Jtpos 219

ISSN : 1412-7490

Edisi No.219 Tahun XV ~ Minggu III Mei 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Simbol ‘Palu Arit’ Dilarang RUMAH tangga Lyra Virna dan Fadlan Muhammad dikabarkan tengah bermasalah.

Pasangan yang menikah siri dua tahun lalu itu saling balas argumen di akun sosial media miliknya.

Di akun Instagram miliknya, Lyra Virna seakan menyindir sang suami tentang pernikahan siri yang mereka lakukan. Mantan istri Eric Scada itu mengunggah gambar nasihat bernada tantangan untuk Fadlan.

Lyra menginginkan Fadlan untuk menemui keluarganya terutama sang ayah, Firdaus Hamidy.

“Cukup!!! Jangan temui aku lagi. Kalau memang serius, temui ayahku. Khitbah (lamar) aku,” tulis Lyra, Senin (10/5/2016).

Wanita kelahiran Jambi, 14 Maret 1981 itu pun seolah menantang Fadlan untuk meresmikan pernikahannya itu.

“Ketemu orangtua pernah enggak? Ngelamar pernah enggak? Silaturahim ke orangtuanya pernah enggak? Kenal keluarganya enggak? Wanita yang katanya kamu cintai itu juga punya keluarga, punya harga, seperti keluargamu ingin dihargai. Apa pernah berpikir untuk kamu menghargai keluarganya juga? Nikah bukan sekedar pengakuan ke temen, ‘kenalin ini bini gue,” ucap Lyra.

Bersamb ke hal. 11

Surabaya, Jatim PosMaraknya aksi penangkapan terhadap warga yang mengenakan simbol palu arit atau identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pun menegaskan, simbol palu arit dilarang digunakan di ruang publik karena dianggap sebagai bentuk penyebaran paham komunisme.

Menurut orang nomor satu di kepolisian itu, pihaknya telah bertemu Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara dan KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat) untuk membahas maraknya aktivitas PKI ataupun komunisme itu.

“Tadi siang saya dengan Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara dan KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat) bahas komunisme menyikapi maraknya aktivitas PKI ataupun komunisme,” kata Badrodin dalam konferensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Presiden Joko Widodo, katanya, telah memberikan arahan untuk menangani peredaran atribut berbau komunisme, seperti lambang palu arit di tengah masyarakat.

Dia menyatakan Ketetapan MPRS Nomor TAP XXV/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran paham komunisme di Indonesia, masih berlaku.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur belum menemukan signifikansi

Diduga Hasil Selingkuh Istrinya

Guru SMA Tak Akui Bayinya

Banyuwangi, Jatim PosNasib pernikahan keluarga Mastuki, salah seorang guru PNS di SMAN Singojuruh Ka-

bupaten Banyuwangi diambang kehancuran. Penyebabnya adalah hadirnya pihak ketiga yang menyelingkuhi

istri Mastuki hingga hamil.

Bahkan kini istri Mastuki telah melahirkan seorang bayi lakilaki yang mungil. Pihak ketiga tersebut di duga ES oknum pegawai Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi seperti yang tercantum dalam surat pernyataan yang dipegang oleh Mastuki.

Akibat dari peristiwa tersebut Mastuki tidak mau mengakui kalau bayi yang dilahirkan oleh istrinya tersebut adalah sebagai anaknya. Kini Mastuki tidak serumah lagi Bersamb ke hal. 11

Surat pernyataan hasil bayi selingkuh.

Pria yang diamankan polisi di Polsek Ungaran karena mengenakan kaos berlambang palu arit. kasus “palu arit” (logo PKI) di wilayah hukumnya, karena fakta di lapangan belum menemukan unsur yuridis yang signifikan.

“Isu-isu soal itu terus didalami, tapi informasi intelijen hingga kini masih belum ada temuan yang signifikan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes

Pol RP Argo Yuwono di Surabaya, Rabu.

Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan maBersamb ke hal. 11

Pajak Daerah Terlindas Truk Tambang Pasir Blitar, Jatim PosPajak memiliki peran yang sangat penting bagi daerah karena digunakan untuk mem bangun infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dsb. Namun, ironis di Kabupaten Blitar Bersamb ke hal. 11

Truk penggangkut material pasir berseliweran di Kabupaten Blitar, meski tak bayar pajak.

Kos-kosan Mesum di Jombang 11 Remaja Diangkut Satpol PP

Jombang, Jatim PosSebanyak 11 orang terjaring dalam razia kos yang digelar Satpol PP Jombang, Kamis (12/ 5/2016) lalu. Mereka terjaring di tempat kos Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota.

Selanjutnya, seluruh penghuni kos digelandang ke kantor Satpol PP guna pendataan.

Rumah kos Desa Kepatihan

merupakan lokasi yang pertama disasar Satpol PP. Satu per satu kamar diketuk oleh petugas. Sangat mengejutkan, saat pintu terbuka, terdapat satu kamar yang di dalamnya terdapat dua pasangan berlainan jenis. Ada pula satu perempuan berpasangan dua pria.

Karena tidak bisa menun-

jukkan surat nikah, mereka kemudian digiring ke kantor Satpol PP. “Dari sebuah rumah kos di Desa Kepatihan, kami mengamankam 11 orang,” ujar Kepala Satpol PP Jombang, Fahrudin Widodo.

Fahrudin mencurigai, tempat kos tersebut kerap digunakan pasangan mesum untuk mengumbar birahi. Hal Bersamb ke hal. 11

Risma: Saya Cinta Warga Surabaya Megawati Gagal Rayu Risma Maju Cagub DKI

Surabaya,JatimPos Sekalipun hasil survey lembaga survey terkenal Indobarometer menyatakan Elektabilitas Walikota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma bila ikut meramaikan Cagub DKI pada Pilgub DKI 2017 mendatang menempati rangking tertinggi yaitu 71% yang berarti berpeluang kuat untuk memenangi Pilgub DKI namun Risma tetap pada keputusannya untuk tetap menjadi

Walikota Surabaya.

“Saya tetap jadi Walikota Surabaya saja,saya “cinta” kepada seluruh Warga Surabaya,sesuai janji kampanye saya bertekad mensejahterahkan seluruh warga kota Surabaya” tegas Risma saat menyampaikan sambutan tanpa teks pada pembukaan Festival Masakan olahan hasil laut di Sentra Ikan Bulak Rabu [4 Mei] lalu.

“Saya percaya pada hasil survey

Indobarometer, dulu menjelang Pilwali 2015 hasil surveynya menyatakan 86% dan terbukti hasil Pilwali 2015 sebesar 86% lebih sedikit.

Dan, saya harus mensejahterakan warga kota Surabaya, tidak mungkin saya menelantarkan warga kota Surabaya, dosa besar bila saya menelantarkan warga kota Surabaya,” tandas Risma yang disambut aplus hadirin.

Bersamb ke hal. 11

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (no.2 dari kanan) saat membeli produk ikan laut hasil olahan di salah satu stand gedung Sentra Ikan Bulak. (foto: Gatot.S/JTMP)

METROPOLIS

Hal - 2

SIB Cocok Untuk Sentra Kuliner Sea Food Surabaya, JatimPos Pakar gizi dan kesehatan masyarakat Unair Rian Diana SPP,MSi. menyatakan sebenarnya Sentra Ikan Bulak alias SIB lebih cocok untuk Sentra Kuliner Sea Food ketimbang hanya sekedar pasar ikan hasil laut saja.

“Saya lebih setuju Sentra Ikan Bulak ke depan dijadikan “pusat” Kuliner Sea Food di Surabaya”, ujar Rian pada Forum Media Gathering Dinas Pertanian bersama Humas Pemkot Surabaya dengan para awak Media yang bertugas di Pemkot Surabaya Jumat (29/4) akhir April lalu.

Menurut Rian sebagai “Pusat” Kuliner Sea Food satu-satunya di kota Surabaya, SIB akan mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi nelayan setempat.

“Bila sudah terbangun nantinya SIB akan menjadi jujugan semua penggila kuliner Sea Food. Dapat dipastikan ke

depan SIB tidak saja dikunjungi oleh Ibu –Ibu yang berbelanja ikan hasil laut, tetapi juga akan dipadati penggila kuliner Sea Food tidak saja di kota Surabaya bahkan bisa dari kota-kota luar Surabaya di Propinsi Jawa Timur bahkan juga dari luar Jawa Timur “, hal ini merupakan peluang bisnis Kuliner Sea Food baru di Surabaya.

“Saya sendiri juga akan “cangkrukan” sambil menikmati keindahan pantai Bulak dengan angin laut dan desiran ombak lautnya, betapa nikmatnya menikmati sajian kuliner Sea Food kas Surabaya”, ujar Rian meyakinkan sambil menam-

bahkan pihaknya akan mengajak para Mahasiswa Unair beramai-ramai datang ke SIB untuk menikmati kuliner Sea Food di sana..

“Saya akan mengajak kolega dan para Mahasiswa Unair beramai-ramai datang ke SIB untuk menikmati Kuliner Sea Food disana”, janji Rian sambil tersenyum.

Masa Depan SIB Cerah Pemkot Surabaya saat ini sedang melakukan pembenahan fisik di kawasan SIB. Pemkot Surabaya tidak saja membangun pasar ikan lengkap dengan segala fasilitasnya, akan tetapi juga perumahan nelayan dibenahi. Bahkan Pemkot Surabaya juga membangun Taman bunga dan taman bermain untuk anak-anak serta tanggul pantai Bulak.

Kawasan SIB akan menjadi kawasan perumahan Nelayan yang asri khas nelayan.Tidak seperti sebelum yang khas kumuh dan tidak tertata rapi

Pengunjung Food Festival Tjap Toendjoengan Membludak

Foto kiri: Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat opening seremony Surabaya Food Festival Tjap Toendjoengan 2016 di East Coast Center, Pakuwon City, Selasa (3/5) Foto kanan: Suasana hangat di Outdoor ECC Pakuwon City semakin meriah dengan pertunjukan pesta kembang api. (foto: Freddy/JTMP)

Surabaya,JatimPos Food Festifal Tjap Toendjoengan yang digelar ala pasar malem di area outdoor Pakuwon City, kembali dapat dinikmati warga Surabaya. Pasar Malam kuliner ini diadakan oleh Manajemen Pakuwon Group dalam rangka menyambut HJKS ke-723 mulai 3 Mei – 5 Juni 2016 buka pukul 17.0023.00 WIB. Antusias warga dalam penyelengaraan yang ke -8 ini sangatlah terasa bahkan sebelum dibuka secara resmi pada hari Selasa malam (3/5) oleh Walikota Surabaya. Area outdoor Pakuwon City terlihat sudah penuh oleh ribuan pengunjung sejak sore hari.

Dengan tampilan dekorasi stand-stand dan panggung utama seperti suasana tempoe doeloe, pasar malam Tjap Toendjoengan juga diisi berbagai acara menarik, diantara-

nya : live music campur sari, cokekan, lawakan khas Suroboyo, keroncong bossanova, music patrol dan peragaan busana selama sebulan penuh. Dimeriahkan juga dengan berbagai lomba seperti lomba fotografi, makan kerupuk, dan lomba makan nasi goreng pedas.

“Pasar malem Tjap Toendjoengan tahun ini akan lebih menarik dengan hadirnya acara-acara menarik yang akan menghibur para pengunjung dan konsep (stand di ruang terbuka) dalam tradisional Jawa (yang dipadukan dengan sajian) ragam kuliner nusantara memberikan kesan yang berbeda. Sekitar 15 ribu pengunjung hadir di opening seremony, kami perkirakan akan terus meningkat”, ungkap General manager East Coast Center dan Food Festival Hendie Santoso.

Walikota Surabaya menyambut baik acara pesta kuliner yang ditampilkan dalam suasana tempoe doeloe ini.

Konsep Suroboyo tempoe doeloe ini sangatlah pas untuk menyambut hari jadi kota Surabaya ke 723. “Semenjak pertama dibuat pasar malam Tjap Toendjoengan ini tidak pernah sepi dari kunjungan warga baik warga Surabaya maupun dari luar kota, Saya sangat senang diadakan terus menerus kegiatan ini, disamping untuk memperingati HJKS, namun juga tempat untuk warga Surabaya saling bersilahturahmi, sangat santai (tanpa protokoler). Orang Jakarta kalau datang kesini harus batalkan diet dulu, karena makanan Surabaya enakenak. Ini juga salah satu keunggulan kota kita”, kata Risma dalam sambutannya di opening seremony Pasar Malem Tjap Toendjoengan di East Coast Center (3/5).

“Dalam rangka Surabaya Fashion Parade kami juga mengadakan LNS di Tunjungan Plaza (6-7 Mei) dimana bapak ibu sekalian bisa mendapatkan diskon hingga 80%, kami selalu ingin menghadirkan dan memberikan pilihan-pilihan yang terbaik, melayani masyarakat kota Surabaya, kalau di timur ada food festival di barat juga ada food jungtion. Ini sebagai sumbangsih nyata bahwa kami ikut membangun Surabaya.” Kata Direktur marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi. (fred/JTMP)

Dosen Dept. Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Rian Diana SPP, MSi. (paling kanan) saat memberikan penjelasan perihal fungsi SIB di masa depan terkait upaya meningkatkan gemar makan ikan untuk warga Surabaya di kantor Humas Pemkot (29/4) (Foto: Gatot.S/JTMP) apalagi indah.

Kedepan di areal Taman Bulak juga akan dibangun patung Suro -ing Boyo yang menghadap ke laut lepas. Kawasan SIB kedepan menjadi satu rangkaian dengan ka-

wasan jembatan Kenjeran yang indah dan menawan.

Kedua kawasan tersebut masa mendatang akan menjadi kawasan Destinasi Wisata Bahari handal di Surabaya.

Penataan kawasan Kenje-

ran dan Bulak diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan khususnya dan penduduk kota Surabaya pada umumnya.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Surabaya Fair 2016 Surabaya, JatimPos Masyarakat Surabaya pada bulan Mei ini disuguhi berbagai acara menarik dalam rangka menyambut HJKS ke-723. Salah satunya event yang diselenggarakan Manajemen Lenmarc Mall berpartner dengan mitra Media Kreasi Karang Taruna diadakan di area parkir utara Lenmarc pada 4-15 Mei 2016. Acara yang bertajuk Surabaya Fair 2016 ini selain untuk memajukan perekonomian di kawasan Surabaya Barat juga sebagai ajang promosi wisata belanja yang digelar dalam Surabaya Shopping Festival 2016. Selain memajang berbagai produk UKM binaan Pemkot, arena Surabaya Fair juga dapat digunakan sebagai wadah bagi anak muda untuk unjuk kreasi seni.

Kegiatan seperti ini perlu dan memang untuk memberi wadah dari inisiasi-inisiasi rekanrekan pemuda di kota kita. Apa sih dan apa yang kita lakukan untuk mengisi ketika ada momentum dan event tertentu.

“Ini merupakan salah satu kreatifitas / inovasi dari saudarasaudara semua dalam mewujudkan kegiatan ini dengan baik. Saya masih melihat ada ruang kosong. Tolong panitia supaya mengisinya dan supaya mendatangkan lebih banyak pengunjung sehingga memberikan kontribusi besar untuk acara ini.” Kata Asisten IV Eko Hariyanto dalam seremony pembukaan arena Surabaya Fair di Lenmarc Mall.Jl.Bukit Darmo Boluevard, Rabu sore,

Foto kiri: Drumband TK Aisiyah 40 unjuk perform di arena Surabaya Fair Lenmarc Mall, Rabu (4/5). Foto Kanan: Asisten IV Eko Hariyanto mencicipi Semanggi Suroboyo produk salah satu UKM Sambi Kerep. (foto:Freddy/JTMP) (4/5).

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya agar bagaimana supaya para pemuda diberi wadah untuk menampung kegiatan dan aktifitas supaya dapat memenangkan persaingan dalam MEA yang sudah berlang sung saat ini. Pemkot ingin ajang ini tidak hanya untuk menjual tetapi memamerkan apa produksi-produksi dan hasil karya dari UKM. Ini agar dapat membuka link/ jejaring dengan siapa sebenarnya konsumer yang membutuhkan produk tersebut.

Walikota Surabaya sangat ingin menggerakkan ekonomi di kota ini karena kalau kita tidak ikut terjun menggarap potensi pasar, kita akan ketinggalan dan hanya menjadi penonton. Pergerakan ekonomi Surabaya sangatlah tinggi (dibanding kota di daerah lain).

“Perputaran uang setiap harinya lebih dari satu triliun. Kalau ini tidak bisa ditangkap oleh

panjenengan semua untuk ikut dalam peredaran ekonomi ini, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mari para pemuda dan karang taruna untuk menangkap peluangpeluang bisnis. Komitmen Ibu Walikota jelas, bahwa beliau akan mendatangkan tamu dan turis manca negara untuk destinasi wisata di kota Surabaya.”

Tambah Eko. Pemkot berharap kegiatan seperti ini dapat mengevaluasi dari berbagai kegiatan yang ada dan mencari terobosan agar kedepan menjadi lebih semarak. “Kami ingin masyarakat ikut ambil bagian khususnya para UKM dalam menangkap berbagai peluang yang ada, kedepan kami akan rumuskan dengan pemangku kebijakan untuk mendukung penuh penyelengaraan event yang lebih semarak dan lebih berbobot lagi.” Tuntas Eko sambil langsung meninjau stand-stand produk UKM. (fred/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Embi Supriyadi. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo.

Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com.

Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Beredar Kunci Jawaban UN di Jombang Jombang, Jatim PosHari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP di Kabupaten Jombang diwarnai dengan isu beredarnya kunci jawaban. Kunci jawaban menyebar di kalangan peserta UN SMP dalam bentuk selembar kertas, Selasa (10/5/ 2016).

Uliyati (60), salah satu pemilik usaha fotocopy sekitar SMP Negeri 4 Jombang mengatakan, pagi tadi sudah ada empat anak berseragam SMP datang untuk menggandakan selembar kertas tersebut.

“Saya terima saja kertas itu untuk di fotocopy, tapi isinya benar (kunci jawaban) atau tidak saya kurang tahu. Karena mata saya juga tidak bisa melihat tulisan yang kecil,” katanya.

Uliyati mengaku dirinya masih menyimpan beberapa lembar kertas sisa dari proses fotocopy.

Dari selembar kertas yang ditunjukkan Uliyati, memang terlihat seperti kunci jawaban.

Terdapat huruf-huruf ‘a’, ‘b’, ‘c’,

Sekretaris Dinas Pendidikan, Karyono menunjukkan lembaran yang diduga kunci jawaban, namun diketahui palsu alias bodong. (foto heru)

Pos menyatakan beredarnya lembaran kertas yang diduga kunci jawaban tersebut merupakan ulah oknum orang yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan disaat UN di Jombang berlangsung.

“Itu ulah oknum mas, yang ingin menciptakan kegaduhan,” ungkapnya.

Menurut mantan Kabid PNFI, “Ulah oknum tersebut sengaja diciptakan untuk membuat resah dan ingin membuat opini dunia pendidikan negatif. Kami himbau kepada semua pihak agar tidak terpancing adanya bocoran kunci jawaban Ujian Nasional.

Kami bersama Dewan Pendidikan sudah melakukan penyelidikan serta akan memanggil pihak sekolah yang bersangkutan,” jelasnya.

“Usai ujian lembar tersebut kami cocokan dengan kunci jawaban yang asli, ternyata diketahui tidak ada yang cocok alias bodong,” pungkasnya.

Kapolres lama kiri dan Kapolres baru kanan.

