempunyai program pembinaan Desa Wisata dan Promosi. Program pembinaan Desa Wisata dikemas dalam kegiatan Bimbingan Masyarakat (Binmas) Sadar Wisata.

Beberapa waktu lalu menggelar kegiatan Binmas Sadar Wisata di Batu Malang dengan diikuti pengelola dan Pokdarwis di wilayah Malang dan sekitarnya, dan untuk kegiatan lapangan mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul Kecamatan Pujon.

Binmas Sadar Wisata digelar pada beberapa daerah yang memiliki potensi pariwisata untuk pembinaan dan pengembangan desa wisata.

Selain mendapatkan materi pelatihan, para peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke desa wisata yang dianggap berhasil.

Di Desa Pujon Kidul, peserta Binmas Sadar Wisata mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa Udi Hartoko mengenai program pengembangan desa dan upaya yang dilakukan. Para peserta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman lapangan tentang pengelolaan desa wisata.

Bukan hanya pembinaan desa wisata, Disbudpar Jatim juga melakukan promosi pada berbagai event penting agar desa wisata yang dianggap layak dikunjungi wisatawan nusantara/lokal maupun manca negara. Kegiatan promosi bahkan melibatkan pelaku wisata seperti Pokdarwis Desa Pujon Kidul untuk turut serta kegiatan promosi bersama Disbudpar Jatim. “Mereka kami ajak keliling daerah dan secara bergantian. Misalnya kegiatan Direct Pariwisata dengan mengenalkan potensi wisata daerah Jatim dan bahkan bisa melakukan transaksi,” ujar Jarianto. (nam)

Petani Desa Pujon Kidul mengerjakan lahan di area cafe sawah. Selain mendapatkan hasil pertanian, juga memberikan keindahan dan kenyamanan bagi pengunjung.

Hal - A Edisi No. 270 Tahun XVI ~ Minggu I Nopember 2017

DPRD Jatim Akan Perjuangkan Nasib Petani Tebu  Harga Gula Murah, Masih Dikenai PPh 4 Persen KOMISI B DPRD Jatim sangat rata-rata pabrik tebu milik swasta tani tebu khususnya yang menyesalkan sikap Pemerintah sehingga petani tebu disana tidak ada di Pulau Jawa,” lanjutyang membeli gula petani tebu terlalu beban,’’ jelas politisi asal nya. lewat Bulog dengan harga yang Partai Gerindra itu, Senin (30/10/ Hal senada diungkapcukup rendah, sekitar Rp9.700/kg. 2017). kan Anggota Komisi B Tidak sampai disitu saja, para DPRD Jatim, Subianpetani juga dibebani dengan to. Menurutnya, konPPh (pajak penghasilan) sedisi pabrik gula yang ada sekitar 4 persen, yang sangat lama ini sangat memprihatinmemberatkan mereka. kan. Dimana gula yang digiling Ketua Komisi B DPRD Jadisana jauh dari rendemen tim, Achmad Firdaus Feyang ditetapkan, yaitu dibabrianto mengatakan saat ini wah 8 persen. Tentu saja kuakondisi petani tebu sangat litas gula petani tebu di Jatim mengenaskan. Betapa tidak, tidak dapat bersaing dengan harga gula yang dibeli peproduksi pabrik swasta. merintah lewat Bulog dengan “Tak heran jika gula petani cost yang dikeluarkan petani Seorang petani tebu bekerja keras untuk tebu hanya dihargai Rp tebu tidak sepadan. Harga mendapatkan hasil pertaniannya. Na- 9.700/kg. Ibaratnya petani Eceran tertinggi (HET) yang mun, ironis mereka tidak mendapatkan seperti buah simalakama. ditetapkan pemerintah se- apa yang ia harapkan.

Tidak dijual di Bulog kondisi kitar Rp 9.700/kg, sementara gula sudah menyusut, jika dipetani mengeluarkan uang sekitar Kalau ini dibiarkan, maka para jual harganya cukup murah. Dan Rp 10.700/kg. Namun karena kon- petani tebu akan gulung tikar. Hal yang paling memprihatinkan kasus disi terpaksa, mereka terima ke- ini tidak dapat dibiarkan. Dalam di Lamongan, sebab Bulog tidak bijakan pemerintah. waktu dekat ini, Komisi B akan bisa menyerap gula petani karena “Disisi harga saja mereka sudah segera menemui Kementrian Ke- anggaran yang ada sangat terbarugi sekitar Rp 1.000/kg, kini me- uangan untuk mencabut kembali tas,’’ tegasnya. reka dibebani dengan PPh sekitar kebijakan tersebut. “Dalam waktu Kondisi ini diperberat dengan 4 persen yang tentunya membe- dekat kami segera ke Kementrian kebijakan pemerintah yang meratkan petani tebu khususnya di Keuangan untuk mencabut PP ter- nerapkan PPh sekitar 4 persen Pulau Jawa. Terkecuali diluar Jawa, sebut yang sangat merugikan pe- yang justru mematikan petani tebu

IPM di Madura Rendah, RAPBD Jatim Gelontorkan Rp 2 M

WAKIL Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mendukung sepenuhnya langkah Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menjadikan Pulau Madura sebagai Pilot Project Double Track. Ini karena Indeks Prestasi Manusia (IPM) di Pulau Madura sangat rendah dibanding 38 wilayah yang ada di Jawa Timur. Karena itu dalam RAPBD 2018 untuk proyek double track lebih difokuskan di Madura.

Hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan jika angka IPM di Madura sangat rendah. Karena itu perlu segera dicarikan solusinya diantaranya dengan Program Double Track.

“Melalui Program Double Track diharapkan ada peningkatan nilai IPM di Madura. Sebagai wilayah yang harapannya bisa maju dengan dibangunnya Jembatan Sura-

madu ternyata tidak membawa Pulau Madura lebih maju, khususnya SDM-nya. Kenyataannya justru menurun dan ini segera mendapatkan penanganan yang serius,’’ tambah politisi asal PAN ini.

