Jtpos 218

ISSN : 1412-7490

Edisi No.218 Tahun XIV ~ Minggu II Mei 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Miris..! RibuanTKI Ilegal di Jatim

NAMA Tyas Mirasih kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Pasalnya ia memosting foto di akun Instagramnya @TyasMira sih yang terlihat tanpa memakai celana dalam (CD).

Setelah mengintip akun Instagram Tyas, yang telah diikuti lebih dari 800 ribu follower.

Hasilnya, di antara sekitar 3.600 foto yang telah diunggah, sejumlah foto menampilkan keseksian perempuan tersebut.

Umumnya, Tyas tampil seksi ketika nge-gym dan berbikini di pantai. Selebihnya, penampilannya di Instagram boleh dianggap biasa-biasa saja– bahkan tergolong sering mempromosikan aneka produk–namun sudah pasti selalu saja cantik.

Dengan tampilan tersebut makin menguatkan dugaan banyak orang bahwa Tyas Mirasih adalah salah satu selebriti yang bisa di-booking sebagaimana ditulis dalam pemberitaan selama ini.

Namanya selalu diseret-seret dalam kasus prostitusi kalangan artis. Semenjak terseret kasus Bersamb ke hal. 11

Magetan, Jatim PosKasus TKI Ilegal tidak akan pernah ada habisnya, akan tetapi berbagai tindakan pemerintah belum bisa mengurangi terjadinya kasus TKI Ilegal, bahkan mungkin jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI) Surabaya mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal sejumlah daerah di Jawa Timur rata-rata mencapai 7.000 orang setiap tahunnya.

“Angka tersebut diperoleh dari data jumlah TKI yang dideportasi, meninggal dunia, ataupun mengalami masalah lain di negara tujuan kerjanya yang akhirnya meminta bantuan pemerintah untuk menyelesaikan persoalannya tersebut,” ujar Kepala UPT-P3TKI Surabaya Bambang Fibrianto, di Magetan, Rabu (27/4/2016).

Dalam acara sosialisasi TKI, TKI nonprosedural atau TKI Ilegal kepada calon TKI bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Magetan, ia mengatakan, jumlah tersebut di lapangan bisa saja lebih tinggi dari yang terdata, sebab keberadaannya memang tidak diketahui. Paling banyak adalah negara tujuan Malaysia.

“Kalau mencari data soal TKI ilegal sangat susah, sebab para TKI ilegal ini tidak terdektesi di data pemerintah. Yang pasti jumlahnya sangat banyak,” kata dia.

Menurut dia, tingginya jumlah TKI Ilegal tersebut dipengaruhi oleh banyak

Lunas Pajak Sebelum Hari Jadi Cinta Daerah, Kecamatan Dagangan Sepakat Pajak Harus Lunas

Madiun, Jatim PosSalah satu bentuk kecintaan terhadap daerah di Kabupaten Madiun, Kepala

Desa dan Perangkat Desa seKecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sepakat dan berkomitmen sebelum Hari

Jadi Kabupaten Madiun pada bulan Juli mendatang pembayaran pajak harus sudah lunas.

Hal itu diungkapkan Camat Dagangan, Muhammad Zahrowi dalam acara Pembinaan dan Sosialisasi Aparat

Petugas kepolisian berhasil membongkar penampungan TKI ilegal di Batam. faktor. Yang paling dominan karena para calon TKI itu menginginkan proses instan dan menganggap mengurus administrasi menjadi TKI resmi di pemerintah sangatlah rumit.

Sehingga, mereka mencari

cara yang cepat dan mudah, namun mengesampingkan risiko besar yang mungkin terjadi jika mereka menghadapi masalah di negara tujuan kerja.

“Alasan lainnya adalah lemahnya pengawasan dari pe-

Bersamb ke hal. 11

Masalah TKI Makin Pelik DPRD Jatim Bahas Raperda

TERKAIT persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini memang cukup pelik. Begitu peliknya sehingga wakil rakyat di DPRD Jatim harus melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri.

Dalam rapat paripurna akhir

April lalu, Fraksi Partai Golkar yang disampaikan juru bicaranya H Muhammad Bin Muafi Zaini, M.PSDM, M.PdI, mengatakan diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mengikat tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan hubungan

kerja, secara proporsional.

Oleh karena itu kewajiban Pemerintah Daerah tidak hanya mengupayakan penyerapan tenaga kerja tetapi juga melakukan perlindungan kepada mereka, baik pekerja di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan Fraksi Nasdem Hanura berpendapat, bahwa kesenjangan, kemis Bersamb ke hal. 11

Oknum PNS Menghilang Dua Bulan Tak Masuk Kerja

Bersamb ke hal. 11

Muspika Kecamatan Dagangan bersama Tim Inspektorat Kabupaten Madiun, Dispenda Kabupaten Madiun dan Komisi C DPRD Kabupaten Madiun dalam acara Pembinaan dan Sosialisasi Aparat Pemungut PBB-P2 Tahun 2016.

merintah, sehingga kasus serupa masih banyak dan sering terjadi,” kata dia.

Dari para TKI ilegal tersebut, sebagian dari awal keberangkatan biasanya

Anas, Sekcam Kalipuro Banyuwangi.

Banyuwangi, Jatim Pos Salah seorang pegawai ne-

geri sipil (PNS) bernama Sugiyono, yang bertugas di Bagian Pemerintahan Kantor Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi “menghilang”. Ia mangkir dari tugas dinasnya selama 2 (dua) bulan lebih.

Sugiyono sudah meninggalkan pekerjaannya dan tidak masuk kerja kedinasan di kantornya tanpa ada alasan dan

keterangan yang jelas. Pihak Camat Kalipuro sudah berkalikali melakukan pemanggilan kepada Sugiyono untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan tidak pernah datang. Bahkan ketika petugas dari Kecamatan Kalipuro mendatangi rumahnya, Sugiyono tidak pernah Bersamb ke hal. 11

Mengenal Konservasi Laut P. Sepanjang Heru Tjahjono: Untuk Melindungi Potensi Perikanan & Kelautan PULAU Sepanjang termasuk kedalam Kecamatan Sepekan, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Wilayah perairan Kepulaun Spanjang dan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah seluas ± 118.406.2 hektar yang terletak pada koordinat 060 480 - 070 80 LS dan 1150 480 - 1150 530 BT. Menurut Kadiskanla Jatim, Heru Tjahjono, dasar hukum penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Sumenep adalah SK Bupati No. 8 Tahun

2010 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2010. Pemamfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Sumenep diprioritaskan untuk melindungi potensi perikanan dan kelautan secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, budidaya yang ramah lingkungan dan wisata bahari Pulau Sepanjang terletak di bagian Timur gugusan kepulauan Kangean dengan posisi disisi utara Pulau Bali termasuk dalam wilayah Kecamatan Sapeken, Kabupaten

Sumenep Propinsi Jawa Timur.

Pulau Sepanjang memiliki luas wilayah 103.4.km2 (10340 Ha), terdiri atas dua desa, yakni Desa Tanjung Kiaok dan Desa Sepanjang. Secara geografis Pulau Sepanjang terletak pada posisi 070 6' 07.1" Lintang Selatan dan 1150 59' 17.2" Bujur Timur, dan berada pada ketinggian maksimum 13 meter di atas permukaan air laut.

Untuk mencapai Pulau Sepanjang dapat ditempuh dari Sumenep melalui pela Bersamb ke hal. 11

Pulau Sepanjang di Kec. Sepekan, Kab. Sumenep

METROPOLIS

Hal - 2

Pelaku Usaha Dapat Urus Perijinan via Smartphone Surabaya, JatimPos Pemkot Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Setelah menyediakan layanan public di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), kali ini dalam urusan perijinan sudah bisa diurus hanya melalui smartphone, kemudian bisa langsung cetak sendiri tanpa harus mendatangi kantor Pemkot, tanpa perlu lagi stempel basah dari instansi dinas terkait. Perijinan kilat ini diluncurkan oleh Walikota Tri Rismaharini di Lobby Lt.2 Gedung Walikota Surabaya, Senin (25/4).

Berbagai perijinan yang dapat langsung dicetak via smartphone ini adalah ijin usaha dari dinas perdagangan yaitu: Surat Izin Usaha Perdagangan (SI UP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Tanda Daftar Gudang (TDG), ada juga ijin dari dinas pariwisata yakni Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Aplikasi perijinan ini bisa di download dengan nama aplikasi Surabaya Single Window (SSW) Mobile. Walikota Surabaya menyatakan bahwa launching mobile-app ini untuk melengkapi e-kios yang sudah lebih dulu hadir. “Ini akan melengkapi e-kios, jika menambah unit e-kios yang sudah ada

(sekitar 200 e-kios) kasihan nanti yang jaga dan yang maintenance karena menambah beban mereka. Jadi keunggulannya (mobile-app) adalah bisa diakses kapan saja dan dimana saja.” Kata Risma di sela acara launching.

Khusus untuk layanan SIUP dan TDP ada layanan paket, dimana dua pengurusan perijinan tersebut bisa dijadikan satu. Untuk berkas syarat yang diwajibkan bisa dilakukan dengan cara difoto dengan kamera handphone. Menurut Risma hal itu akan mempercepat layanan bagi masyarakat.

Sebab dua perijinan itu hampir mirip sehingga bisa parallel lantaran persyaratannya hampir sama. “Ini juga Saya buat demi-

kian sebagai respon dari kebijakan Presiden agar membuka jalan kemudahan di perijinan bagi calon investor local maupun asing, dua surat ini bisa langsung mereka cetak sendiri,” ulas Risma.

Walaupun surat ijin dapat dicetak sendiri, pelaku usaha tetap akan mendapatkan berkas yang asli yang dilengkapi tanda-tangan manual dan stempel basah (pakai tinta).

“Menurut UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) itu masih dianggap sah (sah 100% bila pengaju menerima yang asli dari Pemkot).

Tapi jangan lupa, dalam lembar yang diprint sendiri juga ada barcodenya, kalau di-scan akan muncul asli atau tidak. Kalau asli rekam barcodenya akan cocok dengan yang di fisik paper (dari Pemkot),” urai Risma.

Selanjutnya untuk layanan kependudukan versi mobileapp pengaju bisa mengajukan via smartphone tapi belum bisa langsung mencetak sendiri.

“Untuk akta kelahiran dan akta kematian dalam versi fisik terdapat hologram dan jenis spesifikasi paper yang khusus didapat dari pemerintah pusat, se-

Sosialisasi Yellow Box Junction

Foto kiri: Yellow Box Junction yang sudah terpasang di perempatan Jl.Darmo-Pandegiling dilihat dari kamera ATCS di kantor Dishub Joyoboyo. Foto kanan: Plt Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat saat memberi keterangan terkait fungsi Yellow box dalam konferensi pers di kantor Humas Pemkot, Jumat (22/4) (foto:Freddy/JTMP)

Surabaya, JatimPos Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya bersama Polrestabes Surabaya melakukan sosialisasi terkait marka Yellow Box Junction (YBJ).

Marka YBJ sendiri, telah di tempatkan di sedikitnya tujuh (7) titik persimpangan yang terdapat di Kota Pahlawan.

(Plt) Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Irvan Wahyu Drajat saat melakukan konferensi pers di Bagian Humas, Jumat (22/4) menjelaskan, sosialisasi terkait YBJ akan dilakukan selama 30 hari lamanya.

Irvan menambahkan, dasar hukum penerapan YBJ ini Pasal 103 ayat 2 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut, menyebutkan dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan

daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan.

“Fungsi Yellow Box Junction ini, menjadi garis pembatas yang tidak boleh dilintasi oleh pengendara ketika antrean kendaraan di area persimpangan padat. Pada sisi jalan lain ketika lampu lalu lintas menyala hijau pun, pengguna kendaraan tidak diperbolehkan melewati garis tersebut jika masih ada kepadatan di dalam area YBJ. Mereka baru bisa melanjutkan perjalanan jika YBJ telah kosong, dan tentunya jika warna lampu lalu lintas sudah hijau,” tegas Irvan.

Pejabat kelahiran Kota Kediri ini menambahkan, dengan adanya marka ini turut membantu warga kota agar lebih tertib berlalu lintas di jalan.

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), nantinya banyak masyarakat asing yang

datang dan menilai bagaimana warga Kota Surabaya berkendara di Jalanan. Kabar tersebut akan tersebar dari mulut kemulut, dan mempengaruhi citra warga Kota Surabaya.

Wakalantas Polrestabes Surabaya, Kompol Imara Utama menghimbau kepada para pengguna jalan untuk berlaku lebih tertib dalam berlalu-lintas.

“Dibutuhkan kesadaran dan kesabaran kita selaku pengemudi untuk tidak memaksa masuk marka kotak kuning, apabila jalur keluar kita dari kotak kuning tertahan (masih ada antrian panjang). Jika semua pengemudi memaksa masuk persimpangan karena merasa haknya (berdasarkan lampu hijau), maka yang terjadi arus lalu lintas dapat terkunci dan perjalanan kita menjadi terhambat,” imbuh Imara.

Irvan menambahkan, YBJ tersebut ditempatkan di simpang-simpang yang secara geometrix bisa dipasang marka kotak. Seperti sekitar kawasan Simpang Kertajaya – Dharmawangsa, Urip Sumoharjo, Darmo – Pendegiling, dan Diponegoro – Dr. Soetomo, dan untuk kawasan Timur, YBJ digunakan untuk fasilitas jembatan Kenjeran. “Kami (Dishub dan Polrestabes) setiap hari menempatkan personil untuk melakukan sosialiasi, upaya ini kami lakukan agar jika tenggat waktu telah lewat, maka tak ada lagi warga kota yang beralasan belum mendapat sosialisasi,” imbuh Irvan. (fred/JTMP)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) berfoto bersama I Gusti Ayu Made Ratrina Wijayanti, warga Bubutan (kanan) yang mendapat kesempatan perdana memanfaatkan layanan SIUP dan TDP online dalam acara launching SSW Mobile-app di Lobby Lt.2 Gedung Walikota Surabaya, Senin (25/4) (foto: Freddy/JTMP)

hingga warga tidak dapat mencetak sendiri, untuk akta ini Pemkot Surabaya akan mengirimkan ke alamat warga melalui pos.” sambung Risma.

Masih dalam acara launching SSW mobile-app, Risma juga melaunching website resmi Prepcom III UN Habitat.

Website ini disediakan oleh

Pemkot untuk memudahkan para tamu undangan dari berbagai negara berkomunikasi sekaligus mengenal lebih dalam kota Surabaya, bukan hanya kenal kulitnya. “Di web ini kami promosikan Surabaya itu seperti apa, Saya kumpulkan anak-anak dari berbagai bangsa dari sekolah internasional untuk

memberi welcome (video sambutan dan salam hangat anakanak dalam berbagai bahasa).

Kami juga dibantu memperkenalkan Surabaya oleh komunitas fotografer, mereka membuat foto-foto tersebut tampak sangat indah, malah lebih indah dari aslinya.” Pungkas Risma. (fred/JTMP)

Apresiasi EPPD Untuk Pemkot Surabaya Surabaya, JatimPos Pemerintah Kota Surabaya kembali menerima penghargaan bergengsi untuk kategori penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan tersebut diterima atas berbagai inovasi pelayanan public dan sebagai respon terhadap keinginan dari Presiden RI atas pengurangan penggunaan kertas di dalam operasional administrasi pemerintahan. Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana menerima penghargaan tersebut di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada hari Senin (25/4).

Kementrian Dalam Negeri memberikan penghargaan tersebut karena kota Surabaya mulai tahun 2013 telah memulai membenahi system pelayanan public dari manual menjadi online seperti kemudahan perijinan lewat Surabaya Single Window (SSW), e-kios, pahlawan ekonomi, juga pembangunan utilitas, pedestrian jalan dan ruang terbuka hijau yang cukup massif di berbagai penjuru kota. “Walikota Surabaya mendapat Satya Lencana Karya Nugraha tahun 2015 kemarin, disematkan Presiden RI di istana negara. Untuk tahun ini kita mendapat penghargaan dengan predikat rangking satu tapi karena Satya Lencana itu hanya diterima satu kali (dalam masa jabatan Walikota), kita menerima Throfi dan piagam

Foto kiri: Throfi dan piagam penghargaan EPPD dari Kemendagri RI dengan kinerja predikat sangat tinggi pada masa jabatan pertama Walikota Tri Rismaharini. Foto Kanan: Kadis Pemerintahan Kota Surabaya Drs. Eddy Christijanto, MSi. dalam konferensi pers terkait evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (27/4) (foto: Freddy/JTMP)

penghargaan dari Kemendagri.” Kata Kepala Bidang Pemerintahan Kota Surabaya Drs. Eddy Christijanto, Msi dalam konferensi pers di kantor Humas Pemkot, Rabu (27/4).

Eddy menjelaskan bahwa jika Pemerintah Daerah mendapat rangking satu selama tiga tahun dalam Evaluasi LPPD akan mendapat Piala Parasamya Purnakarya Nugraha. “Jadi yang mendapatkan piala Parasamya Purnakarya Nugraha adalah pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang selama tiga tahun berturut-turut mendapat predikat terbaik dari evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.” Ulas Eddy.

Terdapat kurang lebih 70

indikator sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah pusat dalam memberi penilaian terhadap baik dan buruknya kinerja pemerintah daerah dalam LPPD setiap tahunnya. “Lebih dari tujuh puluh indicator dari seluruh SKPD dan kecamatan sampai kelurahan. Tahapannya adalah kita diminta membuat laporan tiap tahun yang harus diterima selambatnya tgl 31 Maret. Itu harus dikirim ke provinsi untuk kemudian dikirim ke kemendagri. Lalu LPPD dari kabupaten/kota seluruh Indonesia akan dievaluasi dan direkomendasikan 15 besar provinsi, 15 besar kabupaten dan 15 besar kota. (fred/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Embi Supriyadi. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. TulungagungTrenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Diskanla Galakkan Rumah Ikan

DINAS Perikanan dan Kelautan Jawa Timur mengambil langkah cakap untuk membantu menambah pendapatan nelayan di pesisir utara dan selatan Jawa Timur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menambah pendapatan nelayan selain tangkap yaitu dengan memberi bantuan rumah ikan (fish apartement). “Konstruksinya tidak mahal, ramah lingkungan dan tahan lama serta sangat membantu nelayan,” kata Heru Tjahjono, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Apartemen Ikan adalah rumah ikan buatan yang berfungsi sebagai habitat baru ikan dan sebagai pengganti terumbu karang yang rusak.

Penempatan Apartemen Ikan dapat mengumpulkan ikan dengan memberikan tempat berlindung dan tempat memijah telur bagi ikan. Setelah dibiarkan selama beberapa bulan, Apartemen Ikan dapat ditumbuhi terumbu karang sehingga menjadi kumpulan terumbu karang yang baru.

Kelebihan Apartemen Ikan AquaTec dari metode-metode tradisional lainnya yang umum dilakukan (menenggelamkan ban, mobil rongsok, dll ke dalam air) adalah adanya konstruksi yang kokoh dan tahan terhadap arus, sehingga apartemen ikan tidak dapat bergeser. Hal tersebut akan mencegah kerusakan terhadap terumbu karang di sekeliling apartemen ikan sehingga tujuan peles-

pun selain dapat memanfaatkannya untuk memancing ikan, juga mengantar penggemar selam ke lokasi rumah ikan.

