Jtpos 213

ISSN : 1412-7490

Edisi No.213 Tahun XIV ~ Minggu IV Pebruari 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

PNS Dishubkominfo Terduga Teroris Diduga Kuat Terkait Jaringan Bom Thamrin

(Foto: Gatot.S/JTMP)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama peralatan non kantor seperti cangkul, sapu lidi, skrop, dll. di bagasi mobil dinasnya.

Ke Kantor Risma Tetap Bawa Cangkul dan Sapu Lidi

Surabaya, JatimPos Sekalipun sudah terbukti bila Tri Rismaharini mampu memenangkan Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu dengan angka telak tetapi tidak membuat Walikota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma tersebut menjadi sombong ataupun jumawa.

Risma tetap berpenampilan apa adanya merakyat! Buktinya, usai pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Jatim Dr.H Soekarwo SH Rabu pekan lalu di gedung negara Grahadi, di rumah dinas Walikota Jl.Sedap Malam Surabaya telah disiapkan mobil dinas baru jenis Toyota Innova warna hitam dengan opir dan ajudan yang juga baru. Yang menarik adalah isi dari mobil yang masih kinyis-kinyis tersebut, bukannya alat-alat spesifik keperluan kantor tetapi justru berisii alatalat non kantor.

Alat-alat “non kantor istimewa” tersebut anBersamb ke hal. 11

Malang, Jatim PosTerduga teroris Achmad Ridho Widjaya (ARW) ternyata Kasi di Dishubkominfo Kabupaten Malang. Ia diciduk Densus 88 pada Jumat (19/2/2016)di rumahnya, Perum Griya Permata Alam Blok JM 7 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

ARW menjabat sebagai kepala seksi (kasi) pada bidang Pemandu Moda Transportasi.”Sampai saat ini masih tercatat sebagai kasi. Sebab surat pengunduran dirinya belum ada,” jelas Untung Sudarto, Sekretaris Dishubkominfo Kabupaten Malan, Sabtu (20/2/2016).

Menurut dia, ARW terakhir masuk kerja pada 28 Desember 2015 lalu. Karena lama tidak masuk kerja, Dishub pada awal Februari lalu melakukan pemanggilan pertama.

Tujuannya untuk mengklarifikasikan keberadaan dia mengapa lama tidak masuk kerja.”Memang dari beberapa teman bilang mau mengundurkan diri. Tapi sampai sekarang belum ada surat itu,” kata Untung.

Semula hendak dilakukan pemanggilan kedua, namun keburu dibawa Densus 88.Atas penangkapan itu, Untung mengatakan harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Sebab belum tahu kebenarannya, apa benar dia teroris atau tidak.

Dari sejumlah informasi diperoleh Bersamb ke hal. 11

Aparat Densus 88 melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat persembunyian para terduga teroris di Perumahan Green Hills Recidence, Ngijo, Karangploso, Malang.

Setahun Tidak Aktif Guru PNS SDN 2 Gambiran Terancam Dipecat Banyuwangi, Jatim Pos Nasib Purnomowati, guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di SDN 2 Gambiran Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi akan segera ber-

Wisata Religi Masjid Ki Ageng Basyariyah Sewulan Madiun, Jatim Pos Masjid Agung Sewulan atau lebih dikenal dengan Masjid Ki Ageng Basyariyah yang didirikan pada tahun 1740 M/1160 H terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madi-

un adalah salah satu situs peninggalan Kyai Ageng Basyariyah (Raden Mas Bagus Harun) yang merupakan penyebar syiar Islam pertama di Sewulan.

Situs Sewulan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Ma-

Gapuro pintu masuk Masjid Ki Ageng Basyariah(kiri) dan Makam Kyai Ageng Basyariyah dan keluarganya yang terletak di Barat Masjid Sewulan (kanan)

diun. Apalagi, tempat ini merupakan salah satu cagar budaya peninggalan kerajaan Mataram yang tersisa hingga sekarang. Meski sudah berumur hampir tiga abad, arsitektur kuno yang terpajang masih kokoh berdiri. Ornamen kaligrafi menghiasi setiap bagian dari gapura dan Masjid.

Selain itu, di lingkungan Masjid, terdapat kolam pesucian yang berada tepat di depan serambi Masjid, sebagian warga pendatang masih percaya bahwa air dalam kolam itu bisa mempercepat balita untuk bisa berjalan. Biasanya setelah mandi di kolam itu, beberapa bulan selanjutnya bisa berjalan.

Bersamb ke hal. 11

Kabid Kepegawaian, Drs H Muhlis

akhir. Pasalnya, Bupati Banyuwangi akan segera memecat yang bersangkutan sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuwangi.

Purnomowati dianggap mangkir atau tidak masuk dinas selama hampir satu taBersamb ke hal. 11

Mengaku Nabi Isa Habibullah Jombang, Jatim PosJari bin Supardi (44), warga Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, membuat pengakuan yang menghebohkan sebagai penerus Nabi Isa, dengan gelar Isa Habibullah.

Sontak pengakuan itu membuat masyarakat sekitarnya, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), aparat keaBersamb ke hal. 11

Jari (44) ini mengaku sebagai Nabi Isa Habibullah (kiri).

Kapolres Jombang AKBP Sudjarwoko (kanan)

Risma dan Whisnu Usai Dilantik Disambut Pesta Rakyat Gratis Surabaya, JatimPos Biasanya usai pelantikan pejabat diadakan ramah tamah terbatas dengan para undangan terhormat saja tetapi kali ini beda, lain dari pada yang lain. Usai pelantikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana justru disambut dengan ramah tamah

bersama warga kota Surabaya yang memenuhi halaman Balai Kota Surabaya Taman Surya.

Ribuan warga kota Surabaya Rabu siang lalu memenuhi Taman Surya Surabaya untuk berpesta rakyat menyambut Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik oleh Gubernur Jatim Dr.H.Soe-

karwo SH di gedung Negara Grahadi. Sementara di halaman Taman Surya sendiri telah tersedia puluhan (sekitar 50 buah lebih) meja kuliner lengkap dengan menu khas Surabaya.

Seluruh warga kota Surabaya yang memenuhi halaman Taman Surya bebas meBersamb ke hal. 11

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana sedang menikmati lontong balap (kiri, seragam putih) di dalam arena pesta rakyat di taman Surya, Ribuan warga kota Surabaya mengarak pasangan Risma-Whisnu dengan jeep terbuka dari posko PDI-P Jl.Kapuas menuju gedung Grahadi untuk mengikuti pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Jatim DR.H. Soekarwo SH. (kanan) pada hari Rabu (17/2) (Foto; Gatot.S/JTMP)

METROPOLIS

Hal - 2

Tahun 2018 Surabaya Bebas Sampah Plastik Surabaya, JatimPos Insyaallah thn.2018 mendatang kota Surabaya bebas sampah plastik. Rasa optimisme tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Surabaya Chalid Buhari dalam forum Media Gathering yang bertajuk Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dikantor Humas Pemkot Surabaya Kamis pekan lalu.

Menurut Chalid jumlah sampah plastik yang terkumpul di TPA Benowo sebanyak 400 ton dari jumlah sebanyak 1.500 ton sampah setiap harinya.

Sampah plastik sebanyak itu kata Chalid diproses untuk menghasilkan gas metan sebagai salah satu bahan penghasil listrik.

Gas metan dari sampah

plastik tersebut seluruhnya dibeli oleh PLN dengan harga yang telah disepakati bersama.

Sedemikian jauh Chalid tidak mengungkapkan sudah berapa banyak rupiah yang telah dihasilkan/dikumpulkan dari kerja sama saling menguntungkan tersebut.

Wah, soal angka nilai hasil penjualan gas metan ke PLN

kami belum hitung, ujar Chalid mengelak.

Perbiji Rp.200,Sementara itu Kepala BLH Pemkot Surabaya Ir.Musdiq Ali Sahudi MT menyatakan secara Nasional mulai Tgl.21 Februari sampai dengan 5 Juni mendatang diadakan uji coba penggunaan kantong sampah non plastik berbayar bagi seluruh lapisan masyarakat di 22 kota besar di Indonesia termasuk Surabaya.

Warga kota Surabaya dapat membeli Kantong sampah perbiji Rp.200,- kepada petugas yang ditempatkan di pusatpusat perbelanjaan dan pasarpasar. [Gatot.S/Jatim Pos]

Dari kiri-kanan: Mistar, Bonong dan Untung pemilik sekaligus pengemudi Bentor yang mangkal di seberang pasar Kupang menyatakan gembira bila bentor diijinkan beroperasi dalam kota Surabaya, Inzet: Plt Kadishub Pemkot Surabaya Irvan Wahyu Drajat (foto: Gatot.s/JTMP)

Bentor di Surabaya

Untuk Sementara Boleh Beroperasi Surabaya, JatimPos Angin segar bagi pemilik Becak Bermotor alias Bentor di kota Surabaya sebab sampai berita ini diturunkan belum ada larangan beroperasi tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang baik oleh Polisi maupun oleh LLAJR. Berita menggembirakan tersebut disampaikan oleh Plt.Kadishub Surabaya Irvan Wahyu Drajat menjawab pertanyaan Jatim Pos dalam Forum Media Gathering yang diselenggarakan oleh Humas Pemkot Surabaya dengan tajuk Action Plan Dinas Perhubungan Surabaya 2016 belum lama ini.

Menurut Irvan sampai selesainya Rakornas Korlantas di Ujung Pandang baru-baru ini belum payung hukum secara nasional untuk melarang Bentor beroperasi di jalanan di dalam kota-kota besar.

“Untuk sementara sambil menunggu payung hukumnya keluar, bentor diizinkan beroperasi,” ujar Irvan sambil menambahkan kendala utamanya adalah pertimbangan masalah “perut” rakyat kecil kasusnya mirip dengan Go-jek.

Kendati tidak ada larangan beroperasi, kata Irvan pihak tetap menghimbau para pemilik Bentor untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dalam kota. “Tidak boleh seenaknya nyelonong kekanan maupun kekiri sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya,” pinta Irvan meyakinkan.

Disambut Gembira Pemilik Bentor Kabar menggembirakan tersebut tentu saja disambut gembira para pemilik sekaligus pengemudi Bentor di Surabaya. “Wah senang banget Mas, kami wong cilik gembira

sekali dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang selalu memikirkan nasib wong cilik seperti kami ini.

Terima kasih Pak Jokowi, kami juga akan patuhi peraturan lalu lintas,” ujar Parjo pemilik Bentor yang biasa mangkal di depan pasar Turi Surabaya Hal senada juga disampaikan oleh Mistar pemilik sekaligus pengemudi Bentor yang mangkal diseberang pasar Kupang. “Senang sekali Mas jika diizinkan operasioanal didalam kota” ujar Mistar dengan gembira.

Berapa banyak jumlah Bentor di kota Surabaya, Irvan menyatakan pihaknya akan segera melakukan sensus alias pendataan jumlah Bentor di kota Surabaya. “Tunggu Mas kami segera akan melakukan pendataan di lapangan,” janji Irvan kepada Jatim Pos. [Gatot.S/ Jatim Pos]

Kadis DKP Pemkot Surabaya Chalid Buhari saat memberikan keterangan pers di kantor Humas Pemkot Surabaya Kamis (18/2) (Foto: Gatot.S/JTMP)

BNN Gandeng Komunitas Otomotif Perangi Narkoba’ Surabaya, JatimPos kukan BNN dengan menggan- dengan sosialisasi seperti ini Pemerintah Kota (Pemkot) deng pihak dari berbagai lapisan akan mendorong banyak maSurabaya terus menerus ber- usia. syarakat untuk melakukan sinergi dengan Badan Narko“Perlu antisipasi terhadap pencegahan di tiap-tiap daetika Nasional (BNN) Kota Su- ‘pintu masuk’ terhadap bahaya rah,” imbuh Suparti. rabaya dalam melakukan upaya narkoba ini. Hal ini dimulai ketika Dalam acara sosialisasi untuk mempersempit masuk- orang tua telah mendapati tersebut, secara simbolis juga nya Narkoba pada setiap lapisan anaknya yang sudah mulai me- dilakukan penempelan stiker masyarakat. Jumat Siang (5/ rokok. Pada frase tersebut, ‘Anti Narkoba’ pada kendaraan 2) bertempat di halaman Ta- hendaknya orang tua sudah plat merah. Tak hanya kendaman Surya, dilaksanakan so- mulai menaruh perhatian. Pun- raan beroda empat, kendaraan sialisasi kampanye anti narkoba caknya tiba jika anak telah mulai operasional milik Satpol PP yang juga menggandeng be- berprilaku yang tidak wajar. Jika berupa motor trail-pun tak luberapa komunitas seperti, Pajero Owner Community Jawa Timur, forum komunikasi hotel dan media, serta komunitas motor vespa OKASSI. Kepala BNN Kota Surabaya AKBP Suparti menyebutkan, berdasarkan data dari BNN Kota Surabaya, setiap harinya 40 hingga 50 orang tewas akibat penggunaan Narkoba. Pada tahun 2015, dilakukan rehabilitasi kepada sebanyak 433 pengguna narkotika, 64 pengguna dilakukan rawat Komunitas Pajero saat berfoto bersama dalam sosialiinap, dan 369 pengguna sasi Stop Narkoba di halaman Taman Surya (5/2) (foto: lainnya dilakukan rawat jalan. Humas Pemkot) “Mayoritas korban dari Narkoba ini adalah masyarakat sudah terindikasi bahwa penye- put dijadikan media untuk berdengan usia produktif, paling babnya adalah narkotika, maka kampanye anti narkoba. Stiker muda anak kelas 5 SD berusia rehabilitasi menjadi tanggung ‘Anti Narkoba’ tersebut terse12 tahun, sedangkan yang jawab sosial bersama,” imbuh dia dalam tiga ukuran, kecil, paling tua berusia 59 tahun. Eko Haryanto. sedang dan besar. Untuk yang Oleh karena itu, kegiatan ini Kepala BNN Kota Surabaya besar, stiker berwarna biru dan turut mengundang seluruh la- AKBP Suparti menambahkan, putih tersebut ditempelkan ke pisan masyarakat dari berbagai sosialisasi ini juga merupakan kendaraan besar milik Satpol PP usia. Selain itu, kegiatan ini output dari Insturksi Presiden dan Linmas. adalah salah satu cara untuk No 12 Tahun 2011 tentang Secara bergantian, Asisten mengingatkan kembali kepada pelaksanaan kebijakan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot kita semua atas bahaya nar- strategi nasional pencegahan Surabaya didampingi Kepala koba,” imbuh Suparti. dan pemberantasan penyalah- BNN Kota Surabaya juga melaAsisten Kesejahteraan gunaan dan peredaran gelap kukan penempelan stiker kepaRakyat Pemkot Surabaya Eko Narkoba. “Outputnya adalah da kendaraan operasional milik Haryanto dalam sambutannya, gerakan Pemberantasan Peng hotel, klub Pajero dan motor memberikan apresiasi tinggi gunaan dan Peredaran Gelap vespa. (Gatot.S/JTMP) terhadap kampanye yang dila- Narkoba (P4GN). Harapannya

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH, Herman Basuki, SH, Sugianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Nganjuk: Komarudin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali.

Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan.

Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Rahmat Eko. Probolinggo: Mohammad Hasin. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan.

Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Ratusan PNS Jombang Pensiun, Pemkab Jombang Kekurangan Pegawai

Ilustrasi Foto PNS Jombang, Jatim Pos Sekitar 400 PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkup Pemkab Jombang memasuki pensiun tahun ini. Sementara pemerintah pusat masih melakukan kebijakan moratorium rekrut-

men CPNS. Praktis, kekosongan sejumlah jabatan mendera Pemkab Jombang. Bukan hanya itu, pemkab juga kekurangan pegawai.

Kepala BKD (Badan Kepe-

gawaian Daerah) Jombang, dr Budi Nugroho mengatakan, tahun 2015 jumlah PNS yang pensiun mencapai 350 orang, sedangkan tahun 2016 ini sebanyak 400 orang.

“Jadi dua tahun terakhir ini jumlah seluruh PNS yang pensiun sebanyak 750 orang,” ujar Budi seraya mengatakan bahwa jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Jombang sebanyak 11.600 orang, Kamis lalu.

Budi Nugroho mengakui, karena ratusan PNS menjalani masa pensiun, hal itu berdampak pada kurangnya jumlah pegawai. Rinciannya, tenaga guru mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA mengalami kekurangan 1.506 orang. Kemudian tenaga dokter mengalami kekurangan 73 orang, tenaga medis 949 orang, bidan 367 orang, serta pegawai lain mencapai

5.722 orang.

Pihaknya mengakui, pemkab mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Pasalnya, ada kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang tidak boleh mengangkat tenaga honor. Selain itu, pemerintah pusat juga masih melakukan moratorium rekrumen CPNS. “Sebenarnya kita sudah mengajukan kekurangan pegawai itu sejak Nopember 2015. Pengajuan itu digunakan sebagai dasar untuk pengkatan dan juga kenaikan PNS oleh Menpan-RB. Karena memang aturannya seperti itu. Namun sampai sekarang belum ada jawaban,” ujar mantan Budi Nugroho. (Her)

Bupati Blitar Gelar Open House Pasca Dilantik oleh Gubernur Jatim Kab.Blitar JtpSetelah resmi dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Blitar terpilih pada tanggal 17/02 minggu lalu oleh Gubernur Jatim, secara terbuka Bupati Kabupaten Blitar Drs.H. Rijanto, MM didampingi istri beserta Forpimda dengan menggelar Open House bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro tepatnya di depan Alun-alun Kota Blitar. Kegiatan open house yang dilakukan oleh Bupati tak lain untuk bertatap muka dan berjabat tangan secara langsung kepada seluruh elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Blitar.

Secara langsung cara digelar satu hari penuh pada 19/ 02, mulai dari pagi hari sekitar jam 07.30 waktu setempat hingga selesai, dengan dihadiri oleh para tamu undangan be-

serta seluruh protokol kedinasan dari unsur pemerintah dan masyarakat se-Kabupaten Blitar. Puji syukur atas apa yang dilakukan dan dilaksanakan telah berjalan dengan lanjar tanpa ada kendala, Terlihat dalam agenda ini Bupati terpilih Rijanto seakan tak asing dengan Pendopo Ronggo Hadinegoro, karena memang sebelumnya beliau juga sudah sering menginjakkan kakinya ditempat tersebut secara matang, dengan status sebelumnya adalah sebagai Wakil Bupati Blitar.

Saat berhadapan langsung dengan para tamu undangan Rijanto dengan ramahnya atas apa yang diembankan sebagai orang nomor satu sekarang sebagai Bupati Kabupaten Blitar yang telah terpilih secara sah menjadi orang nomor satu tersebut, ini terlihat semangat pe-

Bupati Kabupaten Blitar Drs.H.Rijanto, MM nuh keceriaan untuk membawa kabupaten Blitar menjadi lebih baik lagi demi masyarakat untuk masyarakat.

Dengan dilantiknya Bapak Riajanto sebagai Bupati Kabupaten Blitar, masyarakat daerah Kabupaten Blitar mengharapkan keseriusan Bupati dalam kepemimpinannya untuk menjadikan Blitar lebih maju dalam

segala aspek seperti ekonomi, pendidikan dll. Yang utamanya juga memberikan dorongan tentang apa-apa yang perlu dibenahi, Seperti yang diutarakan oleh mbah Semar (nama julukan) “saya harap kebijakan beliau selalu bisa mengedepankan kepentingan rakyat,” tuturnya. (san)

Pj Bupati Mojokerto Berpamitan M. Ardi Prasetiawan segera meninggalkan jabatan Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, bersamaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih tanggal 17 Februari di Grahadi. Ardi yang juga menjabat Kepala Disperindag Provinsi Jawa Timur, berpamitan dengan seluruh entitas Pemkab Mojokerto dalam apel rutin Senin pagi, 15 Pebruari 2016.

Ardi tersebut dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada 22 Oktober 2015 lalu berdasar pada SK (Surat Keputusan) Kemendagri tanggal 30 September 2015 Nomor 131. 35-5409 tahun 2015. Ardi Prasetiawan menjalankan amanat kepemimpinannya sebagai seorang Pj Bupati selama kurang lebih 4 bulan.

“Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2016-2021, yakni Bapak Mustofa Kamal Pasa dan Pungkasiadi akan dilantik di Grahadi bersama dengan 16 kepala daerah lain. Maka dari hal tersebut, tugas saya dalam mengisi kekosongan pemerintahan hampir 4 bulan ini berakhir. Saya berterimakasih kepada seluruh entitas Pemkab Mojokerto (Sekda, Asisten, Staf Ahli, SKPD, Camat, dan lain-lain), yang sudah mendampingi saya dalam menjalankan pemerintahan,” ucap ayah 3 orang anak itu.

Sebelum melepaskan jabatan dan menyerahkan kepada bupati definitif, Ardi Prasetiawan mencurahkan beberapa perspektifnya selama memimpin Kabupaten Mojokerto. Ia menilai bahwa perubahan yang cukup progresif dapat dirasakan dari segi pengelolaan anggaran daerah.

“Tutup tahun 2015 kemarin kita berhasil dalam pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang tembus 100,03 % dari target yang ditentukan yang bernilai Rp 400 miliar lebih. Penganugerahan atas predikat daerah berprestasi Penerima Dana Insentif Desa (DID) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 41 M dari Presiden Jokowi,” tambahnya didampingi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli. (din/hms)

Pengurus PWI Kab Sampang 2016-2019 Resmi Dilantik Wartawan Jatim Pos Sampang, Abd Kodir Jabat Seksi Advokasi di PWI Sampang

Abd Kodir, wartawan Jatim Pos Sampang (kiri) dan Prosesi Pelantikan PWI Sampang 2016-2019 (kanan).

Sampang, Jatim Pos Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur periode 2016-2019, Rabu pagi lalu, resmi dilantik di gedung balai pertemuan umum (BPU) Kabupaten Sampang.

Ketua PWI Jawa Timur, Akhmad Munir menegaskan, pihaknya menghimbau para pengurus PWI Sampang terlantik, agar menjaga profesionalisme

jurnalis dan menjaga nama baik PWI. “Karena PWI adalah organisasi Wartawan yang independen dan profesionalisme tanpa memandang, baik suku, ras, agama, dan golongan, maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan,” jelas Munir.

“PWI adalah satu-satunya Organisasi yang diakui pemerintah, maka jangan jadikan or-

ganisasi PWI sebagai alat kepentingan pribadi atau golongan, melainkan PWI sebagai lumbung informasi yang mencerdaskan dan mengayomi, agar tercipta cita-cita rakyat Indonesia, terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, profesional, bermartabat dan beradab, dan terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, serta terwujudnya tugas

pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,” tegas Munir.

Ditambahkan Munir, setiap wartawan profesional sepatutnya wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang selama ini diadakan oleh PWI Pusat bersama PWI Provinsi Jawa Timur. Tidak terlepas seluruh anggota PWI Sampang maupun wartawan yang

belum tergabung di PWI Sampang, diharapkan menyiapkan diri untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang rutin diagendakan oleh PWI Jatim.

Sementara Ketua PWI Sampang terpilih, H Ach. Bahri (Wartawan Harian Bangsa) dalam Pidatonya berjanji akan menjadikan PWI Sampang, satu-satunya Organisasi Wartawan yang solid, Kompak menjaga amanat PWI dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Sampang.

Ditambahkan Abdul Kodir Wartawan Jatim Pos Sampang, yang menjabat seksi advokasi di kepengurusan PWI Sampang, pihaknya bersama pengurus telah memiliki program khusus, untuk menjadikan PWI Sampang sebagai Kiblat tebaik bagi seluruh wartawan yang ada di kabupaten Sampang.

Sehingga tidak akan muncul wartawan abal-abal yang sebelumya menghantui atau me-

resahkan masyarakat Sampang.

Ditanya pertimbangan Ketua PWI Sampang, H. Ach. Bahri terkait penunjukan Wartawan Jatim Pos “Abdul Kodir” sebagai Seksi Advokasi, Bahri menjelaskan, karena saudara Abdul Kodir satu-satunya anggota PWI Sampang yang studi Pasca Sarjana Hukum di salah satu Universitas ternama di Madura (UNIRA) serta saat ini menjabat Ketua Lembaga Pemantau Penegakan Hukum (LPPH) Sampang.

Hadir dalam acara pelantikan PWI tersebut, setidaknya dua ratus undangan disebar, yaitu Wakil Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono, Politikus drh.

Hermanto Subaidi, Pengusaha Jawa Timur asal Sampang Tomi Abdullah, Ormas LSM dan wartawan Se-Kabupaten Sampang, Kepala SKPD Sampang, dan sejumlah pengusaha ternama di Kabupaten Sampang, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Sampang. (Dir/Ali/Man)

Jatim I

Hal - 4

Desa Sukosari Ikuti Penilaian Gotong Royong Terbaik

Tim Penilaian Gotong Royong Terbaik (PGRT) tingkat Kabupaten Madiun sedang memantau tanaman jahe dalam polybag di sepanjang jalan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Madiun, Jatim Pos Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berhak mengikuti Penilaian Gotong Royong Terbaik (PG RT) tingkat Kabupaten Madiun tahun 2016. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati dan menyambut pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM),

Senin lalu.

Kedatangan tim penilai yang dipimpin Bidang Sosbud bappemas-Pemdes Kabupaten Madiun, Kadar, di sambut dengan kekompakan masyarakat Desa setempat dalam bergotong royong. Turut menerima dalam kesempatan tersebut Camat Dagangan, Ketua Tim Penggerak PKK Ke-

camatan Dagangan, Muspika dan Kades Sukosari.

“Selama penilaian saya sudah mengunjungi sekitar 10 Desa, diantara 10 Desa tersebut ada yang istimewa, akan tetapi setelah saya melihat Desa Sukosari, ini yang paling istimewa,” jelas Ketua Tim PGRT tingkat Kabupaten Madiun, Kadar.

Menurutnya, hal itu dilihat mulai dari awal penyambutan yang luar biasa, kekompakan dan semangat gotong royong masyarakat Desa sukosari dan juga terlihat pada Poskamling yang tertata sangat baik.

“Harapannya Desa Sukosari bisa mewakili Kabupaten Madiun hingga ke tingkat Provinsi,” katanya.

Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kusno juga memaparkan Empat Bidang penilaian Gotong Royong Terbaik tingkat Kabupaten Madiun, diantaranya Bidang Kemasyarakatan, Bidang ekonomi, Bidang sosial, budaya dan agama, serta Bidang lingkungan.

Menurutnya, dengan terselenggaranya kegiatan PGRT tahun 2016 di Desa Sukosari

membawa dampak untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Sementara kegiatan gotong royong kali ini dipusatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Kantor Desa, kerja bhakti disepanjang jalan RT 17 s/d 18 Dusun Jamuran, RT 01 s/ d 10, Dusun Krajan dan penghijauan dengan penanaman pohon di sekitar lapangan Desa Sukosari.

“Kami sangat berharap tim PGRT tahun 2016 tingkat Kabupaten Madiun berkenan dengan segala potensi dan capaian keberhasilan pembangunan Desa Sukosari,” harapnya.

