Jtpos 249

ISSN : 1412-7490

Edisi No.249 Tahun XV ~ Minggu III Maret 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Gudang Garam Bangun Bandara di Kediri Batal Bangun Bandara di Tulungagung

PERNIKAHAN Aming dan Evelyn Nada Anjani, benar-benar berakhir setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan talak yang diajukan Supriatna Sugandhi alias Aming, awal Maret lalu.

Banyak yang menyesalkan keputusan itu, terlebih pernikahan mereka baru berjalan sembilan bulan. Aming dan Evelyn menikah pada 4 Juni 2016.Banyak yang bertanya-tanya tentang penyebab perceraian mereka.

Aming tampaknya lebih tertutup untuk mengungkapkan alasan perceraiannya. Menurutnya, ada sesuatu hal yang tak bisa ia ungkapkan soal perceraiannya dengan Evelyn. Sesuatu hal yang ia rahasiakan ini merupakan aib keluarga. Selain itu ia juga tak mau menyakiti orang lain sehingga memilih bungkam.

“Saya tahu konflik apapun merupakan keputusan saya untuk tidak mau mengeluarkan aib keluarga. Atau kata-kata yang menyakiti satu sama lain. Saya cuma cerita sama Tuhan, percaya sama Tuhan,” ungkap Aming.

Selain itu Aming mengungkapkan bahwa ia Bersamb ke hal. 11

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan media, usai rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (14/3) memastikan pembangunan bandara di Kediri oleh PT. Gudang Garam.

“Keberadaan bandara di Kediri tersebut, jelas Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, menjadikan tidak memungkinnya pembangunan bandara di Tulungagung karena lokasinya yang berdekatan,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampirwanto, di ruang kerjanya, Kamis (16/ 3) menanggapi ramainya pemberitaan tentang kepastian lokasi bandara di wilayah Jatim selatan bagian barat, yang disebutkan berlokasi di Kabupaten Trenggalek.

Meski dibangun oleh PT Gudang Garam, namun Bandara itu nanti tetap bisa digunakan untuk umum. “Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privat perusahaan,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (16/3/ 2017).

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa lahan maupun anggarannya telah dipersiapkan dan tanpa menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena murni dari perusahaan.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim

Wahana Pemotretan Harimau Jatim Park 2 Ditutup Setelah Anak TK Diterkam Harimau Saat Dipotret

Batu, Jatim Pos Seorang anak Taman Kanak-kanak (TK) bernama Tryana Ayu Putri (4) yang di-

terkam harimau saat dipotret di Jatim Park 2, Kota Batu, hingga saat ini masih dalam penyelidikan.

Anak-anak TK yang berkunjung ke Jatim Park 2 harus diawasi agar terhindar dari bahaya binatang buas di sekitarnya.

Bandar Udara Juanda Surabaya. PT Gudang Garam bakal membangun Bandara, selain untuk kepentingan perusahaan juga untuk umum. itu bahkan telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo di sela rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa (14/3).

“Pak Joko Widodo sudah memberi lampu hijau dan pembangunan bandara ini menjadi prioritas. Ke depan tim dari

Kementerian Perhubungan dan pihak terkait turun ke lapangan sehingga bisa Bersamb ke hal. 11

Tolak Pabrik Karet Medali Warga Tiga Desa Dirikan Tenda

Mojokerto, Jatim Pos Polemik keberadaan pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sampai saat ini masih menjadi permasalahan warga Desa Medali dan sekitarnya. Bahkan ratusan warga yang berasal dari tiga desa mendirikan empat tenda penjagaan, untuk menjaga dan menghadang kendaraan muatan bahan pabrik karet Medali, baik truk yang membawa bahan baku menuju pabrik maupun truck yang akan keluar

Kapolres Kota Batu AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki keterangan dari Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim yang menegur Jatim Park 2 dan memberhentikan spot foto dengan binatang.

Apabila, SOP berfoto dengan hewan itu dilanggar, keeper atau siapapun yang bertugas bisa terjerat Pasal 360 KUHP Pasal 1, tentang kelalaian yang bisa menyebabkan orang lain terluka.

Sementara itu manajemen tempat wisata Museum Satwa, Jatim Park Group, menutup sementara waha-

DPRD Tulungagung Meradang

Bersamb ke hal. 11

Bersamb ke hal. 11

pabrik membawa bahan jadi.

Farid warga Medali pada wartawan mengatakan, Pabrik Karet PT BNM itu sangat mengganggu warga karena menimbulkan bau tidak sedap, seperti kotoran manusia. “Ka-

mi bersama kepala desa terus menuntut agar pabrik karet segera tutup, sangat mencemari udara, kami ingin hidup sehat,” ungkapnya.

Kepala Desa Medali MiftaBersamb ke hal. 11

Tuding Ada Main Mata Toko Modern dengan Pemkab

Tulungagung, Jatim PosSeperti yang telah diberitakan sebelumnya, bahwa keberadaan toko modern sepeti Indomaret dan Alfamart di Kab Tulungagung telah melanggar jam buka. Seperti yang tertera

dalam peraturan daerah Tulungagung, antara pukul 09.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Namun kenyataannya mereka buka mulai pukul 07.00 WIB. Oleh karena itu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat

Pol PP) untuk melakukan penertiban, dan dengan diberikan sanksi terhadap pelanggar perda tersebut.

Namun hal itu sangat disayangkan karena antara Sat

Patut Menjadi Contoh

Desa Licin Banyuwangi Buka Layanan 24 Jam Gratis Banyuwangi, Jatim Pos Mungkin ini patut menjadi contoh desa-desa lainnya atau bahkan kantor pemerintahan secara umum.

Di Desa Licin Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi memberikan layanan kepada penduduk selama 24 jam non stop secara gratis. Layanan apa pun seperti pengurusan KTP atau surat-surat keterangan lainnya.

Menurut Kepala Desa (Kades)

Licin, Akhmad Sugiono ketika ditemui Jatim Pos saat berada di ruang pelayanan masyarakat mengatakan, pelayanan gratis ini merupakan suatu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Desa untuk seluruh warga masyarakat. Dan, hal ini berlaku bagi siapapun.

“Siapapun warga Licin yang akan mengurus administrasi seperti halnya pengurusan surat pengantar KTP, KK dan administrasi surat

lainnya bisa dilayani sewaktu-waktu.

Semua bentuk pelayanan ini bisa dilakukan di saat jam kerja kantor dan di luar jam kerja. Namun, pelayanan di luar jam kerja akan dilakukan di rumah masing-masing perangkat desa,” ujarnya.

Menurutnya, fasilitas kantor kesemuanya sudah dianggarkan melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Pengadaan Laptop sebagai Bersamb ke hal. 11

Kepala Desa (Kades) Licin Akhmad Sugiono saat memberikan (foto:Humas Pemkot) pelayanan berada di ruang pelayanan Balai Desa Licin.

METROPOLIS

Hal - 2

Surabaya Kerjasama dengan Liverpool Surabaya,JatimPos Pembicaraan kerjasama dalam hal pembangunan terus dimatangkan oleh Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya dengan Kota Liverpool, Inggris. Kali ini, pokok bahasan kerjasama kedua kota tersebut berfokus pada empat bidang diantaranya, pendidikan guru, maritim dan pelabuhan, public transmart, dan pengolahan limbah rumah sakit.

Bentuk bahasan kerjasama tersebut mengemuka ketika Pemkot Surabaya menerima kunjungan Dubes Inggris yang dipimpin oleh Mozzam Malik serta tiga pengusaha dari Liverpool di Ruang Sidang Sekda Surabaya, Selasa (7/3). Mereka diterima Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.

Wakil Wali Kota, Wisnu Sakti Buana mengatakan, berkaitan dengan peluang kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan Liverpool, ada beberapa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir dalam pertemuan tersebut. Harapannya, ada interaksi langsung antara delegasi pengusaha dengan beberapa SKPD terkait perihal apa saja yang bisa dikerjasamakan. “Kami juga sampaikan sedikit paparan dan juga peluang kerja sama terkait potensi di Surabaya di tahuntahun mendatang,” kata Wisnu.

Sekda lantas menyampaikan paparan singkat perihal lima kerjasama yang akan Bersamb ke hal. 11

Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana saat menerima Dubes Inggris Mozzam Malik di ruang sidang Sekda, Selasa (7/3) (foto:Humas Pemkot)

Kadinkes Surabaya;

Permen Dot Layak Dikonsumsi

(foto:Gatot.S/JTMP)

Dari kiri kekanan: Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser, Kadinkes Surabaya Febria Rahmanita, Kasatpol PP Surabaya M.Irvan Widianto saat menyampaikan penjelasan pers di kantor Humas Pemkot Surabaya.

Surabaya,JatimPos Kadinkes Surabaya Febria Rahmanita menyatakan berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Balai POM yang baru diterima pada hari Jumat sora tgl.10 Maret 2017 lalu terbukti bahwa “Permen Dot” layak dikomsumsi alias tidak berbahaya bagi kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rahmanita dalam Jumpas Pers kepada para Awak Media yang selama ini berugas di Pemkot Surabaya termasuk Jatim Pos Selasa 14 Maret 2017 lalu di kantor Humas Pemkot Surabaya.

Dalam pernyataan pernyataan yang didampingi oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser dan Ka-

satpol PP Pemkot Surabaya Irfan Widianto danKabag Pemerintahan Eddy Kristianto, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya tersebut juga sekaligus mengklarifikasi kesimpang siuran polemik “Permen Dot” yang beberapa minggu terahkir banyak dijual kepada anak-anak sekolah terutama di tingkat SD di kota Surabaya.

Febria juga membenarkan bahwa pihak Pemkot Surabaya secara rutin selalu mengadakan pengawasan terhadap berbagai jenis jajanan yang dijual kepada masyarakat baik di Supermarket maupun di sekolah-sekolah.

“Sesuai dengan Permenkes No.942/2003 tentang Pedoman Persyaratan dan pengawasan jajanan di pasaran, kami secara rutin selalu

mengadakan pengawasan terhadap berbagai jenis jajanan yang dipasarkan di kota Surabaya,” ujar Febria dengan menambahkan pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada satu jenis produk jananan saja melainkan menyeluruh.

“Kami melakukan pengawasan tidak hanya pada satu jenis produk jananan saja melainkan menyeluruh alias berbagai jenis jananan yang dipasarkan,” tandas Febria meyakinkan.

Dengan telah dikeluarkannya hasil laboratorium Balai POM kedepan diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan terhadap peredaran janajan terutama pada Permen Dot. Sementara itu menjawab Jatim Pos tentang langkah penyitaan “Permen Dot” yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya sebelum keluarnya hasil penelitina Laboratorium Balai POM, Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser menyatakan Hal tersebut dimaksudkan untuk langkah pengamanan alias prefentif saja agar peredaran dan penjualan permen dot tidak terlanjur meluas karena belum ada kejelsan. “Sekarang kan sudah jelas tidak berbahaya, silahkan saja,” jelas Fikser sambil menambahkan, “permen Dot” yang sempat disita seluruhnya sudah dikembalikan kepada pihak pedagang.

[Gatot.S/JatimPos]

Sampah Surabaya Berkurang 45 %

Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya Aditya Warsito (foto:gatot.S/JTMP) Surabaya,JatimPos Berkat penanganan dan pengolahan sampah yang semakin baik dan maju produksi sampah di kota Surabaya sekarang berkurang 45 % bila dibandingkan dengan produksi sampah tahun 2015.

Angka tersebut diungkapkan oleh Adytia Wasita menjawab Jatim Pos dalam forum Media Gathering tentang protet pengolahan Sampah di Kota Surabaya dewasa ini di ruang ATCS Lantai 6 belum lama ini.

“Logikanya dari hari ke hari, bulan ke bulan serta dari tahun ketahun produksi sampah dipastikan akan selalu bertambah banyak selaras dengan pertambahan jumlah penduduk, tetapi di kota Surabaya “justru” malah terjadi penurunan, ini membuktikan bahwa penanganan dan pengelolaan sampah di kota Surabaya, semakin maju dan

semakin baik,” ujar Adytia.

Menurut Adytya dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa jumlah sampah di kota Surabaya setiap harinya tinggal 1.500 ton sampah organik. Sampah sebanyak itu diangkut oleh 125 unit truk sampah terbuka dan 44 truk kontiner tertutup.

“Kedepan seluruh armada truk sampah dikota Surabaya beruapa truk kontiner tertutup,” tambah Adytya Partisipasi Warga Kota Sangat Tinggi Salah satu keberhasilan kota Surabaya dalam penanganan dan pengelolaan sampah kata Adytya antara lain disebahkan oleh “Partisipasi” warga kota Surabaya terhadap gerakan kebersihan di kota Surabaya “sangat” tinggi.

Selain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di tingkat RT dan RW seluruh warga

kota Surabaya plus pihak swasta berpartisipasi mensukseskan gerakan kebersihan di kota Surabaya.

Di kota Surabaya secara rutin setiap tahun diadakan tiga lomba kebersihan yaitu :Surabaya Green & Clean, Merdeka Dari Sampah dan Bebas Sampah di Bantaran kali.

Dengan adanya lomba kesebersihan sampah yang jadwalnya tidak bersamaan tersebut membuat warga kota Surabaya semakin peduli hidup bersih dari sampah.

TPA Sampah di kota Surabaya kata Adytya berada di Benowo Surabaya Barat dengan luas sekitar 37 Ha. Berkat kerja sama dengan ITS, pengelolaan sampah di TPA Benowo saat ini mampu menghasilkan 2 [dua] Mega watt tenga listrik.

Selain menghasilkan tenaga listrik, pengolahan sampah di kota Surabaya kata Adytya juga menghasilkan pupuk kompos / organik. Saat ini baru ada 29 buah rumah kompos, kedepan diseluruh kecamatan di kota Surabaya akan dibangun rumah kompos. Yang amat mengembirakan, ujar Aditya di ditingkat RT /RW sekarang berkembang Bank Sampah yang dikelola oleh Ibu-Ibu PKK setempat.

Bank sampah mampu menghasilkan dana puluhan juta rupiah seperti Bank Sampah Bina Mandiri dari kawasan Ngagel Surabaya Timur sekarang mempunyai omset Rp.75 juta. [Gatot.S/Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Eko Sabdiyanto. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Suparjo, Bob Chandra Mustafa. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib.

Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Ngawi: Agus Setiawan. Alamat Redaksi & Perusahaan: Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Disdik Jatim Berupaya Menghapus Sekolah Favorit Surabaya, Jatim Pos Masih terjadinya sekolah yang dianggap favorit khususnya di tingkat SMA/SMK di Jawa Timur menunjukkan terjadinya kesenjangan kualitas sekolah karena orangtua maupun calon siswa memilih sekolah yang dianggap baik.

Oleh karena itu Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim berupaya menghilangkan sekolah tertentu yang favorit dan menjadikan semua sekolah favorit.

“Nantinya kita tiadakan sekolah tertentu itu yang favorit. Semua kita jadikan favorit, bagus,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur DR. Saiful Rachman MM, M.Pd saat menerima pengurus Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Malang (UM) Wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik di kantornya Selasa lalu.

Dengan pelimpahan wewenang pengelolaan SMA/ SMK dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, salah satu harapannya nantinya bisa menyamakan kualitas pendidikan di tingkat SMA/ SMK. “Kalau di kota Surabaya begitu bagusnya kualitas SMK, sementara nyebrang sedikit saja di Bangkalan sudah beda,” kata Saiful Rachman memberi contoh.

Nantinya juga tidak terjadi kotak-kotak wawasan dan kualitas sekolah per Kabupaten atau Kota, sehingga wawasan siswa sebagai generasi harapan bangsa juga tidak sempit. “Kita tarik ke wawasan regional Jawa Timur, Na-

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim DR. Saiful Rachman MM, M.Pd (empat dari kiri) menerima pengurus Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Malang (UM) Wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik di kantornya Selasa lalu.

sional dan bahkan internasional,” paparnya.

Selama ini terdapat sekolah tertentu yang dianggap berkualitas dan “dicap favorit” dan faktanya memang demikian. Saiful Rachman memberi contoh, ada salah satu SMK negeri yang tidak punya peralatan praktek.

“Lho bagaimana kalau praktek, apa hanya pakai catatan di papan,” ujarnya sambil tersenyum.

Karena itu terhadap sekolah yang demikian itu ditugaskan seorang kepala sekolah untuk mengelola termasuk mengajukan usulan dana untuk keperluan peningkatan kualitas pendidikannya. “Saya minta dia untuk melakukan sesuatu agar sekolahnya bagus, favorit,” tambahnya.

Humanis Selain kesenjangan kualitas pendidikan di sekolah, permasalahan sistem pendi-

dikan saat ini yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan karakter anak.

Banyak indikator anak Indonesia sudah meninggalkan budaya, sikap sopan santun dan gotong royong.

“Bagaimana membentuk karakter anak agar sesuai budaya kita yang penuh sopan santun, tenggang rasa dan gotong royong,” ujar Saiful Rachman. Pembentukan karakter itu paling membekas pada anak ketika usia emas, yakni hingga 8 tahun yang merupakan masa-masa meniru. “Perlu cari solusi itu,” tambahnya.

Indonesia mengaku atau diakui memiliki adat “ketimuran” yang penuh tenggang rasa dan kesopanan. Tetapi faktanya saat ini sudah banyak ditinggalkan, yang justru muncul adalah individuslisme dan sikap ego. Sementara dunia barat banyak dikatakan penuh pergaulan bebas, free sex dan tidak ada sopan san-

tun. “Padahal tidak semuanya benar,” kata Saiful Rachman.

Ia memberi contoh berdasarkan pengalamannya sendiri bersama rombongan saat berkunjung ke Jepang.

Saat itu terjadi kecelakaan, tabrakan dua pengendara mobil. Setelah tabrakan, keduanya meminggirkan kendaraan dan tampak saling membungkukkan badan, lalu saling bersalaman, dan baru polisi datang. “Saya lihat sendiri itu di depan Mall di Jepang,” ujarnya. “Coba kalau disini, bisa geger,” tambahnya.

Atas berbagai permasalahan pendidikan yang belum mendapatkan solusi, Saiful Rachman mendukung gagasan pengurus Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Malang (UM) Wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik yang mengadakan seminar masalah pendidikan.

“Kita agendakan Mei 2017 sebelum Ramadhan.