Pemerintah provinsi berharap dengan semakin banyaknya rumah ikan dimanfaatkan nelayan dapat mengurangi lokasi perairan yang sudah over fishing. Sekaligus hal ini dapat mengurangi penggunaan jaring terlarang (trawl) yang tidak

Rumah ikan (fish apartement) ini siap ditenggelamkan oleh kelompok nelayan di perairan Pantai Bangsring, Wongsorejo, Banyuwangi. tarian tercapai dengan baik.

Rekayasa teknologi rumah ikan ini dirancang menggunakan komponen partisi plastic dengan menggunakan jenis Polypropylene yang ramah lingkungan. Rumah Ikan ini dirancang serta mempunyai banyak celah atau sekat seperti layaknya bangunan Apartemen yang terdiri atas 123 partisi. Hal ini bermanfaat untuk melindungi telur dan larva serta anakanak ikan, sekaligus menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan sehingga memudahkan paran Nelayan untuk menangkap ikan pada radius 100- 200 meter di luar areal Rumah Ikan.

Daya tahan Rumah Ikan ini diperkirakan bisa mencapai 3050 tahun. Rumah Ikan ini dirancang dan diperkenalkan oleh Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BB PPI) Semarang sejak akhir

tahun 2011. Pemanfaatan rumah ikan ini sangat cocok di perairan dangkal dan dalam dengan maksimal kedalaman 15 meter.

Dengan rumah ikan, lanjut Heru, nelayan tidak lagi harus menggantungkan penghasilannya dari tangkapan laut lepas yang semakin mahal biaya operasinya, serta dapat mengatasi perairan yang over fishing atau kelebihan tangkap. Sejak digulirkan tahun 2012 sudah ratusan unit dimanfaatkan nelayan antara lain di Pacitan, Tuban, Lamongan, Probolinggo, Lekok, Situbondo dan Madura kepulauan.

Menurut Kabid Tangkap, Gunawan Saleh, manfaat lain dari rumah ikan ini dapat dijadikan obyek wisata menyelam karena ikan-ikan hias dan terumbu karang setelah 6 bulan ditanamkan banyak tumbuh dan berdatangan. Nelayan

Dana Silpa Mencapai Rp 228 Miliar Butuh Evaluasi Menyeluruh Sampang, Jatim Pos Pelaksanaan program tahun 2015 menuai kritikan pedas. Pasalnya, berdasarkan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2015, ditemukan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 228 miliar, baru-baru ini.

Tingginya dana Silpa dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam menjalankan program kerja serta menunjukan rendahnya komitmen Pemkab dalam manajemen kas yang akuntabel.

Ketua Pansus LKPJ Bupati TA 2015 Rahmat Hidayat Rifaie memaparkan, peran dan kinerja eksekutif selama ini masih rendah, mengingat dana Silpa terus mengalami peningkatan setiap tahun. “Silpa Tahun 2015 (um-audited) dilaporkan sebesar Rp 228.838.608.342, atau senilai 11,8% dari dana tersedia,” paparnya.

Wakil rakyat yang akrab disapa Dayat itu mengatakan, tingginya Silpa juga menunjukkan, belum ditemukannya cara yang efektif untuk dapat memaksimalkan akselerasi anggaran pembangunan dalam mewujudkan misi tujuan, dan sasaran daerah di akhir tahun berdasarkan RPJMD tahun 2013-2018.

“Silpa tahun berjalan yang tinggi dan meningkat setiap

tahun, juga menunjukan rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam manajemen kas yang akuntable,” paparnya.

Di tengah problem keterbatasan anggaran dan masalah pembangunan daerah yang semakin kompleks, kata Dayat, dana nganggur yang besar semacam Silpa tahun berjalan tersebut tentu patut disesalkan. Pihaknya meminta agar dilakukan evaluasi yang menyeluruh atas kemampuan organisasi dan efektifitas tata kerja SKPD dalam eksekusi anggaran daerah.

Tujuannya, agar kondisi yang menjadi penyebab utama terus meningkatnya Silpa setiap tahun tersebut dapat teridentifikasi, untuk kemudian segera ditemukan jalan keluarnya.

Hasil bedah LPKj, lanjut Dayat, salah satu anggaran tertinggi yang tidak terserap ter-

dapat di Dinas Pendidikan (Disdik), yakni program Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang tidak terealisasi hingga Rp. 60 miliar.

“Intinya kami meminta agar semua SKPD lebih serius lagi dalam menjalankan progam, serta Peningkatan kemampuan teknis untuk merealisasikan belanja (eksekusi anggaran) program atau kegiatan bagi aparatur daerah serta perbaikan managemen perencanaan anggaran program dan kegiatan,” ulasnya. Bahkan, Dayat meminta agar dokumen LKPj bab III tidak menyajikan rincian Silpa tahun berjalan berdasarkan sumbernya, oleh karena itu disarankan untuk data Silpa 2015 (unaudited), agar dapat diketahui sejak dini.

“Dengan dana Silpa diketahui sejak dini nantinya dana Silpa dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2016,” tukasnya. (Al/Dir)

ramah lingkungan sesuai dengan Permen KP 02 Thn 2015 soal larangan penggunaan jaring trawl.

Sudarlin, nelayan dari Brondong Lamongan mengatakan, banyak nelayan Brondong yang sudah memanfaatkan rumah ikan baik secara berkelompok maupun perorangan. Bahkan lanjutnya, setiap tahun nelayan Lamongan menambah jumlah rumah ikan di perairan sekitar Brondong dengan cara patungan.

Untuk sehari bisa meman-

cing ikan dilokasi rumah ikan hingga 50 kg per orang. Jenis ikannya macam-macam terutama ikan dasar/karang seperti kerapu, kakap, tengiri atau kuniran.

Ditambahkan Sudarlin, nelayan sudah semakin sadar dengan pelestarian ekosistem laut. Ia berharap pemerintah pusat bisa mencontoh provinsi Jawa Timur yang dapat mencarikan jalan keluar atas larangan penggunaan jaring terlarang (cantrang, dogol, sudu, colok, payang). (SAM)

Refleksi HUT Satpol PP dan Linmas Tahun 2016

Tingkatkan Sikap Humanis, Berdedikasi dan Disiplin Blitar, Jatim Pos Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat harus meningkatkan pola sikap dan tingkah laku yang disiplin, berdedikasi, dan humanis. Memegang 3S yakni Salam, Sapa dan Senyum. Ini menunjukkan pribadi yang ramah, bukan lagi menunjukkan sikap garang, arogansi bahkan berbenturan dengan masyarakat. Selain itu juga meningkatkan SDM yang berkualitas dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Blitar, H. Rijanto saat menjadi Inspektur upacara 17-an dan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 serta Perlindungan Masyarakat ke-54 di Halaman Kantor Bupati Blitar, Senin minggu lalu.

Sesuai dengan tema peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 serta Perlindungan Masyarakat ke-54, “Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas”.

“Orang nomor satu di Kabupaten Blitar tersebut berpesan antara lain, harus bangga menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Diharapkan pula mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, mengedepankan langkah preventif dan humanis dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dimasyarakat, serta senantiasa menja-

ga profresionalitas, displin dan tegas.

Bupati Blitar menyampaikan terima kasih kepada anggota Satpol PP dan Linmas yang telah turut menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada serentak berlangsung pada 9 Desember 2015. Sehingga pesta demokrasi tersebut berlangsung kondusif. Bupati juga mengingatkan, Peraturan Daerah yang berlaku sekarang ini harus dievaluasi, relevan tidaknya dengan perkembangan jaman seperti sekarang ini.

Mengingat tugas Satpol PP dan Linmas kedepan semakin kompleks. Kehadiran MEA harus disikapi dengan bijak. Satpol PP dan Linmas harus bisa menjadi pelindung bagi masyarakat terhadap badan usaha atau dengan kata lain sebagai fasilitator yang dinamis. Benturan-benturan juga harus bisa dihindari.

Dalam kesempatan tersebut diacarakan pula penyerahan tali asih kepada Pegawai

Negeri sehingga kesadaran masyarakat dapat meningkat. Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang purna tugas, diantaranya, kepada Ir. Mangatas L.Tobing dari Bappeda Kabupaten Blitar, Drs. Isbah Salimi dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Sanusi, S.Pd dari Dinas Pendidikan, Suwondo, SE, MM Dinas Pendidikan, Gunarti, S.Pd dari UPTD. Pendidikan Kecamatan Nglegok dan Sri Utami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Bupati Blitar berpesan, agar para PNS yang sudah purna untuk tidak putus komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar serta bisa proaktif dalam lingkungan masingmasing. Pasalnya, saran, pemikiran para PNS yang purna tugas ini masih sangat diperlukan dalam rangka perkembangan Kabupaten Blitar menuju Kabupaten Blitar Lebih Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing.

Bersamb ke hal. 11

Jatim II

Hal - 4

Kota Mojokerto Hadiahi Wajib Pajak dengan Umroh Gratis

Mojokerto, Jatim Pos Upaya Pemerintah Kota Mojokerto untuk merangsang Wajib Pajak agar patuh membayar pajak, khususnya pajak jenis PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pemkot Mojokerto akan beri hadiah bagi Wajib

Pajak PBB yakni berangkat Umroh Gratis. Dengan cara ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan bisa tercapai.

Walikota Mojokerto Drs. KH Mas’ud Yunus mengatakan, target

perolehan pendapatan sektor pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tahunini tembus Rp 8 miliar lebih. “Wajib pajak perlu diapresiasi dan perlu diberi rangsangan agar mereka menunaikan kewajibannya, karena pajak

sangat berpengaruh pada pembangunan kota,”ungkap Walikota.

Walikota menambahkan, program Umroh Gratis atau PUGH yang diterapkan pemerintah kota ini bakal diikuti para wajib pajak yang membayar PBBnya sebelum HUT Kota Mojokerto 20 Juni nanti. “Akan dipilih dua pemenang, masingmasing kecamatan satu pemenang, yang belum beruntung akan diikutkan undian Gebyar Pajak asalkan mereka bayar sebelum jatuh tempo,” terangnya.

Pemkot Mojokerto mengakui kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan menduduki peringkat kedua penerimaan pajak terbesar. Oleh karenanya wajib pajak akan dimanjakan dengan berbagai program undian berhadiah, yang paling baru Pro-

gram Undian Umroh Gratis - PUGH Poin PBB. Data di DPPKA Kota Mojokerto menyatakan, partisipasi pajak di tahun 2015 cukup bagus dan melampaui target. Target pajak daerah tahun 2015 mencapai Rp 23 miliar, tapi pada perolehan akhir tahun anggaran mencapai Rp 31 miliar lebih.

Husnan SAg, warga Balongrawe Kota Mojokerto sangat senang dengan program Pemkot Mojokerto yang adakan Umroh gratis bagi WP PBB, program ini sangat efektif memacu warga yang ingin umroh namun terkendala dengan biaya. ”Saya dan kerabat akan membayar PBB sebelum Hari Jadi kota Mojokerto tanggal 20 Juni 2016, siapa tahu mendapat hadiah ibadah Umroh Gratis,” ungkapnya. (din/adv)

kapi wisata seni budaya, sarana olahraga air dan wadah seniman dan budayawan berekspresi, agar lebih lengkap dan meriah,” ungkapnya.

Harlistyati Kepala Bappeko, mengatakan, untuk menggarap po-

tensi sumber daya alam sebagai destinasi pariwisata, harus melibatkan tiga pilar, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kalau tiga pilar ini sinergi dan saling mendukung pasti berjalan lancar. “Pembangunan pariwisata harus mampu

menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya dan ekonomi yang signifikan. Makanya kita harus undang pelaku industri pariwisata untuk menggarap potensi Brantas,” terangnya. (din/adv)

Kota Mojokerto Ingin Wujudkan “Brantas River Site” Mojokerto, Jatim Pos Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 Km², hanya dua kecamatan dan 18 kelurahan. Namun besar semangatnya. Meskipun wilayahnya kecil, Pemkot Mojokerto terus menggali potensi SDA yang ada, dengan memanfaatkan optimal demi meningkatkan kesejahteraan warganya. Beberapa hari lalu Balitbang Kota Mojokerto mulai menyusun strategi pengembangan wisata kawasan tepi sungai Brantas.

Kawasan ini akan diplot sebagai sentra wisata kuliner.

Dalam konsep Brantas River Site, akan berdiri deretan gerai kuliner dan cinderamata sepanjang hampir 4 Km dengan lebar 3 meter.

Konsep ini ditawarkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mojokerto dalam diseminasi hasil riset bertajuk ‘Perspektif Kawasan Brantas Sebagai Sentra Pariwisata Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto’.

Sekkota Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, mengatakan, ini semua mimpi yang ingin ditawarkan oleh Balitbang untuk kota Mojokerto ke depan. “Mimpi ini disampaikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Kalau sepakat baru kita jalan,” katanya dihadapan peserta desiminasi, yakni sejumlah kepala SKPD, anggota DPRD, Camat, lurah dan LPM. Kata Mas Agoes, sejauh ini di Indonesia belum ada kawasan pariwisata seperti konsep Brantas River Site. “Indonesia belum ada, ini ide yang bagus, tapi yang perlu digarisbawahi, ada tiga kementerian untuk pengurusan perijinan pariwisata sungai Brantas ini, yakni Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Kementerian Pariwisata, kalau ide (Brantas River Site) ini terwujud, hebat,” tegasnya.

Konsep Brantas River Site, akan berdiri deretan gerai kuliner dan cinderamata sepanjang hampir 4 Km dengan lebar 3 meter mendapat dukungan positif dari jajaran SKPD. Novi Raharjo, Kepala Disporabudpar Kota Mojokerto me-

nyambut baik hasil riset Balitbang ini merupakan pra perencanaan dan saat ini sudah disetujui untuk diusung sebagai perencanaan. Meski Kota Surabaya lebih dahulu menggarap potensi Kalimas, tapi tidak ada kata terlambat untuk menggarap potensi ini. “Saya sangat setuju konsep Brantas River Site. Selain sentra pariwisata PKL, harus dileng-

Bupati Dukung Kegiatan Pengurus Daerah (PD) Aisyiyah Mojokerto, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberi dukungan penuh atas kegiatan yang digagas Pengurus Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Mojokerto. Seperti pernyataan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, dalam acara dialog dan audiensi bersama PD Aisyiyah, di Peringgitan Selasa pagi lalu.

Ketua PD Aisyiyah Kabupaten Mojokerto, Lilik Maslikhah, mengatakan bahwa sebagai organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah

yang bergerak di kalangan wanita, PD Aisyiyah selalu berusaha untuk memberikan kontribusinya guna mengembangkan ekonomi perempuan, sosial masyarakat, dan menjadi mitra dalam mensuskseskan program Pemerintah Daerah khusunya Kabupaten Mojokerto. Pembinaan terhadap PC (Pimpinan Cabang) hingga Ranting, dilakukan secara berkala demi peningkatan SDM para anggota.

“Program yang kami jalankan diantaranya adalah pengajian umum, donor darah rutin tiap 3 bulan sekali, dan beberapa kegiatan bakti sosial.

Kami juga terus membina anggota kami di tingkat Cabang dan Ranting guna meningkatkan kualitas dan loyalitas dan mengelola amal usaha, kami menyebutnya Baitul Arqam.

Program ini merupakan implementasi dari instruksi PP Aisyiyah agar para pengelola amal usaha Aisyiyah memiliki nilai-nilai Al-Islam dan KeMuhammadiyahan. Adapun amal usaha yang sudah kami jalankan adalah TK dan Playgroup. Kami ingin agar Pemkab Mojokerto sendiri bisa bersinergi dan mendukung penuh kami,” harap Lilik.

Bupati yang juga didampingi wakilnya, Pungkasiadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Jazuli, dan SKPD terkait mengatakan jika dalam periode pertama kepemimpinannya memang sangat fokus pada pembangunan infrastruktur.

Namun di periode ke dua ini, dirinya juga memberi perhatian sama besar terhadap pemberdayaan masyarakat yang bakal melengkapi pembangunan fisik.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto membagi anggaran kegiatan dengan porsi yang berimbang, yakni fisik dan non-fisik. Alhamdulillah, target pembangunan fisik Kabupaten Mojokerto kian menyentuh target.

Maka menjadi penting bagi kami di Pemerintah Daerah, untuk terus melakukan konsolidasi dengan Kades, Tomas (Tokoh Masyarakat) maupun Ormas (Organisasi Masyarakat) salah satunya seperti Aisyiyah. Kita akan

saling menguatkan dan strategis dalam perencanaan,” tandas Bupati.

Adapun beberapa usulan yang disampaikan PD Aisyiyah kepada Bupati secara langsung adalah permohonan bantuan fisik berupa kantor operasional sebegai sekretariat.

Namun kendala yang masih dihadapi kini adalah belum adanya lahan yang cocok. Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dedy Muhartadi, menjelaskan jika permohonan pembuatan kantor bisa dengan mekanisme hibah.

“Pemkab sudah menerapkan hal tersebut (mekanisme hibah) pada kantor-kantor Ormas Keagamaan, dengan catatan harus ada tanah yang ready dan bersertifikat sah. Terkait badan hukum, saya kira PD Aisyiyah sudah punya. Meskipun badan hukum Aisyiah adanya di pusat, namun saya menghimbau untuk membuat laporan atau report setelah proses pelantikan. Hal ini juga untuk membantu mekanisme hibah tadi, tentunya dengan proposal dan tertib administrasi,” info Dedy. (din/hms)

Tingkatkan PAD Pemkab Mojokerto Kelola Wisata Ubalan Mojokerto, Jatim Pos Dalam rangka Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto segera melakukan penataan Wisata Ubalan Pacet. Wisata Ubalan Pacet pengelolaannya semula dari pihak ke 3 yakni CV Sari Alam akan diambil alih oleh Pemkab Mojoekrto dan segera dilakukan penataan. Penataan personel dan menambahan fasilitas serta wahana permainan. Sebab target PAD Wisata Ubalan Pacet akan dinaikkan.

Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Mojokerto Ustadzi Rois mengatakan, selama dikelola pihak ke 3, PAD yang masuk hanya Rp 100 juta pertahun. Padahal potensinya bisa dinaikkan lima kali lipat. “Tahun depan

wahana permainan dan fasilitas Ubalan akan ditambah. Supaya bisa mencapai terget PAD yang ditetapkan,” ungkapnya.

Menurut data yang dihimpun, setelah 20 tahun dikelola pihak ke3, bulan April ini pengelolaan wisata Ubalan yang merupakan aset Pemkab diambil alih dan dikelola oleh Dinas

Pariwisata Kabupaten Mojokerto. (din)

Jatim III

Hal - 5

Polres Kota Blitar Rilis 30 Kasus Pidana

Blitar, Jatim PosPolres Blitar Kota merilis sejumlah kasus sepanjang bulan Januari s/d Februari 2016. Sedikitnya terdapat 30 kasus pidana dalam kurun waktu enam bulan tersebut.

“Ini luar biasa dan sangat bagus karena dari hasil pengungkapan beberapa kasus, polisi berhasil memelihara keamanan dan ketertiban dan menegakan hukum serta memberi perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat,” kata Kapolres Blitar Kota AKBP Lessy melalui Kabag Humasnya AKP Moh Yossy di ruang kerjanya, belum lama ini.

Kasubbag Humas AKP Moh Yossy ternyata baru menjabat kurang lebih dua minggu. Makanya ia menuturkan hal yang sangat positif atas prestasi penanganan kasus pidana di jajaran Polres

Kegiatan Bazaar dan Gebyar Kreasi Spansaga SMPN I Garum Kabupaten Blitar.

