Jtpos 237

ISSN : 1412-7490

Edisi No.237 Tahun XV ~ Minggu III Nopember 2016

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Status Gunung Tumpang Pitu Dipertanyakan Dari Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi untuk Tambang Emas

PENYANYI cantik yang memiliki nama asli Rini Fatimah Jaelani itu, memang dikenal sangat aktif di media sosial, terutama Instagram. Kehidupan ala Syahrini yang kerap ia pamerkan di Instagram, membuat banyak orang iri.

Pasalnya, penyanyi cantik itu terlihat begitu menikmati hidupnya, dengan sering melancong ke berbagai belahan dunia. Lahir pada 1 Agustus 1982, Syahrini kini telah menginjak usia 34 tahun. Di usianya yang tak lagi muda, Syahrini masih terlihat melajang.

Ia memang pernah dikabarkan dekat dengan beberapa pria, namun tak ada satu pun yang berhasil menyandingnya di pelaminan. Kehidupan asmaranya pun sering membuat netizen penasaran. Karena di usia yang sudah menginjak kepala 3, Syahrini seharusnya sudah mantap untuk berumah tangga.

Baru-baru ini, ia tengah dikabarkan dekat dengan seorang pria bule bernama Dash Berlin. Kedekatan Syahrini dengan Dash Berlin, yang merupakan seorang DJ internasional itu, memang bukan rahasia lagi. Keduanya kerap terlihat berlibur dan menghabiskan waktu bersama. Bersamb ke hal. 15

Banyuwangi, Jatim Pos Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan melarang adanya kegiatan open pit mining (penambangan terbuka) bertempat di kawasan lokasi hutan lindung. Mengenai larangan ini rupanya disiasati oleh oknum penguasa dan korporasi dengan melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) Pesanggaran Banyuwangi menjadi Hutan Produksi yang ujungnya menjadi tambang emas.

Seperti diungkapkan Humas Banyuwangi’s Forum For Environmnetal Learning (BaFFEL), Rosdi Bahtiar Martadi ketika dikonfirmasi mengatakan, secara administratif Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HL GTP) masuk dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

“Mengapa status HLGTP perlu diturunkan? Sebab, jika Tumpang Pitu statusnya masih hutan lindung, maka rencana penambangan emas di dalamnya akan terganjal dengan larangan Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena itu, dengan tujuan memuluskan rencana penambangan emas, maka status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu harus diturunkan. Diturunkan dari hutan lindung menjadi hutan produksi,” terangnya.

Menurutnya, untuk memuluskan renca-

UMP 2017 Jatim Sudah Ditetapkan Surabaya, Jatim Pos Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 sudah ditetapkan Provinsi Jawa Timur, Selasa (1/11/2016). Nilai UMP 2017 Jatim ditetapkan sebesar Rp 1.388.000 dan sudah ditandatangani Gubernur Jatim Soekarwo.

“Sudah saya tandatangani tadi jam 09.30 Wib. Langsung saya kirim ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja,” sebut Soekarwo saat mene- Demo buruh di depan Gedung Negara Grahadi Sumui demo ribuan buruh di de- rabaya meminta Gubernur Soekarwo menaikkan pan kantor Gubernur Jatim Jl Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Inzet: GuPahlawan, Selasa (1/11/2016). bernur Jatim, Soekarwo.

UMP ini ditetapkan berda2. Kab Gresik : Rp.3.293.510 sarkan UMK terendah di Jawa Timur, yakni 3. Kab Sidoarjo : Rp.3.290.800 Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan.

4. Kab Pasuruan : Rp.3.288.100 Berikut rincian Draf UMK 38 Kabupaten/ 5. Kab Mojokerto : Rp.3.279.980 Kota Tahun 2017: Bersamb ke hal. 15 1.

Kota Surabaya : Rp.3.296.220

Lokasi Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu Pesanggaran, Banyuwangi. na eksploitasi emas di HLGTP, melalui Menteri Kehutanan RI (yang pada saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan) lewat surat kepu-

tusan Nomor SK. 826/Menhut – II/2013 menurunkan status Hutan Lindung G. Tumpang Pitu menjadi hutan produksi. Luas

hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar. Jika diperhatikan deBersamb ke hal. 15

Kepala BPN Akui Pegawainya Lakukan Pungli Batu, Jatim PosPuluhan warga Kota Batu diduga menjadi korban pemerasan dan penipuan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini setelah proses sertifikat tanah yang prosesnya dipercayakan oleh warga kepada oknum pegawai BPN Kota Batu berinisial TPW hingga kini tidak jelas. Padahal, warga telah memenuhi permintaan biaya sertifikat tanah

oleh oknum pegawai BPN kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.

Salah satu korban, warga Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Endah mengatakan, dirinya telah mengeluarkan biaya proses pemecahan sertifikat tanah kepada oknum pegawai BPN tersebut hingga mencapai Rp 27 juta. Pembayaran biaya proses pemecahan sertifikat tanah terBersamb ke hal. 15

Kepala BPN Kota Batu, Andreas Rochyadi

Dispertan dan Perhutani Kawal Program Tanam Serentak Kedelai Lamongan, Jatim Pos Andi Purwadi, Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur berkunjung di tengah kawasan hutan wilayah Perhutani KPH Mojokerto, BKPH Dradah, RPH Sedah, tepatnya di petak 40 h, awal November lalu. Tujuannya adalah upaya Perhutani untuk peduli terhadap petani desa dekat hutan. Wilayah hutan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Desa Cerme, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Dilaksanakannya gerakan mananam Bersamb ke hal. 15

Andi Purwadi, Kadivre Perhutani Jatim dan Nur Falakhi, Dispertan Jatim.

Limbah Pabrik PT BCI Cemari Lingkungan Banyuwangi, Jatim Pos Pasca pembuangan limbah pabrik milik PT. Banyuwangi Cannery Indonesia (BCI) disoroti dibuang sembarangan ke perairan laut selat bali, kini keberadaan disekitar tempat pembuangan akhir tersebut diurug dengan media tanah dengan jumlah kubikasi puluhan truk, Jum’at lalu.

Pantauan wartawan Jatim Pos saat berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) limbah pabrik yang berada di pinggiran pantai, nampak terlihat sejumlah truk mengangkut material tanah

keluar masuk dan dijaga sejumlah orang melakukan pengawasan pekerjaan urugan serta menjaga areal yang menjadi titik obyek pembuangan limbah pabrik.

Hingga berita ini diturunkan pihak managemant pabrik PT. BCI enggan untuk dimintai keterangan dan dikonfirmasi, sehingga hal itu terkesan ada yang ditutup-tutupi terkait kelaikan dalam tahapan proses pengolahan limbah sisa hasil produksi yang setiap harinya dibuang secara sembarangan.

Seperti diungkapkan sejumlah war-

ga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik masih menimbulkan pro dan kontra terkait keberadaan pabrik pengalengan ikan berskala ekspor ini. Hal itu disebabkan, dampak dari sisa pembuangan limbah pabrik PT. BCI masih menimbulkan bau busuk menyengat hingga bertebaran disekitar pemukiman penduduk dan sepanjang jalan raya berada disekitar pabrik.

“Awal berdirinya pabrik pengalengan ikan itu sudah terjadi pro dan kontra, namun pada kenyataannya hingga saat Bersamb ke hal. 15

Foto lokasi pembuangan limbah pabrik PT. BCI yang sudah berubah wajah setelah disoroti diterbitkan di media cetak ada kegiatan urug’an material tanah

METROPOLIS

Hal - 2

Veteran Surabaya Menerima Tunjangan di Hari Pahlawan Surabaya,JatimPos Peringatan hari Pahlawan 10 Nopember 2016 lalu sangat bermakna bagi Veteran di kota Surabaya, pasalnya pada hari peringatan itu para Veteran Kota Surabaya tidak hanya sekedar mengikuti Upacara Bendera semata tetapi lebih dari itu para eks pejuang kemerdekaan itu justru menerima penghargaan dari Pemerintah berupa tunjangan hidup.

Sekalipun jumlahnya tidak begitu besar,tunjangan senilai Rp.700 ribu per orang tersebut sangat bermakna dan disyukuri oleh setiap anggota Veteran R.I “Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah yang telah berkenan memberikan tunjangan kepada para Veteran. Sekalipun tidak

banyak tetapi tunjangan ini sangat berguna dan bermanfaat serta bermakna bagi kami,” ujar Ketua Leguin Veteran Kota Surabaya Hartoyik kepada para awak media usai mengikuti Upacara Bendera memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember 2016 di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis lalu. Menurut Hartoyik

besaran tunjangan yang mereka terima sama rata bagi seluruh anggota Veteran R.I “Tidak ada perbedaan semua sama rata yaitu Rp. 700 ribu per orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jokowi-JK,” kata Hartoyik sambil menambahkan bila pihaknya memang sejak awal tidak meminta tunjangan yang besar, berapapun nilainya, kami terima yang penting ada niat mendalam dari pemerintah untuk memperhatikan kehidupan para Veteran.

Sampai saat ini Anggota Veteran yang berhak menerima tunjangan adalah sudah hampir

Risma: Semua Bisa Jadi Pahlawan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di taman Surya (10/11) (Foto:Humas pemkot) Surabaya,JatimPos Semua orang bisa menjadi pahlawan. Bahwa pahlawan tidak hanya dalam artian mereka yang berjuang secara khusus semisal mengangkat senjata di medan peperangan. Tetapi di era kekinian seperti sekarang, pahlawan bisa muncul dalam wujud anak-anak, siapapun yang peduli pada sesama, ataupun awak media massa.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan ke-71 dan Hari Kesehatan Nasional ke-52 di halaman Taman Surya, Kamis (10/11). Hadir dalam upacara tersebut, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya juga segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mereka kompak mengenakan baju atribut pahlawan ataupun seragam dinas masing-masing.

“Ketika ada orang yang mau tulus menolong orang lain yang menderita, itu pahlawan bagi saya. Semua bisa

jadi pahlawan. Tapi memang ada yang berjuang secara khusus di era nya,” tegas Wali Kota Tri Rismaharini.

Wali kota yang telah memimpin Surabaya selama dua periode ini memberi pesan khusus kepada anak-anak di Surabaya. Bahwa anak-anak di era sekarang menghadapi ancaman dan godaaan berat seiring booming nya teknologi informasi berwujud smartphone yang membuat mereka bisa aktif di media sosial ataupun melihat tayangan apa saja via Youtube. “Kalau anakanak bisa melewati itu (bisa bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi), mereka juga pahlawan,” sambung wali kota.

Wali kota alumnus ITS ini juga menyampaikan kepada awak media massa yang sehari-sehari bertugas menyampaikan informasi kepada publik melalui tulisan, suara maupun gambar, bahwa mereka juga bisa menjadi pahlawan.

“Teman-teman media juga bisa jadi pahlawan. Semisal ada yang ditulis dan diberitakan kemudian menginspira-

si orang lain yang awalnya putus asa lalu menjadi lebih semangat dan tergerak untuk maju,” sambung wali kota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan di kancah nasional dan internasioal.

Ketua Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jawa Timur, Hartoyik berharap kepada anak-anak Surabaya kelak bisa tumbuh menjadi tulang punggung bangsa yang membawa negara ini adil, makmur dan sentosa sesuai harapan pahlawan. “Dengan melihat perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, saya optimistis anak-anak akan bisa membawa negara menjadi lebih makmur,” harap Hartoyik.

Sebelumnya, ketika menjadi inspektur upacara, wali kota membacakan sambutan dari Menteri Sosial Republik Indonesia dalam memperingati Hari Pahlawan. Dalam sambutan tersebut, Menteri Sosial menekankan bahwa dalam memperingati Hari Pahlawan, kita butuh patriotisme yang bukan hanya mempertahankan, tetapi juga memperbaiki. Bahwa, selaras dengan tema Hari Pahlawan 2016 yakni “Satukan Langkah untuk Negeri”, kita harus bisa meneladai nilai luhur para pahlawan untuk bergerak bersama demi Indonesia.

“Nilai luhur itu diantaranya takwa, jujur, adil, percaya pada kemampuan bangsa sendiri yang dilandasi semangat gotong-royong dan integritas.

Mari kita tumbuhkan semangat dan kecintaan pada bangsa ini dengan menyatukan langkah,” pesan Menteri Sosial yang dibacakan oleh wali kota. (Gatot.S/JTMP)

Devile Legiun Veteran RI Surabaya ikut memeriahkan peringatan pertempuran 10 Nopember 1945 dalam parade “Surabaya Juang 2016” melintas di depan gedung kenegaraan Grahadi Surabaya, Mingu (6/11) (foto: Humas Pemkot) separuh dari jumlah 2000 Vete ran yang ada di kota Surabaya.

“Persyaratan anggota Veteran yang menerima tunjangan adalah mereka yang memiliki gelar kehormatan,” jelas Hartoyik menambahkan.

Pemenang Lomba Karya Tulis Jurnalistik Pada kesempatan tersebut Walikota Surabaya selaku Irup Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2016

juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Karya Jurnalistik berkenaan dengan penyelenggaraan Prepcom 3 Habitat III di Surabaya pada bulan Juli 2016 lalu.

Para pemenang nya adalah sebagai berikut : Kategori media cetak, juara 1 diraih Agnes Swetta Pandia dari harian Kompas dengan judul “Surabaya tempo dulu rinudu yang menyesak”. Kategori media televisi, juara pertama

diraih Rizkyka Hamama Madona dari KompasTV dengan judul “Urbanisasi tantangan kota besar”. Untuk kategori media radio, juara pertama diraih Andri Hariyanto dari Suara Surabaya Radio dengan judul “Kesan untuk Surabaya”.

Terakhir diraih Fatkhurohman Taufik dari Surabaya.net untuk kategori media online dengan artikel “Prepcom III UN Habitat, bangga menjadi Surabaya”. (Gatot.S/JTMP)

Ibu Hamil Wajib Didampingi Pendonor Darah Surabaya,JatimPos Angka kematian ibu hamil di Surabaya menurun. Tahun lalu, kematian ibu hamil sebanyak 38 kasus. Tahun ini, hingga awal November, kematian ibu hamil berada pada angka 28 kasus. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita di sela-sela acara Launching Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di balai RW II Kelurahan Sidosermo (9/11).

Menurut Febria, kematian ibu mayoritas disebabkan pendarahan saat proses persalinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemkot menggandeng sejumlah rumah sakit menjalin komitmen bersama layanan darah bagi ibu hamil. Adapun beberapa pihak yang menandatangani nota komitmen bersama ini antara lain Dinkes Surabaya, UTD PMI Kota Surabaya, RSUD dr Soetomo, RSU Haji, RS Unair, RSUD Bhakti Dharma Husda, RSUD dr Soewandhie, RSU Adi Husada Undaan Wetan, RS Husada Utama, RS Premier, RSI Jemursari, RSK Vinsentius A Paulo (RKZ), RS Mitra Keluarga, RS Siloam dan National Hospital. Melalui komitmen bersama ini, para pihak sepakat memprioritaskan kebutuhan darah bagi ibu hamil.

Layanan darah bagi ibu

Alat absensi finger print plus camera foto diri yang segera akan dipasang di seluruh SKPD untuk optimalisasi kinerja PNS Pemkot Surabaya (foto: Gatot.S/JTMP) hamil ini merupakan bagian dari program 1.000 HPK. Teknisnya, seorang ibu hamil wajib didampingi empat pendonor dengan golongan darah yang sama. Tentunya, kualitas darah pendonor telah melalui pemeriksaan sehingga aman bagi ibu hamil. Para pendonor yang berminat membantu ibu hamil dapat mendaftarkan diri di 63 puskesmas di Surabaya.

“Jadi saat proses persalinan, bilamana sang ibu membutuhkan darah sudah tidak perlu repot mencari sumbangan darah,” terang pejabat yang akrab disapa Fenny ini.

Terkait program utama 1.000 HPK, Fenny melanjutkan, sasaran utamanya yakni calon pengantin usia produktif. Pemkot mendapatkan data

calon pengantin dari Kementerian Agama. Selanjutnya, para calon pengantin tersebut difasilitasi pendampingan.

Jangka waktu pendampingan mulai jelang pernikahan hingga memiliki anak usia 2 tahun.

Kendati demikian, pendampingan ini bukan merupakan paksaan, melainkan kesepakatan dua belah pihak.

Selama pendampingan, mereka akan mendapat materi pengetahuan kesehatan reproduksi. Serta dibekali persiapan fisik dan psikis untuk menghadapi perkawinan. Saat hamil, sang calon ibu akan diikutkan kelas khusus bagi ibu hamil. Dalam kelas ini akan diajarkan bagaimana cara merawat kehamilan dan cara mengasuh anak.(Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Eko Sabdiyanto. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan.

Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Alamat Sirkulasi: Jl. Kusuma Bangsa 116 (Komplek THR Stand 30) Surabaya Telp. 031-72316006. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

236 PTT Bidan Sudah Ikut Tes Tiga Pahlawan Nasional Asal Jombang Diusulkan Bupati di Sumenep Masih Bertahan Sumenep, Jatim PosKurang lebih 236 bidan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang sudah ikut tes yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI beberapa bulan lalu, hingga saat ini masih bertahan sebagai PTT, karena belum mendapat kepastian.

