Jtpos 246

ISSN : 1412-7490

Edisi No.246 Tahun XV ~ Minggu II Pebruari 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Terdaftar di Dewan Pers, Nomor 9 Halaman 88 Buku Data Pers Nasional 2015 atau bisa diakses pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id. Untuk konfirmasi hubungi Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat Telp (021) 3504874-75. Faks (021) 3452030.

Online www.jatimpos.co

Bupati Sampang Dua Tahun Tak Ngantor Dilaporkan ke Gubernur

Olla Ramlan

Umroh

FEBIOLLA Ramlan atau populer dengan nama Olla Ramlan, akhir-akhir ramai jadi perbincangan publik.Berawal dari kabar miring yang menyebutkan suaminya Aufar Hutapea berselingkuh dengan sosialita cantik bernama Sevira Tari.

Disusul kemudian, ada video yang mirip dengan Olla Ramlan sedang mengamuk di sebuah kafe mewah kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Konon, Olla ngamuk karena membela suaminya yang mabuk.

Namun, setelah itu Olla Ramlan seakan ingin menunjukkan kepada publik bahwa rumah tangganya dalam kondisi baik-baik saja. Seperti kali ini, Olla Ramlan Olla Ramlan berangkat ibadah umrah pada Rabu (1/2/2017), bersama keluarga. Didampingi sang suami, Muhammad Aufar Hutapea dan buah hati kecilnya, Aleena Naira Hana Hutapea. Olla rencananya akan beribadah selama sembilan hari di Tanah Suci.

Ketika tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu sore, Olla tampil cantik mengenakan seraBersamb ke hal. 11

Sampang, Jatim Pos Entah apa alasan yang mendasari Bupati Sampang, A. Fannan Hasib sehingga malas masuk kantor. Bukan sehari dua hari, melainkan sudah berlangsung sekitar dua tahun.

DPRD Kabupaten Sampang mengemukakan temuan tentang kebiasaan Bupati Sampang yang jarang masuk kantor itu diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat. Ada laporan yang menyebutkan, bahwa bupati jarang bisa ditemui dengan alasan yang tidak jelas.

“Untuk memastikan itu, kami lalu melakukan sidak pada Selasa (31/1/2017) kemarin ternyata benar, ia memang tidak ngantor dengan alasan sakit dan ruangan kerjanya dikunci,” kata Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh. Hodai di Sampang, Kamis (2/2/2017).

Selanjutnya atas hasil inspeksi mendadak (sidak) itu, DPRD bersepakat melaporkan hal itu ke Gubernur Jawa Timur.

Apalagi, selama ini banyak persoalan pemerintahan di Kabupaten Sampang yang tidak terselesaikan dengan baik, padahal perlu keputusan bupati.

DPRD Sampang, Jawa Timur melaporkan Bupati A. Fannan Hasib ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait kinerjanya yang tidak masuk kantor dalam dua tahun terakhir ini.

Politikus Partai Demokrat Sampang ini

PN Jombang Selenggarakan Rakor CJS Sinergitas dan Menyamakan Persepsi Penegakan Hukum di Jombang

Jombang, Jatim PosDalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik

dan melaksanakan pengelolaan perkara lalu lintas yang berlandaskan asas sederha-

na, cepat dan biaya ringan, serta untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, pada Kamis malam, (2/2/ 2017), Pengadilan Negeri Jombang Kelas I-B mengadakan sosialisasi Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Kegiatan dalam bentuk Rakor Criminal Justice System ( CJS) itu dalam Rangka Menjalin Sinergitas dan MenyaBersamb ke hal. 11

Bupati Sampang, A. Fannan Hasib. lebih lanjut menjelaskan, persoalan bupati yang sudah dua tahun tidak masuk kantor itu, nantinya juga bisa mengarah

kepada penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sampang.

“Namun sebelum hak in-

terpelasi ini kami gunakan, kami memprioritaskan untuk melaporkan ke Pemprov JaBersamb ke hal. 11

Pemprov Siapkan Rp. 55 M Atasi Banjir Sungai Kemuning Sampang Surabaya, Jatim PosPemprov Jatim bekerjasama dengan Balai Besar Sungai Brantas menyiapkan dana Rp. 55 miliar untuk mengatasi banjir sungai Kemuning, antara lain untuk perbaikan tangkis dan

pengangkatan sedimentasi.

Dana diambilkan dari APBN sebesar Rp. 5 miliar dan APBD Provinsi Jatim Rp. 50 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny

Sampir Wanto, M.Si, Kamis (2/2).

Perbaikan akan dilakukan pada tahun 2017, diawali dengan tender terlebih dahulu. Pelaksanaan perbaikan Bersamb ke hal. 11

Proyek Plengsengan Dinas PU Sudah Jebol..!

Lumajang, Jatim Pos-.

Masih boleh dikata, terhitung beberapa minggu proyek pem buatan plengsengan aliran kali Curah Menjangan, tepatnya disebelah utara kantor KUA Kecamatan Sukodono atau sebelah barat Jalan Gajah Mada arah ke utara kondisinya sudah rusak parah alias Jebol. Kondisi tersebut sewaktu dalam pantauan jatim pos beberapa hari yang lalu.

Diduga proyek tersebut ada kesalahan bestek, tetapi sewaktu Jatim Pos konfirmasi pada

Proyek Plengsengan yang jebol

Bersamb ke hal. 11

Suami Jual Istri Dijadikan Seks Ramai-Ramai Surabaya, Jatim Pos Hanya karena ingin berfantasi seks, seorang suami di Surabaya rela menjual istrinya ke lelaki lain.

Ibarat tumbu ketemu tutup, sang istri kebetulan juga memiliki nafsu tinggi alias hyperseks.

Meski perbuatan itu dilakukan atas dasar sukasama suka, namun perbuatan yang dilakukan Choiron (38) tergolong kasus trafficking (memperdagangkan orang). Pria yang tinggal di Jl Demak Surabaya ini pun harus berurusan dengan pihak berwajib.

Kasus ini bermula saat tersangka Choiron menjual istrinya yang bernama WN (30) ke seorang temannya, Sugianto (30), warga asal Bakung,

Balongbendo, Sidoarjo.

Setelah kencan pertama, mereka bertiga ternyata bersepakat melakukan hubungan badan bertiga (threesome). Saat itu, pasutri Choiron dan WN tidak mengenakan tarif ke Sugianto.

“Setelah itu, tersangka Choiron meminta ke Sugianto supaya mencarikan tamu laki-laki dengan tujuan melakukan hubungan badan ramai-ramai.

Selanjutnya, korban ditawarkan lewat grup facebook,” sebut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Shilitonga, Rabu (1/2/2017).

Menurut Shinto, Sugianto menawarkan korban Bersamb ke hal. 11

Pasutri Choiron dan WN serta Sugianto menutupi wajahnya di Satreskrim Polrestabes Surabaya.

METROPOLIS

Hal - 2

Foto Udara dan Lidar Surabaya Jadi Percontohan Nasional KEPALA Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, foto udara merupakan teknik pengambilan gambar dari udara yang digunakan untuk dasar pembuatan peta rencana tata ruang wilayah (RT RW) Surabaya. Menurutnya, peta udara ini merupakan aturan yang dipersyaratkan bahwa semua peta di seluruh Indonesia harus disahkan oleh Badan Informasi Geofisika.

“Salah satu yang paling penting dalam membuat peta, peta itu harus valid. Foto udara ini akan lebih jelas baik ukuran maupun dimensi nya sehingga kita bisa tahu rencana existing kota itu seperit apa,” ujar Eri Cahyadi dalam jumpa pers di Kantor Bagian Humas Kota Surabaya, Kamis (26/1) lalu.

Dijelaskan Eri, hasil foto udara tersebut lebih jelas dan detail dikarenakan diambil dari ketinggian 750 meter dengan menggunakan pesawat. Ketinggian tersebut merupakan jarak ideal untuk mendapatkan hasil yang jelas dan teliti. Sebab, bila leih tinggi, semisal 1000 meter, maka gambarnya akan kurang jelas.

Sementara bila lebih rendah, jangkauannya akan terbatas.

Sementara Lidar merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan tek-

nologi laser yang diambil dari udara untuk mengetahui ketinggian dari permukaan tanah dan bentuk benda yang ada di permukaan. Semisal bentuk bangunan dan kondisi koridor jalan. Untuk lidar, peta yang dimiliki Surabaya yang sudah ditandatangani BIG ini merupakan yang pertama kali di Indonesia.

Menurut Eri, lidar ini bentuknya seperti aplikasi google map. Peta ini tidak hanya dibutuhkan Pemkot. Tetapi juga dibutuhkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nantinya, peta ini akan disinkronisasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I dan II yang akan menjadi percontohan nasional. Sehingga, tidak ada lagi perbedaan antara Pemkot dan BPN. Masyarakat juga tidak dirugikan. “Peta ini diminta teman-teman BPN un-

tuk jadi satu bagian dari peta sertifikat di BPN. Harapannya ke depan, sertifikat tidak keluar ada di rencana jalan, kasihan warga kalau warga punya sertifikat tapi tidak bisa keluar izinnya karena ada di rencana jalna yang dibuat Pemkot,” jelas Eri. Adanya peta udara dan lidar ini juga bermanfaat untuk potensi berkembangnya investasi di Surabaya. Investor yang berniat melakukan investasi di Surabaya, dengan melihat peta tampilan 3 dimensi ini, akan langsung tahu potensi investasi di lokasi yang diinginkan. Semisal ada calon investor yang akan berinvestasi di kawasan HR Muhammad, calon investor akan bisa tahu ada berapa bangunan dengan ketinggian berapa di lokasi itu. Semisal ada apartemen. Ada hotel.

“Jadi dia tahu kalau investasi bukan lagi hotel atau apartemen, tetapi rumah makan. Sehingga waktu akan menata investasi, potensi usaha apa yang bisa dikembangkan, sudah bisa diketahui. Intinya, Pemkot bisa lebih memberikan kepastian investasi untuk investor,” sambung dia.

Saat ini, Dinas Perumahan

Risma: Lurah Malas dan Nakal Harus Mundur

Walikota Surabaya saat melantik para lurah di Loby Lt.2 kantor Walikota Surabaya, Jumat (27/1) (foto: Humas Pemkot)

SEBANYAK 93 pejabat setingkat eselon III B dan IV A dilantik oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (27/1) di gedung lantai 2 Balai Kota Surabaya. Rinciannya, ada enam (6) pejabat eselon III B, dan 87 pejabat eselon IV A. Mutasi pejabat babak kedua ini memang direncanakan untuk mengisi kekosongan 15 kursi lurah yang sempat kosong pada tahun kemarin.

Dalam acara tesebut, juga dilakukan rotasi bagi Lurah yang masa jabatan di daerahnya telah lebih dari lima tahun

sebagi bentuk penyegaran lingkungan kerja. Tak hanya Lurah, walikota juga melantik dua kepala bidang baru dan tiga sekretaris kecamatan baru.

Walikota menegaskan, dari 15 kursi, hanya terisi 13 posisi lurah. Pasalnya, dari test yang diikuti oleh 90 pejabat, hanya 13 yang berhasil lolos. Walikota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini tetap meminta kepada lurah baru agar bekerja all out bagi warga, sebab lurah merupakan mata, telinga, tangan dan kaki wa-

likota.

“Kita tak perlu kaya untuk membantu orang, dengan jabatan baru ini kita bisa membantu orang lain. Lurah cukup lapor ke saya, karena panjenengan (anda) semua merupakan mata, telinga, tangan dan kaki saya,” tegas walikota.

Pada bagian lainnya kepada seluruh Lurah di Surabaya Risma mengingngatkan hendaknya jangan nakal dan suka bermalasan melainkan tetap aktif dan peka terhadap situasi diwilayah kerjanya.

Risma mencontohkan seperti rumah mantan Ketua RT 015/RW 007 kelurahan Kapas Madya Baru yang ambruk akibat hujan deras yang disertai angin puting beliung beberapa waktu lalu. Bayangkan betapa besarnya arti bantuan kita kepada mereka,imbuh Risma.

Meskipun panjenengan hanya kirim foto dan lapor, bagi yang membutuhkan itu sangat berarti “Karenanya di Surabaya jangan ada Lurah yang malas dan nakal. Yang malas dan nakal lebih baik mundur !” pesan Risma dengan nada keras.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Hasil foto dari google map (atas) dan hasil foto udara dari Humas Pemkot yang terlihat lebih jernih dan optimal (bawah) (foto: Humas Pemkot) Rakyat, Permukiman dan Tata Ruang Kota Surabaya tengah menyiapkan website untuk memajang peta yang seperti google map itu. Ke-

mungkinan akhir bulan, warga sudah bisa melihat peta tersebut. “Tapi untuk RDTRK kami buat Perda dulu. Kami sampaikan ke DPRD untuk

disahkan, baru bisa dilihat masyarakat. Kalau peta google map akhir bulan sudah bia dilihat,” jelasnya. [Gatot.S/ Jatim Pos]

Pembangunan Proyek Underground Balai Pemuda selesai 2019 PEMBANGUNAN bawah tanah kawasan Balai Pemuda sampai saat ini masih terus berlangsung. Rencananya, progres pembangunan bawah tanah yang akan tembus ke jalan Yos Sudarso itu akan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Bahkan, pembangunan satu lantai di bawah tanah dekat Gedung DPRD dan Perpustakaan Kota sudah mulai terlihat.

Menurut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pada tahun depan pembangunan bawah tanah ini akan sampai di Jalan Yos Sudarso. Untuk pembangunan di lokasi tersebut, pembangunan akan diteruskan hingga dua lantai ke bawah yang akan digunakan untuk sentra kuliner dan oleholeh Surabaya.

“Untuk pembangunan bawah tanah di Jalan Yos Sudarso, ditargetkan selesai pada tahun 2019. Nantinya akan memiliki ruangan dua lantai ke bawah,” katanya.

Saat ini, pembangunan gedung bawah tanah itu terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat meninjau lokasi pembangunan itu usai acara pencanangan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Gedung Balai Pemuda.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya mengatakan, pembangunan kawasan tersebut dimaksudkan karena ingin menjadikan tempat itu

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat cek fisik pembangunan underground di gedung Balai Pemuda Surabaya (foto: Humas Pemkot) mempunyai konsep pemuda.

Maksudnya, akan ada banyak ruang untuk para pemuda untuk melakukan pementasan budaya disana.

“Saya ingin tempat ini (komplek Balai Pemuda) benar-benar memiliki konsep pemuda. Nantinya akan ada plaza yang bisa digunakan untuk menari, melukis dan bermain,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mengunjungi lokasi pembangunan.

Selain itu, rencananya, di kawasan ini akan memiliki air mancur seperti yang dimiliki Balai Kota Surabaya. Tidak hanya itu, di kawasan ini juga akan dibangun plaza yang akan bisa digunakan untuk pementasan seni dan budaya para pemuda.

Nantinya pula, free akses akan diberikan untuk masyara-

kat yang ingin menggunakan lokasi tersebut untuk melakukan pementasan. Pementasan ini, kata Risma, bisa tampil pada hari Sabtu dan Minggu.

Wali Kota Surabaya mantan Kepala Bappekko itu juga berharap, cerita rakyat Surabaya juga bisa ditampilkan di ruangan pentas itu. Contohnya saja seperti cerita Sawunggaling yang bisa menjadi wawasan budaya lokal Surabaya.

Ketika ditanyai perihal kekhawatiran saat banjir akan masuk ke ruang bawah tanah ini, Tri Rismaharini mengatakan hal itu tidak bisa terjadi.

“Karena sudah ada gate untuk mengantisipasi banjir yang cukup tinggi, sehingga air tidak bisa masuk. Kecuali kalau banjirnya memang tinggi,” ujarnya. [Fred/Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Eko Sabdiyanto. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto.

Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194.

E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Makan Sate, Buah dan Sayur Bersama-sama  Bupati MKP Hadiri Peringatan Hari Gizi Nasional Ke-57 Kabupaten Mojokerto di Waduk Tanjungan

Mojokerto, Jatim Pos. Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasa SE menghadiri Peringatan Hari Gizi Nasional ke-57 tahun 2017 di Ekowisata Waduk Tunjungan, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur.

Gebyar peringatan Hari Gizi Nasional ke-57 dengan Tema “Ayo makan sayur dan buah setiap hari, Menuju Bangsa Sehat dan Berprestasi”. Sangat meriah selain dihadiri Bupati Mojokerto MKP, Sekda Kabupaten Mojokerto Ir Heri Suwito, Kadinkes Didik Khusnul Yakin, Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Mojokerto, Ketua Tim Penggerak PKK dr. Ikfina Kamal Pasa dan ribuan anak TK dari sekolah terdekat.

Bupati Mojokerto, Musto-

fa Kamal Pasa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam upaya peningkatan mutu gizi perseorangan maupun masyarakat. “Di Hari Gizi Nasional ke-57 tahun 2017, kami mengadakan aksi nyata makan sate buah dan sayur bersama-sama, yang diikuti sekitar seribu anak dari wilayah utara sungai. Gagasan ini merupakan ide dari Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto,” katanya Mustofa Kamal Pasa juga menambahkan, kami juga mengingatkan supaya masyarakat tetap sigap menghadapi berbagai tantangan termasuk di bidang peningkatan gizi masyarakat. Contohnya masalah gizi ganda, yaitu keadaan di mana gizi kurang,

namun di sisi lainnya gizi dianggap lebih, berdasarkan dari hasil Survey Diet Total (SDT) tahun 2014, kurang lebih 70-80 persen ibu hamil belum tercukupi konsumsi energi dan proteinnya, demikian dengan konsumsi buah yang dinilai belum cukup baik. Konsumsi sayur dan buah masih rendah. Oleh karena itu, Pada peringatan Hari Gizi Nasional ke-57 kali ini, dirinya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto baik lansia, dewasa, remaja maupun anak-anak agar gemar sayur dan buah. “Langkah yang bisa diambil yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sesuai yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI,” katanya.

Sementara itu Ketua Tim

Penggerak PKK dr Ikfina Kamal Pasa mengatakan, jauh hari sebelum peringatan Hari gizi nasional 2017 dirinya beberapa kali mengadakan pertemuan musyawarah dengan pihak pihat terkait. Tentang Hari Gizi Nasional 2017 yang bakal mengusung Tema “Ayo makan sayur dan buah setiap hari, Menuju Bangsa Sehat dan Berprestasi”. “Merupakan ide saya dengan harapan gizi masyarakat menjadi lebih baik dengan konsumsi sayur dan buah.

