Jtpos 229 pdf

ISSN : 1412-7490

Edisi No.229 Tahun XV ~ Minggu III September 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Buntut Penjualan Aset PT PWU

Mantan Gubernur Jatim Diperiksa Kejati BINTANG iklan televisi Xon-Ce yang begitu populer di tahun 1990-an, Elma Theana Yuliantina (41), kembali mencuat seiring dengan tertangkapnya Gatot Brajamusti karena kasus narkoba.

Seperti pengakuannya, Elma menghabiskan waktu sekitar 9 tahun untuk menuntut ilmu kepada mantan guru spiritualnya itu, Gatot Brajamusti. Alih-alih memperdalam ilmu agama, Elma justru mengaku menerima banyak hal yang menyimpang di padepokan tersebut.

Seperti yang diketahui, Gatot Brajamusti ditangkap karena penyalahgunaan narkoba di Mataram, Lombok pada 28 Agustus lalu. Terkait hal itu, Elma sempat menyampaikan pengakuan soal Gatot kepada publik.

Wanita kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1974 itu pun membeberkan awal mula dirinya didekati Gatot hingga akhirnya mau bergabung di padepokan milik Gatot di Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Saya masuk ke padepokan dalam keadaan Bersamb ke hal. 11

Surabaya, Jatim Pos Mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo akhirnya memenuhi janjinya untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.

Imam yang diperiksa terkait dugaan korupsi penjualan aset negara yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) itu bahkan datang lebih awal. Mestinya ia dijadwalkan diperiksa Kamis (15/9/2016), tapi Imam Utomo datang pada Rabu (14/9/2016). Imam Utomo datang ke Gedung Kejati Jatim, Jalah Ahmad Yani, Surabaya didampingi pengacara dari PWU. Menurut Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana SH, Imam Utomo diperiksa mulai sore hingga malam hari. Sayangnya, Dandeni enggan menjelaskan secara detail materi pemeriksaan terhadap mantan Gubernur tersebut. “Saksi ditanya lebih dari 20 pertanyaan terkait persetujuan pelepasan aset PT PWU itu,” jelasnya.

Apa saja materinya, Dandeni enggan merinci materi pertanyaan yang dicecarkan kepada Imam. Termasuk berapa jumlah pertanyaan terhadap mantan Pangdam V/Brawijaya itu.

“Pak Imam diperiksa karena yang bersangkutan menandatangani persetujuan pelepasan aset,” tutur Dandeni.

Lebih jauh ia mengatakan, ada beberapa aset dari PT PWU yang diduga dilepas secara curang semasa Dahlan Iskan

Pengadaan Plat Nomor Rumah Diduga di Mark Up Batu, Jatim Pos Proyek pengadaan plat nomor rumah di Dinas Peru-

mahan dan Pengawasan Bangunan (DPPB) Kota Batu, dengan anggaran APBD se-

Kawasan rumah di Kelurahan Ngaglik Kota Batu yang mendapatkan plat nomor rumah.

nilai Rp 760 juta lebih, diduga di mark up.

Meski dilakukan secara lelang melalui LPSE dan dimenangkan oleh CV Jade Indopratama dengan harga penawaran kontrak senilai 726 juta. Namun, ada indikasi kecurangan.

Menurut sumber Jatim Pos di CV Jade Indopratama, spesifikasi plat nomor dengan berbahan acrylic dengan ukuran sama seperti pengadaan di Kota Batu, harga satuan dari CV tersebut sekitar Rp 50.000.

Bersamb ke hal. 11

Mantan Gubernur Jatim Imam Utomo. menjabat Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010. Pelepasan aset itu di antaranya disetujui oleh Ketua DPRD Jawa Timur Bisri Abdul Jalil namun

tanpa dirapatkan dahulu di tingkatan wakil rakyat. Sayangnya, Ketua DPRD-nya saat itu sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa diperiksa.

Ketika disinggung soal Dahlan Iskan, Dandeni mengaku akan diperiksa sepulangnya dari Amerika Serikat.

Bersamb ke hal. 11

Oknum Kades Selingkuh dengan Dosen Tuban, Jatim Pos Diduga berselingkuh, seorang oknum kepala desa digerebek ketika tengah berduaan dengan seorang dosen universitas swasta ternama di Tuban.

Mereka kedapatan berada di salah satu kamar hotel di Jalan Manunggal, Kabupaten Tuban, Sabtu (10/9/2016) dini hari.

Keduanya digerebek oleh suami sang dosen polisi yang berdinas di Surabaya. Kini keduanya tengah menjalani penyidikan di Bersamb ke hal. 11

Oknum kades digelandang ke kamar mandi untuk melakukan tes urine.

Lima Orang Layak Tersangka Kasus Road Show Kaltim 2014 Batu, Jatim Pos Kasus korupsi Shining Batu Investment atau road show Kalimantan Timur tahun 2014 lalu hingga saat ini belum tuntas. Meskipun dalam kasus ini termasuk korupsi berjamaah

tetapi dalam praktiknya hanya menjebloskan 3 orang ke penjara.

Untuk itu, Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Kejaksaan Negeri Batu memproses nama-nama yang terli-

bat dalam kasus korupsi Road Show Shining Batu Investment Exhibition tersebut.

Hal tersebut tertuang dalam putusan majelis hakim yang menyatakan secara Bersamb ke hal. 11

Kebelet Nikah, Curi Kotak Amal Masjid Magetan, Jatim Pos Kesulitan keuangan, sedangkan kebutuhan mendesak untuk biaya pernikahan, membuat akal sehat pemuda tanggung ini hilang akal sehatnya.

Ahmad Safi’i alias Pi’i (21) warga Dukuh Jetak, Desa Tanjungsari RT02/RW02, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan,akhirnya nekat menggondol kotak amal milik dua masjid di Magetan, Rabu (15/9/ 2016).

Perbuatan itu terpaksa dilakukan demi menikahi wanita pujaannya, akhir September 2016 mendatang.

Namun, akibat perbuatannya rencana itu bakal gagal terlaksana atau setidaknya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sebab Pi’i keburu ditangkap aparat kepolisian.

“Dia memang mengaku mau menikah akhir bulan September 2016 ini. Ditengarai perbuatanya ini untuk biaya nikah itu. Tapi karena perbuatannya, pastinya akad nikah bisa

dilaksanakan di Lapas,” kata Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Partono didampingi Kasubbag Humas setempat AKP Suwadi.

Terungkapnya kasus pembobolan kotak amal masjid ini berawal dari kecurigaan jamaah Masjid Al Muhajirin, Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan/Kabupaten Magetan melihat gelagat pelaku (Ahmad Safi’i) yang mondar mandir dekat tempat kotak amal.

Bersamb ke hal. 11

Kotak amal masjid yang kini jadi sasaran pencurian.

METROPOLIS

Hal - 2

PT. Taspen Hibahkan Mobil Ambulans Surabaya,JatimPos Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu via penyediaan mobil ambulance keliling, akan semakin optimal. Optimalisasi pelayanan itu didukung oleh semakin banyaknya jumlah mobil ambulance yang dimiliki Pemkot. dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita. Serta, jajaran direksi PT Taspen.

Dalam sambutannya, Iqbal Lantaro mengatakan, penyerahan mobil ambulance kepada Pemkot Surabaya ini merupakan realisasi dari program Bina Lingkungan yang dioptimalkan oleh BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil ini. Menurutnya, melalui program Bina Lingkungan, PT Taspen ingin berperan serta dalam memberi manfaat kepada masyarakat.

“Kenapa Surabaya? Kare-

(foto:Humas Pemkot)

Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan satu unit mobil ambulance dari PT Taspen (Persero), Jumat (16/9). Seremoni penyerahan mobil ambulance tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Iqbal Latanro kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di halaman Taman Surya.

Hadir dalam seremoni serah terima mobil ambulance tersebut, Sekretaris Kota Surabaya, Hendro Gunawan, Asisten IV Sekkota (bidang kesejahteraan rakyat) Eko Hariyanto dan beberapa SKPD terkait seperti Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo

na Surabaya ini dapat kita jadikan role model sistem layanan pada masyarakat. Kami tahu dalam pelayanan masyarakat, banyak yang dibutuhkan. Mungkin bantuan ini sedikit, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Semoga layanan kepada masyarakat dapat semakin kita tingkatkan,” ujar Lantaro.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih kepada PT Taspen atas penyerahan satu mobil ambulance tersebut kepada Pemkot Surabaya. Menurutnya, warga Kota Surabaya akan menyambut positif. Apalagi, tahun depan, Pemkot tidak menganggarkan untuk membeli kendaraan. “Tahun depan kami fokus pada pelayanan masyarakat. Karenanya, Alhamdulillah kami dapat hibah ambulance ini. Warga Surabaya pasti akan senang,” ujar wali kota.

Dirut PT Taspen Iqbal Latanro (secara simbolik) menyerahkan kunci Ambulans kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di halaman Taman Surya. Jumat (16/9) Disampaikan wali kota, selama ini, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan optimal di bidang kesehatan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Pahlawan.

Salah satunya melalui penyedian mobil ambulance dan mobil jenazah keliling selama 24 jam. Warga bisa mengontak nomor call center 5465777.

Bahkan, sambung wali kota, yang dilayani bukan hanya warga Surabaya. Tetapi juga warga luar kota yang berada di Surabaya. Wali kota mencontohkan pernah ada warga luar kota yang mendadak tergeletak di sentra PKL. “Banyak sekali kami tolong warga dari luar kota. Bila seperti itu, kami rawat dulu di rumah sakit,” sambung wali kota yang semasa kuliah hobi

naik gunung ini.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Supomo menambahkan, hibah mobil ambulance dari PT Taspen ini akan membuat layanan kepada masyarakat bisa lebih optimal. “Karena ada tambahan unit (ambulance). Ini ada enam dari pengadaan Pemkot. Alhamdulillah bisa kami optimalkan,” ujarnya. (fred/JTMP)

Ery Cahyadi: Kalau Gagal, Saya Siap Mundur Proyek Jalan Baru di Surabaya Terhambat Pembebasan Lahan

Plt.Kadis DKCR Pemkot Surabaya Ery Cahyadi saat konferensi pers,Selasa (6/9). (foto:Gatot.S/JTMP) Surabaya,JatimPos Plt.Kadis PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya Ery Cahyadi menegaskan pihaknya akan selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada warga kota Surabaya utamanya dalam pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kalau saya gagal tidak dapat merubah cara kerja yang lebih baik bagi warga kota Surabaya, saya siap mundur,” tandas Ery Cahyadi kepada awak media yang bertugas di lingkungan Pemkot Surabaya Selasa [6/9]lalu di Pres Room Humas Pemkot Surabaya.

Menurut Ery segala macam cara telah dia lakukan untuk memberikan inovasi pelayanan sebaik dan seefisien mungkin kepada seluruh lapisan warga kota Surabaya.

“Yang terahkir saya telah meluncurkan pelayanan secara online pengurusan IMB di kota Surabaya. Tidak hanya sampai disitu saja,sekarang warga

kota tidak perlu bersusah payah datang kekantor saya di Balai Kota,warga kota yang mengurus IMB cukup datang kekantor Kecamatan setempat,” jelas Ery meyakinkan.

Dibawah 500 m2 Gambar Bangunan Gratis Menurut Ery salah satu contoh pelayanan kepada warga kota Surabaya yang diberikan oleh jajarannya adalah membebaskan beaya pembuatan gambar bentuk bangunan seluas 500 m2 kebawah.

Selama ini banyak warga kota mengeluhkan tingginya pembuatan gambar bangunan yang akan dimintakan IMB. Kami telah menetapkan gambar bangunan dibawah 500 m2 tidak dipungut retrebusi alias gratis. Teknisnya warga kota Surabaya hanya cukup membuat denah bentuk bangunannya dan cukup diserahkan di kantor Kecamatan setempat tanpa dipungut biaya

alias gratis dan jika ada yang mungut biaya pembuatan denah segera lapor ke saya. “Begitu ada laporan segera saya tindak lanjuti dan oknumnya pasti saya pecat,” tandas Ery dengan penuh semangat.

Sebelumnya kata Ery beaya pembuatan gambar bangunan banyak dikeluhkan warga kota Surabaya, karena nilainya lebih tinggi dari nilai retrebusinya.

Setelah melakukan berbagai terobosan inovasi pelayanan kata Ery, pelayanan pemberian IMB kepada warga kota Surabaya menaik tajam.

“Sebelumnya rata-rata pemberian IMB hanya 20-25 buah /hari sekarang melonjak tajam, kami mampu mengelu arkan IMB 60-70 buah IMB / hari,” ungkap Ery dengan bangga.

Kedepan ungkap Ery pihaknya akan lebih meningkatkan pelayanan kepada warga kota Surabaya dengan menam bah pelayanan di tiap Kecamatan.

“Sekarang baru 16 dari 31 Kecamatan di Kota Surabaya yang ada loket pelayanan IMBnya.Target kami seluruh Kecamatan di kota Surabaya dalam waktu dekat harus sudah ada loket pelayanan IMB-nya, kendalanya cuma satu yaitu terbatasnya SDM,” ujar Ery. Dengan semakin banyaknya loket IMB diharapkan seluruh bangunan dikota Surabaya termasuk IMB rumah tinggal diperkampungan yang jumlahnya puluhan ribu buah akan dapat memiliki IMB. [Gatot.S/JTMP]

Surabaya,JatimPos Kepala Dinas PU Bina Marga Pemkot Surabaya Ir. Erna Purnawati mengungkapkan pelaksanaan proyek pembangunan jalan baru di kota Surabaya ahkir-ahkir ini banyak terhambat pembebasan lahan sehingga target penyelesaian proyek menjadi tidak tepat waktu alias molor dan alokasi anggaran menjadi membengkah.

Memberikan penjelasan dihadapan awak media termasuk Jatim Pos yang selama ini bertugas di jajaran Pemkot Surabaya Selasa 13/9 lalu lebih jauh Erna mengungkapkan sebagaian besar pemilik lahan selalu memasang tariff tinggi bagi lahan miliknya. Padahal lahan yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum yaitu jalan umum.

“Pemkot Surabaya anggarannya terbatas sementara pemilik lahan minta harga lahan yang akan dibebaskan dengan harga tinggi dan ahkirnya prosesnya kami serahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan secara konsinasi,” keluh Erna.

Menurut Erna proyek-proyek yang terhambat tersebut antara lain di Jl.Merr,di Jl.Wiyung, di Jl.A Yani dan lain sebagainya.

Akibat terhambatnya pembebasan lahan, penyelesaian proyek tidak dapat tepat waktu alias molor yang pada ahkirnya membuat para pe-

Kadis PU Bina Marga Ir. Erna Purnawati (kanan) bersama Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser saat menunjukkan denah proyek jalan yang masih belum dibebaskan lahannya di Surabaya (Foto:Gatot.S/JTMP) makai jalan tidak nyaman alias terganggu tidak lancar perjalanannya.

Sebagai contoh Erna mengungkapkan di Jl.Merr sepanjang 1,6 km terdiri dari 214 persil, para pemiliknya minta ganti rugi dengan harga Rp.18 juta per meter.

“Harga tersebut sangat tinggi dan Pemkot Surabaya tidak mampu memberikan ganti rugi, setelah beberapa kali perundingan tetap menemui jalan buntu ahkirnya prosesnya kami serahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan secara konsinasi.

“Uang pembebasan lahannya telah kami titipkan ke Pengadilan, warga pemilik lahan setiap saat dapat mengambilnya di pengadilan dengan membawa berkas-2 surat yang diperlukan,” jelas Erna.

Sekalipun banyak hambatan, namun Erna bersama jajarannya optimis proyek-proyek jalan tersebut dalam waktu tidak terlalu lama dapat dirampungkan.

“Tim kami selalu mengadakan lobi dengan pemilik lahan, dan hasilnya cukup positif ada pemilik lahan yang kooperatif, bila menemui jalan buntu ya kami serahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan secara konsinyasi,” jelas Erna.

Tentang Jl.A Yani, Erna menyatakan Jl.A Yani sampai dengan Terminal Joyoboyo diperkirakan ahkir 2018 akan tuntas.

“Jalan utama masuk kota Surabaya dari bundaran Waru sampai ke Terminal Joyoboyo diperkirakan ahkir 2018 tuntas”, ujar Erna optimis.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Setelah Dihitung Ulang Pemerintah Pusat

Tunjangan Profesi Guru Dipangkas keresahan di kalangan guru.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Saiful Rachman menjelaskan, bahwa kebijakan pemangkasan dana TPG pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tahun 2016 merupakan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada KemenSeorang guru sedang melakukan kegiatan mengajar di sebuah terian Keuangan Sekolah Dasar.

(Kemenkeu).

“Yang runyam Surabaya, Jatim Pos nyataannya ada guru yang nanti kalau ada guru tidak meMeskipun ada pemangka- sudah pensiun atau meninggal nerima haknya akibat pemang kasan ini,” terang Saiful yang san dana Tunjangan Profesi tapi masih menerima TPG. Guru (TPG) bukan berarti ada Namun disayangkan, se- juga mantan Kepala SMKN 4 penyetopan anggaran. Peme bab tidak adanya sosialisasi dari Malang, baru-baru ini.

Pemangkasan ini, imbuh rintah pusat hanya melakukan pemerintah pusat terhadap penghitungan ulang alokasi pemangkasan TPG ini. Aki- Saiful, hanya dilakukan pada dana TPG PNSD. Sebab, ke- batnya, bisa menimbulkan beberapa persoalan. Saiful

mencontohkan, ada guru yang sudah pensiun ternyata tetap menerima TPG. Kemudian guru yang sudah meninggal ada juga yang tetap terdata menerima TPG. “Harus diperjelas alasan pengurangan anggaran ini, jangan sampai nanti ada alasan yang tidak relevan sehingga guru tidak dapat TPG,” ungkapnya.

Berdasar surat Kemenkeu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S579/PK/2016 tentang penyampaian informasi kepada daerah tentang penghentian penyaluran dana TPG, Kabupaten Jember menempati urutan pertama dalam hal pemangkasan TPG. Nominalnya mencapai Rp 214,751 miliar.

Disusul Kabupaten Banyu wangi dengan Rp 212,931 miliar. Sementara Surabaya harus mengalami pemangkasan sebesar Rp 176 miliar. (yus)

Selamatan Desa Dihadiri Bupati Pasuruan Pasuruan, Jatim PosPenyelenggaraan acara selamatan desa didesa Watuagung Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berlangsung meriah dan sukses. Sekitar 6000 warga masyarakat yang datang baik dari desa tersebut maupun sekitarnya di wilayah Kecamatan Prigen, tumlek blek di lingkungan dusun talang dan sekar.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pasuruan H Irsyad Yusuf SE MMA dan muspika Prigen acara diawali dengan dzikir sholawat, albanjari, serta kesenian ujung, jaranan dan ludruk Mahkota Budhaya pimpinan Suwarno dengan bintang tamu Kartolo cs. Selain itu mmenambah kemeriahan acara dinyalakan juga pesta petasan membarengi puluan ancak atau lebih dikenal dengan macam macam makanan yang di kemas dalam satu paket. Dangkan Makanan dalam Ancak tersebut di sediakan oleh warga tiga dusun diantaranya dusun Watuagung, dusun Talang, dan dusun Sekar.

Untuk selamatan masing masing warga dusun mengeluarkan ancak, lalu ancak dari warga dikirap keliling desa setempat dengan rombongan puluan ancak yg dikirap di ikuti tarian berupa bantengan, selanjutnya ancak warga pun di kumpulkan jadi satu dibalai Desa Watuagung.

Diawali sambutan Kepala Desa serta di teruskan orang nomor satu di Pasuruan Irsyad Yusuf dalam sambutannya kepala Desa Watuagung Moh. Usman Effendi menekankan bahwa teradisi dua tahunan sedekah bumi di desa yang di pimpinnya ini harus di lestarikan karena merupakan isi warisan leluhur. Ini adalah mengajarkan kepada kita agar dalam hidup selalu bersukur kepeda Tuhan Yang Maha Esa. Makanan yang di suguhkan dalam bentuk ancak yg kemudian di ba-

gikan kepada warga kembali dengan cara “rebutan “memiliki makna bahwa siapapun kita dalam berusaha pasti akan memperoleh hasil. Berasal dari warga desa dan untuk warga desa tidak pandang pangkat derajat serta setatus sosial.

Rebutan makanan yg berada di ancak adalah simbul bahwa siapapun wajib berusaha.

Makanan atau anugerah dari Tuhan harus di ikhtiarkan atau diupayakan, oleh karena itu dalam pesta Ancak tersebut masing masing peserta harus saling rebutan, itu bermakna kerasnya usaha seseorang akan mempengaruhi hasil jerih payah pada akhirya.

Dengan berusaha kita semua pasti akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan demikian penuturan Kepala Desa Watuagung Usman kepada jtp.