Sebanyak 236 bidan PTT yang mengikuti tes untuk diangkat menjadi PNS sudah menjalani dua kali perpanjangan sebagai PTT. Kepala Dinas Kesehatan dr.H.A.Fatoni mengatakan, pihaknya tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

“Tapi ya memang belum ada kepastian,” ujarnya.

Kadis Kesehatan Sumenep, dr.H.A.Fatoni Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti terhadap nasib ratusan bidan PTT itu. Diduga belum diangkatnya para bidan PTT tersebut, karena Kementerian Ke-

sehatan (Kemenkes) RI tidak memiliki anggaran. Sehingga bidan PTT itu hanya dites namun tak diangkat jadi PNS. “Kalau secara pastinya kita tidak tahu. Hanya duga-men-

duga saja sepertinya Kemenkes tidak ada dana untuk mengangkat para bidan PTT menjadi PNS. Makanya, meski sudah dites, tapi tidak jadi diangkat. Apalagi Menterinya (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) kan ganti lagi,” tukasnya.

Menurut Fatoni semua bidan PTT itu bersabar dan tidak perlu khawatir. Sebab meski telah melakukan perpanjangan dua kali, masih bisa mengajukan perpanjangan lagi sebagai PTT. Namun dan Tolonglah bersabar dulu, soal perpanjangan PTT itu tetap bisa kok diperpanjang. Masih ada kebijakan untuk semua Bidan PTT. (rol,nan,man)

Polres Kediri Launching Program Unggulan Berbasis IT

Kediri, Jatim Pos Peresmian gedung Mapolres Kediri dan Launching Program Unggulan Sistem Pelayanan Publik berbasis it Polres Kediri berlangsung, Selasa lalu. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Anton Setiaji, secara langsung meluncurkan sistem berbasis it tersebut, sekaligus juga meresmikan gedung baru Markas Komando Polres Kediri.

Selain Kapolda Jatim, hadir dalam peresmian ini, Bupati dan Wabup Kediri, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Kejari Kabupaten Kediri, Kalapas Kediri, Dandim 0809 Kediri, Komandan Brigif 016 Wirayudha, seluruh Kapolres area Kediri Raya dan Madiun, Perbankan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kapolres Kediri, AKBP Ahmad Yusep, mengatakan, sistem pelayanan publik berbasis IT yang diluncurkan adalah aplikasi e-tilang, e-cjs plus dan monitoring CCTV online yang terpasang di lokasi rawan kriminal dan lakalantas di wilayah hukum Polres Kediri.

“Tujuan dari inovasi ini adalah menghindari pungli dan mengurangi birokrasi sehingga meningkatkan pelayanan masyarakat cepat, mudah dan bertanggungjawab,” jelas Kapolres.

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno berharap semoga gedung baru pelayanan semakin meningkatdan lan-

car. Beliau juga apresiasi terobosan inovasi layanan publik terintegrasi berbasis IT. “Saya Apresiasi sepenuhnya layanan online ini. Program ini kreatif untuk mempermudah layanan masyarakat sehingga dapat kurangi jarak dan waktu,” tutur dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Bupati menambahkan layanan berbasis IT ini semoga dapat selaras dengan layanan konvensional. Sebab tidak semua masyarakat melek teknologi. “Mari sukseskan layanan sebagai langkah nyata memberikan layanan kepada masy. Sehingga berdampak positif dalam pembangunan dan penegakan hokum,” lanjut dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

“Tantangan dan perubahan zaman begitu cepat, sehingga pelayanan publik yang dinamis, efektif danefisien serta sesuai kebutuhan masyarakat menjadi suatu keharusan”. Berangkat dari hal tersebut Polres Kediri melaunching sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Mapolres Kediri, Pare,” terang Bupati Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiaji menyampaikan, menyambut baik adanya inovasi seperti apilkasi e-tilang ini. Bahkan oleh Kapolri, aplikasi ini akan dibawa jadi Program Nasional. Saat ini masih diterapkan di 16 Polda di Indonesia. “Ini harus didukung karena memudahkan masyarakat kita. Bagi Polres Kediri

merupakan prestasi karena menjadi Pioner adanya inovasi yangakan diterapkan di seluruh Indonesia,” terang Anton.

Anton melanjutkan, tentunya program ini punya keterbatasan, misal tidak semua warga punya handphone android, tidak semua wilayah hukum terjangkau sinyal Internet dan tidak semua warga mempunyai rekening tabungan di bank. Namun hal yang diapresiasi adalah adanya sinergi positif antara tiga instansi terkait penanganan tilang.

“Tanpa kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak akan lahir aplikasi ini. Ini adalah hal positif dimana sinergi ketiganya

ini punya komitmen sama dalam meningkatkan pelayanan yang transparan,” imbuh Kapolda.

Sebagai informasi dalam aplikasi e-tilang ini, Ketika pelanggar lalu lintas mendapat surat tilang maka pembayaran denda dapat dilakukan melalui aplikasi e-tilang yang dapat diunduh playstore Android di gadget pelanggar. Tanpa harus mengikuti sidang di pengadilan. Dana denda tilang nantinya akan langsung masuk rekening kejaksaan. Tanda bukti berupa sms konfirmasi dari bank selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil STNK yang ditahan,” terang Kapolda. (Her)

Gelar Pelayanan Publik di Kabupaten Tulungagung Tulungagung, Jatim Pos Gelar layanan publik yang diadakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, mulai Senin pada minggu lalu hingga batas waktu yang telah ditentukan di halaman Kantor Bupati Jl Ahmad Yani Timur No 37 diikuti unit pelayanan dari 20 SKPD lingkup Pemkab Tulungagung, Persero, BUMN, Samsat, dan perusahaan swasta lain.

Bupati Tulungaung Syahri Mulyo SE MSi dalam acara tersebut menyampaikan, ke-

giatan itu merupakan upaya Pemerintah Daerah, sekaligus sosialisasi administrasi pelayanan kesehatan dan bidang lainya. Juga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah daerah harus bisa melayani dengan maksimal, dan merupakan salah satu esensi pelayanan untuk menjamin asas tranparansi,” ungkap bupati.

Senada dengan Bupati,

Masuk Kurikulum Sekolah Jombang, Jatim Pos Tiga pahlawan nasional asal Kabupaten Jombang diusulkan masuk dalam kurikulum pendidikan melalui mata pelajaran sejarah. Ketiga pahlawan nasional tersebut yakni KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim dan KH Wahab Hasbullah. Ketiganya yang merupakan para pendiri NU dinilai memiliki jasa besar atas perjuangan dan pendirian bangsa Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, usai melakukan ziarah dan tabur bunga ke makam pahlawan, KH Wahab Hasbullah, Kamis lalu.

“Sudah seharusnya, para pahlawan nasional asal Jombang ini masuk dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari pelajaran sejarah. Kita akan bahas itu dengan temanteman DPRD,” ujarnya.

Ia berharap, setelah ketiga tokoh asal pesantren itu dimasukkan dalam mata pelajaran, bisa menjadi teladan bagi pelajar dan generasi bangsa untuk melanjutkan perjuangan pendahulunya.

“Tidak hanya untuk kurikulum muatan lokal, kita akan mengusulkan ke pusat nantinya, sehingga sejarah perjuangan ulama bisa diketahui generasi bangsa,” tandas Nyono.

Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto serta Dandim 0814, Letkol Arh Fathurrahman. Hal itu dalam rangka peringatan hari Pahlawan yang bertepatan digelar hari ini kamis 10 November.

Selain Bupati, pemikiran serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Jombang, Handy Widyawan. “Kita berharap pemerintah bisa memasukkan ketiga nama tokoh nasional KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim dan KH Wahab Hasbullah pada mata pelajaran sekolah, ini penting karena jasa beliau sangat besar terhadap bangsa ini,” ujarnya.

Ia mengaku prihatin melihat banyaknya pelajar dan generasi bangsa ini yang tidak banyak mengetahui sejarah tokoh-tokoh asal pesantren Jombang yang ternyata memiliki semangat juang sangat besar melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Sehingga langkah yang perlu diambil pemerintah dengan memasukkan ketiga tokoh tersebut dalam kurikulum supaya bisa dipelajari generasi bangsa. “Tidak hanya berjuang mengusir penjajah, akan tetapi juga mengisi kemerdakaan dalam bidang pendidikan,” pungkas Handy.

Untuk diketahui, KH Hasyim Asyari, pendiri NU dan tokoh pengobar semangat perjuangan 10 Nopember, melalui Resolusi Jihad ini telah dinobatkan dan mendapat gelar pahlawan pada 1964. Dengan Fatwa Resolusi Jihad 22 Oktobernya, umat islam dan rakyat Indonesia akhirnya berhasil mengusir penjajah pada 10 Nopember 1945.

Kemudian KH Wahid Hasyim Menteri Agama pertama di era presiden Soekarno Mendapat gelar pahlawan pada 1964. Disamping sebagai pejuang melawan penjajah dengan pasukan Hizbullah, ayah Gus Dur ini dikenal sangat berjasa pada perumusan Pancasila saat menjadi anggota BPUPK. Rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila sebagai pengganti dari “Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” tidak terlepas dari peran seorang KH Wahid Hasjim yang juga ayah presiden ke 4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selain kedua pahlawan nasional tersebut, pada tahun 2014, KH Wahab Hasbullah tokoh inspirator, pendiri dan penggerak NU asal Tambakberas dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional oleh presiden Joko Widodo. (Her)

Kabag Humas pemerintah daerah kabupaten Tulungagung, Sudarmadji SSos.Msi menyampaikan kegiatan seperti itu menjadi kesempatan masyarakat luas. “Kita berharap kegiatan ini dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat Tulungagung, karena pelayanan yang digelar berbeda, dengan tujuan memperbaiki kinerja birokrasi karena tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan mengenai pelayanan publik sangat tinggi. Pemerintah sebagai abdi masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan sesuai bidang yang disajikan dengan baik, cepat, transparan dan

dapat dipercaya,” ungkap Kabag Humas yang murah senyum tersebut.

Ketua Panitia Kegiatan Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si dalam laporannya mengatakan, digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu cara meningkatkan inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah daerah dan membuka ruang investasi sehingga memungkinkan datangnya para investor. Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik serta untuk mempercepat peningkatan kwalitas pelayanan publik yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. (san/hms)

Jatim II

Hal - 4

Peraih Kalpataru Perintis Lingkungan  Ciptakan Pupuk Organik Cair dan Kering Banyuwangi, Jatim Pos. Patut menjadi contoh, seorang pria yang sangat sederhana yang setiap harinya bereksperiment mendaur ulang sejumlah dedaunan untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang memiliki nilai jual dan sangat berpotensi untuk meminimalisir perkembangbiakan limbah sampah.

Seorang Perintis Lingkungan bernama Ramang Rameli Rakasiwi warga Jalan Ikan Cakalang Gang VIII / No. 02 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi hingga kini terus melakukan terobosan untuk menciptakan beragam pupuk organik hingga cair yang tujuannya untuk kesuburan segala jenis macam tanaman.

Seperti diungkapkan Ramang saat ditemui kediamannya mengatakan, hingga saat ini ia terus melakukan

sosialisasi ke sejumlah sekolah agar merdeka dari sampah.

Begitu pula, memberikan kesadaran bagi ke sejumlah warga masyarakat sekitar untuk turut peduli dalam membersihkan lingkungan.

“Alhamdulillah, sedikit demi sedikit secara bertahap sudah ada banyak perubahan di masyarakat. Kini, rata-rata sudah banyak yang sadar dan peduli akan lingkungan sekitarnya. Dan, mereka sudah ada yang mau belajar untuk

Ramang (Kanan) menunjukkan pupuk hasil produksinya

mengelola limbah sampah menjadi pupuk organik yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman mereka,” katanya.

Hingga saat ini setiap harinya, Ramang terus melakukan produksi hingga ratusan bungkus untuk didistribusikan ke sejumlah pelangannya.

Terkecuali, pupuk cair yang selama ini diproduksinya dibagikan secara gratis sebagai bentuk eksperiment dan sekaligus pembuktian bahwa pupuk yang dibuatnya sangat bermanfaat bagi semua tanaman. (rim)

Pasar Ngantru Telah Menarik Simpati Masyarakat Tulungagung, Jatim Pos. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tulungagung dalam tahun ini telah mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi (perbaikan) infrastruktur pasar. Ini memberikan keseriusan pemerintah untuk upaya bagi masyarakat khususnya dan pada umumnya.

Dengan dibangun pasar di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan pembangunan kios dan relokasi pasar yang sangat menarik pastinya dan bagi pengunjung tentunya, seperti juga pembeli di wilayah

tersebut,hal ini telah di laksanakan di tahun lalu hingga sekarang.

Dalam pembangunan kios dan relokasi pasar tersebut dianggarkan di-APBD dijadwalkan harus sudah selesai dan sudah bisa di manfaatkan oleh pedagang Desember 2015 ini hingga di tahun 2016 sekarang.

Yang mana dengan dibangunanya pasar di Kecamatan Ngantru tersebut Pemerintah Kabupaten Tulungagung bertujuan yang utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil agar bisa melaksanakan usahanya dengan baik meningkatkan pendapatan

pedagang, serta pengunjung atau pembeli merasa nyaman saat berbelanja di pasar dengan bangunan pasar yang tertata rapi karena semua infrastruktur standar pasar tersebut terpenuhi, sehingga diharapkan dapat memicu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar Tradisional ini.

Kepala Dinas Pendapatan Kab Tulungagung Drs Eko Sugiono MM melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Ibu Nurweni menerangkan bahwa renovasi pembangunan berapa titik pasar tersebut nantinya selain menciptakan kenyamanan

STOP

PEREDARAN ROKOK ILEGAL Barang Siapa yang Menawarkan, Menjual, Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas Untuk Penjual Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Melanggar Undang – Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang RI No. 39 Tahun 2007

Drs. H. Rijanto, MM

Marhaenis Urip W., S.Sos

Bupati Blitar

Wakil Bupati Blitar

AKAN DIKENAI ANCAMAN PIDANA PENJARA DAN ATAU DENDA GUNAKANLAH PRODUK BERPITA CUKAI ASLI INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH :

BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 Jl. Kusuma Bangsa No.60 Kanigoro Blitar

dalam berdagang juga untuk mengevaluasi pedagang yang asli atau yang sudah lama berdagang dipasar itu jadi bukan untuk pedagang baru karena di khawatirkan akan banyak kepentingan yang masuk apabila kios dan bangunan pasar tersebut dibuka untuk pedagang baru, hal itu untuk mengantisipasi gejolak yang mungkin timbul diantara para pedagang lama, yang telah bertahun-tahun menempati kios dan bangunan pasar tersebut. (san*)

Organisasi RSUD Diyakini Tak Bersifat Fungsional Tulungagung, Jatim Pos. Kendati dikabarkan para pejabat di RSUD nantinya beralih fungsi menjadi fungsional, namun sebagian pejabat di RSUD dr Iskak Tulungagung berkeyakinan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut bakal tetap dijabat oleh pejabat struktural. Bukan pejabat fungsional.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Kasil Rokhmad MMRS, Rabu lalu, menyatakan keyakinannya jika organisasi RSUD nanti tetap seperti saat ini. “Kalau pejabatnya fungsional akan menyulitkan. Seperti di antaranya untuk urusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PA (Pengguna Anggaran),” ujarnya.

Keyakinan tersebut, lanjut dia, semakin bertambah dengan adanya informasi yang menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini sedang berproses tidak akan menyebut pejabat RSUD sebagai pejabat fungsional. “Informasinya seperti itu. Perpresnya nanti tetap akan menyebutkan pejabat di RSUD merupakan pejabat struktural,” paparnya.

Pernyataan berbeda sempat dilontarkan mantan Ketua Pansus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Tulungagung, Suprapto Spt MMA. Seperti diberitakan waktu lalu, Suprapto kala itu menyatakan jabatan Direktur RSUD dengan diberlakukannya Perda OPD tidak akan lagi dijabat pejabat struktural. Melainkan pejabat fungsional.

“Nanti ketika Perda OPD dijalankan, jabatan Direktur RSUD tidak lagi dijabat pejabat struktural seperti kepala dinas atau badan, melainkan pejabat fingsional. Sama dengan pejabat direktur lainnya di BUMD,” ujarnya.

Kemarin, Ia pun menyebut landasan hukum terkait jabatan fungsional di RSUD itu adalah PP No. 18/2016. Dalam PP No.18/ 2016 pasal 43 disebutkan unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Sejauh ini belum terbit Perpres yang mengatur tentang organisasi di RSUD. Dalam Perda OPD Kabupaten Tulungagung yang telah disahkan belum lama ini disebutkan pula pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan peraturan bupati.