“Pemerintah pusat mendirikan sekolah untuk penyuluh gizi pada tanggal 25 Januari, yang akan kita peringati sebagai Hari Gizi Nasional. Gizi masyarakat harus baik, mereka harus tahu dan diharapkan senatiasa melek gizi.

Karbohidrat, lemak dan protein dalam kebiasaan masyarakat kita terbilang sudah cukup, ini harus diimbangi dengan sayur dan buah. Pelaksanaan Hari Gizi Kabupaten Mojokerto rencananya akan kita gelar di Waduk Tanjungan Kemlagi, nanti kita libatkan juga anak-anak. Dalam diri mereka harus tertanam mindset pentingnya konsumsi sayur dan buah untuk menunjang pertumbuhan,” tambah Ikfina. (din/adv)

Kota Mojokerto Raih WTN Berturut-turut dari 2006 Sampai 2016 Mojokerto, Jatim Pos. Pemerintah Kota Mojokerto kembali memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya di bidang transportasi dan lalu lintas. Berturut-turut mulai 2006-2016.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan oleh Menteri Perhubungan Ir Budi Karya Sumadi kepada Wakil Walikota Mojokerto, Ir H Suyitno MSi, Selasa pagi di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), Kota Mojokerto menjadi salah satu kota penerima piala Wahana Tata Nugraha tahun 2016, dengan kategori kota sedang, bersama kota dan kabupaten dari 11 provinsi di Indonesia.

Ini merupakan kali kedua belas Kota Mojokerto memperoleh penghargaan yang sama. Sebelumnya tahun 2005, Kota Mojokerto mendapat plakat WTN, dan mulai tahun 2006 sampai dengan 2016 Kota Mojokerto berturutturut mendapat piala WTN. Wawali Ir Suyitno Msi usai menerima penghargaan WTN mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas kinerja di bidang penataan transportasi dan lalu lintas yang selama ini

dinilai sudah sangat baik.

“Penghargaan WTN ini patut kita syukuri dan kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Mojokerto atas partisipasi dan dukungannya dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini,” katanya.

Suyitno menambahkan, Pemerintah Kota Mojokerto akan terus berbenah agar lalu lintas di Kota Mojokerto semakin baik untuk pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya perwujudan visi Kota Mojokerto sebagai service city atau kota pelayanan.

Pemerintah pusat mengapresiasi kebijakan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dan komitmen untuk pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan.

Lebih dari itu, Kota Mojokerto juga mengatur tata kelola transportasi publik yang baik dengan menyediakan ruang milik jalan (rumija) di sepanjang jalan protokol di Kota Mojokerto. Yaitu tersedianya trotoar untuk fasilitas pejalan kaki yang layak.

Penilai juga mengapresiasi Pemkot Mojokerto yang melengkapi ATCS atau CCTV di setiap persimpangan jalan,

tersedianya halte dan sepanjang jalan protokol yang dilengkapi dengan marka jalan, zebra cross untuk pejalan kaki dan rambu-rambu jalan yang jelas dan lengkap.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, Pemkot Mojokerto sedianya mengantongi penghargaan WTN tahun 2016. Itu diketahui lewat pemberitahuan resmi dari Kementerian Perhubungan RI. Hanya saja, pemberian resmi penghargaan oleh pemerintah pusat itu masih diagendakan.

“Kota Mojokerto sudah pasti dapat. Tapi, pemberian resminya masih menunggu jadwal. Karena akan diberikan secara langsung kepada para Walikota/Bupati penerima penghargaan,” katanya.

Gaguk menjelaskan, Salah satu indikator positif WTN di Kota Mojokerto adalah keberadaan angkutan gratis bagi kalangan pelajar. Angkutan yang sudah beroperasi sejak Maret 2016 itu diapresiasi tim Kemenhub. Bahkan, kini permintaan terhadap angkutan itu terbilang meningkat. Pemkot bakal menambah armada angkutan ini di awal tahun 2017 ini Keberhasilan meraih Wahana Tata Nugraha (WTN) bakal dijadikan acuan untuk

menata cara berlalu lintas bagi para siswa. Dishub akan mendorong agar program keberhasilan WTN didorong masuk ke sekolah-sekolah.

Secara prinsip, penghargaan terhadap kota/kabupaten menata transportasi publik itu bakal diturunkan ke tingkatan sekolahan. Selain itu Diishub berangan-angan program WTN ini dilombakan di kalangan sekolah mulai SD hingga SMP. “Kami akan usung WTN di sekolah. Tapi, soal penilaian WTN-nya tetap jadi prioritas.

Ini program pendukung, sekaligus menata cara berlalu lintas bagi pepajar,” imbuhnya.

Warga Kekurangan Sumber Air Dampak Penebangan Pohon Banyuwangi, Jatim Pos. Kini, warga masyarakat yang bertempat tinggal di sejumlah 6 (enam) titik dusun yang berada di lokasi Desa Tamansari, Kec Licin mengalami paceklik airbersih dan debit sumber mata air berkurang.

Seperti yang diungkapkan salah satu Tokoh MasyaTokoh Masyarakat, rakat (Tomas) warga Supakma dikenal dengan Desa Tamansari, panggilan Pak Ek Supakma atau biasa dipanggil Pak Ek ketika dikonfirmasi di kediamannya mengatakan, dari sebanyak 7 (tujuh) dusun yang terdapat di Desa Tamansari sudah 2 tahun ini mengalami penyusutan air bersih. Terkecuali, di Dusun Krajan masih terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

Menurutnya, persoalan paceklik air bersih yang berdampak bagi warga masyarakat itu muncul dikarenakan adanya sejumlah titik lokasi penebangan pohon yang secara terus menerus tidak terkontrol terdapat di beberapa titik zona penghasil sumber mata air. Di antaranya, daerah buffer zona dan tanaman keras yang ada di lokasi hutan cadangan berada di wilayah areal perkebunan lidjen.

Begitu pula, sejumlah titik lokasi yang terdapat di sepanjang sempadan aliran sungai terdapat tanaman bambunya sudah banyak dilakukan penebangan secara liar tanpa memikirkan erosi dan dampak ke depannya dilakukan oleh warga setempat. Sehingga, saat ini tanpa disadari sudah mengakibatkan volume debit air yang berfungsi sebagai penyimpan sudah tidak mampu menyerap air dengan maksimal.

“Kondisi ini sudah dialami oleh warga dusun yang bertempat tinggal di Dusun Kebondadap, Dusun Tanah Los, Dusun Belimbingsari dan Dusun Sumber Watu. Terbukti hingga saat ini, di saat musim penghujan saja sudah mengalami kesulitan air bersih. Bagaimana nanti di saat musim kemarau tiba, apa tidak semakin parah nasib warga masyarakat di sini. Padahal, wilayah Kecamatan Licin ini merupakan suatu wilayah yang kaya akan sumber mata airnya. Yang jelas warga masyarakat akan semakin memprihatinkan. Namun, hanya ada 1 (satu) dusun yang bertempat tinggal di Tamansari Krajan masih belum mengalami paceklik air bersih,” bebernya.

Terpisah, disampaikan juga oleh Pembina Kelompok Masyarakat (Pokmas) Tamansari, ke depan akan mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi adanya kesulitan air bersih khususnya bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah Desa Tamansari.

“Dalam waktu dekat kita bersama sejumlah anggota kelompok akan mempersiapkan dan mencarikan solusi yang tepat dengan melakukan pengoptimalan program reboisasi. Penanaman kembali ini akan difokuskan ke titik sumber mata air dan wilayah buferzone dan rencananya akan mengajukan sebuah proposal untuk bantuan bibit tanaman keras sebagai solusi penyimpan dan penampung sumber mata air,” terangnya. (rim)

(din/adv)

Jembatan Rejoto Akhirnya diresmikan Mojokerto, Jatim Pos. Walikota Mojokerto, Drs H Mas’ud Yunus meresmikan penggunaan Jembatan Pulorejo – Blooto (Rejoto), Senin siang lalu sekitar pukul 10.00 WIB. Dimana, prasasti peresmian proyek infrastruktur salah-satu kebanggan Kota Mojokerto bernilai puluhan miliar itupun diteken Walikota Masud Yunus di hadapan Forkompimda, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Camat dan Lurah se Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Walikota juga menyampaikan bahwa ide pembangunan jembatan Rejoto sudah dimulai dari era Walikota sebelumnya, H Abdul Gani Soehartono, Saya dan pak Yitno (Wakil Walikota) hanya melanjutkan saja.

Dengan diresmikannya jembatan Rejoto jalur penghubung antara Keluruhan Pulorejo dengan Kelurahan Blooto ini, diharapkan dapat menjadikan pembuka Pembangunan Kawasan Lingkar Barat serta dapat meningkatkan derajat ekonomi warga dikawasan barat Kota Mojokerto.

“Dengan selesainya jalan dan jembatan Rejoto ini akan menjadi pembuka pembangunan kawasan barat. Tahun ini kita membangun jalan lingkar barat dan kampus perguruan tinggi negeri (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya/PENS) di Kelurahan Pulorejo,” tutur Walikota Mas’ud Yunus di lokasi peresmian.

Walikota Mas’ud Yunus berharap, bahwa jembatan Rejoto akan dapat memecah keramaian dan dapat mengkatkan perekonomian yang selama ini terkonsentrasi di tengah Kota dan kawasan timur saja. agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto kawasan barat bisa meningkat, angka pengangguran dan kemiskinan menurun, dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. (din)

Jatim II

Hal - 4

Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember :

“ Siap Lakukan UNBK Tahun 2016/2017 Satu Sip” Jember, Jatim Pos. Dalam rangka mempersiapkan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN2)pada hari rabu (25/1) 2017 telah mengundang Para wali murid anak didik guna mensosialisakan dan menjelaskan terkait instruksi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, agar seluruh sekolah tingkat SMA,SMK.dan MA pelaksanaan ujian nasional harus dengan UNBK. Terkait dengan program tersebut Kepala MAN 2 Jember Drs.Suharno,MP di dalam pidatonya mengatakan, “Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember pada pelaksanaan ujian tahun 2016/2017 ini sudah kami per-

siapkan UNBK dan hanya satu sip”, katanya. Memang dalam pelaksanaan UNBK banyak kendala yang kita hadapi, diantaranya mempersiapkan SDM anak didik, peralatan komputer dan perlengkapan lain Tetapi kami optimis,di sekolah MAN 2 ini siap dan akan dilakukan hanya Satu sip,agar wali murid dan anak didik tidak ada yang merasa dibedakan dalam waktu ujian.Untuk itu pihak sekolah akan menyiapkan laptop sesuai dengan jumlah murid yang akan melaksanakan ujian:, katanya.

Masih menurutnya,”Kami berusaha semaksimal mungkin, dalan pelaksanaanUNBK tahun ini bisa mencapai kelulusan 100% dan nilai yang maksimal meskipun pelaksanaan UNBK di MAN 2 Jember ini baru dimu-

lai tahun ajaran 2016/2017", lanjutnya.

Sementara, beberapa wali murid menanggapi berbeda, ada yang mengatakan,apakah anak didik sudah mengerti semua terkait penggunaan laptop, karena ini butuh keahlian.

Dalam hal ini pihak sekolah dengan sesering mungkin mengajarkan dengan cara simulasi,agar anak didik lebih cepat Faham dengan Komputer atau laptop.yang nantinya dalan hari pelaksanaan UNBK sudah siap dan tidak ada kendala.

Perlu diketahui pula bahwa selasa (25/1)2017kemarin MAN 2 Jember juga mengadakan Milad yang ke 25. Dalam adara tersebut dihadiri pula kepala kantor Kementrian Kabupaten Jember. Kepada Ja-

Melalui Perda, Pemda Diharapkan Bekerja Lebih Baik Drs. Suharno,MP di Kepala MAN 2 Jember

tim Pos, Drs. Suharno. M.Pdi mengatakan, ”Saya sangat bangga pada guru,murid dan semua staf yang lain,sangat kompak dan kreatif.Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas suksesnya acara kemarin”, ungkapnya. (yudi)

Petilasan Situs Prabu Tawangalun Macanputih Tak Terurus

Lokasi Petilasan Prabu Tawangalun yang melegenda

Banyuwangi, Jatim Pos. Semakin memprihatinkan, kondisi fisik sebuah tempat peninggalan yang dinilai bersejarah di era peradaban masa lalu. Tepatnya, sebuah peninggalan Situs Prabu Tawangalun yang berjarak 10 Km dari Kabupaten Banyuwangi, terletak di wilayah Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat. Kini, infrastruktur jalan dan tempat situs semakin tak terurus secara layak seperti halnya tempat pelestarian budaya lainnya.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala Desa Macanputih, Aseri warga Dusun Kopenlangi ketika ditemui di kediamannya mengatakan, diakuinya selama ini mengenai akses jalan dan drainase yang menuju ketempat situs Prabu Tawangalun belum

tersentuh pembangunan.

Begitupula, dengan bangunan fisik yang sudah lama berdiri disekitar tempat Situs Prabu Tawangalun, Macanputih belum tersentuh pembangunan.

Semestinya, situs Prabu Tawangalun ini sangat layak untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Terutamanya, pengaspalan jalan dan realisasi pembangunan drainase yang menuju ke tempat situs yang dinilai sejak dahulu memiliki sejarah dan disakralkan oleh masyarakat Banyuwangi dan semua pengunjung dari luar daerah Banyuwangi.

Menurutnya, kondisi fisik jalan yang ada disepanjang menuju Situs Prabu Tawangalun sangat rusak parah karena

luapan air yang berada di selokan badan jalan mengenangi jalan. Apalagi di saat musim penghujan, seringkali akses jalan sulit untuk dilewati.

“Kami sangat prihatin akan kondisi jalan yang menuju ke tempat situs Prabu Tawangalun. Sebenarnya masyarakat sudah lama berharap agar jalan itu bisa teraspal karena hampir setiap hari situs Prabu Tawangalun disinggahi tamu dari luar Banyuwangi ataupun dari warga Banyuwangi sendiri untuk berziarah ditempat itu,” terangnya.

Selama ini, papan nama penunjuk arah ke tempat Situs Prabu Tawangalun tidak juga terpasang. Sehingga, seringkali para pengunjung yang hendak berziarah menuju kesana salah jalan hingga mengakibatkan tersesat ke desa tetangga. Yakni, Desa Tambong dan Desa Gombolirang.

“Semoga situs yang sudah dianggap bersejarah yang ada di Desa Macanputih ini bisa terawat secara maksimal. Karena, hal ini merupakan bagian dari peninggalan sejarah adanya kerajaan masa lalu yang ada di Banyuwangi. Begitu

pula, peninggalan bangunan yang pernah ditemukan warga perlu untuk dilestarikan dan dijaga keberadaannya,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi (Disbudpar) melalui Kabid Kebudayaan, Choliqul Ridha mengatakan bahwa peninggalan sejarah situs Prabu Tawangalun sudah terdata dan masuk menjadi agenda sebagai kawasan cagar budaya. Hal ini sudah disampaikan ke Bappeda beberapawaktu lalu. Begitupula, kedepan secara bertahap akan dilakukan pembahasan bersama sejumlah tokoh sejarah dan budayawan untuk membuat replika peninggalan sejarah di era keraton Tawangalun.

“Kita masih menginventarisir semua peninggalan sejarah kerajaan khususnya yang ada di Banyuwangi. Harapannya ke depan semua tempat peninggalan sejarah khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi bisa terjaga dengan baik dan terawat sehingga sejumlah tempat sejarah tersebut bisa menjadikan sebuah edukasi,” katanya. (rim)

DPRD Tulungagung Tetapkan Sembilan Perda dan Peraturan Tatib Tulungagung, Jatim Pos. Delapan fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui penetapan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan Penetapan Peraturan DPRD Tulungagung tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin lalu.

Kesembilan Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut, masing-masing adalah Raperda tentang Pedoman Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan, dan Raperda tentang

Pengelolaan Kemetrologian dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, juga Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Industri dan Perdagangan, Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Air Minum Tirta Cahya Agung Untuk Penyelesaian Hutang Perusahaan Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, serta Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peruturan Zonasi Pada Bagian Wilayah Perkotaan Kauman.

Di samping itu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peruturan Zonasi Pada Bagian Wilayah Perkotaan Ngunut dan Ranperda tentang Perubahan Keempat

Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung.

Ke delapan fraksi di DPRD Tulungagung yang menyetuji penetapan sembilan Raperda menjadi Perda dan Penetapan Peraturan DPRD Tulungagung tentang Tatib DPRD Tulungagung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru.

Namun demikian, kendati menyetujui untuk menjadikan sembilan Raperda menjadi Perda, semua fraksi tetap memberi catatan. Seperti di antaranya, Fraksi PDI Perjuangan yang meminta tarif

retribusi kemetrologian yang berkaitan dengan usaha kecil hendaknya dimurahkan. “Sedang untuk yang berfasilitas usaha investasi besar dipungut secara proporsional sebagaimana yang dilakukan Pemprov,” ujar Samsul Huda MPd, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya H Isroil Muslimin, berharap seelah ditetapkannya Perda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Air Minum Tirta Cahya Agung Untuk Pelunasan Hutang Pada Pemerintah, PDAM dapat bekerja secara profesional sehingga dapat akuntabel dan memberi kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD

Lumajang, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan sosialisasi Uji Pubik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2017 di Ruang Nararya Kirana Lantai III Kantor Bupati Lumajang, Kamis lalu Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lumajang, Drs. As’at M.Ag yang didampingi oleh Sekda Kabupaten Lumajang, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, dan 200 peserta yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (CPPNS) dalam melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Bupati As’at mengatakan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat untuk mengatur jalannya roda pemerintahan agar bisa lebih berfungsi dengan baik memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Tugas, pokok dan fungsinya adalah sebagai Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Satpol PP harus memahami dan mengetahui tentang semua Perda yang ada”, ujarnya.

“Melalui Perda yang sudah terbentuk, diharapkan Pemerintah Daerah beserta jajarannya dituntut untuk dapat bekerja lebih baik lagi dengan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat”, harap Bupati As’at. (yud/fir/hm)

Pembukaan EXPO Kabupaten Tulungagung 2017 Tulungagung, Jatim Pos.

Pada hari Senin minggu lalu telah dibuka pameran dagang dan industri Tulungagung Expo 2017, pameran yang dilakukan berkat kerjasama antara PT. AN Promosindo dengan Pemkab Tulungagung ini akan berlangsung mulai tanggal 27 Januari 2017 hingga 12 Februari 2017 di Lapangan Wiramandala Pasar Pahing Tulungagung.

