Jtpos 255

ISSN : 1412-7490

Edisi No.255 Tahun XVI ~ Minggu I Juni 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Perusahaan Wajib Berikan THR Pemprov Jatim Siapkan Sanksi yang Tidak Patuh

RAISA Andriana yang akrab disapa Raisa, dikenal sebagai sosok penyanyi dengan segudang prestasi. Ia juga sering kali diberitakan karena penampilannya yang begitu cantik. Namun kali ini Anda bakal melihat sisi lain dari sosok penyanyi Kali Kedua tersebut.

Melalui akun Instagramnya, Raisa berbagi saat ia menyiapkan menu berbuka puasa. Ia pun tampak sibuk membuat takjil dan hidangan utama.

Dipamerkan lewat Instagram Story, Raisa sedang dalam proses membuat bubur kacang hijau. Ia juga merekam kala menumis bumbu untuk membuat semur ayam. Di foto lain, Raisa menuliskan kalau ia sedang sibuk menyiapkan makanan untuk berbuka puasa ini.

Cukup jarang melihat sosok Raisa memasak di dapur, tentu fans lebih sering melihatnya tampil begitu memukau di atas panggung sambil meBersamb ke hal. 11

GUBERNUR Jawa Timur DR H Soekarwo SH Mhum membuat edaran perihal Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang sudah dikirim kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur. Dalam surat edaran itu, ditegaskan pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan pada pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Plt Kepala Disnakertrans Jatim, Setiajit menjelaskan, surat edaran itu seiring dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016.

“Perhitungan besaran THR yang diberikan seperti bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih diberikan sebesar 1 bulan/upah. Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya diatas satu bulan kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja,” ujarnya Kamis lalu (1/6).

“Apabila ada perusahaan yang terlambat membayarkan THR maka akan dikenakan denda 5 persen dari nilai total THR. Denda tersebut harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” ujarnya.

Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah menyiapkan sanksi untuk perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Sesuai aturan, THR keagamaan wajib di-

Fantastis PAD Surabaya Naik 400 Persen

PERTAMA kalinya dalam sejarah, dalam 5 tahun terakhir pendapatan asli daerah Pemkot Surabaya naik dari semula Rp.900 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 4 Trilyun pada tahun 2016.

Pencapaian fantastis tersebut diungkapkan oleh Walikota Surabaya Tri Rismahari saat memberikan sambutan selaku Irup pada Upacara puncak Peringatan hari jadi kota Surabaya

[HJKS] ke 724 tahun 2017 Rabu tanggal 31 Mei-2017 lalu di Taman Surya Surabaya alias di halaman Balai Kota Surabaya.

Menurut Walikota SuraBersamb ke hal. 11

Karyawan berhak menerima THR. (foto ilustrasi: bayarkan tujuh hari sebelum hari raya.

“Dalam surat edaran Gu-

jamsos.blogspot.com)

bernur disebutkan kalau ada perusahaan yang belum membayarkan THR sampai batas ku-

rang dari tujuh hari, maka pemerintah akan mengumumBersamb ke hal. 11

Peraturan Daerah Air Susu Ibu Dilanching Kabupaten Malang

Malang, Jatim PosKabupaten Malang sebagai salah satu wilayah yang sukses dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Bupati Kabupaten Malang Dr. H. Rendra Kresna meminta seluruh lembaga kesehatan seperti Puskesmas, Bidan setya lembaga lainnya di wilayah Kabupaten Malang ikut memberi dorongan Bersamb ke hal. 11

Bupati Malang H. Rendra Kresna launching perda ASI

INKA Selesaikan Pengerjaan 66 Kereta Angkutan Lebaran Madiun, Jatim Pos PT Industri Kereta Api (INKA) telah menyelesaikan pengerjaan enam rangkaian atau 66 unit sarana kereta api pesanan Bersamb ke hal. 11

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) bersama seluruh siswa peserta upacara HJKS ke 724 di taman Surya Surabaya (foto kiri); Siswa SMPN 5 Manokwari Papua Barat ikut menyambut peringatan HJKS 724 dengan tarian perang adat Tumbelo Papua (foto kanan) (foto:Gatot.S/JTMP)

Enam rangkaian kereta api siap dioperasikan pada 14 Juni 2017. Dengan jumlah tersebut, diharapkan akan mampu menambah kapasitas penumpang hingga 4.500 orang.

Kerusakan Kelautan dan Perikanan di Pesisir Malang

Sosialisasi Penyadaran Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

DINAS Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim menilai kerusakan – kerusakan yang ditimbulkan oleh masyarakat luas mulai mengancam keberadaan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Pesisir Malang. Sehingga, diperlukan upaya – upaya untuk mencegah agar dampak dari kerusakan tersebut tidak semakin meluas.

Untuk dapat melaksanakan hal

tersebut, melalui Bidang Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan (KPP) melakukan upaya pembinaan dan inventarisasi permasalahan di Pesisir Kabupaten Malang dirasa perlu untuk dilaksanakan agar para pelaku pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat mendapat wawasan akan dasar aturan pengelolaan kawasan dan juga mampu menyadari sumber masalah dan gambaran solusi yang

dapat dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak kerusakan tersebut.

“Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan,” Bersamb ke hal. 11

Sesi materi yang dipaparkan UPT P2SKP Pondokdadap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim.

METROPOLIS

Hal - 2

Parkir Surabaya Gunakan E-Money WARGA kota Surabaya boleh berbangga, sebab dunia perparkiran di kota Surabaya masuk era baru yaitu dengan menggunakan uang elektronik atau dikenal dengan sebutan E-Money untuk membayar parkir.

Secara formal pengunaan E-Money parkir diresmikan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini di halaman Balai Kota Taman Surya Surabaya, Sabtu sore tanggal 3 Juni 2017 lalu dengan disaksikan oleh jajaran terkait seperti Forpimda Surabaya, Bank Indonesia, Dishub, dll termasuk Polrestabes dan Undangan.

Menurut Kadishub Surabaya Irvan Wahyudrajad untuk tahap awal parkir nontu-

nai diterapkan disekitar kawasan Balai kota.

“Pada tahap awal, parkir non tunai diterapkan di sekitar kawasan Balai kota Surabaya. Bila warga kota Surabaya sudah terbiasa dengan parkir non tunai, jangkauannya akan diperluas,” ungkap Irvan kepada para awak media termasuk Jatim Pos sesaat usai Launching E-Money oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurut Irvan untuk mempercepat dan mempermudah warga kota mendapatkan kartu non tunai pihak dishub akan menyediakan konter penukaran uang non tunai.

Pada tahap awal ini ,kartu non tunai akan dikeluarkan oleh beberapa Bank yaitu BCA, BRI, Bank Mandiri dan Bank Jatim, jelas Irvan.

Pengetrapan bayar parkir dengan kartu non tunai, kata Irvan selain akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga untuk mengurangi kebocoran setoran uang parkir.

“Dengan kartu non tunai bayar parkir hanya tinggal menempelkan kartu pada alat yang telah disediakan

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan kartu parkir E-money yang baru diluncurkan disaksikan Kadishub Pemkot Surabaya Irvan Wahyudrajat (foto: Gatot.S/JTMP) oleh pihak Dishub, pengguna parkir tidak perlu lagi tunggu uang pengembalian dari jukir yang umumnya memakan waktu lama,” ujar Irvan meyakinkan sambil menambahkan pembayaran juga dipastikan akan masuk Kas Pemkot bukan masuk kantong jukir.

Berkat kerja keras jajaran Dishub tahun 2016 lalu berhasil menyumbang pemasukan PAD ke Pemkot Suraba-

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) bersama beberapa kepala daerah sedang menandatangani MoU tentang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (31/5) (foto:Gatot.S/JTMP)

Pemkot Surabaya Jalin Kerja Sama Dengan 17 Kabupaten/Kota BERTEPATAN dengan peringatan HJKS ke 724 kembali Pemkot Surabaya menjalin Kesepakatan kerja sama / MOU jaringan lintas Perkotaan dengan 17 Kabupaten/ Kota di Indonesia.

Ke 17 Kabupaten/Kota tersebut masing-masing adalah : Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Rembang, Kab. Temanggung, Kab. Lamongan, Kab. Trengalek, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Timur, Kab. Bone, Kota Medan, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, dan kota Solok.

MOU tersebut diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] MOU juga dibarengi dengan peresmian Broadband Learning Center [BLC] MOJO, BLC Kebon Bibit Wonorejo serta BLC Kelurahan Kemayoran.

Siap Membantu Dalam sambutannya Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pihak siap membantu Kepala Daerah yang ingin mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis tekonologi informasi di daerahnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

“Saya siap bantu.Tidak semua daerah harus sama persis dengan Surabaya.Yang terpenting kita harus bisa majuber-sama-2,” ujar Risma meyakinkan.

Walikota yang populer dengan panggilan Risma tersebut kemudian memaparkan manfaat dari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi Informasi tersebut.

Manfaat paling mencolok kata Risma adalah mampu mengurangi potensi korupsi karena bisa memangkas celah terjadinya permainan antara oknum birokrat dengan pihak luar atau ke tiga. Serta

bilamelakukan penghematan yang bisa dialokasikan untuk pelyanan kepada masyarakat.

Contohnya Pemkot Surabaya yang mampu memberi makan kepada ribuan warganya dari kalangan lansia dan juga disabilitas, ujar Risma memberikan contoh.

Dimonitoring KPK Sementara itu Kepala Satgas Pencegahan KPK Tri Gamareva menyatakan, KPK akan selalu melakukan monitoring kepada para Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah melakukan MOU tersebut.

“Akan kami monitoring yang telah diberikan oleh Pemkot Surabaya sampai dimana dan jadi apa,jangan sampai setelah ini tidak ada hasil apa-apa,” tegas Tri Gamareva sambil menambahkan bahwa sudah ada beberapa Pemda yang telah mengadopsi sistem dari Pemkot Surabaya. [Gatot.S/Jatim Pos]

ya sebanyak Rp.24,5 miyar ungkap Irvan.

Setelah dikawasan sekitar Balai kota, kedepan Dishub Surabaya, akan menyediakan pelayanan parkir Non Tunai di beberapa titik seperti di Taman Bungkul, Kedungdoro dan Pasar Kembang.

2 Tahun Lalu Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pi-

hak Pemkota Surabaya sejak 2 tahun lalu telah mengurangi transaksi uang secara langsung atau cash.

“Semua pembayaran di Jajaran Pemkot Surabaya sudah menggunakan elektronik seperti pembayaran gaji, uang kinerja, tunjangan, pajak serta ke pihak ke ketiga sudah menggunakan elektronik,” ungkap Risma.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Bazar Ramadhan Surabaya Laris Manis Diserbu Warga Kota BAZAR Ramadhan yang digelar Pemkot Surabaya, laris manis diserbu warga kota Surabaya.

Sepanjang pantauan Jatim Pos di Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Sukomanunggal pekan lalu, ratusan warga kota Surabaya yang didominasi kaum IbuIbu berdesakan berebut berbelanja kebutuhan pokok untuk menyonsong Lebaran yang sudah dekat ini.

“Harga nya lebih murah dari harga pasar,” ujar Bu Sri yang mengaku tinggal di Simorukun, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Tutik dari Semorejo Timur, “harga sembakonya murah” ujarnya sambil tersenyum.

Untuk Stabilitas Harga Kepala Bidang Distribusi Dinas Perdagangan Kota Surabaya Surtauli Sinurat menyatakan gelar Bazar Romadhon antara lain dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar terutama menjelang hari –besar seperti Lebaran sekarang ini.

Agar gelar bazar Romadhon lebih memenuhi sasaran pihak diperindag kata Si-

(foto: Gatot.S/JTMP)

Kabid Distribusi Dinas Perdagangan Kota Surabaya Surta Uli Sinurat (tengah) sedang memberikan penjelasan dalam media gathering tentang Bazaar Ramadhan di Humas Pemkot Surabaya belum lama ini. nurat mengadakan kerjasama dengan PD Pasar Surya Surabaya dan PD Rumah Potong Hewan Surabaya.

“Sebenarnya operasi pasar di kota Surabaya sudah diadakan sejak bulan Januari 2017 lalu,agar stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok sehari –hari di kota Surabaya tetap stabil,” ungkap Sinurat didepan para awak media termasuk Jatim Pos di acara media gathering yang diadakan oleh Humas Pemkot Surabaya belum lama ini.

Di 10 Lokasi Bazar Romadhon yang digelar pihak Pemkot Surabaya kata Sinurat digelar di 10

lokasi masing-masing :Kecamatan Gayungan [26-28 Me1], Kecamatan Wiyung [29-31 Mei]. Kecamatan Sukolilo [31 Mei-2 Juni], Kecamatan Sukomanungal [2-34 Juni], Bulak [ 5-7 Juni], Benowo [7-9 Juni], Semampir [9-11 Juni}, Pakal [12-14 Juni], Tenggilis Mejoyo [1517 Juni], dan Tandes 17-19 Juni].