Itu momentum Hari Pendidikan Nasional,” ujar DR. Fatkhul Anam, M.Si ketua IKA UM Wil Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Turut serta dalam audiensi kemarin : DR. V.Luluk Priyambodo (Wk Ketua), DR. Dwi Haryanto (Wk Ketua), Vice Admira Firnaherera, S.Pd, MPW (Sekretaris), Endrayana Putut L.E. S.Si, M.Si, (Bid. Usaha dan Dana) DR. Ig.Harjanto, M.Pd (Bid. Kerjasama) dan Drs.Syaiful Anam (Bid. Humas). Rencananya menghadirkan pakar pendidikan dan Mendiknas Prof.DR Muhadjir Efendy yang juga alumni UM. (nam)

Demi Raih Adipura Walikota Canangkan Program “Kasih Setia” 

Walikota terima tamu tim penilaian Adipura (kiri). Dan Bersama Kepala Dinas LH angkat Piala Adipura tahun kemaren (kanan).

Mojokerto, Jatim Pos Walikota Mojokerto Drs KH Mas’ud Yunus terus berinovasi untuk memajukan Kota Mojokerto melalui programnya, sehingga Pemerintah Kota Mojokerto dikenal tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional karena prestasinya.

Kali ini demi meraih kembali penghargaan prestisius di bidang lingkungan yakni Piala Adipura. Walikota membuat program terobosan yang disebut Program “Kasih Setia”. Program ini adalah akronim dari Kampung Bersih, Sehat, Teduh, Indah dan Aman.

Yenny merupakan Tim Verifikasi Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia ketika berada dalam ruang kerja Wali Kota, merasa kagum terhadap Program “Kasih Setia” besutan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus yang juga seorang Kiai. Hal ini diungkapkan Yenny Purnawati, di depan Walikota saat melakukan verifikasi pemantauan penilaian Adipura di Kota Mojokerto beberapa waktu lalu.

Walikota Mojokerto Drs Mas’ud Yunus di hadapan tim verifikasi Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Yenny Purnawati dan Olly Tasia, mengatakan, Program yang sebelumnya bernama bedah kampung ini digagas untuk memacu masing-masing RW

dan Kelurahan untuk memperindah wilayahnya dengan diberikan 50 juta rupiah tiap RW dan diberikan reward untuk RW yang memenuhi indikator. “Sifatnya bukan lomba tapi pemberian penghargaan. Karena dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Bagi kelurahan yang mendapatkan reward selama lima tahun akan mendapatkan predikat Kasih Setia Kencana,” terang Walikota.

Walikota juga menuturkan bahwa program ini semangatnya untuk capaian penghargaan Adipura yang merupakan implementasi dari panca sukses Pemkot Mojokerto yaitu sukses Adipura.

“Kasih Setia indikatornya Adipura yang kita breakdown

untuk wilayah RW. Jadi harapannya penilaian Adipura kapan saja dilakukan kita siap.

Karena dari lingkungan terkecilpun indikatornya sudah Adipura,” jelas Walikota.

Sementara itu, kekaguman Yenny tidak berhenti di situ. Ia juga tertarik dengan konsep inovasi bayar pajak pakai sampah dapat undian umroh gratis atau wisata religi. Karena Walikota Mas’ud mampu mengedukasi masyarakat tentang bank sampah dengan cara yang sederhana. Dengan hadiah umroh gratis, tentunya masyarakat jadi tertarik untuk memilah sampah dan mengaktivasi bank sampah. “Tahun lalu saya juga ke Kota Mojokerto untuk verifikasi Adipura. Saya

Sosialisasi KLA Kabupaten Mojokerto 2017  Dipimpin Wakil Bupati

Mojokerto, Jatim Pos Pemkab Mojokerto meminta seluruh Desa dan Kecamatan di Kabupaten Mojokerto membentuk Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa Layak Anak (Delana). Instruksi ini disampaikan Pungkasiadi, Wakil Bupati Mojokerto, dalam sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2017, di ruang rapat Satya Bina Karya, Pemkab Mojokerto, beberapa waktu lalu.

Wabup Mojokerto H Pungkasiadi SH mengatakan, Kecamatan Layak Anak (Kelana) bisa dipahami sebagai sebuah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

“Anak adalah investasi masa depan dan modal pembangunan, maka menjadikan mereka lebih berkualitas adalah tanggung jawab kita. Kepada para camat dan kades seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, segera bentuk Kelana dan Delana. Seluruh stakeholder baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha harus bersinergi untuk mewujudkannya,” papar Wakil Bupati.

Wabup Mojokerto menambahkan, Kebijakan KLA sendiri merupakan implementasi World Fit for Children (WFC), yang juga diadopsi Indonesia dan telah memasuki tahun ke-8. WFC menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak. Dalam kurun waktu tersebut, KLA Indonesia telah memperluas jaringan internasional dengan tujuan memperoleh lesson learned dari pengalaman terbaik negara-negara lain.

“Hak-hak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus. Saya harap indikator KLA dapat menjadi acuan dalam pemenuhan hak anak, melalui pengembangan KLA terintegrasi dan berkelanjutan,” tambah Wakil Bupati.

Sosialisasi yang dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta baik dari desa, kecamatan maupun forum anak ini, juga dipaparkan beberapa materi menarik oleh beberapa narasumber. Ada materi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak oleh drg Rochendah selaku Kabid Kelembagaan PUG-PUHA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Kebijakan KLA oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi, dan Konvensi Hak Anak oleh Nanang Abdul Chanan. (din) kaget sekali Kota Mojokerto perkembangannya sangat luar biasa. Terutama TPA Randegan yang punya konsep TPA edukasi dan wisata.

Hebat sekali Pak Wali ini percepatannya, TPA Randegan kini Subhanalloh bagusnya,” terang Yenny.

Ia menilai bahwa dengan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dapat menambah poin penilaian Adipura.

“Saya kemarin ke sana banyak anak-anak bermain.

Artinya, memang tempat ini nyaman untuk dikunjungi.

Apalagi saya kemarin naik ke rest area itu saya lihat dari atas malah tidak seperti TPA, tempatnya bagus sekali,” tambahnya.

Pihaknya mengapresiasi kinerja Pemkot Mojokerto yang benar-benar melakukan perubahan signifikan. Seperti semakin banyaknya ruang terbuka hijau, trotoar yang nyaman, dan TPA yang sangat baik.

Sementara itu di tempat terpisah Amien Wachid, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto mengatakan, ada beberapa tempat yang menjadi fokus penilaian.

Penilaian ini adalah verifikasi terakhir penilaian Adipura.

“Kita berharap, kota Mojokerto bisa kembali meraih penghargaan Adipura, beberapa lokasi yang jadi fokus penilaian tim Adipura, di antaranya TPA, TPST, Pasar, Bank Sampah dan Sungai,” jelas Amien. (din/adv)

Jatim II

Hal - 4

Peternak Telur di Blitar Mengeluh Rugi  Disnak Jatim Minta Pusat Atur Distribusi Telur SEJUMLAH peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar mengaku mengalami kerugian akibat tidak seimbangnya harga pakan dan telur. Para peternak mengalami kerugian karena disparitas harga.

Harga telur dari peternak sekitar Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogramnya. Sedangkan di pasaran harga telur Rp 18.000/ kg. Bandingkan dengan harga di Jakarta yang mencapai Rp 21.000/kg. Ada indikasi permainan harga di pasar.

Lebih parahnya lagi karena mayoritas peternak terlilit hutang dengan bank. Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur, Ir Rohayati, MM menyampaikan, Kabupaten Blitar merupakan penyumbang telur sekitar 35-40% di Jawa Timur.

Tahun 2016, pertumbuhan telur di Jatim mencapai 5,2%.

Padahal target pertumbuhan telur sekitar 2,5%.

Untuk itu, pihak Provinsi Jawa Timur meminta kepada Pemerintah Pusat untuk turut mengatur distribusi telur tersebut. Sehingga tidak terjadi penumpukan di satu provinsi saja, sementara masih ada provinsi di Indonesia ini yang mengalami kelangkaan.

Sedangkan untuk asuransi bagi para peternak ayam petelur, secara umum di Jawa Timur belum ada program tersebut. Jadi pemerintah pusat bisa melakukan ujicoba di Jatim, karena selama ini yang sudah berjalan yakni asuransi sapi potong.

Menurut Rohayati, pihaknya secara intens akan terus melakukan monitoring, menghitung demans and supplay terhadap produksi telur. Rohayati menyampaikan hal itu dalam acara Fasilitasi Peternak yang berlangsung di Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, akhir Februari 2017 lalu.

Hadir pada acara itu Wakil Bupati Blitar, Marhenis, Direktur

Kabupaten Blitar termasuk penyumbang telur terbesar di Jawa Timur, namun para peternak saat ini terancam gulung tikar karena indikasi permainan harga.

Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr Ir Surahman Suwandi, MP, Misbah dari Asosiasi Peternak Nasional, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan KPPUD Jawa Timur.

Wakil Bupati Blitar, Marhaenis dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Blitar merupakan satu diantara daerah penyokong telur terbesar tingkat nasional. Ketidakseimbangan antara harga telur dan pakan tentu akan sangat mempengaruhi tingkat produksi dan pastinya akan berpengaruh terhadap kebutuhan telur di tingkat nasional.

Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali bagi peternak di Kabupaten Blitar.

Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk memfasilitasi peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Kabupaten Blitar dengan instansi terkait.

Harapannya, kondisi ini segera bisa diatasi. Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun KPPUD yang telah sigap menyikapi keluhan peternak ayam petelur di Kab Blitar.

Sementara itu Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr

Ir Surahman Suwandi, MP, mengungkapkan, persoalan ini bukan saja menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar, namun juga Pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari hasil kunjungan kelapangan yang notabene kepara peternak, Surahman menyatakan rasa keprihatinannya.

Surahman bahkan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Blitar harus segera melakukan action antara lain, membuat program asuransi bagi para peternak ayam petelur dengan pihak jasa asuransi.

Pemkab Blitar bisa mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang asuransi bagi peternak ayam petelur.

Selain itu melakukan rescheduling hutang. Artinya, pihak Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan komunikasi dengan perbankan terhadap hutang para peternak tersebut. Ini segera dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2017, juga membuat koperasi peternak. Bahkan, jika terdapat dana talangan harus segera didistribusikan untuk menutup kerugian peternak.

Sementara itu, bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan melakukan mora-

torium atau kaji ulang perusahaan yang bergerak dibidang pakan ternak. Untuk pemerintah pusat sendiri akan melakukan beberapa upaya yakni, melakukan sertifikasi ternak atau pemeriksaan mutu DOC/DOD/DOQ terhadap kesesuaian standar.

Pihak Kementan juga akan mengundang Kementerian Perdagangan, broker seluruh Indonesia terkait masalah ini.

Diharapkan, perusahaan dibidang customer food supaya bisa membeli telur, sehingga harga cepat pulih, tidak terjadi penumpukan. Nasional sangat terpengaruh dengan kondisi ini, pasalnya 85% produksi telur dari Jawa Timur.

Ditempat yang sama, Ir Mashudi, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah proaktif menyikapi keluhan para peternak ayam petelur. Untuk dana talangan saat ini pada Dinas Peternakan dan Perikanan belum ada, pasalnya dana tersebut bersifat hibah dan sangat rumit prosedurnya.

Terkait rescheduling hutang pihaknya akan bekerjasama dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan untuk membicarakan hal ini dengan pihak perbankan. Mengingat, para peternak berhutang mandiri. Sekadar mengingatkan, jumlah peternak ayam petelur di kabupaten ini sekitar 4.300 peternak.

Misbah, dari Asosiasi Peternak Nasional dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan dengan Kementerian Pertanian terkait pakan. Mengingat isu jagung impor yang tidak terserap akan dialihkan ke feedmeal sudah tersebar dikalangan peternak.

Karena memang jagung impor untuk para peternak. (yus/hms)

Siap Tanggap Darurat Dan Tetap Mewujudkan Mutu  Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Blitar Di Tahun 2017 Blitar, Jatim Pos Demi terwujudnya pembangunan bidang prasarana wilayah yang representatif serta untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui leading sector Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar terus berupaya mewujudkan terwujudnya sarana dan prasarana daerah yang memadai.

Salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan insfrastruktur yang rusak.

Di samping untuk memaksimalkan sebuah pengerjaan infrastruktur, juga diperlukan sebuah alat untuk penanggulangan bencana maupun kegiatan tanggap darurat lainnya. Oleh karenanya Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Blitar telah mempersiapkan berbagai alat berat seperti

Exavator dua (2) Unit, Buldozer satu (1) Unit, Greider satu (1) Unit Back loud (Begho Lounder) dan berbagai alat lainya. Guna mempermudah dalam peningkatan sarana insfrastruktur.

Alat-alat berat yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar selain digunakan untuk percepatan pembangunan,

alat-alat berat juga digunakan untuk penanggulangan bencana seperti tanah longsor yang menutup badan jalan, maupun kegiatan tanggap darurat lainnya seperti jembatan berlobang. Selain itu alat alat tersebut juga disewakan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk mengoptimalkan perolehan PAD. Suwandi ST selaku Kepala

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi tim mengatakan, di samping pemeliharaan alat berat, di tahun 2017 ini juga melakukan kegiatan tanggap darurat jembatan goronggorong plat yang ada dalam lingkup Kabupaten Blitar. Dan saat ini Dinas PU dan Penataan

Bulan Panutan PBB-P2 Tahun 2017  Dicanangkan Bupati dan Bapenda Blitar

Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda juga pengusaha guna mendorong kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo

Blitar, Jatim Pos Badan Pendapatan Kab Blitar telah mencanangkan Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bertempat di halaman Kantor Badan Pendapatan Kab Blitar, Selasa lalu, yang disaksikan langsung oleh Bupati Blitar H Rijanto MM, Wakil Bupati Marhenis Urip Widodo, Ketua DPRD Suwito, Ketua Komisi I DPRD, Plt Sekertaris Daerah Totok Subihandono, Asisten Sekda, Kepala SKPD, Pimpinan Cabang Bank Jatim, Kepala PLN area Blitar dan Malang, Wakil dari pengusaha Susilo Prabowo, tokoh masyarakat, serta Camat dan Kepala Desa/ Kelurahan se Kabupaten Blitar.

Menurut Ismuni selaku panitia penyelenggara menjelaskan, bahwa dasar pelaksanaan bulan panutan pembayaran Pajak PBB-P2, pasca dilimpahkannya pengelolahan PBB-P2 dari Pusat ke Daerah, sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan Alhamdulillah dari tahun ke tahun PBB-P2 Kab Blitar selalu mengalami peningkatan,” ujar Ismuni, mulai dari tahun 2014 baku PBB-P2 hanya sebesar Rp 19 M, tahun 2015 Rp 23 M, 2016 Rp 27 M dan tahun 2017 ini baku ketetapan sementara PBB-P2 sebesar Rp 28 M lebih,” tandasnya.

Selanjutnya di Tahun 2017 ini baku ketetapan PBBP2 sebesar Rp 28.448.211.848, dengan jumlah blangko SPPT 746970 lembar, adapun maksud dan tujuan diadakan kegiatan Bulan Panutan Pajak tersebut sekaligus untuk sosialisasi agar dapat menumbuhkan kasadaran dan kepeduliaan serta keteladanan seorang pemimpin dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak khususnya pajak PBB-P2 sebelum jatuh tempo 29 September 2017,” ujar Kepala Badan Pendapatan dalam sambutanya.

Selain itu, untuk memacu realisasi dan penerimaan PAD Kab Blitar, dari sektor PBB-P2 tahun 2017, guna mendukung terwujudnya Kab Blitar yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Untuk tempat pembayaran di Bank Jatim, sesuai dengan kesepakatan bersama Pemkab Blitar dengan PT Bank Jatim No: 119/ I.019/409.011/2015 dan No: 053/014/780/UM-BLT, yang saat ini sudah terdapat 17 Kas Bank Jatim yang menyebar di Kab Blitar, selain itu Bank Jatim pada tahun 2017 ini telah menyediakan 1 unit mobil keliling tempat pembayaran PBB-P2 secara On-line dan Payment Point Bank jatim di Kecamatan Wonodadi dan Binangun,” jelas Drs Ismuni.

Di acara pencanangan Bulan Panutan Pembayaran PBBP2 tahun 2017 juga dilakukan penyerahan hadiah kepada desa-desa yang telah lunas lebih dulu.

Sementara itu Bupati Blitar H Rijanto MM, berharap agar wajib pajak untuk taat membayar pajak PBB-P2 tanpa harus menunggu jatuh tempo.

Beliau juga berharap kepada para pejabat Kab Blitar, tokoh masyarakat, para pengusaha supaya menjadi panutan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak agar pencapaian pada tahun 2017 bisa mencapai 100%,” jelas H Rijanto pada sambutanya.

Seusai sambutan berlangsung, Bupati secara terbuka membayar PBB-P2 di loket pembayaran kantor Bapenda Kabupaten Blitar dan diikuti oleh Wakil Bupati, Sekda dan pengusaha. Dalam hal ini, menurut pandangan Bupati bisa sebagai momentum yang tepat guna mendorong kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo, target untuk tahun 2017 khusus pendapatan asli daerah bisa meningkat. Kepala Bapenda Ismuni juga menyatakan bahwa jumlah baku pajak di tahun 2016 kini meningkat Rp 1,5 milyar lebih. (san*) Ruang Kabupaten Blitar sudah melakukan perbaikan di beberapa titik lokasi seperti di Desa Jatinom, Desa Bangle, Tawang Rejo, dan Desa Sukosewu, Gandusari.

Lanjut Suwandi menuturkan, kami berharap masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Blitar apabila mengetahui jembatan berlobang bisa langsung melaporkan kejadian tersebut

kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blitar, agar segera kami cek dan bisa diperbaiki,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa jika jembatan yang berlobang jika tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan dan dapat memakan korban.

(San**)

Jatim III

Hal - 5

PWI Jatim Gelar Pengobatan Gratis Di Daerah Banjir Tuban  Mayoritas Warga Sakit Maag dan Pegal Linu

Tim Baksos PWI Jatim, Pundi Amal Peduli Kasih SCTV-Indosiar, Pemkab Tuban dan PWI Perwakilan Tuban di Balai Desa Kebomlati Kec. Plumpang Tuban.