Di sisi lain, Camat Dagangan, Muhammad Zahrowi sangat mengapresiasi warga masyarakat Desa Sukosari atas kekompakannya dalam bergotongroyong. Zahrowi menilai Gotong Royong merupakan peninggalan para leluhur dan hingga saat ini masih ada dan terbukti masih muncul di Desa Sukosari tersebut. “Harapannya semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa meraih predikat yang terbaik,” pungkasnya. (Jum/adv)

BST ke 136 Digelar di Desa Sidorejo Saradan Madiun, Jatim Pos Bhakti Sosial Terpadu (BST) yang di selenggarakan Pemkab Madiun putaran ke 136 di gelar di Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan BST yang dilaksanakan selama dua hari mulai Selasa (16/2/ 2016) s/d Rabu (17/2/2016) tersebut masyarakat bisa bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan Daerah secara langsung.

Bupati Madiun, H. Muhtarom mengatakan, melalui kegiatan BST, selain silaturrohmi, masyarakat juga bisa melakukan interaksi dalam berbagai kegiatan yang secara psikologis di yakini mampu menumbuhkan motivasi kebersamaan dan mendorong terbukanya kesem patan bagi penyaluran aspirasi masyarakat.

“BST ini merupakan inovasi Pemkab Madiun dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah yang efektif, karena kegiatan ini juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi pembangunan Pemkab Madiun,” jelas Bupati Madiun, H. Muhtarom kepada Jatim Pos. Lebih lanjut dikatakan, memasuki musim penghujan, dalam sarasehan Bupati Madiun menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman penyakit demam berdarah dan diare serta kemungkinan terjadinya bencana alam.

“Saat terjadi hujan lebat hendaknya masyarakat selalu waspada dan mematuhi peringatan yang diberikan oleh petugas. Apabila dirasa akan terjadi bencana alam, segera keluar rumah mencari tempat

berlindung yang aman untuk diri dan keluarga,” pungkasnya.

Untuk di ketahui, dalam kegiatan BST di Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan itu Bupati Madiun menyerahkan berbagai bantuan, diantaranya sejumlah peralatan sekolah untuk 10 siswa SD/MI, peralatan sekolah untuk 5 siswa SMP/MTs, 50 paket sembako untuk warga kurang mampu, bantuan perawatan masjid dan bantuan 1 set meja kursi untuk Kantor Desa Sidorejo.

Selain itu Bupati Madiun juga mengabulkan beberapa permintaan masyarakat yang diusulkan langsung saat sarasehan, seperti pembuatan jalan usaha tani, benih ikan (lele, Gurame, Nila), kambing, ban-

Bupati Madiun beserta jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Madiun bersilaturrohmi dengan masyarakat dalam kegiatan Sarasehan BST di Desa Sidorejo, Saradan tuan APE untuk TK, pelatihan membatik, tatarias pengantin,

dan pembuatan anyaman dari plastik. (Jum/adv).

Walikota Madiun, H. Bambang Irianto memotong tumpeng sebagai rasa syukur dalam peringatan HPN 2016 di Kota Madiun

HPN 2016, Walikota Madiun Berharap Insan Pers Berkontribusi Pada Pembangunan Madiun, Jatim Pos Walikota Madiun, H. Bambang Irianto berharap kepada insan Pers yang bertugas di wilayah Kota Madiun ikut berkontribusi pada pembangunan yang tengah digalakkannya. Hal itu sesuai dengan tema Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016 “Pers Bersama Pemerintah Kota Madiun Ikut Mensukseskan Pembangunan Kota Madiun”.

“Kita harus menyadari bahwa pers itu bagian dari pemerintahan dan pembangunan. Membangun itu tidak mudah dan pers itu sangat besar kegunaannya. Saya harap ke depan insan pers di Kota Madiun dapat bersama-sama mensukseskan pembangunan Kota Madiun,” kata H. Bambang Irianto saat membuka acara tasyakuran memperingati HPN di Kota Madiun, Rabu lalu.

Lebih lanjut dikatakan, hubungan wartawan dengan Pemkot Madiun selama ini terjalin baik. Kinerja wartawan dinilai lumayan bagus dan sudah dapat bersikap dewasa. “Kinerja wartawan di Kota Madiun nilainya 8-lah, harapannya ke depan, kinerja wartawan di Kota Madiun semakin profesional dan pemberitaan di media disajikan secara berimbang,” pintanya.

Walikota Madiun juga menginginkan, berita yang disajikan bisa menjadi tolok ukur sebagai kontrol sosial masyarakat, karena keberadaan media massa yang obyektif, cerdas dan berimbang sangat membantu program-program pemerintah sampai ke masyarakat.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkot Madiun Misdi mengatakan, peringatan HPN 2016 yang di laksanakan di Balai Kota Madiun tersebut merupakan bentuk komunikasi dan kemitraan antara Pemkot Madiun dengan seluruh insan Pers di Kota Madiun.

“Untuk membangun Kota Madiun yang lebih baik lagi, saya berharap ke depan insan Pers dalam pemberitaan agar lebih proporsional dan berimbang lagi,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tasyakuran memperingati HPN 2016 tersebut Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, Sekda Kota madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, dan seluruh jajaran kepala SKPD serta semua wartawan yang bertugas di wilayah Kota Madiun. (jum/adv)

Kembangkan Aneka Makanan Minuman Dodol Durian Madiun, Jatim Pos Bidang Perindustrian, Diskoperindagpar (Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata) Kabupaten Madiun adakan Pelatihan pengembangan aneka makanan minuman (dodol durian) di Pendopo Madiun Umbul Square, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Kamis lalu.

Kabid Perindustrian, Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, Drs. Heri Nurtjahjono menjelaskan pelatihan yang dilaksanakan selama 7 hari mulai 18-24 februari 2016 itu diikuti sekitar 30 orang kelompok usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dari Desa Blimbing, Ke-

camatan Dolopo.

“Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha IKM, khususnya makanan dan minuman berupa dodol durian, dan nanti usai mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan baik,” jelas Drs. Heri Nurtjahjono.

Lebih lanjut dikatakan, materi pembinaan yang diberikan dalam pelatihan itu diantaranya terkait Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang aman, Pengolahan Industri Rumah Tangga (PIRT), bahan kemasan, standart kemasan,

design kemasan, dan praktek pembuatan aneka dodol buah.

Sementara nara sumber yang di hadirkan diantaranya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, UPT Mamin dan Kemasan Disperindag Propinsi Jawa Timur, dan UPT Tenaga Kerja Bojonegoro.

“Desa Blimbing dipilih untuk mengikuti pelatihan karena Desa ini mempunyai potensi durian yang layak untuk di olah menjadi dodol durian, sehingga nantinya mereka memiliki kemampuan untuk mengolah komuditas yang mereka hasilkan, sehingga harga jualnya pun relatife

Bidang Perindustrian, Diskoperindagpar Kabupaten Madiun memberikan pelatihan pengembangan aneka makanan minuman (dodol durian) kelompok usaha IKM Desa Blimbing di Madiun Umbul Square tinggi,” paparnya.

Tak hanya dodol durian, Heri Nurtjahjono berharap setelah pelatihan, selain bisa meningkatkan nilai tambah komuditas yang mereka hasilkan kedepan bisa berinovasi dan berkreasi untuk mengembangkan dodol aneka buah

lainnya. “Harapannya kedepan kelompok usaha ini lebih bisa berkembang lagi, bagaimana dodol tersebut bisa menyamai dodol yang lain seperti dodol garot, dodol kudus dan dodol yang lainnya,” pungkasnya.

(Jum/adv)

Hal - 5

Jatim II

Lahan Pasar Hewan Belum Dibebaskan 

Komisi I DPRD Sumenep Akan Mengundang Dinas Terkait

Sumenep, Jatim PosSementara Ketua Kmisi 1 DPRD Kabupaten Sumenep Darul Hasyim di depan sejumlah wartawan mengatakan dirinya mengaku menerima surat dari kantor Pengacara Joko Edy dan Isinya meminta klafikasi Pemkab Sumenep, terkait pasar hewan di Desa Pakandangan Sangrah, Kecamatan Bluto, karena lahan yang di maksud belum ada pembebasan dari pemilik tanah, dalam hal ini di asumsikan oleh Kuasa Hukum belum bisa sepenuhnya di bebaskan.

Pihaknya akan mengundang terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Dinas Pertena-

kan karena di dalamnya dana APBD, menurut dirinya sedikit mustahil yang di gunakan di atas tanah rakyat yang belum sepenuhnya di bebaskan.

Menurut Darul kalau ini betul-betul terjadi maka Pemerintah Kabupaten Sumenep melanggar hak Keperdataan Warganya dan pihaknya selain menguji tingkat kebenaran punya asumsi yang di sadarkan oleh penerima kuasa hukum tersebut. Tembusan surat tersebut di tujukan Kepada Bupati, Ketua DPRD dan Komisi 2 karena di dalam ada aset, masuk ke Komisi 1 karena ada sengketa pertanahan (Agraria).

Penyakit DBD di Sumenep Meningkat Sumenep, Jatim PosAngka Kasus penyakit Demam Berdarah (DBD) di Kabupten Sumenep terus menunjukkan kenaikan, terbukti pertengahan pebruari 2016 yang terkena serangan nyamuk demam berdarah kurang lebih mencapai 220 orang, bahkan 2 orang di nyatakan meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan Dr. Fatoni menjelaskan ratusan pasen DBD mayoritas di rawat Di Rumah Sakit Daerah Moh.Anwar, sedangkan yang dirawat di puskesmas relatif sedikit, tegas Fatoni penderita DBD harus mendapatkan perawatan cepat sebab kalau penangannya terlambat bisa mengakibatkan fatal pada penderita.

Menurut dr. Fatoni untuk menekan angka penderita DBD warga ikut berperan aktif, mencegah perkembang biakan nyamuk dengan cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah masing-masing.

Kata Fatoni tanda-tanda penderita DBD, panas satu hari tidak begitu tinggi, ada keluan sakit perut dan muntah-muntah, kaki dingin itu tanda awal penderira demam berdarah, ketika itu persiapan di puskesmas kalau kasus seperti itu tidak perlu lagi pemeriksaan lebih

Dr. Fatoni, Kadis Kesehatan Sumenep.

lanjut, pasen di tangani dulu.

Fatoni menghimbau pada warga jangan menganggap kecil persoalan DBD, sebab ketika itu lambat menengani pasen tersebut bisa mengakibatkan kematian, ciri penderita biasanya mengalami panas tinggi, jika selama tiga hari panas pasen tidak menunjukkan penurunan, maka menghimbau keluaraganya secepatnya pasen di bawa ke dokter supaya mendapat penanganan midis secara cepat. (nan, rol, man)

Tungku dari Dusun Pucung Desa Kasreman, Ngawi

Tungku yang sudah jadi, siap dipasarkan

Ngawi, Jatim PosDi jaman modern ini, ternyata masih ada sebagian warga yang tinggal di Desa membutuhkan tungku sebagai alat memasak, fungsi tungku sendiri ternyata juga tidak sebatas alat memasak tetapi juga sebagai alat untuk menghangatkan ruang dapur atau rumah ketika musim hujan.

Di Dusun Pucung Desa Kasreman, sebagian warganya sudah terbiasa menekuni

usaha pembuatan tungku.

Seperti dikisahkan, Sunoto (44) tahun menceritakan pada Jatim Pos “untuk bahan tungku kami memilih yang berbahan baku batu cadas yang memiliki ciri kas tersendiri”, ujarnya. Bertekstur keras tetapi mudah di bentuk sehingga, tungku nampak kokoh dan bertahan, Sedang untuk mengurangi berat karena basah kami melakukan pembakaran terlebih dahulu, terangnya.

Sedang di tanya soal harga, “relative mas, Rp 20 ribu sampai Rp 40 ribu itu pun bila terjual keluar kota seperti, Ponorogo, Magetan atau Nganjuk”, ungkapnya.

“Akhir-akhir ini agak sepi, yang jelas pasti ya, keliling desa-desa lokal Ngawi memakai sepada motor yang rata-rata sekali angkut 4 sampai 6 tungku, itupun terkadang masih sisa”, akunya. (gus)

“Namun tetap akan melihat aturan-aturan yang lain, maksudnya apa ada pihak Agraria yang di langgarnya atau mutlak hanya berhenti di urusan keperdataan, semata-mata kalau ada unsur pelanggaran yang di maksud, maka komisi 1 akan membuat rekomindasi sesuai mikanisme yang ada dan juga akan mengundang Badan Pertanahan,” ucap Anggota DPRD dua periode dari PDIP. (rol, man, nan).

Ketua Komisi I DPRD Sumenep.

Meski Ada Tanggal Kadaluwarsa, KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup Madiun, Jatim Pos KTP Elektronik (KTP-el) sebagai identitas resmi masyarakat dan berlaku secara nasional sekarang berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

“Meski sebagian besar KTP-el yang beredar di Kabupaten Madiun masih terdapat tanggal kadaluwarsa, hal tersebut tak berpengaruh. KTP-el terseSejumlah petugas Dispendukcapil but tetap bisa digunakan meski waktu Kabupaten Madiun melayani masyarakat berlakunya sudah habis,” jelas Kepala yang mengurus KTP dan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan secara gratis di stand BST di Desa SidoSipil Kabupaten Madiun, Drs. P.W. rejo, Saradan Widodo, Jum’at belum lama ini.

Menurutnya, ketentuan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (7) huruf a yang mengamanatkan KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Sementara Pasal 101 huruf e, mengamanatkan KTP-el yang sudah di terbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, ditetapkan berlaku seumur hidup.

Dengan demikian, KTP-el yang sudah diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya. “ Sedangkan untuk KTP lama jenis konvensional sebelum berlakunya KTP-el sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Desember 2013 lalu, dan bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el agar segera mengurusnya secara gratis tanpa dipungut biaya,” katanya.

Widodo menambahkan, meski KTP-el berlaku seumur hidup, pemegang KTP-el tetap bisa melakukan perubahan data misalnya menyangkut status atau ada penambahan gelar pada nama di dalam KTP-el.

“Saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun yang masa berlaku KTP elektroniknya habis, selama itu tidak rusak, tidak usah melakukan perpanjangan. KTP elektronik itu berlaku seumur hidup selama itu tidak ada perubahan data, tapi kalau ada perubahan data, pindah alamat atau perubahan status ya harus diganti,” pungkasnya.

(Jum/Adv)

Pisah Sambut Bupati Ngawi dan Wakil Bupati Ngawi 

DENGAN MANTAN PJ BUPATI NGAWI

Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, bersama istri serta Pj Bupati Ngawi dan Istri pada acara pisah kenal.

Ngawi, Jatim Pos Mengawali sambutannya Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam acara pisah-sambut dengan mantan Pj Bupati Sudjono, yang bertempat di Pendopo Widya Graha Ngawi, memberikan apresiasi yang se-tinggi-tingginya terhadap mantan Pj. Bupati Sudjono sekaligus masyarakat Ngawi maupun seluruh stakeholder yang terkait, karena telah berpartisipasi pada Pilkada Desember lalu hingga berjalan dengan sukses aman dan damai, kata Budi Sulistyono.

Dia, mengharapkan untuk membangun

Ngawi kearah yang lebih baik hingga menjadi mercusuar di Jawa Timur bahkan Indonesia, tentunya harus menjalankan visi dan misinya serta memiliki kiat-kiat tersendiri yakni daerah harus mempunyai inovasi maupun terobosanterobosan baru, serta bertanggungjawab atas inovasi apa saja yang sudah dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan sampai berkelanjutan dan harus dipertahankan kedepannya hingga Ngawi menjadi daerah yang memiliki kemajuan diberbagai bidang, harap Mbah Kung, sapaan akrap Bupati Ngawi.

Dalam sambutan balasannya, mantan Pj. Bupati Ngawi, Sudjono menyampaikan bahwa sepanjang pelaksanaan tugas sebagai Pj. Bupati Ngawi, telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan meneruskan program pembangunan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah sebelumnya bersama DPRD dan telah menyepakati untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan, ungkapnya.

Menambahkan, Sudjono juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap kinerja semua SKPD yang telah bahu membahu dalam membantu menggerakkan dan memajukan pemerintahan Kabupaten Ngawi, pungkasnya. (gus)

Hal - 6 Edisi No. 213 Tahun XIV ~ Minggu IV Pebruari 2016

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Mojokerto ** Resmi Dilantik Gubernur Jatim

Mojokerto, Jatim Pos Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa- Pungkasiadi, akhirnya resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pelantikan berlangsung di Grahadi Surabaya pada Rabu lalu pukul 09.00 WIB. Prosesi pelantikan dilakukan bersamaan dengan pelantikan pasangan Walikota/Bupati daerah lain di Jatim yang dinyatakan menang oleh KPU dalam pilkada 9 Desember 2015 lalu.

Pelantikan disaksikan oleh perwakilan pejabat Kemente-

rian Dalam Negeri, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, serta Pimpinan Forpimda Jatim lainnya.

Sebanyak 17 daerah yang dilantik bersamaan dengan Bupati Mojokerto yaitu Bupati Ngawi, Bupati Jember, Bupati Ponorogo, Bupati Lamongan, Bupati Kediri, Bupati Situbondo, Bupati Gresik dan Bupati Trenggalek. Selanjutnya, Bupati Blitar, Bupati Sumenep, Bupati Banyuwangi, Bupati Malang, Bupati Sidoarjo, Walikota Blitar, Walikota

Pasuruan, serta Walikota Surabaya. Dan ada dua daerah yang diundur prosesi pelantikannya yakni daerah Pacitan yang masa akhir periodisasi 21 Pebruari 2016 dan Tuban yang berakhir 20 Juni 2016.

Proses pelantikan sendiri dilakukan dengan cara sembilan bupati/wakil bupati berjajar di depan dengan mengenakan pakaian dinas putihputih termasuk juga sepatu putih. Setelah dibacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan sebagai kepala daerah,

sembilan pasang kepala daerah ini selanjutnya dilakukan prosesi pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniawan.

Selanjutnya mereka kemudian menerima SK dan tanda pangkat yang ditempelkan langsung oleh Soekarwo Gubernur Jawa Timur di baju bagian dada dan pundak mereka. Dengan prosesi ini, berarti telah sah pula sembilan pasang kepala daerah ini menjadi bupati/wakil bupati di daerahnya.

Gubernur Jatim, H Soekarwo di kantor Gubernur Jatim, dalam sambutannya berpesan kepada kepala daerah baru yang nantinya terpilih untuk mempelajari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional maupun Provinsi. “Jangan dilupakan juga program-program lama yang baik untuk dimanfaatkan, kemudian program baru sebagai hasil visi misi selama kampanye dijalankan.

Itulah prinsipnya pembangunan,” katanya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi mengatakan jika pengumuman pemenang pilkada itu sebagai syarat prosedural dalam pengusulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil Bupati yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

Ia menjelaskan, tanggal 30 Desember 2015 kemarin DPRD Kabupaten Mojokerto telah mengirimkan surat usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim. Surat tersebut dikirim setelah DPRD menerima surat keputusan penetapan paslon pemenang Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dari KPU Kabupaten Mojokerto. Dan surat usulan itu sudah diterima Mendagri tanggal 31 Desember 2015 kemarin.

“Namun karena Mendagri mengeluarkan Surat edaran

Nomor 100/140/SJ tanggal 19 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, maka harus ada tambahan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi DPRD Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskan olehnya KPU telah mengeluarkan keputusan yang menyebutkan bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 nomor urut 2, Mustofa Kamal Pasa Pungkasiadi (MKP - Ipung), dengan perolehan suara sebanyak 402.684 suara atau meraup 78.63 persen dari suara sah. Berdasarkan perolehan suara tersebut, lanjut Ismail, KPU Kabupaten Mojokerto telah menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto MKP - Ipung, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih hasil pemilihan tahun 2015. (Din/adv)

Walikota Mojokerto Terus Tingkatkan Kesejahteraan Warga 

MELALUI PROGRAM KESEHATAN GRATIS, PENDIDIKAN GRATIS DAN ANGKUTAN PELAJAR GRATIS

Mojokerto, Jatim Pos Program Walikota Mojokerto tentang kesehatan gratis, pendidikan gratis dan angkutan pelajar gratis di Kota Mojokerto. Bukan menjadi slogan semata. Setiap program selalu dibuktikan dengan tindakan nyata bahkan seringkali menerima Trophy juara dari tim penilai lomba baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Sesuai dengan visi Visi pembangunan terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral segera dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Mojokerto.Kali ini di bidang kesehatan Kota Mojokerto dinyatakan sebagai dua besar kota pelaksana terbaik kategori posyandu dalam rangka Kesatuan Gerak PKK – KB Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Bersaing dengan Kota Madiun, Kota Mojokerto su-

dah melalui tahap penilaian lapangan Senin lalu. Sebelumnya, pada penilaian administrasi, Kota Mojokerto telah dinyatakan menjadi yang terbaik pertama penilaian administrasi dari seluruh Kota di Jawa Timur.Taman Posyandu Malabar, yang mewakili Kota Mojokerto pada penilaian oleh tim penilai dari jajaran Provinsi Jawa Timur. Taman Posyandu yang bertempat di Malabar 10 RW 3 Kedundung Indah, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Ini setelah Taman Posyandu Malabar menjadi juara1 tingkat Kota Mojokerto tahun 2015.Ketua Tim Penilai menyampaikan bahwa kegiatan Posyandu ini merupakan kegiatan yang sudah memasyarakat. Sehingga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Mojokerto ini hasilnya sudah menyeluruh, baik di Kelurahan maupun di tingkat Keca-

matan sudah dijamin dengan baik sehingga akan sehat semuanya dan berjalan dengan baik.Walikota Mojokerto Drs. KH Mas’ud Yunus dalam sambutannya dihadapan tim penilai Provinsi Jawa Timur memaparkan program kesehatan gratis, pendidikan gratis dan angkutan pelajar gratis di Kota Mojokerto. Demikian pendidikan PAUD juga terus ditingkatkan karena anak usia dini merupakan usia emas.

PKK Kota Mojokerto terus didorong untuk meningkatkan kegiatan Posyandu. Baik dari aspek kesehatan ibu dan anak maupun dari aspek pendidikannya. Menurut Walikota, tim penilaian tingkat Provinsi ini merupakan langkah konkrit untuk memajukan derajat kesehatan di Kota Mojokerto.”Kami tidak butuh juara. Yang kami butuhkan, bagaimana memberikan motivasi yang terbaik. Sehingga kalau nanti Taman Posyandu

Malabar dinyatakan terbaik tingkat Jawa Timur, maka taman posyandu se-Kota Mojokerto pasti terbaik semuanya,” tutur Walikota. Artinya hasil penilaian ini akan terus menjadi motivasi bagi ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto untuk terus melakukan pembinaan posyanduposyandu di Kota Mojokerto.

Sementara itu Ketua Tim penilai pelaksana terbaik kategori posyandu dalam rangka Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Timur Nyonya Ulfa Harsono, dalam sambutannya

mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Posyandu yang terlibat. Ia menuturkan bahwa Kota Mojokerto yang bersaing dengan Kota Madiun dinilai lebih unggul dari semua aspek.

“Bapak Walikota Mojokerto benar-benar fokus dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan. Sehingga hasilnya Kota Mojokerto ini sangat sering mendapatkan kejuaraan tingkat Provinsi maupun Nasional. Semoga penilaian Posyandu ini peringkat satu juga bisa diraih,” tutur Ulfa

Harsono. Perlu diketahui Bidang pendidikan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menuturkan bahwa Untuk jenjang SD sampai SMA sudah gratis sebagaimana program pusat. Sejak Januari tahun 2014 kemarin tak ada lagi biaya untuk pendidikan SMA. Tak ada lagi SPP dan biaya apa pun di sekolah.Bagi angkutan Anak sekolah, dalam perjalanan menuju tempat sekolah disediakan jasa angkutan umum gratis. Karena Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 ini telah merubah Amari (Angkutan Malam Hari) yaitu armada Kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara gratis dialihkan ke program pendidikan menjadi Angkutan Sekolah gratis. Hal ini mengingat banyak siswa tingkat SMP yang belum berhak mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetapi pada kenyataannya banyak yang membawa sepeda motor ini berarti banyak siswa yang melanggar disiplin berlalu lintas. Melihat kondisi tersebut diperlukan angkutan sekolah gratis, program tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan siswa menuju tempat sekolahnya. (din/adv)

Hal - 7 Edisi No. 213 Tahun XIV ~ Minggu IV Pebruari 2016



ADVOKASI STANDAR USAHA SARANA PARIWISATA JATIM 2016 DALAM RANGKA PERCEPATAN SERTIFIKASI USAHA

Industri Perhotelan Tulang Punggung Pendapatan Pariwisata

Kabid Pengembangan Produk Pariwisata, Drs. Handoyo MPd, membuka kegiatan.

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui Bidang Pengembangan Produk Pawisata (P3) menyelenggarakan Advokasi Standar Usaha Sarana Pariwisata Jawa Timur 2016 Dalam Rangka Percepatan Sertifikasi Usaha.

Kegiatan berlangsung di Graha Wisata, Disbuapar Jatim Jl Wisata Menanggal Surabaya, Selasa kemaren (23/2).

Acara tersebut diikuti 100 peserta dari berbagai kalangan, yakni pejabat dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jatim, Pengelola bidang Perhotelan dan Restoran se Jatim.

Acara dibuka Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Produk Pariwisata, Drs. Handoyo MPd. Ia mengajak seluruh stekholder pariwisata di Jatim untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

Sedangkan pemateri dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, Mochamad Soleh, S.AB, MM. Juga dari Pejabat Kementerian Pariwisata RI, yakni Drs. Partono dan M. Asyahadi, SE, MM. Tulang Punggung Pendapatan Pariwisata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

(PHRI) Jatim, Mochamad Soleh, S.AB, MM mengatakan, perkembangan dan masalah standardisasi produk barang dan jasa demikian pentingnya saat ini. Tentu, karena saat ini kita berada dalam era keterbukaan pasar ASEAN dan global.

Ini tidak lepas dari komitmen pemerintah Indonesia yang telah menandatangani beberapa kesepakatan antara lain di forum ASEAN, APEC, dan WTO. Di forum ASEAN telah disepakati pembentukan AEC tahun 2015.

AEC mengamanatkan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan harmonisasi standar nasional dan regulasi teknis masing-masing sebagai upaya untuk memperlancar arus barang di kawasan ASEAN. Dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),akan terjadi persaingan ketat antar kota/provinsi dan negara. Pada saat itu, daya saing tenaga kerja dan usaha diuji, juga standar kompetensi tenaga kerja dan usaha sebagai kunci suksesnya.

Hal itu dikemukakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, Mochamad Soleh, S.AB, MM, dalam presentasinya tentang Standarisasi Hotel Meningkatkan Daya Saing.

Soleh memberikan presentasinya dalam rangka advokasi standar usaha sarana pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/2/ 2016).

Ada 10 negara yang tergabung dalam AEC, yakni Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, Philipina , Malaysia, Thailand, Singapura, dan Laos.

Adapun standar yang diharapkan berlaku sama, yakni

menyangkut kesepakatan yang didokumentasikan. Isinya antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

“Dengan demikian standar telah membantu kehi-

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya menyangkut lokasi, harga, pelayanan, kualitas produk, dan promosi.

Industri Perhotelan Menyinggung soal industri perhotelan, Soleh mengatakan, potensi industri hotel, restoran dan pariwisata saat ini luar biasa. Pariwista, kata Soleh,

Registrasi peserta

dupan manusia menjadi lebih mudah, serta lebih meningkatkan keandalandan kegunaan barang dan jasa,” jelas Soleh.