Menurut Suprapto, pembentukan unit pelaksana teknis bidang kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 18/2016 memang menunggu terbitnya perpres. “Sebelum perpres itu terbit rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat bisa tetap menggunakan perundangan yang berlaku.

Yang menjadi pertanyaan lanjutan apakah dalam perpres nanti akan bertentangan dengan PP No. 18/2016,”katanya. (san*)

Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak  Se Kabupaten Blitar Tahun 2016 Blitar, Jatim Pos. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Blitar, minggu lalu telah menggelar sosialisasi perlindungan perempuan dan anak se-Kabupaten Blitar. Sosialisasi ini diikuti oleh 248 peserta terbagi dalam lima angkatan, tiap-tiap angkatan berjumlah 50 orang.

Kepala Dinas BPPKB Kab. Blitar menyambut baik kegiatan tersebut dengan harapan nantinya para peserta mendapatkan pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak sehingga dapat mencegah dan menangani secara baik para korbannya. “Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten,” tuturnya.

Lebih lanjut Kepala Dinas mengharapkan agar semua peserta dapat mengikuti sosialisasi dengan baik dan menyampaikannya kepada masyarakat di daerah masing-masing baik kegiatan formal maupun non formal. “Saya berharap nantinya peserta, dapat menjadi motor penggerak dalam perlindungan pada perempuan dan anak di wilayahnya. peserta hendaknya memberikan bimbingan dan didikan agar perempuan dan anak tidak terjerumus kepada

hal-hal yang tidak baik,” imbuhnya.

Sementara Kabid Pemberdayaan Perempuan pada BPPKB mengungkapkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menjadikan karakter perempuan dan anak menjadi kreatif di masyarakat dan bermanfaat pada orang lain. “Tugas kami adalah melakukan perlindungan perempuan dan anak melalui beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red). Tetapi kami hanya menginventarisir dengan SKPD terkait kegiatan yang dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Kabid.

Lebih lanjut selaku Kadin melalui kabid berharap agar

melalui sosialisasi ini perlindungan perempuan dan anak bersifat kompleks, sehingga penanganan terhadap masalah tersebut memerlukan pemetaan yang komprehensif tentang peta permasalahan yang ada. Di samping itu, keseriusan instansi terkait dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

“Program apapun tanpa adanya dukungan dari segenap elemen masyarakat, maka tidak akan berhasil. Keterlibatan dari segenap elemen masyarakat mempunyai peran dari perlindungan perempuan dan anak,” terangnya. (san*)

Jatim III

Hal - 5

Bupati Jombang Ultah ke-54

Karso SH.MSi

Dapat Kejutan Dari Istri Kades Se-Kecamatan Ngoro Siap Melenggang di Pilbup 2018 Jombang, Jatim Pos. Tak ada yang istimewa saat pembukaan Jambore Kader Posyandu di Stadion Kecamatan Ngoro pada, Selasa lalu. Seperti biasa acara diawali dengan sambutan dari Kepala BPMPD Darmaji selaku leading sektor kegiatan tersebut, dilanjutkan sambutan Pembukaan dari Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko semua berjalan normal.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko merayakan Ulang Tahun ke-54

Jambore Kader Posyandu yang digelar di Stadion Ngoro ini diikuti oleh Kader Posyandu dari Kecamatan Ngoro, Wonosalam, Bareng dan Mojowarno.

Dan ini adalah Jambore yang

keempat setelah sebelumnya Jambore Kader Posyandu digelar di Kecamatan Ploso, Megaluh dan di Kecamatan Mojoagung.

Namun semua berubah

ketika Bupati Nyono Suharli mengakhiri sambutan. Begitu turun dari panggung sejumlah ibu-ibu istri dari Kepala Desa Se Kecamatan Ngoro langsung menghadang bupati dengan dua buah kue tart yang diatasnya terdapat lilin menyala yang bertuliskan angka 54.

Ya, hari ini Selasa 8 Nopember 2016 adalah tepat Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko berulang tahun yang ke 54.

“Alhamdulillah, gak nyono nyono (tak dinyana nyana) saya dapat surprise seperti ini, terima kasih ibu ibu, semoga kita semua sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT,” tutur Bupati Nyono dengan mata berkaca kaca, terharu saat mendapat kejutan tersebut.

Didampingi Istri Tercinta Hj Tjaturina Yuliastuti Wihandoko, Wakil Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Ketua Forsid

Endang Joko Triono, Bupati Nyono Suharli lantas meniup lilin yang menyala di atas dua buah kue tart tersebut. Lagu selamat ulang tahun yang dinyanyikan peserta jambore posyandu menggema mengiringi Bupati Nyono saat meniup lilin lilin tersebut.

Setelah itu Bupati Nyono memotong kue tart dengan menggunakan sebilah pisau panjang. Potongan kue kemudian diberikan kepada Wakil Bupati Hj.Mundjidah Wahab. “Semoga Kabupaten Jombang selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT,” tutur Bupati.

Para Kepala Desa se Kecamatan Ngoro, Wonosalam, Bareng dan Mojowarno, serta para Kader Posyandu peserta jambore satu persatu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko. (Her/Nik)

Walikota Kediri Inginkan Alih Fungsi  Tidak Menyakiti Warga Eks Lokalisasi Semampir Kediri, Jatim Pos. Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar berharap seluruh masyarakat khusus warga ekslokalisasi Semampir bijak mensikapi program alih fungsi kawasan tersebut.

Pasalnya, lahan seluas 3,5 hektar tersebut akan dimanfaat sebagai lahan terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat kota Kediri secara luas. Hal tersebut disampaikan Walikota dalam acara sosialisasi penanganan paska penutupan ekslokaliasi Semampir di aula Kelurahan Semampir.

Sosialisasi dihadiri Forkompimda Kota Kediri dan beberapa jajaran SKPD, warga ekslokalisasi Semampir serta tokoh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).

“Saya berharap masyarakat yang menempati lahan di eks lokalisasi Semampir bijak dalam bersikap. Silakan bongkar bangunan yang panjenengan bangun sendiri agar jika ada barang yang masih bisa dipergunakan dapat dipakai. Ini demi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat kota Kediri secara luas,” ujar Walikota dalam sambutanya, Rabu lalu.

Walikota menyatakan, pihaknya sudah memberikan cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan program alih fungsi. Selain itu pemerintah kota Kediri juga sudah memberikan program bagi masyarakat ekslokalisasi sebagai bekal alih profesi.

“Berbagai program pelatihan ketrampilan sudah kita berikan pada masyarakat ekslokalisasi Semampir, baik para pelaku bisnis prostitusi maupun warga berdampak, agar mereka siap ketika dengan profesi baru paska program alih fungsi dijalankan,” lanjutnya.

Sementara dalam paparannya, Sekretaris Kota Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo

menjelaskan alasan pemkot Kediri segera menjalankan program alih fungsi, di antaranya, hasil dengar pendapat pada warga Kota Kediri melalui organisasi dan kelompok social kemasyarakat yang tidak menghendaki adanya praktik prostitusi di wilayah Semampir.

Terbitnya surat edaran Gubernur nomor 460/16474/031/ 2010 perihal pencegahan dan penanggulanganprostitusi serta women trafficking dan menindaklanjuti secara konsekwen perda nomor 26 tahun

1998.

“Alasan berikutnya adalah untuk menghilangkan dampak negatif adanya prostitusi kawasan Semampir. Sebab selama ini stikma negatif dengan adanya prostitusi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak berani mengatakan alamat rumahnya di kelurahan Semampir karena kawatir dianggap warga lokalisasi,” ujar Budwi Sunu Hernaning Sulistyo.

Untuk pengosongan lahan milik pemkot tersebut, lanjut

Budwi Sunu Hernaning Sulistyo, pemkot Kediri memberikan batas waktu hingga 10 Desember 2016.

“Tahapan pengosongan kita lakukan dengan memberikan surat pemberitahuan pengosongan pada seluruh warga di ekslokalisasi pada tanggal 10 Nopember 2016.

Kita beri batas waktu hingga tanggal 25 Nopember, jika belum dikosongkan, maka pemkot akan menerbitkan surat peringatan pertama dengan batas waktu 7 hari. Jika belum jugadikosongkan, pemkot akan menerbitkan surat peringatan kedua pada tanggal 3 Desember yang juga berjangka waktu 7 hari. Surat peringatan ketiga akan kita terbitkan pada 7 Desember. Bila masih ada yang belum dikosongkan, maka kami akan penerbitkan surat perintah pengosongan hingga tanggal 10 Desember akan kita lakukan eksekusi pengosongan lahan tersebut,” pungkas Budwi Sunu Hernaning Sulistyo. (her/adv/hms)

HMI Jombang Datangi Polres Jombang, Lakukan Audiensi Jombang, Jatim Pos. Bertempat di ruang dinas Kapolres Jombang telah berlangsung Audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang bersama Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, SIK.MH didampingi Pejabat Utama Polres Jombang, Rabu.

Perwakilan dari Mahasiswa megucapkan terima kasih atas pengamanan aksi unjuk rasa tanggal 4 Nopember 2016 di Jakarta. HMI Jombang dan Unair Surabaya sepakat tidak mengirim perwakilan aksi tanggal 4 Nopember 2016 dengan alasan belum saatnya melaksanakan aksi.

Para mahasiswa juga me-

Pasuruan, Jatim Pos. Karso SH.MSi, pria kelahiran Pasuruian, 11 September 1957.

Sejak purna tugas sebagai kepala kantor Arsip dan Perpustakaan kabupaten Pasuruan lebih suka memikirkan perekonomian rakyat kecil dan pendidikan dikabupaten Pasuruan. Wartawan Jatim Pos ini yang pada hari Senin membuat janji ketemu dengan pria jebolan S1 UNMER Pasuruan dan S2 UNEJ Jember ini.

Saat Karso menjelaskan kalau dirinya nantinya maju dalam pilkada 2018 nanti saat ini sudah banyak ditawari partai untuk dicalonkan sebagai cawabup 2018, namun semua itu tetap memohon doa restu pada para kyai, nahdiyyin dan masyarakat Pasuruan. Sesuai kesepakatan partai nantinya dan masyarakat Pasuruan ,jelasnya saat ditemui wartawan Jatim Pos. Pria ramah asli kelahiran Pasuruan dikenal sosok birokrat yang sudah berpengalaman diberbagai jabatan organisasi pemerintahan. Sejenak pria tak lain adalah Karso itu tersenyum ketika beradu pandang dengan wartawan koran ini. Pembicaraan santai- pun dimulai. Dan sepertinya Karso tak hanya mampu serta mumpuni di bidang hukum, pendidikan, dan agama. Dia ternyata dengan mudah bisa akrab dengan orang yang baru saja dikenalnya. Dan dari pembicaraan itu diketahui adanya keinginan luhur sang mantan Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, Kasi Bantuan Sosial, Kasi Rehabilitasisosial Dinsosda TK I Jawa Timur, Kabag Umum Kabupaten Pasuruan ini, untuk merubah dan mensejaterakan masyarakat Pasuruan dengan modal yang pasti harus dipegang yakni Insya Allah menjadi calon bupati atau wakil bupati Pasuruan apabila rakyat Pasuruan menghendakinya,” pungkas mantan camat Prigen ini pada Jatim Pos. (Ham)

Aman Terkendali, Meski Pilkades Diulang Situbondo, Jatim Pos. Kendati pun pelaksanaan pilkades di desa Sumberejo kecamatan. Banyuputih Situbondo diulang, namun telah berlangsung aman dan lancar, dan terkendali, Rabu lalu.

Dalam pelaksanaan pilkades yang diulang tersebut, sebanyak 371 personil gabungan mengamankan dan mengawal proses penghitungan surat suara hasil pilkades ulang desa Sumberejo yaitu Polres Situbondo 291 personil dipimpin Kabag Ops Kompol Suharyono, Kodim 0823 Situbondo 30 personil dipimpin Kapten Inf Sunaryo Danramil 0823/08 Banyuputih, Satpol PP 20 personil, Linmas 30 personil.

Dan tepat pukul 15.15 wib proses penghitungan suara dimulai setelah diperpanjang 2 jam oleh panitia pilkades dari pukul 13.00 wib untuk memenuhi kuorum 2/3 jumlah DPT. Adapun pelaksanaan penghitungan juga disaksikan oleh Tim Pengawas Pilkades Situbondo Asisten-1 Pemkab Situbondo Drs.H Suraji, MM, Asisten II Pemkab Situbondo Drs. H Sofwan Hadi, Kabag pemerintahan Drs. H Dimyahti Hamid, M.Si, Kasubbag Pemerintahan Desa Yogie Kripsiansyah, S.Stp, M.Si beserta anggota.

Pukul 17.15 wib penghitungan selesai dilanjutkan penanda tanganan hasil perolehan suara Pilkades Sumberejo oleh masing-masing saksi kelima calon kades disaksikan Tim pengawas Kabupaten kemudian pukul 17.20 Wib pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala desa Sumberejo selesai selanjutnya Kapolsek Banyuputih AKP Baktiar mengawal logistik Pilkades menuju kantor Panitia Pemilihan Kab. Situbondo. (asad)

nanyakan kepada Kapolres tentang perkembangan proses penangkapan pimpinan HMI pusat oleh Kepolisian yang mereka anggap terlalu berlebihan.

Selain membahas aksi unjuk rasa 411, kedatangan para mahasiswa ke Polres Jombang Ingin mengetahui rencana kegiatan Polres Jom-

bang ke depan terutama masalah penanganan Narkoba di lingkungan kampus/Universitas.

Kapolres Jombang mengucapan terima kasih atas kunjungan dari HMI Jombang, semoga silaturahmi ini dapat mempererat hubungan antara Polisi dengan mahasiswa. Diharapkan, anggota

HMI Jombang bisa menjadi agen untuk memberi informasi yang meliputi pungli, pekat, bahaya narkoba dan tindak pidana lainnya utk dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian.

Narkoba merupakan gerbang kejahatan bahkan sudah mulai masuk di Ponpes, Sat Reserse Narkoba Polres Jombang akan membuat perencanaan untuk mengantisipasi peredaran narkoba serta penegakkan hukum terhadap pengedar Narkoba.

Terkait masalah penangkapan pimpinan HMI di Jakarta diserahkan kepada tim penyidik yang menangani. Kapolres menghimbau, “Mahasiswa di Jombang khususnya yang tergabung dalam HMI, agar menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya kamtibmas yang kondusif”.

Kegiatan selesai dilanjutkan foto bersama Kapolres Jombang beserta PJU dengan pengurus HMI Jombang.

(Her/Nik)

Hal - 6

Jatim IV

Hal - 7

Jatim V

Hal - 8 Edisi No. 237 Tahun XV ~ Minggu III Nopember 2016

Banggar DPRD Provinsi Jatim :

“APBD Jatim 2017 Defisit Rp 306 Miliar” PENDAPATAN daerah pada rancangan perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp 27.781.544.750.123, yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp 28.88.211.416.789 yang akan dipergunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dengan demikian struktur perangkaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 306.666.666.666, yang akan ditutup dari pembiayaan netto.

Hal itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jatim melalui juru bicaranya HM Hasan Irsyad SH, MSi dalam laporannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Senin (7/11/2016).

Menurut Banggar, pembiayaan daerah pada rancangan perda tentang APBD Provinsi Jawa timur Tahun anggaran 2017 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 715 miliar, yang berasal dari perkiraan awal sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 408.333.333.334. Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 306.666.666.666 rupiah.

Disampaikan pula bahwa untuk memacu kinerja Anggaran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Badan Anggaran berharap setelah evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan disempurnakan oleh Pemerintah

kualitas belanja produktif serta prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan fiskal sebagaimana tema kebijakan fiskal tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu “pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan”.

Sedangkan kebijakan pembiayaan diharapkan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian

Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan penyerapan Anggaran Tahun 2017 bisa dimulai lebih awal dengan menyiapkan langkahlangkah berupa proses lelang dan sebagainya, sehingga pada bulan Januari 2017 bisa dilakukan penyerapan anggaran.

Namun menurut Banggar yang diketuai H Abdul Halim Iskandar, MPd, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rapergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, masih dimungkinkan terjadinya pergeseran anggaran dengan menyesuaikan dengan Nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada hari ini, badan anggaran telah melakukan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah provinsi jawa timur. Dari hasil Ketua Banggar DPRD Jatim H pembahasan rapat badan anggaran Abdul Halim Iskandar, MPd. dengan tim anggaran pemerintah provinsi jawa timur, dapat kami risiko dengan menjaga defisit dan sampaikan beberapa hal sebagai rasio utang. Badan anggaran menberikut: dukung semua catatan, saran, haMenurut Banggar, kebijakan rapan, dan rekomendasi dari koperpajakan sangat mendukung misi-komisi untuk menjadi catatan ruang gerak perekonomian, selain penting bagi pemerintah Provinsi sebagai sumber penerimaan, per- Jawa Timur guna peningkatan pajakan diharapkan dapat membe- kinerja SKPD. rikan insentif untuk stimulus pereSelanjutnya, dari laporan kokonomian. misi-komisi, Banggar menyampaiUntuk itu Banggar berharap ma- kan beberapa rekomendasi komisi salah perpajakan agar mendapat yang menjadi perhatian. perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik mengenai Komisi A (Pemerintahan) struktur regulasinya maupun Banggar mendukung catatan sarana prasarananya. Pemerintah dan rekomendasi dari Komisi A (pejuga harus melakukan program merintahan) terkait dengan pengpenegakan hukum di bidang per- anggaran SKPD yang diamanatkan pajakan. oleh perda tentang fasilitas penceKebijakan belanja kedepan, agar gahan dan penanggulangan penyaada penekanan pada peningkatan lahgunaan narkoba.

