Jtpos 231

ISSN : 1412-7490

Edisi No.231 Tahun XV ~ Minggu I Oktober 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Obat dan Jamu Ilegal Marak di Jatim Berdasar Laporan Efek Samping Konsumen

Denada - Ihsan

Menanti di Pelaminan DENADA Tambunan (37) dan Ihsan Tarore (27) sepertinya tinggal menunggu hari “H” peresmian ikatan cinta mereka. Perbedaan usia yang cukup jauh tak lagi jadi alasan untuk membina hubungan yanglebih serius.

Ketulusan hati Ihsan itulah yang kemudian meruntuhkan hati Denada, begitupula sebaliknya. Ihsan melihat sosok Denada sebagai perempuan mandiri. Gagal dalam pernikahan pertamanya dengan Jerry Aurum, tidak membuat Denada terpuruk menjalani kehidupan meski ia juga harus mengurus Shakira, buah hatinya bersama Jerry.

Panggung D’Academy Celebrity menjadi saksi, betapa hubungan Denada dan Ihsan tak bisa dipisahkan. Di luar panggung, Denada dan Ihsan kerap menghabiskan waktu bersama, Bersamb ke hal. 11

Surabaya, Jatim Pos Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya berhasil menyita ribuan obat dan makanan ilegal hingga September 2016 dari berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Kepala BPOM Surabaya I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan, produk ilegal yang ditemukan itu sebanyak 256 item. Dari 258 item ini meliputi 144.

480 kemasan senilai Rp 843 juta. “Hasil temuan didominasi oleh produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai ekonomi Rp392 juta,” kata Bagus kepada wartawan, Jumat (30/9/2016).

Produk obat dan makanan ilegal yang ditemukan itu berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Kediri.

“Kami bekerjasama dengan Reserse Narkoba Polda Jatim dan Korwas PPNS Polda Jatim,” tegas Bagus.

Selain produk kosmetik ilegal, jumlah 258 item juga diwarnai obat keras (10.403 kemasan), obat tanpa izin edar (1.351 kemasan), pangan tanpa izin edar (360 kemasan).

Juga diamankan sebuah sarana mobil pengangkut obat tradisional tanpa izin edar, bahan baku obat tradisional (74.450 lembar), kemasan obat tradisional tanpa izin edar (3.314 lembar), dan alat produksi obat tanpa izin edar (22 buah).

“Temuan ini berdasarkan laporan kon-

Proyek Pemkab Situbondo Dituding Material Illegal Didemo APSI, Paksa Hentikan Pekerjaan

Situbondo, Jatim Pos Sekelompok orang anggota APSI (Asosiasi Penam-

bang Situbondo Indonesia) tiba-tiba mendatangi 4 kantor pemerintahan di Kabupa-

Tampak salah satu pekerjaan proyek yang didemo oleh APSI.

ten Situbondo beberapa waktu lalu. Mereka datang dengan 3 mobil dengan tujuan akan menghentikan pelaksanaan proyek di lokasi tersebut. Mereka dengan 3 mobil pertama kali mendatangi kantor Dinas PU yang di lokasi tersebut ada sebuah proyek rehab kantor dan mereka mengatakan pada para tukang yang menggarap agar segera menghentikan pelaksanaan proyek gedung kantor tersebut.

Menurut Ketua APSI Situbondo, Amirul Mustofa kepada para wartawan mengatakan bahwa, kedatanganBersamb ke hal. 11

Berbagai obat, kosmetik dan jamu tanpa izin beredar berhasil ditemukan BPOM Surabaya. sumen obat penambah stamina, yang mengeluhkan efek samping. Lalu ada juga laporan dari salah satu produsen jamu

tradisional karena produknya tidak laku beberapa bulan ini.

Saat kita telisik kami menemukan jamu tradisional yang tidak

Prosesi siraman diawali dengan tabur bunga bunga di tengah-tengah obyek wisata air terjun Sedudo yang dilakukan Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman MKP. Usai menabur bunga, selanjutnya melarung sesaji ke tengah-tengah area air terjun Sedudo. Hal itu sebagai pertanda kalau Pemerintah Kabupaten Nganjuk selalu memperhatikan air terjun Sedudo sebagai tempat wisata andalan di Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, ritual Siraman Se-

Bersamb ke hal. 11

Benda Asing Jatuh di Sumenep Diteliti LAPAN Sumenep, Jatim PosJatuhnya benda asing di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep menarik perhatian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Sebanyak 5 (lima) orang ahli dari LAPAN, Rabu lalu (28/9) mendatangi lima titik jatuhnya benda asing tersebut di Pulau Giliraja dengan didampingi Polres Sumenep.

“Kelima ilmuan tersebut sudah berangkat ke lokasi jatuhnya benda asing tersebut. Mereka akan mendatangi titik-titik jatuhnya benda tersebut,” kata Bersamb ke hal. 11

Polres Sumenep dengan benda asing

Bedah Rumah Dinilai Tak Tepat Sasaran Pemkot Tuding Desa Tak Kooperatif

PROGRAM bedah rumah Pemkot Batu belum berjalan maksimal, lantaran pemerintah desa dinilai tidak kooperatif dalam mengusulkan nama calon penerima program.

Kepala Bagian Kesra, Teguh Wijayanto, Bersamb ke hal. 11

Kepala Bagian Kesra, Teguh Wijayanto

Ribuan Warga Siraman Sedudo Sambut Suro di Nganjuk Nganjuk, Jatim PosPemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk menggelar siraman di obyek wisata Air Terjun Sedudo pada Sabtu, 1 Oktober 2016.

Dalam acara tersebut, ribuan pengunjung berdatangan ingin melihat langsung prosesi siraman. Ini memang menjadi agenda tahunan bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mempertahankan agar daya tarik air terjun Sedudo bisa tetap terjaga.

memiliki izin edar ini,” kata Siti Amanah, Kepala Seksi Penyidikan.

dudo kali ini berlangsung meriah dan sakral. Kemasan tari Bedhayan Amek Tirta semakin menambah kesakralan prosesi. Tari itu sendiri merupakan penggambaran rasa wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tari ini dibawakan oleh lima penari cantik.

Sedangkan di belakangnya siap sepuluh gadis berambut panjang siap dengan klentingnya dan lima perjaka yang siap mengambil air (amek tirta) dari gerojogan Sedudo.

Bersamb ke hal. 11

Siraman Sedudo di Nganjuk.

METROPOLIS

Hal - 2

DPBT Uji Coba Pembayaran Retribusi Surat Ijo di Kelurahan ANGKA tunggakan retribusi izin pemakaian tanah (IPT) atau yang lebih dikenal dengan istilah surat ijo masih cukup tinggi. Oleh karenanya, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya akan menerapkan sejumlah perubahan, khususnya dalam hal pembayaran retribusi.

Kepala DPBT Surabaya Maria Ekawati Rahayu mengatakan, mayoritas mereka yang menunggak adalah pemegang surat ijo untuk wilayah permukiman. “Kebanyakan alasannya kejauhan karena harus membayar di unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA),” ungkap Maria saat ditemui di kantornya, Kamis (29/9).

Menanggapi hal tersebut, DPBT akan mendekatkan layanan pembayaran retribusi surat ijo kepada masyarakat. Mulai Oktober, masyarakat dapat membayar retribusi surat ijo di kantor kelurahan. Petugas DPBT akan disiagakan di kantor kelurahan untuk melayani pembayaran retribusi.

Pejabat yang akrab disapa

Yayuk itu melanjutkan, karena rencana ini masih dalam tahap uji coba, maka layanan pembayaran retribusi surat ijo belum diterapkan di semua kelurahan. “Pertama, kita coba dulu di kelurahan-kelurahan dengan angka tunggakan tinggi, sembari memantau apakah langkah ini cukup efektif. Bila hasilnya memuaskan tentu akan dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas,” urainya.

Terkait sosialisasi, DPBT akan menyampaikan kepada kecamatan dan kelurahan yang menjadi target layanan, untuk selanjutnya diteruskan ke RT dan RW setempat. Dengan demikian, warga dapat meng-update informasi ke RT

atau RW di tempat tinggal masing-masing.

Sebagai informasi, DPBT Surabaya mematok target retribusi dari surat ijo untuk tahun 2016 sebesar Rp 41 miliar.

Hingga September 2016, sudah Rp 38 miliar yang terkumpul dari sektor tersebut. Yayuk optimis, target retribusi akan tercapai pada akhir tahun nanti.

Soal pelepasan surat ijo, mantan Kabag. Hukum ini menuturkan bahwa hal itu telah diatur dalam Perda 16/2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan tata caranya diatur lebih rinci dalam Perwali 51/2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun subyek pelepasan adalah pemegang surat ijo yang ber-KTP Surabaya. Sementara, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelepasan antara lain, peruntukan IPT adalah

perumahan dengan penggunaan untuk rumah tinggal, pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 tahun berturutturut, serta IPT masih berlaku.

Selain itu, luas lahan yang ingin dilepas berukuran maksimal 250 meter persegi. Pemohon hanya bisa melepaskan satu persil. Terakhir, lahan tidak dalam sengketa atau tidak masuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemkot.

“Warga bisa mengajukan permohonan pelepasan tanah kepada Walikota Surabaya melalui Kepala DPBT dengan dilampiri KTP, fotokopi IPT, bukti pembayaran retribusi IPT terakhir serta surat pernyataan kesanggupan membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak,” terang Yayuk.

Dia berharap, pemohon bisa mengurus langsung ke kantor DPBT Surabaya tanpa

Menteri Agraria & Kepala BPN Sofyan Djalil bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat meninjau persil di Surabaya Barat. (foto:Humas Pemkot) perantara. Hal itu bertujuan agar warga tidak mendapat informasi yang salah seputar pelepasan IPT. Sayang, sejak diundangkan pemohon yang mengajukan pelepasan surat ijo masih minim. Yakni, sebanyak sembilan pemohon. Tiga di antaranya tidak memenuhi syarat lantaran memegang surat ijo di bawah 20 tahun.

Menurut Yayuk, minimnya permohonan pelepasan surat ijo ini bisa jadi karena harga

yang dikenakan terhadap pemohon adalah harga pasar yang ditentukan oleh tim penilai independen. Sehingga, warga yang merasa keberatan memilih tetap memperpanjang IPT ketimbang melepas IPT menjadi hak milik.

Untuk diketahui, total sebanyak 2.502 persil yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilepas. Persil-persil tersebut tersebar di wilayah Surabaya pusat, selatan, timur dan utara. (Gatot.S/JTMP)

Surabaya Jadi Contoh Walikota Berharap Lahir Musisi Handal Asal Surabaya Penerapan Tanda Tangan Digital

(foto kiri) Walikota Surabaya menerima hibah 315 unit keyboard Yamaha. (foto kanan) Walikota Surabaya mencoba sepeda motor buatan SMKN untuk penyandang disabilitas. (foto:Humas Pemkot) Surabaya,JatimPos Pengembangan kualitas siswa tidak hanya dari sisi akademik saja, melainkan juga dari segi non-akademik. Hal ini ditangkap oleh PT. Yamaha Musik Indonesia (YMI) dengan memberikan bantuan hibah berupa 315 unit keyboard.

Bantuan tersebut secara simbolik diserahkan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota, Kamis (29/9).

Presiden Direktur (Presdir) PT. YMI Mr. Ryo Kasai mengatakan, 315 unit keyboard itu akan diberikan kepada 15 sekolah dasar (SD). Dalam hal ini, PT. YMI memberikan 2 tipe keyboard. Tipe pertama dikhususkan bagi para guru musik, sedangkan tipe kedua untuk para pelajar SD. Pria berkebangsaan Jepang itu menuturkan, program

serupa telah dilakukan di tujuh kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya. “Tidak hanya bantuan alat musik, kami juga akan melaluan training dan seminar para guru”, ujarnya.

Walikota Tri Rismaharini menyambut baik bantuan keyboard bagi para pelajar SD ini. Menurut dia, kecerdasan emosional sangat penting bagi tumbuh kembang anak dalam proses belajar-mengajar.

Dia berharap melalui bermain musik juga dapat meningkatkan rasa kecintaan anak akan sekolah. “Kalau di sekolah merasa senang, maka anak tersebut akan belajar secara maksimal. Itu yang kita inginkan,” kata alumnus ITS ini.

Risma -sapaan Tri Rismaharini- berharap, kelak akan lahir musisi handal asal Surabaya. Bahkan, dia berkeingi-

nan lebih banyak anak-anak Surabaya yang berkiprah hingga skala internasional. “Mungkin suatu saat lahir pemusikpemusik handal dari kalangan siswa Surabaya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadispendik Surabaya Ikhsan mengatakan bahwa pengembangan bakat dan potensi siswa telah dilakukan di sekolah-sekolah baik akademik maupun non akademik. “Yang suka olahraga silahkan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Bagi yang suka penelitian silahkan bergabung dengan peneliti belia”, terang mantan Kepala Bapemas KB ini.

Modifikasi Motor Disabilitas Di tempat yang sama Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga menerima sepeda motor

karya siswa yang telah dimodifikasi untuk penyandang disabilitas. Motor roda tiga yang dibawa ke halaman Taman Surya tersebut merupakan karya siswa SMKN dari berbagai sekolah.

“Banyak siswa SMK yang telah berhasil mengembangkan produknya untuk orang disabilitas. Oleh karena itu kedepannya mereka kami arahkan membuat desain dan membuat produk,” ungkap Risma.

Risma lantas bercerita, ada seorang penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan kursi roda. Namun, kursi roda yang dimaksud agak nyeleneh, yakni bisa digunakan untuk terlentang. Akhirnya, para siswa SMK membuat desain kursi roda sebagaimana dimaksud. Setelah jadi, kursi roda itu langsung bisa dimanfaatkan.

M. Syamsudin salah satu perancang modifikasi motor roda tiga menuturkan, bahwa proses modifikasi motor tersebut membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Siswa kelas XII jurusan otomotif SMKN 7 tersebut mengatakan kendala yang paling sulit ialah membuat kaki-kaki belakang sepeda motor roda tiga tersebut.

“Kesulitannya ialah membuat dan menyesuaikan pangkon dengan body kendaraan, kadang agak miring dan pembautan lubang kurang tepat,” terangnya. (fred/JTMP)

KEBIJAKAN Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan sistem elektronik dalam penerapan e-goverment, mendapat apresiasi positif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.

Surabaya dinilai sebagai contoh bagus dalam penerapan tanda tangan digital pada transaksi elektronik yang kini gencar disosialisasikan Kementerian Kominfo.

Apresiasi positif tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Mariam Fatima Barata seusai menghadiri acara seminar bertajuk “Pemanfaatan Tanda Tangan Digital pada Transaksi Elektronik” di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (27/9). Acara tersebut menghadirkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai keynote speaker. Serta beberapa narasumber dari Kementerian Kominfo, akademisi dan praktisi teknologi informasi.

“Seperti yang dilakukan Bu Risma di Surabaya, arah ke situ (penggunaan tanda tangan digital) sudah ada. Surabaya menjadi contoh bagus karena sudah menerapkannya. Bu Risma sudah mengubah mind set (di Pemkot Surabaya) untuk tidak lagi menggunakan kertas,” tegas Mariam Barata.

Menurut Mariam, Kementerian Kominfo kini berupaya sesegara mungkin untuk me-

nerapkan tanda tangan digital ini. Tetapi, masih ada beberapa standar, panduan dan peraturan menteri yang masih harus dimatangkan. Bila semua sudah siap, termasuk regulasi sebagai payung hukum, Kementerian Kominfo akan melakukan sosialisasi ke semua wilayah di Indonesia.

Setelah itu, Kementerian Kominfo akan melakukan uji coba di beberapa kota bagaimana menerapkan tanda tangan elektronik ini. Serta kemanfaatan menggunakan tanda tangan elektronik. Tantangannya adalah bagaimana mengubah mind set dan membangun kepercayaan agar tidak lagi menggunakan kertas karena tanda tangan digital sudah legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Diharapkan, paling cepat pada 2017, layanan publik sudah menggunakan tanda tangan elektronik.

“Untuk penerapan tanda tangan elektronik ini nantinya akan kami lakukan bertahap di beberapa wilayah. Surabaya menjadi target untuk uji coba kami. Bu Risma sudah memulai semua. Saya lihat di Surabaya sudah siap sehingga untuk penerapan tanda tangan elektronik tidak sulit, bisa lebih mudah. Tinggal nanti bagaimana menerapkanya sesuai dengan panduan dan sama di semua wilayah,” imbuh Mariam. (Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.

Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Banjir Sampang Sulit Teratasi Bupati : Sudah Biasa Terjadi, Mau Diapakan Lagi Sampang, Jatim Pos Banjir di Kabupaten Sampang kerap terjadi dan menggenangi beberapa desa dan Kecamatan yang mengganggu aktifitas warga. Banjir yang selalu terjadi tersebut hingga kini tidak dapat diatasi, sehingga warga harus menerima kejadian pahit tersebut.

Bupati Sampang A Fannan Hasib saat dikonfirmasi bersama istrinya Anik Amanillah, menanggapi santai dengannya musibah banjir yang menerjang rakyat Sampang tersebut. “Banjir itu sudah biasa terjadi di Sampang, lalu mau diapakan lagi, kami sudah berupaya menanggulanginya namun tetap tidak teratasi,” ujar Fannan singkat.

Moh. Aliwafa, Anggota LSM Sekocci Sampang merasa prihatin kejadian banjir dan tidak ada upaya dari Pemkab untuk mengatasinya. “Masalah

banjir tidak hanya memberikan nasi bungkus yang dikirim oleh para relawan yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Tetapi penanganan bencana banjir tidak sederhana itu karena kerugian material dan non material yang diderita warga korban banjir cukup segnifikan,” ujarnya.

Ali menilai para pejabat dan para elit politik Sampang menilai kurang peduli karena musibah banjir tersebut tidak pernah dimasukan ke pembahasan serius sehingga musibah banjir yang menjadi langganan bisa dapat teratasi.

“Penanggulangan banjir disampang ini seharusnya menjadi catatan yang serius bagi para pejabat Sampang agar supaya dibahas bagaimana banjir yang menjadi langganan tiap tahun ini bisa teratasi,” tandas Ali dengan nada kesal.

Menurutnya, apakah Pemkab tidak berpikir, bagaimana ketika masyarakat tidak bisa bekerja selama 4 hari. Bagaimana nasib para siswa yang tidak dapat belajar karena sekolahnya digenangi banjir, demikian pula petani yang menjerit karena gagal panen padahal modalnya dari hasil hutang. Mereka sebenarnya mengeluh namun tidak tahu harus kemana mengungkapkan jeritannya,” pungkasnya.

