Jtpos 214

ISSN : 1412-7490

Edisi No.214 Tahun XIV ~ Minggu II Maret 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Geliat Lokalisasi di Jatim Berakhir Sudah Juni 2016, Lokalisasi Balong Cangkring Ditutup

RUMAH tangga Sahrul Gunawan -Indriani Hadi, ternyata benar-benar retak. Meski Sahrul berkali-kali menyembunyikannya dan berusaha meyakinkan media bahwa rumah tangganya baikbaik saja, namun kenyataan tak bisa dipungkiri.

Sahrul Gunawan tak bisa lagi mengelak setelah diketahui gugatan cerai Indriani Hadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar dengan nomor perkara 617/Pdt.G/2016/pa.jaksel pada 23 Februari 2016.

“Benar ada gugatan yang diajukan Indriani Hadi binti Eddy Lumanauw. Kemudian yang digugat ialah Sahrul Gunawan bin Haji Somantri,” kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rusdi Thahir di kantornya, Kamis (25/2/2016).

Dalam gugatannya, ada dua hal yang diminta Indri. Selain berpisah dari Sahrul, ia juga menggugat hak asuh ketiga anaknya, Ezzar Raditya Gunawan, Raihana Zemma Gunawan, dan Faeyza Mikail Gunawan.

“Gugatannya hanya dua saja. Ia minta cerai dan minta hak asuh tiga anaknya,” ungkap Rusdi.

Namun sayang, Rusdi tak bisa membeberkan penyebab keretakan rumah tangga Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi.

Jika merunut ke belakang, pada pertengahan Bersamb ke hal. 11

Surabaya, Jatim PosGenderang perang terhadap lokalisasi prostitusi sudah ditabuh. Pemerintah rupanya sudah tak bisa lagi mentolelir keberadaan lokalisasi yang sudah tumbuh sejak bertahun-tahun lalu itu.

Berkat tekad pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, upaya bersihbersih lokalisasi berhasil dilakukan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini masih tersisa 99 tempat lokalisasi yang belum berhasil ditutup.

Jumlah tersebut tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

“Kami targetkan 99 lokalisasi itu ditutup semua pada tahun 2019,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (3/3/2016).

Khofifah menjelaskan, dari 99 lokalisasi tersebut, 35 di antaranya berada di Kalimantan Timur. Sedangkan dari 35 lokalisasi yang ada di Kalimantan Timur itu, 12 lokalisasi di Kutai Kartanegara rencananya akan ditutup saat bulan Ramadan. “Untuk Jawa Timur sendiri hanya tersisa satu, yaitu di Mojokerto,” katanya.

Menurut Khofifah, 99 lokalisasi itu jelas jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang mencapai 168 lokalisasi. “Waktu itu Jawa Timur sebanyak 41 lokalisasi.”

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku lokalisasi yang ada di Kota Mojokerto sangat sulit ditutup. Sebab, di dalam

Tawur Kasanga di Tugu Pahlawan Diwarnai Pawai Ogoh-Ogoh Surabaya, JatimPos Sehari jelang Nyepi Saka Warsa 1938, ribuan umat Hin-

du Surabaya dan sekitarnya berkumpul di Tugu Pahlawan untuk menjalankan Tawur

Salah satu Ogoh-Ogoh yang akan dimusnahkan dalam ritual penyucian alam semesta di Tugu Pahlawan Surabaya (8/3) (foto: Humas Pemkot)

Kasanga. Ritual penyucian alam semesta tersebut juga diwarnai pawai ogoh-ogoh.

Sebanyak sembilan ogohogoh berbagai bentuk diarak mengelilingi Tugu Pahlawan.

Mayoritas bentuk ogoh-ogoh berwujud menyeramkan.

Meski ada pula yang sedikit nyeleneh dengan mengambil rupa buaya yang sedang memangsa manusia.

Nyoman Sutantra, Ketua Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jatim mengatakan, ogoh-ogoh me rupakan simbol segala keangkara-murkaan di dunia.

Oleh karenanya, dalam ritual Bersamb ke hal. 11

Seorang PSK mengemasi barang-barangnya, bersiap pulang kampung setelah lokalisasi ditutup pemerintah. lokalisasi itu ada tiga kelompok, yaitu kelompok UMKM, penampungan gelandangan, dan kelompok muncikari.

Lokalisasi dimaksud adalah Balong Cangkring di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Rencananya, lokalisasi ini akan ditutup

pada bulan Juni 2016. Lokalisasi ini merupakan yang terakhir yang belum ditutup Bersamb ke hal. 11

DPRD Jatim Godok Perda Penguatan Tenaga Kerja

Serbuan TKA Persempit Peluang Tenaga Kerja Lokal INDONESIA akan menghadapi era baru perdagangan regional bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rezim bisnis baru ini menjadikan arus keluar masuk tenaga kerja asing (TKA) diprediksi semakin banyak datang dan bekerja di Indonesia. Oleh kareBersamb ke hal. 11

Tenaga kerja asing yang mulai masuk Indonesia.

Sejumlah Jurusan SMK Akan Ditutup

Ilustrasi SMKN Surabaya Jakarta, JatimposSejumlah jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) akan ditutup oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Alasan-

nya, jurusan-jurusan tersebut sudah tidak laku dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Direktur Jenderal Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mustaghfirin Amin mengatakan, ini sebagai langkah penyelarasan terhadap sejumlah jurusan di SMK. “Dalam waktu dekat kami akan melakukan berbagai Bersamb ke hal. 11

Warga Sumenep Banyak Sakit Asam Urat PWI Jatim Mengobati 1.600 Warga Miskin di Sumenep Laporan : Herman Basuki, SH (Wartawan Jatim Pos di Sumenep) PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur bekerjasama dengan PWI Kabupaten Sumenep dan Pundi Amal SCTV melakukan bakti sosial berupa pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga miskin di Sumenep. Dari tiga Kecamatan yakni Desa Len-

teng Timur Kec Lenteng, Desa Parsanga Kec. Sumenep dan Desa Tamidung Kec. Batang-Batang tercatat 1.600 warga memanfaatkan kegiatan tersebut.

Di Desa Parsanga misalnya, kendati hujan deras tak menyurutkan warga setem-

pat untuk memeriksakan diri kepada tim dokter yang terdiri 3 dokter umum dan 2 dokter gigi. “Kesempatan baik karena kata Klebun, dokternya spesialis dari Jakarta,” ujar Ny Sarbini (67 th) yang datang menggunakan daun jati untuk melindungi dari guyuran hujan.

Meski hujan deras, di desa Parsanga warga datang berjumlah 537 orang. Sedangkan

di desa Lenteng Timur 500 orang dan Desa Tamidung 580 orang. “Kalau undangan tidak dibatasi, bisa ribuan orang hadir. Ini sesuai petunjuk panitia cukup 600 undangan saja,” kata Kepala desa Tamidung, Ach. Basith.

“Kegiatan saat ini memang bukan sekedar mengejar target jumlah banyak, tapi peBersamb ke hal. 11

Dari kanan : Ketua PWI Sumenep M. Rifai, Ketua PWI Jatim Achmad Munir, Ketua Baksos PWI Jatim Syaiful Anam, Tokoh masyarakat Sumenep Nurussalam meninjau kegiatan pengobatan gratis di Desa Parsanga Sumenep.

METROPOLIS

Hal - 2

Walikota Imbau Ibu-Ibu Rajin Bawa Anaknya Ke Posyandu Surabaya, JatimPos “Ayo ayo dibuka mulutnya ya, mau ya imunisasi. Nanti ibu kasih hadiah”.

“Wah, kalau yang ini balitanya sadar kamera”.

Begitu cara Wali Kota Tri Rismaharini menyapa para Balita (bawah lima tahun) ketika melakukan imunisasi polio secara simbolik kepada beberapa Balita seusai pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio di Kelurahan Sawah Pulo, Kecamatan Semampir, (8/3).

Ketika wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini memegang pipet imunisasi polio dan hendak meneteskan dua tetes vaksin polio, ada beragam ekspresi spontan yang ditunjukkan para Balita.

Ada Balita yang enggan membuka mulutnya, ada yang “bersembunyi” di sela badan ibunya, ada yang menangis, ada pula Balita yang sadar kamera dan terlihat cuek ketika momen tersebut diabadikan oleh puluhan awak media dan juga jepretan kamera juru foto.

Satu demi satu Balita yang tampak ceria dan sehat tersebut, mendapatkan imunisasi polio oleh Wali Kota Tri Rismaharini dengan didampingi Kepa-

la Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita.

Tidak ketinggalan, Wakil Wali Kota, Whisnu Sakti Buana juga ikut melakukan imunisasi polio kepada beberapa Balita. Setelah melakukan imunisasi polio kepada beberapa Balita secara simbolik, Wali Kota Tri Rismaharini lantas berpesan kepada para orang tua Balita tersebut, untuk rajin membawa anaknya ke Posyandu. “Ibu-ibu yang rajin bawa anaknya ke Posyandu ya, agar anaknya dapat imunisasi lengkap,” sambung wali kota.

Wali kota bersama Wawali dan jajaran kepala SKPD Pemkot Surabaya lantas berjalan kaki menuju balai RW 11 Sawah Pulo Kulon Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir untuk meninjau pelaksanaan PIN polio. Di sini, wali kota bersama wawali kembali melakukan imunisasi polio kepada beberapa Balita.

Dalam sambutannya ketika membuka pencananganan PIN

polio, wali kota menyebut pemilihan Semampir sebagai lokasi pencanangan dikarenakan kawasan di Surabaya Utara ini masih rendah tingkat partisipasi imunisasinya. “Saya berharap bantuan kader, LKMK, Bunda Paud untuk mengajak warga untuk imunisasi,” ujar Bu Risma—panggilan Wali Kota, Tri Rismaharini.

Menurut wali kota, beberapa anak yang semasa Balita nya tidak pernah mendapatkan imunisasi polio, akan mendapatkan masalah ketika dewasa seperti mengalami penyakit polio. Padahal, jelas wali kota, penyakit polio sebenarnya bisa dicegah bila masyarakat mau untuk membawa anaknya melakukan imunisasi. “Itu demi anak-anak kita. Tidak boleh lagi ada anak yang belum mendapatkan imunisasi,” sambung wali kota.

Kedatangan wali kota Risma, membuat warga Sawah Pulo semakin memahami pentingnya imunisasi. Salah satunya Sairutin, warga Jalan Hang Tuah.Ibu dari Ali Abdullah Jibril (1 tahun) ini mengaku senang dengan kedatangan Risma.”Saya selama ini rajin datang ke Posyandu untuk

Parkir Berhadiah Langsung Tanpa Diundi

Plt.Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat (berpakaian dinas paling kiri) saat memperkenalkan model rompi jukir tahun 2016 di kantor Dishub Joyoboyo Senin (29/2)(foto kiri), Karcis parkir berhologram berhadiah langsung yang wajib diberikan oleh jukir kepada pengguna jasa parkir TJU berlaku mulai 1 Maret 2016 (foto kanan) (foto: freddy/ JTMP)

Surabaya, JatimPos Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya memberlakukan karcis parker berhadiah langsung mulai 1 Maret 2016.

Di lembar karcis model baru tersebut terdapat hologram security printing yang bisa digesek uang logam dan bagi warga yang beruntung bisa menukarkan hadiah langsung di kantor Dinas Perhubungan (depan terminal Joyoboyo) di setiap hari dan jam kerja. Plt. Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad dalam konferensi pers di gedung Dishub Lt.2 pada Senin (29/2) menyatakan bahwa program ini berlaku bagi kendaraan roda dua, roda empat hingga bus pariwisata.

Karcis parkir keluaran baru

ini dilengkapi hologram pengaman yang akan menjadi bukti validasi bagi pengguna jasa parkir sekaligus tidak mudah dipalsukan oleh oknum jukir.

Menurut Irvan karcis parkir berhadiah langsung ini bertujuan agar pengguna jasa parkir berperan aktif meminta karcis resmi dari jukir.

“Pada karcis parkir model baru terdapat hologram yang dapat digosok. Pengguna jasa parkir yang beruntung bisa mendapat hadiah langsung seperti helm, kipas angin, dispenser, blender hingga oli motor. Hadiah dapat diambil di kantor dishub”, kata Irvan, di kantor Dishub Joyoboyo.

Dishub juga melengkapi para Jukir dengan seragam

(rompi) yang baru. Nantinya setiap jukir resmi yang terdaftar di Dishub wajib mengenakan rompi tersebut bila bertugas (bekerja sebagai jukir). Di rompi yang dikenakan jukir terdapat nomor regristrasi jukir, kode zona wilayah dan nomor pengaduan serta website Dishub Surabaya. “Rompi ini sebagai identitas jukir resmi. Setiap tahun akan kami ganti agar tidak disalahgunakan (digandakan/dipalsukan) oleh jukir yang tidak terdaftar. Masyarakat yang merasa dirugikan bisa menghubungi nomor pengaduan dan melaporkan kode nomor Jukir yang tertera di rompi”, ujar Irvan.

Kebijakan parkir berhadiah langsung ini diapresiasi positif oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur Said Sutomo. “Dengan karcis parkir yang sah dan valid, konsumen bila beruntung akan mendapat hadiah, selain itu, karcis parkir tersebut bisa menjadi bukti secara hukum bila pengguna jasa parkir mengalami kehilangan dan jukir yang tidak bertanggung-jawab bisa dilaporkan tindak pidana.”

Papar Said. Kepala YLPK Jatim ini menghimbau agar masyarakat pengguna jasa parkir meminta karcis resmi sebagai perlindungan hukum bila merasa dirugikan. (fred/JTMP)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan vaksinasi Polio pada balita di Kelurahan Sawah Pulo kecamatan Semampir Surabaya (8/3) (foto: Humas Pemkot) imunisasi anak saya.Tapi kali ini rasanya lebih senang karena ada Bu Risma,” ujar ibu muda berusia 24 tahun ini.

Camat Semampir, Siti Hindun Robba mengatakan, pihak

kecamatan Semampir bersama beberapa elemen masyarakat seperti para lurah, tokoh masyarakat, kader kesehatan dan pihak Puskesmas, akan bersinergi untuk mendorong para

orang tua Balita agar lebih peduli membawa anaknya ke Posyandu untuk diimunisasi.

“Kami akan rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Bersamb ke hal. 11

Motivasi Ribuan Siswa, Walikota Surabaya Berpesan Jangan Mudah Menyerah Surabaya, JatimPos Para pelajar di Kota Surabaya tidak perlu gentar untuk bersaing dengan para pelajar di seluruh dunia. Meski secara fisik para pelajar di negara lain lebih tinggi dan besar. Namun, pelajar kota Pahlawan diyakini lebih berpotensi untuk unggul di bidang pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan motivasi di hadapan sekitar 1200 pelajar kelas XII SMA Kompleks (SMA Negeri 1, 2, 5 & 9) di lapangan SMAN 2 (22/2).

Dalam kesempatan tersebut, Risma sapaan akrab walikota juga meminta kepada seluruh pelajar agar tidak menyerah dengan keterbatasaan yang dimiliki.

“Saya yakin bahwa semua anak ditakdirkan untuk sukses, tinggal kalian mau atau tidak.

Jika kita menyerah, kita menyerah dengan takdir yang diberikan Tuhan. Batu yang setiap hari ditetesi air, perlahan akan berlubang. Menganut filosofi tersebut, saya tidak ingin kalian menyerah,” tegas Tri Rismaharini.

Kedatangan Tri Rismaharini di SMA Kompleks kali ini, adalah kedatangan pertamanya bertemu dengan para pelajar setelah kembali menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Risma juga mengingatkan kepada para pelajar, untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Karena tujuh hari lagi para pelajar ini akan menempuh ujian sekolah, dan 40 hari lagi para pelajar akan mengikuti ujian nasional.

“Setiap hari adalah perjuangan dan peperangan, jadikan diri kalian pemenangnya.

Nanti, tujuh hari setelah ujian

Walikota Surabaya saat memberikan wejangan di tengah-tengah ribuan pelajar SMAN komplek Surabaya (22/2) (foto: Humas Pemkot) sekolah, saya akan datang kembali dan bertemu dengan para kepala sekolah untuk melakukan evaluasi nilai-nilai para siswa,” imbuh alumni ITS ini.

Walikota Tak Ingin Para Pelajar Malu Bertanya Saat melakukan tanya jawab dengan para pelajar, salah seorang siswi dari SMAN 2 Eis Ariska bertanya tentang solusi ketika siswa mengalami titik jenuh. “Bu, apa solusi ketika siswa sudah terus menerus mencoba, dan kemudian mengalami titik jenuh?,” tanya Eis Ariska.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menjawab, solusinya adalah para pelajar diminta tidak malu untuk bertanya. Karena, saat bertanya otak kita akan berkembang.

“Jangan membohongi diri sendiri, jika tidak tahu maka bilang tidak tahu. Jika saya tidah tahu, saya akan bertanya sampai saya tahu. Jadi, jangan meremehkan siapapun dan apapun,” imbuh Walikota.

Selain memberikan moti-

vasi, Risma juga menekankan bahwa kejujuran adalah yang paling penting.Bahwa jika siswa merasa dirinya kurang mampu, siswa wajib untuk bertanya dan berlatih lebih keras. Kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan siswa.”Ini bukan ending, jika siswa dilatih melakukan yang terbaik mulai sekarang, maka selanjutnya ia akan melakukan yang terbaik dalam hidupnya kedepan,” tegas Walikota.

Siswa SMAN 5 Muhammad Rizky Romadhon (18) merasa, kedatangan Tri Rimaharini menjadi penyemangat tersendiri. Menurutnya, disela-sela kesibukan para pelajar, kedatangan sosok yang difigurkan dirasa pas untuk memberikan motivasi. “Bu Risma merupakan sosok pemimpin idaman kami, kami merasa pas jika beliau yang memberikan motivasi.

Apalagi, sebentar lagi kami melakukan ujian sekolah dan ujian nasional,” imbuh pria yang akrab disapa Rizky [Fred/Jtim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. TulungagungTrenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Bupati Jombang Pimpin Gelar Pasukan Operasi Simpatik Semeru 2016 Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pimpin Gelar Pasukan Operasi Simpatik Semeru 2016 di lapangan Mapolres Jombang, Selasa belum lama ini. Gelar pasukan ini tak hanya diikuti jajaran Polres Jombang dan Satlantas, namun juga diikuti Pasukan TNI dari Kodim 0814/Jombang, Personel Dinas Perhubungan Kab Jombang serta Satpol PP Pemkab Jombang. Selain itu, seluruh jajaran Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) dan sejumlah Pejabat Pemkab Jombang juga hadir.

Dalam upacara gelar pasukan ini dilakukan penyematan pita bagi personel oleh Bupati Jombang untuk menandai dimulainya pelaksanaan operasi simpatik yang digelar secara serempak oleh seluruh jajaran Polri selama 21 hari, sejak 1

Maret hingga 21 Maret 2016.

Operasi simpatik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalulintas dan mengurangi timbulnya kecelakaan.

Usai dilaksanakan Gelar pasukan, Kapolres Jombang AKBP Sudjarwoko mengatakan operasi simpatik merupakan salah satu bentuk kepedulian

dalam hal menangani permasalahan berlalu lintas. Diantaranya, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran maupun timbulnya kecelakaan hingga mengakibatkan korban tewas yang masih cukup tinggi.

“Kesadaran tertib berlalu-

lintas serta pemahaman rambu-rambu jalan di tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Melalui operasi simpatik ini, diharapkan mampu mengatasi beberapa permasalahan berlalulintas,” ujar Sudjarwoko.

Operasi Simpatik Semeru 2016 tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan kawasan KTL, Menciptakan Lokasi Penggal Jalan Yang Tertib Marka, Rambu, Parkir, Serta Pengguna Jalan Guna Kamseltibcarlantas. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung yakni Dalam Rangka Optimalisasi Penerapan Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) Untuk Menciptakan Lokasi Penggal Jalan Yang Tertib Marka, Rambu, Parkir, Serta Pengguna Jalan Guna Kamseltibcarlantas (Keamanan Keselamatan Ketertiban dan Kelancaran Berlalulintas).(Her)

Menteri Pertanian Puji Produktivitas Pertanian Jombang Jombang, Jatim Pos Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman memuji para petani di Kabupaten Jombang. Menurutnya para petani di Jombang banyak bersyukurnya dari pada mengeluh.

“Beda dengan di daerah lain, disini petaninya banyak bersyukurnya, kalau disuruh minta satu ya satu, kalau di daerah lain mintanya satu,tapi satu sampai sepuluh, mungkin petani model seperti ini satu satunya di Indonesia,hanya di Jombang,” kata Mentan Amran Sulaiman yang langsung disambut tepuk tangan.

Hal itu dikatakan Mentan Amran Sulaiman ketika menyapa petani Desa Palrejo Keca-

matan Sumobito Kamis lalu dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur. Didampingi Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Mentan Amran Sulaiman secara langsung berdialog dengan para petani yang sejak siang telah menunggu kehadirannya. Bukan di Gedung atau di ruang pertemuan ber AC, tetapi pertemuan antara Mentan dan petani Jombang ini dilakukan lesehan di halaman rumah warga yang berada tepat disebelah areal persawahan padi. Selain itu hadir pula Ketua DPRD Jombang, Kapolres Jombang, Dandim 0814/Jombang, perwakilan Bulog dan Sejumlah Pejabat Pemkab Jombang.