Soleh yang juga Direktur PT Bisanta (Hotel Bisanta Bidakara) itu lantas menguraikan soal daya saing usaha. Menurutnya, daya saing usaha dapat diukur dengan beberapa kriteria. Pertama, kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan persaingan dari para pesaing. Kedua, kemampuan suatu perusahaan menguasai, meningkatkan dan mempertahankan suatu posisi pasar.

Ketiga, kemampuan suatu perusahaan mengatasi perubahan dan persaingan pasar dalam memperbesar dan mempertahankan keuntungannya (profitabilitas), pangsa pasar, dan skala usahanya. Terakhir, kapasitas menjual produk secara menguntungkan.

Namun, daya saing usaha

menjadi andalan perekonomian Indonesia setelah migas.

Tak heran jika industri kreatif dan pariwisata diminati oleh anak muda untuk dijadikan pilihan profesi dan usaha.

Menurutnya, industri hotel, restoran menjadi tulang punggung pendapatan pariwisata daerah dan nasional.

Sejumlah lembaga pendidikan juga sudah memiliki program studi hotel, restoran dan pariwisata.

Pemerintah Jawa Timur sendiri memiliki 770 destinasi wisata dan program pengembangan SDM dan usaha ho-

Atraksi Tarian Tradisional Jatim mengawali pembukaan.

tel, restoran dan pariwisata.

Tentu, kata Soleh, masyarakat merupakan modal pengembangan hotel, restoran, dan pariwisata.

Meski demikian, Soleh mengemukakan kendala dan hambatan dalam pengembangan pariwisata. Diantaranya standarisasi produk, layanan dan pengelolaan usaha pariwisata masih kurang merata. Kemudian, kesadaran akan standarisasi dari pengelola yang masih rendah, promosi kurang maksimal. Tingkat kemudahan, kecepatan dan biaya kompetitif dalam mengunjungi destinasi wisata masih rendah.

Ada pula kendala dan hambatan dalam akselerasi standarisasi usaha hotel.

Misalnya, pemahaman yang kurang baik oleh para pengusaha akan pentingnya sertifikasi usaha dan para tenaga kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi.

Kesadaran pengusaha dan tenaga kerja yang masih rendah, biaya sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan usaha yang cukup tinggi, manfaat sertifikasi usaha belum

dirasakan langsung oleh pengusaha dalam meningkatkan kinerja usahanya.

Dan, pengaruh sertifikasi terhadap kinerja tidak signifikan karena belum bersifat mandatory.

Soleh pun memberi kesimpulan, bahwa dalam persaingan global di era AEC, standarisasi kompetensi SDM dan usaha menjadi faktor penentu memenangkan persaingan agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Ia juga mengatakan, manfaat sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan usaha untuk meningkatkan standar manajemen, pelayanan dan produk usaha agar meningkatkankepuasan pelanggan dan revenue.

Soleh melihat bahwa sosialisasi yang kurang sehingga pemahaman pekerja dan pengusaha akan pentingnya sertifikasi kurang baik dan kesadaran pengusaha kurang tinggi.

Selain itu, biaya sertifikasi yang mahal menjadi kendala, terutama bagi hotel non bintang, homestay, rumah makan, dan pengusaha kecil/ menengah.

Karena itu, Soleh menyarankan, agar meningkatkan sosialisasi agar pengusaha lebih baik. “Pemerintah juga perlu memberikan subsidi bagi tenaga kerja, usaha hotel dan restoran non bintang yang mau melakukan sertifikasi,” pungkas Mochamad Soleh. (yus)

Peserta kegiatan.

Wajib Dilaksanakan Oleh Semua Hotel Maksimal 2 Tahun Sementara itu dari Kementerian Pariwisata RI menyinggung tentang UndangUndang terakait sertifikasi.

Penggolongan Hotel melalui sertifikasi usaha wajib dilaksanakan oleh semua hotel maksimal 2 tahun sejak diberlakukannya. Artinya, pemberlakuan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSU) Pariwisata sejak 3 Oktober 2013, sudah harus dilaksanakan sejak 3 Oktober 2015.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif No. 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor:

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Dalam peraturan Menteri Parekraf ini dijelaskan bahwa Pengusaha Hotel yang telah memiliki sertifikat Penggolongan Kelas Hotel sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan masih berlaku setelah tanggal 3 Oktober 2013, tetap dapat menggunakan sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan usaha hotel sampai dengan masa berlakunya berakhir, namun tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013.

Pengarahan itu disampai-

kan dua narasumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yakni Drs Partono dan M. Asyahadi, SE, MM, dalam rangka Percepatan Sertifikasi Usaha. Acara yang diikuti peserta dari para pengusaha hotel/motel, restoran, rumah makan, dan jasa pariwisata ini dibuka oleh Kabid Pengembangan Produk Pariwisata, Drs Handoyo, M.Pd, di Graha Wisata Disbudpar Jatim, Selasa (23/2/2016).

Namun demikian, persyaratan dasar ini tidak diberlakukan bagi Usaha Hotel yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil. Kemenparekraf

memutuskan, bahwa menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Hotel, Kementerian atau Pemerintah Daerah dapat memberikan atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan, dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan sertifikat Usaha Hotel.

Dalam hal Usaha Hotel termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, tidak wajib diterapkan sebelum tanggal 3 Oktober 2017.

Sebelum tanggal 3 Oktober 2017, Usaha Hotel yang termasuk kategori mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Hotelnya secara sukarela.

Sertifikat Usaha Hotel yang diterbitkan berdasarkan ketentuan, memiliki kekuatan yang sama seperti sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.

Sedangkan terhadap Usaha Hotel yang belum me-

laksanakan peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu ini, dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

Motel Selain mengatur soal Sertifikasi Usaha Hotel, ada pula peraturan Menteri Pariwisata No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Motel. Menurut narasumber dari Kemenparekraf, salah satu usaha pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu MOTEL karena perkembangannya dewasa ini kembali bergeliat. (yus)

Jatim V

Hal - 8

Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) Kian Parah Namun Data Korban DBD di Jombang Simpang Siur Jombang, Jatim Pos Wabah Demam Berdarah Dengeu (DBD) makin mengganas di Jombang, Jawa Timur. Dalam bulan Januari saja sudah tercatat 445 warga terjangkit DBD yang dirawat di dua Rumah Sakit yakni RSUD Jombang dan RS Kristen Mojowarno.

Namun, jumlah penderita DBD dan korban meninggal akibat wabah tersebut masih simpang siur. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi data yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan (Faskes) setempat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan pen-

derita DBD di Kabupaten Jombang dari dua rumah sakit yakni mencapai 435 kasus demam berdarah, yakni dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang 220 Kasus dan 215 kasus demam berdarah di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Hal itu berbeda dengan data yang terdaftar pada Dinkes Jombang yang hanya 235 kasus.

Sedangkan untuk korban meninggal berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ada delapan orang meninggal sedangkan data lapangan ada 11 korban meninggal akibat wabah tersebut.

Dari data yang ada di Ru-

mah Sakit Kristen Mojowarno, jumlah pasien DBD yang dirawat mencapai 215 orang, dari jumlah tersebut dua orang dinyatakan meninggal. Ratusan penderita DBD tersebut terhitung mulai bulan Januari hingga Februari 2016.

Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Umum RSK Mojowarno, dr Sunu mengatakan, jika rata-rata pasien DBD yang dirawat di RSK masih anak-anak. Kunjungan dalam sehari mencapai tujuh orang, dan dalam kurun waktu bulan Januari sampai Februari sebanyak 215 pasien DBD dirawat.

Sementara itu, Dinkes Pemkab Jombang sendiri merilis data DBD dalam kurun

waktu bulan Januari sampai Februari sebanyak 235 kasus.

Pasien terbanyak menjalani perawatan di RSUD Jombang, yakni 220 orang. Sedangkan angka kematian akibat DBD yang sebelumnya mencapai 9 pasien, kini sudah dilakukan validasi oleh Pemkab menjadi 8 orang.

Namun demikian, data resmi pemkab itu diduga tidak mengikutsertakan data di rumah sakit lain, seperti RSK Mojowarno yang mencatat per Januari terdapat 215 pasien, dan dua dinyatakan meninggal.

Bupati Jombang Nyono Suharli sendiri sampai saat ini belum mengambil kebijakan

Kawasan Depan RSUD Jombang Tak Lepas dari PKL

Walikota Kediri Dapat Penghargaan Kediri, Jatim Pos Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Selasa lalu menerima penghargaan Program Keuangan Inklusi kategori Edukasi dan perlindungan Konsumen. Penghargaan diterima Mas Abu sapaan walikota, atas kontribusi dan dukungan dalam program edukasi dan perlindungan konsumen keuangan di Kota Kediri.

Penghargaan diserahkan langsungn oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Bambang Hermanto kepada Mas Abu dalam Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Keuangan 2016 di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri.

Penghargaan ini diberikan kepada stakeholder yang dinilai memberikan kontribusi dan dukungan pelaksanaan program OJK. Terdapat tiga kate-

gori untuk penghargaan tersebut yakni kategori Layanan Keuangan Mikro, Pelopor Laku Pandai, dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Mas Abu berharap dengan adanya penghargaan ini kerjasama yang selama ini dilakukan bersama OJK Kediri dalam menangani maraknya investasi bodong tidak berhenti sampai disini. “Kami sering berdiskusi tentang Investasi bodong yang marak. Di perkotaan banyak orang menggunakan internet, sedangkan penipuan itu marak terjadi melalui internet. Maka dari itu kami memiliki wacana untuk membatasi masyarakat dalam mengakses internet dan terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya investasi bodong,” ujar orang nomor wahid di Kota Kediri ini. (heru)

Jombang, Jatim Pos Kawasan Jl. KH Wahid Hasyim Jombang, tepatnya depan RSUD Jombang tak kunjung lepas dari sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Meski telah ditertibkan SatPol PP Jombang beberapa kali, mereka tetap kembali “mangkal” di sepanjang jalan.

Selasa belum lama ini SatPol PP Jombang kembali menertibkan kawasan yang masuk dalam zona merah, yakni dilarang untuk Pedagang Kaki Lima sebagaimana tertuang dalam Perda N0. 9 Tahun 2010.

Dalam razia tersebut diperoleh 13 gerobak/rombong PKL yang tengah mangkal/berjualan di sepanjang jalan depan RSDU Jombang menjajakan barang dagangannya. Tak pelak saat razia tersebut sejumlah pedagang kocar kacir saat di datangi petugas SatPol PP Jombang.

Kepala Satpol PP Jombang Fahrudin Widodo, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Ali Arifin melalui Kasi Operasi dan

Pengendalian, M. Ronny Afriandie kepada Jatim Pos, Operasi/razia tersebut dilakukan dalam rangka cipta kondisi dan penertiban pada kawasan zona merah yang tidak boleh dipakai berjualan.

“Operasi ini guna cipta kondisi / penertiban kawasan zona merah/larangan sebagaimana telah diatur dalam Perda No.9 Tahun 2010.

Dan rutin dilakukan patroli penertiban tidak hanya di kawasan Jl. KH Wahid Hasyim saja melainkan sejumlah ruas jalan yang lain di Kota Jombang,” papar Ronny.

Namun disisi lain menurut Poniman (30 tahun) warga Subentoro – Jogoroto pedagang Mie Ayam mengaku kecewa dengan disitanya rombong jualannya sehingga tidak bisa berjualan serta mengaku rugi 400 ribu.

“Saya baru beberapa hari berjualan mas, tidak tahu kalau di depan RSUD tidak boleh dipakai berjualan, saya rugi sekitar 400 ribu mas karena saya baru saja berangkat sudah kena razia,” keluhnya. (heru)

Loket Antrian RSK Mojowarno – Jombang.

atas mewabahnya DBD di Kabupaten Jombang masih mensikronkan data terkait penderita DBD. “Hingga saat ini belum ada sinkronisasi data dari temuan lapangan yang dilaporkan masyarakat dan data yang dilaporkan oleh dinas kesehatan,” Kata Bupati, usai sidak di RSUD Jombang.

Menurut data yang dilaporkan oleh masyarakat sudah ada 10 korban yang meninggal dunia akibat serangan demam berdarah, termasuk ada warga Jombang yang meninggal di RS Sakinah Mojokerto.

Namun data yang dilaporkan oleh Dinkes masih ada 8 korban yang meninggal. (heru)

Bagian Humas Pemkab Jombang Gelar Bimtek PPID

Agus Dwi Muhanan narasumber dari Dinas Kominfo Jawa Timur ketika memberikan materi.

Jombang, Jatim Pos Sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kompetensi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Bagian Humas Setda Kabupaten Jombang selaku PPID Utama Pemkab Jombang, menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Pe-

jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup SKPD Pemkab Jombang, Selasa baru-baru ini.

Bimtek tersebut diikuti oleh Kasi Humas Kecamatan serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dikatakan Agus Usman Panuwun Kabag Humas Setdakab Jombang, Bimtek yang digelar selama dua hari yakni 16-17 Pebruari 2016, di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang membahas tentang sifat dan klasifikasi informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi yang tepat dan akurat.

Selain itu juga dibahas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi, serta mekanisme memperoleh informasi publik. Bimtek yang menghadirkan Agus Dwi Muhanan Sos MM, dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber ini juga memberikan materi tentang pelatihan administrasi website bagi PPID. (heru/hum)

Jatim VI

Hal - 9

Pesta Miras Arak Bali di Waduk Bajulmati Digrebek Tampak sejumlah pemuda yang berpesta miras arak Bali diamankan Polsek Banyuputih dan barang bukti (BB) miras arak Bali dan Kapolek Banyuptutih.

