Jtpos 233

Page 1

ISSN : 1412-7490

Edisi No.233 Tahun XV ~ Minggu III Oktober 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030. Online www.jatimpos.co

35 Kab/Kota di Jatim Darurat Bencana SAVIA Putri Melati (33) yang akrab dipanggil Puput Melati kembali menjadi sorotan publik. Kabarnya ia dan suaminya Ustadz Guntur Bumi (UGB) telah pisah ranjang. Keputusan Puput dan UGB itu dilakukan, menyusul gugatan cerai yang diajukan Puput di Pengadian Agama Jakarta Timur pada April 2016 lalu. Jika mereka bercerai, maka ini adalah perpisahan kedua bagi mereka. Dua tahun sebelumnya atau tahun 2014, mereka sempat bercerai meski akhirnya rujuk kembali. Meski isu tersebut sudah santer terdengar di kalangan wartawan, namun Puput Melati tampaknya belum mau menjelaskan perihal kemelut rumah tangganya. Terbukti dia selalu menghindar saat didesak kebenaran dirinya mengajukan gugatan cerai. “Menggugat apa? Enggak. Apa yang harus digugat? Kan enggak ada surat lagi,” terang Puput Melati kepada awak media, Selasa (11/ 10/2016). Saat ditanya lebih lanjut mengenai maksud dari pernyataannya di atas, ini jawaban Puput Melati. “Kepo deh ih, si Mas. Doain saja yang Bersamb ke hal. 11

HUJAN dengan intensitas tinggi saat ini menjadikan hampir seluruh daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur rawan bencana. Berdasarkan data dan ramalan cuaca, akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana terhadap 35 dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Langkah ini bertujuan agar pemerintah bisa memobilisir semua sumber daya yang dimiliki untuk menangani bencana. “Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo pada 12 Oktober 2016, dengan nomor surat 188/585/ KPTS/013/2016 tentang status siaga darurat bencana, banjir, tanah longsor, puting beliung, dan rob di Jatim,” kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Himawan Estu Bagijo di DPRD Jatim, Jumat (14/10) sebagaimana dilansir Kominfo Jatim. Dengan adanya keputusan tersebut, maka semua sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menangani bencana tersebut bisa dikeluarkan. Adapun 35 kab/ kota itu, yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kota Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kota Malang dan Kota Batu. Kemudian, Kota Probolinggo, Kabu-

Warga dan DPRD Desak Perbaiki Cerobong

Pabrik Kayu PT SUB Diwek Jombang Tidak Layak Jombang, Jatim PosKeluhan warga Dusun Balongrejo, Desa Pundong,

Kecamatan Diwek - Jombang terhadap dampak polusi akibat aktivitas PT SUB

Komisi C DPRD Jombang saat memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan warga Dusun Balongrejo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jumat (14/10).

(Sejahtera Usaha Bersama) Diwek sudah terjawab. Ternyata memang benar, cerobong pabrik pengolahan kayu itu tidak layak sehingga mengeluarkan asap bercampur debu yang kemudian menyebar ke pemukiman warga. Persoalan tersebut terungkap saat perwakilan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Jombang memaparkan temuannya dalam hearing yang dilakukan Komisi C DRPD Jombang bersama perwakilan warga Dusun Balongrejo Desa Pundong dan PT SUB, Jumat (14/10), siang. Kini, DPRD serta warga mendesak ceroBersamb ke hal. 11

Akibat hujan yang terus mengguyur, jalan utama Ponorogo-Pacitan longsor beberapa waktu lalu. paten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan Ka-

bupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten

Kediri. “Dari 38 kab/kota di Jatim, hanya tiga daerah yang belum ditetapkan Bersamb ke hal. 11

Jangan Ditiru, Mobil Dinas Plat Merah Diganti Plat Hitam Batu, Jatim PosMobil dinas milik salah satu pejabat Pemkot Batu, dengan Nopol N 72 KP, kedapatan mengganti plat merah menjadi plat hitam. Tindakannya itu diketahui saat dia menganti plat nomor kendaraannya dipingir jalan KH Agus Salim, Kota Batu, Kamis (13/10/2016) siang. Awalnya dari plat merah yang bernopol N 72 KP, diubah menjadi B 1607 KKN. Sebagai seorang pejabat atau public figur, masyarakat yang melihatnya menilai tindakan pejabat tersebut seenaknya sendiri. Sehingga aturan kedisplinan pegawai negeri sipil (PNS) tidak dihiraukan. Bersamb ke hal. 11

Tulungagung Stop Ijin Minimarket Modern Tulungagung, Jatim PosKabupaten Tulungagung untuk sementara ini tidak mengijinkan pendirian minimarket atau pasar modern. Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung, Drs Santoso

MSi, mengemukakan telah berkomitmen untuk sementara proses perizinan pendirian minimarket atau pasar modern dihentikan. “Penghentian sementara ini dilakukan atas permintaan DPRD. “Sudah kami hentikan sementara proses

perizinannya,” katanya. Saat ini DPRD Kabupaten Tulungagung masih membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 6/ 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar TradisiBersamb ke hal. 11

Memprihatinkan di Surabaya Banyak PNS Cerai Surabaya,JatimPos Memprihatinkan,di saat gencargencarnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini berjuang untuk mensejahterakan warga kota Surabaya dengan berbagai terobosan inovasi progam,disisi lain ternyata PNS di kota Surabaya justru banyak yang cerai. Nuansa perceraian tersebut diungkap sendiri alias diakui oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang populer dengan panggilan Risma saat “menggembleng” 745 PNS usai menjalani pengam

bilan sumpah dan janji di Graha Sawunggaling Selasa 20 September lalu. Menurut Risma, dirinya selaku Walikota Surabaya sangat gembira melihat PNS di lingkungan Pemkot Surabaya “sudah” mulai kelihatan sejahtera. Namun pada ahkir-ahkir ini kata Risma dirinya sering dibuat jengkel dengan semakin banyaknya “tamu PNS” yang datang menghadap kekantornya yang mengadukan pasangannya untuk minta izin cerai. “Saya heran mengapa mereka

minta cerai, padahal mereka saya lihat hidupnya sudah lebih dari cukup,sudah sejahtera,” ujar Risma dengan nada jengkel. Masih kata Risma, selain ada yang menerima gaya medesiasinya yang lebih menjengkelkan lagi ada pula pasangan yang menolak medisiasi yang di lakukan Walikota Surabaya selaku atasan mereka. Pasangan tersebut justru memarahi dirinya karena dianggap menghalangi usaha perceraiaanya. Bersamb ke hal. 11

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat pengambilan sumpah dan janji 745 PNS di Graha Sawunggaling Selasa (20/9) (Foto:Humas Pemkot)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Jtpos 233 by Jatim Pos - Issuu