SMPN I Garum Gelar Ajang Kreativitas Spansaga Kantor Polres Blitar Kota.

Blitar Kota.

Menurutnya, dari 30-an kasus yang dirilis tersebut, umumnya terkait kasus Curat, Curas, Curanmor, penipuan, pengelapan, judi,

perlindungan anak, upal, penambang pasir ilegal, melarikan gadis di bawah umur, KDRT, pengroyokan,dan penganiayaan Berat. (sk)

Disparyapura Ngawi Adakan Penyuluhan Narkoba

Dari kiri, Sekretaris Disparyapura, Wakil Bupati, Kasat Narkoba Ngawi, Jatim Pos Disparyapura Kabupaten Ngawi adakan Penyuluhan Pencegahan Pengggunaan Narkoba Kalangan Generasi Muda di Ruang Bhina Bakti Praja lantai dua Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman pada generasi muda tentang bahaya penggunaan narko-

ba, mencegah kasus penyalahgunaan narkoba, meningkatkan peran serta pemuda dalam mencegah dan memberantas narkoba,” ujar Sekretaris Disparyapura Kabupaten Ngawi.

Masih darinya, penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba diselenggarakan Disparyapura Kabupaten Ngawi ini, dengan dasar pelaksanan DPA RKPD mengenai program pe-

ningkatan peranserta kepemudaan pada penanggulangan penggunaan narkoba bagi generasi muda, terang Joko yang pernah menjabat di Kabag Humas Pemda Ngawi.

Acara yang dibuka Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten Ngawi, dihadiri Kasat Penanggulangan Narkoba dari Polres Ngawi sebagai narasumber, Kepala Disparyapura, Perwakilan Dindik Ngawi serta Perwakilan pelajar Ngawi.

Ony Anwar menegaskan bahwa saat ini Indonesia darurat narkoba, dimana Indonesia jadi bagian yang empuk bagi peredaran narkoba, dan korban telah berjatuhan dari generasi muda. Pencegahan lebih diutamakan karena penyembuhan atau rehabilitasi jauh lebih mahal dan lebih sulit dari pencegahan, dimana mafia narkoba mempunyai finansial yang kuat dan jaringan yang luas, maka jika tidak memulai pencegahan sedini mungkin, bisa dikatakan kita sudah kalah sebelum berperang, terangnya. (gus)

PNS Pemkot Mojokerto Pasang Pin Anti Pungli Mojokerto, Jatim PosKebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam rangka bersih-bersih di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), patut diacungi jempol. Hal itu diperlihatkan dengan pembagian Pin bertuliskan ‘Saya Anti Pungli’.

Sebanyak 3.688 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Mojokerto mulai menggunakan pin tersebut. Tujuannya, agar para PNS malu saat melakukan praktik pungutan liar (pungli) maupun saat meminta gratifikasi.

Gerakan pemberantasan pungli dan gratifikasi ini ditandai dengan penyematan pin ‘Saya Anti Pungli’ saat upacara di halaman kantor Pemkot Mojokerto, Kamis (28/4/

PNS Mojokerto saat pemasangan Pin Anti Pungli.

2016). Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus yang menjadi pembina upacara secara simbolis menyematkan pin tersebut. Walikota Mojokerto,

Mas’ud Yunus mengatakan, tujuan pemakaian pin tersebut agar para aparatur sipil negara di Pemkot Bersamb ke hal. 7

Blitar, Jatim PosRibuan pelajar tingkat SMP di Kabupaten Blitar tumplek blek dalam ajang kreativitas Spansaga yang digelar di area lapangan bola voli SMPN I Garum, Sabtu (23/4/2016).

Ini merupakan rangkaian dari kegiatan ajang kreasi pentas kesenian bagi para siswa-siswi SMP, selain menyambut Hari Kartini.Karena diikuti seluruh siswa-siswi SMP, kegiatan berlangsung sangat meriah.

Menurut Ketua Panitia Kegiatan Dra Wahyu Tri Handayani, dalam acara ini berbagai macam suguhan telah dipertontonkan, baik pertunjukan Kesenian maupun Bazaar.

Adapaun pertunjukan kesenian yang ditampilkan diantaranya seni tari bagi muda-mudi, ada pula pentas kreasi Spansaga, serta campursari.

Kepala Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Ilham Yetty Utami menambahkan, kreativitas seperti ini patut dikembangkan. Apalagi bagi anak-anak muda, Selain untuk mengajari mereka berkreasi, juga mengajari mereka bertanggung jawab. Untuk itu ia berharap kegiatan ini perlu terus ditingkatkan demi kemajuan berkesenian maupun kebudayaan.

Menurut Ilham, apa yang dilakukan oleh SMPN I Garum patut diapresiasi karena sangat bermanfaat bagi para siswasiswi maupun kalangan pendidik. (sk)

Samanhudi “Menggoyang” Warga Blitar LEPAS FUNBIKE 2016 DI MAKAM BUNG KARNO Blitar, Jatim PosRibuan peserta meramaikan Funbike 2016 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Minggu (17/4/2016). Event ini masih merupakan rangkaian agenda kegiatan HUT Kota Blitar Ke-110.

Acara dibuka oleh Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar di Parkiran Makam Bung Karno atau Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar. Tempat ini memang biasa dijadikan alternatif liburan seru atau wisata di dalam Kota Blitar.

Sebelum melepas peserta Funbike, Wali Kota “menggoyang” warga Blitar dengan bernyanyi di atas panggung hiburan.

Dalam pidatonya ia mengatakan, ia beserta Wakil Wali Kota Santoso, sengaja hadir di tempat ini karena ingin juga merasakan semangat kebersamaan.

Wali Kota Samanhudi Anwar (tengah) duet bersama Wawali Santoso (paling kanan) bernyanyi dan joget untuk menghibur peserta Funbike 2016 dan masyarakat Blitar di PIPP Makam Bung Karno.

“Di sini di panggung terbuka ini kami ingin menghibur Anda.

Di ajang silaturrahmi ini saya ingin mohon maaf sekaligus bersyukur atas terpilihnya kami kembali sebagai Wali kota dua periode dan dinobatkan sebagai suara tertinggi tingkat nasional pada saat pemilihan Kepala Daerah,” ucap Samanhudi di atas panggung disaksikan para peserta Funbike.

Wali Kota dua periode tersebut kemudian melanjutkan, mengapa Start dan Finish Funbike ini dibikin di PIPP Makam Bung Karno? Menurut Samanhudi, supaya lebih merakyat, supaya para pejabat bisa ketemu langsung dengan rakyatnya atau warga masyarakatnya.

Acara itu Faunbike itu dimeriahkan dengan hiburan artis ibu kota. Tampak seluruh peserta Funbike menikmati dengan suka cita dan antusias, tak terkecuali para pejabat yang berada di atas panggung. (sk)

Jatim IV

Hal - 6

Penyederhanaan Prosedur Peruntukan Kawasan Hutan Tulungagung, Jatim Pos Dalam pengukuhan lahan kompensasi dan lahan pengganti harus difahami pengertiannya secara garis besar dan pasti tentang kawasan hutan, tukar menukar dan penggunaan kawasan hutan. Untuk dasar hukumnya juga jelas untuk TMKH, PPKH. dasar hukum seperti pengukuhan kawasan hutan dan petunjuk teknis pengukuhan kawasan juga sudah disampaikan.

Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kabupaten Tulungangagung belum lama ini mengadakan sosialisai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPP-

KH) dan Tukar Menukar Kasawan Hutan (TMKH). Acara berlangsung selama satu hari tersebut dihadiri sekitar seratus orang. Tujuan acara sosialisasi tersebut ialah untuk mengetahui dan lebih memahami, perubahan dan peruntukan kawasan hutan bertempat di hotel palem Kabupaten Tulungagung.

Dalam sosialisasi tersebut hadir sebagai narasumber yaitu Dinas kehutanan jatim, BPKH wilayah XI jawa Madura, Biro perencanaan dan SDH perum perhutani malang, dalam acara tersebut hadir pula dari Adm KPH Blitar, Adm KPH Kediri

selaku Kepala Dinas, Camat, Kapolsek, dan kepala Desa sebanyak 11 orang, dan juga pengusaha tamang yang ada di Kabupaten Tulungagung. Hal ini memberikan dampak yang sangat positif khususnya bagi warga masyarakat yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Sosialisasi ini dilakukan mengacu pada peraturan pemerintah (PP) No. 140 & PP No. 145 th 2015 yang telah ada, latar belakang penerbitan menurut PP No. 104 tahun 2015 yaitu penyederhanaan prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan, menyesuaikan dengan

Infrastruktur DD Dipertanyakan Warga Tulungagung, Jatim Pos Peroyek Pembanguan infrastruktur jalan dan pavingisasi di Dusun Manggisan RT.03 RW.02 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dikeluhkan warga masyarakat setempat. Salah seorang warga mengadu hal tersebut ke kantor Sekertariat Ormas Agung, terkait dengan adanya penarikan dana kepada warga sebesar 30 ribu rupiah per Kepala Keluarga (KK) padahal proyek tersebut dibiayai oleh Dana Desa (DD) dilingkungannya terdapat kurang lebih sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) Keluhan warga tersebut terjadi di dusun Manggisan, entah itu partisipasi, sumbangan, dan segala macam bentuk untuk membantu infrastruktur patut dipertanyakan.

“Yang jelas, infrastruktur di dusun itu ada kaitannya dengan anggaran Dana Desa. Karena aturan DD, seperti padat karya, atau bilamana warga dipekerjakan pasti ada upah, apalagi pembangunan dikerjakan kurang lebih sebulan”, ungkap Ketua Umum Ormas Agung.

Tentang keluhan warga dusun Manggisan yang tidak mau disebutkan namanya mengakui bahwa, infrastruktur jalan paving dikerjakan pada tahun 2015. Pekerjaan proyek tersebut di kerjakan oleh warga se-

Ormas & jalan swadaya

lama 1 bulan, dan ada lagi yang mengatakan, proyek jalan itu dikerjakan hampir 2 bulan.

Selain dipekerjakan oleh warga masyarakat setempat juga warga harus mengeluarkan konsumsi, berupa nasi bungkus, kopi, dan rokok, dan lain-lain secara bergiliran selama proses pengerjaan proyek tersebut berjalan.

Menurut keterangan salah seorang warga yang tidak mau namanya di sebut beberapa meter jalan yang kekurangan atau kehabisan paving dari anggaran pembangunan Dana Desa, maka warga diminta ikut berpartisipasi dengan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 30 ribu. “Sedangkan yang menerima upah kerja seluruh pengerjaan proyek, termasuk ja-

lan yang dianggarkan dari Dana Desa ada 2 orang tukang, dan 2 orang kuli, per-meternya menerima upah Rp 8.000,” tutur warga yang lainnya.

Salah seorang warga bercerita, tentang pembangunan jalan dan pavingisasi depan rumahnya dianggarkan dari Dana Desa, dan dia ikut mengeluarkan uang untuk penambahan jalan paving yang kurang. Dan penarikan dana ke setiap warga terdiri dari anggota pengurus panitia lingkungan. “Dia rela membantunya karena sungkan mas, apalagi jalan yang dilewati ya, itu” ucapnya kepada Jatim Pos. Kepala desa Sunari, S.P. saat ditemui Jatim pos di kantornya tidak berada di tempat kata Sekretaris desa (Sekdes) Yuli, Kades sedang rapat di kecamatan. (san)

TSM, Terobosan Penerapan Kurikulum Nasional Tulungagung, Jatim Pos Kelas Teknik Sepeda Motor (TSM) merupakan terobosan dengan penerapan kurikulum nasional dan kurikulum perusahaan otomotif.

Isi di dalamnya terdapat berbagai item, dimulai dari display praktik perangkat kendaraan yang terhubung dengan kelistrikan, mesin praktik jenis matik dan bebek yang terpasang dengan body kendaraan dan ruang servis sekaligus peralatannya.

Kelas Teknik Sepeda Motor (TSM) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Bandung, Tulungagung Sabtu lalu diresmikan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyono. Dalam acara peresmian itu, juga dihadiri perwakilan kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Timur dan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung serta tamu undangan lain.

Peresmian ditandai dengan

pemotongan pita oleh bupati dan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pihak sekolah dengan pihak PT. MPM Main Dealer dan PT. AHM. Karena MoU dijalin dengan PT AHM, sebagian besar alat peraga praktik siswa di kelas TSM ini menggunakan produk Astra Honda Motor (AHM).

“Saya mengapresiasi ide dan gagasan kreatif yang dibuat pihak sekolah. Dengan bekerjasama dengan perusahaan otomotif swasta, SMK Bandung ini di percaya perusahaan tersebut dan mendapatkan beberapa fasilitas otomotif yang dilengkapi dengan alat peraga,” tutur Bupati.

Dalam sambutannya didepan Maneger PT. AHM, Bupati Syahri Mulyo mengharapkan, dengan kerja sama ini, juga dapat membuka selebar-lebarnya peluang kesempatan bekerja siswa untuk lulusan SMKN 1 Bandung. Baik sebagai me-

kanik bengkel resmi Honda maupun sebagai karyawan di PT AHM. “Dengan cara ini siswa pasti akan diuntungkan. Selain mempermudah praktik juga memberikan semangat jenjang masa depan. Apabila siswa berkopenten di bidang ini, kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk direkrut sebagai karyawan pilihan,” tambah Bupati.

Kepala Sekolah SMKN 1 Bandung Drs. H. Nurhasyim mengatakan, memilih kerja sama dengan PT AHM, karena transfer pengetahuan dan teknologi motor Honda kepada siswa sesuai perkembangan dan kebutuhan terkini.

“Kami menyesuaikan apa yang menjadi trend saat ini, sehingga akan berakibat baik kepada siswa kami kedepan. Jalinan kepercayaan ini tidak mudah karena sebelumnya kami telah disyaratkan memiliki komitmen, software, hardware,” pungkasnya. (san)

Undang-Undang No.23 th 2014 tentang pemerintahan daerah.

Selain itu percepatan pembangunan proyek strategis yang menggunakan atau berada di kawasan hutan. Sedangkan latar belakang lahirnya PP No. 105 th 2015 ini menyesuaikan dengan paket dua kebijakan ekonomi pemerintah demi penyederhanaan dan percepatan izin, untuk percepatan pembangunan proyek strategis nasinal seperti bendungan, waduk, jalan, ketenagalistrikan, migas yang tentunya mengunakan kawasan hutan. Selain itu, sulitnya mencari lahan kompensasi untuk penggunaan non kehutanan yang dibiayai pemerintah setempat.

Tidak lupa pula proses atau bagan alur permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan wilayah perhutani menurut PP No.105/2015 dan Permenhut No.P.16/Menhut-11/2014. Selain itu pula bagan alur permohonan

tukar menukar kawasan hutan wilayah perhutani menurut (permenhut No. P.32/menhut-II/2010,jo permenhut No.P.41/menhut-II/ 2012) dan (PP.104/2015). Kemudian untuk tata batas lahan pengganti serta pengganti lanjutan, juga kompensasi, kompensasi dan lahan pengganti.

Perijinan yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan putusan dalam pelayanan masyarakat untuk diperlukan pengawasan bagi setiap proses perijinan khususnya disekitar kehutanan. Adm KPH kediri Selaku Kepala dinas melalui Kabid menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua undangan dalam rangka sosialisasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) semoga bermanfaat dan diikuti dengan baik, dan hasilnya dapat diinformasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui tuturnya. (san)

DPRD Ngawi, Menggelar Paripurna LKPJ Bupati TA 2015 Ngawi, Jatim Pos Guna menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2015, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi di gelar. Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ngawi, Dwi Rianto Djatmiko yang di dampingi tiga Wakil Ketua DPRD, Sarjono, Sulistyanto dan Maryanto bertempat di lantai dua gedung DPRD Ngawi.

Ketua DPRD Ngawi menegaskan, laporan keterangan pertanggungjawaban ini merupakan wujud tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan kepada Bupati dalam memimpin penyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Ngawi, khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dalam suasana kehidupan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban, penyampaian informasi tentang anggaran tahun 2015 didasarkan pada peratu-

ran daerah Kabupaten Ngawi nomor 8 tahun 2015 tanggal 24 juli 2015 tentang perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 dan peraturan bupati nomor 20 tahun 2015 tanggal 24 Juli tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015,” terang Dwi Rianto Djatmiko.

Sedang Bupati Ngawi dalam laporannya menegaskan, “Pada tahun anggaran 2015 ini, target pendapatan daerah kabupaten Ngawi adalah sebesar Rp 1.866.966.967.

859,00 dan terelisasi sebesar Rp 1.912.154.533.630,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp 45.

187.565.771,45 atau tercapai 102,42 %. Dari sisi perkembangan ekonomi Kabupaten Ngawi yang merupakan hasil kinerja pembangunan dapat lihat dari 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,61% angka kemiskinan sebesar 14,88% pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% dan indeks pembangunan manusia sebesar 67,78,” terang Budi Sulistyono. (gus)

Bupati Ngawi serahkan LKPJ Bupati tahun 2015 pada Ketua DPRD.

Jatim V

Hal - 7

31 Botol Arak Milik Nelayan Kilensari 

Diamankan Polsek Panarukan

Situbondo, Jatim Pos Polsek Panarukan melaksanakan razia minuman keras di Desa Kilensari Kec. Panarukan yang dipimpin oleh Kanit Sabhara, Kanit Provos, Kanit Reskrim, Kanit Intelkam serta anggota Reskrim Polsek Panarukan.

Pelaksanaan razia yang dilakukan dipemukiman penduduk Desa Kilensari dan berhasil mengamankan 24 botol besar dan 5 botol kecil miras jenis arak milik Tomas (31) pekerjaan nelayan. Sedangkan dirumah warga lainnya juga menga-

mankan 2 botol besar miras jenis arak milik Juki (60) pekerjaan nelayan.

Saat dikonfirmasi kepada Kapolsek Panarukan AKP Didik Rudianto membenarkan adanya razia miras dan kepada para pemiliknya dikenakan tipiring. (asad)

Kawal Harga Sembako di Sumenep Sumenep, Jatim PosMenjelang bulan suci ramadhan, sejumlah harga sembakau di Sumenep mulai merangka naik. Yang di tunggu-tunggu masyarakat turunnya harga sembakau, ketika waktu harga BBM turun pada awal bulan April yang lalu, nampak tidak terwujud bahkan yang diharapkan sebaliknya yaitu beberapa harga sejumlah sembako di pasar naik, terutama harga beras bertahan tinggi dan sementara sempat terjadi penurunan namun saat ini harga tersebut mencapai RP 9.550 per kg, termasuk harga gula pasir juga naek awalnya Rp 12.500 menjadi Rp 13.

000 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng

curah, naik sejak awal tahun hingga saat ini harga tesebut mencapai Rp 11.

750 per kg, padahal sebelumnya sekitar Rp 10.000, sedangkan harga daging ayam kampung naek sekitar 3% yang semula sempat turun menjadi Rp 65.000 mengalami kenaikan Rp 67.000 per kg. Selanjutnya juga harga pupuk non subsidi semua merek mengalami kenaikan 5% hingga 13% .

Kabid Disperindag Kab. Sumenep Heni Yulianto mengatakan pihaknya sampai saat ini terus turun ke pasar untuk mengetahui harga sembakau dan menyiapkan sejumlah opsi untuk mengatasi ketika operasi pasar.