Untuk harga dijamin lebih murah dari harga pasaran, misalnya harga gading rawis atau rawonan Cuma Rp.75. ribu per kg, minyak goreng Rp 11 ribu per liter, gula pasir Rp.12 ibu per kg dan lain-lain termasuk beras RP 45 ribu per kg. [Gatot.S/Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib.

Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999.

Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Penawaran Proyek Terendah Tidak Harus Jadi Acuan Trenggalek, Jatim Pos. Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), pada Selasa lalu pukul 16.30 WIB. Bupati meminta rekanan agar berhati-hati dalam melakukan penawaran, karena akan berpengaruh kepada kualitas pekerjaan, tentunya berpengaruh bagi masyarakat juga dalam pembangunan.

Berharap penawaran terendah tidak harus menjadi acuan dalam menentukan pemenang, tetapi harus rasional atau klarifikasi,” terangnya, Selasa sore.

Bupati Emil menambahkan selaku pejabat terkait tetap profesional dan lebih berhati-hati dan tidak takut dengan intervensi dari

siapapun. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak terkait kualitas pekerjaan.

Seandainya saja kualitas pekerjaan rendah tentu akan merugikan masyarakat Trenggalek,” imbuhnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama pula Ramelan sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Trenggalek menegaskan jumlah paket yang dilelang baik yang pengadaan dan non pengadaan ada 234 paket. “Saat ini baru satu yang sudah diumumkan, sedangkan yang tayang sebanyak 35 paket,” ungkapnya.

Ramelan menjelaskan jika pelaksanaan lelang akan tetap profesional sesuai aturan main yang berlaku.

Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak

“Soal lelang kami tidak akan main-main dan taat aturan yang berlaku, sehingga bisa menghasilkan kualitas pe-

kerjaan yang baik dan berguna bagi masyarakat,” tutupnya. (san/hms)

Pengembangan Wisata Paralayang Gunung Pegat Blitar, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Blitar serta anggota DPRD mulai tahun ini terfokus mengembangkan dan membantu pariwisata di sektor Pemberdayaan Masyarakat Desa guna mengembangkan Wisata Paralayang Gunung Pegat. Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo, menjelaskan saat ini di Kabupaten Blitar tengah mengembangkan potensi wisata lokal yang dikembangkan oleh masing-masing Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar, di mana wisata Olah Raga Paralayang yang ada di Gunung Pegat salah satunya.

“Sebagai komitmen kami mengembangkan wisata tersebut kami siap membantu agar semua berjalan dengan baik dan lancar,” kata Marhaenis.

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar, Luhur sejati juga mengatakan sejauh ini keterlibatan masyarakat sekitar wisata

Paralayang Gunung Pegat tepatnya warga Kecamatan Ponggok untuk mengembangkan sektor wisata tersebut sudah bagus, namun karena Pemkab Blitar terkendala minimnya anggaran untuk bisa mengembangkan secara maksimal di sektor pariwisata tersebut seperti pembangunan venue dan sarana prasarana yang lainnya maka Pemkab Blitar tahun ini hanya lakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengembangkan sektor pariwisata ini dengan cara seperti cara melakukan pemasaran melalui berbagai cara, pengelolaaan tempat wisata dan bantuan penyuluhan wisata dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar.

“Tahun ini kita berupaya kembangkan wisata Paralayang yang ada di Gunung Pegat yang mulai dilirik para pecinta olahraga Paralayang di Kabupaten Blitar, di mana untuk sosialisasi dan pengembangan SDM akan mulai kita lakukan sebagai

bentuk bantuan dari Pemkab Blitar,” kata Luhur Sejati.

Selain itu Luhur mengaku dengan adanya Dana Desa saat ini cukup bisa membantu dan mampu untuk mengembangkan sektor pariwisata di masing-masing Desa termasuk di lokasi Paralayang Gunung Pegat yang berada di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

“Kami juga berharap semua pihak untuk bisa membantu pengembangan pariwisata Paralayang, seperti Desa yang bisa menggunakan Dana Desanya untuk pengembangan dan meningkatan potensi wisata Desa,” jelasnya.

Luhur juga menambahkan, sejauh ini pihaknya melihat animo dan antusias masyarakat cukup besar untuk berkunjung dan melakukan kegiatan olahraga Paralayang di Gunung Pegat Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sehingga sosialisasi yang utama sebagai pendukung pengembangan wisata tersebut yang akan

semakin ditingkatkannya.

Karena sosialisasi sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan potensi wisata, selain itu kami akan berikan sosialisasi ini di luar daerah sebagai salah satu wisata baru di Kabupaten Blitar,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib, juga berharap olah raga yang memilik potensi wisata di Kabupaten Blitar harus bisa didukung oleh Pemkab Blitar utamanya OPD terkait. Agar selain memiliki pemasukan daerah juga akan memberikan dampak pada ekonomi lokal utamanya Desa yang menjadi target lokasi pengembangan wisata di Kabupaten Blitar.

Pengembangan wisata merupakan tanggungjawab Pemkab Blitar untuk membantu dan memfasilitasi, utamanya akses jalan masuk serta fasilitas lainnya juga harus diberikan sebagai komitmen pengembangan wisata di Kabupaten Blitar,” kata Abdul Munib. (san*)

Bakti Sosial Organisasi Cinta Damai Tulungagung, Jatim Pos. Puluhan anggota Orcida (Organisasi Cinta Damai), Minggu beberapa waktu lalu, telah menggelar kegiatan bakti sosial di Desa Dono Kecamatan Sendang. Acara yang dihadiri Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE.MSi, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono SE.MSi, Sri Rahayu dari pengurus PDI Perjuangan Pusat Jakarta tersebut panitia kegiatan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim piatu.

Ketua Panitia kegiatan Budi Mulyanto dalam laporannya di acara tersebut di antaranya mengatakan bahwa kegiatan sosial ini sudah digelar selama tiga kali. Dan acara ini dimaksudkan untuk berbagi bersama kepada kaum duafa.

Bupati Tulungaagung Syahri Mulyo SE.MSi, dalam sambutannya

pada kegiatan bakti sosial ini harus betul-betul dapat dipahami sebagai sarana untuk menjalin persaudaraan dan kesetiakawanan sosial yang benar-benar adaptif sesuai tuntunan zaman karena akan memberikan dampak positif terciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik.

“Saya merasa bangga sekaligus memberikan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Organisasi Cinta Damai yang telah memberikan sumbangsih yang nyata di bidang sosial dan kemanusiaan melalui kegiatan donor darah dan santunan Yatim dan Dhuafa,” kata Bupati.

Selanjutnya Bupati mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan kepedulian terhadap sesama, penguatan kapasitas dan pemberdayaan

masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Terakhir Bupati berharap ke depan kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat terus ditingkatkan dan berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Acara ini ditandai penyerahan santunan anak yatim dan duafa dari pengurus Orcida dan Bupati. Sedang, di kesempatan lain, dalam rangka bakti sosial Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Hidup” Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar acara sunatan masal yang diikuti dari masyarakat umum berjumlah 50 anak setingkat sekolah dasar dari berbagai daerah di Kabupaten Tulungagung.

Dalam acara bakti sosial sunatan ini dihadiri kepala OPD dan karyawan karyawati di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Upayakan Perbaikan Jalan Merata Tulungagung, Jatim Pos. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tulungagung terus melakukan perbaikan jalan secara merata khususnya di Kabupaten Tulungagung dan secara bertahap, seluruh jalan yang ada di Tulungagung diharapkan mampu dibenahi agar lalulintas yang lalu lalang lebih aman dan nyaman juga masyarakat tidak terganggu dengan keadaan jalan yang dilewati apabila berlubang ataupun rusak.

Menurut Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung Sutrisno ST.MT, saat ini pihaknya sedang berupaya memperbaiki jalan-jalan di seluruh poros jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

“Saat ini sedang proses perbaikan, terlebih jalan-jalan poros yang menghubungkan seluruh desa dan kecamatan. Nanti pada saatnya jalan-jalan kecil pun kami tangani.

Jadi kami harap warga bersabar. Kami akan mengerahkan seluruh pegawai untuk mempercepat perbaikan jalan,” ungkapnya.

Menurut pantauan dan laporan warga di lapangan memang banyak jalan-jalan yang awalnya rusak parah entah itu dikarenakan akibat hujan atau yang lain sebagainya, saat ini sudah diperbaiki. Contohnya jalan utama Sumbergempol menuju Kalidawir misalnya. Dulu banyak lubang yang berbahaya. Kini sudah tidak nampak lubang menganga.

Di lain pihak, warga Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru; dan Desa Sumbergempol Kecamatan Sumbergempol; berharap jalan utama yang menghubungkan desa tersebut dibangun. Harapannya ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jalan ini sebenarnya jalan trabasan atau jalan tembus utama dan jalan alternatif menghubungkan Kecamatan Kedungwaru bagian timur dan Sumbergempol, sebut SN, salah satu warga setempat yang cukup dekat dengan lokasi jalan.

Waktu yang sama pula diungkapkan WH, warga Desa Ringinpitu. Dia mengatakan jalan tersebut mestinya sudah dibangun lama. “Akan tetapi jalan yang dibutuhkan warga tersebut menjadi berdebu karena ada lubang meskipun sedikit akan tetapi menjadi melebar akibat alam seperti hujan dan terus dilalui kendaraan besar atau mobil.

Kami harap segera dibangun, agar jalan tersebut bisa digunakan secara maksimal,” singkatnya. (san*)

serta orang tua peserta khitanan masal.

Menurut Ketua KPRI “Hidup” Pemkab Tulungagung Drs Suprapto MM sunatan masal ini murni kegiatan bakti sosial dari KPRI Hidup. Mereka juga didukung oleh tenaga medis dan bekerja sama dengan RSUD Dr Iskak Tulungagung. Ia berharap sebagai umat muslim untuk laki-laki bisa menjalankan Rukun Islam dengan sempurna, di samping itu untuk menambah semangat dalam menjalankan Ibadah. Selain itu peserta sunatan massal juga menerima tali asih berupa santunan uang sebesar Rp 500.000,- serta mendapatkan satu set busana muslim. “Program ini rencananya akan dilakukan secara periodik dan berkelanjutan,” ujar Suprapto.

Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, acara ini dibuka oleh Bupati Tulungagung Syarhri Mulyo SE.MSi. Dalam sambutan Syahri Mulyo mengatakan bahwa khitanan ini

merupakan salah satu kewajiban agama yang harus dijalankan oleh setiap orang muslim laki-laki, selain itu menurut medis khitanan atau yang biasa disebut sunat sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalu KPRI Hidup, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mengkhitankan anaknya,” tutur Syahri Mulyo.

Usai memberikan sambutan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE.MSi memberikan tali asih yang sudah disiapkan oleh Koperasi Pegawai “Hidup”. Dalam acara tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, dilanjutkan pelepasan peserta khitan untuk diberangkatkan ke RSUD Dr Iskak Tulungagung untuk melaksanakan pengkhitanan. Kemudian peserta diantarkan pulang sampai di rumah masing-masing dengan mobil rombongan yang disiapkan panitia. (san/hms)

Jatim II

Hal - 4

Bungkam Kekritisan Oknum LSM dan Wartawan  Pembagian Proyek Di Sampang

Kepala Bangkesbangpol, Rudi Setiadi (kiri) dan Kadis PMD Malik Amrullah (kanan)

Sampang, Jatim Pos. Untuk membungkam kontrol sosial dan kekritisan terhadap pembangunan Sampang, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan insan pers Sampang, diduga mendapatkan jatah kue proyek sebagai hadiah tutup mulut.

Saat ditelusuri oleh JATIM POS kepada tiga pejabat Sampang diantaranta Kepala Dinas Bakesbang Pol Sam-

pang Rudi Setiadi (RS) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Malik Amrullah (MA) secara inplisit tidak mengakui mengkondisikan malah saling lempar tanggung jawab. Sementara Kabag Hukum Pemkab Sampang H. Abd Hannan mengakui ada pengkondisian, dimana LSM & Wartawan di kordinir Rudi Setyadi Bakesbangpol. “Untuk LSM & Wartawan Semuanya dikondisi-

kan Pak Rudi Bakesbangpol Mas”, jelasnya singkat.

Saat dihubungi melalui telpon pribadinya, RS awalnya mengelak tudingan dirinya sebagai kordinator utama bagi-bagi Proyek ke sejumlah oknum LSM & Wartawan itu, dan menilai itu fitnah. “Itu firnah Mas, saya gak tau”, ucap Rudi Setiadi yang juga pejabat Plt. Kadis Pol PP Sampang ini.

Sementara itu Kadis PMD Malik Amrullah senada dengan Kabag Hukum Pemkab Sampang, H. Abd Hanan ada pengkondisian atau jatah proyek bagi sejumlah LSM & wartawan. Dia mengaku yang jadi kordinator pembagian adalah Rudi Setiadi Kepala Bakesbang Pol. “ Untuk pembagian proyek itu, semua LSM dan Wartawan telah di kordinir Pak Rudi Mas,” akunya.