Hal lain terjadi, di tengah banjir yang melanda Kota Sampang selama tiga hari hingga melumpuhkan aktifitas masyarakat. Bahkan juga mengganggu roda pemerintahan dan proses belajar mengajar, serta roda perekonomian sempat terganggu akibat meluapnya sungai Kemoning, istri Bupati Sampang. Anik Fannan Hasyib terlihat berjoget dan bernyanyi di acara

Pemkot Mojokerto Kekurangan ASN Mojokerto, Jatim Pos Pemerintah Kota Mojokerto saat ini sedang mengalami kekurangan ratusan aparatur sipil negara (ASN). Sementara, kebijakan moratorium rekrutmen PNS KemenPAN RB 2015-2019, Pemda tak bisa menambah kekurangan pegawai. Banyaknya ASN yang pensiun, saat ini defisit ASN. Defisit hampir 600 pegawai, kondisi ini dikhawatirkan menghambat pelayanan publik. Seperti yang diungkapkan oleh walikota Mojokerto beberapa hari lalu.

Kondisi itu, lanjut Mas’ud, memaksa dirinya harus memutar otak. Dengan 3.682 ASN yang ada, pihaknya harus melakukan penataan agar tak banyak tugas fungsional yang terbengkalai. Terlebih lagi fungsi pelayanan kepada masyarakat. Seperti Dinas Perizinan, Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Akan kita atasi dengan mengefektifkan ASN yang ada. Sebenarnya kurang, namun kondisi defisit ini kami harus mengatasi. Kami berusaha semaksimal mungkin tak mengganggu pelayanan publik,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Mas’ud, pihaknya juga tetap melakukan

rekrutmen untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas.

“Kalau rekrutmen tenaga honorer untuk sekolah kami tidak bisa,” terangnya.

Kendati begitu, kata Mas’ud, berlakunya UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, nampaknya akan membawa angin segar di tengah persoalan ini. Menurut dia, akan ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SK PD) yang dimerger, dipecah, dan ditingkatkan statusnya.

“Kami akan melaksanakan PP 18 tahun 2016, itu kan arahnya efisiensi dan efektivitas. Harapan kami dengan adanya merger bisa mengatasi defisit pegawai yang besar,” tandasnya.

Mas’ud menyebutkan beberapa contoh SKPD yang akan dirombak itu diantaranya, Kantor Lingkungan Hidup akan Dimerger dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Diskoperindag akan digabung dengan Disnakertrans menjadi Dinas Tenaga Kerja, UKM dan Koperasi, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan berdiri sendiri.

“Perda sudah dievaluasi di gubernur, seminggu kemungkinan selesai. Penataan pegawai akan kami lakukan maksimal Desember nanti,” pungkasnya.

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto menyebutkan, angka pensiun PNS di tahun 2016 mencapai 98 orang. Sedangkan tahun 2017 akan ada 72 ASN yang pension. (din/hms)

seremonial di Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) disaksikan oleh Bupati Fannan Hasib dan jajaran dinas terkait di lapangan Wijaya Kusuma, Senin belum lama ini.

Moh. Aliwafa menilai dengan sikap istri Bupati Sampang, Anik Fannan Hasyib yang terkesan kurang perdulikan perasaan kondisi rakyatnya yang sedang mengalami musibah banjir.

“Kami tidak habis pikir dengan sikap yang dinilai tidak mempunyai rasa iba sama sekali terhadap rakyatnya yang ditimpa musibah banjir. mereka seharusnya ada keprihatinan ini malah meluapkan kegembiraan dengan berjoget dan disawer seakan-akan Sampang tidak ada musibah,” ungkap Ali Wafa. (dir/tur)

Sema’an Al-Quran Bersama Jamaah Hamalatil Qur’an Tahun 2016 Mojokerto, Jatim Pos Semaan Al Qur’an yang dilakukan oleh hafidz-hafidzhoh warga Kabupaten Mojokerto bersama Jama’ah Hamalatil Qur’an (JHQ) 2016, yang dihelat pada Selasa malam 27 September 2016 di Pendopo Graha Majatama mendapat apresiasi dari masyarakat maupun pejabat di lingkungan Kabupaten Mojokerto.

Diantaranya Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, sangat menginginkan agar internalisasi nilai-nilai Al Quran dapat merasuk dalam tiap tugas dan tanggung jawab mengemban sebuah amanah. Wakil Bupati Mojokerto H Pungkasiadi SH pada sambutan, mengatakan sebagai muslim yang baik, alangkah baiknya jika bisa menjalankan suatu amanah dan tanggung jawab dengan internalisasi nilai-nilai Al-Quran di tiap sendi-sendiya dalam bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto ingin memelihara kebaikan nilai nilai Al-Qur’an dengan rutin mengamalkan sema’an Al-Quran bersama hafidz-hafidzoh JHQ,” tutur wakil bupati.

KH Ishlahuddin Wakil Ketua JHQ Kabupaten Mojokerto, dalam sambutannya mengatakan bahwa semaan Selasa malam lalu merupakan yang terakhir di sepanjang tahun 2016. Kami berharap agar semaan bisa digelar kembali di penghujung tahun 2016. “Meski semaan malam ini adalah yang ke-4 atau terakhir di tahun 2016, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa menambah kembali kegiatan semaan di penghujung tahun ini sekali lagi,” harapnya. (din)

Pilkades Mojokerto Lancar Mojokerto, Jatim Pos Pilkades Serentak yang diselenggarakan oleh Pemkab Mojokerto pada hari Rabu 21 September 2016 berjalan lancar dan kondusif. Salah satunya desa yang menyelenggarakan adalah Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah DPT 3367 orang.

Pelaksanaan pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WiB, lalu dilanjutkan penghitungan suara, pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan perencanaan, persiapan yang dilakukan oleh panitia pilkades.

M. Thoip Ketua panitia pilkades Desa Gebangmalang pada Jatim pos mengatakan, anggaran Pilkades dari pemda sekitar Rp 47 juta kami gunakan sebaiknya demi terselenggaranya pilkades yang demokratis. Tahapan demi tahapan kami lakukan sesuai target waktu, mulai pembentukan panitia, perencanaan, pendaftaran calon kades, visi dan misi, deklarasi siap menang-kalah, hingga waktu pencoblosan dan penghitungan berjalan lancer. “Alhamdulillah tahapan demi tahapan pilkades kami lalui sesuai perencanaan yang kami sepakati bersama panitia lain, pemungutan suara berjalan lancar,” ungkapnya.

M Thoip menambahkan, sehari sebelum pencoblosan

TPS, bilik sudah selesai, begitu juga pelipatan kertas suara, bilik suara kami buatkan delapan ruangan dan tiap dusun kami buatkan pintu masuk masing-masing, dengan harapan warga tidak berjubel antri saat pelaksanaan pemungutan suara. Hasil perolehan suara nomor urut 1 Agus Hariadi 1202 suara, nomor urut 2 Rokhmad 97 suara. Nomor urut 3 Tarmuji 389 suara, nomor urut 4 Sagi mendapat 1364, suara tidak sah 31, blangko 15.

Pilkades dimenangkan oleh nomor urut 4 Bapak Sagi de-

ngan perolehan 1364 dan ditandatangani saksi dari semua calon kades, dan kami menghimbau pada pendukung maupun tim sukses dilarang melakukan pawai sepeda motor di jalan desa karena demi menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Di tempat yang sama Camat Mojoanyar Drs Alwarno mengatakan pilkades serentak khususnya di Kecamatan Mojoanyar ada tiga desa, yakni Desa Sadar Tengah, Desa Ngarjo dan Desa Gebangmalang, Alhamdulillah pelaksanaan pilkades berjalan lancar dan damai. (din)

Hal - 4

Jatim II

Jatim III

Hal - 5

Dispenda Kota Blitar Siapkan Hadiah Bagi Wajib Pajak PBB

Papan reklame yang menjanjikan hadiah bagi wajib pajak yang membayar PBB 2016 lebih awal

Blitar, Jatim Pos. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Blitar menyatakan cukup realistis dengan hasil penerimaan pajak PBB. Hingga 16 September 2016 realisasi pencapaian sudah mencapai 81,69 persen atau Rp 6.400.206.780dari target sebesar Rp 7.834.778.121.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Kota Blitar, Juyanto, optimis target bisa

tercapai sebelum akhir bulan ini. “Dari tahun ke tahun target PBB Kota Blitar selalu

mencapai target,” kata Juyanto kepada Jatim Pos di ruang kerjanya, Senin (19/ 9/2016).

Tahun 2015, misalnya, telah membuahkan hasil yang sangat sempurna, yakni sebesar Rp 7.634.778.121 atau 103 persen. “Itu artinyaover target,’’ ungkap mantan Lurah Tanjungsari, Kota Blitar itu.

Menurutnya, terget pajak PBB itu bisa dicapai jika tiga kecamatan yang ada di Kota Blitar bisa meralisasikan sebelum akhir September. Ketiga kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Sanan Wetan per 15 September telah mencapai 75,85 persen dari pokok penetapan sebesar Rp 2.884.391.637. Lalu, Kecamatan Kepanjen Kidul telah mencapai 69,5 persen dari pokok penetepan sebesar Rp 2.683.943.649. Terakhir, Kecamatan Sukorejo telah mencapai 74,73 persen dari

pokok penetepan sebesar Rp 2.751.770.107.

Guna merangsang masyarakat mau membayar pajak lebih awal, Dispenda Kota Blitar pun mengeluarkan ‘jurus’ dengan iming-iming hadiah.

Bagi wajib pajak yang membayar PBB lebih awal akan diberikan berbagai hadiah. Syaratnya, untuk wajib pajak periode pertama, harus membayar pada bulan Juni, sedangkan wajib pajak periode kedua harus membayar pajak maksimal bulan September 2016.

Dispenda Kota Blitar menyediakan doorprize yang akan diundi setelah batas akhir pelunasan PBB tanggal 30 September 2016. Tersedia berbagai macam hadiah menarik, diantaranya 3 unit Sepeda Motor, 6 unit Kulkas, 12 unit TV LED 20 Inchi, 12 unit Sepeda Gunung, dan 60 buah paket hadiah hiburan. (sk)

Prioritas Kesehatan dan Pendidikan  Bupati Blitar Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi Blitar, Jatim Pos. Bupati Blitar Drs. Rijanto, MM menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blitar terhadap Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016.

Jawaban tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang di Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, Rabu lalu.

Bupati Blitar Rijanto menyampaikan ucapan terima kasih pada Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Blitar yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya dan memberikan apresiasi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahwa Pemerintah Daerah terus berusaha mengintensifkan pembayaran pajak dam retribusi daerah langsung melalui Bank, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keterlambatan dalam Penerimaan Pendapatan.

Terhadap prioritas urusan wajib yang berkaitan langsung dengan masyarakat, diantaranya Reformasi Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Pembangunan Pendidikan.

Eksekutif berkomitmen terhadap anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% sesuai amanat Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10% akan memenuhi secara bertahap sesuai amanat dari penjelasan pasal 171 (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sesuai amanat Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai Saldo Kas pada akhir Tahun 2016 cukup tinggi dari Dana Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNSD. Terhadap saran program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan cerdas, cermat dan tepat akan dimaksimalkan penyerapan anggaran sehingga SILPA berkurang/kecil.

Untuk pelaksanaan Pilkades, Bupati menyampaikan Ranperda Pemerintahan Desa sudah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan telah mendapat persetujuan dari Pansus untuk selanjutnya menunggu penetapan Ranperda menjadi Perda.

Sedangkan draf Peraturan Bupati terkait Pilkades serentak sudah disusun, namun penetapannya menunggu Peraturan Daerah disahkan.

Dalam hal penganggaran untuk Pilkades serentak sudah dianggarkan dalam APBD Perubaham diantaranya biaya surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, pelantikan dan keamanan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan, sistem pengangkatan Kepala SKPD (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) ke depan yang dijadikan dasar penempatan dan pengangkatan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Kualifikasi (Pendidikan Formal),

Kompetensi (berkeahlian, ketrampilan serta manajerial dan berkinerja tinggi), mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Disamping itu pengisian jabatan tinggi pratama sesuai Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 harus menggunakan sistem seleksi terbuka yang diantaranya melalui uji kompetensi dalam assesment centre. Untuk Bidang Infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan selalu menganggarkan pembangunan dan Pemeliharaan/peningkatan jalan-jalan yang kondisinya rusak terutama jalan pengubung dalam kecamatan dengan mempertimbangkan kualitas.

Namun karena panjang jalan Kabupaten Blitar belum sebanding dengan kebutuhan dana pemeliharaan jalan, sehingga pemeliharaan jalan dilakukan berdasarkan prioritas yang sifatnya urgent.

Sedangkan Bidang Pendidikan, untuk pelaksanaan DAK Sekolah Dasar Tahun 2016, Dinas Pendidikan sudah melaksanakan pengadaan buku perpustakaan sekolah.

Dan pengadaan buku tersebut sudah memenuhi standart/juknis dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kualitas maupun kuantitasnya. Untuk pelaksanaan pembangunan sarana fisik pendidikan telah dilaksanakan pengawasan yang maksimal.

Hal ini dibuktikan adanya Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada pembangunan sarana fisik pendidikan secara swakelola, sedangkan untuk

pengawasan gedung secara kontraktual Dinas Pendidikan telah menunjuk konsultan pengawasan yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan bangunan gedung pendidikan.

Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Blitar terus mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Mulai tahun ini ada empat Puskesmas yang mulai mengikuti akreditasi, yaitu Puskesmas Wonodadi, Puskesmas Garum, Puskesmas Srengat dan Puskesmas Wlingi.

Selain itu peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian juga terus dilakukan dengan mengadakan kegiataan kunjungan dan supervisi kinerja penyuluh. Mengingat penyuluh memiliki kalender kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan dan jadwal Kelompok Tani maupun Gapoktan. Terkait dengan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial telah diterbitkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring maupun evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Diakhir sambutannya, Bupati Blitar berharap pembahasan Rancangan APBD Tahun 2016 dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar khususnya dan pada umumnya. (san/hms)

Awas! BPJS Kesehatan Tuban Marak Calo

Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Tuban, Dwi Riani Octavia

Tuban, Jatim Pos. Warga Tuban harus berhati-hati saat hendak mendaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasalnya sering ditemukan calo yang berpura-pura membantu, namun akhirnya minta upeti.

Hal itu disampaikan Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Tuban, Dwi Riani Octavia, Rabu (28/09).

Mbak Dwi Sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa motif pelaku berpura-pura mengaku keluarga calon pendaftar mandiri. Kemudian dengan mengisi formulir surat rekomendasi atau sejenisnya dengan mudah pihak BPJS akhirnya kecolongan.

Pihak BPJS tak menyangka sesuatu yang seharusnya gratis namun karena melalui calo harus dikenakan biaya Rp 200 ribu.

“Hal ini baru diketahui saat

peserta mandiri asal Kecamatan Plumpang mengecek namanya di kantor BPJS Kesehatan, katanya orang tersebut membayar biaya pendaftaran sejumlah Rp 200 ribu belum selain biaya premi yang dipilih peserta sesuai kelasnya,” terang Mbak Dwi yang tidak mau menyebutkan identitas korban.

Selain itu, calo tersebut tidak menyampaikan secara jelas kepada peserta yang dibantunya mengenai hak dan kewajiban yang yang harus diketahui oleh peserta. Sehingga hal itu semakin membuat bingung peserta BPJS. Lebih lanjut, Dwi menerangkan peristiwa ini semakin diketahui ketika orang yang sama (calo) sering keluar masuk kantor BPJS mendaftarkan orang yang berbeda, sehingga memaksa pihak petugas pelayanan menunjukkan identitas pelaku.

“Orang tersebut menurut identitas yang kita kantongi merupakan warga Brondong, Paciran Kabupaten Lamongan,” jelasnya. Untuk itu pihaknya menghimbau jika ditemukan kasus seperti ini lagi agar segera menghubungi BPJS setempat.

Kemudian diharapkan calon peserta jangan mendaftar melalui calo. (am)

Terkendala Perda, Pedagang Minol Gelisah Tuban, Jatim Pos. Para pengecer minuman beralkohol (Minol) di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro semakin resah. Pasalnya sejumlah perda melarang penjualan minuman beralkohol tersebut.

Melihat kondisi itu, Suwondo, Ketua Forum Komunikasi Pedagang Minuman Beralkohol Seluruh Indonesia (FKPMBSI) wilayah Tuban dan Bojonegoro Jawa Timur mengatakan, penjualan minuman beralkohol seharusnya diatur pemerintah pusat agar tidak menimbulkan perdagangan gelap. Karena menurutnya, varian minuman beralkohol cukup banyak, jadi kurang pas ketika pengecer dalam hal ini Bir dan sejenisnya dengan kadar 5% alkohol dijadikan alasan untuk melahirkan perda tentang pencekalan minuman beralkohol.

“Kasus yang terjadi selama ini, mereka yang mati karena minuman rata-rata menenggak minuman oplosan,” terang Suwondo di hadapan pedagang Bir yang ada di Tuban dan Bojonegoro, Selasa (7/9).

Kata Suwondo, banyaknya alkohol yang diproduksi tanpa ijin Departemen Kesehatan inilah sehingga para pembuat perda membabi buta memberantas peredaran Minol. Padahal mulai dari minuman berjenis Anggur, Bir, Vodka dan lain sebagainya itu sudah mempunyai ijin konsumsi dan sudah disertai komposisi sesuai harapan badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Lebih lanjut Suwondo mengatakan, Kabupaten Bojonegoro tidaklah seperti Bali, yang menjadi daerah kunjungan wisatawan asing. Warga negara asing yang bekerja mdi pengeboran minyak tentunya juga mengharap minuman favorit mereka mudah ditemukan.

“Biasanya pekerja asing disela-sela istirahatnya minum Bir,” cetusnya.

Sama halnya di Tuban, masih kata Suwondo, jalanan pantura yang cukup padat dengan kendaraan dan tempat berkumpulnya sopir kendaraan angkutan, tentunya ini menjadi pangsa pasar yang besar. Karena untuk melepas letih dan penat seusai bekerja, sopir-sopir itu biasanya minum Bir. Namun karena perederannya dibatasi sehingga para pengecer bir ini cukup ketar-ketir menjual secara bebas.

“Bojonegoro maupun Tuban warga negara asingnya cukup banyak karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka berada disini, maka kebutuhan soal minumannya juga harus disiapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu pengecer bir asal Tuban Handoko yang hidupnya menggantungkan dari warung miliknya mengatakan, selama ini aturan penjualan bir itu dianggap masih abu-abu dan bersifat tebang pilih ketika ada razia.