Tongkat Pimpinan Polres Jombang Beralih

Pangdam V/Brawijaya Sidak TMMD di Wonosalam

Jombang, Jatim PosTongkat Komando Polres Jombang resmi berganti dari AKBP Sudjarwoko,SH,SIK,MH ke penggantinya AKBP Agung Marlianto, SIK,MH, Kamis (12/ 5/2016). Serah terima itu dilakukan di Gedung Mahameru Mapolda Jatim yang dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji.

“Pergantian pucuk pimpinan pengamanan ini hanya untuk penyegaran saja. Namun saya berpesan kepada semua pejabat utama dan para Kapolres yang baru agar memberi perhatian penuh terhadap pengamanan di jajaran masingmasing,” tegas Irjen Pol Anton Setiadji dalam sambutannya.

Selanjutnya, pada Jumat (13/5/2016) dilakukan acara pisah sambut dan prosesi tradisi pedang pora. Suasana keceriaan serta keharuan mewarnai lingkup Mapolres Jombang.

Suasana ceria ketika seluruh jajaran Polres Jombang menyambut kehadiran Kapolres Jombang yang baru, AKBP Agung Marlianto beserta istri ketika tiba di mapolres.

Keduanya langsung disambut dengan pengalungan rangkaian bunga yang dilakukan oleh dua orang polisi cilik.

Usai mendapatkan kalungan bunga, AKBP Agung Marlianto beserta istri disambut seluruh unsur pimpinan yang ada di Polres Jombang.

AKBP Sudjarwoko dalam sambutannya menyatakan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Jombang yang telah mendukung dirinya selama menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai Kapolres Jombang. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah mendukung dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan di Polres Jombang,” katanya.

Sudjarwoko juga menyatakan cukup terkesan dengan rasa persaudaraan maupun persahabatan di lingkup Polres.

Bahkan, kekagumannya tersebut juga ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat

termasuk para pejabat Muspida, seluruh anggota jajaran, para alim ulama, hingga para wartawan. “Saya juga sampaikan permohonan maaf baik secara pribadi maupun seluruh keluarga, jika ada salah maupun kekurangan saat melaksanakan tugas,” tegasnya.

Sementara itu, AKBP Agung Marlianto yang kini menjabat sebagai Kapolres Jombang yang baru berharap adanya dukungan seluruh personel dalam pelaksanaan tugasnya. “Tinggal melanjutkan program-program yang sudah tertata sebelumnya, termasuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran agar lebih baik lagi,” katanya.

Usai upacara singkat, tradisi dilanjutkan dengan tradisi pelepasan Kapolres lama melalui prosesi Pedang Pora. Sebelum melewati prosesi tersebut, Kapolres lama juga berpamitan dengan seluruh jajaran.

Saat itulah, suasana haru langsung terjadi. Maklum saja, selama kurang lebih satu tahun menjabat di Polres Jombang AKBP Sudjarwoko banyak yang terkesan dengan gaya kepemimpinannya yang terkenal sangat bersahabat.

Banyak yang merasa tak percaya dengan kepindahannya, karena kepemimpinannya di Polres Jombang terasa sangat singkat. Bahkan, untuk meluapkan keharuan tersebut banyak yang meneteskan air mata pada prosesi jabat tangan mulai dari Kasat Lantas AKP Mellysa yang terlihat sangat terharu hingga meneteskan air mata.

Di pintu keluar Mapolres, Kapolres sudah ditunggu sejumlah anggota langsung dengan spontan AKBP Sujarwoko digendong ramai-ramai sebagai bukti penghormatan dan kekeluargaan yang telah terjalin, kemudian Kapolres Lama memasuki mobil jeep dan menyetir kendaraan sendiri tanpa sopir, sebagai bukti bahwa selama di Jombang Sujarwoko dikenal low profile. (her)

Jombang, Jatim PosIngin mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi melakukan Sidak (inspeksi mendadak) di lokasi TMMD ke-96 di Desa Sumberejo Kec.Wonosalam, Selasa (10/5/2016). Tiba dilokasi Mayjen TNI Sumardi bersama rombongan disambut oleh Dandim 0814/Jombang serta

rakat setempat sudah terjalin dengan baik. “Alhamdulillah dari hasil Sidak, kami tidak menemukan keadaan yang menyimpang dari rencana, semuanya berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

Kegiatan TMMD, menurut Sumardi, akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah, utamanya di sektor ekonomi. Selain itu untuk menunjang sirkulasi

distribusi barang dan material lainnya, yang efeknya adalah kesejahteraan sosial masyarakat setempat dan sekitarnya.

“Karena jalan yang dibangun dalam TMMD ini merupakan jalur ke area perkebunan yang menghubungkan ke Desa Sumberejo, dan melalui jalur ini para petani dapat mengangkut hasil panennya dengan mudah,” urainya.(her)

dan ‘d’ dari 40 angka yang ada.

Sebagai informasi, pada UN hari ke dua, siswa mengerjakan soal mata pelajaran Matematika.

Melihat kualitas hasil fotocopy, diduga kuat kertas tersebut sebelumnya sudah hasil

penggandaan. Kemudian menyebar karena dan dibagi-bagi kepada peserta lain.

“Mereka juga bilang dapatnya dari orang lain,” lanjutnya.

Menindak lanjuti hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan, Karyono kepada Jatim

(her)

Kota Kediri Juarai BBGRM Tingkat Jawa Timur Kediri, Jatim PosWalikota Kediri Abdullah Abu Bakar menerima piala BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) dalam acara Pencanangan BBGRM dan Hari Kesatuan Gerak ke43, Rabu (11/5/2016).

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Kelurahan Dandangan meraih juara pertama BBGRM tingkat Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Tuban itu dihadiri Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi.

Abdullah Abu Bakar atau

yang akrab disapa Mas Abu menuturkan, keberhasilan Kelurahan Dandangan dalam BBGRM ini dapat menjadikan kelurahan yang lebih produktif.

“Pembangunan harus dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat. Jadi tidak benar jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah,” ujar Mas Abu. Ditambahkannya, kedepan perlu ditingkatkan pelayananpelayanan yang ada di kelurahan. “Kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah Kota Kediri. Jadi harus ada perba-

ikan pada pelayanan di kelurahan agar lebih cepat, santun, dan tepat,” imbuhnya.

Secara terpisah Kepala Kelurahan Dandangan Suparno mengatakan, setelah berhasil meraih penghargaan BBGRM Kelurahan Dandangan tentu akan mempertahankan budaya gotong royong masyarakatnya.

“Kelurahan Dandangan penduduknya heterogen, sehingga memiliki kesamaan tujuan,” ujarnya.

Suparno menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penilaian BBGRM, pihaknya banyak me-

lakukan pembinaan lembaga formal, non formal, dan kelompok sosial, sehingga gotong royong terus tercipta di masyarakat.

Dalam acara ini Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Nina Soekarwo dan Pangdam V Brawijaya mengunjungi stand produk unggulan Kota Kediri.

Abdullah Abu Bakar juga memberikan cinderamata berupa kain tenun ikat Bandar kepada Gubernur dan Pangdam V Brawijaya. (her/adv/ hms)

Perkosaan Anak Merembet ke Surabaya

Gadis 13 Tahun Digilir 8 Remaja Surabaya, Jatim PosAksi kekerasan seksual terhadap anak tiba-tiba saja menyeruak. Setelah kasus Yuyun (14) gadis Bengkulu yang diperkosa oleh 14 remaja, kini merembet ke Surabaya.

Gadis kecil berinisial Zr (13) digilir delapan remaja.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya akhirnya berhasil menangkap delapan remaja nakal itu dan digiring satu persatu ke Mapolrestabes Surabaya secara bergantian, Kamis (12/5/2016).

Informasi yang dihimpun, delapan bocah itu tidak menyetubuhi Zr secara bersama-

an, namun bergantian dan di waktu yang berbeda. “Sekali menggilir, biasanya melibatkan empat orang,” kata seorang petugas di Mapolrestabes Surabaya.

Anak yang masih duduk di kelas 1 SMP ini, disetubuhi secara bergantian oleh 8 pelaku yang masih pelajar dari beberapa sekolah berbeda di Surabaya.

Lima pelaku telah diamankan sejak Kamis (12/5/2016) pagi karena tidak termasuk peserta Ujian Nasional, di antaranya tiga pelaku kelas 3, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD).

Sementara tiga pelaku lainnya masih ditunggu sampai

Kepala Desa setempat.

Dandim 0814 Jombang Letkol Arh. M. Fathurahman langsung memberikan paparan tentang perkembangan pelaksanaan TMMD ke-96 diwilayah Desa Sumberejo. Usai mendapatkan penjelasan tentang perkembangan kegiatan TM MD, Pangdam Mayjen TNI Sumardi langsung membalasnya dengan sebuah apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung

Para remaja tersangka pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 13 tahun di Surabaya ditangkap polisi pada Kamis, (12/5/2016).

Ujian Nasional SMP selesai.

Beberapa pelaku yang mengikuti Ujian Nasional gelombang

kegiatan TMMD tersebut.

“Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Desa Sumberejo atas dukungan dan kerjasamanya, sehingga kegiatan TMMD ini dapat direalisasikan sesuai harapan. Dan harapannya hasil yang akan dicapai benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Desa Sumberejo Kec.Wonosalam,” tutur Sumardi.

Melihat pelaksanaan TMMD

pertama tadi sudah terlebih dahulu dibawa oleh polisi.

Bersamb ke hal. 11

di desa Sumberejo tersebut, Pangdam V/Brawijaya cukup terkesan meski lokasinya jauh dipelosok desa, bahkan signal telepon juga lemah, tetapi antusias masyarakat setempat cukup tinggi.

Melihat kehadiran orang nomor satu di Kodam V/Brawijaya tersebut tidak sedikit warga yang ingin berjabat tangan dengannya. Hal ini mengisyaratkan keakraban antara Pangdam, TNI dengan masya

Jatim II

Hal - 4

Semarak Peringatan Hari Jadi Pemkab Mojokerto Ke-723 Mojokerto, Jatim PosDalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-723, yang jatuh pada Senin, 9 Mei 2016, senantiasa disemarakkan dengan berbagai kegiatan dan upacara yang dipimpin oleh Kepala Daerah.

Peserta upacara terdiri dari semua jajaran ASN/PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto dan perwakilan Kepala Desa dan perangkat Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasa, SE, menjadi inspektur upacara pada puncak perayaan itu. Upacara berlangsung khidmat dan meriah di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin (9/5/2016).

Tema kali ini “Ayo Kerja Dengan Meningkatkan Kualitas Aparatur yang Bersih, Profesional, dan Peduli Kepada Masyarakat”.

Upacara diawali dengan penampilan sendratari kolosal yang menceritakan sejarah Raden Wijaya yang dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit. Hari Jadi yang ditetapkan jatuh pada tanggal 9 Mei 1293, berakar dari sejarah penaklukan Pasukan Tar-Tar Cina oleh Raden Wijaya.

Akhmad Jazuli SH selaku ketua

panitia acara Hari Jadi Kabupaten Mojokerto sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesra, dalam laporannya menjelaskan jika upacara hari jadi merupakan satu dari tiga pokok inti acara. “Kegiatan pokok Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-723 adalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD. Upacara pada pagi hari ini, dan ziarah makam para bupati terdahulu,” jelasnya.

Rapat paripurna istimewa DPRD tahun 2016 yang digelar di Graha Wichesa pada Rabu (4/5/2016), digelar guna penyatuan dan memperkuat formasi pemerintahan dalam membangun Kabupaten Mojokerto. Ismail Pribadi selaku Ketua DPRD membuka rapat tersebut, diikuti pembacaan riwayat Hari Jadi yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Sopi’i, dan sambutan arahan oleh Bupati Mojokerto.

Agenda rapat dihadiri juga Forkopimda, SKPD, dan Organisasi Masyarakat.

Akhmad Jazuli juga menerangkan jika beberapa acara tambahan turut menyemarakkan rangkaian hari jadi.

Beberapa diantaranya kesenian Bantengan, Tari Bedoyo Majapahit, Semaan Al-Qur’an yang diikuti 1.200 orang hafidz-hafidzah dari ponpes dan

Sambut Hari Jadi Wabup Buka Acara Pesta Rakyat Mojokerto Jatim PosSerangkaian acara untuk menyemarakkan hari jadi Kabupaten Mojokerto ke-723 pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan Pesta Rakyat 2016 dengan event promosi produk unggalan yang ada di daerah. Pelaksanaan acara bertempat di Terminal Pungging dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, SH, beberapa hari lalu.

Ketua panitia penyelenggara sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Mustain, menjelaskan jika event

ini difasilitasi untuk para pelaku usaha yang ingin mempromosikan produk unggulannnya. Tidak hanya barang kerajinan, ada juga pameran perbankan, lembaga keuangan non bank, otomotif, spare part, elektronik, komputer, telekomunikasi, funiture, bahan bangunan, tekstil, garmen, dan fashion.

“Mengusung tema ‘Pesta Rakyat sebagai Ajang Promosi Produk Unggulan Daerah’, event ini diharapkan menjadi wahana pendukung promosi produk unggulan UMKM Kabupaten Mojokerto. Masyarakat juga bisa menikmati huburan murah meriah yang disediakan mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan 21.30

WIB,” jelasnya.

Opening Act Pasar Rakyat 2016 ini dibuka oleh pagelaran busana kain khas Majapahit dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto, tari tradisional Mayang Rontek, tari Bedoyo Majapahit, dan pesta kembang api sebagai puncak kemeriahan peresmian. Didampingi istri, Yayuk Pungkasiadi, Wakil Bupati Mojokerto secara simbolis meresmikan pembukaan tersebut.

“Saya ucapkan terimakasih dan selamat datang kepada seluruh peserta pelaku usaha UMKM, BUMN, BUMD, Koperasi, maupun swasta, yang berpartisipasi dalam Pasar Rakyat 2016.

Event ini kita harap bisa menggairahkan transaksi jual-beli produk-produk UMKM daerah, terlebih tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN),” ucap Wakil Bupati yang resmi membuka Pasar Rakyat 2016.

Selain membangkitkan UMKM, Pasar Rakyat ini juga menjadi harapan bagi peningkatan kedekatan hubungan emosional antara pemerintah daerah. Lebih dari itu, produk-produk unggulan UMKM nantinya dapat tereksplor dan terekspos dengan maksimal.

Usai memberi sambutan dan meresmikan acara secara simbolis, Wakil Bupati beserta istri menyapa dan mengunjungi stan pameran yang menampilkan display produkproduk unggulan represntatif dari seluruh Kabupaten Mojokerto. Pasar Rakyat juga dimeriahkan kesenian tradisional Ludruk, Campursari, dan Band Indie. (din)

desa, peresmian proyek-proyek penting yang dipusatkan di Kecamatan Gondang, Pemilihan Duta Wisata Gus dan Yuk, Pesta Rakyat di Terminal Pungging, Ngonthel Bareng Bumi Majapahit, Festival Perahu Majapahit, Festival Sego Jagung Sambel Wader, dan hiburan musik orkes melayu.

Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasa SE dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur, berharap agar penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, mampu meningkatkan kualitas pelayanan, taraf perekonomian, serta kesejahteraan rakyat. Lebih-lebih

menghadapi konstelasi sosial, politik, dan ekonomi skala lokal atau nasional termasuk diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), kita harus mampu menjawab tantangan dan masalah di masyarakat secara realistis dan operatif.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dimotori pemerintah Kabupaten Mojokerto, kian menebar atmosfir postif dan optimisme masyarakat. Bupati dalam tambahan sambutannya menitipkan harapan besar terutama kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), agar bekerja lebih keras dan mengoptimalkan kinerja.

“Kita jadikan momentum Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-723, sebagai momen untuk lebih memacu diri dan bersemangat dalam mengabdi dan membangun Kabupaten Mojokerto lebih baik. Dan mari kita formulasikan langkah dan strategi pembangunan yang tepat dan menunjang kemajuan tata kelola pemerintahan daerah,” ucap bupati.

Usai upacara, bupati dan jajaran berziarah ke pusara 10 orang mantan Bupati Mojokerto di empat lokasi, yaitu Makam Pekuncen, TMP Gajahmada, Makam Kertosuman, dan Makam Kromojayan. (din/adv)

Walikota Mojokerto Sidak UN SMP

Mojokerto Jatim PosMojokerto ini juga berpesan kepada Walikota Mojokerto Mas’ud Yuguru dan pengawas agar seluruh nus melakukan inspeksi mendadak siswa dapat menjalankan UN (sidak) Ujian Nasional (UN) SMP sedengan baik. “Sampaikan pesan derajat. Sidak dilakukan di tiga saya kepada seluruh siswa agar sekolah, yaitu SMP TNH, SMP Negeri dapat mengerjakan soal ujian na1 dan MTs Brawijaya Kota Mojosional dengan percaya diri dan sikap kerto, Senin (9/5/2016). kejujuran, harapannya agar 100 Dengan didampingi Kepala Dinas persen lulus,” “ tuturnya.

Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus Pendidikan Subambihanto, Kepala Ujian Nasional tingkat SMP-seKantor Kementerian Agama Syam- (paling kiri) saat sidak di salah satu SMP. derajat berlangsung selama empat suri Arif dan Kabag Humas dan Prohari hingga 12 Mei mendatang. Pelatokol Pemkot Mojokerto Heryana Negeri 1 Kota Mojokerto dan MTs Bra- jaran yang diujikan meliputi Bahasa InDodik Murtono, Walikota Mojokerto wijaya dan meninjau seluruh ruangan. donesia, Matematika, Bahasa Inggris Tidak ingin keberadaannya meng- dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). mengawali sidak menuju SMP TNH. Walikota Mas’ud meninjau setiap ganggu konsentrasi siswa, Walikota Menurut data yang dihimpun peruang kelas dan memastikan ujian dalam sidaknya hanya melihat dari serta Ujian Nasional SMP sederajat di nasional tahun 2016 ini berjalan de- pintu dan jendela kemudian meneliti Kota Mojokerto seluruhnya sebanyak ngan lancar. Mas’ud Yunus berharap jumlah siswa yang tertera di lembar 3.084 siswa. Terdiri dari 9 SMP Negeri, kepada guru dan pengawas agar da- informasi yang ditempel di setiap pintu 10 SMP Swasta, 2 MTs, 2 SMPLB, 1 pat menjalankan tugasnya dengan dengan jumlah siswa di dalam kelas. sekolah Paket B dan 1 Wustha atau Walikota mengingatkan bahwa setara sekolah Paket B di bawah baik. Walikota juga menyampaikan apresiasinya kepada para guru karena ujian nasional diadakan untuk meng- naungan Kantor Kemenag. Seluruh selama ini telah membimbing siswanya ukur kemampuan dan nilai belajar sis- sekolah peserta ujian SMP-sederajat wa yang ia dapat selama tiga tahun di Kota Mojokerto masih menerapkan dengan baik.

Walikota melanjutkan sidak di SMP bersekolah. Orang nomor satu di Kota UN berbasis kertas dan pensil. (din)

Wabup Mojokerto Pantau UN SMP dari Balik Pintu Mojokerto Jatim PosPelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 tingkat SMP di Kabupaten Mojokerto tak diikuti semua siswa. Berbagai alasan disebutkan, misalnya sakit, drop out (DO) hingga meninggal dunia. Hal itu diungkapkan Wabup Mojokerto Pungkasiadi saat melakukan sidak UN tingkat SMP/ sederajat pada hari kedua selasa (9/ 5/2016).

