Jtpos 235

ISSN : 1412-7490

Edisi No.235 Tahun XV ~ Minggu I Nopember 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Beredar Rekaman Pejabat

Galang Dana Untuk Suap BPK

NAMA Meggie Diaz tiba-tiba ramai diperbincangkan karena kedekatannya dengan komedian dan presenter terkenal Tukul Arwana. Terlebih status Tukul yang kini menduda setelah ditinggal mati sang istri, Susiana atau biasa dipanggil Susi Similikiti.

Meggie Diaz ternyata seorang penyanyi dangdut. Ia telah merintis karir nyanyi secara profesional sejak 2006 silam. Sebelum melangkah ke jenjang profesional, Meggie mengaku menggembleng diri dari panggung ke panggung.

Baru pada 2008 ia mendapat kesempatan untuk masuk dapur rekaman. Kemudian ia merilis mini album yang bertajuk Madu Merah. Tidak hanya biduan, ternyata Meggie Diaz merupakan artis yang serba bisa.

Kemampuan aktingnya mulai diakui saat membintangi sinetron ‘Tendangan Si Madun’. Tak puas sampai di situ, Meggie juga jadi model iklan dan tampil sebagai presenter.

Gadis kelahiran 25 Mei 1989 ini berasal dari Bersamb ke hal. 11

Batu, Jatim PosWarga kota Batu gempar. Pasalnya, beredar rekaman penggalangan dana yang dilakukan pejabat di lingkungan Pemkot Batu untuk menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014. Penggalangan dana tersebut diduga dikordinir orang penting di lingkungan Pemkot Batu. Suaranya ditengarai mirip dengan orang nomer dua di Kota Batu.

Sang koordinator itu mengumpulkan seluruh pejabat atau kepala SKPD di lingkungan Pemkot Batu. Rekaman tersebut berdurasi sekitar 13 menit 43 detik. Isinya secara terang-terangan menggalang dana dari para kepala SKPD yang ada di Pemkot Batu.

Bahkan sempat juga menyebut wali kota. Dia juga menjelaskan bila apa yang dilakukan sudah sepengetahuan dari wali kota. Makanya dia mengumplkan semua kepala SKPD untuk ditarik dana.

Besaran tarikan dana yang akan digunakan untuk menyuap anggota BPK yang melakukan pemeriksaan di Pemkot Batu itu ervariasi. Sebab tarikan yang terekam dalam rekaman itu berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta untuk tiap SKPD. Penggalangan dana itu terjadi pada tahun 2014 silam. Nama-nama pejabat dari masing-masing SKPD sempat disebutkan dalam rekaman itu. Beredarnya rekaman tersebut mendapat sorotan tajam dari kalangan LSM di Kota Batu. “Itu sung-

Buntut Penjualan Aset PT PWU

Prihatin, Dahlan Akhirnya Masuk Penjara Surabaya, Jatim Pos Penjualan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PWU) itu akhirnya menggiring Dahlan

Iskan masuk penjara. Meski ia berusaha meyakinkan semua orang bahwa dirinya tidak menerima uang sepeser

Kasihan, Dahlan Iskan harus tidur di tahanan.

pun, tapi Dahlan tak kuasa menolak ketika pihak Kejati Jatim menggiringnya ke mobil tahanan, Kamis (27/10/2016) malam.

Dalam keterangannya selama 1,5 menit kepada awak media sebelum naik ke mobil tahanan, mantan Menteri BUMN itu sempat curhat. Dengan suara lantang, Dahlan mengungkapkan, dirinya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini kemudian ditahan.

“Biarlah sekali-kali seorang yang memimpin sebuah perusahaan selama sepuluh tahun tanpa dibayar akhirnya Bersamb ke hal. 11

Pusat Pemerintahan Pemkot Batu. guh memalukan,” kata Ketua Yayasan Ujung Aspal (YUA), Alex Yudawan, Rabu (19/10/ 2016).

ngan fungsional (nilai tambah) dan karakteristik fisiko kimianya.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah mencoba melakukan variasi atas makanan pokok dari bahan buah Sukun tersebut, namun gagal. Selain beras, buah ini bisa divariasi dengan tepung dari jagung, ketela, kentang dan bahan lainnya. Sepertinya roti-rotian dari bahan ini belum banyak penggemarnya.

Padahal di Kabupaten Tuban tanaman Palawija Jagung di hutan KPH Tuban menduduki peringkat terluas se-

dengan pejabat penting Pemkot Batu. Hal itu kata dia akan berdampak terhadap sistem Bersamb ke hal. 11

Bolos Selama 141 Hari

PNS Guru Lolos dari Sanksi Pemecatan Mojokerto, Jatim Pos Drs Eka Prasetya MPd Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto terbukti langgar indisipliner PNS. Setelah bolos selama 141 hari tanpa keterangan yang sah.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri Sooko dan SMA Negeri Kutorejo itu hanya dijatuhi sanksi penurunan pangkat. Padahal Peratu-

ran Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang bolos tanpa keterangan yang sah lebih dari 46 hari sanksinya harus diberhentikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono dikonfirmasi terkait sanksi guru Eka Parastya di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya Bersamb ke hal. 11

Eka Prasetya.

Menteri LHK ke Tuban, Presiden Jokowi Siap Datang

Hari Menanam Pohon Dipusatkan di Tuban Tuban, Jatim PosMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc Sabtu siang (29/10) berkunjung ke Tuban. Kunjungan ke lokasi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Bersamb ke hal. 11

Menteri LHK Siti Nurbaya meninjau lokasi Hari Menanam Pohon di Tuban.

Wanita Peduli Hutan di Tuban Manfaatkan Buah Sukun Tuban, Jatim Pos Hingga saat ini minat masyarakat Kabupaten Tuban menanam pangan selain jagung masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang nilai gizi buah sukun.

Selain itu, tampilan produk pangan dari sukun yang kurang menarik dan adanya anggapan bahwa sukun hanya dikonsumsi oleh masyarakat berekonomi lemah. Oleh karena itu, perlu sosialisasi ke masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan mulai dari informasi komposisi nutrisi, unsur pa-

Menurut dia, kalau rekaman itu benar tak bisa diabaikan. Sebab, suara yang terekam dalam penggalangan dana itu mirip

Jawa Timur. Areal tanaman palawija ini terlihat sangat luas dibanding tanaman muda hutan jatinya.

Kondisi di atas merangsang kaum hawa di wilayah Perum Perhutani KPH Bersamb ke hal. 11

Pelatihan ibu-ibu dari Kelompok Perempuan Peduli Hutan di Balai Desa Maindu, Kec. Montong untuk membuat aneka panganan dari buah sukun.

METROPOLIS

Hal - 2

Bersih Desa Warga Simo Gunung Barat

Adakan Karnaval Hasil Bumi, Tumpengan Dan Gelar Wayang Kulit Surabaya,JatimPos Seperti daerah-2 lainnya di kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya setiap tahun di bulan Suro mengadakan tradisi bersih desa, demikian pula halnya di RW-5 Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal juga mengadakan ritual yang sama.

Namun kali ini penyelenggaraan bersih desa (sedekah bumi) di RW-5 Simogunung Barat agak berbeda dengan penyelenggaan bersih desa pada tahun-tahun sebelumnya.

Bila pada tahun-tahun sebelumnya acara bersih desa di RW-5 Simogunung Barat cukup dengan mengelar wayang kulit semalam suntuk dan tumpengan bersama seluruh warga RW sekarang lebih dikembangkan yaitu dengan menggelar Reog Ponorogo serta karnaval hasil bumi keliling kampong.

Nurali Ketua RW 5 Kelurahan Simomulyo Bersih Desa tahun ini membenarkan bila diadakan berbeda dengan penyelenggaraan pada tahuntahun sebelumnya.

“Kami Warga RW-5 Simogunung Barat ingin lebih memaknahi dan mengucapkan puji syukur serta terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Anugerah yang diberikan kepada seluruh warga RW-5 Simogunung Barat Kelurahan Simomulyo, sehingga kami semua sampai saat ini dapat menikmati segala macam AnugerahNya, baik dari hasil bumi, rejeki pekerjaan, kesehatan jasmani dan rohani dan lain sebagainya,” jelas Nurali kepada Jatim Pos usai rasyakuran tumpengan di Balai RW -5 Simogunung Barat Minggu 23 Oktober lalu.

Menurut Nurali penyelenggaraan seluruh rangkaian bersih desa 2016 ini diadakan se-

Gunungan buah & sayuran diarak keliling kampung, penampilan penari remo dan Reog, karnaval tasyakuran sedekah bumi berjalan menuju balai RW 05 Simo Gunung Barat. (foto:Gatot.S/JTMP) cara swadaya oleh Warga RW5 Simogunung Barat mulai dari Karang Taruna, Ibu-2 PKK, Tokoh Masyarakat dan sesepuh kampung.

RW-5 Simogunung Barat kata Nurali terdiri dari 5 RT dengan penduduk sekitar 650 KK.

Humas Pemkot Surabaya Raih Rating Tertinggi Se Jawa Timur

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser, MM (foto:Gatot.S/JTMP)

Surabaya,JatimPos Diam-diam kinerja Kehumasan baik di Pemkab maupun Pemkot di Propinsi Jawa Timur selama satu tahun ini ada yang menilai dan sebagai Jawaranya adalah Humas Pemkot Surabaya dengan nilai rating tertinggi 552.

Sebagaimana dilansir oleh Intelejen Media Pemprop Jatim saat Rakor Kehumasan se Jatim baru-baru ini rating ke dua diraih oleh Pemkab Gresik dengan nilai rating 158 dan tempat ketiga diraih oleh Pemkot Mojokerto dengan rating 96 Menanggapi pencapai tersebut Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser menyatakan kepada Jatim Pos cukup terkejut dan tidak meyangka SKPD yang dipimpinnya mampu meraih nilai tertinggi.

“Terima kasih, semua ini berkat kerjasama yang baik antara sahabat2 wartawan/

media dalam mensosialisasikan progam-progam Pemkot Surabaya” ujar Fikser sambil menambahkan pihaknya cukup terkejut atas hasil penilaian tersebut.

“Cukup terkejut juga masalahnya sebelumnya tidak ada pengumuman bila ada tim penilai terhadap kehumasan di lingkungan Pemprov Jawa Timur” tambah Fikser yang mengaku gemar makan ikan bakar tersebut.

Menurut M.Fikser intansi yang dipimpinnya hanya memperkerjakan 21 PNS dengan rincian 9 laki2 dan 12 orang wanita. “Sekalipun jumlah PNSnya terbilang kecil alias sedikit namun kinerjanya kami optimalkan” ujar Fikser putra asli Serui Papua yang hobby memancing dan main sepakola tersebut.

Data Jatim Pos,jumlah Media Massa yang bertugas di Pemkot Surabaya lebih dari 75 media meliputi, Media Cetak, Media TV/Elektronika serta Media Online.

Visioner Jefry Staf humas Pemkot Surabaya mengaku sangat bangga atas keberhasilan yang dicapai oleh instanasi tempat kerjanya.

Keberhasilan Humas Pemkot Surabaya, kata Jefry antara lain dikarenakan oleh kepemimpinan Kabag Humas M.Fik-

ser yang visioner. “Figur Bapak Fikser familier visioner, banyak program terobosan yang dilakukan oleh beliau,” ujar Jefry.

Progam terobosan Humas Pemkot kata Jefry antara lain progam Inovasi Humas dan analisa harian Humas yang sebelumnya tidak ada.

Kami di humas Pemkot Surabaya, selalu melakukan analisa berita /isu2 harian yang dimuat di media massa cetak maupun elektronika.

Bila ditemukan berita media massa perihal jalan rusak, banjir dan lain-lain termasuk masalah sampah dan masalah social kependudukan langsung kami analisa dan carikan solusi jalan keluarnya kemudian kami teruskan kepada SKPD terkait untuk ditindak lanjuti, ujar Jefry meyakinkan.

Biodata Nama lengkap Muhamad Fikser AP.MM.Tempat tanggal lahir :Serui 9 Mei 1974, Jabatan: Kepala Bagian Humas sejak 01 Oktober 2013. Tahun 1998-2000 Staf Pemerintahan, 200-2002 Kasi Pemerintahan Kec.Sambikerep, 2002-2004 Lurah Kertajaya, 2004-2007 Lurah Kedungdoro, 2007-2009 Lurah Wonorejo-Rungkut, 2009-2010 Sek Cam Benowo, 2010-2013 Camat Sukolilo, 2013-sekarang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya. [Gatot.S/Jatim Pos]

Selain PNS,penduduk RW5 Simogunung Barat juga bermatapencaharian sebagai Wiraswasta, Kontraktor, Polri, Jurnalis, Seniman dan lain sebagainya termasuk para tukang kayu dan tukang batu.

Dapat Bantuan Rp 20 Juta dari Pemkot Surabaya Kegiatan tasyakuran dengan 200 Tumpeng tersebut selain diikuti oleh seluruh warga RW-5 Simogung Barat juga dihadiri oleh Lurah Simomulyo, Camat Sukomanunggal, serta Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya Eddy Kristianto mewakili Walikota Surabaya Tri Rismaharini karena sedang tugas keluar negeri.

Dalam sanbutannya Eddy

Kristianto menyatakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sangat mengapresiasi kegiatan warganya terutama diwilayah RW-5 Simogunung Barat yang selalu melestarikan Budaya dan Tradisi leluhur dalam bentuk kegiatan bersih desa.

Kedepan Eddy mengharapkan hendaknya Tradisi dan Budaya Bersih Desa terus ditingkatkan dan dilestarikan.

Sehingga seluruh warga Simogunung Barat semakin meningkat kesejahteraannya.

“Insyaallah mendatang kesejahteraan warga RW-5 Simogunung Barat semakin meningkat.Bila kesejahteraan warga Simogunung Barat semakin meningkat, kesejahteraan seluruh warga kota Surabaya

juga akan semangkin meningkat,” ujar Eddy penuh harap.

Dalam kesempatan tersebut Eddy juga menyerahkan secara langsung bantuan titipan dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Kadispariwisata Surabaya masing-masing sebesar Rp.10 juta.

Selain menyampaikan terima kasih kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini,Ketua RW-5 Simogunung Barat Nurali juga berjanjji akan memanfaatkan bantuan tersebut bagi pelaksanaan pembangunan di lingkungan RW-5 Simogunung Barat.

Sedangkan wayang kulit semalam suntuk mengambil lakon Parikesit jadi ratu.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Absensi PNS Surabaya Dengan Alat Lebih Canggih

Alat absensi finger print plus camera foto diri yang segera akan dipasang di seluruh SKPD untuk optimalisasi kinerja PNS Pemkot Surabaya (foto: Gatot.S/JTMP) Surabaya,JatimPos Mulai 1 Nopember ini direncanakan seluruh PNS disetiap SKPD Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan alat absensi kehadiran lebih cang-

gih daripada yang ada sebelumnya yaitu dengan menggunakan alat Finger Print.

Kecanggihan alat absensi baru tersebut selain hasilnya lebih akurat dan detail para

“PNS nakal” tidak lagi bisa mereka yasa absensi yang mereka buat.

Dengan alat absensi baru tersebut PNS yang absensi wajahnya dan sidik jari serta jam kehadiran langsung terekam camera foto. Hasil absensi tersebut juga langsung terkirim kepada Kepala SKPD tempat para PNS bekerja.

Terlambat satu menitpun Kepala SKPD yang bersangkutan langsung mengatahui siapa oknum PNS yang terlambat tersebut.

Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fixer kepada Jatim Pos menyatakan alat absensi baru tersebut selain untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada setiap PNS juga dimaksudkan untuk lebih meningkatkan aktifitas kinerja para PNS dilingkungan Pemkot Surabaya.

“Alat absensi canggih terBersamb ke hal. 11

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh.

Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999.

Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Pemkab Mojokerto Adakan Dzikir Taubatan Nasuha Mojokerto, JatimPos Gema dzikir dari sekitar 72 orang ulama dan 1000 orang anggota Jam’iyah Dzikir Rijalul Anshor dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, memenuhi langit-langit Pendopo Graha Majatama dalam acara Dzikir Taubatan Nasuha tahun 2016, Kamis malam.

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menyampaikan dalam sambutan acara mengatakan jika Taubatan Nasuha disamping dimaksudkan untuk bermunajat kepada Allah SWT, juga diharapkan dapat membangun komunikasi ulama-umaro (pemerintahan) dan masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya.

“Tanpa komunikasi yang harmonis antara masyarakat (pemberi amanah) dengan pe-

merintahan (penerima amanah) dikhawatirkan akan menimbulkan misskomunikasi dan salah pemahaman terutama terkait program pembangunan.

Maka lewat kesempatan ini, kami mohon maaf dan meminta

dukungan untuk program pembangunan di Kabupaten Mojokerto terus berkelanjutan,” pinta Bupati yang didampingi juga oleh wakilnya, Pungkasiadi.

Pun halnya dengan program pembangunan mental spiritual,

bupati meminta agar senantiasa melakukan evaluasi program dan capaiannya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Mojokerto sekaligus ketua pelaksana acara, Akhmad Jazuli menyebutkan dalam laporan acara jika taubatan nasuha selanjutnya akan digelar selama tiga kali dalam setahun.

“Dzikir Taubatan Nasuha malam hari ini, merupakan bagian dari acara memeriahkan Hari Santri tahun 2016 yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober.

Dzikir Taubatan Nasuha yang biasanya digelar di makam Troloyo, selanjutnya akan digelar di pendopo Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diadakan selama tiga kali dalam satu tahun,” terang Jazuli. (Din/hms)

Liponsos Keputih Over Load Oleh : Gatot Soedjono Wartawan Jatim Pos.

BUKAN PENDEMO- Tetapi ratusan para penghuni orgil yang penuh sesak di halaman dalam barak wanita UPTD Liponsos keputih. (foto:Gatot.S/JTMP) Tempat penampungan Orgil [orang gila] dan Gepeng [gelandangan dan pengemis] hasil operasi Satpol PP Pemkot Surabaya yang dikenal dengan nama Liponsos Keputih saat ini dalam kondisi over load alias melampui kapasitas daya tampung semestinya.

Akibatnya ratusanpenghuni orgil dipaksa menempati sebuah barak penampungan yang idealnya hanya mampu menampung kurang dari separuhnya.

Dapat dibayangkan bagaimana keadaan kehidupan sehari-hari para penghuni orgil tersebut, memprihatinkan !

Kendatipun Kadinsos Supomo maupun Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser selalu mengatakan Pemkot Surabaya senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi penghuni orgil maupun gepeng yang ditampung di Liponsos Keputih Surabaya.

Bahkan Supomo pernah menyatakan penghuni orgil/ gepeng yang tinggal di Liponsos Keputih “Usianya” akan bertambah panjang karena makanannya dijamin heginis dan teratur ,bila sakit langsung diobati dan lain sebagainya,namun faktanya kondisi “kehidupan” setelah masuk penampungan orgil/gepeng di Liponsos Keputih justru memprihatinkan bahkan terkesan terkesan “kleleran-kurang manusiawi”sehingga perlu segera dicari solusi jalan keluarnya yang terbaik’’ .

Itulah kesan utama Warta-

wan Jatim Pos Gatot Soedjono setelah mengikuti dan melihat dari dekat keberadaan Liponsos Keputih Surabaya bersama puluhan Awak Media yang dipimpin oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser dengan didampingi oleh Kadinsos Pemkot Surabaya Supomo Rabu lalu 26 –Oktober-2016.

Begitu pintu barak dibuka oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser, “Astaga!”, ucapan pertama Jatim Pos begitu melihat ratusan penghuni orgil “keleleran” di halaman dalam barak Menurut petugas setiap harianya kondisi penghuni orgil dilingkungan barak tersebut ya begitu,apa adanya.Barak hanya berlantai semen tanpa alas papan kayu.Bila ada papan kayu dikuatirkan dijadikan alat pemukul dengan sesama penghuni orgil.

“Didalam barak tidak ada tempat tidur ataupun papan kayu untuk alas tidur, kalau ada bisa dirusak dan dijadikan alat pemukul sesame penghuni orgil “,jelas petugas dengan pesan jangan ditulis namanya Barak laki-2 masih kata petugas tersebut sekarang jumlahnya 576 orang, padahal idealnya cuma harus dihuni 250 orang saja.jadi kelebihan 326 orang.

Demikian pula halnya dengan barak Wanita, sekarang dihuni oleh 450 orang padahal idealnya hanya untuk 200 orang.