“Fakta di lapangan seperti itu, ketika upeti yang diberikan kepada oknum itu lancar, maka saat ada razia warung atau pengecernya aman,” jelasnya. (am)

Jatim IV

Hal - 6

Festival Ikan Hias Piala Trophy Bupati Pasuruan

Pasuruan, Jatim Pos. Untuk mengembangkan potensi ikan hias di kabupaten Pasuruan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pasuruan Ke 1087 Tahun 2016, menyelenggarakan Kegiatan Festival Ikan Hias ke-2 .tahun 2016 bertempat di Taman Dayu, Pandaan – Pasuruan berjalan dengan sukses.

Rangkaian dari Festival Ikan Hias ini terdiri dari Lomba Ikan Cupang,Lomba Aquascape,Pameran Ikan Koi,dan

Gelar Produk Unggulan Perikanan. Dihadiri H.Irsyad Yusuf (Bupati Pasuruan), kepala SKPD dan Camat.

Kegiatan Festival Ikan Hias ke-2 ini bertujuan Mengembangkan potensi perikanan, terutama ikan hias yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, karena potensi yang ada tidak kalah dengan potensi ikan hias dari daerah lain di Propinsi Jawa Timur, Festival Ikan Hias ke-2 ini bisa meningkatkan kecintaan dan hobby memelihara ikan hias.

Menurut kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ir. Slamet Nur Handoyo melalui Sugeng Subijanto kabid usaha perikanan dan pengembanganan kawasan pesisir mengatakan pada Jatim Pos Dalam Festival Ikan Hias ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan melibatkan pelaku usaha yang telah tergabung dalam komunitas ikan cupang, Pasuruan Koi Club (PKC), Komunitas Aquascape, dan Asosiasi Pengolah dan Pemasaran Perikanan (AP3).

Dari Peserta Lomba Ikan cu-

pang berasal dari luar kabupaten Pasuruan.

Sedangkan bagi peserta Lomba Aquascape berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Probolinggo. Sedangkan Peserta pameran Ikan Koi berasal dari lokal Pasuruan, diantaranya PAS KOI CLUB (PKC) ,Gelar Produk Unggulan Perikanan menampilakan produk dari POKLAHSAR (kelompok Pengolah Dan Pemasar Hasil Perikanan) binaaan Dinas.

Menurut H.Irsyad Yusuf mengatakan beberapa tahun ini perkembangan ikan hias dikabupaten Pasuruan cukup baik dan memiliki peluang pasar ekspor,disamping itu para pecinta ikan hias tidak usah jauh-jauh keluart kota, lantaran untuk kecamatan dikabupaten Pasuruan sudah merata dan tersedia, disamping itu sebagai ajang rutin setiap tahunnya pungkas,” Irsyad Yusuf pada Jatim Pos. (ham)

Bupati Trenggalek Nominasi UCLG-Aspac Asia Tenggara Trenggalek, Jatim Pos. Bupati Trenggalek telah masuk nominasi dalam badan eksekutif biro Asosiasi Pemerintah Daerah se-Asia-Pasifik (United Cities And Local Governments Asia And The Pacific/UCLG-ASPAC) mewakili Asia Tenggara.

Ya, saya masuk nominasi untuk duduk di situ (biro eksekutif UCLG-ASPAC). Artinya akan dicalonkan resmi sebagai wakil dari (pemerintah daerah) Asia Tenggara, tidak hanya Indonesia,” kata Bupati Emil Elestianto Dardak di Trenggalek, Minggu lalu.

Emil mengatakan, pembentukan dan penetapan formasi struktur eksekutif biro Pemda se-Asia-Pasifik akan digelar di Seoul, Korea Selatan pada Selasa (6/9) hingga Kamis (8/9).

Namun sehubungan dengan rencana pencalonan Emil dalam struktur biro eksekutif UCLG-ASPAC, suami artis Arumi Bachsin itu sudah harus tiba Korea Selatan sehari sebelum acara dimulai,

atau mulai Senin (5/9).

Itu karena kami diminta khusus memaparkan strategi pembiayaan pembangunan, karena kebetulan kami dipandang memiliki pengalaman di bidang pembiayaan infrastruktur alternatif menggunakan konsep public private partnership,” papar Emil.

Selain Emil, kepala daerah lain dari Indonesia yang dinominasikan masuk struktur UCLG-ASPAC adalah Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai Standing Committe for Woman in Local Government dalam Asosiasi Pemda se-Asia-Pasifik tersebut. Untuk yang benarbenar badan eksekutif biro, yang duduk di situ dan dicalonkan kali ini adalah Trenggalek,” kata Emil.

Menurut penjelasan Emil, posisi yang sama sebelumnya dimandatkan ke Bupati Wakatobi Sulawesi Tenggara.

“Kami mendapat banyak masukkan dari beliau (Bupati Wakatobi) bahwa banyak sekali manfaat yang didapat

dari posisi strategis di forum internasional seperti halnya Asosiasi Pemda se-Asia-Pasifik ini. Setidaknya dalam hal promosi potensi wisata dan ekonomi daerah, seperti halnya pariwisata di Wakatobi,” kata Emil.

Selain menyampaikan konsep pembiayaan pembangunan daerah melalui pembiayaan infrastruktur alternatif berbasis public private partnership, Emil juga akan memaparkan strategi pembangunan kota kecil di Trenggalek.

Kebetulan Trenggalek juga baru saja menerbitkan dua perda yang diinisiasi DPRD dan bisa menjadi pondasi pembangunan kawasan secara menyeluruh, yakni perda kerjasama daerah dan perda pinjaman daerah. Gubernur (Jatim) mengapresiasi penerbitan dua perda ini,” kata Emil.

Dengan kondisi keuangan dampak penerapan dua perda itu, kata Emil, gubernur berpesan agar Pemkab

Trenggalek serius memperhatikan pengelolaan keuangannya. Jelasnya jangan sampai pelaksanaan dua perda ini justru membuat perencanaan fiskal yang berantakan.

Harus bisa didorong bagaimana pemerintah daerah lebih bisa mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja lebih cepat,” katanya.

Dengan modal dua perda itu pula, kata Emil, secara teori pembangunan yang bersifat vital bisa lebih dikonsentrasikan sehingga jeda antara perencanaan dan realisasi tidak terlalu lama.

Tidak usah menunggu tiga hingga empat tahun atau lima hingga tujuh tahun, tapi jika bisa dipercepat dalam 1-2 tahun semua sudah tuntas. Pembangunan kawasan secara menyeluruh melalui pembiayaan infrastruktur alternatif ini yang nanti coba kami paparkan dalam forum Asosiasi Pemda se-Asia Pasifik di Korsel,” Info Emil. (San/hms)

Solusi Gangguan Pendengaran di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Jatim Pos. Seiring berkembangnya di dunia kedokteran saat ini, sudah banyak sekali penyakit yang sebelumnya tidak bisa teratasi oleh dunia kedokteran sekarang sudah bisa diobati dengan baik, salah satu panca indra yang penting bagi manusia adalah fungsi pendengaran.

Deteksi dini pendengaran seseorang saat ini bisa dilakukan sedini mungkin mulai anak baru lahir. Seringkali orangtua tidak terlalu memperhatikan secara detail tentang proses pendengaran pada anaknya yang masih kecil.

Ketika anak berusia satu tahun atau lebih belum bisa bicara barulah orang tua kebingungan, tetapi kadang meskipun anak berumur lebih dari itu belum bisa bicara orang tua sering kali masih berdalih bahwa belum waktunya anak bicara, tetapi anak sudahpintar berjalan. Mitos seperti ini seharusnya sedikit demi sedikit mulai dihapus dari pemikiran orang tua anak dapat berbicara karena anak dapat mendengar, apabila anak tidak dapat berbicara maka kita harus waspada.

Melalui rumah sakit Dr.Iskak Kabupaten Tulungagung telah dilengkapi dengan pelayanan yang sangat lengkap, sesuai dengan visi rumah sakit Dr.Iskak, menjadi rumah sakit rujukan yang handal dalam pelayanan. Untuk mendeteksi pendengaran saat ini telah dapat dilakukan di poliklinik THT Dr.Iskak Kabupaten Tulungagung, apabila masyarakat membutuhkan pelayanan pemeriksaan gangguan pendengaran maka kita akan siap melayani sepenuh hati seperti yang disampaikan Dr.Suprianto SpB Direktur DR.Iskak Kabupaten Tulungagung dan saat ini telah terakreditasi, paripurna versi JCI 2012 sehingga saat ini pelayanannya telah berstandart secara internasional,” imbuhnya.

Poli THT telah dilengkapi dengan alat tes pendengaran yang canggih dan didukung oleh 3 orang dokter spesialis THT yang profesional, serta perawat THT yang terlatih. Selain itu saat ini poli THT juga sudah dilengkapi dengan peralatan yang terbaru yaitu Endoskopi. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang akan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau, maka RS Dr.Iskak siap menjadi layanan terdepan masyarakat yang berada di Kabupaten Tulungagung. (San*)

Pemkab Tulungagung Sumbang Korban Bencana di Garut Tulungagung, Jatim Pos. Lingkup Pemkab Tulungagung diminta untuk memberikan sumbangan pada korban bencana banjir bandang di Kabupaten Garut. Sumbangan sukarela itu rencananya akan diberikan pada Pemkab Garut pada hari ini, Kamis minggu lalu.

Hari ini (kemarin) merupakan hari terakhir pengumpulan sumbangan sukarea dari PNS,” ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Selamat Jalan Agus Rasid Sumenep, Jatim PosSosok H. Agus Rasid mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PW)I Sumenep 2 periode meskipun usianya ber kepala enam, dia masih menyempatkan hadir setiap kegiatankegiatan yang diadakan PWI. Tanggal (20/09) Jam 0.23.00 H. Agus Rasid meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan Tanggal(21/ 09) Jam 0.16.00. Selamat Jalan H. Agus Rasid semoga dosanya di ampuni dan

amalnya di terimah Allah H. Ibnu Hajar Wakil Ketua PWI Sumenep mengatakan Seorang Agus Rasid itu adalah Seorang wartawan yang memang mempunyai jiwa Jurnalistis yang sangat kuat, disamping beliau pernah menjabat sebagai Ketua PWI Sumenep selama 2 Periode, sebagai jurnalis dia memiliki jiwa jurnalisme yang sangat kental dan kuat, terbukti waktu menjabat sebagai Ketua PWI Sumenep selama

2 periode artinya memiliki jiwa dan keperibadian bertangan dingin.

Menurut Ibnu Hajar dia tidak pernah membedakan antara senior dan yunior, dia tidak pernah membedakan yang tua dan yang muda tetapi karena kelihainya beliau untuk meminejemen bagaimana PWI menjadi wadah berhimpun pada jurnalis dia mampu menciptakan itu semua. Ibnu Hajar mengaku berkumpul bertahun-tahun dengan

beliau dari Jaman Ordebaru sampai Reformasi beliau selalu memiliki diresme yang kental dan memiliki rasa empati yang sangat tinggi kepada teman-teman jurnalis, bayangkan saja di saat beberapa minggu sebelum menghebuskan nafasnya terahir dia masih sempat kumpul-kumpul sama temanteman di Balai Wartawan, ini perlu di teladani sosok H. Agus Rasid, Kami merasakan kehilangan (rul, nan, man)

H. Agus Rasid

(Kesra) Setda Kabupaten Tulungagung, Drs Suyadi, pada wartawan.

Sampai jelang batas akhir pengumpulan dana di Kantor Bagian Kesra Setda Kabupaten Tulungagung, menurut dia, sudah terkumpul dana sumbangan sebesar Rp 61 juta.

Rinciannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 27 juta dan SKPD-SKPD lainnya sebesar Rp 34 juta. “Sesuai rencana sumbangan yang terkumpul akan kami transfer melalui rekening dan kami akan memberikan secara simbolis ke Garut,” papar Suyadi.

Pengumpulan dana sumbangan sukarela bagi korban bencana di Garut, lanjut Suyadi, karena antara Pemkab Tulungagung dan Pemkab Garut sudah terjalin kerjasama antar daerah. Selain kepedulian terhadap korban bencana.

“Ini yang menjadi alasan kami membantu korban bencana di Garut. Dan pengumpulan sumbangannya hanya dikhususkan pada PNS saja.

Tidak yang lain,” jelasnyanya.

(San/hms)

Jatim V

Hal - 7

Mensos Launching Dua e- Warung KUBE di Kota Madiun

Madiun, Jatim Pos. Sebagai upaya memudahkan penyaluran Bantuan sosial (Bansos) pemerintah dalam satu kartu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa meresmikan peluncuran program layanan Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Elektronik (e-Warong KUBE) di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu (24/9/2016).

Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, di

Kota Madiun ada dua eWarong KUBE yang di launching sekaligus, yakni eWarong Kube Cahaya Harapan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo dan e-Warong KUBE di Jalan Pajajaran, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo. Menurutnya, ini merupakan daerah ke-21 yang telah diluncurkannya. “e-Warong KUBE ini untuk mempermudah pelaya-

nan warga miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima beras sejahtera (rastra) dan pemegang Kartu Bantuan Sosial (Kartu Bisa),” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, eWarung KUBE direalisasikan menyusul banyaknya penyimpangan penyaluran bansos selama ini. Mulai dari tidak tepat sasaran, adanya pemotongan, hingga kualitas beras yang buruk.

“Kalau dulu bantuan rastra langsung berwujud beras.

Dengan program e-Warong KUBE ini penerima jatah rastra yang telah memiliki Kartu Bisa dapat membelanjakan bantuan non tunainya untuk membeli beras di e-warong KUBE,” katanya.

Menurutnya, Kartu Bisa ini merupakan wujud terbaru penyaluran bantuan non tunai yang diluncurkan Kementerian Sosial. Kartu tersebut semacam kartu ATM yang

setiap kartu berisi uang bantuan senilai jatah rastra 15 kilogram beras, yakni Rp110 ribu dan bisa dikonversikan dengan empat bahan kebutuhan pokok lain yang disediakan di e-warong yaitu beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu.

“Selain itu, Kartu Bisa juga bisa melayani keuangan digital bagi peserta PKH dengan mencairkan bantuan di anjungan tunai mandiri (ATM) yang telah disediakan,” pungkasnya.

Dalam acara peluncuran e-Warong KUBE di Kantor Kecamatan Kartoharjo tersebut Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa bersama perwakilan pejabat Kementerian Sosial, PT BNI (Persero) Tbk, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto juga menyerahkan bantuan KKS dan sembako kepada masyarakat Kota Madiun. (jum)

Urus SIM Dijamin Gratis  Bagi yang Ultah 22 September

Jombang, Jatim Pos. Ada kejutan dari Satlantas Polres Jombang. Bagi yang berulang tahun 22 September, bisa mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi) secara gratis. Hal itu dalam rangka HUT polisi lalu lintas ke-61.

Demikian ditegaskan Kasatlantas Polres Jombang AKP Mellysa Amalia, melalui Kanit RegIdent, Iptu Darul Huda, Kamis (22/9/2016). “Silakan datang pada Sabtu 24 September, ke kantor Satlantas. Bagi yang berulang tahun 22 September, semua biaya pengurus SIM gratis. Tentu saja, dengan syarat menunjukan identitas yang masih berlaku serta lulus dalam ujian teori dan praktik,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain penggratisan biaya pemohon SIM yang berulang tahun pada 22 September, pihaknya juga mengadakan pelayanan SIM dan Samsat keliling selama 16 jam nonstop di depan pendopo Kabupaten Jombang. “Semua kegiatan tersebut sebagai puncak peringatan hari ulang tahun Polantas yang ke61,” pungkasnya. (Her)

Mendes Himbau Percepat Bentuk BUMDes Pembangunan RTH Rogojampi Madiun, Jatim Pos. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo meminta Pemerintah Desa di Kabupaten Madiun untuk segera percepat pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

“Saya menganjurkan kepada Desa – Desa di Kabupaten Madiun untuk segera mempercepat pembentukan BUMDes, karena dengan pembentukan BUMDes itu nanti BUMDes bisa punya untung dan keuntungannya bisa di pakai untuk lebih memberdayakan desa sehingga desa suatu saat bisa mandiri dan masyarakat bisa sejahtera, “ ujar Eko Putro Sandjojo usai kunjungan kerja di Kabupaten Madiun, Senin (26/9/2016).

Menurutnya, untuk membentuk BUMDes di Kabupaten Madiun tidak ada kendala, hanya saja diper-

lukan komitmen dari pemerintah desa dan pendamping manajemennya.

Apalagi Bupati Madiun sudah komitmen untuk mengalokasikan salah satu BUMDesnya untuk membantu pendampingan managemen BUMDes - BUMDes di Kabupaten Madiun.

“Seharusnya tidak ada kendala tinggal ada komitmen saja, karena untuk pembentukan BUMDes salah satu yang dibutuhkan tidak harus ada uangnya, itu tidak menjadi masalah karena dengan adanya Dana Desa sudah lebih dari cukup untuk dialokasikan pendampingan managemennya,” Jelasnya.

Dalam kunjungan kerja untuk memantau pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Madiun, Eko Putro Sandjojo juga menganjurkan, kedepan Dana Desa tidak di pakai untuk insfrastruktur saja, tapi dana tersebut juga untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan – pelatihan dan sarana produksi per-

 Untuk Memfasilitasi PKL di Pasar Rogojampi

tanian. “ Dana Desa jangan hanya digunakan untuk pembangunan insfrastruktur, namun juga untuk pengembangan ekonomi melalui BUMDes, nanti kalau BUMDes itu berhasil dan sudah maju pendapatannya lebih besar daripada DD dari pusat, “ Jelasnya.

Sementara, Bupati Madiun, Muhtarom mengatakan, saat ini di Kabupaten Madiun baru ada 27 desa yang sudah mempunyai

BUMDes. “ Untuk jumlah BUMDes di Kabupaten Madiun saat ini baru ada 27 desa dari 198 desa. Saya targetkan tahun 2017 nanti seluruh desa memiliki BUMDes, “ tegasnya.

Bupati Madiun juga sependapat DD tidak sematamata untuk pembangunan insfrastruktur, tapi juga untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan – pelatihan dan sarana produksi pertanian dan mendirikan BUMDes. (jum)

Desa Sukorejo Budidayakan Penggemukan Sapi Brahman Madiun, Jatim Pos. Peluang investasisapi potong jenis Brahmandibudidayakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pembudidayaan sapi Brahman ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar akan kebutuhan daging.