Dalam pembukaan pameran yang ditandai dengan penguntingan pita oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung Ir Indra fauzi MM dan PT. AN Promosindo dilanjutkan peninjauan Stand.

Selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung Ir Indra fauzi MM pada pembukaan pameran ini diantaranya mengatakan, pameran merupakan media promosi yang sangat strategis bagi pengusaha maupun produsen dalam rangka mempromosikan sekaligus mengembangkan jaringan pemasaran produknya, karena melalui media pamaeran inilah dapat terjadi interaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau calon pembeli, sehingga tercipta suatu pasar yang lebih luas.

Karena itu Sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung Ir Indra fauzi MM berharap agar pameran ini akan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga bisa tercipta hubungan timbal balik yang harmonis antara produsen dan konsumen.

Selama pameran berlangsung kali ini pihak Panitia menyedikan 60 stand.bagi pengunjung dapat melihat ataupun membeli langsung berbagai produk seperti electronik, otomotif, furniture, interior, fashion, book store, kerajinan, dan perumahan. kali ini pihak Panitia menyedikan 60 stand. (san/hms)

Tulungagung, Suriyono SE MSi ini, selain para pimpinan dan anggota dewan Tulungagung, juga dari Pemkab Tulungagung.

Di antaranya Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wabup Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM serta Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Dalam sambutannya, Bupati Syahri Mulyo mengapre-

siasi disetujuinya sembilan Raperda ditetapkan menjadi Perda. Ia berharap pula dengan ditetapkannya Perda perubahan PDAU dapat semakin membuat wisata di Pantai Popoh dan Argo Wilis lebih berkembang setelah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tidak lagi oleh PDAU. (san**)

Jatim III

Hal - 5

 Musrenbang Kota Madiun

Prioritaskan Enam Kegiatan di Tahun 2018 Madiun, Jatim Pos. Ada enam kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun untuk pembangunan di tahun 2018 mendatang. Ke enam skala prioritas tersebut diantaranya, peningkatan kapasitas kesehatan, pendidikan, peningkatan upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Sementara untuk merumuskan dan menyepakati perencanaan pembangunan yang didasari atas prinsip-prinsip transparasi, demokratis, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, fokus serta mengarah pada pemecahan masalah kebersamaan di tingkat kelurahan dan untuk menampung usulan dari masyarakat tentang rencana pembangunan tahun 2018, Musrenbang di adakan di tiap Kecamatan yang ada di Kota Madiun.

Musrenbang tingkat kecamatan tersebut merupakan forum musyawarah perencaan pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan guna mensinergikan hasil Musrenbang tingkat kelurahan. Dan usulan daftar prioritas pembangunan tersebut akan diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

Menurut Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, Musrenbang di tingkat Kecamatan ini bertujuan untuk menjaring usulan dari masyarakat untuk pembangunan Kota Madiun pada tahun 2018 mendatang, dengan mengedepankan enam kegiatan yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan.

“Selain usulan fisik, yang menjadi prioritas utama yakni kesehatan dan pendidikan.

Sebenarnya semua penting.

Tapi jika pendidikan sudah maju dan kesehatan masyara-

kat sudah terpenuhi, masyarakat akan sejahtera. Karena kalau secara mandiri masyarakat sudah kuat, tidak perlu ada subsidi. Kita tetap memprioritaskan enam item yang berguna untuk masyarakat luas itu,” kata Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, kepada wartawan.

Sementara Sekda Kota Madiun, H Maidi, menambahkan, hasil dari Musrenbang kecamatan, sebagai bahan usulan untuk perencaan pembangunan tahun 2018. “Hasil Musrenbang kecamatan ini, sebagai bahan usulan perencanaan tahun 2018,” kata H. Maidi.

Untuk diketahui, Musrenbang tingkat Kecamatan Manguharjo yang diadakan, Kamis (2/2/2017), dari sembilan kelurahan, ada 1544 usulan pembangunan. Usulan fisik ada 939 dengan anggaran Rp 64,2 milyar. Dan usulan non fisik ada 605 usulan dengan total ang-

 Komisi A DPRD Kabupaten Madiun

Lakukan Kunker Menyikapi Penarikan Sekdes PNS

Madiun, Jatim Pos. Komisi A DPRD Kabupaten Madiun yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi A serta staf pendamping melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terkait keberadaan Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di tarik dan menempati kerja baru di Kantor Kecamatan, Kamis (2/2/2017).

Penarikan Sekdes PNS ke unit kerja di tingkat Kecamatan sejak pertengahan Januari 2017 tersebut diberlakukan setelah adanya susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaru sesuai PP 18 tahun 2016, dimana PNS harus dikukuhkan kembali. Dan Sekdes PNS yang merupakan bagian dari OPD harus mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati sesuai dengan unit kerjanya.

Selain itu, penarikan sekdes PNS tersebut menyusul atas diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang tertuang dalam pasal 48 tentang Perangkat Desa. Dan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Widayat mengatakan, tujuan utama DPRD Kabupaten Madiun melakukan Kunker tersebut selain sebagai fungsi pengawasan melihat responsibel masyarakat di tingkat bawah juga untuk melindungi antara Kades dan Sekdes PNS jangan sampai salah dalam menempatkan dan melaksanakan regulasi.

“Karena dalam hal ini masih ada desa yang berharap membutuhkan Sekdes PNS dan sebagian desa tidak menghendaki Sekdes PNS, dan ketika mengacu pada Undang-Undang tentang ASN

Pemerintah Daerah memang sudah tepat untuk menarik Sekdes PNS sebagai pelaksana di OPD Kecamatan dan ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Desa, bahwa Sekdes adalah Perangkat Desa atau bukan PNS,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi menambahkan, jika ada desa masih membutuhkan Sekdes PNS bisa mengajukan permohonan kepada Bupati Madiun untuk menugaskan eks. Sekdes PNS sebagai pendamping desa.

“Kalau sedianya eks. Sekdes PNS memang murni ditarik ya ditarik saja.

Namun, bila desa masih membutuhkan Sekdes boleh ditugaskan ke Desa atas perintah Bupati, akan tetapi bukan menjabat sebagai Plt sekdes melainkan sebagai pendamping desa di dalam melaksanakan urusan kesekretariatan sampai terbentuknya Sekdes definitive,” kata Purwadi.

Lebih lanjut dikatakan, pemberian tugas eks Sekdes PNS di desa sebagai pendamping nanti harus ditetapkan dengan tenggang waktu masa jabatan, minimal 6 bulan atau maksimal 1 tahun. Dan jika desa tidak mengajukan rekomendasi permohonan penugasan eks Sekdes PNS sebagai pendamping desa, maka kekosongan Sekdes harus di isi dengan Plt yang berasal dari Perangkat Desa.

“Dan bagi desa yang ingin melakukan pengisian Sekdes, sebelum melakukan pengisian harus membentuk Plt dulu terus nanti pengisiannya harus melalui mekanisme pengisian perangkat desa sesuai dengan aturan Undang-Undang Desa,” pungkasnya. (jum/adv)

garan Rp 10,739 milyar.

Dan sebelumnya, Rabu (1/ 2/2017), Musrenbang yang digelar di Kecamatan Taman, ada sebanyak 212 usulan proyek fisik dengan total anggaran sebanyak Rp 261 milyar. Sedangkan untuk non fisik ada 231 usulan dengan total anggaran sebanyak Rp 8,681 milyar.

“Untuk fisik, di antaranya yang diusulkan pembangunan jalan, saluran dan pavingisasi.

Kalau yang non fisik, ada yang mengusulkan kegiatan pelatihan ketrampilan dan kesehatan,” terang Camat Taman, Doris Eko Prasetyo.

Sedangkan pada hari Senin (6/01), Musrenbang diadakan di Kecamatan Kar-

toharjo. Seperti halnya di Manguharjo dan Taman, Musrenbang di Kecamatan Kartoharjo juga untuk menampung dan mengakomodir usulan masyarakat tentang pembangunan fisik maupun non fisik yang menjadi skala prioritas pembangunan di tahun 2018 mendatang. (jum/adv)

Jatim IV

Hal - 6

Kabupaten Jombang Kembali Raih Penghargaan WTN Jombang, Jatim Pos. Kinerja Pemkab Jombang kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kali dibidang penataan transportasi. Hal ini setelah Kabupaten Jombang meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN).

Penyerahan penghargaan tingkat nasional tersebut digelar di Istana Wakil Presiden RI. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Wapres Jusuf Kalla.

“Alhamdulillah, upaya untuk menata transportasi yang baik di Jombang untuk tahun 2016, kembali mendapatkan penghargaan berupa Piala Wahana Tata Nugraha,”

tutur Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, usai acara penyerahan penghargaan, Selasa (31/1/2017).

Atas penghargaan ini, Bupati Nyono menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Jajaran Forkopimda, DPRD Jombang dan seluruh masyarakat Jombang yang mendukung upaya Pemkab Jombang dalam menciptakan sistem transportasi yang baik dan aman bagi masyarakat ini.

“Tantangan kedepan yang dihadapi akan semakin berat. Oleh karena itu saya berharap seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang terus meningkatkan kinerja dan bekerja keras dalam upaya mewujudkan

tata kelola transportasi yang baik,” harap Bupati Nyono.

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto yang ikut mendampingi Bupati Nyono saat menerima penghargaan tersebut mengaku bangga dengan penghargaan ini, menurutnya ini adalah bukti kekompakan seluruh jajaran yakni Pemkab dan Forkopimdanya.

Kapolres berharap dengan penghargaan ini kinerja bidang transportasi yang ada di Jombang semakin meningkat, pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, utamanya adalah dalam menekan angka kecelakaan di jalan. “Penghargaan ini adalah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jom-

bang. “ katanya.

Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian Perhubungan terhadap Kabupaten/Kota di Indonesia yang dinilai memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan sistem transportasi.

Imam Sudjianto Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jombang, mengatakan Penghargaan WTN ini adalah yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya pada Tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Jombang juga meraih penghargaan tersebut.

“Ini merupakan bukti kerja keras serta perbaikan yang terus menerus kita

Dari kiri, Dandim Jombang, Letkol Arh Mukhamad Fathurrahman, Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto, Bupati Jombang, Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko, Ketua DPRD, Joko Triono, Ketua PN Jombang, Agus Hamzah, SH, MH

lakukan dalam tata kelola transportasi di Kabupaten Jombang. Sehingga tahun

2016 kita kembali meraih piala WTN,”kata Imam.

(Her/Nik/HMS)

 Kapolres Jombang, AKBP H. Agung Marlianto

Lakukan Patroli Dengan Bersepeda Angin Jombang, Jatim Pos. Pelaksanaan pengaturan

lalulintas pagi dilaksanakan oleh Polres Jombang dan Polsek

 Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama Jombang

Tanda Tangani MoU dengan Polres Jombang

Jombang, Jatim Pos. Laskar Anti Narkoba (LAN) Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Jombang, dalam upaya membantu memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Jombang.

LAN Muslimat yang beranggotakan 1.750 ibu-ibu yang tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten Jombang akan berperan melakukan sosialisasi dan pencegahan, sedangkan untuk penindakan dilakukan oleh pihak Polres Jombang dan Polsek jajaran.

“Perang terhadap narkoba tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat harus berperan aktif dengan memberikan informasi untuk mengungkap peredaran Narkoba. Narkoba dapat mengubah karakter dan pola pikir penggunanya sehingga banyak kekerasan dan kriminalitas terjadi di sekitar kita,” kata Ketua Laskar Anti Narkoba Muslimat Jombang, Ema Ummiyatul Chusna, Senin (30/01/2017).

Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto yang diwakili Wakapolres Kompol Hendriyana menyampaikan apresiasi terhadap gerakan LAN Muslimat yang peduli terhadap bahaya narkoba.

“Kami sangat berterima kasih dan memgapresiasi peran Muslimat NU Jombang, banyak peduli dan mampu memberikan pendidikan dan mengajak masyarakat yg ada dilingkungan tempat tinggalnya untuk bersama-sama menjauhi dan memerangi Narkoba,” ujarnya.

Kasat Reskoba Polres Jombang AKP Hasran mengungkapkan, jika kasus penyalahgunaan narkoba terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pelaku penyalahgunaan narkoba ini bermacam-macam karakter mulai dari pelajar, wiraswasta hingga pegawai pemerintah.

Sesuai data, perkara yang ditangani oleh Polres Jombang tahun 2015 sebanyak 22 kasus narkotika, 45 kasus obat keras, dan 275 untuk jenis minuman keras. Pada tahun 2016 sebanyak 44 kasus jenis narkotika dan psikotropika yakni 39 kasus Sabu, 1 Ekstasi, dan 3 ganja, obat keras atau pil koplo 74 kasus, dan 358 kasus miras.

Sementara itu Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang Mundjidah Wahab menuturkan, Laskar Anti Narkoba ini dibentuk untuk mengemban tugastugas sosial dan mengabdi pada masyarakat guna mewujudkan Jombang bebas dari Narkoba. (Her/Nik)

jajarannya adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat di wilayah tugas Polres Jombang.

Hal ini rutin dilaksanakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalulintas bagi pengguna jalan.

Selain itu,kegiatan gatur lalin pagi juga merupakan dukungan Polres Jombang dalam program prioritas Kapolda Jatim, Irjen Pol.Machfud Arifin yaitu PATUH (Proaktif, Amanah, Tegas, Unggul, dan Humanis) yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan program PROMOTER dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Untuk cek kesiapan anggota di lapangan,Kamis (26/ 1/2017) Kapolres Jombang, AKBP H. Agung Marlianto melakukan patroli dengan

bersepeda angin.

Dalam pelaksanaan patroli bersepeda tersebut,Kapolres Jombang AKBP H.Agung Marlianto didampingi para Kabag dan Kasat pada satuan tugas Polres Jombang tersebut dimulai dari Mapolres Jombang, Jalan Wahid Hasyim, POS 904 Ringin Contong, Jalan Ahmad Yani Jombang, Jalan PB Sudirman, Jalan Kapten Tendean, Jalan Dr.Wahidin, Kebon Rojo dan kembali ke Mapolres.

Pada kesempatan itu pula Kapolres Jombang memberikan himbauan dan pesan Kamtibmas berkaitan dengan maraknya peredaran Narkoba yang merambah di lingkungan sekolah yakni yang dituju adalah SMU Negeri Jombang.

“Tetap teguh pendirian, kita jangan sampai terpengaruh perbuatan atau hal-hal yang negatif,oleh karena ituu

jauhi Narkoba dan jangan menggunakannya,”pesan H.Agung di hadapan ratusan pelajar.

Lebih lanjut Kapolres juga mengungkapkan bahwa selama ini dari hasil pengungkapan kasus Narkoba oleh Polres Jombang, pelakunya bukan hanya dari masyarakat umum, namun juga ada dari kalangan

pelajar dan pesantren.

Untuk itu Kapolres mewanti-wanti dan mengajak seluruh masyarakat, pelajar, pesantren untuk bersamasama memerangi Narkoba.

“Wujudkan Kota Jombang Bersih Narkoba,” ajak Kapolres Jombang kepada seluruh siswa SMU Negeri 2 Jombang yang dikunjungi. (Her)

Segenap Keluarga besar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan JL. Raci Bangil Telp. (0343)744122, 744123 Fax (0343)748297

“Selamat Hari Pers Nasional 2017” Sudiono Fauzan (Ketua)

Ir. Sutar

Dedi Sumanto, SE

H. Joko Cahyono SH, MH

(Wakil Ketua)

(Wakil Ketua)

(Wakil Ketua)

Jatim V

Hal - 7

Hanya Ada 20 TKA di Wilayah Kabupaten Malang Malang, Jatim Pos. Hingga saat ini hanya ada 20 tenaga kerja asing berada di wilayah Kabupaten Malang. Mereka merupakan tenaga legal yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan.

“Mereka sebagai tenaga ahli ya, jadi bukan buruh kasar,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo kepada jatimpos.co di kantornya baru-baru ini.

Yoyok menjelaskan, para

TKA ini bertugas di enam perusahaan. Seperti Bentoel, Minatex, Otsuka, Greenfields, Molindo dan PT Beiersdorf (BDF) Indonesia.

“Perusahaan yang bersangkutan selalu melaporkan secara berkala kepada kami,” jelas dia. Mantan staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Pemkab Malang ini menambahkan, TKA paling banyak ada di Bentoel, sebanyak 15 orang. Sementara di perusahaan lainnya, masing-masing satu orang.

“Selain di perusahaan, tidak ada di bidang lain, pertambangan misalnya. Sejauh ini belum ada temuan TKA ilegal,” tandas dia. (bam/yon)

Beli Ponsel Pakai Upal Ditangkap Polisi Batu, Jatim Pos. Beli HP dengan cara menyelipkan uang palsu, akhirnya Revangga Brama Eka (22), mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Malang harus berurusan dengan pihak berwajib.Ia pun dijebloskan ke sel tahanan Polsek Dau, Kabupaten Malang.

Berawal saat Revangga bertransaksi secara online membeli ponsel. Pelaku sepakat dengan harga ponsel yang ditawarkan seharga Rp 1.750.000. Revangga pun menyerahkan uang sebesar Rp 1.750.000. Namun dari

uang itu, terselip uang palsu sebesar Rp 200.000. “Nah uang sebesar Rp 200.000 palsu dalam bentuk pecahan 100.000,” ujar Kompol Endro Sujiat, Kapolsek Dau. Adanya laporan dari korban pembayaran upal di sebuah konter ponsel, polisi pun bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Revangga dan menggeledah rumah kosnya di Perumahan Landungsari Asri.

Polisi menemukan 156 lembar uang palsu milik Revangga dan memiliki nomor seri yang sama. Revang-

ga mengaku mencetak uang sendiri. Jika dilihat dari jauh, terlihat seperti uang asli.

Namun jika dipegang akan ketahuan jika itu hanya - lah gambar uang yang dicetak. Sebab kertasnya halus, dan tidak ada gambar atau logo pengaman seperti uang asli.

Revangga mengaku, mendapatkan gambar uang tersebut dari internet. Ia mengaku hanya coba-coba mencetak uang. “Untuk menambah uang pembelian ponsel,” akunya. (yon)

Hindari Berita Hoax Polres Kota Batu Lakukan Jumat Keliling Batu, Jatim Pos. Kapolres Batu AKBP Leonardus Simarmata, S.Sos,SIK,MH, memberikan perintah kepada Kasat Binmas untuk melaksanakan Jumat keliling di Desa Bulukerto. Program ini sebagai implementasi dari “POLISI PATUH” (proaktif, amanah, tegas, unggul, humanis) yang dicanangkan oleh Kapolda Jatim.