Wabup Pungkasiadi sidak di SMPN 1 Sooko ini sekitar pukul 07.00 WIB. Ia didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Mojokerto. Satu persatu ruang ujian ia tilik. Namun karena khawatir mengganggu konsentrasi siswa, Wabup hanya mengawasi peserta UN melalui pintu saja.

Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi SH, mengatakan, sebanyak 38

siswa dari 16.128 siswa tidak ikut UN. Rinciannya, 30 siswa DO, 2 sakit dan 6 siswa meninggal, dan menganggap kejadian tersebut lumrah. “Kami memantau kesiapan UN dari luar saja takut mengganggu konsentrasi siswa dalam mengerjakan UN, tentang jumlahnya (siswa gagal UN) masih wajarlah, itu kan hanya nol sekian persen saja,” ungkapnya.

Wabup Pungkasiadi setelah memantau kesiapan UN, memberi pesan agar siswa tetap tenang dalam menjalani ujian. Tingkat kelulusan di berpatokan pada hasil UN “UN kali ini kan gak seperti UN tahun-tahun sebelumnya. Sebab, saat ini kelulusan ada di tangan sekolah. Jadi siswa gak usah panik atau takut yang berlebihan kalau nanti enggak lulus,” ucapnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto,

Yoko Priyoko menyebut, UN kali ini bukan jaminan mutlak untuk kelulusan. UN dilakukan hanya untuk pemetaan guna melihat potensi siswa serta sebagai tolak ukur di suatu wilayah demi meningkatakan mutu pendidikan. “Tapi siswa tidak boleh santai lho, intinya tetap harus serius belajar dan fokus mengerjakan soal.

Karena hasil UN juga menentukan nilai akhir mereka,” tegasnya.

Yoko menjelaskan, kelulusan saat ini yang menentukan dan melakukan penilaian dari sekolah masingmasing. “Kriteria penilaiannya diambil dari tingkat kehadiran siswa 90 persen, telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran, mengikuti ujian kompetensi disekolah, ikut dalam Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan terakhir ikut dalam Ujian Nasional (UN),” tukasnya. (din)

Jatim III

Hal - 5

Retribusi Pemadam Capai 42,5 Persen Perlindungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Blitar, Riyadi mengatakan, penerimaan pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran telah mencapai 42,5 persen atau sebesar Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 9.100 juta lebih dari Kab Blitar di Jalan Imam Bonjol. total target sebesar Rp 21 juta.

Blitar, Jatim PosPenerimaan Pendapatan RetribuSetelah evaluasi dilakukan Dispen- si pemadam sebesar itu, menurutda Kabupaten Blitar berapa waktu lalu, nya, diperoleh setelah memasuki trikini Dinas Tenaga Kerja dan Transmi- wulan pertama. “Hanya saja tidak grasi Kabupaten Blitar, berhasil me- semua penagihan yang dilakukan ningkatkan pendapatan hingga 42,5 berlangsung mulus,” kata Riyadi persen. Jauh dibanding sebelumnya kepada Jatim Pos di runag kerjanya yang hanya di bawah 15 persen. Dan, belum lama ini. keberhasilan itu dicapai hanya dalam Dijelaskan oleh Riyadi, pemerikkurun waktu satu minggu. saan alat pemadam diatur oleh Perda Kepala Bidang Pengawasan dan Retribusi yang mengharuskan setiap

orang atau pelaku usaha pengguna alat pemadam ringan diwajibkan membayar retribusi tergantung beratnya. “Kalau 1 kg retribusinya Rp 25 ribu, yang ditagih setiap ada pemeriksan layak tidaknya diisi atau tidak,” kata Riyadi.

Ribuan pelaku usaha harus ditagih, sementara petugas pemeriksa terbatas. Padahal, kata Riyadi, mereka harus melakukan pemeriksaan melalui door to door ke pelaku usaha. Di sisi lain, PAD Disnaker sangat kecil dibandingkan SKPD lainnya.

Perda yang digunakan juga bukan perda rumah sakit yang setiap hari ada orang sakit atau diperiksa. Acuannya adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Pasal 7 untuk pengawasan.Tapi Dis-naker mengutamakan Pelayanan Keselamatan Kerja maupun Keyamanan.

Belum lagi kalau ada persoalan tentang tenaga kerja baik TKI/TKW. (sk)

Peringatan Isra’ Mi’raj, Bupati Madiun Ajak Tingkatkan Kualitas Shalat Madiun, Jatim PosPeringatan Isra’ Mi’raj harus mampu dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi serta meningkatkan kualitas shalat dalam kehidupan seharihari, pernyataan tersebut disampaikan Bupati Madiun, H. Muhtarom dalam sambutanya pada peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1437 H/2016 M yang diselenggarakan di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Rabu (11/05/2016).

Selain memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan siraman rohani kegiatan tersebut juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun ke448 Tahun 2016. “Melalui peringatan Isra’ Mi’raj ini saya mengajak kepada semuanya agar bersama- sama memantapkan dan meningkatkan pelaksaan shalat sehari-hari,” ungkap Bupati Madiun, H. Muhtarom dalam sambutannya.

Menurutnya, peringatan Isra’ Mi’raj itu sekaligus sebagai penyegaran

Bupati Madiun, H. Muhtarom saat menyampaikan sambutan dalam peringatan Isra’ Mi’raj di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun.

kembali karena secara rutin Pemkab Madiun tiap tahun sekali pasti mengadakan peringatan Isra’ Mi’raj.

“Kewajiban kita untuk sholat terus ditingkatkan dan melalui peringatan Isra’ Mi’raj ini kita akan diingatkan kembali akan hikmah Isra’ Mi’raj, selain itu juga ada beberapa hikmah yang lain yang akan di sampaikan oleh Almuka-

rom KH Achmad Syairozy dari Lamongan,” tuturnya.

Sementara itu, KH Achmad Syairozy pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Mat‘ilimin, Babat, Lamongan dalam tausiahnya menyatakan tentang makna Shalat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-sehari, dimana pesan moral dalam shalat sangatlah luas, diantaranya tercipta tatanan masyarakat yang memiliki sifat-sifat adil, jujur, santun, kasih sayang, dan persaudaraan.

“Karena itu menjadi hal yang mutlak bagi setiap muslim untuk memahami makna shalat, dan tidak hanya sekedar untuk dilaksanakan maupun melaksanakannya,” tuturnya.

Dalam peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Pendopo Muda Graha tersebut selain dihadiri Forpimda, sejumlah tokoh Masyarakat dan tokoh ulama, juga dihadiri jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Madiun. (jum/adv)

Jaringan Irigasi Perpipaan, Program Tepat Sasaran UNTUK DESA PINGGIRAN DI MADIUN Madiun, Jatim PosGuna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan irigasi, jaringan irigasi perpipaan merupakan salah satu program yang sesuai dan tepat untuk desa pinggiran dan pegunungan di Kabupaten Madiun.

Seperti diungkapkan Kepala Dusun Pokolimo, Desa Tileng, Sugeng Eko Prasetyo, sebelum ada saluran jaringan irigasi perpipaan untuk mengaliri tanaman di perkebunan warga, masyarakat hanya bisa memanfaatkan sisa air minum dan sisa air kebutuhan rumah tangga.

“Selama ini sarana air bersih yang sudah ada sangat tidak mencukupi sehingga untuk mengaliri perkebunan hanya memanfaatkan jaringan sarana air minum di waktu malam, karena siang hari jaringan dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, itupun aliran air sangat kecil sekali,” ujarnya.

Setelah ada bantuan jaringan irigasi perpipaan dari pemerintah, masyarakat kini sangat terbantu,

jaringan irigasi sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mengaliri tanaman dan tidak menggangu jaringan air minum maupun keperluan rumah tangga. Sehingga masyarakat Dusun Pokolimo bisa lebih meningkatkan lagi produktifitas andalan mereka seperti cengkeh, durian dan manggis.

Lebih lanjut dikatakan, jaringan irigasi perpipaan bantuan dari pemerintah itu diambil dari sumber mata air Sabrangan Mbeguyon, berjarak sekitar 4 KM dengan Dusun Pokolimo yang kemudian dibangun sistem transmisi distribusi pipa yang di alirkan ke bak Induk dan disalurkan ke rumah-rumah warga sehingga bisa mengaliri sekitar 60 KK di Dusun Pokolimo, Desa Tileng, Kecamatan Dagangan.

Dengan dibangunnya jaringan irigasi itu, Eka berharap kedepan bisa lebih membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan irigasi perkebunan sehingga bisa meningkatkan produktifitas tanaman dan bisa

Salah satu warga Dusun Po-kolimo mengaliri tanaman cengkeh di perkebunannya dengan jaringan irigasi perpipaan bantuan dari pemerintah.

menghasilkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami atas nama seluruh masyarakat Dusun Pokolimo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Madiun, Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Madiun dan semua pihak yang telah membantu terealisasinya bantuan peningkatan jaringan perpipaan perkebunan di Dusun Pokolimo Desa Tileng ini,” pungkasnya. (jum/adv)

Polisi Cilik (Pocil) berose berjama jajaran Polres Kota Batu

Polisi Cilik Unjuk Kebolehan, Kapolres Batu Kagum Batu, Jatim PosKapolres Batu AKBP Leonardus Simarmata, SIK, Selasa (10/ 5) me-launching Pocil Polres Batu. Acara ini, dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu dan ratusan siswa usia dini dari beberapa TK (Taman Kanak-kanak) di Kota Batu.

Tidak mau kalah dengan anggota Polri, Pocil unjuk kebolehan dengan 12 gerakan pengaturan berlalu lintas, yang serasi dan seirama dengan iringan musik. Penampilan ini membuat para undangan terpukau dan memberikan aplaus luar biasa.

Pocil Kota Batu ini ternyata pernah meraih juara pertama lomba PKS (polisi keamanan sekolah) tingkat Polda Jatim 2015 kategori Gerak Kreativitas Senam Lantas.

Kapolres Batu AKBP Leonardus, memberikan apresiasi atas penampilan Pocil yang mampu membuat takjub seluruh undangan. Kapolres juga kagum dengan kekompakan Pocil dengan seragamnya.

“Kami berharap di-launchingnya Pocil ini bisa menjadi motivasi bagi sekolah lainnya untuk membentuk Pocil bagi sekolahnya masing masing,” kata Kapolres.

Nantinya bisa membantu dalam hal pengaturan lalu lintas.

Pembentukan karakter manusia yang baik, harus dimulai sejak usia dini. Itu yang disampaikan oleh Presiden kita saat ini.

Negara bisa hancur perlahan jika anak usia dini telah terkontaminasi tontonan dan pendidikan yang tidak bermutu.

Apalagi yang bertentangan dengan ideolagi Bangsa Indonesia maupun Agama,” tegasnya. (yon)

Samanhudi Semalam Suntuk Bersama Ki Rudi Gareng Blitar, Jatim PosRangkaian perayaan HUT Kota Blitar Ke-110 belum usai. Kali ini resepsi dilakukan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk bersama dalang Ki Rudi Gareng.

Dengan mengambil lakon “AmpakAmpak Wirotho” digelar di halaman Kantor Walikota Blitar.

Dalam sambutanya, Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar, mengatakan dalam waktu dekat ia akan melakukan evaluasi pejabat tingkat SKPD maupun tingkat Lurah. “Saya cuma ingatkan! Jangan anggap masa jabatan saya tinggal berapa tahun lagi sehingga tidak peduli,” ucap Samanhudi di acara tersebut.

Diacara tersebut Samanhudi mengatakan, “Sing gak teko di acara Resepsi HUT Kota Blitar, Yo siap-siap tak copot, tak mutasi pada bulan September nanti,” tegas Samanhudi.

Entah bercanda atau sungguh-sungguh, tapi Samanhudi

kembali mengingatkan, “Siap-siap Pak Kadis, Pak Camat dan Pak Lurah, kalau tidak hadir diacara ini.

Siapa-siapa yang tidak hadir, catat kasihkan ke saya, Saya tunggu di ruang kerjaku,’’ pesannya.

Wali kota dua periode tersebut juga berpesan kepada para guru untuk mensosialisasikan pendidikan gratis bagi anak kabupaten yang ingin masuk sekolah ke kota.

“Aku beri seragam gratis, aku kasih buku gratis dan juga para siswa nanti tidak dibolehkan lagi membawa kendaraan roda dua atau wajib diantar orang tuanya atau mengunakan bersepeda pancal pada 2017,’’ kata Samanhudi.

Resepsi HUT Kota Blitar Ke110 itu dihadiri Wakil Wali Kota Santoso, Kapolres Blitar AKBP Yossy, Anggota DPRD Blitar Bayu, Dandim Blitar dan para pejabat Kab Blitar, beserta warga masyarakat Blitar tumplek blek di halaman Kantor Walikota Blitar. (sk)

Wali Kota M. Samanhudi Anwar memberi sambutan sesaat sebelum wayangan.

Jatim IV

Hal - 6



KREATIFITAS DESA MENDAK

Ciptakan Dodol Loren yang Nikmat dan Lezat Madiun, Jatim Pos – membuat Dodol yang berkualitas itu tidak Manis, legit, dan lepas dari pemilihan bahan baku ketela dan berbeda, tiga kata buah durian yang baik juga. Misalnya peitulah yang pertama milihan buah durian masak pohon dan segar akan terbersit ketika yang memiliki aroma khas sebagai bahan mencoba Dodol Loren dodol untuk mendapatkan citra rasa yang (Telo dan Durian) asli alami dan dapat tahan lama tanpa bahan buatan tangan home pengawet. industri ibu - ibu rumah tangga yang berke“Untuk setiap kreasi Dodol Loren yang diaman di Desa Mendak, Kecamatan Dagadi ciptakan masyarakat Desa Mendak ini ngan, Kabupaten Madiun. selain kemasan yang menarik, dijamin Menurut Kepala Desa Mendak, Nur keamanan dan kelezatannya bagi semua Cholifah, kreatifitas untuk mengolah ketela konsumen, karena Dodol Loren yang dan durian menjadi dodol tersebut muncul berbahan dasar Durian, Ketela, Gula Merah, dari teman-teman KKNnya di Santan dan vanili ini tanpa tahun 2006 lalu. Karena mebahan pengawet dan lihat potensi buah-buahan maksimal bisa bertahan hingga selain rambutan dan mang7 hari,” Jelasnya. gis, Desa Mendak, KecamaDodol Loren yang pernah tan Dagangan juga memiliki mendapat juara dalam lomba potensi buah durian dan olahan pangan lokal tingkat ketela yang cukup menjanKabupaten Madiun tahun jikan.

2009 itu, saat ini sudah mela“Sayang rasanya jika yani berbagai pesanan hajatan potensi buah durian dan kebaik dari Desa Mendak mautela yang ada tidak dimanpun dari Desa sekitarnya. faatkan semaksimal mungkin Hanya saja, Dodol tersebut oleh penduduk yang tinggal baru bisa diproduksi ketika di Desa Mendak ini, “ Ungmusim durian saja. kap Kepala Desa Mendak, “Kita berharap selain bisa Kepala Desa Mendak, Nur Cholifah, Kamis (12/5/ Nur Cholifah menunjukkan terproduksi sepanjang masa, 2016).

Dodol Loren (Telo dan Du- juga ada perhatian khusus dari Lebih lanjut dikatakan, rian) hasil kreatifitas ma- Pemkab Madiun untuk perkarena dodol tersebut ter- syarakat Desa Mendak, kembangan Dodol Loren ini buat dari bahan dasar utama Kec. Dagangan. sehingga bisa meningkatkan ketela dan durian akhirnya penghasilan masyarakat,” dodol asli buatan masyarakat Desa Mendak Pungkasnya.

(Jum/adv) ini dinamakanlah Dodol Loren. Dan untuk

MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-15 TABLOID JATIM POS SEMOGA TETAP EKSIS DAN BERMANFAAT

UD PASIR BAGUS Jl. Kumendung Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwang

CV Grimata Prima Sejahtera Banyuwangi

Pimpinan Edy winarto

Direktur M. Ali Imro

KSU Barokah Bersama

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

( Koperasi Jukir ) Telah RAT Bulan Maret 2016 Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendidikan SMPN 2 SEMPU Jalan Gendoh Sempu Banyuwangi

Pimpinan NDENDEN WIBISONO

Kepala Sekolah Drs. Agus Sudariyanto, MPd

Juru parkir ( JUKIR ) Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN ROGOJAMPI DESA ALIYAN

Pengawas

KEPALA DESA SIGIT PURNOMO

Junhar

Jatim V

Hal - 7

HUT Ke-43 PDIP Jombang Bakar Ikan 5 Kwintal Jombang, Jatim PosHanya kurang dari satu jam ikan lele yang disediakan panitia ludes. Masyarakat berebut dan sempat membuat jalan Mojowarno, Minggu malam (8/5/2016) macet.

Acara Gerakan Makan Ikan Bersama Rakyat yang dihelat DPC PDI Perjuangan Jombang dalam rangka HUT Ke-43. Acara di Lapangan SMP YBPK Mojowarno depan RSK Mojowarno itu dihadiri Ketua DPC PDIP Jombang H. Marsaid, Bendahara DPC Joko Triono serta jajaran Pengurus

DPC dan PAC se-Kabupaten Jombang.

Ratusan orang bahkan nyaris mencapai seribu orang berjubel antre berebut ikan lele bakar.

Pembukaan ditandai dengan penyerahan ikan bakar secara simbolis kepada warga oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang H. Marsaid.

“Panitia telah menyiapkan ikan lele sebanyak 5 kwintal yang diperoleh dari bantuan 5 kelompok tani binaan kami, warga secara sukarela memberikan hasil panen lele nya,” ungkap Saviil

Anam, Koordinator acara kepada Jatim Pos. Hal senada disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, H. Marsaid, Keluarga besar DPC PDIP Jombang menyampaikan terimakasih kepada panitia yang telah berupaya sehingga acara Gerakan Makan Ikan Bersama Rakyat yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

“Terimakasih panitia yang luar biasa kerja keras sehingga acara ini dapat berlangsung dengan sukses,” ungkap Marsaid.

Ditambahkannya, gerakan makan ikan bersama ini sengaja dilakukan serentak seluruh Indonesia pada malam ini bertujuan sebagai momentum bangkitnya Semangat Petani Ikan dan Gerakan Makan Ikan untuk kecerdasan anak bangsa mendatang.

“Ikan memiliki banyak kandungan gizi dan protein yang bagus untuk kecerdasan otak, sehingga Gerakan makan ikan ini sangat bagus sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa generasi mendatang,” pungkas H. Marsaid. (her)

Perusahaan di Madiun Diimbau Bayar Upah Sesuai UMK Madiun, Jatim PosKepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Wijanto Djoko Poernomo mengimbau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Hal itu disampaikan Wijanto Djoko Poernomo disela - sela kegiatan peringatan May Day di lapangan Tri Brata Polres Madiun, Sabtu (30/4/2016).

Menurutnya, dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun baru 80 persen yang membayar upah sesuai UMK. “Imbauan kita, memang buruh harus mendapat upah sesuai UMK. Namun jika perusahaan belum bisa, itu

Wisata Malam Umbul Square Resmi Diluncurkan

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun, Wijanto Djoko Poernomo memberikan hadiah doorprize ke salah satu peserta peringatan May Day.

tinggal kesepakatan antara buruh dengan perusahaan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan di Kabupaten Madiun, terdapat 578 perusahaan, dengan buruh sebanyak 4.500. Dari

jumlah perusahaan itu, 13 diantaranya perusahaan tergolong besar, 200 perusahaan sedang dan sisanya perusahaan kecil.”Sebagian besar adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” katanya. (jum)

Proyek Tak Berpapan Nama Resahkan Warga Situbondo, Jatim Pos Keberadaan proyek drainase di Kecamatan Bungatan dalam sepekan terakhir mulai meresahkan warga sekitarnya.