Seperti diketahui, Gubernur Jatim, Soekarwo memutuskan untuk Program Double Track di tahun 2018 ini akan difokuskan di wilayah Madura. Pasalnya, saat ini IPM (Indeks Prestasi Manusia) di Madura sangat rendah, dan ini ditunjukan dengan jumlah putus sekolah masih tinggi.

Ditambahkannya, Double Track yang pertama dengan memperbaiki kualitas pendidikan formal.

Yakni, dengan menambah kurikulum untuk SMA. Selama ini, tambahnya pendidikan vokasional sudah diterapkan di SMK. Doble Track juga diterapkan di sektor informal.

Secara prinsip adalah mempersiap-

kan ketenagakerjaan di Jawa Timur, yaitu membenahi Balai Latihan Kerja (BLK).

“Apabila SMA memiliki kurikulum pendidikan vokasional maka akan menambah kualitas lulusannya,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim bekerjasama dengan semua rektor yang memiliki Fakultas Teknik Sipil. Tujuannya adalah agar bisa menjadi pembina untuk SMK maupun SMA. Selain itu juga membantu meningkatkan sekolah yang belum memiliki akreditasi.

Dinas Pendidikan Jatim telah mengalokasikan anggaran untuk Proyek Double Track di Madura pada 2018 sebesar Rp2 miliar. Proyek tersebut diharapkan bisa meningkatkan IPM di Madura hingga mencapai 11 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman menegaskan, keinginan Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menjadikan Pulau Madura sebagai Pilot Project Double Track sangat beralasan. Ini karena dari 38 wilayah yang ada di Jawa Timur paling rendah IPM-nya ada di Madura.

Karena itulah dalam RAPBD 2018 untuk proBERKUNJUNG KE MADURA. Duta Besar Arab Saudi, Osama Bin Muhammed Abdullah Al. yek double track Shuaidi (paling kiri) berkunjung ke Madura dan mengikuti Sidang Paripurna DPRD Sumenep lebih difokuskan dalam rangka HUT ke-748 Kabupaten Sumenep. Dikanannya Bupati Sumenep, Ketua di Madura. dan Wakil Ketua DPRD Sumenep. Baca beritanya di halaman-10. (yd)

di Pulau Jawa. Untuk itu, pihaknya setuju dengan dicabutnya kebijakan tersebut karena memang sangat memberatkan petani tebu.

“Bagaimana mereka bisa hidup bahagia, jika kebijakan pemerintah tidak sedikitpun memihak ke pe-

tani tebu. Sebaliknya, mereka akan tergerus dengan pabrik swasta, dimana mereka pemilik modal besar yang dengan mudah mempermainkan nasib petani tebu,’’ ungkap politisi asal Partai Demokrat dengan intonasi tinggi. (yd)

DPRD Jatim Rumuskan Besaran Gaji GTT dan PTT DPRD Jatim dan Dinas Pendi- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMA/ dikan Jatim terus merumuskan SMK diantaranya 32 ribu orang akan berapa anggaran yang didapatkan pensiun. oleh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Ini berarti jumlah pegawai nePegawai Tidak Tetap (PTT) dari geri tinggal 4 ribu orang. Otomatis APBD 2018. Angka yang sementa- jumlah GTT/PTT di SMA/SMK bakal ra keluar, keduanya mendapatkan semakin membengkak. “Sekarang penghasilan Rp 750 ribu perbulan saja setiap sekolah sudah ada 20 dari Pemprov Jatim. orang Guru dan Pegawai Tidak TeKepala Dinas Pendidikan Jatim tap,” bebernya.

Saiful Rachman mengatakan, toSaiful Rachman sendiri mengatal besaran untuk GTT/PTT adalah ku telah berkonsultasi ke Gubernur Rp 80 milliar. Dengan jumlah ma- perihal banyaknya Guru Negeri sing-masing GTT 4 ribu orang dan yang pensiun. Pemprov Jatim pun PTT 4 ribu orang. Jadi totalnya de- telah mengirim surat kepada Menlapan ribu orang. “Jumlah yang teri Pendidikan agar dilanjutkan ke didapat sama, setiap orang Rp 750 Kementrian Aparatur Negara dan ribu perbulannya. Itu subsidi dari kami,” ujar Saiful Rahman saat ditemui seusai hearing dengan DPRD Jatim, Senin (30/10/2017).

Jika skema ini nantinya diterapkan, maka dari jumlah GTT/PTT yang pernah disebutkan Dinas Pendidikan Kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan sebanyak 9000 orang, pegawai tidak tetap (PTT) di Jawa Timur baru bisa dianggarkan mulai diperhatikan. Jika pembahasan di 8000 orang. Sisanya DPRD Jatim lolos, maka mereka akan memasih belum terakomo- nerima penghasilan Rp750 ribu perbulan. dir dalam anggaran.

Kendati demikian, Guru dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Pegawai Tidak Tetap masih bisa Dirinya mengaku tidak bisa berbuat bernafas lega. Pasalnya, sekolah apa-apa, hanya bisa menunggu masih bisa memberikan tambahan agar moratorium penerimaan PNS gaji dari dana Bantuan Operasional segera dicabut oleh Pemerintah Sekolah (BOS). Dimana dalam Pusat. aturan dibatasi maksimal 15 persen Ditempat yang sama, dalam yang diperbolehkan untuk sektor hearing Anggota Komisi E DPRD gaji. Dengan syarat, GTT/PTT ini Jatim Moch. Eksan menilai jumlah harus memiliki surat keputusan dari anggaran terhadap GTT/PTT terlaGubernur Jatim. “Yang memberi- lu besar dibandingkan dengan bankan surat keputusan adalah kepala tuan khusus siswa miskin (BKSM) sekolah,” ungkap Saiful. yang dikeluarkan oleh Dinas PendiPencairan dana BOS untuk gaji dikan. “Bantuan BKSM mendapat GTT/PTT ini tidak hanya diperun- Rp 30 milliar, sedangkan GTT/PTT tukkan bagi SMA/SMK negeri saja. Rp 80 milliar. Ini berarti pembenaMelainkan juga swasta. “Jadi ter- han terhadap Indeks Pembangugantung nanti dana BOSnya be- nan Manusia masih belum serius,” rapa setiap sekolah. Tinggal diambil kata Eksan. maksimal 15 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Ini masih bisa ditambah dari Komisi D DPRD Jatim Suli Da’im berpenarikan sumbangan penyeleng- harap Dinas Pendidikan Jatim tidak garaan pendidikan (SPP) yang se- hanya memikirkan nasib GTT/PTT jak peralihan kewenangan dari ka- di Sekolah Negeri saja. Namun juga bupaten/kota, telah ditetapkan Sekolah Swasta. besarannya melalui Keputusan “Kapan Guru Swasta juga dipiGubernur. kirkan. Mereka memiliki hak yang Hanya saja, hitung-hitungan sama dengan Guru Honorer di Neanggaran tersebut diprediksi beru- geri. GTT/PTT di swasta juga perlu bah total dalam pembahasan diperhatikan,” tandas Suli Da’im.