AKP Aristianto Budi S, SH,SIK,MH Kasat Binmas mengatakan, kerawanan akan menyebarkan berita yang belum tentu benar (hoax) sering diterima dalam media sosial maupun media elektronik.

Diharapkan masyarakat lebih cerdas

memilih dan memilah, serta tidak ikut menyebarkannya kembali.

Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif utamanya jelang Pilkada 2017 di Kota Batu. Pelaku penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di dalam pasal UU ITE ini disebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. (yon)

BNN Kota Batu Bentuk Satgas Sekolah Anti Narkoba Batu, Jatim Pos. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu, melaksanakan kegiatan pembentukan dan penguatan keahlian Satgas sekolah anti narkoba tingkat SMA/SMK sederajat. Kegiatan tersebut berlangsung di SMAN 2 Kota Batu, Senin (23/1/2017).

Peserta pembentukan/penguatan keahlian satgas penyuluh sekolah anti Narkoba ini berjumlah 50 Peserta. Sedangkan pemilihan peserta dilakukan melalui seleksi yang di pilih oleh pihak sekolah.

Terpisah, Kepala BNN Kota Batu AKBP Heru Cahyo wibowo, SH.MH mengatakan, dasar pelaksanaan dari kegiatan penguatan keahlian Satgas sekolah anti narkoba di tingkat SMA, yakni UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Ada tiga tujuan dibentuknya penguatan keahlian Satgas Sekolah Anti Narkoba, yakni menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah.

Kemudian meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap, kemampuan siswa dalam mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah, serta menciptakan lingkungan bebas narkoba.

AKBP Heru Cahyo wibowo mengharapkan, agar guru tidak terlalu berpatok pada siswa untuk memperoleh nilai tinggi, namun perlu menyisipkan pendidikan mental spiritual dan pendidikan budi pekerti.

“Tantangan guru kedepan adalah bagaimana para guru mendidik anak mereka untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba serta memperbaiki manajemen pendidikan yang masih kurang saat ini,” imbuhnya. (yon)

Pimpinan Beserta Seluruh Staf

PDAM Kabupaten Malang Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2017

Pimpinan beserta Seluruh Staf

Dishub Kota Malang Mengucapkan

Samsul Hadi S.Sos Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang

Pimpinan Beserta Seluruh Staf

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Malang Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2017 Yoyok Wardoyo Kepala Dinas

Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2017

Hal - 8

Jatim VI

A. Busyro: Pers Bisa Meniru Profesi Dokter Spesialis

Penghijauan di Bukit Dondong Tulungagung, Jatim Pos Penanaman atau reboisasi memang perlu dilakukan bagi bukit atau gunung yang sampai sekarang masih dibilang gundul, contohnya pohon di bukit Dondong, Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung, dilakukan oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE.MSi, Sabtu minggu lalu.

Selaku Bupati, Syahri Mulyo menyampaikan reboisasi merupakan hal positif dan memiliki banyak manfaat pastinya. Sehingga harus sering-sering dilakukan, dan diharapkan bagi masyarakat yang masih melakukan peneba-

ngan liar harus merubah pola pikir agar mencintai lingkungan sekitarnya.

Di pembukaan penanaman pohon yang ditandai dengan pengguntingan pita di jalan masuk bukit Dondong oleh Bupati Tulungagung. Selanjutnya dilakukan dengan penanaman pohon dan diteruskan dengan menunjukkan dukungan dengan menulis di kain membentang yang telah disediakan. Untuk Bupati menuliskan Hutanku Rindang Cucu Kita Senang, Dandim menulis Lestarikan Hutan Untuk Kemajuan NKRI, Kapolres menuliskan Hutanku Untuk Cucu Kita. (san/hms)

Bupati A. Busyro Karim (tengah), Wabub Ach. Fauzi (kiri) dan Kepala BKPSDM RA. Titik Suryati (kanan)

Sumenep, Jatim PosBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengadakan acara Silaturrahim bersama puluhan wartawan bertempat di SKB (2/2). Kepala BKPSDM RA. Titik Suryati, dalam sambutannya mengatakan dengan SO yang baru ini kedisiplinan lebih ditingkatkan kinerjanya. Dirinya mengaku punya tim yang setiap harinya mengawasi juga menilai kinerja dan kedisiplinan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan pihaknya setiap harinya menerima laporan kinerja PNS di lingkungan Pemkab Sumenep melalui online.

Acara tersebut juga dihadiri Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Ach. Fauzi. Bupati Sumenep A. Busyro Karim usai acara silaturrahim ber-

sama puluhan wartawan dirinya menyinggung peringatan Hari Pers Nasional (HPN), yang diperingati setiap tanggal (9/ 2), pihaknya mengatakan Pers dalam mejalani profesinya seharusnya meniru profesi dokter spesialis.

“Yang ahli ekonomi ya menulis tentang ekonomi, ahli hukum menulis tentang hukum, ahli politik menulis tentang politik dan lain-lainnya dan setiap dalam tulisannya Pers memberikan solusi dan tidak hanya sekedar melempar masalah,” ujarnya.

“Saya ucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2017 dan berharap dunia pers semakin dewasa dan perusahaan pers mampu memberi kesejehteraan pada wartawannya. Sehingga produk jurnalistiknya semakin berprofesional,” tambahnya. (rol, nan, man)

Segenap Pimpinan dan Staf RSUD JOMBANG Mengucapkan “SELAMAT HARI PERS NASIONAL” (09 PEBRUARI 2017) dr. Puji Umbaran, M.KP. (Direktur)

Segenap Pimpinan Dan Staf

DINAS PEKERJAAN UMUM Dan PENATAAN RUANG Mengucapkan

“SELAMAT HARI PERS NASIONAL” (09 PEBRUARI 2017) Ir. Hari Oetomo, M.S (Kepala Dinas)

Jatim VII

Hal - 9

Optimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat Satlantar Polres Situbondo Lakukan Pembinaan

Polres Situbondo Lakukan Perawatan Rutin Ranmor Patroli

Situbondo, Jatim PosDalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Polres Situbondo melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas baik R4 maupun R2,

Kamis lalu.

Sekitar 25 kendaraan dinas Polres Situbondo dan Kijang Patroli Polsek Jajaran dilakukan pemeliharaan dan perawatan untuk menjaga kondisi kendaraan tetap baik

dan prima walaupun usia kendaraan sudah beroperasi sejak tahun 2004.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Puji Hendro Wibowo, SH. SIK menekankan kepada Subbag Sarparas agar seluruh kendaraan patroli Polres Situbondo dan Polsek baik yang baru maupun yang lama dirawat dengan baik sehingga selalu siap beroperasi sewaktuwaktu digunakan untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian.

“Kami melakukan perawatan yang rutin semua kendaraan patroli tersebut dapat terjaga kondisinya sehingga dapat seoptimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu dengan semangat Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) dan Patuh (Proaktif, Amanah, Tegas, Unggul, Humanis) kehadiran personil Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat” terang Kapolres Situbondo. (gik)

DPRD Gresik Akan Melakukan Review Terhadap 500 Perda SAAT ini Kabupaten Gresik memiliki 500 peraturan daerah.

Kenyataannya, tidak semua perda tersebut berlaku efektif. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Gresik untuk melakukan review.

Kabag Humas dan Protokol DPRD Gresik Sutarmo, SH menjelaskan berdasarkan hasil konsutasi dengan direktorat produk hukum daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapemperda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan revisi perda.

Namun bisa melakukan review perda yang telah ada. “Dari hasil review tersebut bisa mengeluarkan rekomendasi,” kata Sutarmo.

Rekomendasi yang dikeluarkan bisa berupa pencabutan perda atau revisi perda. Atas penjelasan ini Bapemperda DPRD Gresik memiliki semangat untuk melakukan review terhadap perda yang telah ada.

“Pada proses review diperkenankan untuk mendatangkan tenaga ahli baik dari akademisi maupun birokrasi,” kata Sutarmo.

Sutarmo juga menjelaskan dalam rapat konsultasi tersebut dijelaskan pemahaman atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Khususnya terkait pengaturan dalam tahapan penetapan ranperda, yang terbagi menjadi dua, yaitu evalusi dan fasilitasi.

Bersifat evaluasi, ranperda yang telah disusun bersama kepala daerah, dikirim ke pemerintah provinsi untuk mendapat nomor registrasi

dari gubernur. Kemudian setelah dievalusi, diadakan penyempurnaan oleh pemerintah dan DPRD. “Baru setelah itu diundangkan melalui lembaran daerah,” katanya.

Bersifat Fasilitasi, ranperda yang telah melalui pembahasan final pansus DPRD Bapemperda DPRD Gresik melakukan review dan pemerintah dae- terhadap perda yang telah ada, dengan rah dikirim ke provinsi mendatangkan tenaga ahli baik dari akauntuk mendapatkan demisi maupun birokrasi. nomor registrasi.

Selanjutnya setelah mendapat SKPD terkait. Diantaranya DPU, evaluasi disahkan oleh DPRD melalui RSUD Ibnu Sina, Dinas Perhusidang paripurna. bungan dan Dinas Koperasi, Usaha Beberapa perda yang termasuk Mikro, Perindustrian dan Perdadalam evaluasi adalah perda APBD, gangan.

Pajak, Retribusi, RPJMP, OPD dan Menurut dia, pihaknya mendeRTRW. “Diluar itu termasuk Fasilitasi,” sak seluruh SKPD untuk mengevakata Sutarmo. luasi kinerja PPK, PPTK dan PPHP. Sementara itu Pansus Laporan Sebab, persoalan ini muncul lantaHasil Pemeriksaan (LHP) Khusus BPK ran kecerobohan dari tiga tim DPRD Kabapten Gresik telah me- tersebut. “Kalau kerjanya bener nyelesaikan tugasnyua. Pansus ini pasti tidak akan ada temuan kekudibentuk untuk menindaklanjuti rangan volume dan keterlambatan temuan BPK atas laporan atas APBD pembayaran denda,” pungkasnya. tahun 2016. Panitia khusus terseSementara itu, empat SKPD but mempunyai masa kerja dua yang menjadi sorotan BPK mengpekan untuk dapat memberikan aku sudah mulai melakukan tindak rekomendasi kepada eksekutif. “Ada lanjut terhadap temuan tersebut. banyak pembangunan infrastruktur Kepala DPU Kabupaten Gresik yang perlu dilakukan penelitihan, Bambang Isdianto mengaku sudah sehingga dalam audit lanjutan BPK sejak LHP turun, pihaknya melakelak tidak sampai menimbulkan kukan tindaklanjut. “Sudah kami masalah baru,” ujar Anggota Pansus tindaklanjuti temuan-temuan terseDPRD Gresik Mujid Ridwan. but agar selesai sebelum deadline,” Atas temuan ini pansus telah imbuh dia. (adv) melakukan rapat audiensi dengan

Anggota Klub Motor di Jalan Argopuro Terkait Balapan Liar Situbondo, Jatim Pos Demi mencegah dan meminimalisir adanya arena balapan liar di Situbondo, Satlantas Polres Situbondo melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap para remaja anggota klub motor di jalan Argopuro Situbondo beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan binluh (pembinaan dan penyuluhan) pada malam minggu tersebut untuk mencegah adanya balapan liar yang biasa dilakukan para remaja di jalan Argopuro serta mengajak generasi muda Situbondo untuk tertib berlalu lintas, tidak ugal-ugalan di jalan dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan.

Pada kesempatan tersebut Kanit Dikyasa Ipda Supoyo juga berpesan kepada adik-adik anggota Klub Motor agar menjauhi narkoba dan miras, karena berhubungan dengan narkoba itu perbuatan kriminal di samping itu juga merusak kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental psikologis akan sangat besar pengaruhnya pada kehidupan masa depan. (asad)

Pemkab Tuban Kukuhkan Satgas Saber Pungli Tuban, Jatim Pos Nampaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kian getol dalam berbagi info dalam keterbukaan informasi public. Kali ini sebanyak 40 anggota tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dikukuhkan di gedung Korpri Kompleks Pendopo Krido Manunggal, Senin Pagi (30/01/17).

Satgas Saber Pungli yang dinanti-nanti masyarakat itu digawangi dari unsur Pemkab Tuban, Polres, Kejaksaan, Kodim 0811, Sub Denpom dan Akademisi.

Bupati Tuban, Fathul Huda selaku penanggung jawab dihadapan Forkopimda dan undangan lainnya menyampaikan ketua Satgas ini jatuh ditangan Kompol Arief Kristanto. Hal ini berdasarkan surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/299/KPTS/ 414.012/2016. Selain itu pengukuhan satgas ini merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016 dan surat Menkopolhukam nomor B162/ MENKOPOLHUKAM/HK04/10/ 2016.

Bapak nomor wahid di Tuban mempertegas, pembentukan satgas ini guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa. Peranan fungsinya

terbagi menjadi empat, mulai dari fungsi intelijen, fungsi pencegahan, fungsi penindakan dan fungsi yustisi yang bertugas membangun system penegakan dan pemberantasan pungli yang dianggap meresahkan public.

“Terbentuknya satgas saber pungli ini guna menjawab peraturan presiden, guna terwujudnya bebas dari pungli,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Tuban berharap satgas saber pungli ini untuk segera menindaklanjuti untuk setidaknya mensosialisasikan ke public dan jajaran komponen birokrat. Mengingat praktik pungli yang masih merusak sendi kehidupan masyarakat maka perlu upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif efisien dan mampu menimbulkan efek jera.

Dikatakan pula, merujuk Perpres tersebut, satgas ini bertugas memberantas pungli secara efektif, efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang ada dikementerian maupun pemerintah daerah.

“Tentu saja ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk bebas dari pungli, khususnya Pemkab Tuban agar menjadi daerah yang bersih dan berwibawa,” ungkapnya. (am)

Bupati Tuban Fathul Huda menyaksikan penandatanganan oleh Ketua Satgas Saber Pungli Kompol Arief Kristanto.

Jatim VIII

Hal - 10

Ganti Alat Cantrang, Pemprov Keluarkan Surat Edaran Surabaya, Jatim PosSurat edaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PS2KP) soal penerbitan surat layak operasi (SLO) bagi ijin kapal cantrang yang masih berlaku, sudah diantisipasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim sejak lama. Yaitu dengan tidak lagi memberikan ijin SIUP dan SIPI untuk kapal cantrang sejak tahun 2015.

Menurut Kepala Bidang Tangkap DKP, Gunawan Saleh, pada dasarnya tidak ada perpanjangan ijin lagi sebab data terakhir dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) terakhir mengeluarkan ijin SIPI awal Februari 2015.

“Hal itu berarti berlaku sampai dengan Februari 2018 jika berlaku tiga tahun,” ungkapnya.

Akan tetapi seharusnya SIPI harus didaftarkan ulang dan jika tidak dianggap batal, walaupun demikian masih diberi toleransi batas waktu.

“Pemprov membuat surat edaran ke nelayan yang isinya kebijakan memberikan perpanjangan ijin SIPI dengan catatan menandata-

ngani pakta integritas, Sementara itu dipeoleh informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan waktu enam bulan asistensi atau pendampingan kepada nelayan, yang ingin mengganti alat tangkapnya dari cantrang ke yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dimulai dari awal Januari ini sampai dengan akhir Juni nanti.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar, mengatakan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016. “Kami memahami banyak nelayan yang mau beralih dari cantrang tapi masih mengurus permodalannya,” kata Zulficar kepada wartawan di kantor KKP, Jakarta Pusat minggu lalu.

Zulficar menambahkan, aturan mengenai alat tangkap sudah jelas di Permen KP 71 tahun 2016, dan pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran ke Gubernur dan Kepala Dinas untuk soal ini. “Waktu enam bulan sampai akhir Juni, untuk memastikan alat tangkap yang dila-

rang tak digunakan lagi per 1 Juli.”

Banyak nelayan yang memang sedang mengurus peralihan dari cantrang, kata Zulficar, ada juga yang menunggu izin ulang keluar karena mengganti cantrang harus mengurus izin ulang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). “Ada juga sudah terima alat tangkap tapi tak terbiasa, butuh waktu,” ujarnya.

Namun Zulficar minta waktu asistensi selama enam bulan bagi nelayan ini tidak diartikan sebagai memperbolehkan cantrang selama waktu enam bulan asistensi ini.

Penggunaan cantrang tetap dilarang. “Makanya enam bulan ini kami gambarkan sebagai masa asistensi, masa peralihan,” katanya.

Untuk membantu bekerjanya progrram asistensi ini,

Kementerian telah membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja ini diharapkan mampu membuat program asistensi selama enam bulan ini selesai dengan baik, sehingga 1 Juli nanti tidak ada lagi nelayan menangkap menggunakan cantrang.

Kementerian juga melibatkan beberapa pihak lain seperti perbankan dan juga BUMN sektor perikanan, seperti Perinus dan Perindo.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 mengatur pelarangan penggunaan beberapa alat tangkap ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik, di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Oleh karena itu, diberikan waktu selama enam bulan untuk melakukan pendampingan kepada para nelayan.

(Yus)

Ketua dan Pengurus KONI Jombang Periode 2017-2021 Dikukuhkan Jombang, Jatim PosTito Kadar Isman Ketua Terpilih dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jombang terpilih untuk masa bhakti tahun 2017 – 2021 akhirnya dilantik. Proses pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan penyerahan pataka oleh Ketua Harian KONI Jawa Timur,M Nabil.

Pelantikan yang dilakukan di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Kamis (2/2/2017) tersebut disaksikan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wakil Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Dandim 0814/Jombang Letkol Arh M. Fatkhurahman, sejumlah Pejabat Pemkab Jombang dan seluruh Ketua Cabang Olah Raga se Kabupaten Jombang.

Bupati Nyono Suharli berharap dengan Ketua dan Pengurus yang baru dilantik tersebut, olah raga di kabu-

paten Jombang semakin menggeliat, Para atletnya semakin berprestasi baik ditingkat daerah, Provinsi maupun tingkat nasional.

“Kedepan olah raga Jombang harus semakin maju, atlet atlet Jombang mampu meraih medali emas, perak maupun perunggu di ajang olah raga level daerah, provinsi maupun level nasional,” harap Bupati Nyono usai pelantikan.