Meski suasana ketika itu hujan rintik, namun tidak meng

ganggu pertemuan Menteri Pertanian dengan para petani ini. Bahkan suasana dialog berlangsung sangat gayeng, secangkir kopi dan polo pendem seperti ketela rebus, pisang rebus, kacang menjadi suguhan sembari para petani ini mendengarkan pengarahan dari Mentan. “Kalau seperti ini saya jadi ingat waktu saya dikampung, ketika disawah hujan rintik, sehingga bekal yang dibawakan nenek, saya habiskan hingga tak tersisa,” kata Mentan ketika menceritakan pengalamannya.

Di hadapan Menteri Pertanian, Bupati Nyono Suharli menjelaskan bahwa produktivitas pertanian utamanya padi di Kabupaten Jombang setiap

tahun meningkat. Pada tahun 2014, kata Bupati Nyono, Jombang mampu menghasilkan 430.561 Ton Padi, sedangkan Tahun 2015 meningkat menjadi 450.000 Ton. “Dan tahun 2016 harus meningkat, target kami 465.000 Ton padi,” jelas Bupati Nyono.

Atas peningkatan produksi pertanian khususnya padi ini, Mentan Amran Sulaiman memberikan apresiasi terhadap pertanian di Jombang.

“Kalau produktivitas pertanian disini meningkat maka jangan kwatir anggaran untuk pertanian di Kabupaten Jombang akan saya tingkatkan,” kata Mentan yang langsung di sambut Aplaus dari para petani.

(Her)

Keberhasilan Jombang Sebagai Kabupaten ASI Ditentukan Dukungan Masyarakat Jombang, Jatim Pos Pasca di berlakukannya Perda ASI no. 2 Tahun 2015 tentang Pemberian ASI (Air Susu Ibu) di Kabupaten Jombang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ir. Hj. Tjaturina Wihandoko, MM Bunda Motivator ASI Kabupaten Jombang, bersama Dinas Kesehatan, pengurus PKK Kabupaten, terus melakukan sosialisasi terkait Perda ASI. Baik kepada tenaga kesehatan juga masyarakat luas.

Pada Jum’at lalu, bertempat di ruang Bung Tomo kantor Pemkab Jombang seluruh Ketua TP PKK Kecamatan juga para Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan anggota juga menjadi sasaran sosialisasi terkait Perda ASI No.2 tahun 2015 tersebut. Dengan harapan amanat dari Perda ASI tersebut selanjutnya di sosialisasikan di jajarannya hingga ke tingkat bawah.

“Apalah artinya Perda ASI ini, juga tujuan untuk menjadikan Kabupaten Jombang sebagai kabupaten ASI kalau tanpa ada dukungan juga kesadaran seluruh masyarakat di dalam mengawal Perda ini, juga memotivasi para Ibu yang memiliki bayi untuk memberikan

ASI eksklusif,” tutur Ir. Hj. Tjaturina Wihandoko, MM Seluruh pihak, baik instansi pemerintah, perusahaan swas ta, tenaga kesehatan, tokoh agama tokoh masyarakat, termasuk para suami, ayah, ibu diharapkan memberikan motivasi kepada para calon pengantin, juga calon Ibu agar memberikan makanan terbaik buat bayi usia 0-6 bulan berupa ASI eksklusif tanpa makanan tambahan dan selanjutnya diteruskan hingga 2 tahun. “Peran suami juga anggota keluarga untuk memotivasi Ibu yang memiliki bayi sangat besar untuk dapat membarikan ASI kepada bayinya, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqo roh : 233,” tutur istri Bupati Jom bang Nyono Suharli ini.

Ditekankan pula oleh Ketua TP PKK Kabupaten Jombang ini, agar apa yang tertuang di dalam amanat Perda ASI di baca, dipahami, dan dilaksanakan yang untuk selanjutnya disosialisasikan kembali di tengah masyarakat hingga lingkup RT RW atau dasawisma. Kepada seluruh tenaga kesehatan diharapkan memahami seluruh aturan perundangan yang ada untuk ditaati dan dilaksanakan. (Her)

Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap Menggeliat POTENSI kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang dianggap mampu mensejahterakan para nelayan. Hal itu dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah nelayan tiap tahunnya. Sepanjang tahun kemarin, bertambah sekitar 600 nelayan baru. Angka pertumbuhan sebesar itu membuat jumlah nelayan bertambah menjadi 3.736 nelayan.

Menurut catatan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, terdapat tiga faktor yang membuat jumlah nelayan bertambah. Yakni ketersediaan ikan tangkap di laut yang cukup melimpah, berkembangnya wirausaha nelayan, dan semakin meningkatnya permintaan ikan tangkap laut di pasaran.

“Bertambahnya jumlah nelayan di Kabupaten Malang merupakan suatu hal yang positif. Hal itu menandakan kondisi ekonomi para nelayan terdong krak lebih baik lagi,” ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, Dr Ir Heru Tjahjono.

Bertambahnya jumlah nelayan kata Heru, otomatis membuat produktivitas tempat pelelangan ikan (TPI) Pondok Dadap yang berlokasi di Pantai Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang juga se-

makin meningkat. Sepanjang tahun 2015, tempat tersebut menghasilkan ikan seberat 5.800 ton. Sedangkan tahun 2016 ini, produktivitas ditargetkan naik 100 persen lebih menjadi 10.000 ton.

“Produktivitas TPI Pondok Dadap mengalami peningkatan, menandakan jumlah permintaan ikan tangkap juga semakin banyak,” terang mantan Bupati Tulungagung tersebut.

Selain TPI Pondok Dadap, DKP Kabupaten Malang juga mengoptimalkan beberapa tempat pelabuhan ikan kategori kecil. Dijelaskannya, beberapa tempat pelabuhan ikan kecil itu sudah disulap menjadi tempat semi pelelangan ikan.

“Di tempat semi pelelangan ikan, para nelayan dibekali tata cara melelang ikan. Selain itu, di tempat itu pula bisa diadakan lelang ikan skala kecil dan masyarakat juga boleh membeli ikan hasil tangkapan nelayan,” beber alumni Teknil Sipil UNS angkatan 1981 ini.

Tingkatkan Kualitas SDM SELAIN memberikan beberapa bantuan berupa peralatan, Pemerintah Provinsi Jatim juga peduli terhadap peningkatan sumber daya para nelayan. Bentuknya, yakni se-

cara konsisten memberikan pelatihan kepada para nelayan.

Tidak tanggung-tanggung, pelatihan yang diberikan, juga bekerjasama dengan Balai Pelatihan dan Pendidikan Perikanan (BPPP) di Banyuwangi dan Probolinggo. Menurutnya, pelatihan itu rutin dilakukan.

Intensitas pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan kelompok nelayan.

“Seperti tahun 2013, kami bekerjasama dengan BPPP Banyuwangi, melatih sekitar 30 nelayan Pantai Licin untuk mengoperasikan alat rumpon,” ujarnya.

Dijelaskannya, para nelayan juga dituntut update teknologi terbaru alat penangkapan nelayan termasuk penggunaanya.

Dia mencontohkan salah satunya alat yang membantu meningkatkan ikan hasil tangkapan, yakni rumpon. Hanya nelayan tertentu saja yang bisa menggunakan alat jenis ini.

“Untuk itulah, pentingnya pelatihan seperti ini guna meningkatkan kualitas dan hasil tangkapan mereka,” imbuhnya.

Para nelayan juga dibekali pelatihan keselamatan di lautan. Tujuannya, meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di lautan, saat mereka menjalankan aktivitasnya.

“Melalui pelatihan, mereka kami tekankan keselamatan itu sangat penting. Kami juga bekali mereka penggunaan alat keselamatan. Selain itu, bagaimana cara mereka untuk menyikapi cuaca buruk seperti ombak tinggi, juga kami ajarkan,” bebernya.

Selain pelatihan nelayan yang bersifat teknis, DKP juga memberikan pelatihan kepada keluarga nelayan, utamanya para istri. Pelatihan yang diberikan yakni berupa membuat makanan olahan berbahan baku dari ikan laut. Diantaranya seperti bakso ikan, nugget ikan, biskuit ikan, camilan ikan, kripik ikan dan sebagainya.

“Hal ini bertujuan untuk mengembangkan wirausaha nelayan. Jadi, ikan laut yang mereka tangkap, tidak selalu dijual. Melainkan sebagiannya lagi, bisa diolah menjadi beberapa produk makananan tersebut,” tutur Heru Tjahjono.

Bantuan Alat Tangkap Sementara itu upaya peningkatan kehidupan nelayan (PKN) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Salah satunya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), yang konsisten memberikan bantuan kepada nela-

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap tiap hari panen 50 ton ikan Tuna kualitas ekspor. yan. Sepanjang tahun 2013, DKP telah memberikan total 298 paket bantuan terhadap 11 kelompok nelayan.

Kepala DKP Kabupaten Malang Ir Wahyu Hidayat mengatakan, bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. “Pemberian bantuan ini, sebagai bentuk kepedulian Pemkab Malang kepada para nelayan. Tujuannya, agar mereka mudah menjalankan aktivitasnya dan produksinya semakin meningkat,” ujarnya kepada Jatim Pos belum lama ini.

Dijelaskannya beberapa bantuan itu berupa perahu mesin diesel, alat pancing, rumpon atau alat bantu untuk meningkatkan hasil tangkapan, jaring dan terumbu karang. Selain itu, DKP Kabupaten Malang juga memberikan bantuan berupa

global positioning system (GPS), untuk mempermudah para nelayan melihat arah di lautan. “Untuk bantuan berupa rumpon, sangat ditunggu oleh para nelayan. Karena menggunakan alat ini, ikan tangkapan mereka akan semakin banyak,” kata mantan Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang tersebut.

Sedangkan bantuan yang tak kalah pentingnya lagi, yakni berupa perahu bermesin diesel. Para nelayan yang masih menggunakan perahu tradisional bisa menggunakan kendaraan yang lebih modern untuk mempermudah aktivitas mereka. “Dengan menggunakan perahu yang lebih modern, keselamatan mereka di lautan juga akan semakin terjaga. Sehingga mereka tidak bertaruh nyawa lagi,” terangnya. (yus)

Hal - 4

Jatim II

Kota Madiun Lakukan Survey Sanitasi EHRA Madiun. Sebelum melakukan survey petugas sebelumnya di berikan Pelatihan Enumerator, Supervisor, Pengentery, dan pengolah data EHRA Kota Madiun tahun 2016 di Aula Kecamatan Manguharjo, Jl. Gajah Mada, Kota Madiun, Senin baru-baru ini.

Kasi penyehatan lingkungan, Dinas Kesehatan Kota Madiun, Suprapto menjelaskan, survey sanitasi EHRA atau survey penilaian resiko kesehatan lingkungan merupakan sebuah survei Pelatihan Sanitasi EHRA di Aula Kecamatan partisipatif di tingkat kabupaten/ Manguharjo, Jl. Gajah Mada, Kota Madiun kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higiene dan sanitasi skala rumah tangga. Selain Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun me- itu juga untuk mendapatkan gambaran jelas lalui Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan tentang sarana dan prasarana sanitasi dan survey sanitasi EHRA (Environmental Health perilaku masyarakat yang berisiko terhadap Risk Assessment) kepada masyarakat di Kota kesehatan tingkat kota berdasarkan data

Pengusaha Dodol Durian Madiun Kunjungi Pusat Jenang Kudus Madiun, Jatim Pos Guna menambah wawasan usai pelatihan pengembangan aneka Mamin (makanan minuman) dodol durian kepada 30 orang kelompok usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dari Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Bidang Perindustrian, Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, melakukan Orientasi Lapangan ke Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Orientasi Lapangan yang dilaksanakan Kamis (25/02/16) – Jumat (26/02/2016) tersebut diikuti oleh kelompok usaha IKM yang telah mengikuti pelatihan pengembangan aneka Mamin dodol durian selama seminggu di Pendopo Madiun Umbul Square, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Kabid Perindustrian, Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, Drs Heri Nurtjahjono, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan kelompok usaha IKM dalam melihat program dan kegiatan IKM secara langsung di Pusat Jenang Kudus “Karomah”. ”Orientasi Lapangan kali ini sengaja memilih Kudus sebagai kota kunjungan Rombongan usaha IKM Desa Blimbing, karena perusahaan Jenang Kudus “Ka- Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun romah” adalah salah satu diantara be- melakukan Orientasi Lapangan di sentra berapa perusahaan makanan tradisional Produksi Jenang “Karomah” Kudus. yang membuat jenang Kudus,” jelasnya.

Menurut Heri banyak manfaat yang didapat dari kunjungan tersebut, mulai dari cara membuat, packing, dan pemasaran produk-produk hasil olahan industri . Heri berharap setelah belajar dari industri Jenang kudus akan menjadi inspirasi dan perubahan bagi kelompok usaha IKM di Kabupaten Madiun sehingga muncul ide-ide kreatif untuk mengembangkan industri di daerah masing-masing.

“Kabupaten Madiun harus bisa mengikuti jejak tersebut untuk memajukan Industri Kecil Menengah agar mempunyai daya saing global,” pungkasnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Kudus, Bambang tri waluyo sangat ber terima kasih kepada rombongan IKM Kabupaten Madiun yang telah mengunjungi Kabupaten Kudus dan sentra Produksi Jenang “Karomah” pada khususnya. (jum/adv)

SMKN 1 Jiwan Diduga Selewengkan Dana BOS dan DAK Madiun, Jatim Pos SMK Negeri 1 Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Terindikasi menyelewengkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana Bansos (Bantuan Sosial) Ruang Kerja Baru atau DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik bersumber dari APBN, masing-masing sekitar Rp 2,07 Milyar dan Rp 821 Juta.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Masykur mengatakan, modus penyelewengan itu berupa mark up dan penggunaan alokasi dana BOS tidak sesuai dengan yang di tetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), sementara DAK tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar.

“Saat ini petugas kepolisian masih melaku-

kan proses penyelidikan dan klarifikasi terhadap dugaan penyelewengan anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014 itu. Dan sejauh ini petugas telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, termasuk lima orang guru dan rekanan eksternal dalam hal ini toko di wilayah Kota Madiun,” jelas AKP Masykur Kepada wartawan, Senin belum lama ini. Dan dari hasil klarifikasi dari beberapa rekanan di SMKN 1 Jiwan, terdapat kerugian sekitar Rp 400 juta.

“Langkah selanjutnya, kita mantapkan dulu untuk alat buktinya, apabila sudah mantap kita akan segera melakukan gelar perkara. Dan jika dalam perkara nanti menunjukkan unsur penyelewengan anggaran, kepolisian akan melangkah ke penyidikan dengan menerbitkan laporan polisi,” pungkasnya. (Jum)

primer.

“Petugas akan melakukan survey ke masyarakat dengan sasaran ibu-ibu rumah tangga mulai usia 18-60 tahun, kenapa memilih ibu-ibu karena mereka yang tahu kondisi sanitasi di lingkugan rumahnya dan perilaku hidup bersih keluarganya,”jelas Suprapto kepada wartawan.

Lebih lanjut dikatakan, karena di Kota Madiun Survey Sanitasi EHRA sudah yang kedua kalinya sejak 2013 lalu, hasil survei nanti tidak digunakan lagi sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota, melainkan sebagai review Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Menurutnya, SSK di tahun 2013 sebagian sudah di lakukan implementasi di masyarakat seperti pembangunan jambanisasi, jamban komunal, maupun saluran drainase. Bahkan Kota Madiun juga sudah mencapai taraf ODF (Open Defecation Free) atau stop Buang Air Besar Sembarangan yang saat ini baru

satu-satunya Kota se-Indonesia yang mencapai taraf ODF tersebut.

“Survey kali ini kita review kembali, datanya sudah ada perbaikan apa belum, jadi nanti jika masih ada resiko tinggi atau masih perlu adanya perbaikan sanitasi, hasilnya nanti bisa di jadikan pedoman oleh SKPD terkait untuk mengatasi masalah sanitasi,” ungkapnya.

Sementara Staf Seksi penyehatan lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Dwi Setyo Agus selaku nara sumber dalam pelatihan itu mengatakan, Dalam setiap kegiatan ini provinsi akan selalu melakukan monitoring, mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan, sementara metode pelaksanaannya dilakukan secara acak, dengan mengambil sampling di rumah tangga dengan responden sejumlah 1080 rumah tangga.

“Kami mengharapkan hasil study ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan sanitasi di daerah,” pungkasnya. (Jum/Adv)

5 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terhadap 3 Raperda Madiun, Jatim Pos Lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyampaikan pandangan umum terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda) Kabupaten Madiun tahun 2016, yang digelar dalam rapat paripurna sidang kedua di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jumat belum lama ini.

Kelima Juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Didik Rudianto, Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera Asmiyati, Fraksi PDI Perjuangan Rudi Triswahono, Fraksi Partai Demokrat Djoko Santoso, dan Fraksi Gerindra Lely Hardyarini, menyampaikan pemandangan umum, dengan menyoroti dan menyampaikan berbagai saran, masukan, pendapat dan beberapa pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun agar dapat dijadikan masukan guna perbaikan penyusunan dan penetapan tiga raperda dan bisa lebih bermanfaat secara optimal bagi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Madiun.

Sementara ketiga raperda itu yakni, raperda tentang analisis mengenai dampak lalu lintas (Amdal Lalin), raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15/ 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Terkait tiga raperda yang di sampaikan oleh Bupati Madiun dalam paripurna sidang pertama dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati Madiun terhadap tiga raperda itu, Fraksi-fraksi pada prinsipnya me-

nyetujui. Namun Fraksi-fraksi tersebut dalam usul dan saran yang di sampaikan dalam pandangan umum fraksi dipandang masih perlu penjelasan lebih konkrit dari Pemkab Madiun.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono saat memimpin rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengatakan, setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terkait tiga Raperda ini, tahapan selanjutnya dewan membentuk panitia khusus (pansus) guna nantinya akan melakukan pembahasan.

“Atas diajukannya tiga raperda tersebut, dalam rangka menjalankan fungsi legislasi sekiranya perlu bagi eksekutif untuk menjelaskan secara kongkrit atas pertanyaan usul dan saran dari anggota DPRD melalui jawaban Bupati untuk di sampaikan pada paripurna sidang ketiga dalam agenda penyampaian jawaban Bupati,” ucap Djoko Setijono yang selanjutnya menutup sidang paripurna tersebut. (Jum/Adv)

Masih Banyak Proyek di Pemkot Madiun Belum Dilelang Madiun, Jatim Pos nunjukkan Langsung.

Meski sudah masuk triwulan pertama ta“Sudah ada 12 paket proyek yang sudah hun 2016, ternyata penerapan lelang melalui dilelang, meliputi 10 paket jasa konsultan peLayanan Pengadaan Secara Elekrencanaan, 1 paket jasa kontruksi tronik (LPSE) di Pemkot Madiun rehab Pasar Burung dan 1 paket masih banyak proyek yang belum pengadaan barang,” jelasnya. masuk tahap lelang. Dari total 219 Meski masih ada paket proyek paket proyek lelang di tahun yang belum dilelang, Misdi berha2016, tercatat masih terdapat rap Satuan Kerja Perangkat Dae207 paket proyek yang belum rah (SKPD) dapat mempercepat dilakukan lelang. dokumen lelang, agar bisa segera Kabag Humas dan Kabag Humas dan Protokoler, diproses, karena sesuai perintah Protokoler, Pemkot Pemkot Madiun, Misdi, setelah Walikota Madiun proses pelelangan Madiun, Misdi berkoordinasi dengan bagian Aditu ditargetkan secepat mungkin. ministrasi Pembangunan mengatakan, “Sesuai arahan dari Bapak Wa-likota kita berdasarkan rekapitulasi paket proyek yang diperintahkan agar cepat untuk melaksanakan dilelang, dari jumlah paket kegiatan yang masuk lelang dalam rangka untuk penyerapan anggatersebut, sudah 12 paket selesai dilelang dan rannya, namun hal itu tergantung dari kesiapan sebanyak 351 paket merupakan proyek Pe- SKPD masing-masing,” pungkasnya. (Jum)

Jatim III

Hal - 5

Polsek Besuki Tangkap Pelaku Perampasan Kalung Emas Situbondo, Jatim Pos Polsek Besuki berhasil menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor yang terjadi di JL. Kota Timur Kec. Besuki, kemarin.

Kejadian curas tersebut adalah bermula saat korban Ela Dwi Destriyanti (17) alamat Jalan. Kangean desa Besuki Kecamatan. Besuki berboncengan dengan temannya Ida Kurniawati melintasi jalan Kota Timur Besuki dipepet oleh pelaku yang juga berbonce-

ngan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter kemudian menarik kalung emas milik korban sambil mengancam menggunakan pisau.

Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Besuki kemudian Kapolsek Besuki AKP Agus Supariyono bersama anggota bersama dengan Kades Besuki melakukan pengejaran yang dibantu oleh masyarakat akhirnya pelaku bisa tertangkap berikut barang buktinya.

Dari penangkapan pelaku yang bernama

KPH Bondowoso Tertipkan Pemilik Warung 

DI AREA TANAH PERHUTANI PASIR PUTIH

Tampak aparat KPH Perhutani Pasir Putih,sedang menertibkan pemilik warunng yang berdiri di atas tanah milik PT Perhutani Bondowoso, Rabu lalu.

Situbondo, Jatim Pos Dalam sebulan terakhir ini pihak Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso telah menertibkan keberadaan warung-warung yang ada berdiri di atas tanah milik PT Perhu-

tani di pinggiran hutan Pasir Putih.

Dalam hal ini, pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh Kesatuan Resort Pemangku Hutan (KRPH) Pasir Putih agar keberadaan warung-warung itu benar-benar dipergunakan untuk berusaha/berjualan bagi masyarakat di sekitar hutan.

Dan menurut Kepala Subseksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Suharto mengatakan bahwa, pihaknya memang harus memantau keberadaaan warung-warung itu.

“Ini dalam rangka penertiban warung tiap tahun, karena barangkali ada perubahan bangunan atau perluasan nantinya perlu dipantau, intinya nanti kami pihak Perhutani akan membentuk kelompok warung binaan Perhutani di Pasir Putih, dan di sini ada sekitar 32 pemilik warung, ada 25 warung tak aktip.

Dan Perhutani ditunutu agar memberikan lapangan pekerjaan kepada para warga pemilik warung itu,” ujar Sugeng Hariyadi dari KPH Perutani Bondowoso Rabu lalu. (asad)

Diduga Gelapkan Dana Sharing Perhutani  KETUA

LMDH BANGUNSARI DILAPORKAN KE KEJAKSAAN

Banyuwangi, Jatim Pos Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Suara Bangsa Banyuwangi melaporkan Indra Gunawan, warga desa Bangunsari kecamatan songgon kabupaten Banyuwangi kepada Kejaksaan negeri Banyuwangi. Indra Gunawan selaku ketua lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Kidang Keling desa Bangunsari di adukan ke kejaksaan negeri karena yang bersangkutan diduga melakukan penggelapan dana sharing Perhutani yang telah diterimanya,serta melakukan kebohongan public.

Diduga gelapkan bantuan dana sharing dari Perhutani Banyuwangi Barat, ketua lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Kidang Keling desa Bangunsari kecamatan songgon kabupaten Banyuwangi, Indra Gunawan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi oleh LSM Suara Bangsa. Dalam surat laporan yang ber kop dan berstempel LSM Suara Bangsa serta ditandatangani ketuanya H. Suyoto Mahmud sholeh bersama tim investigasi Rizky Kurniawan, disebutkan bahwa LMDH Kidang Keling yang dipimpin Indra Gunawan sejak tahun 2005 selalu menerima dana sharing dari Perhutani Banyuwangi Barat. Bahkan yang terakhir tahun 2015 kemarin LMDH Kidang Keling menerima dana sharing perhutani sebesar Rp. 69.890.

000,-. Namun dana sharing yang telah diterima tersebut tidak pernah terbuka penggunaannya. Bahkan dalam surat tersebut disebutkan pengurusnya ada yang tidak diberi tahu atau diajak musyawarah.

Selain itu dalam surat terbut menyebukan bahwa dana sharing itu sebagian diberikan kepada oknum perhutani serta untuk biaya penjemputan bibit jahe dari korea selatan. Namun, menurut mbah Yoto panggilan akrab Suyoto Mahmud Sholeh, seperti yang ditulis dalam suratnya, semua penggunaan dana tersebut sampai sekarang tidak ada kejelasanya. Bahkan meurut Suyoto, salah satu anggota dewan pendiri LMDH Kidang Keling bernama Sumaji,

Ketua LSM SUARA BANGSA (H.Suyoto Mahmud sholeh) SH selama ini tidak pernah diberitahu atau mendapat bagian dari dana sharing tersebut kecuali tahun 2015 kemarin di beri bagian.

Sementara itu ketua LMDH Kidang Keling, Indra Gunawan, ketika dikonfirmasi Jatim Pos di rumahnya di desa Bangunsari Kecamatan Songgon tidak ada di tempat. Namun Jatim Pos di temui anaknya bernama Krisnanto yang juga menjabat sebagai bendahara LMDH Kidang Keling. Dalam penjelasannya kepada Jatim Pos, Krisnanto mengungkapkan bahwa penggunaan dana sharing tahun 2015 telah disampaikan rincian penggunaannya di depan stekholder dan Muspika Songgon.

“Kita sudah terbuka kok. Rincian penggunaannya juga ada. Termasuk membayar hutang LMDH. Pembagian kepada stekholder.

Selain itu kita banyak hutang. Terutama ketika ada acara Global warning yang dihadiri tamu dari luar negeri dulu. Untuk membiayai acara itu dari mana.” Papar Krinanto. Selain itu, Krisnanto, menjelaskan kecurigaan ini berawal dari konflik kepentingan di desanya sehingga terbentuk LMDH tandingan dengan nama yang sama. (rim)

Hadi Surainudin (30), pengangguran, warga yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Probolinggo ditemukan pula barang bukti hasil kejahatannya berupa 1 buah pisau dan 1 untai kalung emas dengan berat sekitar 10 gram. Namun keberadaan teman pelaku yang diketahui bernama Hol berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas.

“Sedangkan satu pelaku lainnya yakni teman pelaku berhasil kabur dan masih kami

Tampak pelaku perampasan kalung emas di Besuki dan barang buktinya berupa kalung emas dan sajam kemarin. cari,” ujar Kasubag Humas Polres Situbondo, Ipda Nanang Priambodo kemarin. (asad)

Dana PUAP Macet, Kades Singojuruh Lakukan Grosokan Banyuwangi, Jatim Pos Bantuan dana PUAP dari pemerintah pusat kepada Gapoktan Tani Makmur Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi ditengarai tidak jelas pengelolaannya.

Pasalnya, bantuan sebesar Rp 100.000.000,- yang diterima pada tahun 2008 itu hingga kini tidak ada laporan pertanggungjawabannya oleh pengurus Gapoktan Desa Singojuruh. Bahkan administrasinyapun tidak jelas.

Padahal dana PUAP sebesar itu dimaksudkan pemerintah agar bisa dikembangkan oleh Gapoktan untuk usaha pertanian didesanya. Dana yang seharusnya bisa berkembang lebih banyak ternyata malah banyak dana yang macet di kelompok tani dan anggotanya.

Melihat dana PUAP Gapoktan yang tidak terurus oleh pengurus Gapoktan membuat Kepala Desa Singojuruh, Sahuni melakukan inisiatif penyelamatan dengan melibatkan aparat Babinsa,Babinkamtibnas serta sekretaris desa.

Caranya, kepala desa bersama aparat pemerintah tersebut melakukan ‘grosokan’ dengan terjun ke lapangan terutama kepada pengurus kelompok tani.

Pengurus kelompok tani dipanggil dan dikumpulkan di rumah kepala dusun. Selanjutnya ketua dan pengurus ditanyai mengenai keberadaan dana PUAP yang ada di masing-masing kelompok tani.

Hasilnya ternyata pengelolaan dana PUAP benarbenar amburadul. Demikian dikatakan Kepala Desa Singojuruh Sahuni yang didampingi sekdes Sudiharjo kepada wartawan diruang kerjanya pekan lalu.

“Kami terpaksa terjun langsung melakukan pembinaan dan penagihan kepada ketua kelompok tani. Karena kami melihat sudah tidak beres pengelolaannya. Ini dana pemerintah yang memang diperuntukkan membantu kegiatan pertanian. Tapi bukan langsung gak ada pertanggungjawabannya. Ini dana bergulir. Masak dari sejak menerima sampai sekarang gak jelas keberadaannya. Mestinya kan ada pembukuannya.

Lha ini gak jelas,” kata Sahuni.

Bahkan menurut Kades Sahuni, pihaknya telah memanggil Ketua Gapoktan Hariyanto berkali kali, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan.

“Ketuanya sudah kami panggil ke kantor desa tapi tidak pernah hadir. Maunya akan kami tanya bagaimana keberdaan dana PUAP. Kami melakukan ini atas laporan dan desakan masyarakat petani. Ya terpaksa kami lakukan ini untuk penyelamatan dana PUAP. Tujuan kami bersama aparat yang lain adalah menyelamatkan dana PUAP,” ungkap Sahuni.

Dari gebrakan yang dilakukan Kades Sahuni ternyata membawa hasil. Baru ketua kelompok tani Dusun Welud, Rawuh yang menyetorkan dana PUAP sebesar Rp 9.000.000,- dan sekarang diamankan di kantor desa Singojuruh. “Ya memang ada yang setor Sembilan juta dari Dusun Welud. Untuk sementara kami amankan dulu di bendahara desa. Karena kalau langsung diberikan ke Gapoktan khawatirkan gak jelas lagi nantinya. Kalu nanti dana sudah terkumpul dari kelompok tani,akan ditata lagi pengurus Gapoktan dan dana akan kami serahkan kepada pengurus Gapoktan yang baru yang dapat dipercaya,” tutur pria berkumis itu.

Sementara itu Ketua Gapoktan Desa Singojuruh,Hariyanto,ketika dikonfirmasi wartawan di rumahnya mengakui bahwa dana PUAP bantuan dari pemerintah memang macet di petani. “Dana itu kita bagikan kepada kelompok tani. Jadi yang mengelola ketua kelompok tani. Sedangkan kelompok gak ada yang setor ke Gapoktan,” jelas Hariyanto. (rim)

Kepala SMKN Panji Situbondo Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya H. DADANG WIGIARTO Sebagai Bupati Situbondo

dan Ir. H. YOYOK MULYADI Sebagai Wakil Bupati Situbondo

Dra. Hj. Kumudawati Kepala Sekolah

Hal - 6

Eks-Lokalisasi Dolly Jadi Kampung Wisata Mural

Eks Wisma Barbara Dolly yang sekarang sudah dibeli oleh Pemkot Surabaya sebagai pusat pelatihan keterampilan warga terdampak setempat. (foto: Gatot.S/JtimPos)

Surabaya, JatimPos Setelah tak lagi berfungsi sebagai kawasan prostitusi, Putat Jaya kini mendeklarasikan diri sebagai kampung wisata. Peresmian Kampung Wisata Mural oleh Wali Kota Tri Rismaharini pada Minggu (21/2) merupakan langkah awal dari sekian konsep wisata yang bakal diterapkan di wilayah tersebut.

Sekian tahun lalu, Wisma Barbara di lokalisasi Dolly sangat kental nuansa prostitusi.

Bangunan enam lantai itu merupakan salah satu wisma paling terkenal di wilayah Dolly.

Para pria ‘hidung belang’ keluar-masuk diiringi den-tuman house music. Sekarang, kondisi sudah jauh berbeda.

Sejak dibeli Pemkot, Wisma Barbara kini difungsikan sebagai markas usaha kecil menengah (UKM) yang memproduksi sepatu. Di sampingnya terdapat broadband learning center (BLC) sebagai sarana pelatihan komputer bagi

Cek Kelengkapan Dokumen Pekerja Asing Surabaya, JatimPos Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), aktivitas warga negara asing (WNA) di Surabaya makin intens.Untuk memonitor hal tersebut, Pemkot Surabaya bersama instansi terkait rutin melaksanakan operasi pengawasan terhadap tenaga kerja asing pada Selasa (23/2).

Tim gabungan Pemkot Surabaya, kantor imigrasi, TNI, kepolisian, dan kejaksaan mendatangi sejumlah lokasi yang diduga mempekerjakan tenaga asing. Dari unsur Pemkot, Dispendukcapil, Disnaker, Dinkes, dan Satpol PP dilibatkan untuk mendukung operasi ini.

Lokasi pertama yang dituju yakni salah satu tempat terapi alat kesehatan di Jalan Kapas Krampung. Petugas mendapati dua warga negara Korea Selatan yang bekerja di tempat tersebut. Selanjutnya, dilakukan pendataan dokumen antara lain berupa paspor, izin mempeker-jakan

tenaga asing (IMTA), kartu izin tinggal terbatas (Kitas), surat keterangan tempat tinggal (SKTT) dari Dispendukcapil, dan dan surat tanda melapor (STM) dari Polres setempat.

Hasilnya, dari segi dokumen keimigrasian dan ketenaga-kerjaan, tidak didapati pelanggaran. Hanya saja, tempat tersebut ternyata belum mengantongi izin operasional dari Dinas Kesehatan Surabaya. Selain itu, belum adanya tenaga spesifik di bidang pengawasan kesehatan juga menjadi temuan tim gabungan.

“Karena menyangkut terapi kesehatan seseorang maka harus ada izin operasional dari Dinkes.Bisa berupa izin klinik pratama. Nah, klinik semacam ini harusnya didampingi minimal satu tenaga kesehatan untuk mengantisipasi jika terjadi kemungkinan terburuk yang menyangkut kesehatan pasien,” terang Rizky, staf Dinkes Surabaya.

[Gatot S /Jatim Pos]

Pengawasan pekerja asing rutin dilaksanakan secara periodik (foto: Humas Pemkot)

warga sekitar.Selain itu, tempat tersebut juga dijadikan lokasi display hasil kerajinan batik.

Pada bagian luar, tembok samping bangunan tersebut dimanfaatkan untuk mural.

Deretan gambar interaktif tersaji apik dengan sentuhan warna beraneka ragam. Saat meresmikan kampung mural, Risma –sapaan Tri Rismaharinidiberi kesempatan menuliskan sebuah kalimat. Wali kota yang terpilih memimpin Surabaya dua periode ini akhirnya menuliskan “Kampung Wisata Penuh Cerita” disertai tanda tangan pada bagian akhir.

Perubahan positif ekslokalisasi dolly menjadi lebih kreatif tak lepas dari peran komunitas anak muda, antara lain Gerakan Melukis Harapan

(GMH) dan Surabaya Creative Network (SCN). Ketua GMH Dalu Nuzul Qirom mengatakan, GMH merupakan organisasi yang beranggotakan 100-an relawan dari berbagai kampus yang peduli terhadap perubahan kawasan eks-lokalisasi.

Dia melanjutkan, gerakan ini dimulai bahkan sebelum penutupan lokalisasi DollyJarak. Saat itu, GMH menganggap kelompok pro maupun kontra penutupan samasama benar dengan argumennya masing-masing. Namun, GMH beranggapan kelompok yang kontra lebih banyak berbicara sesuatu yang belum terjadi. “Misalnya, nanti kalau lokalisasi ditutup akan ini lah, akan itu dan lain sebagainya. Padahal semua itu be-

lum tentu terjadi,” ujar Dalu.

Akhirnya, GMH memutuskan mendukung alih fungsi lokalisasi Dolly dan Jarak.”Saat ini kita bisa membuktikan bahwa kawasan ini bisa berdaya dari segi UKM dan kreativitasnya. Ini bagian dari revolusi mental yang selama ini digadang-gadang oleh pemerintah RI,” imbuhnya.

Terkait seni mural, Wiryadi Dharmawan, salah seorang anggota SCN menuturkan, mural yang diterapkan di kawasan Putat Jaya sengaja dipilih yang bersifat interaktif.

Hal ini bertujuan agar ruang yang dipakai mural bisa dimanfaatkan warga maupun pengunjung untuk ber-selfie ria.

Pria yang akrab disapa Cak Wo ini mengungkapkan, ke

depan mural tidak hanya digambar pada tembok bangunan, tetapi juga di jalan-jalan perkampungan. “Fungsinya nanti lebih ke edukatif. Ada pula yang serupa dengan polisi tidur namun kita konsep berbeda seperti seolah-olah jalan itu penuh lubang. Tujuannya untuk meningkatkan kehati-hatian pengendara motor yang melintas,” urai Wiryadi.

Risma menyambut baik konsep mural ini. Bahkan dia bersedia dikritik melalui salah satu percabangan seni gambar itu. Namun, dia berpesan dalam menyampaikan pendapatnya, penggambar mural harus tetap memperhatikan norma dan kesopanan.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Hal - 7 Edisi No.214 Tahun XIV ~ Minggu II Maret 2016

Sosialisasi dan Advokasi Permenpar Nomor 13 Tahun 2015

Jasa Usaha Pramuwisata Harus Bersertifikat JASA pemandu wisata atau Pramuwisata tak bisa dipungkiri sebagai suatu kebutuhan bagi wisatawan. Namun, di era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan mutu produk, pelayanan, pengelolaan serta daya saing mutlak diperlukan.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi, saat member sambutan dalam acara Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, pengembangan sektor pariwisata harus diikuti dengan adanya tanda usaha di bidang pariwisata yang dibuktikan dengan sertifikasi terhadap usaha yang sudah ada.

Juga UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa produk layanan dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha,

sertifikasi usaha kepariwisataan sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kegiatan kepariwisataan secara nasional, dalam menghadapi global dan liberalisasi sektor pariwisata, baik tingkat nasional maupun internasional,” jelas Jarianto dalam sambutannya dalam acara tersebut di Graha Wisata Surabaya, Kamis lalu.

Jarianto menambahkan, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 13 Tahun 2015, bahwa setiap jasa usaha pramuwisata yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata harus memiliki sertifikat. Menurut Pasal 5 Permenpar, untuk mendapatkan sertifikat tersebut pelaku usaha harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari 392 orang, itupun yang sudah melakukan perpanjangan ijin hanya 87 orang. Oleh sebab itu teman-teman pamandu wisata yang mestinya masa waktu

berlakunya habis, tolong untuk diperpanjang supaya bisa melakukan sesuatu yang bagus di tahun-tahun yang akan datang,” harap Jarianto di hadapan 100 hadirin.

Ada dua hal yang menjadi penilaian utama, apakah sebuah usaha pemandu wisata layak mendapatkan sertifikat atau tidak. Pertama, persyaratan dasar berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata. Kedua, pemenuhan dan pelaksanaan standar produk, layanan, dan pengelolaan usaha.

Ke depan utamanya saat ini menghadapi MEA, seluruh urusan standarisasi dan sertifikasi serta perpanjangan ijin, teman-teman pemandu wisata yang mengeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Jangan sampai nantinya teman-teman di daerah, tahu pemerintah Kabupaten/Kotanya belum siap. Ini harus ada koordinasi yang baik, sehingga para pemandu wisata bisa mela-

Peserta kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.

Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto MSi (kiri) bersama narasumber kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata. kukan secara pribadi atau komunal di dalam daerahnya masing-masing, sehingga lebih cepat melakukan kegiatankegiatan terkait dengan pemanduannya,” tutur Jarianto.

Di dalam lampiran Permenpar disebutkan secara rinci standar yang harus dipenuhi dalam setiap aspek. Dari segi produk, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Pertama, unsur kepemanduan wisata dengan lingkup pemandu wisata lokal, wisata kota, ataupun lintas provinsi.

Untuk unsur ini, jasa panduan wisata kepada wisatawan dalam negeri disyaratkan menggunakan bahasa Indonesia atau satu bahasa asing.

Selain itu, pemandu wisata juga harus memberikan informasi terkait dengan sejarah, seni budaya, dan minat khusus dari objek yang dijelaskan.

Unsur lain yang harus di-

penuhi dalam aspek produk adalah fasilitas penunjang untuk mendapatkan sertifikat, harus ada fasilitas berupa area penerimaan tamu yang dilengkapi meja dan kursi. Kemudian, bagi usaha yang berdiri sendiri harus menyediakan toilet yang bersih dan terawat.

Tempat sampah organik dan non-organik.

Dalam aspek pelayanan, penyedian usaha jasa pemandu wisata harus memiliki standar operasional prosedur.

Standar tersebut terdiri dari sembilan hal, mulai dari penyabutan tamu, penerimaan telepon, pemberian penjelasan mengenai produk yang ditawarkan, hingga soal pemesanan produk.

Selain itu, prosedur mengenai kepemanduan wisata, penanganan kemanan dan keselamatan, cara pembayaran, serta penanganan keluhan

juga harus diatur secara rinci.

Sementara itu, dari aspek pengelolaan pengusaha pemandu wisata harus memperhatikan masalah keorganisasian usahanya, manajemen, sumber daya manusia, dan sarana. Terkait sarana, ada beberapa standar yang cukup detail ditentukan. Pertama, tepat usaha berupa kantor harus terpisah dari kegiatan keluarga. Kantor pun harus memiliki nomor telepon dan faksimili yang berfungsi. Tak hanya itu, kantor disyaratkan memiliki papan nama yang jelas.

Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar yang berlaku bagi usaha jasa pramuwisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikat, diselenggarakan oleh LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) Bidang Pariwisata. (yus)

Tugas Pramuwisata Memimpin Perjalanan Wisata HIMPUNAN Pramuwisata Indonesia (HPI) adalah organisasi para pramuwisata. Ini adalah wadah berhimpunnya pramuwisata nasional.

Asosiasi ini telah terbentuk sejak 1983. Hingga kini HPI telah memiliki 33 DPD dan 60 DPC, serta 12 ribu anggota yang menguasai 17 bahasa asing.