RAPBD 2019. Pasalnya, disebutkan (yd) oleh Saiful Rachman, dari 39 ribu

Hal - B Edisi No.270 Tahun XVI ~ Minggu I Nopember 2017

Lima Inovasi Unggulan Pemprov Jatim 

Dipaparkan Pakde Karwo dihadapan Tim Penilai Kemendagri

GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo memaparkan lima inovasi unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di hadapan tim penilai Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Kelima inovasi ini dipaparkan Pakde Karwo-sapaan lekatnya karena Provinsi Jawa Timur masuk dalam tiga besar provinsi nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2017.

Inovasi pertama yang dipaparkan Pakde Karwo adalah Samsat on the Spot (SOS). Inovasi ini merupakan gagasan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim, melalui Kantor Bersama Samsat Karangploso, Kab. Malang. Inovasi ini merupakan layanan jemput bola dengan tagline ‘Solusi Orang Sibuk’ dimana petugas akan mendatangi wajib pajak pada waktu dan lokasi yang disepakati. “Hasil survey sebanyak 70 persen wajib pajak adalah orang bekerja, jadi kita yang mendatangi wajib pajak,” katanya.

Program SOS ini juga efektif dan efisien karena pada waktu tertentu dapat lang-

sung melayani ratusan bahkan ribuan wajib pajak, yakni ketika SOS dilakukan di perusahaan yang memiliki ribuan karyawan.

Menurut Pakde Karwo, konsep ini menjadi bagian dari citizen charter, dimana samsat melakukan perjanjian dengan wajib pajak kemudian mendatanginya. “Konsep ini meletakkan wajib pajak pada posisi prima,” terangnya.

Inovasi kedua yakni COMEL (Community Comprehensive Linkage) dari Poli Tubercolosis (TB) RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Inovasi ini bermula dari tingginya angka putus obat TB di Tahun 2013 sebanyak 42 persen. TB MDR/ Tubercolosis Multiple Drug Resistant adalah pasien dengan penyakit TB yang resisten terhadap pengobatan anti TB, dimana kebanyakan adalah pasien tidak mampu. Inovasi ini dilakukan untuk menurunkan angka putus obat.

Program COMEL ini mengintegrasikan berbagai stakeholder, seperti RSUD Dr. Soetomo, Dinas Kesehatan Prov.

Jatim, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Perhimpunan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia/PPTI Jatim, serta Yayasan Aissyiyah sebagai penga-

was minum obat. Upaya yang dilakukan yakni dengan pendampingan pasien berobat, penggunaan video panggil, pembuatan buku saku pasien, pembuatan bulletin, dll. “Jadi kita mengajak relawan untuk membantu mengawasi,” terang orang nomor satu di Jatim ini.

Selanjutnya, inovasi yang ketiga adalah DARLING (Dongeng Anak dan Remaja Keliling) yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim. Inovasi ini berupa kegiatan memperkenalkan perpustakaan dan menumbuhkan kegemaran membaca kepada anak-anak dan remaja melalui ‘mobil dongeng keliling’.

Mobil ini langsung mendatangi PAUD, PG/TK, SD, Panti Asuhan, Rumah Singgah dan lapas anak dengan membawa pendongeng professional dan pustakawan. Mobil ini juga dilengkapi dengan ketersediaan koleksi kisah cerita lokal, ruang audiovisual, dan ruang dongeng. “Jadi disini ada substansi dan touch untuk meningkatkan minat baca,” katanya.

Sedangkan inovasi keempat adalah ATM-Pasung (Administrasi Terpadu Manajemen

Gubernur Jatim Pakde Karwo memaparkan lima inovasi unggulan Pemprov Jatim dihadapan tim penilai Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Pasung) yang digagas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

ATM Pasung yaitu suatu aplikasi berbasis teknologi informasi yang berisi data kasus pemasungan di Jatim mulai dari nama, alamat, dan foto.

Inovasi ini memberikan gambaran mulai pendataan, pembebasan, perawatan, rehabilitasi sampai dengan pendampingan penderita skizofrenia pasung. “Proses pendampingan ini nantinya melibatkan relawan yang menggunakan pendekatan dengan hati,” katanya.

Adapun inovasi yang terakhir adalah Sabtu Ceria Minggu Gembira yang digagas oleh Rumah Sakit Jiwa/RSJ Menur Surabaya. Program ini dilakukan untuk mengurangi kejadian kaburnya pasien yang sebagian besar pada hari Sabtu dan Minggu. Caranya dengan mengajak pasien bersuka ria melalui kegiatan dalam kelompok dimana ada leader, co leader, observer dan anggota.

“Inovasi ini akan dikembangkan menjadi Home in Hospital (HIH), yakni rumah sakit menghadirkan suasana rumah yang kekeluargaan sehingga pasien aman dan nya-

man,” jelas Pakde Karwo.