Tito Kadar Isman, Ketua Umum Koni Jombang kepada media ini menyatakan, pihaknya akan fokus pada pengembangan olah raga profesi di Jombang lebih meningkat. Kita juga komitmen untuk lebih maju, terarah dan dilakukan pendekatan secara komprehensif. Yang mana tujuannya adalah Olah Raga di Kabupaten Jombang bisa menjadi pelopor penyumbang altet dalam Puslantas Jawa Timur juga dalam Pelatnas Indonesia jangka panjang”. Ungkap Tito. (Her)

Prosesi Pengukuhan Pengurus Koni (Inset : Tito Kadar Isman)

Akses Jalan Menuju 4 Desa Rusak Parah Pasuruan, Jatim PosKondisi jalan di dusun Mojorejo desa Sidowayah kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sangat memprihatinkan.

Salah satu yang terparah adalah di jalan Mojorejo arah menuju makam waliyulloh mbah Dul, jalan yang juga menghubungkan 4 desa tersebut, diantaranya Sidowayah, Kolursari, Kenep, dan Banjar kejen. Setidaknya ada empat desa yang akses jalannya rusak parah di sekitar ini. Yakni Kolursari, Kenep dan Banjar kejen. Pantauan Mega Pos panjang akses jalan empat desa tersebut yang mengalami kerusakan sekitar 1 kilometer (km). Dimulai dari batasa dusun Mojorejo desa Sidowayah sampai Kolursari. Kemudian disambung ke jalan Kolursari, Kenep, dan Banjar kejen.

Menurut kepala Desa Sidowayah Sukino mengatakan, kerusakan jalan di desanya terjadi sekitar dua tahun lalu. Awalnya hanya lubang kecil, dampak dari pembangunan jalan tol yang dilewati mobil truk besar. Karena tidak segera diperbaiki, lama-kelamaan semakin parah. “Akhirnya merata yang rusak,” kata Sukino yang berharap segera dibangun total baik dengan cara hotmik atau pavingisasi saat ditemui di kantornya kemarin.

Sebenarnya dia sudah

mengusulkan perbaikan jalan tersebut. Mulai melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sampai menghadap langsung ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga. “Belum ditindaklanjuti. Rencana Saya juga akan menghadap pak bupati atau wakil bupati),” ungkapnya ini pada Jatim Pos. (Ham)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan dinas terkait maupun aparat penegak hukum untuk mencegah penangkapan benih lobster.

Diskanla Jatim Tertibkan Penangkapan Benih Lobster Udang Lobster merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik untuk dikonsumsi maupun benihnya. Tak heran jika saat ini marak dilakukan penangkapan diwilayah perairan selatan Jawa Timur/ Samudera Hindia.

Nelayan melakukan penangkapan benih lobster karena harganya yang mahal serta untuk mendapatkannya tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi serta resiko keselamatannya rendah. Tidak seperti melakukan penangkapan ikan yang sampai beberapa mil laut yang tentunya membutuhkan biaya operasional, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang cukup tinggi serta resikonya juga tinggi.

Untuk mengendalikan maraknya usaha penangkapan benih lobster tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Provinsi Jawa Timur telah mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait maupun aparat penegak hukum.

Langkah pertama yang ditempuh adalah nelayan penangkap benih lobster diberikan masa tenggang waktu selama satu bulan untuk memusnahkan sendiri alat tangkapnya. Berikutnya, pada pertengahan bulan akan dilakukan indentifikasi, apakah masyarakat masih

melakukan kegiatan penangkapan dan alat tangkapnya sudah dimusnahkan.

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan telah mengadakan identifikasi penggunaan alat penangkapan benih lobster dengan bertemu langsung dengan para nelayan, antara lain di wilayah Kabupaten Trenggalek yaitu di TPI Blado Desa Masaran Kecamatan Munjungan.

Selain itu, nelayan di Dusun Joketro Desa Nglebeng Kecamatan Panggul, Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo.

Demikian halnya di wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu di perairan Popoh, perairan Sidem, Perairan Nglarap, perairan Klatak, Desa Besole Kecamatan Besuki, Dusun Sinae Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir, Dusun Brumbun Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung.

Hasilnya, selama melakukan kegiatan identifikasi diperoleh kesimpulan bahwa para nelayan masih melakukan penangkapan benih lobster dikarenakan masih adanya pembeli/pengepul di masing-masing daerah.

Untuk menghentikan penangkapan benih lobster tersebut pengepul harus ditiadakan sehingga masyarakat tidak akan mencari/menangkap benur karena sudah tidak ada pembelinya. (yus)

Kerjasama Bangun Jembatan Pasuruan, Jatim Pos-

Keberadaan jembatan rusak akibat bencana alam di lingkungan Kuti 2 kelurahan Kutorejo kecamatan Pandaan kini sudah bisa dilewatinya. Untuk memperbaikinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas pengairan melibatkan warga sekitar untuk bergotong-royong membangun jembatan yang habis diterjang banjir dengan cara bronjong (menata batu).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan menyebutkan, bencana alam yang menyebabkan jembatan ambruk terjadi awal

Januari 2017 tepatnya pada tanggal 10 dan 23 Januari. Kejadian itu terjadi karena masih tingginya intensitas hujan. ”Jembatan yang rusak terutama ambruk jumlahnya cukup banyak,’’ terang Ninik Chotiyah S.Sos (lurah Kutorejo).

Lokasi jembatan ambruk diterjang banjir tersebut berada ditengah-tengah warga. Kondisi tersebut menyebabkan akses warga terhambat. Oleh karena itu, pemkab bersama sejumlah organisasi masyarakat peduli bencana gotong-royong membangun jembatan. “Tak hanya pemkab yang membangun jembatan, anggota DPRD juga peduli,’’ terang Ninik. Selain itu, warga di sekitar jem-

batan juga turut membantu upaya pembangunan jembatan.

Menurut Ir. Hanung Sasangka MT kepala dinas pengairan dan pertambangan Kabupaten Pasuruan menambahkan, perbaikan sejumlah sarana prasarana terutama yang menjadi aset pemerintah kabupaten Pasuruan, diusakan secepatnya dibangun termasuk jembatan, sarana lainnya yang dikoordinasikan perbaikannya adalah saluran irigasi. “Kerusakan segera ditangani agar sarana pengairan bagi lahan persawahan atau transportasi tidak terhambat,” katanya.

(Ham)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Rehab Pendopo Bergaya Khas Majapahitan Mojokerto, Jatim Pos Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, terbukti mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pembangunan fasilitas prasarana. Bahu membahu dengan wakilnya, Pungkasiadi, Bupati sukses merealisasikan program pembangunan dan rehab pendopo bergaya khas Majapahitan di 15 kecamatan Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan data Dinas PU Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2016 kemarin telah direalisasikan rehab pendopo di 15 kecamatan dengan total anggaran kurang lebih Rp 15,5 miliar. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Mojosari, Pungging, Ngoro, Bangsal, pacet, Trawas, Kutorejo, Gondang, Dlanggu, Mojoanyar, Jatirejo, Sooko, Jetis, Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong. Sedangkan tahun 2017 ini dilaksanakan rehab 17 kantor dan 2 pendopo kecamatan, dengan anggaran berkisar Rp 53 miliar. Arsitektur di tiap pendopo tetap mengu-

sung konsep khas Majapahit, untuk ukuran menyesuaikan lahan masing kecamatan.

Cita rasa khas Majapahitan memang banyak tersirat dari bangunan-bangunan kantor pemerintahannya. Pendopo Graha Majatama di Kantor Pemerintah Kabupaten yang ikonik misalnya, kini juga telah diadaptasi pada bangunan pendopo-pendopo kecamatan.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto berusaha untuk selalu mengedepankan aspirasi masyarakat, kita bisa duduk bersama untuk bermusyawarah. Kehadiran pendopo-pendopo kecamatan diharapkan bisa menjadi fasilitator antara para pemangku kepentingan atau stakeholder dengan masyarakat. Konsep Majapahitan kita adaptasi sebagai bagian dari ciri khas lekat Kabupaten Mojokerto, arsitekturnya sangat ikonik,” tutur bupati dalam sebuah kesempatan.

Pendopo sendiri merupakan bangunan tunggal di bagian depan, dengan mengusung cita rasa khas Jawa yang

Suami Jual Istri ... di facebook dengan harga Rp 500.000 sekali kencan. Dalam penawaran melalui facebook, korban bisa dibooking hanya untuk melayani threesome atau hubungan badan ramairamai.

Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya melakukan penggerebekan Choiron, Sugi-

anto, WN dan seorang pria hidung belang di Hotel Biru Jl Mastrip Surabaya.

“Saat kami melakukan penggerebekan, ada empat orang yang ada di kamar. Mereka berempat melakukan seks ramai-ramai atau disebut gangbang,” ucap Shinto.

Kepada tim penydik, Choiron mengaku sudah tiga kali menjual istrinya kepada pria hidung belang. Awalnya, dia

Olla Ramlan ... gam umrah warna hijau pupus dilengkapi jilbab simpel. Gaya jilbabnya dikreasikan ala wanita Turki menggunakan scarf segiempat. Olla memilih warna krem agar tetap netral saat dipadankan dengan busananya.

Ini merupakan perjalanan umrah keempatnya, dan kedua bagi Aleena. Olla menuturkan sengaja mengajak serta anak untuk mengajarkan si kecil beribadah bersama banyak orang. Karena saat pertama membawa putrinya umrah, wanita kelahiran Banjarmasin, 15 Februari 1980 ini memaparkan bahwa Aleena masih terlalu kecil sehingga belum paham

maksud datang ke Tanah Suci.

Olla mengawali kariernya dalam ajang pemilihan Cover Girl Mode tahun 1997. Olla sukses menjadi juara favorit. Tawaran bermain sinetron dan bintang iklan lalu berdatangan.

Olla Ramlan kemudian melanjutkan dengan merambah dunia seni peran dengan bermain dalam beberapa judul sinetron. Ia tampil apik dalam sinetron Shakila, serta membintangi sebuah iklan Nescafé yang dialognya hingga kini masih diingat pemirsa dengan “Pagi Donna”.

Olla Ramlan adalah anak keenam dari 11 bersaudara. Ia merupakan kakak ipar dari Vicky

Proyek Plengsengan ...

Joko selaku pengawas proyek di bidang pengairan Dinas PU, lewat telpon, pihaknya mengatakan bahwa,” jebolnya plengsengan di kali curah menjangan tersebut karena faktor curah hujan yang Eksrim dan sangat deras. Dan pembuangan air hujan tertumpu pada proyek tersebut. Akibatnya plengsengan tidak mampu menahan air hujan yang datang dari atas proyek yang menumpuk ke satu arah, yang akhirnya mengakibatkan jebol plengsengan itu”, ungkapnya.

Sementara, Andik Andrias, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumajang, dan awak media selaku pemerhati dan pemantau pembangunan Ka-

bupaten Lumajang pada Jatim Pos mengatakan,” saya tidak akan membiarkan terjadi jebolnya proyek tersebut, karena anggarannya dari rakyat yang anggarannya senilai 150 juta.

Saya akan melaporkan hal ini pada pihak terkait, baik pada bupati, penegak hukum, dll.

Dan saya berharap ada tindak lanjut dari Hasil laporan saya”; cetusnya”. Masih menurut Andik, “Yang seharusnya paling bertanggung jawab masalah ini adalah bu Dyah, karena pihaknya selaku PPknya,” lanjutnya.

Masih juga menurut andik, “Dugaan saya, Bu Dyah selaku PPK nya tidak pernah turun ke lapangan, tapi hanya menerima

kental. Filosofi-filosofi luhur dapat diartikan dari tiap lekuk bangunan, kemudian diinterpretasikan sebagai sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin atau administrator sebagai abdi masyarakat.

Makna filosofis sebuah pendopo secara keseluruhan adalah keterbukaan, di mana seorang pemimpin harus memiliki sifat terbuka pada siapapun baik terhadap bawahan maupun kepada masyarakat.

Selain itu, sebagai seorang pemimpin maka sudah selayaknya memberi kesempatan kepada bawahan untuk secara fleksibel menjadikan dirinya partner yang dapat diajak diskusi dan berkeluh kesah karena keterbukaan yang dimilikinya, jauh dari kesan hierarki yang berlebihan.

Pemimpin dan administrator secara umum berorientasi pada kepuasan dan pelayanan pada lingkungan sekitarnya (dilambangkan dengan bangunan yang melebar ke samping kanan dan kiri). (din/ hms/protokol)

dari halaman 1 tidak ada niatan menjual istrinya, tapi istrinya memiliki kelainan seks yakni hyperseks.

“Saya juga memiliki fantasi seks yang berbeda. Saya juga terpengaruh setelah lihat film porno, tapi istri mengaku tidak puas. Sehingga saya minta bantuan teman (Sugianto) untuk mencarikan tamu dan bisa berhubungan ramai-ramai,” tutur Choiron. (*/yus)

dari halaman 1 Nitinegoro. Pada tanggal 7 Juli 2010, Olla resmi bercerai dengan suaminya yang berdarah Belanda, Alex Tian. Mereka dikarunia seorang putra yang dinamai Sean Michael Alexander.

Pada tanggal 20 Desember 2012, Olla menikah dengan Muhammad Aufar Hutapea.

Pernikahan keduanya ini dikaruniai putri bernama Aleena Naira Hana Hutapea.

Melihat kemesraan keluarga ini, banyak nitizen memberi dukungan dan mendoakan agar rumah tangganya dengan Aufar Hutapea langgeng selamanya. (yus)

dari halaman 1 laporan dari anak buah saja, dan hanya duduk manis di meja saja, ini menurut saya dia itu tidak layak jadi PPK”.

Dan perlu diketahui, sampai berita ini di tulis baik pemborong maupun bu dyah tidak bisa dikonfirmasi. Disisi lain, sewaktu wartawan Jatim Pos ke lokasi ada dua pekerja yang menurutnya disuruh seorang yang rumahnya tepat di pinggir sungai tersebut mengatakan,” saya ini disuruh secara pribadi memasang geronjong, agar bisa menahan pelensengan ini pak”, katanya.

“Saya juga heran, mengapa proyek ini begitu cepat ambrol ya?” lanjutnya. (yudi)

PN Jombang ... makan Persepsi Penegakan Hukum Di Jombang.

Acara berlangsung di PN setempat dengan dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Agus Hamzah,SH,MH (Bang Arnold, red), Panitera, H. Suja’i,SH,MH, Bupati Jombang, Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko, Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto, S.I.K, M.H., Kajari, Aksyam,SH, Dandim 0814 Jombang Letkol Arh Mukhamad Fathurrahman, KaLapas, Nur Akhmadi beserta seluruh jajaran Pejabat PN Jombang, Polres, Kejaksaan dan Lapas.

Dalam paparannya Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Bang Arnold, bahwa PN Jombang menyatakan sudah siap untuk melaksanakan Perma Nomor 12 dan Nomor 13 Tahun 2016. Inti pokok dalam Perma ini adalah Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, yang putusannya berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat, dan diumumkan melalui laman resmi website PN Jombang (http://www.pn-jombang.go. id)dan juga di papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga.

Namun terhadap pelanggar yang tidak hadir ke pengadilan untuk menghadiri sidang, namun bisa langsung ke kantor kejaksaan untuk membayar denda baik secara tunai maupun melalui penyetoran ke rekening Bank yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri dan mengambil barang bukti yang disita. Hal tersebut, sebagai salah cara mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menghindari permaina oknumoknum yang tidak bertanggungjawab.

Demikian juga kami berharap kepada semua pihak terkait dengan pelaksanaan Perma No.

13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini merupakan hal yang baru, “Untuk menetapkan sebuah korporasi melakukan pelanggaran kira-kira Undang-Undang apa yang dilanggar. Misalnya membutuhkan tenaga ahli, sehingga Penyidik bisa meminta tenaga ahli. Kami mengakui bahwa baik dari Kepolisian, Kejaksaan juga Hakim ada keterbatasan. Sehingga peran tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam menetapkan korporasi tersebut sebagai tersangka sebuah perkara pidana,” ungkapnya.

“Kami mengharapkan petugas-petugas yang terkait antara lain Panitera, para Panitera Pengganti, Kepaniteraan Pidana, Petugas customer service, Petugas informasi, Petugas IT, bekerja maksimal memberikan pelayanan bagi masyarakat pengguna informasi atau pelanggar yang datang ke pengadilan, untuk mengarahkan ke papan pengumuman untuk mengetahui besaran denda yang dijatuhkan terhadapnya dan memberikan penjelasan tentang informasi denda pelanggar yang juga dapat diketahui atau diakses melalui laman resmi pn-jombang.go.id.

Yang mana tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel dan profesional bagi pencari keadilan”. Terang Bang Arnold, akrabnya Ketua PN Jombang disapa.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto,S.I.K, M.H., mengatakan Rakor CJS yang kedua kalinya dihelat ini di Jombang setelah pertama diadakan di Hotel Yusro yang lalu,

dari halaman 1 tujuan dilaksanakan Rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka proses penyidikan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan sehingga lembaga penegak hukum di wilayah Jombang dapat bekerjasama secara baik dan maksimal.

Kapolres Jombang, mengungkapkan persepsi tersebut lebih baik untuk menyamakan dan menyelaraskan penegakan hukum “Kita yang satu tujuan, semua penegak hukum dari penyidikan pokok dan prinsipnya bagaimana itu berjalan dengan baik dan benar,” ujarnya.

Kapolres Jombang melalui Kasat Lantas AKP Mellysa Amalia dalam kesempatan tersebut juga memaparkan program dari Korlantas Polri yakni e-tilang yang mana rencananya bakal di launching bersamaan dengan penerapan Perma No. 12 Tahun 2016 dan Perma No. 13

Tahun 2016 pada Maret mendatang.

Bupati Jombang, Drs. Ec. Nyono Suharli Wihandoko menyampaikan ucapan selamat kepada Pengadilan Negeri Jombang atas status naiknya kelas dari Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Jombang Kelas I-B dalam penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, menyampaikan selamat atas terselenggaranya Rakor CJS ini dan Selamat atas diraihnya Naik Kelas PN Jombang dari Kelas II menjadi I-B,” ungkap Bupati Jombang. (Her)

Pemprov Siapkan ... akan dilakukan setelah berakhirnya musim hujan. Bagi Kab. Sampang, mengatasi Sungai Kemuning merupakan kegiatan penting karena sungai ini penyebab seringnya banjir cukup parah di daerah tersebut.

Benny menjelaskan, penyebab seringnya banjir di Sampang tersebut karena sungai yang mengalami sedimentasi, banyaknya pemukiman di sekitar daerah aliran sungai, dan alur sungai yang semakin sempit. “Selain itu, juga banyaknya

anak sungai disana, yakni 72 buah, serta geografis kota yang rendah, jelasnya. Oleh karena, perbaikan sungai merupakan keharusan agar banjir tidak terjadi di Sampang.