Situbondo, Jatim Pos Kemarin sekira pukul 11.30 Wib, Kapolsek Banyuputih AKP Aryo Pandanaran dan Kanit Reskrim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar waduk Bajul-

*

mati desa Wonorejo Kecamatan. Banyuputih sering digunakan oleh para pemuda/remaja/nelayan sebagi tempat untuk mabuk-mabukan minum miras (minuman keras) arak Bali.

Dari informasi tersebut anggota Pos Lantas Baluran melakukan pengecekan ke TKP karena lokasi dekat dengan pos lantas dan benar adanya, ternyata sekitar 7 orang pemuda yang sedang pesta miras jenis arak Bali.

Selanjutnya dari 7 orang pemuda itu didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) botol miras yg dikemas dlm botol bekas air mineral ukuran 600 ml. dari hasil keterangan para pemuda itu bahwa me-

reka membeli miras jenis arak bali di desa Sidodadi Kecamatan. Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Karena lokasi/TKP penjualan miras berada di wilayah hukum Polsek Wongsorejo Polres Banyuwangi maka AKP Aryo melakukan koordinasi dengan Kapolsek Wongsorejo AKP Mulyono untuk bersama-sama melakukan pengecekan di sebuah warung penjual miras di Dusun Krajan desa Sidodadi Kec.

Wongsorejo.

Pada saat dilakukan penggeledahan di warung milik Sadenan, petugas gabungan Polsek Banyuputih dan Polsek Wongsorejo menemukan minuman keras jenis arak Bali sebanyak 40 liter yang telah dikemas dalam botol air mineral ukuran 600 ml sebanyak 38 botol dan ukuran 1500 ml sebanyak 5 botol.

Selanjutnya setelah dilakukan koordinasi AKP Aryo

menyerahkan barang bukti minuman keras jenis arak Bali kepada Kapolsek Wongsorejo AKP Mulyono untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Kami telah melakukan penggerebekan terhadap beberapa pemuda yang sedang berpesta miras arak bali di Waduk bajulmati dan mengamankan sejumlah botol miras arak Bali,” ujar Kapolsek Banyuputih, AKP Aryo Pandanaran kemarin. (asad)

Usai Konsumsi Jajanan Susu Coklat

Siswa Kelas IV SDN 03 Banyuputih Tewas Situbondo, Jatim Pos Usai mengkonsumsi susu coklat kental manis yang baru dibeli di toko dekat rumahnya, Adel Tri Astutik (10), salah seorang siswi kelas IV SDN 03 Desa/Kecamatan Banyuputih, Situbondo tewas dengan kondisi mulut berbusa dan mulut korban membiru.

Anak ketiga dari buah cinta pasangan suami istri (Pasutri) bernama Suroto (40) dan Misyati (38), asal Dusun Randu Agung, Desa/Kecamatan Banyuputih ini meninggal dunia, setelah sempat mendapat perawatan secara intensif di RSU Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

Diperoleh keterangan, sebelum diketahui korban Adel Tri Astutik mengalami keracunan makanan de-

ngan gejala muntah-muntah dan mulutnya berbusa, korban membeli tiga sebanyak sachet jajanan susu coklat kental manis di warung klontong didekat rumahnya, Selasa lalu.

Hanya dalam jangka waktu sekitar 30 menit mengkonsumsi jajanan susu coklat kental manis tersebut, korban langsung mengeluh kepalanya pusing dan mengalami gejala muntah-muntah dan mulutmya berbusa.

“Mengetahui Adel muntah-muntah, saya langsung membawanya ke RS Asembagus, sayangnya anak saya menghembuskan nafas terakhirnya di RS Asembagus, sebelum muntahmuntah anak saya mengkomsumsi 3 sachet susu coklat kental manis

tersebut,”kata Misyati, sembari menunjukan sisa bungkus jajanan yang dikonsumsi anaknya.

Kapolsek Banyuputih, Situbondo AKP Aryo Panandaran mengatakan, begitu mendapat informasi seorang siswi SDN 03 Banyuputih mengalami keracunan jajajan susu coklat kental manis, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian.

“Untuk bahan penyelidikan, kami langsung mengambil Barang Bukti (BB) sebanyak tiga sachet bungkus jajanan susu coklat kental manis yang dikonsumsi korban. Selain itu, saya menghimbau kepada para orang tua untuk selalu memantau anaknya dalam membeli jajanan,”kata AKP Aryo Panandaran. (asad)

Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Situbondo PERIODE 2016 - 2021

H. DADANG WIGIARTO SH - Ir. H. YOYOK MULYADI KEPALA DESA PELALANGAN AGUS PURWANTO

KEPALA DESA TAMAN ANDUNG MOHAMAD TARJI

KEPALA DESA ALAS TENGAH SUKRIYANTO

KEPALA DESA KALIO REJO SUSANGKA

KEPALA DESA TAMAN SARI SULAIMAN

KEPALA DESA WIDORO PAYUNG SUALIS

KEPALA DESA JETIS IMAM

KEPALA DESA CEMARA KARSONO

KEPALA DESA PASIR PUTIH H. ZAINALARIFIN

KEPALA DESA SUMBER ANYAR SUHARDI

KEPALA DESA SUMBER PINANG SUHRI

KEPALA DESA KLATAKAN YOYOK. S

KEPALA DESA JUGLANGAN SUBAGYO

KEPALA DESA KANDANG H. KUSNADIN BIRRI

KEPALA DESA KEDUNG DOWO HAFID

CV SENTRAL SENENG PETER

Bupati Sampang, HA Fannan Hasib Saat Menandatangani Prasasti Proyek Fisik tahun 2015 (kiri) dan Wakil Bupati Sampang, H Fadhilah Budiono saat Menyaksikan Sejumlah Prasasti Proyek Fisik tahun 2015 (kanan).

* Pemkab Sampang, Gelar Peresmian & Penandatanganan

Prasasti Proyek Fisik Kab. Sampang 2015 Sampang, Jatim Pos Sebanyak 1.953 paket proyek fisik tahun 2015 dengan total anggaran sebesar 564.156.963.358 rupiah, di resmikan dengan penandatanganan prasasti di gedung olah raga (GOR) Indor Sampang, Selasa pagi lalu.

Peresmian yang berlangsung dengan seremonial tersebut sebagai salah satu bukti, kinerja kepemimpinan Bupati Sampang H. A. Fannan Hasib bersama Wakilnya H. Fadhilah Budiono dapat di banggakan oleh masyarakat luas Kabupaten Sampang.

Dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Kabag Pembangunan Sampang Abd. Hannan, SH. Msi Mengatakan, Peresmian dan Penandatanganan Prasasti sejumlah Proyek Fisik tersebut adalah bukti proyek di Kabupaten Sampang selesai tanpa ada masalah, dan tentunya dapat bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Sampang.

Adapun Maksud dan tujuan acara tersebut, agar Masyarakat dapat mengetahui kegiatan-kegiatan fisik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang tahun anggaran 2015, dan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang telah ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2015, serta dalam rangka merealisasikan Visi Kabupaten Sampang, yaitu mewujudkan sistem birokrasi yang sehat, masyarakat yang kuat dan lingkungan bersahabat, demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat.

Sedangkan pidato Wakil Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono, pihaknya berharap pembangunan fisik atau infrastruktur kedepan bisa lebih di programkan ke pelosok kecamatan hingga desa, dengan harapan masyarakat bawah lebih merasakan pembangunan Pemkab Sampang.

“Dari rakyat untuk rakyat, itulah

Pembangunan yang adil,” harap Fadhilah.

Sementara Bupati Sampang H. A. Fannan Hasib di akhir acara mengatakan pada awak media, proyek fisik tahun 2015 patut disukuri cukup banyak, sehingga di tahun-tahun kedepan setidaknya bisa di pertahankan, dan kalau bisa di tingkatkan jumlahnya. Dengan harapan, penerima manfaat yaitu Masyarakat, dapat lebih luas merasakan pembangunan Kabupaten Sampang, yang tentunya dengan harapan, masyarakat memiliki rasa memiliki dan kepedulian yang tinggi untuk menjaga dan merawat dengan baik.

Diketahui bersama, tentunya proses pengadaan kegiatan fisik mengacu pada Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 04 tahun 2015.

Adapun daftar kegiatan fisik tahun anggaran 2015 yang diresmikan secara simbolis, terdapat 27 paket proyek pekerjaan. dimana prasasti proyek fisik berupa jembatan sebanyak 15 paket, dan sebanyak 11 paket proyek Gedung, serta 1 paket proyek tebing kali Kamoning di Kelurahan Rong Tengah Sampang.

Sementara sumber dana proyek fisik tersebut antaranya dari DAU/ DAK/APBN sebanyak 1.005 paket dengan anggaran sekitar 258 miliar 559 juta rupiah, dan APBN P sebanyak 132 paket dengan anggaran sekitar 91 miliar 597 juta rupiah, dan BK APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 584 paket dengan anggaran 168 miliar, serta sumber dana dari BK APBD Pemprov sebanyak 232 paket dengan anggaran 46 miliar, dengan total sumber dana seluruhnya 564.156.963.358 rupiah dari Sebanyak 1.953 paket proyek fisik tahun 2015.

(Dir/Ali/Man)

Jatim VII

Hal - 10

Kenalan Facebook, Diperkosa Bapak Beranak Satu Dibekuk Polisi mana lama menetap di Lampung di rumah mertuanya, telah melakukan pencabulan terhadap Mawar 13 tahun siswi SMP. Tersangka mengaku, bahwa korban anak dibawah umur itu disetubuhi di dalam rumahnya. Berupa barang bukti yang ikut diamankan, satu stel seragam sekolah dan satu celana dalam milik korban. Berawal, antara korban dengan pelaku, berkenalan melalui jejaringan facebook. Kemudian Kiri Kasat Reskrim, tengah tersangka Kadi dan penyidik

Tulungagung, Jatim Pos Salah satu bapak beranak satu ini terpaksa diamankan oleh Satuan Polres Tulungagung, dengan dijerat UndangUndang perlindungan anak, pasal 81 ayat 1 dan 2, ancaman hukuman 15 tahun, terang Kasat Reskrim AKP, Andria Diana Putra, SE, MH ke media. Tersangka Kadi 31 tahun yang

*

*

berlanjut contect person, hingga bertemu empat mata, kata Diana menambahkan.

Keterangan pelaku mengatakan, dirinya sudah lama ditinggalkan oleh istrinya yang kabur bersama pria lain. Tersangka pencabulan ini mengakui telah menyetubuhi mawar di rumahnya. Pelaku tersebut juga mengaku kepada korban berstatus duda dan berjanji akan menikahinya. Akan tetapi Pria yang menetap di Lampung itu, menyangkal

Sidang Terpisah Dua Terdakwa Cabul Anak

Kabur dari Tahanan Polres Diputus Berbeda

Nunggak Retribusi 2 Tahun

Tower PT. Naragita Dinamika Disegel

Terdakwa Rohmad dihukum 10 tahun penjara

Sampang, Jatim Pos Akibat retribusi menunggak 2 Tahun, 6 Tower milik PT. Naragita Dinamika terpaksa di segel dan di berhentikan sementara izin operasionalnya, oleh Dinas KP3M Sampang, melalui Satuan Polisi Pamung Praja Sampang, Rabu siang.

Kepala Operasional Penegak perda Satpol PP Sampang, yaitu PPNS Satpol PP Sampang, Moh. Jalil mengatakan, pihaknya akan mensegel 6 tower milik PT. Naragita Dinamika sesuai data tunggakan yang diterima dari Dinas KP3M. “penyegelan ini akan berlangsung selama tunggakan belum dilunasi,” kata Jalil.

Adapun jumlah nominal tunggakan selama 2 tahun dari 6 tower milik PT. Naragita Dinamika, Jalil Mengatakan sekitar Rp 111.000.000 (seratus sebelas juta rupiah).

Dijelaskan Jalil, tower dengan tinggi sekitar 50 meter tersebut adalah tower pemancar sebuah seluler telpon, di mana telah melanggar peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi umum pasal 88 ayat 1.

Di mana yang bersangkutan dikenakan dua sanksi persuasif, yaitu penyegelan dan penghentian izin operasional yang dibekukan, serta diharapkan ada pelunasan.

Sementara pihak PT. Naragita Dinamika, tidak bisa di konfirmasi, dan terkesan pasrah atas penyegelan tower miliknya. Bahkan, menghindar dari proses penyegelan dan sejumlah awak media. (Ali/Dir/Man)

sebagian apa yang di tuduhkan terhadap dirinya, dengan mengatakan, bahwa korbanlah yang mengajaknya untuk menikah dengannya.

Tersangka juga berdalih, bahwa korban mengeluh ke tersangka selalu disiksa, dan jarang makan, saat pulang sekolah maupun di malam hari. Apapun yang dituduhkan tersangka, tetap saja dirinya bersalah dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah tersangka lakukan. Tersangka dengan tega telah menghancurkan cita-cita mawar, kemudian merusak gadis belia yang masih dibawah umur, dengan menyetubuhinya. Baik siapa saja, yang tega mempermainkan hak-hak si-anak, apa lagi keadaan anak tersandung sebagai korban perbuatan orang jahat. (san)

Tulungagung, Jatim Pos Salah satu terdakwa cabul yang sempat melarikan diri dari tahanan Polres Tulungagung, pada bulan Nopember 2015 silam telah tertangkap di wilayah Blitar. Beberapa pekan yang lalu, Ketua Hakim Ahmad Wijanto, anggota Dodi dan Yudi memutusnya 10 tahun penjara, subsider Rp 75 juta. Bila tidak membayar, terdakwa akan ditambahi hukuman badan 5 bulan penjara.

Terdakwa dijerat dengan pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan anak No. 35 tahun 2014 perubahan UU Perlindungan anak No. 23 tahun 2002. Dengan nomor perkara No. 4/ pid.sus/2016/pn.tlg. Terdakwa yang bernama Rohmat Faizal alias Kecong 22 tahun, yang menyetubuhi Melati 13 tahun

siswi SMP. Pengakuan saksi, waktu itu, korban dibawa disetubuhi sebanyak 2 kali.