Kemudian untuk penambahan 1 (satu) badan koordinasi wilayah di bagian timur, yang raperda-nya baru akan dibahas pada bulan ini, badan anggaran mengapresiasi semoga raperda tersebut dapat di selesaikan bulan Desember 2016 tahun ini, sehingga tim anggaran pemerintah daerah dapat merencanakan penganggarannya sesuai mekanisme yang ada.

Komisi B (Perekonomian) Terkait dengan program bantuan kepada bank UMKM untuk dikreditkan kepada para petani yang dianggap masih belum memberikan dampak yang positif, sehingga perlu dilakukan sinergitas dan kerjasama antara bank UMKM dengan dinas pertanian dalam hal sosialisasi program ini.

Untuk itu badan anggaran mendukung dilakukannya sinergitas dan kerjasama antar bank UMKM dengan Dinas Pertanian demi terwujudnya gagasan gubernur menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi industri berbasis UMKM. Komisi C (Keuangan) Kemudian dari laporan komisi C (keuangan) disampaikan bahwa terhadap potensi dari sektor PBBKB tahun 2017 masih sangat rasional untuk dinaikkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Tahun 2017 kendaraan bermotor di Jawa Timur akan semakin bertambah, sehingga potensi pendapatan dari sektor PBBKB menjadi 1 triliun 950 miliar rupiah atau bertambah sebesar 50 miliar rupiah dari usulan awal sebesar 1 triliun 900 miliar rupiah.

Terhadap potensi dana perimbangan tahun 2017 untuk Provinsi Jawa Timur ada kenaikan dari rencana awal yang dianggarkan dalam RAPBD tahun 2017, namun untuk memasukkan kedalam APBD tahun 2017, harus ada kepastian dari

peratruran presiden tentang rincian APBN tahun 2017.

Apabila peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian APBN tahun anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan didasarkan pada informasi resmi dari kementerian keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2017.

Koomisi D (pembangunan) Dari laporan komisi D (pembangunan) telah direkomendasikan bahwa untuk mencari sumber PAD baru, diusulkan adanya inovasi untuk SKPD penghasil. Dan yang direkomendasikan Komisi D (pembangunan) adalah SKPD dinas lingkungan hidup agar menjadi dinas penghasil. Caranya, dengan melakukan pengolahan limbah B3.

Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera mengkaji dan mempersiapkan sarana prasarana industri pengolahan B3.

Badan anggaran juga mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berhasil mengambil alih pengelolaan pelabuhan regional, yakni Pelabuhan Tanjung Tembaga. Hal ini perlu dilanjutkan pada pelabuhanpelabuhan regional lainnya dengan cara melakukan sharing dan atau pendekatan atas kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh BUMN. Komisi E (Kesra) Terhadp rekomendasi Komisi E (kesra), Badan Anggaran juga sepakat bahwa rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera menerapkan SOP dalam rangka pelayanan kesehatan yang menjadi urusan wajib pemerintahan. (nam)

Dua Raperda Perubahan Dapat Ditetapkan

Sahat Tua P. Simanjuntak, SH. PEMBAHASAN Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah diawali sejak bulan Oktober 2015 ketika dilakukan seminar nasional di Gedung DPRD Jawa Timur.

Selanjutnya usulan inisiatif Komisi A digabungkan dengan Raperda Pelayanan Publik, masuk dalam program Legislasi daerah tahun 2016, walaupun sesungguhnya penyatuan/ penggabungan dua Raperda ini kurang tepat karena hakikat isinya tidak sejalan, yakni antara soal pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan peningkatan Pelayanan Publik. Akan tetapi yang pasti kedua Raperda ini sangat dibutuhkan oleh daerah Jawa Timur untuk mengatur sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya H Moch. Alimin,

S.Sos.MM, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (7/11/2016).

Khusus tentang Raperda P4GN pada intinya bertujuan untuk menyiapkan rumusan norma yang pasti dalam mengatur peran aktif daerah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba serta mengakomodasi peran masyarakat, ketika sesuai UndangUndang kewenangan absolute tidak berada di daerah.

Semangat daerah tersebut perlu dikuatkan dengan payung peraturan daerah sehingga berlaku mengikat bagi perangkat subyek dan dibenarkan sesuai koridor hukum.

Selanjutnya dalam hal fungsi Pelayanan Publik, Provinsi Jawa Timur telah lebih awal menginisiasi terbentuknya Perda Pelayanan Publik agar kebutuhan atas pelayanan prima dari aparat pemerintah dapat diwujudkan.

Sudah seharusnya Aparat Sipil Negara menjalankan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sesuai standar pelayanan.

Intinya adalah pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan bebas dari pungli. Secara kelembagaan, fungsi pengawas eksternal terhadap kinerja pelayanan publik tidak lagi oleh Lembaga Daerah (yang semula dijalankan oleh Komisi Pelayanan Publik/KPP Daerah), tetapi oleh Lembaga Pusat di daerah yakni Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Raperda P4GN Pertama: Raperda tentang Pencegahan, Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Pada makalah Pemandangan Umum, Fraksi Partai Golkar telah menyampaikan sejumlah catatan yang juga sejalan dengan pendapat dari Gubernur dalam menanggapi konsepsi Raperda.

Komisi A juga telah dengan cermat melakukan pembahasan lanjutan bersama unsur terkait, dan telah diperoleh beberapa kesepakatan akhir sebagaimana laporan Komisi A pada tanggal 2 November lalu.

Sebagaimana laporan dari Komisi Pembahas, ternyata draf Raperda telah dilakukan perbaikan secara mendasar sehingga materi muatannya berubah secara menyeluruh.

Dengan demikian apabila dalam sidang paripurna ini Raperda akan ditetapkan maka sesungguhnya dalam pendapat Fraksi tidak ada ruang lagi untuk melakukan koreksi terhadap draf Raperda yang sudah diubah tersebut. Padahal, kata Fraksi Partai Golkar, sesungguhnya masih perlu perbaikan untuk penyempurnaan sebagai produk hukum yang baik dan benar. Karena itu dalam hal ini Bapperda seharusnya lebih aktif melakukan penyelarasan agar struktur Peraturan Daerah sebagai produk hukum menjadi lebih sem-

purna.

Raperda Pelayanan Publik Raperda yang dibahas adalah perubahan atas Perda Jawa Timur No. 8 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dalam rangka melaksanakan perintah perUU-an yang lebih tinggi terkait kelembagaan dan kewenangan yang dilakukan daerah.

Sejumlah Bab dan Pasal pada Perda terdahulu yang disesuaikan dan/atau dihapus adalah: Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 35 tentang Pengawasan, Pasal 36 dan Pasal 37 tentang Pengaduan, serta menghapus Bab VIII dan Bab X serta Pasal 56.

Satu hal utama yang dihapus adalah Kelembagaan Komisi Pelayanan Publik (KPP Jawa Timur) serta fungsi dan kewenangannya berada pada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur selaku aparat vertikal di daerah. Di samping itu fungsi pengawasan atas pelayanan publik dapat diperankan oleh Pengawas Internal dan Eksternal termasuk DPRD. Dari rumusan draf Perubahan, kiranya telah memenuhi ketentuan dan harapan.

Karena Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak, SH berpendapat, Raperda Perubahan ini dapat dituntaskan untuk ditetapkan. (nam)

Hal - 9 Edisi No. 237 Tahun XV ~ Minggu III Nopember 2016

Fraksi PKB Usul Edukasi Bahaya Narkoba Libatkan Pesantren DEMI mewujudkan generasi muda Jawa Timur yang bebas Narkoba, serta untuk menciptakan optimalisasi pelayanan publik di Jawa Timur, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur, menyatakan ‘Dapat Menyetujui’ Raperda tentang Pencegahan dan Pembe- Ilustrasi: suasana salah pondok perantasan Penyalahgunaan dan santren di Jombang, Jawa Timur.

Peredaran Gelap Narkoba, dan Raperda tentang Perubahan Atas telah melakukan kajian dan telaah Peraturan Daerah Provinsi Jawa secara mendalam terhadap Nota Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penjelasan Komisi A selaku Komisi Pelayanan Publik untuk ditetapkan pengusul mengenai dua Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut yang disampaikan pada 14 September 2016, dan PendaProvinsi Jawa Timur.

Pendapat akhir itu disampaikan pat Gubernur Jatim tentang kedua Fraksi PKB melalui juru bicaranya raperda tersebut yangdisampaikan Dra Hj Khofidah, dalam rapat pari- pada 29 September 2016. Juga purna DPRD Provinsi Jawa Timur, Fraksi PKB telah menelaah dan Senin (7/11/2016). mengkaji Laporan Komisi A terhaMenurut Fraksi PKB, pihaknya dap kedua Raperda tersebut se-

bagaimana disampaikan pada 2 November 2016.

Atas terselesaikannya pembahasan terhadap kedua Raperda tersebut, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan. Pertama, mengapresiasi perubahan judul Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) sebagaimana tertuang dalam Laporan Komisi A tanggal 2 November 2016. Hal tersebut sesuai dengan salah satu poin tanggapan Fraksi PKB terhadap Pendapat Gubernur Jawa Timur.

Kedua, terkait pelaksanaan fungsi antisipasi dini penyalahgunaan narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun sosialisasi dan edukasi tentang ba-

haya narkoba sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 sampai pasal 12 Raperda FP3N, Fraksi PKB mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur melibatkan peran serta pesantren.

Hal tersebut relevan mengingat penyebaran dan kekuatan posisi kelembagaan pesantren sangat mengakar dalam struktur sosiologis masyarakat Jawa Timur.

Ketiga, terkait Raperda Inisiatif DPRD Jatim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, Fraksi PKB menilai substansi Raperda tersebut hendaknya tidak hanya difokuskan kepada penghapusan Komisi Pelayanan Publik, akan tetapi juga mengakomodasi beberapa ide pembaharuan dalam pelayanan publik.

Misalnya, memasukkan unsur penggunaan teknologi dalam pelayanan publik di Jawa Timur, serta

peningkatan kualitas SDM sebagai “man behind the system”.

Dengan demikian, kata Fraksi PKB yang diketuai H Baddrut Tamam, S.Psi,Raperda ini tidak hanya menyesuaikan dengan semangat PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, akan tetapi juga menyesuaikan dengan semangat pembaharuan pelayanan publik yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Terkait beberapa catatan tersebut, Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur meminta kepada Gubernur, untuk segera menetapkan aturan teknis pelaksanaannya, serta mengakomodasi beberapa hal tersebut dalam Peraturan Gubernur. (nam)

Akibat Narkoba, Kerugian Ekonomi Capai Rp 9,5 Triliun NARKOBA memang menjadi salah satu masalah yang urgen untuk ditangani.

Di Indonesia, dalam sehari, sebanyak 46 jiwa melayang karena over dosis narkoba.

Saat ini sudah lebih dari 5,9 juta orang “pemakai” menjalani rehabilitasi, sepertiganya tidak tertolong.

Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya Islan Gatot Imbata itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (7/11/2016).

Menurutnya, di Provinsi Jawa Timur, tingginya pengguna Narkoba telah menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp 9,5 triliun per tahunnya.

Pada 2015, dari 4,9 juta pengguna Narkoba di Indonesia, 400 ribu di antaranya berada di Jawa Timur.

Khusus di Jawa Timur, da-lam rentang waktu tiga ta-hun berturut-turut yaitu 2010-2012 menempati urutan pertama jumlah kasus Narkoba. Pada tahun 2010 ditetapkan 6.395 tersangka dan meningkat menjadi 8.142 tersangka di tahun 2012. Hal ini menunjukkan pentingnya Perda ini.

Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untari

Bisowarno, MAP,juga menyatakan mendukung adanya perubahan judul Raperda P4GN menjadi Raperda Fa-silitasi Pencegahan dan Pe-nanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Raperda FP3N). Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kewenangan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang BNN, serta Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui adanya enam ruang lingkup Raperda ini, yaitu antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pendanaan, partisipasi masyarakat serta pelaporan, sebagai bentuk penyempurnaan dari apa yang ada di Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Sebagai tindak lanjut Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Peraturan Gubernur dapat segera disusun dan disahkan.

Selain itu, dukungan fasilitasi, sosialisasi dan edukasi agar segera direalisasikan

dalam tahun anggaran mendatang.

Selanjutnya, mengenai Raperda kedua, yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi telah terselesaikannya revisi Raperda pelayanan publik ini. Raperda ini dibuat untuk meng hapus keberadaan Komisi Pelayanan Publik di Jawa Timur karena tugas dan fungsinya sudah dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman RI di Jawa Timur.

Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tumpang tindih fungsi kelembagaan yang berwenang menangani pengawasan pelayanan publik di Jawa Timur.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung upaya mewujudkan sistem pengaduan pelayanan publik yang mudah dan murah dengan penggunaan teknologi kekinian dalam revisi Perda ini. Misalnya dengan surat elektronik, sehingga pengaduan dapat berjalan cepat, mudah, dan murah.

Sebagai tindak lanjut revisi Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar fasilitas penerimaan pengaduan yang berupa pusat pengaduan (call center), alamat surat elektronik dan/atau sarana teknologi informasi lainnya agar dapat segera direalisasikan.

Publik harus dimudahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dalam melakukan pengamengungkap kasus peredaran narkobadan meng- duan, demi terciptanya amankan barang bukti sabu-sabu seberat 2 kilogram pelayanan publik yang serta pil ekstasi sebanyak 3.000 butir, Juni 2016 lalu. makin baik. (nam)

Jatim VIII

Hal - 10

Ternak Bebek Petelur di Desa Banjarsari Kulon Cukup Menjanjikan

Kepala Diskanla Jatim Heru Tjahjono di tengah-tengah peserta Jatim Fair 2016 Peternak bebek petelur

Madiun, Jatim Pos. Usaha peternakan bebek petelur di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun rupanya tidak

boleh dipandang sebelah mata.

Usaha rumahan ini ternyata banyak membawa manfaat, di antaranya membantu untuk memperbaiki dan mengangkat

perekonomian masyarakat.

Martono, salah satu peternak di Dusun Ngesrep, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan mengaku per harinya bisa jual telur bebek sekitar 1900 lebih telur dari 2700 ekor bebek yang produksi, dengan harga jualnya Rp. 1500 – Rp. 2000 per biji. “ Rata-rata, setiap hari bisa menghasilkan telur sekitar 70 % - 85 % per 100 ekornya, “ ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk pemasaran telur bebek biasanya diambil langsung ke rumah oleh para tengkulak dari Tulungagung, Brebes dan Jakarta. Sementara bebek petelur yang sudah afkir biasa dijual ke daerah

Bali dan Jakarta. “Kalau bebek yang sudah afkir setiap tiga bulan sekali kita jual, rata-rata per ekor memiliki bobot 3 Kg seharga Rp. 50 ribu,” katanya.

Peternak bebek petelor yang tergabung di Kelompok Itik Petelor “ Ngudi Mulyo “ ini mengaku, awal mula beternak hanya 100 ekor saja, dengan harga bibit indukan bebek umur 5 – 6 bulan seharga Rp. 75 ribu per ekor. Dengan teknik budidaya tumpangsari, di bawah kandang bebek tersebut di buat kolam ikan lele dan sebagian ayam kampung.

Sedangkan kendala yang dialami dalam bisnis bebek petelur yang sudah ditekuni sela-

ma puluhan tahun itu, menurut Martono adalah dari segi pendanaan termasuk jenis penyakit yang sering menimpa bebek tersebut. ”Kendala yang selama ini saya rasakan hanya jenis penyakit, kalau ternak sudah terkena penyakit kadang kita tidak tau jenis obat untuk menyembuhkannya, kita berharap ada perhatian dari Dinas terkait untuk membantu memberi pengarahan dan memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit pada ternak bebek kita,” jelasnya.

Sementara Kepala Desa Banjarsari Kulon, Abdul Malik, menuturkan, dari segi penda-

naan mulai saat ini untuk kelompok usaha yang ada di Desanya bisa mengajukan pinjaman dana melalui BUMDes “Sejahtera“ yang sudah lama di bentuk melalui Dana Desa. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian Desa Banjarsari Kulon.