Dapat digambarkan bahwa tugas pramuwisata adalah memimpin perjalanan wisata dengan memberi petunjuk kepada wisatawan dalam mengunjungi suatu objek wisata dan memberikan informasi tentang sejarah, cerita dan budaya dari objek itu sendiri.

Dengan sikap dan komunikasi bahasa yang baik, sehingga memberikan kesan pengalaman yang positif terhadap wisatawan. Dengan memberikan kepuasan dan layanan yang prima, mereka akan kembali lagi atau merekomendasikan teman-teman di negaranya untuk berkunjung ke Indonesia.

Pramuwisata juga mempunyai tugas yang lebih luas, yaitu sebagai salah satu komponen dalam sistem

pembangunan pariwisata nasional yang dapat memberikan promosi langsung kepada wisatawan.

Seperti dipaparkan Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Drs. Handoyo, MPd, dengan adanya sosialisasi dan advokasi Perpenpar Nomor 13 tahun 2015 tentang standar usaha jasa pramuwisata, dapatlah member wawasan dan pemahaman bagi pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, pengurus pelaku usaha perjalanan wisata, pramuwisata dan HPI di Jatim. Sehingga untuk itu, SDM pramuwisata harus terus dibina dengan baik dan ditingkatkan kualitasnya dalam menghadapi persaingan di era globalisasi ini,” jelasnya.

Handoyo menuturkan, dengan adanya Permenpar nomor 13 tahun 2015 ini, untuk mendorong terwujudnya usaha pramuwisata khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur memang sangatlah sedikit adanya usaha jasa pramuwisata (UJP), oleh karenanya diharapkan dengan ini siapapun bisa membuka usaha tersebut dengan mudah.

HPI sebenarnya telah memiliki

Roadmap atau peta jalan yang berisi langkah-langkah strategis dan operasional sektor pariwisata untuk tahun anggaran 2012-2016. Roadmap tersebut diberi tema “Pengembangan SDM Pramuwisata Nasional”.

Roadmap ini disusun dalam rangka perwujudan HPI menjadi organisasi yang lebih baik pada 2016. Bahkan, dalam lima tahun ke depan HPI diharapkan mampu menempatkan dirinya menjadi bagian dari “World Tourist Guide Class”.

Menurut Ketua DPP HPI, Budi Triyono Assor, di masa datang HPI diharapkan menjadi tolak ukur dalam pengembangan SDM pramuwisata di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, HPI dapat berperan sebagai leader dalam pengembangan pramuwisata nasional melalui penyelenggaraan diklat yang berbasis skill, attitude and knowledge. Lebih dari itu, HPI dapat pula menjadi salah satu motor penggerak dalam upaya mengembangkan pariwisata nasional.

Roadmap ini, kata Budi, sekaligus menjadi acuan kerja untuk or-

Pembukaan kegiatan dengan tarian tradisional daerah Jatim. ganisasi HPI di daerah, baik DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPC (Dewan Pimpinan Cabang) masingmasing provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Acuan itu dapat disesuaikan dengan kondisi ruang lingkup daerah yang berbeda satu dengan lainnya.

Harapannya, roadmap ini menjadi standar baku bagi organisasi di daerah dalam merancang program kerja ke depan. Selain itu, untuk pengembangan organisasi, SDM ang-

gota, dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam memajukan destinasi pariwisata nasional.

Maksud dan tujuan dari Roadmap ini adalah sebagai pedoman untuk organisasi HPI dalam peningkatan kualitas SDM anggotanya. Juga pedoman bagi para pihak terkait yang menangani pendidikan dan latihan pramuwisata, agar mempunyai standarisasi yang sama dan hasil yang optimal. (yus)

Jatim V

Hal - 8

Tampilan Pertama Bupati Trenggalek Dihadapan Ribuan PNS dan Warga Masyarakat Trenggalek, Jatim Pos Kebahagiaan masyarakat Trenggalek tidak terbendung lagi ketika Bupati Trenggalek Dr Emil Elestianto Dardak MSc dan Wakil Bupati Trenggalek HMuchamad Nur Arifin melangkahkan kaki pertama kali di kota Kripik Tempe, Jumat lalu setelah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Jawa Timur di Grahadi Rabu lalu.

Sejak pagi ribuan warga sudah menyambut mulai dari

perbatasan TulungagungTrenggalek sampai Kota Trenggalek untuk memberikan penghormatan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Istri Bupati Ny Arumi Baschin dan Wakil Bupati Novita Hardini pun terus memberikan senyumannya dan tak hentihentinya melambaikan tangan kepada masyarakat yang menantinya di pinggir jalan.

Sebelum memasuki kota, Bupati dan Wakil Bupati disambut dengan kesenian

khas Turonggo Yakso dan drum band yang selanjutnya diarak menggunakan mobil bak terbuka dari pertigaan Alga menuju masjid Agung Baiturrahman. Sesampainya disana Bupati dan Wakil Bupati melakukan sholat sunah dua rakaat dan sungkem kepada sesepuh kyai. Acarapun dilanjutkan dengan jalan kaki menuju depan pendopo Manggala Praja Nugraha untuk melakukan apel PNS. Emil sapaan akrab Bupati

Trenggalek dalam sambutannya di hadapan seluruh pegawai negeri sipil dan warga masyarakat yang mengikuti acara apel PNS menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepadanya dan wakil Bupati H M Nur Arifin untuk memimpin Trengalek 5 tahun kedepan. “Mari kita bersamasama bergandeng tangan saling bekerjasama membangun Trenggalek, jadikan

Trenggalek menjadi kota terdepan di Pesisir selatan,” tegasnya.

“Jangan lagi ada pikiran bahwa Trenggalek APBDnya kecil, Trenggalek daerah terpencil, jika ada kemauan dan niat tulus pasti kita bisa membuat Trenggalek menjadi kota maju, terbukti sebentar lagi pelabuhan nasional antar pulau akan dibangun di Prigi,” ungkapnya.

Pria berusia 31 tahun ini menambahkan, jabatan yang

diemban ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jika hanya mengedepankan kepentingan pribadi tentunya hal ini akan berdampak luas dan berimbas pada kegagalan program. “Saya bersama Wakil Bupati akan terjun langsung dengan mengemban tugas bersama-sama dan segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sebelumnya,” pungkas Bupati. (san/hms)

Terjadi Gawat Darurat Tekan (0355) 320119 

Penanganan Keselamatan Terpadu PSC (Public Safety Center) Pemerintah Kabupaten Tulungagung Siap Melayani

Tulungagung, Jatim Pos Sejak diluncurkan pada 28 November 2015 lalu, hingga saat ini layanan PSC (public safety center) telah menerima lebih dari 500 panggilan situasi gawat darurat melalui call center (0355) 320119 yang bermarkas dirumah sakit umum daerah dr Iskak. Setiap panggilan telepon dari masyarakat ini juga akan terpantau dari layar monitor operator kepolisian, unit pemadam kebakaran dan BPBD. sehingga dalam waktu cepat operator PSC akan bisa mengintruksikan petugas kelokasi sesuai keadaan gawat darurat yang terjadi.

Layanan reaksi cepat yang bekeraja 24 jam ini memastikan tak ada jeda antara panggilan darurat dengan respon petugas untuk meminimalisir resiko keselamatan masyarakat. Selain mengatasi situasi gawat darurat medis seperti sakit, kelahiran dan kecelakaan program ini juga berlaku untuk ancaman lain mulai bencana alam kriminalitas sehinggga kekerasan sosial seperti penganiayaan, teror dan ancaman lain yang terjadi di masyarakat.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE.MSi penggagas program PSC ini mengatakan bahwa layanan masyarakat ini merupakan aktualisasi dari jargon,”ayem tentrem mulyo lan tinoto” yang menjadi filosofi pemerintahannya.program ini menjadi kebanggaan pemerintah karena menjadi pelopor cetak biru keselamtan masyarakat yang telah dirintis pemerintah pusat melalui NCC (National Command Centre)dan turunannya dalam bentuk Public Safety Centre (PSC). “Di Indonesia baru Tulungagung yang sukses membangun sistem seperti ini,” katanya.

Taktanggung-tanggung, untuk membangun konsep ini pemerintah Tulungagung menggerakkan semua unsur mulai RSUD dr Iskak sebagai pelaksana program sistem Patient Acuity Category, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencana pembangunan instalansi Gawat Darurat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pemberi ang-

garan, dinas kesehatan dan jajarannya sebagai integrasi pelayanan pra hospital, Polres Tulungagung yang melayani kebutuhan keamanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat kedalam sebuah sistem pelayanan kegawatdaruratan terpadu.

Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto Sp.B mengatakan bahwa program pusat pelayanan keselamatan terpadu atau PSC ini melayani kebutuhan masyarakat terhadap kondisi kegawatdaruratan medis maupun ono medis secara ter-

padu, sehingga bisa memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Pelayanan TEMS RSUD dr Iskak Tulungagung memberikan pelayanan prahospital, intra hospital, inter hospital, tombol kegawatdaruratan medis maupun tele medicine.

Misalnya jika anak panas tinggi dimalam hari, petugas akan memandu tindakan pertama yang bisa dilakukan orang tua dirumah, seperti mengompres atau menggunakan obat yang dimiliki.

Bupati Tulungagung Syahri

Mulyo SE.MSi berharap masyarakat bisa memanfaatkan program ini untuk menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Untuk mempercepat mobilisasi petugas medis, pemerintah telah menyiapkan sedikitnya 38 unit ambulans yang terdiri dari 3 ambulance advance life support (ALS) dan 35 ambulance basic life support (BLS) yang siap bergerak keseluruh pelosok daerah dikabupaten Tulungagung selama 24 jam. (san)

Berdayakan MPU, Dishub Tambah 11 Armada Angkutan Pelajar Tulungagung, Jatim Pos Terhitung mulai 1 Februari 2016 lalu, Dishub Tulungagung menambah 11 unit MPU untuk angkutan pelajar. Kata Kepala Dishubkominfo Tulungagung Maryani, 11 armada yang baru nanti, dengan trayek Sendang-Tulungagung.

“Tujuan dari pemkab jelas, yakni untuk pemberdayaan mobil MPU, karena selama ini banyak pemilik atau pengemudi MPU merasa rugi, akibat sepinya penumpang,” ungkap Maryani.

11 armada MPU ini seperti halnya MPU sebelumnya, bertugas mengantar jemput para pelajar dari kawasan kecamatan Sendang, menuju kota Tulungagung. Sesuai kesepakatan, pemilik MPU akan me-

nerima upah sebesar Rp 103.

000,00 untuk sekali PP setiap harinya. Masih kata Maryani, besaran kompensasi yang diberikan sesuai dengan kesepakan dan sesuai dengan kompensasi MPU untuk angkutan Bandung-Tulungagung.

Maryani berharap, dengan adanya kerjasama antara pemilik MPU dan pemkab, bisa membantu mengatasi kegalauan atas minimnya pendapatan mereka selama ini. “Ya intinya itu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada pemilik MPU, meskipun kompensasi yang diberikan hanya sekian, tetapi rasanya cukuplah untuk menambah setoran,” imbuhnya.

Sementara itu, Katam salah satu pemilik MPU mengaku

kompensasi yang diberikan masih belum sesuai dengan harapan. Pihaknya sebenarnya berharap, pemerintah bisa memberikan kompensasi yang lebih, dari kesepakatan ini. “Dari Rp 103.000,00 ini kami nanti hanya akan menerima Rp 101.

500,00 karena dipotong Rp 1500 untuk retribusi terminal,” kata Katam.

“Kalau dipikir segitu itu kurang ya jika dibanding Bandung-Tulungagung, karena mereka kan pakai solar sehingga lebih irit. Lha kami pakai bensin jadi yan lebih mahalan dikit,” keluh nya.

Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah daerah bakal menambah kompensasi nantinya. (san**)

Gambar Bupati Kabupaten Blitar periode 2015-2020

Pelantikan Bupati Kabupaten Blitar Gelar Open House Blitar, Jatim Pos Setelah resmi dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Blitar terpilih beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jatim, secara terbuka Bupati Kabupaten Blitar Drs H Rijanto MM didampingi istri beserta Forpimda dengan menggelar Open House bertempat di Pendopo Ronggo Hadinegoro tepatnya di depan Alun-Alun Kota Blitar.

Kegiatan open house yang dilakukan oleh Bupati tak lain untuk bertatap muka dan berjabat tangan secara langsung kepada seluruh elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Blitar.

Secara langsung cara digelar satu hari penuh pada 19/02, mulai dari pagi hari sekitar jam 07.30 waktu setempat hingga selesai, dengan dihadiri oleh para tamu undangan beserta seluruh protokol kedinasan dari unsur

Mendorong Pembangunan Daerah PBB-P2 Blitar, Jatim Pos Pada tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan peralihan PBB-B2 dari pusat ke Kabupaten Blitar, dari awal pelimpahan 2014 pemerintah telak menetapkan buku tersebut sebesar Rp 21,8 M dan pada tahun 2015 sebesar Rp 26,29M. berkat kerjasama dan kesadaran masyarakat dalam membayar paja, realisasinya selalu mencapai 90% lebih dari baku yang ditetapkan sesuai data PAD Kab. Blitar. Tahun 2014 realisasi pajak daerah

mencapai Rp 47,9 M, tahun 2015 Rp 55,1M dan tahun 2016 diharapkan mencapai Rp 57 M. Pada target penerimaan 2016, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mencapai 12,2% dan kontribusi terhadap pajak daerah mencapai 45,5%. Hal ini mengemuka pada kegiatan bulan panutan pembayaran PBB-P2 Kab.Blitar tahun 2016 dikantor Dinas Pendapatan Daerah, Rabu lalu.

Selaku Bupati Blitar dalam sambutannya menyampaikan, bulan panutan pembayaran

tersebut sangat penting guna mengawal pelaksanaan pembayaran PBB-P2 di Kab.Blitar tahun 2016, bulan panutan pembayaran ini merupakan sarana bagi para wajib pajak potensial, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dalam memberikan contoh kepada masyarakat lainnya dalam membayar pajak, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat.

Salah satu orang nomor satu ini juga menuturkan pajak merupakan sumber pendapatan. Semakin banyak pajak

yang disetorkan, PAD semakin meningkat. Kab.Blitar punya potensi pendapatan yang bias dijadikan andalan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar memberikan apresiasi kepada masyarakat di beberapa desa yang telah lunas membayar pajak pada awal tahun 2016 sekaligus meraih kejuaraan percepatan pelunasan PBB-P2. Harapannya untuk desa yang lain di Kabupaten Blitar ini dapat mencontoh untuk mempercepat pelunasannya. (san**)

pemerintah dan masyarakat se Kabupaten Blitar. Puji syukur atas apa yang dilakukan dan dilaksanakan telah berjalan dengan lanjar tanpa ada kendala, Terlihat dalam agenda ini Bupati terpilih Rijanto seakan tak asing dengan Pendopo Ronggo Hadinegoro, karena memang sebelumnya beliau juga sudah sering menginjakkan kakinya ditempat tersebut secara matang, dengan status sebelumnya adalah sebagai Wakil Bupati Blitar.

Saat berhadapan langsung dengan para tamu undangan Rijanto dengan ramahnya atas apa yang diembankan sebagai orang nomor satu sekarang sebagai Bupati Kabupaten Blitar yang telah terpilih secara sah menjadi orang nomor satu tersebut, ini terlihat semangat penuh keceriaan untuk membawa kabupaten Blitar menjadi lebih baik lagi demi masyarakat untuk masyarakat.

Dengan dilantiknya Bapak Rijanto sebagai Bupati Kabupaten Blitar, masyarakat daerah Kabupaten Blitar mengharapkan keseriusan Bupati dalam kepemimpinannya untuk menjadikan Blitar lebih maju dalam segala aspek seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Yang utamanya juga memberikan dorongan tentang apa-apa yang perlu dibenahi, seperti yang diutarakan oleh mbah Semar (nama julukan). “Saya harap kebijakan beliau selalu bisa mengedepankan kepentingan rakyat,” tuturnya. (San/hms)

Jatim VI

Hal - 9

SKPD Sosialisasikan Bahaya Narkoba Batu, Jatim Pos Melalui rapat koordinasi rutin jajaran SKPD pemerintah Kota Batu Walikota Batu Edy Rumpoko menekankan pada seluruh jajarannya untuk aktif dalam memerangi bahaya narkoba di wilayah Kota Batu Walikota berkeinginan Kota Wisata Batu terbebas dari narkoba bisa terwujud.

Kebijakan terkait meme-

rangi bahaya narkoba dengan melibatkan jajaran pegawai pemerintahan Kota Batu disampaikan Walikota Batu Edy Rumpoko setelah ditanda tanganinya komitmen bersama tentang kota wisata batu tolak narkoba agar disosialisasikan secara menyeluruh pada masyarakat.

Untuk itu Walikota telah menunjuk assisten dua En-

dang Triningsih untuk membentuk team dan menyusun program kegiatan tentang penaggulangan bahaya narkoba di wilayah Kota Batu dengan melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari pemuka agama, tokoh masyarakat, LSM, termasuk kepolisian dan BNN. Menanggapi perintah Walikota tersebut assisten

Peringati Hari Pers Nasional Kediri Kediri, Jatim Pos Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah membuka acara Peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) dengan mengusung tema “Bersinergi Membangun Negeri”, di Halaman Balai Kota Kediri, Jum’at lalu. Tampak hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Kediri Masykuri, Forpimda Kota Kediri, Direktur PT. Gudang Garam, dan seluruh anggota PWI perwakilan Kediri.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Kediri yang akrab disapa Ning Lik menyampaikan ucapan rasa syukur Kota Kediri dipercaya untuk menjadi tempat penyelenggaraan Eksebisi Futsal dan Donor Darah dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional, yang semoga dengan tema yang diusung “bersinergi membangun negeri” maka Pers, Pemerintah dan masyarakat bersama akan membawa negeri menjadi yang lebih baik.

“Untuk itu terimakasih yang telah menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan, mudah-mudahan selalu mendapat lin-

dungan dari Allah S.W.T. Untuk itu selamat memperingati Hari Pers Nasional, mudahmudahan kinerja para Pers akan semakin baik dan akan semakin bisa membawa berita yang betul-betul bisa membuat semuanya bersemangat dan bersama membangun dari masyarakat kediri yang tercinta,” ujar Ning Lik. (Her)

dua Endang Triningsih telah membuat rencana kerja yang disusunnya seperti rencana membentuk team kecil dengan keterlibatan semua unsur SKPD melalui team kecil ini nantinya akan menyasar pada desa kelurahan binaan untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba sekaligus mendalami permasalahan yang terjadi di wilayah desa dan kelurahan.

Selain itu sosialisasi bahaya narkoba di internal pemerintah Kota Batu akan dilakukan secara berkala seperti pada kegiatan apel rutin dan rapat kerja masing

Terciptanya Birokrasi yang bersih, bermartabat dan menjadi Kota Service City

Walikota Mojokerto Drs. KH. Mas’ud Mojokerto Jatim PosDibawah Kepemimpinan Walikota Drs. KH. Mas’ud Yunus dan Wakil Walikota Drs. Suyitno Msi, Kota Mojokerto terus berbenah, demi terciptanya Birokrasi yang bersih dan martabat dan tewujudnya Kota Mojokerto menjadi Kota Pelayanan “Service City” untuk mencapai Programnya itu Walikota Mojokerto terlebih dahulu memiliki program membangun karakter jajaran pegawainya, yakni PNS di Kota Mojokerto akan memakai PIN bertuliskan Saya Anti Pungli untuk mendukung birokrasi yang bersih dan bermartabat Drs. Masud Yunus Walikota Mojokerto mengatakan, sekarang ini masih dalam pembahasan, dan nanti akan diterapkan pada semua PNS yang ada di Kota Mojokerto, terutama yang bertugas dibidang pelayanan pada masyarakat. PIN bertuliskan “Saya Anti Pungli” ini nantinya, wajib dikenakan di seragam PNS selama bertugas. Sehingga masyarakat bisa mengawasi dan menegur kalau ada PNS yang melakukan pungli.

Selain membangun karakter PNS, Sarana Prasarana Kota Service City sudah disiapkan, dibangun gedung Mojokerto Service city gedung kini sedang tahap pembangunan, merupakan bekas gedung RSUD. DR. Wahidin Sudirohusodo yang berada di depan SMPN I Kota Mojokerto, Kota Pelayanan ini bertujuan

masing SKPD diharapkan melalui sosialisasi secara menyeluruh oleh jajaran SKPD Pemkot Batu seluruh masyarakat Kota Batu bisa

menyadari bahaya narkoba dan mampu melindungi keluarganya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. (yon/hms)

Kerlip Mojopahit Fashion On The Street 2016

Kota Mojokerto Terus Berbenah *

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap tiap hari panen 50 ton ikan Tuna kualitas ekspor.

menciptakan produk jasa layanan masuk Mojokerto sebanyak banyaknya, kalau jasa layanan berjalan, peredaran uang pasti banyak, pengangguran menurun, angka kemiskinan juga turun.

