Jtpos 216

ISSN : 1412-7490

Edisi No.216 Tahun XIV ~ Minggu I April 2016

TabloidMingguanBeritaJatimPos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 10 Halaman 111 Buku Data Pers Nasional 2014 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Rumah Warga Miskin Ambruk Warga Desa Sidowayah Pasuruan Gotong Gotong Memperbaiki

PERJALANAN hidup terkadang sulit ditebak.

Demikian juga cita-cita dan pekerjaan seseorang, meski orang lain memandang enak belum tentu yang menjalaninya terasa senang. Seperti yang dialami gadis cantik Lisdiana Faranisha ini, mungkin banyak yang menilai enak menjadi pramugari dan bekerja di PT Angkasa Pura.

Lisdiana Faranisha tampaknya enjoy bekerja di Desa, meski sebelumnya ia bekerja sebagai Pramugari di PT Angkasa Pura Surabaya. Bahkan banyak penilaian karena cantik dan lincahnya Nisha – panggilan akrab Lisdiana Faranisha, kariernya bakal melejit manakala sebagai pramugari dan di PT Angkasa Pura itu.

Nyatanya Nisha memilih pekerjaan di Desa.

“Ya senang disini,” ujarnya di Balai Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten pasuruan. Memang Nisha kini menjadi perangkat di Desa tersebut. Gadis kelahiran Sidoarjo tersebut disenangi teman-temannya karena pandai, supel dalam Bersamb ke hal. 11

Pasuruan, Jatim Pos Rakyat miskin di Jawa Timur masih terus dijumpai. Rumah salah seorang warga yang bernama Muhammad Hasan (50) yang beralamat di dusun Mindi desa Sidowayah Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ini, yang semula rapuh akhirnya ambruk pekan kemaren. Melihat rumah ambruk dan keluarga penghuninya tidak ada tempat berlindung, akhirnya warga masyarakat berinisiatif untuk bergotong-royong memperbaikinya.

Warga masyarakat, karangtaruna, perangkat desa beserta tokoh masyarakat melakukan gotong royong dengan sumbangan material dan tenaga sesuai kemampuan untuk memperbaiknya.

Pemilik Rumah bernama Muhammad Hasan kelahiran Pasurun ini, diketahui adalah salah satu warga miskin yang layak dibantu. Ia bekerja sebagai buruh tani.

Dengan kondisi Rumah tersebut, sudah tidak layak untuk dihuni, atap rumah yang sebelumnya sudah pada bocor dengan posisi rumah yang sebelumnya tidak layak dihuni. Kini dengan gotong royong warga seadanya, walau belum selesai bangunannya terlihat lebih bagus dari sebelumnya.

Menurut Sukino kepala desa yang sudah menjabat dua kali ini ketika ditemui oleh Jatim Pos menuturkan bahwa pemugaran bangunan ini sudah ia bangun kemarin melalui pemerintah desa sangat berharga sekali. Harapan dan doa Muhammad

Risma Beri Contoh Jaga Kebersihan Lingkungan Kepada Nelayan Bulak

Surabaya, JatimPos Kebersihan lingkungan perkampungan Nelayan Bulak Kelurahan Kedung Cowek

mendapat perhatian utama Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Masalahnya sudah tiga tahun kawasan perkampung-

an nelayan Bulak dibenahi kondisi kebersihan lingkungan tidak ada perubahan, masih Bersamb ke hal. 11

Gotong royong memperbaiki rumah warga miskin yang ambruk.

Hasan yang ia lakukan kini sudah terkabulkan apalagi masyarakat sekitar guyub dengan cara swadaya termasuk tukang dan

pembantunya tidak ada yang dibayar dan itu merupakan bukti kekompakan karang taruna, perangkat desa Sidowa-

yah bersama tokoh masyarakat.

Selain itu warga juga Bersamb ke hal. 11

Habiskan Rp 12 M Jadi Tempat Mesum Terminal Cargo dan Videotron Pamekasan

Pamekasan, Jatim Pos Puluhan mahasiswa Universitas Madura (Unira) anggota BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) menduduki gedung DPRD Pamekasan.

Mahasiswa menyesalkan kelalaian Pemkab Pamekasan atas pembangunan Terminal Cargo Bersamb ke hal. 11

Mahasiswa Pamekasan demo Terminal Cargo dan Videotron

Madura Sarang Narkoba Sampang Tak Berani Lakukan Tes Urine Bagi Aparat Pemerintah

Walikota Surabaya Tri Rismaharini sedang membersihkan sampah di pantai Bulak dengan sapu lidi (foto kiri), foto kanan: Risma saat membantu petugas Satpol PP memindahkan balok kayu dari pesisir pantai, Minggu pagi (3/4) (Foto: Gatot.S/JTMP)

H.Fadhillah Budiono, Ketua BNK Sampang

Konservasi Penyu Kili-Kili TRENGGALEK merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki sektor pariwisata bahari yang perlu dimasukkan dalam daftar liburan nasional.

Selain Pantai Prigi dan Gua Lowo yang menjadi andalan pariwisata Kabupaten ini, ada tempat yang lebih menarik yang berada di Kecamatan Panggul yaitu Pantai Konang, Pantai Kili-kili dan Pantai Pelang.

Di Pantai Kili-kili tepatnya di desa Wonocoyo, Diskanlut Jatim sukses mengembangkan konservasi laut yang diperuntukkan penyu yang habitatnya sudah sema-

kin langka. Demikian dikatakan Kadiskanlut Jatim, Heru Tjahyono Panggul merupakan salah satu kecamatan yang jaraknya sekitar lebih dari 50 km dari Kota Trenggalek dan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Akses ke daerah ini memang tergolong sulit mengingat medan yang ditempuh butuh waktu sekitar dua jam melewati perbukitan karst. Jika Anda dari arah Surabaya, cukup dengan naik travel sudah bisa mengunjungi tempat ini.

Wilayah di Kecamatan Panggul memiliki Pesona wisata yang ditawarkan di da-

erah ini cukup menjanjikan. Pantai pasir dengan ombak pantai selatan yang bergulung-gulung menggoda indah. Di Kecamatan Panggul terdapat obyek wisata pantai yang terkenal yakni Pantai Pelang dengan ciri khasnya terdapat pulau kecil dekat dengan pantai yang mirip obyek wisata Tanah Lot di Bali yang mempunyai air terjun. Selain itu terdapat pantai Konang yang merupakan tempat para nelayan mencari ikan.

Sementara itu Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, Fatkhur Rozaq mengBersamb ke hal. 11

Sampang, Jatim PosMadura khususnya di Kabupaten Sampang dikenal sarang narkoba. Disana banyak pengguna terutama Kepala Desa (Kades) maupun aparat lainnya. Ini diakui oleh Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Hoda’i yang membenarkan pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Madura dan Sumatera merupakan sarang utama pelaku kejahatan narkoba di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencegah kalaBersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Hotel dan Mall Bersiap Sambut PrepCom 3 Surabaya, JatimPos Akhir Juli 2016 nanti, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya punya gawe besar. Surabaya dipercaya menggelar agenda internasional bertajuk Prepatory Committe Meeting 3 (PrepCom3) for Habitat III. Agenda yang mengusung tema terkait lingkungan dan permukiman yang berlangsung pada 25-27 Juli ini diperkirakan dihadiri 2460 peserta yang berasal dari 193 negara.

Nah, sebagai tuan rumah, Pemkot Surabaya siap menyukseskan acara ini. Dan, suksesnya acara ini tentunya bergantung pada peran serta semua elemen di Kota Pahlawan. Termasuk dari asosiasi perhotelan dan juga asosiasi pengusaha pengelola pusat belanja Indonesia (APPBI) di Surabaya.

Pemkot mengundang mereka dalam rapat koordinasi persiapan Prepatory Committe Meeting 3 for Habitat III di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya, Jumat (1/4) siang. Agenda ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Wali kota mengajak para pengusaha hotel dan pusat be-

lanja untuk ikut menyukseskan acara ini. Caranya dengan memberikan sambutan yang istimewa kepada para tamu yang datang ke Surabaya.

Sebab, tamu-tamu tersebut tidak hanya menggelar meeting, tetapi juga akan menginap di hotel-hotel, serta berkeliling Surabaya, termasuk ke malmal.

“Mari kita terima dengan baik-baik tamu kita. Sekali-kali yang sulit senyum kita ajarkan untuk senyum. Karena kalau kita bisa sukses, akan semakin banyak agenda internasional yang akan diadakan di Surabaya,” tegas wali kota Tri Rismaharini.

Wali kota menegaskan,

Pemkot akan berupaya maksimal untuk ikut menyukseskan acara ini. Diantaranya dengan menyiapkan website khusus untuk acara ini. Website yang akan ‘memajang’ keindahan Surabaya itu bakal berisi pesona Surabaya. Karenanya, Pemkot menggandeng fotograferfotografer di Surabaya untuk hunting foto-foto bagus di Surabaya serta juga para blogger.

“Nanti kita juga kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Pengelola mal silahkan mempercantik mal-mal masing-masing. Tetapi jangan pasang banner dan spanduk di jalan-jalan karena nanti ada 193 bendera negara peserta yang akan dipasang di beberapa tempat,” sambung wali kota.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati menambahkan, acara Prepatory Committe Meeting 3 (PrepCom3) for Habitat III yang digelar di Surabaya, akan memberikan dampak secara ekonomis bagi warga Surabaya.

Bunda PAUD Jadi Penggerak Anti Korupsi

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat membuka seminar KPK di Surabaya Convention Hall Jl. Arief Rachman Hakim, Selasa (29/3) (Foto: Humas Pemkot)

Surabaya, JatimPos Tugas para guru PAUD— pendidikan anak usia dini—tidak hanya sebatas mengajari anak berusia bawah lima tahun (Balita) menyanyi dan menari. Lebih dari itu, Bunda PAUD juga bisa berperan penting dalam pembentukan karakter anak yang muaranya sangat masif dalam upaya pencegahan korupsi di negeri ini.

Pesan itulah yang muncul di acara seminar bertajuk “Guru Anti Korupsi, Penggerak Perubahan” di Surabaya Convention Hall Jalan Arief Rachman Hakim, Selasa (29/3). Acara yang dihadiri 1000 guru PAUD se-Surabaya tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Wakil Ketua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan juga Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Ikhsan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung acara yang digagas KPK tersebut. Sebab, para Bunda PAUD punya peran signifikan dalam membentuk karakter

anak-anak. Bila sejak kecil, anakanak dididik dengan benar, mereka akan tumbuh menjadi generasi berkarakter kuat. Karenanya, mengacu pada urgensi tersebut, acara ini bukan sekadar seremonial yang dihadiri oleh para Bunda PAUD di Surabaya, datang mendengarkan materi, mendapat alat permainan sembilan nilai anti korupsi (Semai) lantas pulang.

“Saya sangat mendukung karena pembentukan karakter anak itu maksimal di usia 0-5 tahun. Peranan Bunda PAUD sangat penting karena bisa mengubah mind set anak-anak kita. Negara ini kelak akan menjadi apa, itu bergantug pada anak-anak kita. Kalau kita salah menyiapkan, mereka kelak akan kalah dengan anakanak negara lain yang lebih berkarakter,” jelas wali kota.

Wali kota mencontohkan, oleh orang tuanya, sejak kecil ia dan saudaranya diajarkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Mana yang menjadi hak nya dan mana yang menjadi hak kakaknya. Ia juga

diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, harus didahului dengan kerja keras. Pemahaman yang diajarkan oleh orang tua sejak kecil itu tertanam kuat dan terbawa hingga dewasa.

Sehingga, Bu Risma—panggilan Wali Kota Tri Rismaharini— tumbuh tanpa pernah terpikir untuk mengambil hak orang lain.

Nah, pemahaman tentang mana hak diri sendiri dan mana hak orang lain serta kewajiban, juga bisa mulai diberikan oleh Bunda PAUD kepada anakanak di lingkungan PAUD. Semisal anak-anak diajarkan untuk tidak mengambil makanan milik teman tanpa izin dari temannya. “Kenapa ada korupsi? Karena ada yang terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Karenanya, mari ajarkan kepada anak-anak kita disiplin, hak dan kewajiban sejak dini. Kita ajarkan kalau mau sukses harus kerja keras, bukan dengan merugikan orang lain, bukan dengan cara mudah,” sambung wali kota yang juga ibu dari dua anak ini.

Acara yang digelar mulai Senin (28/3) ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang telah memberikan 1000 permainan Sembilan Nilai Anti Korupsi (Semai) kepada 1000 PAUD di Surabaya pada Juli 2015 lalu.

Dalam seminar tersebut, para guru PAUD juga dibekali pengetahuan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprapta, seputar delik-delik korupsi dan beragam modusnya serta konsekuensi hukumnya. (Gatot.S/ JTMP)

Karenanya, penting untuk mengajak serta asosiasi hotel dan tempat belanja. Sebab, pengusaha hotel dan mal akan sangat terlibat dalam hal menyiapkan hospitality.

“Pasti kita berharap ada dampak secara ekonomis, utamanya untuk sektor wisata di Surabaya. Sesuai arahan bu wali, kita ingin Surabaya menjadi tempat yang nyaman bagi para tamu yang datang,” jelas Wiwiek.

Tema Ketahanan Pangan Wali Kota Tri Rismaharini mengusulkan, dalam materi yang akan dibahas dalam PrepCom 3 UN Habitat, hendaknya juga mencakup unsur ketahanan pangan. Sebab menurut Risma -sapaan Tri Rismaharini-, tema ketahanan pangan sudah menjadi isu sentral pada beberapa seminar tingkat internasional.

Wali kota yang mendapat gelar honorus causa dari ITS ini mengatakan, suatu kota tidak dapat bertahan sendiri.

Terkait pemenuhan kebutuhan pangan, kota harus terintegrasi satu sama lain. Hal ini dikarenakan semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di kota dibanding di desa.

Oleh karenanya, kota yang modern harus berorientasi

Para peserta dari Asosiasi perhotelan dan Pengelola pusat belanja (APPBI) di Surabaya saat berdatangan memasuki ruang sidang Lt.2 kantor Pemkot Surabaya guna menerima arahan Walikota untuk menyukseskan perhelatan internasional PrepCom 3 UN Habitat III yang diikuti 193 negara di bulan Juli nanti. Jumat (1/4) (foto: Freddy/JTMP)

pada faktor ketahanan pangan bagi warganya.

Tak hanya terkait materi, rapat yang dihadiri puluhan pakar itu juga membahas acaraacara menarik di luar agenda resmi yang bakal disiapkan Pemkot. Risma mengatakan, pihaknya akan menyiapkan berbagai atraksi seni tradisional di taman-taman kota. Pemkot juga menyiapkan city tour bagi para peserta PrepCom 3 UN Habitat.

“Nanti para peserta tinggal

daftar lewat website yang telah kami sediakan. Untuk transportasi akan kami siapkan,” ujarnya.

Pemkot juga menyiapkan kunjungan lapangan bersifat teknis perkotaan. Adapun lokasi kunjungan teknis menyasar taman kota, rumah kompos, tempat bermain dan sebagainya. Kampung-kampung unggulan yang selama ini menjadi identitas Surabaya tidak luput dari kunjungan teknis. (Gatot.S/JTMP)

Musrenbang Surabaya 2016 Surabaya, JatimPos Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2017. Hal ini dilakukan demi menjawab tantangan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah bergulir pada tahun ini 2016 ini.

Poin itulah yang menjadi inti dari pesan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya tahun 2016 di ruang Pola kantor Bappeko Surabaya, Rabu (30/3).

“Kami lebih banyak ke SDM. Sebab, tantangan kita ke depan menyangkut SDM. Karena sebagus apapun kita membangun kota, kalau warganya tidak mendapat kesempatan, tidak ada guna. Untuk itu, kami akan konsentrasi pada kualitas SDM,” tegas Tri Rismaharini.

Menurut wali kota, upaya peningkatan kualitas SDM, selama ini telah dilakukan Pemkot Surabaya dengan memberikan banyak beasiswa kepada anakanak di Surabaya. Harapannya, anak-anak Surabaya bisa bersaing dengan anak-anak dari kota dan negara lain. Juga memberikan sertifikasi dan beberapa pelatihan untuk pekerja. Yang terbaru, Pemkot Sura-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat memberi pengarahan dalam Musrenbang 2016 di Kantor Bappeko Surabaya, Rabu (30/3) (Foto: Humas Pemkot)

baya juga sudah beraudiensi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Garuda Indonesia agar ‘membuka pintu kesempatan’ untuk anak-anak dari Surabaya.

“Ada beasiswa yang bisa diambil oleh anak-anak kita. Kita akan dorong itu. Apapun peluangnya harus bisa ditangkap,” sambung wali kota.

Selain meningkatkan kualitas SDM terutama anak-anak muda untuk bisa mengakses dunia kerja, Pemkot juga concern pada perkembangan dunia usaha. Utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UM KM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tersebar di 154 kelurahan di Surabaya.

Wali kota perempuan per-

tama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini mendorong para lurah untuk mau mengajak warganya melek tentang pentingnya izin usaha dan juga hak paten dari produk UKM dan UMKM. Pemkot akan “membuka pintu” selebar-lebarnya untuk membantu perizinan UKM dan UMKM di Surabaya.

Semisal bila ada pelaku UKM/ UMKM yang belum memiliki izin usaha atau hak paten, para lurah bisa menyampaikannya melalui Media Center Pemkot Surabaya. Baik melalui sms ke nomor 0812 3025 7000, portal sapawarga. surabaya. go. id, melalui email Media Center @ Surabaya. go. id atau akun Facebook: Sapawarga Kota Surabaya. (Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: Sugianto, As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. TulungagungTrenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0884187300 BCA KCU Darmo an. Syaiful Anam, Drs. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

METROPOLIS

Hal - 3

Diskanlut Jatim Intensifkan Sehat Nelayan Surabaya, Jatim PosDinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Jawa Timur mengintensifkan program Sertifikat Hak Tanah (Sehat) nelayan di 22 daerah kabupaten/Kota, untuk mempermudah masyarakat pesisir mengakses modal di Bank dimana sertifikat sebagai jaminan.

Demikian dikatakan Kadis Kanlut Jatim, Heru Tjahyono.

Program nasional yang dilaunching Kementrian Kelautan dan Perikanan 5 tahun lalu ini untuk pengentasan kemiskinan khusus warga nelayan. Program ini memberikan sertifikat tanah bagi nelayan secara kolektif dan gratis.

Program kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Jatim itu sejak diluncurkan tahun 2009, sudah berhasil mensertifikatkan 8.999 persil tanah milik nelayan yang semula Petok D menjadi sertifikat Hak Milik.

“Sehat nelayan ini ditargetkan akan menyelesaikan sepuluh ribu persil hingga dua tahun ke depan”, ungkap Heru Tjahyono Sementara itu Kabid Tangkap, Gunawan Saleh menjelaskan pada tahun ini direncanakan 1400 bidang persil di 14 kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Gresik, Lamongan, Tuban dan Sampang mendapat giliran. “Biayanya gratis, untuk sosialisasi ditanggung dinas sementara biaya

Untuk mempermudah modal usaha nelayan, Diskanlut Jatim mengintensifkan program Sertifikat Hak Tanah nelayan sebagai agunan pengajuan kredit modal usaha. pengukuran dan lainnya dibiayai BPN, “ kata Gunawan Saleh.

Kabupaten Banyuwangi ketika merayakan hari jadi ke-244 tahun lalu menyerahkan 300 sertifikat hak tanah kepada nelayan dan 500 sertifikat hak tanah untuk pembudidaya ikan.