Pasalnya, proyek drainase sepanjang kurang lebih 500 meter tersebut tidak diberi papan nama yang menyebutkan siapa pelaksana, berapa anggaran dan proyek apa namanya. Warga pun bertanyatanya karena proyek itu tidak transparan alias tidak terbuka.

Selain tidak terbuka, proyek drainase yang mulanya digarap atau menyerap tenaga kerja sebanyak 20 orang lebih, kini tinggal 4 hingga 6 orang. Salah satu tukang/pekerja berinisial N (44) yang diberhentikan mengatakan, proyek drainase tersebut kerukannya sangat dangkal dan tidak berpondasi. Dari pekerja itu pula diketahui kalau proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp 900 juta.

“Saya diberhentikan karena dengan alasan pengurangan pegawai, padahal proyek drainase itu sangat butuh tenaga banyak,” ujar pekerja tersebut.

Sementara itu ketika

Bakar-bakar ikan ikan Lele (gambar atas), dan Ketua DPC PDIP Jombang H. Marsaid (gambar bawah) mengenakan baju koko dan kopiah bersama pengurus DPC dan PAC se-Kabupaten Jombang.

Jatim Pos akan mengkonfirmasi seputar hal tersebut kepada pengawas dari Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dengan salah satu pekerja ber-

inisial J dihalang-halangi.

“Kalau ada apa-apa telepon ke saya dulu mas,” ujar J kepada Jatim Pos. (asad)

Pemuda Asal Kendit Curi TV di Kafe Situbondo, Jatim PosPeristiwa pencurian di sebuah kafe Desa Paowan berhasil diungkap oleh polisi. Pelakunya ternyata bernama Miswanto bin Misjoyo (36), warga Dusun Krajan Barat, Desa Kukusan, Kecamatan Kendit.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, pelaku pencurian TV merek Akari 42 inchi itu adalah Miswanto. Dalam melakukan aksinya, pelaku mencongkel pintu cafe dengan menggunakan stang tangan.

Setelah pintu cafe terbuka, pelaku langsung mengembat TV Akari yang berada di atas meja karaoke dengan melepas kabel power dan kabel soket audio.

Pelaku kemudian langsung membawa kabur TV milik Zainiyah (46), warga Rt 04, RW 01, Dusun Bukolan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan.

Kapolsek Panarukan, AKP Didik Rudiyanto membenarkan bahwa pelaku atau tersangka pencurian telah ditahan di Mapolsek Panarukan. Dari kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp 7,5 juta.

“Pelaku bersama barang bukti berupa sebuah TV telah kami amankan di Mapolsek,” ujar Kapolsek, Kamis (12/5/2016). (gik)

Madiun, Jatim PosMasyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya yang ingin rekreasi pada malam hari, kini bisa datang ke Madiun Umbul Square.

Selain untuk menarik wisatawan, peluncuran Umbul Square Night Festival (Wisata Malam Madiun Umbul Square) tersebut diharapkan bisa menghibur masyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya.

“Dibukanya Madiun Umbul Square untuk wisata malam, selain untuk menghidupi seluruh karyawan, juga untuk menghibur masyarakat Kabupaten Madiun dan sekitarnya,” ujar Bupati Madiun, H Muhtarom dalam Grand Opening Umbul Square Night Festival, Sabtu (7/5/2016).

Launching wisata malam tersebut juga dibarengkan dengan resepsi pernikahan Direktur Perusahaan Daerah Madiun Umbul Square, R. Avri Handoko dengan Hefiyandari yang dihadiri oleh Forpimda Kabupaten Madiun, SKPD Kabupaten Madiun, DPRD Kabupaten Madiun dan tamu undangan lainnya.

Sementara launching Umbul Square Night Festival yang secara langsung dibuka dan

Bupati Madiun meresmikan Umbul Square Night Festival. Tampak dari kiri Wakil Bupati Madiun, Drs H Iswanto, M.Si, Bupati Madiun, H Muhtarom, S.Sos, Direktur Madiun Umbul Square, R. Avri Handoko, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Drs Djoko Setijono.

diresmikan oleh Bupati Madiun tersebut ditandai dengan bunyi sirine dan pesta kembang api yang menghiasi langit Umbul Square.

“Pada malam ahad pon jam 20.30 WIB dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim resmi dibuka dan dimulainya Umbul Square Night Festival tahun 2016,” ucap Bupati Madiun sebelum menekan tombol sirine.

Sementara Direktur Perusahaan Daerah Madiun Umbul Square, R. Avri Handoko mengatakan, selain wisata malam

pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana wisata yang terdapat di Umbul Square antara lain, water park, themepark, zoo, taman bermain dan pendopo untuk beristirahat.

“Selain untuk menarik wisatawan, harapannya momentum wisata malam ini mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisata di Madiun Umbul Square yang ditargetkan melebihi 100.000 pengunjung hingga akhir tahun nanti,” pungkasnya. (jum)

Polisi Redam Premanisme di Terminal Situbondo Situbondo, Jatim PosAksi sejumlah pemuda pengangguran dan pengamen yang selalu berpesta miras di Terminal dan Pasar

Mimbaan, membuat aparat melakukan serangkaian antisipasi.

Agar tidak terjadi tindak kriminal, Unit Patroli dan Regu

Sejumlah personil polisi berpatroli berjalan kaki di terminal Situbondo dan Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji.

Raimas Satsabhara, baru-baru ini melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar Terminal Situbondo dan Pasar Mimbaan Baru, Kecamatan Panji.

Pelaksanaan patroli jalan kaki di tengah-tengah aktifitas masyarakat itu diharapkan bisa mencegah potensi gangguan kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Di Terminal Situbondo petugas patroli mengimbau para pengamen dan anak jalanan untuk tidak melakukan aksi premanisme kepada sopir dan calon penumpang bus maupun angkot dengan meminta uang secara paksa. (gik)

Jatim VI

Hal - 8

Bantuan Bibit Untuk Kelompok Tani Sumenep, Jatim PosKepala Bidang Perkebunan Dishutbun Kabupaten Sumenep, Joko Suwarno. mengatakan penanaman tembakau di Kabupaten Sumenep tertunda akibat hujan belum reda. Sebelumnya bulan april akan terlaksana tetapi kemarau yang di tunggu belum juga datang. Sehingga bantuan kepada kelompok tanipun di undur. Sumenep yang cukup untuk tanaman tembakau dengan luas tanah tanan tembakau Tanaman yang luas 21.893

hektare bisa memproduksi sekitar 8.039.459,15 kg.

Sementaa Joko Suwarno, kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya mengatakan bahwa areal tanam itu dikeluarkan oleh Dishutbun Provinsi Jawa Timur. Itu diperlukan sebagai simple agar tidak terjadi over produksi Selanjutnya persoalan bantuan bibit, Dishutbun Sumenep akan memberikan bantuan berupa bibit nanti yang kualitas N1 dan

HMI Situbondo Tuntut Saut Situmorang Mundur

Sejumlah mahasiswa HMI berunjuk rasa menuntut agar Saut Situmorang mundur dari KPK.

Situbondo, Jatim PosTuntutan agar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mundur dari KPK, merembet sampai ke daerah. Salah satunya adalah tuntutan mahasiswa Situbondo, Jawa Timur.

Menurut mahasiswa, pernyataan Saut yang menyatakan “HMI adalah orang-orang yang cerdas ketika menjadi mahasiswa, kalau di HMI minimal LK I tetapi ketika menjadi pejabat mereka korupsi dan jahat”, telah melukai hati mahasiswa HMI. Pernyataan Saut Situmorang dalam sebuah acara di stasiun TV swasta nasional itu telah memantik kemarahan mahasiswa

HMI se-Indonesia, termasuk HMI Situbondo.

Akibat pernyataan yang melukai perasaan tersebut, HMI Situbondo berunjuk rasa. Mereka berangkat dari kantor Sekretariatnya di Jalan Wijaya Kusuma menuju gedung DPRD dan melanjutkan perjalanannya ke Mapolres Situbondo.

Ketika tiba di gedung DPRD Situbondo, para mahasiswa HMI langsung ditemui oleh salah satu anggota DPRD, Janur Sasra di pintu masuk gedung DPRD. Mereka menuntut agar Saut Situmorang mundur dari jabatannya seebagai wakil ketua KPK dan dilaporkan ke Mabes Polri.

“Kalian berunjuk rasa boleh-boleh saja, tetapi demo yang tertib dan damai, dan saya sangat berterima kasih atas aspirasi kalian, aspirasi kalian akan kami teruskan dan kami tampung,” ujar Janur Sasra, Senin (9/5/2016).

Menurut seorang koordinator aksi di lapangan (korlap) demonstrai, Syaiful Bari, pernyataan Saut Situmorang telah mendiskreditkan HMI dan pernyataan itu sangat tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik selaku penegak hukum.

“Saut Situmorang haruslah meminta maaf kepada HMI melalui media massa cetak dan elektronika nasional selama lima hari berturut-turut,” tandasnya. (asad)

Izin Tambang Pasir Mengalir Ke Provinsi Blitar, Jatim PosSetelah dikeluarkan UU baru tentang Pemerintah Daerah dan proses perizinan sepenuhnya mengalir ke Provinsi Jawa Timur.

Pihak kabupten/kota mengaku tidak punya lagi kewenangan dalam proses perizinan tambang.

Kepala Seksi Pertambangan Umum Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Meneral Cipta Karya Kabupaten Blitar, M. Nurhidayat, ST, MM mengatakan, pihaknya tidak lagi punya kewenangan penuh dalam proses perizinan setelah dikeluarkan UU baru, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“Proses perizinan tambang pasir sudah diserahkan penuh sejak tanggal 2 Okt 2014

atau dua tahun lalu,” ujar Nur kepada Jatim Pos di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Dengan adanya aturan baru tersebut maka proses perizinan tambang pasir sepenuhnya ditangani Provinsi.”Kami hanya menfasilitasi kalau ada masyarakat yang ingin mengurus perizinan. Intinya sesuai prosedur silakan datang ke kantor kami untuk konsultasi, kami siap membantu,” jelas Nur. Sebelum ke provinsi, para pelaku usaha tambang bisa datang ke Dinas PU Kabupaten Blitar untuk konsultasi terlebih dahulu. Nur juga berpesan kepada para pengusaha tambang agar tidak mudah terhasut melakukan demo.

Izin penambangan ini sebelumnya memang menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun setelah kasus penambangan ilegal di Jombang yang berbuntut tewasnya aktivis Salim Kancil, proses perizinan seluruhnya dilimpahkan ke Provinsi.

Meski banyak masyarakat yang hidupnya bergantung kepada sektor pertambangan, namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Blitar hanya bisa menyaksikan atas hasil penambangan galian C tersebut.

Usaha pertambangan ini telah mengangkat perekonomian warga masyarakat, terutama di sekitar M. Nurhidayat ST, MM (baju putih) memberi tambang, yakni di Dusun Sumberpenjelasan ke tiga orang pelaku usaha tersebut soko Desa Karangrejo Kecamatan Proses Izin Tambang Pasir.

Garum Kabupaten Blitar. (sk)

N2, untuk tersebar di 19 kecamatan, 3 kecamatan di antaranya di kepulauan, 16 kecamatan lainnya ada di daratan. Dan bantuan itu nanti tidak hanya bibit, tapi termasuk biaya sewa lahan dan upah pekerja.

Joko menjelaskan saat ini, menurutnya sudah dilakukan persemaian benih. Diperkirakan mendekati bulan puasa nanti, benih-benih itu akan tumbuh. Oleh karenanya, awal bulan puasa diperkirakan bantuan bibit itu sudah terealisasi..Semoga bantuan bibit tersebut bisa membantu meringankan petani- petani di Kabupaten Sumenep dan jugauntuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Joko Suwarno

( rol,nan,man)

Kejari Sumenep Serius Tangani Kasus Raskin

Kasi Intel Kejari Sumenep.

Sumenep, Jatim PosPenyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, dalam waktu dekat akan memeriksa tim raskin Kecamatan Talango dalam uintuk

menuntaskan dugaan tindak pidana penyelewengan raskin Desa Poteran Kecamatan Talango.

Kajari Sumenep melalui Kasi Intelijen Kejari Sumenep Adi Harsanto mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak tim raskin kecamatan untuk diperiksa sebagai saksi .Pemanggilan tim raskin tersebut, statusnya sebagai saksi. Dalam kasus ini, pihak penyidik telah memeriksa Kepala Gudang Bulog, Sumenep, Ainol Fatah dan Kades Poteran, Suparman, Senin Sementara Dalam pemanggilan oleh Kejaksaan belum menjadwalkan pemeriksaan pada tersangka masih fokus kepada tim raskin dulu. Untuk pemanggilan saksi lain kita tunggu hasil keterangan dari tim raskin Kecamatan Talango. jadi hasil kesimpulan masih menunggu saksi- sasksi yang akan dimintai keterangan. (nan,rol,man)

MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-15 TABLOID MINGGUAN BERITA

JATIM POS

SEMOGA TETAP EKSIS DAN BERMANFAAT

KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Adhi Prabowo, SH. KAJARI

Kasi Pendidikan Madrasah DEPARTEMEN AGAMA SAMPANG

Drs. H. Syamsuri Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigarasi Kabupaten Sampang

H. Malik Amrullah Kepala Dinas

Jatim VII

Hal - 9

DPRD Ngawi Sahkan Empat Raperda Eksekutif 2016 Ngawi, Jatim PosDPRD Ngawi akhirnya mengesahkan empat rancangan peraturan daerah Ranperda Eksekutif 2016. Ketua DPRD Ngawi, Dwi Riyanto Jatmiko memimpin langsung jalannya Sidang Paripurna DPRD Ngawi mengenai jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Rapat paripurna itu itu dilanjutkan dengan pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) eksekutif 2016. Dalam si-

dang itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Ngawi,Supeno menyampaikan laporan pembahasan.

Selanjutnya, pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Ngawi, Dwi Riyanto.

Dalam sidang paripurna mengenai jawaban Bupati atas pembahasan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) eksekutif 2016, anggota DPRD memberikan kepu-

tusan menerima dan menyetujui pengajuan empat Raperda tersebut untuk disahkan, termasuk pengalihan status Desa Beran untuk dijadikan Kelurahan.

Fraksi PKB yang diwakili oleh Endang Nurbayaningsih menyetujui meski memberikan sebuah catatan.

Sedangkan fraksi PKS yang dibacakan oleh Sidik mengatakan, Pemerintah Daerah seharusnya mengalokasikan anggaran pelaksanaan Perda tersebut. (gus)

DPRD Tulungagung Tetapkan 7 Perda Tulungagung, Jatim PosDPRD Kabupaten Tulungagung telah menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Keputusan itu berlangsung dalam rapat paripurna, Senin (9/5/2016) lalu.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE, M.Si, dihadiri Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Wakil Bupati, Drs Maryoto Birowo, MM, serta para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung.

KetujuhRaperda yang ditetapkan menjadi Perda itu adalah Perda Perubahan Kedua Atas Perda No. 3/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Perubahan Atas Perda No. 2/2015 tentang Kepala Desa, Perda tentang Usia Lanjut, Perda tentang Penanaman Modal, Perda Perubahan Kedua Atas Perda No. 16/2010 tentang Pajak Daerah, Perda Analisis Dampak Lalu lintas dan Perda Perubahan Atas Perda No. 18/2010 tentang Pengendalian Menara.

Semula DPRD Tulungagung bakal menetapkan delapan Raperda dalam masa sidang II tahun sidang II. Namun karena satu Raperda dinilai tidak memihak rakyat, maka hanya tujuh

Raperda saja yang ditetapkan menjadi Perda.

Raperda yang telah memasuki masa pembahasan tetapi tidak ditetapkan menjadi Perda itu adalah Raperda Perubahan Atas Perda No. 3/2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) III, Heru Santoso, SPd, MPd mengatakan, raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bakal kembali dibahas pada masa sidang berikutnya. Tarif retribusi yang disodorkan oleh Pemkab terlalu tinggi. “Ini kurang pro rakyat sebagaimana visi dan misi bupati. Jadi kami minta untuk ditunda dulu penetapannya,” ujarnya.

Semua fraksi di DPRD Tulungagung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru kompak mengamini permintaan Pansus III. Dalam pandangan akhir masingmasing fraksi, semua sepakat tidak menetapkan atau mengesahkan Raperda Perubahan Atas Perda No. 3/2012 tentang Retribusi Pelayanan

Bupati Puji Sanggar Tari Kembang Sore Indonesia Trenggalek, Jatim PosDiabaikan selama 15 tahun oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Trenggalek, keberadaan Sanggar Tari Kembang Sore Indonesia (STKSI) Cabang Trenggalek malah mendapatkan perhatian Bupati Emil Dardak dan Wabup Moh. Nur Arifin. Buktinya dua petinggi Kabupaten Trenggalek ini bergantian datang saat STKSI menggelar kegiatan di Alunalun Kota Trenggalek, Sabtu lalu.

Bupati Emil datang didampingi sang istri, Arumi Bachsin, untuk memberikan dorongan agar STKSI mempertahankan prestasi yang telah dicapainya.

Bahkan kalau bisa ditingkatkan. Emil menyatakan kreasi anak didik STSKI layak dijadikan performance andalan. “Saya lihat unsur spektakuler dalam koreografi dan tata kostum sudah terasa,” tegasnya.

Emil pun menyempatkan diri menyapa para penari cilik setelah sempat berdialog singkat dengan pengurus STKSI. Dukungan serupa disampaikan Wabup Moh. Nur Arifin, dengan meminta anaknya agar dilatih menari di sanggar tari tersebut.

“Tolong dicatat malam ini saya mohon anak saya didaftarkan sebagai siswa tari di STKSI. Bila sudah ada anak wakil bupati menjadi siswa tari, masak sih bila ada kegiatan pentas seni saya diam saja, tentu tidaklah. Saya pasti akan mensupport kegiatan anda semua,” cetus Moh. Nur Arifin. (san/hms)

Kesehatan Pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menjadi Perda.

Bupati Syahri Mulyo dalam sambutannya mengapresiasi ditetapkannya tujuh Raperda menjadi Perda.

Terkait belum ditetapkannya Raperda Perubahan Atas Perda No. 3/2012 tentang Retribusi Pelyanan Kesehatan Pada UPTD Dinas Kesehatan Tulungagung, ia memakluminya.

Apalagi Bupati Syahri Mulyo mengaku sudah mendengar langsung tentang penundaan penetapan Raperda tersebut dari DPRD. “Saya ingin nanti tidak ada perbedaan ruang kelas di Puskesmas. Semua sama. Tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Dan kalau bisa biaya ruang tersebut gratis,” terangnya.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan menentukan besaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat. “Kita akan menggratiskan biaya sewa kamar bagi warga yang opname di puskesmas,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono usai sidang berharap, setelah perda ditetapkan bupati secepatnya menindaklanjuti dengan membuat peraturan bupati (perbup), sehingga perda bisa segera dilaksanakan. (san)

Bupati Harap UN SMP/MTs 2016 Lulus 100 Persen Tulungagung, Jatim PosBupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si didampingi Wakil Bupati (Wabup) Drs Maryoto Birowo, MM, berserta anggota Forpimda Kabupaten Tulungagung, Senin minggu lalu melakukan pemantauan di hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) di beberapa sekolah.

Kegiatan yang juga diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tulungagung dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung ini meninjau pelaksanaan ujian yang ada di SMPN 1 Tulungagung, SMPN 1 Kauman serta MTsN Bandung Kecamatan Bandung.