Tuban, Jatim Pos Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar bakti sosial dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2017 dan HUT ke-71 PWI. Bakti Sosial (Baksos) kali ini diselenggarakan di Kabupaten Tuban.

Hari pertama baksos dilakukan dengan pengobatan umum, gigi, dan pemberian obat-obatan secara gratis di Desa Kebomlati, Kecamatan

Plumpang, Tuban, Rabu (8/ 3/2017). Kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih PT Surya Citra Televisi (SCTV) - Indosiar, Pemerintah Kabupaten Tuban, dan PWI Perwakilan Tuban.

Ketua PWI Jawa Timur, Akhmad Munir, menjelaskan baksos dilaksanakan tiga hari sampai 10 Maret. “Pengobatan serta pemberian obatobatan gratis ini merupakan wujud kepedulian PWI ke-

pada masyarakat, terkait dengan Hari Pers Nasional dan HUT ke-71 PWI,” kata Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir di depan warga Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr Ir Budi Wiyana, mengatakan, adanya pemeriksaan dan pemberian obat-obatan secara cuma-cuma ini membuat warganya menjadi lebih sehat.

Apalagi daerah yang dijadikan sebagai sasaran bakti sosial sangat tepat, dikenal sebagai daerah rawan banjir. Karena itu atas nama Pemerintah Kabupaten dan Warga Tuban, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih.

Sementara itu Kordinator Baksos, Syaiful Anam didampingi Ketua PWI Perwakilan Tuban, Pipit Wibawanto, mengaku bangga dan terharu karena antusias warga dalam baksos sangat tinggi.

Sejak pukul 07.00 mereka sudah berbondong-bondong memadati balai desa.

Menurut Syaiful Anam, target pemeriksaan kesehatan umum dan gigi sebanyak 500 orang. Dalam bakti sosial tersebut, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih PT Surya Citra Televisi (SCTV)- Indosiar, mengerahkan 15 kru yang terdiri dari tiga dokter umum, dua dokter gigi, dua apoteker serta para medis lainnya.

Mayoritas Maag Selama tiga hari pelaksanaan bakti sosial Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur, di tiga

kecamatan terdampak banjir di Tuban, berhasil memeriksa dan mengobati 1.950 warga.

Rinciannya di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang sebanyak 825 pasien, Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel 542 orang dan di Desa Patihan Kecamatan Widang sebanyak 583 pasien.

Dari jumlah tersebut mayoritas warga menderita sakit maag dan pegal linu.

“Berdasarkan catatan kami dan obat yang diberikan kepada pasien, warga yang tim dokter banyak yang sakit maag dan pegal linu,” kata Windry Prasetya, Koordinator Bidang Kesehatan, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPAPK) SCTV-Indosiar, didampingi Senior Staf YPAPK, Catur Anang Hutoyo, di Balai Desa Patihan, Widang, Tuban, Jumat (10/3/2017) sore.

Menurut Windry, berbeda ketika bakti sosial di Kabupaten Sumenep, Madura, pada 2016 lalu. Masyarakat yang diperiksa dan diobati di tiga desa dan tiga kecamatan, lebih banyak yang mengalami tekanan darah tinggi.

Khusus yang di tiga desa

dan tiga kecamatan di Tuban, dikatakan, warga banyak menderita penyakit maag dan pegel linu, bisa jadi disebabkan terkena dampak langsung banjir tahunan yang melanda desa dan kecamatan di Tuban.

Akibatnya, makan menjadi tidak teratur serta mengalami kecapekan, sebab warga harus memindahkan barang ke tempat aman, bahkan menguras rumah yang tergenang air. Daerah terdampak banjir di Tuban, bisa sampai 15 hari.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan H Joko Tetuko didampingi Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Jatim, Lutfil Hakim mengatakan, baksos ini adalah konsistensi yang terus menerus dipertahankan oleh PWI Jatim untuk berbagai kepada sesama. Khusus tahun ini dilaksanakan di daerah terdampak banjir akibat luapan Bengawan Solo.

Baksos di Tuban merupakan ke lima. Sebelumnya dilaksanakan di Surabaya dan Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan Sumenep. (nam)

Menanggulangi Pengiriman TKI dan TKA di Wilayah Kab Malang Malang, Jatim Pos Untuk mencegah dan menanggulangi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di wilayah Kabupaten Malang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang terus berupaya melakukan terobosan. Salah satunya dengan menggelar diskusi publik yang melibatkan berbagai unsur, di antaranya TNI, Polri, PJTKI dan unsur yang lain.

Acara Diskusi Publik yang digelar Rabu baru-baru ini dengan mengambil tema “Bersinergi Mencegah dan Menanggulangi Pengiriman

TKI DAN TKA Ilegal” ini sangat menarik sekali bagi pengusaha pengusaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Gaji besar dengan fasilitas memadai menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri.

Beragam cara ditempuh para tenaga kerja supaya dapat bekerja ke luar negeri, baik melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo dalam sambutannya mengatakan, diskusi publik ini akan menjaring masukan dari seluruh stake holder sehingga muncul for-

mula dalam mencegah dan menanggulangi TKI dan TKA ilegal.

Dengan mengusung tema “Bersinergi Mencegah dan Menanggulangi Distribusi TKI danTKA ilegal”, dengan harapan bisa menjadikan masukan bagi Pemkab Malang untuk membuat formulasi penanggulangan dalam memutus mata rantai pergerakan calo TKI dan TKA. “Intinya praktek TKI dan TKA ilegal bisa diatasi, sehingga masyarakat Kabupaten Malang terhindar dari calo yang berujung tidak menjadi korban di luar negeri,” tambahnya.

Apalagi, pengalaman saat berkunjung

ke negeri Cina beberapa waktu lalu, dia sempat mendapat keluhan dari para TKI, yaitu mereka terpaksa bekerja keluar negeri, karena ingin bisa memiliki rumah.

“Cita-cita mereka mulia, ingin memiliki rumah dengan mempertaruhkan segala hal.

Kalau mereka melalui jalur ilegal kan Pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan,” ungkapnya. Oleh Sebab itu dalam diskusi publik nanti, hasilnya akan ditelaah dan dikonsep sedemikian rupa, sehingga seluruh stake holder bisa memainkan peranannya.“Misalnya Dinas Perumahan dan beberapa pengembang serta perusahaan

Kepala Disnakertrans dan para stake-holder

PJTKI ‘kan bisa bersinergi menyiapkan rumah bagi TKI dengan cara dan model pembayaran yang ringan atau sejenisnya, saling memberi manfaat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia katakan, sebelumnya, pihak imigrasi

bersama Disnaker dan TNIPolri melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang menjadi pengirim pahlawan devisa negara di wilayah Malang Selatan. Daerah yang dituju disinyalir merupakan basis TKI ilegal. (bam/yon)

Jatim IV

Hal - 6

 Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang:

Investasi Rp 10 M, Sejak 2017 Beroperasi PT BPR Artha Kanjuruhan Malang Malang, Jatim Pos. Terhitung sejak tahun anggaran 2017 ini, Kabupaten Malang akan merealisasikan Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Kanjuruhan Malang. Total dana penyertaan yang akan dibenamkan untuk beroperasinya BPR tersebut sebesar Rp 10 miliar.

“Terkait penyertaan modal sebesar Rp10 miliar, akan direalisasikan pada tahun 2017 ini atau kah direalisasikan multi tahun menyesuaikan kondisi keuangan daerah,’’ ujar Bupati Malang Dr H Rendra Kresna dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang pada 22 Februari 2017 di Gedung DPRD setempat.

Penegasan Bupati Rendra tersebut sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum bersama Fraksi-fraksi DPRD Kab. Malang. Sebenarnya ada delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2017 yang disampaikan Bupati dalam paridpurna DPRD tersebut. Khusus mengenai beroperasinya BPR ini, payung hukumnya akan didasarkan pada Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang.

Menurut Rendra, investasi Pemkab Malang sebesar Rp 10 miliar dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban modal inti minimum bagi sebuah BPR. Langkah demikian diambil setelah melalui analisa dan kajian investasi yang hasilnya perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Malang sebesar Rp10 miliar.

Lebih lanjut Rendra menguraikan langkah-langkah yang diambil agar BPR tersebut terealisasi, yaitu dengan skema penambahan penyertaan modal sebesar Rp10 M tersebut secara teknis akan direalisasi secara bertahap (multi tahun) yang dimulai sejak tahun 2017 ini. ’’Sudah barang tentu, hal ini menyesuaikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah serta melihat hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Keuangan PT. BPR Artha Kanjuruhan yang dilakukan oleh Auditor Independen,’’ papar Rendra.

Rendra yang juga menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur ini merinci bahwa

penyertaan modal daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan akan dialokasikan sebesar Rp 2 miliar. Disampaikannya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 5/POJK.03/ 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimun dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, pada pasal 13 bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp 3 miliar, namun kurang dari Rp 6 miliar, wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. Dan BPR dilarang melakukan distribusi laba jika belum memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan pemahaman tersebut, lanjut Rendra, agar Pemerintah Kabupaten Malang dapat memperoleh deviden dari BPR tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2017 Pemkab Malang akan menambahkan penyertaan modal pada PT. BPR Artha Kanjuruhan minimal sebesar Rp 2 miliar. Dengan skenario pengalokasian anggaran yang demikian, maka dapat memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar.

Selain Raperda terkait pendirian BPR tersebut, Rapat

Paripurna DPRD Kab. Malang juga membahas tujuh Raperda lainnya. Ketujuh Raperda tersebut rinciannya sebagai berikut: (1) Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020/2021; (2) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan; (3) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan.

Selanjutnya, Raperda (4) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; (5) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (6) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah; dan (7) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Bagi Hasil Kepada Desa/Kelurahan dari Penerimaan Pajak Daerah dan

DPRD Kab Blitar Dukung Pabrik Gula di Binangun Blitar, Jatim Pos Melalui proses pembangunan pabrik gula di Rejoso Binangun Kabupaten Blitar terkendala adanya beberapa permasalahan. Selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Sutoyo mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi II, pihaknya tetap akan mendukung pembangunan

pabrik gula tersebut dengan catatan prosesnya sesuai prosedur.

“Kami akan selalu mendukung pembangunan pabrik gula yang letaknya berada di Kabupaten Blitar tersebut, sepanjang proses pembangunannya sesuai dengan prosedur,” kata Sutoyo.

Retribusi Daerah Tertentu.

Terkait Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020/2021, Rendra menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Menurut Rendra, pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Malang Tahun 2021 direncanakan bersumber dari penyisihan atas penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, dan dana transfer yang bersifat Block Grant yaitu Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diluar DBHCHT dan DBH Pajak Rokok. Hal tersebut untuk menghindari penggunaan Pendapatan Daerah yang berasal dari transfer Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang penggunaannya sudah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus. (Zis Muzahid Hasan)

Artinya sebelum melangkah ke proses pembangunan, permasalahan seperti ijin lokasi maupun ijin prinsip harus sudah dikantongi. Selain itu masih menurut Sutoyo, harus ada komunikasi yang transparan antara pihak investor dan Pemerintah Desa dengan masyarakat sekitar. Apakah sudah dibenarkan ataupun disetujui terkait pembangunan tersebut.

Sutoyo berharap, permasalahan yang saat ini terjadi bisa segera selesai dan tidak ada permasalahan dikemudian hari nantinya. Agar pabrik gula bisa segera berdiri dan menghasilkan PAD bagi Kabupaten Blitar. (san)

Jalan Desa Bulusari Sepanjang 2 Km Rusak Parah Banyuwangi, Jatim Pos Selama pemerintahan Bupati Banyuwangi, H Abdullah Azwar Anas (A3) memimpin Kabupaten Banyuwangi hingga kini keberadaan jalan umum sebagai akses satu-satunya peningkatan perekonomian dan pendidikan bagi masyarakat belum teraspal lebih dari 2 Km yang mana kondisi fisiknya rusak parah.

Seperti yang diungkapkan Kepala Desa (Kades) Bulusari, Sugiono, Kecamatan Kalipuro ketika ditemui Jatim Pos di ruang kerjanya mengatakan, akses jalan umum tersebut merupakan satu-satunya penghubung bagi kelancaran transportasi baik kendaraan roda 2 dan 4 ataupun truk.

Menurutnya, yang menjadi prioritas utama pada tahun 2017 ini diperuntukkan pada jalan poros Desa Bulusari dari Dusun Krajan menuju Desa Kampung Anyar yang menghubungkan 2 Desa dengan volume 4000 meter x 3 meter. Untuk jalan desa Bulusari dari Dusun Bulupayung menuju Desa Pesucen yang menghubungkan 2 desa sepanjang 3000 meter x 3 meter.

Dan, jalan poros desa Bulusari dari Dusun Plampang menuju Desa Telemung yang menghubungkan 2 desa dibutuhkan volume sepanjang kurang lebih 4000 meter x 3 meter.

“Kami berharap semua usulan yang sudah diajukan yang sudah terangkum pada Musrenbangdes dan Musrenbangcam bisa terealisasi pada tahun ini. Harapannya, semua akses jalan sebagai penghubung antar desa bisa menjadi manfaat karena kondisinya rusak parah. Apalagi di saat musim penghujan, akses jalan sulit dilewati karena pasir dan krikil yang berada di jalan ikut longsor terbawa arus air hujan,” keluhnya.

Selain itu, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang berada di sejumlah titik lokasi rawan belum terpasang, sehingga perlu mendapatkan perhatian Pemkab Banyuwangi untuk merealisasikannya.

Tak hanya itu saja, saluran drainase yang ada di sepanjang jalan Desa Bulusari belum terpasang dengan baik. Akibatnya di saat curah hujan tinggi, keberadaan air hujan menggenangi sepanjang jalan hingga mengakibatkan pengendara atau pemakai jalan kesulitan di saat melewatinya karena jalan banyak berlubang dan tertutup kerikil dan batu. “Banyak warga masyarakat mengeluh karena sering terjatuh di saat melewati jalan itu,” ujarnya. (rim)

Jatim V

Hal - 7

Menkes Canangkan Gerakan Amir “Ayo Minum Air” di RSUD Jombang

Menkes dr Nila Farid Moeloek (kerudung coklat) saat mencanangkan AMIR (Ayo Minum Air) di RSUD Jombang.

Jombang, Jatim Pos Gerakan Ayo Minum Air “AMIR” dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof Dr dr Nila Farid Moeloek,Sp.M (K) di RSUD Jombang, Sabtu pekan lalu.

Hadir dalam acara tersebut Pejabat Eselon 1 dan 2 dari Kementrian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dokter Sejawat (THT dan

Mata), Bupati Jombang, Wakil Bupati serta Forkopimda Jombang.

Air sangatlah penting untuk menghindari segala macam penyakit terutama bagi penderita gagal ginjal. Pada penderita sakit ginjal, bisa sampai dilakukan cuci darah.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pasien gagal

ginjal yang melakukan cuci darah menyerap angka hampir sekitar 2 triliunan data yang diperoleh dari BPJS. “Sakit gagal ginjal bisa cuci darah minimal 1 kali seminggu bahkan bisa 2 kali seminggu ini menjadi manusia tidak produktif. Sebagaimana hasil penelitian sakit gagal ginjal umumnya dipicu perilaku kurangnya minum air.

Untuk itu gerakan AMIR ini mulai ditanamkan dari anak-anak, mensosialisasikan minum air minimal 6 gelas per hari. Mari kita mulai mengajarkan hidup bersih dan minum air,” ungkap Menteri Kesehatan dalam sambutannya.

Disamping dilakukan Gerakan AMIR ini juga dilakukan bakti sosial operasi mata katarak serta operasi implan penderita THT dengan membantu alat pendengaran sebanyak 500 alat pendengaran. Perilaku kebersihan telinga menurut Menteri Kesehatan saat ini masih minim.

Sehingga di tiap-tiap Rumah Sakit pasien THT masih tinggi.

“Anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni 80% untuk rawat inap dan 20% untuk rawat jalan, ini kan kebalik seharusnya yang 80% adalah yang rawat jalan. Jantung, Kanker, Ginjal, Diabetes termasuk kategori penyakit yang memakan biaya besar, penderita hipertensi mencapai 25,8% yang ujungnya bisa terkena sakit jantung, diabetes. Tentu yang perlu kita perhatikan disini adalah perubahan gaya hidup yang benar. Dahulu sakit diabetes diderita orang kaya namun sekarang orang desa pun bisa sakit diabetes,” terang Menkes kepada awak media.

Ditambahkan oleh Menkes, tujuan kegiatan ini ingin menjadikan Indonesia Sehat, khususnya menjadikan Jombang Sehat. (her)

Kejurprov Bola Voli Remaja Se-Jawa Timur 2017  Dibuka Kapolres di Jombang

Jombang, Jatim Pos Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto SIK.MH atas nama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Machfud Arifin SH membuka Kejurprov Bola Voli Remaja Se Jawa Timur 2017 di Gedung Olah Raga Jombang, Senin belum lama ini.

Kejuaraan Provinsi (Kejurprov), bola voli indor tingkat, remaja se-Jawa Timur 2017 ini memperebutkan piala Kapolda Jatim, Kabupaten Jombang, berkesempatan menjadi tuan rumah untuk even tahunan tersebut. Turnamen yang dilaksanakan mulai tanggal 1319 Maret ini, diikuti oleh 38 Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi 31 tim bola voli putra dan 29 tim bola voli putri.

Diawali dengan upacara pembukaan oleh Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto SIK.MH, menjadi inspektur upacara. Dalam kegiatan yang dijadwalkan dibuka oleh Kapolda Jatim yakni, Irjen Pol Drs Machfud Arifin, namun karena ada kegiatan di Jember, Kapolda Jatim tidak bisa hadir, dan diwakilkan pada Kapolres Jombang.

Kapolda Jatim yang juga Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jatim dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto, memaparkan bahwa, “Kejurprov voli remaja tingkat se-Jatim ini merupakan ajang pencarian bibit-bibit unggul pe-

main bola voli, selain merupakan ajang seleksi dan penjaringan atlit bola voli tingkat jatim, yang nantinya akan di lanjutkan pada kompetisi tingkat Nasional untuk mewakili Jawa Timur,” ujar Kapolres saat menyampaikan amanat Kapolda.

“Diharapkan kepada panitia pelaksana (Panpel) untuk menjaga kekompakan, kejujuran demi suksesnya acara bola voli ini,” tegasnya, dan untuk atlit yang bertanding diharapkan menjunjung tinggi sportifitas,” imbuh Kapolres membacakan amanat Kapolda Jatim.