Berdasarkan informasi dari KaBPBD Prov. Jatim Sudarmawan, siang tadi jalan yang menghubungkan antara Sampang bagian kota dengan Kecamatan Omben yang dilintasi jalan provinsi banjir sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.

dari halaman 1 Ketinggian banjir di wilayah Kab.Sampang bervariatif. Misalnya Jl. Melati sekitar 1m, Jl. Imam bonjol Depan SMP 6 Sekitar 1- 1,1 m, Jl. Suhadak depan pasar Sure (Deggedek) sekitar 1 1,2 m.

Sementara itu, ketinggian air mencapai 30 -100 cm terjadi tidak kurang menggenangi 15 jalan, diantaranya Jl. Raya Panggung, Jl. Mawar, Jl. Kenanga, Jl. Cempaka. Juga, Jl. Seruni, Jl. Kamboja, Jl. Pahlawan mesjid Agung, Jl. Trunojoyo monumen, dan Jl. merapi. (hms)

Bupati Sampang ... tim dulu,” katanya.

Hodai juga menjelaskan, selain melaporkan tentang kebiasaan tidak masuk kantor Bupati KH Fannan Hasib itu, pihaknya juga akan membeberkan sejumlah fakta atas kinerja bupati yang selama ini dinilai DPRD Sampang tidak maksimal.

“Ini perlu ditindaklanjuti secara serius, karena berhubungan dengan pelayanan dan pembangunan Sampang,” katanya.

Politisi asal Kecamatan Robatal, Sampang, ini lebih lanjut menegaskan, secara adminis-

trasi memang tidak ada persoalan. Namun terkait kinerja maupun pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), kasus Bupati Sampang tidak masuk kantor selama dua tahun itu perlu dipertanyakan.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Sampang Yulis Juwaidi membenarkan bahwa memang tidak pernah masuk kantor.

“Tetapi meski tidak masuk kantor, tetapi kan tugas pokok dan fungsinya tetap dijalankan.

Sehingga tidak ada masalah dan tidak harus dipermasalahkan,”

dari halaman 1 katanya.

DPRD Sampang menilai, pernyataan Kabag Humas Pemkab Sampang itu hanya sebagai bentuk bantahan.

Karena dimanapun juga, masuk kantor menjadi prasyarat dalam lembaga pemerintahan, karena kantor pemerintahan bukan di rumah pribadi.

“Kalau kantor bisa di rumah pribadi, buat apa pemerintah ini membangun kantor dengan anggaran miliaran rupiah,” kata Moh Hodai mempertanyakan. (*/ant)

Hal - 12 Edisi No.246 Tahun XV ~ Minggu II Pebruari 2017

Gelar Pesona Jawa Timur 2017

Libatkan Seniman Bangun Kebudayaan Indonesia memupuk kecintaan seni kepada anak-anak, Disbudpar juga mempunyai solusinya. “Kami akan menyelenggarakan acara duta seni pelajar se-Jawa, Bali, dan Lampung, serta pekan seni pelajar se-Jawa Timur,” ujarnya.

Sedangkan upaya lainnya, yakni Disbudpar Jatim juga berencana mengadakan festival wayang yang akan melibatkan banyak anak-anak muda, seperti festival dalang muda antar kabupaten/kota se-Jawa Kepala Disbudpar Jatim, Jarianto (ketiga dari kiri) saat Timur. “Kami juga mengmembuka acara Gelar Pesona Jawa Timur 2017 di gelar festival sinden remaja Gedung Cak Durasim. se-Jawa Timu,” tegas Jarianto.

MENGAWALI tahun kebudayaan di Indonesia. KaSejumlah seniman yang 2017 Dinas Kebudayaan dan rena itu Disbudpar menggan- akan ikut mengisi acara ini Pariwisata (Disbudpar) Jawa deng para seniman dari ber- berasal dari beberapa daerah Timur langsung menggebrak bagai wilayah untuk menyuk- dan macam seni. Di antaranya sejumlah kegiatan bernuansa seskan misinya. “Dengan demi- mahasiswa STKW dengan budaya. Diawali dengan ‘Gelar kian, akan terbentuk ketaha- komposisi musik jazz dan gaPesona Jawa Timur’ yang meli- nan budaya,” kata Dr H Ja- melan, Umah Kuwung Wetan batkan para seniman. Acara rianto M.Si. yang menampilkan tari, serta yang dilaksanakan pada akhir Lebih lanjut dijelaskan, jaranan yang dibawakan TuJanuari 2017 itu dipusatkan di dengan adanya acara ini maka ronggo Uakso, Tari Api KhayaGedung Cak Durasim Sura- seniman diberi wadah untuk ngan, dan Reog Simo Joyo baya. berkolaborasi. Bukan hanya Angkoso.

Kepala Disbudpar Jatim seniman dari Jawa Timur, tapi Jarianto berharap kreatiJarianto mengatakan acara seniman dari Surakarta dan vitas dan produktivitas seniman yang dihelatnya merupakan Jakarta juga digandeng. terus terjaga. Dengan begitu satu langkah pembangunan Tak hanya itu, untuk iklim berkesenian di Jawa

Timur ikut tumbuh. Dampak lain yang diharapkan adalah peningkatan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya dan pariwisata.

Kepala UPT Taman Budaya Jatim Sukatno menjelaskankan, ada 5 penampil kesenian budaya dari Jawa Timur, yakni Banyuwangi, Trenggalek, Ponorogo, Bojonegoro dan Surabaya. “Kenapa kami memilih 5 kesenian ini, karena merata kami ambilnya baik dari sisi Utara, Selatan, Timur dan Barat,” ujarnya.

“Untuk kabupaten Banyuwangi menampilkan tari Sidem Waito Puyengan, Trenggalek dengan tarian Turonggo Yakso, Reog Ponorogo, tari Api Kahyangan dari Bojonegoro serta Surabaya menampilkan Jirolu Jazz dari STKW Wilwatikta,” ujar Sukatno.

Sementara itu, Heri Lentho yang menjadi koreografer dalam kegiatan ini mengaku jika festival seni dan budaya Jatim 2017 akan digelar merata. “Setiap minggunya akan ada kegiatan seni dan budaya di Jatim secara merata. Bahkan, terbaru yaitu kami hadirkan gelar pesona budaya dan pariwisata Bawean,” tutup Heri Lentho. (ist)

Inginkan Jatim Jadi ‘Provinsi Festival’

BERBAGAI festival seni dan budaya di sejumlah kota di Jawa Timur telah menjadi kekuatan tersendiri bagi provinsi ini. Tak salah jika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur untuk membranding Jatim sebagai “Provinsi Festival”.

“Berdasarkan catatan kami memang ada kekuatan atau daya tarik tersendiri bagi sejumlah kota yang memiliki aktivitas seni dan budaya yang sangat luar biasa. Jumlahnya cukup banyak. Dan dengan seizin bapak gubernur maka kami berkeinginan membranding Jawa timur sebagai provinsi festival,” terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto, M.Si, disela-sela acara Gelar Pesona Jawa Timur 2017, belum lama ini.

Jarianto mencontohkan Grebeg Suro di Ponorogo misalnya, tidak hanya dinantikan warga Kota Ponorogo sendiri tetapi sudah menjadi agenda festival tahunan yang juga dinantikan warga masyarakat lainnya dari seluruh Indonesia.

Demikian juga dengan Jember Fashion Carnival (JFC), lanjut Jarianto bahkan sudah menjadi agenda internasional, jika dilihat dari para pengunjung yang hadir ternyata banyak wisatawan mancanegara yang ikut menyaksikan ini.

Dan masih banyak lagi gelaran-gelaran seni budaya yang dilaksanakan masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur. Malang Tempo Doeloe, Malang Flower Carnival, Fashion on The Street, Pawai Bunga di Surabaya serta berbagai festival dan pementasan kegiatan

seni di Banyuwangi.

“Oleh karena itu, di tahun 2017 ini kami berkeinginan untuk menggelar berbagai aktivitas seni budaya yang sebelumnya sudah teragendakan, ditambah dengan berbagai pagelaran lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota masing-masing,” kata Jarianto.

Tari khas Kabupaten Trenggalek “Turonggo Yakso” turut ambil bagian dalam Gelar Pesona Jawa Timur tahun 2017, di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur, Sabtu (21/1/2017).

Seni tradisional acara perayaan Grebeg Suro di Ponorogo yang selalu meriah.

Para penari “Turonggo Yakso” yang diharapkan Go Internasional tampil memikat dalam Gelar Pesona Jawa Timur 2017.

Turonggo Yakso dipentaskan bersama Jirolu Jazz (ST KW), Tari dari sanggar Umah Kuwung Wetan dari Banyuwangi, Tari Api Kahyangan dari Bojonegoro dan Reog Simo Joyo Angkoso Surabaya.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Jatim Dr Jarianto, M.Si, kegiatan gelar pesona ini dalam rangka promosi seni dan budaya di Jawa Timur secara periodik. Kegi-

atan ini diharapkan dapat memperbanyak pelaku seni dan budaya di Provinsi Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan ini mewakili Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Sekda Trenggalek Drs Ali Mustofa, M.Si, beserta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Ir Joko Irianto.

Tari Khas Bumi Menaksopal ini menggambarkan pengen-

dalian hawa nafsu yang digambarkan dengan kesatria penunggang kuda. Kuda yang ditunggangi kesatria ini bukanlah kuda biasa, melainkan kuda berkepala raksasa yang menggambarkan nafsu angkara murka yang berhasil dikendalikan oleh kesatria.

Turonggo Yakso sendiri berasal dari upacara adat Baritan (bar ngarit tandur) yang berkembang di Desa Dongko, salah satu Desa diwilayah Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Jatim.

Tari ini menjadi tari khas dan menjadi identitas Kabupaten Trenggalek. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa baik dari sekolah hingga umum di Trenggalek senang menarikan tari ini.

Dalam kegiatan gelar pesona yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Praiwisata Jatim tersebut “Turonggo Yakso” berhasil menghibur dan memukau penonton yang hadir dalam acara ini. (ist)

Destinasi Wisata Menawan di Jawa Timur PROVINSI Jawa Timur memiliki beragam jenis tempat wisata menawan. Tak heran jika banyak mengundang wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Destinasi wisata itu cukup beragam, ada Gunung, Taman Nasional, Pantai, Goa, Air Terjun, Danau dan Telaga. Sebagai referensi, berikut adalah beberapa destinasi sangat populer dikalangan wisatawan.

Pulau Merah Pantai Pulau Merah merupakan tempat wisata surfing di Banyuwangi. Pantai ini memiliki ketinggian gelombang hingga 4-5 me-ter, sebuah tempat yang aman dan menarik untuk berselancar bagi para pemula hingga profesional.

Berjemur di atas pasir Pantai Pulau Merah bisa jadi kegiatan yang cukup menenangkan.

Dahulu sempat bernama Pantai Ringin Pitu, namun kemudian disebut dengan Pantai Pulau Merah. Perubahan nama menjadi Pantai Pulau Merah diduga karena ketika laut surut, pengunjung dapat melihat tanah pulau nya berwarna merah.

Pengunjung dapat berjalan kaki dari Pantai menuju Pulau Merah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadikan Pantai yang terletak di Teluk Pancer ini sebagai destinasi surfing andalan, salah satunya dengan menggelar “International Surfing Competition” di Pantai ini pada 24-26 Mei 2013, yang diikuti peselancar dari 20 negara.

Aktivitas lain yang dapat dilakukan di Pantai Plau Merah ini adalah memancing, snorkeling atau diving, voli pantai, atau bermain pasir sambil menikmati panorama sunset yang menawan.

Kawah Ijen Danau Kawah Ijen dengan airnya yang berwarna hijau tosca berlokasi di kawasan Cagar Alam Taman Wisata Ijen, di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso.

Danau Kawah Ijen adalah kawah danau terbesar di pulau Jawa.

Pesona tempat wisata di JaFenomena Blue Fire di Kawah wa Timur Ijen yang menakjubkan. yang satu ini adalah fenomena api biru yang dikenal dengan Ijen Blue fire, yang hanya ada dua di dunia.

Anda dapat menyaksikan Fenomena menakjubkan Ijen Blue Fire ini pada saat dini hari hingga menjelang subuh.

Gunung Bromo Gunung Bromo terletak di empat kabupaten yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Untuk mencapai Gunung Bromo Anda bisa me ngambil rute dari Malang, Pasuruan atau Probolinggo.

Keindahan Gunung Bromo bukan hanya terkenal di kalangan wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara.

Rasanya belum komplit sebagai Pemandangan pegunungan Tengseorang traveler ger dan Gunung Batok yang memjika tidak mengun- bentuk garis-garis terjal yang ada jungi Gunung Bro- di samping kawah Gunung Bromo. mo.

Gunung Bromo sebenarnya bukan gunung berapi besar di Indonesia, tetapi gunung ini memiliki daya tarik tersendiri, yakni pemandangan yang spektakuler dan dramatis. Pesona keindahan matahari terbit di Gunung Bromo (Bromo Sunrise) dari titik pandang puncak Penanjakan, amat mempesona.

Menikmati Bromo Sunrise, menjelajah Lautan Pasir Kaldera Tengger, dan menikmati keindahan kawah di Puncak Bromo adalah tiga hal wajib kita nikmati di sini.

Gunung Bromo saat ini juga didorong menjadi Destinasi Wisata Minat Khusus, yakni Bromo Volcano Adenture, dengan menjual pesona Erupsi Gunung Bromo. (ist)

Hal - A Edisi No. 246 Tahun XV ~ Minggu II Pebruari 2017

DAS Brantas Seringkali Rusak

DPRD Jatim Meminta Pemda Beri Edukasi Para Penambang

memberikan edukasi,” ujar Hamy, Selasa (31/1/2017).

Politisi asal Partai PKS ini melanjutkan, dari hearing dengan BBWS Brantas, edukasi terhadap masyarakat ini memang sangat diperlukan untuk menjaga normalisasi sungai. PasalPuluhan alat penyedot pasir mekanik nya, jalur drainase sering beroperasi di sepanjang Sungai Bran- rusak akibat pembuangan tas di Kelurahan Semampir, Kediri. sampah sembarangan.

Tidak hanya oleh penambangan Dewan Perwakilan Rakyat pasir saja. “Baru-baru ini yang Daerah (DPRD) Provinsi Jawa terjadi banjir di daerah PurwoTimur meminta kepada Pemerin- sari. Meluapnya sungai yag setah Kabupaten/Kota meningkat- harusnya bisa digunakan sebagai kan edukasi kepada para penam- drainase, justru menyebabkan bang yang selama ini ilegal. Hal banjir,” paparnya. tersebut dilakukan sebagai upaya Sementara itu, Kepala BBWS untuk mencegah kerusakan, se- Brantas Muhammad Amir Hamhingga bisa menyebabkan banjir. zah mengatakan, penggalian Wakil Ketua Komisi D DPRD sungai oleh oknum yang tanpa Jatim Hamy Wahyunianto me- ijin ini memang harus mendapat ngatakan, penambangan di se- perhatian utama. Karena bisa panjang daerah aliran sungai merusak morfologi sungai.

(DAS) Brantas ini seringkali ru- “Penggalian ini bisa saja sak. Oleh sebab itu, pihaknya dilakukan, tetapi harus memiliki mengimbau kepada Pemerintah ijin. Selama ini banyak sekali Daerah untuk memberikan edu- yang melakukan penggalian, kasi kepada para penambang. tetapi tidak mengantongi ijin,” “Ada beberapa penambang yang kata Amir. ilegal, karena belum mendapat Meski demikian, Amir merekomendasi dari Balai Besar ngaku telah menyurati Kepala Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Daerah untuk segera menertibIni Pemerintah Daerah harus kan para penambang pasir yang

tidak memiliki ijin tersebut. Sebab, BBWS Brantas telah memiliki rekomendasi teknik untuk menjaga morfologi sungai.

“Kami sadari, penambangan pasir di sungai ini tetap harus dilakukan. Mengingat pembangunan harus tetap dilakukan. tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada,” urainya.

Sedangkan untuk permasalahan banjir, Amir menilai penanganan banjir ini harus dilaksanakan secara sistem. Dalam artian, harus dilihat permasalahan banjir secara menyeluruh.

Seperti adakah masalah pada debit air yang terlalu besar atau bagaimana. “Itu harus dilakukan studi mengenai hal tersebut. Jika sistemnya ada yang salah, misalkan bisa dipecahkan dengan dibagian hulu dibuat embung atau perlu bendungan,” tuturnya.

Kemudian, masih menurut Amir, dibagian hilir sungai itu dilakukan normaisasi. Dia meminta kepada Pemerintah Daerah secara bersama-sama melakukan normalisasi sungai. Baik itu di sepadan sungai maupun secara kedalaman sungai. “Tidak bisa kita sedikit-dikit menembel jalan akibat rusak karena banjir,” tandasnya. (nam)

Sutet di Perumahan Makarya Binangun, Sidoarjo

Warga Resah Mengadu Ke Dewan Jatim

Warga Perumahan Makarya Binangun RT 16/RW 04 Kelurahan Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berbondong-bondong mendatangi wakil mereka di DPRD Jatim Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (30/1/ 2017). Tidak kurang 17 Kepala Keluarga (KK) ini, resah karena lingkungan mereka dilewati Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) milik PLN. Ketua RT 16 Kuswanto mengatakan, warga yang dipimpinnya mulai tidak nyaman. Kondisi ini terjadi, setelah Perusahaan Listrik Negara (PLN) memasang

Ibu-ibu warga Perumahan Makarya Binangun, Kelurahan Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, memprotes rencana PLN yang melewatkan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di atas wilayah mereka.

jalur tegangan tinggi 150 KVA. “Sebenarnya pertemuan dengan PLN sudah beberapa kali, tetapi hingga kini belum ada kesepakatan. Warga sekitar lokasi takut kalau pada saat musim penghujan membahayakan,” terang Kuswanto mengawali pengaduan dihadapan Komisi D yang membidangi pembangunan.

Meski tiang listrik dan kabel tegangan tinggi sudah terpasang diatas rumah warga, namun PLN belum memfungsikan. “Kami masih melawan, sampai ada kepastian,” tandas dia.

Sementara itu, Murjito sesepuh warga Makarya Binangun dan Ketua Paguyupan Warga Makarya (KPWM) menambahkan, selama pembangunan warga tidak pernah menghalangi. Namun sejumlah pertemuan yang digelar juga tidak membuahkan hasil. “Ini yang membuat kami mengadukan ke DPRD Jatim,” terang Murjito.

Selama ini PLN juga tidak pernah menyampaikan dampak tegangan tinggi pada warga.