Jadi sebenarnya kondisi Liponsos Keputih sekarang ini sudah over load sehingga diperlukan penambahan barak lagi, kalau tidak, bisa membahayakan penghuni orgil sendiri, karena sudah terlalu sesak.

Padahal setiap harinya ada saja “titipan” orgil baru yang dijaring Satpol PP Pemkot Surabaya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Surabaya, Supomo menambahkan, pemkot selama ini sudah berusaha yang terbaik memberikan pelayanan kepada para penghuni liponsos. Untuk itu, dia juga berharap publik dapat melihat pelayanan ini secara lengkap. Pasalnya, menurut Supomo, masyarakat beberapa kali melihat hanya dari satu sudut pandang.

Diberi Keterampilan Diantara ribuan penghuni orgil tersebut kepada yang “setengah waras” [belum sembuh betul] kata Kepala UPTD Liponsos Keputih Erni Lutfiyah diberikan latihan ketrampilan.

Mereka diberi ketrampilan membuat keset,taplak meja, dan lain sebagainya termasuk membuat sarung bantal Hasilnya lumayan bagus artinya bisa layak jual.

“Sejak 2012 sampai sekarang ada 35 orgil [kondisi 50%] dilatih ketrampilan,” ujar Erni sambil menambahkan dari hasil penjualan kepada umum, mereka sekarang telah mempunyai tabungan sebesar Rp.24 juta lebih.

“Tabungan mereka sudah mencapai Rp.24 juta lebih,” ungkap Erni sambil tersenyum.

Menurut Erni ke 35 orang tersebut didampingi instruktur Supardi dan Wiwit Manfaati.”Ke dua orang petugas ini dengan sabar dan telaten melatih 35 penghuni orgil dengan kondisi 50%” jelas Erni.

Saat ini kata Erni ,Liponsos Keputih yang dipimpinnya memperkejakan 55 pegawai, 5 orang juru masak, 22 tenaga keamanan, 6 petugas administrasi dan 14 tenaga pendamping.

“Idealnya 1 tenaga pendamping untuk 10 orang penghuni,” ujar Erni.

Kedati tergolong kekurangan SDM, namun UPTD Liponsos Keputih tetap mengupa-

yakan pelayanan yang manusiawi kepada seluruh penghuni.

Dari segi makanan, kualitasnya sudah sangat baik. Setiap hari, para penghuni mendapat jatah makan tiga kali, lengkap dengan lauk dan buah-buahan.

Dari sisi kesehatan, para penderita psikotik secara rutin dirujuk ke RSJ Menur. Dengan pemberian obat dan penanganan yang tepat, penderita gangguan jiwa diharapkan bisa berangsur pulih.

Erni tak menampik kalau mayoritas penghuni liponsos berasal dari luar Surabaya. Namun, atas nama kemanusaiaan, pemkot tak bisa serta-merta acuh terhadap mereka yang bukan dari Surabaya.

Ajak Awak Media Bagian Humas Pemkot Surabaya punya agenda ‘tak biasa’ bagi para awak media. Yakni, mengajak liputan bersama ke UPTD Liponsos Keputih pada Rabu (26/10).

Kabag Humas M. Fikser menyatakan, agenda liputan bersama para wartawan tak harus melulu menyasar pelayanan publik, taman kota atau masalah birokrasi lainnya. Membingkai potret pelayanan di liponsos juga menjadi suatu hal yang menarik untuk disampaikan kepada publik.

Intinya, lanjut Fikser, pemkot ingin menyampaikan pesan bahwa seluruh penghuni liponsos diperlakukan secara manusiawi, mulai dari pelaksanaan operasi oleh Satpol PP hingga perawatan di liponsos. “Kebersihan, kesehatan dan pola makan para penghuni mendapat perhatian penuh dari pemkot.

Pada intinya, kami mengupayakan yang terbaik bagi mereka,” tukasnya.

Kegiatan liputan bersama di Liponsos Keputih memberikan pengalaman berharga bagi sejumlah awak media termasuk Gatot Soedjono dari Jatim Pos Bahkan Sardjono Budi, salah seorang wartawan Radio, mengatakan, pengalaman meliput di liponsos dapat menggugah sisi human interest. “Liputan di liponsos mampu membuat saya lebih mensyukuri hidup ini,” katanya.*

Walikota Sidak Bantuan Lewat Kantor Pos Mojokerto, Jatim Pos Walikota Mojokerto Drs. Mas’ud yunus lakukan terobosan dalam mendukung gerakan anti pungli, dengan melakukan inspeksi mendadak pada pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial anak yatim nonpanti dan lansia kurang mampu di Kantor Pos cabang Mojokerto.

Sebanyak 414 anak yatim nonpanti se-Kota Mojokerto masingmasing menerima bantuan sebesar satu juta rupiah. Sedangkan lansia kurang mampu sebanyak 1281 masing-masing mendapatkan lima ratus ribu rupiah. Cukup membawa undangan dari Dinsos, KTP dan KK maka masyarakat Kota Mojokerto yang melakukan pencairan dapat terlayani.

Program penyaluran bantuan Bekerja sama dengan PT Pos Indonesia cabang Kota Mojokerto, Dinas Sosial Kota Mojokerto ingin penyelenggaraan penyaluran bantuan dapat terintegrasi.

Dengan kerja sama ini juga diharapkan Wali Kota agar seluruh masyarakat dapat merasakan kota Mojokerto yang telah mewujudkan service city atau Kota Pelayanan yang melayani masyarakat dengan baik. “Kami bekerja sama dengan Kantor Pos untuk menyalurkan bantuan ini. Agar penyaluran lebih tersistem, lebih mudah dan transparan, dan semoga uang bantuan yang diterima bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Mas’ud Yunus juga mengisi “Pohon Randu” yang merupakan akronim dari pohon saran dan pengaduan milik Kantor Pos cabang Mojokerto. Wali Kota menuliskan, Meningkatkan pelayanan adalah bagian dari mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan Negara. (din)

Bupati Nganjuk Sambangi Balita Penderita Hidrosefalus Nganjuk, Jatim Pos Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman didampingi istrinya, Ita Triwibawati menyambangi beberapa balita penderita Hidrosefalus di Desa Mungkung Kecamatan Rejoso, Jumat lalu.

Kunjungan diawali di rumah Irsyad Ashar Awali, 5, balita penderita Hidrosefalus, yang merupakan putera dari pasangan Minaryo dan Desi Retnosari. Bupati Taufiq beserta istri juga menyambangi Sofi Angelia, 2, putri dari pasangan Kadi, 42 dan Parmi, 36, yang menderita gizi buruk dengan hanya memiliki berat badan 7,7 kilogram di usianya saat ini.

Desi Retnosari, ibu dari balita yang menderita Hidrosefalus ini mengatakan bahwa penyakit yang diderita putranya semakin parah pasca operasi pertama di RSUD dr Soetomo Surabaya.

“Anak saya dioperasi karena mengidap Hidrosefalus.

Namun, keadaannya malah makin parah dan berat badannya juga semakin menurun. Ditambah, kulitnya jadi keriput seperti mengalami penuaan dini atau keriput,” tutur Desi.

Sementara itu, Taufiqurahman mengatakan bahwa kunjungannya tersebut juga untuk memberikan bantuan terhadap warga kurang mampu. “Dengan begitu kesehatan masyarakat Nganjuk akan lebih terjamin serta para balita yang memiliki kelainan bisa memperoleh masa depan yang layak seperti pada umumnya “ terang Bupati dua pereode ini. (ADV/HMS/Her)

Jatim II

Hal - 4

Bupati Segera Terbitkan Perbup OPD 

Disetujui DPRD Tulungagung

Tulungagung, Jatim Pos. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE.MSi, berkomitmen untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung atau lebih populer dengan sebutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah ditetapkan DPRD setempat belum lama ini.

Pada wartawan Selasa lalu, Bupati Syahri Mulyo, mengungkapkan sudah memproses pembuatan perbup tersebut. “Perbup saat ini masih proses di bagian hukum,” ujarnya.

Pembuatan perbup ini sesuai dengan permintaan dari DPRD Tulungagung, di mana dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu lalu, seluruh fraksi di DPRD Tulungagung memberi catatan agar bupati sesegera mungkin menerbitkannya sehingga Perda OPD dapat berjalan pada awal tahun depan.

Selain juga tercantum di pasal 3 dalam Perda OPD. Kabag Hukum Setda Kabu-

paten Tulungagung, Saiful Bakri SH.MH, ketika dikonfirmasi terkait penyelesaian perbup belum bisa memberi jawaban.

Ketika dihubungi melalui telepon seluler, dia mengatakan sedang melakukan rapat. “Maaf saya masih rapat,” terangnya. Dan ketika ditanya melalui pesan pendek, Saiful Bakri belum menjawabnya.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Tulungagung, Drs Arif Budiono MSi, mengungkapkan penyelesaian Perbup OPD terus dilakukan. Bahkan pengerjaannya

dilakukan secara maraton.

“Rapat dilakukan sampai soresore. Bahkan sampai malam hari juga,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini progres dari perbup yang disebut juga dengan perbup SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) itu mengerjakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) setiap unit kerja. “Itu (tupoksi) yang sedang dikerjakan. Pengerjaan tupoksi ini banyak,” terangnya.

Mantan Ketua Pansus OPD DPRD Tulungagung, Suprapto SPt MMA, mengatakan tiga asisten dan delapan bagian di Setda Kabupaten Tulungagung tidak disebutkan secara rinci di dalam perda. Lain dengan dinas dan badan yang nama-nama institusinya tertulis dalam perda.

Sesuai kesepakatan dengan DPRD Tulungagung, delapan bagian itu adalah Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Pembangunan, Bagian

Kesra, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan dan Bagian Perekonomian Disetujui DPRD Sementara itu seluruh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung atau lebih populer dengan sebutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan menjadi Perda.

Persetujuan penetapan perda ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung, Sabtu lalu.

Selain menyetujui penetapan Perda OPD, DPRD Tulungagung juga menyetujui penetapan empat perda lainnya. Yakni Perda tentang Perangkat Desa, Perda tentang Pedoman

Blitar Gelar Pilkades Serentak Desember 2016 Blitar, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Blitar siap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 15 Desember 2016. Hal ini ditegaskan oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa tanggal 29 September 2016 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang tata cara

pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pelantikan serta pemberhentian Kepala Desa.

Diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso, SSTP.MSi, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini berbeda dengan tahun 2013 lalu, dimana untuk Pilkades Tahun 2016, calon tidak harus

warga Desa setempat. “Asalkan sudah sebagai Warga Negara Indonesia atau WNI sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pencalonan Kades,” kata Suhendro Winarso, Rabu kemarin.

“Pelaksanaan Pilakdes serentak yang akan berlangsung 15 Desember 2016 mendatang tersebut diharapkan berlangsung lancar dan tetap kondusif. Terkait Peraturan tentang Pilkades

SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI SETIAP ORANG YANG MENAWARKAN, MENYERAHKAN, MENJUAL ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL: ROKOK YANG TIDAK DIKEMAS, ROKOK YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL (ROKOK POLOS), ROKOK YANG DILEKATI PITA CUKAI / BANDEROL PALSU ATAU BEKAS ATAU YANG BUKAN HAKNYA ATAU YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA MELANGGAR UU NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 2007 ANCAMAN PIDANA PENJARA DAN / ATAU PIDANA DENDA

DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA PEMKAB TULUNGAGUNG

serentak ini, masyarakat Kabupaten Blitar bisa mengakses melalui situs blitarkab.go.id,” kata Bupati Blitar, Drs. Rijanto.

Sementara itu, sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/289/409.012/KPTS/ 2016 nama-nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2016 yaitu ada 21 Desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Blitar. Desa-desa tersebut yaitu di Kecamatan Udanawu Desa Karanggondang, Kecamatan Srengat meliputi Desa Maron dan Wonorejo, Kecamatan Ponggok di Desa Gembongan, Bacem dan Bendo, Kecamatan Sanankulon meliputi Desa Sanankulon dan Bendowulung, Kecamatan Nglegok di Desa Bangsri, Kecamatan Garum di Desa Pojok, Kecamatan Talun di Desa Jeblog dan Jabung,

Pembangunan Desa, Perda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2026.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi dan dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM itu, bakal juga menetapkan Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 6/2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Namun, karena terjadi perubahan sampai lebih dari 50 persen, pembahasan raperda tersebut kemudian ditunda atau dibatalkan.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Tulungagung, Leman Dwi Prasetyo SE,

mengungkapkan penundaan penetapan Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 6/ 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern karena terjadi perubahan subtansi raperda sampai lebih dari 50 persen.

Selain juga akibat terbitnya peraturan perundangan baru.

Sementara itu, menanggapi Raperda tentang OPD, semua juru bicara fraksi DPRD Tulungagung yakni dari Fraksi Semangat Baru, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda. Bahkan mereka dalam catatannya meminta Bupati Syahri Mulyo untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati

Kecamatan Selopuro di Desa Jambewangi, Kecamatan Wlingi di Desa Tembalang, Kecamatan Kesamben di Desa Jugo, Kecamatan Selorejo di Desa Selorejo dan Pohgajih, di Kecamatan Wates di Desa Mojorejo, di Kecamatan Binangun di Desa Rejoso, Kecamatan dan Kecamatan Panggungrejo di Desa Panggungrejo dan di Kecamatan Bakung di Desa Plandirejo.

Sedangkan jadwal tahapan Pilkades serentak pada tahun 2016 di Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/290/409.012/KPTS/ 2016 antara lain pada tanggal 5 sampai 15 Oktober 2016 Pembentukan Panitia Pemilihan Kades dengan keputusan BPD, 10 sampai 20 Oktober Pembentukan KPPS dengan Keputusan Kades atas usulan Panitia Pemilihan Kepala Desa, 21 sampai dengan 28 Oktober Pemutakhiran dan Validasi Data

Penduduk untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara, 29 s/d 31 Oktober pengumuman DPS sekaligus perbaikan data pemilih jika ada usulan, 1 s/d 3 Nopember pencatatan Daftar Pemilih Tambahan, 4 s/d 6 Nopember Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, 7 s/d 9 Nopember pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Untuk pendaftaran calon kades tanggal 25 s/d 2 Nopember dan diperpanjang pada 3 s/d 23 Nopember jika yang mendaftar kurang dari dua orang. Pelaksanaan Pilkades serentak pada 15 Desember 2017 dan pengesahan, pengangkatan kepala desa pada 30 Desember 2016 s/d 29 Januari 2017. Pelantikan Kades pada tanggal 30 Januari 2017.

(san**)

(San/hms)

Perkemahan Tingkat Nasional Saka Bakti Husada (Pertinas SBH) V Wujud Generasi Tanggap dan Peduli Kesehatan Blitar, Jatim Pos Pada acara yang telah berlangsung seperti Perkemahan Tingkat Nasional Saka Bakti Husada (Pertinas SBH) V yang diadakan 17-23 Oktober 2016 di Bumi Perkemahan Serut telah berakhir. Ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes sekitar pukul 19.30 WIB. Dalam sambutannya pada kegiatan penutupan Pertinas SBH V, Sabtu, 22 Oktober 2016, Sekjen Kemenkes RI ini menyampaikan bahwa kegiatan Pertinas SBH yang melibatkan sekitar 2500 peserta ini banyak menghasilkan pengalaman baik fisik maupun non fisik.

Harapannya bisa diaplikasikan di daerah asal masing-masing peserta. Di bidang kesehatan, harus lebih baik. Mengingat kesehatan milik masyarakat yang harus menjadi tanggungjawab bersama. Para peserta bisa lebih hidup bersih, sehat dan terawat menjadi contoh masyarakat, memberikan motivasi untuk hidup lebih sehat. Atau dengan kata lain, kader kesehatan peserta Pertinas bisa menjadi mitra masyarakat di bidang kesehatan.

Jika masyarakat hidup sehat, derajat perekonomian mereka turut meningkat. Menurutnya, patut diapresiasi pula bahwa dalam Pertinas SBH V ini ada 2000 kader kesehatan yang siap berperan dalam Gerakan Indonesia Sehat.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Nasional Pertinas SBH V, Irvan Eko Harianto menyampaikan, peserta Pertinas SBH V yang diadakan pada tanggal 17-23 Oktober di Bumi Perkemahan Serut sekitar 2500 orang dari 34 Kwartir Daerah Cabang Pramuka. Hasil dari kegiatan tersebut berupa kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik antara lain; penghijauan sekitar 500 pohon di wilayah sekitar lokasi Pertinas SBH V, pengecatan pos kesehatan masyarakat.

Untuk kegiatan non fisik diantaranya, penyuluhan kesehatan, penyuluhan gigi dan mulut, gizi, sanitasi pangan. Selain itu juga kegiatan pendalaman krida, wawasan kebangsaan, ketangkasan, jumpa tokoh, wisata, life skill, pameran, seni budaya juga kegiatan persahabatan. Harapannya, pasca kegiatan Pertinas SBH ini, kesehatan bisa terjaga.

Acara yang dihadiri antara lain oleh Perwakilan dari Saka Husada, Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang organisasi dan hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, seluruh anggota Forpimda, Kepala SKPD tersebut, juga diwarnai hiburan wayang kulit dan band dari Ibukota Jakarta. (san/hms)

Jatim III

Hal - 5

Sudah Inkrag MA:

PA Lumajang Gagal Lakukan Eksekusi Lumajang, Jatim Pos Keputusan Mahkamah Agung no.530/K/AG/215 tanggal 28 Juli 2015 terkait eksekusi tanah atas nama Tijam alias P.Niti (70 thn) sudah mempunyai hukum tetap/inkrag. Tetapi dengan munculnya akte jual beli no.060/2016 tertanggal 2 Maret 2016 Pengadilan Agama Lumajang gagal mengeksekusi tanah tersebut.

Niti adalah bapak dari tergu gat Misnati yang ternyata anak kandungnya sendiri menseketakan tanah yang menurut Niti ada kesalahan di akte hibah. Alhasil gugatan Niti akhirnya dimenangkannya, dengan Keputusan Kasasi dari

M A.yang sebelumnya di awal gugatan dinyatakan kalah.

Sebagaimana diakui Misnati kepada Jatim Pos, pihaknya menolak obyek sengketa tersebut untuk dieksekusi.

Menurut dia, tanah miliknya yang disengketakan itu sudah

dijual kepada orang lain yakni Tamin ,dengan bukti akta jual beli No.060/2016/tgl 2 Maret 2016 dengan PPAT H. Lutfi Irbawanto, SH. Dengan dasar itulah pihak Pengadilan Agama Lumajang tidak berani melakukan eksekusi. Atas saran juru sita dari Pengadilan Agama pula, agar Tamin mengajukan gugatan baru.

Sementra itu, kuasa hukum Niti, Eko Imam Wahyudi, SH, mengatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak tegas dan tidak adil. Dengan persoalan semakin melebar, pihaknya juga mempersoalkan blangko Akta jual beli tersebut tidak sesuai blangko pada umumnya (red blangko buatan sendiri). Maskin, yang menantu dari Niti (penggugat, red) juga angkat bicara, “Saya menduga, dibalik ini semua ada permainan oknum Pengadilan Agama yang sengaja menun-

da-nunda. Dan kemungkinan diduga sudah menerima suap dari pihak tertentu,” celotehnya yang juga diamini Gita yang masih saudara Maskin.

Di sisi lain, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur sewaktu dikonfirmasi, melalui wakil ketua Drs. Taufik, M.Ag menyatakan, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sudah memanggil ketua Pengadilan Agama Lumajang agar tetap melaksanakan eksekusi walaupun ada gugatan baru dari Tamin. “Kalau tidak segera dilakukan eksekusi, bisa blunder itu”, tegas Taufik. Hal senada juga dikatakan Ketua LSM Forum Kajian Wacana Lokal (FKWL) Lumajang, Masduki AS. “Persoalan ini bisa dilanjut ke ranah hukum, apabila ada indikasi penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada,” tegasnya. (yud)

HUT Jatim ke-71 : Lumajang Raih 4 Penghargaan

Lumajang, Jatim Pos Puncak Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-71 digelar dengan melaksanakan upacara yang diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari TNI, Polri, PNS sampai pelajar.

Gubernur Jatim, Soekarwo bertindak sebagai inspektur

dalam upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke71 di Gedung N e g a r a G ra h a d i Surabaya, belum lama ini.