Usai pembukaan dengan dilakukan pemukulan gong oleh Bupati Jombang, langsung digelar pertandingan tim putri antara kontingen bola voli Jombang melawan Kota Mojokerto. Sebelum pertandingan dimulai Kapolres Jombang melakukan servis bola secara simbolis tanda dimulainya pertandingan.

Meski para pemainnya masih duduk di bangku SMP, namun pertandingan antara Jombang melawan Kota Mojokerto itu berlangsung cukup seru.

Kedua tim saling menyerang. Apalagi ketika smash keras salah satu pemain mampu mematikan pergerakan lawan. Aplaus langsung ber-

gemuruh di gelanggang olahraga tersebut.

Hingga pukul 16.30 WIB pertandingan kedua tim belum berakhir. Jombang dan Kota Mojokerto masih sama kuat. Set pertama dimenangkan Jombang, sedangkan set kedua dimenangkan Kota Mojokerto dengan susah payah.

Hadir dalam pembukaan Kejurprov, Bupati Jombang, Dr. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko, Wabub Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Ketua DPRD Jombang, Drs Joko Triono, Dandim Jombang, Kepala Sat Radar 222 Ploso, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forpimda), seluruh Kapolres sejatim, dan jajaran Kapolsek serta tamu undangan dari Pemprov Jatim.

“Meski prestasi kita bagus, bukan berarti pembibitan atlet di tingkat lokal kita redupkan.

Justru sebaliknya, ajang pencarian bibit atlet terus kita lakukan. Salah satunya kita menggelar Kejurprov bola voli remaja se-Jatim,” Ujar Kapolres.

Untuk diketahui informasi yang diperoleh dalam kejurprov Bola Voli tingkat remaja usia 14-17 tahun se-Jawa Timur 2017 yang memperebutkan piala Kapolda Jatim ini, total hadiah yang disediakan oleh panpel yakni sebesar Rp 300.000.000,-.

(Her)

Hibahkan 272 Laptop Kota Kediri Siap Laksanakan UNBK Kediri, Jatim Pos Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyerahkan 272 laptop dan 12 server kepada 12 SMP swasta, Selasa barubaru ini bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri. Hibah ini diberikan untuk pelaksanaan UNBK. Walikota yang akrab disapa Mas Abu ini mengatakan Pemerintah Kota Kediri berkomitmen tinggi dalam penyelenggarakan pendidikan.

“Dengan bantuan hibah laptop ini semua sekolah baik negeri maupun swasta di Kota Kediri dapat memyelenggarakan UNBK,” ungkapnya.

Diharapkan dengan UNBK ini, lanjut Mas Abu indeks integritas siswa di Kota Kediri semakin meningkat. “Dengan UNBK ini tidak perlu takut akan beredar kunci jawaban atau pun

contekan. Karena kejujuran sangat dijamin dalam peaksanaan UNBK ini,” ujarnya.

Mas Abu mengatakan integritas ini sangat penting. Karena saat ini kejujuran yang sangat dibutuhkan. “Masalah nilai itu tidak masalah, karena yang terpenting adalah integritasnya meningkat,” imbuhnya.

Mas Abu juga menghimbau agar sekolah terus mengawasi siswa-siswi agar tidak mengikuti trend skip challenge. “Itu sangat berbahaya sekali bapak ibu. Apalagi itu bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian,” himbaunya.

Selain penyerahan hibah laptop, Mas Abu juga menyerahkan hadiah bagi pemenang OSN SMP/MTs 2017 di Kota Kediri. (Her/HMS)

Wabup Nganjuk Kukuhkan Tim Saber Pungli Nganjuk, Jatim Pos Wakil Bupati Nganjuk, KH Abdul Wahid Badrus, MpdI melantik tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Tim ini dibentuk dan dikukuhkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/20/K/411.012/2017 tentang unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar Kabupaten Nganjuk.

Usai pelantikan, Wabup Abdul Wahid Badrus mengamanatkan agar tim Saber Pungli ini bertugas dengan cara-cara cerdas sehingga bisa memutus mata rantai pungli dan tidak terjadi lagi. “Saya menitipkan, kita bekerja harus lebih cerdas dengan tiga hal, yakni melakukan pembinaan secara psikologis, melakukan penindakan secara hukum dan merubah peraturan,” ucap Wabup Abdul Wahid Badrus.

Dari sekian banyak pilihan kebijakan, Wabup Abdul Wahid Badrus lebih memilih untuk menutup kesempatankesempatan pungli mulai dari sistem. Dengan demikian, pemerintah bisa memberantas pungli hingga ke akarakarnya. Secara teknis, Wabup Abdul Wahid Badrus menginstruksikan kepada unit terkait untuk segera menyusun program kerja pemberantasan pungli.

Menurutnya, disetiap unit kerja ini modusnya beda, sehingga harus paham cara-caranya itu sehingga setiap orang memahami cara-cara yang lebih baik juga. Ia berharap besar terhadap efektivitas kinerja tim Saber Pungli ini. “Jangan hanya kasus besar, tapi yang kecil-kecil juga harus diungkap sehingga pesan psikologisnya tidak ada celah maupun kecil atau besar. Semua diharapkan bisa ditindak oleh tim saber pungli ini,” katanya.

Selain dari unsur pelayanan publik, tim Saber Pungli juga memiliki kewenangan meliputi area-area lainnya, seperti area penegakan hukum, pendidikan, kepegawaian, barang dan jasa, serta oknum-oknum masyarakat sipil yang melakukan pungli. “Keberadaan pungli selain merugikan negara juga meresahkan masyarakat. Sehingga pembentukan tim ini merupakan wujud nyata dari kinerja pemerintah dalam memberantas pungutan liar dan bertujuan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.

Dengan adanya tata kelola pemerintah yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk. Sehingga tim ini merupakan mandat dan amanah dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Selain itu, juga untuk mencapai cita-cita pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik bisa dijalankan dan direalisasi dengan baik.

Karena budaya pungli yang selama ini masih terjadi harus segera dihapus, dimana pelayanan publik yang bersih akan memberi dampak positif bagi tumbuh kembangnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Saya berpesan karena unit ini dibentuk dari lintas instansi, maka kuncinya berada pada koordinasi. Saya harapkan tim ini memiliki koordinasi yang baik dan tidak bekerja sendiri – sendiri,” terang Wabup.

Pelantikan tim Saber Pungli Kabupaten Nganjuk turut dihadiri oleh, Plt Sekretaris Daerah Ir Agoes Soebagijo, Kapolres Nganjuk AKBP Joko Sadono, serta jajaran Muspida dan pimpinan organisasi perangkat daera(OPD) Kabupaten Nganjuk.

Adapun yang dilantik antara lain Wakil Kepala Kepolisian Resor Nganjuk Kompol Dony Setyawan Handakha, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Wahyu Heri Purnama SH dan perwira seksi intelejen Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk. (Her/ADV/HMS)

Jatim VI

Hal - 8

 Wakil Wali Kota Madiun

Bagikan Kartu Tanda Usaha Kepada PKL Madiun, Jatim Pos Wakil Walikota (Wawali) Madiun, H Sugeng Rismiyanto membagikan KTU (Kartu Tanda Usaha) kepada para PKL (Pedagang Kaki Lima) Kota Madiun di Aula Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Selasa (14/3/2017).

Pembagian KTU tersebut juga dalam rangka kegiatan pembinaan PKL di Kota Madiun tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Gaguk Hariyono, pemberian KTU kepada para PKL tersebut untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap PKL. Sementara tujuan pembinaan PKL tersebut adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada PKL terkait aktifitasnya di Kota Madiun yang harus memperhatikan

kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kegiatan ini diikuti sebanyak 912 orang peserta dan nantinya kegiatan ini akan dibagi menjadi 4 tahap, di mana masing-masing tahapan diikuti sebanyak 249 orang, semen-

tara narasumber dalam kegiatan ini di antaranya, dari Dinas Perdagangan Kota Madiun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun,” jelas

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Gaguk Hariyono dalam laporannya.

Sementara Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, kegiatan pembinaan PKL di Kota Madiun ini merupakan sosialisasi terkait Perda Kota Madiun No. 14 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta petunjuk pelaksana Perda No. 14 tahun 2016.

“Intinya kita sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada di Pemkot Madiun untuk kepentingan dan kepastian usaha PKL, dan tentu saja ini adalah ajang komunikasi antara Pemerintah dengan PKL,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pembinaan tersebut juga untuk menjadikan PKL bagian dari pertumbuhan perekonomian di Kota Madiun, selain itu juga

untuk membangkitkan usaha kecil, mikro kecil dan menengah di Kota Madiun.

“Kalau selama ini ada kesan bahwa PKL hanya menimbulkan masalah dan PKL tidak diperhatikan, itu hanyalah isu, karena dalam pelaksanaannya sudah kita anggarkan dan kita ingin menjadikan PKL bagian dari pertumbuhan perekonomian di Kota Madiun,” jelasnya.

Dan salah satu konsep dan perhatian Pemkot Madiun terhadap PKL salah satunya dengan pemberian KTU, serta penempatan PKL di suatu tempat-tempat dengan melalui kajian ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan.

“Termasuk jangan sampai nanti mereka (PKL) berusaha coba-coba kemudian menghilangkan citra nama baik dari PKL dan Pemerintah Kota Madiun,” pungkasnya. (jum/adv)

Manfaatkan Jagung Sebagai Geliat Petani Hortikultura Durian Kawuk di Kabupaten Madiun Olahan Pangan Lokal Madiun, Jatim Pos – Olahan pangan lokal saat ini menjadi salah satu pengembangan usaha yang paling mudah untuk dilakukan mengingat Indonesia adalah Negara agraris. Keuntunganya adalah masyarakat tidak perlu mengambil bahan baku dari wilayah atau bahkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka sendiri. Dan dengan berkembangnya teknologi pengolahan maka jagungpun dapat diolah atau disubstitusi menjadi berbagai macam produk makanan.

Seperti yang dilakukan Tim Penggerak PKK Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, melimpahnya tanaman jagung di desa tersebut dimanfaatkan untuk olahan pangan lokal berupa minuman dan kue yang terbuat dari bahan baku jagung.

Langkah inovatif berupa produk makanan dan minuman berbahan baku jagung tersebut tentunya tak lepas dari bimbingan Dinas Ketahanan

Pangan Kabuaten Madiun. Salah satunya dengan menggelar Pelatihan dan Pengembangan Olahan Pangan Lokal kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun.

Dalam pelatihan dan pengembangan olahan pangan lokal tersebut nara sumber dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun memaparkan tentang beberapa manfaat jagung selain sebagai sumber karbohidrat juga sangat mengandung nutrisi yang mampu mengatasi permasalahan kesehatan.

“Pemanfaatan jagung diolah menjadi kue putu ayu dan minuman ini sangat bagus untuk keterampilan ibu rumah tangga maupun sajian di rumah tangga, selanjutnya nanti bisa untuk peningkatan usaha.

Namanya orang usaha itu kecil, sedang, besar dan sukses di mulai dari diri sendiri yang penting ada niat, ada semangat dan ada keinginan karena se-

suatu itu kalau kita cermati kita telateni Insa Alloh akan berhasil,” ujar Ketua TIM penggerak PKK Kabupaten Madiun, Hj. Sri Purwanti Muhtarom saat kunjungan di Pokja III dalam rangka BST (Bhakti Sosial Terpadu) di Desa Mojopurno, Wungu, Kamis (16/3/ 2017).

Menurutnya, Home Industry yang diciptakan oleh masyarakat seperti pemanfaatan jagung menjadi olahan pangan lokal tersebut diharapkan kedepan bisa berkembang dan bisa merekrut tenaga kerja dari lingkungannya.

Selain itu, olahan pangan lokal dapat dimanfaatkan masyarakat daerah sebagai roda penggerak perekonomian.

“Selain bisa menjadi makanan sendiri dan keluarga diharapkan nanti kalau bisa lebih inovatif dan punya keinginan untuk usaha diharapkan ya bisa menjadi home industry, “ jelas Hj. Sri Purwanti Muhtarom. (jum/adv)

Madiun, Jatim Pos – Potensi pengembangan tanaman hortilkutura buah durian di Kabupaten Madiun cukup besar. Salah satunya di Desa Segulung Kecamatan Dagangan. Kawasan lereng gunung wilis di Kabupaten Madiun yang merupakan salah satu kawasan Agropolitan Gedang Sari (Geger, Dagangan, Dolopo dan Kebonsari) ini sejak beberapa tahun yang lalu telah menjelma sebagai sentra komoditi hortikultura. Terutama potensi buah durian kawuk yang terus dibudidayakan dan dikembangkan.

Menurut Ketua Kelompok Tani “Setyo Tuhu” Desa Segulung, Harwadi, jenis durian kawuk dipilih untuk dikembangkan karena durian ini memang sudah terbukti memiliki keistimewaan dan keunggulan diantaranya, frekuansi buah relatif tinggi, buah relative lebat, warna buah kuning, daging buah tebal dan rasanya lezat.

“Potensi durian kawuk ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun baru 15 tahun terakhir terus ditingkatkan dan dikembangkan, apalagi sejak adanya pembinaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Madiun sekarang semakin berkembang terutama dengan durian-durian lokal yang mempunyai kualitas bagus juga terus dikembangkan,” jelasnya.

Saat ini ada sekitar 150 pohon durian kawuk di Desa Segulung, dan akan terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui sistim okulasi (menempel), selain itu juga dilakukan dengan cara menyambung. Hal ini untuk mendapatkan kualitas yang memiliki ciri - ciri sama dengan induk-

nya. “Dengan pembiakan sistim okulasi ini rata - rata minimal 8 tahun sudah berbuah,” jelas Harwadi yang juga Ketua Paguyuban Durian “Wilis Lebar Lodang” kepada Jatim Pos. Sementara untuk perawatan tanaman, petani minim dalam penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia.

Semuanya masih alami dengan menggunakan kotoran kambing dan sapi. Sementara untuk peningkatan kualitas produksi durian kawuk ini dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun juga memberikan bantuan berupa pupuk organik bokasi.

Dan untuk pengembangan serta mencukupi kebutuhan buah durian di lokal Madiun dan sekitarnya, dibentuklah sebuah Paguyuban Durian “Wilis Lebar Lodang” yang mencakup lereng barat wilis meliputi Kecamatan Dolopo dan Kecamatan Dagangan, yang meliputi 7 desa yakni Ngranget, Padas, Segulung, Mendak, Tileng, Blimbing dan Suluk.

“Untuk pemasarannya selama ini baru melayani pemesanan – pemesanan di

wilayah Madiun seperti stand di wilayah Batil, Dolopo, Pasar Sleko Kota Madiun, juga pesanan dari para penggemar durian yang sudah tau kualitas durian di lereng wilis ini, dan kita berharap dengan berkembangnya potensi durian kawuk ini penghasilan petani durian bisa meningkat sehingga nanti kesejahteraan hidupnya juga bisa meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Dagangan, Waluyo Djati, mengatakan, durian kawuk yang ada di Desa Segulung juga telah didaftarkan ke Propinsi Jawa Timur dan sudah dalam proses sertifikasi dari Dinas Pertanian Provinsi Jatim. “ Tahun ini durian kawuk sudah dalam tahap usulan sertifikasi. Dari Dinas Pertanian Provinsi Jatim sudah meninjau langsung ke lapangan, cek konidisi buah, cek tanaman induknya, juga meninjau mulai waktu bunga dan waktu mulai dipetik dan buahnya di bawa ke laboratorium dan tinggal nunggu hasilnya,” pungkasnya. (jum/adv)

Jatim VII

Hal - 9

Dua Pelaku Penjambretan yang Kerap Beraksi di Wilayah Jombang Jombang, Jatim Pos Dua pemuda pelaku penjambretan dengan kekerasan berhasil dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, Jumat baru-baru ini. Kedua pelaku yakni

RPA (19 tahun), warga Desa Curahmalang Kec. Sumobito dan FYF (18 tahun), warga Desa Curahmalang Kec. Sumobito.

Penangkapan kedua tersangka ini

berdasarkan laporan akan maraknya terjadi tindak penjambretan. Kedua pelaku melalukan aksinya di wilayah Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojogangu, Kecamatan Jombang. Dari gelar perkara diketahui pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Wahyu Norman Hidayat, SH, SIK, didam-

PENCURI LAPTOP DIBEKUK POLISI Situbondo, Jatim Pos Tidak memerlukan waktu yang agak lama, jajaran Resmob Polres Situbondo berhasil membekuk pelaku tindak pidana pencurian laptop di atas bis yang akan mengantarkan para penumpangnya ke Malang, kemarin.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa, peristiwa tersebut yakni berawal saat korban yang berinisial MA (21), Mahasiswi, alamat Malang menaiki Bus Santoso dengan tujuan Malang, sesampainya di rumah makan Bali 2 masuk kecamatan.

Suboh bus yang ditumpanginya berhenti untuk istirahat makan dan semua penumpang keluar dari dalam bus. Setelah selesai istirahat semua penumpang kembali ke dalam bus dan mulai berjalan kearah barat, korban baru sadar bahwa laptop miliknya telah hilang.

Mengetahui kejadian tersebut, sopir

bus kemudian memberhentikan kendaraannya di depan Polsek Banyuglugur untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, selanjutntya dari laporan tersebut personil Polsek menginformasikan kejadian tersebut kepada Tim Anti Bandit Satreskrim wilayah barat dan bersamasama melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap semua penumpang berikut barang bawaannya.

Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, terlapor yang bernama Hendri (27), wiraswasta, warga Malang langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran. Karena kesigapan personil Polri dilapangan terlapor berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Banyuglugur.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dirinya mengakui telah mengambil satu buah laptop milik penumpang Bus pada waktu istirahat di rumah makan Bali 2. Dari tangan terlapor petugas

berhasil mengamankan 1 unit laptop merk Lenovo warna hitam dan dibenarkan oleh pelapor bahwa laptop tersebut adalah miliknya yang hilang.

Selanjutnya terlapor dibawa ke Mapolres Situbondo untuk proses penyidikan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kasat Reskrim Kasat Reskrim AKP I Gede Lila Buana Arta, SE.SIK melalui Kasubag Humas Iptu Nanang Priyambodo membenarkan adanya penangkapan terhadap pelaku pencurian laptop di dalam Bus Santoso dan saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Situbondo.