“Kita berharap dengan pengembangan BUMDes, pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan lebih baik dan terus meningkat, karena Dana Desa yang sudah dicairkan selain untuk pembengunan insfratruktur juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes, “ pungkasnya. (jum/adv)

BKP Berikan Pelatihan Berbagai Olahan Pisang Kepada KWT Madiun, Jatim Pos. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Madiun melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat bagi Kelompok Wanita Tani/KWT (Cukai) tahun 2016 di Kali Catur Resort, Jl. Raya Madiun Ponorogo, Km 3, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Kamis (10/11/2016).

Kegiatan yang digelar selama dua hari, mulai tanggal 10 - 11 November 2016 tersebut di ikuti oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) dari Kecamatan Dagangan.

Sementara pembinaan dan pelatihan tersebut di fokuskan pada olahan

pangan berbahan baku pisang, diantaranya, keripik pisang aneka rasa yakni rasa susu, coklat, strawberry, keju dan balado serta tepung pisang yang akan diolah menjadi brownis pisang.

Kepala BKP Kabupaten Madiun, Ir. H. Edy Bintardjo, MTP, menuturkan, kegiatan ini merupakan pengembangan dari keberhasilan KWT di Kecamatan Dagangan dalam memanfaatkan dan mengolah pisang-pisang yang bernilai jual rendah menjadi berbagai macam jenis produk olahan pisang yang mempunyai nilai jual dan layak dipasarkan.

“Sebelumnya memang sudah ada pendamping dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang

sudah menganalisis pisang apa saja yang bisa diolah menjadi kudapan – kudapan yang lain untuk meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat.

Dan melalui kegiatan ini kita melakukan pengolahan pisang yang memiliki harga jual rendah tersebut menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga memiliki harga jual yang lebih menguntungkan bagi petani atau produsen,“ jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, karena di Kabupaten Madiun jumlah produksi pisang setiap tahunnya sekitar 2300 Kwintal, dan baru dijual dalam bentuk pisang dan belum diolah dalam bentuk makanan yang lain, para peserta

pembinaan dan pelatihan ini ditargetkan bisa dikembangkan dengan sistim kluster.

“Targetnya untuk peserta, karena produk olahan pisang ini sudah mulai bagus, sudah teruji dan laku dijual, setelah teman – teman KWT bisa produksi pisang, nanti dikembangkan menjadi kluster, nanti kelompokkelompok yang lain akan membuat makanan seperti itu dengan merek yang sama,” katanya.

Sementara itu pendamping olahan pangan berbahan baku pisang dari IPB (Institut Pertanian Bogor), Deki Purnaya, mengatakan, ada tiga varietas pisang yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat

Kepala BKP Kabupaten Madiun, Ir. H. Edy Bintardjo, MTP

disekitar daerah Kecamatan Dagangan yang bisa dijadikan bahan baku olahan pisang, diantaranya, pisang raja nangka, pisang kidang dan pisang raja manggis. “ Ketiga jenis pisang ini harga jualnya dipasaran jauh lebih rendah dibandingkan dengan jenis-

jenis pisang meja seperti pisang raja temen dan pisang raja ketan. Jadi syaratnya selain murah, pisangnya juga harus bagus memiliki daya tahan terhadap penyakit, dua kriteria ini kita temukan di tiga varietas pisang tersebut,” jelasnya. (jum/adv)

Bupati Madiun Laksanakan Panen Padi Di Desa Sidodadi Mejayan Madiun, Jatim Pos. Bupati Madiun, H. Muhtarom dan Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto serta Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono dan Perwakilan Forpimda Kabupaten Madiun melaksanakan panen padi jenis C 4 dan Ciherang di Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Selasa (9/11/2016).

Menurut Bupati Madiun, H. Muhtarom, panen padi jenis C 4 dan Ciherang ini merupakan panen padi musim tanam MK II tahun 2016 dengan luas areal mencapai 195 Ha. Dari luasan itu, 7 Ha diantaranya ditanami dengan pola tanam sebar.

Berdasarkan evaluasi, hasil

panen padi yang ditanam secara konvensional oleh petani Desa Sidodadi perubin mampu menghasilkan 10,24 ton/Ha. Sedangkan yang ditanam dengan pola sebar bisa mencapai 11, 22 ton/Ha. “ Saat ini petani harus maju dan terus berupaya mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan. Petani kita juga harus mempunyai wawasan berorientasi bisnis, disamping berusaha meningkatkan hasil pertanian juga meningkat pendapatannya dari upaya memahami pasar sehingga produk pertaniannya dapat menghasilkan,“ kata Bupati Madiun.

Disamping itu, Bupati ber-

Bupati Madiun, H. Muhtarom dan Wabup, H. Iswanto serta Ketua DPRD, Djoko Setijono dan Perwakilan Forpimda Kabupaten Madiun syukuran panen padi jenis C 4 dan Ciherang di Desa Sidodadi

harap petani tidak hanya menanam padi, tetapi juga menjadi petani holtikultura. Dan petani

juga harus memahami tehkologi informasi agar bisa mengetahui kebutuhan pasar dan yang bisa

disiapkan.

“Dengan perkembangan teknologi terapan yang dilakukan oleh petani baru - baru ini dengan cara tanam tebar, ditinjau dari biaya produksi , waktu dan hasil memang lebih menguntungkan, namun bagi petani yang belum siap menerapkan sistem tanam tebar jangan memaksakan diri, kuasai pengetahuan dan tehnologinya baru melaksanakan,” Jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, para petani juga harus mampu semaksimal mungkin mengelola dan memanfaatkan teknologi. Di samping itu juga harus memperhatikan adanya tenaga

kerja yang masih membutuhkan lahan pekerjaan.

“Jika dilingkungan masih banyak tenaga pertanian maka penggunaan mesin pertanian hendaknya dapat diperhitungkan, ini demi kebutuhan tenaga kerja yang memerlukan lapangan kerja di bidang pertanian, namun bila dilingkungan sudah sulit untuk mendapatkan tenaga kerja maka tehnology mesin pertanian baru di manfaatkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, di tahun 2016 ini Kabupaten Madiun mengalami surplus 239 ton setara beras sehingga mampu menyumbang kebutuhan beras secara nasional. (jum/adv)

Dinas Koperindagpar Beri Pelatihan Pembuatan Kue di Desa Krandegan

Pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue tahun 2016 di Desa Krandegan

Madiun, Jatim Pos. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Koperindagpar) Kabupaten Madiun melaksanakan

pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat berupa pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue tahun 2016 di Desa

Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin (7/11/2016).

Kegiatan yang diikuti sekitar 30 orang dari masyarakat dan IKM yang mempunyai usaha dan yang akan merintis usaha roti di Desa Krandegan tersebut di adakan selama tiga hari yakni tanggal 7 - 9 November 2016.

Sementara sumber dana pelaksanaan kegiatan itu, bersumber dari dana DBHCHT (cukai) Kabupaten Madiun tahun 2016.

Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Koperindagpar Kabupaten

Madiun, Drs. Hery Nurtjahjono, mengatakan, maksud dan tujuan pelatihan tersebut adalah untuk mendidik peserta pelatihan agar lebih produktif sehingga diharapkan bisa tumbuh dan berkembang lebih baik dibidang pembuatan kue.

“Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan pemberdayaan masyarakat terutama ibu rumah tangga. Dan pelatihan ini haruslah dapat terus dikembangkan dan berkelanjutan, agar peserta yang telah mengikuti pelatihan nanti dapat mengaplikasikan ilmu yang di-

dapat selama pelatihan dan bisa mandiri, salah satunya membuat usaha kue di rumah yang nantinya bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan keluarga,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, tenaga pengajar maupun instruktur dalam kegiatan pelatihan itu adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dekopinda Kabupaten Madiun dan LPP Kerja Rieny Kediri. Para peserta akan diajari membuat beberapa kue kering dan roti, selain itu resep roti dan kue kering yang diajarkan oleh tenaga pengajar

juga mengunakan timbangan yang tepat, bahan baku yang berkualitas baik, dan cara pembuatan atau teknik yang benar agar kue yang dihasilkan mendapatkan cita rasa yang enak, renyah, tahan lama dan empuk.

“Dengan memiliki ketrampilan membuat kue, ibu rumah tangga bisa berwirausaha membuat kue. Ketika usahanya berkembang, para ibu rumah tangga ini bisa mandiri dan memperkuat perekonomian keluarga sehingga lebih sejahtera,” pungkasnya. (jum/adv)

Jatim VII

Hal - 11

BPBD Libatkan 1000 Orang 

Bersih-bersih Sungai di Pintu 12 dan Sungai Tempursari

Madiun, Jatim Pos – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun melaksanakan apel siaga relawan sungai dan bersih-bersih sungai di dua lokasi berbeda, yakni di sungai pintu air 12 Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan sungai di Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Sabtu (12/11/ 2016).

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Edy Harianto, kegiatan tersebut diikuti sekitar 1000 orang dari seluruh komponen, mulai dari masyarakat, PNS , TNI/POLRI, LSM, Perguruan

Tinggi dan para relawan sungai.

Selain itu juga dihadiri Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Forkopimda, Sekda, Kepala SKPD, Camat, TNI/Polri, Direktur Pengurangan Resiko BNPB, Ketua Pelaksana BPBD Provinsi Jatim, dan masyarakat setempat.

“Kegiatan ini merupakan gerakan pengurangan resiko bencana di Kabupaten Madiun dengan sosialisasi pengelolaan sungai kepada aparatur dan masyarakat, pembentukan dan pengembangan komunitas relawan sungai kemudian apel 1000 relawan dan dilanjutkan bersih-bersih sungai,” jelasnya.

Sementara lokasi bersih – bersih

sungai tersebut di bagi enam zona, zona 1 – zona 3 dilaksanakan di sungai pintu air 12 Desa Glonggong, zona 4 di sungai RT. 17 Desa Tempursari, zona 5 di sungai RT. 18 Desa Tempursari dan zona 6 di sungai RT. 20 Desa Tempursari.

Sementara itu, Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan, kegiatan ini selain untuk menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat, serta tantangan yang semakin besar juga sebagai pengelolaan dan pengurangan akan resiko banjir.

Dan dalam hal ini Pemerintah akan mengembangkan gerakkan membangun bangsa dan negara

Dinkoperindagpar Sosialisasikan Regulasi USP Koperasi

Madiun, Jatim Pos – Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Dinkoperindagpar) Kabupaten Madiun mensosialisaikan regulasi Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi kepada para pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan USP Koperasi di gedung pertemuan Hotel Setia Budi, Jl. Mangga Kota Madiun.

Kegiatan sosialisasi yang digelar selama dua hari, 27 – 28 Oktober 2016 tersebut diikuti sekitar 100 orang dari pengurus KSP dan USP Koperasi dengan nara sumber langsung dari UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperindagpar Kabupaten Madiun, Ir. Amin Santoso, MMA, mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen pengelolaan usaha simpan pinjam khususnya terkait Permenkop tahun 2015.

“Kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan kemampuan praktis bagi setiap pengelola USP Koperasi agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota atau calon anggota dengan efektif dan efisien sesuai de-

ngan peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya, sosialisasi terkait Permen tahun 2015 yang meliputi Permenkop No. 15 tahun 2015 tentang USP Koperasi, Permenkop No. 16

tahun 2015 tentang kegiatan USP dan pembiayaan syariah koperasi, Permenkop No. 13 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi USP Koperasi dan Permenkop No. 11 tahun 2015 tentang Juklak pemupukan modal pada koperasi.

Menurutnya, Pengurus KSP dan USP Koperasi yang diundang tersebut diberikan materi pemahaman mengenai regulasi tentang koperasi yang baik dan benar.

Selain itu juga diberikan pelatihan manajemen pengelolaan USP Koperasi sesuai dengan Permen tahun 2015.

“Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini Koperasi yang ada di Kabupaten Madiun yang ingin menjalankan usahanya dengan bernaung di koperasi harus melaksanakan aturan perkoperasian dan ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh koperasi-koperasi tak terkecuali untuk koperasi KSP dan USP,” pungkasnya. (jum/adv)

yang tangguh yang dimulai dari tingkat bawah yaitu masyarakat, tingkat menengah dengan membangun Kota atau Kabupaten yang tangguh hingga ke tingkat Nasional.

Lebih lanjut dikatakan, di Kabupaten Madiun, gerakan pengurangan resiko bencana diawali dengan gerakan restorasi sungai kepada Aparatur Pemerintah, Wirau-

Produk Keripik Ketela Desa Winong Merambah Ke Supermarket

Keripik ketela produk Desa Winong

Madiun, Jatim Pos – Produk usaha industry kecil keripik ketela rasa gadung di Desa Winong, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun mulai banyak diminati masyarakat. Terbukti, saat ini lonjakan permintaan dari konsumen semakin meningkat, bahkan pemasarannya kini mulai merambah ke supermarket.

Kepala Desa Winong, Kecamatan Gemarang, Priadi mengatakan,

Desa Krebet Tingkatkan Swasembada Pangan di Bidang Pertanian Madiun, Jatim Pos – Pembangunan bidang pertanian merupakan salah satu prioritas yang dilaksanakan di Desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Upaya peningkatan produksi padi pun terus ditingkatkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung Pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan dibidang pertanian.

“Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di Desa Krebet. Peranan sektor pertanian bukan saja memberikan andil terha-dap ketahanan pangan tetapi juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian di Desa Krebet ini , “ kata Kepala Desa Krebet, Supriyadi, kepada Jatim Pos, Selasa (9/11/2016).

Menurutnya, untuk swasembada pangan khususnya beras di Desa Krebet sudah tidak bisa diragukan.

Sebab luas areal persawahan yang

Kepala Desa Krebet, Supriyadi

kurang lebih 176 Hektare produktivitasnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya. “Kalau produksi beras di Desa Krebet cukup memenuhi. Hanya saja kendalanya saat musim tanam tiba kebutuhan air irigasi selalu tidak mencukupi,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, di Desa Krebet dengan jumlah penduduk se.kitar 2800 orang mayoritas sebagai petani, yang terdiri dari 5 kelompok tani. Sementara tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan

saha, dan masyarakat. Selain itu juga dibentuk forum sungai di Dasa Glonggong dan Desa Tempursari yang sering terkena banjir.

“Melalui forum sungai diharapkan mampu mengembangkan program pengurangan resiko bencana sekaligus sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ataupun restorasi sungai,” pungkasnya. (jum/adv)

sektor pertanian di Desa Krebet adalah berkaitan dengan sarana prasarana, seperti halnya saluran irigasi untuk pengairan sawah di musim tanam yang selalu kekurangan air.

Dan untuk meningkatkan potensi pertanian itu, Supriyadi berharap kepada pemerintah daerah bisa membantu untuk mewujudkan sarana prasarana irigasi untuk pengairan lahan persawahan, karena sumur P2AT maupun sumur dalam yang sudah ada saat ini belum mampu membantu mengairi seluruh lahan pertanian, sehingga bantuan dari Pemerintah Daerah sangat diharapkan sebagai langkah awal untuk meningkatkan sektor pertanian di Desa Krebet.

“Kita akan terus berupaya mencarikan bantuan ke dinas-dinas terkait, utamanya di Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan, selain itu pihak pemerintah desa juga akan mengalokasikan dari anggaran Dana Desa untuk peningkatan sektor pertanian,” pungkasnya. (jum/adv)

hingga saat ini ada tiga industry kecil keripik ketela rasa gadung yang masih berproduksi di desanya.

Ketiga industry tersebut berada di Dusun Gebangan, Desa Winong, Kecamatan Gemarang. Menurutnya, usaha ini menjadi peluang bagi masyarakat desanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber penopang ekonomi keluarga.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu produk usaha tersebut adalah industri kecil keripik ketela rasa gadung “Anugerah Tela” milik Sumiati. Sebuah industry kecil yang sudah digeluti kurang lebih sekitar 20 tahun tersebut bermula saat adanya pelatihan pembuatan keripik ketela dari desa, akhirnya berkembang dan terus dikelola oleh keluarga hingga sampai sekarang. “Kalau dulu memang ada kelompok industrinya, tapi sekarang sudah tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Sumiati salah satu pemilik industri keripik ketela rasa gadung, mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kendala dalam produksi, karena pasokan bahan baku ketela untuk produksi keripik tersebut berasal dari desa setempat dengan harga Rp. 1500 perkwintalnya.

“Untuk produksi keripik ketela selama ini belum ada kendala lancar-lancar saja, mencari bahannya gampang dan pasti ada, yang menjadi kendala saat proses pen-jemuran karena cuaca mendung atau hujan, keripik tidak cepat ke-ring,” ungkapnya.

Menurutnya, jika tidak ada kendala dalam proses penjemuran dalam seminggu bisa memproduksi 2 kwintal keripik singkong rasa gadung tersebut. Sementara dari segi pemasarannya, menurut Sumiati, selain diambil langsung kerumah oleh para pembeli, keripik singkong hasil produksinya sudah di jual di sebuah supermarket yang ada di Kecamatan Gemarang.

“Ada berbagai kemasan, untuk kemasan kecil kita jual seharga Rp. 2000, sementara kemasan besar kita jual seharga Rp. 5000,” pungkasnya. (jum/adv)

Jatim VIII

Hal - 12

PEMKOT BATU

Suliyanah, S.Sos

Drs.Teguh Yulianto

Dra. Mistin, M.pd.