Menurut ketua kelompok peternak sapi “Sukomakmur Sukorejo“ Desa Sukorejo, Gatut mengatakan, di Dusun Sukorejo saja saat ini ada sekitar 100 ekor sapi potong jenis Brahman yang dibudidayakan. Menurutnya, budidaya sapi tersebut tidak hanya produksi atau pengembangbiakan sapi, tetapi

juga difokuskan pada sistim penggemukan. “ Proses penggemukan sapi ini kita lakukan selama empat sampai enam bulan, kemudian sapi – sapi ini kita jual, kita pasarkan ke sejumlah pasar hewan yang ada di Kabupaten Madiun, kadang para pembeli sudah datang sendiri kerumah,“ kata Gatut kepada wartawan Jatim Pos, Selasa (27/9/2016).

Menurutnya, untuk bibit sapi bakalan yang dibudidayakan ini merupakan sapi lokal, sementara proses penggemukan masih menggunakan sistim tradisional dengan memanfaatkan jerami yang mudah didapatkan

di lingkungan Desa Sukorejo.

Sementara untuk makanan tambahan dengan memanfaatkan limbah lokal seperti ampas tahu, konsentrat serta polar.

“Untuk satu ekor sapi setelah penggemukan selama empat sampai enam bulan, harga jualnya kisaran Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku selama proses penggemukan hingga saat ini tidak ada kendala, hanya saja terkendala di harga pasaran. “ Kendalanya di harga, kalau pas harga pasaran sapi menurun ya kita rugi, jadi harus pandai – pandai melihat naik turunnya harga sapi di pasaran, “ jelasnya.

Sementara kesulitan lainnya ada di pembuangan limbah kotoran sapi. Karena hingga saat ini pemanfaatan limbah hanya sebatas buat pupuk kompos. “ Sebenarnya kita ingin memanfaatkannya untuk bio gas, tapi karena keterbatasan modal dan pelatihan untuk sementara hanya buat kompos saja, “ katanya.

Sementara Kepala Desa Sukorejo, Kushadianto berharap dengan adanya budidaya sapi seperti ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sukorejo. “ Kita berharap ada perhatian dari Pemerintah Daerah untuk bantuan modal maupun pelatihan, baik permodalan

Banyuwangi, Jatim Pos. Guna menjaga kebersihan, keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, saat ini sedang giatgiatnya melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk Tahun Anggaran 2016 ini Pemkab Banyuwangi mengalokasikan AnggaranKabid Pertamanan Bayu nya untuk membangun RTH yang berlokasi di Pasar Sapi kecamatan Rogojampi. Kawasan pasar hewan yang selama ini terkesan kumuh itu akan di permak menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpadu. Menurut Bayu, Kabid Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Banyuwangi, kepada Jatim Pos mengatakan, Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pengerjaan pembangunan RTH terpadu sekitar Rp 8 miliar. Rencananya pembangunan RTH terpadu akan dilakukan secara bertahap, saat ini tahap awal telah dimulai dengan anggaran awal senilai Rp 1,4 miliar.

Menurut Kabid Pertamanan, DKP Banyuwangi, Bayu, lebih lanjut mengatakan, RTH Rogojampi merupakan RTH layanan Hewan terpadu satu satunya di Indonesia yang nantinya dilengkapi dengan fasilitas seperti Dokter hewan, terminal parkir, tempat penambatan hewan dan yang terpenting adalah penataan Pedagang kaki lima (PKL) yang akan ditata sedemikian rupa. (Rim)

untuk budidaya sapi maupun untuk pemanfaatan limbah sapi

sebagai bio gas,” pungkasnya. (jum/adv)

Jatim VI

Hal - 8

Hanura-PAN Cair Bulan Ini Usung H Rudi-Sudjono Djonet

Dana Desa di Kota Batu

Batu, Jatim PosJika sebelumnya partai Hanura memilih mendukung bakal pasangan calon Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso yang diusung PDIP. Pada nyatanya dua jam sebelum pendaftaran ditutup, Jumat (23/9/2016) Hanura mengubah haluan, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan (SK) rekomendasi untuk Sujono Djoned.

“Semua ini bagian dari dinamika. Awal memang rekom ke Dewanti-Punjul,

tapi keputusan akhir partai mengusung H Rudi-Sujono, sehingga rekom pertama dicabut,” ungkap Ketua DPD Hanura, Kelana Aprilianto, usai pendaftaran.

Dengan demikian, Sojono Djoned sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan H Rudi yang diusung dari partai PAN sebagai bakal calon wali kota. “Rekomendasi terbaru turun dua jam sebelum pendaftaran di KPU ditutup. Kita harus cepat dalam mengambil sikap,”

terang dia, di kantor KPU Kota Batu.

SK rekom tersebut tersebut dipastikan keasliannya dan sudah ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) DPP Hanura. Lalu Alasannya menunjuk Sujono Djoned, karena Hanura melihat aspirasi masyarakat yang menginginkan di pimpin oleh orang Batu asli, bukan pendatang. Sebelumnya mereka sudah melakukan observasi selama beberapa bulan terhadap bakal calon.

“Paslon kami masih muda, asli Batu, dan inilah yang diinginkan warga Batu untuk menjadikan Batu lebih baik lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Partai Nasdem akhirnya memilih berkoalisi dengan PAN dan Hanura mengajukan H RudiSujono Djonet. Setelah Nasdem memilih netral dan tidak mendukung salah satu Paslon.

Ketua DPC Nasdem Kota Batu, Edi Kusnadi, mengatakan, pihaknya memutuskan berkoalisi dengan PAN dan Hanura, karena bisa mengusung calon, ketimbang mendukung. Selain itu Nasdem ingin ikut meramaikan dan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

“Kami ingin berkompetisi dan menawarkan calon pemimpin yang diinginkan masyarakat,” terangnya.

Keinginan Nasdem berkoalisi bersama karena visi dan misi yang sesuai. Yakni ingin mengusung calon asli warga Batu. Yang selama ini didambakan masyarakat Kota Batu sesuai dengan Hanura dan PAN. Sementara itu, sebelumnya Sujono Djonet telat mengikuti penjaringan DPC PDIP sebagai Bakal Calon Wali Kota. Tetapi, PDIP memberikan rekomendasinya kepada Dewanti RumpokoPunjul Santoso. (eko/yon)

PAK Didok, Pemdes Ragu Bisa Maksimal

Batu, Jatim Pos. Pemerintah desa di Kota Batu meragukan penggunaan dana desa dapat terserap

maksimal. Pasalnya, hanya tersisa tiga bulan sebelum tutup tahun.Kepala Desa Pendem, Tri W Efendi, mengaku, sampai saat ini belum dapat kabar Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) didok.”Belum dengar PAK didok, pemerintah belum memberi kabar,” kata dia, kepada JP, Senin (26/9).Efendi menyebut, sejak awal pihaknya dijanjikan dana desa turun setelah PAK disahkan.

Namun, apabila benar turun awal Oktober, ia tidak bisa menjamin penyerapan anggarannya maksimal. Tidak

menutup kemungkinan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).Pemdes, kata dia, belum melakukan Perubahan APBDes, sebab, P-APBDes bisa dilaksanakan setelah ada acuan besaran anggaran dan payung hukum dari pemerintah daerah. ”Secara keseluruhan kan Rp 6,4 miliar untuk 19 desa, tapi setiap desa dapat berapa belum tahu, sehingga untuk P-APBDes belum bisa dilakukan,” ungkap pria yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Desa dan Kelurahan (Apel) Kota Batu ini.Ditambahkan,

dalam APBDes sudah tercantum program menggunakan anggaran dana desa.Ia berharap, dana desa segera turun sehingga proses perubahan dapat terlaksana dan pembangunan di desa bisa berjalan.”Karena waktunya mepet, tinggal disesuaikan saja mana program prioritas dan bisa dikerjakan tepat waktu. Misal pavingisasi, pipanisasi apa selesai tepat waktu dengan waktu yang tersisa ini, jika tidak maka program lain yang dikedepankan,” bebernya.

11.00 WIB. Setelah diuploud, pengguna akun kemudian menulis caption foto: “Sp yg mau dngan sy...”

Dua jam berikutnya, pengguna akun menulis lagi status: “Gw ky gini karna gw stres..lo maenin prasaan gw dn orang tuwa gw..coba lo jadi cw lo di maenin cwo sakit gak?”

Tak lama, pengguna akun lainnya langsung menggomentari status tersebut.

Ada yang meminta pengguna akun untuk bersabar dengan cobaan yang diterima

DA PMI Mojosari. Sementara pengguna akun lain, juga meminta dan mengingatkan agar DA PMI Mojosari memakai baju karena foto yang di-uploud tidak pantas. Namun pengguna akun tak merespon tanggapan sejumlah reaksi para pengguna lainnya.

Melihat foto yang diuploud dengan status tersebut, diduga pengguna akun kecewa dengan seseorang yang diduga pernah dekat dengannya.Namun ada yang menduga, DA PMI Mojosari merupakan korban

pencemaran nama baik dengan memanfaatkan medsos dan informasi teknologi (IT).

Foto telanjangnya sengaja diunggah tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. “Melihat dari status, sepertinya lagi galau tapi ya masak begitu. Saya tidak tahu apakah ini dia sendiri yang uploud atau di-hack, kalau bener di-hack, kasihan dia,” ungkap salah satu pengguna akun.

(eko/yon)

Heboh, Warga Mojokerto Upload Foto Telanjang di FB Mojokerto, Jatim Pos. Foto perempuan telanjang di Facebook (FB) milik seorang warga Kabupaten Mojokerto kembali membuat heboh.Pasalnya, akun berinisial DA itu mencatut lembaga Palang Merah Indonesia (PMI) Mojosari.

Ada dua foto perempuan telanjang yang di-uploud di dinding FB berinisial DA PMI Mojosari tersebut. Kedua foto dengan pose telanjang tanpa sehelai benang itu tampaknya diambil sendiri dan diuploud dua kali, yakni pukul

(bj)

Batu, Jatim Pos. Meski perubahan Anggaran Keuangan (PAK) telah disahkan, dana desa untuk 19 desa belum dapat dicairkan. Kepala BPKAD, Edy Murtono, mengakui, anggaran Rp 6,4 miliar itu sebenarnya siap ditransfer ke rekening desa, hanya saja saat ini PAPBD diajukan ke provinsi untuk dikonsultasikan terlebih dulu. “Mungkin cairnya minggu pertama bulan depan,” kata dia kepada Jatim Pos. Selain itu dana desa tidak segera cair apabila ketentuan hukumnya belum rampung.

Sampai sekarang belum ada pengajuan dari bagian pemerintahan. “Bagian pemerintahan yang berwenang.

Kami hanya bisa mencairkan

jika ada pengajuan masuk ke kami,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan, Suliyanah, menyatakan, dana desa memang bisa cair usai PAK didok. Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu kepastian dari provinsi.

Ia mentargetkan sesegera mungkin dana desa cair, sehingga pemerintah desa dapat menjalankan programnya. “Jika sudah tidak ada masalah dari provinsi, kami akan berkirim surat ke desa.

Pengajuannya memang belum masuk ke BPKAD,” ungkapnya. Dana desa sebesar Rp 6,4 miliar dimasukkan dalam PAK, dan bisa cair usai didok (diputuskan). (eko/yon)

PKB Demokrat Usung

Gus Udin-Angga

Batu, Jatim Pos. Partai Demokrat akhirnya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka mengusung pasangan Hairuddin (Gus Din) dan Hendra Angga Sonata. Sesuai rencana, kualisi dua partai ini akan mendaftarkan Gus Udin dari PKB dan Hendra Angga Sonata dari Partai Demokrat ke KPU, Jumat (23/9/2016). ‘’Mereka resmi menjadi pasangan Cawali dan Cawawali setelah PKB dan Demokrat berkoalisi. Mereka pun sudah mendapat rekom dari partainya masingmasing,’’ kata Ketua DPC PKB Kota Batu, Nurrohman yg juga anggota DPRD, Kamis (22/9/2016).

Dijelaskan dia bahwa koalisi PKB dan Demokrat tersebut memiliki sejarah yang panjang. Terutama untuk berkoalisi dalam pencalonan bursa Pilkada Kota Batu kali ini.

Menurutnya, setelah menemukan titik temu, akhirnya sepakat untuk berkoalisi.Hal senada juga diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat, Norma Ningsih.

Dia menjelaskan bahwa semangatnya sama. Dia pun yakin dukungan masyarakat beserta partai

juga sama. ‘’Makanya dengan ucapan bismillah pasti Calon Wali Kota kami tersebut menang. Kami tinggal berusaha dan berdoa,” tandasnya.

Sementara itu, Gus Din mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kota Batu yang memberikan semangat dan dorongan. “Terutama kepada ketua Kosgoro Kota Batu dan Ketua PCNU serta kepada Wali Kota Malang H Anton, dan Bupati Malang H Rendra Kresna serta mantan Wali Kota Malang Peni Suparto dan Geng Wahyudi.

Selain itu Bapak Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Mereka semua yang memberi dukungan penuh kepada kami,” pungkasnya. Hendra Angga Sonata juga menegaskan bahwa selain koalisi dengan partai juga bakal berkoalisi dengan masyarakat Kota Batu.

Artinya koalisi dengan masyarakat tersebut, agar nantinya supaya bisa menampung aspirasi masyarakat dan bisa membawa Kota Batu bertambah baik. ‘’Sehingga, masyarakat Kota Batu bisa menikmati secara utuh dan damai,’’ ujarnya. (eko/yon)

Jatim VII

Hal - 9

Diduga Ngantuk, Truck Muatan Buah Mengamuk di Jalan Tuban, Jatim PosJayadi (56) warga Desa Patas Kabupaten Singaraja Bali harus mengalami patah kaki setelah kendaraan Truck Diesel No. Pol. DK-9483-FI yang dikemudikannya menabrak tiga kendaraan lain dari arah berlawanan.

Kecelakaan itu terjadi Minggu pagi (02/10) sekitar jam 07.15 WIB di Jalan Raya Tuban – Widang tepatnya di Desa Gesing Kecamatan Semanding – Tuban.

Dari keterangan sejumlah saksi mata di lapangan, Truck Diesel peng-



angkut buah yang dikemudikan Jayadi sebelumnya berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pada saat memasuki kondisi jalan menikung membuat kendaraannya terlalu menepi ke keri.

Kemudian saat kendaraanya hendak kembali ke badan jalan ternyata stirnya oling kekanan sehingga memaksa harus bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan Truck Tronton No. Pol. W-8233-UC yg dikemudikan Sarno (60) warga Desa Sambongrejo RT. 01 RW 02 Kecamatan

Semanding Kabupaten Tuban.

Karena posisi kendaraan Jayadi sudah memakan garis marka tabrakan berikutnya juga tak bisa dihindari.

Truck Dieselnya menabrak Bus PO Semarang-Surabaya Nopol L-7564UV yang dikemudikan Dahwan (28) Desa Candimulyo RT. 02 RW. 03 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang berjalan dari arah berlawanan pula meski Bus tersebut sudah berusaha membanting stir ke kiri.

Tak berhenti disitu, Jayadi semakin tak terkendali hingga akhirnya

PERTEMUAN FINALISASI DATA STATISTIK

Perikanan Tangkap Nasional Tahun 2016 Surabaya, Jatim PosUpaya menentukan kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap di Indonesia, diperlukan data yang berkualitas dan harus memenuhi syarat yaitu lengkap, akurat, informatif, dan tepat waktu. Data yang lengkap artinya data yang terkumpul memenuhi seluruh aspek yang diperlukan. Data akurat adalah data yang sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Menekankan juga bahwa data yang tepat waktu karena bila data, walau pun lengkap dan akurat, namun bila terlambat maka tidak dapat mendukung pengelolaan karena tantangan yang dihadapi sudah berbeda.

Mengingat hal tersebut Sub Direktorat Data Statistik Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan

Peserta pertemuan finalisasi data statistik perikanan tangkap nasional Tahun 2016.

Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Kegiatan Pertemuan Finalisasi Data Statistik Perikanan Tangkap Nasional pada bulan September 2016 di Ruang Rapat Nautica Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh angka Final Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2015 yang dihadiri oleh

Pembukaan pertemuan finalisasi data statistik perikanan tangkap nasional Tahun 2016. pejabat / staf yang menangani Data Statistik Perikanan Tangkap dari 34 Provinsi dan 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat. Pada Kegiatan ini Kepala Subdit Data dan Statistik Perikanan Tangkap menyampaikan pemaparan berjudul “Hasil Penelaahan Data dengan Balitbang KP.” Hasil penelaahan dengan Balitbang Kelautan dan Perikanan tersebut menunjukkan beberapa koreksi antara lain kesesuaian jenis ikan dengan alat penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikannya.

Hasil dari Kegiatan Finalisasi ini adalah : Diperolehnya angka Produksi, Nilai produksi, RTP, Jumlah Alat Tangkap, Jumlah armada dan Jumlah nelayan yang kemudian di tandatangani oleh setiap penangggung jawab Provinsi dan UPT Pusat yang diperoleh melalui Validasi menggunakan aplikasi SISKA terformat.

Penetapan angka Produksi mengalami sedikit keterlambatan karena adanya pembaharuan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi SISKA Terformat, diharapkan dengan adanya pembaharuan aplikasi ini data yang diperoleh dapat lebih akurat. Data – data yang didapat dan ditetapkan pada kegiatan ini akan ditetapkan sebagai data Perikanan Tangkap Nasional Tahun 2015. (ist/bidangtangkap)

Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Ikuti

Pameran Industri Bahari Expo 2016

Surabaya, Jatim Pos Pameran Produk Unggulan Khas Daerah Expo 2016 dilaksanakan pada September 2016 di Palembang Indah Mall. Pameran ini merupakan event strategis guna mempromosikan produk-produk unggulan Koperasi dan UKM di tanah air beserta segenap potensi bisnis dan pelang investasinya dan sekaligus menjadi wahana informasi dan komunikasi bagi implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM dari instansi terkait yang diharapkan dapat membangun sinergi dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Indonesia.

Pameran ini diselenggarakan oleh

PT. Panca Wira Kreasindo yang bekerja sama dengan Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, serta Pemerintah Kota Palembang. Tujuan diadakan pameran ini adalah agar dapat menjadi sarana interaksi bisnis dan promosi yang efektif untuk dapat lebih menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan peluang investasi serta produk-produk unggulan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia guna menarik minat investasi dan meningkatkan volume perdagangan produk-produk unggulan Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pada kesempatan ini Dinas

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mengikuti pameran Industri Bahari Expo 2016 dengan mengeluarkan 3 stand dari UKM binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Produk yang ditawarkan diantaranya berbagai jenis sambal ikan, abon ikan, Kripik dan kerupuk berbahan baku ikan, Kerajinan berbahan dari produk perikanan, serta produk kecantikan dari rumput laut, dan produk perikanan lainnya.