Selesai melakukan pemantauan, Bupati Syahri Mulyo kepada wartawan mengatakan, distribusi soal UN ke sekolah berjalan lancar dan para siswa peserta UN SMP/ MTs Negeri maupun Swasta yang ada di wilayah Tulungagung bisa mengikutinya. Meski dalam ujian tahun ini para siswa ada yang melaksanakan dengan sistem UNBK, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berharap UN tahun ini bisa memperoleh hasil yang memuaskan, yakni para peserta UN SMP/MTs bisa lulus 100 persen. “Saya berharap pelaksanaan UN tahun ini dengan hasil yang memuaskan, yakni siswa peserta UN SMP/MTs tahun ini dapat lulus 100 persen,” ucapnya. (san)

Pelantikan Ketua Gapensi Ngawi.

Lagi, Amar Sunaryo Nakhodai Gapensi Ngawi Ngawi, Jatim PosAmar Sunaryo, ST, akhirnya terpilih kembali untuk kedua kalinya untuk menakhodai Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Ngawi.

Terpilihnya Amar Sunaryo diputuskan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Gapensi ke-VIII masa bhakti 2016 – 2021 bertempat disalah satu hotel ternama di Ngawi, belum lama ini.

Beberapa pelaku bisnis yang menekuni bidang kontruksi berharap dengan wajah-wajah muda dan baru di kepengurusan, semoga mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya menentukan arah serta menata dan mengatur jalannya organisasi.

Ketua BPC Gapensi Kabupaten

Ngawi, Amar Sunaryo pun langsung menyanggupi harapan anggotanya.

Dalam sambutannya ia mengatakan, Muscab Gapensi Ngawi sebagai lembaga tertinggi organisasi di daerah. “Di forum ini anggota mempunyai kesempatan yang sebesarbesarnya untuk menggunakan hakhaknya menentukan arah serta menata dan mengatur jalannya organisasi,” terang Amar.

Sedangkan Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang hadir dalam acara itu berharap,MuscabGapensikali ini menghasilkan program-program kerja yang sejalan dengan Pemerintah Daerah dan bisa menjawab tantangan organisasi kedepan. “Hal ini penting mengingat perkembangan jasa kontruksi dunia semakin terbuka,” kata Budi Sulistyono. (gus)

Tulungagung Raih 12 Penghargaan Bidang Pendidikan Tulungagung, Jatim PosRasa bangga dan syukur tersirat dalam wajah-wajah penerima 12 penghargaan di bidang pendidikan Kabupaten Tulungagung, baik tingkat Provinsi maupun Nasional tahun 2016. Mereka telah membawa nama baik bagi dunia pendidikan maupun nama Kota Tulungagung ke tingkat regional maupun nasional.

Pemberian piagam penghargaan yang diberikan kepada guru dan siswa berprestasi di wilayah Kabupaten Tulungagung.Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo, MM menyerahkan penghargaan itu pada upacara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan di halaman Pemkab.

Adapun nama-nama penerima penghargaan adalah Eko Wahyudi, S.Pd dari Lembaga PKBM Sinar Pagi Ds. Wonorejo Kec. Pagerwojo prestasi yang diraih Juara 1 Pengelola PKBM Tingkat Provinsi Th.2016 dan Juara 2 Apresiasi PAUDIKMAS Tingkat Provinsi Th.2016; Muhamad Akdiyat Arga Pradifa pelajar dari SMPN 1 Tulungagung prestasi yang diraih Juara OSN jenjang SMP Mata Pelajaran Matematika tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili ke tingkat Nasional tahun 2016; Devina Oscanda pelajar dari SMPN 1 Kauman prestasi yang diraih Juara OSN jenjang SMP Mata Pelajaran IPS Tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili ke Tingkat Nasional tahun 2016; Muhamad Luqman Hakim pelajar dari SDN 1 Kampungdalem Kec.Tulungagung prestasi yang diraih Juara OSN jenjang SD Mata Pelajaran Matematika Tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili ke Tingkat Nasional tahun 2016.

Kemudian, Sintani Nurrohmah

pelajar dari SMAN 1 Kedungwaru prestasi yang diraih juara OSN jenjang SMA Mata Pelajaran Geografi Tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili ke Tingkat Nasional tahun 2016; Mukhamad Khoirul Abdullah pelajar dari SMKN 3 Boyolangu prestasi yang diraih Juara LKS jenjang SMK Mata Pelajaran Electronic Application Tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili ke Tingkat Nasional tahun 2016; Falih Alauddin pelajar dari SMKN 3 Boyolangu prestasi yang diraih Juara LKS jenjang SMK Mata Pelajaran Production Machine Tingkat provinsi Jawa Timur dan mewakili ke Tingkat Nasional tahun 2016; Junico Dwi Candra pelajar dari SMKN 1 Boyolangu prestasi yang diraih Juara LKS jenjang SMK Mata Pelajaran Web Design Tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili ke Tingkat Nasional tahun 2016.

Selanjutnya, Wilujeng Jatiningsing, S.Kom Guru SMPN 1 Sumbergempol prestasi yang diraih Guru dengan nilai UKG tertinggi Tingkat Nasional tahun 2015; Agus Wiyoto, S.Pd Kepala Sekolah SMP Jawahirul Hikmah Besuki-Tulungagung prestasi yang diraih Kepala Sekolah Berprestasi & Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2015; Bimo Wijayanto Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung prestasi yang diraih 10 Penyaji Unggulan Tanpa Jenjang Festival Karya Tari Jawa Timur 2016; Riris Setyowati dari Lembaga Salon Rias Sekar Jagad Kalangbret Kauman Tulungagung prestasi yang diraih 3 Penata Rias dan Busana Terbaik Tanpa Jenjang Festival Karya Seni Tari Jawa Timur 2016. (san)

Jatim VIII

Hal - 10

Tjaturina Peroleh Pin Emas dari Bude Karwo Jombang, Jatim PosKetua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Nina Soekarwo memberikan Penghargaan berupa pin emas kepada Tjaturina Yuliastuti Wihandoko, Ketua TP PKK Kabupaten Jombang. Penghargaan itu diberikan kepada Tjaturina karena telah mendharmabaktikan dirinya selama 15 tahun lebih tanpa putus pada PKK. Penghargaan tersebut disematkan pada acara puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44 Provinsi Jawa Timur tahun 2016 di Pendopo Krido Manunggal, Rabu (11/5/2016.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai ungkapan

apresiasi dan rasa syukur atas kiprah dan karya nyata gerakan PKK selama ini,seperti teruang dalam 10 program PKK. Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo dalam sambutannya mengatakan, bahwa suatu negara yang akan maju harus berbasis gotong royong karena melalui gotong royong, kepedulian dan perhatian terhadap sesama bisa diangkat menjadi nilai, dan nilai itu yang akan dijadikan program Jawa Timur, melalui industri kreatif perempuan. Sedangkan, tim penggerak PKK-lah yang nantinya menjadi garda terdepan untuk meningkatkan perekonomian.

“Sekarang ini sudah banyak banker perempuan karena perempuan itu lebih gemi lan nastiti sehingga potensi inilah

yang harus dikembangkan untuk kemajuan perekonomian di Jawa Timur melalui UKM yang sudah meningklat 5,65,8% tahun ini,” tandas Gubernur Soekarwo.

Di sela-sela pembukaan acara, juga diselingi dengan pembacaan Ikrar Segoro (Ikrar Semangat Gotong Royong) atas nama masyarakat Jawa Timur yang dibacakan oleh HM. Miyadi, selaku Ketua DPRD Tuban bersama elemen Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Tuban serta penandatanganan bersama.

Ikrar tersebut intinya akan tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi budaya gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa yang harus dijadikan ruh dalam

segala aspek kehidupan.

Selain itu, semangat gotong royong harus tetap tumbuh dan diajarkan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, sehingga akan terwujud masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. Semangat gotong royong masyarakat harus menjadi benteng Pancasila dan UUD 1945, demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjaturina Wihandoko, Ketua TP PKK Jombang hadir bersama dengan Wakil Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Purwanto, Asisten 1 dan Ketua Forsid Jombang. Usai acara seremonial pembukaan, sekitar 1.500 undangan dari berbagai unsur, mulai dari Fo-

Pengambilan sumpah dan penyematan Pin kepada pejabat eselon III dan IV oleh Bupati Sampang, H. Fannan Hasib.

Pemkab Sampang Adakan Mutasi Eselon III dan IV Sampang, Jatim PosBupati Sampang H.A Fannan Hasib melantik dan mengambil sumpah 79 Pejabat Eselon III dan IV dari lingkungan Pemerintah Daerah Sampang. Antaranya 26 pejabat eselon III dan 53 pejabat eselon IV, yang bertempat di Aula Pendopo Bupati Sampang Jl Wijaya Kusuma, Senin siang (16/5).

Pejabat eselon III yang dilantik diantaranya adalah Abdul Fattah SE yang sebelumnya menjabat kabid kesatuan bangsa dan politik di Bakes-

bangpol Sampang, kini menduduki jabatan baru sebagai Camat Ketapang, Benny Indara Permana S. STP yang sebelumnya menjabat Camat di Kecamatan Pangarengan dan jabatan baru sebagai Kepala Bagian Umum sekertaris Dewan Sampang.

Diantara 79 pejabat yang dilantik, terdapat 7 orang yang dilantik dalam jabatan camat.

20 orang bersifat mutasi ke kecamatan lainya serta 59 orang promosi untuk pertama kali dalam jabatan camat.

Bupati Fannan dalam sam-

butannya mengatakan, pihaknya meminta pejabat yang menduduki jabatan struktural, pada hakekatnya adalah memperoleh kepercayaan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Amanat jabatan diberikan berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang matang, yang meliputi penilaian atas aspek administrasi kepegawaian, kemampuan manajerial serta prestasi kerja, dedikasi loyalitas serta catatan tidak tercela dari diri PNS,” terangnya.

Bupati mengingatkan kembali agar para pejabat yang

dilantik untuk selalu melaksanakan sumpah janji, sumpah jabatan dan pakta integritas yang telah diucapkan dan ditandatangani.

Dia juga merencanakan bahwa pemerintah daerah pada bulan ini akan merencanakan lelang jabatan bagi pejabat eselon II. Sesuai himbauan pemerintah pusat. “Pada lelang jabatan ini, setiap pejabat esselon II akan mengikuti tahapan – tahapan tes yang akan dilaksanakan, sesuai aturan yang ada,” tungkasnya (Dir/Al/Tur/ADV)

Kapolres Jombang Janji Tindak Tegas Pelaku Penyebaran Kunci Jawaban Unas

Jombang, Jatim PosMenanggapi rekomendasi Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang terkait kunci jawaban yang beredar saat ujian nasional tingkat SMP, pihak Polisi Resort (Polres) Jombang akan segera bergerak. Polisi berjanji akan segera menelusuri dan memeriksa sejumlah pihak yang terkait dalam penyebaran kunci jawaban tersebut.

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto menuturkan, langkah pertama petugas akan memeriksa pihak terkait yang terlibat dalam pusaran ditemu-

kannya kunci jawaban yang beredar di SMPN 4 Jombang pada hari kedua pelaksanaan ujian.

“Kasus tersebut sudah kita berikan atensi khusus, kami akan segera bergerak dengan berkoordinasi dengan para stake hoder dan juga memeriksa pihak yang terkait atas penyebaran kunci jawaban tersebut,” ujar AKBP Agung Marlianto Kapolres Jombang usai serah terima jabatan, Jumat (13/05/2016).

Terlebih perwira yang baru saja menjabat sebagai Kapolres

Kapolres dalam keterangan pers usai sertijab.

Jombang tersebut menegaskan, bahwa kebocoran unas merupakan hal yang serius.

Karena hal tersebut adalah menyangkut masalah generasi muda sebagai penerus bangsa.

“Ini adalah masalah serius, jika memang ada unsur pidana, kami tidak akan segan-segan menindak pelaku” imbuh Kapolres.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, telah terjadi kebocoran soal ujian nasional tingkat SMP yang ditemukan oleh anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang. Sejumlah kunci jawaban ditemukan di tempat foto copy, dimana kunci jawaban itu digandakan oleh sejumlah siswa. (her)

Nina Soekarwo atau Bude Karwo menyematkan Pin Emas kepada Tjaturina Wihandoko Ketua TP PKK Kabupaten Jombang. rum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Tim Penggerak PKK Jawa

Timur dan PKK kabupaten/kota se-Jawa Timur mengunjungi stand pameran yang digelar di alon alon Tuban. (her)

Bupati Nganjuk Raih Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha Nganjuk, Jatim PosWakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menganugerahkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dalam peringatan Hari Otonomi Daerah Tingkat Nasional ke XX tahun 2016 di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Senin (9/5/ 2016).

Pemerintah menganugerahkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, yaitu penghargaan tertinggi dalam bidang pemeritahan kepada pemerintah daerah yang selama 3 tahun berturut-turut berstatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wapres Jusuf Kalla yang memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah terbaik berdasarkan evaluasi kinerja.

Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurrahman, MKP memperoleh Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha atas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Diharapkan capaian kinerja ini dan momentum hari otonomi daerah ini bisa digunakan sebagai refleksi otonomi daerah, sekaligus dimaknai sebagai peningkatan sinergitas semua pihak, bagi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi ini dilakukan secara terukur, dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kemenkeu, Kem Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan.

“Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini merupakan kali pertama digelar di daerah. Sebelumnya, peringatan hari oto-

nomi daerah digelar di Istana Negara, Jakarta. Pemilihan Kulon Progo sebagai lokasi puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XX, telah diseleksi terlebih dahulu. Adapun tema peringatan hari Otda tahun ini sendiri adalah “Memantapkan Otda Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.

Dalam peringatan itu Wapres mengatakan bahwa otonomi daerah membutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang memiliki idealisme, inovasi dan kreativitas untuk menyejahterakan masyarakat. “Semua sangat tergantung kepemimpinan, karena masyarakat kita mengikuti pimpinan. Pemimpin harus punya kemampuan. Pemimpin harus punya idealisme serta inovasi dan kreativitas,” katanya.

Selain Wapres Jusuf Kalla, turut pula mendampingi antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan pejabat lainnya.

Lebih lanjut Jusuf Kalla menegaskan hanya dengan memiliki pemimpin yang kreatif, inovasi dan idealisme yang baik, daerah akan maju sejahtera.

“Otoda harus bisa mendorong potensi masyarakat, karena itu dibutuhkan kreativitas masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam otoda ini, supaya otda bisa menggerakkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan,” lanjutnya.

Wapres juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha kepada 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD).

Daerah tersebut adalah, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Pasaman, Pemkot Semarang, Pemkot Probolinggo, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati Tulungagung, Bupati Nganjuk, Bupati Kudus, Bupati Bintan (periode 2010-2015), Walikota Probolinggo, Walikota Malang, dan Walikota Mojokerto. (her/ adv/hms)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Pengadaan Sepatu PNS Magetan di-Mark Up Magetan, Jatim PosTindakan “mark up” atau penggelembungan harga di dunia kontraktor adalah sesuatu yang kerap terjadi. Meski penyelewengan itu beresiko terkena sanksi hukum, namun ada saja yang nekat melakukannya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf Ashari, Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan. Diduga ia melakukan mark up dalam pengadaan sepatu dinas bagi PNS di lingkup Pemkab Magetan senilai Rp 1,2 miliar, Yusuf jadi tersangka Kejaksaan Negeri Magetan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Magetan, Achmad Taufik Hi-

dayat mengatakan, Yusuf sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan sepatu dinas PNS tersebut sejak April 2015. Namun, belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan masih bersikap kooperatif dan kerugian negara yang dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum selesai.

“Kini, kami kuatir tersangka menghilangkan atau merusak barang bukti, karena itu kami lakukan penahanan,” ujar Achmad Taufik kepada wartawan, Rabu (11/5/2016).

Kejari Magetan menahan Yusuf Ashari dan digiring ke Rumah Tahanan Negara (Ru-

tan) Kelas 2-B Magetan. Sebelum ditahan, Yusuf menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di ruang Kasi Pidana Khusus Kejari setempat selama empat jam dengan didampingi pensihat hukumnya Arief Purwanto.

Kejaksaan juga memanggil tim medis dari RSUD dr Sayidman Magetan untuk memastikan kondisi kesehatan tersangka.

Setelah diperiksa, dengan didampingi penasihat hukumnya, Yusuf langsung digiring masuk ke mobil operasional kejaksaan setempat dan dibawa ke Rutan Magetan.

Kejaksaan mengaku masih terus mengembangkan kasus

Guru SMA ... dengan istrinya dania akan mengajukan gugatan cerai. Namun sayang keinginan Mastuki untuk menceraikan istrinya tersebut mengalami kesulitan. Karena ijin perceraian dari Bupati sampai saat ini belum turun.

Bahkan ada kabar burung kalau ijin tersebut bakal kandas karena ngambang.

Demikian seperti diungkapkan Mastuki kepada wartawan beberapa waktu lalu. Mastuki menambahkan bahwa dirinya pasrah dengan kondisi ini. Hanya berharap surat ijin yang diajukan agar bisa diproses dan

segera turun.

“Saya sudah mengajukan ijin cerai kepada Bupati. Dan saya lampiri surat pernyataan dari laki-laki yang menghamili istri saya. Dia sudah jelas-jelas mengakui. Makanya saya mengajukan surat ijin tersebut. Dan sekarang dalam proses pemeriksaan. Yah semoga beres sehingga saya terbebas dari beban problem keluarga. Sakit mas rasanya. Tapi saya tetap sabar dan tawakal,” ucap Mastuki.

Mastuki menambahkan.

Bahwa dirinya sudah di dipang-

Simbol ‘Palu Arit’ ... syarakat untuk turut serta melakukan pengawasan. “Kalau ada indikasi yang kuat, laporkan saja. Kalau ada unsur pidana yang signifikan, ya akan kita tindak lanjuti,” katanya.

Hingga kini, aparat kepolisian bersama TNI pun tetap mewaspadai kemungkinan adanya aliran/ajaran terlarang yang mengadakan kegiatan atau menggunakan atribut yang melanggar UU. Secara terpisah, sejarahwan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Aminuddin Kasdi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspadai dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan antiagama dan tetap berjuang untuk NKRI. “Semua isu yang mengaburkan kekejaman PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku ten-

tang “ABC Revolusi” yang ditulis CC (Comite Central) PKI pada tahun 1957 yang isinya menyebut tiga rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk “target” Negara Komunis di Indonesia.

“Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta,” ujarnya.

Tanpa menyebut asal-usul dokumen yang terlihat lusuh itu, ia mengaku bersyukur dengan temuan dokumen yang tak terbantahkan itu. “Kalau ada pemuda NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan ‘chaos’ saat itu,” katanya.

Ia mencontohkan sikap PKI yang menyakitkan. “PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malai-

Pajak Daerah ... ratusan truk tambang pasir diketahui tidak bayar Pajak Daerah.

Padahal pantauan Jatim Pos di wilayah tersebut truktruk bermuatan material pasir itu berseliweran pada jam-jam sibuk. Herannya, tidak ada petugas lalu-lintas yang menghadangnya. Jalan-jalan pun rusak parah, seperti yang berada di dua wilayah, yakni Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum, termasuk wilayah tambang Kali Bladak dan Kali Putih.