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Slamet Kariyono di Banyuwangi, menjelaskan selain itu juga diserahkan pula tiga unit traktor dan 31 unit mesin tanam padi kepada kelompok tani setempat.

“Program ini merupakan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Semoga semakin meningkatkan kinerja bapak/ibu nelayan dan petani,” ujarnya. Pemerintah daerah juga menyerahkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2015 dari

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada SDN 4 Penganjuran, SDN 2 Tampo, dan SMAN 1 Giri.

Sertifikasi tanah ini diharapkan akan memicu usaha nelayan di bidang penangkapan. Sebab selama ini modal menjadi hambatan bagi masyarakat pesisir mengembangkan usahanya. “bank tidak berani menerima kapal sebagai jaminan jika nelayan mengajukan pinjaman untuk modal dan dianggap beresiko tinggi.

Seperti diketahui pemerintahan Jokowi-JK sejak tahun lalu memberikan kemudahan bagi masyarakat pesisir untuk mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah, diantaranya Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) yang merupakan hasil kerjasama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pemerintah melirik dan kembali melihat bahwa sektor perikanan bisa jadi andalan Indonesia. Sesuai dengan misi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu.

Program JARING untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, juga untuk memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan.

Sejauh ini sudah ada delapan bank dan konsorsium industri keuangan non bank (IKNB) berpartisipasi dalam program tersebut, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.

Sementara, konsorsium INKB yang mengikuti program ini terdiri dari perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum, dan juga industri penjamin. Seluruh bank dan konsorsium INKB tersebut menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan hingga Rp 7,15 triliun sampai akhir tahun 2015. (oceano)

Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar :

Hati-Hati Dalam Mengelola Dana Eks PNPM Ngawi, Jatim Pos Prosesi gunting pita oleh Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar didampingi Camat dan pengurus UPK Kecamatan Pitu, menandai di resmikannya gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pitu.

Gedung yang di bangun dari surplus anggaran eks PNPM yang ada di Kecamatan Pitu ini di harapkan akan meningkatkan kinerja para anggota eks PNPM semakin eksis meski program ini sudah dihapus oleh pemerintah, juga berharap eks PNPM ini semakin maju dan membantu pemerintah daerah dalam membangunan Ngawi, khususnya Kecamatan Pitu, harap Ketua UPK Kecamatan Ptu, Kasno Di tempat yang sama, Wakil Bupati Ngawi mengatakan, pembangunan gedung UPK merupakan langkah penting dan tepat berupa kebijakan pembangunan yang menitikberatkan kepada azas desentralisasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan partisipatif yang di danai oleh pemerintah melalui eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan serta tingkat swadaya masyarakat yang begitu tinggi dan semangat dalam meningkatkan pembangunan, terang Ony. Menurut Dia, ini merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Eks PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program pemerintah yang berupa penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efesiensi dan efektifitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu program ini juga sangat membantu dalam mendukung pembangunan Ngawi yang nantinya akan menjadikan Kecamatan Pitu menjadi kawasan industry, terangnya.

Juga, mewanti-wanti kepada semua anggota harus berhati-hati dalam mengelola dana eks PNPM karena meski program sudah dihapus oleh pemerintah dan tidak ada pengawasan diharapkan anggota harus menjaga aset ini dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan dan mengakibatkan masalah dikemudian hari, jelasnya. (gus).

Jangan Ada Komplain Dipegang Provinsi Jadi Jelek Berusaha Memberikan Layanan Terbaik Dinas Pendidikan Jatim Terus Persiapkan Pengelolaan SMA/SMK

Pakde Karwo memberikan arahan didepan para Kepala SMA/SMK program pemetaan kompetensi Surabaya, Jatim PosProses pengelolaan SMA/ SMK dari Kabupaten/Kota nantinya oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Provinsi, masih terjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Bahkan sejumlah Kabupaten/Kota melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun pro kontra apa pun yang terjadi, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim terus mempersiapkan proses ambil alih tersebut.

Hal itu sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tentang kewenangan pengelolaan SMA/SMK.

Gubernur Jatim DR H Soekarwo mengemukakan, proses ambil alih tersebut dengan dimulai dari titik tol. “Pada awalnya membuat titik nolnya dulu dalam pemetakan dari segi pendidikan, kurikulum, tenaga guru dan sebagainya. Lebih dari itu, progress kedepannya setelah dilakukan di petakan mau focus pada vokasional dan community college untuk pendidikan dengan memperbanyak politeknik,” ujarnya.

Gubernur mengemukakan hal itu saat assessment kompetensi bagi kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim yang dimulai dengan uji kelayakan terhadap 400 kepala sekolah SMA, SMK, PK Negeri se – Jawa Timur, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Badiklat Jatim beberapa waktu lalu.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Saiful Rahman menjelaskan, titik nol tersebut dimulai bulan april ini berdasarkan

Balapan Liar Merajalela di Situbondo Sopir Truck Jadi Korban Situbondo, Jatim Pos Balapan liar oleh anak-anak muda semakin merajalela di Kabupaten Situbondo, dan saat ini mulai memakan korban.

Akibat balapan liar yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Raya Curahkalak Kec. Jangkar Situbondo menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu

lintas antara sepeda motor pembalap liar yang menabrak sebuah Truck, kemarin.

Menurut saksi dilokasi kejadian bahwa laka lantas terjadi pukul 03.00 wib dimana saat itu gerombolan remaja yang sedang balapan liar di Jalan Raya Curahkalak Kec. Jangkar memberhentikan kendaraan dari

arah barat dan timur sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Pada saat itu ada sebuah truck No. Pol. P-8837-RL yang dikemudikan Maryono, alamat Desa Olean Situbondo mendahului kendaraan yang terjebak macet namun tiba-tiba dari arah berlawanan ada pengemudi sepeda motor yang ikut balap liar terjatuh dan terseret

data yaitu jumlah guru, maupun kompetensinya.

“Kita akan targetkan selama dua tahun seperti apa setelah dipegang. Nanti tidak ada komplain – komplain dari masyarakat ternyata setelah dipegang Dinas Pendidikan Provinsi semakin jelek karena kami mempunyai pedomannya berada di titik nol itu. Nanti kami akan melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membuat langkah sebagai pedomannya sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujarnya.

Pemetaan ini di assessment selama 3 hari ada test tulis, wawancara, lalu membuat projeck proposal, lanjutnya, dan assessment jenter ditunjukkan kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK seluruh Jawa Timur. “Jawa Timur mereformasikan pola pendidikan.

Sebenarnya kita mempunyai prangkat sendiri, mempunyai fasilitas sendiri pada tingkat nasional kenapa tidak digunakan dengan baik,” tegasnya. (yd)

sampai menabrak truck. Melihat kejadian itu teman-teman pengendara sepeda motor kemudian melakukan pengrusakan terhadap truck dengan dilempari batu.

Sopir truck (Maryono) karena takut melihat massa (pembalap liar dan penonton) yang mengamuk melarikan diri dan bersembunyi di dalam Masjid Arjasa selanjutnya melarikan diri ke Polsek Arjasa serta melaporkan kejadian tersebut ke-

Pasuruan, Jatim Pos Pelayanan masyarakat menjadi perhatian utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan ke depan. Memulai dengan pembenahan secara satu persatu, yang dinilai kurang efektif tahap awal dimulai dengan pelayanan terhadap masyarakat di 24 kecamatan diantaranya yang saat ini sudah terjalin keakraban dengan semua kecamatan dan pemerintah desa. Dan itu merupakan tujuan yang paling utama bagi Isma’il SSos. Demikian dikemukakan mantan Lurah Kutorejo Pandaan pada Jatim Pos. Kepala UPT Kependudukan dan Catatan pada petugas piket penjagaan.

Dari hasil laporan itu Kapolsek Arjasa AKP Supadi bersama anggota jaga dan patroli kemudian langsung menuju ke TKP laka lantas dan pengrusakan truck yang kemudian massa yang merusak truck dibubarkan dan dilakukan pencarian terhadap pengendara sepeda motor yang terlibat balap liar namun tidak ditemukan.

Atas kejadian itu Maryono (sopir truck) mengalami luka di

Sipil Purwosari sejak memimpin UPTnya membuat gebrakan baru dengan tujuan utamanya berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan pada masyarakat, serta ingin mengembangkan pelayanan yang mudah aman dan kondusif dan tanpa ada masalah, karena kerjasama yang baik merupakan kesuksesan dalam semua hal.

Dan motto kami kepentingan masyarakat adalah semangat kerja kami, namun bila ada keluhan harap datang langsung ke kantor Kecamatan Purwosari Jl. Kawedanan No. 01 Purwosari,” tutur pria berkumis ditemui di ruang kerjanya.

Iapun menghimbau kepada semua warga yang mengurus KTP dan lain sebagainya, melengkapi persyaratannya agar peningkatan pelayanan kami betul-betul bisa berjalan dengan baik. Terutama persaratannya harus dilengapi, disamping itu pula masyarakat diminta untuk bekerjasama dengan semua petugas kami sehingga interaksi UPT Kependudukan dan Catatan Sipil semakin terjalin,” pungkas Isma’il. (Ham) bagian kepala yang diduga akibat terkena lemparan batu dan beberapa bagian truck rusak akibat dirusak massa.

Saat ini korban dan kendaraan truck diamankan di Mapolsek Arjasa dan penanganan laka lantas diserahkan ke Poslek Asembagus. “Pada saat ini truknya masih ada di Mapolsek Arjasa,” ujar Kasubag Humas Polres Situbondo, Opda Nanag Priambodo kemarin. (asad)

Hal - 4

Jatim I

Hal - 5

Jatim II

Sumenep Gelar Wisata Bhakti Pemuda 2016

Wakil Bupati Sumenep bersama Kadisbudparpora. Dan Kadisbudparpora, Kabid bersama Camat Kangean survey kegiatan di Kangean.

Sumenep, Jatim PosPemuda Sebagai Harapan Bangsa wajib memberikan sumbangan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mengisi pembangunan khususnya Kepariwisataan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Sumenep, dalam bentuk pengenalan aktivitas melalui kegiatan”WISATA BHAKTI PEMUDA TAHUN 2016". Selain itu ada kegitan lain, di antaranya PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBATIK BAGI PEMUDA 2016 yang di buka Wakil Bupati Achmad Fauzi (30/ 3) di Hotel Utami. Dalam sambutannya Fauzi

berharap pelatihan seperti ini terus di tingkatkan, agar kita mampu mencetak sumber daya yang mumpuni dalam hal industri batik, sekaligus upaya pembinaan dan pemperdayaan Generasi Muda / Pemuda di Kabupaten Sumenep terhadap pemahaman tentang Kepariwisataan.

Kepala Disbudparpora Kabupaten Sumenep Sufiyanto melalui Kabid Pemuda dan Olahraga Kasim Sholihin Mengatakan, Aktivitas Generasi Muda atau Pemuda Sumenep mereka memberikan sumbangse yang nyata terhadap

Eni Irianti, SPd, Kasek SDN Watkebo 2 Punya Kiat Atasi Siswa Nakal Banyuwangi, JatimPosKeberadaan lokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Watukebo 2 yang menyatu dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) satu atap Rogojampi yang berlokasi di Desa Watu kebo kecamatanRogojampi kabupaten Banyuwangi ternyata membawa dampak perubahan perilaku sebagian siswa sekolah dasar.

Diantara dampak perilaku siswa tersebut adalah siswa sekolah dasar yang mulai berani merokok.

Bahkan ada siswa sekolah dasar tersebut yang berani memalak siswa lain dengan cara meminta uang secara paksa. Akibatnya ke depan perkembangan jiwa anak didik di SDN Watukebo 2 di khawatirkan berkembang buruk atau kurang baik bagi pertumbuhan mental dan jiwa anak bersangkutan. Demikian dikatakan oleh Eni Rianti, SPd kepala SDN Watukebo 2 kepada wartawan di ruang kerjanya.

Mengantisipasi perihal tersebut Eni Rianti mengetrapkan pola pendidikan karakter siswa. Yaitu dengan memberikan pendidikan budi pekerti pada siswa. Selain itu juga melakukan pembinaan mental anak - anak yang kedapatan perilaku menyimpang yang tidak sesuai karakter anak kecil.

Lebih lanjut Eni Rianti menambahkan untuk membentuk karakter anak seusia anak sekolah dasar denga cara memberikan kegiatan – kegiatan yang positif. Diantaranya mengetrapkan anak bersodaqoh yang dikoordinir guru sekolah. Juga pembinaan dan pendidikan agama lebih ditingkatkan. “ Yang jelas semua kegiatan extra yang kami lakukan selalu kami koordinasikan dengan pihak komite sekolah. Dan ternyata komite sekolah menyetujui langkah kami. Ini adalah demi perkembangan dalam membentuk jiwa dan mental anak.” pungkas Eni Rianti.

Untuk bias mencapai keberhasilan dalam membentuk karakter anak didik , pihaknya mengajak semua guru yang bertugas di SDN Watukebo 2 harus terlibat aktif. Termasuk walimurid dan komite sekolah. (rim)

pembangunan di Kabupaten Sumenep, maka Disbudparpora Kabupaten Sumenep melalui bidang pemuda dan olahraga akan mengadakan beberapa even-even yang cukup menarik yang bisa di ikuti oleh para genersi muda, pemuda atau masyarakat luas di Sumenep, Madura atau Jatim (30/03-1/04) bertempat di H. Utami dipelajari tentang membatik, kewirausahaan, praktek membatik dan hasilnya langsung di gelar.

Selanjutnya (19-20/05) ada kegiatan dari tingkat daerah regional dan nasional pemilihan Pemuda Pelopor, di awali seleksi kepada seluruh generasi muda yang di lakukan pembinaan pemuda pelopor, karena di pilih beberapa bidang di antaranya Bidang pendidikan, kewirausahaan dan ketrampilan pemuda, tehnologi tepat guna, seni budaya dan parawisata dan Bidang ketahanan dan lingkungan. Kemudian di kumpulkan di bina sesuai dengan bidangnya dan membuat profosal di tujukan kepada bagian pemuda dan olahraga, kemudian profosal tersebut di seleksi yang memenuhi katagori di tetapkan oleh provensi jatim, namun ada tim penilai turun kelapanganbahkan ada wawancara ahirnya siapa pemuda pelopor yang berhak menuju tingkat jatim selanjutnya menuju nasional.

Ada Even untuk Jawa Timur (14-15/05) wisata apol kompol cakanca Komunitas sepeda ontel dan penggemar VW, ini berkumpul di lapangan dengan acara studitur, festival dan petunjukan. Keesokan harinya mengadakan

344 perusahaan dan penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto menerima Penghargaan K3 dari Gubernur Jatim, H. Soekarwo

(her/adv)

Kegiatan Pemuda Sumenep membatik.

Humas Pemkab Madiun Study Banding Ke Pemkab Banyuwangi

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Madiun, Agrim Kurnia, S.Sos. M.Si (kanan) menyerahkan cinderamata dari Pemkab Madiun kepada Bupati Banyuwangi diwakili Asisten Administrasi Umum Kab. Banyuwangi,Fajar Suasana, SH. Madiun, Jatim PosBagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama wartawan Pokja Pemkab Madiun, melakukan study banding ke Humas dan Protokol Pemkab Banyuwangi.

Rombongan wartawan yang diikuti 50 orang dari berbagai media cetak, elektronik,

Kota Madiun Raih Penghargaan K3 Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kota Madiun menerima Penghargaan Pembina terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabo (30/3/2016).

Piala dan Penghargaan K3 tersebut diterima oleh Wakil Walikota Madiun, H. sugeng Rismiyanto bersama 9 Bupati/ Walikota lainnya. Diantaranya Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Bupati Pasuruan, Bupati Tuban, Walikota Surabaya, Bupati Bojonegoro, Bupati Lamongan, Bupati Blitar dan Bupati Mojokerto.

Selain penghargaan Pembina K3 terbaik, Gubernur Jawa Timur juga memberikan penghargaan Zero Accident kepada

parade yang di rencanakan di lepas Bupati KH.Busyro Karim dari Rumdis Bupati pukul 06.00 untuk sepeda ontel, sedangkan VW di lepas pukul 09.00 menuju ojek wisata yang ada di sumenep dan ke gili labak yang di hadiri pecinta penyelam .

Sementara kata Kasim dikepulauan Kangian yaitu Di Kecamatan Arjasa melaksanakan perkemahan Wisata Bakti PemudaPelopo rencana akan di laksanakan ahir minggu bulan mei yang di ikuti generasi muda dan pemuda, namun pihaknya akan mevila 70% pesertanya dari kecamatan kangean dan arjasa maupun kangayan, 30% dari kab. Sumenep, kegiatan mengadakan kerja bakti sosial di gua kuning dan di taman laut wisata mamborid di kec.

Arjasa. Selanjutnya ada jalan-jalan sehat (JJS) berhadiah dan ada hiburan panggung gembira

Kerja kepada 56 perusahaan.

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, mengatakan, melalui award ini Pemprov Jawa Timur berharap terciptanya budaya K3 di semua perusahaan di Jawa Timur, dengan tempat kerja yang aman, nyaman dan sehat sehingga lebih produktif dalam rangka meningkatkan daya saing usaha di era MEA. “ Penghargaan bagi bupati/walikota ini diberikan atas konsistensi pembinaan serta inovasi dan motivasi kepada perusahaan di daerah masing-masing. Di harapkan bisa memacu daerah lain untuk ikut meningkatkan budaya K3 sehingga mampu mendorong produktivitas dan daya saing Jawa Timur di pasar internasional,” Pungkasnya. (Jum)

dan online tersebut berangkat dari halaman Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun di Jalan Alon-Alon Utara Kota Madiun, Selasa (29/3/2016), sekitar pukul 23.00 WIB. Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Madiun, Drs. Herry Supramono, mengatakan tujuan study banding ini adalah untuk mengetahui lebih dekat kekurangan dan kelebihan antara Humas Pemkab Madiun dengan Humas Pemkab Banyuwangi. “ Nantinya kita akan sharing berbagi ilmu tentang kehumasan. Yangjelas tujuan study banding ini positif sekali. Begitu juga temanteman wartawan di Madiun nanti juga bisa saling berbagi ilmu dengan teman-teman yang di Banyuwangi,” terang Herry Supramono, kepada wartawan. Rombongan Humas dan Protokol Pemkab Madiun dan wartawan Pokja Pemkab Madiun sampai di Pemkab Banyuwangi, Rabo (30/3/2016), sekitar pukul 13.00 WIB. Rombongan di terima oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Fajar Suasana, SH di ruang pertemuan Rempek Jogo Pati Pemkab Banyuwangi.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Madiun, Agrim Kurnia, S.Sos. M.Si yang mendampingi Study banding menyampaikan selama ini Pemkab Madiun sudah menjalin komunikasi dan kemitraan yang baik dengan insan pers di Kabupaten Madiun, dan untuk melengkapi hal tersebut perlu sekiranya menimba ilmu di Pemkab Banyuwangi untuk menambah wawasan atas berbagai keberhasilan di Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Fajar Suasana, SH menyambut baik kedatangan rombongan dari Pemkab Madiun. Dia mengatakan selama ini selalu menggandeng wartawan untuk mempromosikan berbagai potensi wisata. “ Kita selalu menggandeng rekan media untuk mengekpos potensi wisata di Banyuwangi,” Katanya.