Menurut Heni langkah-

Pedagang di Pasar Anom Sunemep.

langkah Disperindag itu sudah pasti realita yang ada setiap tahun menjelang hari-hari besar seperti hari raya itu terjadi kenaekan harga ada lonjakan –lonjakan, sementara langkahlangkah yang nantinya akan di lakukan mugkin salah satunya adalah untuk mengatasi di lakukan operasi pasar. Pihaknya mengharap masyarakat jangan kuatir, semua setok kondisi aman, apa lagi stok beras saat ini petani sedang panin. Dirinya menambahkan biasanya kedepan harga sembakau semakin naek, karena permintaan konsumen semakin meningkat untuk menjelang bulan ramadhan.

Anggota Komisi 2 DPRD Kab.Sumenep Achmad Juhari mengatakan harga sembako di pasar terus di kawal, jangan sampai ada harga yang melebihi ketentuan yang sudah disepakati dan selanjutnya harus diadakan kordinasi terpadu yaitu harus ada sidak pasar dengan dinas terkait, menurut Juhari jangan saja harga sembakau di tekan, juga kita lihat transportasinya, hingga kita tau apa yang terjadi. (nan,rol,man)

Tampak petugas sedang mengamankan sejumlah miras di Panarukan Situbondo.

Satgas OPS Bersinar Semeru Polres Situbondo

Amankan 2 Kurir Sabu Asal Bondowoso Situbondo, Jatim Pos Kemarinsekitar pukul 00.15 WIB Satgas Operasi Bersinar 2016 Polres Situbondo yang dipimpin Kapolsek Asembagus AKP H Sugiono bersama Ipda Gede Sukarmadiyasa dan anggota berhasil mengamankan 2 orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan tersangka tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Satga

Ops Bersinar dan diperkuat informasi dari masyarakat sehingga berhasil menangkap 2 orang yang kedapatan memiliki/menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,8 gram. Kedua tersangka Ainur Rasyid (40) dan Hendri (32) keduanya beralamat di Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso.

Menurut Ketua Tim Satgas Ops Bersinar AKP H. Sugiono bahwa petugas sudah melakukan pembun-

tutan terhadap tersangka sesuai dengan informasi yang diterima sehingga setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua tersangka saat beristirahat di Poskamling desa Gunung Malang Kec. Suboh ditemukan paket sabu yang diselipkan dicelah kayu bangunan Poskamling tersebut. Selanjutnya kedua tersangka diamankan berikut barang bukti dan diserahkan ke Satrekoba Polres Situbondo guna proses penyidikan. (asad)

Tampak 2 kurir narkoba asal Bondowoso yang ditangkap polisi Situbondo kemarin.

Upaya Dinkop Sumenep Hadapi MEA 2016 Sumenep, Jatim PosDinas Koperasi Sumenep menggelar latihan komputer kepada pelaku UKM di daerahnya, serta membentuk kampung-kampung UKM dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asian

(MEA). Dinas Koperasi Sumenep bergerak cepat untuk meningkatakan SDM usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerahnya, salah satunya menggelar latihan komputer kepada lima ribu UMKN. Kepala Dinas Koperasi

Kadis Koperasi Sumenep, Imam Trisno Hadi.

Sumenep Imam Trisno Hadi mengatakan latihan komputer bertujuan para pelaku UMKM di Kota Bumi Sumekar dapat memasarkan produk yang secara gelobal, sehingga produk UMKM Sumenep dapat di ketahui oleh masyarakatdi Dunia, sebab saat mea di perlakukan produk-produk Indonesia, khususnya Sumenep bisa bersaing dengan produk luar negeri, di samping itu Imam juga meminta kepada para pelaku UM KM agar melakukan peningkatan, baek dari sisi kemesan harga dan penjualannya.

Tambah Imam sebentar lagi kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) 2016, artinya produkproduk dan Barang-Barang Indonesi akan bersaing dengan barang-barang luar, oleh karena itu harus ada pening-

katan dari pada prodak-prodak itu dari semua aspek kwalitas nya harus bagus, kemasan nya harus menarik dan harganya tidak terlalu mahal. Menurut Imam sehingga masyarakat membutuhkan Prodak-Prodak

UKM ini muda di dapat nya, tidak harus mendatangi ke pasar atau ke toko, bisa melalui online.

Sementara Imam menjelaskan dirinnya akan membentuk kampung-kampung

usaha kecil dan menengah (UKM) serta memberikan bantuan 2 unit komputer, 2 unit mija dan 2 unit kursi dan camira digital kepada setiap kampung UKM di Kabupaten Sumenep. (rol,nan,man)

PNS Pemkot ...

Mojokerto menjadi teladan bagi masyarakat. “Mereka juga diharapkan sadar bahwa mereka pelayan masyarakat, bukan juragan masyarakat,” ungkapnya.

Masih kata orang nomor satu di Kota Mojokerto ini, sebanyak 3.688 pin ‘Saya Anti Pungli’ dibagikan ke setiap PNS yang ada di seluruh SKPD. Pin tersebut berwarna merahputih dengan selingan warna hitam pada tulisan ‘anti’

tersebut diwajibkan dipakai setiap PNS Pemkot Mojokerto dan ditaruh pada dada sebelah kanan.

“Pin ini wajib dipakai semua PNS saat melaksanakan tugas kedinasan, sampai kiamat wajib dipakai. Yang tak pakai itu melanggar disiplin, sama dengan tidak memakai lencana Korpri, ada sanksi disiplin. Pemakaian pin ini bukan tanpa alasan karena praktik pungli dan gratifikasi

dari halaman 5 dalam pelayanan publik sangat merugikan masyarakat,” katanya.

Walikora berharap, setiap PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dengan tak melakukan pungli maupun meminta gratifikasi. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. (yus)

Jatim VI

Hal - 8

Kelompok Tani di Dagangan Dapat Bantuan Pestisida

Gerakan penyemprotan hama sundep di Desa Sukosari yang dilakukan serentak oleh mantri pertanian bersama kelompok tani Margo Mulyo.

Madiun, Jatim PosDinas Pertanian, Tanaman Pa-

ngan dan Holtikultura Kabupaten Madiun memberikan bantuan berupa

pestisida jenis puradan, granul dan porisa kepada para kelompok tani Margo Mulyo Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan yang tanaman padinya sekitar 2 hektar diserang hama sundep.

Kepala Bidang Teknik, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun, Ir. Catur Jaka Widada, MMA mengatakan, bantuan itu diberikan setelah mendapat laporan dari kelompok petani di Kecamatan Dagangan. “Kami tidak mau hama tersebut merusak seluruh tanaman padi di Kecamatan Dagangan. Makanya, bantuan pestisida langsung dikucurkan pada petani setempat,” katanya.

Menurutnya, ini merupakan langkah awal untuk mencegah semakin meluasnya hama yang menyerang tanaman padi di Kecamatan Daga-

Belajar Keberhasilan Kota Bandung Menjadi Destinasi Wisata Madiun, Jatim PosUntuk menggali informasi dan memperluas wawasan insan pers dan KIM di Kota Madiun, Humas Pemkot Madiun laksanakan Study Banding ke Pemkot Bandung. Rombongan study banding yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Pemkot Madiun, Herry Ilyus tersebut diterima di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jumat (22/4/2016).

Study banding tersebut selain sebagai langkah nyata untuk memberikan praktik terbaik Insan Pers di Kota Madiun, juga untuk melihat keberhasilan Pemkot Bandung dalam pola pemerintahan, inovasi dan pemberdayaan.

“Bandung sangat luar biasa, sebagai kota pariwisata yang identik dengan Paris Van Java dan taman bertema yang patut di contoh untuk meningkatkan daya tarik wisatawan sehingga nanti bisa meningkatkan kembali PAD Kota Madiun,” kata Asisten Administrasi Umum Pemkot Madiun, Herry Ilyus dalam pemaparannya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkot Bandung Dadang Guntina memaparkan, selain mempunyai banyak taman yang digunakan untuk media sosialisasi antar masyarakat dan wisatawan, Kota Bandung mempunyai satu keung-

Salah satu operator Bandung Command Center (BCC) menerangkan berbagai fungsi pemantauan di ruang BBC. gulan yang patut dicontoh oleh Kota Madiun yaitu Bandung Command Center (BCC) yang berfungsi untuk memantau seluruh aktifitas SKPD di Kota Bandung yang terpusat di satu ruangan.

“Sistem ini tidak hanya untuk memonitor capaian proyek pembangunan, namun juga menampung keluhan masyarakat dan BCC ini sebagai pusat data semua satker. Di dalamnya ada TMC, LPSE dan lainnya,” terang Dadang Gantina didampingi Asep C. Cahyadi, Kadis Kominfo Kota Bandung.

Selain itu, Bandung dibangun dengan tiga pilar Kolaboratif, Inovatif dan Desentralisasi sebagai dasar

pembangunan saat ini. “ Setiap SKPD diharuskan membuat langkah-langkah Inovatif, kolaborasi untuk setiap penyelesaian permasalahan dan distribusi pelimpahan wewenang kepada camat di kewilayahan sehingga bisa langsung mengambil keputusan,” Jelasnya.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkot Madiun Misdi mengatakan dengan adanya study banding ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi kemajuan Kota Madiun. ”Disini peran aktif dari Pers dan KIM akan nampak, apapun yang didapat dari study banding diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembangunan Kota Madiun,” pungkasnya. (jum)

Pesta Sabu di Villa, Warga Malang Dibekuk Batu, Jatim PosDiduga akan menggelar pesta sabu-sabu di salah satu Villa di Kota Batu, Imam Safi’i (24), pengangguran asal Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang diamankan Satreskoba Polres Batu, Minggu (27/ 3/2016).

Dari tangan tersangka diamankan satu poket sabu, satu alat pipet kaca, dan satu unit handphone.

Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, ditangkapnya tersangka pengguna dan pengedar sabu tersebut berdasar informasi masyarakat.Saat itu warga mencurigai ada seorang penyewa Villa yang tingkah lakunya mencurigakan. Selanjutnya petugas Satreskoba melakukan penyelidikan dan pengintaian.

“Kecurigaan warga benar adanya. Orang dimaksud berniat menggelar pesta sabu di salah satu Villa,” kata Leonardus Simarmata, Senin (11/4/2016).

Ketika tersangka hendak masuk dalam Villa yang disewanya, menurut Leo pangggilan Leonardus Simarmata, Satreskoba menghentikan langkah tersangka. Setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan satu poket sabu. Di Villa itu juga ditemukan alat pipet hisap.

Dalam pengembangan kasus tersebut, ungkap Leo, tersangka mendapat sabu dari seseorang bernama Nasihin (DPO) yang masih tetanggannya. Sementara itu, Sugianto (45) warga Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, diamankan Satreskoba Polres Batu, Sabtu (8/ 4/2016).

Ini setelah Sugianto diketahui menyimpan dan diduga mengkonsumsi sabu di kamar kos di jalan Dewi Sartika Atas Kota Batu. ”Tersangka satu ini bekerja di pasar Besar. Dan sabu digunakan untuk menambah stamina tubuhnya,” ucap Leo. Kedua tersangka dengan barang bukti sabu tersebut, menurut Leo Simarmata, dijerat dengan pasal tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Sedangkan salah satu tersangka, Imam Safi’i mengaku, dirinya baru pertama kali akan mengkonsumsi sabu. Sabu tersebut dibelinya dari pengedar seharga Rp 800 ribu per poket. ”Kami tidak tahu jenis sabunya apa, tapi harganya mahal karena dikatakan lebih enak,” tutur Imam Safi’i di Mapolres Batu. (yon)

ngan. Hanya saja, bantuan tersebut difokuskan bagi petani di Desa Sukosari yang tanamannya diserang hama.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan Kecamatan dan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan, sehingga apa yang di butuhkan kelompok tani tersebut benar-benar diakomodir, sehingga bantuannya bisa sampai ke kelompok tani yang membutuhkan bantuan obat-obatan pertanian,” ungkapnya.

Secara teknis pengendalian hama sundep di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan di lakukan dengan gerakan penyemprotan serentak yang di pimpin oleh mantri pertanian setempat. Selain menggunakan benih padi varietas tahan dan penentuan waktu tanam juga mengguna-

kan metode pengendalian secara kimiawi atau dengan pestisida.

Menurut Ir Catur Jaka Widada, MMA dengan pestisida, populasi serangga hama dapat ditekan dan turun secara cepat bahkan reaksinya bisa langsung dilihat. Sedangkan penyemprotan berikutnya dilakukan apabila gejala serangan sundep atau penggerek batang masih terlihat.

“Dengan diberikannya bantuan pestisida untuk para kelompok tani itu diharapkan hama bisa terselesaikan dengan obat yang telah di berikan dan hama yang menyerang tanaman padi di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan bisa dihentikan sehingga para petani tidak mengalami kerugian materi,” pungkasnya. (jum/adv)

Terkendala Aturan, SKPD Kota Madiun Ragu Menyerap DBHCHT Madiun, Jatim PosAkibat aturan yang belum jelas, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Madiun penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2016 sebesar 12 Milliar masih Sekda Kota Madiun, Maidi saat menragu-ragu untuk me- sosialisasikan ketentuan di bidang nyerap anggaran ter- cukai hasil tembakau tahun 2016 di Gedung Wisma Haji Kota Madiun. sebut.

“Ada beberapa SKPD yang ragu menyerap dana Lebih lanjut dikatakan, dari angitu, karena ada yang aturannya garan sebesar Rp. 12 miliar terkurang jelas dan untuk menung- sebut baru sekitar Rp. 3 miliar saja gu kejelasannya masih konsultasi yang sudah jelas penggunaannya. dengan Pemerintah Pusat boleh “Untuk Dana yang 9 milliar itu ndak, kalau boleh dan ada surat sudah diambil SKPD tetapi karena perintah kita jalankan, tapi kalau aturannya belum keluar, empat ndak boleh ya nanti dulu, kapan SKPD penerima anggaran itu tidak bolehnya,” kata Sekda Kota Ma- berani menyerapnya,” ungkapnya. diun, Maidi usai mensosialisasikan Sementara, Kabag Adminisketentuan di bidang cukai hasil trasi, Perekonomian dan Sosial tembakau tahun 2016 di Gedung Pemkot Madiun, Wahyudi, meWisma Haji Kota Madiun, Selasa ngatakan, sosialisasi yang di lak(26/4/2016). sanakan di wisma haji itu bertujuan Menurutnya, acuan penyera- untuk memberikan informasi kepan anggaran itu dalam penggu- pada masyarakat Kota Madiun ternaannya pakai aturan Pergub dan hadap aturan dan ketentuan yang aturan dari Pemerintah Pusat. Dan berlaku terkait cukai. sesuai dengan Pergub Jatim No. “Harapannya setelah kegiatan 75 tahun 2015, pagu DBHCHT ini masyarakat bisa tau dan memKota Madiun tahun 2016 sebesar bedakan pita cukai rokok yang asli Rp 12 milliar yang dianggarkan dan yang palsu, serta bisa melauntuk Empat SKPD yaitu Disperin- porkan ke kantor bea dan cukai dagkopar, RSUD, Disnakersos, dan bila mengetahui ada peredaran Bagian Administrasi Perekonomian rokok tanpa cukai atau berpita cudan Sosial Kota Madiun sebesar Rp kai palsu di masyarakat,” pungkasnya. (jum) 9 milliar.

Kapolres Batu AKBP Leonardus simarmata mengeler dua tersangka dan pengguna sabu di sebuah villa.

Jatim VII

Hal - 9

Rapat Paripurna LKPJ Kota Batu Ditunda Ke 4 Kalinya Batu, Jatim PosRapat Paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Batu dan pengesahan Raperda UKM serta Pengarusutamaan Gender kembali ditunda keempat kalinya.

Hal ini setelah Wali Kota Batu dan Pemkot Batu lagi-lagi beralasan dua Raperda inisiatif DPRD tersebut belum bisa disahkan, karena masih banyak pasal yang belum dimengerti semua SKPD sebagai pelaksana Perda.

Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batu, Didik Machmud mengatakan, dengan kembali ditundannya Paripurna pengesahan dua Raperda insisiatif DPRD, maka Paripurnya penyampaian LKPJ Wali Kota Batu ikut tertunda.

“Karena keputusan Banmus DPRD seperti itu maka ya tidak bisa dilakukan perubahan, meski antara LKPJ dan dua Raperda inisiatif DPRD itu tidak ada kaitannya,” kata Didik Machmud, Jumat (22/4/2016).

Untuk itu, pasal-pasal dalam dua Raperda itupun masih akan dipelajari oleh semua SKPD terutama SKPD pelaksana dua Raperda inisiatif tersebut. ”Dengan melihat alasan itu sebetulnya persoalan ada di Pemkot Batu, yang mengakibatkan Paripurna DPRD tertunda hingga empat kali.

Sementara Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko melalui Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin mengatakan, penundaan rapat Paripurna DPRD Kota Batu hari ini dikarenakan Wali Kota Batu bersama SKPD Pemkot Batu masih membutuhkan waktu untuk mempelajari pasal-pasal dalam dua Raperda inisiatif DPRD. Setidaknya, dibutuhkan waktu hingga pekan depan untuk sosialisasi pasal-pasal dalam dua Raperda inisiatif oleh SKPD dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Batu. “Diperkirakan hari Kamis pekan depan dua Raperda inisiatif DPRD itu baru bisa disetujui dan disahkan dalam rapat Paripurna,” kata Sinal Abidin. (yon)

Gedung DPRD Kota Batu.

Bunuh Istri dan Dua Mertua Tetap Jamin Pendidikan Dituntut Hukuman Mati Dinas Pendidikan Jatim

Gratis 12 Tahun

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rahman, kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan dana pendidikan gratis bagi siswa-siswi tingkat SMA/SMK. Pernyataan itu sekaligus untuk menghapus keraguan sejumlah masyarakat yang mengkhawatirkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, yang mewajibkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi, termasuk di dalamnya soal biaya pendidikan, mulai tahun 2017 mendatang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebagian masyarakat dari

kota Surabaya dan Blitar yang menerapkan sekolah gratis hingga tingkat SMA-SMK, melaporkan ke Mahkamah Konstitusi soal undangundang ini. Pasalnya, selama ini pemerintah kota Surabaya dan Blitar, mengikuti undang-undang pendididikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari APBD.

Pemerintah Kab/Kota tak perlu khawatir, sebab Dinas Pendidikan Provinsi Jatim akan tetap menjamin pendidikan gratis bagi siswasiswi SMA/SMK.

Saiful Rahman menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, akan menjamin pencanangan wajib belajar hingga 12 tahun, dengan membantu seluruh biaya atau SPP siswa-siswi hingga SMA atau SMK. Nantinya, dinas pendidikan provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota soal presentase biaya pendidikan yang akan dibiayai oleh APBD. “Kami akan jamin sekolah 12 tahun untuk gratis,” ujar Saiful usai melakukan dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Jawa Timur, pada medio Maret 2016 lalu.

Sementara itu, ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Timur, Baddrut Tamam, menganjurkan orang tua siswa yang anaknya tidak dapat sekolah gratis, supaya tidak ketakutan berlebihan.

Pasalnya, DPRD menganggap wajib belajar 12 tahun ini sangat perlu.

Badrrut Taman pun meminta jangan main-main dengan pendidikan ini, dan sudah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meneruskan program wajib belajar 12 tahun ini.

“Kami meminta Dinas Pendidikan Jatim untuk berkordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meneruskan program belajar 12 tahun,” ujar Badrut Tamam.