Bupati Pasuruan yang didampingi Andri Wahyudi (anggota DPRD dari PDIP) serta Agus Suyanto (anggota DPRD dari PKB) mengatakan bangga dengan bentuk solidaritas serta antusias warga masyarakat desa Watuagung. Mengakui bahwa tradisi leluhur ini memang wajib di lestarikan.

Mengingat warisan budaya leluhur tersebut mengandung makna tentang prilaku budaya dan kerukunan yg tinggi nilainya. Bentuk budaya warisan para leluhur di tempat lain mungkin sudah banyak yg luntur. Namun sekali lagi bupati Pasuruan ini mengaku kagum dan bangga dengan acara diselenggarakan oleh segenap warga masyarakat di desa watuagung ini (17/9/2016).

Sebelum dimulainya prosesi rebutan ancak acara di tutup dengan doa dari sesepuh desa yg menggunakan bahasa jawa sebagaimana masyarakat kecil di pedesaan. Lalu doa tersebut di bacakan oleh salah seorang ulama’ warga desa Watuagung sendiri. setalah

pembacaan doa maka warga masyarakat desa watuagung secara serentak rebutan berbagai makanan yang berada di dalam ancak.

Acara rebutan berlangsung amat meriah, diselingi tawa canda ceria dari anak, ibu

rumah tangga, remaja putra maupun putri segala lapisan masyarakat termasuk juga para Lansia juga ikut memeriahkan acara selamatan atau sedekah bumi desa watuagung,” ungkap Usman selaku Ketua Panitia. (Ham)

Kadispora Pemkot Surabaya M. Afghani Wardana dihadapan awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya (Foto:Gatot.S/JTMP)

Pemkot Surabaya Gelar Pormaskot Surabaya,JatimPos Tampaknya demam olah raga saat ini sedang mewabah ditanah air. Di Bandung saat ini sedang diselenggarakan Pekan Olah Raga Nasional PON ke XIX dengan melibatkan ribuan atlet nasional, pada waktu hampir bersamaan di kota Surabaya juga diadakan ivent yang mirip namun setingkat lokal.

Mulai tanggal 19 s/d 23 September ini Pemkot Surabaya menggelar Pekan Olah Raga Masyarakat Kota alias Pormaskot.

Pormaskot Surabaya kata Humas Pemkot Surabaya M.Fixer kepada para awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya Jumat 16 September lalu, diadakan setiap tahun sekali dengan maksud antara lain untuk meningkatkan tali silaturahmi dan persahabatan antar warga kota Surabaya utamanya dibidang olah raga serta untuk pembinaan dan mencari bibit baru atlet. “Tahun lalu yang jadi juara umum Pormaskot Surabaya Kecamatan Wonokromo,” ujar Fixer sambil menambahkan bila ivent Pormaskot Surabaya sangat digemari oleh warga kota Surabaya.

Melalui ajang Pormaskot Surabaya kata Fixer banyak bibit baru atlet bermunculan yang pada ahkirnya bibitbibit baru atlet tersebut dibina oleh Dispora untuk dipersiapkan menjadi atlet dalam tingkat propinsi.

Sementara itu Kadispora Surabaya M.Afghani Wardhana SE.MM menyatakan Pomaskot Surabaya 2016 Insyaallah akan dibuka oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini di Gor Indor Gor Bung Tomo Surabaya.

Pormaskot Surabaya kata Afghani akan diikuti oleh 8 Cabang Olah Raga yaitu: Atletik, Bulu Tangkis,Tenis Meja, Tenis Lapangan,Bola Volly,Catur,Futsal dan Sepakbola.

Pormaskot Surabaya diikuti oleh warga masyarakat kota Surabaya yang tinggal di 31 Kecamatan di kota Surabaya.

Menurut Afghani Pormaskot Surabaya diadakan di GOR Bung Tomo dengan harapan kedepan GOR kebanggaan kota Pahlawan Surabaya dapat difungsikan seoptimal mungkin. “Kedepan kami mengharapkan GOR Bung Tomo dapat difungsikan seoptimal mungkin utamanya pembinaan dan penggemblengan para atlet di kota Surabaya,” pungkas Afghani. [Gatot.S/Jatim Pos]

Risma Launching Surabaya Akseliterasi

(foto:Humas Pemkot)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat membubuhkan tandatangan pada piagam Surabaya Akseliterasi di Gra ha Sawunggaling Lt.6 Pemkot Surabaya, Rabu (24/8) Surabaya,JatimPos Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Itu adalah bagian dari “wajah” era kekinian. Termasuk juga bagaimana gadget dan sosial media kini menjadi ‘kawan dekat’ anak-anak. Namun, ke-

beradaan teknologi itu seharusnya diimbangi dengan budaya literasi. Sebab, literasi akan sangat penting dalam mendukung imajinasi dan kreativitas anak.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, apa yang terjadi pada anak-anak

sekarang merupakan sebuah “lompatan”. Seharusnya, anakanak lebih dulu dikenalkan budaya membaca. Baru kemudian bersentuhan dengan teknologi. Yang terjadi sekarang, anak-anak sejak usia dini sudah mengenal teknologi.

“Seharusnya antara kemajuan teknologi dan budaya baca itu seimbang. Karena itulah, saya terus mendorong Badan Perpustakan dan Kearsipan untuk terus menggalakkan budaya baca di masyarakat. Utamanya pada anakanak,” tegas wali kota seusai me-launching Surabaya Akseliterasi di Graha Sawunggaling, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Rabu (24/8).

Menurut wali kota, kebiasaan membaca memiliki beberapa pengaruh positif dalam membentuk karakter anak.

Bahwa dengan membaca, anak-anak akan terlatih untuk bebas berimajinasi. Semisal ketika membaca kalimat di

buku yang berbunyi “burung bersuara merdu’. Maka, anakanak yang membaca buku tersebut akan membayangkan seberapa merdu suara burung tersebut. Sementara bila melihat dari gadget, anak-anak akan langsung bisa melihat/ mendengar.

“Dengan membaca buku dan berimajinasi, anak-anak akan bisa berpikir kreatif. Ini yang penting. Sebab, kita harus membangun sumber daya manusia yang bisa survive di kondisi apapun,” jelas wali kota yang mengatakan semasa kecil selalu membaca buku sebelum tidur.

Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan (Baperpus) Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih mengatakan, Surabaya Akseliterasi ini meliputi empat kegiatan. Yakni lomba kampung literasi, lomba orang tua peduli pendidikan anak, lomba pustakawan berprestasi dan fasilitator literasi. (fred/JTMP)

Jatim II

Hal - 4

Tarik Minat Wisatawan,

Kabupaten Madiun Gelar Festival Batik Madiun, Jatim Pos. Lomba peragaan busana batik khas Kabupaten Madiun berlangsung semarak di alonalon Mejayan, Kab. Madiun, Sabtu (3/9/2016). Lomba ini sebagai wahana untuk melestarikan warisan budaya sekaligus menumbuhkan geliat usaha batik dan menarik minat wisa-tawan.

Sebagai penyelenggara Pemkab Madiun melalui Dinkoperindagpar Kab. Madiun menggelar fashion show batik bertajuk Festival Batik Kab. Madiun 2016.

Dalam acara tersebut Bupati Madiun juga melauncing Logo Pariwisata Kabupaten Madiun dengan ikon Madiun Harmoni.

“Saya mengapresiasi seluruh pembatik maupun desainer yang ada di Kabupaten Madiun yang telah menghasilkan karyakarya yang inisiatif dalam rangka mengembangkan batik khas Kabupaten Madiun,” kata Bupati Madiun, H. Muhtarom.

Menurut H. Muhtarom, saat ini Kabupaten Madiun memiliki

Festival Batik 2016

9 kelompok pembatik tradisional dan semi tradisional. Walau dari segi produksi masih tergolong home industry, batik khas Kabupaten Madiun sudah memiliki berbagai motif dan corak khas Madiun, diantaranya, bernuansa porang, seratjati, gabahsinawur, kenanga, melati, cengkeh, durian, dan demung.

“Setiap motif mempunyai filosofi dan cerita tersendiri, se-

hingga menjadikan batik sebagai busana yang kaya dengan unsur sejarah dan filosofi,” kata H. Muhtarom.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan festival batik Kabupaten Madiun telah mengalami penambahan fungsi dari tahun lalu yang hanya sebagai ajang promosi batik khas Kabupaten Madiun. “Pada tahun ini kita ternyata telah mampu menambah

fungsi sebagai ajang promosi pariwisata,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo, mengatakan, festival batik ini merupakan salah satu program prioritas pengembangan wisata di Kabupaten Madiun sekaligus untuk memperkenalkan batik khas Kabupaten Madiun yang ada beberapa motif dan corak.

“Untuk saat ini kita masih mengembangkan titik lokasi wisata yang sudah terbentuk, terutama wisata alam, wisata buatan dan wisata religi, dengan logo yang sudah dilauncing tadi, sebagai wisata madiun yang harmoni, wisata Madiun tidak kalah dengan wisatawisata yang lain,” jelasnya.

Menurutnya, acara festival batik akan rutin dilaksanakan setiap tahun dengan peserta terbuka untuk umum, akan tetapi dibatasi dengan harus menggunakan batik khas Kabupaten Madiun. (Jum/Adv)

Berkat Dana Desa, Geliat Pembangunan Desa Buduran Meningkat

Madiun, Jatim Pos. Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat terbukti mampu mempercepat pembangunan di desa. Ditambah lagi dengan kucuran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah membuat kegiatan pembangunan di desa semakin meningkat.

Seperti yang terjadi di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dengan di-

kucurkannnya Dana Desa tersebut geliat pembangunan di Desa Buduran bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Ini baru tahun kedua ada Dana Desa dan hasilnya sudah langsung dirasakan masyarakat.

Kalau dalam lima tahun saja begini, saya yakin tidak ada lagi cerita desa-desa tertinggal di Indonesia,” jelas Kepala Desa

Buduran, Jumanto kepada Jatim Pos. Menurutnya, sebagai bentuk realisasi konkritnya, kucuran Dana Desa di Desa Buduran tahun ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk sarana insfrastruktur desa.

Ia, mencontohkan pembangunan dibidang pertanian, sebagai upaya untuk mengairi persawahan yang kering, atas persetujuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Buduran menganggarkan pembangunan sumur pompa sibel melalui Dana Desa yang berlokasi di RT 09, RW 03, Dusun Buduran.

“Pembangunan sumur pompa sibel ini untuk membantu para petani, supaya kekeringan yang terjadi bisa diatasi setiap tahun,” tegasnya.

Selain itu, Dana Desa tahun ini juga dipakai untuk menun-

taskan pembangunan jalan berupa rabat beton jalan yang berlokasi di RT 12 RW 04, Dusun Karanglo, serta pembangunan gedung PAUD dan TPA yang rencanaya dibangun di RT 15 RW 06, Dusun Temboro.

“Semua jalan desa nanti akan diperbaiki secara bertahap.

Ke depan tinggal perawatan dan pengembangan saja karena efeknya langsung mengangkat akses ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Jumanto menuturkan, dengan akses jalan desa yang sudah memadai, akses masyarakat untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi semakin lancar. Penduduk desa yang mayoritas petani lebih mudah mendapatkan kebutuhan untuk menunjang pertanian, sekaligus menjual hasil pertanian.

(Jum/Adv)

 Bakesbangpoldagri Madiun

Sosialisasikan Pemantapan Ketahanan Bangsa Madiun, Jatim Pos. Dalam rangka mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun sosialisasikan pemantapan ketahanan bangsa kepada masyarakat di Aula Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Kamis (16/9/2016).

Sosialisasi tersebut, sesuai undangan dihadiri sekitar 300 peserta dari Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan, yang terdiri dari unsur Trantib, Linmas, PKBN (Pelatih Kader Bela Negara) Kabupaten Madiun, Gerakan Pemuda Ansor, Senkom, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat Desa Teguhan.

Adapun narasumber yang dihadirkan di antaranya, Kasat

Binmas Polres Madiun Kota, AKP Sigit Siswadi, Kasdim 0803/ Madiun, Mayor Inf M Yusuf dan Ketua MUI Kabupaten Madiun, KH A Rodli Makmun.

“Maksud dari sosialisasi ini untuk memberikan pembekalan kepada peserta terhadap nilai-nilai ketahanan bangsa dan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya mencegah berbagai paham atau ajaran sesat dan menyesatkan masyarakat yang dapat mengancam chemistry kehidupan bangsa,” kata Kabid Politik dan Integrasi Bangsa Bakesbangpoldagri, Tarnu Ashidiq kepada wartawan Jatim Pos. Menurutnya, sosialisasi itu juga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk ancaman, gangguan dan pengaruh budaya global

yang dapat membahayakan dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

Sementara itu Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Agus Budi Wahyono, menuturkan, sosialisasi ini sengaja diadakan di Kecamatan Jiwan, karena selain diikuti oleh masyarakat dari dua kecamatan, menurutnya wilayah Jiwan merupakan wilayah perbatasan langsung dengan daerah kabu-

paten lain yang masih rawan konflik sosial.

“Kalau tujuan sosialisasi ini yang jelas untuk memberi pemantapan kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang pentingnya ideologi pancasila untuk kita pertahankan, sebagaimana kita ketahui sebentar lagi kita akan melaksananakan peringatan hari Kesaktian Pancasila,” pungkasnya. (jum/adv)

Usaha Tusuk Sate Desa Bader Lumayan Menjanjikan Madiun, Jatim Pos. Makanan sate adalah makanan khas yang nikmat, sehingga banyak sekali penggemarnya. Di balik bisnis kuliner sate, terdapat peluang usaha menarik, yaitu pembuatan tusuk sate.

Walaupun terkesan sederhana, siapa sangka dari bisnis tersebut memberi peluang usaha yang lumayan menjanjikan bagi Gunawan, salah seorang pengusaha tusuk sate yang ada di RT 05 RW 01, Dusun Bader, Desa Bader, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

“Usaha ini awalnya hanya kecil-kecilan hingga sekarang sudah bisa berjalan memenuhi pesanan tusuk sate dari pelanggan,” jelas Gunawan. Ia mengaku dengan dibantu dua orang karyawannya, omset yang dia raih tiap bulan menunjukkan angka yang cukup lumayan untuk sebuah produk yang bisa dibilang pembuatannya cukup sederhana ini.

“Untuk proses pembuatan sudah menggunakan mesin semua, dengan mesin ini proses pembuatan akan sangat praktis, tidak perlu lagi pekerjaan seperti memotong bambu, menghaluskan dengan pisau manual dan sebagainya. Semua tahapan bisa dikerjakan dengan mudah, sehingga kapasitas produksi pun bisa maksimal,” katanya.Usaha Tusuk Sate Desa Bader Lumayan Menjanjikan Lebih lanjut dikatakan, bahan utama yang digunakan untuk membuat tusuk sate ini adalah bambu yang pasokannya cukup mudah didapat di daerahnya. Sedangkan jenis tusuk sate yang dibuatnya bermacam-macam, tergantung dari pesanan pelanggan, ada yang digunakan untuk sate kambing maupun sate ayam.

Untuk pemasarannya, kebanyakan pesanan pelanggan dari luar daerah, seperti Ponorogo, Surabaya, Bali, Sulawesi dan lain sebagainya. “Harapannya ke depan bisa memproduksi tusuk sate dengan kualitas yang lebih bagus dan kapasitas yang lebih besar hingga bisa memenuhi kebutuhan pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bader, Dolopo, Sri Purwanto, menungkapkan sangat mendukung dengan adanya usaha seperti itu, paling tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan bisa menyerap tenaga kerja.

“Memang selama ini belum ada bantuan untuk usaha tersebut, karena kucuran Dana Desa kan baru ada dua tahun ini, jadi belum bisa terpikirkan ke arah sana. Namun dengan adanya kucuran dana itu, harapannya ya bisa dialokasikan untuk bidang wirausaha seperti ini dan jika sesuai dasar hukumnya bisa dianggarkan, kedepan ya kita anggarkan,” pungkasnya. (Jum/Adv)

Madiun Umbul Square Bakal Menjadi Lembaga Konservasi Madiun, Jatim Pos. Taman Wisata Madiun Umbul Square (MUS) di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur hampir dapat dipastikan sebentar lagi bakal menjadi lembaga konservasi.

“Alhamdulillah, kita sudah mengantongi rekomendasi berita acara teknis dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur. Dan rekomendasi ini, sudah dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan legal formal sebagai lembaga konservasi dari Menteri Kehutanan,” jelas Direktur Madiun Umbul Square, R Afri Handoko, kepada Wartawan, Jum’at (10/9/2016).

Menurutnya, jika ijin sebagai lembaga konservasi sudah turun, MUS bisa mempunyai multi fungsi. Tak hanya sebagai tempat rekreasi, tapi juga sebagai tempat edukasi dan konservasi pelestarian hewan yang menjadi koleksi MUS. “Kalau ijin sudah turun, nantinya Madiun Umbul Square menjadi lembaga konservasi ke tujuh dan satu-satunya di Madiun,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk menjadi lembaga konservasi, MUS harus mempunyai kandang satwa yang memadai agar binatang merasa nyaman seperti di habitatnya sendiri. Karena itu, pihaknya mengajukan anggaran ke APBD sebesar Rp 6 miliar.

Menurutnya lagi, penetapan penambahan penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun.

“Jika disetujui, selain untuk membangun wahana permainan, anggaran sebesar itu nantinya untuk membangun sarana dan prasarana Umbul Festival, penambahan koleksi satwa dan tukar menukar satwa, pembangunan kandang satwa, klinik satwa dan gudang pakan serta dapur satwa,” pungkasnya. (Jum)

Jatim III

Hal - 5

Pemerintah Bantah Keras Melakukan Pembiaran Festival Bakar Sate Kota Mojokerto Adakan

Banyuwangi, Jatim Pos. Kejadian tidak lazim maupun dugaan kuat terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintaah (PP) No 53 Th 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah Kabupaten Banyuwangi, cenderung dilaksanakan secara tidak maksimal.

Buktinya, ada oknum PNS berinisial “ES” yang dinilai telah berbuat tidak lazim dan mengakui melalui surat pernyataan bahwa dirinya telah menikahi perempuan (juga PNS, Red) secara “SIRI” yang mana perempuan tersebut masih menjadi istri sah orang lain. Akan tetapi hingga berita ini diturunkan, belum nampak ada sanksi terhadap oknum PNS tersebut dari pihak pemerintah terkait oknum tersebut sesuai dengan pelanggaran yang tertuang dalam PP No 53 Tahun 2010 Pasal 7 tersebut.

Salah satu pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Banyuwangi menerangkan bahwa, masalah yang tersebut di atas itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Karena suami dari Istri yang dinikahi siri oleh oknum tersebut adalah teman saya. Akan tetapi sejauh mana masalah proses kepegawaiannya, saya tidak tahu,” katanya.

Sementara salah satu pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuwangi ketika membaca surat pernyataan pernikahan siri yang dibuat oleh oknum PNS

tersebut mengatakan, wah, pasti habis oknum ini. Dia pasti dapat hukuman yang sangat berat. Bisa diturunkan pangkat atau dipecat, tergantung dari hasil pemeriksaan. Tapi itu tanyakan pada bidang pengendalian, karena bidang itu yang menangani masalah persoalan PNS,” anjurnya.

Di sisi lain Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten, Banyuwangi Heri Hadi Waluyo SAP Kepala Bidang pengendalian dan Pengolahan Data, membantah keras jika pemerintah melakukan pembiaran terhadap kasus tersebut. “Yang pasti pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap perkara tersebut. Akan tetapi diproses dan yang memproses adalah Inspektorat. Dan sampai saat ini hasil dari pada pemeriksaannya belum selesai,” tegas

Heri.

Dirinya menambahkan bahwa jika hasil pemeriksaannya terbukti melanggar PP No 53 Tahun 2010, maka yang bersangkutan pasti dijatuhi hukuman atau sanksi disiplin tingkat berat. Sebab PP tersebut diterapkan kepada semua PNS, tidak pandang bulu. Terbukti pada tahun 2015 itu terjadi 28 kasus, yang mendapat hukuman berat, ada 2 PNS. Di antarannya penurunan pangkat 3 tahun PNS, pemberhentian tidak hormat 5 PNS dan pemberhentian dengan hormat 9 PNS. Dan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 terjadi 21 kasus PNS yang mendapat sanksi berat ada 10 PNS. Di antaranya mendapat sanksi penurunan pangkat 3 tahun 7 PNS dan pemberian tidak hormat 3 PNS,” tandasnya. (rim)

 Wabup Mojokerto Sholat Idul Adha & Bagikan Hewan Qurban

Desa Bejijong Tersohor Wisata Relegi

Mojokerto, Jatim Pos Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi SH. melaksanakan Sholat Idul adha 1437 H di Masjid Baiturrohman Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Dengan Imam Ust. Lukman Syafii warga setempat Senin lalu. Di antara pejabat yang mendampingi Wabup dalam shalat Idul Adha, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, Assisten, unsur Forkopimda, Kepala Desa Bejijong, Jatmiko, Muspika dan Kades se-Kecamatan Trowulan, Mojokerto.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mojokerto memberikan nasehat di hadapan ratusan jamaah Sholat Idul Adha di Masjid Baiturrohman, mengatakan, pada momentum Idul Adha ini saya berharap mekarnya Generasi Teladan Ibrahim dan Ismail di masa kini.