Lebih lanjut di katakan, selain menggandeng insan pers, Pemkab Banyuwangi mengembangkan potensi wisata dengan format yang alami secara kulturasi alam.” Dan untuk memprotek perekonomian lokal kita membatasi ijin karaoke dan pembangunan mall, kita lebih mengedepankan pasar tradisional,” Pungkasnya. (Jum)

Jatim III

Hal - 6

Perluasan Areal Tanam Untuk Tingkatkan Produksi Kedelai Madiun, Jatim Pos Sebagai upaya peningkatan produksi kedelai dan demi tercapainya swasembada kedelai, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun lakukan sosialisasi peningkatan produksi kedelai, dalam program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman kedelai di aula Makodim 0803 Madiun, Jum’at baru-baru ini.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Moch Nadjib, SP.MM mengatakan, tujuan sosialisasi itu untuk percepatan produksi kedelai, pemahaman bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan produksi, dan langkah kongkrit dalam rangka pelaksanaan UPSUS peningkatan produksi kedelai.

Sedangkan target peningkatan produksi kedelai, diluar program swadaya yang dilaksanakan petani secara mandiri juga melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) seluas 2.300 Ha dan Perluasan Areal Tanam (PAT) seluas 1.014 Ha, dengan total program pengembangan kedelai 3.314 Ha. “Untuk peningkatan Intensitas Tanam dilakukan di



lahan produktif yaitu sawah, sedangkan PAT dilakukan di lahan perkebunan dan hutan yang belum produktif seperti di lahan KPH Pilangkenceng, Saradan, dan Gemarang,” jelasnya.

Sementara benih kedelai, menurut Nadjib didapat melalui subsidi dari pemerintah dengan cara ditransfer langsung melalui rekening Kelompok Tani. “Kita nanti pakai cara ditransfer melalui kelompok tani, baru dibelikan benih kedelai oleh kelompok tersebut,” katanya.

Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Inf. Rachman Fikri, S.Sos, usai membuka sosialisasi menegaskan TNI sangat mendukung program UPSUS kedelai untuk mencapai swasembada pangan. TNI akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait UPSUS untuk dapat lebih mengetahui program peningkatan produksi pangan. “Saya berharap dana yang diberikan Pemerintah kepada kelompok tani betul-betul bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Sedangkan peserta sosialisasi itu diantaranya dari Kelompok Tani, Kelompok Tani LMDH, Mantri Pertanian, Administratur Perum Perhutani, Babinsa dan Danramil.

Kapolres Madiun menunjukkan para pelaku dan barang bukti pembunuhan yang melibatkan anggota Punk Madiun, Jatim Pos Hanya dalam rentang waktu tujuh jam, 10 pelaku pembunuhan terhadap Rizky Putra Agustin (19), warga Desa Purworejo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun yang ditemukan di area persawahan Desa Kebonagung, Balerejo, Kabupaten Madiun minggu pagi lalu, akhirnya terungkap.

Ke-10 pelaku tersebut diantaranya, Rochim (23) asal Tuban, Imam Sunardi (22) asal Semarang, Amir Alfian Tri Cahyo (23) asal Kabupaten Madiun, Muhammad Kukuh Trapsila (22) asal Kabupaten Madiun, Muhammad Dimyati (22) asal Kabupaten Madiun, Dwi Marianto (22) asal Kabupaten Madiun, Khoirul Fajar Pratama (19) asal Kabupaten Madiun, NN (18) tergolong dibawah umur, asal Kabupaten Madiun, FYDP (16) tergolong dibawah umur, asal Kabupaten Madiun, dan TP (16) tergolong dibawah umur, asal Kabupaten Madiun.

Kapolres Madiun, AKBP Tony Surya Putra, S.I.K menjelaskan, Kasus pengeroyokan hingga menewaskan korban tersebut berlatar belakang dendam. Sebab korban sering memalak

dan mencuri gitar milik para tersangka yang menamakan dirinya kelompok Punk.

“Para tersangka menghabisi korban secara keroyokan. Mereka ramai-ramai membunuh korban lantaran dendam. Korban sering memalak dan merampas barang milik anggota kelompoknya itu,” jelas Kapolres Madiun dalam rilisnya, Senin.

Menurut Kapolres Madiun, kejadian berawal Sabtu sekitar jam. 22.00 WIB, Ke-10 Pelaku bersama kelompok Punk atau Outsider lainnya mengajak korban untuk pesta minuman keras di dalam gudang selepan di Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun.

Dalam kondisi mabuk, korban akhirnya dikeroyok dengan dipukul menggunakan batu bata maupun tangan kosong dan sabetan benda tajam serta dengan cara dan peran masingmasing hingga akhirnya korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi wajah hancur.

“Setelah korban meninggal, tempat kejadian tersebut di bersihkan oleh para pelaku dengan maksud untuk menghilangkan jejak,” kata Kapolres Madiun.

Selanjutnya mayat korban dibuang di area persawahan Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Dan mayat korban ditemukan Minggu pagi oleh warga yang sedang berjalan di sekitar lokasi dan di laporkan ke Polsek Balerejo, setelah menerima laporan itu, Polres Madiun langsung mengejar para pelaku dan akhirnya berhasil menangkap para pelaku di lokasi berbeda dalam kurun waktu 7 jam setelah penemuan mayat.

“Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal 170 KUHP, subsider pasal 351 ayat (3) KUHP junto pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman 7-12 tahun penjara,” pungkasnya. (Jum)

Sedangkan nara sumber adalah Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun, dan Komandan Kodim 0803 Madiun. (jum/adv)

Tampung Berbagai Masukan Stakeholder

TAK KURANG DARI 7 JAM

Polres Madiun Ungkap Pelaku Pembunuhan di Balerejo

Sosialisasi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Kedelai di Makodim 0803 Madiun.



PEMKAB LUMAJANG GELAR MUSRENBANG

Lumajang, Jatim Pos Bertempat di Gedung Dr. Sujono Jalan Alun-Alun selatan Lumajang, Bupati Lumajang Drs. As’at M.Ag membuka secara resmi pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), belum lama ini.

Musayawarah ini dihadiri dan diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Lumajang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bakorwil III Malang, Kepala SKPD/ Perwakilan Instansi Vetikal, Delegasi Kecamatan dan Kelurahan, TP-PKK Kabupaten, serta unsur LSM, Organisasi Wanita / Profesi, unsur PKH, Tomas dan Perguruan Tinggi.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2016 ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program yang aspiratif, transparan dan dapat dipertanggunjgjawabkan (Akuntabel) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dimana melalui Undang-Undang tersebut, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan yakni Pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top Down serta Bottom Up. Musrenbang Tahun 2016 ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dikatakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang Ir. Nugroho Dwi Atmoko bahwa Tujuan penyelenggaraan Musrenbang ini adalah menampung berbagai masukan dan usulan dari Stakeholders pembangunan dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2017, untuk selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2017. “Sesuai dengan makna dan tujuan pelaksanaannya, maka Musrenbang ini memiliki nilai strategis dalam rangka menyepakati berbagai sasaran, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang, menuju terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat,” ungkap Nugroho.

Bupati Lumajang Drs As’at MAg dalam sambutannya mengatakan bahwa mengacu pada RKP Nasional, RKPD Propinsi Jawa Timur serta Visi, Misi dan Tujuan dalam RPJMD 20152019 dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, maka ada tiga (3) tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Musrenbang yakni : Meningkatkan perekonomian daerah, Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, serta Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. “Tentunya dengan tetap berpijak kepada 9 prioritas yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, dan Sosial,” jelas As’at. (hm/fir/yud)

Jatim IV

Hal - 7



HARI JADI PEMKAB KEDIRI KE-1212

Teladani Semangat Bhagawanta Bhari

Kediri, Jatim PosJum’at, 25 Maret 2016, Kabupaten Kediri genap berusia 1212 tahun. Dalam rangka memperingati hari jadinya, Pemerintah Kabu-

paten Kediri menggelar upacara Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1212 Tahun 2016 di Lapangan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Bertindak selaku Inspek-

tur Upacara adalah Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Seperti tahun sebelumnya, menjadi pemandangan yang khas di setiap upacara hari jadi Kabupaten Kediri adalah seluruh pejabat Pemkab Kediri menggunakan Busana Tradisional Jawa Timuran. Selain itu juga dilakukan pembacaan Prasasti Harinjing yang merupakan tonggak pedoman sebagai dasar awal berdirinya Tlatah Kediri.

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri kali ini mengangkat tema “Saiyeg Mbangun Kediri Makmur ”.

Hadir dalam upacara ini diantaranya Wakil Bupati Kediri, Drs. Masykuri MM., Forkompimda Kabupaten Kediri, Kepala SKPD, Danbrigif 16 Wirayudha kediri, Danyonif 521, Dirut BUMD, anggota TNI / Polri, dan Kepala Desa di lingkungan Pemkab Kediri.

Dalam amanatnya Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, mengatakan dalam usianya yang sudah menginjak ke-1212, Kabupaten Kediri terus membangun ke arah yang lebih baik. Selanjutnya beliau mengapresiasi atas hasil pembangunan Kabupaten Kediri selama ini telah

Pemkot Kediri Canangkan Kampung KB Kota Kediri, Jatim PosUntuk terus meningkatkan pertumbuhan keluarga yang berkualitas, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Kediri meluncurkan Kampung Keluarga Berencana (KB) di RW IV Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren, Kamis (24/03).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Kediri, Lilik Muhibbah, M.Pdi, Kabid PK/ KS, Dra Suhartutik, MM, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Ferry Silvyana Abdullah Abu Bakar.

Ning Lik, sapaan akrab Wakil Walikota Kediri menjelaskan keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam

meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga pra sejarah pada umumnya serta untuk menuju masyarakat yang lebih baik.

“Kampung KB merupakan salah satu program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Ning Lik menambahkan, tujuan dari Kampung KB adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam berkeluarga harus merencanakan bagaimana hidup keluarga yang sejahtera, merencanakan kemandirian ekonomi, merencanakan keluarga yang berpendidikan dan merencanakan keluarga yang sehat. Keberhasilan program

KB akan memberikan manfaat bagi keluarga yang akan menciptakan kehidupan keluarga di Kota Kediri lebih bekualitas sehingga memunculkan generasi yang berencana menuju generasi emas.

Ning Lik mengatakan, dengan adanya Kampung KB di-

harapkan bisa terwujud penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dengan mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

(ADV/HMS/Her)

AKP Herio Romadhona Caniago Jabat Kasatreskrim Polres Jombang nan kepada masyarakat semakin lebih baik. “Roda mutasi ini merupakan hal yang biasa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja semakin lebih baik,” ujar Sudjarwoko.

Untuk itu, diharapkan

Jombang, Jatim PosRoda mutasi jajaran Polres Jombang kembali bergulir. Kali ini, jabatan Kasatreskrim yang sebelumnya dijabat, AKP Wahyu Hidayat, kini digantikan AKP Herio Romadhona Caniago yang sebelumnya menjabat Kanitreskrim Polsek Taman, Polres Sidoarjo. Selanjutnya, AKP Wahyu Hidayat kini menempati posisinya yang baru sebagai Direskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Cyber Crime Polda Jatim.

Pergantian pucuk pimpinan di Satreskrim Polres Jombang tersebut dilakukan saat upacara serahterima jabatan (sertijab) di la-

pangan Mapolres, Sabtu (26/3/2016).

Selain jabatan Kasatreskrim, tiga perwira juga alami pergeseran jabatan.

Pergeseran jabatan tersebut adalah Kapolsek Mojowarno, dari AKP Slamet kepada AKP Wilono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Wonosalam.

Sedangkan Kapolsek Wonosalam digantikan Iptu Suparno yang sebelumnya menjabat KBO Satlantas Polres Jombang.

Kapolres Jombang, AKBP Sudjarwoko mengatakan mutasi jabatan ini hal yang biasa dalam suatu organisasi kepolisian untuk bisa memberikan pelaya-

bagi pejabat yang menempati posisinya yang baru agar bisa segera menyesuaikan dengan lingkungannya. Selain itu, bisa segera beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya agar bisa melaksanakan tugas semakin lebih baik.

(Her/HMS)

melibatkan banyak pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan selama ini. Baik kepada aparatur pemerintahan, swasta dan seluruh masyarakat.” jelas dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Selanjutnya Bupati Kediri mengajak seluruh elemen masyarakat terus semangat kerja, kerja dan kerja, serta mengimplementasikan revolusi mental, kerja keras dan gotong royong dalam pem-

PKK Kecamatan juga TP PKK Desa.

Bupati Jombang, Drs. Ec. Nyono Suharli mengaku Bangga dengan PKK Kabupaten Jombang sebagai mitra pemerintah Kabupaten Jombang. Peran dan kontribusi PKK dinilai luar biasa, baik didalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Ekonomi dan bidang yang lainnya. Terbukti banyaknya prestasi dan apresiasi yang diterima pemerintah Kabupaten Jombang juga merupakan andil dari TP PKK. Kreatifitas dan inovasi TP PKK Jombang didalam menggali potensi local juga mendapat pujian. Seluruh Pokja PKK

(Her/ADV/HMS)

Bupati Nganjuk Canangkan Desa Waung Sebagai Kampung KB Nganjuk, Jatim PosSuasana di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Rabu (30/3) pagi, berbeda dengan hari-hari biasanya. Pagi itu terlihat banyak masyarakat berkerumun untuk menyambut kedatangan Bupati Nganjuk beserta rombongan ke desanya. Bupati akan mencanangkan Desa Sonoageng sebagai Kampung KB. Saat Bupati beserta rombongan datang, masyarakat sudah menyambutnya dengan penuh antusias. Di depan pintu masuk desa, dipasang gapura bertuliskan ucapan selamat datang di Kampung KB. Yang menarik yaitu adanya slogan bertuliskan ajakan “Ikuti KB sekarang, agar sejahtera di masa mendatang” yang dipasang di atas gapura untuk menyambut rombongan Bupati Nganjuk.

Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk, dalam sambutannya di hadapan ratusan warga mengungkapkan harapan pemerintah terhadap masyarakat agar mengikuti program KB. karena urusan KB adalah program PKK untuk menciptakan

PKK Kabupaten Jombang, Peringati HKG PKK Ke-44 Jombang, Jatim PosPuncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 44 tahun 2016 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (31/3/ 2016). Seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Jombang terlibat dan mendukung penuh rangkaian acara seremonial dan hiburan yang ada.

Acara yang dihadiri oleh Bupati Jombang, Ketua DPRD, Kepala SKPD, Camat, pengurus TP PKK Provinsi Jatim, Ketua Organisasi Wanita, mantan Ketua TP PKK Kabupaten Jombang serta anggota juga hadir. Tidak ketinggalan seluruh ketua TP

bangunan. Selalu meneladani Bhagawanta Bhari dalam semangat membangun Bumi Panji Kediri.

“Dirgahayu Kabupaten Kediri, Semoga semangat membangun Bhagawanta Bhari sebagai tonggak berdirinya Kabupaten Kediri yang kita warisi senantisasa kita teladani. Mewujudkan Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Semoga Alloh SWT memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.” Terang dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

dinilai telah bekerja optimal.

“Pokja 3 contohnya, pada kegiatan ini mengekspresikan potensi hasil tanaman KRPL untuk dekorasi kegiatan ini”, tutur Bupati Nyono Suharli.

Menanggapi tampilan Qasidah Maratus Sholihah, Bupati Jombang juga mengapresiasi positif. Hal ini bisa ditindaklanjuti disetiap kecamatan. Sebagai kota santri, penampilan busana juga lagulagu religi yang dibawakan menjadi teladan yang baik buat masyarakat. “Galilah bakat potensi local dengan tetap menjunjung tinggi etika dan sopan santun”, pesannya.

Tema peringatan HKG ke

Desa Waung ditetapkan sebagai Kampung percontohan, Desa KB. keluarga kecil bahagia sejahtera, yang merupakan wujud keluarga masa depan Indonesia. “Kami berharap agar masyarakat segera mengikuti program ini supaya memperoleh kesejahteraan di masa depan,” ungkapnya.

Bupati Nganjuk didampingi oleh Ita Tribawati, Ketua PKK Kabupaten Nganjuk, yang merupakan istrinya. Keduanya mengikuti kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial. Dalam kesempatan itu, Bupati Nganjuk menandatangani Prasati UPTD Kecamatan Prambon, UPTD Kecamatan Lengkong, UPTD Kecamatan Ngronggot, dan UPTD Kecamatan Tanjunganom. Selain itu, bupati juga menyerahkan perangko KB terhadap ketua PKK desa setempat.

(ADV/HER)

44 kali ini “Dengan HKG PKK ke 44 Tahun 2016 Kita Wujudkan Kinerja Gerakan PKK Melalui Penguatan Dasawisma”. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ir. Hj. Tjaturina Wihandoko, MM berharap TP PKK di Kabupaten Jombang segera menindaklanjuti arahan juga harapan Ketua Umum TP PKK Pusat, yakni pada momentum peringatan HKG PKK Tim Penggerak PKK berupaya keras untuk memperkuat kelompok Dasawisma yang merupakan ujung tombak gerakan PKK termasuk didalamnya dengan memberi perhatian kepada kaderkadernya untuk melaksanakan seluruh program pokok PKK. Khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat guna membantu tugas pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. (Her)

Jatim V

Hal - 8

Pemkab Sampang Gelar Musrenbang Kabupaten 2016 

PENYUSUNAN RKPD KAB. SAMPANG TAHUN 2017

Bupati Sampang KH A Fannan Hasib memberi sambutan pada acara Musrenbang.

Sampang Jatim Pos – Pemerintah kabupaten Sampang, melalui Badan Perencanaan Daerah {Bappeda} Sampang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sampang tahun

2016 di Aula Pendopo Bupati, kamis 31/03/2016.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2017, Musrenbang Kabupaten Sampang kali ini mengusung tema “Penguatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Daya Saing Ekonomi Daerah Menuju Kabupaten Sampang Yang Bermartabat”.

Kepala Bappeda Sampang, Ir. Hari Suyatno dalam Sambutannya menjelaskan, Musrenbang Kabupaten kali ini di harapkan menjadi sarana mediasi antar elemen, baik eksekutif dengan Legislatif atau antar Forpimda hingga dengan masyarakat. Karena Musrenbang kabupaten kali ini nantinya akan di lanjutkan Musrenbang kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Dengan harapan, pembangunan Kabupaten Sampang bisa merata dan sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sampang, jelas Hari Suyatno. Sementara Bupati Sampang, KH. A. Fannan Hasib Dalam sambutan sekaligus pembukaan acara musrenbangkab 2016 menyampaikan, satu hal yang substansial tentang pembangunan bahwa pembangunan haruslah melibatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek.

Secara tegas disampaikan oleh Fannan, bahwa Kabupaten Sampang harus terus melanjutkan paradigma baru yang saya terapkan sejak memimpin Pemerintahan Sampang, utamanya dalam pembangunan daerah. Rakyat harus diberi kewenangan untuk ikut serta merencanakan sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang

Kegiatan Musrenbang Kabupaten Sampang 2016. dilaksanakan oleh pihak rekanan. ”sudah saya sampaikan dalam acara siltaruhmi saya ke desa-desa, bahwa rakyat boleh menegor rekanan yang melaksanakan pembangunan agar hasilnya lebih baik dan bermanfaat untuk rakyat”, tegasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh stake holder pembangunan baik dari tingkat RT, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten serta tingkat provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Bakorwil IX bapak Drs. H. Moh. Asyhar. Dengan mengusung Visi Pemerintah Kabupaten Sampang yaitu: Mewujudkan

Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat dan Lingkungan Bersahabat, Demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat, Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib memaparkan Misi dan Isu Strategis Pembangunan untuk Tahun 2017.