Adanya jaminan ini akan membuat siswa-siswi tidak usah khawatir soal biaya pendidikan mereka, karena masalah ini akan diselesaikan segera oleh instansi yang terkait di dalamnya. (yus)

Sumenep, Jatim PosBeni Sukarno, tersangka pelaku pembantaian sadis istri dan kedua mertuanya, dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) Dicky Firmansyah, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Rabu (27/4/ 2016).

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU, terdakwa menyatakan tersangka Beni terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan luka berat.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Bambang Sutrisna menjelaskan, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman mati, karena perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak menghargai hidup orang lain. Selain itu, terdakwa telah menyebabkan penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga serta anak-anak korban.

“Yang menjadi dasar JPU menyusun tuntutan ini kan tindakannya yang sadis. Jadi meskipun terdakwa punya anak, istri atau siapalah, ya tetap kami proses sesuai tindakan atau perbuatannya,” katanya.

Sementara penasehat hukum terdakwa, Samsul Arifin mengaku segera menyusun pledoi atau pembelaan tertulis atas tuntutan JPU. Beberapa pertimbangan pembelaannya adalah terdakwa masih mempunyai putra-putri dan bertanggung jawab terhadap masa depannya.

“Beni ini kan masih punya anak. Masak ibunya sudah meninggal, bapaknya juga harus dihukum mati? Saya sebagai penasehat hukum akan berusaha agar terdakwa mendapat keringanan,” ujarnya.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU tersebut sempat ricuh. Keluarga korban mengamuk dan berusaha menghakimi terdakwa. Beruntung aparat kepolisian sigap dan berhasil meredam amarah keluarga korban.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Sumenep Arlandi Triyogo dilanjutkan Rabu (3/ 5/2016) dengan agenda pembacaan pledoi.

Peristiwa pembunuhan sadis itu sendiri terjadi pada Kamis (22/ 10/2015) di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep. (yus)

Suasana sidang pembantaian sadis di Pengadilan Negeri Sumenep

Jatim VIII

Hal - 10

Gara-gara 50 Butir Pil Koplo Antar Hermanto ke Penjara Jombang, Jatim PosHermanto Ari Wibowo (22), warga Jl Cokroaminoto, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang dibekuk petugas. Dia kedapatan membawa 50 butir pil koplo jenis dobel L. Selain menangkap Hermanto, polisi juga menyita dua unit ponsel (telepon seluler) yang digunakan untuk sarana transaksi.

“Tersangka mengaku mendapatkan pasokan pil koplo dari temannya. Makanya, kita terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Sedangkan tersangka langsung kita jebloskan dalam sel tahanan,” ujar Kepala Sub Ba-

gian Humas Polres Jombang, Iptu Dwi Retno Suharti, Rabu (20/4/2016).

Retno menjelaskan, penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat yang resah dengan makin maraknya peredaran pil koplo. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengantongi identitas pelaku yang dicurigai sebagai pengedar sekaligus sebagai pengguna.

Pada saat yang sama, polisi juga memperoleh informasi jika pelaku hendak melakukan transaksi pil haram dengan pembelinya. Tidak ingin kehilangan buruannya, korps berseragam cokelat kemudian melakukan penyanggongan di lokasi yang

Acara pembukaan dan penandatanganan prasasti

digunakan pelaku bertransaksi.

Ternyata benar. Belum lama diintai, pelaku sudah muncul.

Polisi langsung siaga, Hermanto disergap tanpa perlawanan. Awalnya, warga Jl Cokroaminoto ini mengelak tudingan petugas. Namun dia tidak bisa berkutik ketika dilakukan penggeledahan. Karena polisi menemukan barang bukti pil koplo yang disimpan dalam saku. Selanjutnya, Hermanto hanya bisa pasrah ketika digiring ke kantor polisi.

“Sekali lagi, kita terus mengembangkan kasus ini. Termasuk mengungkap siapa pemasok pil koplo tersebut,” pungkas Retno. (Her)

(foto Heru)

Hijrah KSP Konvensional Menjadi KSP dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Nganjuk, Jatim Pos Bertempat di Wisma KSP PS ”TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH” Jl. Dermojoyo No. 34 Nganjuk, Sabtu lalu, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2015.

Diusianya yang ke 40 tahun berawal dari Koperasi Simpan Pinjam Konvensioanal berhijrah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagaimana tertuang dalam Badan Hukum Nomor 220/ PAD/M.KUKM.2/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 KSP Tunas Artha Mandiri resmi mengganti Badan Hukum Koperasi dari Koperasi Simpan Pinjam pola konvesional menjadi Koperasi Simpan Pinjam pola Syariah dengan nama “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri”.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Bupati Nganjuk Drs. H. Taufiqurrohman, M.KP, Ketua Dekopinwil Jatim, H. Mubin, Kepala Dinas Koperasi Prop. Jawa Timur, Ketua DPRD Nganjuk, Puji Santoso beserta jajaran Forkopimda Nganjuk.

H. Imam Mukhayat Syah selaku Ketua Umum dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kesediannya hadir Menteri Koperasi dan UM KM serta Bupati Nganjuk Taufiqurrohman meski tadi ada acara, RAT Tahun ini merupakan yg ke 40 tahun. Semoga di usia 40 tahun ini sama dengan usia Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rosul

oleh Allah SWT. Tentunya KSP PS T.A.M bisa lebih jaya kedepannya serta juga meminta diberikan kesempatan menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat, dihadiri dan disaksikan oleh 750 orang.

“Terimakasih Bapak Menteri atas kehadiranya, kami berharap KSPPS T.A.M bisa menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat, serta terimakasih pula Bapak Bupati berkenan hadir, meski tadi pagi masih ada acara memberangkatkan jalan santa,” terang Abah Kayat.

Lebih lanjut Abah Kayat meminta agar ditingkatkan gerakan perkoperasian di Indonesia, T.A.M sudah siap dikarenakan yakin bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan dewan pengawas saja, namun oleh ALLAH SWT. Karena, ini pertanggungjawaban di dunia saja melainkan di akherat juga.

Selain itu KSPPS T.A.M sudah siap pula IT nya.

“Dalam rangka menyambut pasar bebas MEA, KSPPS T.A.M meningkatkan kualitas SDM karyawan T.A.M dengan didirikan Pusdiklat, Pak Menteri apabila mau singgah sebentar saya telah menyiapkan ikan lele yang beratnya 5 kg hasil pancingan dikolam sendiri”. Imbuhnya, disambut aplaus dari ratusan undangan.

Bupati Nganjuk, Taufirrohman dalam sambutannya menyatakan KSPPS Tunas Artha Mandiri mengakui kehebatannya bisa bertahan luar biasa dan berkembang, Kabupaten Nganjuk menjadi primadona untuk dunia industri. Sehingga harga tanah melonjak tajam hingga mencapai 300%.

“Contohnya Desa Mojorembun tanahnya mahal, sewa per hektar mencapai 70 juta meski tidak langsung garap lahannya untuk Bawang Merah,” ungkap Taufirurrohman.

“Sesuai Nawa Cita Presiden Indonesia, Pergerakan Koperasi serta Pembangunan Infrasktruktur yang memadai merupakan tonggak kemajuan Bangsa,” imbuhnya.

Menteri Koperasi dan UM KM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengapresiasi keberhasilan KSPPS Artha Mandiri yang mampu mempertahankan hingga 40 tahun dan telah berkembang di seluruh nusantara. Puspayoga, Menteri akrab dipanggil memerintahkan Deputi Pembiayaan Bram, merespon permohonan KSPPS T.A.M sebagai penyalur KUR. Disiapkan IT nya, serta meminta Deputi Kelembagaan, Khoirul untuk meninjau tentang permintaan Imam Mukhayat terkait penyalur KUR. “Sekarang Kementrian Koperasi sudah mempunyai Deputi Pengawasan dan Perpres sudah ditandatangani Presiden untuk Pengawasan Perkoperasian,” terang Menkop.

Ditambahkannya, Sesuai arahan presiden yakni Reformasi Total Perkoperasian, ruh koperasi adalah kesejahteraan anggota. Bukan pengurusnya.

Yang dilakukan adalah Rehabilitasi Koperasi, ada 62 ribu koperasi tidak aktif. Ada 147 ribu yang sudah ditindak yakni setengahnya tidak melaksanakan RAT. Demikian juga telah dibuatkan Peraturan Menteri terkait R.A.T melalui elektronik,” pungkasnya. (Her)

Kasat Lantas AKP Mellysa berpose denganpPemohon SIM Kartini

“Kartini” Jombang, Antusias Berburu SIM Gratis Jombang, Jatim PosRatusan wanita dengan menggunakan pakaian kebaya ala kartini mengikuti tes ujian pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polres Jombang,Kamis (20/04/16).

Sebelumnya, mereka terlihat antri diloket pemohon baru sim di Kantor Satlantas.

Mereka tampak antusias mengikuti program SIM gratis yang diselenggarakan satlantas Jombang dalam rangka peringatan hari kartini yang jatuh pada 21 April.

Eni dwi puspita (30) salah satu pemohon sim baru sengaja mengukuti program sim gratis setelah tahu dari pengumunan di media sosial.

“Jadwal tes praktiknya sebenarnya kemarin, karena dapat pengumuman sim gratis,

makanya baru datang hari ini,” ujarnya. Kamis (21/4/2016).

Masih menurut perempuan yang datang dengan kebaya merah dan jarik tersebut, dirinya yakin lulus dalam ujian praktik dan teori serta mendapatkan sim gratis tersebut.

Dirinya begitu yakin, karena sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menghadapi tes. “Sudah seminggu ini latihan terus dan belajar rambu-rambu lalulintas untuk ujian terori,” imbuhnya.

Menurut Kasatlantas Polres Jombang AKP Mellysa menuturkan, program sim gratis ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Kartini dan memberikan penghargaan kepada wanita-wanita hebat yang ada di kabupaten Jombang.

Namun ada syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan program tersebut yakni harus memakai pakaian kebaya dan lulus dalam ujian teori dan praktek.

“Ini sebagai bentuk penghormatan untuk wanita-wanita hebat di Jombang. Sehingga peraturannya mereka harus lulus ujian teori dan praktek, karena keduanya merupakan tolok ukur mereka benar-benar bisa berkendara” ujar AKP Mellysa.

Tidak ada batasan jumlah dalam program sim gratis tersebut. Jadi bagi siapapun yang lulus tes teori dan praktek dengan menggunakan kebaya di hari kamis (21/04/ 16) bisa mendapatkan sim gratis. (Her)

Satpol PP Jombang Garuk Belasan Anak Punk Jombang, Jatim PosSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jombang menggelar razia anak jalanan (anjal) di sejumlah titik strategis, Jumat (22/4/2016). Hasilnya, korps penegak perda (peraturan daerah) menjaring 11 anjal dalam komunitas anak Punk yang sedang mengamen di trafigth light (TL) Keplaksari Peterongan dan TL Simpang Tiga Mojongapit.

Selanjutnya, 11 anjal itu digiring ke kantor Satpol PP guna pendataan. “Razia ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat, dan untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat,” kata kata Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Ali Arifin,S.Ip dengan didampingi Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP, M Roni Afriandi.

Petugas Satpol PP ini bergerak dari kantornya di Jl KH Wahid Hasyim. Selanjutnya, mereka menyisir kawasan Simpang Tiga Mojongapit. Sejumlah pengamen yang ada di lokasi tersebut berusaha kabur. Akan tetapi ada juga yang hanya pasrah ketika digelandang ke mobil petugas.

Belasan Anak Punk Saat Diinterogasi Ali Arifin (foto Heru) Lokasi kedua yang disasar petugas adalah trafight light Keplaksari Peterongan. Lagilagi, di kawasan itu petugas menjumpai sejumlah pengamen yang sedang mangkal.

Tak membuang kesempatan, petugas Satpol PP langsung menggelandang mereka ke mobil patroli.

“Dari dua lokasi itu, kita menangkap 11 anjal. Yakni, lima perempuan dan enam laki-

laki. Dua Anak Punk masih berstatus pelajar. 8 diantaranya masih anak dibawah umur.

Setelah didata di kantor Satpol PP, mereka kita bawa ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk kembali didata sebelum dipulangkan kerumah masing-masing, mungkin pihaknya akan berkoordinasi dengan KPAI untuk anak yang dibawah umur,” ujar Roni. (Her)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Mengenal Konservasi ... buhan penyeberangan Kalianget di Sumenep. Waktu tempuh ± 8 jam dengan menggunakan Kapal penumpang milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu Dharma Sumekar. Jadwal pelayaran setiap hari satu kali kecuali hari Selasa dan Kamis. Jam keberangkatan yaitu jam 21.00 WIB turun di Pelabuhan Bilis-Bilis Kangean Kec. Arjasa.

Selain dengan kapal penumpang ada juga pelayaran lainnya yaitu dengan Kapal Perintis dengan rute Banyuwangi - Kalianget - Batu Guluk (Arjasa) - Sapeken (pulang-pergi). Jadwal pelayaran adalah dalam 1 minggu 2 kali yaitu setiap hari Sabtu dan Rabu. Dari Bilis-bilis bisa dianjutkan dengan kapal kayu nelayan atau kapal tradisional menuju Sapeken, yang dilanjutkan ke Pulau Sepanjang yang ditempuh sekitar 6-8 jam.

Adapun alternatif lain jalur darat menuju ke ujung Pulau Kangean yaitu Kayu Waru yang dapat ditempuh sekitar 1 jam selanjutnya dengan kapal tradisional/ kapal nelayan ke Sapeken-Sepanjang dengan waktu tempuh 3 jam perjalanan.

Ekosistem Perairan Sementara itu menurut Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, Fatkhur Rozaq, tumbuhan di pulau Sepanjang dijumpai dalam dua kawasan

utama, yaitu kawasan pantai bagian Timur dan Utara serta di kawasan pantai bagian Barat dan sekitarnya.

Kawasan pantai bagian Timur dan Utara merupakan daerah tertutup dengan gelombang yang relatif kecil. Sepanjang pantai utara banyak terdapat teluk dengan pantai yang landai dan dangkal, dengan jenis substrat dasar yang teramati berupa pasir berlumpur. Kondisi tersebut sangat sesuai dengan karakteristik lingkungan yang dibutuhkan oleh mangrove sehingga menjadikan pantai bagian Timur dan Utara pulau Sepanjang didominasi oleh vegetasi mangrove.

Sedikitnya terdapat 12 jenis pohon yang menyusun komunitas mangrove di pulau Sepanjang. Sepuluh jenis diantaranya merupakan vegetasi penyusun hutan mangrove mayor dan minor, sedangkan 2 jenis lainnya merupakan jenis vegetasi daratan yang mampu tumbuh pada kondisi berpasir.

Jenis-jenis vegetasi tersebut, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera sp., Casuarina equisetifolia, Ceriops Decandra, Ceriops tagal, Excoecaria agallocha, Phempis Ocidula, Rhizophora Mucronata, Rhizophora Stylosa, Tamarindus sp, Thespesia Populnea, Xylocarpus Moluccensis.

Topografi dasar perairan di Pulau Sepanjang cenderung

Tyas Mirasih ...

Robby Abbas (RA), Tyas jadi buruan media kala penangkapan sang mucikari sedang heboh-hebohnya pada Mei lalu.

Saat itu muncul nama artis seksi nan cantik inisial TM. Walau secara detail belum jelas, tapi banyak netizen menduga kalau TM adalah Tyas Mirasih.

Seperti tidak ada masalah, di akun media sosial pemilik nama asli Mirasi Tyas Endah masih suka mengunggah foto mesranya bersama sang kekasih Raiden Soedjono.

Dari profilnya diketahui, Tyas Mirasih gadis kelahiran Jakarta, 8 April 1987 adalah seorang aktris, model video klip, dan presenter Indonesia. Tyas

adalah anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Surman Widiatmo dan Hedy Elias. Ia keturunan Jawa dan Belanda.

Tyas memulai karier di dunia hiburan Indonesia setelah menjadi finalis GADIS Sampul 2002. Namanya mulai dikenal publik Indonesia saat membintangi video klip Demi Waktu dari grup musik Ungu. Setelah itu, ia mulai sering membintangi video klip. Kemudian, ia terjun ke dunia sinetron.

Pernah menjadi model dalam video klip Seperti Yang Dulu (Ungu), Seperti Yang Kumau (Baim), Bersama Bintang (Drive), Menjaga Hati (Yovie & Nuno), Untuk Pertama Kali

Masalah TKI ... kinan, dan keterbelakangan sosial menjadi masalah tersendiri di provinsi ini.

Melalui juru bicaranya Moch. Eksan dikatakan, hadirnya globalisasi yang ditandai dengan hadirnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menjadikan situasi ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi kehadiran MEA menawarkan sejuta harapan dan optimisme bagi pekerja kita yang siap dengan skill dan mentalitas, namun saat yang bersamaan MEA bisa menjadi petaka bagi tenaga kerja yang tidak dibarengi dengan keahlian mumpuni dan jiwa kompetisi yang baik.

Banyaknya tenaga kerja dari Provinsi Jawa Timur yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, bagi Fraksi Nasdem Hanura yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH, M.Si, bukanlah prestasi yang membanggakan, mengingat tenaga kerja yang memutuskan menjadi pekerja di luar negeri lebih banyak didominasi oleh mereka yang tidak

memiliki kemampuan atau kompetensi yang mumpuni dan mental penakluk dunia.

Keputusan mereka menjadi tenaga kerja di luar negeri lebih karena keterpaksaan dan himpitan hidup di tengah sulitnya dan ketidaksediaan lapangan kerja oleh pemerintah.

Akibatnya tenaga kerja dari Provinsi Jawa Timur yang menjadi tenaga kerja yang di luar negeri kemudian banyak memperoleh masalah, baik masalah legal, perlindungan, pelayanan, perijinan, penempatan hingga keselamatan.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya H. Achmad Sillahuddin menambahkan, sangat mendukung perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturannya.

Menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan, yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

Fakta di lapangan menun-

dari halaman 1 landai dengan kedalaman ratarata terumbu dengan tingkat keragaman dan penutupan yang relatif tinggi di 5-15 meter. Terdapat formasi berupa hamparan berbagai karang massif, sumasif, bercabang, karang lunak, hydrid, dan beberapa karang daun dalam populasi rapat dan luasan cukup besar. Dasar terdalam sekeliling hamparan terumbu karang dalam berpasir dengan lebih sedikit tutupan terumbu dan hidup dalam kelompok yang terpisah.

Keanekaragaman ikan yang dijumpai di perairan sepajang sangat bervariasi antara ikan hias dan ikan ekonomis khas terumbu karang, jumlah jenis ikan yang dijumpai 64 spesies dengan 2100 ekor diluar jumlah juvenile. Dijumpai berbagai jenis juvenile dalam jumlah besar di perairan sekitar karang yang mengindikasikan bahwa kawasan karang di Pulau Sepanjang masih memiliki fungsi sebagai daerah pemijahan dan perawatan (spawning ground dan nursery ground). Terdapat 6 jenis ikan dijumpai dalam kelimpahan besar (> 80 ekor) dari jenis Dascyllus reticulatus, Dascyllus trimaculatus, Pomacentrus auriventris, Acanthurus nigrofuscus, Labroides dimidiatus, dan Pomacentrus moluccensis.

Konservasi dan Pariwisata Pendekatan Kawasan

dari halaman 1 (Kerispatih), Cintai Aku Lagi (Sania), Raja Sedang Jatuh Cinta (Numata), Selalu Mengalah (Seventeen).