Kepala Bagian

Kepala Bagian

Kepala Dinas

Perusahaaan Daerah Air Minum KOTA BATU

Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga

PEMKOT BATU

Kecamatan Bumiaji KOTA BATU

Drs. Eko Suhartono

Edi Junaedi

Drs. Arief As Siddiq

Drs. Aries Imam Wahyono

Kepala Dinas

direktur utama

Kepala Dinas

Camat Bumiaji

PEMKOT BATU

Bagian Administrasi Pemerintahan

Thomas Madyo,S.sos Kepala Bagian

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

PEMKOT BATU

DPRD KOTA BATU

DPRD KOTA BATU

DPRD KOTA BATU

Fraksi Kebangkitan Bangsa

Fraksi Partai Gerindra

PEMKOT BATU

DPRD KOTA BATU Fraksi Partai HANURA

Koramil Batu 0818 \ 02 Danramil Kapten CAJ Bambang Heryanto

Cahyo Edi Purnomo, S.Pd.,S.H.,MH Ketua DPRD Kota Batu (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

H. Moch. Didik Subiyanto,SH

Katarina Dian, S.Sos

Drs H. Sugeng Hariono

DPRD KOTA BATU Fraksi Partai NASDEM

DPRD KOTA BATU Fraksi Partai Demokrat

DPRD Kota Batu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

DPRD KOTA BATU Fraksi Partai Amanat Nasional

Shandy Pratama Putra

Dinas Pendidikan PEMKOT BATU

Bagian Administrasi Kesra dan Kemayarakatan

Kesbanglinmaspol

Deddy Irfan Alwani, SE. MM

Ludi Tanarto, S.P.

Lesehan W aroeng Bamboe Waroeng cita rasa harmoni suguhan kuliner tradisional hamparan kolam ikan koi Jalan Raya Selecta Kota Wisata Batu, Telepon : 0341 - 590754, Fax : 0341 - 5025608, email : waroeng_bamboe@yahoo.co.i, website : www.waroengbamboe.com

Lo vina Sambel Apel, K ar aok e, Lovina Kar araok aoke, Home St ay dan R es Sta Res estto Room rate mulai dari 60 ribu - 200 ribu, buka mulai pukul 15.00 - 02.00 fasilitas 12 room : small, deluxe, large, dan VIP

Telepon: 0341 - 595525, Jalan Raya Panglima Sudirman nomor: 105 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Wisata Batu

Nur Aulia Lisanti

“Bersama rakyat TNI kuat, hebat dan profesional siap mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”

Koramil Junrejo 0818 \ 34 Danramil Pelda Joko Ismanu “Bersama rakyat TNI kuat, hebat dan profesional siap mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”

Kodam 5 Brawijaya Lakukan Sanitasi Jambanisasi Sejuta Jamban Malang, Jatim PosSanitasi jambanisasi sejuta jamban 10\11 program Kodam 5 Brawijaya Malang, dilaksanakan di desa Kepuharjo Karangploso. Kegiatan sejuta jamban melibatkan anggota TNI Kudam 5/brw sebanyak 30 personil bekerja bersama masyarakat khususnya warga Kepuharjo yang hadir juga kepala desa Khamim.

Lettu Yusuf Suryanto mengatakan “kegiatan sanitasi jambanisasi ini program rutin dari Kodam 5 Brawijaya pelaksanaan di lakukan setiap tahun, saat ini pelaksanaanya sudah 3 bulan di tahun ke dua, di dua desa yang pertama buring malang berlanjut di desa Karangploso’’ pungkasnya.

Melalui program sanitasi jambani-

sasi dari Kodam 5 Brawijaya, Khamim berharap “tidak ada lagi masyarakat yang buang hajat dan air bekas cucian rumah tangga di kali supaya tidak mencemari kali atau parit yang airnya digunakan untuk mengairi sawah petani dimana Karangploso terkenal dengan padinya dan beras bengawan Karangploso’’ himbaunya.

Disinggung jika ada masyarakat yang belum atau tidak mampu mempunyai jamban bagaimana supaya bisa mendapat bantuan dari Kodam 5 Brawijaya, Lettu yusuf Suryanto mengatakan “masyarakat di arahkan ke kemitraan Kodam 5 Brawijaya yaitu Koramil, Babinsa, Teroterial dan kepala desa setempat, kita akan padukan membantu untuk anggaran’’ tutupnya. (yon/adv)

Jatim IX

Hal - 13

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

Pertumbuhan Ekonomi Kab. Malang Diatas Rata-rata Nasional

Malang-Jatim Pos – Asumsi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kab. Malang diprediksi melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti sudah diumumkan pemerintah pertumbuhan ekonomi makro nasional sebagai penetapan asumsi APBN tahun anggaran 2017 dipatok di kisaran 5,2%. Sedangkan Kab. Malang memprediksi pertumbuhan ekonominya sebagai asumsi penetapan APBD 2017 pada kisaran 6,24% hingga 6,41% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. ‘’Kami mematok pertumbuhan ekonomi Kab. Malang berdasarkan capaian-capaian tahun sebelumnya yang angkanya selalu ada pada kisaran pertumbuhan 6,2% hingga 6,4%,’’ ujar Bupati Malang, DR H Rendra Kresna dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang di gedung DPRD setempat tanggal 10 November 2016.

Bupati Malang memaparkan penyampaian jawaban dan Penjelasan atas Pemandangan Umum Bersama Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Saran dan pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kab. Malang terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 sudah berlangsung pada tanggal 4 November 2016 yang lalu.

Menurut Bupati Rendra, prediksi

pertumbuhan ekonomi Kab. Malang yang cukup tinggi tersebut didasarkan pada beberapa faktor.

Pertama, untuk penurunan angka kemiskinan dan memacu produksi pertanian dalam arti luas serta sekaligus mengungkit sektor pariwisata yang berorientasi Agro Eco Wisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana tema pembangunan tahun 2017. Maka intervensi pemerintah berupa government expenditure terutama untuk pengembangan infrastruktur guna menjangkau pusat-pusat produksi pertanian dan kemudahan akses obyek-obyek wisata, serta saranaprasarana di perdesaan melalui peningkatan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang mengedepankan pola padat karya akan mampu mengakselerasi pertumbuhan.

Kedua, dengan kecepatan penyerapan anggaran yang telah dilakukan secara lebih intensif pada tahun 2016 ini sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun, diperkirakan akan dapat memberikan multiplier effect dan stimulus terhadap kinerja perekonomian regional; Ketiga, melalui pelaksanaan program padat karya, upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat terutama melalui pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus pendapatannya.

“Ada kecenderungan semakin

banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malan, hal ini jelas akan mendorong peningkatan konsumsi untuk menstimuli kinerja ekonomi makro daerah,’’ papar Rendra.

Keempat, capaian realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang beberapa tahun terakhir cenderung lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur atau nasional. “Selain keempat dasar penyusunan asumsi tersebut, jika pola prilaku konsumsi masyarakat khususnya terhadap produk-produk masyarakat lokal dapat diperbesar, dan sekaligus menekan konsumsi atas produk dari luar Kabupaten Malang terutama barang-barang impor dapat diperkecil, maka optimis capaian target kinerja perekonomian Kabupaten Malang dapat dicapai,’’ tegas Rendra.

Namun demikian, lanjut ia, mengingat wilayah Kabupaten Malang tidak dapat menutup diri dari pengaruh eksternal dan dampak langsung kebijakan nasional, seperti kemungkinan adanya kenaikan tarif atau pengurangan subsidi atas komoditas penting dan pokok bagi masyarakat di tahun 2017 mendatang. Maka tentu saja perlu melakukan koreksi atas asumsi-asumsi dimaksud dan merevisi target pertumbuhan ekonomi.

Atasi Parkir Liar di Kota Malang

(yon/adv)

jumlah Raperda yang akan dibahas.

“Mengingat terdapat Raperda yang cukup lama proses pembahasannya, khususnya yang menyangkut tata ruang karena disamping dievaluasi juga masih memerlukan persetujuan subtansi,’’ jelas Rendra.

Menjawab saran dan pendapat anggota dewan mengenai perlunya inventarisasi potensi pendapatan, Bupati Malang sependapat dengan pandangan tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan PAD sebagaimana potensi yang ada, perlu pemutakhiran database potensi pendapatan dengan dukungan sistem administrasi pengelolaan yang baik. Diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja Keuangan Daerah.

Menurut Rendara, penetapan target pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RAPBD 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum dalam penerimaannya. Untuk itu dalam menetapkan target pendapatan daerah telah terlebih dahulu dihitung kembali potensi-potensi yang bisa menambah PAD dengan didasarkan data-data yang terukur sesuai kondisi riil. (Zis Muzahid Hasan)

Usai Dikeluhkan Kades, DD Dijanjikan Cair

 Operasi Gabungan Dinas Perhubungan

Malang, Jatim PosPemerintah Kota (Pemkot) Malang mencoba mencari solusi masalah parkiran dengan operasi gabungan antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian. Masyarakat meyakini, aturan itu sulit menjadi solusi jangka panjang. Mereka berharap akan ada langkah yang lebih riil untuk mengatasi masalah yang sudah berlarut-larut itu.

Wali Kota Malang M. Anton mengatakan, operasi gabungan akan menyasar parkir dan jukir liar serta jukir resmi yang bertindak liar.

Lokasi liar yang dimaksud meliputi kawasan bebas parkir, seperti tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan toko modern Ia juga sempat mengutarakan kemungkinan pembebasan biaya parkir kepada warga atas masalah ini. Namun, peryataan itu disanggah kembali dengan alasan retribusi parkir penting untuk pembangunan kota.”Saya lebih baik kehilangan retribusi yang penting masyarakat aman. Tapi kami tidak akan bertindak seperti itu juga.

Kan penting buat pembangunan,” katanya.Tak adanya pembebasan retribusi parkir di daerah lain juga dijadikan alasan lain.”Di kota lain juga tidak ada bebas (parkir). Klau bebas, ada kehilangan (kendaraan), siapa mau tanggungjawab,” ungkapnya, Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Malang Samsul Arifin menjelaskan, penertiban parkir liar berbenturan dengan kebutuhan masyarakat. contoh titik parkir di Kampung Warna-Warni dan tridii. Parkir yang ada di sana jelas tidak resmi. Dishub tidak bisa memberi rekomendasi resmi sebab lokasi parkir di sana bertentangan dengan aturan lalu lintas.”Itu bisa dikatakan liar. Sudah sering kita gusur. Tapi bagai-mana mestinya kami kembalikan kepada masyarakat. Kami tidak bisa juga menghalang warga yang ingin berfotofoto di sana,” ungkapnya.

Kepala Dishub Malang mengatakan “penertiban terhadap jukir liar sudah digelar tiap hari. Saban hari, ia mengklaim menangkap satu-dua jukir nakal. Sulitnya menangani tempat parkir liar, kata dia, karena jumlah jukir yang begitu banyak.” kata Kusnadi.

Rendra juga menyampaikan tanggapannya terhadap saran dan pendapat dari anggota DPRD Kab. Malang yang berkaitan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Malang mendukung saran dan masukan DPRD Kab. Malng. Program Pembentukan Peraturan Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.Proses pembentukannya memperhatikan skala prioritas,.

“Disamping itu, berdasarkan kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah didukung anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,’’ tegas Rendra.

Dikatakan Rendra, dalam rangka mendukung Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud, telah disampaikan surat Bupati Malang tanggal 13 September 2016 Nomor 188.342/6068/35.07.013/2016 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Disamping skala prioritas dan anggaran, agar dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dipandang perlu antisipasi waktu pembahasan dengan

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu, Suliyanah

Batu, Jatim PosPemkot Batu akhirnya bergeming.

Sebab, setelah dikeluhkan para Kades, Bagian Pemerintahan, Pemkot Batu berjanji akan mencairkan Dana Desa (DD) pada pekan depan.

Janji tersebut diakui Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu, Suliyanah, Senin (7/11/2016). Bahkan dia tidak

membantah bila pencairan DD tersebut terlambat. “Ya, hari Selasa nanti anggaran untuk DD tersebut bakal dicairkan. Itu kalau tidak ada kendala,” kata dia. Dia menjelaskan besaran anggaran untuk DD itu sebesar Rp 6,4. Dana tersebut untuk seluruh desa yang ada di Kota Batu.

Untuk itu, Suliyanah berharap dalam pelaksanaan pencairan itu nanti berjalan dengan lancar dan baik. Dia juga mengingatkan agar pemanfaatan DD itu sesuai aturan Permendes.

“Ya, mulai dari pemberdayaan hingga pembangunan fisiknya sesuai dengan aturan Permendes. Sehingga tak menimbulkan masalah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, Suliono mengaku lega. Sebab, dia mendengar langsung janji Suliyanah itu.

“Sesuai janji Kabag Pemerintahan Suliyanah katanya pekan depan bakal dicairkan anggaran DD

yang merupakan bantuan dari pusat itu. Kalau janji tersebut tidak ditepati yang pasti masyarakat banyak yang menunggu. Bahkan bisa ribut,” kata Suliono.

Karena itu, Suliono berharap bantuan DD tersebut benar-benar cair tepat waktu, sesuai yang dijanjian.

Sehingga masyarakat yang sudah menunggu tidak kecewa lagi. Disinggung soal waktu yang mepet dalam mengerjakan program yang didanai dari DD itu, dia optimis bisa meyelesaikan dengan baik. “Ya apa pun bentuknya, kami bakal melaksanakan anggaran bantuan DD tersebut semaksimal mungkin,” katanya.

Yang pasti, kata dia, Teknis pelaksanaan DD itu sudah jelas. “Kalau SDM para Kades dianggap belum siap itu tidak benar. Sebab, para Kades sudah menyiapkan secara khusus untuk program tersebut,” sergah Suliono. (eko/yon)

lesai tepat waktu,” harap politisi Partai Demokrat, Rabu (8/11/2016).

Diketahui proyek GOR seluas 2000 meter persegi senilai Rp 28 miliar bersumber APBD 2016 itu ditargetkan selesai 15 Desember 2016.

Sampai saat ini tengah dikebut penyelesaiannya, terlihat dari puluhan pekerja yang sedang bekerja.

Terpisah, H Zaini, selaku rekanan proyek tersebut menuturkan penyelesaian proyek ini ditagetkan Desember. “Semoga bisa selesai sesuai

rencana,” katanya. Ia tegaskan, saat ini sedang dalam proses finishing.

“Tinggal memasang atap dan beberapa aksesoris lain-nya,” tutur kontraktor yang berasal dari Kabupaten Malang. (eko/yon)

Dewan Ragukan Penyelesaian Pembangunan GOR Batu, Jatim PosKomisi C DPRD Kota Batu ragukan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) di depan Stadion Brantas Kota Batu diragukan bisa rampung sesuai target pada bulan Desember mendatang. Sebab, hingga saat ini rekanan dinas masih tahap pembangunan pilar beton.

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Deddy Irvan Alwani menjelaskan bahwa pekerjaan saat ini dalam pantauan masih tahap pemasangan pilar. Padahal pekerjaan yang memakan waktu lama adalah finishing bangunan. Apalagi ini sudah bulan November, hanya sisa 1 bulan dari target pembangunan.

“Tetapi harapan kami bisa se-

Jatim X

Hal - 14

Wow! 7500 Peserta Sepeda Wisata Meriahkan HUT SG ke-59 Tuban, Jatim Pos PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memang “Wow” dalam setiap penyelenggaraan suatu even. Seperti kali ini, penyelenggaraan HUT Semen Gresik —salah satu anak perusahaannya— ke-59, mengadakan Lomba Sepeda Wisata di Tuban.

Dengan hadiah yang sangat istimewa, lomba ini diikuti sekitar 7500 peserta. Star dan finish bertempat di perumahan dinas PT Semen Gresik, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak Tuban, Minggu (6/11/2016).

Kepala Direktur Produksi Semen Gresik, Prasetyo Utomo memaparkan, sepeda wisata yang diselenggarakan ini merupakan rangkaian acara peringatan HUT ke-59 sekaligus menjadi puncak acara.

Sebelumnya berbagai kegiatan sudah dilaksanakan. Melalui sepeda wisata ini diharapkan seluruh warga Tuban

Para peserta sesaat memasuki garis finish di Perumahan Dinas PT Semen Gresik, Kabupaten Tuban. bisa menikmati acara yang digagasnya serta memberikan energi positif, bahwa berolah raga sangatlah penting.

“Kepada seluruh peserta yang ikut meramaikan sepeda wisata ini, saya ucapkan terima kasih,” ucap Prasetyo Utomo di hadapan ribuan peserta sebelum diberangkatkan.

Rute yang ditempuh, lanjut Prasetyo, para peserta harus

menempuh jarak 20 kilometer start dan finish di Perumdin. Dia berharap sepanjang perjalanan peserta harus tetap menjaga ketertiban berkendara dan harus bisa menjaga keamanannya masing-masing.