Dalam sambutannya Gubernur Soekarwo mengatakan pada momentum HUT ke 71 Jatim ini, dirinya berharap menjadi tumpuan atau pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. ”Jawa Timur saat ini sebagai mesin lokomotif pertumbuhan sosial dan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Oleh sebab itu sangat diharapkan adanya kerja keras, kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Bersamaan dengan puncak peringatan HUT Jatim ke-71 tersebut, Kabupaten Lumajang juga berhasil meraih 4 (empat) penghargaan sekaligus yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada saat itu.

Keempat penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Soekarwo kepada Bupati Lumajang, diantaranya adalah Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari sebagai terbaik kategori madya bidang Administratif lomba desa/kelurahan tangguh bencana tingkat provinsi tahun 2016.

Kemudian, penghargaan berikutnya adalah Forum Lumajang Sehat (FLS) Lumajang yang lolos 8 tatanan verifikasi penilaian kabupaten/kota sehat tingkat provinsi tahun 2016.

Selanjutnya, untuk kategori kinerja Bupati, Drs. As’at, M.Ag meraih juara II lomba rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman dan pemeliharaan pohon tingkat Provinsi tahun 2015 untuk kategori kinerja Bupati.

Disamping itu, juga mendapatkan juara III Bidang Agribis Penganugerahan Inovasi Teknologi (Inotek) tingkat provinsi tahun 2016. (yud/fir/hm)

 Disperindag Produk Unggulan Kabupaten Blitar

Tembus Pasar Luar Negeri

Blitar, Jatim Pos Dalam memberikan informasi dan promosi produk unggulan di Kabupaten Blitar, melalui pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah rutin mengikutkan industri kecil menengah (IKM) dalam berbagai pameran baik di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, maupun tingkat Nasional. Melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Blitar, Drs.Molan, sering mengajak para pelaku usaha di Kab.Blitar untuk mengikuti berbagai pameran.

Dengan mengikuti pameran ini, diharapkan akan mempermudah akses dipasaran dan mempromosikan produkproduk unggulan di wilayah Kab.Blitar melalui berbagai pameran yang ada. Harapannya dengan aktif mengikuti berbagai pameran, produk unggulan yang ada semakin dikenal masyarakat, baik masyarakat di wilayah Kab.Blitar maupun masyarakat dari luar Blitar, tutur Molan. Dengan mengikut sertakan para pelaku IKM pada setiap pameran,pihaknya juga berharap ada pengembangan dunia bisnis di Kab.Blitar dengan wilayah lain yang pada akhirnya

terjadi pertemuan para pengusaha antar daerah. Juga untuk membuka akses usaha antar daerah sehingga kedepan diharapkan akan terbangun jaringan usaha antar daerah,” terang Kadin Disperindag Kab.Blitar Drs.Molan.

Dari tahun 2015 hingga awal tahun 2016 ini sudah sering mengikuti berbagai pameran. Baik pameran tingkat Kab.Blitar, Provinsi, maupun tingkat Nasional dengan mengajak para pelaku usaha secara langsung. Baik IKM usaha kerajinan, makanan olahan, batik, serta IKM jenis yang lainnya, secara teknis pelaksanaan pameran ini dilakukan secara bergiliran. Karena tidak bias mengkoordinir seluruh IKM di Kab.Blitar yang saat ini jumlah lebih dari 12 ribu IKM. Kegiatan pameran dilakukan secara bergilian karena disesuaikan dengan tema pelaksanaan pameran.

Mengingat jumlah IKM yang ada sangat banyak,” menurut Sutopo.

Memang perlu diketahui beberapa produk unggulan di Kab.Blitar yang sudah cukup dikenal baik ditingkat daerah, regional, Nasional maupun In-

ternasional di antaranya kerajinan tempurung kelapa, sambel pecel, bubut kayu, gula kelapa, gerabah seni, keripik buah, batik tulis, senapan angin, aneka mainan anak, roti kering, makanan khas, enteng-enteng kacang, garmen, mebelair dan berbagai produk unggulan lainnya.

Berbagai produk unggulan ini berpotensi untuk terus berkembang. mengingat dari segi kwalitas produk unggulan di Kab. Blitar tidak kalah dengan produk dari daerah lain. Bahkan beberapa jenis produk telah

mampu menembus pasar luar negeri. Atas dasar inilah pemerintah daerah terus berupaya agar produk-produk semakin berkembang. Dengan upaya yang dimaksud diharapkan akan merangsang persaingan yang sehat diantara para pelaku industri untuk senantiasa meningkatkan kwalitas produknya.

Jelas berbagai produk yang telah dihasilkan di Kab.Blitar memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa, sehingga harus terus ditumbuh kembangkan,” ucap Molan. (San/Adv)

Satlantas Polres Situbondo Sosialisasi Tertib Lalin

Situbondo, Jatim Pos Untuk meningatkan ketertiban berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan, Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo terus melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat dan pengguna jalan, Kamis lalu. Pelaksanaan sosialisasi dan himbauan tersebut disampaikan oleh setiap personil Satlantas pada saat melaksanakan commander weish pagi hari untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dengan harapan mengurangi pelanggaran lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Kanit Diyasa Ipda Supoyo bersama Kanit Patroli Ipda Suhadak juga turun langsung menyapa masyarakat dan pengguna jalan memberikan himbauan keselamatan berlalu lintas seperti penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara R4 dan helm bagi pengendara R2. Selain itu juga mengingatkan agar tidak bermain/ menggunakan Handphone pada saat menyetir ataupun dibonceng karena dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. (asad)

Kadishubkominfo Situbondo

Tindaklanjuti Program Jokowi Terkait Pungli Situbondo, Jatim Pos. Guna menindaklanjuti program Presiden RI, Joko Widodo dalam memberantas pungutan liar yang lazim disebut atau disingkat dengan pungli, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, Jawa Timur telah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB/kantor kir-kiran).

Menurut Kepala Dishubkominfo Situbondo, H. Lutfi Joko Prihatin, yang datang secara tiba-tiba/mendadak sempat membuat petugas di tempat pengujian kendaraan tersebut terkejut. Setelah memeriksa sejumlah loket pelayanan Lutfi kemudian memberikan pengarahan.

Lutfi juga mengancam akan menindak tegas jika ditemukan adanya para petugas yang melakukan pungli.

Operasi Pemberatasan Pungli atau OPP, merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Lutfi meminta petugas tidak menerima pengajuan uji kendaraan menggunakan calo.

Selain menyidak loket pelayanan pengujian kendaraan, Lutfi juga menemui pemilik kendaraan yang sedang menunggu mendapatkan pelayanan. Lutfi meminta masyarakat melapor jika menemukan petugas nakal, menarik biaya pengujian kendaraan melebihi ketentuan.

Lebih lanjut Kadishubkominfo, Lutfi Joko Prihatin, mengatakan bahwa hingga sejauh ini pihaknya telah maksimal mengantisipasi adanya praktek pungli. Terbukti Penerimaaan pajak dan retrebusi di Dishubkominfo yang masuk ke PAD meningkat 100 persen. “Kami juga akan bekerjasama dengan polisi, untuk melakukan penertiban kendaraan yang tak layak namun tetap beroperasi,” ujarnya kemarin. (asad)

Banyuwangi Realisasikan Yamaha Melalui APBD Tahun 2016

Sejumlah unit kendaraan yang siap dibagikan ke sejumlah instansi

Banyuwangi, Jatim Pos Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi telah merealisasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sejumlah unit kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi sejumlah instansi.

Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan, RR Nanin Oktaviantie SSos.MSi melalui Kasubag Pengadaan, Nawari ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pada tahun ini akan direalisasikan sejumlah kendaraan bermotor yang peruntukkannya bagi inventaris di sejumlah instansi.

Menurutnya, keberadaan sejumlah unit motor tersebut bermerk Yamaha dengan rincian di antaranya sebanyak 35 unit kendaraan jenis Mio Soul 125 cc. Sebanyak 25 unit untuk Kasubag Keuangan Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi, 6 unit Bison yang diperuntukkan bagi Sekretaris Kecamatan Blimbingsari 1 unit dan 5 unit untuk Dinas Perhubungan.

Sedangkan, 4 unit diperuntukkan bagi Kasubag Pemerintahan Desa.

“Kesemuanya ini dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 616.300.000,- melalui E-Porchasing, yang rencananya sejumlah unit itu akan dibagikan pada awal tahun 2017,” terangnya.

Selain itu, realisasi kendaraan roda 2 tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar semua pelayanan yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa lebih lancar dan terpenuhi sesuai dengan harapan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. (rim)

Departemen Agama Kabupaten Sampang Kasi Pendidikan Madrasah Mengucapkan

Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2016

Drs H Syamsuri

Jatim IV

Hal - 6

Tiga Penambang Diamankan  Kapolres Jombang Pimpin Razia Tambang Pasir di Megaluh

RSUD Gambiran Kota Kediri Siap Berikan Layanan X-Ray Digital Fluoroscopy

Peralatan X-Ray Digital Fluoroscopy yang dimiliki RSUD Gambiran Kota Kediri

Jombang, Jatim Pos Aparat Polres Jombang merazia aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan di daerah sekitar Sungai Brantas yang ada di Kecamatan Megaluh, Rabu belum lama ini.

Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dengan penambang yang sedang beroperasi di lokasi.

Meski begitu, polisi berhasil mengamankan tiga penambang serta sebuah mobil pick up Mitsubishi T 120 bernopol N 9251 DD yang tertangkap tangan sedang mengangkut pasir.

Pengamatan di lokasi, rombongan yang dipimpin Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto, langsung mendekati penambang yang sedang beroperasi. Begitu, melihat ada polisi datang, para penambang kocar

kacir lari menjauh dari lokasi. Penambang yang membawa perahu untuk mengangkut pasir juga segera memacu perahunya masuk ke wilayah hukum Polres Nganjuk.

Tak tinggal diam, polisi melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap tiga penambang. “Sebanyak tiga penambang kita amankan dalam razia ini. Selain itu, kita juga menyita sejumlah peralatan berupa sekop, cangkul, ember serta mobil pick up,” kata Agung usai razia.

Agung menambahkan, razia

dilakukan lantaran dalam catatannya, aktivitas pertambangan marak di Jombang. Sebab, pertambangan yang mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya ada tiga lokasi.

“Dua di Kecamatan Megaluh dan satu di Kecamatan Kabuh.

Tambang pasir juga jadi sorotan masyarakat maupun kalangan dewan.

Dampaknya membahayakan ketika pera penambang menyedot pasir yang berada di sekitar tanggul jalur air sungai. Untuk itu hari ini kita menggelar razia dadakan di sini (Megaluh, Red),” tambahnya.

Ditanya bagaimana langkah antisipasi saat penambang yang masuk ke wilayah hukum Polres Nganjuk ketika ada razia? Agung menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Polres

Nganjuk.

“Melihat itu (penambang kabur), saya di dalam mobil langsung telepon Kapolres Nganjuk.

Sebab, dari penyelidikan, pengambilan pasir dilakukan di wilayah hukum Polres Jombang, sedangkan proses pengolahan dilakukan di wilayah hukum Polres Nganjuk,” papar Agung.

Masih kata Agung, Polres Jombang akan terus menggelar razia rutin namun dengan cara dadakan agar pelaku tidak kabur.

“Kalau dadakan terbukti mendapatkan hasil. Ketiga penambang masih menjalani pemeriksaan oleh reskrim. Mereka terancam UU Minerba,” pungkasnya.

(Her)

Pemberhentian 7 Kepala Desa  SK Diserahkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko Jombang, Jatim Pos Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyampaikan terima kasih kepada 7 Kepala Desa (Kades) yang telah habis masa jabatannya per 27 Oktober 2016 ini.

Tujuh Kades yang telah habis masa jabatannya masingmasing adalah Kades Kesamben Kecamatan Kesamben, Kedungotok Kecamatan Tembelang, Pacarpeluk dan B alongemek Kecamatan Megaluh, Pelabuhan Keca-

matan Plandaan, Blimbing Kecamatan Gudo dan Kauman Kecamatan Ngoro.

“Terima kasih kepada mantan kepala desa yang sudah melakukan pengabdian di desanya masingmasing. Saya meminta agar ikut mensukseskan Pilkades serentak di 7 desa 24 November mendatang,” pinta Bupati saat menyerahkan SK Pemberhentian 7 Kades di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Kamis lalu.

Penyerahan SK pemberhentian Kades dan SK pengangkatan Pj Kades tersebut disaksikan Wakil Bupati

Hj.Mundjidah Wahab dan Sekda Ita Triwibawati serta sejumlah Camat.

(Her)

Pengelolaan ADD dan DD Tanggumong Dipertanyakan

Sampang, Jatim PosWarga Desa Tanggumong Dusun Bandungan Kecamatan Kota Sampang, Kabupaten Sampang mempertanyakan sikap dan cara perangkat Desa, Pasalnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tidak merata dan terkesan pembangunan yang dilakukan di desa tersebut tidak melalui musyawarah.

Kekesalan warga desa tersebut muncul setelah akses jalan ke dusun itu rusak parah namun tidak ada

upaya pembenahan dan terkesan dibiarkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU no 6 tahun 2014, tentang desa pasal 2 bahwa dana desa harus disalurkan secara merata dan berkeadilan, dan PP 60 tahun 2014 dikelola dengan baik dan tertib serta taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Ungkap salah seorang warga desa setempat kepada wartawan jatim pos, Jumat (27/10/16). “Hal tersebut sudah bertentangan dengan peruntukan dana desa, dan perlu kiranya dikaji ulang dan dievaluasi oleh sekdes atau Pelaksana Tugas, jangan melakukan unsur KKN dalam penyaluran dana desa,”ujarnya.

Menyikapi persoalan ter-

sebut, Sekretaris Desa Tanggumong, Edy Hartono saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, alokasi dana desa bukan tidak dapat disalurkan, namun tergantung dari pengajuan.

“Jalan dusun bandungan itu bukan dibiarkan namun kemarin tidak diajukan karena masih memperbaiki infrastruktur yang lain, dan juga dusun itu informasinya di ajukan oleh kelompok masyarakat sehingga untuk sekarang ini tidak di ajukan,” katanya.

Informasi yang didapat menyebutkan bahwa, Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) diduga ada intervensi mantan kades, pasalnya akses jalan dan insfrastruktur yang diperbaiki didesa tersebut yang pro terhadap mantan kades. “pengajuan DD dan ADD ini ada syarat campur tangan sehingga kegiatannya tidak

merata, jalan yang ada dusun Tanggumong itu sudah puluhan tahun yang rusak namun dibiarkan,” kata salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya. (dir/tur)

Kediri, Jatim Pos RSUD Gambiran Kota Kediri siap memberikan pelayanan X-Ray Digital Fluoroscopy, Direktur RSUD Gambiran dr. Fauzan Adhima, M.Kes melalui humas dalam rilisnya memaparkan, bahwa Apa itu Fluoroscopy, Fluoroscopy adalah tindakan pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar dari organ tubuh tertentu dan untuk melihat video pergerakan berbagai bahan tubuh di layar fluoresesn secara langsung.

Tindakan ini menggunakan tekhnologi sinar-X dan bahan pewana pembanding, yang membuat bagian tubuh menjadi tidak tembus pandang dan terlihat dengan lebih jelas. Fluoroscopy umumnya digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan juga sebagai tindakan intervensi dalam bidang ortopedi, gastroenterology, dan kardiovaskuler.

Selanjutnya siapa yang harus menjalani Fluoroskopi dan apa hasil yang diharapkan? Fluoroscopy biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit dalam bidang: Gastroenterologi – Fluoroskopiyang dilakukan untuk memantau bagian perut dan usus biasanya menggunanakan barium sebagai agen pembanding untuk menilai kondisi organ pencernaan dan melihat pergerakannya, yang mencakup kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus kecil untuk menemukan penyebab gejala gangguan pencernaan, seperti muntah, kesulitan menelan, nyeri perut, atau gangguan pencernaan. Tindakan ini juga dapat digunakan untuk menemukan polip, tumor, atau untuk memastikan keberadaan sindrom kelainan penyerapan.

Ortopedi – Fluoroskopi paling umum digunakan dalam bidan ortopesi untuk melihat proses penyembuhan dari tulang yang rusak untuk memastikan bahwa tulang tersebut telah kembali ke posisi dan susunan yang benar selama penyembuhan. Fluoroskopi juga digunakan untuk membantu proses pemasangan implan.

Perawatan Kardiovaskuler – Fluoroskopi kardiovaskuler biasanya dilakukan ketika diduga ada penyumbatan pembuluh darah, tindakan ini dapat membantu proses masuknya kateter dan pergerakannya yang digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit.

Dengan pelayanan Fluoroskopi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tidak bias didapatkan oleh dokter melalui ters lain. Informasi ini digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam pengobatan atau untuk menentukan apakah perlu dilakukan tindakan lebih lanjut dalam hal melakukan tindakan yang memakai monitor. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pelayanan Fluoroskopi silahkan berkunjung ke RSUD Gambiran Kota Kediri, Jln. Wakhid Hasyim No. 64 Mojoroto. (Her/ADV)

Wabub Mundjidah Wahab Buka Kejurnas Karate Open 2016

Jombang, Jatim Pos Tjaturina Wihandoko, Ketua Persatuan Wanita Olahraga Indonesia (Perwosi) Kab Jombang usai mengikuti kegiatan senam bersama masyarakat Bandarkedungmulyo pada Jum’at pagi, langsung menuju GOR Merdeka Kabupaten Jombang

untuk menghadiri Pembukaan Kejuaraan Tingkat Nasional (Kejurnas) Karate Jombang Open 2016 yang memperebutkan Piala Gubernur ke 12, Piala Widjojo Soejono 9 dan Piala Bupati ke 14.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab tersebut juga dihadiri Sekdakab Ita Triwibawati, Ketua Forki Jombang H.Widjono Soeparno, AKP Mellysa Amalia Kasatlantas Jombang selaku Ketua Harian Inkanas Jombang, Ketua Koni Jombang serta sejumlah pejabat pem-

kab Jombang. Kejurnas Karate Jombang Open 2016 resmi dimulai dan akan di gelar selama tiga hari yakni mulai 21-23 Oktober 2016 di GOR Merdeka Jombang.

Hari Kusmadi Ketua Panitia, mengatakan bahwa kejurnas tahun ini diikuti sebanyak 603 Atlet Putra dan Putri yang turun di 733 kelas pertandingan. Yang menarik pada kejurnas tahun ini juga diikuti peserta dari Brunai Darusalam, dan Raja Ampat.

Selain itu ada 11 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota turut ambil bagian di ajang yang sudah menjadi agenda rutin Forki Jawa Timur ini.(Her/HMS)

Jatim V

Hal - 7

Puspa RS Mempermudah Pasien Dapat Informasi

Sumenep, Jatim PosRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep sejak tahun 2012 merupakan layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan Visi yang terbaek, dikagumi dan menjadi pilihan utama dalam pelayanan kesehatan di Wilayah Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.

RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep merupa-

kan rumah sakit kelas C, dengan jumlah tempat tidur (TT) sebanyak 2005 tempat tidur dan karyawan sebanyak 409 orang. RSUD ini memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, menunjang medis dan menunjang non medis.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep Dr. Fitril Akbar mengatakan dengan Hari Jadi Kabupaten Sumenep Ke 747 Pemkab mengadakan peme-

ran pembangunan yang di buka Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, pihaknya sengaja di Stand RSUD menampilkan dan memberikan informasi kepada pengunjung melalui Puspa RS. Puspa RS tujuannya mempermuda pasen atau keluarga pasien untuk mendapatkan informasi semua yang ada di RSUD H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep melalui HP nya dengan cara mengunduh aplikasi RSUD Kab.Sumenep, juga bisa dari rumah nya

masing-masing melalui HP nya, nantik tahu berapa pasen yang masuk, berapa jumlah kamar tidur yang kosong, berapa biaya perawatan pasen, apa syarat-syarat membuat BBJS dan lain-lainnya.

Menurut Fitril Pusat Pantauan Rumah Sakit (Puspa RS) Yaitu merupakan terobosan rumah sakit untuk membangun citra positif melalui interaksi komunikasi akuntabilitas, transparasi, mendekatkan, mempermuda dan menggugah kesapahaman bersama pelayanan di RSUD Kab. Sumenep menghapus keterbatasan ruang dan waktu.

Aplikasi PUSPA RS adalah Aplikasi telepon pintar (Android) yang tersedia di Google Playstore dan dapat diunduh secara gratis sebagai sarana berkomunikasi lebih dekat dengan RSUD Dr.Moh. Anwar,” himbunya. (rol)

Buka Peluang Menjadi Ketua PWI Jatim  Dalam Konfrensi PWI Jatim 2016 Surabaya, Jatim Pos. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menggelar Konferensi untuk memilih Ketua Umum dan Kepengurusan Periode 2016-2021 bakal berlangsung 19 November 2016 di Gedung Graha PWI Jatim Jl Taman Apsari 15-17 Surabaya.