“Selalu ingkar janji, sampai saat ini tidak ada pengukuran ruang horizontal bebas dari PLN,” ujar dia.

Murjito menyampaikan, sebelum dilakukan pembangunan tower, PLN memang sudah melakukan Sosialisasi dibalai RW sekitar bulan Februari 2016. Saat itu, sebelum ada kesepakatan

dengan warga yang tinggal di sekitar tower. Namun PLN tetap melakukan aktifitas.

Dalam pertemuan itu warga ditemui Ketua Komisi D, Edy Paripurna, Basuki Babussalam (Fraksi PAN), Abdul Halim (Fraksi Gerindra), Surawi (Fraksi Demokrat), Makin Abas (Fraksi PKB). Selain itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim dan ESDM Jatim juga nampak hadir.

Edy Paripurna menegaskan hasil kesepakatan, pihaknya siap mendampingi warga korban sutet di Perumahan Makarya Binangun untuk mengadukan langsung ke Pembangkit Jawa Bali (PJB) di Rungkut.

Menurut politisi PDIP ini, wajar warga meminta pertanggungjawaban PLN terkait dampak berdirinya sutet. “Saya kira wajar masyarakat resah, karena rumah warga berdekatan langsung dengan aliran tengangan tinggi,” terang dia.

Lanjut mantan Wakil Bupati Pasuruan ini, meminta PLN memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menambah fasilitas umum di lingkungan warga terdampak langsung.

“PLN juga tidak bisa berdiam diri, mereka juga harus memahami keresahan warga,” tegas Edy Paripurna. (bur)

BBWS Tegaskan Penambangan di Jatirejo Mojokerto Tanpa Ijin mendapatkan ijin atas kegiatan penambangan.

“BBWS sudah mengajukan surat ke SKPD terkait di Pemkab. Mojokerto maupun Bupati untuk mengajukan teknis penambangan, tapi hingga detik ini belum dilakukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Hamy Wahyunianto, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, menuturkan penambangan yang terjadi di Mojokerto tidak hanya menyalahi aturan yang ada, dikarenakan tidak memiliki ijin dari BBWS, tapi penambangan tersebut juga merusakan ekosistem alam.

Untuk itu masyarakat harus mengadukan permasalahan tersebut, bahkan DPRD Jatim siap menerima pengaduan atas permasalahan tersebut.

“Sudah banyak kasus penambangan ilegal di daerah yang berdampak fatal pada alam seperti daerah yang dulunya tidak pernah banjir yakni daerah Purwosari dan Purwodadi yang kali ini mengalami banjir, dikarenakan penambangan ilegal,” imbuh Politisi dari Fraksi PKS ini.

Sebuah ekskavator di lokasi peHamy meminta Pemkab Mojonambangan sirtu di Dusun Mrisen, kerto bertindak sesuai dengan atuDesa Jatirejo, Kabupaten Mojo- ran, bukan malah menyalahi aturan kerto. yang ada. (nam) Bersamaan dengan sorotan tentang perusakan DAS Brantas, justru terjadi penambangan batu dan pasir berkedok Normalisasi Sungai Brantas di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Penambangan tersebut ternyata tanpa ijin.

Hal itu ditegaskan Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas), bahkan BBWS sudah meminta Bupati untuk mengajukan ijin atas kegiatan yang dilakukan jajaran Pemkab Mojokerto.

Kepala BBWS Brantas, Amir Hamzah menyampaikan, penambangan yang terjadi di Mojokerto itu tidak hanya tanpa ijin, bahkan rekomendasi teknisnya pun tidak ada.

Padahal rekomendasi teknis itu langkah awal dan utama untuk

Setelah Alihkelola SMA/SMK Ke Provinsi Jatim

DPRD Kota Malang Adukan Permasalahan Ke DPRD Jatim Peralihan pengelolaan SMA/ SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Jawa Timur menimbulkan kekhawatiran di lingkungan pengajar di Kota Malang. Melalui perwakilan mereka, sejumlah anggota DPRD Kota Malang mendatangi DPRD Provinsi Jawa Timur guna mencari informasi dan memperoleh data terkait pengalihan atau penyerahannya SMA/SMK ke Provinsi.

Persoalan dana terbatas yang diperoleh Dinas Pendidikan dari APBD Jatim tampaknya menjadi persoalan serius. Sementara itu, Kab/Kota se-Jatim sudah tidak mengalokasikan dana untuk pengajar PNS dan Non PNS. Disisi lain, aset di Kab/Kota mulai Februari 2016 pelan-pelan telah diserahkan ke Pemprov Jatim.

Suli Da’im, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, menceritakan bahwa dahulu juga pernah ada SMK unggulan di Kota Malang dibawah naungan Sampoerna Fondation. Sekolah itu kemudian dikembalikan lagi dari swasta ke pemerintah karena keterbatasan dana alokasi. Maka dengan adanya permasalahan SMA/SMK ini menjadikan tugas berat bagi Pemprov Jatim, karena akan menata ulang tugas-tugas yang dulunya sudah tertata dengan baik.

Dari perwakilan DPRD Kota Malang juga turut menyarankan

agar nantinya Dinas Pendidikan Jatim tidak mudah melakukan mutasi, baik Guru maupun Kepala Sekolah. Disampaikan, bahwa selama ini Dinas Pendidikan di Malang sangat semena-mena ketika melakukan mutasi, sehingga merusak dan mempengaruhi kinerja Guru atau Kepala Sekolah.

Dia menambahkan, mutasi bisa dilakukan di seluruh Kabupaten/ Kota di Jatim, namun pemerintah harus tetap mempertimbangkan banyak aspek sebelum memindah guru. “Tentu tidak asal pindah. Ada banyak pertimbangan,” imbuh anggota DPRD Malang itu.

Selama ini mutasi memang kerap memicu keresahan para Guru. Apalagi jika Guru dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, para Guru/Kepala Sekolah juga kerap keberatan apabila mereka sudah cukup lama bertugas di sekolah yang lama, kemudian harus beradaptasi dengan sekolah baru.

Lanjut dikatakan, mutasi Guru/ Kepala Sekolah memang kerap membuat keresahan. Pasalnya, mutasi berarti pindah rumah, anggaran transportasi ikut berubah, apalagi jika jauh dari rumah tinggal.

Dengan adanya masukan ini, para guru/kepala sekolah berharap tidak ada lagi pergantian semena-mena di Dinas Pendidikan Kota Malang. (yd)

Hal - B Edisi No.246 Tahun XV ~ Minggu II Pebruari 2017

Pakde Karwo :

Jatim Dijadikan Dasar Percontohan Dalam Perubahan Birokrasi PROVINSI Jawa Timur selama lima tahun terus menerus menjadi juara dalam memberikan Pelayanan Publik di Indonesia. Untuk itu, hari ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintan dan Reformasi Birokrasi RI datang ke Jatim, karena Jatim akan dijadikan dasar percontohan dalam inovasi atau perubahan Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo didepan para wartawan seusai acara penyerahan Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 di Lt. 8 Kantor Gubernur Jatim, Jln. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (31/1).

Menurutnya, Menpan RB ingin melakukan desiminasi apa yang telah dilakukan di Jatim ini bisa juga dilakukan dan diterapkan di provinsiprovinsi lain di Indonesia. Sebab, enam provinsi lain di Indonesia yang saat ini datang ke Jatim ini juga telah meniru apa yang telah dilakukan Jawa Timur. “Istilahnya meniru tapi mereka lebih baik atau bisa dikatakan ATM-lah agar me-

reka bisa mengikuti perkembangan Jatim,” tegas Pakde Karwo.

Pakde Karwo mengatakan, Jatim yang dijadikan base of changer (perubahan) karena Jawa Timur membuat rumus Reformasi Birokrasi (RB) sehingga bisa berhasil dan bertambah baik dari sebelumnya. Rumus itu ada empat yaitu Regulasi (R) ditambah Leadership (L) karena 50 % lebih memanage orang (SDM) itu sulit maka untuk sementara ini kita menggunakan Ilmu Tehnologi (IT) dan yang keempat adalah control untuk memoneve.

Kalau SAKIP itu, penilaiannya berdasarkan mulai dari rencana program kerja dari masing-masing SKPD. Yang dinilai mulai dari mengukur kinerja yang dibuat dan dilakukan itu ada di program atau tidak, terus program tersebut dilakukan oleh siapa. Selain itu, uangnya ada apa tidak, kalau uangnya ada penggunaannya berkorelasi dengan program apa tidak. Kalau sudah dilakukan, apa input dan outputnya serta outcomenya bagi masyarakat?

Semua itu harus ada dan kelihatan jelas.

“Manfaatnya menjadi baik itu kemudian, saya gambarkan Dinas Sosial yang menangani kemiskinan dengan biaya sekian, dan tidak mungkin bisa selesai kalau hanya ditangani oleh Dinsos saja.

Untuk itu, harus menggunakan diagram silang dengan tiga atau empat dinas lain.

Yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar masalah ini bisa tercover. Dan masalah ini tidak akan mungkin dibicarakan disini,” jelasnya.

Tahun 2016, penilaian SAKIP se Indonesia baru Jatim yang mendapat nilai A yakni Kab. Banyuwangi.dan penilaiannya adalah harus ada program, ada anggaran tapi program itu berkualitas dan saling holistic atau saling memperkuat bukan saling mematikan atau tumpang tindih. Karena ini merupakan kompetisi, maka kab/Kota se Indonesia harus saling beradu inovasi dan kreativitas agar dapat meningkatkan kinerja reformasi birokrasi di daerahnya masing-masing.

Untuk bisa mencapai ke-

Sekdaprov Jatim Dr AKH Sukardi MM (paling kanan) mendampingi Menpan RB RI Asman Abnu SE Msi penyerahan LAKIP Kategori Nilai A di Graha Wicaksana Praja Kantor Setdaprov Jatim.

PRESTASI JATIM. Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan sebagai tokoh/gubernur inspiratif Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (AKD) Teladan Nasional 1 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (13/1). berhasilan, maka harus ada kerjasama yang baik antara kab/Kota dan provinsi dan Pusat. Yaitu dengan cara memberikan pendampingan ke Kab/ Kota oleh bappeda dan Biro Organisasi dan pendampingan ke provinsi diberikan staf Kemenpan RB dan BPKP. 147 Penghargaan SAKIP Tahun 2016 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI, Bpk Asman Abnur, SE,MSi pagi tadi telah menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota Prov. Jatim Prov. se Kalimantan, Bali, NTB, NTT dan Lampung di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 kantor Gubernur jatim, jln. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (31/1).

Penghargaan- penghargaan yang diserahkan itu dibagi menjadi enam (6) kategori. Yaitu kategori A, satu kabupaten, Kategori B, sebanyak 31 Kab/Kota; kategori BB, sebanyak 3 Kab/Kota dan kategori C, sebanyak 50 kab/

kota; serta kategori CC, sebanyak 61 Kab/Kota dan Kategori D. hanya satu kabupaten. Sedang Kab/Kota yang menerima penghargaan tersebut antara lain; Prov.

Jatim menerima 31 penghargaan, dengan kategori A satu yakni banyuwangi, Kategori C tiga kab/kota yakni Kota Batu, Kab. Tuban dan Jember. Sedangkan, kategori CCadalah Kab. Sampang, Mojokerto, Kota Kediri, Blitar, T. galek, Bondowoso, Kota probolinggo, Sumenep, Situbondo, Ngawi, Kediri, Nganjuk, Jombang, Lumajang, Bangkalan dan Ponorogo. Sedang untuk kategori B adalah Kab. Gresik, Kab. Probolinggo, Kota Mojokerto, kota Blitar, Pamekasan, Lamongan, Magetan dan Kab. Madiun, Pacitan serta kab. Malang. Dan tiga kab/ Kota mendapat kategori BB yakni Kab. Tulung agung, Kota malang dan Pasuruan.

Prov. Kalimantan barat mendapat 3 penghargaan dengan kategori C satu, kategori CC satu dan kategori

B satu; Kalteng memperoleh 7 penghargaan yakni kategori C satu, CC lima dan kategori B satu. Kaltim mendapat 9 penghargaan yakni kategori CC 5 dan kategori B empat; Kaliman Utara mendapat 10 penghargaan kategori C lima dan kategori CC lima; Kalsel memperoleh empat penghargaan kategori B. Prov. Bali mendapat delapan penghargaan yakni kategori B empat penghargaan, kategori C satu dan kategori CC tiga. Prov. NTB memperoleh enam penghargaan kategori CC lima dan kategori B dua ; NTT mendapat empat penghargaan kategori CC tiga dan kategori B satu. Prov. Lampung mendapat 10 penghargaan dengan rincian kategori C 10 penghargaan.

Ikut hadir dalam kesempatan tersebut Deputy Kemenpan RB dan seluruh bupati/Walikota se Jatim, se Kalimantan, Bali, NTB,NTT dan se Lampung serta kepala SKPD prov. Jatim. (hms).

Jamin Kehidupan Beragama di Jatim Sesuai Konstitusi KEBERAGAMAN suku dan agama sesuai konsep Bhinneka Tunggal Ika sejak zaman Mojopahit menggambarkan keberagaman humanisme. Hal itu menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia mengedepankan toleransi. Untuk itu, Gubernur Soekarwo memberikan jaminan kehidupan beragama yang aman dan damai di Jatim sesuai dengan amanat konstitusi. “Pemerintah wajib hadir untuk menjamin kehidupan beragama sesuai konstitusi. Pemerintahlah yang memberikan kepastian masyarakat hidup berdampingan secara damai,” kata Pakde Karwo saat perayaan Natal dan Tahun Baru bersama TNI, Polri, ASN, dan masyarakat di Graha Samudera AAL Surabaya, Selasa (31/

1) malam Dalam acara yang diinisiasi Kogartap III Surabaya tersebut, Pakde juga meminta agar pemerintah bisa lebih dekat dengan tokoh agama.

“Rasa aman dan nyaman di masyarakat itu kuncinya ada di pemimpin yang mau dekat dengan tokoh agama. Jika tidak maka konflik bisa berawal dari situ,” ungkap Pakde Karwo.

Ia menjelaskan, dalam meredam dan menghindari munculnya konflik maka pemerintah juga wajib membuka ruang dialog publik.

“Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Konsep dasarnya adalah dialog secara terbuka guna menciptakan kerukunan dan kekeluargaan,” jelasnya.

Pakde juga meminta masyarakat Jatim mulai menyisihkan waktu untuk mengikuti rapat RT atau RW hingga kegiatan sosial seperti kerja bakti. “Yang baik terus dipelihara seperti budaya masyarakat Jatim yang memiliki pemikiran terbuka sehingga selalu guyub dan rukun,” tuturnya.

Ia pun mengaku sempat khawatir adanya isu perpecahan dan konflik di Surabaya yang terjadi akhir pekan lalu. Hal itu terkait dengan munculnya kecaman dan larangan dari suatu kelompok pada kelompok lain yang akan menjalankan ibadah pada dini hari hingga pagi. “Saya khawatir adanya budaya tanding yang muncul. Namun semua bisa diselesaikan dengan dialog.

Yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga itu anggota keluarga sendiri,” kata Pakde mengana-

logikan upaya penyelesaian konflik di Jatim. (j-prov)

Hal - C Edisi No.246 Tahun XV ~ Minggu II Pebruari 2017

Jatim Borong 31 Penghargaan Wahana Tata Nugraha PROVINSI Jatim tidak henti mengukirkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Provinsi Jatim memborong 31 penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penghargaan WTN diserahkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menata transportasi perkotaan.

Untuk tingkat provinsi, Jatim diberikan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WT N) Wiratama oleh pemerintah pusat. Penghargaan WTN Wiratama diserahkan

yang dinilai berkomitmen kepada penataan transportasi yang baik dan berhasil melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota dengan indikator jumlah kabupaten/kota peserta WTN adalah 50 persen dari jumlah kabupaten/ kota di provinsi tersebut dan jumlah yang memperoleh penghargaan WTN adalah minimal 50 persen dari jumlah peserta yang ikut WTN. Pemberian WTN wiratama diserahkan bagi provinsi yang mempunyai komitmen kuat terhadap pembangunan dan pening katan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan di Jatim

gaan WTN Wiratama Kencana karena memperoleh WTN Wiratama selama lima kali berturut-turut. “Apabila dapat mempertahankan penghargaan WTN sampai tahun 2020 maka Jatim akan menerima penghargaan WTN Wiratama Kencana II,” ujarnya Sesuai dengan Kepmenhub RI Nomor : KP.588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan WTN ada beberapa kabupaten kota di Jatim yang meraihnya yakni untuk kategori Piala WTN Kota Raya diraih oleh Kota Surabaya, kategori WTN Kota Besar diraih Kota Malang, kategori Piala WTN Kota Sedang diraih oleh Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kab. Jombang, dan Kab. Jember, dan kota Probolinggo. Kategori Piala WTN Kota Kecil diraih oleh Kab. Tulungagung. Untuk Piala WTN kategori Angkutan Kota Sedang diraih oleh Kab. Sidoarjo.

Jatim juga Wagub Jatim Saifullah Yusuf bersama Bupati dan Walikota memborong di Penerima Penghargaan WTN 2016 di Istana Wapres Jakarta. kategori lainnya tepatnya untuk langsung oleh Wakil Presiden serta konsisten memberikan Piala WTN Kategori Lalu LinRI, Jusuf Kalla dan diterima pembinaan dan bantuan tek- tas Kota Sedang diterima oleh oleh Wakil Gubernur Jatim, nis di bidang lalu lintas dan ang- Kab. Pasuruan, Kota Drs. H. Saifullah Yusuf di kutan jalan kepada kabu- Pasuruan, Kab. Malang, dan Istana Wapres RI, Jakarta, paten/kota Kab. Banyuwangi. Untuk Piala Selasa (31/1). Selain Jatim, Ditemui setelah penyera- WTN Kategori Lalu Lintas provinsi lain yang meraih WTN han penghargaan WTN Wira Kota Kecil diraih oleh Kab. diantaranya Prov. Jabar, Prov. tama, Wagub Jatim, Drs. H. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Jateng, Prov. Bali, Prov Saifullah Yusuf menuturkan Magetan, Kab. Pacitan, Kab. Sumbar, DIY, Prov Sumsel, penghargaan kali ini sangat Trenggalek, Kab. Mojokerto, Prov. Riau, Prov. Kalsel, Prov. spesial, karena Jatim menjadi Kab. Blitar, Kab Lumajang, Kaltim, dan Prov. Sulsel. satu-satunya provinsi di Indo- Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Piala WTN Wiratama me- nesia yang memperoleh WTN Kab. Nganjuk, Kab.Gresik, dan rupakan piala penghargaan enam kali berturut-turut. Se- Kab. Situbondo. Untuk presiden RI yang diberikan belumnya pada tahun 2015, kategori Plakat WTN diterima kepada pemerintah provinsi Jatim telah meraih penghar- oleh Kab. Kediri dan Kab.