Sementara itu Kepala Balitbang Kemendagri, Drs. Dodi Riyadmadji, MM mengatakan, kegiatan validasi ini dilakukan untuk menentukan pemerintah daerah mana yang berhak mendapat penghargaan IGA 2017. Tahun ini, ada 23 daerah yang masuk nominator, terdiri dari tiga provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Serta, 10 kabupaten dan 10 kota di Indonesia. Usai validasi ini nantinya tim penilai akan berkunjung ke daerah tersebut untuk mengecek secara langsung inovasi tersebut. (hms)

Pakde Karwo Dukung Langkah Presiden Bagikan IPHPS dan Kulin KK Suku Bunga Murah Bagi

GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo mendukung langkah Presiden RI, Joko Widodo yang membagikan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi kelompok tani, serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Jatim.

“Ini langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup disekitar hutan. Dengan SK ini, masyarakat diberi ijin mengolah lahan” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat mendampingi Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dalam rangka penyerahan SK IPHPS dan Kulin KK Tahun 2017 di Desa Brani Wetan, Kecamatan Gading, Kab. Probolinggo, Kamis (2/11).

Pakde Karwo mengatakan, langkah pembagian SK IPHPS dan Kulin KK ini akan berdampak positif pada terwujudnya kecukupan pangan, dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan melalui kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM).

Sejauh ini, kegiatan PHBM telah dilakukan oleh 1.825 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan 857 Koperasi Masyarakat Desa Hutan atau KMDH diseluruh Jatim.

PHBM terbukti mampu memberi kontribusi besar bagi peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan.

Dalam lima tahun terakhir, lanjut Pakde Karwo, kegiatan

PHBM mampu menyumbang pendapatan rata-rata per tahun sekitar Rp. 536 miliar dari kegiatan pertanian. Sementara dari produk perkebunan dan hijauan makanan ternak (HMT) mampu memberi kontribusi pendapatan sebesar Rp. 185 milyar.

Ditambahkan, pembagian SK IPHPS dan Kulin KK ini juga sangat tepat, pasalnya, provinsi ini memiliki kekayaan sumber daya alam hutan yang luar biasa. Pakde Karwo menyebutkan, Hutan Negara di Jatim seluas kurang lebih 1.361.146 ha hektar atau 28,36 persen dari luas daratan provinsi ini. Jumlah itu terdiri atas hutan lindung seluas 344.742 ha, Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 233.632 ha, dan Hutan Produksi tetap seluas 782.772 ha. Sedangkan luas hutan desa PHBM Tahun 2016 seluas 1.007.812 ha atau sekitar 89 persen dari luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

“Kami berterima kasih atas perhatian bapak Presiden yang telah memfasilitasi dan menunjukkan kepeduliannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat desa hutan di Jawa Timur,” ucapnya.

SK IPHPS Dioptimalkan Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo meminta kepada seluruh penerima SK IPHPS untuk dapat dioptimalkan sebaik-baiknya.

Pasalnya, melalui SK tersebut, para petani mendapat ijin pe-

Pengembang dan Pembeli

manfaatan lahan selama tigapuluh lima tahun. Petani diharapkan bisa mengolah lahannya supaya produktif.

“Jika lahannya tidak dimanfaatkan, SK-nya akan kami cabut. Sebaliknya, jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ijinnya akan kami tambah lagi 35 tahun, jadi totalnya 70 tahun” tegasnya.

Presiden Jokowi, sapaan akrabnya menambahkan, untuk mengelola lahan yang telah diberikan tersebut, petani dapat mengajukan pinjaman modal ke pihak bank melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, ia meminta agar petani berhati-hati dan benar-benar berhitung terlebih dahulu sebelum meminjam modal.

“Contohnya jika ada yang mau menanam sengon, itu kan panennya enam tahun.

Selama enam tahun itu, harus dipikirkan bagaimana mencicil angsuran? Jadi harus bisa mengangsur, jangan cuma bisa pinjam tapi tidak bisa mengembalikan,” katanya.

Presiden Jokowi menambahkan, melalui program pembagian SK IPHPS dan Kulin KK

ini diharapkan pertanian Indonesia makin produktif, sehingga bangsa ini bisa mewujudkan swasembada pangan. “Negara kita sangat besar, jika semua mau memanfaatkan lahan dengan produktif, maka negara kita tidak perlu impor panganan, tapi bisa ekspor. Karena itu, mari manfaatkan lahan ini sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kehutanan dan Ling kungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengatakan, SK IPHPS yang diberikan bagi kelompok tani di Kabupaten Probolinggo ini untuk lahan hutan seluas 2.287 ha, sedangkan Kulin KK yang diberikan untuk LMDH sebanyak 1.179 KK. Siti Nurbaya juga menegaskan pentingnya agenda Perhutanan Sosial di Pulau Jawa yang padat penduduk dan kebutuhan lahan garapan, khususnya. “Pemerintah melakukan agenda ini secara paralel di seluruh Indonesia, kegiatan ini diharapkan mendukung pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan senantiasa menjaga kelestarian hutan,” katanya. (kom)

GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan agar ada pemberian suku bunga murah di sektor pembiayaan terhadap pengembang dan pembeli property. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan program sejuta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Jika pengembangnya sudah semangat namun pembiayaannya memiliki suku bunga tinggi, maka perwujudan program sejuta rumah akan sulit dicapai apalagi sasarannya MBR,” ungkap Pakde Karwo Sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Pengukuhan DPD Real Estate Indonesia/REI Jatim dan Komisariat REI se Jatim Periode 2017-2020, di Hotel Mercure, Surabaya, Rabu (01/11).

Menurut Pakde Karwo, public policy yang diterapkan perbankan saat ini tidak berpihak pada yang kecil, karena hampir setiap orang yang memiliki pinjaman di Bank justru dikenakan pajak tinggi. Oleh sebab itu kebijakan moneter ini harus diubah, agar kemampuan daya beli masyarakat bisa meningkat dan pasar property makin berkembang.

“Ini menjadi tugas pengurus DPD REI untuk menyampaikan kebijakan suku bunga murah pada Menkeu RI,” imbuhnya.