Sementara itu Bupati Tuban Fathul Huda menjelaskan, Semen Gresik sebagai perusahaan ternama yang dekat dengan masyarakat diminta mampu

menjadi pelopor sekaligus memberikan motivasi berolahraga sepeda.

Hasil lomba akhirnya menetapkan peserta beruntung mendapat hadiah 3 Unit Sepeda Motor Yamaho Mio, masingmasing: Sujud Al Karim Peserta Dari Desa Suwalan Kecamatan Jenu; Masrukan Asal Desa Mantup Lamongan; dan M. Zainul Arifin Asal Desa Tuwiri Kulon merakurak.

Sementara yang mendapat 2 sepeda motor Yamaha N Max, yakni Wahyu S asal Desa Tobo Merakurak dan Hasan Asal Kelurahan Karang Semanding.

Dalam acara ini hadiah utamanya memang berupa 3 Yamaha Mio dan 2 Yamaha N Max. Namun ada pula ratusan hadiah hiburan lainnya. Sebelumnya, rangkaian HUT SG ke-59 tahun ini ada kegiatan pameran dagang, kegiatan sosial sembako murah dan olimpiade bahasa inggris. (am)

Dewan Minta Dilibatkan Susun Perangkat Daerah

Pemandangan akhir fraksi.

Gresik, Jatim Pos Penolakan Gubernur Jatim terhadap keinginan dewan agar dilibatkan dalam membuat struktur perangkat daerah tampaknya tidak dihiraukan. Beberapa fraksi di DPRD Gresik tetap

meminta kepada Bupati agar tetap dilibatkan. Dewan beralasan keterlibatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengawas.

Anggota Fraksi Gerindra (FGerindra) DPRD Gresik Khoirul

Anam mengatakan pihaknya tetap meminta kepada Bupati agar melibatkan dewan dalam penyusunan perangkat daerah.

“Maka, kami menghimbau kepada bupati agar melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyusun perangkat daerah,” ujarnya saat menyampaikan pemandangan akhir (PA) fraksi, kemarin.

Menurut dia, koordinasi ini tidak perlu dimasukkan ke dalam ranperda OPD. Sebab, ranperda tersebut telah mendapatkan evaluasi gubernur serta telah sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. “Ini sifatnya hanya koordinasi karena dewan memiliki fungsi dan tugas pengawasan,” ungkap dia.

Ditambahkan, sesuai asas keterbukaan serta akuntabel kebijaksanaan politis tentu tetap

harus mengedepankan, memperhatikan nilai dan etika. Agar ke depan bisa mempertanggung jawabkan secara bersama karena Pemerintah daerah dan DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara Daerah. “Secara prinsip kami setuju, hanya saja perlu ada pengawasan dari dewan,” pungkas dia.

Sementara itu, Ahmad Kusriyanto Sekertaris F-PDIP Gresik meminta Bupati Gresik untuk melakukan MoU (Nota Kesepahaman) antara Pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gresik yang sifatnya koordinasi sebelum Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah. “Dan unit Kerja dibawahnya ditetapkan,” katanya. (adv)

sanya. Sekitar hutan di desanya memang terdapat banyak pohon sukun. Di sela-sela tanaman jati memang ditanami pohon sukun. Selain itu warga setempat juga menanam tanaman yang diperkirakan asli nusantara.

“Kalau pas panen jumlah sukunnya melimpah. Biasanya dijual begitu saja sehingga hasilnya sedikit,” kata dia.

Satu tahun belakangan ini dia berusaha untuk mencari cara lain agar buah sukun yang melimpah itu menjadi komoditas yang menghasilkan. Dengan biaya sendiri dia melakukan percobaan sebelum akhirnya menemukan ide untuk membuat es krim. “Biayanya dengan menyisihkan uang belanja (dapur),” akunya.

“Semula memang kebanyakan orang tidak ngeh, namun lama-lama ada yang suka,” terang Atik.

Atik yang bersuami karyawan Perhutani mempunyai semangat untuk memberikan

sumbangan bagi kelompok ini.

Karena itu, disela-sela waktu luangnya dia terus berupaya menyempurnakan es krim sukun buatannya. Untuk menilai rasa dan meminta masukan dia sering membagikan secara gratis es krim buatannya ini pada kelompok, tetangga atau pengunjung pameran yang diadakan oleh Semen Indonesia beberapa bulan yang lalu.

“Dari saran dan kritik itu akhirnya saya membuat resep es krim sukun ini agar semakin nikmat,” tuturnya.

Hingga beberapa bulan terakhir ini dia sudah berani memasarkan dan menerima pesanan. Selain dari sekitar kota Tuban, Atik mengaku pesanan juga datang dari luar kota. “Dari Surabaya juga pernah ada yang memesan,” kata Dia. Dengan perasa itu, aroma es krim menjadi berbeda-beda.

Ketika sudah jadi es krim sukun ini seperti es krim pada umumnya. Ketika dimakan rasanya juga lembut dilidah. (met)

Peserta mengerjakan soal pilihan ganda.

Olimpiade Bahasa Inggris SI, Upaya Membangun Generasi Pintar Madiun, Jatim Pos Selain berkomitmen membangun kemajuan bangsa dengan motto “Membangun Negeri Tiada Henti” PT Semen Indonesia juga gencar meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) anak negeri sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini dikemas dalam bentuk Olimpiade Bahasa Inggris dalam rangka HUT Semen Indonesia (SI) ke-59.

Olimpiade Bahasa Inggris yang baru pertama kali diadakan oleh PT Semen Indonesia ini diikuti 266 siswa yang ada di Kabupaten Tuban, terbagi dari 78 siswa SMP sederajat dan 188 SMA sederajat. Olimpiade memperebutkan Piala Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa inggris tingkat Kabupaten Tuban yang dilaksanakan di gedung Graha Sandiya Tuban, Minggu (30/10).

Ketua panitia Nalendra Permana memaparkan, kegiatan olimpiade ini merupakan bentuk kepedulian pihak PT Semen Indonesia dalam dunia pendidikan. Menurutnya, generasi muda harus dipersiapkan guna menyongsong masa depan negeri yang persaingannya cukup kompetitif.

Selanjutnya, kata Nalendra, dari 266 peserta yang mengikuti olimpiade ini mengikuti tiga tahapan tes sebelum ditetapkan menjadi juara. Tes pertama se-

luruh peserta harus mengisi jawaban dari opsi pilihan ganda.

Kemudian masing – masing tingkatan SMP dan SMA diambil 40 persen untuk mengikuti tes menulis bahasa inggris.

Kemudian dari hasil penilaian masing-masing tingkatan tersebut diambil lagi 6 peserta untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Selanjutnya baru ditetapkan juara 1 sampai 3 dan juara harapan 1 sampai 3, baik tingkat SMP maupun SMA. Tingkat SMP sederajat juara pertama mendapat uang sebesar Rp 700 ribu, kedua Rp 500 ribu, ketiga mendapat Rp 300 ribu. Kemudian juara harapan 1 sampai 3 mendapatkan Rp 100 ribuan.

Untuk tingkatan SMA sederajat, juara pertama mendapat Rp 800 ribu, kedua Rp. 600 ribu, ketiga Rp 400 ribu, kemudian juara harapan 1 sampai 3 mendapat Rp 100 ribuan. “Selain uang pembinaan peserta juara juga mendapat troppy dan sertifikat,” ungkapnya.

Salah satu siswa asal SMA Negeri 1 Tuban, Denny Fardian ditemui jatimpos.co mengaku senang dengan adanya olimpiade yang diselenggarakan oleh pihak Semen Indonesia. Menurutnya event seperti harus sering diadakan karena akan menambah pengalaman dan pastinya mengasah ketangkasan berbahasa Inggris.(am)

Plong Plongan Tebu Rakyat Es Krim Sukun Maindu Varian Baru Menyehatkan Solusi Tingkatkan MDH

Sabiyanto, Ketua LMDH dan Atik jempoler (bangga) es krimnya laris ludes.

DARI tangan kreatif, buah Sukun bisa menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari makanan jajanan berupa kripik atau kue lainnya. Bahkan, sebuah terobosan baru mengolah buah sukun menjadi es krim.

Hal itu dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Sumber Agung Desa Maindu, Kecamatan Montong.

LMDH ini merupakan binaan

Perhutani KPH Tuban.

“Jika dijual biasa, satu sukun paling laku Rp 2 ribu, namun kalau dibuat es krim dapat Rp 20 ribu,” ujar Muntiah, pembuat es krim sukun kala ditemui ja timpos.co.

Muntiah yang akarab dipanggil Atik ini menyebutkan, ide membuat es krim itu awalnya untuk memanfaatkan buah sukun yang melimpah di de-

Ir Andi Purwadi.

Tuban, Jatim Pos Guna lebih meningkatkan kemakmuran masyarakat desa sekitar hutan Perhutani Jawa Timur, akan bersinergi dengan BUMN lain dari PTP X dan XI (PT Perkebunan Nusantara X dan XI) untuk pengelolaan tanaman tebu.

“Ini merupakan kerjasama Holding BUMN yang saling mengutungkan ke tiga pihak, yaitu Perhutani, PTPN dan masyarakat desa hutan (MDH),” papar Ir Andi Purwadi, Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur di sela-sela acara kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sabtu (29/10).

Perhutani melihat dan merencanakan kerjasama ini karena bisnis utama PT Perkebunan Nusantara X adalah Industri Gula yang dipasarkan didalam negeri melalui persaingan bebas dan terkoordinir (lelang dan negosiasi), sedangkan pembeli produk tetes adalah pabrikan (End User) dan tender.

Selain itu, masih menurut Kadivre Perhutani Jatim ini, system pengelolaan tanaman kehutanananya nanti menggunakan system ‘Plong Plongan’.

“Jadi disela-sela tanaman pokok kehutanan ada larikan tanaman tebu. Satu larikan tanaman pokok jati atau jenis rimba, disebelahnya tanaman tebu,” ungkapnya.

Selain dengan PTPN, menurut keterangan Andi, kerja sama ini juga akan dikerjasamakan dengan PT. Kebun Tebu Mas, Ngimbang, Kab. Lamongan.

Adapun rencana pemberdayaan lainnya kata pejabat Perhutani Jawa Timur ini, Perhutani telah melirik peternakan Sapi.

(met)

SAMBUNGAN

Hal - 15

UMP 2017 ...

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kab Malang Kota Malang Kota Batu Kab Jombang Kab Tuban Kota Pasuruan Kab Probolinggo Kab Jember Kota Mojokerto Kota Probolinggo Kab Banyuwangi Kab Lamongan Kota Kediri Kab Bojonegoro Kab Kediri Kab Lumajang Kab Tulungaggung

: Rp.2.368.510 : Rp.2.272.170 : Rp.2.193.150 : Rp.2.082.730 : Rp.1.901.960 : Rp.1.879.220 : Rp.1.879.220 : Rp.1.763.400 : Rp.1.735.250 : Rp.1.735.250 : Rp.1.730.920 : Rp.1.702.780 : Rp.1.617.260 : Rp.1.582.620 : Rp.1.576.120 : Rp.1.555.560 : Rp.1.537.150

dari halaman 1 23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Kab Bondowoso Kab Bangkalan Kab Nganjuk Kab Blitar Kab Sumenep Kota Madiun Kota Blitar Kab Sampang Kab Situbondo Kab Pamekasan Kab Madiun Kab Ngawi Kab Ponorogo Kab Pacitan Kab Trenggalek Kab Magetan

Limbah Pabrik ... ini masih tetap bisa beroperasi dan dari Dinas terkait masih diberikan izin. Mengenai bau busuk limbah pabrik PT. BCI bisa dikatakan setiap menimbulkan pencemaran udara dan lingkungan,” ungkap warga yang enggan disebutkan identitasnya ketika dikonfirmasi Jatim pos.

Begitupula disampaikan, pengelola sekaligus perintis tanaman budidaya laut terumbu karang yang berada disepanjang pantai perairan laut Bangsring, Watudodol Kecamatan Wongsorejo, Mustafa mengakui ratusan terumbu karang miliknya yang ditanam di dasar laut mengalami kerusakan yang diduga kuat

akibat dari pembuangan limbah cair sisa pembuangan produksi pengalengan ikan milik PT. BCI. “Selama ini pihak pabrik BCI membuang seenaknya ke perairan laut, anehnya dari pihak dinas terkait terkesan ada pembiaran. Rata-rata pengelola cagar alam terumbu karang berpikir kerusakan diakibatkan dari faktor alam dan cuaca yang ada di perairan laut. Setelah dicermati kenyataannya terindikasi berpusat dari limbah cair pabrik. Kalau dulu rusaknya terumbu diakibatkan dari nelayan yang melakukan pengeboman ikan, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi pembom ikan dan masyarakat sudah ba-

Status Gunung ... ngan mengaitkan legalisasi penurunan status HLGTP oleh Menteri Kehutanan RI tersebut dengan keinginan korporasi tambang untuk mengeksploitasi emas Tumpang Pitu, maka tentulah mudah ditebak bahwa fungsi HLGTP akan diubah ke sebuah fungsi yang akan mendukung rencana penambangan emas. HLGTP yang awalnya berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan penyangga kehidupan akan diubah fungsinya menjadi kawasan tambang yang justru mengancam air, mengancam pertanian, mengancam pariwisata, juga mengancam sumber-sumber kekayaan alam hayati lainnya yang dibutuhkan warga sekitarnya untuk melanjutkan hidup.

Turunnya status Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi hutan produksi ini tentu tak luput dari perhatian sekian jurnalis. Alih fungsi yang secara sah ditandatangani Zulkifli Hasan tepatnya pada tanggal 19 November 2013 itu memancing pertanyaan sebagian wartawan : Apakah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (A3) terlibat dalam alih fungsi ini? Itulah mengapa dalam kurun waktu November 2013 hingga awal tahun 2014 tidak sedikit awak media yang bertanya kepada Abdullah Azwar Anas: Apakah Bupati Banyuwangi terlibat dalam alih fungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi hutan produksi?

Selain itu, dalam wawancarawawancara yang berlangsung dengan jurnalis, Abdullah Azwar Anas kerap memberikan jawabanjawaban yang kurang lebih intinya sama, yakni urusan alih fungsi bukan domain dirinya selaku Bupati Banyuwangi akan tetapi merupakan domain Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan. Atau jawaban-jawaban lain yang mengesankan bahwa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tidak terlibat secara langsung dalam upaya alih fungsi HLGTP.

Kini yang menjadi pertanyaannya, apa benarkah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tidak terlibat dalam alih fungsi HLGTP. Dan, Benarkah tidak ada peran Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di dalam lahirnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 826/ Menhut –II/2013 yang menurunkan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi.

“Jika kita membaca surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 826/ Menhut –II/2013 yang ditandatangani Zulkifli Hasan tertanggal 19 November 2013, maka pertanyaan di atas akan terjawab bahwa ada peran Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam upaya alih fungsi HLGTP. Dalam konsideran surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 826/ Menhut –II/2013 pada bagian “menimbang huruf b” dengan terangbenderang berbunyi : bahwa berdasarkan surat Nomor 522/ 635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Bupati Banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 28 (Sembilan ribu tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan per seratus hektar) terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. Jadi, sangat jelas bahwa surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 826/ Menhut –II/2013 tidaklah terbit begitu saja, tetapi surat tersebut lahir karena didorong oleh usulan Bupati Banyuwangi untuk menurunkan fungsi kawasan hutan lindung Tumpang Pitu (yang terletak di BKPH Sukamade) dengan luasan 9.743,28 hektar,” bebernya.

Tak hanya itu, yang lebih menarik dalam hal ini adalah soal luas kawasan yang dialih fungsi.

Ada perbedaan antara luas kawasan alih fungsi yang diusulkan Bupati Banyuwangi Abdullah Az-

: Rp.1.533.910 : Rp.1.530.660 : Rp.1.527.410 : Rp.1.520.920 : Rp.1.513.340 : Rp.1.509.010 : Rp.1.509.010 : Rp.1.501.430 : Rp.1.487.360 : Rp.1.461.380 : Rp.1.450.550 : Rp.1.444.060 : Rp.1.388.850 : Rp.1.388.850 : Rp.1.388.850 : Rp.1.388.850

SUMBER: Disnakertransduk Jatim

dari halaman 1 nyak yang sadar akan pelestarian alam yang ada di dalam laut,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, I Gede Arya Susanjaya mengakui bila sejumlah pabrik yang berdekatan tidak jauh dari pantai mengenai limbahnya maih dibuang ke laut. Alasannya, yang terpenting pada limbah cair itu tidak berdampak pada lingkungan dan ekosistem yang dialiri serta masih dibawah standar atau ambang batas baku mutu. “Bila ada pengaduan baru akan dilakukan penanganan dan turun langsung ke lapangan,” ujarnya. (rim)

dari halaman 1 war Anas dengan luas kawasan alih fungsi yang diijinkan oleh Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan.