Untuk mempertegas pengkondisian tersebut, wartawan JATIM POS diminta untuk datang dan bertanya

langsung kepada Plt. Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono. “Sebaiknya anda konfirmasi langsung ke Bapak Bupati Fadhilah Mas, saya tidak bisa menjelaskan secara jelas, yang jelas itu terbatas” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Plt Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono di halaman Rumah dinas Wabup, kamis kemarin 18/05, membenarkan ada pengkondisian untuk sejumlah LSM dan wartawan. “ Maaf dik, saya tidak mau sibuk soal itu, yang jelas LSM dan Wartawan semuanya sudah dicatat sekitar 56 orang, coba tanya aja ke Rudi dan Malik,” jelasnya singkat.

Sementara isu yang berkembang, Tim khusus bentukan plt Bupati, terdapat 4orang, selain Rudi Setyadi, Malik Amrullah dan Abd Hannan, juga disebutsebut Kadis kelautan Andoyo Sundono, dimana memiliki tugas penkondisian masing-

Desa Hargosari Bangun Jalan Desa dengan Rabat Beton

Ngawi, Jatim Pos. Penggunaan dana desa (DD) di Desa Hargosari Kecamatan Sine lebih pro masyarakat. Dengan membangun jalan lingkungan desa keliling pola rabat beton. Cuaca yang mendukung membuat pengerjaan jalan berjalan dengan baik dan lebih maksimal, dibantu masyarakat lebih proaktif. Demikian disampaikan kepala Desa Hargosari Su-

haryana.

Menurut Keterangan Kepala Desa hargosari saat di wawancarai mengatakan, ’’Rabat beton yang dibangun di Dua Dusun antaranya Dusun Podok sampai Dusun Ngasem mengunakanSolo Beton Redimix dengan panjang 1.231 meter dan lebar 3 Meter, dengan anggaran DD sebesar Rp. 420.000.000,yang di tarjetkan lima hari

sudah rampung dikerjakan,’ ’katanya, (02/06).

Diakui Kariyanto Ketua TPK, banyak warganya yang datang ingin membantu membuat jalan. Sebagaimana jalan lingkungan desa selama ini hanya tanah, dengan mengadakan rapat bersama unsur dan perangkat desa, menentukan jalan desa lebih diprioritaskan.

“Karena jalan utama

sudah dibangun. Realisasi DD kita gunakan untuk membangun jalan lingkungan yang sudah rusak,” ujarnya. memang ada pro dan kontranya, tapi baginya itu ibarat ombak yang mengindahkan pantai. Tujuannya tetap mengutamakan pembangunan desa dan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat.

“Siapa lagi yang akan membangun desa kalau tidak dimulai dari sekarang. Target saya semua infrastruktur dibangun merata,” ucap Ketua TPK. Kepala Desa menambahkan setelah bangunan jalan selesai di kerjakaan saya berharap masyarakat dapat merawat jalan tersebut dan digunakan sebagaimana mestinya, karena itu juga untuk kepetingan bersama demi terciptanya kemajuan perekonomian desa. (ren/adv)

masing. Bahkan, selain pengkondisian Oknum LSM dan Wartawan, santer juga ada pengkondisian Sejumlah Kepala Desa, Tokoh, serta sejumlah kontraktor.

Diketahui bersama, Bupati Sampang Alm. H. A. Fannan Hasib belum lama meninggal (tanggal 03/05 silam), dan belum juga genap 40 hari, jabatan plt bu-

pati oleh H. Fadhilah Budiono, seakan sudah di gunakan sesuka hatinya untuk meraup keuntungan di kota Bahari ini.

Bahkan hal ini juga di akui sejumlah oknum LSM Wartawan yang mengaku mendapat jatah Proyek tersebut, namun namanya enggan dikorankan. (dir/man)

Desa Manisharjo Fokur Bangun Jalan Lingkungan  Bersumber dari Dana Desa

Ngawi, Jatim Pos. Menurut Kepala Desa Manisharjo pembangunan di desa meliputi pavingisasi 900 meter dengan lebar diantaranya lebar 4,5 meter meliputi wilayah Dusun Ngariboyo Menghubungkan Ke Dusun Srikaton.

Kepala Desa mengungkapkan untuk pembangunannya menggunakan DD dan di bantu ADD dengan anggaran Rp.597.000.000,- Tahap 1, sedangkan tahap kedua nanti juga akan di bangun insfrastruktur yang lainya di lokasi yang berbeda,’’ujarnya kepada Jatim Pos. “Prioritas pembangunan infrastruktur jalan desa terutama untuk kepentingan masyarakat diantaranya dengan membangun jalan lingkungan untuk mobilitas warga dengan sistem rabat beton” ungkap Kades Manisharjo (01/06) Selain berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan infrastrutur desa Bakauheni juga terus membuat beberapa peraturan desa (Perdes) diantaranya Perdes APBDes,perdes struktur organisasi, Perdes pasar, Perdes sumber, Perdes Bumdes. Semua aturan desa dibuat untuk proses legalitas kebijakan desa yang selama ini dijalankan.

Ketua TPK Suhardi memberikan keterangan terkait pembangunan yang dia laksanakan,untuk proses pengerjaan sudah baik, karena kita menggunakan pekerja langsung dari masyrakat yang mempunyai keahlian juga ketrampilan bidang insfrastruktur.

Menurut warga setempat Sumardi sangat senang sekali jalan yang dulunya rusak sekarang sudah bagus sekali dan nyaman untuk di lewati, baik dalam anak pergi kesekolah atau pergi ke pasar dank e sawah dalam pertanian, saya berharap masyrakat dapat menjaganya, agar terawat dan awet. Ungkapnya. (ren/adv)

 Plt Bupati Sampang H Fadhilah Budiono

Safari Ramadhan Untuk Kemajuan Sampang Bertabat dan Mandiri Sampang, Jatim Pos. Dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat Pemerintah Kabupaten Sampang Agamis sekaligus mempererat tali silaturahmi Pemkab Sampang menggelar Safari Ramadhan di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Acara tersebut dihadiri Plt Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, perwakilan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dengan harapan, safari ramadan tersebut dijadikan sebagai sarana membangun kabupaten Sampang yang Merata, bermartabat dan mandiri.

Dalam sambutannya, H. Fadhilah

Budiono meminta untuk bersama menjaga hubungan antar sesama umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah. Sebab, baginya hubungan ini sangat berperan penting dalam kemajuan membangun kabupaten sampang ini. “Tetap jaga ukhuwah Islamiyah ini dalam kondisi apapun,” ujarnya.

Mantan Bupati Sampang dua priode itu menjelaskan, tujuan Safari Ramadhan ini adalah momen terbaik untuk silaturahmi dengan Masyarakat, sehingga menjadikan sarana untuk pembangunan Kabupaten Sampang yang bermartabat dan mandiri.

“Dengan diadakannya Safari Ramadhan ini adalah momentum untuk menjadi ajang silaturahmi Pemkab

Sampang dengan rakyat, dan juga menampung aspirasi terhadap keluhan rakyat dan menjadi sarana atas pembangunan sampang kedapannya,” jelas Fadilah dalam pidatonya.

Sebelum membuka acara buka puasa, Wabup menyerahkan bantuan kepada KH Ubaidillah selaku takmir masjid As Suadak, Dusun Lembanah, Desa Pangarengan, Kab. Sampang, untuk membantu pembangunan sarana, bantuan tersebut diserahkan secara

simbolis kepada KH Ubaidilah dilanjutkan dengan berbuka bersama, shalat Maghrib berjama’ah dan dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi rakyat untuk pembangunan Pemkab ke depan.

(Dir/al/adv)

Jatim III

Hal - 5

Wabup Madiun Serahkan SK Pengangkatan CPNS

Madiun, Jatim Pos. Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto menyerahkan sebanyak 12 Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementrian Pertanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun formasi tahun 2017 usai apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun di Mejayan, senin (29/5/ 2017).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekda, Kepala OPD, Pejabat Eselon III dan IV lingkup Pemkab Madiun dan Karyawan/Karyawati

Pemkab Madiun. “ Sorang Tenaga Harian Lepas untuk dapat diangkat menjadi CPNS tentunya harus melalui beberapa tahapan dan itu semua telah dilalui dengan baik, untuk itu setalah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hendaknya dapat mengimplementasikan kegembiraan dan sykur dengan hal-hal yang positif dan berguna bagi kemajuan Kabupaten Madiun,“ kata Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto.

Lebih lanjut dikatakan, Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementrian Pertanian Pemkab Madiun yang telah menerima SK Pengangkatan CPNS diharapkan bisa menun-

jukkan komitmen dan tanggungjawab moral, serta meningkatkan prestasi kerja dan kedisiplinannya.

“Jadi imbangilah penghargaan dari pemerintah dengan pengabdian yang tulus dan jadilah CPNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi birokrasi, bebas dan bersih dari KKN,” ujarnya.

Dan masih menurut Wabup Madiun, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang menyeluruh, peran aparatur pemerintah kedepan semakin berat, harus kompeten sesuai pendidikannya, inovasi dan kreatif sesuai aturan yang ada.

Sementara untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung RPJM Nasional, pada sektor pertanian diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dengan jumlah yang tepat guna menjaga stabilitas publik terutama disektor Pertanian.

“Hal ini tentunya sesuai dengan harapan Menteri Pertanian, bahwa setiap Tenaga Harian lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mampu memenuhi target serapan gabah sejumlah 200 ton sampai akhir Desember 2017 atau 3 kali musim panen padi, “ pungkasnya.

(Jum/Adv)

Cegah Paham Radikalisme Bakesbangpoldagri Mantapkan FKUB Madiun, Jatim Pos. Untuk mencegah masuknya faham radikalisme di Kabupaten Madiun sekaligus sebagai upaya antisipasi dan deteksi dini terhadap munculnya konflik sosial yang dilatarbelakangi perbedaan paham dan aliran agama di era kemajuan IPTEK, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun melaksanakan sosialisasi pemantapan Kerukunan Umat Beragama (KUB) di gedung Graha Purabaya Kabupaten Madiun, Rabu (24/5/2017).

Hadir dalam sosialisai tersebut pengurus dan anggota FKUB Kabupaten Madiun, pengurus FPK Kabupaten Madiun, Guru Agama tingkat SMP di lingkup Kabupaten Madiun, pengurus dakwah Bela

Asosiasi UMKM Jawa Timur Gelar Bazar Ramadhan

Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto (kanan) dan Sekda Kota Madiun, Maidi (tengah) meninjau stand Bazar Ramadhan UMKM 2017 di Stadion Wilis Kota Madiun (Foto ; Kominfo Kota Madiun).

Madiun, Jatim Pos. Asosiasi UMKM Jawa Timur menggelar Bazar Ramadhan UMKM tahun 2017 di halaman parkir Stadion Wilis, Kota Madiun, Jumat (26/5/2017).

Menurut Ketua Asosiasi UMKM Jawa Timur, Kusbeni Abdullah, Bazar Ramadhan UMKM 2017 tersebut akan dilaksanakan selama 20 hari, mulai 25 Mei – 13 Juni 2017 dengan didukung 60 stand berbagai aneka makanan dan minuman, baju, peralatan dapur dan stand jasa pembayaran online.

Selain menyediakan beraneka stand bazaar, seperti fashion, kuliner, jasa dan kerajinan dalam Bazar tersebut juga ada berbagai event untuk meramaikannya, diantaranya, lomba mewarnai dan mata pelajaran, lomba fashion show muslim dan kreasi hijab, lomba karaoke realigi dan lomba puzzle atau bongkar pasang dan hafalan surat – surat pendek.

“Kegiatan ini untuk mempertemukan para pelaku UMKM serta menjembatani serta menciptakan peluang pasar dalam bazaar ini, dan tentunya semua ini bisa berjalan lancer berkat dukungan dari Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun, “ ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto mengapresiasi dengan adanya kegiatan bazaar UMKM 2017 tersebut.

Dengan harapan bisa menjadi jawara dan menimbulkan inovasi dengan produk sendiri. “ Saya jelas sangat mendukung kegiatan ini karena dapat memberi peluang untuk para pengusaha UMKM di Kota Madiun,” kata Wakil Walikota Madiun usai membuka acara Bazaar Ramadhan UMKM 2017 secara simbolik dengan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya event bazaar UMKM .

Lebih lanjut dikatakan, dalam hal ini Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, terus berupaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kota Madiun melalui beberapa program serta mendorong usaha kreatif masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan usaha kreatif. “ Salah satu diantaranya pelatihan pembuatan kerajinan,“ pungkasnya.

(Jum/ Kmf).

Bangsa Kabupaten Madiun, Kantor Kemenag, Kepala KUA dan PKBN, Sementara narasumber dalam sosialisasi tersebut diantaranya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Madiun, KH. Muharomaini Ikhsan dengan materinya tentang peran FKUB dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Kabid Politik dan Intregasi Bangsa Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, S.Ag, M.Si dengan materinya tentang

Kerukunan Umat Beragama sebagai salah satu kekuatan melawan faham radikalisme. ” Sosialisasi KUB ini salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita guna mendukung terwujudnya Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera tahun 2018, selain itu juga agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Madiun yang guyub rukun, aman, tenteram dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing –

masing, “ jelas Sekretaris Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Drs. Zaenal Arifin kepada Jatimpos.co .