Pakde Karwo menambahkan, terkait perijinan pemerintah pusat telah menerbitkan PP No. 64 tahun 2016 tentang tentang Pembangunan Perumahan MBR, dan Inpres

No. 3 tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Melalui peraturan ini maka telah disederhanakan jumlah dan waktu perizinan. Dari yang semula sebanyak 33 izin dan tahapan menjadi 11 izin dan rekomendasi. “Presiden telah menetapkan hingga Maret 2018 konsep 11 izin sudah harus tuntas dan diterapkan di semua daerah.

Apabila nanti daerah belum menjalankan maka akan diambil alih pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim terpilh untuk periode 2017-2020, Deni Wahid, MT mengatakan, salah satu kendala realisasi PP 64 tahun 2016 ketika masuk ke suatu daerah yakni selalu bentrok dengan Perda setempat. Karenanya ia berharap, Perda tersebut bisa dibatalkan oleh pemerintah setempat sehingga terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Target pembangunan sejuta rumah di Jatim berjumlah 25 ribu unit, namun sampai jelang akhir tahun ini baru mencapai 10 ribu. Hal ini juga disebabkan karena belum sinkronnya peraturan yang ada,” terang Deni Wahid.

Turut hadir Ketua UMUM DPD REI Soelaeman Soemawinata, Sekjen DPD REI Totok Lusida, Ketua Kadin Jatim Lanyalla Mattaliti, perwakilan pengurus DPD REI se Jatim, serta beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (red)

Hal - C Edisi No.270 Tahun XVI ~ Minggu I Nopember 2017

Gus Ipul Cari Solusi Terbaik Atasi Permasalahan Buruh dan Angkutan Online WAKIL Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah akan mencari solusi terbaik menyikapi masalah perburuhan, termasuk persoalan angkutan online yang semakin menjamur. Untuk itu dirinya berharap kepada semua pihak memikirkan bersama-sama soal tindakan kongkrit dengan bijak.

“Kita akan cari jalan keluar.

Pelan-pelan kita cari jalan keluar. Ada yang kita kawal ke pemerintah pusat, ada yang diputus diselesaikan di sini seperti UMSK dan UMP. Sedangkan masalah tuntutan kenaikan cukai rokok, kemudian juga mengenai masalah ingin merevisi PP 78, dan juga kaitannya pengaturan angkutan online, semua memang harus dibawa ke pusat,” ujar Gus Ipul sapaan lekat Wagub Jatim saat menerima ribuan buruh dan sopir angkutan di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/10) siang.

Ia menjelaskan, ada beberapa langkah yang bisa dibahas untuk menyelesaikan persoalan UMK dan UMP. “Tadi ada tujuh poin yang sudah kita sepakati. Nah mudah-mudahan ini menjadi semacam langkah awal kita untuk mengatasi berbagai dinamika perburuan di Jawa Timur,” kata Gus Ipul yang didampingi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Moh

Iqbal.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, untuk menyelesaikan persoalan buruh dinilainya tidak mudah. Penaganan tersebut memerlukan kehatihatian, pendalaman masalah dan duduk bersama. “Ini yang kita lakukan. memang tidak mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir di tengah permasalahan masyarakat. Kita tahu bahwa ada yang ingin cepat permasalahannya ini, tetapi ya tidak gampang,” katanya.

Seperti halnya keinginan untuk mengubah PP 78 tahun 2015, dirinya mengatakan akan menjadi sebuah persoalan baru jika terjadi perubahan. Karena, sebut Gus Ipul, jika dibiarkan akan terjadi makin melebarnya kesenjangan antara ring satu dan ring dua.

Diharapkan bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Sedangkan peraturan pemerintah membutuhkan proses yang cukup panjang.

“Ini juga harus diatasi dengan bijak, harus hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai terjadi suatu masalah yang besar kalau ini dibiarkan. Terutama di lingkungan pabrik rokok.

Terus terang. Ini perlu melakukan pendalaman yang serius,” ucapnya

Mengenai tuntutan angkutan konvensional akan melakukan mogok selama tujuh hari jika tidak dipenuhi, Gus Ipul menanggapinya agar semua pihak harus memikirkan tindakannya dengan lebih bijak.

“Kita pelan-pelan cari solusinya dan perlu payung hukum. Kalau nanti mogok, masyarakat siapa yang melayani.

Saya minta marilah kita selesaikan permasalahan dengan baik. Mogok itu tidak menyelesaikan masalah.

Selain itu, Gus Ipul juga mengatakan permasalahan banyak mengeluhkan angkutan konvensional ini kalah nyaman dengan angkutan online. Untuk itu, Pemprov Jatim ingin memberikan bantuan melalui anggaran provinsi agar bisa membenahi angkutan kota ini, sehingga penumpang lebih nyaman. “Ini untuk meringankan agar angkutan umum konvensional bisa lebih bersaing,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan, penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat tidak relevan dan harus ditolak. “Sebab, di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sudah menerapkan UMK semua,” kata Fauzi.

Pada kesempatan yang

Wagub Apresiasi Ide dr. Gamal Tangani Kesehatan Warga Miskin

WAKIL Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf mengapresiasi ide brilliant dr.

Gamal Albinsaid, M.Biomed.

Wagub yang sering disapa Gus Ipul itu mengapresiasi ide Chief Executive Officer Indonesia Medika ini karena mampu mewujudkan layanan kesehatan melalui aplikasi teknologi informasi, dimana layanan tersebut mampu hadir langsung kepada warga tidak mampu.

“Menurut saya ide ini sangat bagus dan menarik, karena apa? karena sangat peduli dengan warga miskin,” kata Gus Ipul saat menerima dr.

Gamal Albinsaid, M.Biomed, Chief Executive Officer Indonesia Medika di ruang kerjanya di Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (30/10).

Saat berdialog dengan Gus Ipul, dr. Gamal banyak bercerita soal ide brilliant yang ia munculkan. Bersama rekan kerjanya, dirinya mendirikan klinik asuransi kesehatan untuk membiayai warga miskin yang tidak mampu untuk berobat.