Hadir dalam acara tersebut, diantaranya Segenap Forum Pimpinan daerah (Forpimda) Sampang, Undangan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh Agama, Budaya serta Ormas LSM serta tokoh penting tingkat RT, Desa/ Kelurahan, Camat se-Kabupaten Sampang. (Dir/Al/Tur*)

LKPJ Bupati Sampang Berjalan Lancar

Sidang paripurna LKPj Bupati Sampang berjalan lancer.

Sampang, Jatim PosRapat Paripurna penyampaian penjelasan Bupati Kabupaten Sampang dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di Tahun 2015 berjalan dengan sukses, penyampaian LKPj itu disampaikan secara langsung oleh Bupati KH. A Fannan Hasib di gedung DPRD Kabupaten Sampang, Senin barubaru ini.

Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Bupati Fadilah Budiono, Sekkab Phutut Budi Santoso, Forpinda, SKPD, juga dihadiri pinpinan dan Anggota DPRD serta tamu undangan. Dalam penyampaian LKPj itu dibagi menjadi empat bagian.

Yaitu, arah kebijakan Pemkab, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemda berbasis visi, misi, juga program prioritas tahun 2015 dan penyelengaraan tugas pembantuan umum pemerintahan.

“Anggaran PAD ini dianggarkan sebanyak Rp 121.247.964.800 dengan realisasi Rp 142.511.555.151 atau sekitar 117.54 persen,” ujar Bupati Sampang dalam penyampaian LKPj-nya dihadapan Dewan dan para tamu undangan.

Fannan juga berterima kasih ke Pimpinan dan Anggota DPRD Sampang karena sudah melakukan proses pembahasan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD TA 2014.

“Itu merupakan perubahan

yang efektif dan akuntabel juga memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Dan sebelum menutup acara ini, kalau terdapat kesalahan dan rencana program dan kegiatan yang tidak sejalan dengan pandangan anggota dewan, saya berharap agar memberikan masukan dan saran,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menyampaikan, pembacaan

nota penjelasan LKPJ bisa menjadi evaluasi bersama dikalangan eksekutif maupun legislatif. Dan sesudah dibentuk panitia khusus (pansus) LKPj, dia berharap bisa memberikan konstribusi yang nyata.

“Dengan paripurna ini kami berharap agar anggota pansus segera mengkroscek LKPj, semoga nanti rekomendasi yang telah dihasilkan dapat bermanfaat untuk kemajuan Sampang,”paparnya.

Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanto mengatakan paripurna penyanpaian LKPj berjalan dengan sukses dan dia berharap supaya pembahasan LKPj tersebut berjalan dengan jadwal yang sudah ditentukannya.

“Harapan saya hasil evaluasi rekom dari pansus LKPj tersebut akan berdampak baik terhadap pemerintah, kami sangat apresiasi sebab penyerahan LKPj tepat pada waktunya serta berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan,” tandasnya. (Dir/Al/ADV)

Bupati Ngawi membuka acara.

Desa Diberi Kewenangan Penuh Mengelola Dana

sungguh dan disertai keiklasan agar berdampak positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Ngawi.

Juga, untuk mempersiapkan Ujian Nasional dengan sebaikbaiknya dan harus menghindari masalah sekecil apapun, Melakukan koordinasi dengan semua pihak, khususnya orang tua dan wali murid agar pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2015/2016 berjalan lancar.

“Selain itu seluruh penyelenggara Unas harus menciptakan suasana yang kondusif, sportif dan menanamkan kejujuran pada peserta didik dalam melaksanakan Ujian Nasional, serta membimbing peserta didik dalam mempersiapkan sampai pada pelaksanaan Ujian nasional secara optimal.” Pinta Bupati.

merintahan Desa, yang mana pada bulan Januari 2015 harus dilaksanakan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, jelasnya.

Kebijakan ini, karena langsung masuk tahap implementasi tanpa melalui tahap transisi. Kementerian Keuangan berkomitmen dengan DPR RI khususnya Komisi XI untuk bersosialisasi secara luwas ke seluruh kabupaten yang mempunyai desa di seluruh Indonesia.

Di tahun 2015 sudah dilakukan sosialisasi di 180 kabupaten, tahun 2016 ini mentargetkan seluruh kabupaten yang tersisa.

Sedang tujuan sosialisasi adalah agar kita semua, perangkat desa, perangkat kecamatan, kabupaten atau pemerintah pusat mempunyai persepsi yang sama mengenai aturanaturan yang ada pada Undang -undang Desa dan aturan pelaksanaannya, jelas Putut Hari Setyaka Masih di tempat yang sama, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono dalam sambutannya juga mengatakan bahwa pemerintah desa diberi kewenangan penuh dalam mengelola Dana Desa.

Tampak hadir dalam acara, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko, Sekda, Siswanto, Kepala BPM Pemdes Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto, Perangkat Desa dan Pendamping Desa se-Kabupaten Ngawi.

(gus)

(gus)

Ngawi, Jatim Pos Kedatangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Putut Hari Setyaka yang bertempat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi terkandung maksud menjelaskan adanya Dana Desa adalah untuk melaksanakan Undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang Pe-

Panitia Ujian Nasional Ngawi Baru Dilantik

Ngawi, Jatim Pos Bupati Ngawi, Budi Sulistyono berkesempatan melantik Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dari jenjang SD Negeri/Swasta hingga SMK Negeri/ Swasta sederajat di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi.

Pelantikan panitia Ujian Nasional bertujuan untuk mempersiapkan

para guru dalam melaksanakan Ujian Sekolah (US) maupun Ujian Nasional (UN) mulai dari jenjang SD Negeri/Swasta hingga SMK Negeri/Swasta sederajat, terang Kepala Dinas Pendidikan Nga-

wi, Abimanyu.

“Harapannya juga agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik serta lancar yaitu sesuai dengan tugas dan amanah sebaik-baiknya,” harapnya.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono meminta pada semua panitia Ujian Nasional yang di lantik untuk melaksankan tugas secara sungguh-

Jatim VI

Hal - 9

Tentrem, Mulyo lan Tinoto Rapat Paripurna Masa Sidang II DPRD Tulungagung

Tulungagung, Jatim Pos Penyampaian, pembukaan, perubahan program Peraturan Daerah tahun anggaran 2016, dan Ranperda Inisiatif DPRD masa sidang II tahun sidang II oleh Badan Legislasi DPRD, penyerahan Ranperda Inisiatif DPRD kepada bupati, dan Ranperda dari pemerintah kabupaten oleh Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Tu-

lungagung Supriono, M.Si. Laporan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE.MSi, DPRD Kabupaten Tulungagung dengan agenda penyampaian Ranperda tahun 2016 masa sidang ke II tahun sidang ke II. Disidang yang terhormat perkenankanlah kami mengajukan 4 Ranperda guna mendapatkan perubahan dalam rapat-rapat DPRD, 4 Ranperda

sebagai berikut.

Pertama, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan daerah No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi layanan kesehatan pada unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Kedua, Ranperda tentang Perubahan ke II atas Perda No. 18 tahun 2010 tentang pengendalian menara.

Ketiga, Ranperda tentang penanaman modal, dan keempat Ranperda tentang perubahan atas bantuan daerah No. 2 tahun 2015 tentang Kepala Desa. Penyampaian Ranperda tentang perubahan atas Peraturan daerah No. 3 tahun 2012 merupakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan mutu, dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tulungagung. Pem-

bentukan Ranperda dengan atas perubahan ke II atas Peraturan daerah No. 18 tahun 2010 merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, dan retribusi daerah.

Secara umum Ranperda tersebut merupakan kebijakan yang memanistasikan aspirasi masyarakat dan juga berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Demikian yang disampaikan semoga seluruh proses berkaitan dengan Ranperda ini dapat dilalui dengan lancar, dan tertib serta menghasilkan Peraturan daerah yang benarbenar dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat, serta dapat mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang ayem tentrem, mulyo, lan tinoto. (san)

Desa Durenan Kabupaten Trenggalek Tiga Besar Kampung Gotong Royong Provinsi Jatim

Trenggalek, Jatim Pos Desa Malasan Kecamatan Durenan telah masuk tiga besar di tingkat provinsi sebagai kampung Gotong Royong yang mengalahkan 14 Kecamatan se Jawa Timur. Desa Malasan ini harus bersaing lagi dengan Desa dari Pacitan dan dari Probolinggo untuk merebutkan juara pertama.

Rabu lalutim penilai Kampung Gotong Royong dari Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan ke balaidesa Malasan Kecamatan Durenan untuk melakukan penilaian tahap akhir yaitu penilaian peninjauan

lapang. Bidang yang dinilai yaitu bidang Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Agama serta bidang Lingkungan.

Rangkaian kegiatan penyambutan Tim Penilai Provinsi Jawa Timur oleh Bapak Wakil Bupati Trenggalek di Balai Desa Malasan dimeriahkan dengan Kesenian Jaranan Kendang dan dilanjutkan dengan Jaranan khas dari Trenggalek yaitu Jaranan Turonggo Yakso. ini merupakan prestasi yang patut diberikan apresiasi selain suatu kebanggaan juga mencerminkan bahwa masyarakat

Trenggalek masih menjaga dengan baik tradisi gotong royong,” terang Wabup mengawali sambutannya.

Nur Arifin juga meminta kepada juri untuk memberikan penilaian yang obyektif tanpa harus melihat siapa dan dimana.

“Jika memang bagus ya nilai bagus, jika jelek ya nilai jelek.Hal ini merupakan pembelajaran kepada warga jangan pas waktu ada lomba saja baru guyub rukun akan tetapi benar-benar setiap hari jiwa gotong royong ini diterapkan di Desa Malasan bahkan di desa lain,” ucapnya.

Ny. Arumi Emil Elestianto

selaku Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Trenggalek ikut berbangga dengan Desa Malasan yang telah mendapatkan peringkat tiga besar sebagai desa kampung Gotong Royong. Semoga prestasi ini juga mendorong desa-desa lainnya untuk terus menggalakkan tradisi gotong royong.Karena saya tahu bahwa Kabupaten Trenggalek warganya ramahramah dan sangat toleransi satu sama lainnya, hal ini terbukti dengan hampir tidak adanya pertikaian meskipun terdapat beda pendapat,” pungkas Arumi. (hms/san)

Rencana Peningkatan Jalan di Kabupaten Blitar Blitar, Jatim Pos Jalan adalah sarana dan prasarana paling vital karena jalan termasuk salah satu penunjang untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan juga sebagai akses penghubung antar desa, daerah atau provinsi, dalam hal itu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan bertambahnya volume kendaraan yang selalu bertambah setiap tahunnya, “meminimalisir kemacetan” melalui leading sektor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tahun 2016 ini melakukan pembangunan peningkatan jalan dengan kontruksi beton bertulang dibeberapa titik. Sesuai dengan rencana pembangunan peningkatan jalan aspal tersebut yang akan dibangun sesuai dengan perencanaan awal yang dianggarkan pada tahun 2016 ini.

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, Sudarman, ST Senin lalu diruang kerjanya beserta Kasi Pemeliharaan Jalan M.Rifai mengatakan,

rencana pembangunan peningkatan jalan yang akan dilakukan tahun 2016 ini salah satunya di kecamatan nglegok ddi desa sumber asri. Untuk jalan di wilayah Kecamatan Nglegok kondisinya memang masih dalam tahap perencanaan setelah pelelangan selama 40hari dari sekarang, selama proses tidak ada kendala atau hambatan dengan alokasi dana Rp 1,2M. Untuk melakukan pelaksanaan pembangunan peningkatan jalan aspal tersebut anggaran diambilkan dari dana APBD. Masih menurut keterangan

Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudarman,ST selanjutnya rencana pembangunan peningkatan jalan diprioritaskan fokus pada Kabupaten Blitar diwilayah atau bagian yang benar-benar penting,yaitu di Kecamatan Nglegok khususnya Desa Sumber Asri, sebagai sarana dan prasarana untuk fasilitas umum yang belum terpenuhi dari banyaknya pengajuan masyarakat, supaya pembangunan pemeliharaan atau peningkatan jalan dilakukan tapi perlu dana yang tidak sedikit dan masih terbatas

Dinas PU Binamarga dan Pengairan Kabupaten Blitar terus berupaya. Walaupun pembangunan peningkatan jalan harus bertahap,” terang Darman.

Dengan dibangunya peningkatan jalan ini tujuannya untuk membuat pengguna jalan lebih nyaman tentunya transportasi lancar,nantinya pertumbuhan ekonomi meningkat dan wisata lebih meningkat dan yang terakhir untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat juga ikut berperan serta ikut memelihara jalan,” tutur Sudarman,ST. (san)

Penanda tanganan oleh M. Nur Adhim. AP Pembina tim penggerak PKK Kecamatan Junrejo Kota Batu

Pelantikan Tim Penggerak PKK Dadaprejo Batu, Jatim PosDalam acara pelantikan ketua tim peggerak PKK dan pengukuhan keanggotaan tim penggerak PKK Kelurahan dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang di hadiri oleh ketua tim penggerak PKK dari enam Desa dan satu Kelurahan di kecamatan Junrejo.acara serah terima jabatan ini yang sebelumnya dijabat oleh

Umiyati sebagai ketua tim penggerak PKK yang lama dan di serahkan kepada Susianah Tripeni sebagai tim ketua penggerak PKK kelurahan Dadaprejo yang baru. Dan pengesahan serah terima jabatan tersebut di sahkan oleh Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Junrejo Fitriana Mila Dewi,dan M.Nur Adhim.AP selaku pembina tim penggerak PKK Kecamatan Junrejo Kota Batu. (yon)

Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut Kab.Blitar, JtpMerawat Kesehatan Gigi dan Mulut sebaiknya sejak dini.

Jangan menunggu gigi bermasalah baru mengunjungi dokter gigi. Gigi yang dirawat sejak dini akan lebih sehat dan bebas dari masalah-masalah dan gangguan kesehatan gigi saat dewasa, itulah yang disampaikan dr.

Handono, selaku Ketua Seksi kesehatan dan rujukan khusus pada acara sosialisasi gigi dan mulut, selain itu pula beliau juga menyampaikan dengan adanya sosialisasi dapatnya membantu masyarakat melalui puskesmas terdekat dapat langsung lebih mengetahui adanya tandatanda awal ataupun keputusan yang lebih penting agar penanggulangan lebih cepat teratasi dan sesuai, menurut aturan yang ada karena gigi tidak hanya memiliki fungsi untuk mengunyah makanan tapi juga memiliki fungsi ekstetika yang menunjang kecantikan. Karenanya, sangat perlu untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Jangan sampai gigi rusak akibat kurang dijaga kebersihannya. Hadir dalam kegiatan ini mulai dari nara sumber rumah sakit ngudi waluyo yaitu Dr.Evi Dian Kartika Sari juga dari puskesmas yang berada di Kabupaten Blitar, Kerusakan pada gigi juga dapat menimbulkan gangguan pada organ tubuh lain. Komplikasi penyakit yang menjalar ke

organ lain akibat gangguan kesehatan pada gigi sering ditemukan. Untuk itu, kesehatan gigi harus benar-benar diperhatikan.

Sebaiknya merawat gigi sejak dini. Jangan menunggu gigi bermasalah baru kemudian mengunjungi dokter gigi. Gigi yang dirawat sejak dini akan lebih sehat dan bebas dari masalahmasalah dan gangguan kesehatan gigi saat kita dewasa.

Gigi yang putih belum tentu sehat. Gigi yang sehat haruslah ditunjang dengan gusi dan akar yang kuat. Sebenarnya, untuk mendapatkan gigi yang sehat, tidak membutuhkan usaha yang sulit.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara; satu, menyikat gigi setiap sehabis makan dengan cara yang baik, kedua, usahakan menjangkau dan membersihkan seluruh permukaan gigi, Ketiga, menggunakan sikat gigi yang baik, yang lembut dan tak melukai gusi, keempat, menggunakan pasta gigi yang mengandung zat-zat yang diperlukan, misalnya fluoride dan kalsium, kelima, menggunakan obat kumur sehabis menggosok gigi untuk mematikan bakteri yang teringgal di sela-sela gigi. keenam, menghindari makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin serta makanan yang manis dan lengket di gigi. (san)

SMP 01 KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG Mengucapkan

SELAMAT HARI KARTINI TAHUN 2016 Kepala Sekolah Beserta Guru dan Staf

Jatim VII

Hal - 10

Penemuan Mayat Tanpa Identitas Di Area Persawahan Desa Paowan, Panarukan

Tampak mayat Mr X yang ditemukan di Desa Paowan Panarukan kemarin Situbondo, Jatim Pos Kemarin, pukul 14.00 wib Polsek Panarukan menerima laporan dari masyarakat yang

menemukan mayat orang tidak dikenal (otd) di area persawahan Desa Paowan Kec. Panarukan.

Berdasarkan laporan itu Kapolsek Panarukan AKP Didik bersama anggota dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Situbondo mendatangi TKP penemuan mayat otd dan melakukan olah TKP dan pengamanan disekitar lokasi.

Dari hasil pemeriksaan beberapa saksi dari masyarakat belum ada yang mengetahui identitas mayat otd itu sedangkan hasil identifikasi unit iden bahwa ciri-ciri mayat Mr. X itu jenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 155 cm, umur sekitar 35 th, memakai kasos biru, berkalung serta memakai gelang manik-manik terbuat dari kayu.

Selain itu petugas kesehatan dai Puskesmas Panarukan yang melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mayat tersebut bahwa tidak ditemukan

tanda-tanda kekerasan dan diduga adalah orang gila karena ciri-ciri kuku pada tangan dan kaki panjang dan badan kotor sekali tidak terawat.

Dari hasil temuan tersebut Polsek Panarukan melalui Kasubbag Humas Ipda Nanang telah menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait penemuan mayat Mr. X sehingga apabila ada masyarakat yang mungkin memiliki sanak famili/ keluarga/teman ataupun tetangga bisa menghubungi Polsek Panarukan maupun Humas Polres Situbondo.

“Bagi siapa saja yang merasa kalau mayat tersebut adalah keluarganya, silahkan hubungi Polsek Panarukan atau pun Polres Situbondo,” ujarnya Selasa lalu. (asad)

Peresmian Empat Kantor Senilai Rp 16 M

Pasuruan, Jatim Pos Empat gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang berada di Komplek Perkantoran Jl Raya Raci Bangil, diresmikan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Rabu lalu.

Gedung yang diresmikan tersebut antara lain, Kantor Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M),

Gedung Arsip dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), gedung Sekretarian DPRD, serta gedung UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

“Pembangunan gedunggedung perkantoran ini menelan anggaran Rp 16 miliar yang berasal dari DPA APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2014 dan 2015, dan seluruhnya berlokasi dalam komplek perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci, Bangil,” kata Agung Mariyono, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pasuruan, didampingi Drs. Soenarto kepala Kantor Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

Setelah peresmian, kata Agung, gedung-gedung tersebut akan langsung dimanfaatkan dan dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan gedung baru ini, lanjutnya, merupakan implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 20132018.

“Secara bertahap nantinya seluruh kantor Pemkab Pasuruan akan berpindah dan berlokasi di Komplek Perkantoran Raci Bangil,” kata Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa tujuan pembangunan keempat gedung tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelayanan sekaligus menyongsong rencana Kota

Bangil sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan.