Wagub Jatim Saifullah Yusuf menerima penghargaan WTN Wiratama 2016 dari Wapres RI Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta Sumenep.

Pada tahun 2015, jumlah kabupaten/kota di Jatim yang ikut untuk dinilai dalam WTN sebanyak 31 kabupaten/kota dan yang meraih penghargaan sebanyak 27 kabupaten/kota atau 87 persen dari total yang ikut serta. Pada tahun 2016 ini jumlah kabupaten/kota yang mengikuti semakin banyak yakni 35 kabupaten/ kota dan yang meraih penghargaan sebanyak 30 kabupaten/kota atau 92 persen Sehingga ada kenaikan persentase kenaikan dari tahun 2015-2016 sebesar lima persen.

Pada Kesempatan yang sama Kadishub Jatim, Wachid Wahyudi menuturkan diselenggarakannya WTN bertujuan untuk mendorong dan memotivasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyeleng garaan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan.” Lebih ringkasnya

adalah pemerintah mendorong terwujudnya budaya tertib lalu lintas dan angkutan di Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Sementara itu Wapres RI, Jusuf Kalla menuturkan penghargaan WTN merupakan wujud apresiasi bagi Pemprov dan pemkab/pemkot yang telah bekerja keras dalam memperbaiki sistem angkutan di daerah. Salah satu indikator kemajuan sebuah wilayah apabila penyelenggaraan angkutan untuk kebutuhan pokok bisa lancar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas cukup besar pada tahun 2016 sekitar 23 ribu jiwa yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.”Artinya banyak hak yang harus diperbaiki di sisi transportasi. Bukan hal mudah banyak faktor yang harus diperbaiki didalamnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov

Jatim, Benny Sampir Wanto menuturkan transportasi merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat, setelah pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Pelayanan dasar bidang transportasi ini kebijakannya langsung dirasakan oleh masyarakat. “Pergerakan masyarakat sangat luar biasa kebutuhan percepatannya, baik untuk barang maupun orang. Maka sarana transportasi harus mendapatkan perhatian serius,” ucapnya Benny menambahkan tertib berlalu lintas hendaknya menjadi budaya masyarakat, sehingga jika ditambah dengan fasilitas transportasi maka akan menumbuhkan keslamatan dan kenyamanan.

“Tahun-tahun terakhir ini sudah tidak lagi terdengar bunyi klakson di jalan raya.

Kesadaran tidak sembarangan menggunakan klakson ini membuktikan bahwa masyarakat paham berlalu-lintas. (hms)

Dukung Program TB Care

WAKIL Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Syaifullah Yusuf mendukung program Tuberculosis Care (TB) yang digagas organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah.

Dukungan itu diberikan karena Jatim menempati peringkat kedua di Indonesia untuk kasus penyakit TB, sehingga pemerintah membutuhkan bantuan seluruh pihak untuk memberantas penyakit tersebut.

“Tentu kami mendukung sepenuhnya langkah PW Aisyiyah untuk memberantas penyakit TB. Sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami siap membantu dan meningkatkan kerjasama dengan Aisyiyah” Hal itu disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat menerima Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Jawa Timur, Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag beserta rombongan di Gedung Negara

Grahadi Surabaya, Kamis (2/ 2).

Gus Ipul mengatakan, program TB Care Aisyiyah sejalan dengan dengan pencapaian target Millineum Development Goals (MDGs) no 6, yakni penurunan angka penyebaran penyakit menular. Karena itu, ia menyambut baik program tersebut. Bentuk dukungan itu diantaranya adalah mengakomodasi keinginan Aisyiyah untuk menyelenggarakan puncak Aisyiyah TB Care di Jatim.

“Kami upayakan agar kegiatan tersebut dapat diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, atau di Masjid AlAkbar Surabaya. Dengan begitu, masyarakat sekitar juga bisa ikut melihat dan tertarik bergabung. Kami juga siap mendukung untuk konsumsi jika dibutuhkan. Ini adalah acara yang bagus, memperingatkan masyarakat soal bahaya penyakit TB” katanya.

Dukungan Gus Ipul itu disambut baik oleh Ketua PW) Aisyiyah Jawa Timur, Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag. Ia mengatakan, Program TB Care adalah program berbasis masyarakat yang merupakan bagian dari program Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah dibawah pembinaan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah untuk memberantas penyakit TB. Pihaknya fokus kepada TB karena meskipun kuman Tuberculosis (TB) telah ditemukan sejak tahun 1882, tapi hingga 2016, belum ada satu negarapun di dunia yang bebas tuberkulosis. Bahkan World Health Organization (WHO) baru-baru ini merilis bahwa penyakit TB telah menjadi ancaman yang serius yang bersaing dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Berdasarkan data tahun 2014, ada 660 orang penderita TB dari tiap 100.000 pen-

Gus Ipul membaca Rencana Kegiatan Puncak Acara TB Care yang dirancang oleh PW Aisiyah duduk Indonesia. Setiap 152 orang penduduk Indonesia, ada 1 orang penderita TB. Berdasarkan data Dinkes, pada 2016 lalu Jatim menempati peringkat kedua di Indonesia untuk kasus TB, terbanyak penderita TB adalah Kota Surabaya dimana pada tahun 2016 mencapai 4.754 pasien.

Kemudian terbanyak selanjutnya pada Jember dengan

3.128 pengidap, Sidoarjo dengan 2.292 pengidap, Kabupaten Malang sebanyak 1.932 pengidap, dan Kabupaten Pasuruan 1.809 pengidap.

Masih menurut Siti Dalilah, pihaknya ingin menyelenggarakan puncak TB Care Aisyiyah di Grahadi pada tanggal 25 Maret 2017 mendatang yang bertepatan dengan Peringatan Hari TB se-dunia. Acara TB

Care Aisyiyah sendiri akan melibatkan 1.500-2.000 dari relawan TB Care dari 22 kab/ kota diseluruh Jatim. “Kami bersyukur dan bertambah semangat karena Pemprov Jatim, melalui Gus Ipul siap membantu kami” katanya.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala SR, TB HIV Aisyiyah Jatim, Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag. (hms)

Hal - D Edisi No. 246 Tahun XV ~ Minggu II Pebruari 2017

Awal Tahun 2017, DPRD Jatim Akan Rolling Anggota Komisi Memasuki tahun 2017 komposisi Sadad menolak untuk berkomentar. PKS Jatim Irwan Setiawan mengaku “Saat ini semua dievaluasi, dan partainya lebih melakukan evaluasi alat kelengkapan DPRD Jatim akan segera mengalami perubahan. Roll- belum ada keputusan apapun, ke- untuk berkomitmen pada tugas ing Pimpinan dan anggota Komisi, cuali Banggar dan Bamus,”tegasnya. anggota fraksi kaitannya dengan Senada dengan Gerindra, Fraksi kepentingan rakyat secara riil.

Badan Musyawarah (Bamus), juga “Setiap awal tahun kita memang Badan Anggaran (Banggar), sudah PDIP DPRD Jatim juga tengah memulai dipersiapkan oleh para petinggi lakukan evaluasi terhadap anggota- melakukan evaluasi untuk para angnya, untuk melakukan rolling komisi gota dewan baik di tingkat propinsi partai dan Ketua Fraksi.

Sekretaris DPD Partai Gerindra maupun Banggar dan Bamus. Ketua maupun kabupaten/kota. Ini untuk Jatim, Anwar Sadad yang dikon- FPDIP Sri Untari, mengatakan pihak- mengukur kinerja mereka untuk memaksimalkan perannya firmasi soal rolling ini membemenyerap aspirasi rakyat sesuai narkan rencana tersebut. komisinya,” ungkap pria yang Partainya tengah mengevajuga anggota Komisi C DPRD luasi kinerja 13 anggota Jatim ini.

Fraksinya untuk ditata ulang.

Menurut Irwan, ini perlu “Kami memang sedang dilakukan agar tahu apa yang Melakukan Penilaian kinerja perlu diperjuangkan wakil anggota Fraksi. Kemungkirakyat dari PKS ini sesuai yang nannya pasti akan ada perusedang dibutuhkan rakyat. bahan. Sementara ini yang Misalnya terkait TKA yang sudah pasti adalah perubameresahkan para pekerja di han untuk keanggotaan di Bamus dan Banggar,” ungkap Suasana saat sidang di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jatim.

“Untuk rolling komisi, kita Sadad, belum lama ini.

Politisi yang sudah tiga periode nya juga akan segera melakukan belum ada. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa saja kita lakukan,” menjadi wakil rakyat Jatim ini me- evaluasi kinerja anggota Fraksinya.

“Dalam minggu ini kami akan pungkasnya. ngatakan, tidak tertutup kemungkiSementara itu dinamika yang ternan juga akan ada perubahan untuk melakukan rapat, untuk melakukan anggota komisi komisi dari Gerindra. evaluasi kinerja anggota Fraksi. jadi terkait pergantian pimpinan partai Sementara kabar yang santer Untuk yang kinerjanya bagus ya ditubuh partai Golkar Jatim, dan PAN beredar posisi Wakil Ketua Komisi C dipertahankan. Yang kurang pas kita Jatim,dan kepengurusan di tubuh dari Gerindra, Imam Ma’ruf kabarnya tempatkan sesuai kapasitasnya diko- Partai Demokrat Jatim berhembus misi lain,” ungkap politisi yang juga kabar akan ada perubahan komposisi, juga tengah dievaluasi. baik di Fraksi dan pimpinan komisi dari Saat dikonfirmasi soal kabar sekretaris DPD PDIP Jatim.

Sementara itu Sekretaris DPW ketiga fraksi tersebut. (nam) pergantian wakil ketua komisi C ini,

Pekerjaan Pamdal, DPRD Jatim Panggil Pemprov DPRD Jatim merasa kecolongan atas dipekerjakannya tenaga Pengamanan Dalam (Pamdal) di kantor Pemprov Jatim, Jl. Pahlawan Surabaya sebagai pengganti tugas Satpol PP Pemprov Jatim.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengaku kecewa dan merasa kecolongan atas kebijakan Pemprov Jatim tersebut. “Mereka tak pernah koordinasi dengan kami karena kebijakan tersebut tidak masuk dalam penganggaran di APBD tahun 2017.

Kami merasa kecolongan karena tidak pernah diajak bicara mereka untuk mempekerjakan Pamdal,”

jelasnya saat ditemui dikantornya, Selasa (31/1/2017).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan pihaknya mempertanyakan alasan Pemprov Jatim mempekerjakan Pamdal di kantor Pemprov. “Apa alasannya, apakah mendesak sekali sampai-sampai mereka mempekerjakan Pamdal.

Kalau memang merasa kurang aman bisa saja Pemprov Jatim meminta bantuan penjagaan dari Obvit Polda Jatim atau Polrestabes Surabaya,” jelasnya.

Freddy menyesalkan kebijakan Pemprov. Jatim tersebut, mengingat saat ini pemerintah lagi gen-

car-gencarnya akan menghapus tenaga outsourcing di bidang ketenaga kerjaan. “Masalah kepegawaian saja belum selesai atas keberadaan outsourcing kok sekarang mereka tambah melakukan rekrutmen outsourcing untuk Pamdal. Ini jelas pelanggaran,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Ditambahkan Freddy, pihaknya akan memanggil SKPD terkait untuk meminta penjelasan atas dipekerjakannya pamdal tersebut.

“Ini kebijakan sekda tampaknya.

Oleh sebab itu SKPD ataupun Sekdaprov Jatim nantiakan kami panggil,” pungkasnya. (yd)

DPRD Jatim Minta Risma Legowo Bantu Biaya Pendidikan SMA/SMK Komisi E DPRD Jatim meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini ‘legowo’ mau membantu untuk partisipasi pendidikan SMA/SMK, karena untuk kepentingan gerenasi muda. Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Risma dinilai kurang serius memperjuangkan pendidikan SMA/SMK murah pasca dialihkan pengelolaannya ke Pemprov Jatim. Mengingat Pemkot Surabaya enggan memberikan dana hibahnya untuk berpatisipasi pendidikan SMA/SMK. Padahal Risma dan Walikota Blitar pernah mengajukan gugatan ke MK agar pengelolaan SMA/

SMK dikembalikan ke Kabupaten/ Kota, karena dikhawatirkan biaya pendidikan mahal. Namun gugatan tersebut ditolak MK, karena kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-undang.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin Kristianto, MARS menegaskan, pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi Jawa Timur bukanlah keinginan Pemprov. Namun kebijakan tersebut berlaku nasional karena perintah Undangundang. Maka sangat menyayangkan sikap Pemkot Surabaya yang tidak mau memberikan dana hibah untuk SMA/SMK. Padahal dana tersebut sebelumnya sudah disiapkan. “Pejabat harus berorientasi untuk kepentingan masyarakat,” tegas Benjamin, di Surabaya, Senin (30/1/2017).

Politisi asal Partai Gerindra tersebut mengaku daerah-daerah lain mau menggerojokkan uang

APBD-nya. Seperti halnya Kota Batu mau memberikan dana Rp. 20 miliar, Banyuwangi Rp 18 Miliar, dan Lumajang Rp 8 miliar. Sementara Surabaya sebenarnya dananya sudah disiapkan.

“Cuma yang jadi permasalahannya adalah legowo mau nyumbang atau tidak untuk masyarakat. Masalahnya tidak semua generasi kita mampu. Apalagi seperti ekonomi saat ini, ada orang tua yang masalah di pekerjaan, PHK, dan kebutuhan hidup semakin tinggi,” ungkapnya.

Benjamin tidak menginginkan murid SMA/SMK yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu dipolitisir. Namun daerah harus konsen memikirkan generasi muda agar tetap dapat sekolah. “Sebenarnya sudah ada contoh daerah-daerah yang mau memberikan dananya.

Padahal pendapatannya jauh lebih kecil, jika dibandingkan Surabaya,” paparnya. (yd)

Berharap Puspo Agro Jadi BUMD Pangan Guna menekan dan mengendalikan harga bahan pokok di Jatim agar tetap normal dan stabil, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mendorong dan meminta agar Puspo Agro dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang pangan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio di DPRD Jatim, Kamis (26/1/2017) mengatakan, ditengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi beberapa waktu lalu, Puspa Agro harus menjadi pusat informasi dan pusat untuk pengendalian harga-harga komoditas yang ada saat ini.

Saat hearing dengan pihak Puspa Agro beberapa waktu lalu sudah disepakati akan menjadikan Puspa Agro sebagai rujukan untuk pengendalian harga-harga komoditas. “Kami berharap peran Puspa Agro bisa menjadi salah satu pengendali harga komoditas pangan di Jatim. Puspa Agro milik Pemprov dan tentunya pemerintah harus hadir dalam pengendalian komoditas pangan di Jatim,” ujarnya.

Renville yang juga politisi asal Fraksi Demokrat ini menyatakan, jika nantinya peran ini bisa jalan dan maksimal, tentunya tidak menutup kemungkinan Puspa Agro akan menjadi BUMD pangan milik Pemprov.

“Kalau sekarang masih anak perusahaan BUMD. Tentunya kalau ada suntikan dukungan dari

beberapa kalangan misalnya dari Bank Indonesia bisa didorong untuk menjadi BUMD,” paparnya.

Sekadar diketahui, ditengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi, Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur berharap Pemprov Jatim memiliki BUMD yang fokus dibidang sektor pangan dan khusus menangani komoditas pangan tertentu. Meski sudah ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Urusan Logistik (Bulog), namun pembentukan BUMD pangan dirasa cukup perlu.

Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur, Difi A.Johansyah mengatakan, pembentukan BUMD pangan penting untuk dilaksanakan, namun jika dikatakan mendesak maka harus ada kajian terlebih dahulu seperti, kajian akademisnya, mekanismenya. Namun BI sangat mendukung jika di Jatim ada rencana pembentukan BUMD pangan. (bur)

Para pengunjung di lahan green house Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo. Disini pengunjung dapat belajar tentang tanaman hidroponik.

Komisi A Belum Mau Sikapi Wacana Inspektorat Ditarik Ke Pusat Keinginan Mendagri untuk menarik lembaga Inspektorat ke pusat, ditanggapi biasa-biasa saja oleh Komisi A DPRD Jatim. Pasalnya, keinginan tersebut masih sebatas wacana saja, karena baik UU maupun PP nya hingga kini belum keluar.

Biasanya aturan tersebut baru kelar satu tahun.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku, hingga kini belum ada aturan baik UU maupun PP nya yang mengatur soal penarikan instansi Inspektorat ke pusat lewat Kementrian Dalam Negeri (Mendagri). Yang ada saat ini masih sebatas wacana saja.

“Kalau itu dianggap baik, tentu kami mendukungnya. Tapi jangan sampai permasalahan ini terjadi seperti Bakesbangpol. Dimana tibatiba dibatalkan, karena pusat tak memiliki anggaran. Untuk itu kami masih menunggu sampai ada UU maupun PP yang mengaturnya, sebelum mengambil keputusan,” tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Ditambahkannya, memang saat ini banyak yang menganggap kinerja Inspektorat tidak maksimal, karena masih ada rasa ewuh pakewuh saat menindak PNS yang

melanggar atau yang diketahui melakukan KKN. Namun dengan diambil pusat diharapkan tidak ada rasa ewuh pakewuh dan lebih independen, karena mereka langsung bertanggungjawab ke Mendagri. Sebaliknya yang terjadi saat ini mereka harus melapor ke Kepala Daerah yang terkadang disana ada rasa sungkan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan dukungannya. Ia juga berharap hal itu bisa meningkatkan keindependenan Inspektorat dalam melakukan pengawasan. “Memang aturannya ditarik (pusat). Bukan masalah setuju tidak setuju,” kata gubernur yang disapa Pakde Karwo.

Ia menambahkan, penarikan koordinasi Inspektorat ke pusat adalah undang-undang baru yang harus dilaksanakan, bukan lagi masalah setuju atau tidak. “Ini memang Undang-undang baru agar tidak di bawah Gubernur. Dirancang agar lebih independan. Jadi sekarang ini tinggal kapan pelaksanaannya, begitu saja,” jawab Pakde Karwo. Meksi demikian, lanjutnya, selama Inspektorat berada dibawah Gubernur sebenarnya juga tidak ada masalah. (tot)