Menurutnya, dalam sosialisasi pemantapan KUB tersebut lebih di tekankan pada nilai – nilai budaya dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis yang diharapkan masyarakat Kabupaten Madiun memiliki peran dalam aspek pembangunan. “ Saya mengajak seluruh elemen masyarakat

untuk menjaga komitmen, keterpaduan dan saling menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Madiun,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Politik dan Intregasi Bangsa Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, S.Ag, M.Si menuturkan, dengan adanya pemantapan KUB diharapkan bisa memberikan penyegaran kepada para peserta sosialisasi tentang pentingnya menumbuh kembangkan semangat kerukunan umat beragama

dalam rangka masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “ Ini juga sebagai upaya antisipasi dan deteksi dini terhadap munculnya konflik sosial yang dilatarbelakangi perbedaan paham dan aliran agama di era kemajuan IPTEK guna lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak negatif pengaruh globalisasi dan budaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, “ pungkasnya.

(Jum)

Jatim IV

Hal - 6

Limbah Hotel Resort Tuban Diperdebatkan Komisi A, Agung Supriyanto ini, pihak hotel masih banyak kewajiban yang harus dil e n g k a p i , diantaranya mengenai para pekerja dan utamanya soal limbah. Mengenai ijin lingkungan hidup sendiri semenjak tahun 2011 sudah diterima oleh pihak hotel, naKetua Komisi A, Agung Supriyanto mun faktanya pihak hotel kurang Tuban, Jatim Pos. mengindahkan apa yang Pencemaran limbah yang menjadi keinginan bersama. dilakukan hotel resort Tuban “Selama lima tahun ini piyang pembuangan limbahnya haknya mengabaikan kewalangsung ke sungai masih jibannya, ada apa ini, kan beberlarut-larut selama lima gitu,” ucapnya dihadapan tahun tak kunjung usai. awak media.

Menyikapi hal ini, Komisi A Dijelaskan, kalau pihak hodari DPRD Tuban dan DLH tel ini tidak segera mengambil (Dinas Lingkungan Hidup) sikap tentunya management melakukan hearing dengan hotel tidak mentaati undangpihak management resort undang 32 tahun 2009 yang berlangsung di gedung tentang perlindungan dan Dewan, Jum’at (26/05). pengelolaan lingkungan hidup.

Acara yang dipimpin Ketua Selain itu, politisi asal PAN

lebih lanjut menambahkan, soal tenaga kerja dari 33 pekerja, hanya ada 4 yang pekerja tetap, lainnya masih kontrak. Mengingat hal ini, Komisi A akan mengawal perkara ini hingga nantinya benang kusut ini bisa terurai.

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tuban, Sunarko, dalam kesempatannya menjelaskan, pihak DLH sudah melakukan pengawasan ke pihak resort, terkait apa saja yang menjadi tupoksinya memonitoring para pengusaha untuk tidak bermain nakal dengan tidak memperhatikan kebersihan lingkungan yang terdampak dari usaha tersebut.

“Sebelumnya limbah laundry langsung dibuang ke saluran air, namun sekarang sudah langsung dikelola jadi satu dengan pengelolaan limbah domestiknya dari dapur dan kamar mandi,” paparnya seolah membenarkan apa yang sudah dikerjakannya. (am)

Kabupaten dan Kota Mojokerto Berhasil Pertahankan WTP Mojokerto, Jatim Pos. Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kebanggan tersendiri bagi suatu daerah. Karena dianggap daerah tersebut kinerja dalam pengelolaan keuangan APBD Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (kiri) dan Walikota dinilai sangat baik.

Mas’ud Yunus (kanan) menerima penghargaan WTP. Kali ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Kota Mojokerto kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Rabu (31/5) sore kemarin.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2016 kepada 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kepada Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi. Sedangkan Pemkot Mojokerto diterima Wali Kota Mas’ud Yunus bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto dalam sambutan usai penyerahan menyampaikan apresiasinya kepada Kabupaten Kota yang telah menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. “Hal ini sejalan dengan komitmen BPK yang berkomitmen untuk mendukung laporan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Bupati Mustofa Kamal Pasa mengungkapkan, jika penghargaan WTP merupakan kesuksesan bersama. Menurutnya, WTP merupakan buah kerja keras maupun kolektif dari semua pihak di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

“Kita patut bersyukur bisa menggengam erat opini WTP, karena mempertahankan sejatinya lebih susah daripada meraih. Laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan, maka saya mengajak kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto, untuk terus menjaga kinerja kedisiplinan administrasi keuangan, pegang teguh komitmen dan fokus,” imbau bupati Wali Kota Mojokerto Drs. Mas’ud Yunus bersyukur Kota Mojokerto masih mempertahankan raihan WTP ini. Mas’ud Yunus mengapresiasi kerja keras seluruh OPD yang tidak berhenti berjuang meningkatkan kinerja dan prestasinya. “Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan laporan hasil keuangan yang berkualitas, akuntabel dan transparan. Juga cermat dalam perencanaan penganggaran, pengelolaan dan melaporkan keuangan lebih baik lagi,” harapnya. (din)

Penyuluhan Disiplin Lalin Dishub dan Polres Banyuwangi Banyuwangi, Jatim PosMaraknya pelanggaran lalulintas di jalan raya oleh pengendara motor remaja usia sekolah karena tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) serta banyaknya kecelakaan di jalan raya mendapat perhatian serius Dinas Perhubungan kabupaten Banyuwangi serta jajaran Polres Banyuwangi.

Untuk memberikan kesadaran hukum serta pendidikan tentang aturan lalulintas dijalan raya kepada remaja khususnya pelajar di Banyuwangi. Pihak terkait memberikan edukasi sosialisasi tentang keselamatan jalan dan angkutan jalan

kepada pelajar Tidak henti-hentinya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Banyuwangi menggelar sosialisasi tentang keselamatan jalan dan pengenalan sarana prasarana lalulintas dan angkutan jalan kepada pelajar di Banyuwangi.

Sasarannya kali ini adalah pelajar sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang ada di Banyuwangi. Dalam sosialisasi yang digelar di aula SMA Negeri 1 Genteng pekan lalu yang diikuti oleh ratusan pelajar sekolah favorit tersebut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi menghadirkan narasumber dari Polres Banyuwangi yakni Kasat Lantas, AKP. Ris Andrian Yudo Nugroho, SH,S.IK . Selain itu Budi Kurniawan dari UPT Dishub dan LLAJ Jatim di Banyuwangi juga hadir menjadi nara sumber. Serta di hadiri Kepala SMA Negeri 1 Genteng, Sunyoto Edi.S, M.Pd. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di delapan SLTA di Banyuwangi.

Kasat Lantas Polres Banyuwangi ,AKP.Ris Andrian Yudo Nugroho, SH,SIK mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkanan kesa-

daran hokum bagi pelajar agar tertib hokum saat berlalulintas di jalan raya. Dengan mematuhi peraturan lalulintas sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang lalulintas. Yaitu pelajar yang sudah cukup umur memenuhi persyaratan sesuai undangundang wajib memiliki SIM. “Surat ijin mengemudi (SIM) itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang berkendara di jalan raya. Karena SIM itu sebagai bukti tanggungjawab hokum setiap orang yang berkendara. Nah bagi adik-adik pelajar yang belum cukup umur dan tidak memiliki SIM

jangan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Karena itu salah menurut undangundang yang mengaturnya.

Jadi bukan karena pelajar SMA kemudian tidak ditindak bila melanggar dijalan raya. Semua diperlakukan sama. Bagi yang melanggar di jalan raya akan ditindak.” tegas alumnus Akpolitu di depan ratusan pelajar SMA Negeri I Genteng.

Sementara itu kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Kusyadi, melalui Kabid Perhubungan Darat, Handra Lesmana A.MTRD mengungkap bahwa kegiatan sebagai upaya mendidik generasi muda bangsa agar memahami aturan lalulintas dengan segala prasrananya.

Agar kedepannya mereka menjadi manusia Indonesia yang sadar hukum. (rim)

“Ada Sikap Intoleransi Mengusung ideologi selain Pancasila”  Bupati Mojokerto Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2017 Mojokerto Jatim Pos. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya digelar serentak secara nasional di Pemkab Mojokerto. Upacara berlangsung khidmad dilaksanakan Kamis (1/6) pagi di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto Bupati Mojokerto H.Mustofa Kamal Pasa SE bertindak sebagai Irup dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang mengusung tema ”Saya Indonesia, Saya Pancasila”.

Dalam amanatnya, Bupati Mojokerto membacakan sambutan Presiden RI intinya harus diingat bahwa kodrat Bangsa Indonesia adalah keberagaman.Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman.

Upacara berlangsung

khidmah dengan diikuti seluruh pegawai negeri sipil yang ada dilingkup Pemkab Mojokerto. Meski ditetapkan sebagai hari libur Nasional, namun tidak mengurangi minat dan antusias peserta upacara.

Seluruh bagian halaman kantor Bupati MKP itu, dipenuhi seluruh peserta upacara.

“Saat ini Kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan, Kebhinekaan kita tengah diuji.

Ada sikap intoleransi yang mengusung ideologi selain Pancasila, ini sangat mencemaskan dengan diperparah gaung berita bohong (hoax).

Saya mengajak peran aktif semua komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila, dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-

nilainya dalam bermasyarakat,” ucap bupati membacakan sambutan resmi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Komitmen pemerintah memperkuat Pancasila juga terus dilakukan, antara lain diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, tentang Unit Kerja Presdien Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan guna memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan yang terintegrasi dengan programprogram pembangunan.

Bupati MKP menambahkan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali menyatukan hati untuk persatuan dan persaudaraan.

Paskibraka saat mengkibarkan bendera. Forkopimda ikuti upacara hari lahir pancasila

Tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun dan toleran, serta menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang adil dan bermartabat di mata internasional.

“Kita harus waspada terhadap segala bentuk gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan-gerakan Anti-Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRI dan AntiBhinneka Tunggal Ika. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, Semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, Sa-

ya Pancasila,” pungkas Bupati MKP. Bupati menambahkan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali menyatukan hati untuk persatuan dan persaudaraan.

Tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun dan toleran, serta menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang adil dan bermartabat di mata internasional.

“Kita harus waspada terhadap segala bentuk gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan-

gerakan Anti-Pancasila, AntiUUD 1945, Anti-NKRI dan AntiBhinneka Tunggal Ika. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, Semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, Saya Pancasila,” tutup bupati.

Upacara yang digelar pertama kali ini, dihadiri juga oleh Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi beserta istri, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus istri bupati, Ikfina Kamal Pasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito, unsur Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto. (din/adv)

Jatim V

Hal - 7

Bazar dan Takjil Tingkatkan Perekonomian Sumenep

Bupati dialog bersama pedagang takjil ramadhan

Sumenep, Jatim Pos. Bupati Sumenep, KH. Busyro Karim, membuka Bazar dan Takjil Ramadhan di sepanjang Jalan KH. Agussalim, Giling, Kecamatan Kota Sumenep .Namun sebelum

membuka Bazar dan Takjil Ramadhan 1438 Hijriyah, meninjau stand yang menyajikan berbagai macam makanan, jajananan dan minuman, Sabtu Sore (27/07), ia didampingi Nurfitriana Busyro

yang menyempatkan diri sambil menyapa penjual takjil “Pelaksanaan Bazar dan Takjil Ramadhan sebagai ruang untuk memasarkan produk lokal hasil kerajinan masyarakat selama bulan ramadhan. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat memanfaatkan kegiatan rutin setiap tahun selama bulan ramadhan untuk menjual produknya, sehingga Bazar dan Takjil Ramadhan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Bupati.

Menurut Busyro Ini merupakan momen yang manfaatnya besar sekali, bagi pedagang yang berjualan di Bazar dan Takjil Ramadhan

unuk menambah penghasilan ekonominya. Dengan kegiatan ini diharapkan pula masyarakat mengetahui, bahwa Sumenep memiliki beraneka ragam masakan khas masyarakat Sumenep.

Pelaksanaan Bazar dan Takjil Ramadhan tahun ini, atas kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan media cetak Radar Madura (Jawa Pos) Biro Sumenep, dengan peserta sebanyak 76 stand. Pihaknya menambahkan, melalui Bazar dan Takjil Ramadhan juga untuk menggali potesni lokal di Desa-desa sebagai salah satu kekayaan makanan dan minuman masyarakat Sumenep, sehingga makanan dan

minuman ciri khas itu bisa menjadi warna tersediri, bahkan bisa tampil pada kegiatan – kegiatan di luar sumenep,” tegasnya Dari sisi keunikan beraneka ragam makanan dan minumanan yang saya liat di stand, dan ini perlu dilakukan upaya yang lebih maksimal.