Adapun agenda kegiatan konferensi diawali dari pendaftaran calon ketua yang dibuka 712 November 2016 dan verifikasi pendaftaran calon ketua dilakukan 14-16 November 2016. “Bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua PWI Jatim bisa mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia Pendaftaran di Kantor PWI Jatim.

Tentang syarat-syarat lebih lengkapnya bisa dilihat di Sekretariat PWI Jatim,” ujar Machmud

Suhermono, Ketua Panitia Konferensi PWI Jatim 2016, Senin (24/10).

Konferensi PWI Jatim, pada periode ini akan diikuti sekitar 200 anggota yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu anggota biasa dan utama, sementara anggota muda juga diperbolehkan hadir sebagai peninjau dan untuk melihat preoses demokrasi yang terjadi.

“Selama periode saya, cukup lumayan perkembangan anggota yang masuk, termasuk pembukaan cabang-cabang baru dan pengaktifan kembali cabang-cabang di kabupaten/ kota yang mati suri,” ujar Ahmad Munir, Ketua PWI Jatim.

Munir berharap, kepengurusan mendatang bisa mengembangkan PWI Kabupaten/Kota yang tinggal

beberapa saja, antara lain Kabupaten/Kota Madiun dan jumlah anggota sehingga keberadaan wartawan di Jawa Timur benar-benar mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang teruji. “Selama kepengurusan periode 2011-2016, kami sudah menggelar Uji Kompetensi Wartwan (UKW) sebanyak 15 kali, dimana setiap angkatan terdiri dari 60 wartawan. Jadi total sudah menghasilkan sekitar 900 wartawan bersertifikat Dewan Pers,” tegasnya.

Selama PWI Jatim dibawah pimpinan Ahmad Munir, selain menghasilkan produk wartawan bersertifikat Dewan Pers, membuka cabang-cabang PWI Kabupaten/Kota, juga berhasil melakukan renovasi Gedung PWI Jatim yang tidak tersentuh selama puluhan tahun.

Tentang calon-calon ketua PWI Jatim, selama ini masih belum ada yang berani memunculkan diri mengingat prestasi Ahmad Munir yang cukup mengesankan. Namun kondisi itu bisa saja terjadi karena era demokrasi dan teori-teori dan strategi era milenium ini, bukan tidak mungkin akan muncul calon-calon menjelang pendaftaran.

Salah satunya, Teori Kapal Selam yang dimunculkan Eko Pamuji, Pimpinan Perusahaan Harian Duta Masyarakat, yang menyebutkan konferensi kali ini lebih adem tetapi hangat. “Ini teori politik baru dalam sebuah konferensi, mereka akan muncul dengan melihat situasi dahulu,” terang alumnus Unesa Surabaya itu. (*)

4 Atlet Peraih Medali Diarak Keliling Sampang Disbudparpora Beri Hadiah Sampang, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan apresiasi kepada para atlet asal kab Bahari ini yang telah membela Provinsi Jawa Timur dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat. Dalam hal ini, Pemkab Sampang sendiri sudah menyiapkan hadiah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama kab Sampang dikancah nasional. Sehingga hal ini bisa dijadikan motivasi untuk terus berlaga ditingkat yang lebih tinggi.

Bupati Sampang KH.A Fannan Hasib mengatakan, pihaknya memberikan bonus kepada atlet peraih mendali yang berasal dari kabupaten sampang ini.Kita akan beri bonus kepada atlet asal kabupaten sampang yang meraih medali baik medali emas, perak maupun perunggu dalam PON XIX 2016 Jabar kemarin,” ucapnya.

Menurutnya, pemberian hadiah ini sebagai bentuk dorongan dan penghargaan dari

Pemkab Sampang dan Forkopimda terhadap apa yang telah mereka raih. Mereka yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sampang ini harus terus dilakukan pembinaan. Kita berpesan kepada KONI dan Dinas Disbudparpora agar terus menjaga peraihan medali hingga tahun mendatang,” ujarnya.

Ketua KONI Sampang H Syarif mengatakan dalam peraihan medali tahun ini, para atlet dari kabupaten sampang ini berhasil meraih sedikitnya 11 medali. Terdiri dari 4 medali emas, 4 medali perak dan 3 medali perunggu.

Peraihan medali ini berkat kerja keras dari atlet dalam menjalani latihan dan pembinaan dari masing-masing Cabor yang ada.

Kita bangga kepada mereka yang telah dapat mengharumkan nama kabupaten Sampang ini lewat prestasi olah raga. Kita sangat mengapresiasi hal itu, ujarnya didepan para atlet penerima medali di Pendopo Bupati Sampang kemarin.

Namun, atas hal ini pihaknya

Setelah diarak keliling kota, atlet peraih medali menerima hadiah dari Forkopimda Sampang

sangat mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat Sampang.

Dalam hal ini adanya fasilitas yang memadai bagi para atlet dalam menjaga prestasi yang telah diraih. Hal ini dirasakan sangat penting karena fasilitas itu akan menjadi tempat latihan mereka untuk terus mengasah kemampuan yang mereka miliki sebelum berlaga dikancah yang lebih tinggi lagi,” ucap mantan Ketua Gapensi Sampang ini.

Sebagaimana diketahui, dalam PON XIX Jabar 2016 tahun ini, Jatim mendapatkan peringkat kedua dengan penyumbang medali salah satunya dari Kabupaten Sampang. Terdiri dari

Dawatul Annisa dengan 1 emas dan 1 perunggu di Cabor atletik.

Cerdas Barus di Cabor Catur dengan 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Moh Rosyid Farhan dengan 1 perak di Cabor Sepak Takraw. Dan Muchlis dengan 1 emas dan 2 perak di Cabor Catur.

Koptu Moh Hasan Basri dengan perolehan 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu Cabor menembak.

Serta Bripda Nadin Sakinatus Sulihah yang memperoleh medali emas dalam Kejurnas Judo Kapolri Cup tahun 2016.

Dua aparat TNI dan Polri ini tengah dipersiapkan guna mengikuti di tingkat Sea Games mendatang. (Dir/ Ali/ Man)

Mangga Arum Manis Asal Desa Batok

Mampu Tembus Pasaran Luar Negeri Madiun, Jatim Pos Buah Mangga Gadung (arum manis) merupakan salah satu jenis varietas tanaman mangga yang mempunyai harga jual yang tinggi.

Jenis mangga ini cukup populer di kalangan penggemar buah mangga. Rasanya yang manis dan beraroma harum merupakan salah satu keistimewaannya. Mangga ini banyak di budidayakan di Jawa Timur salah satu diantaranya di Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.

Kepala Desa Batok, Gemarang, Suwardi menuturkan, penanaman budidaya buah mangga di desanya ini memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) yang berada di Dusun Jonggol, Desa Batok.

Diatas lahan TKD seluas kurang lebih 3 Ha tersebut ditanami pohon mangga gadung sekitar 100 pohon. Dengan jumlah pohon tersebut, pada masa panen mangga di bulan Oktober-Nopember, produksi mangga bisa mencapai 20 ton sekali panen.

“Sekali panen satu pohon mangga disini bisa menghasilkan sekitar 200 Kg, kalau 100 pohon ya bisa menghasilkan 20.000 Kg atau 20 ton mangga, dengan kisaran harga perbiji saat ini sebesar Rp 7.000 - Rp 7.500,” tuturnya.

Sementara dari segi pemasaran buah mangga gadung asal Desa Batok ini biasa dijual ke luar kota seperti Bandung, Tasik dan Jakarta.

Selain itu juga dikirim ke luar propinsi, bahkan sebagian di ekspor ke Singapura.

“Namun untuk pengiriman ke Singapura syaratnya mutu dan kualitasnya harus bagus dengan Berat 2 biji mangga minimal 1,2 Kg, dan mangga disini pasti banyak lolosnya karena satu mangga rata - rata beratnya 0,6 Kg-0,7 Kg,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakan, budidaya pohon mangga di Desa Batok tidak hanya memanfaatkan Tanah Kas Desa saja, atas kesadaran masyarakat desa setempat, penanaman pohon mangga juga dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan mereka.

“Harapan kita dengan adanya budidaya buah mangga ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor ekonomi juga meningkat,” pungkasnya. (jum/adv)

Busyro Dorong Kreativitas & Transaksi Produk Unggulan UMKM  Terkait Kunjungan Wisata 2018 Sumenep, Jatim Pos. Agenda tahunan pameran pembangunan merupakan peran penting dalam Bupati Buka Pameran Pembangunan memberikan informasi kepada mayarakat tentang hasil pembangunan sekaligus merupakan penentu, terhadap hal-hal apa saja yang bisa di lakukan kedepannya untuk membangun daerahnya sendiri.

Sementara Pemerintah Kabupten Sumenep, menggelar pameran masing-masing kecamatan hingga kabupaten.di lapangan kerapan sapi Giling Sumenep.Kegiatan di gelar tanggal 24-29 oktober, ini merupakan rangkaian dalam kegiatam hari jadi kabupaten sumenep ke 747- 2016 Bupati Sumenep A. Busyro Karim membuka pameran pembangunan Tanggal (24/10) pukul 0.19.30 dalam sambutan nya di depan ribuan pengunjung pihaknya mengatakan terusmenerus atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melakukan, mendorog kreatifas dan transaksi produk ungulan parapelaku UKM seiring dengan program kunjungan wisata di tahun 2018 Menurutnya , pameran pembangunan merupakan ajang kompetinsi memerkan produk unggulan dari tingkat kecamatan sampai kabupaten.Ini adalah langkah awal kita untuk memasarkan produk lokal, supaya di kenal lagi oleh masyarakat, utamanya masyarakat tingkat nasional.

A.Busyro Karim mengatakan melalui pameran,tentunya masyarakat lebih tahu yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep, namun setidaknya para pengunjung melihat langsung dan membeli produk uggulan dari masingmasing kecamatan dan Terdapat 70 stand dari seluruh Kecamatan ,SKPD,BUMN,BUMD, Pihak swasta dan binaan.

Ini merupakan wahana yang yang tepat guna memantabkan semangat keperdulian, baek kuntur, budaya dan sumber daya alam, sehingga masyarakat mempunyai kebanggaan kepada daerah nya. (nan) FORPIMDA Tinjau Stand PKK

Jatim VI

Hal - 8

Batik Pamekasan Carnaval Pertahankan Motif dan Corak Batik Tulis Pamekasan, Jatim PosBatik Pamekasan Carnaval 2016 digelar sebagai rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Pamekasan ke-486 yang jatuh pada 3 November. Pawai budaya itu diikuti ratusan siswa SMA, SMK dan MAN. Pelajar itupun terlihat bangga kenakan busana berbahan batik yang dipadu dengan aneka jenis kain lainnya.

Aneka motif dan corak batik khas Pamekasan dipadupadankan aneka asesoris busana yang menyajikan busana etnik. Wajah sang pemakai busana etnik tampak dirias dengan goresan lukisan bermotif daun dan bula angsa. Termasuk pergelangan kedua tangan.

Pantauan di lapangan me-

nunjukkan sejumlah sekolah favorit di kota Pamekasan tampak menampilkan para siswanya ikut Batik Pamekasan Carnaval 2016. Seperti SMAN 2, SMAN 1, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 3, SMK Negeri 3, dan MAN 1 Pamekasan.

Barisan Kacong dan Jebbing 2016 (putra dan putri Madura) membuka barisan Batik Pamekasan Carnaval yang digelar Sabtu (29/10) pagi hingga siang. Berbalut busana batik khas Pamekasan, barisan Kacong-Jebbing mengundang teriakan ribuan penonton yang memadati JalanKabupaten Jalan Diponegoro.

“Saya senang jika pawai budaya Batik Pamekasan Carna-

val ini menjadi event tahunan sebagai pengisi acara hari jadi Pamekasan. Kelak jika dikelola event organizer profesional, maka Batik Pamekasan Carnaval bakal populer seperti Jember Fashion Carnaval atau JFC,” tutur Yuniar Astuti, seorang penonton, Sabtu (29/10).

Yuniar yang mengaku sebagai pemerhati batik tulis khas Pamekasan, menjelaskan, kain batik tulis khas Pamekasan memiliki motif dan corak tersendiri yang sedikit berbeda dengan kain batik Sumenep dan Bangkalan.

Menurut Yuniar, motif dan corak kain batik tulis khas Pamekasan lebih berani dengan menggunakan warna-warna

tajam dan cerah. Semisal, Sekarjagat, Keong Mas, Matahari, Daun Memba (daun Pohon Soekarno), dan Gorek Basi.

Dan setiap warna memiliki makna tersendiri. Semisal, warna kuning melambangkan bulir-bulir padi yang banyak ditanam penduduk Pamekasan.

Warna merah melambangkan karakter masyarakat Madura yang kuat dan keras, dan warna hijau melambang warna religi seperti kehidupan warga Pamekasan yang religius.

“Bagi warga luar kota yang ingin berburu batik tulis khas Pamekasan harus pandai memilih. Lembaran kain batik tulis biasanya tidak ada jahitan pada tepi kainnya, coraknya unik tidak

monoton, dan memiliki motif latar belakang yang rumit,” saran Yuniar.

Sementara Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii berjanji akan mengerahkan seluruh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) untuk menjadi pem-

bina ribuan pengrajin batik tulis.

“Corak dan motif batik tulis khas Pamekasan harus dirawat dan dipertahankan. Caranya dengan memberikan pembinaan.

Pembinaan teknis, modal dan pemasaran,” pungkas Syafii. (bw)

 Hari Oeang yang ke-70, KPP Pratama Tuban

Gelar Festival Band Akustik Tingkat Pelajar SMU & Stand Up Comedy

Tuban, Jatim Pos. Bagi masyarakat yang belum mengetahui mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia Oeang Republik Indonesia atau disebut juga ORI resmi beredar pada tanggal 30 Oktober 1946, ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks UUD 1945. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis, dan pada hari itu juga Uang Jepang dan Uang Javanesche Bank tidak berlaku lagi.

Sehingga tanggal 30 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Oeang Republik Indonesia.

Dalam memperingati Hari Oeang ke-70 yang jatuh pada

tanggal 30 Oktober 2016, KPP Pratama Tuban akan mengadakan Festival Band untuk pelajar SMA/sederajat dan juga Stand Up Comedy untuk masyarakat umum, dalam sesi acara lainnya akan diisi dengan sosialisasi mengenai Amnesti Pajak.

Karena seperti yang kita ketahui bersama pada tahun ini Pemerintah sedang gencar gencarnya menyosialisasikan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Perlombaan festival Band bagi pelajar SMA/ sederajat bukan tanpa alasan.

Seperti yang diuturakan oleh Bapak Binanto Suryono selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Tuban dalam press releasenya kemarin, Kamis (27/

10) bahwa anak-anak SMA merupakan calon penerus bangsa yang sangatlah penting bagi kita untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme serta cita tanah air pada diri mereka, dan dengan diadakannya perlombaan ini diharapkan akan menumbuhkan mindset generasi muda tersebut. Salah satu bentuk penanaman rasa nasionalisme pada generasi muda adalah dengan cara memperkenalkan kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan negeri ini.

Dengan mengangkat tema “Amnesti Pajak”, KPP Pratama Tuban berusaha memberikan informasi kepada masyarakat Bumi Ronggolawe melalui pendekatan seni. Amnesti Pa-

jak ini adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi Penghapusan Pajak yang Seharusnya Terutang, Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan, serta Penghapusan Sanksi Pidana di Bidang Perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar tebusan. Kemudian yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Orang Pribadi atau Badan yang belum

menjadi Wajib Pajak.

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi dalam 3 periode, yaitu : Periode I dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016; Periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Periode III dari tanggal 1 Tampak Depan KPP Pratama Tuban Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. paksaan Pemerintah kepada Kepala Kantor Pelayanan warganya. Amnesti Pajak tidak Pajak Pratama Tuban Bapak sulit dan tidak dimaksudkan Eko Radnadi Susetio dalam untuk mempersulit, justru rangka memperingati Hari sarana untuk menyelesaikan Oeang yang ke-70 menyam- kewajiban yang tidak benar di paikan kepada seluruh Masya- masa lalu. Dan sekaranglah sarakat Bumi Ronggolawe untuk atnya kita semua bersama berlebih menghargai uang dan gotong royong, membangun kembali menegaskan bahwa Bangsa dan Negara. SebagaiAmnesti Pajak adalah Hak mana slogan Amnesti Pajak,” seluruh Warga Negara, bukan ungkap Tebus, Lega”. (am)

Juara Grand Final Cung Nduk Tuban 2016  Harus Mampu Berkontribusi dengan Daerah

Bupati Mojokerto

Wakil Bupati Mojokerto

H. Mustofa Kamal Pasa SE

H. Pungkasiadi SH

Pemerintah Kabupaten Mojokerto Mendukung Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

STOP ROK OK ILEG ROKOK ILEGAAL Jual-Beli Rokok Ilegal Dapat Dikenakan Saksi Pidana dan Administrasi Sesuai Undang-Undang Cukai

LAPORKAN Jika Menemukan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Karena Membuat/Mengedarkan Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai Yang Asli Merupakan Pelanggaran Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Disampaikan oleh : Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto

Tuban, Jatim Pos. Meski dipuncak perhelatan pencarian bakat Cung Nduk dalam rangkaian hari jadi Tuban ke 723 tercium aroma tak sedap, namun akhirnya berhasil meloloskan peserta berbakat. Grand final yang dilaksanakan di gedung Graha Sandiya Sabtu malam, (22/10) terlihat sangat meriah karena seluruh penonton yang hadir sorak menyorak berharap jagoannya terpilih.

Dengan mengenakan pakaian kebayak dan jas blangkon para pasangan cung nduk tampak seperti pangeran dan ratu seolah menghipnotis penonton sehingga semakin membuat cemas para hadirin siapakah juara cung nduk 2016.

Berdasarkan berita acara nomor 556/6233/414.055/ 2016 tentang penetapan juara akhirnya juara Cung Tuban berhasil diraih oleh Abrian Lingga Pratama dengan nomor peserta 19. Kemudian wakil Cung 1 diraih oleh Puguh Pambudi nomor peserta 11, selanjutnya wakil Cung 2 diraih Hikmatiar David Syahputra nomor peserta 16.

Sementara untuk juara Nduk jatuh pada nama Inas Paramitha Abdini Haq dengan nomor peserta 03, kemudian wakil Nduk 2 diraih Lailatul Fajriyah nomor peserta 06, selanjutnya Nduk 2 diraih Riska Choirunnisa dengan nomor peserta 02.

Tak berhenti disitu juara kategori umum yakni Cung favorit jatuh pada Dimas Prihandoko nomor peserta 14, dilanjutkan Nduk favorit diraih pula Riska Choirunnisa nomor peserta 02. Sementara Favorit Intelegensia diraih oleh Alya Jilan Madani nomor peserta 01 dan favorit persahabatan diraih oleh

Owan Arif Bawa Putra dengan nomor peserta 18.

Ketua panitia sekaligus kasi SPM dan SDM diingkungan Dinas Pariwisata Tuban, Dra. Obro Nurnaningtyas menjelaskan bahwa bagi kontestan yang terpilih ini sudah berdasarkan penilaian yang cukup matang oleh dewan juri, sehingga mereka harus mampu membawa nama baik Kabupaten Tuban untuk lebih bisa mempromosikan tempattempat wisata di Tuban dan harus bisa mewakili Tuban sebagaimana tahapan berikutnya yakni ajang RakaRaki tingkat Provinsi. (Am)

Juara terpilih menerima piagam penghargaan dan uang pembinaan

Jatim VII

Hal - 9

Bupati Madiun Serahkan Santunan Kepada 600 Anak Yatim Piatu Madiun, Jatim Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bekerjasama dengan

Badan Amil Zakat (BAS) Kabupaten Madiun memberikan santunan kepada 600 anak-anak Yatim, Piatu dan

Yatim Piatu di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Selasa lalu.

Bupati Madiun, H. Muhtarom menjelaskan, kegiatan penyerahan bantuan kepada anak-anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu tersebut merupakan kegiatan rutin Pemkab Madiun dalam rangka menyambut Tahun Baru Muharam 1438 H, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antara Pemkab Madiun dengan anak-anak Yatim, Piatu dan anak

Kelompok Tani di Madiun Dapat Bantuan Hand Traktor dari Pemerintah Madiun, Jatim Pos Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan yang diberikan Pemerintah melalui Kementrian Pertanian berupa 15 unit Hand Traktor kepada Kelompok Tani (Poktan) di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, Rabu lalu.