“Saya berharap pelayanan di Mojokerto di tingkatkan pelayanannya kesejahteraan masyarakat terjaga, angka kemiskinan menurun, lebih lebih pelayanan meniru Singapura, Di Negeri Singapura menerapkan pelayanan terbaik bagi penduduknya maupun wisatawan dari berbagai penjuru negara, sehingga negara tersebut menjadi makmur, pengalaman saya saat general chek-up ke RS yang ada di Singapura aja, bagaikan masuk pusat perbelanjaan / Mall di indonesia padahal kategori kelas dua , bagaimana kamar yang nomer satu pasti makin mewah,” ungkap Walikota.

Kota Mojokerto merupakan daerah kecil dan ketersediaan SDA terbatas, sehingga pemkot berusaha menggenjot peningkatan SDM,agar kesejahteraan masyarakat tercapai, Sebanyak 636 UKM di Kota Mojokerto terus didorong, supaya siap menghadapi pasar bebas atau MEA. “UMK dan IKM terus didampingi supaya mereka bisa medanpatkan akses bantuan modal tanpa bunga, sehingga bisa mendukung program pemkot Mojokerrto sevice city serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambah Walikota. (din/adv)

Mojokerto Jatim Pos Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal pasa membuka resmi acara Kerlip Mojopahit Fasion on the street 2016. Acara yang pertama kali diselenggarakan ini mendapat sambutan meriah dari pengunjung. M Diantara hasil karya busana sisawa, ada busana dengan corak, tema surya majapahit merupakan lambang kerajaan majapahit. Penghelatan Pameran desain busana Karya – Karya siswa SMKN I Sooko Mojokerto ini diselenggarakan di SMKNI Mojokerto Beberapa hari lalu.

Balutan kain, warna cantik batik jumputan dan desain busana ini menjadi daya tarik sendiri bagi pejabat maupun guru tamu undangfan yang hadir. Sebanyak 70 desain busana karya siswa SMK Negeri 1 Sooko, dibawakan dengan apik oleh para model yang berjalan di atas karpet merah sepanjang 150 meter Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, di hadapan pengunjung dan undangan mengungkapkan kebanggaan atas event yang menurutnya sangat berwarna tersebut. pemerintah akan terus memberi support penuh pada event-event baru di sektor wisata yang potensial. bahkan ingin memfasilitasi event tersebut di tahun-tahun selanjutnya agar makin meriah. “Ini saatnya para perancang muda Kabupaten Mojokerto unjuk gigi menampilkan karya kreatifnya kepada khalayak. Mojopahit Fashion on The Street 2016 saya harap mampu menjadi pembangkit khasanah industri fashion kreatif. Bukan hanya mengangkat potensi fashion etnik seperti kain khas Majapahitan, tetapi juga untuk memperkuat identitas kita. Disamping itu sektor wisata juga turut hidup dengan adanya pengayaan event di kabupaten kita,” ucap Bupati Kepala BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kabupaten Mojokerto, Satuin, mengatakan bahwa event ini memang digagas untuk memfasilitasi para designer dan perias

muda yang membutuhkan media dalam berpromo. Satuin juga optimis jika event ini, sangat berpotensi untuk menyemarakkan iklim pariwisata Kabupaten Mojokerto.

“Iklim pariwisata di Kabupaten Mojokerto harus selalu semarak.

Mojopahit Fashion on The Street 2016 saya harapkan mampu menjadi daya tarik baru. Beberapa daerah lain sudah punya event sejenis, dan nyatanya mampu mendongkrak sektor pariwisata. Melalui anak-anak kita yang kreatif dan cakap, kita bisa meningkatkan daya jual pariwisata kita. Tentunya dengan sinergi dari pemerintah,” harapnya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sooko, Prapti Widodo, memang mempersiapkan anak didiknya selama beberapa bulan dengan matang sebelum acara. Persiapan jelang hari H bahkan sudah dimulai sejak pukul 02.00 dini hari, hingga acara resmi dibuka pukul 08.00 pagi. Karya-karya yang ditampilkan merupakan karya orisiniil siswa SMK Negeri 1 Sooko jurusan tata busana, serta rias dan tata rambut. Busana tematik penuh warna disuguhkan dengan ornamen dan make up fantasi yang dibubuhkan di wajah model, guna mempertegas kesan dramatis. Salah satunya tergambar dari busana bertema ‘Surya Desain kain jumputan dan beberapa batik khas motif Majapahitan, diaplikasikan untuk desain baju yang dibuat tanpa jahitan sama sekali.

Meski dililit sederhana dengan bantuan jarum pentul, karya para siswa dinilai sangat ready to wear (siap pakai) dan banyak mendapat pujian masyarakat yang datang. Kain yang juga kerap disebut dengan kain pelangi tersebut, dikombinasikan dengan beberapa material seperti brokat dan tile. “Persiapan kita cukup lama, karena kita ingin eksekusi yang matang. Anak-anak juga melakukan tugas masing-masing dengan sangat baik, ini sangat membanggakan,” kata Prapti Widodo. (din/ hms)

Jatim VII

Hal - 10

6 Puskesmas di Ngawi Akan Menyandang BLUD

Tim BLUD Ngawi, Jatim Pos Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, 6 Puskesmas yang ada di daerah Kabupaten Ngawi dimungkinkan di naikkan

statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BL UD).

Tim BLUD sudah terbentuk, dan mempersiapkan berbagai dokumen yang di perlukan untuk akreditasi dengan

status BLUD, terang Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Ngawi, Agus Sri Gunawan saat melakukan evaluasi di Puskesmas Kwadungan.

Masih darinya, saat ini sebatas melakukan pembinaan yang dipimpin Sekretaris Dinas Kesehatan Ngawi. Keputusan akhir soal layak atau tidak layak ada di tangan tim penilai. Tapi kami berharap nanti bisa menjadikan semua puskesmas di Ngawi dengan status BLUD, harapnya.

Ada persoalan mendasar yang menjadi kendala sebagian puskesmas, yaitu belum adanya tenaga nonmedik bidang akuntansi, ini salah satu syarat untuk mendapat status BLUD. “Proses penilaian akan dilakukan sampai akhir tahun ini.

Jadi saya kira masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan ataupun melengkapi kekurangan yang ada,” jlentrehnya.

Dari kunjungan yang dilakukan oleh tim BLUD yang beranggotakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Mas’ud, Kabag Organisasi, Totok Sudaryanto, Bapeda, Hendro Heru,Badan Kepegawain Daerah (BKD) Ahmad Budi, di pukesmas Kwadungan banyak perubahan dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pukesmas untuk mendapatkan status Puskesmas BLUD. Tim juga memberikan masukan -masukan yang sangat bagus untuk Pukesmas Kwadungan agar nanti bisa segera mendapat status Pukesmas BLUD. (gus)

Bupati Ngawi Berjanji Menyempurnakan Pembangunan Yang Lalu Ngawi, Jatim Pos Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono pimpin rapat staf lingkup Pemkab Ngawi membahas program-program perencanaan pembangunan yang direncanakan pada periode lalu, bertempat di ruang Bina Bhakti Praja lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi adalah perencanaan pembangunan jangka panjang, yang kita canangkan berkelanjutan selama 20 tahun mendatang, bukan hanya perencanaan pemba-

Bupati Ngawi pimpin rapat staf ngunan 5 tahun saja, untuk itu kita perlu kerja keras menyele-

saikan apa yang belum kita selesaikan, ungkap Bupati.

Karena pada periode yang lalu adalah pencanangan pondasinya saja, sedang realisasinya belum terselesaikan, maka pada periode ini adalah penyempurnaan dari pembangunan yang lalu, terangnya.

Dalam rapat staf lingkup Pemkab Ngawi yang di pimpim Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono, juga di hadiri Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar, ST., MH., Sekda Kab Ngawi, Siswanto, dan diikuti oleh seluruh kepala SKPD Pemkab Ngawi. (gus)

Bupati Ngawi (bawa Mic), Camat Karangjati, Ketua DKD, Kadin Dispariyapura Ngawi saat menghadiri pertunjukan karawitan.

Bupati Ngawi Mengingatkan Tenaga Pendidik Menggunakan Bahasa Jawa Setiap Hari Jum’at Ngawi, Jatim Pos Sebagai upaya melestarikan budaya asli Ngawi, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah raga bersama Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Ngawi menggelar pertunjukan Karawitan.

Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono saat menghadiri pagelaran pertunjukan karawitan yang bertempat di gedung kesenian, mengapresiasi upaya pelestarian budaya jawa khususnya seni karawitan di Ngawi.

“Kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan wawasan tentang seni karawitan, itu perlu,” katanya.

Ini juga bisa sebagai ajang komunikasi antar para seniman, pemerintah daerah dan warga masyarakat untuk bersamasama melestarikan seni karawitan di Ngawi.

Selain itu, tak henti-hentinya mengingatkan kepada te-

naga pendidik untuk menggunakan bahasa jawa di setiap hari jum’at, “Ajarkanlah kepada anak didik kita tentang rasa hormat kepada orang yang lebih tua, ini merupakan salah satu cara bagaimana kita mematri budaya dalam jiwa putraputri kita,” kata mbah Kung sapaan akrapnya.

Sedangkan Ketua Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten Ngawi, Soeradji menyampaikan maksud dan tujuan di adakannya kegiatan pada malam hari ini adalah untuk melestarikan budaya jawa khususnya seni karawitan di Ngawi, katanya.

Secara kontinyu akan dilaksanakan dua minggu sekali secara bergiliran. “Contohnya, malam ini UPTD Dindik Kecamatan Karangjati yang tampil, nanti dua minggu berikutnya Kecamatan Paron,”terangnya. (gus)

Bupati Mojokerto Sukseskan PIN 2016 Ruas Jalan Ring Rout Ngawi Timur Amblas dan Mengelupas

Mojokerto –Jatim Pos Program Nasional Pekan Imunisasi Nasional (PIN ) yang dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 8-15 Maret 2016 dengan sasaran anak usia 0 – 59 bulan agar memperoleh tetesan vaksin polio. Imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Pekan I munisasi Nasional. Polio ditujukan untuk mengurangi resiko penularan virus polio, meningkatkan kekebalan terhadap virus polio serta memberikan perlindungan secara optimal dan merata bagi seluruh anak. Polio adalah penyakit yang disebabkan

oleh virus poliomyelitis yang akan menyebabkan kelumpuhan pada otot terutama otot tungkai.

Pemkab Mojokerto ikut menyukseskan Program pemerintah (PIN) dengan menyiagakan 1.329 Posko pelayanan Pekan imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 yang tersebar di 18 keca matan, 27 Puskesmas dan 304 desa se Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) membuka perhelatan nasional ini dengan melakukan penetesan vaksin polio ke beberapa Balita secara simbolis di Balai Desa Lolawang, Kec Ngoro, Kab Mojokerto.

Bupati Mojokerto MKP didamping istri, Ikfina Mustofa Kamal Pasa, Wakil Bupati, Pungkasiadi dan juga istri, menuturkan jika setiap anak ber-

hak mendapatkan dua tetes vaksin polio. “Semua Balita berhak atas dua tetes vaksin polio dalam hidup mereka. Para Balita secara optimal dan merata akan kebal terhadap polio. Akan sangat fatal bila sudah terkena polio, bisa resiko cacat seumur hidup. Sayangi anak-anak kita, beri mereka dua tetes penting

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kab Mojokerto, Siti Asiah mengatakan, jika PIN yang dijadwalkan mulai tanggal 8 Maret hingga 15 Maret 2016 ini merupakan tahap penting untuk imunitas balita usia 0-59 bulan.

“Kita siagakan 1.300 lebih pos PIN yang akan melayani

ini,” pesan Bupati MKP. Bupati MKP Menambahkan, Proram Imunisasi Nasional (PIN) ini dilakukan serentak seluruh Indonesia, menghimbau pada para orangtua untuk membawa anak balitanya ke pos PIN terdekat untuk memperoleh Imunisasi secara Gratis “Imunisasi polio pada saat PIN tak dipungut biaya atau gratis, dimohon orang tua yang memiliki Balita datang ke pos PIN” imbuh Bupati MKP.

imunisasi kita targetkan kesuksesan PIN harus bisa 95% sasaran, selain puskesmas, Poskesdes, Polindes, Tempat pelayanan RSUD (RSUD Prof.

Dr. Soekandar, RSUD R.A Basoeni), RS Khusus (RSK Sumberglagah).

Tempat-tempat umum (stasiun, terminal, pasar), unit pelayanan swasta (RS swasta, klinik swasta), atau bisa juga di Posyandu terdekat,” tegasnya. (din/adv)

Ngawi, Jatim Pos Ruas Jalan Ring Rout Ngawi Timur tepatnya sebelum dan sesudah Jembatan Klitik II Ngawi hingga kini masih mengalami kerusakan cukup parah.

Berdasarkan pantauan Jatim Pos, titik kerusakan paling parah di kawasan timur jembatan Klitik II Ngawi. Aspal mengelupas, permukaan jalan juga amblas, sehingga kurang nyaman dilalui semua jenis kendaraan. Kondisi sudah berlangsung sejak beberapa bulan belakangan, itu di perparah dengan tidak adanya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang.

“Setiap kali saya melintasi ruas Jalan Ring Rout Ngawi Timur selalu exstra hati-hati betul, banyak lubangnya, Mas,” ketus Sunari warga Geneng Ngawi.

Juga, Sunoto, warga Desa Tanjangrejo, Ngawi pengendara yang biasa melintas di wilayah itu mengatakan, kasus pengendara yang hampir celaka di jalanan rusak kawasan timur jembatan mayoritas adalah pengendara jenis sepeda motor yang melintas di malam hari, selain gelap kurang paham kondisi jalan,” terang dia.

Ia berharap, instansi terkait untuk mengupayakan perbaikan sesegera mungkin. (gus)

Jalan dan jembatan Klitik II yang amblas

SAMBUNGAN

Hal - 11

Walikota Imbau ...

Mudah-mudahan bisa mengejar capaian di wilayah lainnya,” tegas Hindun.

Menurutnya, belum tercapainya angka standar imunisasi di Semampir dikarenakan kurangnya pemahamam di masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Ada sebagian masyarakat yang memiliki persepsi salah tentang imunisasi. Semisal setelah diimunisasi, suhu badan anak akan naik (panas). “Kami memang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang imunisasi ini. Kami akan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Apalagi sudah ada fatwa dari

MUI bahwa imunisasi ini wajib hukumnya,” sambung dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, PIN polio dilaksanakan selama tujuh hari (8-15 Maret). Bila ada Balita di Surabaya yang tidak mengikuti PIN polio pada 8 Maret, Dinkes akan mendatangi rumah dari Balita itu pada 9-15 Maret untuk mengedukasi orang tuanya agar segera mengimunisasikan polio anaknya. Kegiatan ini melibatkan petugas gabungan dari Dinkes, Puskemas, sekolah kesehatan, kader kesehatan, juga guru PAUD.”Kami sudah

Warga Sumenep ... ningkatan kualitas layanan yakni edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan hidup sehat. Jadi bukan hanya diberi obat, tapi dilakukan dialog antara dokter dan pasien,” kata Windry Prasetyarini, Bidang Kesehatan Pundi Amal SCTV. Dari evaluasi pemeriksaan dan pengobatan selama tiga hari di Sumenep, diketahui bahwa keluhan warga Desa di Sumenep terbanyak mengalami pegel linu, asam urat dan darah tinggi. “Kita berikan pemahaman bagaimana mengatasi keluhan tersebut,” tambahnya.

Harapan Kembali Wakil Bupati Sumenep H.Achmad Fauzi yang hadir pada kegiatan tersebut mengharapkan kegiatan Bakti Sosial

Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis yang diselenggarakan PWI Jatim-PWI Kabupaten Sumenep dan Pundi Amal SCTV dapat dilakukan secara rutin.

“Warga Sumenep senang dengan kegiatan ini, saya harapkan bukan hanya tahun ini saja tapi kalau bisa rutin tiap tahun,” ujarnya yang disambut tepuk tangan undangan dan peserta Baksos.

Senada dengan Wabup, tokoh masyarakat Lenteng Timur H.Zubaidi dan Parsanga H. Nurussalam menyatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat, sebab meski ada layanan kesehatan gratis di Pemkab atau BPJS namun masyarakat menginginkan bentuk yang lain dan lebih banyak lagi. “Kalau bisa malah sesering mungkin,”

Sejumlah Jurusan ... penyelarasan. Sejumlah jurusan yang tidak lagi laku, akan ditutup,” ujar Mustaghfirin di Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Sementara, bagi jurusan yang akan ditutup namun masih ada siswanya maka akan dilakukan penggabungan.

“Jurusan-jurusan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman contohnya teknik radio, bangunan dan batu,” ujar dia.

Ke depan, jurusan yang ada di SMK adalah yang dibutuhkan oleh industri, sehingga lulusan SMK tersebut bisa diserap oleh industri.

Selain disesuaikan dengan kebutuhan industri, Mustaghfirin menilai syarat lainnya adalah jurusan tersebut disenangi

siswa. “Serta bisa dijalankan oleh siswa itu,” katanya.

Pihaknya juga melirik ekonomi kreatif sebagai salah satu jurusan di SMK. “Masa depan itu adalah jasa, jadi perlu ada standarisasinya,” katanya.

Mulai tahun 2016 lulusan 200 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rujukan di Tanah Air akan mendapatkan sertifikat profesi. Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya mendapatkan ijazah ketika lulus tetapi juga sertifikat profesi. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi ProfesiBNSP).

Sertifikat profesi itu, lanjut Mustaghfirin, menggunakan lambang Garuda yang diakui oleh negara-negara lain termasuk dalam ASEAN.

Geliat Lokalisasi ... di Jatim. Lokalisasi ini dihuni 86 orang pekerja seks komersial.

“Jika nanti Balong Cangkring resmi ditutup, maka dari 47 lokalisasi di Jatim telah ditutup semua,” tegas Pakde Karwo, Minggu (6/3/2016).

Menurut Pakde Karwo, kepastian penutupan lokalisasi Balong Cangkring disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto kepadanya lewat Telepon. “Jadi, tak ada alasan lagi, untuk tidak menutup atau menunda penutupannya,” tandasnya.

Setelah ditutup, para PSK akan dihilangkan ke daerah masing-masing. Tapi sebelum itu, mereka akan diberi pendampingan khusus oleh ikatan da’i area lokalisasi (IDEAL) serta diberi pelatihan khusus, sesuai

dengan skil dan kemampuan yang dimiliki.

Gubernur dua periode ini menyebut, lokalisasi Balong Cangkring memang agak unik dibandingkan 46 lokalisasi lain di Jatim yang telah ditutup. Di kompleks lokalisasi ini, berkumpul para anak jalanan dan sentra kerajinan UMKM. Makanya petutupan harus dilakukan menyeluruh. Anak jalanan dan sentra UMKM juga rencananya dipindah.”Tiga kelompok ini sangat berkaitan.

Jadi mereka pikir, jika lokalisasinya ditutup, semuanya juga ditutup. Padahal tidak seperti itu,” ujarnya.

Kelompok masyarakat UM KM dan kelompok penampungan gelandangan yang ada di daerah itu, kata Pakde Karwo, tidak perlu khawatir tidak men-

dari halaman 2 punya nama-nama Balita yang yang harus mengikuti PIN polio ini. Jadi bila tidak datang, kami akan mendatangi rumahnya.

Kami edukasi orang tuanya agar anaknya segera melakukan imunisasi,” ujar Febria Rachmanita.

Di Surabaya ada 220.904 Balita yang harus mengikuti PIN polio. Di Surabaya ada 2922 lokasi PIN dengan rincian 2294 di Posyandu, 63 di Puskemas, 36 di Puskemas pembantu (Pustu), 46 rumah sakit, 35 mall, 59 pasar, empat stasiun kereta api, 10 terminal, dua pelabuhan, serta 405 sekolah TK/PAUD. (Gatot.S/Freddy/JtP)

dari halaman 1 ujarnya.

Sementara itu Ketua PWI Jawa Timur, H.Achmad Munir mengemukakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2016.

Pada tahun-tahun sebelumnya juga sudah diadakan kegiatan serupa, yakni di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan.

“Ini bakti nyata wartawan kepada masyarakat,” ujar Munir.

Ketua Panitia Baksos Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis PWI Jatim, H.Syaiful Anam mengaku puas terhadap kegiatan tersebut meski harus dengan kerja keras. “Alhamdulillah ada kepuasan batin kegiatan lancar dan menolong warga miskin, semoga menjadi berkah dalam hidup ini,” ujar pria berkumis yang juga pimpinan Tabloid Jatim Pos ini. *

dari halaman 1 “BNSP yang menilai dan menverifikasi SMK itu, misalnya, SMK itu buka jurusan otomotif, BNSP yang menilai apakah itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak,” katanya.