Saat ditemui oleh awak media beberapa waktu lalu, Tyas Mirasih mengaku, saat ini sedang menikmati dan menekuni usaha barunya yang bergerak di bidang makanan.

Mantan pacar dari Raffi Ahmad ini mengaku saat ini sedang menggeluti bisnis barunya di bidang kuliner yaitu berjualan nasi goreng. Namun Tyas Mirasih tidak sendiri dalam menjalankan usaha barunya tersebut, melainkan dibantu oleh sang kekasih. (yus)

dari halaman 1 jukkan bahwa pada fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja yang sering mengakibatkan calon tenaga kerja menjadi korban.

Mereka dijanji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja di luar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal.

Begitu juga pada fase penempatan, sangat sering persoalan TKI yang berada di luar negeri cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar menawar (bargaining position), maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah.

Selanjutnya, pada permasalahan fase purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi masalah keamanan dan kenyamanan di perjalanan sampai tujuan. (yus)

Konservasi Kabupaten Sumenep menggunakan 3 metode, yaitu 1) pendekatan ekologis; kawasan konservasi laut merupakan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan atau laut dengan ciri khas tertentu, yang dikelola untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya dengan tetap mempertimbangkan aspek pemanfaatan yang berkelanjutan. 2) pendekatan administrasi; bahwa kawasan konservasi laut daerah

secara administrasi pemerintahan berada di wilayah kabupaten/kota dan atau lintas desa yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai konservasi, sehingga kewenangan pengaturannya ada pada pemerintah daerah setempat. 3) Pendekatan Perencanaan; bahwa kawasan konservasi laut daerah merupakan wilayah perencanaan pengelolaan yang terpadu yang difokuskan pada penanganan masalah yang akan dikelola secara bertanggungja-

wab.

Perairan sebelah utara pulau sepanjang mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologinya yang indah, unik dan nyaman. Ditambah akses mudah dijangkau dikarenakan dekat dengan pemukiman penduduk. Kondisi tersebut secara tidak langsung menjadikan kawasan ini menjadi tempat parawista. (Oce/KKP)

Tingkatkan ...

Pada acara itu, dibacakan pula sejarah singkat Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil atau Perlindungan Masyarakat.

Seperti diketahui, Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah.

Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai

dari halaman 3 dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. (hms/san)

Lunas Pajak ...

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2016 yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun di aula Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Rabu (27/4/2016).

“Kita sepakat di bulan juli nanti sebelum tanggal 15 dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun PBB di Kecamatan Dagangan bisa lunas,” tegas Camat Dagangan, Muhammad Zahrowi.

Menurutnya, untuk lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja di lapangan dari sektor PBB tahun ini akan di upayakan lebih baik dari tahun yang lalu. Camat Dagangan mengakui di tahun anggaran 2015 Kecamatan Dagangan belum bisa seratus persen, karena masih ada beberapa desa yang belum lunas.

“Sebetulnya kecil desa yang belum lunas, kami meng-

ajak kepada petugas pemungut pajak di tahun 2015 seperti yang di sampaikan beberapa Kades di Kecamatan Dagangan bisa lunas sebelum tanggal 15 juli 2016 dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun,” katanya.

Sementara itu, Kabid Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kabupaten Madiun, Suprihardi mengatakan jika di bulan juli sebelum tanggal 15, PBBnya sudah lunas akan mendapat reward 20 persen kembali ke desa masing - masing. “ 20 persen tersebut terbagi untuk pemungut pajak 15 persen dari pagu dan 5 persen untuk Desa,” katanya.

Dalam pemaparannya Suprihardi menguraikan satu persatu materi tentang tata cara pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya tentang tata cara pembayaran PBB, seperti wajib pajak membayar langsung di Bank Jatim,

dari halaman 1 wajib pajak ke petugas pemungut kemudian langsung ke Bank Jatim, dan wajib pajak ke petugas pemungut kemudian diserahkan ke koordinator Dispenda baru ke Bank Jatim.

Selain itu juga ada materi tentang format rekapan pembayaran, penagihan pajak daerah dan penagihan pajak. “Diharapakan dengan adanya pembinaan dan sosialisasi ini, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tahun 2016 dapat berjalan lancar dan memenuhi target pendapatan PBB-P2 yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut selain Kepala Desa dan petugas pemungut pajak juga hadir Muspika Kecamatan Dagangan, Tim dari Inspektorat Kabupaten Madiun Muhaimin, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Suparno Budi Santoso dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Ichwanudin. (jum/adv)

Oknum PNS ... ada dirumahnya.

Kini pihak Kecamatan Kalipuro sudah kehilangan jejak keberadaan Sugiyono warga Kalipuro tersebut. Karena sudah dilakukan pencarian dan pemanggilan yang bersangkutan tidak pernah ada. Kini pihak Camat Kalipuro melaporkan bawahannya tersebut kepada Bupati Banyuwangi melalui kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuwangi.

Demikian seperti diungkapkan Camat Kalipuro Drs Nurhadi, MSi melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kalipuro, Anas kepada wartawan di ruang kerjanya. Anas menambahkan, pihaknya sudah berusaha melakukan pendekatan dengan memanggil secara baikbaik terhadap Sugiyono. Bah-

kan menurunkan petugas untuk mencari keberadaan Sugiyono di rumah tempat tinggal selama ini. Namun tak pernah kunjung ketemu.

“Kami sudah melakukan upaya pembinaan serta mencari yang bersangkutan tapi nggak ada dirumahnya. Kita juga sudah panggil tapi juga gak datang. Karena ini menyangkut disiplin pegawai ya kita sudah melaporkan kepada atasan kami,” kata Anas.

Anas menambahkan, pihaknya juga tidak mengerti mengapa Sugiyono tidak masuk kerja. Karena, lanjut Anas, sampai sekarang kita kehilangan jejak. “Seandainya Sugiyono mau datang dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi kemungklinan kita bisa

Miris...! Ribuan ... menggunakan visa kunjungan.

Sebagian lainnya karena tidak memperpanjang kontrak dengan agen dan memilih langsung kontrak dengan majikan.

Untuk itu, pihaknya mengimbau pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja masing-masing, agar lebih intensif lagi melakukan penyu-

luhan kepada masyarakat dan calon TKI bahwa menjadi TKI ilegal sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri.

Menanggapi hal itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Magetan gencar melakukan sosialisasi ke warga Magetan tentang pentingnya menjadi TKI resmi bagi yang ingin be-

dari halaman 1 membantu mencari jalan keluar. Tapi ini sama sekali putus kontak. Sehingga kita sulit mencarinya. Karena sudah berlarut ya kita hanya melaporkan ke Pemkab. Sehingga yang berhak memproses adalah pemkab melalui Inspektorat,” papar Anas.

Sugiyono diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Banyuwangi adalah berkat keterampilannya sebagai pemain sepak bola. Informasi yang beredar di lingkungan kantor kecamatan, Sugiyono sempat mengalami problem keluarga. Namun entah mengapa ia sampai meninggalkan tugasnya di kantor Kecamatan Kalipuro. (embi/ rim)

dari halaman 1 kerja di luar negeri.

Dinas juga meminta kepala desa dan perangkatnya turut aktif dalam mengawasi warganya sehingga bisa menekan angka TKI ilegal atau non-prosedural. Hal itu karena proses administrasi menjadi TKI legal atau resmi dimulai dari tingkat desa. (yus/ant)

Hal - 12 Edisi No.218 Tahun XIV ~ Minggu II Mei 2016

Disbudpar Jatim Kembangkan Wisata Lingkar Wilis

Keindahannya Akan Saingi Gunung Bromo OPTIMISME sektor pariwisata di wilayahnya tak akan mandeg, bahkan akan terus bergeliat seiring bervariasinya destinasi yang membuat pengunjung semakin mempunyai pilihan.

Salah satu yang menjadi proyek besar dan andalan adalah Lingkar Wilis yang mulai dikerjakan pembangunan sarana dan prasarananya. Lingkar Wilis berada di Gunung Wilis dan dikelilingi enam daerah, yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

“Potensi wisatanya berupa destinasi yang melingkari Gunung Wilis seperti cincin sehingga dinamakan Lingkar atau Cincin Wilis. Di sana yang dijual alam atau pemandangannya yang indah luar biasa. Tingkat kedinginannya melebihi daerah Gunung Bromo, sehingga diperkirakan akan menyaingi Bromo sebagai wisata andalan di Jatim,” kata Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto MSi, berpromosi.

Menurutnya, dari segi inovasi dan layanan, Pemprov Jatim akan memperbanyak layar sentuh untuk menginformasikan kepada siapa saja terkait destinasi wisata di Jatim, yang nantinya diletakkan di tempat keramaian, seperti bandara, terminal, pelabuhan, stasiun dan lokasi lainnya.

“Untuk sementara ini masih di bandara dan kantor gubernur. Nantinya di tempat umum juga agar semakin banyak pengetahuan tentang pariwisata Jatim,” kata Jarianto.

Harapannya, kata dia, sebagai potensi dan produk pariwisata Jatim dapat dipromosikan karena jangkauannya luas, tanpa batas wilayah, dan biayanya murah.

Selain itu, pihaknya juga mengaku telah bekerja sama dengan provider seluler yang setiap pengunjung dari berbagai daerah, baik domestik maupun mancanegara di Bandara Juanda secara otomatis menerima pesan singkat atau sms berupa promosi wisata Jatim.

“Ini juga sebagai bentuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, dan target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta sampai tahun 2019 di Indonesia dapat terwujud,” katanya.

Tidak itu saja, faktor yang menunjang tingginya tingkat pariwisata adalah program “digital marketing” atau pemasaran memanfaatkan teknologi informasi oleh pemerintah provinsi maupun daerah.

Bahkan, pada April 2016 ditargetkan seluruh kabupaten/kota di Jatim sudah memiliki program ini, ditambah pemanfaatan berbagai media sosial seperti website maupub

blog khusus pengembangan wisata setempat.

“Jangan dilupakan juga sosial media yang ada seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan yang lainnya, yang sudah aktif mewarnai dunia maya,” katanya.

Wisata Sejarah Pemprov Jatim juga telah merenovasi pembangunan bekas Kerajaan Majapahit sebanyak 194 rumah warga di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto menyerupai bangunan era Majapahit.

Pembangunan dilakukan dua tahap, yaitu 2014 sebanyak 94 unit rumah dengan dana sebesar Rp4,98 miliar dan tahap kedua pada 2015 sebanyak 100 unit rumah dengan dana Rp 5,7 miliar.

Untuk medukung kawasan wisata Majapahit, pada 2016 ini rencananya juga akan dibangun sebanyak 300 unit rumah lagi di tiga tempat berbeda yakni di Segaran, Candi Tikus dan di Candi Bajang Ratu.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa pengembangan destinasi wisata Majapahit akan terintegrasi dengan wisata alam yang tak jauh dari kawasan setempat, seperti Gunung Penanggungan.

“Di Gunung Penanggu-

Menikmati Sunset di Puncak Bukit Songgong Sawahan Nganjuk, salah satu dari deretan perbukitan yang ada di lereng utara Gunung Wilis. ngan juga terdapat candicandi, bahkan tercatat sebagai yang terbanyak di dunia karena mencapai lebih dari 222 candi masih asli dan kondisinya masih bagus,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang memikirkan untuk membuka dan memberikan akses jalan yang memadai ke kawasan Alas Lali Jiwo yang ada di Gunung Arjuno-Welirang, serta Makam Sukmo Ilang yang tentu menarik minat wisatawan, khususnya para pendaki.

“Ada banyak cerita mistis

di sana, tapi saya kira ini akan menjadi destinasi baru yang luar biasa,” katanya.

Tahun ini, sebanyak 50 juta wisatawan Nusantara ditargetkan mengunjungi Jatim, atau lebih banyak 10 persen dari target tahun 2015 yang mencapai sekitar 48,5 juta orang.

Begitu juga untuk jumlah wisatawan mancanegara, yang diharapkan mencapai 600 ribu orang lebih datang berkunjung.

Setiap tahunnya, jumlah wisatawan dalam maupun luar negeri mengalami peningkatan

signifikan, rinciannya yakni pada 2014 jumlah wisatawan domestik sebanyak 45,2 juta orang dan meningkat 48,5 juta orang pada 2015.

Kemudian, jumlah wisatawan asing pada 2014 mencapai 463 ribu orang, sedangkan tahun berikutnya lebih dari 521 ribu orang lebih.

Semakin meningkatnya jumlah kunjungan membuktikan bahwa destinasi wisata di Jawa Timur mendapat pengakuan publik, terlebih pemandangan alam maupun wisata buatan yang ada disambut positif. (yus)

Terjunan airnya tidak terlalu tinggi hanya sekitar 10-15 meter saja. Namun yang menjadi unik dari air terjun ini adalah aliran airnya yang tidak terjun tapi seperti mengalir lewat sela-sela batuan cadas.

Obyek wisata lainnya adalah Gua Margo Tresno, yang berada di Pegunungan Kendeng, Dusun Cabean, Desa Sugih Waras, Kecamatan Ngluyu. Gua Margo Tresno cukup terkenal di telinga warga sekitar lantaran gua ini secara aktif masih digunakan sebagai lokasi ngalap berkah di hari-hari tertentu sehingga wajar jika kesan mistis nampak lekat dengan gua ini.

Nganjuk tidak hanya memiliki satu situs candi saja, selain Candi Lor ada pula Candi Nge-

tos di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, sekitar 17 km dari pusat kota. Nasibnya setali tiga uang dengan Candi Lor, tidak ada perhatian serius untuk memugar peninggalan sejarah ini padahal candi ini termasuk salah satu situs penting.

Air Terjun Ngebleng termasuk unik karena memiliki tiga tingkat dan bentuk terjunan yang unik. Tempat ini tengah populer di Nganjuk dalam beberapa bulan terakhir lantaran foto-foto kecenya tersebar di media sosial. Terletak di perbatasan antara Jombang dengan Nganjuk, tepatnya di Dusun Tondowesi Lor (Ndosie), Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Bupati Nganjuk tentang Potensi Lingkar Wilis :

Ibarat Gadis Cantik dan Diidamkan PARIWISATA Kabupaten Nganjuk memang belum sepopuler daerah lain di Jawa Timur seperti Banyuwangi maupun Malang. Namun dengan segala potensi alam yang dimiliki, kabupaten yang dikepung daratan Bojonegoro, Jombang, Kediri, Ponorogo dan Madiun ini layak untuk diperhitungkan. Sebab wilayah ini punya destinasi wisata yang komplit mulai dari alam hingga peninggalan sejarah.

Kabupaten Nganjuk diapit oleh dua gunung yaitu Gunung Wilis dan Pegunungan Kendeng. Hal ini pula yang menyebabkan daerahnya memiliki hembusan angin yang kencang hingga akhirnya julukan sebagai Kota Angin melekat pada kabupaten ini. Traveler yang menginginkan liburan asyik dan ramah biaya bisa memilih kota ini sebagai tujuannya.

Dan yang tak kalah asik adalah mendaki Gunung Wilis, gunung yang menjadi favorit traveler. Salah satu puncak yang paling banyak dikunjungi yaitu puncak Limas. Tapi sebelum menuju ke puncak, banyak traveler yang istirahat sejenak di puncak Sekartaji. Kebanya-

kan pendaki akan bermalam di sana sebab pemandangan dari puncak ini sungguh luar biasa, baik di pagi atau pun sore hari.

Malam hari di Puncak Sekartaji sungguh romantis, kamu bisa melihat gemerlap lampu kota Kediri dan juga Nganjuk secara bersamaan. Di kawasan ini juga terdapat semacam tugu yang terbuat dari tumpukan batu seperti candi.

Kabarnya ini merupakan bekas petilasan dari Dewi Sekartaji.

Dengan segala potensi wisata tersebut, tak salah jika Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurrahman sempat mempromosikan daerahnya kepada dunia internasional melalui Gelar Pesona Budaya Kabupaten Nganjuk di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Acara yang digelar diAnjungan Jawa Timur tersebut dihadiri oleh para duta besar negara sahabat dan para pengusaha dari berbagai negara.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr H Akhmad Sukardi MM, para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pajabat dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ia menegaskan, bahwa

Kabupaten Nganjuk terus menyiapkan dan membangun sarana infrastruktur. Salah satunya, akan beroperasinya Jalan Tol pada tahun 2018 yang menghubungkan Surabaya-Nganjuk dan NganjukMantingan Solo. Dengan beroperasinya jalan tol tersebut akan memudahkan masyarakat untuk berkunjung dan melihat potensi wisata di Nganjuk.

Ditegaskannya, bahwa melalui Pesona Budaya ini akan menjadi peluang bagi Kabupaten Nganjuk untuk mempromosikan potensi wisata.

“Nganjuk diibaratkan anak gadis yang cantik dan banyak di idam-idamkan oleh banyak negara. “Harapan kami semoga Kabupaten Nganjuk ke depan makin maju dan makin berjaya, Nganjuk Jaya, Nganjuk bekerja dan berkarya” tegasnya.

Salah satu destinasi wisata baru dan cukup memikat di Nganjuk adalah Embung Estumulyo, yang masih alami.

Sekadar info, embung adalah cekungan yang digunakan menampung air hujan dan digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Embung juga berguna untuk menjaga kualitas air tanah,

Air Terjun Ngebleng termasuk unik karena memiliki tiga tingkat dan bentuk terjunan yang unik. Letaknya di Dusun Tondowesi Lor (Ndosie), Desa Pule, Kecamatan Jatikalen. mencegah banjir, estetika, hingga pengairan.

Embung Estumulyo terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, kira-kira 25 kilometer dari tengah kota Nganjuk. Kecamatan Sawahan sendiri merupakan daerah pegunungan sehingga hawa di sana sangat sejuk.

Masih di Kecamatan Sawahan, obyek wisata yang tak kalah populernya adalahAir Terjun Sedudo di Desa Ngliman. Obyek wisata ini boleh dikata paling terkenal karena memiliki fasilitas yang cukup baik, dan jalur transportasi yang mudah diakses.

Selain itu, ada Air Terjun Roro Kuning yang berada di desa Bajulan,sekitar 30 km ke arah selatan dari pusat kota.

(yus)

Hal - A Edisi No. 218 Tahun XIV ~ Minggu II Mei 2016



Pandangan Fraksi DPRD Jatim Terhadap Nasib TKI

Pahlawan Devisa Sering Alami Nasib Miris

Ironis, TKW yang disebut pahlawan devisa sering mengalami nasib miris.

PADA masa kini, penghisapan terhadap buruh dengan upah murah, niscaya tidak dapat ditolerir. Padahal, konstitusi sudah mengamanatkan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Tetapi harus diakui, kaum Kartini belum memperoleh perlakuan yang adil dalam hal hubungan kerja. Terutama manakala mereka bekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang disebut pahlawan devisa sering mengalami nasib miris. Mereka berkorban untuk negara dan daerah, kemudian menomorduakan keluarga.

Hasil kerja keras di luar negeri kadang dihabiskan oleh suami yang menikah lagi secara rahasia. Artinya, “Lulus” kerja di luar negeri, pulang ke tanah air menerima kenyataan pahit: keluarga berantakan, anak terlantar.

Hal itu dikemukakan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Pembahasan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Gunawan HS, SH, Mhum, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (21/ 4/2016).