Diharapkan dengan mengikuti pameran ini, UKM binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan daya saing antar produk unggulan daerah, memperluas pemasaran produk UKM, serta mengenalkan aneka produk unggulan perikanan di Jawa Timur. (ist)

harus terhenti setelah menubruk Truck Box Nopol W-9332-US yang dikemudikan Subagio (48) Warga kampung Urang Agung RT 17 RW. 06 Sidoarjo yang berada tepat dibelakang Bus itu.

Akibatnya badan depan kendaraan Truck Diesel yang dikemudikan Jayadi harus ringsek. Sementara itu Jayadi mengalami luka parah dan diduga kedua kakinya patah tulang dan korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Koesma Tuban.

“Kemungkinan sopir truck diesel itu mengantuk, sehingga tidak fokus mengendarai kendaraanya,” jelas Sardi salah satu saksi di lapangan.

Sementara itu, Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad mendengar kejadian itu langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berusaha membantu mengevakuasi korban dan mengatur arus lalu lintas. “Korban sudah kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan,” jelas Kapolres. (ap)

Pamekasan, Jatim PosJalan menuju rumah Bupati Pamekasan, Madura, rusak parah. Jalan selebar 4 meter di wilayah Kelurahan Lawangan Daya itu memiliki panjang sekira 2,5 Km arah selatan ke utara. Di kanan-kiri jalan banyak perumahan warga.

Termasuk ada sekolah MAN Jungcangcang dan SMP Negeri 4 Pamekasan.

Sayangnya, badan jalan yang cukup padat kendaraan roda empat dan roda dua itu malah tidak terawat. Belasan titik jalan terlihat terkelupas tanpa aspal dan hanya menyisakan batu kerikil yang membahayakan pengendara mobil dan motor.

Belasan titik jalan yang rusak itu bahkan hanya berjarak ratusan meter dari rumah Bupati Pamekasan, Ahmad Syafi’i. Badan jalan terlihat semakin rusak saat mendekati pusat rekreasi SPM (Selamat Pagi Pamekasan) yang berhimpitan dengan gedung SMP Negeri 4 Pamekasan.

Semakin ke utara, badan jalan yang rusak parah semakin terasa. Bahkan, saat hujan turun, badan jalan rusak itu berubah menjadi kolam air yang cukup dalam.

Rusaknya badan jalan menuju rumah bupati itu, dikeluhkan banyak warga setempat. “Saat hujan, kami

harus hati-hati Pak. Jika lengah, maka roda mobil yang melindas lubang penuh air mengotori seragam sekolah kami,” keluh seorang siswa MAN Jungcangcang, Jumat (23/9).

Menurut para siswa yang mengendarai motor itu, kondisi jalan rusak menuju rumah bupati itu telah cukup lama dibiarkan. “Mestinya jalan menuju rumah Pak Bupati mendapat perhatian lebih ketimbang badan jalan yang lain. Lha ini malah dibiarkan lama dalam kondisi rusak parah,” sergah siswa itu.

Para pelajar itu menyesalkan kondisi jalan rusak yang dibiarkan berlarut.

Padahal, anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) yang diterima Pemerintah Kabupaten Pamekasan lebih dari setengah triliun rupiah.

“Dengan anggaran ratusan miliar rupiah itu, mestinya pemerintah tak membiarkan badan jalan rusak mengancam keselamatan pengguna jalan,” kritik para siswa MAN Jungcangcang tersebut menutup perbincangan.

Sejauh ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pamekasan, Ir Toto Hartono belum bisa dikonfirmasi. “Pak Totok sedang keluar kantor,” kata seorang stanya. Totok juga tidak mengangkat ponselnya ketika dihubungi, Jumat lalu. (bw)

Ironis, Jalan Munuju Rumah Bupati Pamekasan Rusak Parah

Jalan menuju rumah Bupati Pamekasan di wilayah Kelurahan Lawangan Daya, tampak rusak parah.

Jatim VIII

Hal - 10

Jombang Dipastikan Kembali Raih Penghargaan WTN 2016 Jombang, Jatim PosKabupaten Jombang dipastikan akan kembali meraih penghargaan di bidang penataan transportasi yakni Wahana Tata Nugraha (WTN) pada 2016 ini. “Alhamdulillah, tahun ini kita kembali mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha,”Tutur Imam Sudjianto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Kamis (29/9/16).

Meskipun belum diumumkan secara resmi,

namun kepastian tersebut didapat setelah pihak Dinas Perhubungan Jombang mendapat Surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2016. “Dalam SK tersebut, Kabupaten Jombang menjadi salah satu penerima piala WTN,”beber Imam.

Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan

penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian Perhubungan terhadap Kabupaten/Kota di Indonesia yang dinilai memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan sistem transportasi.

Penghargaan WTN ini adalah yang ketiga kalinya secara beruntun setelah pada Tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Jombang meraih penghargaan tersebut. “Ini merupakan bukti kerja keras serta perbaikan yang terus

menerus kita lakukan dalam tata kelola transportasi di Kabupaten Jombang.

Tahun ini kita berhasil meraih piala WTN, Namun kedepan tantangan yang kita hadapi akan semakin berat. Karena itu saya berharap seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang untuk terus meningkatkan kinerja dan bekerja keras dalam upaya kita mewujudkan tata kelola transportasi yang baik,” Harap Imam.

(Her/Hms).

(foto/dok)

Bupati Jombang saat menerima WTN tahun 2015.

Car Free Day Pare Meriahkan HUT ke-61 Lalin Polri

Kediri, Jatim PosCar Free Day Pare yang ke-6 kalinya ini berbeda dengan biasanya. Pada Car Free Day, Minggu (25/9) ini berte-

patan dengan Hari Lalu Lintas Polri yang ke-61.

Ratusan anggota polisi dari Polres Kediri yang dipimpin langsung oleh Kapolres

AKBP AKBP Akhmad Yusep Gunawan SH. SIK. MH membaur bersama ribuan pengunjung yang memenuhi sepanjang jalan PB. Sudirman Pare sampai pertigaan Ringin Budho Pare.

Antusias masyarakat nampak begitu besar, sejak pagi sudah memadati lokasi Car Free Day Pare. Ada yang mengajak keluarga dan temanteman, itu membuktikan masyarakat sangat cinta terhadap Polisi.

Sangat meriah sekali Car Free Day kali ini, banyak sekali hiburan dari para anggota polisi untuk menghibur masyarakat.

Diawali penampilan yang sangat enerjik dari Group

Perda Parkir Berlangganan Jombang Kontroversi Dikeluhkan Masyarakat. Pemkab Bersikukuh Belum Dibatalkan Jombang, Jatim PosPolemik parkir berlangganan di Kabupaten Jombang yang belum terselesaikan mengancam pembatalan Perda (Peraturan Daerah) oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Meskipun Perda retribusi parkir berlangganan masih diterapkan Pemkab Jombang, tapi kebobrokan realisasinya oleh Dishub (Dinas Perhubungan) yang tak kunjung beres disinyalir akan berpengaruh pada pembatalan regulasi tersebut.

Di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Lumajang, Trenggalek, dan Pasuruan, Kemendagri sudah membatalkan Perda tentang retribusi parkir berlangganan.

Secara otomatis PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir berlangganan sudah tidak ada. Begitu pun di Jombang yang PAD dari sektor tersebut terancam.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang, Agus Purnomo mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat pembatalan dari Kemendagri. “Jombang tidak ada satupun yang dibatalkan untuk saat ini,” katanya, Jumat (30/

Band yang seluruh personilnya terdiri dari anggota Polisi.

Kemudian dilanjutkan dengan Senam Aerobik bersama. Kapolres Kediri berada ditengah-tengah masyarakat, nampak kedekatan tanpa celah antara masyarakat dan para polisi Kapolres Kediri AKBP AK BP Akhmad Yusep Gunawan SH. SIK. MH dalam sambutannya mengatakan saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya acara Peringatan HUT Lalu Lintas ke-61 ini.

Kami sebagai Polisi akan terus bekerja melayani dan mengayomi masyarakat. Walaupun masih banyak sekali kekurangan namun bagaimanapun juga kekurangan tersebut bisa bersama-sama kita berbaiki. Ujar Akhmad Yusep Apresiasi tinggi juga saya

sampaikan kepada masyarakat yang telah ikut peduli terhadap Program Kamseltibcar Lantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas) diwilayah hukum Polres Kediri. Diantaranya dengan melaksanakan pengecatan Marka Jalan dan zebra cross yang telah pudar. Kata Akhmad Yusep.

Saya berpesan kepada seluruh anggota Polri dilingkup Polres Kediri agar terus meningkatkan kinerja untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Dan terus belajar bagaimana pelayanan masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dengan menggunakan pelayanan berbasis online.

Ungkap Akhmad Yusep Pesan juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat agar terus menjaga keamanan, ketertiban dan selalu berhati hati dalam berlalu lintas. Semoga Polri

kedepan lebih dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Polri bukanlah apa-apa tidak akan sesolid ini.

Tambah Akhmad Yusep.

Penghargaan juga diberikan kepada Kepala sekolah MAN Kandangan H. Suyatno, M.Pd.I yang telah ikut berpartisipasi menciptakan keselamatan dalam berlalu lintas dengan melaksanakan pengecatan Zebra Croos di depan lokasi sekolah.

Peringatan HUT Lalu Lintas Polri ke 61 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Kediri yang diberikan kepada Kasat Lalu lintas AKP Fatikh Dedy Setyawan, S.I.K. Kejadian lucu juga terjadi pada HUT tersebut, dimana saat Kapolres Kediri merias wajah Kasat Lantas dengan roti sampai wajahnya penuh dengan roti. (Her).

Sarasehan PKK di Islamic Centre Moeldoko Bupati Serahkan Bantuan Untuk Anak Yatim

9).

Agus pun mengakui banyak daerah di Jawa Timur yang Perdanya sudah dibatalkan Kemendagri karena tidak efektif penerapannya. “Hanya ada 5 Kabupaten/Kota di Jatim yang Perdanya tidak ada yang dibatalkan. Termasuk Jombang,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui polemik penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Jombang dinilai percuma.

Pasalnya para Jukir masih memungut uang biaya parkir dari pengendara yang sudah berlangganan.

Belakangan diakui para Jukir bahwa SKPD terkait mewajibkan setoran sejumlah uang dalam setiap bulannya.

Tak hanya itu, gaji para Jukir ternyata masih dipotong dengan jumlah yang beragam.

Mulai Rp 70 ribu hingga Rp 100 ribu bagu masing-masing Jukir.

Persoalan lain, dalam penerapannya, seluruh kendaraan di Jombang dikenakan retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pengurusan pajak. Padahal, tidak semua kendaraan parkir di area berlangganan.

Sementara itu, Imam Sudjianto, Kepala Dishub Jombang ketika dikonfirmasi beberapa rekan media di Jombang terkesan menyepelekan persoalan tersebut. “Terserah lah, saya no comment,” kilahnya. (Her)

Jombang, Jatim PosBupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko didampingi Istrinya Hj.Tjaturina Yuliastuti selaku Ketua TP PKK Kabupaten Jombang menyempatkan untuk menyerahkan bantuan kepada 11 anak yatim piatu yang berada dibawah naungan Yayasan Panti Asuhan DR.Moeldoko.

Penyerahan tersebut dilakukan disela kegiatan sarasehan PKK yang digelar di Gedung Islamic Center Komplek Masjid DR.Moeldoko di Desa Kayen Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kamis (22/9/ 16). Sarasehan PKK dengan tema “Melalui sarasehan kita wujudkan gerakan nyata PKK mewujudkan Jombang sejahtera untuk semua”. Sarasehan kali ini diikuti seluruh Kader PKK se-Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak dan Megaluh.

Hj Tjaturina Yuliastuti (Bunda Tjatur) mengungkapkan Selain PKK fokus pada

kegiatan pemberdayaan perempuan, tidak lupa PKK juga melakukan kegiatan sosial, salah satunya memberikan bantuan kepada anak yatim piatu ini.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak yatim

yang ada di sini, semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi mereka,” Tutur Bunda Tjatur Ketika mendampingi Bupati Nyono menyerahkan satu persatu bantuan ke anak anak yatim tersebut.

(Her)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Ribuan Warga ...

BP Perda Optimis Selesaikan 11 Ranperda Hingga Akhir Tahun Gresik, Jatim Pos Badan Pembentukan (BP) Perda DPRD Kabupaten Gresik menurunkan jumlah ranperda yang dibahas selama 2016. Dari penetapan awal sebanyak 31 ranperda, pada perubahan prolegda diturunkan menjadi 24 ranperda saja. Dari jumlah ini, 13 ranperda di antaranya telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua BP Perda DPRD Gresik Suberi mengatakan pada usulan ranperda tahap II, disepakati hanya 24 ranperda yang perlu dibahas selama setahun. Dari jumlah ini 13 diantaranya sudah digedok beberapa waktu lalu. “Jadi sekarang tinggal 11 ranperda yang harus dibahas,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, karena waktunya tinggal menyisakan 3 bulan lagi, maka pembahasan bakal dilakukan serentak. Pihaknya optimis 24 ranperda yang disepakati tahun ini bisa diselesaikan seluruhnya. “Kami optimis bisa menyelesaikan seluruhnya selama 3 bulan ke depan,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua BP Perda Noto Utomo mengatakan 11 ranperda yang masih menjadi PR an-

PERUBAHAN PROLEGDA: Ketua BP Perda Suberi saat menyampaikan perubahan prolegda 2016 di rapat paripurna, kemarin. tara lain, Ranperda tentang Penghapusan Aset, Ranperda tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Pemenang Tander. Kemudian ada Ranperda tetang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, Ranperda tentang Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

Selanjutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah. Ini merupakan Ranperda usulan dewan. “Untuk usulan dewan masih menyisakan 6 ranperda yang belum digedok,” ujarnya.

Denada - Ihsan ... entah itu sekadar menghabiskan makan bersama atau pergi plesiran bersama Shakira. Putri semata wayang Denada itu juga ternyata sudah dekat dengan Ihsan.

Ihsan juga mengagumi Denada sebagai wanita yang kuat menghadapi kehidupan. Terlebih si kecil sepertinya sudah cocok dengan Ihsan. “Om Ihsan baik ya, aku kaget kok dia ngomong seperti itu. Lalu dia ngomong lagi, ibu Om Ihsan ganteng ya, hahahaha,” ujar Denada menirukan ucapan Shakira, suatu ketika.

Denada dan Ihsan semakin dekat saat acara talkshow di Trans TV, di Jalan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, medio Juni 2016 lalu.

Tiba-tiba saja Ihsan datang di acara tersebut. Denada makin kaget ketika Ihsan memberikan bunga kepada Denada.

“Aku kaget banget, dia dateng terus bawain bunga segala,” kata Denada.

Ternyata, pemberian bunga kepada Denada ini sebagai balasan. Sebab, sebelumnya Denada juga pernah memberikan bunga ke Ihsan sebagai bentuk dukungan dalam berkarier.

“Iya betul waktu itu aku pernah ngasih bunga juga ke dia (Ihsan) untuk kasih semangat. Kata dia, bunga itu kan indah, jadi harapannya semoga yang dikasih bisa bahagia, jadi semangat,” ujarnya.

Ihsan yang diwawancara dalam waktu bersamaan keha-

bisan kata-kata ketika wartawan menanyakan perihal pemberian bunga kepada Denada.

Menurut Ihsan, pemberian bunga tersebut untuk mendukung Denada dalam menitih karirnya kembali di dunia musik Indonesia.

“Kalau aku gimana ya, dia pernah ngasih aku buket bunga, tapi tadi ngasih satu tangkai. Mau support aja,” kata Ihsan Tarore.

Sejak saat itu hubungan Ihsan Tarore dan Denada jadi buah bibir. Keduanya diketahui memiliki kedekatan khusus.

Ihsan Tarore yang dikenal saat menyandang Juara Indonesia Idol musim ketiga itu mengaku suka dengan Denada karena punya kepribadian yang baik dan dewasa.

“Yang aku suka dari dia yang pasti dia punya pola pikir yang baik. Aku suka pola pikirnya dan yang pasti memang sesuai dengan kedewasaannya juga. Dia sangat dewasa,” ungkap Ihsan saat ditemui di AEON Mall BSD City, Tangerang, medio Agustus 2016.

“Selain itu, dia membuat saya nyaman. So far sih saya nyaman ngobrol dengan dia,” tambahnya.

Bintang film Sang Pencerah itu juga mengakui tak hanya dekat dengan Denada. Ia juga sudah mulai akrab dengan putri Denada, Shakira Aurum.

“Shakira anaknya lucu banget jadi aku tuh enak banget deket sama dia. Anaknya juga bener-bener centil cewek gitu.

Ditambahkan untuk usulan Pemda antara lain, Ranperda tentang RDTRK wilayah Gresik Utara, Ranperda tentang RDTRK wilayah Perkotaan Duduk Sampeyan-Cerme serta Ranperda RDTRK wilayah Perkotaan Gresik-Kebomas. Kemudian Ranperda tentang SOTK Desa, Ranperda tentang Urusan Pemerintahan Untuk Urusan Kongkruen.

“Selanjutnya ada Ranperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tanah serta Ranperda tentang Perubahan Terhadap Perda Penyertaan Modal PDAM,” pungkasnya. (adv)

dari halaman 1 Gemes,” ungkap pria kelahiran 20 Agustus 1989 ini.

Sementara itu, Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan biasa dipanggil Denada, lahir di Jakarta pada 19 Desember 1978. Ia merupakan putri pasangan Rio Tambunan dan Emilia Contessa.

Denada menikah dengan Jerry Aurum tahun tahun 2012, dan dianugerahi seorang putri, Shakira Aurum. Rumah tangga mereka bertahan hanya tiga tahun. Denada - Jerry bercerai tahun 2015 dengan dalil antara lain, Denada merasakan kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Denada mengaku awalnya ia sangat mengagumi ketika Ihsan menjadi finalis dalam ajang pencarian bakat menyanyi, Indonesia Idol, beberapa tahun lalu.

Bahkan, ketika mendapatkan proyek lagu bareng, mantan penyanyi dangdut itu pun meminta Ihsan untuk keluar ruangan, ketika mereka sedang rekaman.