Dengan demikian, dia mengharapkan tidak ada lagi satuan pendidikan yang sembarangan dalam menyelenggarakan pendidikan. Mustaghfirin menargetkan sebanyak 1.650 SMK akan menjadi sekolah rujukan. Sekolah-sekolah rujukan itu nantinya akan menjadi tempat uji kompetensi bagi SMK-SMK lainnya. Saat ini, ada sekitar 12.000 SMK di Tanah Air. “Pemberian sertifikat itu gratis, karena menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ujar dia. (yus)

dari halaman 1 dapat bantuan. Pemerintah provinsi, kata dia, hanya ingin menutup lokalisasinya. “Semuanya akan dibantu, tapi pekerjaannya jangan jadi pekerja seks,” kata Sokarwo.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Jatim Indera Istianto menambahkan, para PSK yang dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, menyusul ditutupnya lokalisasi tempat mereka bekerja, akan diberi bantuan modal untuk membuka usaha produktif.

Bantuan yang diberikan untuk setiap PSK sebesar Rp 5.050.000. Rinciannya, Rp 3 juta untuk modal usaha ekonomi produktif, Rp 600 ribu jatah hidup selama tiga bulan, dan Rp 250 ribu untuk uang transport pulang. (yus)

Sahrul-Indriani ...

2015 lalu, keduanya sempat membantah rumah tangga mereka sedang kisruh. Namun bintang sinetron Jin dan Jun ini sempat membantah dengan tegas dan mengisyaratkan rumah tangga yang dibina sejak 3 Februari 2007 dalam keadaan harmonis.

Hingga pada 23 Februari 2016, Indriani Hadi melayangkan gugatan cerai kepada Sahrul Gunawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mereka rupanya tidak mampu mempertahankan mahligai rumah tangga yang telah dibangun selama sembilan tahun itu.

Meski begitu, dari lubuk hati yang terdalam, Sahrul Guna-

wan ingin rumah tangganya tetap utuh seperti sedia kala.

Sahrul bahkan masih mengunggah foto istri dan ketiga anaknya ke akun Instagram pribadinya.

Di salah satu foto, Sahrul menyebut Indriani dan anakanak sebagai kesayangannya.

Namun, penyanyi sekaligus aktor itu memilih memasrahkan nasib rumah tangganya dengan Indriani kepada yang Maha Kuasa.

“Tuntunlah kami ya Rabb ...” tulis Sahrul Gunawan di keterangan foto.

Sebelumnya, lewat media sosial, Indriani sempat mengungkapkan alasan dirinya dan Sahrul Gunawan bercerai. Per-

Tawur Kasanga ...

Tawur Kasanga ini, seluruh ogoh-ogoh itu akan dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Tawur Kasanga dan pawai ogoh-ogoh adalah bagian dari persiapan menjalankan catur brata penyepian besok. Sehingga, setelah semua ritual selesai, kita semua bisa menjalankan Nyepi dengan kondisi bersih dan suci,” terang Sutantra, Selasa (8/3).

Sedangkan terkait jumlah ogoh-ogoh, Sutantra menyatakan bahwa sembilan meru-

pakan angka keramat. Sembilan adalah bilangan tertinggi pada deretan angka.

Sementara itu, pawai ogoh-ogoh diberangkatkan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.Pada kesempatan itu, Whisnu menga takan, Surabaya sejauh ini sangat kondusif.Hal ini tak lepas dari peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk para pemuka agama Hindu.

Dia menambahkan, kegi-

Serbuan TKA ... na itu dinilai perlu adanya sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Penguatan Tenaga Kerja di Jawa Timur.

Hal ini merupakan usulan anggota DPRD Jawa Timur yang disampaikan juru bicara sekaligus koordinator pengusul, Bambang Juwono, SH, M.Hum dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (8/3/ 2016).

Pertimbangan lain adalah, terbukanya ruang bagi masuknya investasi asing juga akan diikuti oleh masuknya tenaga kerja asing. Akibatnya makin mempersempit peluang bagi tenaga kerja lokal untuk bekerja di sektor-sektor tersebut.

Sebagai ilustrasi dipaparkan, Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia, yakni 38,08 juta (pada tahun 2013). Jawa Timur juga merupakan pusat kegiatan perekonomian di kawasan Indonesia bagian timur, sekaligus potensi pasar konsumsi bagi lebih dari 125 juta penduduk di kawasan Indonesia timur. “Tidak hanya potensi investasi, tetapi juga potensi tenaga kerja yang sangat besar,” tandas Bambang.

Patisipasi angkatan kerja di Jawa Timur selama empat tahun terakhir (2010-2013) relatif tinggi dengan persentase yang tergolong stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Jawa Timur cukup memadai dan elastis dalam menyerap tenaga kerja.

Di tingkat kota/kabupaten, Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dalam jumlah pekerja tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 1.395.604 orang pada tahun 2013 (Kemenakertrans 2014). Dengan paparan tersebut, ada beberapa rasionalisasi perlunya Perda yang mengatur tentang penguatan tenaga kerja di Jawa

Timur.

Pertama, urgensi untuk meningkatkan kemampuan individu. Istilah diperkuat merujuk pada perlunya untuk memantapkan, meningkatkan kemampuan dan kualitasnya. Penguatan tenaga kerja, kata Bambang, berorientasi pada peningkatan ketrampilan atau keahlian, dengan tujuan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang bakal masuk ke Indonesia, khususnya Jawa Timur pasca dibukanya MEA. Kedua, fakta empirik ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur, serta semua pihak terkait.

Bentuk komitmen Indonesia sebagai negara tujuan migrasi tenaga kerja, tertuang dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 yang di dalamnya telah mengatur mengenai tenaga kerja asing. Tenaga kerja yang berada di Indonesia wajib untuk tunduk dan dilindungi dalam UU Ketenagakerjaan tersebut.

Dua hal tersebut, kata Bambang, harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Jawa Timur.

DPRD Jatim sendiri telah mengambil langkah-langkah dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu diantaranya dengan mengusulkan sebuah Peraturan Daerah tentang Penguatan Tenaga Kerja di Jawa Timur. Upaya melakukan penguatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, antara lain meliputi peningkatan ketrampilan terkait pekerjaannya maupun cara berkomunikasi.

Kompetensi (skill, knowledge, dan attitude) harus di-

dari halaman 1 bedaan pikiran rupanya membuat keduanya harus berpisah.

“Kami berpisah karena adanya perbedaan pandangan/pemikiran terhadap KEHIDUPAN, jd sdh melalui pemikiran dan pertimbangan yg matang, sehingga silahturahim tetap terjaga baik,” tulis Indriani Hadi melalui akun Instagram @indrie_h.

Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi akan menjalani sidang cerai perdana mereka pada 17 Maret 2016 mendatang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi kabarnya, baik Indri maupun Sahrul tidak akan hadir di sidang tersebut. (yus)

dari halaman 1 atan pawai ogoh-ogoh sudah menjadi agenda rutin yang mampu menarik wisatawan.

Oleh karenanya, Whisnu berharap setiap momen keagamaan bisa menjadi daya tarik wisata religi di Surabaya.

“Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Nyepi bagi segenap umat Hindu.

Semoga momen Nyepi ini mampu menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik dan selalu dituntun di jalan Dharma,” pungkasnya. [Gatot S /Jatim Pos]

dari halaman 1 tingkatkan karena akan bersaing dengan tenaga kerja asing di ranah sendiri. Perusahaanperusahaan di dalamnegeri mestinya tidak bermental inlander yang menganggap bahwa orang asing itu pasti lebih hebat.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Tenaga Kerja di Jawa Timur, telah diatur beberapa hal. Diantaranya, konteks yang melatari perlunya melakukan penguatan terhadap tenaga kerja lokal di Jawa Timur. Misalnya, tenaga kerja lokal dihadapkan dengan permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan profesionalitas, sehingga daya saing tenaga kerja lokal masih rendah.

Berdasarkan pemaparan Kepala Disnakertransduk Jawa Timur, Sukardo, tenaga kerja asing terbanyak berasal dari Cina, diikuti dari Taiwan, dan negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina. Ada juga beberapa yang berasal dari negara Eropa, Jepang serta Amerika. Segmentasi pekerjaan TKA tersebut pada umumnya bekerja di sektor teknologi informasi, dan konstruksi dengan jabatan manajer ke atas.

Dalam rangka penguatan tenaga kerja yang berkesinambungan, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan tenaga kerja melalui pelatihan kerja. Pelatihan kerja dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja.

Tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan strategi perluasan dan pemerataan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Jawa Timur. “Dan, yang tertakhir adalah ada pengawasan dan sanksi administratif,” tanadas Bambang Juwono. (nam)

Hal - 12 Edisi No.214 Tahun XIV ~ Minggu II Maret 2016

Kadisbudpar Jatim: Bromo Tetap Andalan Jatim

Menikmati Keindahan Bromo Saat Erupsi PESONA Gunung Bromo yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, memang luar biasa. Bayangkan, dalam keadaan status Siaga pun wisatawan tak surut untuk tetap bisa berkunjung kesana.

Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi yang paling banyak diburu wisatawan lokal maupun mancanegara. “Destinasi ini merupakan primadona dan target utama wisatawan yang datang ke Jawa Timur.”

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jatim DR.H. Jarianto, MSi, mengungkapkan hal itu beberapa waktu lalu.

Meski kondisinya saat ini masih diselumuti abu vulkanik akibat erupsi, tapi tidak terlalu berpengartuh terhadap kunjungan wisatawan. “Bromo tetap jadi

andalan Jatim, belum ada yang mengalahkan keindahannya,” tutur Jarianto.

Menurut dia, sarana dan prasana di Gunung Bromo memang sedikit terganggu abu vulkanik, seperti hotel dan restoran. Tapi, hal itu tak menyurutkan jumlah kedatangan wisatawan ke Bromo. Karena abu vulkanik yang dikeluarkan Gunung Bromo dianggap tak begitu berbahaya.

“Karena banyaknya debu, ya banyak hotel yang kotor.

Namun pihak hotel selalu membersihkannya, sehingga tak begitu mengganggu wisatawan,” katanya.

Pemerintah setempat bahkan berani menawarkan Paket wisata erupsi Bromo. Pemerintah setempat memberikan jaminan bahwa gunung setinggi

2.329 meter dari permukaan laut tersebut aman dikunjungi.

“Masih banyak destinasi wisata di sana meski lautan pasir tak bisa dikunjungi. Silakan datang untuk menikmati paket wisata erupsi Bromo,” ucap Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tatok Krismahendro saat hadir di Surabaya, Kamis (21/1/2016).

Menurut dia, pemandangan Gunung Bromo dari jauh tidak kalah eksotis dibandingkan dari jarak dekat, termasuk paket wisata menikmati hasil panen dan keindahan matahari terbit.

“Bagi wisatawan rombongan, baik dari dalam maupun luar negeri, tentu ada pendamping dan ditunjukkan bagaimana keindahan Bromo saat erupsi. Apalagi fenomena ini terjadi

Para wisatawan mengabadikan gambar semburan abu vulkanik dari Gunung Bromo yang sedang erupsi di Ngadisari, Probolinggo, Jawa Timur.

5 tahun sekali,” ujar Tatok.

Ketua Forum Komunitas Pelaku Wisata Gunung Bromo, Supoyo mengakui, sejumlah lokasi wisata di luar lautan pasir mulai dipadati pengunjung, diantaranya di Bukit SPY atau Seruni Point.

Di sana, imbuh dia, wisatawan dapat melihat hamparan pasir yang terbentang luas

Bukan Bencana Tetapi Objek Wisata Eksotis GUNUNG Bromo memang telah menjadi salah satu primadona destinasi wisata di Jawa Timur yang banyak dikunjungi, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Bromo yang berada di perbatasan Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang dari waspada (Level II) menjadi siaga (Level III) sejak 4 Desember 2015.

Sejak saat itu pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup objek wisata Gunung Bromo. “Kami menutup objek wisata kaldera seperti kawah Bromo, lautan pasir berbisik, dan savana dari seluruh aktivitas wisata karena status Gunung Bromo naik menjadi siaga,” kata Kepala Balai Besar TNBTS Ayu Dewi Utari.

Namun, wisatawan tetap bisa menikmati eksotisme Gunung Bromo dengan keindahan matahari terbit (sunrise) dari wilayah Gunung Penanjakan, Bukit Setya dan Bukit Cinta melalui pintu masuk dari Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, dan Cemaralawang-Mentingen, Kabupaten Probolinggo.

“Kedua titik tersebut dalam radius 3 kilometer, sehingga dipastikan aman dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung tetap dikenai tiket masuk sesuai dengan ketentuan yang ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014,” tuturnya.

Ayu menjelaskan kawasan kaldera memang tidak bisa dikunjungi, namun wisatawan bisa melihat dari kejauhan pemandangan erupsi Gunung Bromo yang luar biasa indahnya.

“Memang ada penurunan signifikan terhadap wisatawan di Gunung Bromo pascaerupsi.

Jumlah pengunjung saat ini sekitar 150 orang per hari, padahal sebelumnya bisa mencapai 5.000 orang per hari,” paparnya.

Sementara Bupati Probolinggo Tantriana Hasan Aminuddin mengatakan erupsi Gu-

Sejumlah wisatawan asing asal Belanda saat mengunjungi Gunung Bromo di Dusun Cemara Lawang, Desa Ngadisari, Kec Sukapura, Kabupaten Probolinggo. nung Bromo yang sudah berlangsung selama hampir tiga pekan bukan merupakan bencana tapi merupakan objek wisata yang eksotis.

“Ini eksotisme. Jangan sebut bencana. Proses erupsi itu sangat menarik. Bisa melihat erupsi itu tidak setiap hari tapi harus tunggu lima tahun,” katanya saat menerima kunjungan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Probolinggo, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan pemberitaan yang menyatakan erupsi sebagai bencana membuat jumlah wisatawan yang berkunjung menjadi menurun drastis, padahal pelaku pariwisata selalu siap menyambut para wisatawan.

“Proses erupsi sangat menarik untuk dilihat dan sangat aman, asalkan berada pada radius yang tepat. Jarak aman pada radius 2,5 kilometer dari bibir kawah dan jarak itu masih dekat untuk melihat pemandangan erupsi Bromo,” katanya.

Pemkab Probolinggo mem buka titik wisata baru di Gunung Bromo untuk memudahkan wisatawan menikmati Gunung Bromo terutama saat terjadi erupsi yakni di Seruni sebagai alternatif baru bagi wisatawan untuk menikmati keindahan Gunung Bromo.

“Lokasi Seruni berada di wilayah Pemkab Probolinggo, sehingga bisa dikelola dan di-

pelihara oleh pemkab, sedangkan lokasi wisata di Penanjakan, kawah, savana dan lautan pasir menjadi wilayah pihak TNBTS,” paparnya.

Pemkab Probolinggo terus berusaha meyakinkan wisatawan untuk tetap berkunjung ke Bromo sebab erupsi bukan merupakan bencana tapi objek wisata sangat menarik untuk dinikmati.

Bahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf juga gencar mempromosikan bahwa Gunung Bromo tampak lebih indah dilihat ketika erupsi seperti yang terjadi saat ini, karena belum tentu bisa dinikmati setiap tahunnya.

“Jika dilihat dari titik aman maka Gunung Bromo bisa terlihat jelas keindahannya, dan itu merupakan nilai plus dari wisatawan,” katanya saat meninjau aktivitas Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada 18 Desember 2015.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan radius aman bagi wisatawan adalah berjarak 2,5 kilometer dari kawah, sehingga tak mengganggu aktivitas penginapan maupun usaha lainnya yang berada di titik aman.

“Kalau penginapan dan aktivitas di Cemoro Lawang masih aman karena jaraknya lebih dari 2,5 kilometer. Ini sekaligus meluruskan informasi

kalau Bromo sudah tidak bisa dinikmati keindahannya,” ucapnya.

Bahkan, sejumlah wisatawan mancanegara tetap antusias mengunjungi salah satu destinasi wisata yang menjadi primadona di Jawa Timur itu, meskipun erupsi Gunung Bromo menyemburkan asap sulfatara.

Salah seorang wisatawan mancanegara asal Belanda, Meika, ketika ditemui di Dusun Cemara Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mengaku datang bersama lima rekannya untuk melihat eksotisme Bromo saat erupsi.

“Saya tidak takut ke sini, dan lihatlah pemandangannya sangat eksotis. Sebuah gunung yang indah,” tuturnya dalam bahasa Inggris.

Ia menilai sebuah fenomena eksotis yang jarang dijumpai ketika berkunjung ke wisata pegunungan lainnya di negara manapun.

Hal senada disampaikan Mike, rekan senegaranya yang juga mengaku tidak takut berwisata ke Gunung Bromo yang memiliki ketinggian 2.329 mdpl tersebut.

“Kami tahu sedang ada aktivitas di Bromo, tapi kami juga paham aturannya. Tidak apa-apalah meski tidak sampai ke sana,” ucapnya sembari menunjuk ke arah kawah kaldera.

Wisatawan domestik maupun mancanegara tidak perlu khawatir untuk mengunjungi Gunung Bromo, asalkan mematuhi aturan untuk tidak mendekat dalam radius 2,5 kilometer dari kawah Bromo sesuai dengan rekomendasi PVMBG. Erupsi Gunung Bromo yang siklusnya berlangsung selama lima tahun sekali tidak berbahaya, apabila dilihat dari lokasi Penanjakan dan Seruni.

Bahkan, saat erupsi, pemandangan Bromo paling indah dinikmati karena berbagai siluet bentuk yang muncul dari kepulan asap sulfatara yang sangat eksotis. (yus/ant)

mempertunjukkan pesona alam indah, disertai keindahan kawah dengan kepulan asapnya, serta kombinasi pesona pegunungan.

“Wisatawan juga dapat melihat keindahan Gunung Semeru secara bersamaan dan menghasilkan kombinasi pesona pegunungan Tengger yang menakjubkan,” ujar anggota DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut.

Adapun dalam pertemuan yang turut dihadiri tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tersebut, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf Hendhi Yustian mengaku siap memberikan keamanan dan menjamin kenyamanan wisatawan.

“TNI, Polri dan petugas menjamin keamanan para wisatawan. Silakan datang dan nikmati keindahan Bromo saat erupsi,” kata Hendhi.

Kepala Bidang Wilayah I Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Farianna Prabandari mengakui terjadi penurunan wisatawan, khususnya asal mancanegara, sejak ditetapkannya status Siaga pada Oktober 2015 dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Ia mencatat pada Oktober 2014, jumlah pengunjung yang masuk melalui Cemoro Lawang, Wonokitri dan Tumpang berjumlah 2.473 orang.

Selanjutnya pada November 2014, berjumlah 1.273 orang dan Desember 2014 mencapai 1.086 wisatawan.

Sedangkan pada Oktober 2015, jumlah pengunjung yang masuk melalui tempat sama yaitu berjumlah 1.479 orang. Kemudian pada November 2015, berjumlah 915 orang dan Desember dengan 318 pengunjung. (yus)

Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Ijen menjadi tujuan alternatif wisatawan pasca erupsi Gunung Bromo.

Gunung Ijen Jadi Tujuan Alternatif

PASCA erupsi yang terjadi di Gunung Bromo beberapa waktu yang lalu menyebabkan para wisatan dari dalam dan luar negeri yang telah merencanakan liburan ke Gunung tersebut akhirnya mengalihkan tujuannya ke beberapa tempat wisata yang berada di Jawa Timur.

Salah satu tujuan wisatawan untuk liburan akhirnya dialihkan ke Gunung Ijen, Banyuwangi. Pelancong saat ini melonjak 400 persen.Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Ijen mengalami lonjakan wisatawan sampai 4 kali lipat.

Jumlah tersebut terus bertambah seiring pergantian tahun baru 2016.

Rudi Suhermanto salah seorang pengunjung TWA Gunung Ijen asal Lamongan menceritakan, bahwa dengan mengendarai mobil pribadi bersama keluarganya menyempatkan diri untuk liburan dan bermalam sambil menikmati sejuknya alam di kawasan kaki TWA Gunung Ijen.

Berbeda halnya dengan

Ardi Firmansyah (19) asal Gresik. Mahasiswa Unair ini datang bersama 30 kawan-kawan kuliahnya dengan mengendarai bus mini. Tak hanya TWA Gunung Ijen saja yang disasar rombongan pemuda itu. Mereka melanjutkan perjalanan wisata ke Pulau Merah, Teluk Ijo dan Sukamade.

“Rombongan sama temanteman dari Gresik, setelah dari sini (Gunung Ijen) mau ke Pulau Merah, Teluk Ijo terus ke Sukamade,” ujar Ardi ketika di lapangan parkir Pos Paltuding Ijen.

Data dari BKSDA menyebutkan, jumlah wisatawan yang mengunjungi TWA Gunung Ijen saat libur Natal dan Tahun Baru naik sekitar 400 persen. Kepala Seksi BKSDA Wilayah V Banyuwangi, Pujiadi, menambahkan, jumlah pengunjung TWA Gunung Ijen pada akhir Desember 2015 tercatat 2.277 pengunjung.

“Dibandingkan hari libur pada weekend biasanya hanya 600, ini naik hampir 400 persen,” tandasnya. (yus)

Hal - D Edisi No.214 Tahun XIV ~ Minggu II Maret 2016

DPRD Jatim Desak Pemerintah Perhatikan Jalan Kalianak

WAKIL Ketua Komisi D DP RD Jatim Hamy Wahyunianto mendesak Pemerintah untuk memperhatikan jalan nasional khususnya di Jalan Kalianak.