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono, SH.SIK.MSc (Eng) memberikan apresiasi kepada anggota Polsek Banyuglugur dan Tim Anti Bandit Satreskrim karena kesigapan dan kecepatannya menindak lanjuti laporan masyarakat. (asad)

Santri TPQ Al-Muhajirin Warnai Kegiatan Fatayat NU

Mojokerto Jatim Pos – Acara Jam’iyah Fatayat NU tingkat Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Berlangsung Meriah.

Pasalnya Biasanya acara dibuka dengan Khataman AL – Qur’an dan ditutup dengan ceramah agama. Kali ini acara tersebut diwarnai dengan Penampilan tarian, nyanyian dan Ceramah agama oleh Santri TPQ AlMuhajirin dari dusun Jurangsari desa Lolawang Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan rutin jamiyyah Fatayat NU berlangsung di Balai dusun Jurangsari desa Lolawang kec. Ngoro. Minggu ( 12/2/2017) dengan di hadiri warga sekitar, anggota fatayat, pengurus tingkat kec. Ngoro, Kepala Dusun, dan Modin dusun setempat.

Ustadzah Nur Khoiyah mewakili jamiyyah fatayat NU Desa Lolawang mengatakan, Jamiyyah fatayat Nu diselenggarakan tiap bulan sekali, tempatnya berpindah pindah dari desa satu ke desa lain dalam wilayah Kecamatan Ngoro, kebetulan hari ini Minggu ( 12/2/2017) bertempat di Balai dusun jurangsari desa Lolawang, dan menegemen TPQ koordinasi sama

pengurus Fatayat NU agar santri TPQ diberi kesempatan tampil Menari, dan ceramah agama (pildacil) pada acara jamiyyah fatayat” Kami berterima kasih pada ustad-ustdzah TPQ Al Muhajirin yang

berkenan mengisi acara Menrai, Menyanyi dan ceramah agama, warga sekitar, anggota fatayat, dan pengurus tingkat kec.

Ngoro yang hadir sangat senang melihat penampilan santri,” terangnya Sementara itu Kepala TPQ Al Muhajirin Mokh. Zainudin Spdi pada wartawan mengatakan, tampilan menari dan ceramah agama yang disampaikan oleh Santri TPQ al muhajirin, kami rasa cukup membanggakan, terbukti warga , jamiyah mayoritas ibu – ibu yang hadir sangat antusias dan sangat kagum dengan penampilannya, untuk santri inayam dia merupakan santri berprestasi juara pildacil tingkat kecamatan Ngoro, mudah – mudahan kalau ada lomba tingkat kabupaten dia bisa mengikuti dan maraih juara. (din)

pingi Kasubag Humas Iptu Subadar menuturkan, pelaku dalam menjalankan aksinya berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion keliling untuk mencari sasaran. Biasanya sasaranya adalah pengendara sepeda motor matic (agar tidak bisa mengejar pelaku) yang menaruh tas-tas di samping atau belakang dan menggunakan agar lebih mudah ditarik.

Setelah menemukan sasaran mereka membuntuti dan mencari tempat dan situasi yang memungkinkan. Selanjutnya pelaku mendampingi korban dan mengambil tas korban. Selanjutnya tas yang dijambret diambil isinya, kemudian tasnya dibuang ke sungai,” jelas AKP Wahyu.

Kejadian terakhir, barang bukti yang diperoleh yakni 2 (dua) lembar nota pembelian perhiasan emas, 5 buah handphone. Sedangkan barang bukti dari tersangka 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, 1 buah jaket jeans warna biru dari joki, dan 1 buah jaket warna hitam merah dari yang dibonceng.

Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (her)

Periksa Barang Berbahaya Masuk Rutan Situbondo Situbondo, Jatim Pos Dalam rangka pengamanan dan pencegahan atas barang bawaan para pembesuk di lembaga pemasyarakatan (lapas), kemarin Siaga Iptu Sudiono bersama personil jaga tahanan melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan para pembesuk di Rutan Polres Situbondo.

Dalam pengecekan itu Iptu Sudiono menghimbau petugas jaga tahanan untuk waspada dan mengantisipasi adanya barang atau benda berbahaya/barang bawaan para pembesuk yang dapat membahayakan para tahanan ataupun mencegah masuknya barang-barang yang bisa dimanfaatkan tahanan untuk melarikan diri.

Selain itu Iptu Sudiono juga menekankan atensi Kapolres Situbondo untuk senantiasa waspada dan tidak lengah pada saat bertugas di ruang tahanan. Kami sebagai petugas setiap hari instruksikan pada para personil yang jaga diruang tahanan agar cek betul keamanan sel dan kondisi tahanan serta pada jam besuk agar teliti dan periksa barang bawaannya,” ujarnya kemarin. (asad)

Jatim VIII

Hal - 10

Lomba Baca Siswa SMP/MTs Se Kota Blitar DIIKUTI 52 SISWA Blitar, Jatim Pos Lomba Implementasi Budaya Baca tingkat SMP/MTs yang digelar Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Blitar, mendapat antusiasme positif. Bahkan jumlah peserta mencapai puluhan siswa/siswi seKota Blitar.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Drs Muchson, M.AP melalui Kepala Bidang Perpustakan Dra Widi Astuti, menjelaskan, kegiatan lomba budaya baca ini merupakan agenda rutin yang tiap tahun dilaksanakan. Tahun ini berlangsung selama tiga hari, sejak tanggal 12 Maret,dan berakhir tanggal 15 Maret 2017.

Maksud dan tujuan lomba budaya baca, kata Muchson, untuk meningkatkan minat baca, gemar baca budaya dan cinta baca. Selain untuk meningkatkan minat baca sekaligus mengembangkan kepribadian.

Para siswa diharapkan dapat membudayakan cinta baca mau-

pun bercerita dan menanaman nilai-nilai budaya daerah dan nasionalisme. Oleh itu bagi para pemenang Lomba Budaya Baca diharap untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan terus belajar.

Dari hasil penjurian menentukan Juara I Afina Nur Istiqomah (Siswi MTsN 1 Blitar), Juara II Muhammad Fillah Kurniawan (Siswa MTs Maarif NU), Juara III M. Elga Johan Prasetyo (Siswa MTsN I Blitar), dan Juara Harapan I Ahmad Taufik Hidayat (Siswa MTs Maarif NU), dan Juara Harapan II Jamilaturrosyidah (Siswi MTsN I Blitar).

Ada tiga orang juri dilibatkan dalam lomba ini, yakni Gigih, Purwanto, SPd, dan Drs Budi Sasmito. Para juri memberi pertanyaan terhadap para peserta tentang Sejarah Pahlawan Nasional, misalnya yakni Ki Hajar Dewantara.

Para pemenang dalam lomba ini memperoleh Piala, Piagam maupun uang pembinaan. (sk)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Drs Muchson, M.AP memberikan piala dan uang pembinaan kepada juara Lomba Implementasi Budaya Baca tingkat SMP/MTs.

“Membentuk Pemimpin Perubahan”  Sekdakab Sumenep, Jatim PosBupati Sumenep KH. A. Busyro Karim mengemukakan, Diklat Kepemimpinan IV yang dilaksanakan sejak dua tahun lalu, sesungguhnya diarahkan membentuk pemimpin perubahan guna mendukung Reformasi Birokrasi di OPD masing-masing.

“Pemimpin yang mengusung konsep perubahan harus memperhatikan beberapa hal. diantaranya konsep perubahan harus jelas apa latar belakang dan mengapa harus dilakukan. dan yang lebih penting, bahwa konsep yang dimaksud harus dapat diterjemahkan secara operasional,” ujarnya.

Bupati mengemukakan hal

Sumenep Buka Diklat PIM Tingkat IV Angkatan 135

itu dalam amanat yang disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Hadi Soetarto dalam acara Diklat PIM IV Angkatan 135 tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pekan lalu (15/3).

Kegiatan diikuti 40 peserta, bertempat di SKD Batuan Sumenep.

Bupati Sumenep menyampaikan terima kasih kepada Badan Diklat Provinsi Jawa Timur atas dukungan dan kontribusinya, sehingga DIKLAT PIM Tingkat IV tahun 2017 di Kabupaten Sumenep dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Menurutnya, konsep perubahan akan dapat

Sekdakab Sumenep memberikan sambutan didepan peserta Diklat

dioperasionalkan jika mampu mengembangkan sikap keterbukaan terhadap perubahan. Semua komponen organisasi diajak komunikasi tentang alasan strategis perubahan guna mencegah resistensi di kalangan internal organisasi dan konsep perubahan memerlukan perubahan sistem secara totalitas, tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah apalagi hanya tambal sulam.

Bagaimanapun, perubahan itu tak pernah mengenal kata selesai harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang akan memberikan arah kemana arah perubahan akan dilakukan. Tanpa tujuan, kita ibaratnya mengendarai mobil yang tidak tahu ke arah mana harus pergi dan hanya berputar – putar, jangan sampai kita sendiri berada dalam kebingungan.

Tantangan Birokrasi masa kini akan semakin berat.

Ekspektasi masyarakat begitu tinggi terhadap birokrasi. dalam pandangan umum, birokrasi adalah tulang punggung pembangunan, karenanya harus mampu melaksanakan proses pembangunan sebaik-baiknya.

Masyarakat senantiasa menginginkan birokrasi yang cepat dan responsif terhadap keluhan - keluhannya. itulah nasib birokrasi, sekecil apapun kesalahan yang dilakukan pasti

Pengalungan tanda peserta oleh Sekdakab Sumenep.

dampaknya akan besar. demikian pula, sebesar apapun prestasi yang dicapai kadang-kadang hanya biasa biasa saja. Fenomena seperti itu jangan menyurutkan langkah dan semangat aparatur dalam membenahi birokrasi di Kabupaten Sumenep.

Selain itu, Reformasi Birokrasi yang sedang kita jalankan tidak boleh gagal.

Berbagai upaya dan inovasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, seperti penataan organisasi perangkat daerah, sebagaimana amanah peraturan pemerintah nomer 18 tahun 2016 adalah demi mewujudkan birokrasi yang melayani dan berintegritas. tanpa itu, program-program pembangunan tidak akan

berdampak besar bagi masyarakat. birokrasi ibarat mesin bagi pembangunan, yang harus dijaga kinerjanya dan ditingkatkan kemampuannya.

Bupati Sumenep Kh. A. Busyro Karim berharap proyek perubahan yang dilakukan di DIKLATPIM ini, tidak hanya menjadi proyek perubahan semu atau hanya sekedar persyaratan lulus DIKLAT PIM. “Saya berharap agar mentor atau atasan langsung di OPD masing - masing melakukan pengawasan secara baik, agar proyek perubahan tersebut bermanfaat dalam jangka panjang,setiap jabatan di birokrasi sesungguhnya saling menguatkan, saling mendukung dan saling terkait,” ujarnya. (rol)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Surabaya Kerjasama ... dibangun, diantaranya bidang pendidikan guru yang akan terus di upgrade untuk mengasah dan menambah kemampuan dalam hal mengajar dan berbahasa Inggris. Kedua, mengenai masalah public transmart yang akan dikerjasamakan terkait pembangunan bus, MRT, monoreal dan Trem yang akan terus dikembangkan di Surabaya. Ketiga, kerjasama kemaritiman dan pelabuhan, terkait hal ini, Pemkot menggandeng Pelindo III untuk ikut agar mampu mengembangkan pelabuhan di surabaya menjadi lebih baik ke depan. “Karena saat ini Liverpool sedang mengembangkan pelabuhan yang nantinya akan menjadi sentral pelabuhan di Inggris Utara dan Skotlandia. Di situ Pelindo bisa belajar,”

terang Wisnu.

Selanjutnya, pembahasan terkait pengolahan limbah khususnya limbah rumah sakit yang dinilai Wisnu cukup menarik. Alasannya, akhirakhir ini pengelolaan limbah di rumah sakit dan puskesmas tidak dikelola oleh pemkot, melainkan diolah pihak ketiga (pihak swasta).

“Sesuai sesuai dengan keinginan bu wali, sebaiknya rumah sakit dan puskesmas dapat dikelola pemkot ketimbang pihak ketiga (pihak swasta), karena jika dikelola sendiri, sistem pengolahan limbah tidak lagi membahayakan warga sekitar namun bisa diubah menjadi limbah yang ramah lingkungan bagi warga.

Sebagai contoh mengubah limbah rumah sakit dan puskesmas menjadi listrik,” ungkap Wisnu.

DPRD Tulungagung ...

Pol PP dengan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kurang begitu komunikasi, hal itu yang membuat anggota DPRD Komisi C Subani Sirab, berang.

Keberangan Subani tidak hanya di luar DPRD bahkan di dalam rapat paripurna pada bulan lalu juga menyampaikan dengan lantang perihal jam buka kedua toko modern ini.

Hingga adanya hearing melalui LSM yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Sementara, menurut Ketua DPRD Supriyono mengatakan bahwa untuk Indomaret dan Alfamaret kok tetep buka?

“Kan kemarin sudah dibahas dan dikritik di dalam paripurna, apa selama ini mereka (Indomart/Alfamart) sepertinya ada main sama pemerintah daerah?” kata Supriyono balik tanya awak media.

Lebih lanjut kata Supriyono menyampaikan apa ada indikasi main-mainya, Peraturan daerah sudah jelas kok tetap dilanggar bahkan para pihak sudah mengingatkan, masyarakat secara langsung mengingatkan mengkritik para beliau sudah ada,” tegasnya.

Sedangkan menurut informasi yang didapat, sacara kelembagaan formal menurut DPRD sudah mengingatkan baik lisan dan tertulis. Bahkan lebih jauh alat kelengkapan yang namanya Komisi C melalui komandannya yaitu saudara H Subani Sirab, sudah menyampaikan berkali kali di dalam forum resmi tetap tidak digubris,” ungkapnya.

Lebih jauh Supriyono mengatakan, di dalam forum sidang paripurna DPRD itu adalah forum tertinggi untuk ditingkatan pemerintahan. Dikatakan

tertinggi karena dalam APBD, di semuanya kebijakan vital itu ditetapkan di dalam forum itu.

Di dalam Paripurna dan sampai adanya pertemuan antara LSM tersebut, ketua yang membidangi sudah menyampaikan atas nama fraksi dan didukung oleh semua fraksi.

Jadi Pak Ketua Komisi berbicara seperti kemarin di forum juga ada yang mengomentari “ngomong waton jeplak” artina asal bicara saja. Padahal tidak, karena semua itu ada dasarnya dan keluhan sudah komplit yang disampaikan oleh masyarakat sekitarnya,” tegasnya.

Supriyono menggambarkan padahal semuanya hanya tergantung pada pelaksana teknis di sini, secara teknis eksekutif kelihatannya mereka terkesan lamban, mengabaikan dan pembiaran, ini merupakan salah satu bukti konkrit dia tidak menghargai aspirasi tidak menghargai lembaga atau institusi DPRD. Dan yang lebih fatal penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan. Jadi yang bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan semua peraturan termasuk Perda, PP dan lain-lain adalah kepala pemerintah yaitu dalam hal ini Bupati terus pemerintah. Sedangkan DPRD itu mengawasi sesuai dengan tupoksinya.

“Kami itu pengawasan dan kami sudah melakukan dan menyampaikan tapi diabaikan untuk itu, ini hari kebetulan kami pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan komisi, komisi akan mengadakan rapat termasuk menyikapi hal hal semacam itu,” ungkapnya.

Dengan kejadian ini barang

Tolak Pabrik ... hudin pada wartawan mengatakan, pemasangan tenda yang dilakukan ratusan warga dari tiga desa yakni Desa Balongmojo, Sumolawang dan Medali, untuk menjaga dan mensweeping mobil angkutan bahan karet.

“Hal ini dilakukan oleh warga untuk menuntut agar pabrik karet medali yang sudah sangat meresahkan warga dari bebe-

rapa desa yang ada di kecamatan Puri,” kata Mifta.

Sedangkan titik pendirian tenda diisi oleh warga Medali, Balongmojo dan Sumolawang dengan cara bergiliran. “Sampai saat ini ratusan warga masih bertahan di lokasi tenda pengamanan, untuk menjaga masuknya kendaraan pengangkut bahan karet,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar isu

dari halaman 2 Wisnu berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar sehingga ke depan pembangunan Surabaya menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi ditambah lagi dengan adanya dukungan smartcity yang dapat mengelola kota surabaya semakin lebih cerdas.

Sementara itu Dubes Inggris, Mozzam Malik mengatakan, ini merupakan kunjungan resmi keduanya ke Surabaya. Selama ini, dia telah banyak mendengar perihal kemajuan Surabaya.

“Meski komunikasi kerjasama antara Surabaya dan Liverpool sudah terbangun sejak tahun 2014 namun Saya senang bisa berkunjung ke sini untuk mengetahui langsung bagaimana perencanaan kota dan pembangunan infrastrukturnya,” ujarnya. (fred/JTMP)

dari halaman 1 kali memungkinkan bisa diambil langkah politik oleh alat kelengkapan DPRD. Persoalan nanti ada yang mengusulkan hak angket atau apa yaitu terserah.

Ditambahkan makanya kita sudah menyampaikan ke fraksifraksi dalam bentuk rekomendasi peraturan daerah, agar itu bisa dilaksanakan sebagai mestinya, namun faktanya tetap diabaikan, ketika itu sudah terbukti diabaikan kami melakukan tindak lanjut,” tegas Supriyono.

Sementara di tempat terpisah kepala BPPT dan Penanaman Modal, Santoso, melalui Kabid Jasa Usaha Setiono mengatakan apa yang menjadi tudingan itu kurang pas, kerena kami BPPT dan Penanaman Modal sudah sejak Desember lalu sudah memberikan teguran kepada toko modern (Alfamart dan Indomart) yang beroperasi jam buka pukul 7.00 WIB. Masih menurut Setiono, adapun surat peringatan kami sudah berikan pada semua toko berjaring tersebut, dan peringatan itu hanya berlaku salama satu minggu, kalau ini terjadi masih buka maka kami akan memasang peringatan berupa sticker tempel, agar jelas terpantau.