Bupati Irsyad dalam sambutannya menegaskan, pembangunan gedung baru ini merupakan salah satu upaya melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta peranannya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana tersebut masih belum cukup dan kurang lengkap. Tapi kita berharap secara bertahap akan kita penuhi sesuai dengan prioritas serta kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. (Ham)

Tampak mobil sedan DATSUN tidak bertuan yang terparkir menutup jalan di depan laboratorium Sejahtera kemarin

Polsek Besuki Temukan Mobil Datsun Go Tanpa Pemilik Terkunci Di Depan Kantor Lab. Sejahtera Situbondo, Jatim Pos Kemarin sekitar pukul 17.30 wib SPKT Polsek Besuki menerima laporan dari masyarakat seputar adanya mobil yang terparkir tanpa ada pemiliknya dan menutup akses jalan keluar masuk di depan kantor Laboratorium, Sejahtera Kecamatan. Besuki, Situbondo. Polsek Besuki mengetahui adanya mobil Datsun bernopol DK 173 NY adalah bermula dari sebuah laporan masyarakat setempat.

Setelah meneneima laporan tersebut anggota Polsek Besuki langsung saja mendatangi lokasi mobil yang dilaporkan oleh masyarakat dan menemukan bahwa ada mobil merk Datsun Go Panca warna silver No. Pol. DK-173-NY terparkir dipinggir jalan dan menutup akses keluar masuk kantor Lab. Sejahtera, Besuki.

Selanjutnya petugas melakukan pengecekan keadaan mobil dan ternyata mobil itu dalam keadaan terkunci. Setelah melakukan pengecekan dengan lampu senter ternyata dashboard mobil tersebut tampaknya sedang mengalami kerusakan.

Dari hasil keterangan saksi

Mulyadi (27) dan Mutiatun (38) keduanya karyawan Lab. Sejahtera Kecamatan Besuki mengatakan bahwa mobil tersebut sudah terparkir sejak pukul 07.00 wib pagi dan sampai saat ini tidak ada pemilik yang mendatangi sehingga kejadian itu dilaporkan ke Polsek Besuki pada pukul 17.30 WIB. Untuk keamanan, Kapolsek Besuki AKP Agus Supariyono bersama anggota memindahkan mobil Datsun GO+ PANCA itu ke halamanMapolsek Besuki selanjutnya membuat pengumuman kepada masyarakat terkait mobil sedan Datsun tak bertuan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kasubbag Humas Ipda Nanang membenarkan bahwa telah ditemukan mobil yang belum diketahui pemiliknya dan membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat yang mungkin memiliki kendaraan tersebut ataupun mengetahui siapa pemiliknya bisa datang langsung ke Polsek Besuki.

“Bagi siapa saja yang merasa memiliki mobil tersebut silahkan langsung datang saja ke Mapolsek Besuki secepatnya,” ujarnya, Minggu belum lama ini. (asad)

Launching Kurikulum Terintegrasi BNN KOTA BATU Membangun Kelurahan Kutorejo dengan Masyarakat Batu, Jatim PosBak jamur di musim hujan Narkoba masih menjadi momok yang mengerikan di Negeri ini.

Keberadaannya mampu menembus ke seluruh lapisan masyarakat terutama Generasi muda sebagai masa depan Bangsa. Sekali lagi langkah konkrit Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu dalam rangka pemberantasan narkoba diwujudkan.

Kali ini BNN meluncurkan kurikulum terintegrasi anti narkoba yang langsung diserahkan ke Dinas Pendidikan.Kepala BNN, AKBP Heru Cahyo Wibowo, mengatakan, kurikulum yang telah jadi itu dirumuskan oleh tim dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kota Batu.

Dalam waktu satu minggu saja, kurikulum itu telah jadi.

“Materinya mulai dari jenjang SMP-MTs, SMA-SMK dan tingkat MA. Kami serahkan ke wali kota dan kepala dinas pendidikan agar diteruskan ke masing-masing sekolah,” ungkap Heru usai penyerahan secara simbolis.Heru juga memaparkan

Kepala BNN, AKBP Heru Cahyo Wibowo (kiri), Edy Rumpoko, Walikota Batu (tengah), Dra.Mistin,M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu (kanan). mengenai prestasi BNN Batu yang menjadi kota kedua di Jawa Timur yang telah memasukkan kurikulum di sekolah-sekolah. “Nanti akan mulai diberikan di tahun ajaran 2016/ 2017,” imbuhnya.

Kurikulum yang telah dibuat dibagi menjadi besar, yakni untuk SMP/MTs dan SMA/SMK, MA. Karena kurikulum ini telah diintegrasikan ke masing-masing

mata pelajaran sehingga para guru tinggal improvisasi.

Mengenai jumlah halaman kurikulumnya hampir mencapai 1000 halaman. Kurikulum ini tidak punya jam tersendiri, jadi mengikuti mata pelajaran yang ada. Rata-rata ada 10 mata pelajaran sehingga kami harap tiap hari ada ulasan mengenai narkoba ke siswa. (yon)

Pasuruan, Jatim Pos Pelayanan masyarakat menjadi perhatian utama Lurah Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ke depan, memulai dengan pembenahan secara satu persatu, yang dinilai kurang efektif tahap awal dimulai dengan pelayanan terhadap masyarakat 4 lingkungan di antaranya lingkungan Kuti 1 Kuti 2, Sido Nganti, Dukuh Kadalpang yang saat ini sudah terjalin keakraban dengan semua staf Kelurahan Kutorejo, dan itu merupakan tujuan yang paling utama bagi Ninik.

Demikian dikemukakan Ninik Chotiyah S.Sos Lurah Kutorejo pada Jatim Pos. Sejak bertugas di kelurahan Kutorejo tujuan utamanya berusaha untuk selalu meningkatakan pelayanan pada masyarakat, serta ingin mengembangkan pelayanan yang mudah aman dan kondusif. Dimulai dari lingkungan Kuti 1 sampai ke 3 lingkungan lainnya, karena kerjasama

yang baik merupakan kesuksesan dalam semua hal, dan itu sudah terbukti kerjasamanya dengan Muspika kecamatan Pandaan. Untuk itulah resep Kelurahan Kutorejo peningkatan kinerja kelurahan untuk kemajuan ke depan.

Selanjutnya semua stafnya akan berusaha melayani masyarakat dengan baik. Disamping itu aktifitas kerja pegawai kami lebih efektif dan efisien.

Agar seluruh pegawai staf Kelurahan Kutorejo benar-benar bekerja dengan orientasi pelayanan pada masyarakat.

Dan itu sesuai motto kami kepentingan masyarakat adalah semangat kerja kami, namun bila ada keluhan harap datang langsung kekantor kelurahan Kutorejo,” tutur pejabat yang mulai tugasnya pada tahun 2015 lalu saat ditemui di ruang kerjanya. (Ham)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Konservasi... ungkapkan Pantai Kili-Kili ini diapit oleh Pantai Konang yang berada di sebelah timur dan Pantai Pelang yang berada di sebelah Barat. Jika Pantai Konang punya ciri khas Nyiur yang rimbun dan dipenuhi dengan perahu nelayan dan Pantai Pelang dengan ciri khas pulau mirip Tanah Lot dan air terjun, maka di Pantai Kili-Kili ciri khasnya selain hamparan pantai pasir juga dipenuhi dengan tumbuhan Pandan (Pandanus odoratissimus) yang hampir memanjang di tepi pantai.

Pantai ini sebenarnya bukan tempat wisata karena akses ke tempat ini berupa persawahan yang hanya dapat dilalui dengan sepeda atau motor. Namun semenjak bulan Mei 2012, tempat ini mendapat perhatian dari Diskanlut Jatim semenjak ditemukannya penyu-penyu yang sering bertelur di Pantai ini. Sebenarnya warga setempat sudah mengetahui bahwa antara bulan Mei hingga Agustus adalah musim penyu bertelur di tempat ini. Akan tetapi warga setempat yang tidak mengerti tentang fauna ini malah membantai penyu-penyu tersebut untuk dikonsumsi dan diambil telur-telurnya. Sungguh sadis.

Tapi syukurlah, sekarang Pantai Kili-Kili ini sudah menjadi tempat konservasi penyu yang termasuk hewan langka dan dilindungi tersebut. Warga sekitar sudah takut akan undang-undang mengenai perburuan dan perdagangan hewan ini. Malahan warga setempat ikut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi ini meskipun tidak dibayar melalui Pokmaswas setempat Lokasi konservasi yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah melewati areal sawah yang dikelilingi perbukitan karst dan pualam bisa diakses mengendarai motor. Akses ke lokasi masih sulit, sehingga menaruh motor di pinggir sawah dan jalan kaki sekitar 10 menit menuju pantai. Untung musim kemarau jadi jalanan tidak becek.

Setelah tiba, tempat ini masih semerawut dengan kolam penyu yang seadanya.

Selain menetaskan telur penyu, di areal konservasi laut itu ditangkarkan pula anak penyu (tukik) terdiri dari 3 jenis, yakni Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata), dan Penyu Abu-abu (Lepidochelys olivacea). Padahal masih ada satu jenis uang tergolong dilindungi,

dari halaman 1 yakni Penyu Belimbing (Dermochelys olivacea).

Beberapa tukik yang masih berumur satu bulan tampak berenang di kolam yang sederhana. Di kolam yang agak besar dengan ukuran sekitar 2 x 3 meter terdapat kira-kira ratusan lebih tukik yang belum dilakukan penyortiran. Juga ada satu kolam khusus untuk tukik yang terkena jamur white spot untuk dikarantina agar tidak menular ke tukik yang lain.

Kondis kebersihan kolam, sanitasi, serta banyaknya populasi penyu dalam kolam jika tidak dirawat dengan instens akan meyebabkan tukik rentan sakit bahkan mati. Hal ini dikarenakan dana yang dialokasikan untuk pembenahan belum maksimal.

Pantai Kili-Kili memiliki potensi sebagai tempat bertelurnya penyu dikarenakan tempat ini bebas polusi cahaya serta banyak dijumpai pohon pandan yang merupakan sinyal bagi penyu yang hendak bertelur.

Tempat ini juga menjadi salah satu rute perjalanan dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sendiri merupakan tempat persinggahan 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Bahkan IUCN (Red

Madura Sarang... ngan pejabat di lingkungan Pemkab Sampang, utamanya para Kepala Desa (kades) yang dikabarkan banyak terlibat penyalahgunaan narkoba, ia mendesak Pemkab supaya segera menggelar tes urine ulang bagi para pejabat utamanya para Kades.

“Ini bukan hanya sebelum Pilkades, tapi sesudah dilantik pun juga harus dilakukan tes urine kembali agar publik tahu apa yang terjadi sebenarnya.

Dulu kan, ulama di Sampang juga memintanya (tes urine ulang) namun kayaknya hasilnya tidak terbuka dan terkesan ditutup-tutupi,” ujarnya.

Namun anehnya hingga saat ini belum ada keberanian di

Kabupaten Sampang untuk melakukan tes urine bagi aparat tersebut. Wakil Bupati (Wabup) Sampang sekaligus Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang, Fadhilah Budiono berdalih, pihaknya tidak bisa melaksanakan tes urine ulang tersebut karena masih minim anggaran.

“Kami akan melakukan tes urine kalau ada dananya. Kami akan adakan tes secara umum, tapi saya tidak akan umumkan terlebih dahulu ini, namun melakukan pemanggilan terlebih dahulu bagi orang yang terindikasi positif pengguna barang tersebut,” dalihnya.

Selanjutnya Fadhilah mengalihkan inti pembicaraan de-

dari halaman 1 ngan berkata bahwa, penyebaran barang haram tersebut bukan hanya di kalangan umum, mulai dari pelajar sampai pejabat, namun sudah merambah kalangan pondok pesantren. Bahkan disinyalir menjadi tempat baru peredaran narkoba tersebut.

“Yang namanya narkoba ini sudah merambah kemana-mana, dikalangan santri pun sudah ada yang terindikasi dan mungkin itu dilakukan saat ada waktu kosong mengaji, mungkin para santri itu bertemu dengan temannya di luar pondok, dan memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan haram tersebut,” alihnya. (Dir/Al/Fat)

Rumah Warga... melaporkan kepada pejabat pemerintahan di Kabupaten Pasuruan. Wakil Bupati Pasuruan Ir. HM Riang Kulup Prayuda akhirnya mengetahui permasalahan tersebut dan turut membantu renovasi rumah Muhammad Hasan. Bantuan Wabup dilakukan secara pribadi dan bukan atas nama Pemkab Pasuruan.

Muhammad Hasan menyatakan rasa terimakasih kepada masyarakat yang telah membantunya memperbaiki rumah.

“Tidak ada yang bisa saya berikan kepada orang yang menolong memperbaiki rumah saya, kecuali beribu terimakasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca tanda bahagia dan terharu.

Program Bedah Rumah Sesungguhnya Pemprov Jatim memiliki program bedah rumah bagi warga miskin bekerjasama dengan Kodam V/ Brawijaya. Namun entah bagaimana bantuan itu, warga masyarakat miskin tidak tau termasuk kasus yang menimpa Muhammad Hasan di Pasuruan itu hingga rumahnya ambruk.

Gubernur Jatim DR H Soe-

karwo mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pemugaran 234.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga kurang mampu di wilayah ini. Kodam V/Brawijaya pun menyatakan komitmen membantu pencapaian target bedah rumah itu dengan mengerahkan bintara pembina desa (babinsa).

Langkah pembedahan atau pemugaran RTLH itu dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Targetnya 234.000 rumah tidak layak huni untuk rakyat kurang mampu dibangun di sini,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo seusai memberikan paparan dalam Rapat Pimpinan Kodam V/Brawijaya di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Sejak 2009, kata dia, sebanyak 91.400 unit rumah tidak layak huni didirikan dan diharapkan akan semakin banyak dibangun untuk pengentasan kemiskinan. Menurut dia, RTLH merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim bekerja sama dengan personel Kodam V/Brawijaya untuk mengentas masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan me-

dari halaman 1 lalui bantuan pembangunan rumah yang layak huni.

“Sinergitas sangat diperlukan antara Pemprov Jatim dan TNI/Polri, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk pemenuhan hak warga miskin mendapatkan bantuan,” ucapnya.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi mengatakan prajuritnya tak akan pernah berhenti membantu dan mendukung Pemprov Jatim dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program RTLH. “Program ini melibatkan seluruh prajurit TNI yang ada di Kodam V/Brawijaya. Teknisnya nanti, ada data di Babinsa yang mengacu nama dan alamat masing-masing,” katanya.

Jenderal berbintang dua itu berpendapat, program tersebut akan terus dilanjutkan sampai seluruh masyarakat Jatim memiliki rumah layak huni. “Kami mengerahkan Babinsa untuk mendata mana saja rumah yang tidak layak huni dan layak menerima bantuan,” katanya. (ham)

Risma Beri... tampak kumuh sampah berserakan dimana-mana terutama disepanjang pantai Bulak. Padahal kawasan perkampungan Nelayan Bulak dipersiapkan menjadi salah satu obyek peninjauan delegasi peserta Prep Com III UN Habitat 2016 pada bulan Juli mendatang.

Usai membuka Bulak Fest 2016 Risma langsung melakukan peninjauan ke lapangan melihat sampai sejauh mana persiapan yang telah dilakukan untuk menyambut para tamu dari 193 negara peserta Prep Com III UN Habitat 2016.

Selain para Kepala SKPD tampak pula Sekota Surabaya Hendro Gunawan mendampingi Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat melakukan peList of Threatened Species) mengkategorikan satwa ini “sangat terancam”.

Pantai ini merupakan salah satu dari 3 tempat konservasi penyu yang ada di Jawa Timur.

Harapan ke depan semoga tempat ini mendapat perhatian yang serius baik dari baik pusat maupun daerah agar pembenahan balai konservasi ini menjadi lebih baik. (Oce)

ninjauan.

Risma tampak kurang puas dengan kondisi lapangan yang telah dilihatnya. Berkali-kali Risma memanggil Lurah Kedungcowek Suradianto maupun Camat Bulak Suprayitno.

“Pak Lurah mana” tanya Risma.

“Siap Bu” jawab Lurah Kedungcowek Suradianto sigap.

“Apa sudah disiapkan rumah-rumah penduduk nelayan yang akan menjadi obyek peninjauan,” tanya Risma.

“Sudah Bu Cuma ada sedikit kendala”, jawab Lurah Suradianto memberikan alasan.

“Tak perlu repot-repot bongkar rumah segala, ditembok depan rumah nelayan cukup ditempeli dengan kulit kerang kemudian dicat warna warni untuk hiasan yang menunjukkan ciri khas perumahan nelayan dan yang penting kebersihan kampung dan taman tetap dijaga,” ujar Risma memberikan petunjuk. “Baik Bu,” jawab Suradianto.

Menurut Risma pantai Bulak nantinya akan disulap menjadi pantai yang bersih dan berpasir putih.

“Penduduk di kampung Nelayan Bulak ini juga harus ikut

Lisdiana Faranisha... bergaul. Hobynya masih belia banget, yakni jalan-jalan.

Gadis yang awalnya berkeinginan menjadi pramugari top adalah salah satu impiannya sejak kecil yang dimulai dari kelas 6 SD. Kini alumni SMAN 1 Purwosari yang juga berobsesi sebagai PNS sudah dikenal di mana-mana di lingkungan kerjanya. Lisdiana Faranisha cita-citanya dari dulu sampai sekarang sama, ingin men-

jadi pelayan masyarakat yang amanah.

Kini, hanya konsentrasi bekerja maklum sebelumnya juga sebagai aktvis bahkan saat ini juga tercatat sebagai pegawai di Desa Glagahsari. Agar citacitanya yang diimpikan bisa tercapai dengan lancar dan sukses, ia rajin berdoa.

Gadis yang berdomisili di Sukorejo Pasuruan ini mengaku banyak memperoleh pengala-

Habiskan Rp 12 M... yang kini jadi tempat mesum dan pesta miras. Padahal, Terminal Cargo dibangun 5 tahun lalu dan menelan biaya Rp 12 M. Tak hanya Terminal Cargo yang dinilai proyek mubazir.

Mahasiswa BEM Unira Pamekasan juga menyoroti pembangunan Videotron senilai Rp 1,8 M di Jalan Balekambang dan Vidoetron Rp 954 juta di pojok Taman Arek Lancor. Kedua Videotron itu hanya menayangkan kegiatan bupati setempat.

Presiden BEM Unira, Akhmad Hokim, menegaskan, pembangunan proyek Terminal Cargo sarat rekayasa dan patut diduga diwarnai penyalahgunaan anggaran. Sejak dibangun tahun 2011 lalu, Terminal Cargo yang berlokasi di Jalan Raya Panglegur hingga kini tak kunjung selesai.

“Lahan terminal malah dipenuhi ilalang. Sedangkan bangunan di sisi utara terminal malah sering digunakan tempat mesum dan pesta minuman keras lantaran kalau malam gelap tanpa lampu penerangan,” sesal Hokim,Kamis (31/3/2016).

Ajang kenakalan remaja juga acap terlihat di sebuah gudang di tengah terminal yang bangunannya hingga sekarang belum sempurna. Para remaja dengan mudahnya masuk areal terminal cargo lantaran pintu gerbang berupa sebatang tiang besi.

“Lantas apa kerjanya wakil rakyat jika hanya melakukan

pembiaran atas proyek belasan miliar yang tak kunjung selesai.

Mestinya, wakil rakyat wajib hukumnya turba ke terminal cargo dan secepatnya melakukan evaluasi dan mendesak bupati agar segera menyelesaikan proyek,” seru Hokim.