Karena selama ini makanan dan minuman lokal kalah bersaing dengan makanan dan minuman isntsan, padahal makanan dan minuman tradisional untuk kesehatan, lebih baik dari pada makanan dan minuman instan.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumenep dua periode ketika itu menuturkanmengenai lokasi Bazar dan

Takjil Ramadhan di sepanjang Jalan KH. Agussalim ini, Dirinya menambahkan, untuk mendukung Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berjualan di areal Lapangan Giling sejak pindah beberapa waktu lalu, sehingga dengan adanya Bazar dan Takjil Ramadhan ini bisa saling menghidupkan antara pedagang di Bazar dan PKL.Ini dalam rangka mengdukung PKL yang berjualan di areal Lapangan Giling, sehingga saling menguntungkan, bahkan kami merencanakan tahun selanjutnya di Desa Bangkal berubah dari tahun sebelumnya dengan menjadi Desa pusat perekonomian masyarakat. (rul,nan,man)

Bahas Anggaran Kali Keempat  DPRD Bersama Pemkab Tuban Rapat Paripurna di Tahun 2017 Tuban, Jatim Pos. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Bupati, Fatkhul Huda dan Wakil Bupati, Norr Nahar Husein mengadakan rapat paripurna keempat di tahun 2017 bertempat di ruang paripurna, Jum’at pagi (02/06/2017).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi, dengan agenda pengantar nota keuangan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapa-

tan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Selain itu Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tentang Rancangan Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Ketua DPRD Tuban, Miyadi sebelum membuka paripurna mengapresiasi apa yang telah diraih Kabupaten Tuban. Yakni bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari tim audit Badan Pengawas Ke-

uangan (BPK). Untuk tahuntahun berikutnya ia berharap kabupaten Tuban bisa terus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan anggaran keuangan.

Kemudian dalam rapat tersebut Bupati Tuban, Fatkhul Huda menyampaikan poin pertama, pengantar nota keuangan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Yang mana rancangan Perda tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan keuangan dae-

rah diaudit BPK setelah meraih opini WTP. Selain itu ia juga mengatakan bahwa yang telah diraih Pemkab Tuban tahun ini harus lebih ditingkatkan lagi dengan dukungan segala komponen yang ada, sehingga bisa menjadi Tuban yang semakin baik kedepan.

Sementara pada sidang kedua, Wakil Bupati Noor Nahaar Husein menyampaikan Nota penjelasan tentang rancangan Kebijakan umum tahun anggaran 2018 dan Prioritas Plafon Anggaran

Bupati membacakan laporan dalam rapat paripurna

Sementara Tahun Anggaran 2018 yang akan segera ditindaklanjuti dengan rapat kerja antara komisi-komisi DPRD dengan tim anggaran Pemkab Tuban.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, untuk KUA PPAS tahun anggaran 2018, ke-

butuhan Kabupaten Tuban hampir Rp. 2,5 triliun. Angka itu naik sekitar 11 persen dari tahun 2017, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil bukan pajak. (Am)

Ajak Kades dan Camat Entas Angka Kemiskinan  Bupati Tuban Awali Safari Ramadhan

Bupati Fatkhul Huda didampingi Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad saat berada di Balai Desa Tawaran

Tuban, Jatim Pos. Bupati Tuban, H. Fathul Huda beserta Wakil Bupati, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si memulai Safari Ramadhan 1428 H di Desa Tawaran Kecamatan Kenduru-

an, Selasa (30/05) didampingi Istri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berbeda dengan tahun lalu, Safari Ramadhan tahun

ini dilaksanakan di Kantor Desa Bukan di Kantor Kecamatan, menurut Bupati hal ini adalah untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat desa dan mewujudkan harmonisasi antara Camat dan Kepala Desa.

“Pelaksanaan Safari Ramadhan di desa menandakan hubungan yang solid dan harmonis antara Camat dan Kepala Desa, sehingga tercipta pembangunan yang baik,” ujar Bupati mengawali sambutannya. Yang membedakan lagi adalah penggunaan sarung pada Safari Ramadhan tahun ini. Untuk Hal

Direktur RSUD H. Moh Anwar Beserta Staf Kabupaten Sumenep Mengucapkan

Marhaban Ya Ramadhan 1438 H

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan Tahun 2017 Dan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-16 Semoga Sukses

Tabloid Migguan Berita JATIM POS Menjunjung Tinggi Kebenaran

Dr. FITRIL AKBAR

ini Bupati menekankan bukan karena alasan keagamaan tertentu, hal ini hanya untuk kenyamanan dan kepraktisan dalam beribadah.

“Tradisi Arab tidak ada yang pakai sarung atau tradisi di Bali yang banyak menggunakan sarung, jadi memang tidak ada alasan keagamaan apapun dalam penggunaan sarung dalam safari saat ini” tandas Bupati.

Lebih lanjut Bupati dalam Safari Ramadhan tahun ini menekankan akan peran penting Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam mengentaskan kemiskinan, harus didapatkan data real yang terjadi di masyarakat sehingga kedepan dapat ditentukan kebijakan yang tepat guna menanggulanginya.

Bupati mengatakan, setelah kunjungannya selama hampir dua bulan sebelum Ramadhan di desa - desa, banyak ditemukan masyarakat yang masih sangat memerihatinkan, bukan hanya dari segi ekonomi semata, tetapi juga dari segi keimanan mereka.

“Setelah berkeliling di lapangan secara langsung, yang miris adalah selain miskin, banyak dari mereka yang tidak tahu kehidupan setelah mati, atau kurang pemahaman keagamaannya,

banyak yang syahadat saja tidak bisa,” tambah Bupati.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi banyak pihak, selain Pemerintah, peran para tokoh agama dan masyarakat serta peran aktif masyarakat juga harus selalu didorong, karena tanpa dukungan masyarakat segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan sia-sia.

Lebih lanjut Bupati juga meminta kewaspadaan masyarakat akan berkembangnya paham radikalisme yang cenderung menuju kearah terorisme disekitar mereka, adanya embrio radikalisme harus ditumpas sedini mungkin.

“Masyarakat diharapkan kembali menggelorakan semangat toleransi antar umat beragama, dan mewujudkan kehidupan bermasyarakat,” pinta Bupati.

Selain hubungan antar umat beragama, yang harus di jaga pula adalah hubungan antar sesama umat seagama, karena saat ini banyak dalam satu agama terjadi perselisihan. Masyarakat diharapkan pula cerdas dalam menerima informasi, jangan langsung percaya dengan informasi yang disebarkan oleh orang lain terutama yang bernada provokatif.

“Masyarakat harus waspada dengan Hoax atau be-

rita bohong yang berisi adu domba dan memecah belah umat,” kata Bupati menegaskan. Bupati mengharapkan dengan dukungan masyarakat dalam menjaga keutuhan dan kerja keras Pemkab Tuban dalam berbagai kebijakannya, dapat terwujud Masyarakat Tuban yang lebih maju dan sejatera.

Dalam Safari Ramadhan ini diberikan berbagai bantuan dan penghargaan seperti bantuan traktor, RTLH, Bantuan Gizi dan Ibu Hamil kurang gizi, bantuan tempat ibadah, sembako, UPZ Zakat, Yatim, Cacat Permanen Lansia serta penghargaan KB lestari 10 dan 15 Tahun.

Acara ditutup dengan Tausiyah dan Buka Puasa Bersama.

Setelah di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan, Safari Ramadhan dijadwalkan di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan, Desa Jenggolo Kecamatan Jenu, Desa Tanjungrejo Kecamatan Singgahan, Desa Maibit Kecamatan Rengel, Desa Kedungharjo Kecamatan Widang, Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar, Desa Dermawuharjo Kecamatan Grabagan, Desa Margomulyo Kecamatan Kerek dan Desa Leran Kulon Kecamatan Palang. (Hms/Am)

Jatim VI

Hal - 8

Tutup Total Tempat Hiburan Malam KEBIJAKAN PEMKOT BLITAR SELAMA RAMADHAN

Wakil Wali Kota Blitar, Santoso.

Blitar, Jatim Pos Semua tempat hiburan malam di Kota Blitar dilarang beroperasi atau harus tutup total selama bulan Ramadhan. Peraturan itu berlaku sejak memasuki bulan Ramadhan, terhitung sejak 26 Mei hingga 25 Juni 2017.

Wakil Wali Kota Blitar, Drs Santoso, M.Pdmenegaskan, aturan itu sudah disampaikan lewat surat edaran. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan maklumat terkait aturan operasional kafe, karaoke dan tempat hiburan

malam selama bulan Ramadhan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan ijin usaha.

“Iya, sudah ada surat edaran dan sudah dijelaskan aturannya,” tandas Santoso kepada wartawan baru-baru ini.

Menurut Santoso, Pemkot Blitar juga sudah memberikan sosialisasi kepada pengusasa kafe maupun karaoke untuk tidak beroperasi selama bulan Ramadhan. Tujuannya untuk menghormati

dan memberikan rasa nyaman kepada umat muslim saat menjalankan ibadah puasa.

Ia menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan oleh penegak perda, yakni Satpol PP, dan penenggak hukum kepolisian maupun TNI. Apabila ada temuan, karaoke tempat hiburan malam, warung makan, dsb masih beroperasi, maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. (sk)

Peringatan Lahirnya Pancasila di Bulan Ramadhan

Upacarapun Dilakukan Malam Hari Jatim Pos, Blitar Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar bersama warga Kota Blitar memperingati hari lahirnya Pancasila. Peringatan itu dirangkaikan dengan pagelaran Grebeg Pancasila dan ziarah ke makam proklamator RI Ir Soekarno.

Samanhudi menyampaikan, ritual peringatan lahirnya Pancasila sengaja dilaksanakan sore hingga malam hari karena bertepatan dengan

bulan suci Ramadhan. “Biar berjalan sempurna tanpa mengganggu ibadah puasa, makanya acara ini kami laksanakan sore hingga tengah malam,” jelas Wali Kota Blitar, dalam sambutannya, Rabu (31/5/2017)malam.

Acara tahun ini bertemakan ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dalam Kebhinekaan’.

Acara dimulai dengan ritual Bendholan Pusaka dari rumah

dinas Wali Kota Blitar menuju kantor Pemkot Blitar. Pusaka yang disimpan rapi dalam tiga peti kayu itu berupa teks Pancasila, teks pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 dan bendera merah-putih.

Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tembang Macapat yang mengisahkan sejarah lahirnya Pancasila. Jeda acara digunakan untuk buka puasa bersama dan Salat Isya dan Salat

Tarawih berjamaah. Acara selanjutnya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di alun-alun Kota Blitar tepat pukul delapan malam.

Tampak warga masyarakat Kota Blitar sangat antusias memeriahkan peringatan hari lahirnya Pancasila ini. Selain ingin menyaksikan upacara, mereka juga berebut berkah dari lima gunungan tumpeng yang melambangkan Pancasila. (sk)

Jalan Menuju Rumah Anggota Dewan Rusak Berat  Dinas PU Kabupaten Blitar Anggarkan 2,4 M Jatim Pos Blitar Kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki dan sangat berbahaya bagi pemakai jalan terlihat di Jalan Sidodadi, Dusun Klepon, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.Jalan tersebut sudah rusak berat dan berlubang disana-sini.

Padahal, akses jalan itu sangat penting karena menuju perumahan anggota dewan Kabupaten Blitar.

Pihak Dinas Pekerjaan

Umum (PU) Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembangunan akses jalan yang menghubungkan Desa Sidodadi dan Tawangsari di wilayah Kecamatan Garum.

“Jika tidak ada aral melintang maka proses pembangunan yang menghubungkan dua daerah itu akan segera terlaksana. Saat ini, kami

telah melakukan tahap proses lelang dengan anggaran sekitar Rp 2,4 Miliar. Semoga bisa terlaksana pada tahun 2017,” kata Sudarman, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Blitar, Rabu (31/ 5/2017).

Diakui bahwa akses jalan yang menghubungkan Sidodadi-Tawangsari saat ini memang sering dikeluhkan masyarakat, karena kondisinya sudah rusak parah. Tapi,

Ruang pelayanan administrasi bursa kerja Disnaker Kabupaten Blitar.

PNM Rekrut Karyawan di Kabupaten Blitar Jatim Pos, Blitar Salah satu perusahaan BUMN, yakni PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM) saat ini sedang melakukan rekrutmen karyawan untuk Operator dan Teknisi Komputer Kantor di Kabupaten Blitar.

Dalam rekrutmen ini PNM bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar. Beberapa staf Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) dan Informasi Pasar Kerja (IPK) Disnaker Kabupaten Blitar, tampak mengawasi proses rekrutmen tersebut.

Satu per satu para peserta tampak menjalani interviev atau wawancara, terkait latar belakang dan motivasi para pelamar untuk bekerja.Kebetulan pada kesempatan ini, pegawai yang dibutuhkan oleh PT PNM ini semuanya perempuan.

Menurut Kepala Seksi PTKDN dan IPK Disnaker Kabupaten Blitar, Yopie Kharisma Sanusi,pihaknya tidak mencampuri proses rekrutmen ini. PT PNM sendiri yang menentukan jumlah maupun kebutuhan yang diinginkan.