Asmuni, kepala Dinas Pen dapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Blitar hanya tersenyum saat ditemui Jatim Pos. Menurutnya, penambangan pasir atau batu kali ini sudah lama berlangsung. Tapi, sepengetahuan dia, Dispenda tidak memperoleh hasil dari Pajak Galian Golongan C. Padahal, sesuai ketentuan, hasil bumi harus dipungut pajak atau bisa dipaksakan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dari halaman 1 gil inspektorat dan dimintai keterangan. “Ketika saya diperiksa saya jelaskan kronologis kejadian yang sebenarnya. Dengan bukti surat pernyataan itu mestinya sudah cukup. Karena mereka sudah mengakui.”

Ungkap Mastuki.

Sementara itu ES yang di dituding dan diduga menghamili istri Mastuki seperti yang tercantum dalam surat pernyataan pengakuan, ketika di konfirmasi wartawan diruang kerjanya tidak ada di tempat. (mbi/ rim)

dari halaman 1 kat yang tidak menikah karena belum dikhitan, dan banyak lagi,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk “membesarkan” PKI guna mengaburkan sejarah dengan menghalalkan segala cara. “Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang Negara Komunis melalui media massa, buku-buku, dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media,” tandasnya.

Ia mengakui testimoni itu mungkin saja benar, namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia. “Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan CC PKI yang dipimpin DN Aidit,” ucapnya. (yus/ant)

dari halaman 1 dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. “Gimana lagi mas, intruksi dari pimpinan tidak boleh dipungut pajak,” kata Asmuni.

Akibat kejadian ini, potensi kerugian Pendapatan Pajak Daerah mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, di dalam UU Pajak Daerah sangat jelas ada Pajak Galian Golongan C. Tapi, daerah tidak bisa berbuat banyak karena izin tambang pasir kini dikelola oleh Provinsi Jawa Timur. (sk)

tersebut dengan mendalami keterangan dari tersangka Yusuf dan sejumlah saksi lainnya.

Taufik menyatakan, dimungkinkan jumlah tersangka dapat bertambah sebab dalam pengadaan sepatu dinas PNS tersebut tersangka Yusuf tidak bekerja sendirian. Bisa saja, ada

pejabat dari Pemkab Magetan yang terlibat dan melakukan tidak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Untuk itu, pihaknya akan menerbitkan surat perintah penyidikan baru terhadap kasus dugaan pengadaan sepatu dinas bagi ribuan PNS di lingkup

Gadis 13 Tahun ...

Korban dicabuli 8 pelaku sejak April 2016.Tidak hanya itu, korban juga mengalami kecanduan pil Dobel L karena sejak kelas enam sudah dicekoki pil ini oleh salah satu pelaku.

Kompol Lily Djafar, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya membenarkan adanya kasus ini.

Saat ini para pelaku dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan mendapatkan perhatian dari Kapolrestabes Surabaya.

Para remaja tersangka pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 13 tahun di Surabaya ditangkap polisi pada Kamis, 12 Mei 2016.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma, juga

turut datang ke Markas Polrestabes Surabaya. Saat bertemu tersangka, Risma menanyai salah satu tersangka: “Kamu tahu cara main seperti itu dari mana?”

Seorang tersangka mengaku mengetahui cara berhubungan seksual dari film porno yang ditontonnya di sebuah warnet di sekitar rumah tersangka dan korban, yakni di Jalan Ngagel, Surabaya.

Risma berjanji kembali merazia warnet-warnet yang menyediakan film porno. “Kalau ketahuan, akan langsung saya tutup,” katanya.

Risma menambahkan, persoalan itu sebenarnya masih

Risma: Saya Cinta ...

Penegasan Risma tersebut sekaligus menjawab isyu santer pasca kunjungan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran DPP PDIP pekan sebelumnya yang menyatakan Megawati Soekarnoputri telah merayu Risma untuk bersedia menjadi Cagub DKI pada Pilgub DKI 2017 mendatang.

Dengan pernyataan yang juga disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Ir.Armuji bersama Pimpinan DPRD Kota Surabaya lainnya yang menghadiri acara tersebut dapat diartikan Risma selaku kader terbaik PDIP”menolak” rayuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju menjadi Cagub DKI. Kegagalan “misi” Megawati Soekarnoputri untuk merayu Risma diperkuat dengan pernyataan Ketua Bidang Organi-

sasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang mengatakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat ini sedang berkesentrasi di Surabaya mengingat Risma masih berada diawal periode yang kedua kepemimpinannya.

Dilempari Bangkai Ikan dan Dicaci-maki Menurut Risma memujudkan kesejahteraan warga kota Surabaya tidak mudah. Disaat menata sentra ikan hias di Jl.Gunungsari, kata Risma memberikan contoh dirinya sempat dilempari ikan mati dan dicaci maki.

Tetapi sekarang, bisa dicek sendiri. Para pedagang ikan hias hidupnya sudah pada makmur semuanya sudah mempunyai mobil. Kalau ketemu saya mereka sekarang tidak marah lagi malah mengucapkan terima kasih.

Lyra Virna ...

Ibu dua anak ini pun juga menuliskan kalimat seolah mengutarakan kejengahannya menjadi istri siri.

“Nikah itu termasuk sunnah Rasulullah, berkah. Kenalan sama orangtuanya, dateng ketemu bapaknya, ibunya. Minta baik-baik, lamaran. Silaturahim sama keluarganya, lalu nikah benar-benar nikah. Resmi, punya buku nikah, ada di Kartu Keluarga, ada di catatan pemerintah, mudah ngurus apa-apa.

Rezeki ngalir sesuai janji Allah, berkahlah Insya Allah,” kata ibu dari Qouizal Mirosavir Ali Bachmid dan Quizal Nahla Bachmid.

Tak berhenti sampai di situ, Lyra juga menyinggung tentang aturan pernikahan.

“Nikah itu ada aturannya, ada langkahnya, ada buktinya, bukan cuma mulut, bukan cu-

ma asal ngaku. Asal nuntut, sebelum nuntut ke orang lain, tanyakan ke hati dulu. Saya pernah begitu enggak ke kamu?, sehingga saya berhak minta ini itu sama kamu. Nikah dulu baru abis itu ngomongin hak dan kewajiban,” tutup wanita 35 tahun itu.

Jeritan hati mantan bintang FTV itu pun menjadi sorotan para peselancar dunia maya. Tidak sedikit yang menduga ia menantang Fadlan untuk menikahinya secara resmi.

Rupanya kemarahan Lyra itu berawal dari postingan Fadlan di akun Instagram miliknya yang membahas soal istri nusyuz atau durhaka. Diduga pesan itu ditujukan kepada Lyra Virna. Dari situlah publik berpikir bahwa pasangan ini sedang perang dingin. Namun, kabar

Kos-kosan ... itu terlihat saat petugas memeriksa kamar per kamar. Dari situ terdapat pasangan berlainan jenis sedang tiduran di atas ranjang. Bahkan ada kamar yang berisi dua pasangan berlainan jenis. Kamar tersebut acak-acakan. Pakaian dalam

dan celana dalam berserakan di lantai. Bahkan seorang pria dalam kamar itu dalam kondisi mabuk.

Fahrudin menambahkan, razia kos tersebut merupakan respon dari laporan masyarakat.

Warga kerap memergoki pasa-

Pemkab Magetan tersebut.

Seperti diketahui, pengadaan sepatu dinas bagi PNS di lingkup Magetan itu menggunakan dana APBD setempat tahun 2014 sebesar Rp1,2 miliar. Kasus ini masih ditangani lebih lanjut oleh Kajari Magetan. (ant/yus)

dari halaman 3 memiliki kaitan dengan bekas lokalisasi Dolly. Sebab, sebelumnya korban pernah tinggal di Dolly. Sedikit atau banyak korban juga ikut terpengaruh dan memiliki rasa ketagihan terhadap hubungan seksual.

“Makanya, sudah lama saya ingin menutup Dolly, dan beginilah hasil buruk Dolly itu,” kata Risma.

Risma mengatakan, kasus itu dilaporkan korban kepada orangtuanya, karena sudah merasa tidak kuat dengan rasa ketagihan itu. “Karena itu, nanti kami juga akan berusaha menyembuhkan apa yang dialami korban,” ujar Risma. (yus)

dari halaman 1 Demikian pula dengan pedagang di Sentra Ikan Bulak yang sempat tidak mau menempati fasilitas stand selama 3 tahun terahkir ini padahal semuanya telah disediakan secara gratis.

Dalam acara dihadiri pula oleh para Asisten, SKPD, Camat dan Lurah sekota Surabaya tersebut Risma kepada para pedagang ikan Bulak agar mereka memafaatkan, memelihara serta mengembangkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemkot Surabaya.

“Sekarang saya gembira, seluruh stand sudah ditempati pedagang ikan, peliharalah dan manfaatkan tempat ini dengan sebaik mungkin. Insyaallah usaha ibu-ibu disini akan berhasil dan akan semakin sejahtera,” pesan Risma mengingatkan.

[Gatot.S/Jatim Pos]

dari halaman 1 itu dengan tegas dibantah Fadlan. Menurut Fadlan, kabar miring itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

“Salah paham orang saja.

Ini ulah orang yang ingin keluarga kita hancur,” kata Fadlan ketika ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, (10/5/2016).

Ia menambahkan bahwa saat ini hubungannnya dengan Lyra masih baik-baik saja. “Sebenarnya enggak ada apa-apa.

Hubungan kita baik-baik aja “ tambahnya.

Ia pun menjelaskan bahwa tulisan tersebut diunggah hanya sebuah pernyataan biasa untuk mengingatkan seluruh kaum perempuan agar jangan sampai berbuat demikian kepada suaminya. (yus)

dari halaman 1 ngan di luar nikah di tempat kos tersebut. “Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan sudah tiba.

Sehingga tempat-tempat yang diduga digunakan praktik asusila kita bersihkan,” pungkas Fahrudin. (her)

Hal - 12 Edisi No.219 Tahun XV ~ Minggu III Mei 2016

Menguak Misteri Perhiasan Emas Garudeya Museum Mpu Tantular

Ada Dugaan Milik Raja Tohjaya Jatuh di Kediri sejarah, menciptakan iklim intelektual melalui seminar dan diskusi, serta meningkatkan apresiasi masyarakat dengan studi dan rekreasi,” ujar Edi Irianto.

Drs. Sudarsono, ahli sejarah dari Malang (kiri) dan Prof. DR. Edi Sedyowati ahli sejarah dari Jakarta menjadi pemateri dalam seminar.

EMAS Garudeya terbuat dari emas 22 karat dengan berat keseluruhan 1.163.09 gram, panjang 37 cm dan lebar 22 cm ditemukan anak petani bernama Seger di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kediri.

Kini emas yang memiliki ornament milik kerajaan yang ditemukan tahun 1989 itu tersimpan di Museum Negeri Mpu Tantular Sidoarjo, Jatim.

Hingga saat ini belum dapat dipastikan milik siapa atau dari kerajaan mana dan tahun berapa asal-usul emas itu.

Karena itu UPT Museum Negeri Mpu Tantular, Disbudpar Jatim tepat di Hari Museum se Dunia (18 Mei 2016) menyelenggarakan seminar “Menguak Misteri Perhiasan Emas Garudeya Koleksi Museum Mpu Tantular”.

Kegiatan berlangsung di

Galeri Voi Vaber Museum Negeri Mpu Tantular dengan menghadirkan nara sumber : Prof.Dr Edi Sedyowati dari Jakarta dan Drs. Sudarsono dari Malang.

“Emas Garudeya ini langka, merupakan satu-satunya di dunia dan milik Museum Negeri Mpu Tantular menjadi master peace atau unggulan. Belum terungkap secara pasti sejarah emas ini, sehingga dengan seminar ini dapat memberikan gambaran,” kata Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto Msi dalam amanat yang disampaikan Ka UPT Museum Mpu Tantular, Drs Edi Irianto MM. Museum Mpu Tantular diharapkan menjadi pusat studi dan budaya. “Museum ini bukan hanya menjadi penyimpanan barang bersejarah tapi juga memberikan informasi

Kerajaan Singosari Drs. Sudarsono, ahli sejarah dari Malang yang pernah meneliti Emas Garudeya mengemukakan, sampai saat ini terdapat beberapa versi yang menyatakan dugaan bahwa dilihat dari rieliefnya hiasan ini merupakan peninggalan dari abad XII-XIII. Ini mungkin dihubungkan dengan adanya hiasan “Burung Garuda’ membawa amerta yang dianlogkan dengan relief garuda candi kidal (Malang) yang merupakan produk abad XII M masa kerajaan Singosari.

Satu dugaan kuat bahwa benda benda yang disebut

badong penutup dada itu milik raja Tohjaya dari kerajaan Singosari abad XIII M. “Argumentasinya berdasarkan pada tempat temuan benda tersebut, yakni di desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri,” ujar Suwardono.

Berbekal dari berita Pararaton yang menyebutkan bahwa raja Tohjaya meninggal di Katang Lumbang, di dekat desa Plaosan di Kecamatan Ngasem terdapat sebuah tempat yang bernama Katang, sementara di bagian lain yaitu di Kecamatan Gurah terdapat nama daerah bernama Lumbang. Atas dasar toponim itulah, maka benda tersebut diduga milik raja Tohjaya yang terjatuh saat sang saja melarikan diri dan terbunuh di Katang Lumbang.

Ada juga yang berpendapat bahwa benda tersebut

berhubungan dengan raja Airlangga. Pendapat ini pun berdasarkan pertimbangan aumsi bahwa mungkin karena raja Airlangga dikenal dengan prasasti-prasasti kerajaannya yang menggunakan cap “Garuda muka” serta dihubung Emas Garudeya, Koleksi Museum kan dengan arca Mpu Tantular Wisnu naik garuda dari patirthan Belahan yang diduga sebagai arca pau dengan sebutan Garudeya perwujudan Airlangga, maka adalah sebuah ideofak yang benda berhias garuda itu erat berhubungan dengan keperhubungannya dengan raja cayaan atau relegi. “Ditinjau tersebut, sehingga benda ter- dari hiasannya yang sarat sebut berasal dari abad XI M. dengan filsafat tantra, benda Menurut Suwardono, tersebut dikenal sebagai Yanbenda yang merupakan ar- tra yaitu sebagai alat bantu datefak peninggalan masa lam- lam upacara,” paparnya. (nam)

Drs. Edi Irianto, MM membuka seminar (kiri) dan peserta seminar.

Hal - A Edisi No.219 Tahun XV ~ Minggu III Mei 2016

DPRD dan Gubernur Jawa Timur

Sangat Serius Perhatikan Aspirasi Buruh DILANDASI semangat untuk memberikan penguatan terhadap tenaga kerja, maka usulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) dari Gubernur harus bisa memperkuat materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Perda inisiatif DPRD Provinsi Jawa Timur.

Terlebih setiap tanggal 1 Mei yang merupakan hari Buruh Sedunia (May Day) selalu diperingati dengan berbagai aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya dalam upaya peningkatan kesejahteraan buruh yang dianggap masih jauh panggang dari api.

Demikian nota penjelasan Komisi E (Kesra) DPRD Jawa

Timur yang disampaikan juru bicaranya Moch. Eksan, S.Ag dalam rapat paripurna dengan agenda inisiatif DPRD Provinsi Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang penguatan tenaga kerja di Jawa Timur, Senin (9/5/2016).

Oleh karena itu, adanya dua usul Rancangan Perda tersebut membuktikan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, baik DPRD maupun Gubernur selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, sangat serius memperhatikan aspirasi buruh tersebut. Sehingga, adanya dua usulan Rancangan Perda ini nantinya dapat dijadikan seba-

gai satu Perda yang akan menjadi landasan hukum dalam memberikan penguatan dan perlindungan ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Menurut Komisi E yang diketuai dr Agung Mulyono, berdasarkan data BPS Jatim 2015, partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur selama empat tahun terakhir 2010-2013 relatif tinggi dengan persentase yang tergolong stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Jawa Timur cukup memadai dan elastis dalam menyerap tenaga kerja.

Ditambah lagi, Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pekerja terbesar selama 4 tahun terakhir, yakni 20102013. Pada tahun 2010 jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur mencapai 28.268.825 orang. Jumlah ini kemudian meningkat pada tahun 2011 sebesar menjadi 28.440.153 orang.

Pada tahun 2012 naik menjadi

Bom Waktu: Kemiskinan, Pengangguran dan Kesempatan Kerja

DI JAWA TIMUR, kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja sesungguhnya adalah tiga masalah utama yang saling tali-temali dan tidak mustahil menjadi “bom waktu” yang merisaukan jika tidak segera ditangani dengan baik.

Sekali pun mungkin Jawa Timur berhasil menghela laju pembangunan dan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal itu tidaklah otomatis dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, bisa saja yang terjadi kemudian adalah mishmatch antara kesempatan kerja yang tersedia dengan kondisi basis sosial masyarakat dan terjadinya disparitas antar wilayah yang ujungujungnya melahirkan persoalan “urbanisasi berlebih” (over urbanization).

Pandangan Fraksi Partai Gerindra atas usul prakarsa tentang Raperda Penguatan Tenaga Kerja di Jatim itu disampaikan juru bicaranya, Abdul Halim, SH, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, akhir April lalu.

Menurutnya, selain tekanan krisis dan kemiskinan, faktor yang menyebabkan persoalan pengangguran makin mencemaskan adalah adanya disparitas antara wilayah kabupaten/ kota tertentu dengan kotakota besar di Provinsi Jawa Timur, terutama Surabaya dan Malang.

Di wilayah kabupaten yang miskin dan banyak kehilangan

kesempatan kerja, jumlah pengangguran dapat dipastikan meningkat dan ketika di pedesaan tidak lagi bisa ditemukan tempat bergantung yang sesuai, maka pilihan yang terpaksa dilakukan adalah mengadu nasib ke kota besar dan bahkan ke luar negeri.

Bagi keluarga-keluarga miskin di pedesaan, situasi perekonomian yang tak kunjung membaik, bukan saja menyebabkan mereka rentan terkena PHK, tetapi juga kehilangan usahanya karena pangsa pasar yang makin menurun dan kenaikan biaya produksi yang tidak lagi menguntungkan. Tidak sedikit masyarakat miskin yang kehilangan sumber penghasilan bukan cuma satu-dua kali, tetapi berkali-kali.

Fraksi Gerindra yang juga diketuai Abdul Halim, SH, menyebutkan, di pedesaan, sektor pertanian yang selama ini sangat lentur dan memiliki mekanisme involutif yang tinggi, pelan-pelan mulai mendekati titik jenuh. Akibatnya alternatif yang dipilih masyarakat miskin yang ter-PHK dan kehilangan pekerjaan adalah melakukan deversifikasi usaha, migrasi mengadu nasib di kota besar atau ke negeri jiran sebagai TKI/ TKW (meski jumlahnya tidak terlalu banyak).

Bagi penduduk miskin yang mencoba tetap bertahan dalam kehidupan di pedesaan, maka pilihan pekerjaan yang ditekuni seringkali tidak berubah

dari pola lama mereka, yakni di sektor pertanian dan sektor informal desa. Dari segi kesejahteraan, besar penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang saat ini mereka ditekuni dibandingkan dengan masa sebelum krisis, rata-rata tidak jauh berbeda, bahkan acapkali lebih kecil.

Dengan latar belakang tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak memiliki keahlian khusus dan tidak pula memiliki aset produksi yang cukup, maka kemungkinan masyarakat miskin dapat terserap di sektor pekerjaan atau industri formal umumnya rendah. Kalaupun mereka dapat diterima di sektor industri formal di wilayahnya atau di kota besar lain, biasanya posisi yang dimasuki adalah pekerjaan-pekerjaan yang tergolong kasar yang lebih banyak mengandalkan otot daripada ijazah kesarjanaan dan profesionalisme.