Molornya pembangunan Terminal Cargo membuat arus lalulintas di tengah kota semrawut. Ratusan truk Fuso memuat bahan bangunan dan tembakau terlihat memakan badan jalan. Armada truk besar itu membuat macet kawasan niaga, seperti di Jalan Diponegoro, Jalan Kabupaten, dan Jalan trunojoyo.

“Lantas, sampai kapan pemerintah membiarkan kesemrawutan jalan di jantung kota Pamekasan ini. Idealnya, Terminal Cargo bertujuan mencegat truk tonase besar bebas berkeliaran di jantung kota,” sambung Hokim.

Disisi lain, Wapres BEM Unira, Abdurrahman, menyoroti pembangunan dua unit videotron di jantung kota Pamekasan. Menurut Abdurrahman, pengadaan videotron tidak memberikan kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Sejak dibangun setahun lalu, videotron itu hanya menayangkan kegiatan bupati dan kegiatan pemerintah saja. Padahal, tujuan pengadaan videotron untuk mendapatkan retribusi tayangan iklan elektronik dari pihak swasta. Videotron itu

dari halaman 1 menjaga dan merawatnya, jangan malah mengotorinya,” pesan Risma.

“Mana DKP [Dinas Kebersihan dan Pematusan], coba kawasan ini dilengkapi dengan tempat sampah,” pinta Risma kepada seorang Staf DKP yang dengan sigap teriak “Siap Bu!” Ketika melihat kondisi pantai Bulak yang kotor dipenuhi sampah dan terkesan tidak terawat, Risma tampak sempat geleng-geleng kepala. Risma langsung turun kepantai dan memunguti serta menyapu sampah dengan sapu lidi yang biasa dibawa dalam mobil dinasnya.

Sekalipun panjang pantainya tidak lebih dari 150 m, namun kerena begitu banyaknya sampah, membuat Risma pun mandi keringat.

Kepada awak media termasuk Jatim Pos Risma mengungkapkan kedepan kawasan nelayan Bulak akan dijadikan salah satu destinasi wisata handal di Surabaya.

“Kita yakin dan percaya, kedepan Kawasan Wisata Bulak akan banyak dikunjungi oleh para wisatawan,” ujar Risma penuh optimistis. [Gatot.S/ Jatim Pos]

dari halaman 1 man di tempat barunya. “Semenjak aku menjadi operator di Desa Glagahsari, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, tapi aku tetap santai saja, karena ini merupakan suatu tangga untuk karier saya.

Kalau mau sukses harus melalui ujian dulu. Ini merupakan modal bagi saya untuk melangkah ke depan,” tuturnya pada Jatim Pos. (Haz)

dari halaman 1 menghamburkan uang rakyat tanpa manfaat,” kritik Abdurrahman.

Abdurrahman mengatakan, jika saja proyek belasan miliar itu dibuat membangun Puskesmas atau gedung kelas sekolah, maka setidaknya sudah bisa mendirikan 6 puskesmas dua lantai serta belasan ruang kelas.

Anggota Komisi 3 (Komisi Pembangunan) DPRD Pamekasan, Karimullah, berjanji akan menampung seluruh aspirasi mahasiswa. “Terima kasih adikadik bertamu ke gedung dewan. Saya berjanji akan menampung seluruh aspirasi adik mahasiswa dan komisi 3 hari ini juga akan menyidak terminal kargo tersebut,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Sedangkan kadis Dishubkominfo kabupaten Pamekasan Moh.Zakir menjelaskan bahwa untuk videotron kita menunggu regulasi perbup yang masih tahap penyelesaian. Sehingga tidak kami komersilkan ujar Moh.Zakir. “Terkait terminal kargo, kita masih akan membangun gudang tertutup yang akan dilelang pada bulan April dan Insyaallah bisa digunakan tahun 2017 untuk bongkarmuat barang,” ungkap Kadishub Kominfo.

Setelah menyampaikan inspirasinya di kantor wakil rakyat Pamekasan, puluhan mahasiswa itu membubarkan diri dengan kawalan Sabhara Polres Pamekasan. (Bob)

Hal - 12 Edisi No.216 Tahun XIV ~ Minggu I April 2016

Disbudpar Jatim Dukung Promosikan Wisata Bojonegoro

Menikmati Agro Wisata Belimbing Ngringinrejo DI BOJONEGORO terdapat objek wisata buatan “relatif baru” yang sangat nyaman dikunjungi, yakni Agrowisata kebun belimbing Ngringinrejo yang berlokasi di Jl. Letjen Soedirman, Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Begitu indahnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim turut mendukung mempromosikan, termasuk objek wisata lainnya.

Disbudpar Jawa Timur bersama 10 manajemen obyek wisata di Jawa Timur, beberapa waktu lalu, telah melakukan pertemuan dengan 60 lembaga pendidikan di Bojonegoro baik negeri maupun swasta guna mempromosikan dan cinta wisata lokal.

Sesuai gambaran Disbudpar Jatim, katanya, masih banyak lembaga pendidikan di Jawa Timur, yang mengutamakan mengisi waktu liburan sekolah ke luar, seperti ke Bali, Jakarta, atau obyek wisata lainnya di luar Jawa Timur.

Padahal, di Jawa Timur, banyak terdapat obyek wisata yang cukup menarik dikunjungi, antara lain, Gunung Bromo, Gua Gong Pacitan, pantai Banyuwangi, Batu, Malang, juga tempat lainnya.

“Maksud Disbudpar Jawa Timur datang ke Bojonegoro meminta para siswa di Bojonegoro dalam mengisi waktu liburnya bisa mengunjungi obyek wisata di Jawa Timur, sebelum ke luar daerahnya,” kata Kepala Bidang Pengembangan Bidang Usaha Seni dan Budaya Disbudpar Bojonegoro Imam WS saat itu.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendukung langkah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, yang mempromosikan objek wisata kepada lembaga pendidikan di daerahnya, sebagai usaha meningkatkan kunjungan wisata.

“Kami mendukung langkah Disbudpar Jawa Timur, yang mengajak manajemen sejumlah objek wisata di Jawa Timur, datang ke Bojonegoro mempromosikan objek wisata kepada jajaran lembaga pendi-

Agrowisata Kebung Blimbing Ngringinrejo Bojonegoro dikan,” ujarnya.

Agro Wisata Kebun Blimbing Agrowisata kebun belimbing Ngringinrejo Bojonegoro adalah wisata perkebunan yang berlokasi di Jl. Letjen Soedirman, Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kebun ini luasnya sekitar 19.3 hektar. Terpampang monumen buah belimbing menyambut pengunjung sebagai ikon desa tersebut.

Varietas belimbing yang dibudidayakan adalah belimbing madu (averrhoacarambola) yang berwarna kuning keemasan ditambah rasanya yang manis. Belimbing ini dipatok dengan harga perkilonya berkisar Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000. Setiap belimbing tersebut biasanya dapat berukuran lebih dari 300gr.

Sudah tampak perubahanperubahan yang terjadi sekarang apabila dibandingkan dengan pertama kali saya ke area tersebut pada tahun 2013. Akses yang menuju kebun belimbing sudah baik dengan aspal ataupun paving, tidak seperti dulu yang masih berupa tanah. Ketika memasuki kebun belimbing, sudah ada area parkir yang sudah dikelola dengan baik, sekelilingnya pun terdapat gazebo-gazebo sebagai tempat peristi-

rahatan. Untuk biaya parkir ditarik Rp 2.000 per kendaraan dan Rp 1.000 untuk biaya masuk perkebunan belimbing.

Jalan setapak di kebun ini juga sudah baik, layak tempat wisata di umumnya. Di kedua sisinya di pagari batang bambu yang sudah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah pengunjung yang merusak belimbing sebelum musim panen.

Belimbing-belimbing yang masih dalam masa tanam, dibungkus dengan plastik tipis sejak bunganya mulai berubah untuk mencegah kerusakan dari faktor binatang dan cuaca.

Tempat tersebut terjaga dengan baik kealamiannya, dengan monyet-monyet dan binatang lain berkeliaran tanpa adanya gangguan pada pengunjung. Pengambilan air pun saat musim kemarau masih diakali dengan sumur tradisional yang menggunakan tenaga manusia.

Meski sebagian besar pohon belimbing memenuhi tempat tersebut, terlihat juga pohon-pohon lainnya yang dijaga pula dengan baik seperti jambu air, pepaya, pisang, dll.

Mendekati tempat parkiran atau arah pulang, mulai terlihat banyak gazebo yang menjual belimbing, buah-buah lainnya, bumbu rujak, rujak yang sudah jadi, dan berbagai macam minuman, serta olahan buahbuahan sebagai oleh-oleh.

Perkebunan ini dikelola oleh 98 petani belimbing dan hasil produksi belimbing langsung dijual pada pengunjung. Sekitar 10.000 pohon yang telah dibudidayakan dapat menghasilkan 60 ton belimbing sekali panen. Masa panen bisa berlangsung 3-4 kali dalam setahun.

Dengan adanya agrowisata belimbing ini, tentu membantu besar dalam meningkatkan perekonomian warga setempat, juga mempromosikan Bojonegoro dengan keuletan petani-petaninya yang bekerja keras mengelola dan menjaga dengan baik kebun ini, belimbing madu yang mempunyai ciri khas sendiri, dan industri pariwisata kreatif yang masih dalam tahap pengembangan Petik Sendiri Para pengunjung dipersilakan untuk memetik sendiri buah yang dipilih dan mencicipinya tanpa dikenakan biaya tambahan. Gazebo nyaman dengan udara sejuk disediakan khusus untuk pengunjung yang ingin menikmati belimbing dan berbagai masakan yang dihidangkan oleh rumah makan dalam kawasan argo wisata ini.

Aroma buah belimbing yang khas segera tercium begitu memasuki pintu masuk track dalam perkebunan. Tidak perlu ragu dengan rasa yang

ditawarkan. Dijamin manis dan segar. Tidak heran karena varietas belimbing yang ditanam di perkebunan ini adalah belimbing madu. Ukuran buah belimbing juga beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil, sedang, hingga yang jumbo.

Tentu ukuran akan mempengaruhi harga jualnya.

Satu kilo buah belimbing ukuran kecil dihargai Rp. 5000,00 rupiah saja. Kita boleh memilih sendiri buah mana yang akan kita beli. Untuk buah ukuran sedang harga berkisar Rp. 6000,00- Rp 8000,00 per kilo. Sedangkan buah belimbing berukuran sebesar bola rugby kecil dijual dengan harga Rp 10.000,00 - 12.000, 00 per kilo. Harga yang cukup menarik bukan untuk buah yang fresh from the tree hahaha. Itu baru ketika musim kemarau.

Ketika musim penghujan harga buah ukuran kecil hanya berkisar Rp 3000,00 – Rp 4000, 00 saja. Yang sedang dan besar berkisar antara Rp 5000,00 – Rp Rp 8000,00. Menilik ke belakang, tumbuhnya tanaman belimbing di tanah Ngringinrejo ini seperti merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa.

Bermula dari menanami kebun di bantaran sungai Bengawan Solo dengan palawija, para petani Desa Ngringinrejo mengalami berbagai gagal panen karena lahan tersebut

hanya dapat ditanami pada saat musim penghujan saja. Menghadapi hal tersebut beberapa tokoh masyarakat desa dan penyuluh pertanian berembug hingga pada tahun 1984 mereka tergerak memilih belimbing sebagai komoditas mereka setelah mendapatkan informasi dari penanaman belimbing di Desa Siwalan, Tuban.

Berbagai hambatan dan perspektif negatif akan kelangsungan perkebunan belimbing ini tak menurunkan semangat dan keyakinan segelintir petani belimbing di desa ini. Setelah berjuang hingga 3-4 tahun, tanaman belimbing mereka mulai menunjukkan hasil. Hasil panen yang didapatkan jauh melebihi hasil panen palawija yang dulu mereka tanam. Hal ini menarik minat para petani dari kelompok petani Mekar Sari untuk ikut menanam belimbing, sehingga perkebunan belimbing di desa Ngringinrejo dapat berkembang pesat seperti sekarang.

Kini dari gapura masuk desa Ngringinrejo hingga area agro wisata semakin ditata rapi agar wisatawan nyaman berkunjung ke Desa Ngringinrejo.

Keberadaan agro wisata belimbing ini juga didukung oleh pemerintah baik daerah maupun pusat sehingga diharapkan kelak dapat terus berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata masyarakat Bojonegoro. (adv)

Jumlah Pengunjung Objek Wisata Bojonegoro Meningkat JUMLAH pengunjung tiga objek wisata di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu Kahyangan Api, Waduk Pacal dan “Dander Park, juga sejumlah objek wisata yang dikelola kelompok sadar wisata (pokdarwis) desa, terus meningkat dalam tiga bulan terakhir.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Dyah Enggar Rini, di Bojonegoro, Selasa, menjelaskan meningkatnya jumlah wisatawan domestik (wisdom) di daerahnya karena adanya

perbaikan fasilitas penunjang di tiga objek wisata itu.

Selain itu, lanjut dia, juga berkembangnya sejumlah objek wisata yang dikelola kelompok sadar wisata (poldarwis) desa.

“Jumlah pengunjung di tiga objek wisata yang dikelola pemkab itu, jauh meningkat kalau dibandingkan pengunjung dalam dua tahun terakhir,” ucapnya.

Ia memberikan gambaran pengunjung objek wisata Kahyangan Api di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem, sebanyak 22.588 wisdom pa-

da 2014 dan 34.729 wisdom pada 2015.

Tapi, ia membandingkan pengunjung Kahyangan Api tahun ini, hanya dalam tiga bulan bisa mencapai 32.977 wisdom. Di lain pihak, pengunjung “Dander Park” tahun ini hanya tiga bulan bisa mencapai 66.197 wisdom, padahal dalam dua tahun terakhir masing-masing hanya 6.714 wisdom dan 4.802 wisdom.

Selain itu, pengunjung Waduk Pacal di Desa Kedungsumber, tahun ini dalam tiga bulan bisa mencapai 9.585 wisdom, dan dalam dua tahun

terakhir masing-masing hanya 1.124 wisdom dan 14.409 wisdom.

“Jumlah pengunjung sejumlah objek wisata yang dikelola desa juga tinggi dari wisdom lokal, tapi juga luar daerah,” ucapnya, menegaskan.

Sesuai data yang diperoleh, agrowisata belimbing di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu, jumlah pengunjung dalam tiga bulan terakhir mencapai 35.953 wisdom.

Wisata edukasi gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo, sebanyak 2.188 wisdom

Pengunjung di agrowisata belimbing di Bojonegoro dan agrowisata salak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas, sebanyak 420 wisdom.

Lainnya, jumlah pengunjung objek wisata alam “Negeri Atas Angin” di Desa Deling

Kecamatan Sekar, mencapai 45.123 wisdom dan Kedungmaor di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang, sebanyak 500 wisdom. (ant)

Hal - A Edisi No.216 Tahun XIV ~ Minggu I April 2016

Pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Harus Jelas

Ilustrasi: Para nelayan kecil yang berharap ada kejelasan dalam penangkapan ikan DALAM pasal 6 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2004 tentang perikanan mengatur soal hukum adat dan kearifan lokal.

Namun dalam pasal 61 menyebutkan, nelayan kecil bebas untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI. Pasal ini menimbulkan ketidakjelasan yang bisa berujung pada konflik. Oleh karena itu

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Provinsi Jawa Timur harus jelas pengaturannya.

Pandangan Fraksi PPP terhadap usul prakarsa Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu disampaikan juru bicaranya H Rofik, SH, M.Hum, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa

Timur, Selasa (22/3/2016).

H Rofik melanjutkan, terhadap fenomena pengkavelingan laut yang menjadi akar konflik antar nelayan, dimana kepemilikan tersebut sangat kuat pada tingkat komunitas dan dihargai oleh nelayan kecil, tapi sering dilanggar oleh para nelayan pendatang yang bermodal besar. “Permasalahan ini harus menjadi perhatian,” tandas H Rofik.

Menurut Fraksi PPP, terhadap konflik yang terjadi akibat perbedaan kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan yang digambarkan dengan kesenjangan teknologi penangkapan ikan dan konflik yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang merugikan nelayan lain. Misalnya, dampak penggunaan alat tangkap yang terlarang atau lebih modern dengan nelayan tradisional, maka persoalan ini harus menjadi perhatian pengusul Raperda.

Terhadap penguatan organisasi nelayan harus ada wadah

secara khusus, dimana hal ini akan memudahkan membangun komunikasi dan koordinasi sesama nelayan lintas daerah yang memudahkan mengantisipasi terjadinya konflik. Begitu juga saat ini benyak kepentingan nelayan terkalahkan oleh kepentingan non nelayan, hanya karena tidak memiliki organisasi dengan posisi tawar yang kuat.

Selain itu, kata Fraksi PPP yang diketuai Drs HM. Musyaffa’ Noer, M.Si, MM, pentingnya kerja sama lintas daerah sangat mendesak di era otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, baik dalam perencanaan, implementasi maupun pengawasan, khususnya dalam mengantisipasi terjadinya konflik, baik tingkat masyarakat maupun pemerintah.

Fraksi PPP berharap usul prakarsa Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, yang saat ini akan disepakati sebagai Raperda Inisiatif Dewan. (nam)

Tanggapan Komisi B atas Pandangan Fraksi KOMISI B menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan, apresiasi dan persetujuan dari seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan” untuk ditetapkan menjadi Raperda inisiatif DPRD Provinsi Jawa Timur.

Bahkan semua fraksi berpendapat bahwa Raperda ini sangat mendesak dan penting untuk segera dibahas sebagai wujud perhatian dan prioritas kebijakan daerah demi terwujudnya kesejahteraan nelayan di Jawa Timur, sehingga nantinya Raperda ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga apresiasi, dukungan dan persetujuan yang diberikan ini menjadi momentum awal pembentukan peraturan daerah yang baik dan responsif sebagai salah satu ikhtiar kita semua untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur, khususnya kesejahteraan nelayan yang merupakan profesi asli bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut.

Sebagai pengusul Raperda dimaksud, Komisi B (Perekonomian) ingin menanggapi atau menjawab beberapa pertanyaan atau pandangan yang telah disampaikan oleh fraksifraksi, sebagai berikut: Pertanyaan atau tanggapan Fraksi Partai Demokrat yang menanyakan “Apakah Raperda ini memang menyediakan ruang pengembangan SDM dan kelembagaan yang mampu mendongkrak kemampuan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan?” dapat kami jawab bahwa ruang lingkup pengaturan raperda ini ialah perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empower ment) terhadap nelayan.

Khusus mengenal pemberdayaan nelayan, pengaturannya tercantum dalam Bab IV, yakni pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 Draft Raperda. Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.

Berkaitan dengan bentuk pengembangan SDM dan kelembagaan nelayan, maka telah diatur ketentuan pemberdayaan yang meliputi: Pendidikan dan pelatihan.

Penyuluhan dan pendampingan. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan.

Tanggapan Fraksi Partai Demokrat mengenai “data jumlah nelayan dan jumlah armada penangkapan ikan yang belum memberikan gambaran signifikan untuk memberikan alasan faktual-sosiologis tentang kondisi nelayan” ialah data tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan bahwa dengan jumlah nelayan dan armada tangkap yang cukup besar, namun produksi perikanan tangkap masih relatif kecil, yakni hanya sebesar 385.878,6 ton pada tahun 2014, maka diperlukan sebuah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan oleh Pemerintah Provinsi guna memaksimalkan hasil produksi perikanan tangkap tersebut sesuai dengan jumlah nelayan dan armada yang dimiliki oleh Jawa Timur. Dengan perkataan lain bahwa data tersebut kami sajikan untuk menunjukkan urgensitas Raperda ini dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Adapun data-data lainnya mengenal kelautan, potensi usaha perikanan, dan data lainnya telah kami jabarkan dalam Naskah Akademik.