Nasib TKW masih selalu

nelangsa. Pemerasan selalu mengiringi. Sejak berangkat sudah diperas PJTKI, di tempat kerja tenaganya diperas majikan. Tidak sedikit yang coba membela diri, tapi malah masuk penjara. Selama proses persidangan tidak didampingi pengacara. Sampai perjalanan pulang masih diperas preman sindikat transportasi. Pulang tanpa uang menyebabkan TKW semakin dicibir tetangga.

Berdasar analisis KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), anak-anak TKW paling menanggung risiko, manakala orangtuanya gagal di luar negeri. Banyak yang mengalami gangguan psikologis, suka menyendiri. Lebih

lagi jika biaya hidup sehari-hari mengandalkan kiriman ibu TKW. Seluruh kebutuhan — terutama pangan dan sandang— harus dihemat. Begitu pula pendidikan anak TKW, tidak bisa membeli buku dan alat tulis. Juga tidak mampu membeli seragam baru yang biasa dibeli setahun sekali.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untar Bisowarno, MAP, saat ini ditaksir sebanyak 11 jutaan anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW. Perkiraan jumlah ini meliputi 5,6 juta orang TKW, yakni ibu-ibu yang berusia 18 hingga 40 tahun.

Dengan asumsi setiap TKW memiliki 2 anak, maka diperoleh jumlah anak TKW sebanyak 11,2 juta anak. Seluruh anak ini merupakan keluarga golongan ekonomi terbawah, sehingga memerlukan jaminan perlindungan.

Tetapi rekomendasi KPAI, masih harus ditata dan menjadi amanat undang-undang.

UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, belum memiliki klausul pengaturan perlindungan terhadap anak TKW. Pada sisi lain, semakin banyak anak menjadi korban kekerasan fisik, kejahatan kriminal anak, sampai pelecehan seksual. Begitu pula UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum mengakomodir kebutuhan anak TKW.

Opsi Mengirimkan TKI Adalah Pilihan Terakhir FRAKSI PKB melalui juru bicaranya Khozanah Hidayati, SP menyampaikan, opsi untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan pilihan terakhir bagi pemerintah ketika kesempatan kerja di dalam negeri sudah dianggap tidak mencukupi. Oleh karena itu, prioritas utama dari agenda pemerintah adalah memberdayakan tenaga kerja Indonesia agar bisa bekerja di dalam negeri.

Hal tersebut penting mengingat pencapaian indikator makro ekonomi Jawa Timur tahun 2015 kurang berpihak pada pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (5,86 tahun 2014 menjadi 5,44 di tahun 2015).

Fraksi PKB juga menggarisbawahi adanya kontradiksi antara tren negatif pertumbuhan ekonomi Jatim dengan capaian komponen perekonomian lainnya yang tumbuh positif, yakniangka realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam teori ekonomi, ketika nilai investasi meningkat, maka potensi produktifitas juga akan meningkat, dan hal tersebut akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun di Jawa Timur justru sebaliknya. Ketika angka pertumbuhan ekonomi

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan, agar berbagai permasalahan TKW dan rekomendasi KPAI, dapat diakomodir dalam Rancangan Perda Perubahan ini.

“Mohon tanggapan Saudara Gubernur,” ujar Jubir Fraksi PDI Perjuangan, Gunawan.

Pada dasarnya,Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik Raperda yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia ini. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014, penempatan TKI Jawa Timur total mencapai 78.843 orang dan tahun 2012 yang mencapai 100.368 orang. Paling banyak, TKI Jawa Timur berasal dari daerah Ponorogo dan Kabupaten Malang.

Perlindungan terhadap TKI sangatlah penting, karena pada dasarnya, bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Namun, kenyataannya

TKW merupakan kelompok yang rawan mengalami berbagai eksploitasi, baik keketahun 2014 melambat rasan maupun peleceh(5,86 persen), angka an seksual.

PMDN juga menurun Terkait dengan ske(19,29 persen). Nama pelatihan dan pemamun di tahun 2015, gangan kerja, mohon ketika realisasi PMDN penjelasan apakah ada naik menjadi 35,49 pembinaan khusus kepapersen, angka pertumda calon TKI yang tidak buhan ekonomi di lulus uji kompetensi saat Jatim justru melambat masa pra penempatan? menjadi 5,44 persen.

Hal ini penting mengArtinya, dalam koningat uji kompetensi meteks ini ada kegagalan rupakan standar wajib konversi peningkatan agar TKI yang diberangPMDN terhadap per- Fraksi PKB pertanyakan, mengapa tidak ada klausul yang katkan ke luar negeri metumbuhan ekonomi. mengatur pembuatan jalur khusus kepulangan TKI melalui bandara miliki kemampuan yang Sebab apabila mampu atau dermaga di Jawa Timur. mumpuni di bidang dikelola dengan baik, kerjanya masing-masing, maka PMDN lebih besar yang dikirim ke luar negeri. baru dilakukan sekarang. sehingga uji kompetensi harus berpeluang menciptakan Sebab bagaimanapun juga Padahal, penerbitan UU No- dilakukan secara proporsional trickle down effect , dan bekerja di tanah air sendiri mor 39 Tahun 2004 tentang dan professional.

Dengan demikian apabila selanjutnya mampu mencip- akan mencerminkan kedau- Penempatan dan Pertakan modal baru, menyerap latan tenaga kerja Indonesia lindungan Tenaga Kerja di terdapat calon TKI yang tidak tenaga kerja baru, mening- dan meminimalisir risiko-risiko luar negeri yang menjadi pa- lulus, hendaknya pemerintah katkan produktivitas dan me- buruk yang selama ini banyak yung hukum utama sudah tetap memberikan pendamdilakukan sejak tahun 2004. pingan agar mampu melamningkatkan pertumbuhan dialami TKI di luar negeri.

Fraksi PKB yang diketuai Bertepatan dengan mo- paui uji kompetensi selanjutekonomi.

Namun nyatanya, per- H Baddrut Tamam, S.Psi juga mentum peringatan Hari nya. Sebab apabila calon TKI tumbuhan ekonomi Jawa Ti- mengapresiasi langkah Pem- Kartini, Fraksi PKB meminta tersebut gagal berangkat mur tahun 2015 justru lebih prov Jatim yang ingin mela- penjelasan Gubernur, me- karena tidak lulus uji komnegatif dibandingkan tahun kukan perubahan atas Pera ngapa dalam Raperda ini tidak petensi dan gagal juga ter2014 dan angka Tingkat Pe- turan Daerah Nomor 2 Tahun terdapat klausul perlakuan serap dalam lapangan kerja ngangguran Terbuka (TPT) 2004 tentang Pelayanan Pe- khusus (affirmative action) domestik, maka yang berjuga naik, yakni 4,19 persen nempatan dan Perlindungan tentang tenaga kerja wanita sangkutan akan menambah tingkat pengangguran terbudi tahun 2014 menjadi 4,47 Tenaga Kerja Indonesia ke (TKW)? luar negeri, karena sudah di persen di tahun 2015.

Hal ini relevan, mengi- ka di Jatim.

Terkait dengan pengemArtinya, jika tren positif anggap tidak sesuai dengan ngat dari hasil Laporan PePMDN di Jawa Timur mampu tata aturan hukum di atasnya. mantauan HAM Pekerja Mi- bangan dan pembinaan terNamun, Fraksi PKB me- gran dan Mekanisme Pena- hadap TKI purna penempadikelola maksimal, niscaya berpotensi menciptakan la- mohon penjelasan kepada nganan Korban Pelanggaran tan. Fraksi PKB memohon pangan kerja baru dan mam- Gubernur, kenapa revisi atau HAM yang dilakukan Komnas penjelasan terhadap tawaran pu mereduksi jumlah TKI usulan perubahan Perda ini Perempuan tahun 2015, skema pengembangan dan

tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini sangat ironis, karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja di luar negeri, berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Di akhir pemandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan kembali menegaskan bahwa pembahasan Raperda Perlindungan TKI yang bertepatan dengan Hari Kartini ini juga sekaligus merupakan kado buat kaum perempuan. Mengapa demikian? Karena sebagian besar TKI yang ada di luar negeri adalah kaum perempuan. Kaum TKI perempuan atau TKW juga yang paling sering mengalami diskriminasi. (nam)

pembinaan secara lebih komprehensif terhadap TKITKI purna penempatan agar mereka memiliki wawasan kemandirian dan semangat entrepreneurship sehingga tidak selamanya menjadi TKI. Caranya, dengan memanfaatkan modal yang mereka kumpulkan selama menjadi TKI untuk membuka lapangan usaha baru di daerahnya masing-masing.

Mohon penjelasan mengapa tidak ada klausul yang mengatur mengenai pembuatan jalur khusus kepulangan TKI melalui bandara atau dermaga di Jawa Timur agar tidak terjebak pungli (pungutan liar) dari oknum petugas dan tertipu calocalo jasa transportasi.

Fraksi PKB mengusulkan agar dalam Raperda ini dicantumkan pula secara detail reward and punishment terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang melaksanakan agenda penempatan TKI asal Jawa Timur di berbagai negara tujuan.

Harapannya Raperda ini mampu menjadi instrument penerbitan agen-agen pengiriman TKI ilegal, di mana TKI-TKI yang masuk melalui jalur ilegal tersebut membawa risiko tinggi karena jika mendapatkan masalah di luar negeri tidak bisa tercover oleh skema yuridis tentang perlindungan TKI yang telah disusun oleh pemerintah. (nam)

Hal - B Edisi No.218 Tahun XIV ~ Minggu II Mei 2016

Lima Kali Jatim Terbaik LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kemendagri PROVINSI Jawa Timur menorehkan prestasi nasional tertinggi dari Kemendagri dalam bidang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Tahun ini untuk kelima kalinya Pemprov Jatim mendapatkan peringkat pertama dari enam provinsi di Indonesia yang mendapatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Terbaik.

LPPD terbaik tersebut berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2014. Selain Jatim, LPPD kinerja terbaik juga berhasil diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau.

Penghargaan kinerja LPPD terbaik tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dari Direktorat Jenderal Otoda Kemendagri Tony Sumarsono pada Puncak Peringatan Hari

Otonomi Daerah (Otoda) ke XX di Alun-alun Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, Senin (25/4) malam.

Secara khusus, Sumarsono mengapresiasi kinerja Jatim yang telah berhasil meraih lima kali berturut turut memperoleh LPPD. “Jatim luar biasa yang secara berturut-turut meraih peringkat tertinggi secara nasional sejak tahun 2010-2014. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang mampu mengalahkan prestasi Jatim lima kali berturut-turut. Ini adalah prestasi yang membanggakan,” ungkapnya.

Kemendagri menilai, bahwa evaluasi dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementrian (Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kem Hukum dan HAM, Setneg, Bappenas, BKN, BPKP, BPS dan LAN).

Evaluasi ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari hasil tersebut dapat

diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

LPPD merupakan kewajiban bagi kepala daerah yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah pusat setiap tahun. Ini sesuai dengan amanat PP No. 3 tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 tahun 2008. Evaluasi ini merupakan upaya pemerintah pusat dalam menilai keberhasilan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, yang menjadi penilaian dalam EKPPD tersebut adalah nilai agregat dari kinerja semua kabupaten/kota hingga provinsi yang terkait dengan pemerintahan. Salah satu contohnya, yakni adanya Perda yang sudah dibuat dalam

Apresiasi Kinerja Seluruh PNS

Sekdaprov Jatim memberikan penghargaan kepada para Camat Teladan pada Upacara Hari OTODA Tahun 2016 di halaman Kantor Gubernur Jatim.

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi memberikan apresiasi kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jatim, baik PNS yang mengabdi di Pemprov, maupun di kabupaten/ kota. Pasalnya, berkat kinerja mereka, Jatim kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat pada Hari Otonomi Daerah Tahun 2016.

“Alhamdulillah, berkat kinerja para PNS, Jatim kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, saya benar-benar mengapresiasi kinerja PNS Jatim” Demikian yang disampaikan Sukardi saat upacara memperingati Hari Otoda ke XX Tahun 2016 yang mengambil tema “Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA” di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (25/4) pagi.

Sukardi mengatakan, setiap tahun, pemerintah pusat

melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh masingmasing Kepala Daerah.

Hasil evaluasi tersebut diumumkan pada Hari Otonomi Daerah ke-XX yang berlangsung di Jogjakarta, Senin (25/4) malam ini. Pemerintah pusat akan membuat peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, berkat moncernya kinerja PNS Jatim tahun 2015 kemarin, Jatim akan mendapat penghargaan di Jogjakarta. Itu semua berkat kinerja anda, jika PNS nya mogok semua dan kinerjanya tidak bagus, tentu Jatim tidak akan dapat penghargaan tersebut. Terima kasih kepada seluruh PNS di Jatim” pujinya

yang disambut tepuk tangan meriah para peserta upacara.

Menurut Sukardi, yang menjadi penilaian dalam EKPPD tersebut adalah nilai agregat kinerja dari semua kabupaten/kota, termasuk Pemprov, yang terkait dengan pemerintahan. Misalnya, berapa Perda yang sudah dibuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian, bagaimana pembangunan pelayanan publik, perkembangan investasi, dan lainnya. Baik pemkab/kota maupun Pemprov harus mampu menunjukkan kinerja baik.

“Jadi jika ada beberapa kabupateb/kota yang pembangunannya kurang bagus, pelayanan publiknya juga kurang, tentu akan berpengaruh ke LKPPD di Provinsi. Karena itu, Pak Gubernur bersama Bupati/ Walikota bekerja sama dan bekerja keras untuk membangun kesejahteraan masyarakat, yang menjadi ujung tombaknya ya para PNS” ujarnya.

Seusai upacara, Sukardi berkesempatan untuk memberikan penghargaan kepada camat yang menjadi pemenang lomba penilaian sinergitas kinerja kecamatan di Jatim. Para pemenang tersebut adalah : Juara I : Dewanto Kusuma Legowo, AP, S.Sos (Camat Gununganyar, Kota Surabaya) Juara II: Suhartono (Camat Sukorejo Kota Blitar) Juara III: Gunawan, SH (Camat Ngadirdjo, Kabupaten Pacitan) Juara Harapan I : Wahyu Kurniawati, M.Si (Camat Kromengan, Kab. Malang) Juara Harapan II : Drs. Rustamadji (Camat Lowokwaru, Kota Malang). (hms)

Pakde Karwo menerima Piala peringkat utama LPPD 2014 dari Dirjen Otoda Kemendagri Sumarsono di acara malam Apresiasi Puncak Peringatan Hari Otoda XX di Alun2 Kulon Progo DI Yogjakarta rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan pembangunan pelayanan publik, perkembangan kemajuan investasi daerah dan indikator lainnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. M Jusuf Kalla meminta, kepala daerah untuk inovatif dan kreatif. Kepala daerah harus mampu berfikir dan berbuat kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan melalui aturan yang dibuat.

“Gubernur, Bupati dan Walikota harus kreatif dalam memajukan daerah sesuai keunggulan dan ciri khas daerahnya,” ungkapnya. Kewenangan otonom yang dimiliki kepala daerah juga harus mampu mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Faktor kepemimpinan, lanjut JK menentukan kepala daerah membangun daerahnya.

Semua ditentukan oleh kepemimpinan, apa pun sistem yang dibuat dan apa pun sistem yang dibangun, kesemuanya tergantung pada kepemimpinan daerah. Pemimpin daerah harus memiliki idealisme, sekaligus dibutuhkan inovasi dan kreativitas,” ujar JK. Inovasi dan kreativitas menurut JK dapat membuat daerah berkembang dan serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tanpa kedua hal itu, pemerintah daerah akan kesulitan berkembang karena tidak memiliki daya saing.

“Saya mengharapkan semua daerah memiliki kesamaan dan tujuan pembangunan daerah. Kesamaan tersebut harus dicapai dengan kerja keras, mempunyai inisiatif, inovatif yang baik. Hanya dengan kerja keras dan inovasi dari kepemimpinan yang baik dan ikhlas

akan dapat menyatukan serta memperbesar bangsa ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa makna dari Otoda ini adalah mensyukuri keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama 20 tahun ini. Tjahjo juga mengingatkan selama 20 tahun itu pula, masih banyaknya kendala, tantangan dan hambatan yang dirasakan serta dihadapi oleh pemerintah saat ini.

Dalam rangka memperkuat peran Otoda, pemerintah terus memfokuskan membangun tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah secara efektif, efisien, taat kepada hukum. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mempercepat reformasi birokrasi guna memperkuat otonomi daerah. (hms)

Kabupaten/Kota Dominasi Penghargaan Otoda ke XX PADA puncak peringatan Hari Otoda ke XX yang biasanya di tempatkan di Jakarta, kali ini ditempatkan di Kab. Kulon Progo. Dan tradisi ini akan dilanjutkan ke daerah daerah lain di Indonesia.

“Tujuannya agar mendorong daerah lain untuk melakukan inovasi dan perbaikan pelayanan serta kinerja pemerintahan semakin baik,” ujar Mendagri.

Puncak peringatan hari Otoda terasa istimewa karena kab/kota di Jatim mendominasi penghargaan. Pada pagi harinya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan langsung penghargaan Samkarya Nugraha Parasamnya Purnakarya Nugraha kepada Kota Probolinggo, Malang dan Mojokerto. Sementara Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk.

Sementara pada malam tasyakuran Ditjen Otoda menyerahkan hasil LPPD peringkat tertinggi kepada dan satyalancana kabupaten/kota diantaranya Kab. Tulungagung, Sidoarjo, Nganjuk, Probolinggo dan Malang. Sedangkan untuk kotamadya berhasil

Gubernur Jatim Soekarwo berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla saat meninjau stand Jatim di puncak peringatan Hari Otoda XX di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo DI Jogyakarta diraih Kota Surabaya, Probolinggo, Madiun, Malang, Blitar dan Mojokerto, diserahkan hasil EKPPD terhadap LPPD 2014 kepada Kab. Tulungagung, Sidoarjo dan Nganjuk.

Kepala Biro Adm Pemerintahan Setdaprov. Jatim Supriyanto menjelaskan, bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi bidang pemerintahan, karena telah meraih lima kali berturut turut.

Ia menambahkan, kelima kalinya secara berturut turut

Jatim memperolehnya sejak tahun 2010-2014. Untuk Sam Karya Parasamnya Purnakarya Nugraha diberikan pada tahun 2014 hasil EKPPD tahun 2013.

Sedangkan pada tahun 2015 bedasarkan EKPPD tahun 2014 Jatim berhasil mendapatkan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. “Ini adalah prestasi tertinggi dalam bidang pemerintahan yang diraih oleh Jatim di kepemimpinan Pakde Karwo,” pungkasnya. (Hms)

Hal - C Edisi No.218 Tahun XIV ~ Minggu II Mei 2016

Wagub Gus Ipul :

Wayang Kulit Perkuat Kebersamaan WAKIL Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan bahagianya saat nonton bareng wayang kulit di Dukuh Kalitelo Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, Minggu (24/4) malam.

Perasaan tersebut terungkap karena melihat kenyataan bahwa wayang kulit, kesenian tradisional milik Bangsa Indonesia masih ditonton dan dimi-

nati bukan hanya oleh orang sepuh, tetapi juga dipenuhi para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa dan pelestari seni budaya bangsa.

“Pada malam hari ini saya sangat bangga dan bahagia, karena yang nonton wayang kulit bukan hanya orang sepuh, tetapi juga dipenuhi para generasi muda,” ungkapnya.