“Ditanya kenapa? ya enggak bisa nyanyi kalo ada dia.

Ya masih ada kayak gitu-gitunya. Tapi ya memang karena kita sering ketemu, FTV bareng, seneng sih Alhamdulillah,” kata Denada.

Jika Denada dan Ihsan Tarore sudah bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan, berarti tinggal menunggu keduanya untuk segera mengakhiri kesendirian mereka ke jenjang pelaminan. (yus)

Sebelum pertunjukan tari dimulai, seorang penunjuk jalan (cucuk lampah) telah memandu jalan menuju air terjun Sedudo. Di belakang berderet lima sesepuh membawa dupa dan sesaji disusul para putri domas, lima penari Bedhayan, dan paling belakang terdiri dari 10 gadis berambut panjang dan 5 perjaka tampan. Yang menambah suasana menjadi sakral adalah aroma harum yang keluar dari kepulan asap dupa.

Ini pertanda prosesi benar-benar dimulai, membacakan mantra-mantra sambil membakar dupa menghadap ke guyuran air terjun Sedudo. Selanjutnya diikuti ritual larung sesaji ke dalam air Sedudo oleh Bupati Nganjuk. Setelah usai, mereka bersama-sama kembali menuju persiapan pertunjukan tari Amek Tirta.

Di akhir pertunjukan tari, Bupati Nganjuk menyerahkan klenthing ke sepuluh gadis berambut panjang sebagai pertanda proses ritual Amek Tirta

dilaksanakan. Semua harus turun di bawah guyuran air terjun Sedudo, yang konon memiliki kekuatan magis dapat menjadikan orang yang mandi awet muda. Saat itu, para ritual yang menenteng ‘klenthing’ hanya sekadar mengisi air Sedudo yang mengguyur. Kendati harus berbasah-basah, para gadis cantik bertubuh ideal tersebut harus rela demi mendapatkan ‘tirta amerta.’

Menurut mitosnya, gadis yang mengambil “tirta amerta” ini harus masih suci, untuk menggambarkan bahwa air yang diambil juga benar-benar masih suci. Untuk itu tidak sembarang gadis dapat mewakili dalam proses sakral ini. Bila mitos ini dilanggar, menurut kepercayaan warga setempat dapat mendatangkan sengkala atau bahaya. Lazimnya, tirta amerta yang dipercaya memiliki kesucian ini, biasa digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan ritual seperti jamasan pusaka,

Proyek Pemkab ... nya bersama teman-teman ke lokasi-lokasi proyek tersebut akan menghentikan pelaksanaan proyek itu karena mereka menganggapnya bahwa semua material proyek tersebut adalah ilegal adanya. Untuk itu mereka mewanti-wanti kepada para tukang agar segera menghentikan berlangsungnya pengerjaan proyek itu. Setelah dari kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Situbondo, mereka langsung menuju kantor Disperindag, lalu ke Dinas Cipta Karya dan berakhir di kantor Diknas Situbondo.

Amirul Mustofa yang da-

tang bersama teman-temannya dan dikawal oleh polisi tersebut juga sempat nyaris mau bertengkar dengan salah satu kuli bangunan yang mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan kantor di Disperindag di Jalan Mawar itu.

“Saya harap mereka tidak meneruskan pekerjaan tersebut karena material yang mereka dapatkan ilegal,” ujarnya.

Sementara itu menurut Kepala Disperindag Situbondo, Tutik Mergiyanti mengatakan bahwa, pihaknya bukan bermaksud tidak akan menemui para anggota dan Ketua APSI

Bedah Rumah ... membenarkan adanya temuan program bedah rumah tidak tepat sasaran. “Harusnya calon penerima program ini sesuai dengan data di Dinas Sosial.

Data Dinsos ada 2.339 warga miskin di Kota Batu. Sejauh ini hanya sebagian saja yang menerima,” kata dia, Jumat (23/9).

Ia berjanji akan meninjau kembali usulan dari desa dan mencocokkan nama-nama itu.

Jika penerima termasuk dalam data Dinsos, maka akan diprioritaskan. “Tapi baru bisa direalisasikan tahun depan, sekarang kami selesaikan yang sudah ada,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 5,25 miliar untuk memperbaiki 192 rumah warga miskin. Pagunya mulai Rp 15 juta sampai Rp 35 juta, ter-

Obat dan Jamu ...

Bagus meminta bantuan terhadap masyarakat untuk bekerjasama, mengawasi produsen dan peredaran obat dan jamu yang tidak memiliki izin.

“Masyarakat juga harus pintar memiliki obat dan jamu untuk dikonsumsi. Karena pada dasarnya maraknya obat ilegal ini ada karena kebutuhan ma-

syarakat yang beragam, tanpa memperdulikan efek samping,” katanya.

Siti Amanah memastikan obat ini hanya dijual di geraigerai tidak berizin. Pihaknya tidak pernah berhenti memantau peredaran obat dan kosmetik ilegal di Surabaya Namun, ia beralasan sejum-

Benda Asing ...

Kapolres Sumenep, AKBP H. Joseph Ananta Pinora, S.IK. MSi. Kelima ilmuan tersebut didampingi personel dari Polres Sumenep dan pihak terkait lainnya menuju lima titik jatuhnya benda asing. “Tadi pagi mereka sudah berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP),” urainya.

Sebelumnya, sekitar pukul 09.30 WIB, Senin (26/9/2016) warga Sumenep mendadak heboh dengan kabar adanya

pesawat jatuh di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting. Benda misterius itu, dikira badan pesawat jatuh ke laut dan terbakar, dan bagian-bagian pesawat jatuh ke daratan.

Benda asing itu ditemukan di lima titik, diantaranya benda putih jatuh di Desa Jati, Gili Raja, Kecamatan Geli Genting. Lokasi kedua, ditemukan Joni (55) warga Desa Lombang, mirip drum aspal berwarna hitam, menimpa kandang sapi miliknya.

Lokasi ketiga, benda mirip

dari halaman 1 upacara ruwatan, wisuda waranggana, dan sebagainya.

Usai upacara selesai dilanjutkan mandi bersama para pengunjung dan tamu undangan berebut masuk ke pemandian air terjun Sedudo. Menurut sejarahnya, sebenarnya upacara siraman ini tidak ada. Kendati pun kepercayaan masyarakat tentang mandi air di Sedudo ini sudah turun-temurun – sejak nenek moyang kita.

Baru sekitar tahun 1987, prosesi garapan tari dikemas sebagai kalender budaya dan berlangsung hingga sekarang.

Acara dilanjutkan do’a bersama sebagai wujud rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta memohon agar Nganjuk kedepan dihindarkan dari segala musibah, bencana marabahaya dan diberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Doa dipimpin oleh Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus MPdI dilanjutkan dengan makan tumpeng bersama warga Nganjuk. (her/hms/adv)

dari halaman 1 tersebut, namun Tutik sedang melakukan Sholat Dhuhur saat kedatangan mereka.

“Saya sedang Sholat Dhuhur dan saya rencanakan setelah usai sholat saya akan temui mereka, tapi mereka sudah tidak ada. Untuk apa yang mereka inginkan, saya nggak mungkin menghentikan pengerjaan proyek di kantor saya ini, sebab saya membelinya kepada para penambang yang resmi untuk itu saya lanjut proyek ini dan tak mungkin saya hentikan,” ujar Tutik kepada Jatim Pos. (asad)

dari halaman 1 gantung kondisi rumah.

Sejak program bedah rumah digulirkan, pemerintah telah memperbaiki 186 rumah warga miskin, tersebar di 24 desa/kelurahan di tiga kecamatan. “Sampai bulan ini baru 55 yang sudah dicairkan. Sisanya kami target selesai akhir bulan dan bulan November program ini sudah tuntas,” jelasnya. (eko/yon)

dari halaman 1 lah pelaku bisnis ilegal di Surabaya seringkali berpindah tempat. “Untuk di Surabaya masih kita pantau karena pindah-pindah terus. Saat kita mau kesana, selalu saja kecolongan, sudah dibereskan semua dan mereka pindah, agak licin. Kebanyakan juga jamu-jamu tradisional ilegal,” jelas Siti Amanah. (yus)

dari halaman 1 drum warna hitam ditemukan di perairan Desa Lombang yang ditarik oleh warga Bluto.

Keempat, ditemukan benda yang menyerupai radiator dalam keadaan hangus terbakar di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting. Benda tersebut, ditemukan oleh Rajab (40) warga setempat. Kemudian, benda mirip drum warna hitam lagi ditemukan di Desa Lombang oleh Subali (30), warga setempat. (rul,nan,man).

Hal - 12 Edisi No.231 Tahun XV ~ Minggu I Oktober 2016

Kadisbudpar Jatim, Dr Jarianto, M.Si

Berharap Festival Jaranan Trenggalek Menasional

FESTIVAL Jaranan Treng galek yang rutin diselenggarakan tiap tahun rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi perkembangan pariwisata di Jawa Timur. Hingga saat ini Festival Jaranan Trenggalek sudah 21 kali diselenggarakan. Yang terakhir dilaksanakan selama empat hari (26-29 Agustus 2016) dalam rangka memperingati Hari Jadi Trenggalek ke-822.

Karena Trenggalek sangat konsen menyelenggarakan festival jaranan ini, Dinas Pariwisata Jawa Timur mencoba mendorong Festival Jaranan Trenggalek menjadi Festival Jaranan Nasional.

“Ya kita ingin dorong ke dalam kalender wisata nasional,” tandas Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur Dr Jarianto M.Si, saat menjadi narasumber acara talk show di stasiun TVRI Jatim. Saat itu Jarianto tampil bersama Bupati Trenggalek Dr Emil Elestianto Dardak, MSc.

Menurut Jarianto, festival jaranan di Trenggalek bukannya yang pertama melainkan sudah dilakukan beberapa kali dan rutin digelar tiap tahun. Selain itu beberapa Kabupaten lain di Jatim ini belum ada yang mencoba mengembangkan festival ini.

Kepala Dinas Pariwisata Jatim itu menuturkan, budaya jaranan ini berawal dari budaya Panji yang berkembang di Jatim, sehingga jaranan tidak hanya Turonggo Yakso Trenggalek, beberapa jenis tari jaranan lainnya bermunculan dan berkembang.

Turonggo Yakso, sebuah jenis tari jaranan asli Trenggalek ini diciptakan oleh Pamrih asal Dongko yang menginisiasi dari sebuah acara baritan, bar ngarit tandur.

Tari ini menggunakan properti kuda berkepala raksasa. Hal ini menggambarkan seorang kesatria yang bisa mengendalikan hawa nafsu

Sepeda angin, wahana baru di Taman Rekreasi Selecta.

Selecta Tambah Wahana ’Sepeda Angin’

MESKI banyak bermunculan tempat wisata baru di Jawa Timur, namun lokasi wisata di Malang tetap menjadi favorit. Salah satunya adalah Taman Rekreasi Wisata Selecta yang terletak di Desa Tulungrejo, Kabupaten Malang.

Selain murah, Taman Rekreasi Wisata Selecta juga dikenal dengan alam dan udaranya yang sejuk, karena terletak di kaki Gunung Panderman. Harga tiket masuk di kawasan Selecta cukup terjangkau yakni sebesar Rp20 ribu per orang (untuk rombongan) dan Rp25 ribu per orang. Bandingkan dengan tempat wisata lain yang tidak jauh dari Selecta, sebut saja Jatim Park, tiket masuknya sebesar Rp75 ribu.

Selain menawarkan kesejukan alam dan murahnya harga tiket, ditambah kolam renangnya yang melegenda. Selecta juga menawarkan beberapa wahana baru dan menarik lainnya, seperti, berseluncur dari atas bukit, kapal goyang serta sepeda angin dan taman bunga yang berjejer di lereng lokasi tersebut.

Untuk sepeda angin, wahana ini baru dikenalkan ke wisatawan pada awal 2015, yakni berbentuk bundar melingkar dan berada di atas rel tunggal setinggi 3-5 meter, serta memutar di atas Taman Bunga Selecta.

Putra, salah satu wisatawan asal Kota Malang mengaku cukup tertantang dengan wahana baru tersebut, sebab jalannya sepeda angin tergantung dari kayuhan dari kaki wisatawan, atau tidak menggunakan mesin seperti wahanan pada umumnya.

“Kalau kita tidak mengayuhnya, otomatis sepeda angin tidak berjalan dan bisa terdorong oleh sepeda angin berikutnya yang ada di belakang kita, sehingga harus mengayuh,” tuturnya.

Tantangan lainnya, kata Putra adalah ketinggian sepeda yang berada di atas taman bunga Selecta yang membuat bulu kudu merinding, sebab wisatawan yang mencoba wahana ini akan dibuat serasa terbang dengan mengayuh sepeda angin.

Manager Taman Rekreasi Selecta, Sunariadi mengatakan wahana sepeda angin yang berada di sebelah utara taman bunga ini lokasinya tidak jauh dari areal tempat berwisata berkuda. “Kita sengaja memanjakan para pengayuh sepeda angin dengan visual taman bunga, bukit hijau, serta arena berkuda yang berada di sekitarnya, hal ini menambah nilai plus wahana ini,” ujarnya.

Ia berharap, sepeda angin ini menjadi salah satu pendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Selecta, sekaligus sebagai upaya manajemen untuk membuat lokasi wisata yang pernah jaya pada tahun 1980-an bisa bersaing dengan tempat wisata baru. (ant)

angkara murka.

Tari jaranan ini tidak sama dengan jaranan lainnya.

“Yang mirip tari jaranan Turonggo Yakso adalah jaranan Buto dari Banyuwangi, pasalnya properti yang digunakan juga sama jaranan kepala raksasa,” jelas Jarianto.

Bupati Trenggalek Emil Dardak menambahkan, pada festival jaranan Trenggalek yang ke-21 menampilkan 30 grup jaranan umum dari Trenggalek maupun luar Trenggalek.

Jaranan ini, lanjut Emil, sangat memasyarakat di Trenggalek. Apalagi seni tari jaranan asli Turonggo Yakso, hampir semua masyarakat sangat menyukai tari ini, bahkan tari ini menjadi salah satu ekstrakurikuler di berbagai sekolah yang ada di Trenggalek.

Ia pun menceritakan bagaimana serunya saat mengadakan “Trenggalek Etnik Carnival”. Ada ribuan orang

Aksi salah satu peserta Festival Jaranan Trenggalek yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Trenggalek ke-822 di tahun 2016. melihat tampilan etnik budaya yang berkembang di Trenggalek, yang salah satunya adalah Turonggo Yakso.

“Yang menarik dari acara tersebut mulai anak remaja sampai dewasa, bahkan ada

anak-anak 3 sampai 4 tahun sudah mahir menarikan tari ini,” ungkap Bupati Trenggalek.

Untuk mendorong dan mengembangkan tari ini, Bupati Trenggalek itu men-

dorong Turonggo Yakso untuk bisa tampil di “Indonesian Week”di Bepu Jepang. Bupati dalam kesempatan tersebut banyak memaparkan perjalanan Turonggo Yakso ke Jepang. (yus)

Peserta Membludak, Terpaksa Dibatasi

SEBAGAI bukti bahwa Festival Jaranan Trenggalek benar-benar menarik untuk menjadi agenda pariwisata, terlihat saat acara pembukaan dimulai di Alon-alon Trenggalek, Jumat malam 26 Agustus 2016 lalu.

Seperti tahun-tahun sebelumnya festival ini digelar selama empat hari mulai 26 sampai 29 Agustus.Perlombaan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Trenggalek yang ke822 di tahun 2016 ini.

Acara dibuka oleh Wakil Bupati Trenggalek H Moch. Nur Arifin. Festival yang digelar rutin tiap tahun ini, dibanjiri peserta dari tingkat umum. Bahkan bila dituruti bisa-bisa festival ini digelar sampai seminggu bahkan le-

bih. Dikarenakan minimnya waktu yang tersedia akhirnya panitia membatasi 40 peserta saja, yang terdiri dari dalam dan luar Trenggalek.

Wakil Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin usai membuka dan menyaksikan festival ini membenarkan bahwa peserta festival jaranan sangat membludak karena ada peningkatan jumlah peserta.

Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa peningkatannya dari peserta luar kota. Jadi ada peningkatan sekitar 30% dari tahun yang lalu. “Ini berkat peran Pak Bupati sering update status di media sosial dan sering kali beliau menceritakan bahwa Turonggo Yakso sudah dipentaskan di Jepang,” jelas Moch.

Nur. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jatim Dr Jarianto, M.Si ikut memfasilitasi dengantalk show di salah satu TV Nasional. Kemudian juga dibantu lewat media baliho di beberapa kota di Provinsi Jawa Timur. “Sehingga peserta ini ada yang dari Malang, Jogja, Ponorogo, Kediri, Blitar dan Tulungagung,” ungkap Moch. Nur. Lebih lanjut, dikatakan, kelebihan dari festival ini karena jaranan ini sudah terkenal dimana-mana. Meski demikian, tidak semua daerah mempunyai jaranan.

Agar peserta festival tidak membludak karena keterbatasan waktu penyelenggaraan, maka panitia membatasi pen-

Wakil Bupati Trenggalek H Moch. Nur Arifin. daftaran. “Ruang untuk masyarakat Trenggalek asli mulai dari tingkat SD hingga SMA tetap jadi prioritas untuk bisa berpartisipasi. Namun untuk tingkat umum tetap dibatasi”, pungkas Wabup Moch. Nur Arifin. (yus)

Kayangan Api Bojonegoro Makin Cantik

OBJEK wisata api abadi Kayangan Api di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kini semakin cantik dengan adanya pembenahan di lokasi setempat.

Pintu gerbang di lokasi jalan masuk di tengah-tengah kawasan hutan kini dilengkapi dengan asesoris cukup besar dengan warna merah mirip api yang menyala.

Tidak hanya itu, di tengahtengah kawasan hutan jati itu, juga dilengkapi dengan sebuah gazebo untuk menyepi dan sebuah kamar kecil berupa bangunan pohon jati yang cukup besar.

Untuk mencapai lokasi objek wisata Kahyangan Api yang pernah dimanfaatkan untuk pengambilan api PON 2000 tidaklah sulit. Hanya saja untuk mencapai lokasi sangat jarang kendaraan umum yang melewati lokasi setempat.

Kebanyakan pengunjung dari wisatawan domestik mem-

bawa kendaraan sendiri roda dua atau roda empat, dengan jarak tempuh dari Kota Bojonegoro, sekitar 25 kilometer.

Di sepanjang perjalanan masih bisa dijumpai pohon jati yang cukup besar, tapi juga di sejumlah lokasi sudah gundul akibat penjarahan.