Pertanyaan atau tanggapan Fraksi Partai Golkar yang menyatakan: “Raperda ini be-

nar-benar bersifat mengatur secara aplikatif, dengan pengertian: jelas dasar hukumnya, ada kepastian peran masing-masing unsur Pemerintah Daerah, bagaimana cara pengaturannya, tidak ada lagi keraguan dalam hal kewenangan dan batasannya, serta bagaimana akses pembiayaannya” dapat kami tanggapi sebagai berikut: Pada tanggal 14 Maret 2016 yang lalu, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang “Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam” menjadi Undang-Undang. Pada saat penyusunan Raperda ini, kami telah melakukan beberapa kali konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan DPRRI untuk mengkonsultasikan materi muatan Raperda ini dalam rangka pengharmonisan terhadap materi muatan Rencana Undang-Undang yang saat itu dalam proses pembahasan tahap akhir di DPRRI. Dengan disahkannya Rencana Undang-Undang dimaksud menjadi Undang-Undang, maka validitas yuridis draft Raperda ini sudah terpenuhi.

Jika mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dalam bidang kelautan, termasuk perikanan pada 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan penuh pemerintahan daerah provinsi. Jika sebelumnya, kabupaten/kota masih memiliki kewenangan 1/3 mil laut dari kewenangan pemerintah daerah provinsi, maka saat ini kewenangan dalam bidang kelautan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sehingga batasan kewenangan materi muatan yang diatur dalam Raperda ini sudah sangat jelas dan tidak ada keraguan atasnya. Hal

ini sekaligus mengoreksi pernyataan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan bahwa 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi merupakan kewenangan kabupaten/ kota.

Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pada bidang kelautan.

Jika mencermati materi muatan yang diatur dalam Draft Raperda, maka pengaturan mengenal peran Pemerintah Provinsi dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sudah sangat jelas. Pada saat penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda, Komisi B (Perekonomian) telah melakukan beberapa kali rapat dengar pendapat dengan berbagai stakeholders terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan dan LLAJ, Syahbandar, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Koordinasi Penyuluhan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, perwakilan nelayan, Ahli Kelautan dan Perikanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Raperda ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran, kritikan, dan/atau tanggapan guna menghasilkan Perda yang responsif dan aspiratif. Bahkan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai main leading sector sangat mengharapkan agar Draft Raperda ini segera disahkan sebagai Perda karena telah ditunggu sekian lama untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang selama ini pengaturannya belum jelas.

Tidak Tumpang Tindih Pertanyaan Fraksi Partai

Meski jumlah nelayan cukup banyak, tapi hasil produksi belum sesuai harapan

Fraksi PD: Jumlah Nelayan Banyak, Hasil Produksi Rendah

FRAKSI Partai Demokrat (FPD) memahamibetapa areal wilayah laut Jawa Timur jauh lebih luas dari daratannya, sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan pemrakarsa, yakni Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim, serta berbagai fakta referensial maupun empiris geografis-oseonigrafis. “Dengan demikian nelayan sebagai profesi memiliki pera penting dalam pengembangan wilayah,” kata juru bicara Fraksi PD, H Renville Antonio, SH, MH, MM. Sehubungan dengan hal ini diharapkan bahwa kehadiran Raperda tersebut mampu untuk membangun kapasitas human resources maupun infrastruktur nelayan agar para nelayan memiliki taraf hidup yang sejahtera.

Fraksi PD kemudian mempertanyakan: Apakah Raperda ini memang menyediakan ruang pengembangan SDM dan kelembagaan yang mampu mendongkrak kemampuan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraannya?

Dinyatakan pula oleh pemrakarsa, bahwa komposisi bidang perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur meliputi jumlah nelayan mencapai 266.667 orang dengan jumlah armada penangkapan ikan mencapai 59.974 unit. Akan tetapi dengan jumlah nelayan dan armada yang cukup besar tersebut, kenyataannya jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap tahunnya masih cukup rendah, atau belum sesuai harapan.

Jumlah produksi yang sangat kompleks, diantaranya keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengakses sumberdaya ikan, kurangnya akses terhadap modal usaha, kurang nya penguasaan teknologi penangkapan ikan yang efisien, serta kurangnya informasi tentang dinamika harga dan pasar hasil tangkapan ikan, dll.

Menurut Fraksi PD yang diketuai Hartoyo, SH, MH, dengan pemaparan deskriptif tersebut, tampaknya data jumlah nelayan yang diberikan oleh pemrakarsa perlu dicek ulang, kaeena secara statistikal jumlah tersebut belum memberikan gambaran yang signifikan untuk memberikan alasan faktual-sosiologis tentang kondisi nelayan.

Melakukan pelengkapan data yang lebih komprehensif tentu sangat dibutuhkan untuk memperluas ruang dan mempertajam perumusan norma hukum yang diperlukan.

Lebih dari itu, seyogyanya diberikan pula alasan konsepsional bahwa problem yang dipaparkan tersebut dapat dituntaskan melalui Raperda ini.

Problem lain yang dihadapi para nelayan juga mengenai distribusi keadilan terhadap informasi, zonasi, serta kuota tangkapan yang acapkali menimbulkan konflik antarnelayan.

“Betapa pentingnya Raperda ini memberikan komposisi pengaturan untuk melakukan manajemen sumber daya nelayan secara tepat,” kata Renville Antonio, jubir Fraksi PD tersebut. (nam)

Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai: “Keterkaitan Raperda ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Apakah tidak terjadi tumpang tindih aturan dengan Raperda ini?”, dapat kami jelaskan bahwa evaluasi dan analisis peraturan perundangundangan terkait telah dituangkan dalam Naskah Akademik, sehingga tidak ada tumpang tindih aturan antara Raperda ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Pemerintahan Daerah dan perundang-undangan lainnya. Bahkan, dengan disahkannya RUU

Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam menjadi Undang-Undang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka semakin memantapkan validitas yuridis materi muatan Raperda ini dengan Undang-Undang baru tersebut.

“Pengaturan perizinan usaha perikanan dan kapal penangkap ikan”, dapat kami jelaskan bahwa materi muatan Raperda ini tidak mengatur mengenai mekanisme atau prosedur perizinan, akan tetapi mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Ketentuan mengenai perizinan telah diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri. (nam)

Hal - B Edisi No.216 Tahun XIV ~ Minggu I April 2016

Jatimnomics Pakde Karwo Peroleh Apresiasi Nasional

Gubernur Jatim Pakde Karwo menerima penghargaan dari Menpan RB Yuddy Crisnandi pada acara Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Th 2016 di JX Expo Surabaya.

JATIMNOMICS ala Pakde Karwo memerpoleh apresiasi nasional karena dirasa menjadi solusi menghadapi ekonomi global.

Jatimnomics masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Public Nasional Tahun 2016 untuk kategori provinsi yang digelar oleh Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di JX International Convention Exbition, Surabaya, Kamis(31/3). Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Public Nasional Tahun 2016 diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Yudi Chrisnandi kepada Gubernur JawaTimur, Dr. H.

Soekarwo.

Pakde Karwo sapaan akrabnya menuturkan kunci utama kesuksesan sekarang adalah meningkatkan daya saing. Daya saing bisa ditingkatkan dan semakin kuat apabila semua pihak bisa satu frekuensi dalam meningkatkan pelayanan public. “Meningkatkan daya saing adalah pilihan penting.

Dan kuncinya adalah memberikan pelayanan terbaik.

Hal tersebut merupakan jantung dari daya saing,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menghadapi era perdagangan bebas sebagai upaya

menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka jatimnomics menjadi sebuah solusiagar bisa terus bersaing. Oleh sebab itu diperlukan tiga aspek jatimnomics yang menunjang aktivitas ekonomi utama yakni aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar, aspek pembiayaan yang kompetitif, dan aspek pemasaran.

Jatimnomics adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari Indonesia Incorporated, sebagai sistem ekonomi khas Jatim. Konsep ini dipandang mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi di era globalisasi terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menuju pertumbuhan ekonomi inklusif Aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar dimulai dengan penyiapan data UMKM karena terbukti dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Dari data BPS jumlah UMKM semakin bertambah tiap tahunnya, pada tahun 2008 terdapat 4,2 juta UMKM,dan sampai tahun 2012 sebanyak 6,8 juta UMKM. “Dari angka tersebut, hanya 3.476 UKM yang

siap ekspor hasil produksinya. Perlu peningkatan integrasi antara UmKM dan usaha besar agar bisa bersaing dalam MEA. Salah satu upaya Pemprov Jawa Timur meningkatkan kualitas UMKM adalah dengan meningkatkan kualitas SDM bagi wirausaha baru dengan membangun incubator bisnis dan standarisasi keterampilan SDM yang melibatkan kerjasama dengan ITS dan Unibraw,” ucapnya.

Pemprov Jawa Timur juga berupaya agar meningkatkan dan menyiapkan SDM dengan kuaitas bagus yakni dengan adanya standarisasi ketrampilan SDM diantaranya dengan pembangunan SMK mini dimana diajarkan ketrampilan yang berstandar internasional dan mencetak wirausaha. Sampai tahun 2014 terdapat 70 SMK mini dimana setiap kelas berisi 30 anak. Diharapkan dengan SMK Mini tercipta 24.300 tenaga kerja berstandar internasional.

Kemudian, untuk aspek pembiayaan kompetitif, yaitu dengan mensinergikan potensi sumber pendanaan baik yang dimilik oleh pemerintah melalui APBD, perusahaan seperti Bank jatim dan bank UMKM. Melihat

adanya keterbatasan kekuatan fiskal maka strategi yang dilakukan adalah memberikan fasiltiasi yakni dengan memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha melakukan business forum dan diplomasi ekonomi, memberikan government guarantee yakni tersedianya listrik, lahan, kemanan, kemudahan perijinan, sdm dan diberikan kemudahan ijin. Sedangkan untuk segmen UMKM khususnya diberikan bantuan pembiayaan diantaranya Sementara itu,MenpanRB, Yudhi Chrisnandi menuturkan setiap pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten agar terus memperbanyak serta mendorong inovasi dibidang pelayanan public, yang diharapkan dikemudian hari bisa diakui secara internasional. Dengan adanya pengakuan internasional berarti mebuktikan semakin meningkatkan dunia internasional terhadap Indonesia dan efeknya adalah menjadi pendorong masuknya arus modal ke Indonesia. ”Dan secara bersamaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Prestasi Jawa Timur sangat membanggakan dari

Top 99 Inovasi Pelayanan Public Nasional Tahun 2016, 30 diantaranya diterima oleh Pemprov Jawa Timur melalui berbagai inovasi, untuk kategori Provinsi diantaranya Jatim Promag (Jawa Timur Pro Magang Kerja), Under Water Restocking Peningkatan Potensi Sumber Daya Ikan Melalui Penebaran Benih Ikan di Dasar Laut, Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, Klinik UMKM Jatim Model Solusi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Menjebol Dokumen Kapal, Apel Baja (Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa), Brawo Pala Indonesia Bermutu, Solusi Menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia, Ini lo Pakde Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, SINTA (Sistem Operabilitas Database Jembatan Timbang dengan UP KB), Layanan Samsat On The Spot (SOS) KB Samsat Karang Ploso, MLM Pasung (Cara Cepat Jawa Timur Bebas Pasung), Persalinan Lancar dan Nyaman dengan STIPUTS BRA (Stimulus Putting Susu Bra), Kuberseri (Kusta Diberantas dengan Serologi). (hms)

Beri Apresiasi Insan Pers MENERIMA PENGHARGAAN SPECIAL AWARD DARI PWI JATIM GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo memberi apresiasi kepada insan pers yang telah menciptakan persepsi positif tentang Jatim ditengah masyarakat. Imbasnya, pembangunan di Jatim berjalan dengan aman, nyaman, lancar, dan kondusif sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Berkat persepsi positif yang diciptakan oleh pers, investor masuk ke Jatim, sehingga ekonomi dapat terus tumbuh. Saya ingatkan, ekonomi adalah soal persepsi, dan pers berhasil membangun persepsi yang baik kepada masyarakat Jatim sendiri, maupun dunia luar. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi bagi insan pers” Demikian yang disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Peringatan HUT ke-70 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 Tingkat Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (30/3) malam.

Pakde Karwo mengatakan, insan pers telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan di Jatim. “Meski kritis dan dina-

mis, namun pers tetap mengedepankan tanggung jawabnya dalam menjaga suasana yang aman dan kondusif ditengah masyarakat” ujarnya.

“Provinsi Jatim juga menyabet juara I sebagai provinsi yang mampu menangani konflik. Dan ini juga sebuah bentuk keberhasilan pers yang ikut menciptakan kondisi Jatim kondusif, jika tidak ada persepsi positif ditengah masyarakat, ya percuma. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi insan pers” tegasnya.

Pakde Karwo juga memuji kepedulian pers kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan berbagai kegiatan sosial dalam peringatan HUT PWI dan HPN ini, diantaranya, donor darah, dan pengabidan masyarakat, lomba karya jurnalistik foto dan tulisan yang memperebutkan piala prapanca.

“PWI tidak hanya peduli dengan masyarakat, tapi juga kepada anggotanya, ini merupakan suatu langkah yang dapat memacu semangat insan pers untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jatim” kata Pakde Karwo yang malam itu mendapat

penghargaan “Special Award” karena pemikirannya tentang gagasan pembangunan ekonomi yang direkomendasi menjadi model untuk merestorasi ekonomi nasional dengan konsep Jatimnomics.

Ketua PWI Jatim, Ahmad Munir mengatakan, HPN 2016 di jatim diperingati dengan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya pameran karikatur pers dan seminar pers bertempat di kantor gedung PWI yang baru, Jl. Taman Apsari, bakti sosial bekerjasama dengan pundi amal SCTV yang digelar di sumenep, pengobatan masal selama tiga hari di Desa Gapura, Lenteng Timur, dan Desa Tamidung.

“Di desa-desa tersebut, ada sekitar 1.600 pasien kami layani, lalu donor darah, stand up comedy, lalu bursa akik, dan anugerah tokoh SIWO olahraga, dan puncak acaranya pada malam ini. Dan yang kami banggakan adalah lomba karya jurnalistik memperebutkan piala Prapanca, piala yang melambangkan kebanggaan wartawan Jatim” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Margiono mengatakan, salah satu kele-

bihan PWI Jatim adalah ketepatan dalam memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi. “Saya perhatikan, PWI Jatim selalu tepat memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi, setelah mendapat penghargaan, orang tersebut makin moncer kinerjanya” ujarnya.

Lebih lanjut Margiono mengatakan, pemberian penghargaan kepada insan pers harus terus dilanjutkan.

“Dahulu, wartawan itu sedikit angkuh, maunya mengkritik terus, bad news is good news, tapi sekarang sudah tidak seperti itu, berita baik ya ditulis baik, contohnya tentang kepariwisataan, lihat saja, turis-turis asing menyerbu destinasi wisata negara kita” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, PWI Jatim juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional asal Jatim yang berprestasi dan dinilai peduli terhadap kemajuan bangsa. Diantaranya adalah Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dan Anggota BPK RI Achsanul Qosasi.

Kemudian, penghargaan

Gubernur Jatim Soekarwo menerima penghargaan Special Award dari Ketua PWI Jatim A. Munir di Puncak Peringatan HPN dan HUT PWI tingkat Jatim di Grahadi. kepada tokoh daerah berprestasi, yakni Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan, Budayawan Zawawi Imron dan Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Mohammad Nasih.

Untuk kategori penghargaan kepada korporasi, diberikan kepada pimpinan perusahaan yang dinilai mampu berkomitmen membangun perekonomian dengan berbagai inovasinya, yakni Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Suparni, dan Direktur Utama PTPN X (Persero) Subiyono.

Selanjutnya, pengharga an kategori tokoh pers, diberikan kepada insan pers yang berjasa terhadap perkembangan jurnalistik Indonesia, yakni Dirut detik.com Budiono Darsono, dan

penghargaan berupa “Lifetime Achievement” kepada Guru Besar Tata Kota dari ITS Surabaya Prof Dr Johan Silas.

Tak berhenti disitu, penghargaan karya jurnalistik berupa Piala Prapanca juga diserahkan kepada jurnalis yang berhasil memenangkan lomba sejumlah kategori, yaitu jurnalisme tulis, jurnalisme foto, jurnalisme televisi dan jurnalisme radio.

Untuk kategori jurnalisme radio diraih Andri Harianto dari Suara Surabaya, jurnalisme televisi diraih TVRI Stasiun Jawa Timur, jurnalisme foto diraih Akhmad Khusaini yang saat itu masih bekerja di fotografer Radar Surabaya, dan jurnalisme tulis diraih Dian Teguh Wahyu Hidayat dari Radar Semeru (Jawa Pos Group). (hms)

Hal - C Edisi No.216 Tahun XIV ~ Minggu I April 2016

Gus Ipul Launching Desa Melangkah WAKIL Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf melaunching “Desa Melangkah”. Desa melangkah ini merupakan salah satu panggung bagi desa dalam mempromosikan daerah setempat.

Launching Desa Melangkah ini dilakukan di Pendopo Delta Kabupaten Sidoarjo bersama Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Kementrian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Dr. Lilik Romli dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad, Rabu (30/3).

Ia mengatakan, bahwa desa merupakan elemen penting bagi pembangunan ber-

kelanjutan di setiap wilayah Indonesia. Suatu daerah kabupaten/kota akan dikatakan maju, jika desa setempat memiliki kreatifitas dan inovasi yang baik.

Menurutnya, terdapat tiga aktor penting yang menentukan kesuksesan pemerintahan di desa. Pertama adalah, peran dari eksekutif desa yang meliputi Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) beserta perangkat desa lainnya. “Peran eksekutif di desa sangat menentukan kesuksesan desa. Eksekutif berperan dalam menyusun, merencanakan pembangunan di desa sekaligus menyiap-

kan anggaran desa secara terstruktur dan terencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh inisatif dan inovasi yang dilakukan oleh Kades bersama perangkatnya. Jika Kades bagus dan kreatif maka desanya akan maju. Namun sebalikanya jika program yang disusun oleh kades baik akan tetapi perangkat desa lainnya tidak kompak maka tidak akan berjalan sesuai rencana.

Aktor kedua, yang menunjang kesuksesan desa adalah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD ibarat

Gubernur Bangga PT Inka (Persero) Tembus Pasar Ekspor GUBERNUR Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengaku sangat bangga terhadap PT Industri Kereta Api (INKA) Persero yang berlokasi di Madiun, Jatim dapat menembus pasar global sekaligus mampu mengekspor produk dalam negeri ke Bangladesh.

“Prestasi ini sangat membanggakan dan membawa semangat baru bagi BUMN lainnya untuk meningkatkan kinerja. Dalam waktu dekat kami akan mengusulkan dan membuat surat kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan agar kereta barang dan orang bisa di produksi di dalam negeri,” ungkapnya saat menghadiri pelepasan ekspor tahap pertama gerbong Kereta Api (KA) ke Bangladesh di Terminal Jamrud,

Gubernur Jatim (tiga dari kanan) Mendampingi Menkeu RI, Menteri Perdagangan RI Serta MenPAN RB Menekan Sirine Pelepasan Ekspor Tahap Pertama Kereta Penumpang Produksi PT INKA Ke Bangladesh.

Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (31/3).