“Nabi Ibrahim adalah ayah yang demokratis, Ia tidak memaksakan isi wahyu (perintah penyembelihan dari Allah) kepada Ismail sekalipun berhak penuh atas putranya tersebut. Sikap ini patut dicontoh bagi orangtua, pendidik, maupun penguasa.

Ismail sendiri tidak goyah sedikitpun dengan cobaan tersebut, sebab patuh pada

Allah dan orangtua jauh lebih penting bahkan dari diri sendiri. Kita akan selalu merindukan bermekarannya generasi tersebut di masa sekarang, demi terwujudnya kehidupan damai dan penuh ridha Allah,” tutur Wabup.

Pungkasiadi juga menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya mengenai progres pembangunan sektor pariwisata di Desa Bejijong, yang tersohor dengan wisata religi dan sejarah kerajaan Majapahit.

“Kecamatan Trowulan termasuk dalam daerah unggulan pariwisata Kabupaten Mojokerto, selain Kecamatan Pacet dan Trawas.

Pembangunan Rumah Majapahit di Bejijong guna mendongkrak pariwisata lokal, terus mengalami kemajuan pesat.

Sarana dan infrastruktur pendukung seperti lampu penerangan dan jalan, kian prima kualitasnya.

Pemerintah Kabupaten

Mojokerto akan terus konsisten dengan laju pembangunan yang berkelanjutan,” imbuh Pungkasiadi.

Sesuai nama lainnya Idul Adha kerap disebut hari raya Kurban, Wakil Bupati Mojokerto juga menyerahkan hewan sembelihan berupa satu ekor sapi kepada panitia kurban Masjid Baiturrohman Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan.

Tak hanya pembagian seekor sapi kurban pada tiap kecamatan, rangkaian perayaan Idul Adha Pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri, telah dimulai sejak malam sebelumnya yakni dihelatnya acara Malam Final Lomba Gema Takbir Tingkat SMA, SMK, dan MA 2016 seKabupaten Mojokerto, di Pendopo Graha Majatama, Minggu 11 Agustus 2016 malam.

Acara yang diresmikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Akhmad

Jazuli, ini dimaksudkan untuk memuliakan takbir yang merupakan salah satu amalan sunnah yang dibingkai dalam seni.

“Islam itu indah dan mencintai keindahan. Takbir merupakan amalan sunnah Rasulullah SAW, maka alangkah baiknya jika dilantunkan dengan suara merdu dan musik yang indah.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus istiqomah (konsisten) dalam syi’ar Islam. Kegiatan yang sudah kita mulai sejak tahun 2007 ini, kita harapkan makin berkembang dalam skala yang lebih besar,” harap Jazuli.

Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dedy Muhartadi, memaparkan dalam laporan sambutan mengenai detail lomba. “Kita menyeleksi 36 peserta dari 41 yang mendaftar, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 6 pada final malam ini. 6 finalis ini antara lain dari SMAN 1 Sooko, SMKN 1 Dlanggu, SMAN 1 Mojosari, MAN Mojokerto, SMAN 1 Puri dan MA Al-Amin Sooko.

Juri yang menilai berasal dari Kementrian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto,” papar Dedy. (din/adv)

Mojokerto, Jatim PosDalam rangka menyambut hari raya Idul Adha1437H, Pemerintah Kota Mojokerto selenggarakan lomba bakar sate. Agenda rutin pemkot yang berlangsung setiap tahun ini terangkum dalam Pesta Gizi Dan Festival Bakar Sate 2016.

Dari hasil pantauan wartawan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh SKPD yang ada di Kota Mojokerto. Lomba sate yang digelar di kawasan Jogging Track atau populer disebut JT ini, berlangsung cukup meriah. Selain lomba bakar sate, masyarakat juga bisa menikmati panggung hiburan sambil makan sate gratis Senin lalu.

Walikota Mojokerto KH

Mas’ud Yunus mengatakan, salah satu tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat Kota Mojokerto akan semakin meningkatkan solidaritas dan peduli sesama. “Tujuan kali ini bukan hanya kita memperingati hari raya Idul Adha, tapi agar seluruh masyarakat bisa merasakan sate gratis serta meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama,” ujar Walikota.

Peserta Festival Bakar Sate kali ini terdiri dari ratusan tim dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), Ormas, sekolah dan masyarakat. Mereka memperebutkan hadiah total Rp 15,35 juta untu penenang lomba bakar sate. (din)

Pilkades Serentak Kabupaten Mojokerto Mojokerto, Jatim Pos. Sebanyak 39 Desa terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan desa. Sebentar lagi kekosongan tersebut, bakal teratasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah memastikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2016 secara serentak. Dilaksanakan sebelum akhir tahun 2016.

Yakni Rabu, 21 September 2016.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Mojokerto, Rahmat Suharyono, mengatakan Pilkades serentak Kabupaten Mojokerto akan digelar pada Rabu 21 September 2016. Berbeda dengan sistem sebelumnya, selain digelar serentak dalam satu hari, sistem Pilkades kali ini jumlah calon 2-5 orang.

Dari 39 desa di wilayah 15 kecamatan itu kata Rahmat, ada 3 desa belum penetapan calon. Lantaran ketiga desa itu tidak bisa memenuhi persyaratan keadministrasian, utamanya dari jumlah calon yang mendaftar.

Maka pelaksanaannya diundur tanggal 29 September untuk Desa Kemasantani dan Dilem serta tanggal 10 Oktober untuk Desa Puri.

Rahmat merinci 36 desa yang siap melaksanakan Pilkades Serentak tanggal 21 September, yakni Kecamatan Ngoro ada 3 desa ; Kutogirang, Kunjorowesi dan Candiharjo. Kecamatan Pungging, 5 desa; Randu-harjo, Banjartanggul, Purworejo, Tempuran, Ngrame. Kecamatan Mojosari; Belahantengah dan Awang-awang.

Kecamatan Bangsal ada 3 desa; Ngrowo, Gayam, Pacing. Sedangkan Kecamatan Mojoanyar juga ada 3; Sadar Tengah, Gebang Malang, Ngarjo. Kecamatan Kutorejo; Sawo, Kepuh Arum, Karang Asem. Kecamatan Dlanggu hanya 1 desa yakni Sambilawang.

Sementara Kecamatan Gondang 1 desa yakni Desa Gondang, sebab Desa Dilem dan Kemasantani tidak bisa memenuhi persyaratan. Untuk Kecamatan Puri 2 desa namun yang siap Desa Banjaragung sedangkan Desa Puri tidak bisa memenuhi persyaratan.

Kecamatan Jatirejo 1 desa yakni Rejosari. Kecamatan Trowulan ada 5 desa yakni; Wonorejo, Jatipasar, Kejagan, Sentonorejo, Temon. Sedangkan Kecamatan Sooko hanya 1 desa yakni Desa Mojoranu.

Wilayah utara sungai, 3 dari 4 kecamatan, yakni Gedeg, ada 3 desa ; Pagerejo, Batankrajan, Sidoharjo.

Sedangkan Jetis ada 3 desa; Canggu, Jetis, Ngabar.

Untuk Dawarblandong 1 desa yakni Gunungan. “36 desa itu sudah melaksanakan penetapan calon dan masuk tahapan kampanye tanggal 13-15 September,” terangnya. (din)

Jatim IV

Hal - 6

Sering Lalai Nikmat Sehat dan Sempat  Dinsosnakertrans Sampang, Fasilitasi Forkopimda Shalat Idul Adha

Sampang, Jatim Pos. Dinsosnakertrans Sampang, kembali memfasilitasi pelaksanaan Shalat Idul Adha 2016M/1437H bersama antara Forkopimda dengan masyarakat Sampang, di lapangan Wijaya Kusuma Sampang, Senin lalu.

Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib dan Wakil Bupati (Wabup) Fadhilah Budiono melaksanakan Shalat Idul Adha 1437H di Lapangan Wijaya Kusuma, bersama Forkopimda. Antaranya hadir Kapolres AKBP Tofik Sukendar, Dandim 0828 Letkol (Inf) Indrama Bodi, serta ribuan warga Sampang.

Usai Shalat Ied, Bupati

bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) menyerahkan bantuan hewan kurban yang disediakan Dinsosnakertrans Sampang.

Kepala Dinsosnakertrans Sampang, H. Malik Amrullah menjelaskan dengan singkat, total hewan kurban yang dikeluarkan yaitu 111 ekor. Perinciannya, 22 ekor sapi dan

89 ekor kambing,” jelasnya.

Ustad Syamsudin yang menjadi Imam sekaligus Khatib Shalat Idul Adha di Lapangan Wijaya Kusuma mengajak umat Islam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. “Sisa usia kita harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebagai bekal bagi kita kelak,” katanya.

Dia mengingatkan, manusia kerap lalai terhadap dua nikmat yang diberikan Allah.

Yakni, nikmat sehat dan sempat. “Umat Islam yang berangkat ke Tanah Suci, Makkah, itu bukan karena

kebetulan. Tapi, karena panggilan Allah. Itu sebuah nikmat dan mereka yang melaksanakan ibadah suci merupakan orang-orang pilihan,” jelasnya.

Melaksanakan Ibadah Haji merupakan salah satu bentuk ketundukan manusia kepada Allah. “Orang yang berhaji rela meninggalkan kendaraan bernilai ratusan juta, rumah mewah, jabatan, dan berpisah sementara waktu dengan keluarga. Itu harus dimaknai sebagai bentuk keikhlasan manusia memenuhi panggilan Allah.

Bukan karena materi, melainkan karena ditakdirkan berangkat haji oleh Allah Swt,” ucap Ustad Syamsudin.

Sementara Bupati Sampang, H.Fannan Hasib di sela waktu acara, mengatakan mohon maaf lahir batin, baik atas nama pribadi maupun pemerintah Sampang, kepada seluruh masyarakat Sampang. “Mari kita rayakan hari raya Idul Adha 1437H ini dengan penuh gembira dan do’a untuk seluruh umat Muslim, karena hari raya Idul Adha bisa juga dikatakan hari raya Haji, di mana sebagai umat muslim tentu ingin melaksanakan ibadah rukun iman yang ke-5 tersebut,” pungkasnya. (Dir/Ali/Man)s

GAIB Pertanyakan Keseriusan Kejari Sampang Kasus PT SMP Sampang, Jatim Pos Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang untuk mengungkap adanya dugaan korupsi di tubuh PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) terus menjadi perhatian serius masyarakat Sampang.

Ormas Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Sampang, yang diketuai oleh Habib Yusuf Assegaf, dengan tegas mendukung supremasi hukum yang sedang ditegakkan Kejari Sampang saat ini. Dengan mendatangi Kantor Kejari Sampang dan ditemui Kasi Intel Kejari Joko Suharyanto, Habib Yusuf berharap kasus tersebut bisa secepatnya diselesaikan ke akar-akarnya. “Saya yakin dengan ditetapkannya Direktur Utama PT SMP, Hasan Ali sebagai tersangka, maka kejari Sampang diyakini pula akan membongkar segala bentuk korupsi beserta para pelakunya,” tegas Habib Yusuf.

Direktur Utama (Dirut) PT SMP, Hasan Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sampang dalam kasus pengelolaan keuangan perusahaan tahun 2013, setelah memeriksa sejumlah saksi. Kasi Intel Kejari Sampang, Joko Suharyanto

menerangkan, penetapan tersangka terhadap Hasan Ali dilakukan setelah penyidik memiliki dua alat bukti cukup.

“Kasus ini bukan ada laporan, memang temuan Intel Kejari yang kemudian diserahkan ke Pidsus, tentang pengelolaan PT SMP tahun 2013,” kata Joko Suharyanto, Kamis belum lama ini.

Namun sayang, Joko Suharyanto enggan membeberkan lebih panjang terkait kasus tersebut, karena masih dalam tahap penyidikan.

Menurut habib Yusuf Assegaf, sedikitnya ada sekitar Rp

20 miliar uang perusahaan pada tahun 2013 yang penggunaannya tidak sesuai hukum. Banyak ketentuan yang dilanggar Hasan Ali sebagai Dirut.

“Intinya pengurus PT SMP dalam hal ini Hasan Ali dan Aliyil Farmadi sebagai Komisaris Utama yang harus tanggung jawab soal keuangan perusahaan, karena pengurus yang lain sudah tidak aktif,” pungkasnya.

Untuk diketahui, PT SMP merupakan BUMD Pemkab Sampang yang saat ini legalitas perusahaan dipertanyakan. Sebelumnya,

jajaran direksi lama ada yang telah masuk bui, yakni mantan Dirut PT SMP Hari Utomo. Bahkan mantan Bupati Kabupaten Sampang, Noer Tjahja juga terseret dalam pusaran kasus korupsi di tubuh PT SMP. Kembali dijelaskan Joko Suharyanto, Kepala Kejaksaaan Negeri Sampang Adhi Prabowo akan mencari tim auditor untuk menghitung kerugian negara atas kasus dugaan penyelewengan dana migas tahun 2013 yang dikelola PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) tersebut.

“Kalau sudah ada tim auditor,

Bupati dan Wakil Bupati saat petik merah kopi

 Bupati Bersama Wakil Bupati Pasuruan

Panen Raya Petik Merah Kopi Pasuruan, Jatim Pos. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf bersama Wakil Bupati Ir H Riang Kulup Prayuda melakukan panen merah kopi di Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan kelompok petani kopi untuk mengeluhkan manajemen pengelolaan hasil yang masih belum terorganisir.

“Pak Bupati, memang sejak tiga tahun terakhir permintaan kopi melesat tinggi. Tapi itu gak bisa dipenuhi karena manajemen pengelolaan hasil yang masih kurang baik,” kata seorang petani kopi yang hadir dalam acara panen raya petik merah kopi di Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dalam perbincangan, Selasa lalu.

Kacaunya menejemen tersebut karena setiap kecamatan penghasil kopi tak memiliki Unit Pengelolaan Hasil (UPH).

“Kami nggak minta-minta Pak Bupati, tapi memang itu kendalanya,” jelas perwakilan kelompok tani.

Meski demikian seluruh kelompok tani yang hadir mengapresiasi langkah pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan gencar mempromosikan kopi Pasuruan, terutama panen merah kopi. “Sejak tiga tahun terakhir semakin banyak petani kopi yang panen merah kopi karena memang lebih

menguntungkan.

Kualitasnya bagus dan aromanya juga nikmat,” jelasnya.

Bupati yang menerima keluhan tersebut langsung meminta Ir Yetti Purwaningsih MMA (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan) untuk memikirkan solusinya. “Ikhtiar untuk mempromosikan kopi asli Kabupaten Pasuruan terus kita lakukan dengan harapan agar petani kopi lebih sejahtera. Memang pemerintah selalu memiliki kekurangan, UPH salah satu hal yang harus dipenuhi,” kata Irsyad.

Dalam acara panen merah kopi bertujuan meningkatkan poduksi kualitas kopi serta nantinya bisa menghasilkan pendapatan kopi melimpah dan mampu bersaing di pangsa pasar utamanya dalam menyongsong MEA. Bupati merasa lega karena sudah 60 persen petani yang panen merah kopi.

Dengan demikian, kopi Pasuruan akan terjaga kualitasnya, pemerintah juga terus melakukan upaya mendukung petani kopi dengan promosi dan menyediakan tempat pemasaran,” pungkasnya.

Lahan kopi tersebut tersebar di lereng Pegunungan Bromo dan Arjuna-Welirang di delapan kecamatan, yakni Tutur, Purwodadi, Pasrepan, Lumbang, Puspo, Prigen, Purwosari, dan Tosari.

nanti akan ketahuan berapa jumlah kerugian negara dalam kasus ini,” ujarnya Ditambahkan Joko, tim auditor itu bisa menggunakan BPKP atau BPK RI. Tim itu akan diminta untuk mengaudit khusus kasus dugaan korupsi penyelewengan dana migas di PT SMP. “Kita masih mendalami adanya keterlibatan pihak yang harus bertanggung jawab, namun yang jelas sementara ini masih ada satu tersangka,” imbuh dia.

Ketika ditanya kapan akan dilakukan penetapan terhadap tersangka baru.

Joko memaparkan, dalam melakukan penetapan tersangka baru, pihaknya tidak akan gegabah serta tidak bisa didesak.

“Kami tidak ingin gegabah, penetapan tersangka baru bisa dilakukan ketika dari penyidik sudah mengantongi dua alat bukti kuat, dan sementara waktu kami masih fokus pengembangan penyidikan terhadap tersangka Hasan Ali yang menjabat sebagai Dirut PT SMP serta nilai kerugian negara,” tandas dia.

Ditanya target hingga akhir tahun, Joko mengaku pesimis bisa menyelesaikan kasus PT. SMP tersebut, karena menurutnya, saat ini Kejari terkendala terbatasnya anggaran dan anggota, sementara kasus yang sebelumnya di tangani lebih 20 kasus yang menunggu, pungkasnya.

(Ham)

(Dir/Ali/Man)

Jatim V

Hal - 7

Disperta Sumenep Ancam Kelompok Tani Fiktif

Ir. Bambang Heriyanto, M.Si, Kadisperta Sumenep

Sumenep, Jatim Pos. Keseriusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep,

dalam memverifikasi keberadaan Kelompok Tani (Poktan) betul-betul dilakukan dengan teliti, sehingga keberadaan Poktan yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi hingga penghentian.

Kepala Disperta Kabupaten Sumenep, Ir. Bambang Heriyanto, M.Si kepada wartawan, Kamis (15/09) mengungkapkan, dalam melakukan verifikasi terhadap sejumlah Poktan di Sumenep, pihaknya juga melibatkan sejumlah unsur yang kompeten dalam melakukan pengecekan terhadap Poktan.

“Kami melibatkan berbagai unsur dalam melakuk-an

verifikasi Poktan, khususnya verifikasi yang dilakukan secara manual di tingkat Kecamatan,” ung-kapnya.

Dijelaskan, verifikasi secara manual di Kecamatan, selain dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disperta, juga melibatkan lintas sektor, seperti UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), UPT Dinas Peternakan (Disnak), serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa. Karena dinilai lebih mengetahui kondisi Poktan di bawah, mulai dari keaktifan perkumpulannya, hingga peran serta pembimbingan

kepada petani.

Disamping itu tegas Bambang, pihaknya menggunakan software dengan memakai kunci Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal tersebut untuk menghidari adanya keanggotaan Poktan tumpang tindih. Karena hal itu akan berpotensi tidak meratanya bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Kami berharap keberadaan Poktan di Sumenep benar-benar valid, sehingga dapat menyukseskan program swasembada pangan nasional,” tandasnya. (rol,nan,man)

Keluarga Saharudin Relakan Dimakamkan di Makkah Sumenep, Jatim Pos. Satu orang jemaah haji atas nama Saharudin (68), asal Desa Bilis-bilis Kecamatan Arjasa, Kab Sumenep, Madura, Jawa Timur meninggal dunia sekitar pukul 08.00 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 12.00 WIB, Rabu (14/ 9/2016).

“Untuk penyakitnya belum diketahui karena ti-dak dikonfirmasi dari petugas kesehatan yang ikut dalam kloter tersebut,” kata Kasi Umrah dan Haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Abdul Aziz, Kamis (15/09).

Aziz menerangkan, jemaah haji yang meninggal itu sudah sempurna melakukan ibadah haji, dan dimakamkan di Mekah. “Keluarga jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi sudah mendapat kabar dan tidak keberatan dimakamkan di Arab Saudi,” terangnya.

Total jemaah haji yang masuk Kloter (Kelompok Terbang) pertama sebanyak 445 orang, dan 9 orang masuk pada kloter ke 2 yang bergabung dengan Pamekasan dan Surabaya, dan 7 orang tergabung dalam kloter 22.

“Rencananya, untuk kloter pertama akan tiba di Sumenep pada tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, dan kloter ke 2 sekitar pukul 23.00 WIB,” ungkapnya. (rol,nan,man)

Diklatpim IV Kab.Blitar Kunker di Sumenep Sumenep, Jatim Pos. Sebanyak 40 Orang pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang mengikuti Diklatpim IV Rabu (14/09) melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, guna melihat beberapa program unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep untuk dijadikan masukan bagi para peserta Diklatpim.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. Hadi

Soetarto, M.Si usai acara penerimaan Benchmarking ke Best Practice peserta Diklatpim IV Kabupaten Blitar di UPT SKD Batuan Sumenep, Rabu (14/09) mengungkapkan, kedatangan para peserta Diklatpim IV dari Kabupaten Blitar ini tentu memiliki sisi positif yang ada di Kabupaten Sumenep untuk digali dan disandingkan dengan Kabupaten Blitar.