“Disnaker hanya mengawasi saja,” tandas Yopie saat ditemui di kantornya, Senin (29/5/2017).

Jadi, kerjasama ini hanya sebatas fasilitasi saja, sedangkan yang menentukan kebutuhan berapa orang itu hak PNM sendiri. Dia menambahkan, sejak awal program tersebut memang hanya untuk membantu mengantar para tenaga kerja saja. Dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai kebutuhan,’’ kata Yopie. (sk)

Kondisi jalan yang menghubungkan Desa Sidodadi dan Tawangsari di Kecamatan Garum, rusak berat. syukurlah karena proses lelang pembangunan jalan ini

sudah berjalan dengan baik, sehingga pengerjaannya bisa

segera terlaksana.

Sementara itu seorang Anggota DPRD Kab Blitar, Wondo saat ditemui di kediamannya Dusun Klepon menjelaskan, kerusakan jalan itu karena setiap harinya dilalui puluhan truk galian C. Muatannya tidak sesuai dengan kelas jalan, maka jalan tersebut mengalami kerusakan berat. (sk)

DPRD Gresik Diskusikan Draf Ranperda Bersama Akademisi Gresik, Jatim Pos di hotel Surya Tretes, Ka- Sholihuddin mengatakan, tuKiprah DPRD Gresik dalam bupaten Pasuruan pada Se- juan penyelenggaraan agenda pembuatan produk hukum lasa (23/5) pekan kemarin, FGD di antaranya untuk meberupa peraturan daerah dewan menggelar focus matangkan materi ranperda (perda) benar-benar disiapkan group discussion (FGD) untuk sebelum pembahasan dimulai. dengan maksimal. Terbukti mengkaji lebih detail isi draf Ada beberapa tahapan yang sebelum mulai pembahasan ranperda yang bakal dibahas. perlu dipersiapkan dalam rancangan peraturan daerah Semua anggota DPRD Gresik pembuatan perda. Misalnya (ranperda) Kabupaten Gresik hadir mengikuti kegiatan ter- draf dan naskah akademk. tahun 2017 di tingkat panitia sebut.

“Yang kami diskusikan di dalam khusus (pansus), para wakil Wakil Ketua DPRD Gresik FGD tadi, hanya ranperda rakyat tersebut meninisiatif dewan,” katanya, diskusikan terlebih kemarin. dulu dengan akadeSetelah agenda FGD misi. tuntas, sesuai jadwal baDalam agenda kal dilanjutkan dengan pembahasan ranpermenggelar publik hearing da untuk tahap perdengan masyarakat. Detama ini, pihak DPRD ngan melibatkan masyaraGresik menggandeng kat, harapannya mereka perguruan tinggi dari bisa ikut memberikan maUniversitas Jember Anggota DPRD Gresik sedang men- sukan atau mengoreksi (UNEJ). Bertempat dalami pembahasan draf ranperda. sejumlah poin di dalam draf

ranperda.

Begitu selesai melibatkan masyarakat untuk masingmasing ranperda, maka diteruskan ke tahapan rapat paripurna. Kemduian di dalam sidang terhormat itulah, bakal disampaikan beberapa ranperda inisiatif dewan dan ranperda inisiatif eksekutif.

Agenda pembahasan ranperda tahap pertama rencana selesai sampai bulan Juni. Setelah itu, pada bulan Juli akan diteruskan dengan agenda pembahasan anggaran. “Jadi untuk pembahasan tahap pertama ini, memang ditarget pada akhir Juni harus sudah selesai,” jelasnya.

Menurut dia, salah satu perda inisiatif dewan yang bakal dibahas adalah ranperda

tentang perlindungan tenaga kerja lokal (Gresik). Ranperda itu merupakan inisiatif dari komisi IV yang membidangi urusan perburuhan.

Secara umum poin-poin di dalam ranperda tersebut menjelaskan, terkait upaya penyelamatan terhadap tenaga kerja asli Gresik dan mengurangi angka pengangguran.

“Untuk berapa-berapanya (presentase, red) masih belum disinggung,” tutur dia.

Hanya saja, ada skala prioritas untuk masyarakat lokal. Khususnya para remaja yang baru lulus sekolah dengan usia 17 tahun ke atas.

Harapannya melalui perda tersebut, angka penggangguran di Kabupaten Gresik bisa semakin ditekan. “Dalam

pemberian skala prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan para calon pencari kerja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) DPRD Gresik Suberi menjelaskan, dalam pembahasan tahap pertama kali ini ada sebanyak 10 ranperda.

Semuanya dari inisiatif dewan dan eksekutif.

Lebih detailnya ada 6 ranperda merupakan inisiatif dewan dan 4 ranperda dari inisiatif eksekutif. “Dari enam ranperda inisiatif dewan itu, 2 di antaranya merupakan inisiatif dari Bapemperda dan sisanya masing-masing komisi,” katanya. (adv)

Jatim VII

Hal - 9

10 Tahun Perjuangkan Jembatan Mojo-Ngadiluwih Kediri

Kediri, Jatim PosJembatan penghubung antara Kecamatan Mojo dengan Kecamatan Ngadiluwih di Kabupaten Kediri akhirnya dibangun. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Wibowo, pertengahan bulan kemaren.

Warga di Kabupaten Kediri, khususnya yang berada di Kecamatan Mojo dan Kecamatan Ngadiluwih patut bersyukur lantaran jembatan yang menghubungkan kedua wilayahnya tersebut bakal segera terealisasi.

Sejak kepemimpinan Bupati Kediri, H Sutrisno sekitar 10 tahun silam, jembatan ini sudah diperjuangkan untuk bisa dibangun. Upaya

yang dilakukan terus-menerus tersebut, akhirnya bisa terwujud pada masa Bupati Kediri, Hj Haryanti Sutrisno, yang merupakan istri Bupati sebelumnya.

Keberhasilan pembangunan jembatan dengan panjang 182 meter dan lebar 9 meter ini juga tak luput dari perjuangan putra asli Kediri, yakni Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, hingga akhirnya mendapat dukungan dari Presiden RI, Joko Widodo.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam sambutannya di depan jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan jembatan.

“Jujur, ini adalah atas usulan Bapak Sekretaris Kabinet. Bukan apa-apa, ini merupakan pengembangan wilayah karena menurut Pak

Pram, ada ketimpangan antara pengembangan pembangunan wilayah antara barat dan timur Sungai Brantas,” ujar Menteri PUPR yang kemudian disambut tepuk tangan meriah seluruh undangan yang hadir.

Basuki Hadimuljono juga menyampaikan, dengan dibangunnya jembatan Ngadiluwih ini, diharapkan dapat meningkatkan geliat ekonomi di kedua wilayah.

Sementara itu Pramono Anung mengatakan, dibangunnya jembatan tersebut merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri baginya.

Pasalnya, jembatan itu nantinya bisa menghubungkan wilayah Kabupaten Kediri bagian barat dan timur, yang selama ini dipisahkan oleh aliran Sungai Brantas.

“Saya orang yang paling bahagia karena jembatan ini dibangun. Ini adalah keinginan utama saya dengan Pak Tris (sapaan akrab mantan Bupati Kediri, H Sutrisno,red) untuk bisa membangun jembatan yang menghubungkan barat dan timur sungai,” ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan jembatan Ngadiluwih yang menelan dana APBN senilai Rp 32,77 miliar ini nantinya direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2017 mendatang.

Diharapkan, setelah adanya jembatan bisa semakin meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mempermudah akses antara dua wilayah di Kabupaten Kediri. (kominfo/her)

RSUD Kertosono Nganjuk Diresmikan Nganjuk, Jatim PosBertepatan dengan puasa hari pertama pada Ramadhan 1438 Hijriah Rumah Sakit Umum Kertosono di buka secara resmi oleh Bupati Nganjuk Drs. H Taufiqurrahman,MKP. Peresmian yang di laksanakan pada Sabtu sore (27/ 5/2017) tersebut juga tampak hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk Ita Tribawati yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Selain itu hadir pula Wakil Bupati Nganjuk Abdul Wachid Badrus, Ketua DPRD Puji Santoso, Plt Sekda Agoes Soebagijo, Kapolres Nganjuk AKBP Joko Sadono, Komandan Kodim 0810 Letkol Arh Sri Rusyono, Serta jajaran pejabat Pemkab dan juga para camat se Kabupaten Nganjuk.

Pada proses peresmian tersebut di awali dengan penanda tanganan prasasti oleh Bupati

Nganjuk, Taufiqurrahman dengan di dampingi Ita Tribawati dan selanjutnya di lakukan pengguntingan pita sebagai tanda di bukanya RSUD Kertosono untuk pelayanan Umum. Selain itu rombongan bupati juga meninjau sejumlah poli untuk melakukan pengecekan guna persiapan pelayanan pasien.

Seperti di ketahui RSUD baru Kertosono merupakan satu-satunya Rumah Sakit terbesar di Kertosono utamanya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Rumah Sakit yang di bangun di jalan Panglima Sudirman itu dulunya adalah bekas Terminal

Segenap Pimpinan dan Staf

DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KAB. JOMBANG

Bus antar kota yang pemanfaatanya kurang maksimal kemudian Pemkab Nganjuk mengubah fungsi lahan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Nantinya RSUD Kertosono yang di bangun empat lantai tersebut di harapkan kedepannya menjadi rujukan untuk daerah di sekitar yaitu Jombang dan Kediri.

Pada kesempatan tersebut

SELAMAT dan SUKSES HUT Ke-16

Ir. HARI OETOMO, M.Si Kepala Dinas

Kediri, Jatim PosUpaya Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk mengurangi angka pengangguran d wilayahnya terus digalakkan. Salah satunya melalui program Pelatihan Masyarakat Kota Kediri Mandiri, yang digelar di Convention Hall Kediri Mall, akhir bulan kemaren Wakil Walikota Kediri, Hj Lilik Muhibbah mengatakan, Pemkot Kediri berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan cara mengurangi angka pengangguran. “Saya dan bapak Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar memiliki aksi 9 dalam membangun Kota Kediri. Salah satunya adalah menekan angka pengangguran di Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan salah satu upayanya,” ujarnya saat sambutan.

Ning Lik, sapaan akrab Wawali mengaku, pelatihan ini diberikan secara gratis dan peserta akan diberikan skill yang dapat menunjang saat memasuki dunia kerja maupun menjadi seorang enterpreneur.

“Para peserta pelatihan akan

Taufiqurrahman menegaskan dengan di bangunnya Rumah Sakit baru di Kertosono di harapkan pelayanan pada pasien baik rawat inap maupun rawat jalan bisa di lakukan dengan maksimal. “Pelayanan untuk seluruh pasien harus di lakukan lebih baik dari sebelumnya,” tutur Taufiq.

Sementara itu Direktur RSUD Kertosono dr. Tien Farida Yani, MMRS menyambut baik dengan di bukanya Rumah Sakit tersebut.

“Kami berterima kasih pada bapak bupati yang telah sudi meresmikan beroperasinya rumah sakit kertosono”. tutur Tien Farida.

Lebih lanjut Tien Farida mengatakan akan melaksanakan tugas

Segenap Pimpinan dan Staf

dibekali skill sesuai dengan bidang yang diinginkan. Kita tidak mau warga Kota Kediri hanya duduk diam. Mereka harus punya bekal untuk bersaing apalagi saat ini sudah masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN,” jelasnya.

Kepada seluruh peserta pelatihan, Ning Lik berpesan agar pelatihan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. “Saya harap semua peserta mengikuti pelatihan ini dengan seksama. Karena pelatihan yang diberikan akan bermanfaat dan menjadi bekal masuk dunia kerja,” tuturnya.

Untuk diketahui, ada 13 bidang yang diberikan dalam pelatihan ini. Diantaranya otomotif, garmen, handmade, kecantikan, bordir, kuliner, keamanan, kehumasan, akupresure, akupuntur, mengemudi, desain grafis, dan informatika. Dari pelatihan yang diikuti oleh 700 peserta ini, diharapkan nantinya bisa menyerap 30.000 tenaga kerja dalam waktu 5 tahun. (adv/hms/her)

dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat Kertosono dan sekitarnya. “Dengan kerjasama yang baik seluruh dokter, perawat, serta seluruh staf kami yakin bisa membawa RSUD Kertosono menjadi lebih bisa bersaing dengan Rumah Sakit lain dalam pelayanan terbaik pada pasien,” terang Tien Farida yang sebelumnya pernah menjabat Kepala UPTD Puskesmas Sukomoro Nganjuk.