Persoalan pengangguran dan membangun kesempatan kerja yang dapat menyerap jumlah korban PHK dan pengangguran berskala massal, harus diakui bukanlah hal yang mudah. Akibat situasi keamanan yang relatif rapuh, minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia – termasuk di Provinsi Jawa Timur – relatif menurun, bahkan sebagian malah ditandai dengan hengkangnya beberapa perusahaan besar asing.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mampu menggenjot arus investasi. Tetapi, untuk jangka pendek, satu langkah realistis yang perlu dilakukan Jawa Timur dalam upaya penanganan persoalan pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja adalah bagaimana mengkemas upaya yang dilakukan dalam satu paket dengan program untuk mengeliminasi disparitas atau kesenjangan antar wilayah. (nam)

28.586.928 orang dan pada Agustus 2013 menjadi 28.

800.000 orang.

Berdasar rilis hasil Sakernas BPS Prov. Jawa Timur per Februari 2016, kondisi ketenagakerjaan terkini di Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. TPT (tingkat pengangguran terbuka) sebesar 4,14%, atau setara dengan 849.000 orang pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa rasionalisasi sehingga diperlukan satu Perda yang mengatur tentang penguatan tenaga kerja di Jawa Timur.

Pertama, urgensi untuk meningkatkan kemampuan individu perlu diperkuat. Istilah diperkuat itu merujuk pada perlunya untuk memantapkan, meningkatkan kemampuan dan juga kualitasnya. Penguatan tenaga kerja berorientasi pada peningkatan keterampilan atau keahlian, dengan tujuan utama tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang bakal masuk ke Indonesia khususnya Jawa Timur pasca dibukanya MEA. Kedua, tenaga kerja asing

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, saat peringatan May Day 2016 menegaskan raperda tentang pengupahan itu masih dalam pembahasan di DPRD Jatim. yang berada di Indonesia wajib tunduk terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka fenomena penting untuk diperhatikan pemerintah daerah, terutama Jawa Timur adalah keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang mulai masuk, bekerja dan menetap. Berdasarkan data

Kementerian Ketenagakerjaan bahwa jumlah TKA di Indonesia ada sekitar 68.762 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur, tercatat hingga Agustus 2015, ada sekitar 4.000 tenaga kerja asing yang berada di Jawa Timur.

Angka tersebut merupakan jumlah yang masih tercatat, dan tidak termasuk TKA ilegal. (nam)

Produksi Hasil Laut Belum Sesuai Harapan

Begitu banyak hasil laut yang bisa kita manfaaatkan, akan tetapi dengan segenap potensi tersebut, kenyataannya jumlah produksi hasil laut dalam setiap tahunnya masih rendah atau belum sesuai harapan.

SEBAGAIMANA diketahui, kawasan laut dan pesisir Jawa Timur mempunyai luas hampir dua kali luas daratannya, yakni kurang lebih 47.220 Km2 atau mencapai sekitar 75.700 Km2.

Dari keseluruhan luas pantai tersebut, wilayah Jawa Timur memiliki panjang pantai sekitar 2.128 Km yang sangat potensial di mana di sepanjang pantai tersebut dapat dijumpai beragam sumberdaya alam mulai dari hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, migas, sumberdaya mineral hingga pantai berpasir putih yang layak dikembangkan menjadi obyek wisata.

Gambaran itu disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Chusainuddin, S.Sos dalam rapat paripurna, akhir April lalu, dengan agenda tanggapan terhadap pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD Jatim tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan Pencabutan 3 (tiga) Perda Provinsi Jatim.

Fraksi PKB melanjutkan, secara spesifik, komposisi bidang perikanan tangkap di Pro-

vinsi Jawa Timur meliputi jumlah nelayan mencapai 266.667 orang dengan jumlah armada penangkapan ikan mencapai 59.974 unit. Akan tetapi dengan segenap potensi tersebut, pada kenyataannya jumlah produksi hasil laut dalam setiap tahunnya masih rendah atau belum sesuai harapan.

Melihat fakta-fakta tersebut, sudah sewajarnya pemerintah lebih memperhatikan nasib para nelayan beserta segenap ekosistem di sekitar wilayah pesisir melalui penyusunan formulasi kebijakan yang tepat.

Terkait hal tersebut, memanfaatkan hak inisiatif yang dimilikinya, DPRD Jawa Timur telah mengusulkan penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Jawa Timur yang telah ditanggapi oleh Gubernur Jawa Timur pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur tanggal 21 April 2016.

Atas Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD Jatim tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan tersebut, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan beberapa catatan dan pendapat.

Bahwa tidak hanya eksistensi para penangkap ikan di laut yang diperhatikan, akan tetapi juga pembudidaya ikan dan petani tambak ikan harus diperhatikan dan diakomodasi dalam Raperda ini.

Terkait dengan upaya pemberian fasilitas kemitraan usaha perikanan, Fraksi PKB yang diketuai H Baddrut Tamam, S.Psi, juga sudah menyampaikan hal tersebut dalam sidang Paripurna 22 Maret 2016. Hal itu sangat penting karena, selain fokus pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut, seharusnya Raperda ini juga memberi perhatian terhadap aspek diverifikasi usaha pengolahan ikan dan komoditi laut lainnya. Hal tersebut penting untuk memberi nilai tambah bagi para nelayan di Jawa Timur dan juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar pesisir.

Hal lain yang juga patut ditekankan adalah memberi perhatian lebih kepada nelayan di wilayah pesisir selatan Jawa Timur agar mendapatkan aksesbilitas yang lebih baik terkait pengembangan produktifitas para nelayan di wilayah tersebut. Hal ini penting mengingat basis infrastruktur di wilayah pesisir selatan Jatim masih jauh tertinggal dibandingkan dengan basis infrastruktur di wilayah pesisir utara Jatim. Kondisi tersebut berdampak pada disparitas pembangunan ekonomi di antara dua kawasan itu.

Karena itu, untuk mereduksi indeks ratio Gini maupun indeks ketimpangan wilayah (indeks Williamson) yang masih cukup tinggi di Jatim, maka Raperda ini harus bisa menjadi jawaban atas masih lebarnya disparitas antara wilayah pesisir selatan dan wilayah pesisir utara Jatim. (nam)

Hal - B Edisi No.219 Tahun XV ~ Minggu III Mei 2016

Pakde Karwo :

Pengrajin Harus Benahi Manajemen Produksi Gubernur Jatim Dr Soekarwo didampingi Ketua Dekranasda Jatim Ibu Nina Soekarwo Ibu Fatma S Ketua DPRD di Meninjau Stand Pameran di Opening Ceremony batik aksesoris fair 2016 di Convention Hall Grandcity Surabaya.

PARA pengusaha/ pengrajin batik, bordir dan aksesoris harus benahi manajemen produksi agar kualitasnya lebih bagus, dan perbankan berikan pembiayaan murah, selanjutnya ramai-ramai memasarkan, pemerintah mendorong para pengusaha untuk melakukan bisnis to bisnis.

“Kalau tiga hal ini sudah bisa jalan dengan baik kita menjadi pemenang di pasar bebas. Sekarang sudah menang, tapi ingin menang mutlak, jangan pernah ragu” Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Pakde Karwo ketika membuka Pameran Batik, Bordir & Aksesoris ke-11, di Grand City Surabaya, Kamis (12/5).

Menurut Pakde, para produsen batik, bordir maupun aksesoris harus menghitung, ongkos produksinya harus makin efisien dibanding tahun lalu, jangan sampai makin naik. Karena pasar kita sudah pasar Asean, yang menang dalam pertarungan pasar adalah barang-barang yang produknya murah, kualitas bagus, kalau dipesan cepat pengirimannya.

“Kalau tiga hal itu diperhatikan, pasar pasti dikuasai.

Pasar di dalam maupun di luar negeri Jatim sudah punya agennya, tinggal manajemen produksi, jaga kualitasnya lebih baik,” ujarnya.

Persaingan perdagangan, kata Pakde tidak hanya Singapura, Malaysia tapi juga Jabar, Jateng, Bali. Perdagangan antar Provinsi Jan - Maret 2016 surplus Rp 34,9 Triliun diperkirakan tahun ini mencapai Rp 130 Triliun, meningkat jika dibandingkan tahun lalu Rp 99 Triliun. Sedangkan dengan Asean Jan-Maret 2016 surplus US$ 257 juta. Ekspor Jatim nomor satu adalah perhiasan pada tahun 2015 mencapai US$ 3,37 Miliar atau Rp 39 triliun.

Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi yang lebih akrab disapa Bude Karwo mengutarakan, pameran ini merupakan ekspresi semangat nasionalisme yang dimanifestasikan melalui kecintaan dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri.

“Dengan membuat, mem-

beli dan memakai produk dalam negeri akan memberi dampak besar bagi terwujudnya kedaulatan ekonomi, dan otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bude Karwo, Jatim menempati posisi ke-2 yang memiliki daya saing di 34 provinsi. Dari 15 jenis lapangan usaha yang masuk dalam kategori ekonomi kreatif industri tekstil termasuk bordir dan insutri kerajinan seperti aksesoris memiliki potensi luar biasa, dan mendominasi industri kreatif. Industri kerajinan memberikan kontribusi sebesar 56,32 %.

“Saya pesan meski produknya hand made kalau ada order banyak tetap dijaga kualitasnya. Kalau mengekspor produknya jangan lupa menempelkan label made in East Java, Indonesia. Dan kepada Ketua Dekranasda Kab/ Kota jika sedang berkunjung ke luar negeri upayakan gunakan batik,” pesannya.

Bude Karwo memebrikan apresisasi kepada kalangan muda yang sudah mencintai batik, diharapkan bordir juga dicintai, karena bordir tidak identik dengan ibu-ibu saja, tapi bordir juga bisa dimodifikasi

dan dikreasikan untuk bisa ditampilkan di kalangan muda.

“Melalui pameran ini diharapkan produk batik, bordir dan aksesoris Jatim akan semakin dikenal, baik di tingkat Jatim, nasional maupun internasional,” harapnya.

Kepala Disperindag Prov Jatim M Ardi Prasetiawan mengatakan, pameran ini merupakan event untuk mema-

dikunjungi 43 ribu orang.

Direktur Utama PT. Debindo Mitra Tama Mohamad Kushendarman selaku penyelenggara menjelaskan, kegiatan tahunan ini merupakan pameran terbesar di wilayah Indonesia bagian timur untuk menciptakan ajang promosi industri kerajinan batik bordir dan aksesories.

Pameran diikuti 189 pe-

Gubernur Jatim Dr Soekarwo di dampingi Ketua Dekranasda Jatim Ibu Nina Soekarwo Ibu Fatma S Ketua DPRD Membuka Pameran Batik Bordir Aksesoris di Convention Hall Grandcity Surabaya

sarkan produk-produk Jatim yang berkualitas. Target transaksi diharapkan terus meningkat, tahun lalu 5,2 miliar diharapkan tahun ini mencapai sekitar Rp 6,3 miliar. Pameran ini diharapkan bisa menarik pengunjung 45 - 50 ribu orang, tahun lalu

serta menempati 290 stand, hal ini sedikit meningkat dibanding tahun lalu diikuti 179 peserta menempati 196 stand.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk mengembangkan desain terbaru dan peningkatan kualitas dan me-

ningkatkan kecintaan pemakaian produk dalam negeri.

Oleh karena itu Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2016 berbeda dari tahun sebelumnya.

Dalam event tahun ini juga digelar batik legenda Majapahit, talk show selayang pandang batik, Trend design batik, lelang batik, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu 20 besar finaslis Duta Batik Jatim 2015 mendeklarasikan Duta Batik Jatim antara lain tugasnya mensosialisasikan dan meningkatkan kecintaan batik ke seluruh dunia.

Dalam kesempatan itu Ketua Dekranasda Prov Jatim Bude Karwo didampingi Ny Hj Fatma Saifullah Yusuf menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba desain batik 2016, baik untuk kategori umum, guru maupun kategori pelajar.

Gubernur bersama Ketua Dekranasda Bude Karwo meninjau stand pameran didampingi Ketua DPRD Prov Jatim Halim Iskandar beserta isteri, Ketua BKOW Provinsi Jatim Hj Fatma Saifullah Yusuf, Kepala Dinas/ Badan di lingkungan Pemprov Jatim, Ketua Dekranasda Kab/ Kota se Jatim, dan Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim. (hms)

Gotong Royong Sebagai Roh Pembangunan GUBERNUR Jatim, Dr. H. Soekarwo minta agar semangat gotong royong kembali dihidupkan sebagai bagian dari roh pembangunan. Hal itu karena gotong royong telah menjadi esensi baru dalam menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Demikian disampaikannya saat puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-13 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44 Provinsi Jatim Tahun 2016 di Pendopo Kabupaten Tuban, Rabu (11/05).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah ingin memperkuat nilai gotong royong. Karena, manapun negara yang akan maju, basis yang sangat mendasar adalah kohesifitas masyarakatnya, yakni kerukunannya, dan gotong royong termasuk didalamnya. “Hal yang perlu diperhatikan dalam gotong royong adalah kepedulian terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Itu kemudian jadi nilai yang diangkat jadi pro-

gram. Nilai itu yang sekarang coba kita digerakkan”, ujarnya.

Menurutnya, gotong royong adalah salah satu ciri bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan bagian dalam konsep memberikan kesatuan dan persatuan bangsa. “Hal ini yang harus senantiasa diperkuat, karena awareness, kepedulian, rasa bersama-sama, dan konsep kultural seperti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing itu yang harus diangkat”, ujarnya.

Saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri dalam Peringatan BBGRM dan HKG PKK, Pakde Karwo mengajak untuk kembali menggelorakan semangat gotong royong untuk melawan kemiskinan dan ketertinggalan. Gotong royong memiliki hakekat yang luar biasa karena hakekat membangun negeri adalah semangat kebersamaan. “Semangat ini harus ditumbuhkan sejalan dengan semangat revolusi mental”, ujarnya.

Lebih lanjut menurutnya, potret nyata bahwa sebagian besar pemenang lomba pe-

laksana gotong royong terbaik tingkat desa dan kelurahan berasal dari daerah terpencil, bukan pusat perkotaan. Hal ini menandakan bahwa nilai gotong royong masih mengakar kuat di desadesa. Sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemimpin desa seperti kepala desa, lurah bersama-sama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus menjaga harmoni dengan memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa.

Terkait peringatan HKG PKK ke-44, Pakde Karwo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena Tim Penggerak (TP) PKK punya peran besar dalam menyejahterakan masyarakat desa secara keseluruhan mulai dari tingkat keluarga. “Perempuan sebagai entitas ekonomi punya peran yang luar biasa, karena sebagian besar mereka gemi nastiti. Saat ini kita trus menggerakkan perekonomian perempuan salah satunya melalui koperasi wanita”, ujarnya.

Ia menambahkan, empat

bulan lebih kita memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kinerja ekonomi Jatim menunjukkan angka yang luar biasa. Pada Triwulan I Tahun 2016, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim tumbuh sebesar 5,34% lebih tinggi dari PDB Nasional yang sebesar 4,92%.

Selain itu, net ekspor luar negeri (non migas tanpa jasa) pada Triwulan I 2016 ini surplus sebesar 12,612 Triliun Rupiah. Sedangkan total net ekspor non migas Jatim pada Triwulan I 2016 sebesar 47,556 Triliun Rupiah. Pada sektor perdagangan di ASEAN, Jatim lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN kecuali Thailand. “Triwulan I 2016 ini defisit perdagangan Jatim hanya dengan Thailand, dimana tiga besar komoditi impor Jatim dari Thailand yaitu gandum-ganduman, gula dan kembang gula, serta hasil penggilingan”, ujarnya.

Menghadapi MEA ini, ia mengajak Bupati dan Walikota di Jatim agar membantu dan mendorong pelaku usaha kecil, salah satunya dengan

Gubernur Soekarwo didampingi Bupati Tuban Fathul Huda menyerahkan ikrar segoro membangun gotong royong kpd Ketua DPRD Tuban di acara Peringatan BBGRM ke 13 dan HKG PKK di Pendopo Kabupaten Tuban.

program skema linkage program. “Skema kredit linkage program ini dengan menggandeng BPR daerah, tentunya dengan bunga murah, cara mudah, dan layanan yang cepat”, ujarnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur secara simbolis memberikan penghargaan kepada pemenang lomba pelaksana gotong royong kategori kelurahan dan desa.

Kategori kelurahan, juara I diraih Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, juara II diraih Kelurahan Meri, Kota Mojokerto, dan Juara III diraih Kelurahan Turi Kota Blitar. Untuk kategori desa, juara I diraih Desa Ngadirojo, Kab. Pacitan, Juara II diraih Desa Malasan,

Kab. Trenggalek, dan Juara III diraih Desa Pabean, Kab. Probolinggo. Gubernur juga berkenan menyerahkan secara simbolik bantuan program dari SKPD Pemprov Jatim.

Diantaranya, bantuan penanganan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu kursi roda dari Dinas Sosial Prov.

Jatim, program pengembangan agribisnis pertanian berupa alat tanam padi dari Dinas Pertanian Prov. Jatim, program penguatan ekonomi masyarakat tembakau dari Dinas Pertanian Prov. Jatim, dan program Jalin Matra berupa bantuan rumah tangga sangat miskin dari Bapemas Prov. Jatim. (hms)

Hal - C Edisi No.219 Tahun XV ~ Minggu III Mei 2016

GUS IPUL :

PRAMUKA MAJU KARENA DUKUNGAN PIMPINAN DAERAH

ISC 2016 Tumbuhkan Generasi Muda Berkarakter

ilegal dinilai tidak menghormati regulasi dan konstitusi Negara Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Kesatuan Republik Indonesia Yusuf yang sekaligus Ketua Kwarda Jatim (NKRI). mengatakan pramuka di Jatim bisa maju Gus Ipul mengungkapkan ketika karena adannya dukungan dari masing-maperingatan May Day beberapa waksing pimpinan daerahnya. tu lalu, dirinya sempat berdiskusi “Selaku pejabat pemerintah kita semua dengan perwakilan buruh. Buruh harus ikut andil dalam memajukan dan menyatakan saat ini tenaga kerja mengkampanyekan pramuka,” ungkap Gus asing telah membanjiri sejumlah paIpul sapaan akrab Wagub Jatim saat pembrik tempat mereka bekerja, sabukaan Parents Gathering Indonesia Scout yangnya sebagian tidak memiliki Challenge (ISC) 2016, di Gedung Pemuda surat yang lengkap. dan Olahraga (GOR), Kab. Lamongan, “Jangan sampai kejadian di Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf menghadiri Selasa (10/05). acara di Kemenkumham Kanwil Jatim di Jl. Kayon Jakarta terjadi di Jatim, bayangkan Menurutnya, perlindungan kepada ada tenaga kerja asing tidak memeSurabaya. anak-anak bisa dilakukan dengan mengikutnuhi syarat tapi berani bekerja di sertakan anak pada kegiatan pramuka kawasan militer Indonesia. Ini sudah pada Pemprov Jatim akan mengawasi tenaga misalnya melalui event ISC. Sebab Pramuka tataran membahayakan,” ungkap Gus Ipul. kerja (naker) asing khususnya ilegal melalui merupakan pendidikan informal yang Gus Ipul juga menekankan persoalan sinergi dengan stakeholder seperti kepolisian, programnya mengedepankan pembentuyang tidak kalah penting yakni para pencari TNI, pemerintah daerah (pemda), serta kan karakter. “Kegiatan Pramuka, merusuaka dan pengungsi. Memang diawal pengusaha. Sebab, masuknya tenaga kerja pakan kegiatan yang dilakukan antara waknegara tujuannya Australia namun kenyaasing ilegal menjadi hal yang meresahkan dan tu sekolah dan kegiatan rumah, yang tutaan berbicara lain, mereka yang terdampar perhatian serius. Sehingga melalui sinergi, bisa juannya mengefektifkan waktu luang,” di sejumlah daerah tepi pantai ternyata dilakukan langkah-langkah konkret terhadap ungkapnya. betah dan memilih tinggal di daerah ternaker asing.