“Ada 3 lokus yang menjadi sasaran kunjungan pe-

serta Diklatpim IV Kabupaten Blitar ini, yakni Peternakan terbesar yang ada di Pulau Sepudi, Program Paten Kecamatan, dan Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan SPM,”ungkapnya.

Dikatakan, seperti diketahui bersama jika pelayanan kesehatan dengan menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Kabupaten Sumenep, jenis layanannya hingga melampaui layanan BPJS. Karena di BPJS

tidak melaksanakan Kemoterapi, pelayanan Katarak, CT Scan dan sebagainya.

Sementara di Kabupaten Sumenep telah memprogramkan pelayanan kesehatan dengan SPM hampir Rp. 60 milyar. Bahkan, di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep juga menyediakan ruangan “Siap Sehat” dengan pelayanan satu pintu, dengan melibatkan Disdukcapil dan Dinas Kesehatan, sehingga pelayanan

Sekdakab Sumenep dan Peserta Diklatpim

bisa dilakukan satu hari selesai untuk pasien kelas 3.

“Dengan kehadiran peserta Diklatpim IV dari Kabupaten Blitar ke Sumenep setidaknya juga bisa membantu mempromosikan potensi Kabupaten Sumenep,

serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomomi, karena kedatangan mereka selain menginap di hotel, tentu akan membawa oleholeh makanan khas Sumenep,” tambahnya. (rol,nan,man)

Bupati dan DPRD Kabupaten Malang  Sepakati Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Ketenagakerjaan Malang, Jatim Pos Bupati dan DPRD Kab. Malang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang dua hal, yaitu, Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Persetujuan dua pejabat eksekutif dan dan legislatif tersebut disampaikan oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna dan Juru Bicara DPRD Kab. Malang, H Ahmad Rofiq, S.Si dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Malang tanggal 14 September 2016 di Gedung DPRD setempat.

Menurut Bupati Rendra dalam pendapat akhirnya, pengajuan dua Raperda tersebut sudah memperhatikan peraturan perundang-undangan, proses dan mekanisme pembahasan serta substansi peraturan daerah. Pengajuan tersebut juga mendapat penguatan melalui fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pihaknya berpendapat bahwa kedua Raperda tersebut dapat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Juru Bicara DPRD Kab. Malang, H Ahmad Rofiq, S.Si menyatakan DPRD Kab Malang telah membuat Pansus (Panitia Khusus) untuk membahas dua Raperda tersebut. Pembentukan Pansus tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPRD Kab. Malang No. 40 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Malang.

Pihaknya telah melakukan pembicaraan pada tingkat I bersama dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam pembicaraan Tingkat I tersebut, Pansus telah melaksanakan beberapa kegiatan antara

lain; konsultasi baik ke Pemerintah Pusat maupun Provinsi, Kajian yang dilaksanakan bersama akademisi, serta Uji Publik dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan. ‘’Hasil kegiatan tersebut didiskusikan untuk menambah referensi dalam penyusunan Raperda yang dilakukan dalam rapat-rapat dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang,’’ ujar Ahmad Rofiq.

Menurut Rofiq, hasil pembahasan dua Raperda tersebut telah mendapatkan pendapat, koreksi dan persetujuan dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Malang dan untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. ‘’Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi DPRD Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab Malang,’’ papar Rofiq.

Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Menurut Bupati Rendra, landasan hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin adalah untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tujuan sebagai berikut.

Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Menjamin kepastian penyeleng-

garaan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Juga mewujudkan pemberian dana bantuan hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Dikatakan Rendra, pemberian bantuan hukum dilakukan dalam bentuk fasilitasi anggaran kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum baik melalui litigasi maupun non litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada masyarakat, adalah berbadan hukum, terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum, Lebih lanjut dikatakan, penyaluran anggaran bantuan hukum dilaksanakan oleh instansi melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara atau kegiatan bagi Pemberi Bantuan Hukum yang telah menangani perkara/kegiatan. Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana dalam APBD. Selanjutnya diuraikan, pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum dan dila-

rang melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak penerima bantuan dan proses penyaluran bantuan diberi sanksi administratif berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum dan melaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang.

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Sedang Raperda tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disampaikan Juru Bicara DPRD Kab. Malang, Ahmad Rofiq bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan: perencanaan tenaga kerja direncanakan dan dilaksanakan secara, kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, bijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas daerah. Kemudian kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu, me-wujudkan pemerataan kesem-patan kerja dan penyediaan te-naga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dae-rah; dan kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarah-

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang. Sepakati Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Ketenagakerjaan

kan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja ‘’Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.,’’ ujar Ahmad Rofiq.

Lebih lanjut Rofiq menjelaskan, perencanaan tenaga kerja daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadi dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan. Penyusunan perencanaan Ketenagakerjaan dijadikan acuan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan perencanaan Ketenagakerjaan dilakukan oleh suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyandang Catat dan Tenaga Asing Ahmad Rofiq juga memberikan penekankan pada setiap perusahaan agar memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat. Prinsipnyanya, agar mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat keca-

catan, pendudukan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. ‘’Setiap pengusaha wajib mempekerjakan penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaannya dan melaporkannya kepada Bupati,’’ tegas Ahmad Rofiq.

Sementara Ahmad Rofiq juga berpendapat bahwa Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara wajib menyediakan tempat penampungan tenaga kerja yang memperoleh Izin dari Bupati. Tempat penampungan tenaga kerja harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dikatakan Ahmad Rofiq, penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. Setiap pemberi kerja yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) wajib melaporkan kepada Dinas. Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang IMTA wajib memiliki izin perpanjangan tertulis dari Bupati.

(Zis Muzahid Hasan)

Jatim VI

Hal - 8

Efisiensi OPD Tidak Perlu Assesment 1.000 Ton Tembakau Petani Madura Gudang Pabrikan Rokok Serap

 Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung Tulungagung, Jatim Pos. Dari para pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Tulungagung nampaknya agak was-was menunggu keputusan Bupati apakah akan dilantik pada bulan Oktober mendatang atau tidak, karena efisiensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari pemerintah pusat. Kendati demikian hingga minggu kemarin dipastikan tidak akan kembali melakukan penilaian kemampuan (assessment) terhadap para pejabat kendati ada yang bakal digeser. “Kendati sudah dipastikan akan melakukan pelantikan pejabat pasca rampungnya perubahan susunan organisasi dan tata kerja

(SOTK), pemkab tidak akan melakukan assesment ulang pada para pejabat,” ucap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Dikarenakan Pemkab saat ini masih mengacu hasil assessment yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, diperkirakan jika ada assesment kembali, kemungkinan besar akan sama. Maka itu tidak perlu untuk dilakukan. Dengan begitu, lanjut dia, pelantikan pejabat sesuai nomenklatur struktur organisasi baru cukup menggunakan hasil assessment lama. Untuk penataan pejabat apakah tetap menduduki jabatan lama atau tidak, akan mendiskusikannya dengan pihak Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Tulungagung.

Efisiensi atau pengurangan jumlah pejabat tidak bisa kami hindari lagi. Sebab merupakan amanah Undang-Undang,” tuturnya.

Dari berapa jumlah pejabat nanti tidak akan menduduki kursinya kembali? Dia belum bisa menjelaskan secara detail.

Namun, berdasarkan informasi yang ada nantinya ada sekitar 40 pejabat baik itu pejabat eselon IV setingkat kasi hingga pejabat eselon II setingkat Kepala Dinas yang nantinya tidak lagi menduduki jabatannya. Sedangkan dimana tempat pejabat tersebut setelah tidak lagi menduduki jabatannya, belum bisa dipastikan. Itu

masih menunggu informasi atau aturan dari pemerintah pusat mengenai hal tersebut.

Pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) tentang susunan OPD yang baru sudah memasuki tahap akhir, kita tunggu hasilnya, jelas mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini seperti yang diberitakan peraturan daerah tentang SOTK di Tulungagung yang kini masih dibahas antara DPRD dan Pemkab Tulungagung, diperkirakan akan memangkas jumlah Dinas dan para pejabat eselon IIb dan III. Kendati demikian hai itu tidak akan berimbas pada pengurangan pegawai negri sipil. (San)

Tetapkan Perda Perubahan APBD Tahun 2016 Tulungagung, Jatim Pos DPRD Tulungagung, Selasa lalu, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda. Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD di ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung dan dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Kendati delapan fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda, namun mereka tetap memberi catatan dalam pandangan akhir fraksi masingmasing. Ke delapan fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru.

Adapun perubahan APBD 2016 yang telah disetujui untuk ditetapkan itu yakni disisi pendapatan, dari sebelumnya Rp 2.400.427.251.892,16 menjadi Rp 2.287.405.873.109,70 atau berkurang Rp 113.021.378.782,46. Kemudian belanja, dari sebelum-nya Rp 2.417.754.736.127,16 menjadi Rp 2.561.213.577.876,70 atau meningkat Rp 143.458.841.749,54. Ini mengakibatkan defisit setelah perubahan Rp 273.807.704.767,00.

Sementara di penerimaan pembiayaan, dari sebelumnya Rp 35.327.484.235,00 menjadi Rp 284.807.704.767,00 atau bertambah Rp 249.480.220.532,00. Dan di pengeluaran pembiayaan, dari sebelumnya Rp 18.000.000.000,00 menjadi Rp 11.000.000.000,00 atau berkurang Rp 7.000.000.000,00. Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 273.807.704.767,00. Dan SIL-

PA tahun berkenaan Rp 0,00.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Drs Wiwik Triasmoro, memberi catatan di antaranya meminta Bupati Syahri Mulyo untuk melakukan pengetatan dan mencari terobosan tambahan pendapatan daerah pasca Kementerian Keuangan menunda pencairan DAU yang selama empat bulan mencapai Rp 169.846.625.956,00.

“Bupati harus lebih bekerja keras lagi dalam pengoptimalkan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Ini sebagai upaya untuk menutup pembiayaan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan akibat dari tertundanya penyaluran DAU oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Hampir seluruh fraksi menyatakan hal senada dengan PDI Perjuangan. Selain menyinggung pengoptimalan pelayanan kesehatan dan per-

Tulungagung Segera Miliki Bandara Tulungagung, Jatim Pos. Pemberian lampu hijau oleh Kementerian Perhubungan untuk membangun bandara di Tulungagung disambut gembira Bupati Syahri Mulyo SE MSi. Bahkan kalangan DPRD setempat memberikan dukungan dan berharap pembangunan bandara di wilayah selatan Jatim itu segera terwujud.

“Ya Alhamdulilah. Terima kasih, mudah-mudahan nanti Tulungagung ditetapkan (sebagai tempat) bandar udara,” ujar Bupati Syahri Kamis lalu.

Ia berharap Tulungagung benar-benar dinyatakan layak untuk dibangun bandara dan pembiayaan pembangunannya dibantu oleh pemerintah pusat.

“Kami belum tahu apakah pengadaan lahan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau semuanya dibebankan pada pemerintah daerah menurut kami pembangunannya akan jadi agak terhambat karena ang-

garan terbatas. Bandara itu butuh antara 200 sampai 300 hektar kalau bebannya pemerintah daerah tidak mungkin tuntas dalam satu tahun,” paparnya.

Bupati Syahri selanjutnya mengatakan jika kewenangan pembangunan bandara di Tulungagung dibebankan pada pemerintah pusat, Pemkab Tulungagung akan membantu pendampingan pembebasan lahan dan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya bandara.

Saat ini Bupati Syahri tengah menunggu kedatangan tim dari Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura I (Persero) yang rencananya akan melakukan survei lapangan di Tulungagung pada pekan depan.

“Ada empat titik lokasi di Tulungagung. Wilayah timur ada satu titik di Kecamatan Rejotangan. Kemudian ada tiga titik di daerah Kecamatan Campurdarat dan dari tiga titik itu satu titik merupakan lahan

Perhutani. Mudah-mudahan saja lahan Perhutani yang paling layak karena tidak akan capek-capek membebaskan lahan,” bebernya sembari tersenyum.

Tak kalah gembiranya, Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE Msi mengatakan, lampu hijau pembangunan bandara di Tulungagung tak lepas dari upaya pemerintah daerah setempat dan putra-putra daerah Tulungagung yang kini berkiprah di kancah nasional.

“Dibangunnya bandara di Tulungagung akan berdampak luas. Tidak hanya pada ekonomi tetapi juga pada pariwisata,” ujarnya.

Begitupun yang diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH. Menurut dia, Tulungagung diyakini akan semakin berkembang dengan adanya bandara. “Yang jelas terdongkrak adalah PAD (pendapatan asli daerah) dan sektor pariwisata. (san/hms)

mintaan penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan diniyah yang menjadi catatan dari Fraksi PKB. Dalam sambutannya, Bupati Syahri Mulyo mengucapkan terimakasihnya karena Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 telah disetujui dan ditetapkan DPRD menjadi Perda. Ia menyatakan penundaan DAU oleh pemerintah pusat dampaknya juga akan dirasa oleh pemerintah desa. “Penundaan DAU mengakibatkan penurunan penerimaan alokasi dana desa (ADD),” terangnya.

Sedang untuk menjaga likuiditas, menurut Bupati Syahri Mulyo dilakukan penundaan pembayaran belanja di triwulan keempat menjadi di awal tahun 2017. (san)

Beginilah kegiatan pabrikan rokok di Kab Pamekasan, Madura

Pamekasan, Jatim Pos. Sejak dibuka awal Agustus kemarin, 12 gudang milik pabrikan rokok di Kabupaten Pamekasan, Madura, telah menyerap 1.046 ton. Ke-12 gudang tembakau itu tersebar hingga wilayah pedesaan. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Pamekasan, Hendradi, menjelaskan, angka 1.046 ton itu tercatat dari awal gudang buka Senin (29/8) hingga Jumat (16/9).

Dari belasan gudang itu, tercatat 9 gudang kecil dan 3 gudang besar. Gudang kecil menampung tembakau milik petani terdekat. Seperti di wilayah Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru, ditugasi membeli tembakau petani di wila-yah utara Kabupaten Pamekasan. Sisanya, tiga gudang besar berlokasi di kota Pamekasan untuk menampung tembakau petani wilayah selatan Pamekasan.

“Nantinya, tembakau yang dibeli pihak gudang kecil akan disetor ke pengelola gudang besar sebagai perwakilan pabrikan rokok,” jelas Hendradi, Jumat (16/9).

Dari sisi harga, Hendradi mencatat, harga pembelian tembakau petani dipandang stabil dan berada di atas angka modal produksi Rp 32.900 per kilonya. Bahkan, sepekan lalu, ada beberapa gudang yang berani membeli tembakau dengan patokan harga Rp 40 ribu.

Hendradi memprediksi, produksi tembakau Pamekasan menurun akibat cuaca kemarau basah. Dari pihak pabrikan rokok menyodorkan angka kebutuhan tembakau tahun 2016 ini mencapai 21.250 ton. Angka itu lebih tinggi saat musim tembakau 2015 lalu yang mematok 17.550 ton.

“Meski diprediksi hasil panen tembakau menurun, namun kami telah berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia tembakau Jawa yang diselundupkan ke Madura.

Kegiatan itu untuk menjaga kualitas tembakau Madura yang telah populer di kalangan pabrikan rokok,” pungkas Hendradi. (bw)

Bupati Trenggalek Masuk Nominasi UCLG-Aspac Mewakili Asia Tenggara Trenggalek, Jatim Pos Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak masuk nominasi dalam Badan Eksekutif Biro Asosiasi Pemerintah Daerah seAsia-Pasifik (United Cities And Local Governments Asia And The Pacific/UCLG-ASPAC) mewakili Asia Tenggara. “Ya, saya masuk nominasi untuk duduk di situ (biro eksekutif UCLGASPAC). Artinya akan dicalonkan resmi sebagai wakil dari (pemerintah daerah) Asia Tenggara, tidak hanya Indonesia,” kata Bupati Emil Elestianto Dardak di Trenggalek, Minggu lalu.

Emil mengatakan, pembentukan dan penetapan formasi struktur eksekutif biro Pemda se-Asia-Pasifik akan digelar di Seoul, Korea Selatan pada Selasa (6/9) hingga Kamis (8/9).

Namun sehubungan dengan rencana pencalonan Emil dalam struktur biro eksekutif UCLG-ASPAC, suami artis Arumi Bachsin itu sudah harus tiba Korea Selatan sehari sebelum acara dimulai, atau mulai Senin (5/9).

“Itu karena kami diminta khusus memaparkan strategi pembiayaan pembangunan, karena kebetulan kami dipandang memiliki pengalaman di bidang pembiayaan infrastruktur alternatif menggunakan konsep public private partnership,” papar

Emil. Selain Emil, kepala daerah lain dari Indonesia yang dinominasikan masuk struktur UCLGASPAC adalah Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai Standing Committe for Woman in Local Government dalam Asosiasi Pemda se-AsiaPasifik tersebut.

“Untuk yang benar-benar badan eksekutif biro, yang duduk di situ dan dicalonkan kali ini adalah Trenggalek,” kata Emil.

Menurut penjelasan Emil, posisi yang sama sebelumnya dimandatkan ke Bupati Wakatobi Sulawesi Tenggara. “Kami mendapat banyak masukkan dari beliau (Bupati Wakatobi) bahwa banyak sekali manfaat yang didapat dari posisi strategis di forum internasional seperti halnya Asosiasi Pemda se-AsiaPasifik ini. Setidaknya dalam hal promosi potensi wisata dan ekonomi daerah, seperti halnya pariwisata di Wakatobi,” kata Emil. Selain menyampaikan konsep pembiayaan pembangunan daerah melalui pembiayaan infrastruktur alternatif berbasis public private partnership, Emil juga akan memaparkan strategi pembangunan kota kecil di Trenggalek.

“Kebetulan Trenggalek juga baru saja menerbitkan dua perda yang diinisiasi DPRD dan

bisa menjadi pondasi pembangunan kawasan secara menyeluruh, yakni perda kerjasama daerah dan perda pinjaman daerah. Gubernur Jatim mengapresiasi penerbitan dua perda ini,” kata Emil.

Dengan kondisi keuangan dampak penerapan dua perda itu, kata Emil, gubernur berpesan agar Pemkab Trenggalek serius memperhatikan pengelolaan keuangannya. “Intinya jangan sampai pelaksanaan dua perda ini justru membuat perencanaan fiskal yang berantakan. Harus bisa didorong bagaimana pemerintah daerah lebih bisa mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja lebih cepat,” katanya.

Dengan modal dua perda itu pula, kata Emil, secara teori pembangunan yang bersifat vital bisa lebih dikonsentrasikan sehingga jeda antara perencanaan dan realisasi tidak terlalu lama. “Tidak usah menunggu tiga-empat tahun atau limatujuh tahun, tapi jika bisa dipercepat dalam 1-2 tahun semua sudah tuntas. Pembangunan kawasan secara menyeluruh melalui pembiayaan infrastruktur alternatif ini yang nanti coba kami paparkan dalam forum Asosiasi Pemda se-Asia Pasifik di Korsel,” kata Emil. (san/hms)

Jatim VII

Hal - 9

Pelaku Teror Aktivis Kota Batu Ditangkap Batu, Jatim Pos Pelaku teror dan ancaman terhadap aktivis Kota Batu berinisial HDR, akhirnya memenuhi panggilan Polres Batu. Dalam pemeriksaan terhadap HDR diketahui bahwa ia melakukan ancaman kepada para aktivis karena disuruh oleh kepala dinas dan beberapa orang lainnya.

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Bambang Supriyanto SH membenarkan hal tersebut. “Jadi laporan dari beberapa aktivis yang mengaku mendapat ancaman dari terlapor inisial HDR, sudah kami tindak lanjuti dan terlapor sudah diperiksa. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini

juga akan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” terang AKP Bambang Supriyanto, usai melakukan pemeriksaan HDR, Rabu (31/8) siang.

Sayangnya, Kasat Reskrim masih belum membeberkan dengan gamblang aktor intelektual dari pelaku ancaman dan teror tersebut. “Kami masih melakukan pengembangan kasus ini. Tunggu informasi lebih lanjut,” tukasnya.

Seperti diketahui, tujuh aktivis Peduli Kota Batu melaporkan beberapa kasus korupsi di Kota Batu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, beberapa waktu lalu.

Laporan yang dilakukan aktivis tersebut merugikan pejabat di kota wisata ini, hingga akhirnya para aktivis ini mendapatkan ancaman dan teror dari seseorang.Tidak ingin jiwanya terancam, ketujuh aktivis ini melaporkan ancaman dan teror yang mereka alami ke Polres Batu.