Seorang petugas penjaga Kayangan Api dari Disbudpar Bojonegoro Sarji menjelaskan pengunjung objek wisata Kahyangan Api dari wisdom lokal, juga berbagai daerah di Jatim dan Jateng, tahun ini semakin meningkat dibandingkan tahun lalu. “Peningkatannya kurang lebih dua kali lipat dibandingkan tahun lalu,” ucapnya.

Ia menyebutkan sekarang ini jumlah pengunjung rata-rata mencapai 700 wisdom setiap libur akhir pekan, bahkan lebih kalau hari libur penting seperti Hari Raya Idul Fitri. “Pengunjung sebagian besar datang untuk bersantai dan melihat api Kahyangan Api,” ujarnya.

Hal senada disampaikan

Pintu gerbang Kayangan Api Bojonegoro yang kini semakin cantik.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pariwisata Disbudpar Bojonegoro Tri Inmiarta yang menyebutkan bahwa peningkatan pengunjung di objek wisata Kayangan Api cukup signifikan setelah dilakukan berbagai pembenahan.

Ia memberikan gambaran pengunjung objek wisata Kahyangan Api di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem, se-

banyak 22.588 wisdom pada 2014 dan 34.729 wisdom pada 2015.

Tapi, ia membandingkan pengunjung Kayangan Api tahun ini, hingga Agustus bisa mencapai 70 ribu pengunjung.

Karena ada pembenahan, katanya, tiket masuk juga masuk yang semula semula Rp 3.000 per orang, naik menjadi Rp7.500 per orang. (ant)

Hal - A Edisi No. 231 Tahun XV ~ Minggu I Oktober 2016

ď Źď€ Pendapat Fraksi Tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah

Gemuknya Struktur Birokrasi, Tapi Fungsi Minim

RODA pemerintahan dan pembangunan daerah akan berjalan dengan baik, optimal dan produktif serta berakselerasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, jika didukung oleh organisasi perangkat daerah yang kuat dan performance yang prima.

Demikian disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya drh H Hamy Wahyunianto, MM, saat menyampaikan pendapat akhir terhadap raperda tentang Pembentukan dan Susu-nan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (26/9/2016).

Karena itu, pembentukan dan

penyusunan organisasi perangkat daerah yang menopang kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan menjadi sebuah kebutuhan. Agar kebijakan, program dan kegiatan kepemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan mak-simal.

Menurut Fraksi PKS, salah satu masalah krusial dalam tubuh birokrasi pemerintahan daerah, terutama di era otonomi daerah ini adalah masalah gemuknya struktur birokrasi pemerintahan daerah, tapi memiliki fungsi-fungsi yang sangat minim.

Dengan kata lain, struktur birokrasi pemerintahan daerah kita bagaikan kaya struktur, tapi sangat miskin fungsi.

Kondisi ini yang kemudian memunculkan performance kinerja birokrasi pemerintah daerah kurang efektif dan efisiensi dan tidak profesional. Kondisi ini yang semestinya harus dipikirkan secara serius dan harus ditata ulang (baca: restrukturasi birokrasi) sesuai dengan kebu-

tuhan dan kegunaannya.

Dalam sistem birokrasi pemerintahan modern yang mengedepan adalah bagaimana struktur birokrasi pemerintahan itu dibentuk secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan adalah sistem birokrasi pemerintah yang dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Di mana di dalam sistem birokrasi tersebut memiliki sedikit struktur, tetapi dari struktur itu memiliki banyak fungsi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menata ulang organisasi perangkat daerah agar lebih baik ke depannya adalah dengan adanya aturan baru yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah, yakni UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kebijakan penentuan organisasi

pemerintah daerah akan menentukan besaran struktur organisasi akan menentukan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Muaranya akan sangat menentukan efisiensi dan efektivitas jalannya birokrasi Pemda.

Secara yuridis, pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam bentuk Perda merupakan amanah pasal 212 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, dalam pasal tersebut memerintahkan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, juga amanah dari pasal 3 ayat (1) PP No.

18 tahun 2016. Sebagaimana disebutkan dalam PP No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, bahwa perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.

Ada beberapa Pasal dalam Raperda ini yang harus disesuaikan dengan hasil konsultasi Kemendagri nomer 061/6951/OTDA tanggal 15 September 2016.

Hadirnya PP 18 tahun 2016 dan Raperda dimaksud ini, F-PKS yang diketuai Ir Yusuf Rohana, berharap akan melahirkan postur kelembagaan birokrasi yang lebih ideal dan proporsional. (nam)

Fraksi PAN Meminta Gubernur Seleksi Pejabat Secara Transparan

Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi (kanan) memberi ucapan selamat kepada pejabat eselon III dan IV usai pelantikan di Kantor BKD Jatim di Surabaya, Agustus 2015 lalu.

FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN)punya pandangan dan pendapat lain terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Komisi A. Pertama, perubahan mengenai perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari filosofi mengenai maksud dari penataan organisasi pemerintahan daerah pasca diundangkannya UU No. 21 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, Fraksi PAN mengingatkan dan mengajak jajaran birokrasi di Eksekutif untuk berpikir rasional dan objektif, bahwa pengaturan perangkat daerah bukanlah isu mengenai distribusi jabatan. Prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata adalah asas yang dianut dalam UU Pemerintahan Daerah.

Sehingga prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien adalah kunci dalam penataan organisasi di Provinsi Jawa Timur.

Juru bicara Fraksi PAN, Malik Effendi SH, MH menyampaikan, merujuk pada prinsip yang dianut oleh

UU No. 23 tahun 2014 tersebut, maka PP No. 18 tahun 2016 mengatur konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (limaa) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepala daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Kedua, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah sesungguhnya telah diatur sedemikian rupa dengan rumus atau cara penghitungan ukuran atau tipe sebagaimana diatur dalam Lampiran PP

No. 18 tahun 2016, sehingga secara tidak langsung jumlah dan susunan perangkat daerah tidak lain merupakan hasil dari tata cara penghitungan yang diatur dalam PP Perangkat Daerah, yakni perhitungan jumlah nilai variabel bahan kerja.

Artinya, sedikit sekali ruang yang dapat dipakai untuk mengkreasikan perlu tidaknya perangkat daerah selain yang sudah dirumuskan tata cara pembentukannya (berdasarkan penghitungan variabel dan beban kerja) sesuai dengan PP Perangkat Daerah.

Artinya, usulan-usulan untuk membuat perangkat daerah di luar skenario yang diatur oleh PP No.18 tahun 2016 tampaknya merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Hal ini tercermin dari surat Mendagri No. 061/6951/OTDA tertanggal 15 September 2016 yang memerintahkan perbaikan substansi dari Raperda Jawa Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Di antara isi perbaikan tersebut adalah berkaitan dengan jumlah bidang yang haru maksimal 4 bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi.

Dengan demikian, menurut Fraksi PAN yang diketuiai Malik Effendi, SH, MH, oleh karena pengaturan mengenai perangkat daerah lebih banyak berkarakter imperatif dari peraturan yang lebih tinggi dan berdasar kebijakan pemerintah pusat, Fraksi PAN tidak banyak memberikan catatan mengenai jumlah, nomenklatur dan susunan perangkat daerah ini. Kecuali memberikan satu catatan kecil saja bahwa catatan perintah perbaikan dari Mendagri perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Ketiga, hasil perhitungan variabel umum dan variabel teknis serta beban kerja pada akhirnya menampilkan susunan satu Sekretariat Daerah yang didukung 3 (tiga) asisten yang masing-masing asisten terdiri dari 3 (tiga) Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, 25 (dua puluh lima) Dinas dan 6 (enam) Badan.

Konfigurasi susunan yang semacam ini secara matematis berarti berakibat jumlah dinas bertambah dari 20 (dua puluh) Dinas menjadi 25 (dua puluh lima), berkurangnya jumlah biro dari semula 11 (sebelas) biro menjadi 9 (sembilan) biro, serta Badan dari 12 (dua belas) menjadi 6 (enam).

Dalam konfigurasi yang ditunjukkan susunannya dalam Pasal 4 Raperda ini, Fraksi PAN memberikan catatan setuju dengan usulan dari Komisi A bahwa untuk urusan ketahanan pangan dilekatkan dalam satu rumpun pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

Masih dalam kaitan dengan catatan dari Komisi A, mengenai Bakesbangpol, maka dengan ditariknya urusan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi urusan pemerintahan umum berimplikasi terhadap kedudukan Bakesbangpol yang semula adalah perangkat daerah dengan sumber pembiayaan dari APBD menjadi instansi vertikal dengan pembiayaan dari APBN. Untuk itu sepanjang pengaturan mengenai Bakesbangpol belum ada, maka rumusan ketentuan Peralihan Pasal 14 ayat (1) cukup mewadahi keberadaan Bakesbangpol sampai saat ini hingga terbitnya peraturan mengenai kelembagaan Bakesbangpol.

Lebih lanjut, dengan bertambahnya Dinas, Fraksi PAN DPRD Jawa Timur perlu mengingatkaan dan menggarisbawahi bahwa posisi Dinas kelembagaan yang harus implementatif sebab Dinas merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepala daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Bertambahnya Dinas pada perangkat daerah di Jawa Timur me-

nandakan beban kerja yang besar sehingga kerja-kerja dinas haruslah kerja yang makin nyata baik untuk hal-hal berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non dasar. Kerja yang makin nyata itu adalah kerja yang berdampak pada kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, buka kerja untuk kelembagaan dan aparaturnya.

Setelah Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi melakukan konsultasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September, Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat.

Pertama, Unit Pelaksana Teknis dari setiap Badan hendaknya tertuang jelas dalam Peraturan Daerah.

Kedua, dengan adanya diskresi dibolehkannya pembentukan Dinas Pertanian bagi daerah-daerah pertanian, maka mengingat Provinsi Jawa Timur merupakan penopang pangan nasional terbesar, sangat wajar apabila kemudian dibentuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Ketiga, persiapan perubahan perangkat daerah harus segera disiapkan sedini sehingga perubahan organisasi dan fungsi-fungsi layanan dapat tetap berlangsung dengan baik dan dapat efektif berlaku pada Tahun Anggaran 2017, mengingat perubahan ini akan membawa implikasi terhadap penataan anggaran, perencanaan kerja dan capaian target kinerja. Pembentukan Peraturan Gubernur tersebut diharapkan dikoordinasikan dengan DPRD. Keempat, mengingat pendeknya waktu pengisian jabatan untuk perangkat daerah sebagaimana diatur dalam 19 ayat (2) Raperda ini, Fraksi PAN meminta kepada Gubernur untuk melakukan seleksi dan menetapkan pejabat dengan proses yang transparan, proses rekrutmen yang memberi ruang partisipasi kepada masyarakat secara luas, dan caloncalon pejabat yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang memadai, guna membawa provinsi besar dan terpandang ini menjadi provinsi yang makin bersinar dan amanah untuk bekerja nyata mensejahterakan rakyat. (nam)

Hal - B Edisi No. 231 Tahun XV ~ Minggu I Oktober 2016

KPP Jatim Perlu Ditinjau Ulang KOMISI Pelayanan Publik (KPP) Jatim perlu ditinjau ulang. Keberadaan KPP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelayanan Publik tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal karena adanya benturan kewenangan antara KPP Jatim dengan Ombudsman RI. Dalam hal ini, Ombudsman selaku lembaga vertikal yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang juga memiliki perwakilan di Jatim.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menyampaikan Pendapat Gubernur Terhadap 2 Raperda Provinsi Jawa Timur Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik di Kantor DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (29/9).

Ia mengatakan, mengenai benturan kewenangan telah dilakukan pengkajian dan telaah mendalam.

Dalam kajian tersebut terdapat dua lembaga yakni KPP Jatim dan Ombudsman RI dengan tugas pokok dan fungsi, serta wilayah kerja yang hampir sama. Untuk itu, perlu adanya pengkajian ulang terhadap KPP Jatim sesuai dengan adagium lex superior derogate legi inferior yang artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah.

Menurutnya, alasan utama dilakukannya perubahan terhadap Perda ini adalah untuk menghapus keberadaan KPP di Jatim, seharusnya pada alasan itulah yang dijadikan konsideran menimbang sehingga akan lebih fokus. Sedangkan yang berkaitan dengan penulisan dasar hukum dan legal draftingnya masih perlu dilakukan perbaikan.

Selain menyampaikan pendapat

terhadap 2 Raperda Provinsi Jatim, Pakde Karwo juga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya KUA dan PPAS APBD Prov. Jatim tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancanangan APBD Tahun Anggaran 2017. (hms)

Gubernur Soekarwo menandatangani nota kesepakatan bersama KUA dan PPAS Prov. Jatim di acara sidang paripurna DPRD Jatim.

Usul Collecting Barang Sebelum di Distribusi Ke Provinsi Lain Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya collecting atau pengumpulan barang sebelum dilakukan distribusi ke provinsi lain.

Selain itu koordinasi dengan provinsi lain akan segera dilakukan agar kiriman barang yang awalnya hanya 25% bisa naik menjadi 60%.

“Hampir 80% kebutuhan ba-

rang di Indonesia Bagian Timur disuplai oleh Jatim namun ketersediaan barang yang ada hanya 25% karena distribusi barangnya tidak lancar, dan inilah yang menyebabkan tingginya harga barang,” ungkap Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2016 di Politeknik Pelayaran, Surabaya, Senin (26/9).

Menurutnya, melalui pengumpulan barang dan kerjasama pendistribusian barang dengan provinsil lain akan mampu menekan ongkos angkut barang. Dicontohkan di daerah Maluku tinggi rendahnya harga Pakde Karwo memberikan penghargaan barang bahkan terganWahana Tata Nugraha kepada Kepala Dinas tung dari distribusi kaPerhubungan di Jawa Timur. pal. “Pekerjaan tam-

bahan kita adalah pada distribusi dan konektivitas tapi inilah yang bisa menjamin kesejahteraan. Jika ini tidak segera diatasi maka inflasi akan naik dan masyarakat miskinlah yang akan terdampak,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, distribusi barang antar pulau sangat dipengaruhi oleh transportasi laut maupun udara karenanya semua insan perhubungan harus ikut bekerjasama mensukseskan program tersebut. Berdasarkan data distribusi barang antara Jatim sebagai hub khususnya Surabaya dengan Kupang saat ini berlangsung baik dan harga barang disana relatif stabil, sebab kapal-kapal yang kembali ke Surabaya mencapai 60% sampai 80%. “Ini membuktikan pentingnya kelancaran distribusi dan pengumpulan barang. Karenanya fungsi collecting harus ada dan metode kerjasamanya akan digagas saat ada pertemuan dengan beberapa provinsi ke Jatim pa-

da momen Jatim Expo nanti,” urainya.

Selain itu Pakde Karwo juga meminta pada para penanggung jawab kapal untuk menggunakan kapalnya untuk kepentingan memperkuat pasar dalam negeri. Ini penting dilakukan karena saat ini nilai impor turun drastis terutama untuk impor bahan baku dan penolong.

Dengan melemahnya impor maka pasar luar negri tidak bisa diharapkan, semua bank di luar negri juga minus karena adanya simpanan kredit. Sementara itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ia mengatakan, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi. Sektor transportasi juga diharapkan mampu menjalin konektivitas antar pulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air di Indonesia. (hms)

Pakde Karwo Apresiasi Prestasi Atlet Jatim

Erlangga: Jatim Cukup Memuaskan PON XIX/2016 Jabar

Pakde Karwo (paling kiri) didampingi ketua KONI Jatim Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung saat memberikan semangat kepada atlet Bola Voli putri yang melaju ke final di GOR si Jalak Harupat, Bandung.

Akhirnya, kontingen Jawa Timur menduduki posisi runner-up di even Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/ 2016 di Jawa Barat. Hasil akhir itu diumumkan secara resmi saat penutupan di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (29/9/2016) malam.

Jatim berhasil mengoleksi total 132 emas, 138 perak, dan 135 perunggu. Perebutan posisi kedua sempat sengit karena Jatim dan DKI sama-sama memiliki medali emas sebanyak 132 keping. Namun, Jatim akhirnya mengunci posisi runner-up karena lebih banyak meraih medali, yakni 405, sedangkan DKI 376.

Di posisi puncak, tuan rumah Jabar kokoh dengan 217 emas, 157 perak dan 157 perunggu, serta total nilai 531. Hasil runner up ini patut disyukuri. Pasalnya, Jatim mendapat

perlawanan sengit dari DKI sepanjang perhelatan olahraga empat tahunan itu. Saling kejar-mengejar medali terjadi sebelum akhirnya hasil akhir berpihak pada Jatim.

Gubernur Jatim, Soekarwo yang sejak awal memprediksi bakal meraih posisi runner up, sangat mengapresiasi atlet-atlet Jatim yang telah berprestasi. “Ini semua tidak lepas dari upaya kita bersama. Dari awal saya terus memantau dan memompa semangat atlet yang bertarung luar biasa,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Cukup Memuaskan Sementara itu Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung menyatakan, posisi runner up di PON XIX/2016 bagi Jawa Timur sudah cu-

kup memuaskan. Sejak awal pihaknya memang tidak berupaya mengejar gelar juara umum. Mengingat banyaknya penambahan nomornomor pertandingan, yang notabene menjadi milik tuan rumah Jawa Barat.

Namun, setelah perhelatan olahraga empat tahunan ini usai, Jawa Timur lebih fokus pada pembinaan jangka panjang dengan perancangan berbasis ilmu pengetahuan dan tekniologi (IPTEK). “Kita (KONI Jawa Timur) on the track. Secara konsep, tidak salah untuk merancang champion. Ke depan harus ada penguatan. Saya rasa baru Jawa Timur yang menjalankan program dengan tersistem,” jelas Erlangga kepada awak media di Posko Kemenangan Jatim.

Sementara dari capaian medali, sebenarnya Jawa Timur tidak memenuhi target. Adapun target realistisnya adalah 136 medali emas, dengan target optimis 150 emas.

Hasilnya, Jawa Timur total mengumpulkan 132 medali emas, 138 medali perak dan 135 medali perunggu.

Menurut Erlangga, kegagalan memenuhi target medali emas lantaran Jawa Timur banyak dicurangi di sejumlah cabor. “Posisi Jawa Timur banyak dicurangi, kalian sendiri paham,” ujarnya.

Perolehan medali merupakan murni kerja keras atlet. Yang lebih penting lagi adalah Jawa Timur berhasil mengungguli DKI Jakarta. “Seingat saya, DKI baru kali ini juara tiga.

Biasanya juara satu atau dua,” tukas Erlangga.