Usai hearing dengan SKPD di DPRD Jatim, akhir Februari lalu, Hamy mengatakan pihaknya akan datang ke Jakarta untuk mendesak Pemerintah untuk memperhatikan jalan nasional.

“Kami akan temui Dirjen di Kementerian PU untuk serius memperhatikan jalan nasional Kalianak,” ungkap politisi asal PKS ini.

Dikatakam Hamy, pihaknya akan mendampingi warga Kalianak untuk meminta Pemerintah segera memperbaiki jalan Kalianak. “Harus ada program terobosan realistis dari Pemerintah untuk memperbaikinya.

Ini yang akan kami lakukan pengawalan atas keluhan warga tersebut,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Jalan Kalianak yang rusak parah dan kerap menimbulkan korban jiwa. Informasi diperoleh dari warga, sebanyak tiga orang telah tewas di Jalan Kalianak akibat jalan yang rusak dan tergenang air. Hal ini membuat warga Greges, Kalianak, dan Morokrembangan melakukan aksi demo di tengah jalan uta-

ma Jalan Kalianak, Surabaya, Senin (22/2/2016).

Aksi ini dilakukan oleh ratusan warga yang terkumpul dari tiga desa. Mereka bersamasama meluapkan kekesalan dengan berteriak dan meminta kendaraan berat untuk memutar arah.

Kegiatan ini merupakan dampak dari proyek pemerintah Provinsi yang tak kunjung usai, yaitu proyek saluran air. Imbasnya air hujan menggenangi rumah warga.

Selain itu, akibat dari penghentian pengerjaan saluran air proyek Pemprov ini, air yang menggenangi Jalan Kalianak, Surabaya yang merupakan akses jalan lintas provinsi menggenangi jalan raya yang baru diperbaiki oleh Dinas PU Kota Surabaya pada 2 minggu sebelumnya.

Aksi ini membuat akses Jalan Kalianak, yang merupakan penghubung Surabaya-Gresik, ditutup mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Kendaraan yang dibolehkan melintas warga hanya roda dua.

Persoalan ini memaksa Komisi D DPRD Jatim turun tangan dengan memanggil Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah (BBJN) V. Dari hasil

hearing tersebut diketahui jika minimnya anggaran yang dikucurkan dari APBN membuat pengerjaan jalan nasional yang ada di Jatim hanya sekadar tambal sulam dan tidak bisa berjalan maksimal.

Kabid BBJN V, Selamat Rasidi menegaskan selama ini anggaran lewat APBN memang cukup minim dibanding dengan jumlah ruas jalan yang menjadi tanggungjawab BBJN V. Jumlah ini belum termasuk adanya pelimpahan jalan Provinsi ke Nasional yang mencapai 300-an jalan. Tentunya hal ini menjadi beban yang sangat berat. Karena itu tak heran selain Jl Kalianak Surabaya masih ada sembilan titik jalan di Jatim yang kondisinya sangat memprihatinkan dan perlu perbaikan yang serius. “Kami akui anggaran yang dikucurkan dari APBN pada 2016 ini sebesar Rp 1,4 triliun,” ujar Selamat Rasidi.

Memang cukup minim dibanding dengan jumlah jalan yang menjadi tanggungjawab BBJN V. Tak heran yang dilakukan sekarang hanyalah tambal sulam saja. Ditambah dengan kendaraan yang lewat rata-rata melebihi tonase yang ada, tentunya hal ini akan semakin mem perparah kondisi jalan ketika hujan tiba yang airnya tidak bisa mengalir akibat aliran sungainya terhambat.

Disisi lain Balai Besar juga mengalami keterbatasan alat dalam melakukan perbaikan dan perawatan jalan. Ini dikarenakan BBJN V tidak memiliki alat sendiri, karena hanya diper-

bolehkan melakukan sewa alat.

“Yang pasti selain Jl. Kalianak masih ada 8 titik jalan nasional di Jatim yang mengalami kerusakan yaitu Jl Manyar Gresik, Jl Taman, Krian, Jl Mojokerto-Jombang, Jl Gempol-Mojokerto, Jl Kota Sampang, Jl Merr, Jl Porong dan Jl Bangil-Pasuruan (Kraton),” aku Selamat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan, DP RD Jatim tidak bisa terlalu menekan Balai Besar untuk segera dilakukan perbaikan, karena itu wewenang Pemerintah pusat.

Tapi dewan memberikan solusi kepada Balai Besar untuk segera melakukan perbaikan dengan memakai alat Provinsi Jatim.

“Pada posisi ini kami cuma memediasi saja. Tapi yang pasti kami bersama pihak BBJN V akan mendatangi Kementrian PU di Jakarta untuk mempertanyakan minimnya anggaran yang ada,” tambah Politikus asal PKS ini.

Karena itu untuk menyelesaikan masalah jalan baik yang ada di Kalianak maupun jalan nasional harus ada koordinasi yang intensif antara Dinas PU Bina Marga Kab/Kota, Dinas PU Bina Marga Prov, dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah V untuk membahas proyek pemeliharaan jalan rutin, pemeliharaan jalan berkala, peningkatan jalan maupun pembangunan ruas jalan baru, sehingga suatu sisi tidak ada lagi pemblokiran jalan oleh rakyat karena jalan rusak parah dan di sisi lain tidak terjadi

Larangan Minyak Goreng Curah Rugikan Pedagang Kecil

Pedagang kecil keluhkan larangan penjualan minyak goreng curah.

DITUNDANYA Permendag Nomor 80/2014 tentang larangan Peredaran Minyak Goreng Curah per 1 April 2017 untuk minyak goreng sawit sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, banyak pelaku bisnis khususnya kalangan menengah kebawah merasa dirugikan karena selama ini mereka memanfaatkan minyak goreng curah karena harganya sedikit miring untuk mendorong usahanya.

Yusuf Rohana, anggota Komisi B DPRD Jatim menegaskan jika Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 09 Tahun 2016 yang menunda pelaksanaan Permendag No. 80 Tahun 2014 tentang larangan Peredaran Minyak Goreng Curah.

Artinya bisa disimpulkan bahwa Mendag tidak serius menangani masalah tersebut. Apalagi saat ini BPPOM belum mengeluarkan selebaran terkait pelarangan minyak goreng curah.

Tak heran dengan kebijakan sepihak ini sangat merugikan pelaku usaha, khususnya para PKL yang selama ini menggunakan minyak curah sebagai bahan baku seperti penjual gorengan.

“Seharusnya Pemerintah dalam hal ini Mendag tegas atas larangan tersebut. Artinya jangan setengah-tengah. Mengingat saat ini masih banyak beredar minyak curah, namun Pemerintah dan BPPOM tidak segera mengambil langkah. Karenana saya setuju minyak goreng curah tetap beredar, na-

mun tetap ada pengawasan dari BPPOM,” papar politisi asal PKS ini.

Selain itu, ungkap pria yang juga Ketua FPKS Jatim ini minta Disperindag Jatim harus aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan minyak goreng curah agar tidak merugikan masyarakat. “Upaya ini semata-mata untuk membantu masyarakat kecil ditengah-tengah ekonomi negara yang belum stabil,” paparnya.

Hal senada ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi. Menurutnya seharusnya pemerintah berada ditengah masyarakat untuk mengayomi dan tidak berlagak seperti pengusaha. Artinya dengan menggunakan minyak kemasan untuk melancarkan dunia usaha khususnya menengah kebawah keuntungan mereka sangat minim.

Disatu sisi pemerintah lebih berpihak pada pengusaha minyak kemasan. Karenanya kalau Mendag melakukan pelarangan atas peredaran minyak goreng curah seharusnya ada solusi yang tidak memberatkan mereka. Apalagi saat ini dunia usaha sedang mengalami kembang kempis tentunya harus ada kebijakan yang melindungi mereka.

“Sudah saatnya Pemerintah berada ditengah mereka de-

ngan mencarikan solusi terkait pelarangan tersebut. Ini penting karena mereka resah dengan kebijakan tersebut yang sagat merugikan usahanya,” lanjut politisi asal PAN. Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok mengaku meski Mendag melarang peredaran minyak goreng curah di pasaran, namun buktinya masih banyak para pelaku usaha yang memakainya secara diam-diam. Karena itu Mendag bersama BPPOM harus melakukan operasi pasar apakah minyak goreng curah yang dipakai mereka layak dikonsumsi apa tidak, termasuk berpengaruh pada kesehatan atau tidak.

“Nah, untuk Jatim kami akan mnggandeng sejumlah instansi untuk melakukan sidak di pasar tradisional. Dari temuan yang ada kami akan membuat semacam rekomendasi untuk dikonsultasikan ke Kemendag.

Tapi apapun alasannya seharusnya Mendag tetap membuka penjualan minyak goreng curah, tentunya tetap pada pengawasan yang ketat. Jangan sampai para pengusaha minyak goreng curah berjualan secara sembunyi-sembunyi yang tentunya sangat merugikan pemerintah dan masyarakat terkait dengan kesehatan,” tegas politisi asal PKB ini. (nam)

Warga menutup akses Jalan Kalianak, yang merupakan penghubung Surabaya-Gresik. Hanya kendaraan roda dua yang boleh lewat, sedangkan kendaraan berat dipaksa memutar arah. tumpang tindih.

“Selanjutnya Pembangunan infrastruktur jalan seperti jalan Kalianak harus dilakukan secara menyeluruh seperti pembangunan drainase dan rumah pompa, sehingga bisa mengurangi prosentase rusaknya jalan karena adanya genangan air akibat curah hujan yang tinggi,” jelas Hamy.

Hamy juga mengatakan,

harus ada pengawasan yang ketat dari berbagai pihak terkait dengan kualitas pembangunan konstruksi jalan dan overload tonase kendaraan pengguna jalan. Hal terakhir ini juga sangat penting karena 60% kendaraan pengguna jalan harus membayar denda saat masuk jembatan timbang karena kelebihan muatan,” ungkap mantan Ketua DPW PKS Jatim ini. (yus)

Banjir yang melanda Kota Sampang setelah hujan mengguyur beberapa waktu lalu.

DPRD Jatim Usulkan Ibukota Sampang Dipindah ke Madegan

DAHSYATNYA banjir yang melanda Kabupaten Sampang membuat banyak pihak kaget, karena ketinggian banjir mencapai dua meter atau seatap rumah warga. Agar roda perekonomian dan pemerintahan tidak terganggu, DPRD Jawa Timur mengusulkan kepada Pemkab Sampang untuk memindahkan Ibukota Sampang ke daerah yang relatif bebas banjir atau berada pada dataran tinggi.

Anggota DPRD Jawa Timur, Badrut Tamam mengatakan, Ibukota baru Sampang bisa didirikan di Desa Madegan yang dahulunya pusat kerajaan Madura Barat sebelum dipindah ke Bangkalan. Opsi lain adalah Kecamatan Torjun yang merupakan Pusat Pemerintahan di era kolonial Belanda.

“Saya kira untuk jangka panjang memang perlu dilakukan pemindahan ibukota Sampang dari lokasi saat ini ke Madegan atau Torjun. Secara historis dan geografis kedua tempat itu sangat tepat,” ujar Badrut, dihubungi, Selasa (1/3/ 2016).

Menurut Cucu Tokoh NU Madura, Kyai Jufri Marzuki ini, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini juga miris dengan banjir yang rutin melanda Sampang. Akibatnya bukan hanya kegiatan warga yang terganggu, tetapi juga roda pemerintahan. Mengingat kantor pemerintahan dan SKPD berada di wilayah Kota Sampang.

Pria yang juga menjadi anggota Komisi E DPRD Jatim

ini mencontohkan, Pemkab Probolinggo dan Mojokerto sudah berhasil melakukan hal tersebut. Selain menghindari banjir, pemindahan ibukota juga bisa menghasilkan pemerataan ekonomi di Sampang.

Upaya lain yang tengah dilakukan adalah Komisi D DPRD Jawa Timur akan mengalokasikan dana untuk meninggikan tanggul sungai Kemuning Sampang, hingga 4 meter. Hal ini untuk mengurangi genangan air banjir ketika curah hujan tinggi.

“Kita akan berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan Sampang untuk bersama-sama mencari solusi mengurangi banjir. Solusinya meninggikan tanggul hingga 4 meter, dan membuat sudetan-sudetan agar air tidak terfokus di sungai Kemuning,” kata Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim.

Karena diperkirakan memakan biaya besar, maka pengerjaan tanggul akan dilakukan dengan sistem sharing antara Pemprov Jatim, Pemkab Sampang dan pemerintah pusat.

Problem yang akan muncul ketika dilakukan peninggian tanggul adalah padatnya penduduk Sampang, sehingga rumah warga akan tertutupi tanggul, seperti halnya Tanggul Babat Lamongan.

“Jika dilihat geografisnya, Sampang terdapat cekungan, sehingga air laut pasang dan intensitas hujan tinggi, sungai Kemuning tidak mampu menampung air banyak,” terangnya. (nam)

Hal - A Edisi No.214 Tahun XIV ~ Minggu II Maret 2016

Soal Banjir, DPRD Jatim Minta Perhatian Pemprov CURAH hujan yang tinggi beberapa dalam minggu terakhir, mengakibatkan hampir seluruh Kota/Kabupaten di Jatim merasakan dampak banjir.

Hal ini yang membuat sejumlah anggota DPRD Jatim prihatin dan mengusulkan berbagai upaya agar Pemprov tanggap memberi perhatian pada warga.

Banyaknya penyebab banjir, selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah, semakin dangkalnya sungai dan gundulannya hutan akibat alih fungsi.

“Jadi, datangnya banjir ini bukanlah semata-mata karena curah hujan tinggi tetapi permasalahan lain termasuk penggundulan hutan juga menjadi masalah penting yang harus diperhatikan,” ungkap Khozanah Hidayati, anggota Komisi D DPRD Jatim.

Lebih lanjut, kata anggota Komisi yang membidangi ma salah pembangunan ini, perlunya Pemerintah melakukan revitalisasi sungai agar saluran air sungai akibat hujan yang lebat tidak meluap. Pemerintah Provinsi perlu berkoordinasi dengan Pemerintah setempat

agar melakukan pengerukan dan pelebaran sungai, supaya aliran sungai akibat curah hujan deras bisa teratasi.

Politisi PKB itu mengambil contoh, hujan yang terjadi di daerah Tuban. Menurutnya hujan yang melanda daerah Tuban akibat pendangkalan sungai dan banyak hutan yang ditebangi untuk keperluan membangun pabrik-pabrik.

“Sekarang ini saya perihatin melihat masyarakat Tuban yang terkena banjir yang cukup tinggi hingga dua meter lebih. Bisa dibayangkan, selain banyak korban masyarakat, puluhan hektar sawah yang siap panen akhirnya hancur,” terangnya.

Politisi yang dalam pileg kemarin maju dari dapil Tuban dan Bojonegoro ini, meminta Pemerintah agar serius memperhatikan masyarakat yang terjadi korban bencana banjir.

Banjir bandang di Kabupaten Tuban konon akibat pendangkalan sungai dan banyak hutan yang ditebangi untuk keperluan membangun pabrik-pabrik.

Dinas terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus tanggap memberikan bantuan secepatnya bagi korban banjir.

Pihaknya juga mendesak agar Dinas PU Pengairan mela-

kukan revitalitasi sungai, mengingat penyebab banjir bukan karena insentitas hujan tinggi saja, melainkan dangkalnya sungai juga menjadi penyebabnya.

“Ini menjadi evaluasi bersama, baik dari Pemerintah maupun dari pihak-pihak

swasta yang mempunyai kepentingan membangun pabrik, supaya srius memikirkan dampak gundulnya hutan akibat alih fungsi,” cetusnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi harus benar-benar memberikan catatan khusus terkait masalah gundul itu. (nam)

Pemprov Jatim Harus Ambil Alih Jalan Kab/Kota

Sebuah truk berusaha menghindari jalan yang berlubang di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.

MASIH kurangnya perbaikan jalan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur membuat Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan harus mengambil langkah agar jalan yang masuk dalam ranah jalan Kabupaten/ Kota bisa tercover oleh Pemerintah Provinsi.

Salah satunya ruas jalan yang ada di Kabupaten Lamo-

ngan. Dalam kunjungannya ke UPT PU Bina Marga Jatim di Lamongan, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melihat secara langsung ruas jalan Kabupaten Lamongan yang akan diambil alih oleh Pemprov ini.

Sebab, jalan yang ada di Kabupaten Lamongan sendiri mengalami kerusakan cukup parah, apalagi pada waktu musim hujan saat ini. Ketua Komisi

D DPRD Jatim Eddy Paripurna menjelaskan, saat ini masih banyak dijumpai dilapangan jalan antar desa yang belum tercover oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Akibatnya, banyak jalan antar desa yang rusak seperti berlubang dan sempit.

“Kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat masih banyak, sehingga jalan antar desa yang semestinya diperbaiki malah belum diperhatikan,” ujarnya.

Karena pertimbangan tersebut, lanjut Eddy, ruas jalan kabupaten yang belum tercover oleh pemerintah setempat secepatnya diambil alih ke Pemprov Jatim. “Ini supaya putaran perekonomian masyarakat di wilayah tersebut bisa berjalan maksimal. Sebab, wilayah tersebut merupakan akses tercepat untuk menuju ke tempat wisata yang berada di Kabupaten Lamongan”, tambahnya.

Tidak menampik kemungkinan kondisi ini akan seperti jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Lamongan dengan Mojokerto, dan Jalan Kabupaten Jombang dengan Babat, yang mana jalan tersebut saat ini sangat bagus dibandingkan dengan jalan Nasional.

Maka itu, Komisi D DPRD Jatim berencana mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar jalan milik Kabupaten/Kota yang ada di Jatim bisa diambil alih dalam pembangunannya.

Diakui, dalam APBD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota, perbaikan dan pembangunan jalan masih banyak yang belum tercover, sehingga membutuhkan uluran tangan dari APBD milik Provinsi Jawa Timur. “Dengan demikian masyarakat Jawa Timur yang ada di daerah pelosok bisa merasakan pembangunan di daerahnya,” ujarnya. (nam)

Bamus DPRD Jatim Tunda Usulan Raperda Narkoba KEINGINAN Komisi A DPRD Jatim untuk segera menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dipastikan tertunda. Hal ini terjadi setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jatim menunda perda usulan legislatif tersebut hingga Bulan April mendatang.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku heran dengan keputusan Bamus yang menunda usulan Perda yang dinilai urgen. “Saya heran, kenapa usulan Komisi A bisa ditunda,” terang dia.

Meski ada penundaan usulan Raperda, Politisi Partai Golkar ini, tetap yakin pelaksanaan Raperda tersebut bisa diselesaikan. Untuk itu, pihaknya melakukan public hearing (pertemuan dengan masyarakat) dengan kalangan kampus di wilayah Malang.

“Saya membalik, kalau usulan raperda public hearing di belakang. Tetapi saat ini, usulan public hearing diletakkan di

depan,” terang Freddy.

Sebelumnya, Freddy yakin usulan Raperda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bisa menjadi agenda pembahasan di sidang paripurna DPRD Jatim bulan Maret.

“Secara data dan naskah akademi terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Komisi A sudah siap,” tandas Freddy.

Dengan sejumlah penundaan pembahasan Raperda, dipastikan kegiatan DPRD Jatim selama empat bulan tanpa pembahasan di sidang paripurna. Karena sejak Bulan Januari dan April mendatang, DPRD Jatim ternyata belum mengusulkan pembahasan Raperda untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini, juga mendukung sejumlah upaya pencegahan bahaya narkotika. Di antaranya melakukan tes urine secara acak pada wakil rakyat atau anggota DPRD di Jawa Timur.

Freddy Poernomo “Harus ada kepastian, jika seluruhnya juga bersih. Oleh karena itu, tes urine bisa saja dilakukan BNN untuk memastikan wakil rakyat bersih dari penyalahgunaan narkotika,” ujar Freddy.

Politisi dengan gelar doktor hukum ini, menyampaikan kebijakan pemeriksaan urine bagi anggota dewan menjadi kewenangan Badan Narkotika. Apalagi, Presiden Joko Widodo dengan tegas memerintahkan semua jajaran di lingkup NKRI melakukan perang melawan narkoba. “Semangat ini, sesuai nawacita Presiden Joko Widodo. Termasuk melakukan revolusi mental,” tandas dia. (nam)

Ada indikasi pencurian kekayaan alam pasir di pesisir selatan terjadi karena kerja sama antara pengusaha dengan oknum pengambil kebijakan di Lumajang.

Pencurian Pasir di Pesisir Selatan Tetap Marak

ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim, Thoriqul Haq, meminta pengambil kebijakan di Lumajang agar bersikap tegas terkait penambangan pasir di pesisir selatan. Pasalnya hingga saat ini masih terjadi pencurian terhadap potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Lumajang.

Thoriq menuturkan, dirinya mendengar banyak pengusaha pasir yang sekarang diam-diam melakukan kerjasama dengan oknum pengambil kebijakan di Lumajang untuk meraih keuntungan sendiri.