Laporan yang aktivis ini disertai dengan barang bukti berupa rekaman dan bukti Short System (SMS) dari orang yang berinisial HDR. Terpisah, koordinator aktivis, Alex Yunawan, mengapresiasi positif langkah Polres Batu, yang tanggap dan langsung merespon laporan tersebut. (eko/yon)

Bupati Blitar Apresiasi Lomba Sinden Blitar, Jatim Pos Sebanyak 35 peserta mengikuti Lomba Sinden Piala Bupati Blitar, di Desa Jimbe Kecamatan Kademagan Kabupaten Blitar, Selasa (6/9/2016).

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Pemuda Karang Taruna Jimbe dengan Pemberintah Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Rijanto, MM kepada jatimpos.co mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan ini.

“Ini adalah bukti bahwa penyelenggara begitu menaruh perhatian besar kepada seni dan budaya tradisional jawa,” kata Rijanto.

Sinden, kata bupati, merupakan langkah nyata untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dan salah satu hal yang harus dipegang teguh.

Bupati Rijanto juga mengapresiasi generasi muda, karena para peserta juga dari berbagai kelompok yakni tingkat SMP, SMA, dan peserta Umum seKabupaten Blitar.

Menurut bupati, para peserta telah dibekali

Bupati Blitar Rijanto, MM (tengah) bersama para Camat, Kapolsek maupun para Sinden di atas panggung beserta Piala Bupati Blitar.

dengan berbagai materi termasuk hal-hal yang terkait dengan dunia persindenan.

Rijanto menyampaikan ucapan terima kasih dan kepada warga masyarakat Jimbe yang telah berupaya dan berperan aktif dalam meningkatkan kebudayaannya. (sk)

Wayang Kulit Semalam Suntuk di Dusun Ngrobyong

Dari kiri Ketua Panitia Kusir Pujianto, Camat Nglegok Drs Hatta Mahfur Thoyib M.Si (tengah), Kepala Desa Jiwut Kasbolah (megang wayang kulit) dan Dalang Ki H Sukron Suwondo.

Blitar, Jatim Pos Bersih Dusun Ngrobyong adalah sebuah tradisi di Desa Jiwut. Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

Acara yang diselenggarakan tiap[ dua tahun ini Sebagai bentuk dari instropeksi diri.

Selain itu, dalam acara ini dilakukan kenduri atau selamatan disertai doadoa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga acara wayangan semalam suntuk yang dilaksanakan pada hari Selasa (23/8).

Menurut Kepala Dusun Ngrobyong Desa Jiwut, Kuncoro, kegiatan bersih dusun merupakan pelestarian nilai budaya warisan leluhur dan penuh dengan simbul makna dan hikmah.

Selain sebagai wujud dari rasa hormat perangkat desa dan jajarannya.

Ditambahkan, walaupun kegia-

tan ini banyak menghabiskan dana tetapi masyarakat dengan senang hati berpartisipasi dalam penggalangan dana dan juga ikut didalam kegiatan bersih dusun tersebut.

Sementara itu Sekdes Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Siswo Hadi Purnomo, bersih desa selalu diadakan selamatan dan pewayangan karena tradisi yang sudah melegenda. Acara ini sangat ditunggu oleh warga masyarakat ngrobyong maupun orang dari dusun lain untuk menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan wayang kulit tersebut.

Selain itu Camat Nglegok, Drs Hatta mengatakan bersih dusun itu akan menumbuhkan kembangkan rasa dan tepo seliro masyarakat Dusun Ngrobyong dalam bermasyarakat.

Menghormati para leluhur atau sesepuh dusun tersebut dan melestarikan budaya dan tradisi Jawa atau tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjaga keharmonisan antar manusia.

Dalam pementasan wayang kulit dengan dalang Ki H Sukron Suwondo dari Sanankolon Blitar mengambil lakon “Bajaran Ronoyono”. Menurut Kepala Desa Jiwut, Kuncoro , ini suatu tradisi turun temurun. Kegiatan jaman para wali dahulu agar masyarakat berkumpul dan menyaksikan panggelaran wayang kulit bersamaan dengan Hari Kemerdekaan yang Ke 71. (sk)

Abah Endro (ketiga dari kiri) di tengah-tengah tokoh masyarakat yang mendatangi kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir, Kota Batu.

Abah Endro Wahyu Ikut Ramaikan Pilkada Kota Batu Batu, Jatim Pos Banyaknya dukungan dari beberapa tokoh masyarakat untuk mengikuti bursa Pilwali Kota Batu 2017 membuat Endro Wahyu, atau yang biasa disapa Abah Hendro terenyuh dan mengaku siap mengarungi panasnya Pilwali Kota Batu tahun depan.

Hal tersebut diakui Hendro usai beberapa tokoh masyarakat mendatangi kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir, Kota Batu.

Beberapa perwakilan masyarakat mengaku siap mendukung dan menjadi tim relawan.

Seperti yang dituturkan oleh Heri Maskur, dirinya mengatakan bahwa sebenarnya Pak Endro enggan untuk maju di Pilwali Batu.

Namun setelah didesak banyak ormas dan masyarakat dirinya merasa

ia lakukan termasuk menggerakkan peran para Kepala Desa dan Lurah maupun Pamong yang ada disetiap wilayahnya. Mereka adalah sebagai ujung tombaknya,” kata Hatta, Rabu (14/9/2016) di kantornya.

Lanjut ia katakan, pihaknya terus memburu sisa target walau terkandang sulit menghadapi berbagai masalah, diantaranya masih ada obyek PBB yang belum dijangkau karena banyak tanah tak bertuan.

“Contohnya ada obyak tanah tapi pemiliknya sulit ditemui,” ujar Hatta.

Meski demikian ia tetap Optimis target yang dibebankan sebesar Rp 1,6 miliar tersebu bisa terealisasi. Buktinya, saat ini penerimaan Pajak PBB sudah mencapai 60 persen.

Camat mengingatkan, bagi yang belum dan masih menahan pembayaran pajak PBB-nya agar segera menyelesaikan. Jika melewati batas waktu tersebut, wajib pajak akan dikenakan denda dua persen per bulan.

terpanggil untuk maju.

“Kami siap mendukung Abah Hendro, agar Kota Batu bisa dipimpin oleh putra daerah yang lebih faham kultur serta apa yang diperlukan masyarakat agar Kota Batu lebih baik lagi. Walapun saat ini Kota Batu sudah maju sangat pesat,” beber mantan Ketua Karang Taruna Kota Batu ini, Rabu (14/9) di rumah Endro Wahyu.

Kota Batu, kata Hery menginginkan adanya perubahan. Sebab, perubahan itu cukup penting. Terutama dari aspek figur. “Ya biar tidak hanya didominasi figur dari kader partai. Toh jika nanti berangkatnya lewat kendaraan partai tak masalah. Sebab, bukan pemain politik tulen. Makanya kami harapkan Pak Endro maju meski hanya sebagai Cawawli,” ujar mantan Wartawan ini mewakili beberapa temannya.

Sementara itu, Endro Wahyu saat ditanya terkait kesiapan dan kemantapan dirinya mengikuti Pilwali, Endro mengaku siap mencalonkan Batu dua. Menurut dia, awalnya memang tidak punya niatan. Namun setelah beberapa tokoh masyarakat bahkan dari beberapa LSM dan Ormas yang ada di Batu selalu memberi semangat dan dukungan, akhirnya dia merasa terenyuh.

“Ya,apa boleh dikata, karena dukungan yang mengalir tersebut saya tak bisa apa-apa. Sebab, saya lihat mereka bukan karena asal babe senang (ABS). Makanya saya akan melangkah untuk maju,” terang pria yang juga menjadi Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Batu.

Disinggung memakai kendaraan apa dan bersama siapa, Endro enggan menyebutkannya. “Ya nanti mas media kan bakal tahu sendiri,” terang pria yang memiliki semboyan Nakjinakbeh, Enak Siji Enak Kabeh.

Kesiapan Endro tampaknya disambut positif politisi Partai Demokrat, Dedy Alwany. Dia mengaku bangga jika ada putra daerah yang bermunculan di bursa Pilwali Kota Batu mendatang.

“Dengan banyaknya kandidat dari putra daerah Kota Batu proses Pilwali itu akan menguntungkan masyarakat. Sebab, mereka akan banyak pilihan. Makanya, secara pribadi maupun dari Ormas,kami sangat bangga dan mendukung langkah Endro Wahyu maju di bursa Pilwali Kota Batu,” pungkasnya.

(sk)

(eko/yon)

Camat Nglegok Kejar Target PBB Rp 1,6 Miliar Blitar, Jatim Pos Sektor perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan daerah. Berbagai upaya pun dilakukan Pemerintah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Semua itu dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak daerah. Target PBB misalnya ditargetkan sebesar Rp 1.646.566.673. Sudah barang tentu bukan hal mudah, namun Camat Nglegok Drs Hatta Mahfur Thoyib M.Si merasa Optimis bisa tercapai.

Menurutya, berbagai upaya

Drs Hatta Mahfur Thoyib M.Si, Camat Nglegok Kabupaten Blitar.

Jatim VIII

Hal - 10

Jatim Memperkuat Dua Kaki Pijakan di SMK  “Jangan Ada Abal-Abal”

Kadisdik Jatim DR Saiful Rachman, MM. MPd.

Seperti diketahui Inpres Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia itu, boleh jadi merupakan tantangan yang sangat serius bagi SMK-SMK se Jatim dalam meningkatkan kompetensi lulusan siswa-siswinya. Lebihlebih dalam memasuki perdagangan bebas Asean (MEA).

“Dua system kaki pijakan itu, mempunyai makna satu kaki di SMK, satu kaki di Industri.Gunanya para lulusan SMK harus betul-betul menjadi siswa yang kompeten dan siap bertindak di dunia kerja,” jelas Kadis Pendidikan Prop Jatim, DR.Saiful Rachman, MM, MPd. Untuk bisa memiliki dua

Dengan berakhirnya kegiatan “Pelatihan Pelatih Tempat Kerja” selama 40 jam, pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2016, jajaran SMK se Jatim bertekad memperkuat dua kaki pijakan dalam aplikasinya diproses belajar mengajarnya. Hal itu dilakukan sebagai konsekuensi logis dari Inpres Nomor 9 tahun 2016.

kaki pijakan yang kompeten itu, tambah DR.Hudiono,MSi selaku Kabid Dikmenjur Dinas Pendidikan Prop Jatim, kuri-

tensinya.

Dijelaskan oleh Hudiono yang didampingi oleh Ir. Setiyo Agustiono selaku ketua

pegawai industry yang nantinya akan melatih para siswasiswi SMK di industry semua bidang dengan menerapkan metode pedagogik.

Diantara 10 SMK se Jatim yang telah mengikuti pelatihan “pelatih tempat kerja” (Ausbilding der Ausbilder) A dan A versi internasional itu: 1.SMK Sekesal Surabaya dengan RSAL.2.SMKN 2 Malang dengan RS Mardiwaluyo, 3.SMKN 4 Malang dengan Vidio Industri, 4.SMKN 1 Kediri, 5.SMKN 1 Jenangan dengan PT. Inka Madiun, 6.SMKN 1 Purwosari dengan

Kegiatan Pelatihan Pelatih Tempat Kerja

kulum SMK harus bisa disepakati oleh Kadin Jerman, pelaku trainer dan gurunya harus sinkron, kualiti controlnya harus jelas dan proporsional dan adanya jaminan skill kompe-

BKSP (Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi) Jatim, kegiatan pelatihan pelatih tempat kerja itu telah diikuti 10 SMK dan Dudi partnernya, dalam aktifitas melatih itu,

Alfa Mekatronik, 7.SMKN 2 Surabaya dengan Honda Imsi, 8.SMKN 3 Surabaya dengan Propan Surabaya, 9.SMKN 5 Surabaya dengan PT.BBT, 10.SMK Prestasi Pa-

 DR.Hudiono,MSi:

Tim Sepak Takraw Jatim Bertekad Memberikan yang Terbaik Ditambahkan oleh Hudiono, meski Tim Sepaktakraw Jatim peraih Juara Umum PON XVIII/2012 Riau, dengan perolehan 5 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu-dalam laga di PON XIX/2016, Jatim tetap tidak diperbolehkan menganggap remeh kekuatan daerah lain.

Apalagi dalam PON kali ini, Jatim kehilangan 2 pemain pilarnya, yakni Mega Citra Kusuma dan Abrian Shihab, karena masalah umur.

“Mempertahankan gelar Juara Umum itu memang lebih berat daripada merebutnya. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa merebut juara.

Dengan modal kedisiplinan yang tinggi dan pengalaman bertanding maka predikat Juara Umum, Insya Allah mampu kita pertahankan.

Kita harus optimis. Keheba-

Tim Sepaktakraw Jatim

Surabaya, Jatim PosTim Sepaktakraw PON XIX Jatim yang dimanajeri oleh DR. Hudiono,MSi, bertekad bisa memberikan permainan yang terbaik dalam ajang PON XIX yang berlangsung di Jabar tanggal 17 – 29 September 2016. Menurut Kabid Dikmenjur Diknas Prop Jatim, kekuatan tim akan diturunkan penuh pada setiap laganya.

suruan dengan Alfamart, 11.PT.E-FA Indonesia (Industri dari Jerman) Mr. Raymond Schirt.

“Dan yang sangat membanggakan dari kegiatan Pelatihan Pelatih Tempat Kerja itu, Jawa Timur adalah kali pertama yang menggelar khusus SMK. Oleh karena itu SMK di Jatim harus mampu menjadi pilot projeck yang sangat bagus dan representatip bagi SMK-SMK di Indonesia nantinya,” tandas Hudiono.

Menurut Dra.Hj.Maria Ernawati,MM WakaHumas

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan dari kekuatan lawan, yang kini nampak merata disemua propinsi-terutamanya dari DKI, Jabar dan Jateng.”Semua lawan baik dan berat, kita tidak boleh menganggap remeh kekuatan lawan,” tandas Hudiono yang dikenal sebagai sosok yang humanis dan progresip itu.

tan bertanding itu hanya bisa dibangun dengan kedisiplinan dan strategi yang baik,” jelas Hudiono yang dipercaya menjadi manajer oleh Ketum Sepaktakraw Jatim, DR. H. Syaiful Rachman yang juga Kadispendik Prop Jatim.

Dari 8 nomor yang dipertandingkan, 4 nomor putra dan 4 nomor putri. Tim Sepaktakraw Jatim yang sudah melakukan persiapan selama 3 tahun dan puslatda 3 bulan itu, tetap akan mengantisipasi setiap pertandingan lawan-lawan yang akan dihadapinya. Setiap lawan yang akan dihadapinya itu, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. “Nah, dari beberapa kele bihan lawan itulah akan kita jadikan modal kekuatan kita untuk melumpuhkan lawan-lawan kita,” tandas Hudiono. (S)

SMKN 3 Surabaya yang juga pernah meraih Juara I Guru Berprestasi Tingkat Nasional SMK Tahun 2015 dan Dra. Niken dari SMKN 1 Kediri, dengan telah mengikuti kegi-

atan Pelatihan Pelatih Tempat Kerja itu, banyak manfaat yang bisa diperoleh dan dikembangkan di sekolahnya, khususnya untuk peningkatan kompetensi anak didiknya.

“Kita nantinya bisa mengembangkan nilai kerjasamanya di Dunia Usaha dan Dunia Industri dilingkungan wilayah sekolah kita.Karena dengan adanya pelatihan itu, kita juga bisa mengoptimalkan peningkatan nilai afektipnya, kognitipnya dan psikomotornya,” tambahnya. “Dan yang lebih menyenangkan lagi anak-anak didik bisa dilatih untuk magang bekerja usai habis melaksanakan kegiatan PBM di sekolahnya,” kata Siti Musrifah,SE dan Rita Anggraeni,ST dari SMK Prestasi Purwodadi Pasuruan.

Pada prinsipnya kedepan SMK-SMK di Jatim dalam mengaplikasi kompetensinya dibidang prodinya, para lulusannya kita jamin sudah tidak abal-abal lagi. Semua kemampuan kompetensinya akan terus kita asah dan tidak berhenti dari usainya pelatihan pelatih tempat kerja itu. Dikmenjur Prop Jatim akan memfasilitasi tempat pengasahan prakteknya. SMK Jatim Bisa, tegas DR.Hudiono. (S)

Kanit Lantas Singosari :

“Dua Pekan Tindak 800 Pelanggar” Malang , Jatim Pos. Tinggkat kesadaran pengendara di wilayah Kabupaten Malang masih belum bisa dikatakan patuh dan sadar hukum terutama pengendara roda dua. Terbukti dari razia peningkatan yang digelar 09\09\16 dan di pimpin oleh AKP. Bambang. SA Kanit Lantas Singosari, terdapat peningkatan pelanggaran. Dimana, pekan pertama melakukan tindakan penilangan yang dikeluarkan Kanit Lantas Singosari sebanyak 500 penilangan dari berbagai pelanggaran. Sedangkan, pada pekan kedua sebanyak 800 tilang di jalan raya Randu Agung Singosari dan Jalan Raya Karanglo.

AKP. Bambang. SA mengatakan ”Pelaksanaan Operasi Peningkatan lebih mengutamakan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas yang selektif dan prioritas terhadap pengemudi yang berpotensi menyebabkan laka lantas. “Misalnya, menerobos lampu merah, melawan arah dan ugal-ugalan.

Sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya,” jelasnya.

Pelanggaran lainnya, pengendara tidak menggunakan helm ketika berkendara,” . Sehingga, ia berharap kepada warga Kabupaten Malang agar tetap memperhatikan keselamatan di jalan. Dan mengimbau agar lebih mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan.”Kalau pengendara tidak memperhatikan keselamatannya, di situlah keberadaan polisi yang memperhatikan keselamatannya,” pungkasnya. (yon)

Pendaftaran Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jatim Periode 2016-2021 DIBUKA pendaftaran anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk masa bakti 20162021.Pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 hingga 28 September 2016 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Jl Gentengkali 33 Surabaya.

Persyaratan yang diperlukan : (1). Mengajukan surat permohonan pendaftaran bermateri Rp 6.000 (2). Foto copy KTP Jatim (3). Foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. (4). Daftar Riwayat hidup. (5). Surat

keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah. (6) Ijazah terakhir minimal S-1 (7). SKCK. (8). Makalah karya sendiri tentang pengembangan pendidikan Jatim (minimal 3000 kata). (9). Menyerahkan surat usulan dari organisasi profesi pendidikan atau Ormas atau organisasi profesi lainnya. (10). Mengikuti proses seleksi.

Keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan di tempat pendaftaran. (*)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Program Bedah Kampung Rp 7 M Disorot DPRD Kota Mojokerto Mojokerto, Jatim Pos Program bedah kampung di 7 kelurahan di Kota Mojokerto yang menelan anggaran Rp 7 miliar, mulai mendapat sorotan anggota DPRD setempat.

Hal itu terungkap saat anggota DPRD Kota Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (15/9/2016) lalu. Dewan me nilai ada program yang dimenangkan lima CV tersebut kurang tepat sasaran.

Sidak yang digelar Komisi 2 Bidang Pembangunan dan Komisi 3 Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tersebut dilakukan di sekitar Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon. Rupanya wakil rakyat itu ingin memantau kondisi infrastruktur yang dibangun warga secara padat karya.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Mojokerto, Aris Satrio Budi menilai, beberapa pengerjaan tersebut tidak tepat sasaran. “Seperti pengadaan pot tanaman yang diletakkan di tepi jalan. Seharusnya pot itu tidak perlu dimasukkan dalam program bedah kampung karena bisa masuk program swadaya desa,” ungkapnya.

Masih kata Aris, pengerjaan box culvert yang ada di tepi jalan juga dinilai tak maksimal karena kurang lebar.

Sehingga pihaknya menilai jika sasaran program bedah kampung tersebut tak tepat. Aris mengatakan, jika perencanaan program di tiap kelurahan juga tak tepat sehingga dewan akan melakukan evaluasi.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mojokerto, Djunaedi Malik bahkan pesimis dengan metode pembuatan saluran yang dikerjakan. “Pembu-

Program bedah kampung terhadap tujuh Kelurahan kumuh di Kota Mojokerto yang dinilai tidak tepat sasaran. atan saluran, mestinya menggunakan sistem ugether dan bisa dipihakketigakan. Kalau dibuat sendiri seperti ini apalagi di pinggir jalan, kekuatannya tak akan lama,” katanya.

Menurutnya, program tersebut dinilai kurang efektif.

Dengan anggaran Rp1 miliar per kelurahan, pekerjaan yang dihasilkan tidak begitu tampak. Seperti di Kelurahan Pulorejo, hanya mendapatkan pengadaan jalan paving sepanjang 600 meter saja dengan saluran air. Item yang lain yakni beberapa Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pot bunga.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto, Hariyanto menolak keras program ini kurang tepat sasaran.

“Proyek ini merupakan program padat karya untuk mengatasi pengangguran.

Soal pengadaan item proyek, itu murni dari warga. Kami merealisasi apa yang menjadi kebutuhan kampung itu,” katanya.