“Untuk programnya ada dua platform yang dikembangkan, yakni berupa home dika.com dan siapapeduli. co.id. Kedua platform tersebut berbeda cara kerjanya,” jelasnya.

Untuk homedika sendiri, cara yang dilakukan adalah dengan memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang dengan menjadikannya sebuah dana. Dirinya mengajak masyarakat mengumpulkan sampah setiap dua kali dalam seminggu. Dari hasil tersebut,

Gus Ipul saat menerima dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed, Chief Executive Officer Indonesia Medika di ruang kerjanya. masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan mulai layanan kesehatan primer, operasi hingga rawat inap.

“Caranya itu mengajak masyarakat ikut peduli soal sampah dan kesehatan mereka. Dan modelnya itu berupa asuransi kesehatan. Dan biayanya kita gunakan cara subsidi silang,” jelasnya.

Sementara untuk platform berlabel siapapeduli.co.id, kegunaannya untuk menjembatani warga kurang mampu dalam hal pembiayaan pengobatan kesehatan. “Jadi kalau ada pasien tidak mampu maka mereka cukup upload website kami. Maka kami gunakan sosial media dan gerakan kerelawanan dalam bentuk link,” ujarnya.

“Jadi visi kami itu berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dengan mendatangi secara langsung kepada masyarakat. Ya kalau dibilang

sama seperti taxi online lah,” imbuhnya.

Untuk itu, dirinya berharap, Pemprov. Jatim melalui Dinas Kesehatan bisa ikut mendukung program yang ia lakukan.

“Sehingga bisa terintegrasi antara perusahaan, kampus dan pemerintahan. Dan yang paling penting, bagaimana pemerintah bisa berkolaborasi dan menjadikan model percontohan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul akan mendiskusikan keinginan tersebut dengan dinas terkait, termasuk dengan Dinas Kesehatan Prov. Jatim.

Sehingga program yang diusulkan bisa terintegrasi dengan baik. “Saya setuju, ini kan program bagus, makanya akan kita bicarakan untuk menutup bolongnya program-program pemerintah. Kalau bisa dikerjasamakan dengan BPJS dan ini perlu didiskusikan bersama,” katanya. (hms)

sama, Koordinator SPTI Jatim Hamid mengatakan, aksi di Grahadi kali ini memang kelanjutan aksi 3 Oktober lalu di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya aturan pembatasan transportasi online berupa Rancangan Perhub Transpor-

tasi Online di Jatim sudah ada, tapi sampai saat ini Pergub itu tak kunjung ditetapkan.

Keluhan para sopir dan pemilik angkot di Jatim ini berkaitan dengan ketimpangan jumlah antara angkot dengan angkutan berbasis aplikasi. Di Surabaya, ketimpangan ini sangat terasa.

“Angkutan berbasis aplikasi saat ini sudah mencapai 30 ribu, padahal jumlah angkutan kota di Surabaya saat ini tinggal 3 ribu. Demikian halnya taksi reguler yang saat ini tinggal 5.500, sedangkan bus kota sekitar 100-an saja,” pungkasnya. (hms)

Pemprov Jatim Dukung Penuh PM 108 Tahun 2017 PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mendukung penuh Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108). Dukungan itu diantaranya dengan memberikan layanan perijinan prinsip bagi angkutan berbasis aplikasi.

“Dengan adanya PM 108 ini, kami harap bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Kami juga mengimbau kepada angkutan berbasis aplikasi agar segera mengurus dokumen perijinan” kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT saat konferensi pers di Kantor Dishub Jatim, Jl. A. Yani Surabaya, Minggu (29/ 10).

Wahid mengatakan, saat ini dari 12.020 kendaraan yang mengajukan ijin prinsip kepada Dishub Jatim, baru 2.380 kendaraan saja yang sudah dikeluarkan ijin prinsipnya. Namun dari jumlah tersebut, hanya 38 kendaraan yang sudah benarbenar menyelesaikan secara tuntas ijin prinsip tersebut.

Karena itu, Wahid menegaskan kepada seluruh pemohon yang sudah dikeluarkan ijin prinsipnya untuk segera melengkapi dokumen sesuai aturan yang ada. “Ijin prinsip hanya berlaku selama enam bulan sejak dikeluarkan, jika tidak segera diurus akan kami cabut kembali” tegasnya.

Adapun beberapa aturan untuk mendapatkan ijin prinsip diantaranya adalah, jumlah CC kendaraan minimal 1.300, kendaraan harus dikelola badan usaha atau koperasi, kemudian jumlah kendaraan yang diajukan perusahaan minimal lima unit dengan satu nama di STNK. Syarat lainnya adalah rencana bisnis selama lima tahun kedepan. Dishub LLAJ akan melihat prospek dan potensi

Usai penjelasan PM 108 di Kantor Dishud Jatim, foto bersama. Pemprov Jatim sangat mendukung PM 108. perusahaan itu. pasalnya, izin diterbitkan tidak hanya satu atau dua bulan. Setelah izin dan operasi keluar, kendaraan diperbolehkan beraktivitas di Jatim.

Ditambahkan, PM 108 merupakan jalan tengah dari polemik angkutan online.

Pembahasan PM tersebut telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan berbagai pihak, baik organda, operator angkutan online, kementerian, dan pemerintah se-Indonesia. Karena itu, Wahid meminta PM 108 dapat ditaati seluruh pihak.

“Jadi kami harap, dengan diterbitkaannya PM 108 maka permasalahan angkutan online sudah menjadi solusi untuk dapat dijadikan angkutan sewa khusus atau ASK” imbuhnya.

Masa Transisi Tiga Bulan Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan RI, Rudi mengatakan, PM 108 ini mulai berlaku per 1 November 2017. Namun, Kemenhub memberikan masa transisi selama tiga bulan kepada AS Kuntuk beradaptasi dengan PM 108.

Diantaranya untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana para pengemudi angkutan sewa khusus harus memiliki SIM Umum, bukan SIM

A. Lalu, uji KIR, proses pendaftaran kendaraan ke badan usaha, dan pengurusan lainnya yang membutuhkan waktu agak lama.

Rudi menambahkan, PM 108 ini menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).PM ini telah disahkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada tanggal 24 Oktober 2017.