Pada kesempatan peresmian RSUD Kertosono tersebut adalah moment yang spesial bagi Taufiqurrahman karena bertepatan dengan ulang tahun bupati yang sudah dua periode memimpin Kabupaten Nganjuk tersebut. (Her/ADV/HMS)

Segenap Pimpinan dan Staf

DINAS PERUMAHAN dan PERMUKIMAN

DINAS PETERNAKAN

KAB. JOMBANG

KAB. JOMBANG

Mengucapkan

Mengucapkan

Kurangi Angka Pengangguran Melalui Program Pelatihan Mandiri

Mengucapkan

SELAMAT dan SUKSES HUT Ke-16

SELAMAT dan SUKSES HUT Ke-16

Ir. ARIF GUNAWAN, ATP, SP1 Kepala Dinas

Ir. JUFRI, M.Si Kepala Dinas

Jatim VIII

Hal - 10

Ribuan Keluarga Lumajang Terbebas dari Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Lumajang, Jatim PosDinas Sosial Kabupaten Lumajang bersama Bank BNI Cabang Lumajang melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH). Acara penyaluran menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut dilaksanakan di Balai Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Sabtu (3/6).

Launching Kartu Keluarga Sejahtera tersebut dilaksanakan oleh Bupati Lumajang, Drs. As’at, M.Ag. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Lumajang, dr.

Buntaran Supriyanto, M.Kes, Asisten Pemerintahan, Susiyanto, SH

dan Pimpinan BNI Cabang Lumajang, Joko Setyono.

Program Keluarga Harapan yang merupakan program Kementrian Sosial dimulai sejak tahun 2013 di Kabupaten Lumajang dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 14.238 keluarga.

Di akhir tahun 2016, total bantuan sebesar Rp. 42.714.050.000 telah tersalur kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 29.253 keluarga.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh masyarakat melalui PT. Pos Indonesia.

Pimpinan BNI Cabang Lumajang mengatakan bahwa mekanisme

penyaluran di tahun 2017 ini akan disalurkan non tunai. “ Harapannya dengan mekanisme ini, penerima manfaat, tepat jumlah, tepat sasaran, efisien dan efektif”, ujar Joko Setyono.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Drs. Hariyono menyebutkan bahwa Tahun 2017 Keluarga Penerima Manfaat terkoreksi menjadi 28.903 keluarga. “Turun dari tahun sebelumnya dikarenakan anak dari keluarga penerima manfaat sudah tidak sekolah lagi”, ujar Drs. Hariyono Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.

Faktor lain yang menyebabkan

penerima manfaat turun karena buah hasil pendamping PKH yang membuat anggota KPM naik pendapatan dan taraf hidupnya sehingga dinyatakan lulus dari keanggotaan KPM. “Jadi total sekitar 1000 keluarga di Kabupaten Lumajang sudah terbebas dari kemiskinan”, ujar Hariyono.

Penyaluran bantuan sosial non tunai dirasa Bupati bisa mengurangi

penyelewengan. Dengan sistem ini, bantuan akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat. “Program ini jangan sampai salah sasaran, bantuan ini juga harus digunakan sebaik-baiknya, anaknya harus sekolah, agar misi negara menciptakan generasi dengan SDM yang bagus terpenuhi”, ujar Bupati. (yud/fir/Kominfo-lmj)

Jombang Raih Penghargaan Opini WTP dari BPK-RI

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat menerima Laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dari Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur.

Jombang, Jatim PosKinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mendapat apresiasi positif dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Hal ini diketahui setelah BPK-RI memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Penghargaan Opini WTP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herowijayanto, SE,MM,AK,CA di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, akhir bulan kemaren.

Ini adalah penghargaan keempat kalinya secara berturut turut sejak Tahun 2012, Kinerja Keuangan Pemkab Jombang selalu mendapat

Penghargaan Opini WTP oleh BPKRI. Bersama dengan Kabupaten Jombang ada 7 Kabupaten lain di Jawa Timur yang juga menerima penghargaan tersebut diantaranya Pasuruan, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo Bondowoso, Pacitan dan Tuban. “Delapan Kabupaten ini adalah kloter pertama yang menyerahkan audit laporan keuangan tepat pada waktunya,”Tandas Novian Herowijayanto Kepala BPK Jawa Timur saat memberikan apresiasi.

Pria berkacamata ini juga memberikan apresiasi kepada Para Bupati dan Aparaturnya yang telah melakukan audit keuangan dan melakukan pelaporan tepat pada waktunya.

“Semoga prestasi ini mampu mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang membanggakan,”Pungkas novian dalam sambutannya.

Ketua DPRD Jombang, H.Joko Triono yang turut mendampingi Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat menerima penghargaan tersebut menyampaikan selamat kepada Bupati dan Aparaturnya yang telah melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik serta melakukan audit pelaporan keuangan tepat pada waktunya.

Hal ini, Kata H.Joko Triono membuktikan bahwa Pemkab Jombang mampu mempertahankan kompe-

tensinya dalam pengelolaan keuangan daerah. “Penghargaan WTP untuk laporan keuangan daerah artinya tak sepeserpun anggaran yang diselewengkan oleh Pemkab Jombang. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat dan prestasi ini harus terus dipertahankan,” Ujarnya.

Dijelaskan oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditorehkannya predikat WTP dari BPK RI merupakan hasil kerja keras dari semua jajaran aparatur Pemkab.

Mulai dari tingkat organisasi pemerintah daerah sampai tenaga teknis yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan stadarisasi akuntansi pemerintah.

“Opini WTP dari BPK ini akan menjadi motivasi bagi kami dan seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Jombang untuk terus menyempurnakan laporan keuangan secara baik dan transparan,” jelasnya.

Tak lupa, Bupati Nyono pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran birokrasi, DPRD, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat atas peran serta, kerja sama,dan dukungannya terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Jombang WTP. (Her/Nik/kom)

Bupati Kediri Lantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV Kediri, Jatim PosBertempat di Ruang Kilisuci Kabupaten Kediri, Jumat (2/6/ 2017) dilaksanakan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Hadir di acara pelantikan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, para Asisten Sekda, Staf Ahli dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kediri lainnya.

Dalam sambutannya, dr. Hj. Haryanti Sutrisno menyampaikan bahwa pelantikan tidak sematamata untuk mengisi kekosongan jabatan, akan tetapi yang lebih penting adalah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sehingga organisasi dapat lebih cepat bergerak dan merespon berbagai kebijakan serta perubahan lingkungan guna mencapai tujuan.

Melalui proses promosi, mutasi dan rotasi, Bupati Kediri berharap mampu menumbuhkan semangat kerja dan inovasi baru guna memperkuat kompetensi dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

“Reformasi birokrasi menuntut

kita untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, berkualitas dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, cara kerja berbasis teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa ditawartawar lagi. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut kita untuk selalu belajar, mengerti dan memahami sehingga kita tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi tersebut,” tutur beliau.

Di hadapan seluruh hadirin, Bupati Kediri juga menekankan bahwa setiap pejabat harus bisa menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi terlaksananya seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai SOP, prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Total 8 orang dilantik pada pelantikan pejabat struktural kali ini, yakni 2 orang dari Eselon III dan 6 orang dari Eselon IV. (kom/Her)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Pemudik Bisa Optimalkan Tiga Jalur Mudik KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan persiapan jalur mudik yang menuju ke Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, imbauan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Samadi, pemudik bisa mengoptimalkan tiga jalur, yaitu Pantura, Tol Cipali dan Selatan.

Tujuannya, agar tidak terpusat di satu titik sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup parah seperti tahun lalu. Bahkan, menurut dia, jalur Selatan masih banyak jalan alternatif, sehingga bisa lebih cepat tiba di tujuan.

“Harapannya bisa menggunakan ketiga jalur itu, semuanya sudah dioptimalkan jalannya,” kata Budi seperti dilansir dari laman NTMCPolri, Sabtu

Jalur mudik Pantura 2017 di Tuban mulai diperbaiki.

(3/6/2017).

Budi mencontohkan, jika di satu titik terlalu banyak mobil, maka akan dialihkan ke dua jalur yang tersedia. “Misalnya di Tol Cipali kebanyakan, kita akan buka tutup dan diarahkan ke Selatan atau Utara,” kata dia.

Rencana ini, kata Budi sudah disepakati oleh pihak ke-

Raisa ... nyanyi. Banyak dong yang penasaran seperti apa masakan oleh penyanyi 26 tahun itu.

Meski sedang sibuk, nyatanya Raisa tetap menyempatkan diri untuk menyiapkan hidangan berbuka sendiri. Sudah cantik, jago masak, tentunya wanita idaman banget.

Raisa sendiri juga tak lama lagi akan segera menikah dengan Hamish Daud setelah resmi bertunangan, Minggu (21/5/2017) lalu. Diungkapkan keduanya akan melangsungkan pernikahan pada akhir 2017

dari halaman 1 mendatang.

Pasangan penyanyi Raisa Andriana dan presenter Hamish Daud ini memang terpaut usia 10 tahun. Namun perbedaan itu mengurangi niat mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kabar mengejutkan itu bahkan sukses mencuri perhatian publik, dan juga disebut-sebut menjadi hari patah hati nasional.

Hubungan Raisa dan Hamish memang terbilang singkat, keduanya diketahui menjalin hubungan belum sampai

Perusahaan Wajib ... kan melalui media massa. Saya harapkan seluruh perusahaan bisa memberikan THR sebelum batas waktu yang ditentukan,” tuturnya.

Ia percaya perusahaan di Jawa Timur dapat menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang THR de-

ngan baik. Selain menghindari sanksi, memberikan THR tepat waktu juga untuk menghindari aksi demo yang dapat mengganggu produktifitas kerja.

“Jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan itu yang merupakan kesepakatan pengusaha dengan peker-

Fantastis PAD ... baya yang populer dengan panggilan Risma tersebut berkat kerja keras semua pihak dalam wujud pelayanan kepada masyarakat /warga kota Surabaya dengan menerapkan pembayaran on-line yang bisa diakses melalui gadget.

Dengan pelayanan on-line memudahkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mencegah kebocoran pajak. Sebab proses pembayaran pajak lebih mudah dan transparan serta “tanpa calo”.

Hasilnya kata Risma peningkatan pesat pendapatan pajak setiap tahunnya mulai tahun 2010. PBB naik 11,5 %, BPHTB naik 19,4 %,dan Retoran naik 20,3 %.

Masih kata Risma , kenaikan tersebut berdampak pada adanya peningkatan tajam terhadap Pendapatan Asli Daerah dari kurang 30 % menjadi 60 %, suatu pencapaian yang sungguh membanggakan!.

Peningkatan PAD menurut Risma juga berdampak langsung pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD yang meningkat dari Rp.4,19 Trilyun menjadi Rp.8,56 Trilyun.

Yang lebih menggembirakan penyerapan APBD meningkat dari sebelumnya hanya 72,25 % menjadi 88,15 % de-

polisian. Bahkan, Kemenhub juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kapolri terkait kesiapan angkutan jelang mudik Lebaran sejak Maret lalu. “Kita akan rapat lagi dan kita akan menugaskan Basarnas untuk menyediakan helikopter di Cipali,” ucap Budi. (ist)

ngan porsi realisasi belanja modal naik hampir 100 %.

Berbagai Infrastruktur Terus Dibangun Pada bagian lainnya Risma bertekad untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya secara berkualitas dengan terus meningkatkan pembangunan baik phisik maupun non phisik / SDM. Jika pada tahun 2015 sempat menyentuh angka 5,8 %, tahun ini pertumbuhan ekonomi Surabaya diharapkan mampu melewati 7%.

Pertumbuhan ekonomi kata Risma akan terus dimbangi dengan pengendalian inflasi melalui Operasi Pasar, Pasar Murah, Bazar Ramadhan dengan fokus pada sembako seperti beras, Gula, Minyak gorengan dan lain sebagainya termasuk daging sapi segar mulai harga Rp.70 ribu /kg.

Berkat upaya-2 tersebut pengendalian inflasi di Surabaya yang pada tahun sebesar 7,9 % pada tahun 2016 dapat diturunkan menjadi 3,22%,ujar Risma meyakinkan. Yang juga menggembirakan, sejak 2010 Pemkot Surabaya berhasil membangun 315 KM jalan baru.

Pembangunan jalan baru diharapkan menjadi keunggulan nyata Surabaya sebagain

setahun. Hanya saja, Raisa dan Hamish sempat kucing-kucingan dan enggan berbicara terkait hubungan mereka.

Baru sejak Desember 2016 mereka mulai buka-bukaan soal hubungannya. Setelah terbuka lewat media sosial, Raisa dan Hamish tak lagi ragu memamerkan kebersamaan mereka di muka umum. Mereka sering tertangkap media jalan berdua.

Raisa dan Hamish juga tak sungkan memberi dukungan dengan hadir di berbagai kegiatan pasangannya. (*/yus)

dari halaman 1 janya, maka harus dibayarkan sesuai dengan PKB. Selain itu, kalau ada perusahaan atau pengusaha yang kurang mengerti perhitungan THR, maka bisa langsung ke posko pengaduan THR yang ada di kantor Disnakertrans Jatim,” ujar Setiajit. (*/komf)

dari halaman 1 pintu gerbang perekonomian Jawa Timur dan kawasan Timur Indonesia ujar Risma dengan penuh harap.

Dalam penanggulan banjr sudah banyak hal yang telah dilakukan dengan hasil lebih baik.Pemkot Surabaya telah membuat 30 embung/boezem yang bisa menampung air lebih dari 5 juta meter kubik.