Ia juga meyakinkan, jika

Mantan Gubernur ...

“Sulit juga dasar hukumnya kalau kita panggil paksa, karena dua kali panggilan tidak hadir sulit di sebut mangkir. Makanya kita tunggu pulang,” tambah Dandeni.

Kejati Jawa Timur mengusut dugaan penjualan aset PT PWU sejak 2015 lalu. Korps Adhiyaksa ini menduga ada 33 aset berupa tanah dan bangunan yang dikelola oleh BUMD tersebut dijual dan disewakan secara non prosedural semasa Dahlan Iskan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010.

Kejati sudah menaikkan

status kasus ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terkait kasus tersebut.

Apakah ada rencana untuk memanggil mantan Sekda Pemprov Jatim yang kini menjabat Gubernur Jatim, Soekarwo?

Dandeni masih mempertimbangkannya. Karena saat aset PWU dilepas, Soekarwo men jabat Sekda Pemprov Jatim.

“Nanti kami lihat urgensinya. Apakah Pak Soekarwo perlu dimintai keterangan atau

Lima Orang ... gamblang adanya pelaku lain, sehingga tindak pidana korupsi terjadi.

Divisi Advokasi MCW, Akmal Adicahya, mengatakan, ada lima nama yang disebut dalam pembacaan putusan Pengadilan Tipikor, yakni, E, SH, I, S dan DCD. “Sudah empat bulan berlalu sejak putusan dibacakan, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” kata dia, Selasa (6/9).

Akmal menyebut, bukti be-

dari halaman 1

rupa surat, kesaksian, keterangan ahli dirasa lebih dari cukup dan dijadikan dasar untuk memproses lima orang tersebut. Pihaknya khawatir, bebasnya lima oramg ini berisiko menghilangkan barang bukti, diulangi perbuatannya dan melarikan diri.

“Permintaan kami jelas, segera lanjutkan proses peradilan pada lima orang tersebut dan menetapkan sebagai tersangka dan menyeretnya ke meja hijau,” tegas dia. (eko/yon)

setiap pengerjaan proyek melibatkan konsultan ahli.

“Ada konsultan ahlinya.

Seperti pembuatan tutup saluran air ini tak ada pegangan, itu atas permintaan warga sehingga tidak mencelakakan,” paparnya.

Proyek ini, kata ia, menyerap sekitar 661 tenaga kerja warga sekitar.Dari total anggaran Rp 7 miliar terserap Rp 6,4 miliar karena ada yang gagal lelang. Selain padat karya, pengadaan material bangunan sengaja dilelang dan dimenangkan lima CV yang kebanyakan dari luar daerah.

Adapun program ini dilaksanakan di tujuh kelurahan, yakni Mentikan (99 pekerja), Kranggan (100 pekerja), Prajurit Kulon (85), Blooto (103), Balongsari (68), Sentanan (89) dan Pulorejo (117 pekerja).

“Item pekerjaanya meliputi, paving, saluran, PJU, dan pengadaan bak sampah,” tambahnya.

Hariyanto menguraikan, ia konsisten dengan menyerahkan pekerjaan kepada warga agar roh program ini tetap berjalan. (*/yus)

dari halaman 1 tidak,” katanya.

Dandeni mengakui, secara administrasi Sekda Pemprov mengetahui dan mengurusi surat-menyurat terkait pelepasan aset PWU. Namun urgensinya apa karena bukan pengambil kebijakan.

“Tapi siapa pun yang bertanggung jawab terkait pelepasan aset akan dimintai keterangan,” tandasnya.

Kasus pelepasan aset PWU diusut Kejati Jatim sejak 2015 lalu. Diduga, terdapat 33 aset negara berupa tanah dan bangunan yang dikelola BUMD Pemprov Jatim itu dijual dan disewakan secara nonprosedural semasa Dahlan Iskan menjadi Dirut PT PWU. (*/yus)

Kebelet Nikah ...

Apalagi, Jamaah melihat tas punggung pelaku sangat tidak wajar, kalau hanya diisi barang tidak sampai tas menggelantung ke bawah, ini seperti membawa beban berat.

Karena tidak ingin terjadi peristiwa yang lebih besar, salah seorang jamaah menelepon polisi.

Rupanya, kecurigaan jamaah Al Muhajirin terbukti, setelah polisi menggeledah tas punggung Ahmad Safi’i. Polisi menemukan uang koin dan kertas dari berbagai pecahan rupiah.

Tidak hanya itu, polisi juga menemukan sejumlah gunting besi yang ditengarai untuk menggunting gembok kotak amal yang dibobolnya.

“Pelaku mengaku pembobolan kotak amal ini baru sekali ini dilakukan. Namun, kami tidak begitu saja percaya. Karena sebelumnya polisi mendapat informasi, ada sejumlah tempat

Elma Theana ... benar-benar takut dengan semua hal. Baik kehidupan, semualah,” cetus Elma membuka cerita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Takut apa yang ia maksud?

“Dulu saya pengin mati, saya takut. Ribut sama keluarga, ribut sama kakak, saya merasa sedih,” papar Elma.

Di masa itulah, Gatot berusaha mendekati Elma. Dalam keadaan tak terarah, Elma menerima ajakan Gatot yang katanya ingin membantu menenangkan dirinya.

“Masuk lah sosok Gatot Brajamusti, datang aja ke sana.

Dia merangkul saya sebagai seorang adik. Di sana saya dikenalkan sama keluarga besarnya.”

Rupanya, sejak saat itu Elma malah merasa kerasan. “Saya merasa nyaman sama keluarga baru. Bijaksana banget waktu itu. Setelah saya masuk, dipanggilin guru ngaji. Padepokan itu terbentuk memang pada saat saya datang ke sana karena saat saya datang di sana juga kosong aja.”

Semula Elma sempat me-

naruh curiga kondisi padepokan yang jauh dari kesan religius, “Awal-awal juga sempat bingung, kok, sepi-sepi aja. Tapi, yaudahlah, saya pikir begitu saya ada memang baru dibentuk,” cerita Elma.

Setelah beberapa bulan di sana, Reza Artamevia pun mengikuti jejaknya. Saat itu, Reza tengah bergelut dengan kemelut rumah tangganya dengan almarhum Adjie Massaid.

“Saya 9 tahun di sana, full.

Kemudian muncul sosok Teteh Reza. Waktu itu Aa lagi fokus sama Teh Reza, lagi heboh hilang di bandara. Aa jadi intensif sama teteh ketimbang saya.

Saya memutuskan udahlah bolak-balik aja daripada nginap.

Datang malam minggu pulang hari minggu,” ceritanya lagi.

Meski mengalah dengan kehadiran Reza. Namun, Elma rupanya tak kuasa betul-betul pergi meninggalkan padepokan. Buktinya, ia tetap balik, selama 9 tahun lamanya. Namun, sejak 9 tahun, Elma mengaku tak sejalan dan akhirnya pergi diam-diam meninggalkan padepokan.

Elma mengatakan bahwa

Oknum Kades ... ruang penyidik Polres Tuban dan juga menjalani tes urine.

Lilis Prawitiningsih Setyorini, dosen universitas swasta ternama di Tuban pun digelandang petugas untuk menjalani tes urine di kamar mandi.

Lilis ditangkap polisi karena diduga berselingkuh dengan Kepala Desa Kujung, Kecamatan Widang, M. Jali saat berduaan di salah satu hotel di Jalan Manunggal Selatan, Tuban, pukul 02.00, Sabtu dini hari.

Penggerebekan terhadap

Pengadaan Plat ...

“Jika seperti yang di Kota Batu dengan motif Aple, strawbery, dan lain lain per unit sekitar Rp. 50.000. Namun jika pesan per seribu pasti lebih murah.

Lebih jelas teknisnya bisa koordinasi dengan tim marketing,” jelas salah seorang karyawati CV Jade Indopratama (JI), ditemui dikantornya. Senin, 29/08.

Namun sayangnya, Siswan-

ibadah yang kehilangan isi kotak amal, dan modus yang dilakukan persis seperti ini,” kata AKP Suwadi.

Dua masjid yang disatroni pelaku yaitu masjid Al Muhajirin, Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, dan Masjid Al Hidayah, Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga meminta keterangan saksi saksi yang melihat kejadian itu. Saksi yang berhasil diperiksa polisi diantaranya, Sumarlan (40) warga Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan/Kabupaten Magetan, Purwanto (44) warga Jalan Sawo RT 1/ RW 4, Kelurahan Selosari, Magetan dan Suratno (43) warga Desa Kalang RT03/RW03, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan.

“Barang bukti yang berhasil kami amankan seluruhnya ada 12 buah, termasuk satu unit

to Kepala Dinas Perumahan dan Pengawas Bangunan, mengaku tidak tahu jika harga per unit pada pengadaan Plat acrylic seharga Rp 50.000. Padahal menurut Siswanto, saat penentuan HPS, CV JI memberikan harga per unit sekitar Rp 89 ribu.

“Kami tidak tahu kalau harga dari CV JI segitu, ketika tim kami survey, pihak CV memberikan

keduanya berawal dari laporan suami Lilis yang juga seorang anggota kepolisian berdinas di Surabaya yang mencurigai terhadap gerak gerik istrinya tersebut. Suami sang dosen ini kemudian membuntuti keduanya saat menuju kamar hotel nomor 60 di Jalan Manunggal Selatan.

Suami Lilis kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban. Mendapat laporan petugas pun langsung menuju lokasi kamar hotel dan

dari halaman 1 harga Rp 89 ribuan,” katanya.

Siswanto berjanji akan mengkroscek ke JI, dan menanyakan harga yang sebenarnya, saat survey ada perbedaan.

Perlu diketahui bahwa harga per unit sesuai penawaran lelang yang ditawarkan CV JI senilai Rp 726.594.000, dengan harga per unit ditemukan senilai Rp 88.800. (eko/yon)

dari halaman 1 sepeda motor matik dengan nomor polisi AE 6942 RC bersama STNK nya dan uang berbagai pecahan berjumlah Rp 525 ribu,” kata Kasubbag Humas Suwadi.

Saat ini, tambah AKP Suwadi, polisi masih mengembangkan keterlibatan Ahmad Safi’i ini dengan kasus hilangnya isi kotak amal di sejumlah masjid, surau dan musolla di wilayah Kabupaten Magetan, yang modus pembobolan kotak dan merusak gemboknya dengan cara persis sama.

“Ini tersangka yang calon pengatin itu masih dilakukan pemeriksaan dengan kejadian ditempat lain. Ini akibat perbuatanya tersangka kami jerat dengan pasal 363 jo pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana kurungan tujuh tahun penjara, sedang pasal 65 itu gabungan dari perbuatan pidana yang sama,” tandas AKP Suwadi. (*/yus)

dari halaman 1 ia baru menyadari banyak keganjilan setelah keluar dari padepokan tersebut lima tahun lalu. Setelah Gatot Brajamusti tertangkap, Elma pun membuat pernyataan di media yang membuat pihak Gatot meradang. Mereka berniat untuk melaporkan Elma atas dugaan pencemaran nama baik.

Namun, Elma tak bergeming. Ia mempersilakan pihak Gatot yang hendak melaporkan dirinya.

Elma memang dilahirkan dari keluarga artis. Ibunya bernama Wati Siregar adalah seorang aktris pada era 19701980-an. Suami pertamanya bernama Ferry Indarto Damono. Setelah bercerai, Elma menikah kembali dengan suami keduanya yaitu Julianda Barus.

Kariernya dimulai tahun 1990-an sebagai bintang iklan televisi Xon-Ce. Setelah itu, ia memulai kariernya di sinetron Toyib Minta Kawin. Ia juga sempat merambah dunia tarik suara dengan merilis dua album yang berjudul “Jangan Pisahkan” pada tahun 1995, dan “Mana Mungkin” pada tahun 1997. (yus)

dari halaman 1 menggerebek keduanya saat berduaan. Guna kepentingan penyidikan keduanya lalu diperiksa di ruang penyidik unit satu/ satreskrim Polres Tuban.

Guna kepentingan penyidikan keduanya diambil sampel urinenya terkait dugaan keduanya mengkonsumsi narkoba, namun saat di tes urine keduanya negatif narkoba.

Kasubbag Humas Polres Tuban AKP Ellis Suendayati membenarkan adanya penggerebekan terhadap keduanya.

“Memang benar keduanya digerebek di kamar hotel pada dinihari,” kata Ellis.

Menurutnya, oknum kades ini tidak hanya kali ini digerebek terkait dugaan perselingkuhan.

Pada kisaran tahun 2014 lalu oknum kades tersebut juga pernah digerebek saat berselingkuh dengan sesama oknum kades di wilayah Kecamatan Widang, lalu didamaikan di kantor Kecamatan Widang Tuban.

Saat itu kasusnya tidak di lanjutkan. (ap)

Hal - 12 Edisi No.229 Tahun XV ~ Minggu III September 2016

Festival Makanan Khas Jawa Timur 2016 Langsung Tanpa Babak Penyisihan per Bakorwil FESTIVAL Masakan Khas Jawa Timur 2016 digelar di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan, Sabtu (17/9). Agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim ini, pada penyelenggaraan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yakni tanpa melalui babak penyisihan per Bakorwil.

“Ini atas permintaan peserta dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menghendaki langsung penilaian tanpa harus per Bakorwil,” kata Kabid Pengembangan Produk Pariwisata Disbudpar Jatim Drs Handoyo MPd kepada Jatim Pos. Menurutnya, dengan cara seperti ini akan lebih praktis dan efisien. Sebab pada tiap Kabupaten/Kota sesungguhnya sudah diketahui potensi terbaik kuliner masakan khas di daerahnya.

potensi daerah kabupaten/ kota seperti rawon 9, lele kecek, sambal nanas, sayur lodeh kelingking. “Festival ini bisa jadi ikon kepariwisataan daerah yang berdampak pada tingkat kepuasaan wisatawan,“ katanya.

Tujuan dilaksanakan festival ini adalah untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan diversifikasi pelaku pariwisata di bidang usaha jasa makanan dan minuman dalam penyediaan makanan dan minuman daerah yang lebih menarik, memfasilitasi pelaku usaha industri pariwisata khususnya di usaha makanan dan minuman untuk mempromosikan makanan khas daerah sebagai daya tarik wisata kuliner.

Gubernur Jatim DR H Soekarwo SH MHum sebelumnya juga mengapresiasi kegiatan ini. “Festival makanan khas Jatim yang digelar

meningkat sehingga dapat menumbuhkan PDRB dan ekonomi di Jatim. Promosi yang dilakukan di bidang pariwisata bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim. Industri wisata meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat,” ujarnya.

Tahun ini, industri wisata di Jatim menyumbangkan Rp 75 triliun untuk PDRB Jatim, sedangkan PDRB Jatim mencapai Rp 1.001,7 triliun. Ini artinya industri wisata hanya menyumbang sekitar 7,5 persen pada PDRB. “Kalau industri wisata dikemas dengan bagus termasuk wisata kuliner, akan menjadikan sumbangan industri wisata pada PDRB akan semakin besar. Industri wisata itu tidak pernah habis untuk dikembangkan, tergantung pada inovasi dan kreasi pengemasannya.

Pengunjung memadati kegiatan Festival Masakan Khas Jawa Timur.

“Disini kita tentukan terbaik pertama, kedua dan tiga hingga harapan satu, dua dan tiga,” ujarnya. Selain itu ada terbaik dengan kategori tertentu.

Tahun ini Festival Makanan Khas diikuti 35 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri secara langsung di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan. Para peserta diberikan waktu sekitar 15 menit untuk demo masakannya. Penilaian dari berbagai aspek, mulai dari kreasi jenis masakan hingga perlengkapan variasi suguhan.

Setiap Tahun Kadisbudpar Jatim DR H. Jarianto MSi mengemukakan, festival makanan khas Jatim ini sudah dilaksanakan selama 16 kali sejak tahun 1998. Kegiatan ini dijadikan sebagai event kepariwisataan tahunan dan ajang pembinaan, dapat memunculkan banyak kreasi menu makanan baru yang digali dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur dapat mendorong potensi daerah khususnya di bidang kuliner. Ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk terus menggali potensi kuliner kabupaten/kota di Jatim,” ujar Gubernur.

Setiap tahunnya Pemprov Jatim mengadakan festival makanan khas Jatim untuk terus mendorong ekonomi kreatif di bidang pariwisata khususnya kuliner Jatim. Kegiatan ini menjadi upaya memberdayakan pemerintah kabupaten/kota untuk terus mengembangkan wisata kuliner di daerahnya masing-masing, tentunya bisa berdampak bagi kemajuan wisata kuliner yang ada di daerah. Selain dapat mendorong potensi kuliner daerah, festival ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Suatu kegiatan wisata jika dikemas dengan bagus, kunjungan wisata semakin

Khas Tiap Daerah Setiap daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur memiliki makanan khas masing-masing. Makanan khas ini menjadi salah

Tim penilai memeriksa makanan khas Jawa Timur dari peserta asal Jember. satu upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim untuk dipertahankan dan dikembangkan. “Kita menggali potensi daerah dan dilakukan pembinaan. Ya seperti kegiatan ini salah satu menggali potensi daerah,” ujar Drs Handoyo MPd. Selain dengan Festival dan dilakukan penilaian untuk menentukan juara pertama hingga harapan tiga, Disbudpar Jatim juga melakukan kegiatan dengan mengundang mereka yang potensial dibidang masakan khas daerah untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek).

Hal tersebut menurut Handoyo terkait dengan pariwisata di daerah. “Bagaimana agar mereka memberikan layanan yang baik kepada wisatawan lokal maupun manca negara, sehingga para wisatawan merasa puas dan berkeinginan untuk kembali lagi,” ujarnya.

Untuk peserta tahun ini meski tanpa melalui babak

penyisihan per Bakorwil, namun sudah menjadi terbaik di daerahnya. Para peserta pernah menjadi juara terbaik festival makanan di Kabupaten atau Kota masingmasing.

Seperti peserta dari Bojonegoro, yakni Bu Tomo. Ia membuka warung diberi nama Catering “BU TOMO”

Bojonegoror,” ujar Bu Tomo kepada Jatim Pos di Taman Candra Wilwatikta.

Menurutnya, sudah lebih sepuluh tahun membuka usaha catering ini dan banyak pelanggannya. Ia menyediakan berbagai makanan di warungnya, namun ada makanan khas yang tentu tidak dimiliki oleh daerah

Bu Tomo didepan standnya. yang beralamat di Jl Meliwis Putih No. 93 Bojonegoro.

“Sudah tiga tahun ini saya berturut-turut selalu juara pertama makanan khas

Peserta sedang demo memasak dan langsung diawasi serta dinilai dewan juri.

lainnya. “Ada ikan jendil yang hanya ada di sungai Bengawan Solo,” ujarnya. Ikan tersebut oleh Bu Tomo dimasak menjadi gulai yang rasanya sangat khas. “Banyak yang minat makanan ikan tersebut,” paparnya.

Beberapa daerah lainnya juga memiliki makanan khas.

Pada kegiatan festival ini, selain usaha catering dan rumah makan juga diikuti hotel dan restoran yang menyediakan makanan bagi wisatawan.

Kegiatan Festival Makanan Khas di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan sangat meriah. Stand makanan tampak dipenuhi pengunjung dari masyarakat sekitar Pandaan dan daerah lain di Jawa Timur. Kegiatan berlangsung dari pagi hingga malam hari. Pada pag harinya dilakukan penilaian oleh tim juri, sedangkan sore hingga malam harinya berupa pameran menampilkan makanan khas. (nam)

Hal - A Edisi No. 229 Tahun XV ~ Minggu III September 2016

Penjelasan Komisi Bahas Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Jatim

Akibat Narkoba, Kerugian Ekonomi Capai 9,5 Triliun Per Tahun Berdasarkan proyeksi perhitu- 400 ribu di antaranya berada di Jawa PEREDARAN narkoba yang telah meluas tanpa mengenal lagi wila- ngan skenario naik, jumlah penyalah- Timur. Tingginya pengguna Narkoba yah maupun target sasarannya men- guna Narkoba akan meningkat dari di Jawa Timur telah menyebabkan jadi ancaman serius. Baik terhadap 4,1 juta orang pada tahun 2014 kerugian ekonomi yang diperkirakan keberlangsungan hak atas hidup menjadi 5 juta orang pada tahun mencapai 9,5 triliun per tahunnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, serta mempertahankan kehidupan 2020.

Penyalahgunaan Narkoba diperlukan langkah dan tindakan samaupun hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana telah mengakibatkan kerugian yang ngat serius dalam rangka mencegah sangat besar baik kerugian biaya dan memberantas penyalah-gunaan dijamin oleh konstitusi.

