ISSN : 1412-7490
Edisi No.218 Tahun XIV ~ Minggu II Mei 2016
Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030. Online www.jatimpos.co
Miris..! RibuanTKI Ilegal di Jatim
NAMA Tyas Mirasih kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Pasalnya ia memosting foto di akun Instagramnya @TyasMira sih yang terlihat tanpa memakai celana dalam (CD). Setelah mengintip akun Instagram Tyas, yang telah diikuti lebih dari 800 ribu follower. Hasilnya, di antara sekitar 3.600 foto yang telah diunggah, sejumlah foto menampilkan keseksian perempuan tersebut. Umumnya, Tyas tampil seksi ketika nge-gym dan berbikini di pantai. Selebihnya, penampilannya di Instagram boleh dianggap biasa-biasa saja– bahkan tergolong sering mempromosikan aneka produk–namun sudah pasti selalu saja cantik. Dengan tampilan tersebut makin menguatkan dugaan banyak orang bahwa Tyas Mirasih adalah salah satu selebriti yang bisa di-booking sebagaimana ditulis dalam pemberitaan selama ini. Namanya selalu diseret-seret dalam kasus prostitusi kalangan artis. Semenjak terseret kasus Bersamb ke hal. 11
Magetan, Jatim PosKasus TKI Ilegal tidak akan pernah ada habisnya, akan tetapi berbagai tindakan pemerintah belum bisa mengurangi terjadinya kasus TKI Ilegal, bahkan mungkin jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI) Surabaya mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal sejumlah daerah di Jawa Timur rata-rata mencapai 7.000 orang setiap tahunnya. “Angka tersebut diperoleh dari data jumlah TKI yang dideportasi, meninggal dunia, ataupun mengalami masalah lain di negara tujuan kerjanya yang akhirnya meminta bantuan pemerintah untuk menyelesaikan persoalannya tersebut,” ujar Kepala UPT-P3TKI Surabaya Bambang Fibrianto, di Magetan, Rabu (27/4/2016). Dalam acara sosialisasi TKI, TKI nonprosedural atau TKI Ilegal kepada calon TKI bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Magetan, ia mengatakan, jumlah tersebut di lapangan bisa saja lebih tinggi dari yang terdata, sebab keberadaannya memang tidak diketahui. Paling banyak adalah negara tujuan Malaysia. “Kalau mencari data soal TKI ilegal sangat susah, sebab para TKI ilegal ini tidak terdektesi di data pemerintah. Yang pasti jumlahnya sangat banyak,” kata dia. Menurut dia, tingginya jumlah TKI Ilegal tersebut dipengaruhi oleh banyak
Lunas Pajak Sebelum Hari Jadi Cinta Daerah, Kecamatan Dagangan Sepakat Pajak Harus Lunas
Madiun, Jatim PosSalah satu bentuk kecintaan terhadap daerah di Kabupaten Madiun, Kepala
Desa dan Perangkat Desa seKecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sepakat dan berkomitmen sebelum Hari
Jadi Kabupaten Madiun pada bulan Juli mendatang pembayaran pajak harus sudah lunas. Hal itu diungkapkan Camat Dagangan, Muhammad Zahrowi dalam acara Pembinaan dan Sosialisasi Aparat
Petugas kepolisian berhasil membongkar penampungan TKI ilegal di Batam. faktor. Yang paling dominan karena para calon TKI itu menginginkan proses instan dan menganggap mengurus administrasi menjadi TKI resmi di pemerintah sangatlah rumit. Sehingga, mereka mencari
cara yang cepat dan mudah, namun mengesampingkan risiko besar yang mungkin terjadi jika mereka menghadapi masalah di negara tujuan kerja. “Alasan lainnya adalah lemahnya pengawasan dari pe-
Bersamb ke hal. 11
Masalah TKI Makin Pelik DPRD Jatim Bahas Raperda
TERKAIT persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini memang cukup pelik. Begitu peliknya sehingga wakil rakyat di DPRD Jatim harus melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri. Dalam rapat paripurna akhir
April lalu, Fraksi Partai Golkar yang disampaikan juru bicaranya H Muhammad Bin Muafi Zaini, M.PSDM, M.PdI, mengatakan diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mengikat tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan hubungan
kerja, secara proporsional. Oleh karena itu kewajiban Pemerintah Daerah tidak hanya mengupayakan penyerapan tenaga kerja tetapi juga melakukan perlindungan kepada mereka, baik pekerja di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan Fraksi Nasdem Hanura berpendapat, bahwa kesenjangan, kemis Bersamb ke hal. 11
Oknum PNS Menghilang Dua Bulan Tak Masuk Kerja
Bersamb ke hal. 11
Muspika Kecamatan Dagangan bersama Tim Inspektorat Kabupaten Madiun, Dispenda Kabupaten Madiun dan Komisi C DPRD Kabupaten Madiun dalam acara Pembinaan dan Sosialisasi Aparat Pemungut PBB-P2 Tahun 2016.
merintah, sehingga kasus serupa masih banyak dan sering terjadi,” kata dia. Dari para TKI ilegal tersebut, sebagian dari awal keberangkatan biasanya
Anas, Sekcam Kalipuro Banyuwangi. Banyuwangi, Jatim Pos Salah seorang pegawai ne-
geri sipil (PNS) bernama Sugiyono, yang bertugas di Bagian Pemerintahan Kantor Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi “menghilang”. Ia mangkir dari tugas dinasnya selama 2 (dua) bulan lebih. Sugiyono sudah meninggalkan pekerjaannya dan tidak masuk kerja kedinasan di kantornya tanpa ada alasan dan
keterangan yang jelas. Pihak Camat Kalipuro sudah berkalikali melakukan pemanggilan kepada Sugiyono untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan tidak pernah datang. Bahkan ketika petugas dari Kecamatan Kalipuro mendatangi rumahnya, Sugiyono tidak pernah Bersamb ke hal. 11
Mengenal Konservasi Laut P. Sepanjang Heru Tjahjono: Untuk Melindungi Potensi Perikanan & Kelautan PULAU Sepanjang termasuk kedalam Kecamatan Sepekan, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Wilayah perairan Kepulaun Spanjang dan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah seluas ± 118.406.2 hektar yang terletak pada koordinat 060 480 - 070 80 LS dan 1150 480 - 1150 530 BT. Menurut Kadiskanla Jatim, Heru Tjahjono, dasar hukum penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Sumenep adalah SK Bupati No. 8 Tahun
2010 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2010. Pemamfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Sumenep diprioritaskan untuk melindungi potensi perikanan dan kelautan secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, budidaya yang ramah lingkungan dan wisata bahari Pulau Sepanjang terletak di bagian Timur gugusan kepulauan Kangean dengan posisi disisi utara Pulau Bali termasuk dalam wilayah Kecamatan Sapeken, Kabupaten
Sumenep Propinsi Jawa Timur. Pulau Sepanjang memiliki luas wilayah 103.4.km2 (10340 Ha), terdiri atas dua desa, yakni Desa Tanjung Kiaok dan Desa Sepanjang. Secara geografis Pulau Sepanjang terletak pada posisi 070 6' 07.1" Lintang Selatan dan 1150 59' 17.2" Bujur Timur, dan berada pada ketinggian maksimum 13 meter di atas permukaan air laut. Untuk mencapai Pulau Sepanjang dapat ditempuh dari Sumenep melalui pela Bersamb ke hal. 11
Pulau Sepanjang di Kec. Sepekan, Kab. Sumenep