Kabid Teknik, Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Ir. Catur Jaka Widada, MMA, mengatakan, adanya bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun anggaran 2016 itu merupakan salah satu wujud perhatian Pemerintah kepada petani terutama yang tergabung dalam lembaga petani diantaranya Kelompok Tani, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan).

“Bantuan yang diberikan Pemerintah melalui Kementrian Pertanian kali ini berupa alat pengolah tanah berupa Hand Traktor, karena alat ini telah lama dipergunakan oleh para petani dalam mengolah lahan sawah mereka, yang mana alat olah tanah secara konvensional telah lama ditinggalkan karena tidak efisien dalam waktu, tenaga dan biaya,” jelasnya.

Menurutnya, bantuan ini diberikan karena kelompok tani di Kabupaten Madiun mampu meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Dan dengan adanya Hand Traktor sangat membantu petani menyiapkan lahan tanam dan proses pengolahan tanah akan jadi lebih mudah dan cepat sehingga lebih hemat biaya.

Karena dengan 1 unit Hand Traktor dalam satu hari

kerja dapat mengolah lahan sawah seluas 3600 meter persegi (0,3 Ha).

“Untuk membajak 0,3 hektar sawah, biasanya butuh waktu sekitar 3 - 4 hari kerja apabila memakai alat konvensional. Dengan traktor satu hari saja bisa rampung. Tentunya ini lebih efisien dan ekonomis,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, di era sekarang ini Hand Traktor merupakan alat mekanisasi yang sudah menjadi kebutuhan utama bagi para petani dalam mengolah lahan sawahnya. Dengan diterimanya bantuan Hand Traktor ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan tanam padi serta tercapainya peningkatan produktifitas padi, sehingga dapat mendukung keberhasilannya dalam tujuan Pemerintah lewat Program Swasembada Pangan.

“Kita berharap bantuan Hand Traktor ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membantu pengolahan pertanian terutama tanaman padi, bisa dikelola dengan baik, dan lebih giat lagi dalam meningkatkan hasil pertanian,” pungkasnya. (jum/adv)

Dinkoperindagpar Berikan Wawasan Kepada Para Pedagang dan Konsumen Madiun, Jatim Pos Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Dinkoperindagpar) Kabupaten Madiun mengadakan Bimbingan Teknik (Bimtek) standarisasi dan Perlindungan Konsumen kepada para pedagang, para konsumen, industry kecil dan Perangkat Desa serta Satuan Tugas Perdagangan di Rumah Makan Gadjah Mas, Jl. Dr. Sutomo, Kota Madiun, mulai tanggal 12 – 19 Oktober 2016.

Kabid Perdagangan, Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun, Agus Suyudi menjelaskan, Bimtek tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pedagang dan konsumen dalam menghadapi Era perdagangan saat ini. Selain itu para konsumen juga diberikan pengarahan terkait standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

“Ini sebagai langkah untuk mengantisipasi maraknya peredaran barang dan makanan yang sudah kadaluwarsa dan mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini konsumen menjadi orang yang selalu di-

rugikan dalam perdagangan karena banyak sasaran yang tidak tepat serta komposisi-komposisi makanan yang tidak sesuai beredar di masyarakat.

Dan hal ini belum dipahami oleh para konsumen.

“Kita berharap semua produkproduk baik itu makanan olahan ataupun jenis lainnya harus bermerek, harus dikemas dengan baik dan harus mencantumkan label kadaluwarsanya. Makanya kita berikan wawasan dan sosialisasi ini kepada para konsumen agar tidak selalu dirugikan dan para konsumen lebih memahami,” katanya.

Dia, menegaskan, jika masyarakat menjumpai makanan kadaluwarsa agar mau mengambalikannya

kepada penjual, jika penjual tidak mau menerima bisa langsung di laporkan ke Bidang Perdagangan Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun untuk diberikan pembinaan.

“Dalam Bimtek ini kita juga melibatkan perangkat desa, tujuannya agar makanan yang terjual di tokotoko yang ada di desa bisa diberikan pemahaman tentang tanggal kadaluwarsa dan bahan pewarna yang berbahaya, karena selama ini desadesa ini menjadi sasaran distributordistributor yang nakal yang menjual barang dagangan yang tidak sesuai standar,” ungkapnya.

Sementara materi yang diberikan di antaranya tentang pemanfaatan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang tepat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Penerapan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam menangani permasalahan konsumen dari Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, Standarisasi mutu produk agroindustri dan jaminan keamanan makanan olahan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. (jum/adv)

Yatim Piatu di Kabupaten Madiun.

“Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat yang kurang beruntung ataupun kurang mampu, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, bantuan yang diserahkan kali ini berupa uang sebesar Rp 150.000,- dan paket sembako berupa beras, gula, minyak, kecap dan mie instant senilai Rp 50.000,-.

“Saya berharap dengan adanya bantuan ini agar dapat diterima dengan ikhlas karena yang menyerahkan juga ikhlas,” harapnya.

Menurut Bupati Madiun, Kegiatan penyerahan bantuan kepada anak-anak Yatim Piatu tersebut ru-

tin dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun yaitu pada saat peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun, Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru Muharam.

Sementara Kepada orang tua yang hadir, Bupati Madiun menghimbau agar anak-anaknya dibimbing yang baik dan sabar agar kedepannya dapat tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

“Pada era globalisasi saat ini, orang tua harus selalu waspada, anakanak dapat dengan mudah mencari informasi melalui HP, untuk itu orang tua harus jeli, anak-anak harus selektif memilih informasi, karena kalau salah informasi bisa berakibat fatal dan dapat merugikan diri sendiri dan orang tua,” pungkasnya. (jum/adv)

BPKAD Sosialisasikan Juknis Layanan Perbendaharaan Proses Penerbitan SP2D Madiun, Jatim Pos Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Madiun Nomor 25 tahun 2016 tentang petunjuk teknis layanan perbendaharaan dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) di ruang rapat BPKAD Kabupaten Madiun, Jum’at lalu.

Dalam sosialisasi tersebut secara teknis disampaikan Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Madiun, Suntoko, S.Sos, M.Si yang dihadiri oleh Bendahara pengeluaran atau Staf yang menangani administrasi keuangan di lingkup SKPD, Camat dan Kepala Kelurahan se-Kabupaten Madiun.

Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Drs. Rori Priambodo, M.Si menuturkan, intinya di dalam Perbup Madiun Nomor 25 tahun 2016 tersebut adalah bagaimana BPKAD menyederhanakan dan menyempurnakan aturan-aturan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) proses pencairan. “Jadi nanti ada perampingan dan penyempurnaan SOP proses pencairan,” katanya.

Perampingan itu menurut Rori, yang pertama adalah SOP-nya langsung di bidang perbendaharaan untuk belanja langsung, sementara untuk belanja tidak langsung pengelolaannya tetap di sekretariat melalui Kasubbag Keuangan dan Prolap, kemudian peryaratan-persyaratan yang lebih praktis, dan tersedianya loket-loket pelayanan ser-

ta pihak ketiga tidak perlu langsung mengurus ke BPKAD akan tetapi langsung ke SKPD terkait.

Rori Priambodo juga menegaskan, mulai 1 November 2016 untuk pengajuan penerbitan SP2D yang meliputi pengajuan berkas permohonan penerbitan SP2D harus disampaikan langsung ke Bidang Perbendaharaan, penyampaian berkas permohonan penerbitan SP2D dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau pembantu Bendahara SKPD – PPK SKPD dan pengajuan penerbitan SP2D harus dilengkapi surat permohonan penerbitan SP2D yang ditandatangai oleh Kepala SKPD. Selain itu, pengajuan permohonan penerbitan SP2D tidak boleh dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga, pengambilan SP2D dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD atau pembantu Bendahara SKPD – PPK SKPD dan pengambilan SP2D tidak boleh dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga.

“Untuk pencairan anggaran nantinya yang mengurus adalah bendahara masing-masing SKPD, dan kalau melalui bidang perbendaharaan persyaratannya sudah betul dan lengkap satu hari selesai langsung bisa cair. Jadi harus ada kerjasama dengan berbagai pihak jadi tidak hanya BPKAD saja, SKPD yang mengajukan semua persyaratan harus dilengkapi, kesimpulannya kalau persyaratannya lengkap tidak sampai dua hari sudah bisa cair,” pungkasnya. (jum/adv)

Sosialisasi SP2D

Jatim VIII

Hal - 10

UKM Perikanan Ramaikan Jatim Fair 2016

Kepala Diskanla Jatim Heru Tjahjono di tengah-tengah peserta Jatim Fair 2016

Surabaya, Jatim Pos. Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Jawa Timur turut berpartisipasi dalam pameran Jatim Fair 2016. Ini merupakan salah satu pameran terbesar di Indonesia dalam rangka menyambut Hari Jadi Jawa Timur ke-71.

Event tahunan ini dilak-

sanakan selama 10 hari sejak 6 Oktober 2016 hingga 16 Oktober 2016 di Grand City Surabaya. Jatim Fair diikuti lebih dari 570 stand dari unsur institusi dan lembaga di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta skala nasional/multinasional, serta para pengrajin UMKM

dan koperasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dr Ir Heru Tjahjono, MM, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk berpartisipasi pada pameran Jatim Fair 2016 tersebut.

Sejumlah UKM itu merupakan binaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

Nama-nama UKM itu pun disebutkan, diantaranya UD Husnah, terasi udang dan kerupuk ikan Qonjamadu, abon ikan tuna Aluwungniki, UKM Daniel Puding, UKM olahan bandeng Sidoarjo, teri nasi UD Sumber Rejeki, UKM Laras Food dan UKM produk olahan mangrove.

Menurutnya, setiap UKM

yang ikut berpartisipasi pada pameran Jatim Fair 2016 dapat mempromosikan produk mereka dengan lebih luas kepada masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan masyarakat Surabaya pada khususnya. Terlebih, range sasaran konsumen para UKM menjadi lebih beragam disebabkan karena agenda acara yang diselenggarakan pihak Event Organizer dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat mulai anak muda hingga dewasa.

Melaui event ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui potensi Kelautan dan Perikanan, khususnya diversifikasi produk olahan perikanan dan kelautan yang beraneka ragam yang diproduksi oleh UKM. (yus)

Operasi Terpadu Amankan 38.055 Ekor Benih Lobster Surabaya, Jatim Pos. Guna mencegah maraknya penangkapan benih lobster di Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Jawa Timur melakukan operasi pengawasan terpadu bersama Ditpolair Polda Jatim di Kabupaten Tulunggung dan Kabupaten Trenggalek.

Operasi itu akhirnya berhasil menangkap pengepul benih lobster yang berasal dari Kabupaten Trenggalek.

Jumlah benur yang diamankan sebanyak 38.055 ekor.

Tersangka pun diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan barang bukti benur dilepas kembali kelaut di perairan Popoh Kabupaten Tulungagung pada 11 September 2016 lalu.

Pelepasan benur tersebut disaksikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ditpolair

Polda Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung, Poskamladu Prigi Kabupaten Trenggalek, Pos AL Tulungagung serta disaksikan oleh masyarakat setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dr Ir Heru Tjahjono, MM, mengatakan dengan adanya pelepasliaran benih lobster yang disaksikan masyarakat diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berada didaerah tersebut bahwa penangkapan benih lobster dilarang oleh pemerintah. Dijelaskan, dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur, terbagi atas 4 wilayah, yaitu Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali dan Samudra Hidia.

Benih Lobster yang berhasil diamankan dan selanjutnya siap dilepas kembali ke laut

Dalam pemanfaatannya mayarakat pesisir/nelayan masih ditemukan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Mereka kerap melakukan kegiatan tindak pidana perikanan seperti yang saat ini sedang marak,yakni penangkapan benih lobster. Dalam melakukan aksinya mereka menggunakan sarana kapal, kipas-kipas bahkan ada yang

menggunakan jenis keramba.

Padahal, penangkapan benih lobster sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan, bahwa penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan harus memenuhi kreteria ukuran tertentu. “Beratnya minimal 200 gram,” pungkasnya. (yus)

SMK Perikanan dan Kelautan Segera Dibangun  Jatim Dapat Jatah 7 Sekolah Baru Surabaya, Jatim Pos Setelah proses pelimpahan SMA/SMK dari pemerintah Kota/Kabupatenke Pemerintah Provinsi Jatim, ada kabar baik menyertai.

Kabarnya, Provinsi Jawa Timur mendapat jatah 7 unit sekolah menengah kejuruan (SMK) baru dari pemerintah pusat pada 2017. Namun, prioritas untuk jurusan perikanan dan kelautan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr Saiful Rachman, MM, M.Pd menegaskan, nantinya gubernur akan mengumpulkan terlebih dahulu kepala Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/ kota se-Jatim. Daerah yang berminat atau bersedia harus memiliki lahan untuk dibangun SMK tersebut. Namun demikian, kata Syaiful Rahman, ada beberapa daerah diutamakan, yaitu yang lokasinya ada di pesisir pantai.

“Daerah yang menjadi prioritas kami, yaitu Sume-

Kadis Pendidikan Saiful Rachman mengucapkan selamat kepada Paskibraka Jatim 2016 pada HUT Kemerdekaan RI ke-71 di Gedung Grahadi.

nep, Jember, Trenggalek, dan Tulungagung,” ujar Syaiful, Rabu (26/10/2016).

Untuk anggaran awalnya, masing-masing SMK mendapat jatah Rp 2,5 miliar. “Anggaran dari pusat ini untuk pembangunan gedungnya saja. Nanti bertahap baru pengadaan sarana

penunjang dan lainnya,” tuturnya.

Total anggaran untuk masing-masing SMK sebesar Rp 15 miliar. Untuk kekurangan sekitar Rp 12,5 miliar akan ditanggung pemerintah pusat dan provinsi. “Pokoknya daerah hanya menyediakan tanahnya. Anggaran

pembangunan ditanggung sharing pusat dan provinsi,” pungkasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono menambahkan, keputusan ini diambil setelah pengelolaan sekolah di tingkat SMA/SMK diserahkan kepada pemerintah provinsi.

“Pemerintah memberi jatah untuk Jatim ada penambahan sekolah negeri di tujuh lokasi. Silakan daerah yang mau menambah sekolah negeri, ada kesempatan untuk itu,” ungkap Agus. Terkait persyaratan, politikus Partai Demokrat ini menerangkan, nantinya yang melakukan seleksi adalah pihak provinsi.

Selain itu, akan ada kebijakan baru dari pemerintah, yaitu memperbolehkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menggaji para tenaga honorer di sekolah. “Kalau dulu tidak boleh dengan penyesuaian dari APBS (Anggaran Pen-

 TMMD 97 Berakhir

Wawali Minta Warga Menjaga Fasilitas yang Sudah Dibangun

Kediri, Jatim Pos TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke -97 Kodim 0809 Kediri yang diadakan di Kelurahan Gayam Kota Kediri sudah berakhir, Rabu lalu. Wakil Walikota Kediri meminta masyarakat menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun dalam program tersebut.

Menandai selesainya kegiatan TMMD Kodim 0809 Kediri, diadakan upacara penutupan. Dimana, Kadis Ops Lanud Iswahyudi, Kolonel PNB Setyawan sebagai Inspektur Upacara didampingi Kadis Log Lanud Iswahyudi, Kolonel Tek A.R. Sementara, turut hadir Lilik Muhibbah Wakil Walikota Kediri, Dandim Kediri Letkol Inf Purnomosidi, Kapolresta Kediri, AKBP wibowo dan sejumlah Forum Komunakasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Kediri.

Pada amanahnya, Kolonel PNB Setyawan mengatakan, Program TMMD masih sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan, sehingga keterlibatan TNI dalam membangun sarana prasarana dan infrastuktur wilayah, masih sangat relevan dan sesuai koridor UU. Disamping sasaran fisik, TNI juga juga melaksanakan kegiatan non fisik, seperti sosialisasi atau penyuluhan, yang bertujuan untuk memelihara dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalisme masyarakat, dalam menangkal berbagai ancaman disintegrasi bangsa.

“Oleh karenanya TMMD ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan ketahanan masyarakat sebagai potensi kekuatan wilayah. Pelihara semangat gotongroyong yang sudah terbina dengan baik, serta pelihara hasil program TMMD, agar manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara luas,” kata Kolonel PNB Setyawan.

Usai upacara ditutup, sejumlah tamu undangan yang hadir meninjau hasil TMMD ke 97 selama satu bulan di Kelurahan Gayam Kota Kediri. Ning Lik sapaan akrab Wakil Walikota Kediri mengaku bangga dengan hasil yang sudah dilakukan oleh TMMD ke 97 Kodim 0809 Kediri.

Menurutnya, program itu sesuai dengan program Pemerintah Kota Kediri yangmana, membangun Kota Kediri dari yang terkecil. “Dalam program PRODAMAS kami juga membangun mulai dari RT. Jadi, kegiatan ini sangat mendukung program kami. Saya harap, warga bisa menjaga fasilitas-fasilitas ini dengan baik. Jalannya sudah bagus, sudah ada saluran irigasi, mushola juga sudah baik. Maka harus dijaga dengan baik,” jelas Lilik Muhibbah usai meninjau hasil TMMD ke 97 Kodim 0809 Kediri. (ADV/HMS/Her) dapatan Belanja Sekolah).

Sekarang boleh sehingga pengelolaan sekolah bisa maksimal,” tandas dia.

Selain masalah SMK, Komisi E DPRD Jatim juga menyoroti masalah uang pelicin dalam proses mutasi kepala sekolah (kasek). “Kami mendesak agar Dinas Pendidikan Jatim membentuk satgas khusus pengawasan sekolah.

Alasannya, mutasi antarkepala sekolah sangat rawan sekali adanya pungli,” kata anggota Komisi E Gunawan.

Politikus PDIP ini mengaku banyak menjumpai kasus mutasi kepala sekolah yang ingin pindah ke sekolah tipe A harus menyertakan uang pelicin ke oknum Dindik. Gunawan mengatakan, satgas khusus ini selain diterjunkan

ke masyarakat, juga harus membuka posko pengaduan untuk menerima laporan jika ada informasi praktik ilegal tersebut.

“Meski hanya informasi di masyarakat, harus ditelusuri sampai akarnya. Jika benar informasi itu, tentunya harus ada tindakan dan sanksi tegas bagi oknum-oknum yang melakukan jual beli jabatan kepala sekolah tersebut,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Kadindik Jatim Syaiful Rahman menyanggupi untuk membuat satgas setelah pengalihan pengelolaan sekolah dari kabu paten/kota kepada Pemprov Jatim tuntas. “Pasti saya buat nanti, tapi saya ingin menata ini pengalihan pengelolaan dulu,” jawabnya. (yus)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Absensi PNS ... sebut sebenarnya sudah lama digunakan di beberapa Pemda di Jawa Timur yaitu di Kotatip Batu dan Pemdakab Bojonegoro. Di Pemkot Surabaya Insyallah digunakan mulai Tgl1 Nopember 2016 ini, itupun bila jaringannya seluruhnya sudah siap,” ujar Fixer.

Bila menggunkan alat absensi baru tersebut, berapa menit kelambatan absensi, setiap hari sampai sebulan akan langsung diketahui.

Keterlambatan akan langsung dihitung dan jumlahnya

akan langsung dipotongkan dalam TPP alias Tambahan Penghasilan Pegawai’ Semakin banyak absen semakin banyak pula potongan TPP-nya dan bila terus berkelanjutan, PNS bersangkutan akan dipanggil oleh Kepala SKPDnya dan dikenai sangsi adminitrasi.

“Bila PNS terus melakukan keterlambatan ya harus disangsi sesuai peraturan kerja PNS,” jelas Fixer.

Menurut rencana alat absensi canggih tersebut, kata

dari halaman 2 Fixer tidak hanya dipasang di setiap SKPD tetapi juga dipasang disetiap Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Semuanya terkoneksi jadi satu,” ujar Fixer meyakinkan.

Alat absensi baru tersebut dipasang disetiap SKPD agar tidak terjadi antrian panjang absensi PNS seperti sebelumnya yang menggunakan alat absensi lama yang disebut Handky. [Gatot.S/Jatim Pos]

Meggie Diaz ... keturunan Bali dan Jember, Jawa Timur. Nama aslinya Meggie Diastawati. Wajahnya memang cantik, bahkan ada bilang mirip penyanyi Alda Risma.