Tetapi kalau mereka tetap bandel dan tidak menghiraukan peringatan yang telah kami berikan maka kami akan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan daerah Tulungagung No 6 tahun 2010 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan pengawasan serta pengendalian pasar modern. Sanksi tersebut berupa pecabutan ijin usaha, tidak pula melalui Sat Pol PP siap menunggu perintah sesuai kewajibannya. (san*)

dari halaman 1 bahwa aparat Kepolisian akan mengawal barang jadi untuk keluar pabrik, sehingga warga terpancing emosi, dan sebagian mengumumkan pada masyarakat lain melalui pengeras suara di tiap-tiap Masjid, Musholla, agar warga segera keluar rumah untuk turun jalan menghadang jalan menuju pabrik. (din)

Desa Licin ... bentuk pelayanan yang dilakukan di luar jam kedinasan. Ada sebanyak 3 fasiltas pengadaan Laptop yang diperuntukkan bagi Kaur Pemerintahan, Kaur Umun dan Kaur Kesra.

Pada tahun 2016 lalu besarnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk realisasi

pembangunan fisik sebesar Rp 539 juta difokuskan di 6 (enam) titik terfokus pada wilayah Kampoeng Turis yang berada di Dusun Glondok. Dan, Pada tahun 2017 ini diperkirakan anggaran yang nantinya terealisasi akan meningkat.

“Alhamdulillah semua pro-

Wahana Pemotretan ... na pemotretan dengan harimau, usai kejadian tersebut.

Manager Humas Jatim Park Group, Titik S Ariyanto dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (16/3/2017) mengatakan penutupan wahana dilakukan usai kejadian, dan manajemen belum memastikan kapan akan dibuka kembali wahana tersebut.

“Iya mas, sejak usai kejadian lokasi pemotretan dengan harimau ditutup, dan kini tim kami masih terus koordinasi dengan tim BKSDA Jawa Timur,” kata Titik melalui pesan singkatnya.

Ia mengatakan, pihak manajemen Jatim Park Group langsung bergerak cepat melakukan klarifikasi terkait peristiwa itu, dan mengakui bah-

wa kejadian tersebut murni kecelakaan yang tidak diharapkan oleh siapapun.

“Keterangan detail merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah kami lakukan dengan Kasat Reskrim Polres Batu tanggal 14 Maret 2017. Dan manajemen Jatim Park 2 sepenuhnya bertanggungjawab mengobati korban,” ucap Titik.

Ia menjelaskan, jenis binatang yang menerkam siswi tersebut adalah anak Harimau Benggala yang berusia 6 bulan, dan diduga karena harimau dalam kondisi panik.

“Kepanikan itu disebabkan banyak anak sekolah yang berteriak-terikan dan gaduh saat harimau dibawa menuju lokasi foto bersama anak harimau,”

Aming-Evelyn ... sebenarnya adalah tipe orang yang tak suka konflik. Karena itulah perceraiannya dengan Evelyn ini cukup sulit baginya.

“Saya sangat menghindari konflik. Saya nggak pernah membuat orang sakit hati,” pungkasnya.

Berbeda dengan Evelyn yang akhirnya mau buka suara lewat program televisi Cerita Perempuan (TransTV) yang dipandu Maudy Koesnaedi dan Oki Setiana Dewi.

Diawali dengan pengakuan Evelyn, bahwa ia sebenarnya terlahir sebagai perempuan.

Lalu memutuskan mengubah dirinya seperti laki-laki. Namanya pun menjadi Kevin. Dia melakukan suntik hormon.

Dalam hal ini hormon testosteron, alias hormon laki-laki.

Ternyata dia melakukan proses suntik hormon itu di Jepang saat berusia 17 tahun.

Awalnya, Evelyn mengaku sempat bingung mencari jati dirinya. Itu sebabnya dia mencoba banyak hal untuk menemukan dirinya tersebut.

Bahkan, soal jenis kelamin dan jati diri, dia merasa ada yang kurang pas.

Evelyn ternyata merasa lebih nyaman berekspresi dan berpenampilan sebagai laki-laki.

Sebab itu, pada umur 17 tahun dia memutuskan untuk mem-

perkuat citra dan sifatnya sebagai laki-laki dengan melakukan suntik hormon testoteron.

Jika rutin disuntikkan, lamalama seorang wanita pun akan memiliki sifat-sifat lelaki secara fisik, kecuali alat kelamin.

“Saya bukan mau menyalahi kodrat atau segala macam.

Saya seperti ini, karena mulanya saya mencari jati diri. Saya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri,” kata Evelyn menjelaskan hal itu.

Evelyn berharap usahanya akan mengantarkannya bertemu dirinya sendiri yang pas.

Meski begitu, Evelyn sebelumnya juga sempat berambut panjang untuk menjajal apakah dia pas sebagai wanita.

“Tapi kemudian saya nyaman begini. Saya tahu saya beda dengan orang lain dan yang saya lakukan agak ekstrem,” akunya.

Dengan terus terang Evelyn melanjutkan, “Saya ingin bergaya seperti laki-laki, karena saya nyaman seperti itu. Ini masalah kenyamanan saja. Saya nyaman bergaya maskulin.

Orientasi tidak terganggu. Saya suka laki-laki dan saya bisa melahirkan,” katanya menegaskan.

Evelyn mengakui, dua kali dalam sebulan melakukan suntik hormon.

Gudang Garam ... segera dioperasikan,” ucapnya.

Di bandara tersebut, kata dia, akan dibangun landasan ancang sepanjang 2.300 meter yang cukup untuk digunakan pendaratan pesawat jenis “airbus” berpenumpang hingga 128-130 orang.

Sementara itu, dibangunnya bandara di Kediri maka rencana pembangunan bandara perintis di Tulungagung menjadi terpengaruh kendati tim dari Kemenhub sudah pernah meneliti lokasi.

“Di sana masih belum siap

karena ada yang belum selesai, terutama di masalah lahan. Jadi ke depan prioritasnya di Kediri dan diharapkan progresnya segera berjalan,” kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Keberadaan bandara dan pesawat, lanjut dia, dinilai akan membantu Jatim, terutama menghubungkan antarkota sehingga harus dimanfaatkan lapangan terbang yang saat ini sudah ada.

Menurut dia, kawasan selatan Jatim konektivitasnya masih lemah sehingga perlu diper-

dari halaman 1 gram dan perencanaan di Desa kami sudah tertata secara maksimal dan berjalan sesuai dengan sistem,” harapannya. Konsep pemerataan pembangunan yang berada di masing-masing dusun bisa berjalan secara optimal sesuai dengan aturan yang ada,” bebernya. (rim)

dari halaman 1 ucapnya.

Titik mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan dari manajemen atau siapa pun, dan sesuai laporan “keeper” atau penjaga harimau, para siswa tersebut ingin berfoto dengan anak harimau.

“Lalu di belakangnya lewat sekelompok anak SD yang senang sekali lihat harimau, kemudian berteriak serta mengagetkan anak harimau,” tuturnya.

Sementara akibat kejadian itu, korban langsung dibawa Rumah Sakit Baptis untuk menjalani operasi karena luka dari cakaran anak harimau cukup serius di bagian dada, dan biaya perawatan korban sepenuhnya ditanggung pihak Jatim Park 2. (yus/ant)

dari halaman 1 “Saya perfeksionis, mau gaya A, ya benar-benar harus seperti itu. Kalau saya nanti mau bergaya seperti Barbie atau Pokemon sekalipun, ya harus total, sedetail-detailnya.

Maka saya suntik hormon untuk mengubah fisik saya,” kata Evelyn.

Namun, sejak pernikahan dengan Aming, dia mulai berubah. Evelyn ingin benar-benar tampil feminim karena sebenarnya orientasi seksnya memang feminim.

Karena itu, dia menghentikan suntik hormon dan dan sempat hamil. Namun, rupanya berhenti suntik hormon itu membuat emosi Evelyn sering meledak-ledak.

Bahkan, menurut rekannya, Nikita Mirzani, Evelyn sering marah-marah dan itu yang dilaporkan Aming sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam gugatan cerainya.

Namun, perceraian itu telah terjadi. Meski demikian, dari lubuk hati Evelyn Nada Anjani ia mengunkap keinginannya untuk memperbaiki rumah tangga bersama Aming. Jujur ia katakan, bahwa ia masih mencintai dan ingin menghabiskan sisa hidup bersama sang suami. (yus)

dari halaman 1 mudah aksesnya demi kelancaran seluruh sektor, terutama perekonomian. Beberapa daerah yang termasuk sisi selatan Jatim, di antaranya Pacitan, Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek. Dengan dibangunnya bandara tersebut nantinya diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan peng guna jasa angkutan udara daerah yang meliputi seluruh eks-Karesidenan Kediri dan eksKaresidenan Madiun. (hms/**)

Hal - 12 Edisi No.249 Tahun XV ~ Minggu III Maret 2017

Didukung DPRD Jatim

Disbudpar Kembangkan Potensi Wisata

Lingkar Gunung Wilis UPAYA Pemprov Jatim mengembangkan potensi pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim mendapat dukungan dari kalangan DPRD Provinsi Jatim. Pasalnya saat ini secara geografis letak wilayah Jawa Timur banyak sekali terdapat tempat-tempat wisata yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah tersebut.

“Jatim memiliki kekayaan dan keindahan Sumber Daya Alam (SDA) sektor pariwisata ini perlu dimanfaatkan, sehingga dengan adanya gerakan ini,

maka sektor pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan juga meningkat Pendapat Akhir Daerah (PAD) tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario beberapa waktu lalu.

Disbudpar Jatim menggalakkan pengembangan potensi pariwisata. Saat ini berencana mengembangkan potensi wisata di wilayah bagian selatan daerah ini, terutama kawasan yang terdapat Gunung Wilis, yang disebut “Selingkar wilis”.

“Wilis ini (Gunung Wilis)

tidak hanya jadi prioritas provinsi, tapi nasional. Tentang selingkar wilis, kami dorong kabupaten/kota, bahwa objek ini kelak jadi andalan nasional,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur DR H Jarianto, MSi saat di Kediri, Selasa lalu.

Jarianto yang ditemui dalam lokakarya wisata agro Jatim di salah satu hotel Kota Kediri ini mengatakan, ke depan harus ada sinkronisasi program yang berkesinambungan antara pemerintah provinsi dengan tujuh daerah yang ma-

Guru Honorer SMA/SMK di Sampang Tak Terima Gaji

Sampang,Jatim Pos Nasib mengenaskan dialami guru honorer di sejumlah SMA/SMK Negeri di Kabupaten Sampang. Kabarnya sudah tiga bulan ini mereka tidak digaji oleh pemerintah kabupaten setempat.

“Sudah tiga bulan ini kami tidak digaji sejak pengelolaan pendidikan dipindah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang ke Dinas Provinsi Jawa Timur,” kata juru bicara guru honorer Abd Munif, di Sampang, Kamis (16/3/2017).

Kasus tunggakan gaji honorer di Pemkab Sampang ini terungkap saat perwakilan guru honorer sebanyak 24 orang mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sampang menuntut agar gaji mereka selama tiga bulan dicairkan.

Menurut Abd Munif, gaji yang mereka terima selama ini sebesar Rp1 juta per bulan.

Mereka menjadi guru honorer sesuai Peraturan Bupati Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberhentian, Sanksi, Pembayaran Honor, dan Penilaian Pekerjaan Tenaga Honorer.

Munif yang juga guru SMA Negeri 1 Torjun Sampang ini menjelaskan meski sampai saat ini gajinya belum dibayar, akan tetapi dirinya bersama guru honorer lainnya tetap masih mengajar.

“Karena bagi kami mengajar bukan hanya agar kami bisa mendapatkan gaji, akan tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab akan keberlangsungan pendidikan di Sam-

pang ini,” katanya.

Tidak hanya ke Dinas Pendidikan, perwakilan guru honorer ini, juga mendatangi kantor DPRD Sampang mengadukan nasib mereka yang tidak menerima gaji dalam tiga bulan terakhir ini.

Para guru itu berharap agar DPRD bisa membantu menyuarakan agar Pemkab Sampang bisa mencairkan gaji mereka, karena mereka diangkat menjadi tenaga honorer atas SK Bupati Sampang.

Sementara itu, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan

Disdik Sampang Achmad Mawardi menyatakan Disdik tidak mencairkan gaji guru honorer karena masih menunggu payung hukum yang jelas karena kewenangan pengelolaan pendidikan kini sudah dialihkan dari sebelumnya oleh Dinas Pendidikan kabupaten ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Jadi, karena ada pengalihan kewenangan dalam hal pengelolaan pendidikan inilah, maka kami tidak berani untuk mencairkan gaji paa guru honorer,” katanya. (ant)

suk selingkar wilis. Daerah itu antara lain Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kota/Kabupaten Kediri, Ponorogo, Nganjuk, dan Madiun.

Ia menyebut, saat ini pemerintah provinsi sudah menyusun rencana induk pengembangan pariwisata dalam waktu 20-25 tahun ke depan.

Adanya pengembangan wisata di selingkar wilis juga menjadi salah satu prioritas dari pemerintah provinsi.

Pihaknya juga berharap, seluruh daerah yang masuk di kawasan selingkar wilis ini bisa bekerjasama, sehingga rencana pemerintah ini bisa terealisasi. Kawasan ini masuk sebagai salah satu kawasan strategi pariwisata provinsi.

“Harapan kami, daerah itu bisa ikut mendorong bersamasama, sehingga ini jadi agenda nasional. Pun tidak hanya soal materi, pekerjaan, tapi pemikiran atau etika, bagaimana mendukung langkah ke depan selingkar wilis ini,” katanya.

Ia menyebut, potensi wisata di selingkar wilis ini sangat menarik. Pemandangan alamnya juga menarik, sehingga hal ini berpotensi menjadi wisata yang menarik.

Terkait dengan risiko longsor di kawasan Gunung Wilis, ia mengakui hal itu bisa terjadi.

Namun, ia berharap pemerintah daerah pun juga ikut ber-

partisipasi, mengantisipasi terjadi longsor.

“Daerah indah itu risiko tinggi, ada tebing, pegunungan. Makanya, kami berharap kesiapan daerah penyangga selingkar wilis itu,” ujarnya.

Terkait dengan perkembangan untuk program selingkar wilis itu, ia mengaku untuk studi kelayakan yang dilakukan, dengan melibatkan pekerjaan umum. Pihaknya juga berencana pada 2017 ini sudah dilakukan “Detail Engineering Design” (DED).

Semua Sektor Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario juga mendorong ke pemerintah juga meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pembinaan dalam menciptakan tempat wisata yang aman, nyaman dan indah, dengan begitu akan tercipta tempat wisata yang di cintai wisatawan dan secara otomatis pertumbuhan ekonomi pun semakin menggeliat.

Begitu juga Produk-produk makanan itu harus lebih dintensifkan pemasarannya terutama di sekitar lokasi wisata.

Peran pemda juga diharapkan bisa mendukung pemasaran produk-produk khas Blitar dan Kediri yang terkenal dengan keripik singkong dan tahu Kediri. Dengan begitu, pro-

duk-produk itu tidak hanya menjadi oleh-oleh khas tersebut tapi juga ikon kedua kabupaten dan kota tersebut.

“Potensi ini harus dikembangkan oleh pemda dan pelaku wisata dengan menggandeng UMKM. Tentu nantinya bisa meningkatkan omzet dan membuka lapang kerja bagi masyarakat,” ujar politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.

Sementara itu, Anggota DPRD Jatim, Ir Artono mengatakan, apabila pemerintah di kabupaten/kota di Jatim mau menggali potensi wisata di daerahnya masing - masing dengan serius, maka ekonomi mayarakat yang ada di daerah tersebut akan terdongkrak.

“Pemerintah kabupaten/ kota harus kembali dengan menggalakan sektor pariwisata ini, sehingga warga tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan dengan mengadu nasib keluar negeri atau datang ke ibukota, karena di daerahnya sudah ada potensi wisata yang menjadi jujugan atau tempat bagi wisata lokal maupun wisata asing, dan ini bisa dijadikan mata pencaharian bagi warga setempat karena banyak wisata asing maupun lokal yang berdatangan di wisata tersebut,” ujar Artono anggota DPRD Jatim asal Fraksi PKS Jatim. (ist)

Hal - A Edisi No.249 Tahun XV ~ Minggu III Maret 2017

Pameran Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta Pandaan UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim kembali menggelar Pameran Ekonomi Kreatif. Kegiatan yang berlangsung pekan ini di halaman Taman Candra diikuti berbagai peserta dari Pandaan, Pasuruan dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur.

Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto MSi didampingi Ka UPT PEK Taman Candra Wilwatikta, Drs. Handoyo MPd mengemukakan, kegiatan pameran ekonomi kreatif merupakan agenda dari UPT PEK untuk menggali dan mengembangkan potensi masyarakat dalam bidang usaha perekonomian. “Dengan memamerkan produkproduk mereka disini, diha-

rapkan mengenalkan produk dan terjadi transaksi ekonomi,” paparnya.

Menurutnya, kegiatan pameran rutin dilaksanakan yang pada akhirnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Alhamdulillah selama ini para peserta merasa puas karena terjadi transaksi dan pengenalan produk karya mereka,” tambahnya.

Produk yang ditampilkan beraneka ragam. Mulai dari hasil kerajinan tangan, alat-alat kebutuhan rumah tangga, souvenir maupun produk makanan. Produk itu ada yang dipasarkan secara lokal, dan bahkan ada yang diekspor ke manca negara.

Didukung Fasilitas Kegiatan pameran Ekonomi Kreatif di Taman Candra

Transaksi pada Pameran Ekonomi Kreatif.

Wilkwatikta didukung oleh fasilitas yang lengkap. Bahkan sebelum kegiatan, diadakan pelatihan untuk lebih menjadikan kreatif dan hasil produk yang berkualitas. “Para peserta diberikan bimbingan dan pelatihan secara gratis,” ujar DR H Jarianto MSi yang didampingi Ka UPT PEK, Drs. Handoyo MPd. Selain itu di lokasi Taman Candra Wilwatikta sangat luas.

Taman ini pertama kali di buat 1963 di atas tanah seluas 12,3 hektare tujuan di bangunnya taman candra wilwatikta ini sebagai pusat kesenian dan budaya.

Hal ini bisa di lihat dari panggung terbuka yang luas, diapit dua patung arca dwarapala dan dilengkapi dengan ornamen-ornamen khas candi menambah kesan, mewah, eksotis ketika kita masuk.