Banyaknya kasus dalam penyelenggaraan PON XIX baik secara teknik maupun non teknis seperti masalah wasit maupun bentrok fisik suporter membuat event empat tahunan ini harus dievaluasi secara besar-besaran.

Apalagi hasil di PON ternyata tak sebanding lurus dengan prestasi Indonesia di kancah internasional.

“Kita tidak ingin PON menjadi disorientasi. Kita sudah mengingatkan ke KONI pusat bahwa PON harus reorientasi,” kata Erlangga.

Bukan hanya KONI, Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga harus turun tangan untuk membereskan hal ini. “Kalau tidak dievaluasi secara tuntas oleh kementrian, maka dari waktu ke waktu ini akan tambah jauh disorientasinya,” ucapnya Bonus Terkait total bonus yang dikucurkan kepada peraih medali, Gubernur Pakde Karwo enggan membocorkan angka pasti. Hanya saja, ia menegaskan, bonus layak bakal didapat para peraih medali.

“Yang jelas ya ada bonus berupa uang pembinaan. Uangnya rupiah, uang asli, bukan palsu,” kelakarnya, sambil tertawa ringan.

Lantas, berapa bonus atlet PON Jawa Timur setelah perhelatan usai?

Dengan diplomatis Soekarwo berujar, kondisi saat ini sedang krisis karena anggaran berbagai program dipotong atas kebijakan pemerintah pusat. Itu sebabnya ia masih

enggan menyebutkan nilainya.

Meski begitu, Pakde Karwo meminta para atlet PON Jawa Timur tidak perlu khawatir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran untuk membayar bonus bagi para atlet. Iapun mengakui nominalnya tidak sebesar yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kami harus fair karena anggaran sudah dipotong, jadi susah,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Namun, secara terpisah Direktur Pemusatan Latihan Daerah Komite Olahraga Nasional (KONI) Jawa Timur Dhimam Abror Djuraid mengungkapkan ihwal bonus itu. Ia mengatakan, bonus bagi atlet Jawa Timur peraih medali emas di PON XXII Jawa Barat Rp 250 juta.

Dhimam juga mengakui nilai bonus bagi atlet Jawa Timur terpaut jauh dibandingkan atlet DKI Jakarta, yang akan mendapatkan bonus Rp 1 miliar untuk peraih medali emas.

“Kami memang usulkan Rp 250 juta untuk peraih medali emas,” ucapnya.

Dhimam menjelaskan, untuk medali emas beregu, yang terdiri dari dua hingga tiga orang, setiap orang diusulkan diberikan Rp 200 juta. Sedangkan untuk medali emas beregu, yang terdiri dari tiga hingga enam orang, setiap orang diusulkan diberikan bonus Rp 150 juta. Sedangkan untuk peraih medali perak, kata Dhimam, KONI Jawa Timur mengusulkan bonus Rp 100 juta dan perunggu Rp 50 juta. (yus)

Hal - C Edisi No. 231 Tahun XV ~ Minggu I Oktober 2016

Wagub Dukung Tuntutan Buruh WAKIL Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf memberikan apresiasi dan dukungan atas tuntutan ribuan buruh yang berasal dari Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, dan Sidoarjo saat melakukan unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo ,Surabaya, Kamis (29/9).

“Saya sangat menghargai aspirasi buruh yang disampaikan pada hari ini diantaranya penolakan atas berlakunya Undang-Undang Tax Amnesty yang ditempuh melalui jalur hukum. Terlebih unjuk rasa yang dilakukan hari ini berlangsung tertib dan sopan,” ungkap Wagub yang akrab disapa Gus Ipul.

Selain itu, menindaklanjuti beberapa tuntutan buruh lainnya Gus Ipul juga melakukan kesepakatan untuk segera melakukan sosialisai Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2016 ke kabupaten/kota di Jatim.

Untuk mempertegas Perda tersebut nantinya juga akan diusulkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Terkait penetapan Upah Minimum Kab/Kota tahun 2017 (UMK) perhitungannya akan segera dimulai dan perumusannya akan diupayakan bersamaan dengan Upah Minimum

Sektoral Kab/Kota (UMSK). Hal ini penting dilakukan karena menurutnya upah merupakan masalah krusial dan menjadi sorotan setiap tahun.

“Dinas-dinas terkait saya harap segera melakukan tindak Wakil Gubernur Prov Jatim didampingi Ketua lanjut baik melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan Ketua survey standar KeSerikat Buruh memberikan masukan kepada butuhan Hidup Lamassa buruh di halaman Gedung Grahadi yak (KHL) di maSurabaya. sing-masing kab/ kota, dan koordinasi dengan dewan Indonesia (FSPMI) Surabaya Jazuli mengatakan, demo tersebut dilakupengupahan,” pintanya.

Lebih lanjut disampaikan, Pem- kan serentak di 20 provinsi di Indoprov Jatim melalui Dinas Ketenaga- nesia diantaranya Jatim, Jateng, Bankerjaan (Disnaker) juga akan beru- ten, Jabar, Aceh, dan Sumut. Disampaya untuk menyelesaikan kasus- paikan tuntutan yang diinginkan bukasus perburuhan dengan melaku- ruh yang pertama yakni untuk menkan pembicaraan intensif bersama cabut PP No. 78 Tahun 2015 dengan dinas terkait seperti Pengadilan Ne- alasan menolak upah murah dan megeri (PN). Di samping itu pengawa- naikkan Upah Minimum tahun 2017 san ketenagakerjaaan yang berpin- sebesar Rp. 650 ribu. “Upah minidah ke provinsi akan diefektifkan, mum di Indonesia masih rendah, masehingga kasus-kasus di kabupaten/ ka jika mengacu PP 78 maka dipastikota tidak terulang kembali. “Kami kan upah buruh di Indonesia akan akan menindaklanjuti kasus yang tetap murah,” terangnya.

Selain itu, terkait penolakan terdisampaikan dengan efektif hadap UU Tax Amnesty buruh menilai dan mencari aturan ini bersifat deskriminatif dan solusinya. Na- merupakan hukuman bagi orang mun saya ber- yang taat membayar pajak. Menuharap kasus itu rutnya, gerakan buruh memang habisa diselesaikan rus memperhatikan urusan pajak agar dengan mufa- kas negara bisa besar dan mampu kat antara peru- membiayai program kesejahteraan sahaan dengan jaminan sosial.

Turut hadir Kepala Disnakertranstenaga kerja,” duk Prov. Jatim Sukardo, Ketua Pepungkasnya.

Wakil Gubernur Prov Jatim didampingi KadisSementara ngadilan Negeri Surabaya Sudjatminaker Jatim dan Ketua Pengadilan Negeri Su- itu, perwakilan ko, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan rabaya membuka acara rapat dengan perwa- Federasi Serikat dan Kesehatan, serta dinas terkait di kilan buruh di Gedung Negara Grahadi.

Pekerja Metal lingkup SKPD Pemprov Jatim. (hms)

Gus Ipul Optimis Hubungan Jatim-RRT Makin Erat Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf optimis hubungan Jatim dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) makin erat di masa depan. Pasalnya, kerjasama diantara keduanya sudah terjalin sangat lama dan berjalan dengan harmonis serta saling menguntungkan.

“Hubungan Jatim dengan RRT bukan hanya sebatas hubungan pemerintahan atau Konjen dengan Pemprov, tetapi hubungan kultural yang historisnya sudah lama. Kami optimis, kerjasama yang telah terjalin ini akan semakin erat dan terus meningkat di masa depan”.

Hal itu disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat Perayaan HUT ke-67 RRT di Hotel Shangrilla Surabaya, Rabu (29/9) malam. Gus Ipul mengatakan, kerjasama antara Jatim-RRT telah membawa dampak yang positif bagi keduabelah pihak. Berbagai kegiatan sosial, perekonomian, kesehatan dan sebagainya, termasuk kerjasama antar provinsi dimana Pemprov Jatim telah menjalin kerjasama dengan 8 provinsi di RRT antara lain Shanghai, Tianjin, Shandong, Guangxi, Zhejiang, Jiangxi, dan Ningxia.

Adapun kerjasama Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf hadir sister city pada tingkat di acara Perayaan HUT ke 67 Republik kabupaten/kota yang Rakyat Tiongkok di Hotel Shangrilla telah terjalin diantara- Surabaya. nya Kota Surabaya dengan Kota Guangzhou dan Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Jinan.

Khusus kegiatan kerjasama Jatim dengan Tianjin, masing-masing provinsi telah menyediakan Exchange Center sebagai pusat promosi perdagangan (trade). Pariwisata (tourism), dan investasi (investment).

Untuk rencana kedepan, Gus Ipul minta kerjasama lebih difokuskan kepada pengembangan pendidikan vokasional. Tenaga kerja Jatim dididik menjadi tenaga kerja menengah yang terampil melalui pendidikan vokasional. RRT dipandang telah berhasil mengembangkan pendidikan vokasional. (hms)

Konektivitas Jadi Indikator Kemajuan Daerah SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM menyatakan sepakat dengan Mitra Praja Utama (MPU) bahwa konektivitas menjadi indikator bagi kemajuan di daerah.

Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU ke XVI bertema ‘Pengembangan Program Konektivitas Tourism, Trade and Investmen (TTI), pangan dan penanganan inflasi guna memperkuat kerjasama MPU dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat’ di Hotel Gumaya Tower, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/9).

Ia mengatakan, Jatim mendukung penuh tema yang di gaungkan bersama oleh seluruh anggota MPU. Menurutnya saat ini Jatim telah berbuat banyak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di setiap daerah yang ada di kabupaten/kota.

Bahkan, Jatim juga sudah menyiapkan sarana dan prasarana terkait bidang investasi, penanganan inflasi hingga sektor kepariwisataan. “Untuk penanganan inflasi, Jatim juga memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID),” ujarnya.

Jatim juga telah menggagas sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jatim melalui website www.siskaperbapo.com dan layanan SMS request. Ini dilakukan untuk memantau perkembangan harga bahan pokok pada 130 pasar di 38 kabupaten/kota seJatim.

“Inovasi yang dilakukan ini

gis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Tujuannya untuk memotong rantai distribusi,” ungkapnya.

Sementara terkait investasi di Jatim, Sukardi menjelaskan, Jatim telah memiliki kawasan industri yang menjadi modal utama untuk ditawarkan kepada investor. “Kita memiliki banyak kawasan industri SIER dan PIER. Nanti juga kita tawarkan di Ngoro

Sekdaprov Jatim disaksikan Gubernur Jateng menyepakati program kerjasama dan permasalahan atas isue yang berkembang dalam FKD- MPU.

bertujuan untuk mengendalikan inflasi diantaranya seperti pemberian subsidi ongkos angkut pada empat bahan pokok strate-

Kab. Jombang hingga Lamongan,” imbuhnya.

Di sektor pariwisata, Jatim terus memasarkan produk wisata

alam hingga religi. Wisata alam dan religi yang ada bisa menjadi tulang punggung masuknya wisatawan manca negara maupun dalam negeri.

“Kita memiliki wisata alam yang sangat menakjubkan seperti Gunung Bromo, Ijen hingga Pantai Selatan. Jatim juga memiliki wisata religi yang potensi ekonomi kerakyatannya cukup tinggi.

Salah satunya, makam wali-wali Allah, yang potensinya jika dikembangkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kesemuanya itu akan dapat ditingkatkan kesejahteraan masyarakat jika konektifitas antar wilayah bisa terjalin dengan baik,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, kunci dalam mengatasi inflasi dengan memperkuat konektivitas antar wilayah dan daerah. Konektivitas dan pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas pemerintah dalam meningkatkan kemajuan daerah. Konektivitas dapat digunakan sebagai dasar dalam mengukur dan mengetahui segala ketimpangan dan kemiskinan di daerah.

Mendagri meminta, suatu daerah memfokuskan pada tata

ruang wilayah, peluang investasi dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden dimana gubernur, bupati dan walikota berperan sebagai ujung tombak dalam mendorong semua sektor serta berkomitmen melaksanakan pembangunan. “Jika ketiga hal ini dapat berjalan dan ditunjang dengan konektivitas yang baik dapat medorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, tantangan Indonesia ke depan adalah daulat pangan dan ketersediaan tata ruang. Dunia internasional saat ini terdapat isue pangan yang sangat luar biasa. Maka kebutuhan menjadi permasalahan serius untuk bersama sama difikirkan dalam forum MPU. Sedangkan terkait sektor pariwisata, Ganjar mengajak setiap daerah untuk saling bersinergi bersama provinsi lain yang sudah menjadikan daerahnya maju pada bidang sektor pariwisata. Sementara untuk pelayanan publik, Ganjar berharap adanya transparansi sistem yang akuntabel sehingga masyarakat dapat bersama-sama mengevaluasi kinerja pemerintah. (hms)

Hal - D Edisi No. 231 Tahun XV ~ Minggu I Oktober 2016

PDIP Sambut Gembira Percepatan Pembahasan  Raperda

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Selesainya pembahasan raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disambut gembira Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Menurut juru bicaranya Bambang Juwono, SH, M.Hum, raperda ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah. Penyusunan perangkat daerah ini sendiri didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai beban kerja masing-masing.

Sesuai dengan laporan Komisi A selaku komisi pembahas pada tanggal 26 Agustus 2016, yang ditindaklanjuti oleh mediasi dengan difasilitasi Pimpinan DPRD, dan kemudian hasil Rapat Pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/6951/OTDA tertanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Persetujuan Perda Perangkat Daerah, serta hasil konsultasi terakhir dengan Pemerintah Pusat, maka Perda ini akan terdiri atas 10 Bab dan 22 Pasal.

Percepatan pembahasan mengenai Raperda ini memang diperlukan. Hal ini sesuai

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, baik itu bagi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tentu saja bagi rakyat Jawa Timur.

Terkait dengan terselesaikannya Raperda ini, Jonathan Judianto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan maka ada beberapa pePolitik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim, menjelaskan nekanan dan rekomententang alih status Bakesbangpol menjadi Direktorat dasi.

Pertama, terkait dePolitik dan Pemerintahan Umum Jatim. ngan akan adanya perubadengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: han nama perangkat daerah, perubahan 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak nomenklatur jabatan, serta perubahan ruang Lanjut PP No.18 Tahun 2016 tentang Pe- lingkup penyelenggaraan urusan pemerinrangkat Daerah, yang salah satu poinnya tahan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah menginstruksikan Pemerintah Daerah harus benar-benar mencermati semua konuntuk segera membentuk Perda tentang sekuensi yang akan timbul, termasuk dalam Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. hal penyusunan APBD tahun 2017.

Dari sini nampak betapa pentingnya Perda Kedua, penetapan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang untuk pertama kalinya akan dilaksanakan pada akhir

bulan Desember 2016, harus berdasarkan prinsip put the right man on the right job in the right place at the right time.

Penempatan pejabat harus berdasarkan prinsip merit sistem, yaitu penilaian yang didasarkan pada prestasi kerja dengan menggunakan standard yang terukur yaitu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo dalam peringatan HUT Korpri ke-43. Beliau mengatakan “tinggalkan mental priyayi atau penguasa.

Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia”.

Penataan ulang pejabat juga harus memperhatikan suasana kondusifitas agar tidak menimbulkan kegelisahan dan keresahan yang tidak perlu. Tujuan penataan birokrasi harus tetap upaya peningkatan kinerja.

Di ujung pendapat akhir, Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untari Bisowarno, MAP,juga mengajak semua pihak untuk benar-benar melaksanakan komitmen untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. (nam)

Fraksi PKB “Dapat Menyetujui” Raperda Menjadi Perda SUDAH menjadi keniscayaan apabila dilakukan pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur agar Provinsi Jatim memiliki struktur perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, struktur perangkat daerah yang efektif, efisien, serta memiliki kompetensi kinerja yang profesional adalah kunci keberhasilan pembangunan di daerah.

Begitu halnya dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tanpa susunan perangkat daerah yang baik, level pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan berjalan optimal.

Pendapat akhir Fraksi PKB DPRD Provini Jawa Timur itu disampaikan juru bicaranya Drs H Suparta MM, MSc. Menurut Fraksi PKB, atas hasil telaah dan analisis yang mendalam draft Raperda tersebut, serta berdasarkan penjelasan eksekutif, penjelasan Komisi A selaku Komisi pembahas, maupun hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, maka demi mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur, maka pihaknya menyatakan “Dapat Menyetujui” Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jawa Timur.

Meski demikian, Fraksi PKB

memberikan beberapa catatan. Pertama, terkait hasil konsultasi Komisi A ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah Kemendagri yang dituangkan dalam Surat No. 061/6951/OTDA tanggal 15 September 2016, Fraksi PKB meminta Gubernur untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Kedua, terkait dengan perbedaan nomenklatur antara beberapa Kementerian Republik Indonesia. Badan dan Komisi di level pemerintah pusat dengan beberapa Dinas, Badan maupun Komisi di Provinsi Jawa Timur. Fraki PKB meminta Gubernur untuk mengantisipasi konsekuensi perbedaan-perbedaan tersebut. Terutama terkait dengan implementasi program dan kebijakan maupun penganggarannya.

Ketiga, terkait dengan resentralisasi kewenangan beberapa badan maupun komisi di daerah yang kembali pada kewenangan pemerintah pusat, Fraksi PKB meminta Gubernur untuk mengantisipasi konsekuensi dari perubahan tersebut, terutama struktur penganggarannya yang masih dibebankan kepada daerah agar pengalokasian anggaran tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu yang wajib diantisipasi juga adalah masih banyaknya problem-problem di daerah yang terkait dengan bidang kerja badan maupun komisi yang menga-

lami resentralisasi tersebut.

Terkait perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, Fraksi PKB meminta Gubernur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur terkait aturan dasar pembentukan UPT yang menjadi supporting system atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Sebab, tanpa ditunjang keberadaan UPT, Badan Pendapatan Daerah tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kelima, terkait keberadaan Bakorwil-Bakorwil yang ada di Jawa Timur, Fraksi PKB meminta kepada saudara Gubernur untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal lagi dalam menunjang program pembangunan daerah.

Keenam, dalam proses penempatan aparatur sipil negara di struktur perangkat daerah, Pemprov Jatim harus memprioritaskan prinsip merit sistem yang berlandaskan kaidah the right man in the right place. Sehingga dalam pelaksanaan program dan implementasi kebijakaan, pemerintah dapat menjaga asas profesionalitas serta mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Ketujuh, terkait pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah, Fraksi PKB meminta Gubernur untuk memprioritaskan usulan aspirasi masyarakat dan rencana kerja Dinas-Dinas terkait. (hms)