Perlunya PM ini, lanjut Rudi, adalah untuk mengatur keselamatan, keamanan, kesetaraan, keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. “Secara umum, juga menjaga situasi dan kondisi layanan angkutan masyarakat diseluruh negeri agar tetap kondusif” katanya.

PM 108 juga berisi pelayanan yang harus diwajibkan oleh pengemudi taksi online.

Kewajiban tersebut yakni tarif harus tertera di aplikasi, penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan, tidak menaikan penumpang secara langsung di jalan, beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan dan wajib memenuhi standar layanan minimum. (hms)

Hal - D Edisi No. 270 Tahun XVI ~ Minggu I Nopember 2017

Judul Raperda Berubah Menjadi ‘Pemantuan Orang Asing’

Ketua Komisi A, Dr H Freddy Poernomo, SH.MH. HASIL rapat kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa sebaiknya substansi Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing tidak perlu diatur dalamRancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemantauan Orang Asing.

Diharapkan, materi substansi dari Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur tentang Pengawasan OrganisasiMasyarakat Asing hanya menjadi inisiatif Komisi A. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada kontenruang lingkup maupun judul Raperda yang semula ”Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing” menjadi “Pemantauan Orang Asing”.

Demikian laporan Komisi A yang membidangi Pemerintahan selaku pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pemantauan Orang Asing. Hal itu disampaikan Komisi A melalui juru bicaranya H Fatchullah, SH dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (30/10/2017).

Menurut Komisi A, langkah untuk melakukan pemantauan terhadap Orang Asing ini telah mendapat dukungan dari Direktur Jenderal Keimigrasian Ronny Frankie Sompie pada saat kunjungan kerja Komisi A, Selasa (5/9/2017) di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Imigrasi Ke-

menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dikatakan Komisi A yang diketuai Dr H Freddy Poernomo, SH.MH, pada prinsipnya Dirjen Keimigrasian Ronny F. Sompie menyampaikan bahwa setiap orang ataupun Pemerintah Daerah dapatturut membantu kebijakankebijakan yang dimiliki Pemerintah Pusat. Karenahal ini nantinya akan berimplementasi terhadap cepatnya pembangunannasional dan pertumbuhan nasional.

Keimigrasian hanya berwenang dalamhal administratif keimigrasian, terkait orang asing adalah tanggungjawab seluruh stakeholder.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah serius dalam menangani pencegahan secara dini untuk

 Peristiwa Tol Pasuruan - Probolinggo

DPRD Jatim Akan Panggil PT Waskita Karya

PERISTIWA runtuhnya em- jeur maka pihak kepolisian bisa jang 50,80 meter dalam proses pat girder pembangunan tol Pasu- mempidanya. erection menggunakan 2 buah ruan-Probolinggo (jalan tol Paspro) Seperti diketahui, empat gir- mesin crane berkekuatan 250 ton pada Minggu, 29 Oktober 2017, der jatuh hampir bersamaan saat dan 150 ton. Pemasangan sudah membuat anggota DPRD Jatim dilakukan pembangunan Jalan Tol dimulai sejak hari Sabtu dan prihatin.

Pasuruan Probolinggo di Keca- menyelesaikan 3 girder.

“Harus ada penyidikan lebih Pada ke tiga girder intensif untuk mengetahui seyang sudah dilakukan bab musababnya,” kata Angerection dilakukan pemagota Komisi D DPRD Jatim, H sangan bracing. PemasaSurawi di kantornya, Senin ngan girder ke-4 dilanjut(30/10/2017). kan hari Minggu itu (29/ Politisi asal Bojonegoro ini 10). mengatakan pihaknya dalam Saat girder ke-4 terwaktu dekat akan memanggil sebut sedang diatur unpihak-pihak terkait untuk metuk ditempatkan pada dungetahui peristiwa tersebut dukannya, ia mengenai versi investor pembuat jalan Kondisi saat runtuhnya empat girder tol girder yang telah terpatol tersebut.

Pasuruan-Probolinggo (jalan tol Paspro) sang dan menyebabkan “Kami ingin mengetahui jatuh di Kecamatan Grati, Kabupaten Pa- tali crane putus dan girder dari PT Waskita Karya selaku suruan. ketiga menyentuh girder pelaksana proyek tersebut pelain yang sudah terpasang nyebab jatuhnya girder tersebut,” matan Grati, Kabupaten Pasuru- dan berakibat keempat girder jatuh kata Surawi. an, Jawa Timur. secara bersamaan. Peristiwa terDitambahkan oleh Surawi, jika Berdasarkan penjelasan PT sebut mengakibatkan korban jiwa nantinya dalam penyidikan terse- Waskita Karya, pemasangan girder 1 orang meninggal dan 2 orang but ditemukan adanya force ma- di Kecamatan Grati memiliki pan- dirawat di rumah sakit. (yd)

 DPRD Kota Samarinda Kunjungi DPRD Jatim

Pertanyakan Cara Pencegahan Narkoba

DPRD Jatim kedatangan tamu dari anggota Komisi A Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (30/10/2017). Mereka datang bukan sekadar bersilaturrahmi, melainkan ingin mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Jatim melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Seperti disampaikan Ketua Komisi A, Freddy Poernomo, Jatim menjadi peringkat kedua penyalahgunaan narkoba. Data BNN dan survei Universitas Indonesia (UI) mencapai 2,2 persen penduduk di Jatim.

“Ada 5 juta di Jatim terbesar nomor dua. Ini terdeteksi oleh BNN dan Polri di Jatim,” terang Freddy Poernomo.

Nah, hal serupa kini dialami Kota Samarinda. Menurut dr Sri Puji Astutik, ketua Komisi IV (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Samarinda,

saat ini di Samarinda penyalahgunaan narkoba terus meningkat. “Ini jelas merugikan baik sisi kemanusian, sosial dan dan ekonomi.”