Taman candra wilwatikta yang terletak ± 2 km dari Candi Jawi sendiri sangat populer di era orde baru, pernah di gunakan sebagai ajang Sendratari Ramayana Internasional sejak tahun 1971.

Bila di lihat dari depan kita bisa melihat dua gapura yang ada di tengah, dan anak tangga yang berada di depan tepat berada di tengah gunung penanggungan.

Kegiatan pameran ekonomi kreatif di Taman Candra Wilwatikta memamerkan hasil kerajinan masyarakat.

Panggung yang megah di tambah background Gunung penanggungan yang gagah, wah indah banget.

Area pementasan ini selain ada panggung juga ada tempat duduk dari beton yang mampu menampung ± 500 penonton. bila dilihat dari atas (ver Google Earth) maka area pementasan ini berbentuk segi lima.

Selain area pementasan ada juga tempat penginapan di candra wilwatikta.

Visi utamanya Taman Candra Wilwatikta untuk menegakkan dan mengembang-

kan kepribadian budaya nasional serta kepariwisataan dengan semangat gotong royong. Sehingga mempunyai misi untuk menyediakan dan menyelenggarakan sarana dan kegiatan bagi berkembangan budaya nasional dan kepariwisataan secara mandiri.

Sehingga Taman Candra Wilwatikta Pandaan dilengkapi fasilitas Panggung Terbuka yang mampu menampung pengunjung sebanyak 15 ribu orang. Panggung Terbuka ini merupakan satu-satunya di Jawa Timur, dan kedua di Indonesia setelah Prambanan di

manusia Kera (kethek Jw.) melompat-lompat kesana kemari, gerakan berguling-guling menggambarkan persahabatan yang akrab.

Tarian ini diakhiri dengan gerakan Endang Rara Tompe yang menaiki manusia kera dan berakhir dengan persatuan keduanya, sambil kedua dayang memegangi sang Dewi Sekartaji. Dalam ceritanya, setelah pertemuan itu Endang Rara Tompe mengubah perwujudannya sebagai Dewi Sekartaji dan manusia kera berubah menjadi Raden Panji Asmorobangun. Keduanya kembali ke kerajaan Jenggala melangsungkan pernikahan.

Sebagai suatu karya sastra yang berkembang dalam masa Jawa Timur klasik, kisah Panji telah cukup mendapat perhatian para ahli. Ada yang telah membicarakannya dari segi kesusasteraannya (Cohen Stuart 1853), dari segi kisah

yang mandiri (Roorda 1869), atau diperbandingkan dengan berbagai macam cerita Panji yang telah dikenal (Poerbatjaraka 1968), serta dari berbagai segi yang lainnya lagi’.

Menurut C.C.Berg (1928) masa penyebaran cerita Panji di Nusantara berkisar antara tahun 1277 M (Pamalayu) hingga ± 1400 M. Ditambahkannya bahwa tentunya telah ada cerita Panji dalam Bahasa Jawa Kuno dalam masa sebelumnya, kemudian cerita tersebut disalin dalam bahasa Jawa Tengahan dan Bahasa Melayu. Berg (1930) selanjutnya berpendapat bahwa cerita Panji mungkin telah populer di kalangan istana raja-raja Jawa Timur, namun terdesak oleh derasnya pengaruh Hinduisme yang datang kemudian. Dalam masa selanjutnya cerita tersebut dapat berkembang dengan bebas dalam lingkungan is-

Klaten.

Jika panggung Terbuka Prambanan menggunakan latar belakang Candi Prambanan, Panggung Terbuka Candra Wilwatikta berlatar belakang Gunung Penanggungan. Keduanya anggun dan megah.

Taman Candra Wilwatikta Pandaan juga dilengkapi fasilitas pendapa (hall) dengan kapasitas 500 orang, ruang rapat R. Wijaya dengan kapasitas 100 orang, ruang pamer, serta villa sebanyak 14 unit, dan paviliun dengan kapasitas 150 orang. (ist)

Dimeriahkan Tarian Kisah Dewi Sekartaji KEGIATAN Pameran Ekonomi Kreatif di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan dimeriahkan pementasan tarian yang mengambil kisah Dewi Sekartaji. Kisah ini menceritakan, para Dewa menguji kesetiaan Panji Asmoro Bangun dengan mengambil Dewi sekartaji dibawa kehutan dalam keadaan hamil. Sekartaji kemudian mengubah namanya menjadi Timun Emas dan melahirkan anak bernama Panji Laras yang selalu ditemani Ayam Jago yang diberinama Cinde Laras.

Cinde Laras tidak pernah kalah dalam aduan sampai dibawa ke ibukota kerajaan dan Timun Emas mengikuti Panji Laras dari kejauhan. Setelah sampai di kota kerajaan dengan Raja Panji Asmorobangun, Timun Emas melihat

ada perempuan yang menyamar sebagai sekartaji yang sesungguhnya adalah Wedal Werdi sang Raksasa Perempuan.

Terjadilah huru – hara di kerajaan dan Wedal Werdi berubah wajah sesungguhnya, maka Timun Emas atau Sekartaji yang Asli kembali bertemu dengan Raden Panji Asmorobangun.

Dengan menceritakan kisah Raden Asmorobangun dan Dewi Sekartaji yang keduanya saling mencintai dan bercita-cita ingin membangun kehidupan harmonis dalam sebuah keluarga.

Namun, Raja Jenggala, ayahanda Dewi Sekartaji, mempunyai keinginan untuk menikahkan Dewi Sekartaji dengan pria pilihannya. Ketika Dewi Sekartaji tahu akan

dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahnya, diam-diam Dewi Sekartaji meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa sepengetahuan sang ayah dan seluruh orang di kerajaan.

Malam hari, sang putri berangkat bersama beberapa dayang menuju ke arah barat.

Berita minggatnya Dewi Sekartaji itupun didengar oleh Raden Panji. Raden Panji pun bergegas mencari kekasihnya, di tengah perjalanan dia singgah di rumah seorang pendeta. Sang Pendeta pun menyarankan untuk pergi ke barat, dengan menyamar sebagai seorang kera. Sedangkan Dewi Sekartaji telah menyamar sebagai Endang Rara Tompe berusaha naik gunung dan beristirahat di suatu daerah dan memutuskan menetap disana.

Tempat tersebut tidak jauh dari keberadaan Raden Panji. Keduanya bertemu dan saling bermain dan menjadi akrab. Awalnya keduanya saling tidak mengetahui penyamaran masingmasing. Dalam gerakan tari, kejadian ini diwakili dengan masuknya manusia Kera ke dalam panggung pentas, menemui Endang Rara Tompe dan kedua pengawalnya. Gerakan

tana-istana Bali’.

R.M.Ng. Poerbatjaraka membantah pendapat Berg tersebut, berdasarkan alasan bahwa cerita Panji merupakan suatu bentuk revolusi kesusastraan terhadap tradisi lama (India). Berdasarkan relief tokoh Panji dan para pengiringnya yang diketemukan di daerah Gambyok, Kediri, Poerbatjaraka juga menyetujui pendapat W.F.Stutterheim yang menyatakan bahwa relief tersebut dibuat sekitar tahun 1400 M. Akhirnya Poerbatjaraka menyimpulkan bahwa mula timbulnya cerita Panji terjadi dalam zaman keemasan Majapahit (atau dalam masa akhir kejayaan kerajaan tersebut) dan ditulis dalam Bahasa Jawa Tengahan (1968:408–9). Penyebarannya ke luar Jawa terjadi dalam masa yang lebih kemudian lagi dengan cara penuturan lisan. (ist)

Hal - B Edisi No. 249 Tahun XV ~ Minggu III Maret 2017

 Pansus

RPJMD DPRD Jatim

Minta Pemprov Tekan Angka Kemiskinan RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pendekatannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta top-down dan bottom-up. Juga harus dilaksanakan koordinasi antar daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Demikian pembuka laporan panitia khusus (Pansus) pembahas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Ta-

hun 2014-2019, yang disampaikan juru bicara sekaligus ketuanya, Sahat Tua P. Simandjuntak, SH, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (10/9/2017).

Terkait dengan angka kemiskinan, data menunjukkan pada bulan Maret 2015 s/d September 2015 penurunannya hanya sebesar 0,27%, sedangkan pada tahun 2016 angka kemiskinan masih berkisar 11,85%. Sementara target tahun 2017-2019 masing-masing sebesar 11,80-11,50%; 11,5011,20%; dan 11,20-10,90%.

Untuk itu Pansus meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menekan angka kemiskinan, sebagaimana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Mengingat jumlah pendu-

Ketua Pansus pembahas perubahan RPJMD Jatim tahun 2014-2019, Sahat Tua P. Simandjuntak, SH. duk miskin di Jawa Timur relatif cukup besar, yaitu 4.638.530 orang pada September 2016.

Harus diakui bahwa program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat selama ini sudah

Baperda: Cabut Empat Perda Dalam Satu Perda

H. Achmad Heri.

PADA tahun 2016, terdapat 7 (tujuh) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3630 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2016.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3631 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian, yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2016.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3646 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2016.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4670 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2016.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4795 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi, yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2016.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4796 tentang Pembatalan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2016.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9083 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2016.

Seperti disampaikan dalam nota penjelasan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Provinsi Jawa Timur, melalui juru bicaranya Drs Sugeng Pujianto, dalam rapat paripurna, Senin (13/ 3/2017).

Dijelaskan, bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan terhadap peraturan daerah Provinsi Jawa Timur disebutkan 3 (tiga) alasan dilakukannya pembatalan terhadap PerdaPerda tersebut.

Dalam Pasal 251 ayat (5) UU No. 23 Th. 2014 disebutkan bahwa “Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

Berdasarkan ketentuan ini maka berarti 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan terhadap 6 (enam) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan ketentuan yang telah dibatalkan.

Dalam hal Gubernur tetap melaksanakan, maka terhadap Kepala Daerah dan anggota DPRD dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi dikenai kepada Kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bahkan dalam hal penyelenggara pemerintah daerah provinsi masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi

umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah bersangkutan.

Terhadap Perda Provinsi Jawa Timur yang dibatalkan beberapa ketentuan atau sebagian pasal saja, maka pencabutannya dilakukan melalui Perubahan Perda Provinsi Jawa Timur dimaksud. Hal ini supaya tetap memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pasal-pasal yang tidak dibatalkan dan tetap berlaku sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, khususnya mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tetang Retribusi Daerah. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ini telah dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Untuk pembatalan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, sudah dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomr 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Menurut Baperda yang diketuai H Achmad Heri, terhadap 4 (empat) Perda Provinsi Jawa Timur yang dibatalkan keseluruhan materi muatannya, maka diusulkan untuk dilakukan pencabutan dalam satu Perda Provinsi Jawa Timur sekaligus.

Sehingga judul Raperda yang diusulkan oleh Baperda DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ialah pengaturan mengenai pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dibatalkan keseluruhan materi muatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. (ist)

cukup banyak dilakukan dan bentuknyapun bervariasi, seperti Program Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jamkesmas, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Program KUR. Bahkan saat ini sedang berjalan Program Kartu Pintar, Kartu Sehat dan Kartu Sejahtera, serta Alokasi Dana Desa.

Semua program tersebut di atas, bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, namun masih dirasakan adanya beberapa faktor penghambat pencapaian pembangunan, khususnya pemberantasan kemiskinan.

Hambatan itu, kata Sahat, diantaranya padatnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dibanding daya dukung sumber daya yang tersedia. Beban tugas Pemerintah Daerah berdasarkan luas wilayah

administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk di beberapa kabupaten/kota, juga masih sangat tidak proporsional.

Kepemimpinan daerah belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat undang-undang. Selain itu, Bakorwil sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi belum dapat berfungsi maksimal, walaupun sudah ditetapkan Perda tentang penguatan tugas dan wewenangnya.

Camat sebagai perwakilan pemerintah kabupaten/kota, belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas dan wewanangnya sesuai amanat undang-undang. Pemerintah Daerah masih mengandalkan APBD sebagai sumber utama anggaran pembangunan daerah, dan belum secara maksimal menggerakkan sumber dana di luar APBD. Kemudian, adanya kecenderungan birokrasi yang hanya bekerja berdasarkan tupoksi. (ist)

 Fraksi PDI Perjuangan :

RPJMD Harus Perhatikan Aspek Pemerataan FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pendapat akhirnya yang dibacakan juru bicanya SW Nugroho mengaku, pada dasarnya dapat menerima laporan Pansus RPJMD. Namun, sebagai bentuk penajaman, ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan dalam pelaksanaan Perda RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, agar dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi kemajuan rakyat Jawa Timur.

Pertama, sebagai bentuk perwujudan Pancasila khususnya sila keadilan sosial, maka salah satu hal terpenting yang harus muncul dalam pembangunan di Jawa Timur adalah aspek pemerataan pembangunan, baik dari sisi wilayah maupun dari sisi kelas sosial.

Aspek pemerataan di kelas sosial akan tampak pada indikator indeks Gini. Semakin kecil angka indeks Gini, maka semakin baik pemerataan pembangunan yang terjadi. Oleh karena itu, upaya mewujudkan penurunan indeks Gini harus sungguh-sungguh diwujud-nyatakan.

Hal ini harus dilakukan, baik melalui politik kebijakan maupun politik anggaran yang pro-poor atau pro wong cilik. Postur anggaran harus mencerminkan propoor budgeting. Sektor yang berkaitan erat dengan wong cilik harus mendapat anggaran yang memadai. Demikian pula dengan kebijakan yang memihak pada wong cilik, harus mendapat perhatian utama.

Kedua, penggunaan indeks kesalehan sosial harus didukung dengan pengambilan data yang representatif dan obyektif. Jangan sampai hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan dan kita lihat. Pengukuran indeks ini harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen serta

diawasi dengan baik. Dengan demikian, hasilnya benar-benar mencerminkan bagaimana kondisi kerjasama mutualitas masyarakat, kondisi toleransi/kerukunan umat beragama, kondisi keadilan atau terpenuhinya kebutuhan dasar, kondisi ketertiban umum, serta kondisi karitatif masyarakat di Jawa Timur.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untari Bisowarno, MAP, indeks kesalehan sosial akan merepresentasikan bagaimana kehidupan keberagaman di Jawa Timur saat ini. “Ini merupakan ukuran kuantitatif pelaksanaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” tandas Fraksi PDI Perjuangan.

Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Sila Ketuhanan yang dimaksud adalah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang menjalankan agama dengan cara yang berkeadaban.

Menjalankan agama dengan hormat-menghormati satu sama lain.

Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan mendukung rekomendasi Pansus terkait pentingnya pembangunan bidang Ideologi, yaitu Pancasila.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar pembangunan ideologi Pancasila merupakan salah satu program unggulan sekaligus program prioritas Provinsi Jawa Timur untuk lima tahun ke depan.

Di bagian penutup pendapat akhir Fraksi ini, Fraksi PDI Perjuangan kembali menegaskan, bahwa pembicaraan mengenai arah pembangunan dan RPJMD di Jawa Timur ini tidak boleh lepas dari semangat perjuangan mewujudkan Pancasila. Tidak hanya salah satu sila dari Pancasila, melainkan semua sila yang ada. (ist)

Hal - C Edisi No. 249 Tahun XV ~ Minggu III Maret 2017

Komisi C Minta Perpanjangan Waktu Pembahasan

Soal Penyertaan Modal Kepada Tiga Badan Usaha

MEMPERHATIKAN materi muatan yang terkandung dalam Raperda, bahwa melalui perubahan ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 diusulkan untuk dilakukan penyertaan modal sebesar 795 miliar 724 juta rupiah kepada 3 (tiga) Badan Usaha, yaitu ke PT Bank Umum Syariah Jatim sebesar 525 miliar rupiah, Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur sebesar 233 miliar 222 juta rupiah; dan PT Jatim Graha Utama (PT JGU) sebesar 37 miliar 502 juta rupiah yang berasal dari pengalihan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada PT Jatim Marga Utama (PT JMU).

Terhadap usulan penyertaan modal yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komisi C telah melakukan berbagai kegiatan, baik itu rapat internal dan rapat kerja dengan jajaran eksekutif, maupun kunjungan konsultasi ke Ditjen Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.

Secara tersendiri berbagai pendapat maupun pandangan yang berkembang telah dijadikan catatan dan pencermatan bagi Komisi C sebagai pembahas Raperda guna diselaraskan bersama Eksekutif.

Begitu pula hasil dari konsultasi telah dijadikan bahan kajian bagi Komisi C, terkait norma hukumnya dan besaran anggaran yang harus disiapkan oleh APBD untuk penyertaan modal.

Hal itu disampaikan Komisi C dengan juru bicara Drs H Kusnadi, M.Si dalam laporannya pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (13/ 3/2017).

Dari hasil pembahasan Komisi C bersama dengan Biro Hukum, Biro Administrasi Perekonomian, BPKAD, BAPPEDA, PT Bank Jatim,

PT JGU, PT JMU, dan PDAB Provinsi Jawa Timur, disampaikan beberapa hal.

Pertama, terkait dengan rencana penyertaan modal ke PT Bank Umum Syariah Jatim. Dijelaskan bahwa proses spin off UUS PT Bank Jatim menjadi PT Bank Umum Syariah Jatim saat ini masih dalam tahap pengajuan Ijin Prinsip ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan status nantinya akan menjadi anak perusahaan dari Bank Jatim.

Setelah Ijin Prinsip keluar, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui dan dipenuhi untuk mendapatkan Ijin Operasional, Akte Pendirian, serta pengesahan badan hukumnya dari Menteri Hukum dan HAM. Tentunya tahapan ini membutuhkan waktu yang lama.

Disampaikan juga bahwa kedudukan anak perusahaan BUMD yang secara status adalah merupakan badan usaha swasta harus mendapat pencermatan tersendiri mengingat pembentukannya tidak dilakukan melalui peraturan daerah.

Terhadap berbagai dinamika dan pandangan yang berkembang dalam pembahasan di tingkat Komisi C bersama Eksekutif, Komisi C yang diketuaiH Thoriqul Haq, MML, mengatakan, Komisi C dan Eksekutif masih membutuhkan waktu pembahasan yang cukup untuk melakukan kajian bersama secara mendalam dan perumusannya ke dalam raperda.