Lantas, dari mana Meggie dan Tukul berkenalan. Dari sebuah sumber diketahui mereka berada dalam satu manajemen yang sama. Mereka bahkan sempat bekerja sama dalam sebuah proyek musik. Meggie dan Tukul pernah berduet dalam sebuah single berjudul Piano.

Lagu tersebut merupakan recycle dari lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh Meggy Z. Kabar kedekatan Meggie dan Tukul semakin santer beredar pada 2014. Meggie bahkan dikabarkan mendapat hadiah mobil mewah dari Tukul.

Sebenarnya, jika Tukul ingin memperistri Meggie, almarhumah Susiana, semasa hidupnya sempat memberi “lampu hijau” poligami.

Namun, untuk melakukan poligami tersebut, ada dua syarat harus dipenuhi dan sumpah sang istri.

“Kata dia (Susiana), asal lebih cantik dari saya, asal lebih muda dari saya, sama yang terakhir, langkah-in dulu mayat saya,” kata Tukul, Senin, 9 Juli 2012 atau empat tahun lalu.

Mendengar sumpah untuk dilangkahi mayat istrinya, nyali Tukul untuk nikah lagi pun ciut.

Hingga istrinya menghembuskan nafas terakhir, 23 Agustus 2016, Tukul belum mampu memenuhi tiga syarat tersebut.

Tukul sempat mengaku jika dirinya sebenarnya mudah untuk poligami. Hal itu dikarenakan dirinya sedang bergelimang materi sebagai presenter kondang, bintang iklan, dan komedian.

“Saya digoda tukang makeup artis, tapi untung iman saya kuat,” kata Tukul.

Tukul pun berikrar, sampai kapan pun, istrinya hanya Susi.

“Susi adalah segalanya buat saya,” katanya, tanpa didampingi istri. Tukul menikah dengan Susiana pada tahun 1995 atau 21 tahun lalu.

Nah, enam tahun kemu-

Galang Dana ... menajemen pemerintahan Kota Batu.

Maka dari itu, katadia, rekaman yang beredar luas tersebut dalam waktu dekat bakal diberikan kepada pihak yang berwajib. “Itu agar bisa diselidiki,” kata Alex Yudawan. Menurut Alex memang beredarnya rekaman tersebut belum bisa dijadikan

alat bukti.

Kendati demikian, dia yakin bisa dijadikan sebagai petunjuk awal bagi penegak hukum untuk memperoleh keterangan dari beberapa SKPD yang disebut namanya dengan terdengar jelas di rekaman tersebut.

“Rekaman ini bagian dari novum baru untuk dijadikan da-

Prihatin, Dahlan ... harus ditahan,” ujarnya lirih.

Dahlan membeberkan, selama 10 tahun menjabat Dirut PT PWU dirinya tidak menerima gaji dan fasilitas apapun. Ia jadi tersangka bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana. Tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah.

Usai memberikan keterangan, mantan Dirut PLN yang juga bos koran Jawa Pos Gorup itu masuk mobil tahanan. Sekitar pukul 19.28 WIB, mobil tahanan yang membawa Dahlan Iskan meluncur ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng.

Masalah Kesehatan Kini, Dahlan yang menjabat sebagai Dirut PT PWU periode 2000-2010, harus mendekam di sel tahanan. Banyak yang merasa kasihan, bukan saja keluarga tapi sahabat dekat dan simpatisannya. Mereka khawatir karena saat ini Dahlan Iskan dalam po-

sisi menjaga kebugaran tubuhnya setelah melakukan transpalansi hati tahun 2007 lalu.

Dokter Faisal dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sempat membeberkan catatan kesehatan Dahlan Iskan. Faisal menyatakan ada dua hal yang menjadi catatan lemahnya imunitas mantan Menteri BUMN tersebut.

“Catatan yang kami terima isinya mengatakan yang bersangkutan lemah dalam hal imunitas. Hal itu karena yang bersangkutan merupakan pasien transplantasi liver dan sedang mengonsumsi obat-obatan dalam jumlah banyak,” kata Faisal.

Dari dua catatan tersebut, lanjut Faisal, dari Tim Dokter Kejaksaan meminta Dahlan ditempatkan di ruang kesehatan Rutan Medaeng.

Namun, untuk penempatan selanjutnya, Dahlan Iskan akan dimasukkan ke ruangan napi biasa.

Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung mengatakan, pe-

dari halaman 1 dian, Tukul malah mengaku sempat hampir lupa anak istri dan baru diceritakan pada 16 tahun kemudian.

“Ya, tahun 2001 saya hampir lupa dengan anak istri,” kata Tukul pada sebuah acara talkshow dimoderatori Syahnaz Haque yang digelar Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Desember 2011, di Jakarta.

“Saya setuju pendapat yang bilang perempuan berperan terhadap keberhasilan suami,” ujarnya.

Nah, lantas bagaimana setelah Susi telah tiada. Apakah Meggie Diaz akan menggantikan posisi Susi. Ketika hal itu ditanyakan kepada Meggie, ia katakan: “Saya nggak nolak (berjodoh dengan Tukul), kalo itu jalannya. Tapi kan balik lagi saya serahin yang di Atas, Tuhan yang atur gimana baiknya,” kata Meggie dihubungi, Rabu (26/ 10/2016). Kalau itu sudah jalanNya, Meggie siap jadi istri Tukul. (yus)

dari halaman 1 sar penyelidikan pihak yang berwajib. Kami beserta rekan-rekan aktifis yang tergabung di Kota Batu akan segera mengklarifikasi kepada BPK Propinsi. Nanti akan saya tunjukkan kebenarannya dari bukti beredarnya rekaman tersebut,” terang Alex Yunawan yang diamini aktifis lainnya. (eko/yon)

dari halaman 1 meriksaan terus dilakukan penyidik. Cuma kapan pemeriksaan Dahlan bisa tuntas, Maruli belum bisa memberi kepastian.

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Edy Birton, menjelaskan penahanan Dahlan itu terkait penanganan penjualan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung.

“Penanganan perkara sampai selesai dan tuntas. Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kesalahannnya mengenai penjualan aset,” ujar Edy Birton.

Apakah Dahlan menerima keuntungan atau fee dari penjualan aset?

“Itu nanti dibuktikan di pengadilan. Yang jelas di situ ada kerugian negara,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, pria kelahiran Magetan 17 Agustus 1945 tersebut dijerat karena kewenangannya sebagai Direktur Utama. Ia mengetahui dan menyetujui untuk menjual aset.

Dahlan tentu tahu dan menyetujui penjualan aset yang secara

Hari Menanam ... di Tanah Kas Desa (TKD) perusahaan, dan koperasi seluas 40 hektar lebih. di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban di Tuban. HMPI sesuai rencana tanggal 23 November 2016 dan dipusatkan di Tuban.

“Peringatan HMPI nantinya akan dipusatkan di Tuban dengan melibatkan masyarakat langsung,” kata Siti Nurbaya, kepada Jatim Pos ketika ditemui disela-sela kunjungannya, Sesuai rencana HMPI ini dijadwalkan November mendatang, secara resmi dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo. “Di atas lahan tersebut akan ditanami 230 ribu pohon,” imbuhnya.

Rombongan Menteri ini diikuti oleh, Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekjen KLHK), Prof. Dr. Ir. San Afri Awang,

M.Sc. (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ), Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc. (Dirjen Konservasi SDA & Ekosistem), lalu Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P (Dirjen Pengendalian DAS & Hutan Lindung). Tampak pula rombongan ini juga disertai oleh rombongan dari perusahaan Negara (BUMN) Perhutani dari Jawa Timur.serta rombongan lainnya.

Rangkaian rombongan berangkat dari Surabaya dengan menggunakan sekurangnya 20 kendaraan yang di kawal oleh Patwal Polda Jatim, sedangkan pengamanan di wilayah Tuban.

Kedatangan menteri ini disambut oleh Bupati dan wakil Kabupaten Tuban, Forpimda, Kodim 0811, Polres serta Muspika Kec. Jenu, Kades Tasikharjo dan Ketua Yayasan Ketua Yaya-

Wanita Peduli ...

Tuban yang tergabung dalam kelompok ‘Perempuan Peduli hutan’, untuk mengolahnya. Mereka adalah para ibu-ibu di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.

Kelompok ibu-ibu ini diharap mampu mengubah pola pikir masyarakat sekitar hutan agar mampu mengganti tanaman palawijanya dengan buah sukun. “Pembuatan makanan dan kue-kue telah diajarkan ke ibuibu kelompok itu oleh Ny Muntiah, istri Asper BKPH Merakurak,” ungkap Administratur/ KKPH Tuban, Ir Riyanto Yudhotomo, kala bertemu di Kantor KPH Tuban, (19/10).

Riyanto menambahkan, mereka sekarang mampu menciptakan berbagai makanan, rasa dan lainnya yang khas daerah. Rasanya selain enak, berserat tinggi dan kaya vitamin.

Bahkan ia tahu dari google,

buah ini dapat dijadikan obat herbal alami.

Untuk itu kegiatan pelatihan membuat makanan atau panganan kecil coba ditularkan oleh Ny Muntiah. Para pesertanya ada dari kalangan ibu-ibu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Cabang Kabupaten Tuban, PKK dan LMDH-LMDH se-wilayah BKPH Merakurak.

Wakil Administratur Tuban Barat, Muchklisin Sabarna, S.Hut, mengtakan kegiatan ini juga direspon baik oleh KPH dan akan dikawal hingga mereka mampu memasarkannya di Kabupaten Tuban.

Selain itu, kegiatan ibu-ibu ini bahkan mendapat tanggapan serius dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf.

“Es krim buatan kelompok ini rasanya nikmat. Aroma dan rasa khas buah sukunnya enak.

Saya rasa kreativitas ibu-ibu ini

PNS Guru Lolos ... memang mengajukan 5 nama PNS yang dinilai melanggar aturan disiplin. Salah satunya adalah Guru Eka Prasetya yang dinilai indisiliner. Eka Prasetya tercatat sebagai PNS Golongan IVA, dan beberapa kali melakukan pelanggaran disiplin. Tak ayal PNS yang satu ini beberapa kali dijatuhi sanksi. Awalnya, Eka dimutasi dari kursi Kepala Sekolah SMAN Sooko yang terkenal favorit ke SMAN Kutorejo.

Di SMAN Kutorejo dicopot (dari jabatan kepala sekolah) atas tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat, kemudian dipindah ke SMAN Gondang. Yoko menjelaskan, pelanggaran disiplin teknis dilaksanakan oleh tersangka WW selaku ketua tim.

Apakah ada alasan politis atas penahanan Dahlan? Edi membantah. “Penetapan tersangka ini murni untuk penegakan hukum,” jelasnya.

Alasan penahanan tersangka agar tidak menghilangkan barang bukti dan prosesnya cepat. Juga agar tidak mempengaruhi saksi.

Apakah ada tersangka lain selain tersangka Wisnu Wardhana (WW) dan Dahlan Iskan?

“Itu nanti akan menunggu hasil penyidikan berikutnya,” terang Edy Birton. (yus)

yang dilakukan Eka tergolong berat. Sejak dipindah ke SMAN Gondang sebagai guru, dia tercatat tidak masuk kerja atau bolos selama 141 hari atau hampir 5 bulan tanpa keterangan yang sah, yakni antara April-November 2015. Atas dasar ini pihaknya mengusulkan agar diproses oleh Baperjakat.

“Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 9 huruf d Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang bolos tanpa keterangan yang sah lebih dari 46 hari harus diberhentikan.

Seharusnya Sdr. Eka kena sanksi pemecatan bukan sanksi penurunan pangkat dari golongan IVA menjadi IIID selama tiga tahun.

Sampai saat ini, dia masih aktif sebagai PNS yang berdinas di SMAN Gondang,” terangnya.

Yoko menambahkan, Kami dinas pendidikan juga sempat kaget dasar pemberian sanksi yang jauh lebih ringan dibandingkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Eka. “SK asli pemberhentian sempat diserahkan ke kita. Dinas pendidikan untuk diberikan pada yang bersangkutan, sdr Eka. Namun sesuai tupoksi yang berwenang memberikan SK sanksi terhadap PNS yang melanggar adalah BKPP akhirnya SK kami kembalikan,” jelasnya.

Atas penjatuhan sanksi terhadap Eka, pihaknya mengaku

dari halaman 1 san Mangrove Center Tuban (H. Ali Mansyur).

Perempuan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1998 tersebut, berharap penanaman massal ini dapat menembus rekor guinnes book of record. Untuk jurinya akan dihadirkan langsung dari lembaga record tertinggi.

Semua rombongan lalu melanjutkan cek lokasi Helipad untuk helikopter yang nanti akan menurukan Presiden RI, Joko Widodo berlokasi di area PT. TPPI Ds. Remen Kec. Jenu.

Kegiatan rombongan dilanjutkan di Pendopo Krido Manunggal Tuban untuk melaksanakan Sholat Dhuhur & makan siang.

Tepat pukul 13.38 Wib rombongan langsung menuju bandara Juanda guna bertolak ke Jakarta. (met)

dari halaman 1 perlu kita dukung,” kata Gus Ipul kala itu pelantikan pengurus PWI Tuban, belum lama ini.

Dalam waktu dekat KSS juga akan mengawal kelompok ini untuk segera berkiprah di tingkat Kabupaten, melalui Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Tuban. Tentu setelah lolos dari BPOM Tuban.

“Untuk keanggotan dan kepengurusan kelompok sudah terbentuk dan tersusun organisasinya, hanya saja mereka belum dinotariskan saja,” ungkap KSS PHBM mantan Kaur Tanaman KPH Ngawi ini.

Lebih jauh, Administratur/ KKPH Tuban, Ir Riyanto Yudhotomo mengatakan, pihaknya akan kawal mereka (ibu-ibu) hingga mampu mendirikan koperasi wanita. “Kami rencanakan secepatnya setelah mereka telah diresmikan pemerintah Kabupaten Tuban,” ujar Riyanto. (met)

dari halaman 1 tak tahu menahu. Menurutnya sanksi penurunan pangkat itu menjadi keputusan tim Baperjakat soal SK sanksi berubah saya tidak tahu, meskipun kenyataannya SK sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berubah jadi sanksi penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun kami tidak tahu, tapi apakah boleh? Apakah benar? Kan sama dengan mempermainkan pengambil kebijakan. Kalau dalam PP 53 bolos 46 hari harus diberhentikan, lha ini 141 hari bolos diapakan? Adil tidak? Bagaimana dengan pemerintahan yang lain? Kalau 4 diberhentikan, kemudian ada yang tidak jadi, apa yang lainnya tidak iri?” tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto Susantoso terkesan melindungi Eka Prasetya, PNS yang bolos lebih dari 141 hari hanya dijatuhi sanksi penurunan pangkat dari golongan IVA menjadi IIID selama tiga tahun.

Bukan pemecatan beliau menjawab Via sms, Yth Tanggal 30 September tingkat SMA/SMK sudah diserahkan propinsi Soal Pak Eka Parsetya sudah terima sanksi berat dan SK sudah diterima beliau selanjutnya diserahkan propinsi sejak tanggal Mou,” bunyi sms Susantoso. (din)

Hal - 12 Edisi No.235 Tahun XV ~ Minggu I Nopember 2016

Dr H Jarianto, M.Si :

Industri Pariwisata Jatim Bisa Kalahkan Bali BANYUWANGI memang terkenal dengan wisata pantainya yang eksotis. Pantainya indah dan cocok untuk tempat berselancar. Selain pantai, Banyuwangi juga memiliki wisata alam lain.

Pesona Banyuwangi memang luar biasa. Banyuwangi memiliki alam yang indah seperti Alas Purwo. Ditambah lagi Pantai Plengkung dan Pantai Grajagan.

Taman Nasional Alas Purwo berlokasi di Kecamatan Kalipuro, tepat di perlintasan jalur antara Banyuwangi dan Situbondo. Dari kota Banyuwangi hanya berjarak sekitar 14 km ke arah utara. Sedangkan bagi wisatawan dari Surabaya bisa menempuh rute Surabaya – Jember yang memakan waktu tempuh sekitar 4 sampai 5 jam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim Dr H Jarianto, M.Si, mengatakan, industri pariwisata Jawa Timur berpotensi sangat besar dan dapat mengalahkan industri pariwisata Bali yang lebih dahulu terkenal di dunia.

Selain Banyuwangi, Jatim

masih memiliki destinasi unggulan yang siap dijual kepada wisman. Unggulan wisata Jatim antara lain, Gunung Bromo dengan aktivitas vulkaniknya, Kawah Ijen di Bondowoso, dan wisata perkebunan di Kalisat Kabupaten Jember.

Dengan segala keunggulan tersebut, Jarianto berharap, Jawa Timur mampu menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara, bukan sebagai destinasi sekunder seperti yang terjadi selama ini.

Lanjut dikatakan, wisman yang berkunjung ke Jawa Timur tidak hanya masuk melalui Bandara Juanda Surabaya, melainkan sejumlah pintu masuk lain. Di antaranya, Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi atau menempuh perjalanan darat dari Jogjakarta melalui Kabupaten Ngawi.

Adapun destinasi yang paling diminati oleh wisatawan lokal adalah wisata religi, seperti makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Syeh Maulana Malik Ibrahim di Kabupaten Gresik, makam Sunan Ampel di Surabaya, serta wisata

hiburan seperti Wisata Bahari Lamongan dan Kebun Binatang Surabaya.

Menurut Jarianto, industri pariwisata sejatinya memiliki peluang besar sebagai penggerak ekonomi daerah apabila digarap secara serius. Tak heran jika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim terus menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan geliat industri pariwisata. Salah satunya dengan meningkatkan promosi melalui berbagai media dan menggalang kerja sama dengan pemerintah provinsi lain, utamanya Bali, yang menjadi salah satu pintu gerbang masuknya wisman ke Tanah Air. Sementara itu untuk langkah internal yang ditempuh, antara lain, memperbaiki sarana fisik di lokasi tujuan wisata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya.

Lebih jauh lagi, Jarianto bercita-cita memberdayakan masyarakat di Jatim sebagai pemandu wisata tidak langsung bagi wisatawan. (yus)

Tempat Bersejarah Diminati Wisatawan Mancanegara

Candi Singosari berlokasi di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, diminati wisatawan mancanegara.

TEMPAT-tempat bersejarah ternyata cukup memikat wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Jawa Timur. Mereka tertarik datang karena tempat bersejarah itu juga ditunjang oleh keindahan alam di sekelilingnya.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Timur, Dwi Cahyono, menjelaskan, selain diminatiwisatawan asal Eropa, Jawa Timur juga kerap dikunjungi wisatawan asal Malaysia, Singapura, dan China. Namun menurutnya, yang mendominasi adalah wisatawan asal Malaysia.

“Saat ini memang Malaysia yang mendominasi kunjungan ke Jawa Timur,” ucap Dwi. Menurut data yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda pada bulan Maret 2016 mencapai 17.894 kunjungan.

Sedangkan bulan Maret 2016, kunjungan wisman ke Jawa Timur didominasi wisman Malaysia, jumlahnya mencapai 4.356, diikuti kebangsaan Si-

ngapura, 2.191 kunjungan, dan kebangsaan Tiongkok sebanyak 3.676.

Dwi menjelaskan, sebagian wisman tertarik mengunjungi Malang, karena kondisi geografisnya yang masih nyaman dan memiliki banyak tempat bersejarah.

Beberapa tempat yang kerap dikunjungi adalah Candi Singosari, Toko Oen, kawasan Kayutangan, dan Jalan Ijen.

Candi Singosari berlokasi di daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari. Jarak tempuh 300 m dari Kecamatan Singosari. Perkembangan cerita Candi Singosari dapat dihubungkan dengan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari.

Candi Singhasari atau Candi Singasari atau Candi Singosari adalah candi Hindu -Buddha peninggalan bersejarah Kerajaan Singhasari. Candi ini merupakan tempat “pendharmaan” bagi raja Singasari terakhir, Sang Kertanegara, yang mangkat pada tahun 1292 Untuk dapat menuju Candi Singosari, dapat ditempuh dengan kendaraan mobil atau

taksi, baik dari Kota Kabupaten Malang atau Kota Surabaya.

Sedangkan di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang juga terdapat 2 Arca Dwarapala yang tingginya sekitar 3,5m dan terletak di pinggir jalan, saling berhadapan.

Mayoritas wisman menjadikan Malang sebagai destinasi wisata sebagai tempat transit sebelum mereka melanjutkan trip wisata menuju Gunung Bromo dan Bali. “Malang masih menjadi primoda destinasi wisata, banyak wisatawan asing tertarik datang ke Malang dengan satu paket tujuan menuju Gunung Bromo dan Bali,” pungkasnya. (yus)

Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi memiliki pesona alam yang indah.