Ia menjelaskan, alasan untuk memproduksi kereta barang dan orang dilakukan di dalam negeri karena akan memberikan efek positif bagi industri dalam negeri. “Kereta barang dan orang harus di produksi dalam negeri. Jangan mengimpor produksi dari luar negeri. Akan tetapi, pemerintah harus memprioritaskan sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri,” ungkapnya.

Dihadapan Menkeu dan Mendag, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo tersebut berkomitmen serta mendukung penuh kepada PT Inka agar dapat memproduksi Kereta Api dari seluruh penjuru Indonesia di Jatim terutama di Madiun.

Sementara itu, terkait peluncuran program Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) Pakde Karwo berharap, agar skema pembiayaan murah terus diberikan oleh pemerintah pusat kepada UMKM. “Saya mendukung penuh produksi kereta api di PT. Inka. Kegiatan ini merupakan keputusan yang tepat dan luar biasa.

Industri sudah ada, pasar sudah banyak.

Saya kira sikus dari industri bersama pasar sudah ada. Tinggal, pemberian pembiayaan murah yang akan terus di dorong. Jika kondisi tersebut terus terjaga, akan menaikkan PDRB Jatim dari segi Manufacturing dari sekitar 29,75 persen naik menjadi 30 persen lebih,” imbuhnya.

Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro mengatakan, bahwa ekspor kereta Indonesia ke Bangladesh merupakan upaya deversifikasi ekspor baik dalam bentuk produk maupun tujuan. Salah satu contohnya, produk gerbong kereta bukan merupakan produk yang biasa di ekspor oleh Indonesia. “Saya bangga, PT INKA mampu membuktikan bahwa sebagai BUMN mampu memproduksi produk yang kompetitif.

Kami melihat ini merupakan moment yang bagus dalam mengekspor produk dengan tujuan yang baru,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan ekspor ini akan merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah ke XI dengan di luncurkannya KURBE. KURBE ini sama halnya dengan KUR lainnya dengan bunga 9 persen/ tahun. Akan tetapi, perbedaanya adalah pemberian kredit ini diberikan kepada Usaha Kecil Menengah yang terlibat langsung dalam kegiatan ekspor.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong mengatakan, kegiatan ekspor ini merupakan bentuk nyata Team Work dari Kabinet Kerja di bidang ekonomi. Presiden selalu menekankan, bahwa ekspor tidak hanya tugas dari Menteri Perdagangan melainkan tugas dari semua elemen yang terlibat.

Mendag sependapat dengan Pakde Karwo bahwa skema pembiayaan ekspor menjadi hal penting. “Jadi prakarsa dari Menkeu dan EXIM Bank sangat penting dalam mendongkrak daya saing hingga mengembangkan produk baru. Ini membuka peluang bisnis yang sangat luar biasa. Pendanaan menjadi aspek yang sangat penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 150 gerbong kereta api akan dikirim ke Bangladesh melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Untuk tahap awal, akan dikirim sebanyak 15 gerbong kereta api.

Pengiriman dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun ini. Seluruh gerbong tersebut merupakan produksi dalam negeri yang dilakukan oleh PT Industri Kereta Api Persero atau (PT. INKA). (hms)

DPR/DPRD jika di pemerintahan, tugas BPD menjadi penting bagi proses pembangunan. Eksekutif dan BPD harus bersinergi guna pembangunan di desa tercipta dengan baik.

“Kalau BPD ruwet, maka akan berdampak bagi tugas eksekutif. Sebaliknya, jika BPD berperan dan mendukung eksekutif bagi pembangunan maka segala pemerintahan desa akan maju dan berkembang dengan positif,” imbuhnya.

Ketiga, aktor penting yang menunjang kesuksesan desa adalah peran dari Civil Society yakni peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM memiliki fungsi sebagai control terhadap pemerintahan desa. “Ketiga aktor inilah yang menentukan pembangunan di desa. Ketiga aktor ini harus selaras dan seimbang sesuai peran dan fungsi mereka di desa,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Kementrian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Dr. Lilik Romli menegaskan, bahwa Kemendes turut berkontribusi dalam membantu gerakan

Wagub Provinsi Jatim Gus Ipul Memberikan Sambutan Selamat Dan Sukses Atas Berlangsungnya Acara Secara Lancar Tertib dan Aman Dalam Acara Launchung Desa Melangkah Di Pendopo Sidoarjo.

desa melangkah. Salah satunya melalui pemberian bantuan modal untuk BUMDesa, pemberian keterampilan dan cara berproduksi yang efektif, penerapan teknologi tepat guna yang efisien.

Selain itu, Kemendes juga akan membantu terkait perluasan jaringan pemasaran dari produk unggulan desa. Kemendes juga berupaya untuk membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan ibu dan anak terkait pe-

manfaatan penggunaan dana desa.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad menyambut baik di launchingnya desa melangkah. Menurutnya, desa melangkah ini merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan desa di Sidoarjo dikenal oleh luas. “Saya sangat bersyukur Sidoarjo dijadikan tempat percontohan desa melangkah. Semoga dengan adanya ini menjadikan inspirasi bagi desa lainnya di Jatim,” pungkasnya. (hms)

SDM Melimpah Harus Dibarengi dengan Skill

SELESAI acara Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf bersama Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni Berfoto bersama dengan peserta Seminar Nasional di Pendopo Kab. Situbondo SATU negara yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah, hal itu bisa menjadi berkah sekaligus juga bisa menjadi bencana, apabila SDM itu tidak dibarengi dengan keahlian atau skill.

Pernyataan itu sampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat memberikan sambutan pada acara Seminar. “Sinergitas Pemerintah dan Ulama terhadap Pembangunan SDM di Era MEA” bertempat di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Selasa Sore (29/3).

Menurut Gus Ipul, MEA atau era glbalisasi adalah era atau jaman keterbukaan bagi siapa saja dari Negara manapun bisa masuk ke Negara lain untuk mengisi dan mencari makan atau pekerjaan. Untuk itu, agar bisa membendung atau membatasi orang asing masuk ke Indonesia atau jawa Timur harus ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang aturan-aturan yang memperbo-

lehkan atau tidak warga asing masuk ke Indonesia.

Selain aturan atau regulasi yang jelas, lanjutnya, juga dibutuhkan kepiawaian dan kepintaran serta kecerdasan oleh warga masyarakat Indonesia itu sendiri.

Contohnya, semua warga Indonesia khususnya yang ber-usia produktif harus melengkapi dirinya dengan keahlian dan skill agar mampu bersaing dengan orang luar yang dating ke Indonesia.

Sebab, bila tidak maka sulit untuk bisa menjadi pemenang di era globalisasi yang sekarang ini mulai berjalan.

Untuk itu, tambahnya, masalah pendidikan menjadi sangat penting dan harus dibicarakan dengan semua stake holder termasuk didalamnya adalah Umaroh dan ulama serta seluruh lapisan masyarakat. Karena selama ini banyak warga masyarakat yang ber-anggapan sekolah atau pendidikan itu tidak bisa menjamin masa depan yang cerah atau cemerlang. Anggapan seperti itu harus segera dihilangkan karena keliru dan tidak benar. Sebab, dimanapun dan sampai kapanpun yang namanya pendidikan itu adalah hal yang harus diutamakan kalau ingin bisa hidup layak dan

sejahtera. Karena dengan modal pendidikan maka seseorang menjadi pintar dan mengerti apa dan bagaimana seharusnya yang dia lakukan supaya bisa bertahan hidup.

Selanjutnya Gus Ipul mengatakan, jumlah masyarakat MEA di seluruh dunia ini sekitar 600 Juta jumlah, dan yang ada di Indonesia sendiri ada sekitar 200 juta jumlahnya. Berarti di Indonesia sendiri jumlahnya ada seperti tiga, itu merupakan pasar yang sangat besar dan potensinya sangat tinggi untuk dikembangkan. “Kalau potensi yang besar, tapi tidak ditunjang dengan SDM yang mumpuni maka tidak ada artinya bagi kita semua.

Karena kita bangsa Indonesia hanya sebagai penonton bukan sebagai pelaku atau pemenang dalam aktionnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, katanya, ayo mulai sekarang kita perbaiki dan bangun serta tingkatkan instrument-instrumen yang dibutuhkan untuk persaingan MEA kedepan.

Umpanya. Dimulai dari guru harus mulai memetakkan skill dari murid-muridnya itu dimana. Ditambah dengan meningkatkan terus wawasan kebangsaan serta memperkenalkan dan mau melestarikan masalah kekayaan budaya bangsa itu yang bisa menjadi modal kemenangan di era MEA. Seminar nasional yang berlangsung sehari ini diikuti 150 peserta berasal dari mahasiswa dan santri pondok pesantren serta dihadiri Ketua DPRD, Bupati, wakil Bupati Bondowoso serta Rektor UIN Jember dan para Kyai dan pemuka masyarakat serta LSM Bondowo serta jember. (hms)

Hal - D Edisi No.216 Tahun XIV ~ Minggu I April 2016

Dewan Tuding Munculnya PP 41 Titipan Asing MUNCULNYA PP 41/ 2005 tentang Struktur Organisasi dan UU 23/2014 tentang Pemda ternyata sangat merugikan Pemerintah Provinsi, Kab/Kota. Pasalnya, dari aturan tersebut ternyata Rumah Sakit klas A seperti RSUD Dr. Soetomo diturunkan menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang merugikan dalam era Masyarakat Ekonomi Asean.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan pihaknya menengarai ada titipan asing yang sengaja menurunkan status RS Pemerintah, sehingga tidak dapat bersaing dengan RS swasta milik asing, melalui PP 41 dan UU 23/2014. RS

swasta dibiarkan untuk berkreasi, di sisi lain RS lokal dibatasi, sehingga sulit bersaing. “Ini kalau dibiarkan dipastikan RS milik pemerintah akan mati secara pelan-pelan,” ujar Freddy.

Seharusnya, imbuh Freddy, Pemerintah Pusat memberikan kebebasan terhadap RS lokal untuk meningkatkan pelayanannya dalam era MEA seperti saat ini. Tapi kenyataannya hal itu justru terbalik.

Ada indikasi Pemerintah Pusat untuk mengkerdilkan peran RS lokal sehingga tidak dapat bersaing dengan RS swasta, khususnya milik asing.

Melihat kenyataan tersebut, pihaknya akan melayangkan protes terhadap Pemerin-

tah Pusat. Mengingat saat ini Pemprov Jatim dan DPRD Jatim terus mendorong RS milik Pemerintah agar jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana mereka bisa membiayai dirinya sendiri selain memberikan kontribusi terhadap PAD Jatim. Sebaliknya, jika RS yang ada diturunkan statusnya otomatis RS tersebut akan mati serta membebani APBD Jatim.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono. Menurutnya, imbas dari perampingan organisasi sangat merugikan sejumlah SKPD. Apalagi jika itu sampai masuk pada RS milik Pemerintah yang kabarnya dari BLUD menjadi UPT, tentunya ini sangat merugikan Pemprov. Padahal dalam MEA ini seharusnya pemerintah lebih memperhatikan RS lokal ketimbang asing. Artinya RS lokal harus didorong terus agar tumbuh menjadi BLUD.

RSUD Dr Soetomo dikhawatirkan bangkrut akibat kalah bersaing dengan RS swasta milik asing “Karenanya kalau pemerintah pusat lebih memprioritaskan pihak asing ya tinggal menunggu kehancuran RS yang ada,” tandas politisi asal Partai Demokrat ini. (nam)

DPRD Apresiasi Jokowi Resmikan Waduk Mangkrak 23 Tahun

DPRD Jawa Timur mengapresiasi Presiden RI, Joko Widodo yang telah meresmikan Waduk Nipah, di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Sabtu (19/3/ 2016). Apalagi waduk tersebut telah mangkrak selama 23 tahun.

Waduk Nipah telah dicanangkan sejak 1973, namun baru tahun 1982 dilakukan pembebasan lahan. Ketika pembangunannya dimulai pada 1993, muncul penolakan dari warga. Pembangunan sempat terhenti, namun dilanjutkan kembali, dan kembali terhenti pada 2008 karena pembebasan lahan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi mengatakan, masyarakat Madura sudah cukup lama menunggu terealisasinya proyek tersebut untuk bisa

Waduk Nipah yang dibangun sejak tahun 1993, baru diresmikan tahun 2016 ini. menunjang dan menopang kegiatan di sektor pertanian. Apalagi Jokowi berupaya mewujudkan swasembada pangan, sehingga tidak perlu impor.

“Perwujudan swasembada pangan itu salah satunya penyediaan air. Saya sangat mengapresiasi dengan di resmikannya waduk nipah oleh Pre-

siden. Dengan realisasi itu sangat bermanfaat untuk pengairan pertanian,” ujar tokoh masyarakat Sampang tersebut.

Ketua DPC PKB Sampang itu berharap masyarakat benarbenar dapat merasakan manfaatnya, yakni tidak lagi kesulitan mencari air ketika musim kemarau. Begitu juga ketika

musim hujan, dapat mengurangi banjir.

“Masyarakat harus betulbetul bisa memanfaatkan waduk tersebut dengan sebaikbaiknya. Namun harus dapat memeliharanya dan merasa memiliki sehingga semua pihak dapat melestarikan keberadaan waduk,” tegas pria yang menjadi penganggum Gus Dur tersebut.

Untuk diketahui, Waduk Nipah dapat mengairi 1.150 hektar sawah warga. Tinggi waduk sebelumnya 36 meter, namun tahun lalu dipotong menjadi 33 meter agar tidak terhambat pembebasan lahan ketika beroperasi. Kini waduk hanya mampu menampung 4 juta meter kubik air, daripada sebelumnya yang mampu menampung 7 juta meter kubik. (nam)

Rendah, Serapan Beras Jatim Baru 300 Ribu Ton

H. Subianto RENDAHNYA serapan beras di Jawa Timur ternyata berpengaruh pada anjloknya harga gabah di pertengahan tahun 2016. Khawatir tidak bisa memenuhi target, Komisi B DPRD Jatim meminta Dolog Divre V Jatim memberikan keterangan. Sebab, memasuki bulan keempat, target serapan

beras 1,050 juta ton. Namun hingga saat ini baru mampu menyerap 300 ribu ton.

H Subianto anggota Komisi B DPRD Jatim saat dikonfirmasi Senin (28/3) mengatakan, keterangan dari Dolog sangat diperlukan. “Karena serapan beras petani pada musim panen tahun ini cukup rendah.

Akibatnya harga gabah di tingkat petani menjadi turun lantaran gabah petani dijual kepada tengkulak,” terang Subianto.

Target serapan beras Dolog Divre V Jatim, lanjut Politisi Partai Demokrat Jatim ini, Pemerintah mentargetkan 1,050 juta ton.”Namun hingga saat ini baru mampu menyerap 300 ribu ton saja,” ujar dia.

Berdasarkan Inpres No.5 tahun 2015 tentang HPP Beras dan Gabah, kata Subianto, harga Gabah Kering Panen

(GKP) ditetapkan sebesar Rp.3.700 /kg dari semula Rp.3.300 di tingkat petani (sawah). Sedangkan GKP di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp.3.750 /kg dari semula Rp.3.350 dengan ketentuan kadar air (KA) 25% dan kadar hampa 10%. “Harga gabah kering panen di tingkat petani sekarang ini turun dibawah Rp.3.700/kg, sehingga banyak petani di Jatim yang mengeluh,” jelas Subianto.

Sementara untuk Gabah Kering Giling (GKG) berdasarkan HPP ditetapkan sebesar Rp.4.600/kg dari semula Rp.4.150/kg di tingkat petani.

“Sedangkan GKG di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp,4.650/kg dengan ketentuan KA 14% dan kandungan kotoran max 3 %,” jelas Politisi asal Kediri ini.

Untuk harga beras di ting-

kat gudang Dolog, berdasarkan HPP yang baru ditetapkan menjadi Rp.7.300 /kg dari semula Rp.6.600/kg dengan ketentuan kadar air 14%, menir 2%, butir patah 20% dan kadar sosoh 95%.

Padahal tahun sebelumnya, serapan Dolog Divre V Jatim ditarget 850 ribu ton, namun realisasinya hanya 550 ribu ton.

“Kami khawatir kalau Dolog Jatim tidak ditekan target serapan yang dibebankan pemerintah tak pernah terealisasi,” tegas Subianto.

Pertimbangan lainnya, kata Politisi asal Kediri kondisi cuaca sekarang ini sering hujan sehingga petani kesulitan mengeringkan gabah. “Kami khawatir jika gabah petani tak segera diserap Dolog, kualitas beras akan turun karena kesulitan mengeringkan,” dalih Subianto. (drpd-Jprov)

Suasana dermaga di Pelabuhan Manyar yang termasuk dalam Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Komisi D Sidak Pelabuhan JIIPE Manyar Gresik KOMISI D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melakukan sidak mendadak dan memantau pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) di Kalimireng Manyar Gresik Jatim, Senin (21/3/2016).

Dalam sidak Komisi D yang dipimpin oleh Ketua Komisi D Edi Paripurna dan sejumlah anggota Komisi D menemukan pelanggaran di atas atau bibir sungai Kalimireng. Disitu terdapat bangunan dan sungainya dibendung, serta temuan Pelabuhan JIIPE melanggar Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

“Ini jelas melanggar aturan Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang garis sempadan dimana dalam aturan tersebut minimal jarak 100 meter sempadan kali tidak boleh didirikan bangunan apapun, baik itu bendungan maupun bangunan rumah,” ujar Edi Paripurna di selasela acara sidak.

Dengan temuan tersebut pihaknya meminta kepada perusahaan Pelabuhan JIIPE agar mengkaji ulang terkait Amdal pendirian bangunan tersebut.

“Apabila tidak dilakukan kajian ulang terkait sungai Kalimireng ini pihaknya khawatir akan terjadi banjir di wilayah Gresik dan membunuh ekosistem tambak serta biota laut yang selama ini menjadi mata pencaharian warga setempat,”ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi D lainnya, Surawi me-

ngatakan proyek pelabuhan ini tujuannya untuk membantu perekonomian di Jatim, dan pelabuhan ini nantinya dapat membantu Pelabuhan Tanjung Perak yang saat ini sudah overload. “Tujuan proyeknya bagus, tapi kalau melanggar aturan seperti sempadan sungai Kalimireng ditutup bendungan, apalagi sampai merugikan rakyat kecil lebih baik dikaji ulang amdalnya sebelum mega proyek JIIPE dilanjutkan,” tegas Surawi politisi asal Fraksi Demokrat Jatim.

Perwakilan JIIPE, Arif Prabowo mengatakan dengan temuan tersebut pihaknya tidak menahu terkait temuan Komisi D, karena pihaknya sudah mendapatkan ijin dari Pemerintah Pusat. “Kalau selama ini pihaknya tidak menemukan pelanggaran APBS, karena pihaknya sudah melakukan kajian terlebih dahulu terkait pembangunan pelabuhan ini dan masalah Amdal. Apabila ada temuan dari Komisi D tersebut pihaknya akan mengkaji ulang masalah tersebut,”ujarnya.

Seperti diketahui, megaproyek JIIPE ini cukup bagus untuk kelas pelabuhan di Indonesia. Ini karena kedalaman lautnya jauh lebih dalam dibanding pelabuhan lainnya. Jika melihat maketnya, JIIPE akan dibangun di atas lahan seluas 2.933 hektare yang terbagi atas tiga zona. Di antaranya zona residential estate seluas 765 ha (darat), industrial estate seluas 1.761 ha (darat dan laut), dan sea port estate seluas 406 ha (di tengah laut).(nam)