Program-program yang dijalankan sebut. Persoalannya, kemampuan Pemprov Hal tersebut disampaikan Wagub Jatim Drs. Pramuka lanjutnya, bertujuan membentuk Jatim terbatas untuk menyediakan fasilitas H. Saifullah Yusuf saat acara Seminar Penguatan generasi muda sebagai calon pemimpin bagi mereka.

Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Terhadap bangsa menjadi generasi yang cerdas, Untuk itu, ia meminta masyarakat dan Tenaga Kerja Asing (Legal dan Ilegal) di Wilayah berakhlak, jujur dan terbuka, tangguh dan pihak terkait untuk aktif melaporkan apabila Jawa Timur, di Kanwil Kementerian Hukum dan terampil, serta peduli terhadap sesama. menemukan tenaga kerja asing, pengungsi HAM (Kemenkumham) Jatim Jl. Kayon Surabaya, “Cerdas saja tidak cukup, karena ada ordan pencari suaka yang tidak memiliki surat Kamis (12/5) pagi. ang pandai yang melanggar peraturan.

Ia mengatakan, dengan diberlakukannya Akhlak baik saja juga tidak cukup, karena Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan koorakan mudah ditipu orang. yang Jadi dinasi dan sinergi untuk memastikan semua seorang anak harus menjadi anak yang orang asing di Jatim memiliki ijin yang mencerdas, berakhlak, jujur, terbuka, tangguh, cukupi. terampil, serta peduli pada sesama,” “Kita ingin memastikan bahwa semua orurainya. ang asing yang ada di Jatim keberadaanya Ia menyayangkan, jika masih ada yang dapat terdeteksi baik itu orang asing sebagai beranggapan kalau pramuka itu kuno, tenaga kerja maupun wisatawan,” jelas Gus ndeso atau ketinggalan jaman. Seperti Ipul sapaan lekat Wagub Jatim. halnya yang pernah disampaikan oleh bapak Lebih lanjut disampaikannya, Naker asing presiden RI yang pertama, Bung Karno. yang resmi tercatat di Jatim sebanyak 1868 Beliau pernah menyerukan kepada pemuda orang. Ini dipastikan terus keberadaannya. dan anak-anak Indonesia, bahwa semua Pemprov Jatim bersama stakeholder akan harus bangga menjadi pramuka Indonemendampingi dan mengawasi. sia. “Sekarang belum tentu semua bangga, “Pengawasan terhadap naker asing terkarena pramuka dianggap ketinggalan, utama yang ilegal memerlukan kerja bersama. ndeso, kuno. Padahal sesungguhnya Apakah ada orang asing yang tidak memiliki pramuka mengajarkan sesuatu yang ijin yang cukup untuk bekerja di sini. Di Jatim Bude Karwo didampingi Ibu Fatma sangat luar biasa kepada kita terutama tidak menginginkan adanya orang asing yang Saifullah Yusuf menyerahkan pengharadalah mencintai sesama,” pungkasnya. bekerja tanpa disertai dengan ijin yang cugaan kepada pemenang lomba 10 ProParents Gathering yang menghadirkan gram PKK tingkat kabupaten dan kota kup,” tegasnya. para orang tua peserta ISC 2016, itu medi acara peringatan BBGRM dan HKG Menurutnya, persoalan naker asing ilegal mang diarahkan untuk memberikan parenPKK ke 13 di Pendopo Kab. Tuban. ini merupakan masalah yang serius. Untuk itu, ting kepada para orang tua bagaimana pihaknya bersama BIN (Badan Intelejen Nemendidik dan mengasuh dengan cinta. gara, red), Kanwil Kemenkum HAM Jatim dan Acara tersebut juga dimeriahkan oleh Imigrasi pada waktu yang tidak ditentukan Masih dalam rangkaian acara puncak kehadiran vokalis Setia Band Charly Van akan melakukan operasi, Di samping menganperingatan Bulan Bhakti Gotong Royong Houten yang merupakan Duta Pramuka cam lahan kerja pribumi, tenaga kerja asing Masyarakat (BBGRM) ke-13 dan Hari Indonesia. (hms) Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44 Provinsi Jatim Tahun 2016 di Pendopo Kabupaten Tuban, Rabu (11/05).

Ketua TP PKK Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si, menyampaikan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Prov. Jatim terus menurun.

Saat ini tercatat AKI di Jatim 83/100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih baik dari standar Suistanable Development Goals (SDGs) sebesar 102/100.000 kelahiran hidup. “Hal ini yang harus terus kita tingkatkan dan pertahankan, tentunya ini semua berkat semangat dan peran kader-kader PKK yang ada di Jatim”, ujar Bude Karwo, sapaan akrabnya.

Saat membacakan sambutan Ketua TP PKK Pusat, Bude Karwo menyampaikan bahwa TP PKK merupakan mitra Para Siswa Pramuka Berebut Foto Selfie Bersama Gus Ipul Saat Parents Gathkerja pemerintah dan wadah aktivitas ering ISC 2016 di GOR Lamongan. sosial pada keluarga. “Gerakan PKK harus

lengkap. Seluruh laporan selanjutnya akan dipelajari dan ditindaklanjuti bersama Kemenkumham, Imigrasi dan BIN. “Kami akan melakukan penindakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Budi Sulaksana,menyatakan, berdasarkan data yang diperoleh ada sebanyak 1.868 tenaga kerja asing legal di Jatim yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Sementara jumlah tenaga kerja asing ilegal belum diketahui jumlahnya, namun diperkirakan sudah banyak.

“Tim kami sedang menyelidiki jumlah persisnya. Yang jelas pengawasan tenaga kerja asing harus benar-benar dilakukan.

Bahkan ijin bekerja sebagai pintu masuk resmi tenaga kerja asing dakan semakin diperketat,” tandasnya.

Sejak berlakunya Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 1 Januari 2016, tenaga kerja dari berbagai negara kini lebih leluasa untuk bekerja di Indonesia. Untuk itu, Pemprov Jatim merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ketenagakerjaan untuk menjamin dan melindungi hakhak tenaga kerja lokal.

Gubernur Jatim telah mengirim rumusan Raperda Ketenagakerjaan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Intinya, menghendaki keamanan dan kesejahteraan pekerja lokal. Disisi lain, memberlakukan syarat ketat bagi pekerja dari luar negeri yang akan bekerja di Jatim. (hms)

Angka Kematian Ibu Melahirkan di Jatim Menurun berperan terutama di tingkat keluarga sehingga mampu mencetak keluarga yang maju, mandiri dan sejahtera”, ujarnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh TP PKK adalah posyandu. Ia minta agar posyandu terus diperhatikan sebagai layanan dasar ibu dan balita. Ia juga minta agar kader PKK di daerah terus menjalin komunikasi dan kemitraan dengan tingkat provinsi demi tercapainya visi dan misi gerakan PKK. Pada kesempatan ini, Bude Karwo berkenan menyerahkan secara simbolis penerima penghargaan Lomba 10 Program PKK Tingkat Kabupaten. Pelaksana Terbaik I diraih oleh TP PKK Desa Gondang, Kab. Tulungagung, Pelaksana Terbaik II diraih TP PKK Desa Bogoharjo, Kab. Pacitan, dan Pelaksana Terbaik III diraih TP PKK Desa Ngrendeng, Kab. Ngawi. Selain itu diserahkan pula secara simbolis Penghargaan Adi Bhakti Madya PKK berupa penyematan pin emas bagi kader PKK yang telah mengabdi selama 15 tahun. (hms)

Bude Karwo didampingi ibu-ibu pejabat memotong pita tanda dibukanya pameran peringatan BBGRM ke 13 dan HKG PKK tingkat provinsi Jatim di Pendopo Kabupaten Tuban.

Hal - D Edisi No.219 Tahun XV ~ Minggu III Mei 2016

Nelayan Jatim Berada Dalam Garis Kemiskinan

MELIHAT kemiskinan masyarakat nelayan di Jawa Timur sesungguhnya melihat fenomena paradoks di tengah lautan di wilayah Jawa Timur yang luasnya kurang lebih 75.700 Km. Dengan luas laut seperti itu semestinya masyarakat nelayan mampu memanfaatkan sumber daya laut untuk kebutuhan hidup. Sebaliknya, di Jawa Timur justru kehidupan para nelayan berada dalam garis kemiskinan.

Tanggapan dan jawaban Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim masa sidang tahun 2016 disampaikan dalam rapat paripurna, akhir April lalu. Jawaban itu disampaikan juru bicara Fraksi Nasdem Hanura, H Achmad Heri atas pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Pencabutan Beberapa Perda dan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Menurut Fraksi Nasdem Hanura, situasi tersebut tidak bisa lepas dari kondisi internal dan faktor eksternal yang dihadapi masyarakat nelayan di Jawa Timur. Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modern, dan tidak dimilikinya modal yang cukup adalah faktorfaktor internal yang seringkali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan para nelayan tradisional di Jawa Timur.

Di sisi lain, sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan di hadapan tengkulak, keadaan infrastruktur pelabuhan perikanan, dan yurisdiksi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperparah keadaan kemiskinan masyarakat nelayan Jawa Timur.

Inilah yang menjadikan DPRD Jawa Timur mengusulkan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Harapan ini salah satu upaya struktural dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Jawa Timur.

Selanjutnya, seperti ditanyakan oleh Gubernur berkaitan dengan perlindungan bagi para pembudidaya ikan dan petani tambak, apakah tidak diatur dalam Raperda ini? Menurut Fraksi Nasdem Hanura yang diketuai H. Muzammil Syafi’i, SH, M.Si, persoalan nelayan dengan pembudidaya ikan dan petani tambak memiliki problem dan permasalahan yang berbeda.

Sehingga persoalan nelayan harus dibedakan dengan masalah pembudidayaan ikan dan tambak, karena memang memiliki ontologis yang berbeda.

Secara sosiologis misalnya, berbicara soal nelayan, khusus-

nya nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Dalam arti hasil alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha.

Berbeda dengan nelayan modern yang acapkali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi over fishing, nelayan tradisional seringkali justru mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari program pembangunan dan modernisasi perikanan yang sifatnya ahistoris.

Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas, mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (inshore). Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali melaut (one day a fishing trip) Sejak krisis mulai merambah ke berbagai wilayah pertengahan tahun 1997, nelayan tradisional boleh dikata adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling menderita dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial ekonomi yang terkesan tiba-tiba, namun berkepanjangan.

Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan nelayan tradisional untuk bertahan dan me-

Potret kemiskinan para nelayan di Jawa Timur. langsungkan kehidupannya, jika dari hari ke hari potensi ikan di laut makin langka karena cara penangkapan yang berlebihan?

Dengan hanya mengandalkan pada perahu tradisional ini tidak akan pernah mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkau yang jauh lebih luas. Pengalaman selama ini telah menunjukkan bahwa tidak mudah mengatasi kemiskinan struktural yang membelenggu nelayan tradisional di berbagai segi kehidupan.

Alasan itu yang menjadikan kenapa persoalan nelayan harus dibedakan dengan persoalan pembudidayaan ikan dan petani tambak. Itu dikarenakan persoalan sosiologis yang dimiliki masyarakat nelayan berbeda dengan petani tambak atau pembudidayaan ikan. Sehingga dibutuhkan Perda yang berbeda pula.

Selanjutnya mengenai asuransi bagi masyarakat nelayan kecil atau tradisional. Bagi Fraksi Nasdem Hanura ini juga penting di tengah resiko besar yang ditanggung oleh masya-

rakat nelayan. Resiko hilangnya atau rusaknya perahu mereka hingga keselamatan jiwa para nelayan di tengah lautan menjadikan nelayan berada dalam ketidakpastian. Hal ini perlu menjadi perhatian kita dengan memberikan asuransi bagi mereka dan keluarga mereka.

Dengan memberikan asuransi bagi para nelayan di Jawa Timur, Partai Nasdem Hanura yakin bahwa ini merupakan pertama di Indonesia dan bisa jadi akan menjadi pilot project pada provinsi lain. “Tentu kami sepakat bahwa dibutuhkan kesiapan yang matang dan perangkat yang mendukung sehingga ide spektakuler ini menjadi tepat sasaran,” kata Achmad Heri, jubir Fraksi Partai Nasdem Hanura.

Selain asuransi bagi para nelayan, program kemitraan adalah hal yang juga tidak kalah penting. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat nelayan di Jawa Timur. Persoalan pola yang tepat menurut Fraksi Nasdem Hanura adalah dengan melibatkan unsur stake holders yang dalam masyarakat nelayan meliputi unsur peme-

rintah, koperasi atau swasta atau perusahaan yang memanfaatkan hasil laut, dan nelayan itu sendiri. Dengan melibatkan tiga unsur tersebut akan dicapai kerjasama dan sinergisitas yang saling menguntungkan.

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, memang persoalan-persoalan masyarakat nelayan memang bukan hanya masalah ekonomi dan keselamatan, melainkan ada hal lain yang selama ini menjadi masalah serius yang dialami para nelayan sehingga mereka berada dalam kemiskinan yang berkepanjangan seperti pendidikan para anak nelayan, perumahan bagi para nelayan, dan berkelanjutan sumber daya lautan di tengah proyek kapitalisasi yang semakin menggoda.

Untuk itu Fraksi Nasdem Hanura mengapresiasi dan mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur Jawa Timur yang memiliki political will dan setuju terhadap masukan dewan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kebijakan peraturan daerah.

Fraksi Partai Golkar Pertegas Definisi “Nelayan”

b. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah memiliki sejumlah aset yang harus diinventarisasi dan dipastikan pengaturannya. c. Bahwa perlu dipastikan status tenaga kerja di Dinas yang selama ini ditugasi di bidang atau unit kerja terkait.

Terhadap persoalan di atas Fraksi Partai Golkar mendorong agar dibahas lebih intens antara Dinas terkait dan Komisi DPRD untuk menentukan kaitan terhadap Perda ini.

Hal lain yang harus tetap diperhatikan adalah masalah tunggakan dana sharing antara provinsi dengan kabupaten/kota yang digunakan untuk pelayanan kesehatan melalui Jamkesda, tentu harus diselesaikan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuanganmelalui juru bicaranya SW Nugroho mengatakan, nelayan merupakan salah satu profesi yang belum mendapat perhatian yang memadai. Di Jawa Timur, jumlah nelayannya merupakan yang paling banyak di Indonesia yaitu mencapai lebih dari 334.000 nelayan. Sayangnya, tingkat kesejahteraan nelayan umumnya masih di bawah rata-rata. Tingkat upah nela-

yan hanya sekitar Rp 1,1 juta per bulan.

Dari aspek pendidikan, ternyata hampir 70% nelayan berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Sedangkan dari sisi kesehatan, ternyata sekitar 25% nelayan mengalami gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir. Sebagian gangguan kesehatan tersebut ternyata juga mengganggu aktivitas ekonomi rumah tangganya.

Berkaitan dengan jawaban Saudara Gubernur tentang Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ini, kami menangkap bahwa ada enam hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembahasan Raperda ini, yaitu masalah keberadaan pembudidaya ikan, petani tambak dan petambak garam, masalah asuransi bagi nelayan kecil, masalah kemitraan usaha perikanan, masalah kebijakan kawasan perlindungan laut, serta masalah penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. “Secara mendasar, kami menyambut baik tentang pentingnya pembahasan keenam hal tersebut,” ujar Nugroho. (nam)

MENANGGAPI pendapat Gubernur tentang Raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan tiga hal.

Pertama, tentang cakupan muatan Raperda.

Dalam Raperda, definisi “Nelayan” tidak termasuk: pembudidaya dan petambak ikan serta juga bukan Petambak garam.

Hal tersebut penting dipastikan karena memang jumlah mereka cukup besar dengan tingkat kehidupan rentan miskin. Di sisi lain pada tingkat pusat hal tersebut telah diatur bersama dalam 1 (satu) Undang-Undang dan di Jawa Timur juga dalam lingkup tupoksi 1 (satu) SKPD, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam hal ini, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Pranaya Yudha Mahardika, SP. MIB berpendapat, agar aktifitas pembudidaya dan petambak ikan serta petambak garam tersebut dimasukkan secara pasti di pembahasan Raperda ini atau khusus tentang petambak garam bisa dibentuk Perda tersendiri.

Kedua, tentang rencana cover Asuransi.

Mengingat sedemikian besar jumlah nelayan di Jawa Timur yang tingkatannya sangat variatif, maka benar adanya bahwa apabila dimasukkan dalam Perda ini, perlu persiapan dan penanganan yang tidak sederhana. Berbagai hal yang harus diperhatikan, misalnya, data yang pasti nelayan mana yang perlu dicover Asuransi. Kemudian, lembaga Asuransi mana yang ditetapkan menangani, dan tentu tatakelolanya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak, SH, hal penting tersebut di atas tentu tidak bisa sekadar diatur dalam Peraturan Gubernur, tapi diperlukan kajian yang lebih teknis dan bila mungkin masuk dalam pengaturan secara khusus di Perda.

Secara khusus Fraksi Partai Golkar ingin mendorong Eksekutif untuk memberikan peluang penguatan modal kerja di sektor perikanan dan kelautan melalui pinjaman lunak bank

daerah, dengan jaminan yang lebih sederhana.

Ketiga, tentang fasilitas Kesehatan dan Perumahan bagi nelayan kepulauan, pengembangan perlindungan kawasan tangkap serta pengembangan alat tangkap ramah lingkungan.

Menurut Fraksi Partai Golkar, patut dipertimbangkan di mana persoalan penting tersebut harus diakomodasi ataukah dibahas dalam Perda tersendiri agar program-program yang terkait ada payung hukumnya.

Dari persoalan-persoalan di atas maka Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ini harus memastikan ruang lingkup cakupannya dan pembahasannya lebih serius, agar obyek dan subyek lebih akurat.

Harus diingat bahwa sebuah Perda sebagai produk hukum tidak boleh dengan bahasa yang “ngambang” dan banyak bergantung ke per-UUan di atas atau delegasi perintah melalui peraturan Kepada Daerah.

Hal demikian mengingat

sebuah Perda adalah instrumen hukum yang dapat berimplikasi kepada penggunaan Anggaran APBD serta pengenaan sanksi hukum.

Selanjutnya, tentang Raperda pencabutan atas berlakunya Perda No. 11 tahun 2005, Perda No. 4 tahun 2008 dan Perda No. 7 tahun 2008.

Pemerintah Provinsi menyetujui terhadap usul Raperda dimaksud, yakni terhadap Perda yang diterbitkan sebelum berlakunya UU No. 2003 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar Bapperda melanjutkan kajian dan evaluasi terhadap perdaperda yang tidak valid secara yuridis, dengan Perda pencabutan kolektif minimal 3 (tiga) Perda.

Khusus tentang tindak lanjut atas pencabutan Perda Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), ternyata berimplikasi kepada: a. Bahwa Jamkesda masih bisa berlanjut berdasarkan Perda No. 1 dan Perda No. 2 tahun 2016 tentang Kesehatan.

(nam)