Akan tetapi, orangtua korban memberitahukan ke media, bahwa anaknya tidak diapa-apakan, hanya masalah berpacaran saja, dan juga anaknya masih tetap bersekolah, menurut sumber saat berada di rumah, orang tua juga terdakwa membenarkan, anaknya telah melarikan diri dari tahanan Polres. Dan perkara yang dihadapi anaknya itu, hanya satu perkara,alias tidak memiliki perkara hukum sebelumnya kata petani miskin itu, di rumahnya. Berdasarkan info, yang diterima dari kepolisian, bahwa perkara yang dijeratkan ke Rohmad satu perkara, korbannya yaitu sebut Melati.

Berbeda dalam kasus cabul terdakwanya

adalah Rendi Pratama 20 tahun, yang juga turut melarikan diri dari tahanan Polres.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung M. Istiadi, menjawab pertanyaan Koran atau surat kabar tabloid ini. Tentunya, di dalam persidangan pasti ada faktafakta hukum. Misalnya, saksi maupun keterangan yang lain, bisa buat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Saya sebagai pimpinan dan wakil tidak bisa mencampurinya, saya tidak tahu yang bersidang kan mereka,” ucapnya.

Kalau ceritanya seperti ini, nanti saya konfirmasikan, ucap istiadi di ruang kerja Senin siang. Rupanya, hasil putusan yang masih di duga syarat permainan ditanggapi serius oleh sekretaris LSM Cakra (Totok).

Menurut kami, terjadinya putusan tebang pilih, di mana ada kejadian perilaku pelanggaran yang seharusnya diputus berat malah diputus lebih ringan adalah pemeriksaan pengadilan yang memutusnya. Akan tetapi, kedua putusan tersebut sebaiknya diadukan saja ke Komisi Yudisial (KY), biar ada pemeriksaan dari KY,” tegasnya.

Dikonfirmasi, Bunga mengatakan, selama dirinya bersama terdakwa terus menerima perlakuan kasar. Kata gadis di bawah umur itu,selama bersama terdakwa selalu di intimidasi, dipukuli, perutnya di tendang, diancam tidak boleh keluar dari kamar kos. Sepeda motornya dikunci gondok, spion, plat nomor dipreteli. Laptop, kalung emas, cincin emas dari brunei (tuturnya) di ambil dan dijual terdakwa dan uang kiriman orangtuanya dari luar negeri habis dikuras terdakwa,” katanya. (san)

RAT Momen Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Trenggalek, Jatim Pos Jelas menjadi rutinitas setiap tahun bagi sebuah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Kabupaten Trenggalek pada Sabtu lalu bertempat di Hotel Gotong Royong KPRI Pemda Sejahtera telah menyelenggarakan RAT tutup buku 2015 dan RARKA/RAPBK tahun buku 2016. Kali ini dibuka oleh Dr H Jarianto, MSi Pj. Bupati Trenggalek. Dalam acara tersebut dihadiri dewan Pembina KPRI, Ketua Dekopinda, para pengurus, pengawas dan seluruh perwakilan anggota koperasi dari dari masing-masing SKPD se Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu Bupati dalam sambutannya menyampaikan RAT merupakan forum yang tepat untuk melaporkan kinerja koperasi sekaligus sebagai pertanggungjawaban pengurus serta pengawas, kepada suluruh anggota koperasi scara langsung dan transparan. Melalui forum ini, diperoleh masukan, saran dan usulan yang kontruktif guna peningkatan kinerja KPRI

“Sejahtera”. Dalam hal ini partisipasi melalui RAT sangat penting untuk penentuan masa depan koperasi menjadi lebih baik.

Untuk pengurus meminta untuk menggandeng UMKM sebagai mitra kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, RAT bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak yang harus dilaksanakan, karena merupakan ciri dan sendi utama dalam menggerakkan kope-

rasi, selain itu juga sebagai implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi yaitu azas kekeluargaan apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) jajaran koperasi pasti kena dampak persaingan yang semakin ketat. Maka kita perlu memperkuat nilai dan jati diri dalam setiap dada pegiat koperasi salah satunya adalah anggota. (san/hms)

Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2016

ABD. HAFID Kasek MTs Membaur Ulum Camplong, Sampang

SAMBUNGAN

Hal - 11

Setahun ... hun tidak aktif menjalankan tugas sebagai guru di SDN 2 Gambiran tanpa alasan yang jelas. Namun demikian walau tidak masuk dinas selama setahun tersebut diduga gaji Purnomowati sebagai PNS masih terus mengalir alias belum dibekukan.

Kepala Unit pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Gambiran, Ahmad Rodhi, SPd kepada Jatim Pos membenarkan bahwa Purnomowati sebagai guru PNS di SDN 2 Gambiran tidak pernah masuk ngajar sejak bulan Maret 2015 lalu. Bahkan, menurut Gus Rodi panggilan akrabnya, pihaknya telah melakukan pemanggilan berkalikali dan mencari ke rumah tempat tinggalnya. Tapi yang bersangkutan tidak ada di rumah.

“Kami sudah melakukan pencarian dan pemanggilan berkali-kali tapi tidak pernah datang. Anak buah saya sudah mencari di rumahnya dan di

dari halaman 1 tempat kosnya tapi tidak ada.

Akhirnya kami laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, kata Gus Rodi.

Disinggung tentang gaji Purnomowati yang masih terus mengalir atau tidak dibekukan, Gus Rodi membenarkan hal tersebut. “Ya gajinya masih turun tapi tinggal sedikit karena dipotong pinjaman di bank. Sisanya kami titipkan ke koperasi,” tuturnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, Sulihtiyono, MPd ketika dikonfirmasi Jatim Pos di ruang kerjanya mengaku belum tahu tentang kasus anak buahnya tersebut. “Kami belum tahu kalo ada laporan masalah guru mangkir itu. Coba nanti tanyakan kepada Kabid Kepegawaian,” kata Sulihtiono.

Namun demikian, lanjut Sulihtiono, kalo memang benar dia tidak masuk dinas selama setahun akan dikaji dan kami ajukan pemecatannya kepada

Wisata Religi ...

Tak hanya itu, masjid Sewulan juga menjadi kenangan Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika masih kecil. Gus Dur merupakan salah satu keturunan ketujuh Kyai Ageng Basyariyah. Selain Gus Dur, Menteri Agama Maftuh Basyuni juga tercatat sebagai keturunan Kyai Ageng Basyariyah.

Sementara di barat Masjid terdapat makam Kyai Ageng Basyariyah dan keluarganya.

“Setiap malam Jumat, terutama Jumat Legi, selalu ramai jamaah untuk salat malam, tahlilan dan ziarah, tak hanya dari

Madiun, masyarakat dari luar Madiun juga ramai yang datang ke sini, seperti Nganjuk, Jombang dan lain sebagainya,” ungkap Kepala Desa Sewulan, Sukarno.

Sukarno mengungkapkan di situs seluas kurang lebih 2.000 meter persegi tersebut juga ada agenda rutin tahunan.

Antara lain jamas pusaka saat bulan Suro dan Grebeg Maulud. Bahkan sejak 2004 lalu, situs Islam tertua di Madiun itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

“Harapannya semakin banyak pengunjung, semakin ba-

Mengaku ... manan, sampai Gubernur Jawa Timur, menaruh perhatian terhadap kasus ini.

Gubernur Soekarwo misalnya, meminta agar Jari segera diperiksa psikiater. Orang nomor satu di Jatim itu meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang psikiater, untuk memeriksa kondisi kejiwaan Jari yang biasa dipanggil Gus Jari.

Forum lintas sektor juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi atas kasus pengakuan Jari yang mengklaim menerima wahyu dari Allah SWT. Salah satu rekomendasi forum lintas sektor itu adalah dibentuknya tim khusus oleh MUI Jombang guna menemui Jari di kediamannya.

Ketua MUI Kabupaten Jombang, KH Kholil Dahlan usai rapat tertutup di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang) Kabupaten Jombang, Jumat (19/2/2016) mengatakan, pihaknya akan berangkat ke kediaman Jari di Dusun Gempol.

Tim itu, sambung KH Kholil, akan bertugas menjalin dialog dengan Jari. Tujuannya silaturrahim dan upaya pendekatan keagamaan akan ditempuh agar masalah ini segera tuntas.

Kholil yakin dengan cara dialog dapat menyelesaikan masalah ini agar tak berlarutlarut. Namun, jika pertemuan dengan Jari dan para pembantunya tidak mendapat titik temu, MUI akan mengambil langkah lebih tegas terhadap Jari.

Lantas, siapa sosok Jari se-

Bupati. Sedang mengenai gaji yang turun akan kita hitung kapan dia mulai mangkir. Kalo memang masih diterima ya harus dikembalikan ke kas Negara,” kata Sulihtiono.

Sementara itu Kepala Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, Drs H Muhlis, membenarkan adanya laporan dari UPTD Gambiran tentang kasus Purnomowati yang tidak aktip selama setahun.

“Saya sudah menerima laporan dari Kepala UPTD Gambiran. Sekarang sedang kita lakukan kajian dan hasilnya akan kami laporkan kepada Irwilkab, BKD dan Bupati. Agar dilakukan pemeriksaan,” jelas H Muhlis kepada Jatim Pos. “Yang jelas dari hasil kajian ini kami usulkan dilakukan pemecatan secara hormat atau dipecat dengan tidak hormat.

Karena sesuai peraturan pemerintah PNS yang tidak masuk selama 15 hari saja harus diber-

dari halaman 1 nyak potensi ekonomi tergali, sehingga situs peninggalan Kyai Ageng Basyariyah di Desa Sewulan bisa terangkat dan roda perekonomian desa setempat ikut terdongkrak,” katanya.

Sedangkan untuk mengangkat wisata religi itu Kabid Pariwisata Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun, Isbani mengatakan di tahun 2014 yang lalu sudah memberikan pelatihan tentang pemandu wisata serta membekali juru kunci setempat dengan alat pengeras suara berupa meghaphone untuk mendukung kelancaran wisatawan. (Jum/adv)

dari halaman 1 benarnya? Ternyata sosok yang biasa dipanggil Gus jari ini adalah pimpinan pondok pesantren Kahuripan Ash-Shiroth, di Dusun Gempol.

Dia mengaku menerima wahyu dari Allah SWT, dengan perintah untuk menjadi tanda akhir zaman, yang diyakini sebagai turunnya Nabi Isa di muka bumi.

Jari mengklaim, dirinya sebagai Isa Habibullah (Isa kekasih Allah). Dari wahyu yang diterimanya, terdapat dua kalimat syahadat dan ditambahi katakata Wa Isa Habibullah, yang berarti Isa kekasih Allah.

Jari menyebut, gelar Isa Habibullah untuk membedakan antara Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa yang turun kembali ke bumi sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Jari, wahyu tersebut dia terima pada Jumat Legi pada tahun 2004.

Kala itu Jari sedang mondok di salah satu Pesantren Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Ketika Jari sedang salat malam, dadanya serasa ditekan.

Bersamaan dengan itu, Jari mendengar panggilan sebanyak tujuh kali berupa ayat pertama sampai 5 Surat Yasin.

“Tepat ketika sujud, saya dipanggil oleh Allah dengan Surat Yasin. Ada suara yasin.. yasin.. sebanyak tujuh kali. Kemudian ‘walquranul khakim’ sampai selesai,” kata Jari di

rumahnya.

Siap Ditindak Sementara itu Kapolres Jombang, AKBP Sudjarwo akhirnya angkat bicara terkait adanya dugaan nabi palsu yang menghebohkan warga Kabupaten Jombang, khususnya warga Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh.

Kapolres berjanji bakal menyelidiki persoalan tersebut.

Selain itu, menurutnya, kasus tersebut memerlukan kordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) setempat dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kita masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Forkopimda serta MUI. Jika memang ada penyimpangan, maka kami akan melakukan tindakan tegas,” ujar Kapolres Jombang, AKBP Sudjarwoko.

Sudjarwoko menambahkan, pihaknya sudah mengetahui keberadaan Pondok Pesantren Kahuripan Ash-Shiroth, yang ada di Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Meski begitu, pihaknya mengaku tidak berhak menentukan apakah ajaran yang dibawa Jari tersebut sesat atau tidak. “Yang berhak menentukan sesat atau tidak, itu MUI. Jadi kami masih menunggu keputusan dari MUI. Jika memang alirannya menyimpang, akan kami tindak,” tegasnya. (yus/heru)

Risma dan Whisnu ... milih jenis kuliner sesuai seleranya secara gratis.

Tak ayal suasana pesta rakyatpun menyelimuti Taman Surya Surabaya. Pemandangan menarik terlihat disudutsudut halaman Taman Surya.

Ada yang antri secara tertib, namun tidak sedikit yang saling berebutan untuk mendapatkan seporsi jenis kuliner yang diidamkan.

Jenis kuliner khas Surabaya hentikan dari PNS. Lha ini sudah setahun tidak masuk. Mengenai gaji yang masih diterima, nanti akan dilakukan penghitungan sesuai hasil pemeriksaan.

Kalau terbukti dia masih menerima gaji selama tidak masuk ya harus dikembalikan ke Negara,” papar Muhlis. (rim)

yang dihidangkan antara lain, Rawon, Bakso, Lontong Kikil, Tahu Campur, Lontong Balap, Sate Ayam, Soto Ayam, Rujak Cingur dan lain sebagainya termasuk pecel dan Semanggi Suroboyo.

Suasana di halaman Taman Surya Surabaya menjadi penuh kegembiraan dan sukacita.

Tidak sampai dua jam ribuan porsi kuliner yang tersedia ludes.