Dalam surat Nomor 522/ 635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Bupati Banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 28 hektar. Usulan ini direspon oleh Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan lewat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 826/ Menhut –II/ 2013 dengan mengijinkan alih fungsi seluas 1.942 hektar. Jika menilik relasi antara usulan Bupati Banyuwangi dengan “restu” Menteri Kehutanan RI ini, maka terungkap bahwa sesungguhnya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah mengusulkan luas alih fungsi tersebut 5 kali lebih besar.

Dalam usulan penurunan status hutan lindung seluas 9.743,28 hektar yang digagas Bupati Banyuwangi dalam surat Bupati Banyuwangi Nomor 522/ 635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ternyata 5 kali lebih besar dari luasan yang ditetapkan Menhut dalam SK Menhut Nomor SK. 826/Menhut –II/2013.

Dengan mencermati surat Menteri Kehutanan Nomor SK. 826/ Menhut –II/2013 yang ditandatangani Zulkifli Hasan pada tanggal 19 November 2013, kita tidak hanya akan mengetahui siapa pengusul alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu, tetapi kita akhirnya bias mengetahui siapa saja yang berhasrat ingin menambang emas Tumpang Pitu.

Ternyata gelegak syahwat ingin menambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu tak hanya dimiliki oleh korporasi tambang, tetapi juga dipunyai oleh penguasa Banyuwangi. Sebuah syahwat yang kemudian “Dilegalisasi” oleh Menteri Kehutanan yang justru tega menamatkan riwayat Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. (rim)

Dispertan ... serentak dalam rangka Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai AP BNP tahun 2016 secara simbolis diawali di lokasi ini. “Bulan Oktober dan November ini adalah bulan yang tepat menananm kedelai. Maka mulai sekarang ini kita serentak menanam kedelai dengan semua LMDH se-Jawa Timur,” papar Andi.

Kegiatan yang dicanangkan oleh 1.000 lebih petani penggarap persil (pesanggem) yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) LMDH dari wilayah Perhutani KPH Mojokerto ini merasa bersemangat dengan adanya bantuan ini.

Agenda pencanangan serentak ini juga disaksikan oleh petugas Kementerian Pertanian RI, Muspika Kecamatan Ngimbang dan pelajar pramuka wilayah setempat serta jajaran petugas Perhutani KPH Mojokerto.

Wakil Administratur KPH Mojokerto, Ririt B.S, mengharapkan, “Semoga kegiatan ini bermanfaat membantu mensejahterakan petani di sekitar hutan.

Untuk itu, LMDH yang memiliki Pokja dapat memiliki mindset disamping menanam komoditas seperti kedelai ini, juga melestarikan hutan. Sehingga selain mengupayakan kesejahteraan diri dan anggotanya, juga menjadikan hutan disekitarnya menjadi lestari,” harapnya kala ditemui Jatim Pos, (11/11/2016).

Di tempat terpisah, Ketua LMDH Wana Jaya Desa/Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Mashudan mengharapkan kualitas benih kedelai yang diberikan ke petani oleh pemerintah kualitasnya baik, agar tumbuhnya tanaman kedelai bisa bagus. Sedang benih kedelai yang baik kualitasnya

dari halaman 1 adalah benih yang Tua dan baru.

Menanggapi harapan petani tersebut, Kepala Bidang Produksi Tanaman, Dinas Pertanian, Jatim, Nur Falakhi menyampaikan bahwa bantuan benih yang diberikannya adalah benih dengan kualitas yang baik, karena pemerintah memberikan benih Kedelai kepada petani secara gratis ini, dengan sistem pengadaan membeli ke penyedia bibit.

“Kami anjurkan untuk cek kecambah benih yang akan ditanam, dengan cara mengambil 100 biji benih yang akan ditanam, jika 80 dari 100 biji itu hidup, maka bisa ditanam. Akan tetapi jika yang hidup kurang dari 80 persen, maka benih tersebut tidak layak tanam, dan benihnya bisa dikembalikan pada penyedia benih,” tandasnya pada Jatim Pos. (met)

Syahrini ...

Chemistry yang terjalin diantara keduanya pun sempat dikabarkan membuat kekasih Syahrini, yang belum diketahui identitasnya oleh publik, merasa cemburu.

Tapi, ia menampik kabar tersebut dan mengatakan jika kedekatannya dengan Dash Berlin, sama sekali tak berbau romansa cinta.

Artis yang menjalani masa kecilnya di Sukabumi ini juga kerap mengumbar gaya hidup mewah di akun jejaring sosial.

Syahrini juga sering dituding pertanyaan aneh-aneh seputar asalusul kekayaaannya.

Dari mana dia dapat rezeki yang seolah tak pernah habis?

Tak habis buat liburan mewah sampai sewa jet pribadi segala?

Jika hanya mengandalkan honor menyanyi sepertinya kecil kemungkinan untuk dapat membeli barang-barang mewah seperti mobil, pakaian lengkap aksesoris mahal, dan liburan mewah keliling dunia.

dari halaman 1 Namun, Syahrini bisa mendapatkan itu semua. Spekulasi demi spekulasi berdatangan dari masyarakat. Banyak yang mengira menjadi simpanan pengusaha hingga menjajakan dirinya.

Namun tudingan itu tidak terbukti. Belakangan diketahui sumber rejeki Syahrini yang tak disangka banyak orang. Misalnya, penjualan Ringback tone (RBT). Lagu milik Syahrini ternyata menjadi salah satu yang terlaris untuk dijadikan nada sambung. Aktivasi lagu-lagu milik Syahrini mampu menembus angka 20 juta.

Selanjutnya, jika Syahrini memamerkan kekayaan di Instagram maupun di publik, jangan heboh dulu. Itu merupakan promo barang-barang mewah yang dipercayakan kepada Syahrini sebagai promotor.

Contohnya, beberapa waktu lalu Syahrini tampak dijemput oleh Helicity. Helicity itu adalah helicopter sewaan dari PT Whitesky Aviation dengan kode

Kepala BPN ... sebut diserahkan kepada oknum pegawai BPN tersebut pada tahun 2014 lalu. “Saat itu, kami percaya sekali proses pemecahan sertifikat tanah dijanjikan lebih cepat. Makanya kami diminta bayar apa dan itu, apalagi dia pegawai BPN sehingga lebih mudah dan cepat mengurusnya,” kata Endah, Selasa (8/11).

Setelah biaya pemecahan sertifikat tanah dibayar semua, menurut Endah, oknum tersebut ketika dihubungi selalu beralasan masih dalam proses. Setelah setahun berlalu oknum tersebut sudah sulit dihubungi dan ditemui sampai sekarang. Bahkan, ketika ditanyakan ke kantor BPN Kota Batu selalu mendapat jawaban tidak jelas soal proses pemecahan sertifikat tanah seluas 2.469 m2 tersebut.

“Kami kan jadi bingung dan khawatir. Ke mana harus mengurus, apalagi berkas persyaratan termasuk sertifikat tanah yang akan dipecah telah kami serahkan ke oknum itu. Kami sekarang tidak memiliki bukti apa-apa akan tanah sekarang ini,” ucap Endah yang mengaku kenal oknum pegawai BPN dari pegawai Dispendukcapil Pemkot Batu tersebut.

Sementara Ketua LSM Alap Alap Ghaib Sampurno mengatakan, korban penipuan dan pemerasan oleh oknum pegawai BPN Kota Batu tersebut telah

melaporkan ke Pres Batu, Dan atas terjadinya kasus tersebut pihaknya telah melakukan berbagai langkah pendampingan kepada para warga yang akan mengurus sertifikat tanah.

Sedangkan Kepala BPN Kota Batu, Andreas Rochyadi mengatakan, oknum tersebut benar sebagai pegawai BPN Kota Batu.

Dan sudah dua bulan terakhir oknum itu tidak masuk kerja di Kantor BPN Kota Batu.

“Kami saat ini terus berupaya mencari keberadaannya di mana. Karena surat panggilan dari BPN Kanwil Jatim sebagai tindak lanjut pelaporan kami juga tidak pernah dihadirinya,” kata Andreas Rochyadi.

Dijelaskan Andreas, hingga saat ini sudah ada sekitar 30 pelaporan dan pengaduan warga yang menjadi korban penipuan dan pemerasan dari oknum pegawai BPN. Dan semua kasus sama terkait sertifikat tanah yang dijanjikan oleh oknum dengan biaya diluar ketentuan BPN. Atas pelaporan dan pengaduan warga tersebut, menurut Andreas, BPN Kota Batu sudah melakukan penelusuran proses sertifikat tanah atas nama dari warga bersangkutan.”Kalau pun toh di daftar pengajuan tidak ada tapi berkas sertifikat tanah sudah dimasukkan maka kami bisa memprosesnya. Tapi ini berkas-

PK-WSC. Produk Helicity ini bisa dinikmati semua orang. Untuk penyewaan dapat langsung menghubungi kantor PT Whitesky Aviation.

Syahrini juga mengikuti jejak pedangdut Inul Daratista dengan mendirikan Princess Syahrini Family KTV. Bisnis karaoke Syahrini berada di bawah manajemen PT Mahkota Perdana, Princess Syahrini berdiri pada 2013.

Penghasilan Syahrini lainnya didapat dari media sosial LINE. Sticker Syahrini ini banyak digemari karena pose yang lucu dan suaranya yang unik.

Nah, yang terakhir adalah honor dari menyanyi. Syahrini termasuk artis dengan biaya mahal untuk sekali tampil.

Syahrini mengaku sebesar 25 persen honornya ditabung khusus untuk traveling.

Jadi, dia punya tabungan tersendiri untuk traveling maka tak heran jika Syahrini sering terlihat berlibur keliling dunia. (yus)

dari halaman 1 nya tidak ada sehingga kami pun tidak bisa memproses sertifikat tanahnya,” ucap Andreas.

Memang, diakui Andreas, pihaknya sudah sempat meningkatkan oknum pegawai BPN tersebut sejak setahun lalu untuk tidak berbuat melanggar ketentuan. Akan tetapi rupanya tindakan itu tetap dilakukanya secara diam-diam. Yakni selain men cari korban dengan menawarkan jasa pengurusan cepat sertifikat tanah di kantor BPN Kota Batu sendiri, juga bergerilya ke desadesa mencari orang yang berniat mensertifikatkan tanahnya.

“Dan kami sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada para Kepala Desa se-Kota Batu untuk mewaspadai oknum pegawai BPN tersebut. Karena tindakanya dinilai melanggar aturan,” ucap Andreas.

Persoalannya, tambah Andreas, pada berkas sertifikat tanah milik warga yang terlanjur diserahkan ke oknum tersebut di mana sekarang. Karena sertifikat tanah itu bisa digunakan untuk keperluan lain oleh oknum bersangkutan. Seperti jaminan utang di bank atau untuk diperjual belikan. “Maka dari itu, kami telah menyarankan agar para korban melapor ke Polisi. Karena kantor BPN juga kesulitan melacak keberadaan oknum pegawai BPN tersebut,” tutur Andreas. (eko/yon)

Hal - 16 Edisi No.237 Tahun XV ~ Minggu III Nopember 2016

FGD Pengembangan Kepariwisataan Jatim Tahun 2016

Pengembangan Pariwisata Tidak Hanya Tergantung Destinasi KEBERHASILAN pembangunan dan pengembangan kepariwisataan tidak hanya tergantung kepada destinasi semata. Tetapi diperlukan fasilitas pendukung lainnya, yaitu keberadaan industri pariwisata yang telah memenuhi regulasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Amanat undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa sesuai Pasal 7 pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisa-

taan,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim Dr H Jarianto, M.Si dalam amanat yang disampaikan Kabid PPP Disbudpar Jatim Drs. Handoyo MPd dihadapan peserta Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kepariwisataan Jawa Timur tahun 2016 di Hotel Kusuma Agrowisata, Kota Batu, Senin (7/11/2016) yang diselenggarakan Disbudpar Jatim Bidang Pengembangan Produk Pariwisata.

Tujuan pembangunan kepariwisataan dilakukan

Registrasi peserta FGD.

berdasarkan azas fungsi dan tujuan. Selain itu, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Hadir pada acara FGD itu dua pejabat dari Kementerian Pariwisata, yakni Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dan Asisten Deputi Industri Pariwisata. Selain itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, Kepala Dinas/Kantor Perijinan Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, Kepala Bagian Hukum Sekretarat Daerah Kabupaten dan Kota se Jawa Timur, serta sejumlah narasumber.

Jarianto melanjutkan,bahwa pada prinsipnya pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keanekara-

Peserta Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kepariwisataan Jawa Timur tahun 2016 di Hotel Kusuma Agrowisata, Kota Batu. gaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Makanya, kata dia, keberhasilan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan tidak hanya tergantung kepada destinasi semata. Tetapi diperlukan fasilitas pendukung lainnya, yaitu keberadaan industri pariwisata yang telah memenuhi regulasi sebagaima-

Optimalkan Koordinasi Pemprov dengan Kabupaten/Kota ADA tiga tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kepariwisataan Jawa Timur tahun 2016 ini.

Sebagaimana dikemukakan Kabid Pengembangan Produk Pariwisata (PPP) Disbudpar Jatim yang juga Ketua Penyelenggara Drs Handoyo, M.Pd dalam laporannya. Pertama, untuk mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata di Jawa Timur.

Kedua, untuk mengetahui

isu-isu strategis kepariwisataan sebagai rujukan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pengembangan kepariwisataan Jawa Timur.

Ketiga, untuk mewujudkan destinasi dan industri pariwisata Jawa Timur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan berdaya saing global.

Handoyo yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Disbudpar Jatim itu mengemukakan, kegiatan FGD ini diikuti oleh sekitar 100 orang peserta. Terdiri dari pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perijinan dan Bagian

Pertunjukan seni tari sebelum berlangsung kegiatan FGD.

Drs Handoyo, M.Pd memberikan sambutan Hukum kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pelaksanaan kegiatan FGD Pengembangan Kepariwisataan Jawa Timur tahun 2016 ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 7 – 9 November 2016 di Hotel Kusuma Agrowisata, Kota Batu.

Paparan materi oleh narasumber dilanjutkan diskusi dan tanya jawab peserta dengan berbagai materi.

Dari Kementerian Pariwisata ada narasumber Asdep Industri Pariwisata dengan materi “Kebijakan pengembangan industri pariwisata”.

Kemudian, Asdep Pengem-

bangan Infrastruktur dan Ekosistem, dengan materi “Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata”.

Selain itu, materi menarik lainnya tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur memberikan materi “Implementasi regulasi kepariwisataan”.

Serta, “Peran lembaga sertifikasi usaha pariwisata dalam meningkatkan daya saing industri pariwisata” dengan narasumber dari perwakilan PT Megah Tritunggal Mulia.(yus)

na telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kegiatan FGD ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mempercepat implementasi regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata.

Menurutnya, potensi pariwisata Jawa Timur yang tersebar di 38 kabupaten/ kota sangat luar biasa, namun sampai saat ini belum optimal dalam menerapkan regulasi usaha pariwisata.

Oleh karena itu perlu dilakukan dorongan ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum melaksanakan regulasi bidang kepariwisataan, khususnya tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dan standarisasi usaha pariwisata.

Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap usaha-usaha pariwisata, perlindungan wisatawan, sekaligus pada gilirannya akan berdampak positif bagi daya saing destinasi dan industri pariwisata di daerah.

Di Provinsi Jawa Timur, kata Jarianto, pemerintah daerah yang sudah melaksanakan regulasi terkait tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) berjumlah 26 kabupaten/kota, sedangkan sisanya sebanyak 12 belum melaksanakan.

Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terus berupaya melakukan langkahlangkah yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan pengembangan usaha-usaha di bidang pariwisata di Jawa Timur. Harapannya, akan terjalin adanya koordinasi dan dinamisasi hubungan kerjasama yang baik sesuai dengan harapan bersama

pemerintah, stakeholders dan masyarakat.

Melalui kegiatan FGD ini, pengembangan kepariwisataan Jawa Timur tahun 2016 ini diharapkan adanya pemahaman yang sama tentang pengembangan kepariwisataan dan harus mampu mengevaluasi serta menyusun kebijakan pengembangan kepariwisataan kedepannya.

Dalam kesempatan ini Jarianto berharap kepada seluruh peserta FGD untuk dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaikbaiknya sebagai sarana dan wahana untuk bertukar pikiran dan pengalaman sekaligus ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kepariwisataan di Jawa Timur.

Disampaikan pula bahwa pada tahun ini pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk memacu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di daerah agar dapat memenuhi target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019.

Karena itu, kegiatan ini memfokuskan pada pengembangan kepariwisataan, khususnya sarana pendukung kepariwisataan untuk kurun waktu 3 tahun kedepan guna mewujudkan target 20 juta wisatawan tersebut.

Namun, kata Jarianto, terwujudnya target tidak akan mudah dicapai tanpa didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karena itu ia mengajak untuk mendorong semua pihak untuk berkarya, berinovasi, berpartisipasi, menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di Jawa Timur. (yus)