Kedua, tentang penyertaan modal kepada PDAB Provinsi Jawa Timur. Memperhatikan besaran anggaran penyertaan modal kepada PDAB yang diajukan dalam Raperda sebesar 233 miliar 222 juta rupiah, dikatakanbahwa per-

H. Thoriqul Haq, MML. modalan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai PDAB sebagai Pelaksana Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Usaha Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Terkait rencana kebutuhan modal PDAB disampaikan bahwa pada tahun 2017 s/d 2019 dibutuhkan pendanaan sebesar 53 miliar rupiah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana. Baik untuk jaringan distribusi, reservoir, pompa, rumah panel maupun genset di Industri PIER. Sedang terhadap kebutuhan permodalan yang sebesar 179 miliar rupiah, akan dipergunakan sebagai modal kerja perusahaan dalam rangka mengantisipasi residual risk pada saat SPAM Umbulan beroperasi yang direncanakan tahun 2019.

Terhadap penyediaan besaran anggaran untuk penyertaan modal kepada PDAB, Komisi C menyampaikan bahwa kemampuan keuangan daerah harus diperhitungkan secara cermat mengingat kebutuhan belanja APBD dalam beberapa tahun ke depan harus

Dewan: Pemerintah Harus Serius Bangun Pulau Bawean MUNGKIN pamor pulau Ba- mengembangkan kawasan wisata wean sangat istimewa dan memiliki banyak obyek wisata. wean belum seperti Bali, Lombok, Danau Toba.

Walaupun demikian, Thoriq “Ada badan khusus yang atau Karimun yang sudah cukup terkenal sebagai pulau wisata. menanganinya, sehingga kebijakan berharap kepada pemerintah Pulau Bawean merupakan sebuah bisa berjalan cepat,” kata politisi daerah untuk membangun infrastruktur penunjang. Harapannya pulau yang secara administratif PKB ini.

Pria asal Lumajang ini menge- bisa meningkatkan kesejahteraan masuk dalam wilayah Gresik, mukakan pandangannya usai masyarakat di Pulau Bawean.

Provinsi Jawa Timur.

“Saya berharap masyarakat Lantas, mampukah pemerin- berkunjung ke Pulau Bawean bertah menyulap Pulau Bawean sama keluarga besarnya. Kebe- Bawean dapat menerima kehadiseperti Pulau Bali? Bukan tidak tulan, mertuanya berasal dari Desa ran wisatawan untuk berkunjung, sebab pulau ini memiliki pomungkin!Syaratnya, tensi wisata yang luar pemerintah daerah biasa,”katanya. harus lebih serius Adapun wujud dukungan dengan membentuk yang diperlukan, seperti perangkat regulator menjaga kebersihan, juga khusus. tetap menjaga keindahan “Pemerintah daetempat tempat wisata yang rah bisa membentuk ada.

UPT (unit pelaksana Pendapatnya ini juga seteknis) atau instansi bagai respon dari harapan sejenis yang khusus Bawean memiliki pemandangan alam yang Gubernur Jawa Timur Soemenangani sektor wiindah dan masih sangat perawan, seperti karwo untuk menjadikan sata Bawean,” kata pulau-pulau dengan pasir putih yang canPulau Bawean sebagai BaliKetua Komisi C DPRD tik, dan alam bawah laut yang menakjubnya Jawa Timur. “Tapi BaProvinsi Jawa Timur, kan. wean bukan Bali. Wisata di Thoriqul Haq, belum Bawean harus hadir bersama lama ini. kekuatan kultur. Saya lebih setuju Penanganan wisata Bawean Lebak, Sangkapura.

Thoriqul Haq bersama keluar- kalau Bawean jadi wisata keluarga secara khusus ini akan mempercepat pembangunan wisata Ba- ganya juga tak lupa mengunjungi yang menghadirkan alam sebagai wean. Seperti yang dilakukan oleh destinasi wisata yang ada di Pulau unggulan destinasinya,” tandas pemerintah pusat dalam Bawean. Menurutnya Pulau Ba- Thoriq. (ist)

diprioritaskan. Seperti untuk pemenuhan kebutuhan dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Juga kebutuhan untuk mencukupi urusan pemerintahan konkuren sejalan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, misalnya dalam pengelolaan SMA/SMK. Mengingat kondisi keuangan daerah demikian maka dalam rapat kerja Komisi C bersama Eksekutif dan PDAB telah berkembang berbagai skema alternatif pembiayaan atas kebutuhan modal PDAB untuk Proyek KPS-SPAM Umbulan, misalnya melalui pinjaman dari lembaga

pembiayaan ataupun dari pinjaman perbankan yang perumusannya masih memerlukan kajian secara seksama.

Komisi C menyampaikan, bahwa masih dibutuhkan alokasi waktu yang cukup guna terbangunnya kesepahaman maupun kesamaan persepsi antara Komisi C dengan Eksekutif atas berbagai substansi dan materi raperda.

Selain itu, Raperda dimaksud masih belum tuntas pembahasannya, maka melalui forum paripurna ini Komisi C mengajukan tambahan perpanjangan waktu. (ist)

DPRD Jatim Harap Infrastruktur Jalan Ke Tempat Wisata Diperbaiki POTENSI pariwisata di Jawa pemasarannya, terutama di sekiTimur cukup besar untuk men- tar lokasi wisata. Peran pemda dongkrak perekonomian. Sayang- juga diharapkan bisa mendukung nya masih banyak terkendala oleh pemasaran produk-produk khas infrasrtuktur jalan untuk menuju Blitar dan Kediri yang terkenal dengan keripik singkong dan tahu lokasi wisata.

Menyikapi kondisi itu, Dewan Kediri. Dengan begitu, produkPerwakilan Rakyat Daerah produk itu tidak hanya menjadi (DPRD) Provinsi Jawa Timur, oleh-oleh khas tersebut tapi juga meminta kepada pemerintah di ikon kedua kabupaten dan kota 38 kabupaten/kota untuk mem- tersebut.

“Potensi ini harus dikembangperbaiki infrastruktur seperti jalan menuju ke tempat-tempat wisata kan oleh pemda dan pelaku wisata dengan menggandeng UMKM. di daerahnya masing-masing.

Menurut Wakil Ketua DPRD Tentu nantinya bisa meningkatJatim, Ir Tjutjuk Sunario, MM, se- kan omzet dan membuka lapang cara geografis letak wilayah Jawa kerja bagi masyarakat,” ujar politisi Timur banyak sekali terdapat asal Fraksi Gerindra Jatim.

Sementara itu, Anggota tempat-tempat wisata yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah tersebut. Karena itu dewan tak henti-hentinya mendorong dan meminta kepada pemerintah di 38 kabupaten/kota di Jatim untuk terus menggalakkan atau meningkatkan sektor pariwiPantai Gemah di Desa Keboireng, Kecasata. matan Besuki, Kabupaten Tulungagung “Jatim memiliki keini menjadi tujuan wisata yang lagi rakayaan dan keindahan mai. Kondisi jalan menuju Pantai Gemah Sumber Daya Alam belum terlalu bagus, hanya jalan dari ta(SDA) sektor pariwinah dengan kebun jagung di sekelilingsata, sehingga sektor nya. pariwisata diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan juga mening- DPRD Jatim, Ir Artono mengatakatkanPendapatan Asli Daerah kan, apabila pemerintah di ka(PAD) tersebut,”ujar Tjutjuk bupaten/kota di Jatim mau Sunario ditemui di DPRD Jatim, menggali potensi wisata di daerahnya masing-masing dengan baru-baru ini.

Ia mencontohkan, sektor pa- serius, maka ekonomi mayarakat riwisata di daerah Tulungagung, yang ada di daerah tersebut akan di mana daerah tersebut memiliki terdongkrak.

Menurut Artono, pemerintah potensi alam seperti pantai, goa yang selama ini sulit dijangkau kabupaten/kota harus kembali karena tempat dan infrastruktur menggalakan sektor pariwisata ini, wisata menuju kesana sangat sehingga warga tidak perlu repotrepot mencari pekerjaan dengan jelek dan sulit.

Selain itu, pihaknya juga men- mengadu nasib keluar negeri dorong pemerintah untuk me- atau datang ke ibukota, karena ningkatkan partisipasi masyarakat di daerahnya sudah ada potensi dengan melakukan pembinaan wisata yang menjadi jujugan atau dalam menciptakan tempat wisa- tempat bagi wisata lokal maupun ta yang aman, nyaman dan in- wisata asing. dah. Dengan begitu akan tercipta “Ini bisa dijadikan mata pentempat wisata yang dicintai wi- caharian bagi warga setempat satawan dan secara otomatis per- karena banyak wisata asing tumbuhan ekonomi pun semakin maupun lokal yang berdatangan menggeliat. di wisata tersebut,” tandas Begitu juga Produk-produk Artono politisi asal Fraksi PKS makanan harus lebih dintensifkan Jatim. (nam)

Hal - D Edisi No.249 Tahun XV ~ Minggu III Maret 2017

Lokakarya Wisata Agro Jawa Timur 2017 tensi daya tarik alam yang sangat spesifik tersebar di wilayah Jawa Timur dari Kabupaten Ngawi sampai Kabupaten Banyuwangi, dengan daya tarik utama meliputi : Panorama / hamparan perkebunan Mikroklimat perkebunan Aktifitas panen dan produksi, Masyarakat dan budaya kebun sekitarnya.

Kegiatan Agro Mempunyai pengertian sebagai usaha pertanian dalam arti luas, yaitu komoditas pertanian, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehuta-

nan, peternakan dan perikanan. Sehingga pengertian wisata agro merupakan wisata yang memanfaatkan obyek-obyek pertanian.

Sedangkan Wisata Agro adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro atau pertanian dengan sub sektornya sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang agro.

Objek Wisata Agro adalah lahan budidaya pertanian secara luas yang memiliki sumberdaya wisata yang

dibangun, dikembangkan, dan dikemas sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat kunjungan wisatawan Peran Pemerintah dalam Pelestarian agro wisata merupakan alat untuk menetapkan dan pengkaji keseluruhan kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan agro wisata.

Dalam upaya pelestarian agro wisata mencakup berbagai aspek dan subyek, seperti bagaimana obyek nantinya harus dikelola dengan baik, meminimalisasi dampak, menyusun pola dan arah kedepannya. (yd)

Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto pada kegiatan Lokakarya Wisata Agro Jawa Timur 2017.

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan Lokakarya Wisata Agro Jawa Timur 2017. Kegiatan berlangsung di Insumo Hotel Kediri, 14-15 Maret 2017 dibuka oleh Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto Msi. Hadir dan turut memberikan laporan Kabid Destinasi Pariwisata, Widarto, SS, MM. Para pemateri selain dari Disbudpar, juga Ir. Djoko Soedibjo, MM dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola

Wisata Agro Jawa Timur.

Juga Ibu Pinilih Nugrahani, Pendiri & Pemilik Pondok Strawberry : Edukasi lingkungan, Seni & Budaya untuk anak anak di Desa Sajen, Pacet, Mojokerto.

Pada kesempatan itu Disbudpar Jatim membahas tentang Destinasi Wisata Agro Berbasis Perkebunan.

Perkembangan usaha agribisnis perkebunan makin meningkat, memerlukan upaya terobosan, inovasi & diversifikasi usaha yang dapat memberikan nilai tambah.

Pemanfaatan perkebunan sebagai obyek dan daya tarik wisata (DTW), harus mempertimbangkan aspek keunikan, kualitas. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Community Based Toursm) yang mempertimbangkan kesinambungan dan kelestarian sumber daya wisata alam dan budaya (Sustainable Development).

Obyek Wisata Agro PT PN XII berdasar pada komoditas utama, yaitu : Kopi, Kakao, Karet, Teh serta po-

Peserta Lokakarya Wisata Agro Jawa Timur 2017.

Upaya pelestarian Wisata Agro BUDIDAYA tanaman perkebunan umumnya mencakup kegiatan-kegiatan: pengelolaan tanah dan persiapan tanam, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan : Pengelolaan tanah, adalah kegiatan melakukan pembersihan lahan dari berbagai macam rumput, pohon, alangalang yang dapat mengganggu pertumbuhan bibit, juga akan menjamin kebun akan bersih. Kebun yang bersih akan menjadi daya tarik bagi wisatawan Pembibitan, untuk menjamin tanaman tumbuh baik dan seragam diperlukan bibit yang baik, cara pembibitan baik yang konvensional maupun dengan cara teknologi maju, menarik bagi wisatawan untuk itu perlu adanya areal pembibitan yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan dapat disajikan sebagai daya tarik wisata Pemeliharaan tanaman, pada beberapa jenis tanaman perkebunan seperti teh, pemeliharaan cukup menarik terutama pada saat para pemetik teh melakukan pemetikan teh yang memiliki cara tersendiri, kadang-kadang memakai pakaian khas, kadang merupakan daya tarik bagi para fotografer/pemotret dan cara pemangkasan pohon teh juga dapat didemonstrasikan sebagai daya

tarik bagi wisatawan Pemetikan hasil (panen), pada perkebunan buah-buahan, pemetikan buah yang sudah matang, menjadi kegiatan sendiri wisatawan. Memetik buah merupakan kegiatan yang kadang-kadang lupa waktu, oleh karena keasyikan wisatawan memetik buah, seperti strawberry petik sendiri sangat menarik dan akan berdampak kepada perolehan hasil petik dan mempengaruhi pembayaran atas buah strawberry yang dipetik Penataan Kebun Penataan kebun ODTW agro perkebunan tidak hanya diperuntukkan bagi kenyamanan pengunjung, tapi juga harus memperhatikan segisegi kelestarian lingkungan (konservasi lahan) dan menjaga kemungkinan tanaman rusak, oleh ulah pengunjung yang tidak tanggung jawab.

Untuk itu penataan kebun harus memperhatikan penataan zonasi dan peletakan fasilitas yang dibutuhkan bagi pengunjung/ wisatawan, serta dapat dikembangkan pola kelompok jenis tanaman.

Guna pelestarian wisata agro yang unik dan berkualitas perlu disinergikan dengan rencana lain, misalnya perencanaan pengelolaan lahan, pelestarian dan pengembangan tanaman yang sudah

ada, jenis tanaman ataupun komoditas pertanian yang lain yang akan dibudidayakan, dan beberapa perencanaan yang lainnya sehingga menjadi suatu “grand design” wisata agro yang menyeluruh yang berwawasan lingkungan dan aspek-aspek lingkungan dan budaya setempat serta sumber daya manusia yang akan mengelola usaha wisata agro.

Objek Wisata Agro Yang sudah dikenal antara lain : Wonosari – Lawang – Malang. (Perkebunan Teh).

Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) sekitar : Gn.Bromo, Gn.Arjuna. Candi Singosari, Kebun Raya Purwodadi. Pemandian Ken Dedes Kalisat / Jampit - Arabica Homestay – Sempol – Bondowoso (Perkebunan Kopi Arabica). ODTW Sekitar : Kawah Ijen, Jampit Guest House, Kebun Strawberry, Kebun Makadamia, Kopi Luwak Blawan – Catimor Homestay – Sempol – Bondowoso (Perkebunan Kopi Arabica).

ODTW Sekitar : Kawah Ijen, Air Terjun, Pemandian Air Panas Kebun Strawberry, Kebun Makadamia, Kopi Luwak Objek Wisata Agro dalam tahap pengembangan Ngrangkah Pawon – Kediri (Perkebunan Kopi, kakao Bubuk) ODTW Sekitar : Gn.Kelud. Gereja Puh Sarang.

Renteng – Vila Kafi Rayap – Jember (Perkebunan Kopi) ODTW Sekitar : Wisata Rembangan. Kendeng Lembu – Glenmore (Perkebunan Karet, Kakao, Gulpa ) ODTW Sekitar : Alas Purwo, Pantai Plengkung & Trianggulasi. Sadengan (penangkaran satwa Banteng) Jatirono – Kalibaru (Perkebunan Kakao, Gulpa) Bantaran – Garum -Blitar (Perkebunan Teh & Spot Centre) ODTW Sekitar : Makam Bung Karno, Candi Penataran Glantangan – Jember (Perkebunan Karet) ODTW Sekitar : Padang Golf Mumbul – Jember (Perkebunan Karet) Objek Wisata Agro yang berpotensi : Malangsari – Kalibaru (Perkebunan Kopi Robusta) Kertowono – Lumajang (Perkebunan Teh, Kakao, Gulpa) ODTW Sekitar : Air Terjun, Pemandian Silokambang, Candi/Pura Senduro Gunung Gambir – Jatiroro – Jember (Perkebunan Teh) ODTW Sekitar : Tea Landscape Sungai Lembu – Jajag – Banyuwangi (Perkebunan Karet, Kakao, Gulpa) ODTW Sekitar : Pantai Sukamade, Rajegwesi, Teluk Ijo, Pulau Merah Sumber Jambe – Jajag – Banyuwangi (Perkebunan Karet, Kakao, Gulpa) ODTW Sekitar : Pantai Sukamade, Rajegwesi, Teluk Ijo, Pulau Merah

Pondok Strawberry milik Ibu Pinilih Nugrahani.

REST AREA dalam proses pengembangan Gunung Gumitir – Cafe Gumitir (Perkebunan Kopi) Berada pada akses jalan yang strategis Jember – Banyuwangi. OD TW Sekitar : Jembatan & Terowongan KA (Mrawan) peninggalan zaman Belanda REST AREA dalam rintisan Pasewaran – Kampe Beach & Agro - Banyuwangi (Pengolahan Gulpa & Agro Buah) ODTW Sekitar : Pulau Tabuhan & Pulau Menjangan (Bali) Materi kegiatan antara lain disampaikan oleh Ir. Djoko Soedibjo, MM dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Wisata Agro Jawa Timur.

“Wisata Agro adalah kegiatan kunjungan ke kebun atau halhal yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, hortikultura, atau agribisnis dengan

maksud mendapatkan kesenangan, pendidikan/pengetahuan, atau terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional obyek pertanian tersebut)” katanya.

Sementara itu Ibu Pinilih Nugrahani, Pendiri & Pemilik Pondok Strawberry : Edukasi lingkungan, Seni & Budaya untuk anak anak di Desa Sajen, Pacet, Mojokerto “Pondok Strawberry sebagai salah satu alternatif kegiatan bagi anak dengan konsep belajar sambil bermain dan rekreasi di alam pegunungan dengan suasana desa dengan beragam tantangan guna menunjang proses pengembangan perilaku anak melalui kegiatan cinta tanaman, lingkungan dan berbagai kreatifitas dan permainan yang menyatu dengan alam,” paparnya. (ist)