Hal itu terungkap dalam nota kesehatan, ekonomi dan sosial. Pada dan peredaran gelap Narkoba serta penjelasan pimpinan komisi pemba- tahun 2020 diperkirakan kerugian merehabilitasi korban penyalahguhas raperda inisiatif DPRD Provinsi meningkat dari Rp 63,1 triliun naan Narkoba di wilayah Provinsi JaJawa Timur yang dibacakan juru menjadi Rp 143,8 triliun. Jika dipilah, wa Timur. Oleh sebab itu, kehadiran bicara H Ja’far Tri Kuswahyono ST. Rp 56,1 triliun untuk kerugian biaya Perda P4GN sebagai dasar hukum MAP, pada sidang paripurna, per- pribadi dan Rp 6,9 triliun untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan kerugian biaya sosial. tengahan September 2016. peredaran gelap Narkoba Rancangan Peraturan Daeserta rehabilitasi korbannya rah (Raperda) itu membahas sangat dibutuhkan. tentang Pencegahan dan PemDengan adanya Perda berantasan Penyalahgunaan dan P4GN nantinya diharapkan Peredaran Gelap Narkoba (P4 mampu mencapai target GN), dan Raperda tentang pesasaran-sasaran. Pertama, rubahan atas Perda Nomor 8 pelaksanaan P4GN di Jawa Tahun 2011 tentang Pelayanan Timur yang efektif dan efiPublik. sien; Kedua, meningkatnya Berdasarkan survei Badan peran serta masyarakat, Nasional Narkotika (BNN) dan baik itu orang tua, guru, Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia Operasi Tumpas 2016 yang digelar selama sekolah, pesantren, pergutahun 2008 diperoleh angka bulan Maret hingga April berhasil menyita ruan tinggi, tokoh masyaprevalensi mencapai 1,9% dan barang bukti narkoba senilai Rp27 miliar. rakat, LSM, perusahaanperusahaan, dan lain sebapada tahun 2011 meningkat gainya dalam rangka P4GN; hingga 2,2% atau lebih kurang Khusus di Jawa Timur, dalam Ketiga, menetapkan sanksi yang 4 juta penduduk Indonesia usia 10 sampai dengan 60 tahun sebagai rentang waktu tiga tahun berturut- efektif bagi penyalahgunaan mauturut yaitu 2010-2012 menempati pun pelaku peredaran gelap narkoba penyalahguna narkotika.

Menurut catatan komisi pemba- “juara” pertama jumlah kasus Nar- di Jawa Timur; Keempat, pelaksahas, pada 2014 penyalahguna Nar- koba. Pada tahun 2010 ditetapkan naan rehabilitasi bagi korban penyakoba mencapai 3,8 juta sampai de- 6.395 tersangka dan meningkat lahgunaan narkoba yang efektif dan ngan 4,1 juta orang atau sekitar menjadi 8.142 tersangka di tahun efisien.

2,10% sampai 2,25% dari total se- 2012. Pada 2015, dari 4,9 juta Dalam rangka mengikuti perpengguna Narkoba di Indonesia, kembangan hukum dalam masyaraluruh penduduk Indonesia.

kat serta sekaligus mematuhi “asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. Diundangkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan penggantian Perda tersebut.

Di usianya yang ke-5 tahun tersebut, setelah dilakukan pengkajian dan telaah yang mendalam menunjukkan bahwa Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik belum secara optimal mampu mewujudkan pelayanan publik di Jawa Timur yang efektif, efisien, dan akuntabel terutama disebabkan tumpang tindihnya kewenangan institusi yang menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas pelayanan publik oleh masyarakat.

Di samping itu, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik be-

Kondisi Ekonomi Nasional dan Daerah Sedang Depresiasi Peningkatan modal dasar PT PJU dimaksudkan untuk menunjang pengelolaan Pelabuhan Probolinggo.

Kondisi ekonomi nasional dan daerah sedang mengalami depresiasi (penurunan). Hal ini ditandai dengan adanya pemangkasan anggaran pusat ke daerah (via DAU), dan adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam rapat paripurna, pertengahan September 2016. Pendapat akhir itu disampaikan terkait Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal, yang dibacakan juru bicara Fraksi PKS H Tri Kuswahyono ST.MAP. Atas kondisi demikian, menurut Fraksi PKS, salah satu kebijakan politik anggaran daerah yang perlu dikembangkan adalah dengan melakukan penghematan dan lebih mengutamakan program prioritas.

Selain itu, dengan memanage ulang kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada produktivitas pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih stabil dan mampu berkontribusi pada pe-

ningkatan penerimaan daerah.

Kran-kran pertumbuhan di daerah perlu dibuka dan dikembangkan lebih optimal. Salah satu sektor penerimaan daerah yang didorong dioptimalisasi adalah Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan modal daerah untuk pembangunan yang dinilai memiliki visibilitas dan prospektif adalah pembangunan sektor pelabuhan.

Dalam perubahan Raperda ini, juga dilakukan perubahan modal dasar pada beberapa BUMD, sehingga ada tiga BUMD yang mengalami penambahan modal dasarnya.

Pertama, modal dasar PT PJU ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1,5 triliun.Kedua, modal dasar PT Jatim Grha Utama (PT JGU) ditingkatkan menjadi Rp 950 miliar. Ketiga, modal dasar PT Jamkrida ditingkatkan menjadi sebesar Rp 600 miliar.

Peningkatan modal dasar PT PJU tersebut dimaksudkan untuk menunjang pengelolaan Pelabuhan Probolinggo. Sedang terhadap peningkatan modal dasar PT JGU dimaksudkan untuk menunjang pengembangan usaha yang sudah ada, utamanya dalam bidang properti.

Dikatakan oleh Fraksi PKS, bahwa peningkatan modal dasar PT Jamkrida adalah dimaksudkan untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga penjaminan kredit. Utamanya dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, nelayan, dan usaha kecil serta menengah.

Salah satu wujud pelaksanaan kemandirian otonomi daerah, adalah membangun kemandirian dalam pengelolaan manajemen keuangan

daerah. Dan salah satu indikator kinerja prestatif pemerintah daerah dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.

Akan tetapi, kinerja yang lebih prestatif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerah, yakni berasal dari sumber pendapatan lain-lain yang sah, yakni manajemen pengelolaan penyertaan modal untuk kepentingan investasi daerah di BUMD. Kinerja penyertaan modal daerah di BUMD ini akan diatur secara riil dengan seberapa besar kontribusi BUMD yang telah menerima dana penyertaan modal tersebut ke kantong APBD. Semakin besar kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah, maka dapat dikatakan kebi-

jakan penyertaan modal ke BUMD berjalan dengan baik dan produktif.

Selain, kinerja feedback financial, kebijakan penyertaan modal daerah ini juga pada kinerja stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam tujuan Perda Penyertaan Modal.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah yang lebih optimal, ternyata tidak sekadar bermodalkan semangat dan kemauan yang keras, akan tetapi membutuhkan proteksi hukum yang kuat dan aman sehingga tidak menimbulkan problem yuridis di kemudian hari.

Semangat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kebijakan penyertaan modal daerah, harus dibarengi dengan kebu-

lum mewujudkan sistem pengaduan atas pelayanan publik yang mudah dan murah dengan penggunaan sarana teknologi kekinian.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik diharapkan akan mampu mencapai berbagai tujuan.

Pertama, menjamin terpenuhinya hak warga Jawa Timur untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Kedua, mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dari aspek prosedur, waktu dan biaya.

Ketiga, mewujudkan kelembagaan fungsi pelayanan publik yang terkoordinasi dengan baik dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangannya.

Dan, keempat, menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dengan undang-undang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. (nam)

tuhan dan perlindungan hukum yang memadai dan aman.

Amanah peraturan perundangundangan yang ada, menegaskan bahwa dasar hukum kebijakan Penyertaan Modal Daerah harus menggunakan regulasi daerah sendiri, yakni berupa Perda.

Karena itu Fraksi PKS berpendapat, hadirnya Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal ini, dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dengan aman secara yuridis.

Raperda ini sekaligus merupakan respon terhadap dinamika dan perkembangan bisnis di sektor kepelabuhanan di Jawa Timur yang cukup prospektif. Dengan dasar hukum yang kuat, diharapkan dapat menjadi instrument regulasi yang mampu mewujudkan tujuan dari Raperda itu sendiri. (nam)

Pengolahan Limbah PT PRIA Diawasi Kasus pencemaran PT PRIA (Putra Restu Ibu Abadi), perusahaan pengolahan limbah cair di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Jawa Timur. Untuk itu, komisi yang membidangi pembangunan mendesak pengawasan lebih ketat terhadap penggelolaan limbah.

Apalagi, Pemprov Jatim berencana membukan lahan penggelolaan limbah B3.

Achmad Heri, anggota Fraksi Partai Nasdem Hanura mengatakan, sudah saatnya pemprov lebih ketat melakukan pengawasan

Ini hasil yang diciptakan PT PRIA, ada batubata, batako dan kertas. terhadap pengelolaan limbah B3 (bahan beracun berbahaya).

“Harus ada pengawasan ketat terhadap penggelolaan limbah.

Jika tidak maka limbah bisa berpotensi masalah dengan masyarakat. Ini yang harus diantisipasi,”

tandas Heri.

Mantan sekretaris PW Nahdlatul Ulama ini, juga menambahkan jika persoalan penggelolaan limbah B3 antara PT PRIA dengan rakyat di Desa Lakardowo Mojokerto tidak tuntas. Maka akan berdampak rencana pembangunan penggelolaan limbah yang pernah dibahas oleh pemprov dan DPRD Jatim.

“Jelas nanti akan memunculkan persoalan, karena penggelolaan yang dilakukan PT PRIA bermasalah. Apalagi, jika penggelolaan limbah B3 dilakukan lebih besar,” jelas Achmad Heri. (nam)

Hal - B Edisi No. 229 Tahun XV ~ Minggu III September 2016

Goverment Spending Harus Mampu Jaga Konsumsi GOVERNMENT Spending atau belanja pemerintah harus mampu menjaga konsumsi dan daya beli dari masyarakat Jatim. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo pada saat memimpin Rapat Koordinasi tentang pembangunan Jatim dengan Dewan Riset Daerah di Bappeda, Selasa (13/9).

Ia mengatakan, bahwa salah satu cara yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim adalah pemihakan terhadap UMKM yakni dengan pemberian bunga murah dan kemudahan akses permodalan. “Jadi APBD harus diarahkan sebagai fungsi Stimulus,” ungkapnya.

Ia mengatakan, goverment spending sebagai fungsi stimulus harus berpihak dan melindungi kepada masyarakat di tengah kondisi krisis yang melanda. Lebih lanjut, Pakde Karwo menuturkan bahwa strategi atau langkah dalam menjaga konsumsi masyarakat dengan cara menjaga pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi hingga memperkuat perdagangan dalam negeri.

Pemprov Jatim, telah merubah konsep belanja yang semula melalui hibah atau grand dari SKPD kini diubah menjadi skema loan agrement.

Skema ini, bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada perbankan (Bank Jatim) yang bertindak sebagai penjamin untuk kemudian disalurkan kepada UMKM. Pakde Karwo menjelaskan, konsumsi masyarakat masih mendomi-

nasi pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran. Hal ini sangat penting agar terus dijaga karena kondisi ekonomi negara-negara tujuan ekspor mengalami penurunan.

Saat ini, isue ekonomi global sangatlah besar. Salah satu isue ekonomi yang menjadi perhatian adalah brexit, karena Inggris keluar dari Uni Eropa langkah tersebut berdampak pada The Fed menaikkan suku bunga sekali lagi. Ditambah isue komoditi harga minyak mengalami kenaikan, harga komoditi argiculture mengalami kenaikan termasuk komoditi metal (baja).

Selain itu, kondisi perekonomian negara tujuan ekspor Jatim seperti China, AS, India, Jepang, Korea, Jerman, Belanda dan Inggris mengalami pelambatan. Secara khusus, China juga mengalami penurunan share ekspor dan impor terhadap PDBnya.

Kondisi ekonomi makro Jatim, sampai dengan semester I tahun 2016, tumbuh 5.5 persen diatas nasional yang hanya mencapai 5.04.

PDRB Jatim s/d semester I tercatat, Rp. 903.01 trilliun, ini berkontribusi 14.98 persen terhadap PDB Nasional sebesar Rp. 6.028,60 Trilliun.

Di bidang investasi, sampai dengan semester I, didominasi oleh investasi PMDN baik fasilitas maupun non fasilitas yang nilainya mencapai Rp. 58.98 trilliun. Sedangkan, untuk investasi PMA realisasi sampai dengan semester I, tercatat Rp. 12,64 trilliun.

“Secara khusus, investasi PMA dari

ijin prinsip tahun 2010-2015 belum terealisasi sebesar Rp. 273 trilliun.

Hal ini sangat penting untuk diketahui penyebabnya,” ungkap Soekarwo.

Kinerja perdagangan di Jatim sampai dengan semester I tahun 2016 sebagian besar disumbang oleh perdagangan dalam negeri yang nilainya mencapai lebih dari Rp. 469 trilliun. Sementara itu, perdagangan luar negeri Jatim mengalami defisit Rp. 6,827 trilliun. Namun, secara total perdagangan Jatim surplus Rp. 43.977 trilliun. “Jatim menjadi “Hub” bagi perdagangan di Indonesia Bagian Timur. Jadi center gravity dari perdagangan. Bahkan, di Batam Jatim menjadi Base dengan Vietnam,” tegasnya.

Secara umum, petumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan II terakselerasi tumbuh 5.5 persen. Dari sisi permintaan, akselerasi di dorong oleh peningkatkan konsumsi swasta dan pemerintah serta akselerasi ekspor yang signifikan. “Akselerasi konsumsi swasta dan sektor perdagangan di dorong oleh perayaan hari besar keagamaan dan pencairan Gaji 13 dan 14 Pegawai Negeri Sipil.

Selain meningkatkan pendapatan juga mendorong realisasi anggaran pemerintah,” imbuhnya.

Ia menambahkan, akselerasi ekspor Jatim didorong oleh adanya peningkatan ekspor ke Swiss dan AS. Secara sektoral, pertanian terakselerasi, akibat adanya pergeseran musim tanam di tahun 2015.

Gubernur Soekarwo didampingi Ketua DRD Jatim Prof. Hotman Siahaan saat memimpin rapat bersama anggota DRD Jatim membahas soal Pembangunan Prov. Jatim di Kantor Bappeda Jatim.

Secara kualitas, pertumbuhan ekonomi Jatim cukup baik. Kondisi tersebut disebabkan faktor inflasi administered price relatif dapat dikendalikan. Inflasi yang rendah menguntungkan orang miskin, sedangan inflasi yang tinggi sangat membebani orang miskin. “Secara umum Inflasi pemerintah pusat baik karena harga minyak rendah. Di Jatim harga inflasi bagus karena adanya pemberian ongkos angkut barang dan jasa dari D4 ke konsumen,” tegasnya.

Struktur PDRB Jatim masih di dominasi oleh sektor industri pengolahan. Sektor ini mendominasi perekonomian Jatim dengan share 29.18 persen terhadap PDRB Jatim diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor yang berkontribusi 17.86 persen.

Sedangkan, sektor pertanian, hanya berkontribusi sebesar 14.22 persen.

Produktivitas terendah terjadi di sektor pertanian. Maka di sektor ini perlu adanya transformasi ke industri primer untuk penciptaan nilai tambah.

Diprediksikan, pertumbuhan ekonomi s/d akhir 2016 dapat tumbuh 5.7-6.1 persen. Jumlah ini disebabkan adanya kebijakan tax amnesti, apresiasi nilai tukar rupiah

dan kebijakan pelonggaran sektor moneter serta penurunan suku bunga menjadi single digit.

Sementaa itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Jatim Prof. Hotman Siahaan menjelaskan, bahwa kondisi krisis yang melanda dunia dan Indonesia menyebabkan kepanikan banyak pihak. Tak terkecuali oleh pengusaha-pengusaha yang terkena imbasnya langsung dari keadaan krisis tersebut. “Maka, negara harus memproteksi segala kebijakan yang masuk dari luar negeri agar masyarakat miskin tidak terlalu terkena imbas yang begitu besar. Dibutuhkan profesional dari birokrasi yang kuat serta kreatifitas birokrat guna mengantisipasi keadaan krisis ini,” tegasnya.

Kata Prof. Hotman DRD akan segera merespon paparan dari Pakde Karwo terkait pembangunan Jatim ke depan harus segera. “Kami akan harus merespon secepatnya disertai dengan kajian – kajian. Kami beserta anggota juga akan memberikan rekomendasi kepada gubernur dengan mengumpulkan laporanlaporan dan informasi terkait kebijakan yang akan dilakukan gubernur,” pungkasnya. (hms)

Pakde Karwo Dampingi Presiden RI

Beri Bantuan Makanan Tambahan di TPI Landangan Pakde Karwo menyerahkan bendera Kontingen Kepada Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung.

Gubernur Soekarwo bersama Bupati Situbondo Dadang Widiarto saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke TPI Desa Landangan Pesisir Kec. Kapongan Kab. Situbondo memberikan bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil, balita dan anak sekolah.

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Landangan Pesisir, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Rabu (14/9) sore. Pemberian makanan tambahan (PMT) berupa biskuit yang diperuntukkan bagi 278 ibu hamil, 370 balita gizi kurang dan 400 anak sekolah.

PMT Balita merupakan pembe-

rian suplemasi gizi untuk melengkapi kebutuhan gizi agar mencapai berat badan sesuai usia. Tiap 100 gram PMT mengandung 450 kalori, 14 gram lemak, 9 gram protein, dan 71 gram karbohidrat. PMT Balita mengandung 10 vitamin (vitamin A, B1, B2, B3, B6, D, E, K, dan asam folat) dan 7 mineral (besi, zink, fosfor, selenium, dan kalsium).

Setiap bungkus PMT Balita terdiri dari 12 keping biskuit atau 540 kalori (45 kalori per biskuit).

“Sudah diberikan roti biskuit

untuk ibu hamil, balita dan anakanak. Untuk ibu-ibu hamil diharapkan untuk makan biskuit pada triwulan pertama hanya dua keping per hari. Sedangkan pada triwulan kedua dan ketiga, ibu-ibu hamil bisa memakan biskuit tiga keping per hari. Kita harapkan nantinya anak yang lahir normal, sehat dan pintar semua,” ujar Presiden RI Jokowi.

Untuk balita usia 6-11 bulan diberikan 8 keping biskuit per hari.

Untuk balita usia 12 bulan-5 tahun diberikan sebanyak 12 keping per hari atau setara dengan 30 bungkus PMT Balita. Pemberian makanan tambahan balita ini dihentikan apabila berat badan telah sesuai. Selanjutnya balita diberikan konsumsi makanan keluarga gizi seimbang.

PMT anak sekolah (PMT-AS) diberikan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak usia sekolah dasar.

Setiap sajian (10 keping atau 60 gram) PMT-AS mengandung 300 kalori, 40 gram karbohidrat, 6 gram protein, dan 13 gram lemak, serta 10 vitamin (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, dan E), 8 mineral (Asam folat, besi, selenium, kalsium, natrium, zink, iodium, dan fosfor).

Ketentuan pemberian PMT-AS diberikan 6 keping per hari untuk mencukupi kebutuhan makanan tambahan anak usia sekolah dasar, yaitu 180 kalori per hari. Bila berat badan telah mencapai sesuai perhitungan berat badan sesuai umur, maka pemberian PMT-AS dihenti-

kan dan dilanjutkan konsumsi makanan keluarga gizi seimbang.

Pemberian PMT ibu hamil diberikan hingga ibu hamil tidak lagi berada dalam kategori kurang energi kronis (KEK) sesuai dengan pemeriksaan lingkar lengan atas (LILA). Apabila berat badan sesuai dengan standar, maka dilanjutkan dengan mengonsumsi makanan keluarga gizi seimbang.

“Ingat semuanya, saya harapkan yang makan biskuit semua bisa dalam keadaan normal, sehat, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, serta pintar. Anak-anak kita pintar, cerdas, dan bermanfaat bagi keluarga, bangsa dan negara,” kata Presiden RI Jokowi.

Sebelumnya, dari Bandara Internasional Juanda, Presiden RI Jokowi bersama Gubernur Jatim Pakde Karwo. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan KSAL Laksmana TNI Ade Supandi menggunakan Helikopter Bell TNI AL menuju KRI Banjarmasin.

Tinjau RPG Seusai menyerahkan bantuan tambahan makanan, Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi saat melakukan peninjauan ke Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Situbondo, Rabu (14/9).

Sebagai informasi, RPG meru-

pakan rumah yang didirikan Pemkab Situbondo guna meningkatkan dan memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat Situbondo. Berbagai kegiatan didalamnya adalah pemeriksaan status gizi, edukasi gizi, pemeriksaan medis, dan screening gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI).

Produk inovasi RPG yang diberikan merupakan kombinasi langkah holistik, yaitu Permen jelly kelor untuk menambah nafsu makan, kudapan dari Mocaf, menu makanan lengkap dengan gizi seimbang, formula 100 siap seduh, kudapan dan formula 100, serta produk herbal untuk nafsu makan dan memperlancar produksi Air Susu Ibu (ASI).