Karena itu mereka ingin mengetahui bagaimana Jawa Timur menangani pencegahan peredaran narkoba tersebut. Perda adalah cara memenuhi kebutuhan anggaran yang bisa mengawal kebijakan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

Menurut Freddy Poernomo, untuk kebutuhan itu Jawa Timur bekerjasama dengan BNNP mengawal dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. “Kami melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama melakukan penyuluhan bahaya narkoba.

Ini penting agar penyalahgunaan narkoba bisa ditekan dan dihentikan,” terang Freddy.

Terkait anggaran di Jatim su-

dah terbentuk di 20 di Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur. Kabupaten Tulunggagung misalnya, menyediakan alokasi antisipasi narkoba sebesar Rp 2 miliar.

Untuk Pergub, Jawa Timur masih menunggu. “Insyallah dalam waktu dekat sudah selesai, sehingga tidak terjadi benturan kewenangan anggaran dengan pemerintah pusat,” kata dia.

Dengan terbitnya perda 13/ 2016 gubernur Jatim meminta seluruh SKPD menyediakan kebutuhan anggaran untuk penyalahgunaan narkoba. “Ada intruksi gubernur pada SKPD, tujuannya agar tidak overlapping dengan dinas terkait. Dan jangan ada egosektoral. Komunikasi DPRD Jatim dengan DPRD Kab/kota diagendakan 4 bulanan. Ini mengawal dan mendorong antisipasi bahaya narkoba,” terang Freddy Poernomo. (yd)

mengetahui keberadaan orang asing guna mendukung pelaksanaan Tim PengawasanOrang Asing yang berada pada leading sektor Divisi Keimigrasian KantorWilayah

Kementerian Hukum dan HAM. Jawa Timur, dalam hal ini Pemerintah Daerah akan bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMJawa Timur. (yd)

 Khawatir Mengandung Bakteri

DPRD Jatim Minta Disperindag Operasi Buah Impor DPRD Jatim mendesak Disperindag Jatim turun menggelar operasi adanya buah imporyang masuk secara massal di Jawa Timur. “Kami khawatir buah impor jenis pisang dan anggur yang terjual bebas mengandung bakteri berbahaya bagi manusia,”ungkap Anggota Komisi B DPRD Noer Soetjipto saat ditemui di kantornya, Senin (30/10/2017).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan dirinya melihat Disperindag Jatim lemah dalam hal pengawasan buah impor di Jawa Timur.

“Beberapa waktu lalu ada apel dari China yang ternyata ada pewarnanya. Ini menunjukkan lemahnya Disperindag Jatim dalam menjalankan tupoksinya,” ungkap Noer Soetjipto.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Achmad Firdaus Febrianto yang dihubungi terpisah mengatakan, membludaknya buah impor di Jatim karena Disperindag tidak bisa mendeteksi. Seperti yang terjadi di Probolinggo, digempur dengan buah anggur impor, karena disana buah anggur tidak ada. Kalaupun ada jumlahnya minim dibanding dengan kebutuhan, akhirnya diputuskan untuk impor buah anggur.

“Setelah ditelusuri ternyata buah anggur impor memang sengaja didatangkan, karena di Probolinggo tidak ada. Disisi lain ternyata mereka memanipulasi pengangkutan buah impor lewat darat sehingga sulit terdeteksi oleh pengawas yang ada di wilayah perbatasan Jatim-Jateng.

Untuk itu kedepan kita akan perkuat dalam pengawasan di wilayah perbatasan,” papar Firdaus.

Selain itu, harus ada kebijakan tertentu yang disepakati bersama dengan seluruh instansi terkait, mulai

dari jembatan timbang, kepolisian hingga Disperindag. Dengan begitu, buah impor yang merugikan petani buah/sayur di Jawa Timur tidak masuk di wilayah ini.

Sementara itu, Disperindag Jatim mengaku memang kesulitan membendung buah impor yang masuk ke Jawa Timur, meski sudah ada Pergub yang melarang bongkar muat buah/sayuran impor di Pelabuhan Tanjung Perak. Pasalnya, mereka lebih banyak memanfaatkan jalur darat, dengan melakukan bongkar muat di luar Jawa yang pengawasannya tidak terlalu ketat.

Kepala Diseprindag Jatim, Ardi Setiawan dalam hearing bersama Komisi B DPRD Jatim mengakui jika untuk melacak buah impor di Jatim sangatlah kesulitan. Karena rata-rata buah impor yang masuk ke Jatim didatangkan dari Jakarta. Otomatis untuk mencari murah, mereka menggunakan jalur darat yang pengawasannya tidak terlalu ketat.

“Jujur selama ini kami merasa kesulitan untuk melacak datangnya buah impor ke Jawa Timur. Terkecuali jika mereka melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak.

Setelah ditelusuri ternyata buahbuah ini yang mendatangkan dari Jakarta. Tentu saja hal ini sangat merugikan Jatim,’’ papar Ardi.

Karenanya dalam hearing tersebut, Disperindag minta tambahan anggaran dari Rp1 miliar menjadi Rp2 miliar untuk menambah petugas penjagaan disejumlah wilayah perbatasan di Jawa Timur. Hal itu perlu untuk mengawasi masuknya buah impor yang jelas merugikan petani buah lokal, karena harga yang ditawarkan buah impor sangatlah murah.

Sebagai bentuk kekhawatiran adanya penyakit yang dibawa oleh buah impor, DPRD Jatim meminta Disperindag Jatim turun menggelar operasi.

“Kalau mengeluh kekurangan anggaran hal itu tak masuk akal.

Kok baru sekarang mengeluh kenapa gak dari dulu. Ini sudah tuBuah impor jenis anggur, apel, dan gasnya kenapa kok pisang, kini banyak masuk Jawa Timur. merasa kekurangan Pemasok tidak lagi masuk lewat Pelabu- anggaran untuk penghan Tanjung Perak, tapi lewat darat. Dis- awasan. Lalu tugasnya perindag Jatim mengaku kesulitan me- apa,” tandasArdi Setiangawasi. wan. (yd)