Mungkin pemandangan tersebut merupakan tradisi baru yang ingin diciptakan oleh PDI Perjuangan selaku partai pengusung dan pemenang Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.

Meskipun masih banyak yang perlu disempurnakan, ke-

Ke Kantor ... tara lain: Cangkul, Skrop, Sapu Lidi, Karung plastik kosong, Sabit, Cetok, Linggis kecil, Sepatu boot, dan lain sebagainya termasuk Bola dan buku tulis serta bingkasan sembako. Barang-barang “Non Kantor Istimewa” tersebut tertata rapi dibagasi mobil bagian belakang.

Menjawab pertanyaan Jatim Pos apakah dalam masa jabatan periode ke II ini selaku Walikota ke kantor akan tetap membawa Cangkul?

Dengan cepat Risma men jawab “masih dan sekarang ada di dalam mobil, mari saya tunjukkan,” ajak Risma sambil beranjak ke arah pintu.

Menurut Risma alat-alat non kantor tersebut diadakan secara swadaya alias dari kan-

tong sendiri. Manfaat alat-alat tersebut juga berbeda sesuai dengan fungsi dan karakter dari alat-alat bersangkutan.

Misalnya cangkul bisa dipergunakan mengeruk lumpur yang memenuhi selokan. Sapu lidi untuk menyapu sampah di jalanan. Bola dan buku tulis untuk anak-anak usia sekolah.

Sembako untuk kaum Ibu-Ibu di perkampungan.

Bila di dalam perjalanan pergi dan pulang dari kantor Risma menemukan hal-hal aneh terutama yang berkaitan dengan tugas-tugasnya di kantor Risma tidak segan-segan meng hentikan laju kendaraannya dan turun dari mobilnya.

Jika ada genangan air, dicari sumber penyebabnya. Bila sudah diketahui penyebabnya

PNS Dishubkominfo ... keterangan, Achmad Ridho Widjaya memang sedikit berubah setahun terakhir ini. “Belakangan ia tidak mau lagi sholat bareng-bareng dengan temantemannya,” cerita Untung Sudarto.

Kalaupun mau, itu setelah dipaksa. Perubahan pada diri ARW diketahui beberapa bulan setelah ia ikut bertugas pasca letusan Gunung Kelud pada 2014 lalu.

“Saat itu ia mendapat tugas di Pujon,” kata Untung.

Meski agak berubah, ia masih rajin masuk bekerja sampai 28 Desember 2015. Selanjutnya tidak masuk kerja sampai kemudian ada penangkapannya oleh Densus 88.

Di tempat terpisah, AR Firdaus, Kadishubkominfo Kabupaten Malang menyatakan Ach mad Ridho Widjaya tidak masuk kerja kurang dari 30 hari. Alasannya ia pernah mengajukan cuti sebanyak dua kali.

“Pertama menjelang tahun baru 2016, ia mengambil cuti empat hari,” kata Firdaus. Kemudian ia kembali mengambil cuti pada Januari 2016 dengan alasan ayahnya di Bekasi sakit.

Namun saat kantor Dishubkominfo boyongan ke Kepanjen, ia masih sempat muncul.

“Setelah itu, ia tidak pernah masuk lagi,” kata mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang ini.

Meski lama tidak masuk, Kasi Terminal ini masih menerima gaji dengan cara ditransfer. “Rencana saya, akhir bulan ini gajinya akan saya tahan. Tidak dikirim-

kan ke rekening. Tujuannya agar dia mengambil sendiri di kantor,” terangnya.

Ini untuk memancing dia masuk kantor. Setiap bulan, ia menerima gaji sekitar Rp 4 juta.

Namun kabarnya, ARW tidak mau menggunakan gajinya dengan alasan tertentu.

Tetapi Firdaus tidak tahu kebenarannya. Karena gajinya ditranfer ke rekening dia. Apa benar tidak dipakai atau tidak, ia tidak bisa mengeceknya.

Kepala Dusun Ngijo, Sugianto (44) juga mengungkapkan, bahwa ARW adalah orang yang ramah dan alim. Saat bersosialisasi dengan para tetangga, ia terlihat wajar-wajar saja.

Walau demikian, penampilan ARW terlihat ‘berbeda’ dari tetangga yang lain. “Paling-paling dia pakai celana cingkrang (di atas mata kaki) sehari-hari.

Dia berjenggot. Berkopyah juga,” kata Sugianto.

Menurut Sugianto, kabar ARW ditangkap ia ketahui malam sekitar Isya’. Dia memaparkan ARW ber-KTP perumahan Griya Permata Alam (GPA), Malang. Di sini ARW tinggal di rumah dekat perumahan Green Hills Recidence, tepatnya di sekitar Balai Desa.

Berdasarkan informasinya, di rumah itu ada seorang istri dan dua anak saat polisi tiba.

Usai penangkapan ARW dan terduga teroris lain, Densus 88 juga menggelar penggeledahan di Jl Bukit Kamboja 1 Nomor 43 di perumahan itu.Selain penghuni perumahan, orang lain tak boleh masuk dalam

dari halaman 1 depan diakui atau tidak tradisi pesta rakyat untuk menyambut pemimpin barunya perlu dikembangkan terus. Luar biasa!

Tetap Bekerja Keras Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang akrab dengan panggilan Risma dalam sambutan singkatnya selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kota Surabaya yang telah memilih kembali dirinya dan Whisnu Shakti Buana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2016-2021 juga minta agar seluruh warga kota Surabaya tetap bersemangat dan bekerjakeras agar mampu menggapai kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin. [Gatot. S/Fred/ Jatim Pos]

dari halaman 1 dengan sigap Risma mengambil cangkul ataupun alat-alat lain yang diperlukan sudah barang tentu Risma juga sibuk dengan HT-nya untuk koordinasi dengan Stafnya. “Alhamdullilah, sampai hari ini (bulan Februari 2016 ini) Surabaya belum kebanjiran dan mudah-mudahan di Surabaya tahun ini tidak ada banjir,” ujar Risma pada kesempatan terpisah.

Hari pertama masuk kerja Kamis lalu seusai mengadakan rakornis dengan seluruh Camat di Surabaya dan SKPD, Risma langsung mengadakan sidak ke tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan genangan air. Misalnya kepintu air Kalidami serta pembangunan saluran air dilingkungan kampus ITS Sukolilo. [Gatot.S/JatimPos]

dari halaman 1 lokasi lokasi itu.

Satpam penjaga perumahan mengatakan bahwa penggeledahan dimulai sejak petang. Lalu, sekitar pukul 11.30 WIB ada satu unit mobil keluar dari perumahan. Belum jelas siapa saja pengendara atau penumpang dalam mobil tersebut.

Kapolres Malang AKBP Yudo Nugroho yang dikonfirmasi mengatakan, penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan di Jawa Barat, Jakarta, serta Jawa Tengah. “Mereka diduga kuat terkait jaringan bom Thamrin,” ujar Yudho.

Penggeledahan yang dilakukan di rumah Achmad Ridho Widjaya ditemukan buku-buku jihad, senapan angin, senjata tajam, laptop, handytalki (HT), poster jihad, dan hardisk, dan dua unit motor.

Sedangkan saat menggeledah rumah terduga teroris lainnya, Badrodin, aparat menemukan tiga unit motor tanpa dokumen resmi, dua bom molotov belum jadi, yang disiapkan dalam botol minuman berenergi, serta serbuk bahan pembuat bom molotov dalam kantung plastik kecil.

Sedangkan di rumah kontrakan Rudi, aparat menemukan juga buku-buku jihad, sepatu, dan kerpus atau kain penutup wajah. Terakhir, penggeledahan dilakukan di rumah Romly. Di sini aparat menyita buku berisi daftar nama Mujahidin, paravin, empat buah ponsel, serta poster-poster jihad. (yus)

Hal - 12 Edisi No.213 Tahun XIV ~ Minggu IV Pebruari 2016

Workshop Penetapan & Analisis Responsif Gender Disbudpar Jatim

Kesetaraan Gender Belum Optimal KESETARAAN Gender merupakan tujuan pembangunan daerah namun masih belum optimal, karena masih ada kesenjangan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama tapi belum mendapatkan hak penuh.

Kabid Kelembagaan PUGPUA Badan PP & KB Provinsi Jawa Timur,drg Rochendah S, M.Kes, mengemukakan hal itu dalam Workshop Penetapan dan Analisis Responsif Gender di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, 16 Februari 2016 lalu.

Menurutnya, hasil pembangunan yang diterima secara tidak sama, tidak adil oleh lakilaki dan perempuan, dan difabel, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kemajuan dan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Padahal jumlah perempuan lebih dari separuh penduduk Indonesia, namun ternyata kondisinya ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, dalam kuantitas telah banyak perempuan berperan dalam jabatan strategis yang memungkinkan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Namun, dari aspek kualitas terkait kompetensi, masih memerlukan peningkatan, sehingga perlu dikaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, ekonomi dan politik

dengan menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

“Keberhasilan Kesetaraan Gender dapat diukur melalui indikator IPG,” tegasnya.

Persamaan peran, kata Rochendah, bukan hanya persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih mengarah pada permasalahan. Sedangkan Pemberdayaan, mencakup upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai pengambilan keputusan, serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

Dalam hal Pengarusutamaan Gender, dilakukan agar manfaat pembangunan daerah dapat diterima secara setara dan adil oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan aspek peran, fungsi dan statusnya.

Selain itu, untuk mengintegrasikan permasalahan dan aspirasi laki-laki dan perempuan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pemantauan, pada seluruh kebijakan, program/ kegiatan.

“Percepatan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan disemua sektor/bidang pembangunan, melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, dalam upaya mencapai kesetaraan gender,” jelas Rochendah.

Menurut Rochendah, konsep dasar Gender dan Pengarusutamaan Gender ada

tiga aspek. Pertama, perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status, antara perempuan dan laki-laki yang berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat; Kedua, konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman; Ketiga, bukan berdasarkan perbedaan biologis.

Rochendah lantas memberikan analisis tentang Gender, bahwa ada empat hal yang difokuskan, yakni Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).

Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.

Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi.

Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut.

Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan.

Para peserta “Workshop Penetapan dan Analisis Responsif Gender” menyimak ulasan dari narasumber.

Dipertanyakan lagi, kenapa kesetaraan gender menjadi perhatian. Menurut Rochendah, karena peran dan relasi gender menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh manfaat dari pembangunan. Selain itu, hasil pembangunan diterima secara tidak sama, tidak adil oleh lakilaki dan perempuan, anak lakilaki, anak perempuan dan difabel, sehingga ada ketimpangan dalam kemajuan, serta banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menyinggung soal ARG

(Anggaran Responsif Gender), Rochendah menjelaskan prinsip-prinsipnya. Dikatakannya, ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan lakilaki. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki.

ARG bukan pula dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran, ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhusus-

kan untuk program perempuan. Dan, ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.

Drg Rochendah kemudian mengungkapkan, bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender melalui pembangunan daerah adalah dengan mendorong danmenciptakan kondisi agar laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun difabel, mendapatkan manfaat yang setara dan sesuai dengan peran dan tugasnya. (nam)

nium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000.

Selanjutnya, untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap konvensi Internasional yang telah diratifikasi (CEDAW, BPFA, MDGs), serta mengimplementasikan amanah kebijakan nasional.

Berbicara soal integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran, dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Tentu dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik proses penyusunannya maupun pelaksanaan kegiatan.

Mengenai peran driver dan services juga dijelaskan oleh Ida Tri Wulandari. Dikatakannya, Diriver itu terdiri dari Bappeda, Badan PP & KB atau sejenisnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, dan Biro Administrasi Kemasyarakatan.

Bappeda bertindak sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan, Badan PP & KB sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG, BPKAD selaku koordinasi dan supervisi penganggaran. Inspektorat sebagai lembaga supervisi dan evaluasi kegiatan, dan Biro Administrasi Kemasyarakatan untuk memfasilitasi di lingkup Setda dan seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur.

“Sedangkan Services adalah SKPD-SKPD yang mempunyai kegiatan langsung kepada masyarakat,” pungkas Ida Tri Wulandari. (nam)

PUG Suatu Strategi untuk Mengintegrasikan Gender PENGARUSUTAMAAN Gender (PUG) merupakan perwujudan dari komitmen global. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, berkaitan dengan kesamaan kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran politik, ekonomi dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat.

Hal itu dikemukakan Ida Tri Wulandari dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam makalahnya tentang Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Dalam uraiannya, ia mengatakan, PUG merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender. PUG

menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Kemudian, untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menciptakan kesetaraan gender. Mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian dapat mencapai hasil dan dampak kesetaraan gender dalam pengelolaan dan pembangunan sektoral.

Adapun ruang lingkup PUG, dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan

Peserta serius menyimak materi workshop.

kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.

Menurut Ida, agar PUG dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan optimal, maka pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang PUG bagi para perencana perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, PUG dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Adapun strategi nasional percepatan PUG melalui PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) dilakukan, agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus Pembangunan Nasional menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ida kemudian menjelaskan soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Jatim 20142019. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan berisi jabaran visi, misi kepala daerah terpilih. Ini merupakan acuan bagi pemerintah dan masyarakat Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan.

Setidaknya ada lima misi yang diemban dalam RPJMD tersebut. Yakni, Meningkatkan

Ida Tri Wulandari bersama drg Rochendah S, M.Kes tampil sebagai nara sumber dalam workshop ini.

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri, dan industrialisasi.

Kemudian, Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang; Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; Dan, Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Ada pertanyaan tentang mengapa perencanaan dan penganggaran responsif gender diperlukan? Menurut Ida, alasannya lebih efektif karena telah didahului oleh analisis kondisi dan kebutuhan gender. Selain itu, mengurangi tingkat kesenjangan penerima manfaat pembangunan. Menjalankan Millennium Development Goals atau disingkat MDGs, sebuah Deklarasi Mile-