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim turut menyaksikan Presiden Jokowi yang secara simbolis memberikan bantuan makanan tambahan dan paket sembako kepada ibu hamil. Balita gizi kurang, anak sekolah dan Lansia. Paket sembako yang diberikan terdiri dari beras, gula pasir, kacang hijau, susu dan telur ayam.

“Dan jangan lupa makanan lainnya, seperti sayuran, telur, tahu, tempe, daging dan ikan. Sehingga ibu dan bayinya ketika lahir semuanya sehat-sehat dan selamat. Jangan lupa dimakan ya,” kata Jokowi. (hms)

Hal - C Edisi No. 229 Tahun XV ~ Minggu III September 2016

Gus Ipul Optimis Krisis Cepat Berlalu Suncity Biz diharap- dan pemerintah agar berdaya saing sebagai kota atau daerah bisnis kan memberi dampak memasarkan produknya. Tak hanya merupakan hal yang tepat. Pembagi terciptanya dae- itu, Suncity Biz juga dipersiapkan kab Sidoarjo, menyambut baik atas rah industri maupun sebagai kelancaran arus logostik pembangunan proyek ini. Pembatempat-tempat pa- antar barang dan jasa antar dae- ngunan di bidang jasa perdagameran (Exebition) rah,” imbuhnya. ngan dan pemukiman di Sidoarjo hingga tempat reGus Ipul menilai, bahwa kebu- merupakan kebutuhan dasar bagi kreasi yang mudah tuhan masyarakat di masa menda- manusia bersinergi bersama kediakses oleh masya- tang akan hadirnya pusat-pusat butuhan pangan.

Ia menjelaskan, banyak pengperdagangan dan perbelanjaan rakat.

M e n u r u t n y a , semakin besar. Saya berharap, ini usaha-pengusaha yang telah tumKota Surabaya saat ini menjadi awal kegiatan perdaga- buh dan bergerak untuk melakusudah tumbuh seca- ngan yang dapat membantu peme- kan usaha di Sidoarjo. Pembangura pesat dan sangat rintah dalam menggerakaan roda nan yang dilaksanakan ini tidak lepas penuh jika akan di- ekonomi. “Semoga banyak produk dari Pemkab Sidoarjo yang memdirikan kawasan in- UMKM bisa dipamerkan dan dipa- buka dengan lebar kran investasi dustri. Efeknya, dae- sarkan di tempat ini. Saya ingin, agar lebih cepat masuk. “Bahkan, rah seperti Sidoarjo, suncity biz menjadi daya dukung kami memberikan kemudahan bePasuruan dan Gresik peningkatan pertumbuhan ekono- rupa proses perijinan yang cepat dan mudah. Semoga, kehadirian dipersiapkan untuk mi,” tegasnya.

Bupati Sidoarjo Saiful Illah me- Suncity Biz diharap mampu memenjadi daerah inngatakan, peletakkan tiang pan- ningkatkan pertumbuhan ekonomi dustri yang maju.

Gus Ipul melihat maket rencana proyek pembangunan Suncity Biz Sidoarjo.

Gus Ipul melanjut- cang pembangunan Suncity Biz Kab. Sidoarjo,” tutupnya. (hms) kan, bahwa WAKIL Gubernur Jawa Timur saha petarung ini, tidak hanya ber- saat ini pemerintah akan Drs. H. Saifullah Yusuf meyakini saing dengan pengusaha dari da- berusaha menyiapkan bahwa krisis ekonomi yang melan- lam negeri melainkan pengusaha daya dukung untuk menggairahkan dunia usada dunia dan Indonesia akan dari luar negeri.

“Saya yakin keadaan ekonomi ha. Hal ini dimaksudkan, segera berlalu. “Saya optimis dan meyakini krisis ekonomi yang yang lesu ini akan pulih dengan baik agar sektor usaha dapat melanda dunia, Indonesia akan dan cepat. Terpenting, saat ini pe- memberi dampak positif cepat berlalu,” ujarnya saat merintah bersama swasta menye- sehingga mampu mengmembuka Ground Breaking diakan kebutuhan masyarkat guna ungkit perekonomian Suncity Biz di Jalan Arteri Porong, menunjang pembangunan di Ja- daerah.

“Suncity Biz ini dirantim,” tegasnya.

Kab. Sidoarjo, Kamis (15/9).

Rasa optimis dan keyakinan cang untuk menggerakIa mengaku, optimis bahwa krisis yang melanda Indonesia akan bahwa krisis cepat berlalu di Jatim kan perekonomian kita. cepat berlalu dikarenakan, saat ini disebabkan oleh posisi strategis Terlebih, menggerakkan Indonesia sedang melakukan per- dari Jatim yang menjadi “Hub” dari ekonomi UMKM. Segala cepatan pembangunan sarana dan Kawasan Timur Indonesia. Jatim di- macam produk UMKM kenal sebagai pusat perdagangan akan dipasarkan disini. Kaprasarana infrastruktur.

Terlebih di Jatim, pengusaha- di Indonesia Bagian Timur yang mi berterima kasih karena pengusaha yang menanamkan in- melayani sekitar 120 juta UMKM telah disediakan panggung dan kesem- Gus Ipul menekan tombol sirene sebagai tanda di mulainya pekerjaan vestasinya memiliki jiwa petarung penduduk.

Oleh karenanya, kehadiran patan oleh pengusaha Suncity Biz Sidoarjo. untuk menjadi pemenang. Pengu-

Gus Ipul Serahkan Tujuh Rumah  KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH WAKIL Gubernur Jatim Gus Ipul selaku Ketua Percepatan Pembangunan Sejuta Rumah (P2SR) Jatim menyerahkan secara simbolis bantuan tujuh rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berprestasi.

Bantuan itu merupakan peranan DPD Asosiasi Pengembang & Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jatim dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sejuta rumah, yang dirangkai pada acara Seminar & Bhakti Sosial, di H Pullman Jl Basuki Rachmat Surabaya, Kamis (15/9).

Bantuan tujuh rumah tersebut sumbangan dari enam pengembang. Berarti baru satu persen dari jumlah pengembang yang tergabung dalam APERSI Jatim sebanyak 600 pengembang, Pertama dari developer PT Atria Sejati Grup (Perumahan Griya Asri Kencana Probolinggo) milik Drs Hendro Rusyanto untuk Jumadi (kuli bangunan dari Ds Maron Kab Probolinggo). Kedua, PT Ageng Citra Gemilang PT Griya Ageng Kota Pasuruan milik Wiwin Setiyani memberikan dua unit rumah untuk dua orang guru ngaji dan Hafidz qur’an yaitu Khoirul Hadi Muhammad (ds Kesamben Jombang) dan Imam Tabroni (ds Buduran Sidoarjo).

Ketiga, PT Widyantara perdana putra “Perumahan pondok pesona alam” di Lamongan, Eni Windi Raha-

yu memberikan rumah kepada Nurdin Halid (tim nasional sepak bola di Lamongan). Keempat, dari Tuban PT Sukses bangun pertiwi milik, H Sujono, SH memebrikan rumah untuk Khusnul Khotimah (guru SD GTT yang sudah 25 tahun mengabdi). Kelima PT Graha agung kencana milik H Nuradi, SE memebrikan rumah kepada Suyoko (guru SD Honorer di Tuban). Ke-enam PT Panca Emas Sejahtera milik Ir Suhartoyo memberikan rumah kepada Surahwi (sekdes selama 20 tahun di Panarukan Situbondo).

Dalam sambutannya Gus Ipul mengatakan, sesuai dengan UUD 1945, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, salah satu adalah rumah tinggal yang layak.

Masalah penyedeiaan perumahan adalah badlock yang makin lama makin tinggi. Kalau diukur dari orang yang menikah setiap tahun di Jatim berdasarkan surat nikah mencapai 500 ribu lebih. Sedangkan yang cerai 65 ribu per tahun. Trend setiap tahun cenderung meningkat, sekarang mencapai 70 ribu per tahun, dan sebagian besar mereka belum memiliki rumah sendiri.

Penyediaan rumah di Jatim tidak lebih dari 25 ribu unit per tahun. Badlock menjadi masalah yang cukup serius 6,7 juta. Tapi kalau dari sisi kontrak bisa 13 juta.

Oleh karena itu untuk meng-

Wagub Jatim serahkan serifikat rumah kepada penerima bantuan rumah pada acara seminar dan baksos DPD Apersi Jatim di hotel Pullman kamis pagi. atasi salah satu problem perumahan, ada tim percepatan untuk mendorong stakeholder agar bisa menyediakan perumahan bagi yang membutuhkan. Selain itu Rumah Tidak Layak Huni sekitar 500 ribu lebih, sejak 2009 – 2016 RTLH yang sudah direnovasi sebanyak 366.412 unit.

Penyediaan daya dukung keperluan untuk pembangunan rumah misalnya PLN, PDAM belum optimal dalam memberikan pelayanan. Padahal lokasi pembangunan perumahan khususnya rumah sederhana tapak dan rumah susun.

Selain itu masalah perijinan, dan yang terpenting masalah keterbatasan lahan. Penyediaan infra struktur dan daya dukung yang lain yang masih relatif tinggi, serta daya beli masyarakat yang masih rendah.

“Semua itu masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Tapi saya optimis, karena ada pengusaha yang tangguh/ pengembang yang tergabung dalam APERSI tidak mudah putus asa.

Buktinya masih ada yang mau memberi bantuan rumah untuk MBR. Masih mau memberikan amsukan ke pemerintah untuk

memberikan kebijakan yang terbaik. Apalagi menghadapi MEA saya tidak ingin yang melakukan pembangunan rumah untuk MBR adalah pengusaha/ pengembang dari negara tetangga. Saya ingin pengusaha dari APERSi yang menjadi pemenang dalam rangka penyediaan rumah untuk rakyat,” tegasnya.

Menteri PU Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Pola Pembiayaan Perumahan Ir. Didik Sunardi, MT mengatakan, sehubungan dengan kemudahan perizinan, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Isi PKE XIII, meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR, semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. “Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini ratarata mencapai 769-981 hari, dapat dipercepat menjadi 44 hari,” jelasnya.

Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70 persen. (hms)

Hal - D Edisi No. 229 Tahun XV ~ Minggu III September 2016

Urgensi Penyertaan Modal Pemda Sering Jadi Persoalan PENYERTAAN modal pada dan rumusan-rumusan Raperda mati kembali tahapan atau proses BUMD merupakan bagian dari tentang penyertaan modal ini. dalam melakukan penyertaan moinvestasi jangka panjang daerah, “Kami juga sangat antusias dal ini, sehingga meminimalisir resiko yang jumlah akumulatifnya disajikan mendukung langkah yang akan yang akan terjadi di kemudian hari. dalam Neraca pada sisi Tentang hal itu, Fraksi Aset. Dalam pengangPartai Gerindra megarannya, penyertaan minta pertimbangan modal atau investasi ini yang lebih matang lagi. tidak diakui sebagai beKetiga, kesamaan lanja, namun dimasukkan peraturan yang mengsebagai pengeluaran atur materi pokok yang pembiayaan. sama seperti halnya Di sisi lain, hasil yang Perda lama Perda Proditerima dari investasi vinsi Jawa Timur Nomor yang telah dilakukan dika8 Tahun 2013 mengategorikan sebagai PAD. tur hal-hal pokok Oleh karena itu, kebijatentang penyertaan kan umum APBD (KUA) modal kepada PT Jatim akan memuat informasi Graha Utama dan ketentang pendapatan dan pada PT Panca Wira pembiayaan ini.

Usaha Jatim.

Demikian pendapat Menurut Fraksi Parakhir Fraksi Partai Geratai Gerindra, judul yang kan Indonesia Raya (GePelabuhan Probolinggo yang dikelola PT Delta diusulkan oleh Gurindra) yang disampaikan Artha Bahari Nusantara (DABN) dinilai sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat juru bicaranya Dr H M. sekitar.

Noer Sutjipto, SE.SP. MM, terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal. diambil Pemerintah Provinsi Jawa Fraksi Partai Gerindra melihat Timur dalam rangka melakukan KEMACETAN dan kecelakaan bahwa persoalan yang sering penyertaan modal kepada PT Delta menjadi bahan diskusi hangat dalam Artha Bahari Nusantara sebagai yang sering terjadi jalan Lamonganpengelolaan keuangan daerah, upaya meningkatkan perekono- Babat (di kawasan perkotaan yaitu di antaranya adalah urgensi mian masyarakat sekitar,” kata Noer Lamongan) mendapat perhatian anggota DPRD Jatim dari Partai penyertaan modal Pemda. Juga, Sutjipto. makna Pemda sebagai pemilik Kedua, secara keseluruhan Amanat Nasional (PAN). PermasaBUMD/pemodal terkait dengan Fraksi Partai Gerindra sependapat lahan itu disebabkan perlintasanmanajemen dan pengawasan dengan Komisi C bidang Keuangan perlintasan rel kereta api (KA) di LaBUMD. bahwasanya penyertaan modal mongan, satu diantaranya di Jalan Menurut Fraksi Gerindra, pe- harus patuh terhadap aturan Jaksa Agung Suprapto.

“Kondisi di perlintasan kereta api nentuan besaran angka dalam hukum yang lebih tinggi. itu (Jl Jaksa Agung Suprapto) mepengeluaran pembiayaan sebagai Beberapa peraturan perunmang sangat membahayakan perekening penyertaan modal/ dang-undangan yang lebih tinggi ngendara jalan.

Makanya kami meninvestasi. Salah satu tujuan pem- mengatur tentang ketentuan dan dukung perbaikan yang dilakukan,” bentukan BUMD adalah untuk mekanisme penyertaan modal, kata anggota DPRD Jatim Husnul meningkatkan pelayanan publik baik berupa aset daerah maupun Aqib, Rabu (14/9/2016). yang dapat diberikan oleh Pemda yang dianggarkan melalui APBD. Wakil rakyat dari Dapil X (Ladengan menggunakan pendekatan Lebih jauh daripada itu, pemongan-Gresik) itu menambahkan, bisnis. Meski BUMD dibentuk untuk nyertaan modal pada sebuah PT kondisi perlintasan itu memang termencari keuntungan, namun untuk kemudian memiliki saham lalu tinggi dan sudutnya dengan jalan tanpa harus menghilangkan aspek mayoritas harus pada BUMD yang terlalu tajam. Sehingga, setiap pelayanan publik. notabene diangkat dengan Perapengendara mengalami kesulitan Berdasarkan uraian ini, Fraksi turan Daerah. yang hendak melintas. Jika kecepaPartai Gerindra memberikan poinDalam kasus yang sedang di- tan tinggi maka potensi kecelakaan poin sebagai berikut: bahas, disebutkan bahwa PT Ja- sangat tinggi. Terbukti sudah sering Pertama, sangat mengapresiasi tim Nusa Usaha dalam Raperda kali mobil terguling saat melewati dan berterima kasih kepada Komisi Usulan Eksekutif dahulunya ber- perlintasan tersebut.

C bidang Keuangan yang telah nama PT Jatim Investment Man“Ada beberapa solusi sebenarnya. secara cermat mengupas dan men- agement diubah tidak melalui Per- Kalau nanti perbaikan perlintasan cermati pandangan-pandangan da. Dengan demikian perlu dicer- kurang maksimal hasilnya, bisa

bernur Jawa Timur dalam Raperda ini mengatur hal-hal yang sama, sehingga nama yang disepakati oleh Komisi C dan Eksekutif adalah tepat, guna menghindarkan dualisme hukum.

Keempat, sama seperti pendapat pada awal pembahasan Raperda ini, Fraksi Partai Gerindra sangat mendukung pendapat Gubernur melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset daerah.

Mengenai laporan Komisi C Bidang Keuangan tentang sudah terlaksananya Persetujuan Tertulis

Pemegang Saham (PTPS), dengan keputusan yang telah dipaparkan dalam Laporan tersebut, Fraksi Partai Gerindra menganggap hal itu merupakan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Partai Gerindra berharap, apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam persetujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi pembangunan daerah dan masyarakat Jawa Timur yang lebih maju. (nam)

DPRD Usulkan Pembangunan Tol di Lamongan

Dewan Pertanyakan Akurasi Data BPJS kesehatan dengan KOMISI E DPRD Jatim menggunakan kartu BPJS. mempertanyakan hasil pen“Banyak keluhan, pasien dataan terkait pelayanan harus mengelurakan biaya lebih kesehatan. Pasalnya, sering dulu. Namun sampai saat ini, terjadi keluhan masyarakat belum mendapat ganti rugi dari yang tidak mendapatkan pepemerintah. Padahal mereka layanan, padahal mereka memenggunakan kartu BPJS,” miliki kartu Asuransi BPJS kata dia.

(Badan Penyelenggara JamiSelain itu, kepercayaan nan Sosial). masyarakat terhadap pelayaAnggota Komisi E DPRD Jatim, Moch. Eksan menegas- Kepesertaan BPJS terus mening- nan kesehatan dari BPJS mulai kan, pelaporan data harus kat tapi tidak diimbangi dengan luntur. Ini dikarenakan, masyarakat takut tidak mendapat dilakukan secara konkret. pelayanan yang lebih baik. pelayanan maksimal dari fasilitas Sehingga, penyelesaian terhadap pelayanan kesehatan Ketua Koalisi Perempuan Indone- BPJS. “Ini terjadi. Tingkat bisa maksimal. “Harus tegas sia Jawa Timur Cabang Malang, kepercayaan lemah terhadp penyajiannya sehingga tidak Sefti Putrinugroho, me- BPJS,” urai Sefti. (nam) membingungkan,” tandas Eksan. nyampaikan, banyak keluhan yang Pada kesempatan yang sama, ia terima terkait pelayanan

menggunakan opsi pembangungan jalan tol. Jadi, selain antisipasi kecelakaan juga bisa mengurai kemacetan,” ungkap politis dari PAN ini.

Selain perlintasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, kemacetan juga disebabkan perlintasan kereta api di Jalan Panglima Sudirman. Aqib pun berharap, proyek perbaikan perlintasan di Jalan Panglima Sudirman bisa segera diselesaikan, meski saat ini prosesnya molor dari jadwal yang direncanakan.

Sekadar diketahui, semula proyek itu direncanakan mulai dikerjakan 6 September lalu, namun diundur setelah hari raya Idul Adha. Rencana

perbaikan akan dimulai 20 September mendatang.

Pengunduran jadwal tersebut atas permintaan Polres Lamongan.

Pertimbangannya, saat Idul Adha ada terjadi kepadatan mengingat hari liburnya sangat panjang bersambung dengan libur akhir pekan.

Dari pengalaman perbaikan perlintasan KA di Jalan Jaksa Agung Suprapto lalu, lalu lintas di jalan raya Lamongan-Surabaya mengalami kemacetan yang cukup panjang, apalagi saat terjadi arus mudik-balik libur Idul Adha. (nam)

JKN Jatim Bermasalah, Komisi E Lakukan Hearing PROGRAM jaminan kesehatan nasional (JKN) menemukan banyak masalah terkait pelayanan kesehatan. Sebab, hingga saat ini, tidak ada upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit.

Karena masih banyak kasus, Komisi E DPRD Jatim melakukan hearingdengan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur, Senin (12/9/ 2016) siang.

Agung Nugroho Ketua Komisi E DPRD Jatim mengatakan, pastikan pendataan terkait pelayanan kesehatan. “Kenapa tidak mendapatkan pelayanan, apakah karena tidak memiliki BPJS,” terang Agung.

Sementara itu, dr Adi Wirachjanto, Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) mengatakan, dari sekitar 38 juta penduduk Provinsi Jawa Timur, tidak kurang dari 10 juta jiwa di antaranya yang belum terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Oleh karena itu pada 2019 mendatang seluruh penduduk bisa ikut program JKN. Di setiap kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) juga akan dicantumkan nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kalau warga itu tergolong (tingkat sosial ekonominya) mampu, maka akan diwajibkan ikut BPJS Mandiri. Kalau tidak mampu, akan diikutkan BPJS bantuan iuran,” ujar dr Adi Wirachjanto kepada wartawan di sela-sela acara GE Healthcare Indonesia di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH), belum lama ini.

Ia mengemukakan, bahwa dari 38 juta lebih jiwa penduduk di Jatim yang ikut JKN sekitar 28 juta jiwa dan 10 juta jiwa lainnya masih belum terlindungi program itu. “Kalau yang belum ter-cover itu berasal dari keluarga miskin (gakin) maka akan di-cover melalui program jaminan kesehatan daerah (jamkesda),” ujarnya.

Karena itu Adi Wirachjanto berharap, dengan adanya JKN, maka pelayanan kesehatan di rumah sakit semakin baik, dan masyarakat juga bisa mendeteksi penyakit secara dini. (nam)