Melihat kenyataan itu, Wagub yang lebih kita kenal

dengan panggilan Gus Ipul sangat optimis, bahwa wayang kulit merupakan seni budaya tradisional yang didalamnya mengandung tuntunan hidup, warisan para leluhur tidak akan pernah punah.

Bukan hanya itu, Gus Ipul juga menyatakan bahwa wayang kulit merupakan tontonan tradisional yang dapat memperkuat kebersamaan dan kesatuan bangsa. Dalam artian masyarakat secara ber-

RSU Haji Jadi Role Model RS Islam GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo minta Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya menjadi role model (contoh teladan) bagi RS Islam di Indonesia.

“Selama ini, kesan negatif sebagian masyarakat terhadap RS yang menggunakan label Islam itu seakan-akan pelayanannya kurang memuaskan.

Kesan tersebut harus dihapuskan. Saya minta RSU Haji menjadi role model bagi RS Islam untuk menciptakan brand positif bahwa RS Islam bisa melayani pasien lebih bagus dari tempat lain” Permintaan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Peringatan Milad ke-23 RSU Haji Surabaya yang mengambil tema “Mari Kita Tingkatkan Mutu Layanan yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien” serta dilanjutkan Persemian Gedung Al-Aqsha RSU Haji Surabaya, Jumat (22/4).

Pakde Karwo mengatakan, RSU Haji memiliki modal yang kuat untuk menciptakan brand positif dan menjadi role model bagi RS Islam. Diantaranya, terdapat fasilitas pelayanan medis dan fasilitas penunjang umum yang lengkap serta didukung oleh dokter umum dan dokter spesialis berpengalaman.

Dengan diresmikannya gedung Al-Aqsha kian menambah lengkap fasilitas yang terdapat RS yang terletak di Jl. Manyar Kertoadi Surabaya tersebut.

Berbagai fasilitas itu diantaranya Gedung Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi & CSSD (Central Sterile Supply Department)

Wagub Jatim Drs H. Saifullah Yusuf menghadiri wayangan dengan dalang Ki Entus di Kec.Kalipare Kab Malang, minggu malam lalu. sama-sama berbaur dengan para pejabat, para kiai, guru agama, aparat keamanan, bersuka cita melihat wayang kulit yang dalam setiap lakonnya mengandung unsur tuntunan hidup.

“Wayang kulit merupakan tontonan tradisional milik Bangsa Indonesia, dan salah satu seni budaya pemersatu bangsa, mengajarkan kegotong-royongan. Tidak hanya sebagai tontonan, tetapi setiap lakon yang digelar selalu mengandung tuntunan hi-

dup,” cetusnya.

Dikatakan bahwa kebersamaan merupakan salah satu upaya untuk menjadikan keadaan suatu daerah menjadi tenang, aman, dan nyaman. ”Tenang, aman dan nyaman adalah kondisi yang meringankan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang masih dalam kondisi serba kurang,” ungkapnya.

Karena menurutnya, sampai saat ini hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah masih banyak kekurangan.

Misalnya masih banyak anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, masih banyak pengangguran, masih banyak masyarakat miskin, masih banyak sarana jalan yang rusak dan lainnya.

Sebagai dalang pada malam itu Ki Enthus Susmon, kepala daerah atau Bupati Tegal Jawa Tengah yang berhobby mendalang, menggelar lakon “Wisanggeni Lahir”. (hms)

Harapkan May Day Berjalan Tertib Gubernur Jatim Pakde Karwo didampingi Sekdaprov Akhmad Sukardi dan Dirut RSU Haji dr. Sasongko meresmikan ruang operasi bedah RSU Haji Surabaya. untuk masyarakat miskin (maskin), Bedah Central & Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Isolasi & Rawat Inap Paru untuk maskin.

Pakde Karwo menuturkan, meski fasilitas serba lengkap, RSU Haji harus memberikan pelayanan prima dan plus yang islami kepada pasien. “Contohnya, setiap subuh, ada ustadz yang keliling dan mendatangi kamar pasien, kemudian menyapa, lalu mengajak pasien, serta perawat untuk berdoa bersama demi kesembuhan si pasien,” tuturnya.

“Cara-cara seperti itulah yang bisa mempercepat kesembuhan pasien. Pasalnya, 80% orang sakit itu disebabkan perasaannya tidak dilayani dengan baik. Karena itu, Dirut dan seluruh karyawan RS Haji harus bisa memberikan pelayanan prima plus islami kepada pasien.

Jadi nantinya, jika masyarakat berbicara RS Islam, mereka akan ingat RSU Haji, karena

Gubernur Jatim memberikan sambutan sekaligus memberangkatkan jalan sehat di acara milad ke 23 RSU Haji Surabaya.

RSU Haji menjadi role model bagi RS Islam di Indonesia, khususnya Jatim,” lanjut Pakde Karwo yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Senada dengan Pakde Karwo, Dirut RSU Haji, dr. Sasongko mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya maskin. Upaya tersebut diantaranya dengan mendirikan Gedung AlAqsha yang pembangunannya dimulai pada 2010 hingga selesai pada 2015 itu.

“Gedung Al-Aqsha ini merupakan komitmen kami untuk membuat RSU Haji menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya maskin, juga lebih profesional, dan efisien. Kami juga berharap seluruh karyawan dapat terus termotivasi, dan berinovasi bagi kemajuan RSU Haji” ujarnya.

Milad ke-23 RSU Haji dimeriahkan oleh berbagai kegiatan, diantaranya senam pagi yang dilanjutkan jalan sehat, bazaar, dan dihibur oleh band lokal. Sedangkan doorprize utama adalah dua unit sepeda motor Yamaha Mio, kulkas, sepeda gunung, TV 32 inch, dispenser, smartphone, dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Yang lebih istimewa, Pakde Karwo ikut menyumbangkan 1 buah sepeda motor khusus kepada karyawan kontrak di RSU Haji.

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, Dirut-Dirut RSUD milik Pemprov Jatim, dan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. (hms)

GUBERNUR Jawa Timur dan unsur pimpinan daerah ingin mengawal berlangsungnya perayaan hari buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2016. Sekaligus berkeinginan bekerjasama dengan serikat pekerja yang ada, agar penyampaian aspirasi atau demo yang akan berlangsung pada May Day berjalan dengan tertib, terukur, tidak mengganggu arus lalu lintas, serta saling menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain.

“Kita semua menginginkan tidak ada konvoi kendaraan. Kita semua berkumpul disuatu tempat sambil menyuarakan aspirasi,” harap Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H Saifullah Yusuf saat menerima SPSB (Serikat Pekerja Serikat Buruh) Kota Surabaya, di Ruang Rapat Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (21/4) Wagub yang biasa disapa Gus Ipul mengatakan bahwa May Day yang dijadikan sebagai hari libur nasional merupakan pembuktian bahwa pemerintah menghormati para buruh dan karyawan. “Buruh ikut terlibat dalam pembangunan.

Apabila keadaan buruh maju dan sejahtera, maka tugas pemerintah menjadi ringan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa teman-teman buruh yang tergabung dalam serikat pekerja, untuk kesekiankalinya menyampaikan aspirasinya. Dan saat ini dilakukan menjelang peringatan May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2016. Beberapa perhatian menjadi pokok permasalahan yang disuarakan.

Aspirasi yang diangkat adalah persoalan Perda tentang

Gus Ipul menerima para Serikat Buruh Jatim yang menyampaikan aspirasinya menjelang Peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.

UMK dan perlindungan serta pengawasan tenaga kerja asing. Mereka minta agar tenaga kerja asing benar-benar diawasi, aturan diterapkan dengan keras, agar naker asing tidak merebut hak-hak naker lokal, karena itu mereka berharap ada penegakan peraturan.

Mereka ingin pengawasan diperkuat, Selama ini mereka selalu menyuarakan tentang pentingnya pengawasan. “Kami menyadari tenaga pengawas sangat terbatas, berjumlah 192 orang yang harus mengawasi 37 ribu perusahaan,” ungkapnya. Lebih-lebih semua pengawas tidak berada dalam posisi sebagai pengawas.

Sehubungan dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014, menurut serikat pekerja sangat bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 yang berhubungan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu mereka menginginkan apabila pengawasan naker diserahkan kepada pemerintah provinsi, mediatornyapun harus diserah-

kan kepada pemprov. Jangan pengawasan diserahkan pemprov, tetapi mediator ditangani kabupaten/kota.

Untuk pengupahan, SPSB menginginkan adanya azas keadilan, yaitu skala pengupahan berdasarkan masa kerja (semua tidak disamaratakan).

Oleh karena itu mereka menginginkan adanya payung hukum yang dikeluarkan oleh gubernur.

Aspirasi lain yang disuarakan adalah masalah moratorium tenaga outsorching. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Dan aspirasi lain yang mereka lontarkan adalah masalah persyaratan ijin angkutan umum yang harus diatasnamakan koperasi berbadan hukum, apabila sudah demikian maka kepemilikan pribadi tidak ada. Di Surabaya terdapat empat kantor Samsat, satu dengan yang lainnya untuk persyaratan kepengurusan surat kendaraan umum ujar mereka tidak sama. (hms)

Hal - D Edisi No. 218 Tahun XIV ~ Minggu II Mei 2016

Kurangnya Informasi Dikeluhkan TKI KEBIJAKAN dan program pemerintah mengenai penempatan TKI ke luar negeri memang merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, khususnya di Jawa Timur.

Dengan memanfaatkan

kesempatan kerja di luar negeri, TKI tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara Indonesia. Banyak TKI yang sudah berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang pada mulanya ingin bekerja untuk mem-

bebaskan diri dan keluarganya dari jeratan kemiskinan mengalami penganiayaan dan perkosaan oleh majikan dan tindakan tidak semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta.

Pandangan itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Muhammad Fawait, SE, M.Sc. Perlakuan tidak manusiawi itu, seperti tidak diberi upah, dipukuli, diperkosa, disiram air panas, diseterika bagian tubuhnya, tidak diberi makan, dikurung dalam gudang dan lain-lain.

Perlakuan di atas merupakan

MEA Seperti Pisau Bermata Dua putusan mereka menjadi tenaga kerja di luar negeri lebih karena keterpaksaan dan himpitan hidup di tengah sulitnya dan ketidaksediaan lapangan kerja oleh pemerintah.

Akibatnya tenaga kerja dari Provinsi Jawa Timur yang menjadi tenaga kerja yang di luar negeri kemudian banyak memperoleh masalah, baik masalah legal, perlindungan, pelayanan, perijinan, penempatan hingga keselamatan.

Fakta yuridis itu yang menjadikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap Perda Nomor 02 Tahun 2004 dimaksud. Namun setelah melalui mekanisme pembahasan internal, banyak materi yang harus diubah dan disesuaikan dengan materi peraturan perundang-undangan di atasnya, maka disepakati untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke luar negeri dan melakukan pencabutan terhadap Perda Nomor 02 Tahun 2004.

Menanggapi upaya legal dari Provinsi Jawa Timur berkaitan Rancangan Perda tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke luar negeri tersebut, Fraksi Nasdem Hanura mengapresiasi setinggi-tingginya. “Kami berharap langkah yuridis ini bisa memberikan ketenangan batin dan ekonomi tenaga kerja Jawa Timur yang ada di luar Kehadiran MEA menawarkan sejuta harapan negeri sehingga mereka bisa bekerja bagi pekerja yang siap dengan skill dan men- dengan nyaman,” kata Jubirnya talitas, namun bisa menjadi petaka bagi tenaga Moch. Eksan.

Namun, Fraksi Nasdem Hanura kerja yang tidak dibarengi dengan keahlian perlu mengingatkan bahwa problejiwa kompetisi. matika tenaga kerja dari Jawa Timur yang ada di luar negeri sesungguhnya tidak dengan keahlian mumpuni dan jiwa komsemata-mata soal hukum dan perundapetisi yang baik. ngan. Lebih dari itu, sebenarnya problem Alih-alih menghadirkan optimisme, tenaga kerja memiliki banyak dimensi yang hadirnya MEA malah menambah lebar jumeliputi politik, budaya, dan ekonomi. rang kimiskinan itu di Provinsi Jawa Timur.

Dengan kata lain sebenarnya masalah Kegagapan budaya dan persaingan ekonotenaga kerja di Jawa Timur yang ada di mi yang semakin liberal, menjadikan kemisluar negeri muncul sejak proses awal di Inkinan dan ketidakmerataan distribusi pendonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui dapatan semakin tajam. Sebagian besar agen tenaga kerja, baik yang legal maupun lapangan kerja di perusahaan pada tingkat ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluorganisasi yang rendah yang tidak memruh proses awal, mulai dari rekrutmen, butuhkan keterampilan khusus, lebih bapaspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, nyak memberi peluang bagi tenaga kerja untuk pergi menjadi tenaga kerja di luar dan penempatan TKI. Banyak TKI baru negeri. pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar Banyaknya tenaga kerja dari Provinsi yang datang ke desanya, dengan janji upah Jawa Timur yang menjadi tenaga kerja di tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, luar negeri, bagi Fraksi Nasdem Hanura dan menawarkan bantuan kemudahan yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH, M.Si, proses. bukanlah prestasi yang membanggakan, Problem-problem tersebut, seharusnya mengingat tenaga kerja yang memutusterjangkau dalam rancangan Perda terhakan menjadi pekerja di luar negeri lebih dap Perubahan atas Peraturan Daerah No. banyak didominasi oleh mereka yang tidak 02 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penemmemiliki kemampuan atau kompetensi yang patan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke mumpuni dan mental penakluk dunia. Keluar negeri. (nam) HARUS diakui bahwa negara ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya secara merata. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih begitu banyak terlihat hampir di penjuru negeri, termasuk di Jawa Timur. Kesenjangan, kemiskinan, dan keterbelakangan sosial menjadi masalah tersendiri di provinsi ini.

Menurut Fraksi Nasdem Hanura yang disampaikan juru bicaranya Moch. Eksan, tentu ini sesuatu yang menyesakkan semua pihak di tengah beragam prestasi yang diterima oleh Gubernur Jawa Timur. Sementara itu, hadirnya globalisasi yang ditandai dengan hadirnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menjadikan situasi ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi kehadiran MEA menawarkan sejuta harapan dan optimisme bagi pekerja kita yang siap dengan skill dan mentalitas, namun saat yang bersamaan MEA bisa menjadi petaka bagi tenaga kerja yang tidak dibarengi

sebagian dari pelanggaran terhadap hak-hak TKI yang terjadi di lua negeri. Kurangnya informasi yang diperoleh calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri banyak dikeluhkan oleh TKI dalam hubungannya dengan pelayanan dan penempatan TKI. Minimnya akses informasi calon TKI dan TKI cenderung menimbulkan sikap pasif dan menerima perlakuan perusahaan jasa tenaga kerja swasta dan majikannya karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Kemiskinan, kebodohan, dan kekurangan informasi memang dapat menyesatkan. Akses informasi calon TKI dan TKI cenderung menimbulkan sikap pasif dan menerima perlakuan perusahaan jasa tenaga kerja swasta dan majikannya karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya.

Banyak TKI tidak dapat akses untuk mendapatkan informasi seperti upah dan yang lain-lainnya, aspek penyebaran informasi yang masih terbatas juga memberi pengaruh terhadap penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Kurangnya informasi yang diterima calon TKI dan TKI karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertugas dalam pelayanan dan penempatan TKI belum optimal dalam memberikan informasi kepada mereka. Berbagai keluhan yang disebabkan oleh

Erni Purwantini (45), TKI asal Kediri yang bekerja di Brunei Darussalam, melarikan diri dengan melompat dari lantai tiga apartemen majikannya karena tidak kuat disiksa. kurangnya akses dan fasilitas pelayanan informasi sebaiknya dapat dikurangi, apabila pemerintah semakin intensif dalam menyampaikan informasi hingga menjangkau tiap calon TKI dan TKI. Oleh karena itu, aspek pelayanan informasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan pemahaman calon TKI dan TKI terutama. Menurut Fraksi Partai Gerindra yang diketuai Abdul Halim, SH, informasi ini berguna untuk memberdayakan TKI sehingga mereka tidak mudah percaya kepada sponsor, calo, taikong atau perusahaan jasa tenaga kerja swasta dan berani menolak tindakan sewenang-wenang majikan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagai TKI.

Fraksi Partai Gerindra melihat ada beberapa program di mana di antaranya dalam rangka mengurangi sektor pengangguran, yakni reposisi UPT Pelatihan Kerja Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur menjadi UPT Pelatihan Kerja Bertaraf Internasional, dan terus ditingkatkan mutu dan kinerja dari pelatihannya tersebut.

Kedua, magang kerja di dalam maupun di luar negeri, sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja; Ketiga, pemberdayaan tenaga kerja sarjana sebagai pendamping dan penggerak kelompok usaha produktif dan pengembangan embrio ekonomi masyarakat; Keempat, kegiatan desa produktif, sebagai upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setengah penganggur. (nam)

Fraksi PPP Dukung Pengaturan Ketenagakerjaan GUNA meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menghadapi pasar bebas AFTA, khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Fraksi PPP DPRD Jatim mendukung pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensifyang mencakup pembangunan sumberdaya manusia.

Hal itu mencakup peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan, pelayanan penempatan tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industri serta perlindungan tenaga kerja. Tak kalah pentingnya jaminan atas hak-hak dasar tenaga kerja/ buruh dan kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sangat dibutuhkan.

Di Indonesia khususnya di Jawa Timur tenaga kerja jumlahnya cukup melimpah.

Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Jawa Timur serta rendahnya kesempatan kerja yang disediakan.

Menurut Fraksi PPP melalui juru bicaranya H. Achmad Sillahuddin,jumlah angkatan kerja di Jawa Timur tahun 2015 mencapai 20.274 juta orang, dan yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,53 persen atau 19,37 juta, sehingga pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,47 persen atau 906,90 ribu orang. Hal ini menunjukkan TPT Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi, belum lagi tambahan lulusan pendidikan tingkat SLTA se-Jawa Timur tahun ajaran 2015/2016 yang akan datang.

Oleh karena itu, melihat banyaknya tenaga kerja di LN yang berasal dari Jawa Timur, maka Fraksi PPP sangat mendukung perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri terkait pada system pengelolaan dan pengaturannya. Menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan, yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja yang sering mengakibatkan calon tenaga kerja menjadi korban. Mereka dijanji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja di luar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal.

Begitu juga pada fase penempatan, sangat sering persoalan TKI yang berada di luar negeri cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar menawar (bargaining position), maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja dan lain-lain.

Selanjutnya, pada permasalahan fase purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi masalah keamanan dan kenyamanan di perjalanan sampai tujuan.

“Sering terjadi pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari luar negeri,” ujar Achmad Sillahuddin.

Mengingat dalam setiap fase tersebut selalu terlibat segitiga pola hubungan, yaitu tenaga kerja, pengusaha penempat tenaga kerja serta pemerintah selaku pembuat kebijakan, maka Fraksi PPP DPRD Jatim berharap agar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota lebih dominan peranannya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja.

Selanjutnya, Fraksi PPP DPRD Jawa Timur yang diketuai Drs H M. Musyaffa’ Noer, M.Si, MM, mengusulkan atas penciptaan mekanisme sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri hendaknya mendorong terwujudnya arus penempatan yang berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mengatasi berbagai sumber masalah yang sering menghadang tenaga kerja tanpa diketahui sebelumnya oleh yang bersangkutan. (nam)