“Kita ini sedang menata semua aturan yang memberikan batasan-batasan terhadap semua pihak berkenaan dengan pengelolaan pasir, tetapi nyatanya masih ada pelanggaran hukum,” ujar Thoriq.

Anggota DPRD Jatim asal Lumajang ini, menyampaikan seharusnya keberadaan pasir menjadi berkah. “Bukan malah menjadi musibah. Saya resah dengan kondisi ini,” terang dia.

Didesak dengan langkah Pansus Pertambangan, menurut Thoriq, sudah seharunya pemerintah setempat menutup aktivitas pertambangan di wilayah selatan. “Jangan sampai semakin memperburuk keada-

an sekaligus menambah masalah baru,” kata dia.

Selain itu, Pansus terus berupaya membuat rekomendasi dan menetapkan regulasi tentang Penataan Pertambangan di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Sekali lagi, ini konteksnya soal penegakan hukum karena aturannya sudah ada,” jelasnya.

Meski banyak pihak melakukan evaluasi terhadap perizinan untuk pengelolaan sekaligus penambangan pasir, tapi faktanya mereka tetap melakukan penambangan.

“Itu nggak boleh, sudah ada aturannya, ada kejelasan regulasinya. Tapi fakta di lapangan terjadi hal-hal yang masih melanggar hukum,” kata ketua Komisi C DPRD Jatim itu.

Terpisah, korban kekerasan dari aksi pertambangan di Lumajang, Tosan mengungkapkan masih ada pencurian pasir yang dilakukan pada malam hari untuk dipindahkan ke aliran sungai. Lewat kesaksiannya dalam persidangan pembunuhan Salim Kancil di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Saya juga mendapatkan informasi serupa. Itu soal pelanggaran hukum yang nyatanyata dan tak sepatutunya terjadi di Lumajang,” katanya di sela persidangan. (nam)

Hal - B Edisi No.214 Tahun XIV ~ Minggu II Maret 2016

Pakde Karwo Peringkat Pertama Penanganan Konflik Sosial

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada Gubernur Jatim H Soekarwo atas prestasi peringkat pertama secara Nasional terkait Tim Terpadu Penanganan Konflk Sosial Tahun 2015.

GUBERNUR Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mendapatkan penghargaan dengan predikat peringkat pertama atas capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2015 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Mendagri pada acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016, Kemendagri di Hotel Bidakara, Jakarta Senin (7/3).

Mendagri menilai bahwa Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Pakde Karwo sapaan akrab dari Gubernur Soekarwo ini karena dinilai mampu dan berhasil menangani segala macam gangguan dan

konflik sosial yang terjadi di Jatim. Untuk itu, Mendagri memberikan penghargaan kepada Provinsi Jatim sebagat peringkat pertama terbaik atas capaian kinerja pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2015.

Kemendagri menilai, pelaporan yang disampaikan oleh Provinsi Jatim telah banyak dilakukan. Salah satunya pelaksanaan pilkada yang aman hingga penanganan konflik yang dilakukan secara damai.

Tahun 2013 di Jatim terdapat 31 rencana aksi dengan memperoleh peringkat 20 secara nasional. Tahun 2014 Jatim memiliki 32 rencana aksi dengan peringkat 8 nasional.

Sementara itu, tahun 2015 ada

33 rencana aksi dan memperoleh peringkat 1 secara nasional. Dari 33 rencana aksi Penanggulangan Konflik Sosial (PKS) di Jatim tahun 2015 telah melakukan pencegahan, penghentian pelaporan, penyelesaian dan penanganan konflik.

Pakde Karwo mengungkapkan terimakasihnya kepada masyarakat Jawa Timur, seluruh perangkat pemerintah, TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. “Penghargaan ini merupakan apresiasi negara terhadap kekompokan semua unsur yang ada di Jawa Timur,” tegasnya.

Selanjutnya Pakde Karwo mengatakan, Pemprov Jatim melalui Bakesbangpol telah

merencanakan aksi yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan, pencegahan teroris yang direncanakan sebanyak 4 kali kegiatan mampu dilaksanakan lebih dari 10 kali, sehingga ini mendapatkan apresiasi dan nilai plus dari pemerintah pusat.

Contoh lainnya, yakni penangkapan teroris di Jatim yang penangananya dilakukan dengan terstruktur kemudian segera dilaporkan secara cepat dan di tindaklanjuti secara baik oleh aparat TNI-Polri. “Penghargaan ini saya dedikasikan bagi masyarakat Jatim. Terutama kepada TNI-Polri bersama forkopimda yang secara terus menerus menjadikan situasi aman dan nyaman Jatim terjaga,” ungkapnya.

Selain itu, penanganan kasus Suni - Syiah yang menjadi perhatian oleh pemerintah pusat dengan target penyelesaian selama 4 bulan mampu diselesaikan oleh Pemprov Jatim selama kurang lebih 1 bulan.

Tak hanya itu, rencana aksi lainnya telah dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam menyosialisasikan bahaya terorisme dan narkoba untuk anak sekolah, mahasiswa yang telah diimplementasikan nyata pada kampus-kampus dan tempat tempat strategis.

Penghargaan ini di latar belakangi oleh amanat UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan PP no 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 7 tahun 2013. Dalam amanat tersebut dijelaskan, bahwa PKS harus dilakukan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh unsur tingkatan pemerintahan. Baik pusat, provinsi maupun kab/kota. PKS harus dilakukan secara kom-

prehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta tepat sasaran.

Gubernur, lanjut Pakde Karwo berwenang untuk mengkoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik pada skala provinsi.

Gubernur juga berkewajiban melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui menteri.

Tak hanya itu, dalam kaitannya dengan ruang lingkup koordinasi yang dilakukan oleh provinsi, Gubernur juga mengkoordinasikan kewenangannya kepada SKPD dan instansi terkait dalam menindaklanjuti keadaan darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala provinsi. “Mendagri bersama gubernur, bupati dan walikota mengkoordinasikan pemulihan pasca konflik dalam rangka rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangannya,” terangnya.

Pakde Karwo menjelaskan, tim terpadu provinsi ini diketuai oleh Gubernur yang beranggotakan Forkopimda. Tugas dari Tim terpadu PKS antara lain menyusun rencana aksi terpadu dengan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi PKS. Pelaksanaan tugas tim terpadu PKS dapat melibatkan peran serta masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader pelopor revolusi mental PKS, pranata adat, pranata sosial, ormas hingga forum lembaga kemasyarakatan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam arahannya mengatakan, fungsi dari Bakesbangpol harus lebih ditingkatkan lagi. Fungsi tersebut

berkaitan dengan deteksi dini.

Forkopimda bersama pemerintah TK I saya yakin sudah berjalan bagus. Sekarang tinggal forkopimda memperkuat komunikasi di tingkat kecamatan.

Kepala Daerah lanjut Mendagri, merupakan kepala wilayah daerah sekaligus penanggung jawab daerah yang di dukung dan di backup oleh TNI-Polri. Pemda sedang kita persiapkan payung hukum agar lembaga seperti jaksa bisa masuk desa, kelurahan membantu TNI masuk desa melalui program kemasyarakatannya.

Secara khusus Mendagri mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah memberikan bentuk nyata dalam membantu masyarakat merenovasi dan membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan TNI. “Gubernur Jatim sebagai komandan wilayah telah memberi manfaat secara kongkrit bersama TNI dalam merenovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu maupun daerah pesisir pantai,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau kepada daerah agar terus melakukan deteksi dini terhadap bahaya narkoba hingga ke wilayah terkecil. Kesuksesan daerah dapat diukur dari sinergitas yang terjalin baik antara kepala daerah bersama forkopimda.

Selain Jatim, penghargaan serupa juga diterima oleh Provinsi Aceh, Sumsel, Jambi, Lampung, Kaltim, Kalteng, Bali, NTT dan Gorontalo.Kepala Daerah mendapatkan laporan dari BIN. Saya berharap kesbangpol membuat telaan harian yang wajib dibaca oleh kepala daerah. (hms)

Strategi Jatim Mencapai Tujuan MDGs DALAM menjalankan MD Gs, Jatim punya strategi sendiri.

Pemerintah Provinsi membagi tujuan MDGs menjadi beberapa cluster untuk memudahkan pelaksanaan program percepatan pembangunan di Jatim. Hal ini dikemukakan oleh Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menerima kunjungan Panja Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa beberapa waktu lalu.

Beberapa cluster itu diantaranya Goals 1 yang ingin menghapus kemiskinan dan kelaparan, Jatim mengagas program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan (Jalin Kesra). Pada Goals 2, dilaksanakan program Bosda Madrasah Diniyah yang mendorong kesetaraan pendidikan madrasah dan pendidikan umum. Untuk Goals 3, Pemprov memacu percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Pelaksanaan Desk kepada SKPD. Selanjutnya Jatim menyatukan Goals 4, 5, dan 6 dalam satu

kerangka dimana fokusnya menyediakan pelayanan kesehatan hingga tingkat terendah pelalui Polkendes dan peningkatan kualitas Puskesmas. Terakhir, untuk mendukung Goals 7, Jatim menjalankan program Rehabilitasi Lahan dan Hutan didukung oleh upaya pemenuhan air bersih.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, salah satu upaya penerapan MDGs di Jatim yakni dengan diterbitkannya beberapa peraturan gubernur terkait MDGs. “Pembangunan tidak bisa berkembang bila peraturan tidak mendukung, oleh karena itu Jatim telah mengeluarkan beberapa pergub terkait MDGs”, terangnya.

Dari beberapa indikator pencapaian MDGs di Provinsi Jatim seperti tingkat kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, angka kematian anak, kesehatan ibu, penyakit menular seperti HIV/ AIDS, kelestarian lingkungan hidup, dan sistem keuangan dan perdagangan, sebanyak 59% telah tercapai, 21% akan

tercapai, dan 20% perlu perhatian khusus.

Dengan berakhirnya MDGs yang kemudian diganti dengan SDGs (Sustainable Development Goals), Jawa Timur melakukan sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20142019 dengan capaian-capaian yang dusahakan dalam SDGs. Beberapa yang krusial diantaranya Tujuan Satu untuk menghilangkan kemiskinan melalui program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera.

Pada Tujuan Ketiga tentang pemerataan pendidikan yang berkualitas, Pemprov mengupayakan beragam peningkatan kualitas pendidikan, baik pada wajib belajar 9 tahun hingga mewadahi pendidikan informal.

Berikutnya, pada Tujuan Kedelapan dan Sembilan tentang Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur berupaya mengembangkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/

Pak Gubernur Jatim Pakde Karwo (empat dari kiri) bersama para pejabat sekaligus menerima piagam dari Ketua Panja DPR-RI di Gedung Grahadi Surabaya. agroindustri, dan industrialisasi.

Menurut Nurhayati Assegaf, Ketua Panja Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, tujuan kedatangan mereka ke Surabaya adalah untuk meningkatkan kebersamaan agar secara bersama-sama mensosialisasikan program tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia mengapresiasi langkah Pemprov

Jatim yang membagi tujuan MDG’s dalam beberapa cluster sehingga lebih tepat sasaran.

“Saya beri penghargaan pada Jatim atas keberhasilannya menjalankan program MDG’s”, ujarnya.

Selain Nurhayati, dalam kunjungan kali ini, hadir 7 orang anggota Panja DPR RI, diantaranya, Rofi Munawar,

Syaifullah Tamliha, Kartika Yudhistira, Hamdani, Riyanti Sukamdani, Heri Gunawan, serta Jazuli Juwaeni. Tak hanya itu, Ketua DPRD Prov. Jatim, Halim Iskandar dan beberapa wakil ketua serta anggota DPRD Prov.

Jatim turut menghadiri pertemuan yang juga dihadiri beberapa kepala SKPD Prov. Jatim itu. (hms).

Hal - C Edisi No.214 Tahun XIV ~ Minggu II Maret 2016

Pemprov Jatim Siagakan Enam Posko Bencana Banjir Lamongan

Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf saat meninjau banjir di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

PEMPROV Jawa Timur menyiagakan enam posko bencana banjir di Kabupaten Lamongan. Posko tersebut buka selama 24 jam selama banjir belum surut. “Masyarakat bisa mendapatkan bantuan kesehatan di posko.

Di setiap posko terdapat dokter dan perawat yang siaga melayani masyarakat korban banjir, “ Demikian disampaikan

Wagub Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf sebelum Peninjauan Lokasi Banjir Lamongan di Pendopo Kab.Lamongan, Senin(7/3).

Enam posko tersebut disiagakan di beberapa tempat yang terdampak banjir paling parah yakni di Banaran, Bedahan, Babat, Plaosan, Sogo, dan Sumurgenuk. Selain mendapatkan bantuan kese-

Wagub Jatim Saifullah Yusu hadiri perayaan Imlek bersama Forum Indonesia Bersatu di Hotel Swissbell, Sabtu malam.

Maknai Imlek dengan Harapan Baru IMLEK merupakan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa. Setiap tahun baru selalu dimaknai dengan adanya harapan baru. Untuk itu, imlek juga dimaknai dengan harapan baru.

“Setiap tahun baru semua berharap semua menjadi lebih baik. Ingin suasana imlek dengan harapan-harapan baru.

Tahun baru berharap kesehatan yang baik, keluarga baik, tanah air kita juga semakin baik,” ujar Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf saat Perayaan Imlek Forum Indonesia Bersatu di Ballroom Hotel Swiss Bel-Inn Jl. Manyar Kertoarjo Surabaya, Sabtu (5/6) malam.

Ia mengatakan, setiap tahun baru juga selalu diiringi doa agar tanah air menjadi

aman, tentram, dan dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebab, kesejahteraan merupakan citacita bersama.

Menurutnya, kondisi aman dan nyaman di Jatim dapat terus terjaga karena kerukunan beragama dan nilai bhinneka tunggal ika yang terus dipertahankan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul sapaan lekatnya mengingatkan, agar seluruh masyarakat terus mempertahankan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Seperti mempertahankan Pancasila yang sampai sekarang bisa terus menyatukan Bangsa Indonesia menjadi besar dan kokoh. Pancasila sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. (hms).

hatan, masyarakat juga disiapkan perahu karet yang bisa digunakan sewaktu-waktu apabila masyarakat membutuhkan. “Selain bantuan kesehatan dan alat penunjang evakuasi, juga diberikan bantuan sembako dan beras bagi masyarakat. Bantuan sudah diberikan sejak hari pertama banjir yakni pada tanggal 26 Februari 2016. Sembako yang sudah disalurkan sebanyak 600 paket. Untuk beras. telah diberikan 38,7 ton dengan perhitungan empat ons/hari/ orang. Dengan perhitungan 3.200 KK di empat titik bencana banjir,” jelasnya.

Dari pantauannya, banjir di Lamongan yang terlihat parah di empat titik yakni Babat dimana terdapat dua ribu KK, Bedahan terdapat 400 KK, Sogo terdapat 200 KK dan Banaran terdapat 500 KK. Ketinggian air tiap hari me-

nurun, pada awalnya setinggi 20-50 cm, sedangkan ketinggian saat ini 10-20 cm. ”Ketinggian air tersebut dipengaruhi intensitas hujan. Apabila hujan terus maka tidak menutup kemungkinan akan naik,” ucap Gus Ipul sapaan akrabnya.

Ia menuturkan salah satu penyebab banjir di Kab. Lamongan diantaranya volume air Sungai Konang yang harus antri sebelum memasuki sungai Bengawan Solo, dan juga terdapat rawa yang tidak berfungsi dengan baik. “ Salah satu solusinya adalah dengan memperbaiki rawa dan memanfaatkan beberapa yang nenjadi milik Pemprov Jatim untuk dijadikan sudetan barjlu,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkahlangkah strategis dalam penanganan banjir di Kecamatan

Babat, Kabupaten Lamongan.

Mulai dari jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut Gus Ipul langkah jangka pendek yang akan ditempuh adalah dengan menambah pompa penyedot air. “Jangka pendek pompa yang bisa menurunkan air, kita sudah kirim 2 pompa, dan akan kita kirim satu pompa lagi oleh (dinas) Pengairan provinsi,” tuturnya.

Pemerintah akan meninjau usulan pembangunan pintu gerak, sudetan, dan rumah pompa penyedot air serta normalisasi sungai dan rawarawa di sekitar sungai.

Langkah tersebut, diharapkan mampu meminimalisir ancaman banjir ketika hujan deras melanda wilayah Babat. “Ke depan kita akan rapat dengan balai besar, ini harus bersamasama pusat, provinsi dan kabupaten,” terangnya. (hms).

Gus Ipul:

NU dan Muhammadiyah Harus Bergandeng Tangan Untuk NKRI NAHDLATUL Ulama (NU) dan Muhammadiyah harus mau bersama –sama dan bergandeng tangan untuk melanjutkan pembangunan serta melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs Saifullah Yusuf pada saat memberikan sambutan acara Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Karang Asem, Paciran, Kab. Lamongan, Minggu (6/3).

Menurut Gus Ipul, kebersamaan untuk bergandengan tangan antara NU dan Muhammadiyah sangat dinantikan semua ummat. Utamanya ummat muslim, mengapa? Karena, NU dan Muhammadiyah adalah sama ikut dalam mendirikan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Begitu juga dengan Visi dan Misinya, sama-sama sejalan sebab awal mulanya para pendiri NU dan Muhammadiyah itu adalah teman dan saudara seperguruan waktu menuntut ilmu agama di Mekkah Almukaromah tempo dulu.” Tapi setelah pulang dari Mekkah Almuraomah dan sesampainya di Indonesia beliau berdua yakni KH. Hasyim As’ari mendirikan NU dan KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, bila saat ini NU dan Muhammadiyah bisa berjalan bersama dan bergandengan tangan untuk mencari solusi guna menyelesaikan carut marut masalah yang muncul di masyarakat belakangan ini, tentu hasilnya jauh lebih baik. Dan yang terpenting lagi adalah keutuhan NKRI akan terus terjaga.

Selanjutnya, Gus Ipul mengatakan, hal ini sudah dibuktikan oleh Ponpes Modern Muhammadiyah yang ada di Ka-

Wagub Jatim Gus Ipul disambut hangat oleh Kepala Yayasan PP Muhammadiyah beserta Jajaran Staf PP Muhammadiyah di Lamongan Paciran Karangasem. rangasem Paciran Lamongan ini. Pondok yang didirikan tahun 1948 lalu oleh alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Yaitu Ponpes NU, namun setelah lulus atau selesai menyelesaikan pendidikan di Ponpes dan kembali pulang ke Lamongan beliau mendirikan Pondok Pesantren Muhammadiyah sampai sekarang. Terus yang patut dibanggakan lagi adalah ponpes ini sangat maju dan perkembangannya sangat baik, hal ini sudah bisa dibuktikan. “Sebab, di ponpes ini anak-anak selain bisa belajar ilmu agama uatama membaca Al-Qur’an sekaligus anak-anak juga belajar ilmu pengetahuan umum.

Karena disini sudah pendidikan ( Sekalahan) mulai dari PAUD, TK, MI, SMP,SMA dan sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi yakni Perguruan Tinggi Ilmu Agama dan saat ini sudah mewisuda Sarjana yang ke XXII. Ini luar biasa,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gus Ipul menambahkan, ada tiga hal penting

yang menjadi cirri-ciri lulusan Muhammadiyah dan hal ini yang selalu diberikan serta ditekankan Muhammadiyah dalam mendidik anak didiknya sejak dini atau mulai mereka masuk hingga usai. Yaitu, pertama mereka para lulusan harus memiliki spiritual happiness. Karena mereka tahu dan faham kalau mereka akan bahagian kalau dekat dengan Allah dan manusia yang seperti inilah yang akan menang di kemudian hari.

Yang kedua adalah mereka harus memiliki intelektual happiness, yaitu mereka senang karena otaknya memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk berfikir yang baik- baik, sistematis dan digunakan untuk hal-hal yang positif. Sedang yang ketiga adalah memiliki ficical happiness yaitu mereka sadar dengan penampilan yang harus selalu dijaga. Sebab, kalau penampilannya baik, maka kemajuan serta hasilnyapun bisa ter-ukur.

Untuk itu, katanya, penampilan lulusan Muhammadiyah

harus kelihatan bagus, karena public segala sesuatu selalu menilai sesuatu itu dari luarnya dulu, baru kemudian isinya.

Oleh karena itu, isi dan bungkusnya itu sama- sama penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah wadahnya.

Ditempat yang sama, ketua yayasan Ponpes modern Muhammadiyah karangasem Paciran, Lamongan, KH. Drs. mengatakan, wisuda STAI Tahun ini adalah wisuda yang ke 22 dengan jumlah wisudawan/wisudawati 85 orang, jurusan Agama Islam. Ponpes yang didirikan tahun 1948 lalu Alhamdulillah selain sudah bisa menelorkan sarjana Agama Islam, ponpes ini juga telah bisa membantu pemerintah menangani masalah social dengan mendirikan koperasi, bengkel dan panti asuhan.

Harapan kami sebagai pengelola yayasan semoga apa yang kami kerjakan ini benarbenar bisa meringankan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan sekaligus juga masalah social. (hms)