Tingkatkan Peran Wisata Kuliner Ikuti Festival Makanan Khas Disbudpar Jawa Timur Madiun, Jatim Pos Untuk melestarikan beragam makanan khas dari berbagai daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Dinkoperindagpar) Kabupaten Madiun ikut serta unjuk kemampuan pada ajang Festival Makanan Khas Jawa Timur 2016, yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu malam.

Kabid Pariwisata, Dinkoperindagpar Kabupaten Madiun, Isbani menjelaskan, acara yg diselenggarakan tanggal 16 - 17 September 2016 di taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan tersebut diikuti oleh 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan beragam hotel, restoran, rumah makan serta Catering.

“Pada ajang Festival Makanan Khas Jawa Timur 2016 di taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan ini Kabupaten Madiun di wakili oleh Kali Catur Resort yang beralamatkan di Jl.

Madiun-Ponorogo, KM.3, Desa Kertobanyon, Geger, Madiun dengan menampilkan menu “martabak jagung” sebagai menu andalannya,” jelasnya.

Menurutnya, melalui Festival Makanan Khas itu juga untuk meningkatkan peran wisata kuliner dalam mengembangkan pariwisata di Jawa Timur sekaligus sebagai ajang pembinaan untuk menggali potensi makanan tradisional khas daerah masing-masing sebagai wujud identitas bangsa dan kearifan lokal.

Lebih lanjut dikatakan, sebelum acara puncak, dilakukan penilaian ke tempat usaha masing-masing peserta dimulai

bulan April sampai dengan Juni 2016 lalu. Penilaian yang diambil dari tim juri tersebut bertujuan untuk memacu pengusaha kuliner lokal di Jawa Timur agar terus berinovasi menciptakan makanan yang unik dan lezat namun tidak meninggalkan unsur kedaerahan, sehingga kedepan semakin diminati dan mampu mengalahkan masakan asing.

“Harapannya, dengan event masakan khas daerah ini mampu menjadi daya tarik dan mendatangkan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, baik di lingkup Jawa Timur maupun Kabupaten Madiun sendiri,” pungkasnya. (jum/adv)

Wisata Bebasis Edukasi Kian Berkembang

PAKET wisata kini makin beragam. Konsepnya bukan lagi sekadar bersenang-senang, namun ada unsur pendidikannya. Penggabungan dua unsur ini kemudian menjadi tempat wisata antara rekreasi dan edukasi.

Di Jawa Timur sendiri banyak mengeluarkan wisata jenis ini. Terutama di daerah Batu, yang kian tahun semakin banyak destinasi wisata yang ditawarkan dengan hotel murah. Sebut saja seperi Museum Angkut, Batu Secret Zoo, dan Jawa Timur Park 2.

Konsep wisata dan edukasi itulah yang kemudian dikembangkan oleh Jawa Timur Group, dengan menghadirkan Eco Green Park. Konsep ini menawarkan wisata edukasi berbasis lingkungan.

Sejumlah benda-benda

Ban bekas yang didesain seperti Sapi menarik minat anak untuk bermain. yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap tidak berguna, di sini akan diperkenalkan bahwa mereka memiliki fungsi lain yang tak kalah bermanfaatnya. Pena-

saran dengan tempat ini? Yuk, langsung aja kita ke sana.

Eco Green Park berdiri di area seluas 5 hektar dan masih dalam satu kawasan dengan Jawa Timur Park 2, yakni di

Jalan Oro-Oro Ombo No. 9A, Kota Wisata Batu. Wisata alam yang ditawarkan Eco Green Park semakin lengkap dengan lokasinya yang berada di lereng Gunung Panderman.

Suasananya pun begitu sejuk dan dijamin si kecil bakal betah berpetualang di sini.

Dengan kehadiran Eco Green Park yang dibuka sejak Juli 2012 ini semakin melengkapi produk dari Jawa Timur Group.

Eco Green Park mengusung konsep fun and study dimana diharapkan pengunjung bisa belajar dengan lebih menyenangkan di sini. Melalui 35 wahana yang ditawarkan, Eco Green Park tidak hanya menawarkan wisata edukasi namun juga budaya dan kesenian yang dikemas secara inspiratif, menarik dan tentunya mendidik. (yus)

Hal - I Edisi No. 235 Tahun XV ~ Minggu I Nopember 2016

Fraksi PDI Perjuangan :

Perlu Ada Audit Menyeluruh Aset PWU

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur menyambut baik keberadaan Raperda yang bertujuan untuk lebih memberdayakan PT PWU Panca Wira Usaha). Hal ini penting mengingat hingga saat ini pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dari PWU masih belum signifikan, dibanding aset dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi kepada PT PWU. Pandangan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Gunawan HS, SH. Mhum, dalam rapat paripurna, Senin (24/10/2016). Rapat paripurna itu membahas tentang perubahan bentuk badan hukum 5 Perusahaan Daerah (PD) yang digabung dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha, Jawa Timur.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, sesuai dengan apa yang

disampaikan oleh Komisi C selaku inisiator, dalam rangka penguatan kinerja PT PWU, ada dua maksud yang ingin dicapai dalam revisi Perda ini.

Pertama, pemberian wewenang yang jelas kepada organ perusahaan dalam mengelola dan menentukan besaran pembagian laba bersih perusahaan.

Kedua, penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan. Khususnya terkait dengan pembentukan dan pengelolaan BUMD, termasuk di dalamnya adalah perubahan atas ketentuan umum pada Pasal 1 mengenai pengertian dan definisi dari beberapa istilah yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

Meskipun secara prinsip PDI Perjuangan mendukung, namun ada beberapa hal yang ingin ditanggapi, tanyakan dan perlu penjela-

Dra Sri Untari Bisowarno, MAP. san.

Pertama, dengan penghilangan ketentuan persentase pembagian laba bersih, apakah persentase bagian untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemungkinannya akan bertambah banyak atau justru berkurang?

Berdasarkan ketentuan yang lama, deviden untuk pemegang saham sebesar 60%. Dalam RAPBD 2017, hasil penyertaan modal yang direncanakan sebesar Rp 3,989 miliar. Hal ini relatif sangat kecil disbanding penyertaan modal Peme-

Berharap Payung Regulasi Standar Pembagian Laba PT PWU SEBAGAIMANA disampaikan Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Provinsi Jawa Timur, 12 Oktober 2016, bahwa di era globalisasi dan juga desentralisasi dewasa ini telah terjadi transformasi aktor.

Bahwa aktor utama dalam persaingan ekonomi kawasan bukan lagi pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah.

Hal ini mengacu pada fenomena kian leluasanya daerah dalam membangun hubungan perekonomian suatu daerah dengan daerah lainnya dalam lingkup ekonomi regional maupun global.

Karena itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat, di tengah perubahan konstelasi ekonomi-politik internasional, kemandirian fiskal sebuah daerah sangatlah diperlukan sebagai basis fundamental dalam membangun perekonomian daerah. Dan, salah satu instrumen untuk menuju kemandirian tersebut adalah penguaan BUMD yang dimiliki suatu daerah agar dapat memberi kontribusi maksimal dalam aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab penguatan kinerja BUMD dewasa ini sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Terkait hal tersebut, Fraksi PKB melalui juru bicaranya H Fatchullah, SH memberi saran.

Untuk memperkuat kinerja usaha BUMD di Jawa Timur dalam konteks peningkatan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat input BUMD. Caranya, dengan memberikan kewenangan kepada organ perusahaan un-

H Badrut Tamam, S.Psi. tuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis bagi kepentingan dan pengembangan perseroan.

Akselerasi peran BUMD di Jawa Timur sangat penting, karena, meskipun postur PAD Provinsi Jawa Timur mencapai 69,28% dari total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2015, akan tetapi hal itu masih banyak disumbang dari penerimaan pajak sebesar 81,19%. Sedangkan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk dari deviden BUMD hanya sebesar 2,29%.

Pandangan Fraksi PKB dalam rapat paripurna, Senin (24/10/ 2016) itu mengatakan, berdasarkan pemahaman epistemologis, bahwa Usul Prakarsa Raperda tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah yang digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur merupakan usulan yang penting untuk dirumuskan menjadi rancangan peraturan daerah dan ditindaklanjuti secara serius.

Alasannya, dalam usul prakarsa Raperda Perubahan tersebut ter-

kandung semangat untuk menata ulang potensi kontribusi deviden dari salah satu BUMD di Jawa Timur, yakni PT PWU Jatim terhadap PAD Provinsi Jawa Timur.

Harapannya dengan meningkatnya kontribusi BUMD dalam PAD Provinsi Jawa Timur, akan berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Fraksi PKB yang diketuai H Badrut Tamam, S.Psi menilai bahwa seluruh produk regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus sesuai dengan tata hirarki perundangundangan di atasnya. Termasuk, dalam konteks tersebut, Raperda ini juga harus menyesuaikan dengan klausul-klausul yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Raperda ini juga harus menjadi instrumen regulatif bagi upaya perbaikan kualitas manajemen dan peningkatan kualitas SDM PT PWU Jawa Timur. Terutama yang terkait dengan transparansi manajemen, efektifitas dan efisiensi kinerja perseroan maupun juga profesionalitas sumber daya manusianya. Sebab tanpa perbaikan hal-hal tersebut di atas, mustahil akan diperoleh model BUMD yang sehat dan kontributif terhadap peningkatan PAD. Melalui Raperda ini juga, Fraksi PKB berharap ada payung regulasi yang baik terhadap standar pembagian laba PT PWU Jatim yang proporsional sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian secara kolateral dapat membawa dampak positif terhadap penguatan internal kelembagaan perusahaan dan kontributif terhadap peningkatan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemegang saham mayoritas di PT PWU Jatim. (nam)

rintah Provinsi yang sudah mencapai Rp 145,935 miliar.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan sejauh mana dan bagaimana kewenangan DPRD dalam mengontrol peningkatan kinerja PT PWU, terutama dengan akan hilangnya kewenangan DPRD. Disebutkan, pada Pasal 22 yang lama berbunyi: “Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana ditetapkan melalui RUPS dengan persetujuan DPRD”?

Ketiga, bagaimana sebenarnya jumlah, status, letak, nilai dan rincian semua aset yang dimiliki PT PWU saat ini? Baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Apakah data rincian aset tersebut sudah pernah diserahkan ke DPRD

untuk diperiksa dan ditinjau di lapangan? “Kami juga memandang perlu ada audit menyeluruh terkait aset PWU, dengan akuntan publik independen ternama, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Hal ini cukup mendesak mengingat bahwa mulai timbul kasus hukum terkait hal ini,” kata Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untari Bisowarno, MAP. Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan, terkait dengan nilai aset-aset PT PWU, apakah semuanya sudah masuk dalam penyertaan modal Pemerintah Provinsi yang hingga tahun ini sudah mencapai Rp 145,935 miliar? (nam)

Jika Terus Menjadi Beban, Likuidasi PWU Jalan Terbaik OPTIMALISASI kinerja BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu terus didorong agar lebih produktif, termasuk PT PWU Jawa Timur. Hal ini mengingat peran dan fungsi BUMD yang sangat strategis dalam konteks pembangunan Jawa Timur, khususnya dalam mensupport pertumbuhan ekonomi. Khususnya lagi dalam memberikan kontribusinya yang maksimal terhadap penerimaan daerah (PAD).

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya drh H Hamy Wahyunianto, MM, dalam rapat pleno DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (24/10/2016).

Fraksi PKS kemudian mengatakan, sebagai catatan, keberadaan dan kinerja PT PWU dalam beberapa tahun terakhir sedang mengalami masalah yang cukup kompleks.

Mulai dari manajemen sampai minimnya kontribusi terhadap penerimaan daerah (PAD).

Belum lagi, masalah warisan yang sampai saat ini masih “dipersoalkan” secara hukum, khususnya terkait dengan aset PT PWU, himpitan soal utang dan persoalan lainnya. Semua itu memberikan wajah yang tidak sehat terhadap keberadaan PT PWU, yang suntikan modalnya berasal dari APBD. Karena itu, momentum perubahan Raperda, juga ditempatkan dalam konteks apakah kita akan menyelamatkan dan memulihkan, serta menyehatkan PT PWU dari berbagai masalah. Atau kita akan melikuidasi karena dinilai telah menjadi beban sosial, ekonomi, dan hukum bagi Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham mayoritas. Jika sudah tidak produksi dan terus menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi, jalan likuidasi adalah jalan yang terbaik.

Namun jika ingin dipertahankan, maka perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif, termasuk terkait dengan visibilitas bisnisnya ke depan dan berprospek menguntungkan.

Menurut Fraksi PKS yang diketuai Ir Yusuf Rohana, evaluasi ini perlu dilakukan agar kinerja dan core business PT PWU lebih baik dan lebih jelas. Revitalisasi BUMD, khususnya atas PT PWU adalah sebuah keniscayaan, apalagi di tengah kondisi ekonomi nasional dan daerah yang sedang kurang bersahabat.

Ir Yusuf Rohana.

Optimalisasi kinerja BUMD-BUMD harus terus didorong agar lebih produktif. Agar peningkatan PAD tak sekadar didominasi oleh penerimaan pajak daerah swasta, karena hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan semakin membebani masyarakat.

Mempertimbangkan lemahnya kinerja BUMD yang kemudian berdampak pada minimnya kontribusi pada pendapatan daerah, maka sudah saatnya Gubernur melakukan revitalisasi dan restrukturisasi manajemen BUMD, terutama BUMD yang berorientasi profit.

Pertama, revitalisasi mengarah pada pembenahan kelembagaan struktur BUMD, terutama BUMDBUMD yang berorientasi profit. BUMD adalah lembaga profit yang kerja seperti perusahaan, bukan seperti kerjanya birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Manajemen pengelolaan BUMD harus dikembalikan pada fungsinya sebagaimana lembaga profesional yang berkontribusi pada penerimaan daerah.

Kedua, revitalisasi mengarah pada pembenahan SDM BUMD. Selama ini SDM BUMD adalah SDM birokrasi yang terkesan lambat, tidak efisien, dan bahkan tidak produktif. Mentalitas SDM BUMD tidak jauh beda dengan mentalitas dan kultur kerja birokrasi. Kondisi ini yang mengakibatkan BUMD tidak bisa berproduktif dan berproduksi dengan optimal untuk memperoleh profit yang nantinya dapat dijadikan sebagai devisa bagi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya Fraksi PKS berpendapat, bahwa pengajuan Raperda hasil usul prakarsa Komisi C DPRD Jawa Timur tersebut dapat ditindaklanjuti pada proses pembahasan lebih lanjut. (nam)

Hal - II Edisi No. 235 Tahun XV ~ Minggu I Nopember 2016

Lemahnya PT PWU Disebabkan Berbagai Faktor FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan terima kasih atas nota penjelasan, rancangan Perda dan keterangan yang disampaikan oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai pengusul prakarsa Raperda perubahan ini.

Hal itu disampaikan Fraksi PAN melalui juru bicaranya Suli Da’im SPd.MM, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (24/10/2016). Rapat paripurna masa persidangan III Tahun Sidang 2016 membahas tentang usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PT Panca Wira Usaha (PWU).

Dalam nota penjelasan yang mengantarkan latar belakang dan perlunya perubahan kedua Raperda PT PWU, Komisi C mengusung alasan penguatan BUMD di era otonomi dae-rah. Dengan demikian daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang

Malik Effendi SH.MH. diperoleh dari sumber-sumber pendapatan sendiri.

Menurut Komisi C, desentralisasi tidak hanya memberikan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah adanya kemandirian daerah untuk bisa membiayai pengeluarannya yang berasal dari pendapatannya sendiri.

Sesuai dengan arah pembentukannya, bahwa keberadaan PT PWU Jatim dimaksudkan untuk memberikan peran dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasionalnya, sehingga lebih mampu dalam menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Sedangkan salah satu tujuan dibentuknya PT PWU Jatim adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka melakukan penguatan atas kinerja PT PWU Jatim untuk memberikan kontribusi kepada PAD, esensi dari perlunya perubahan perda menurut Komisi C adalah perlunya diberikan wewenang yang jelas kepada organ perusahaan dalam mengelola dan menentukan besaran pembagian laba bersih perusahaan.

Membaca dan mencermati nota penjelasan Komisi C sebagai pengusul dan keterangan/penjelasan atas usul perubahan Raperda, maka Fraksi PAN yang diketuiai Malik Effendi SH.MH menyampaikan beberapa hal.

Pertama, mengapa PT PWU perlu diperkuat? Fraksi PAN menggaris bawahi alasan Komisi C, bahwa diperlukan penguatan terhadap PT PWU. Jika asumsinya PT PWU lemah, maka pertanyaannya adalah apakah benar kelemahan tersebut karena berkaitan dengan pengaturan mengenai jenis dan besaran pembagian laba bersih PT Panca Wira Usaha Jawa Timur.

Apakah benar kelemahan tersebut karena tidak bebasnya organ rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam menetukan besaran pembagian laba bersih.

Jika jawabnya dikaitkan dengan rezim aturan dalam UU perseroan terbatas, 100 persen benar bahwa memerlukan persetujuan DPRD. Fraksi PAN kemudian mengajak berpikir logis. “Mari kita sisihkan dulu argumentasi hukum mengenai pengaturan entitas PT yang tunduk pada rezim undangundang perseroan terbatas,” ujar juru bicara Fraksi PAN, Suli Da’im.

Mari kita refleksikan problem yang mendera PT PWU Jatim dalam lintasan waktu dan sorotan publik. Dalam konteks kontribusi terhadap PAD, meskipun PAD Provinsi Jawa Timur mencapai 69,28% dari total pendapatan daerah tahun anggaran 2015, akan tetapi hal itu masih banyak disumbang dari penerimaan pajak sebesar 81,19% atau sebesar Rp 12.497.148.704.551,00.

Sedangkan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk dari deviden BUMD hanya sebesar 2,29% atau sebesar Rp 352.223.333.471,28.

Pada angka kontribusi 2,29% tersebut, kita semua tahu bahwa PT PWU Jawa Timur bukan pemenang sebagai kontributor terbesar, meskipun aset-asetnya berjumlah fantastis.

Masalah Hukum Fraksi PAN pun menyindir, anggota dewan di sini juga pasti mencatat dan mengingat bahwa dalam lintasan perjalanan PT PWU Jawa Timur masalah pengelolaan aset merupakan masalah hukum yang serius dan berlangsung turun temurun. Bagi Fraksi PAN ini artinya problem tata kelola perusahaan dan integritas pengelola perseroan adalah masalah serius yang harus menjadi titik anjak mengubah perda PT PWU Jawa Timur.

Artinya kita tidak sekadar mengubah karena alasan peraturan yang lebih tinggi (kenyataannya demikian karena pengaturan mengenai organ perseroan adalah standard dalam UU perseroan terbatas).

Terlebih, publik menyoroti bahwa PT PWU Jawa Timur, gagal memenuhi target kontribusi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 ini.

Publik juga menyoroti masalah hukum yang mendera direksi akibat dugaan salah urus aset-aset PT PWU Jawa Timur. Tata kelola aset yang bermasalah dan gagalnya menyetor untuk target PAD, rasanya terlalu bombastis jika perubahan raperda ini untuk “good corporate govermance”.

Kedua, perlunya dasar usulan perubahan berbasis kajian kinerja. Ketika urgensi perubahan perda mengenai PT PWU Jawa Timur ini diprakarsai oleh DPRD, pertanyaan publik adalah mengapa inisiatifnya berasal dari dewan? Mengapa tidak dilakukan oleh eksekutif yang notabene mempunyai hubungan lebih dekat dengan BUMD ketimbang DPRD. Di sinilah perlunya kita mengkaitkan usulan perubahan raperda yang diajukan oleh DPRD melalui alat kelengkapan komisi ini, mendasarkan urgensi perubahan raperda dari kajian atas kondisi PT PWU Jawa Timur.

Kita tidak bisa hanya menyatakan perlunya diperkuat dengan melapangkan kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi tanpa hendak menjawab masalah yang mengakibatkan PT PWU Jawa Timur tidak juga beranjak sebagai BUMD yang unggul.

Fraksi PAN menyampaikan kepada komi-si pengusul raperda ini, mari kita berangkat dari kajian evaluatif yang memadai menge-nai kondisi dan kinerja PT PWU Jawa Timur dari waktu ke waktu, sehingga sampai ke analisis bahwa lemahnya PT PWU Jawa Timur dapat disebabkan berbagai faktor.

Secara bisnis dan konteks pengawasan, kita paham bahwa PT PWU yang merupakan hasil gabungan dari 5 (lima) perusahaan daerah (PD Aneka Pangan, PD Sarana Bangunan, PD Aneka Kimia, PD Aneka Jasa dan Permesinan, dan PD Aneka Usaha), dimaksudkan untuk efisiensi, namun nyatanya usaha efisiensi tersebut tidak kunjung mewujud menjadi perusahaan yang dapat diunggulkan untuk menopang perekonomian daerah.

Dengan kajian demikian barangkali kita akan sampai pada titik untuk tidak sekadar mengubah pasal mengenai ketentuan umum dan pasal tentang kewenangan organ RUPS, serta masalah alokasi pembagian laba. Bisa jadi kita menemukan masalahnya pada governansi di dalam PWU, lemahnya daya saing dan lainnya.

Ketiga, alasan-alasan hukum untuk perubahan perda PT PWU Jawa Timur. Bahwa Fraksi PAN DPRD Jawa Timur memahami perlunya perubahan juga didasarkan pada penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, khusunya dengan kaitan UU pemerintahan daerah dan UU perseroan terbatas. (nam)

Hal - I Edisi No. 235 Tahun XV ~ Minggu I Nopember 2016

Di Inggris, Gubernur Soekarwo Sukses Yakinkan Investor

Bos Ferrari Bangun Industri di Jatim GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo berhasil meyakinkan boss atau pimpinan perusahaan mobil balap dan sport asal Italia, yakni Ferrari untuk melakukan investasi ke Jatim. Kepastian itu disampaikan Gubernur Soekarwo usai one on one meeting di JW Marriott Hotel, London, Inggris.

“Sudah oke (Ferrari untuk berinvestasi di Jatim). Tinggal kita nunggu di Surabaya. Untuk lahan 1.000 hektar rencananya disiapkan di Sidoarjo,” kata Pakde Karwo – sapaan akrab Soekarwo– dalam rilis yang dikirim dari Inggris.

Gubernur Soekarwo bertemu pimpinan Ferarri itu masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama 10 hari ke Jepang dan Inggris. Investasi yang disetujui boss Ferarri, untuk pengembangannya membutuhkan lahan 1.000 hektar lagi dan sudah disiapkan. Perusa-

haan yang bermarkas di Italia itu membutuhkan 2.000 hektar lahan untuk investasi tersebut.

Dilanjutkan Gubernur, namun untuk kepastian berapa nilai investasi yang akan ditanamkan oleh Ferrari di wilayahnya masih belum ditentukan. “Nilainya masih belum.

Kita tinggal tunggu di Surabaya,” jelasnya. Sayangnya, Pakde Karwo juga belum menjelaskan nantinya bidang investasi apa yang akan digarap oleh Ferrari.

Pihaknya menegaskan lawatan ke London ini sama dengan yang dilakukan di Jepang. Jawa Timur sebagai provinsi industri harus berpikir global dan berdaya saing.

Kata Pakde Karwo, berdasarkan data Asia Kompetitifness, Jawa Timur nomor dua setelah DKI Jakarta.

“Tapi bukan itu saja, sebetulnya kompetisi kita di perbaikan

infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan publik. Ini terus kita kompetisikan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea bahkan dengan India,” imbuh Gubernur dua periode ini.

Langkah Pemprov Jatim melakukan presentasi dihadapan pengusaha Inggris ini juga dinilai sangat tepat. Menurut Pakde Karwo, saat ini Inggris sedang mencari mitra atau pasar baru untuk recoveri ekonomi setelah keputusan Brexit.

“Ini mungkin salah satu solusi karena Brexit. Mereka mencari pasar baru untuk recoveri ekonomi,” pungkasnya.

Kegiatan bisnis forum di London ini merupakan rangkaian kegiatan promosi TTI Gubernur Jawa Timur di Jepang dan Inggris guna menarik lebih banyak investasi asing ke Jatim ditengah situasi

Delapan Perusahaan Jepang Ingin Perluas Investasi di Jatim DI JEPANG, rombongan Gubernur Jatim ini bertemu dengan sekitar 60 pengusaha dari Jepang, di Gedung Kedubes RI di Tokyo. Sejumlah pengusaha di Jepang sangat antusias menghadiri pertemuan tersebut yang dikemas dalam bentuk seminar promosi trade, tourism and investment (TTI).

“Para pengusaha Jepang sangat antusias dengan Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim Soekarwo di sela acara tersebut. Sebelum menggelar seminar, Gubernur Soekarwo melakukan one on

Perusahaan Jepang, Pabrik Ajinomoto di Mojokerto Jatim. one meeting dengan beberapa pengusaha asal Jepang di kantor Kedubes RI di Tokyo seperti, PT Ajinomoto Indonesia, PT Yakult Indonesia Persada, PT Hisamitsu Pharma Indonesia, PT Uni-Charm Indonesia, PT NPR Manufacturing Indonesia, PT KML Ichimasa Foods Lunch. Pertemuan itu menindaklanjuti beberapa pengusaha yang sudah mengurus izin prinsip di Jatim, yang nilai investasinya sekitar USD 152 juta atau Rp 2 triliun. ”Ada 8 perusahaan yang semua ingin memperluas usahanya di Jawa Timur. Beberapa perusahaan juga sudah menjadi catatan kami,” ujarnya. “Kita akan membantu, termasuk pengurusan IMB (izin mendirikan bangunan). Kesulitan seperti membangun kantor juga sudah teratasi. PT SIER menawarkan memberikan tempat kepada perusahaan tersebut,” tandasnya Investasi Rp 4,2 Triliun Gubernur Soekarwo menyatakan, meski pertumbuhan ekonomi cenderung melambat, pihaknya optimis realisasi investasi di Jatim tahun ini tembus diatas Rp 163 triliun. Pasalnya, hingga semester satu, realisasi investasi sudah mencapai Rp 71,62 triliun.

Untuk itu, pihaknya minta mengejar realisasi

investasi sebagai fokus utama. “Caranya, jangan dulu mencari investor baru. Investor yang telah mengantongi ijin prinsip dan belum terealisasi, harus digelembuk (dilobi dan diyakinkan) agar segera merealisasikan investasinya,” tegas Pakde Karwo.

Oleh karena itu Soekarwo dan tim ekonomi Jatim melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jepang dan Inggris, 22 - 28 Oktober 2016. Kunker ini dilakukan untuk melobi dan meyakinkan para pemilik perusahaan di Jepang dan Inggris agar mereka mau secepatnya merealisasikan investasi, terhadap izin prinsip (IP) yang telah dikantongi untuk usaha mereka di Jatim.

Ketua Tim Ekonomi Jatim Hadi Prasetyo mengatakan, berdasarkan data di Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim, nilai investasi perusahaan asal Jepang yang telah mengantongi IP sebesar 152 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,976 triliun.

Sedangkan perusahaan Inggris nilai investasinya sesuai IP mencapai 174 juta dolar AS atau Rp 2,262 triliun. “Jadi, kedatangan Pak Gubernur ke Jepang dan Inggris adalah untuk melobi dan meyakinkan owner perusahaan agar izin prinsip investasi sebesar Rp 4,238 triliun segera direalisasikan,” ujarnya.

Pentingnya para owner diyakinkan, karena pihaknya menduga tak kunjung direalisasikannya investasi, salah satunya akibat banyaknya informasi kurang pas dan tidak sesuai fakta sebenarnya yang masuk ke mereka.

“Makanya untuk menetralisir, Pak Gubernur datang langsung untuk memberi penjelasan sendiri,” jelasnya. Selain penjelasan, kesempatan tersebut, kata Hadi yang juga Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim ini, juga dimanfaatkan Pakde Karwo untuk memberikan government guarantee. Mulai terkait kemudahan dan percepatan layanan perizinan, lahan, power plan, hingga ketersediaan tenaga kerja.

Agar lobi yang dilakukan berhasil, dalam kunker tersebut, Gubernur juga didampingi Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar, Ketua Tim Ekonomi Jatim, Kepala BPM, dan Kepala Biro Kerjasama. “Dengan begitu, jaminan yang diberikan tidak hanya dari eksekutif, tapi juga legislatif,” tegasnya.

Dengan strategi ini, optimis, perusahaan di Jepang dan Inggris mau segera merealisasikan investasi dari IP yang telah dikantongi. “Target kita, dari 326 juta dolar AS bisa bisa direalisasikan semua. Jika tidak bisa, ya minimal lebih dari separuhnya,” ucapnya. (hms)

Gubernur Soekarwo (lima dari kiri) dan rombongan dari Jawa Timur dan Bos Ferarri membahas kepastian investasi di jawa Timur. ekonomi dunia yang belum bagus, terutama bagi para pengusaha yang mengurus izin prinsip, tetapi belum merealisasikannya.

Pengusaha peserta kegiatan forum bisnis ini diikuti sebanyak 50 orang dari dan berbagai bidang bisnis seperti infrastruktur. Yaitu road, bandara, kawasan industri, pengolahan limbah B3, smart city, maritim, serta industri pariwisata dan pendukungnya seperti hotel, resto, coffee shop.

Dalam kunker ke luar negeri ini, selain Gubernur Jawa Timur, hadir serta dalam presentasi dengan sejumlah Pengusaha di Inggris adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar dan Anggota Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq, Anwar Sadad, Kusnadi dan Mahhud.

Tak hanya itu, turut serta dalam

rombongan ini Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi, Kepala Bappeprov Jatim Fattah Jasin, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Jatim Hadi Prasetyo, Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim Lili Sholeh, Ketua KADIN Surabaya Jamhadi didampingi pula Duta Besar RI untuk Inggris Rizal Sukma.

Kunjungan ke London pada hari ini, dalam rangka melaksanakan promosi potensi investasi, perdagangan dan pariwisata di Jawa Timur. Kunker di London juga diadakan seminar Trade Tourism Investment dan Business Meeting dengan UK-ASEAN Business Council (UKABC) dan UK Departement of International of Trade serta 50 perusahaan di berbagai bidang seperti kimia dasar, infrastruktur, smartcity, maritim dan bidang lainnya. (hms)

Dukung Program Jokowi dengan Pergub Pemberantasan Pungli GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menyambut keinginan Presiden Ir. Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar (Pungli) dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor : 188/ 592/KPTS/013/2016 tentang Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, melalui Pergub tersebut, pihaknya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Pungli yang diketuai oleh Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf.

Tugas satgas ini diantaranya melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait, melakukan sosialisasi bersama-sama kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungli di lingkungan Pemda di Jatim, menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungli, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli di wilayah kerja Pemprov Jatim, melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat, menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungli, membentuk sekretarait dan pelaksana lapangan sesuai kebutuhan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jatim dan Kemendagri RI serta KemenPAN RB. “Inilah bentuk keseriusan kami dalam mencegah dan mem-

berantas pungli di Jatim” kata Pakde Karwo saat ditemui usai Rapat Koordinasi bersama seluruh Gubernur se-Indonesia terkait Pemberantasan Pungli yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Selain mengeluarkan Pergub dan membentuk Satgas Pencegahan Pungli, Pakde Karwo juga mempunyai strategi khusus untuk melakukan pemberantasan pungli di daerahnya. Yakni menggunakan teknologi informasi (TI) di setiap sektor pelayanan publik, khususnya yang berpotensi menimbulkan pugli.

Ia mencontohkan, salah satu layanan Pemprov Jatim yang sudah menerapkan teknologi informasi adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan TI, pembayaran pajak bisa dilakukan melalui banyak tempat seperti bank, kantor pos, bahkan mesin ATM. Dengan begitu, tidak akan timbul antrean yang berpotensi menghadirkan pungli. Menurut Pakde Karwo, pungli saat ini sulit diberantas karena selama bertahun-tahun dibiarkan sehingga dianggap lazim di masyarakat. Karena itu, pihaknya menggunakan TI sebagai salah satu solusi mencegah pungli. ”Pungli bisa terjadi karena orangnya belum diganti teknologi. Kalau orang ketemu orang, potensi pungli itu pasti ada. Untuk itu, pemerintah harus melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi. “Mengubah mental sulit, ya mengubah teknologinya saja,” kata dia. (hms)

Hal - II Edisi No. 235 Tahun XV ~ Minggu I Nopember 2016

Peringati Sumpah Pemuda

Wagub Tekankan Pemuda Makin Cinta Tanah Air

WAKIL Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengajak pemuda - pemudi makin mencintai tanah air Indonesia. Wagub juga mengajak pemuda mempunyai daya saing serta disipilin disegala bidang.

Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 88 Provinsi Jawa Timur 2016 di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (28/10).

Dikatakannya, pemuda yang hebat selain mencintai tanah air Indonesia juga harus mempunyai sumber daya manusia (SDM) dengan ketrampilan yang mumpuni dan mempunyai daya saing yang handal dan mampu bersaing diera global.

Melalui peringatan hari sumpah pemuda tahun ini ia juga menyampaikan salam hangat bagi tokoh-tokoh pemuda diseluruh penjuru negeri dan manca

negara beserta keluarga untuk tetap berjuang dan berupaya sekuat tenaga demi kemajuan dan kemakmuran Bangsa Indonesia, dan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Penghargaan dan hormat kita semua kepada Bung Karno Bapak Bangsa tokoh pemuda masa itu, yang meneriakkan kalimat yang sangat terkenal “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”,” katanya.

Saat pertama kali mendengar pidato Bung Karno ini, kita mungkin sempat bertanya-tanya. Apakah mungkin dan bagaimana caranya, hanya dengan 10 pemuda, sebuah negara bisa mengguncangkan dunia?

Jawaban atas pertanyaan ini akan kita temukan melalui faktafakta berikut ini. Data demografi Indonesia menyebutkan bahwa

jumlah pemuda di Indonesia sesuai dengan UU No 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dengan range usia antara 16-30 tahun, berjumlah 61,8 juta orang, atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang (BPS, 2014) Secara kuantitas angka 24,5% ini cukuplah besar. Ditambah lagi dalam waktu dekat ini mulai Tahun 2020 sampai 2035, Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan Bonus Demografi. Dimana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa.

Bonus demografi menjadi windosw opportunity (peluang) yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Rasio sederhananya dapat digambarkan bahwa disetiap 100 penduduk Indonesia, terdapat 64 orang yang berusia produktif, sisanya 46 orang adalah usia anak-anak dan lansia.

Rasio usia produktif di atas 64% sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk melesat menjadi negara maju. Itu adalah rasio usia produktif terbaik Indonesia yang mulai kita nikmati nanti Tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2035.

Selain pencapaian di bidang teknologi informasi, Kata Menpora, kita juga punya anak-anak muda hebat sekelas Gamal Ali Bin Said, 27 tahun asal Malang Jawa Timur yang berhasil mencuri perhatian Pangeran Charles Inggris atas inovasi Asuransi Bank Sampahnya. Termasuk, beberapa waktu lalu kita juga dibuat bangga oleh diplomat Muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia yang mampu mengguncang persidangan PBB karena diplomasinya yang keras, cerdas dan tegas melindungi Papua dari rongrongan negara-negara asing.

Hari ini adalah hari kebangkitan anak muda Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, pemuda-pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke terus bergerak memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasannya untuk kesejahteraan dan kebesaran Bangsa Indonesia, terutama di mata dunia.

Rasanya tidak cukup jika harus menuliskan semua nama pemuda Indonesia yang hari ini mengharukan nama Indonesia di kancah internasional. Tokohtokoh pemuda yang disebutkan tadi hanyalah contoh untuk mengingat kembali pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat, kita benar-benar bisa menaklukkan dunia. Jumlah yang besar saja tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan kualitas yang baik. Tugas kita semua untuk menjadikan Bonus Demografi ini memiliki makna bagi percepatan pembangunan di Indonesia.

Mari kita buktikan dalam sejarah Indonesia, untuk kesekian kalinya pemuda Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia. Bonus demografi menjadi kesempatan kita satu-satunya untuk memastikan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi negara maju sejajar dengan negaranegara besar lainnya. Di depan mata kita ada MEA dan Perdagangan bebas Asia dan dunia.

Saatnya pemuda Indonesia membangun visi yang besar menatap dunia. (kom)

Industri Perhiasan Jadi Andalan Jatim INDUSTRI perhiasan permata saat ini merupakan salah satu industri masa depan yang mrnjanjikan dan menjadi andalan Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf saat membuka Surabaya Jewellery Fair (SJF) Ke 21 Tahun 2016 di Hotel Sangri La Hotel Surabaya, Kamis (27/ 10).

Dikatakannya, pameran SJF sampai yang ke 21 di Surabaya menunjukan industri perhiasan permata berkembang pesat di Jawa Timur. Oleh sebab itu ia berharap industri perhiasan yang basisnya di Jawa Timur terus berkembang semakin bertambah maju dan mempunyai daya saing dipasar lokal dan pasar internasional.

Dicontohkannya, Singapura dan Malaysia merupakan tujuan ekspor perhiasan permata Jawa Timur. Ini menujukan industri perhiasan Jawa Timur mempunyai keunggulan yang luar biasa.

Jawa Timur mempunyai keunggulan komparatif seperti kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk jikalau dikelola dengan benar akan berkembang, tetapi kalau tidak dikelola akan habis. Tetapi saat ini dan masa depan Jawa Timur juga te-

rus berusaha mengembangkan keunggulan kekayaan kompetitif dengan daya saingnya.

Industri perhiasan permata di Jawa Timur merupakan industri kreatif yang mempunyai peran strategis dalam memdukung pertumbuhan ekonomi. Ini dibuktikan permintaan perhiasan permata khususnya emas menunjukan trennya yang semakin meningkat pesat. Hal ini dikarenakan perhiasan permata selain berfungsi sebagai karya seni yang mampu memperindah penampilan tetapi juga merupakan sarana untuk berinfestasi yang menjanjikan.

“Oleh sebab itu SJF diselenggarakan jangan setahun sekali tetapi tiga kali dalam setahun.

Karena pada dasarnya membeli perhiasan sifatnya tidak saja konsumtif tetapi juga mempunyai nilai infestasi,” katanya.

Permintaan produk komoditi perhiasan permata bisa dilihat dari kinerja ekspor ke manca negara, pada 2015 ekspor perhiasan Jawa Timur mencapai 2,71 milyar dollar AS menempati peringkat pertama ekspor non migas. Sementara ekspor perhiasan permata Jawa Timur mulai Januari-Agustus 2016 melonjak menjadi 3,55 dollar AS, juga masih menjadi peringkat

teratas ekspor non migas Jawa Timur dengan kontribusinya 29,04 persen terhadap total ekspor non migas Jawa Timur sebesar 12,22 milyar dollar AS. Selain itu, industri perhiasan permata Jawa Timur mempunyai kontribusi sekitar 25 persen terhadap produksi perhiasan nasional. Hal tersebut didukung dengan keberadaan 26 unit industri perhiasan berskala besar menengah serta 1854 unit industri perhiasan berskala kecil yang lokasinya tersebar diberba-

gai sentra industri perhiasan di 38 kabukaten/kota di Jawa Timur. Seperti di Surabaya, Gresik, Lamongan, Pasuruan, Lumajang, dan Pacitan. Industri perhiasan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 17.600 orang. Sementara itu upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan daya saing produk perhiasan dengan memberikan fasilitasi desain.

Produk perhiasan UMKM Jawa Timur banyak mempunyai keunikan yang mempunyai nilai

seni tinggi dan berbasis budaya lokal. Budaya lokal yang menjadi kearipan lokal perlu tetap dipelihara karena memiliki kareteristis yang unik ditengah kemajuan peradapan bangsa Seperti adanya lomba-lomba desain produk perhiasan yang dilenggarakan Disperindag Jawa Timur akan memperkaya desain perhiasan akan lebih kreatif dan menarik. Deain tersebut merupakan hasil karya para generasi muda anak bangsa dan pemerhati model desain perhiasan Jawa Timur yang mengambil dari budaya kearifan lokal dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur.

Ditambahkannya, perdagangan bebas saat ini sulit untuk dielakan, dicontohkan salah satunya telah diberlakukan perdagangan Masyarakar Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan sejak 2015. Dimana sepuluh negara ASEAN telah terintegrasi menjadi pasar tunggal yang memungkinkan kebesan arus barang, jasa, tenaga kerja serta arus modal antar negaranegara ASEAN semakin terbuka.

Oleh sebab itu Jawa Timur harus bisa menjadi pemain bukan menjadi penonton dan menjadi pemenannya. (kom)