Tampungan air kata Risma juga dapat berfungsi sebagai resapan saat musim kemarau.

Di bidang SDM kata Risma melalui kualitas pendidikan yang unggul dengan diiringi kerja keras dan disiplin diharapkan menjadijembatan emas peningkatan daya saing kota secara berkelanjutan.

Ribuan Beasiswa telah disiapkan baik dari Pemkot Surabaya maupun Badan Usaha yang peduli untuk keluarga miskin dapat bekerja cepat, pendidikan Vokasi, Diploma 1 dan 3 seperti Keperawatan, Perhotelan, Pelayaran, Perkapalan, Desain Produk, Sistem Informasi, Teknik Informatika dan lain sebaginya termasuk Pilot dan pendidikan enginering Surabaya Kota Sentosa Diahkir sambutanya Risma menyatakan kesemuanya itu dapat diraih dan dirasakan hasilnya karena Surabaya untuk

Kerusakan ... ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim DR Ir. Heru Tjahyono.

Melalui Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap, belum lama ini mengundang perwakilan kesebelas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di seluruh Pesisir Kabupaten Malang untuk menghadiri Sosialisasi Penyadaran Hukum tentang Peraturan Perundang – undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan pada bulan Mei 2017 bertempat di aula pertemuan UPT P2SKP, Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi dan membina POKMASWAS untuk mengetahui dasar – dasar hukum di dalam pengellaan sumber daya kelautan perikanan, sekaligus sebagai wadah silaturahmi antar POKMASWAS Pesisir Kabupa-

ten Malang untuk berbagi pengalaman dan hambatan akan kegiatan pengawasan yang mereka laksanakan di masing – masing kawasan pengelolaan mereka. Dalam acara ini, disampaikan dua sesi materi dan satu sesi diskusi, yakni materi pertama mengenai “Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan” yang disampaian oleh kepala UPT P2SKP Pondokdadap dan materi kedua mengenai “Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Peraturan Bidang Perikanan Terkini” yang disampaikan dari Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sedangkan sesi diskusi mengenai inventarisasi potensi, hambatan, dan permasalahan dipimpin oleh Ketua POKMASWAS Gatra Olah Alam Lestari (GOAL). Sosialisasi ini dimoderatori oleh Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan UPT P2SKP.

INKA Selesaikan ... dari PT KAI (Persero) yang akan digunakan sebagai moda transportasi angkutan Lebaran Tahun 2017.

“Sebanyak enam “trainset” atau 66 unit sarana tersebut saat ini dalam proses pengujian.

Kereta-kereta itu untuk tambahan angkutan Lebaran 2017,” ujar Senior Manager Secretary, Public Relations, dan CSR, PT INKA(Persero) Cholik Mochamad Zam Zam di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (3/6/ 2017).

Menurut dia, enam rangkaian kereta api yang diproduksi INKA tersebut, merupakan kereta K3 Premium yang masingmasing rangkaian memiliki 11 gerbong.

Sesuai rencana, enam rangkaian kereta api tersebut akan siap dioperasikan pada 14 Juni 2017. Dengan jumlah tersebut, diharapkan akan mampu menambah kapasitas penumpang hingga 4.500 orang pada masa angkutan lebaran mendatang.

Cholik menjelaskan, selain

enam rangkaian kereta untuk tambahan angkutan Lebaran 2017, PT INKA (Persero) saat ini juga sedang mengerjakan proyek pengadaan 438 unit kereta berbagai tipe pesanan dari PT KAI (Persero).

“Pengadaan 438 kereta tersebut merupakan upaya PT KAI (Persero) untuk melakukan peremajaan sarana kereta api yang dimilikinya,” kata dia.

Dimana, penyerahan pada tahun 2017 direncanakan sekitar 100 unit, sedangkan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2018. Untuk mengerjakan proyek tersebut, PT INKA (Persero) telah mendapat pendanaan dari sindikasi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 1,69 triliun.

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT INKA (Persero) Mohammad Nur Sodiq mengatakan, pendanaan tersebut merupakan bentuk sinergi BUMN dalam rangka mendukung penguatan infrastruktur kereta api

Peraturan ... atas kampanye ASI Eksklusif.

“Saya berharap tidak ada petugas kesehatan yang menjadi sales susu produk dari pabrik pengganti ASI. Semua elemen kesehatan dan masyarakat harus giat mengkampanyekan ASI dan harus terawasi. Sehingga tidak ada indikasi petugas kesehatan yang justru menjadi sales suatu produk susu pengganti ASI,” harapnya.

Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna mengemukakan hal

itu saat melaunching Perda tentang ASI (Air Susu Ibu) dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Solaris Hotel Malang, Jl. Raya Karanglo No.69, Kecamatan Singosari, Jum’at pagi. Selain Bupati Malang acara ini juga di hadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Direktur GAIN Indonesia, Seluruh pejabat Pemkab Malang dan Camat serta perwakilan pengurus Penggerak PKK Ka-

semua.

Surabaya kota yang terbuka dan rukun, terdiri dari berbagai Agama dan asal usul, bersatu dalam gotong royong.

Kita semua bersaudara.

Gotong royong bukan hanya jiwa bangsa, namun juga modal sosial mengahadapi masa depan.

Surabaya sekarang telah dikenal dunia Internasional.

Berbagai perhargaan telah berhasil diraih oleh Surabaya. Pada

tahun 2016 dan 2017 ini Kota Surabaya telah menerima 51 buah penghargaan Nasional dan 8 buah penghargaan Internasional.

Tetaplah bekerja keras yang ikhlas dan dengan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan Surabaya kota “Sentosa” yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis Rkologi, pesan Risma kepada seluruh warga kota Surabaya. [Gatot.S/Jatim Pos]

dari halaman 1 Hasil dari kegiatan yang diperoleh adalah bahwa para pelaku pengawasan (POKMASWAS) masih menghadapi beragam hambatan dan permasalahan baik secara intern maupun ekstern dari kelompok itu sendiri. Dari segi intern kebanyakan POKMASWAS masih belum menguasai metode pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada pada wilayahnya, sehingga pemanfaatannya masih jauh dari optimal.

Sementara dari segi ekstern, tumpang tindih kewenangan pengelolaan pesisir masih menjadi isu yang umum dialami oleh hampir semua kelompok yang ada di kawasan Pesisir Kabupaten Malang, sehingga masyarakat berharap akan kebijakan atau kesepakatan antar lembaga terkait agar pengelolaan yang dilakukan oleh pihak lembaga dan masyarakat tidak saling bertentangan dan merugikan salah satu pihak yang terlibat. (ist)

dari halaman 1 yang menjadi program prioritas pemerintah.

“Pendanaan sindikasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan “funding” PT INKA (Persero), dimana pada tahun 2017 membutuhkan pendanaan hingga Rp7 triliun,” kata Sodiq.

Sisi lain, PT INKA (Persero) saat ini juga sedang menyelesaikan pembuatan 10 rangkaian KRL Bandara SoekarnoHatta (Soetta) serta delapan rangkaian LRT untuk kegiatan Asian Games di Palembang.

Sedangkan di pasar luar negeri, INKA sedang menyelesaikan proses kontrak untuk ekspor 50 kereta penumpang “Broad Gauge” (BG) dan 200 kereta penumpang “Meter Gauge” (MG) ke Bangladesh yang didukung dengan pendanaan program “National Interest Account” (NIA). Hal membanggakan lainnya, INKA sedang melakukan negosiasi untuk memenuhi kebutuhan kereta api di negara-negara benua Afrika. (ant)

dari halaman 1 bupaten Malang.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa ASI sangatlah penting untuk pertumbuhan balita, “ASI 6 bulan merupakan makanan paling sehat di masa keemasan ibu pasca melahirkan, maka dengan adanya Perda (Peraturan Daerah) tentang ASI ini agar dilaksanakan dengan harapan, ASI ini benar-benar bisa dinikmati sang buah hati,” ungkapnya.

Sementara itu dr. Abdurachman, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjelaskan bahwa dengan adanya Perda ini nantinya akan mengurangi resiko bayi tidak sehat. “Karena dengan mengoptimalkan ASI tersebut imunitas bayi akan lebih baik.

Bukan hanya Pemerintah yang meyakini ASI adalah konsumsi terbaik akan tetapi didalam agama (Islam) juga jadi sebuah perintah jika ASI Eksklusif adalah sebuah amal kebaikan,” terangnya. (bam/yon)

Hal - 12 Edisi No.255 Tahun XVI ~ Minggu I Juni 2017

Pemprov Jatim Mulai Promosikan Wisata Sumenep SUMENEP adalah salah satu Kabupaten dibagian ujung timur Madura. Sumenep memiliki banyak kepulauan, namun selama ini kurang dilirik oleh para wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto, M.Si, akhirnya mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang ingin dipromosikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Jarianto, pihaknya ingin mempromosikan wisata pantai, kuliner, dan budaya di Kabupaten Sumenep. Karena itu disela-sela acara Majapahit Travel Fair 2017, ia menawarkan ke buyers untuk mengunjungi destinasi wisata Pulau Gili Labak, Pantai Lombang, dan tempat pembuatan keris di Desa Aeng Tong Tong.

“Kami tawarkan wisata alam. Tapi juga memperkenalkan tempat wisata sejarah. Ada mesjid bersejarah.

Ada Asta Tinggi, Museum Keraton,” jelas Jarianto.

Gili Labak, memang me-

rupakan salah satu pulau yang cukup terkenal di Sumenep. Meski masih pulaupulau lainnya, seperti Pulau Poteran, Pulau Oksigen Gili Iyang, Pulau Gili Genting.

Pulau Gili Labak adalah pulau kecil yang mempunyai pasir putih, biru laut dan desiran ombak yang tenang.

Ternyata yang mempunyai Gili bukan hanya Lombok, di Propinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Sumenep, Madura juga mempunyai beberapa Gili.

Salah satunya adalah Gili Labak, pulau yang berada paling ujung timur pulau Madura dan tempat wisata di Jawa Timur ini belum banyak orang yang mengetahuinya sehingga pulau ini jarang dikunjungi oleh para wisatawan.

Nama pulau ini dulunya adalah pulau tikus. Karena dulunya tempat ini adalah sarang tikus. Karena keindahan pulau ini melebihi nama aslinya (pulau tikus), Pulau ini diganti namanya menjadi Pulau Gili Labak, yang lebih enak disebut dengan

dialek Bahasa Madura.

Pantai Lombang Pantai Lombang Sumenep di Madura mulai dikenal pada tahun 2000, yang kala itu banyak turis mancanegara yang turut serta meramaikan pantai ini. Di pantai ini ribuan pengunjung datang setiap harinya. Pantai Lombang adalah satu satunya pantai yang paling sering dikunjungi dan termasuk pantai yang paling favorit bagi masyarakat Madura.

Bahkan pernah mencapai 50 ribu pengunjung pada saat musim libur tiba.

Pantai Lombang memiliki pasir putih yang menghampar luas sejauh 12 km di sepanjang pantai. Dan pasir putih ini menjadi salah satu permainan favorit para wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Beberapa di antara mereka menggambar dan menulis di atas pasir, lalu memotret nya. Dan ada juga beberapa dari mereka yang lari kejar-kejaran.

Pantai Lombang Sumenep memiliki ombak yang

Destinasi Gili Labak, pulau kecil di Sumenep yang mempunyai pasir putih, biru laut dan desiran ombak yang tenang. tidak begitu besar, sehingga tidak berbahaya untuk berenang maupun aktivitas lain seperti snorkeling. Apabila ingin berenang, di lokasi pantai sudah disediakan tempat untuk menyewa perlengkapan renang seperti ban pelampung. Sehingga bagi mereka yang tidak dapat berenang tetap dapat berenang untuk sekedar menik-

Jatim Jadi Destinasi Pariwisata Dunia

Kawah Ijen yang apinya berwarna biru serasi dengan warna air danaunya yang juga kebiruan.

JAWA Timur memiliki berbagai macam tempat pariwisata, yang tersebar di 38 kabupaten kota. Dengan berbagai potensi pariwisata tersebut, Jatim bisa menjadi destinasi pariwisata terkemuka di dunia.

Ini dikatakan Gubernur Jatim, Soekarwo, saat membacakan Nota Penjelasan Gubernur Jatim Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 -2032 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jumat (2/6).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, pariwisata merupakan lokomotif pembangunan ekonomi di berbagai negara karena memberikan devisa besar dari banyaknya wisatawan yang berkunjung dan berbelanja. Selain itu, banyak bidang yang bisa digerakkan dari sektor pariwisata. Dengan demikian, sektor pariwisata bisa berkembang menjadi industri besar dan

menjadi sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. “Adanya pariwisata ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat,” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Dengan banyaknya tempat wisata, serta ditunjang Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, lanjut Pakde Karwo, Jatim bisa menjadi kekuatan pariwisata. Oleh sebab itu, harus dilakukan pembangunan di sektor pariwisata yang berkelanjutan, dan sektor pariwisata juga dijadikan prioritas, serta disertai perencanaan yang baik.

“Pemprov Jatim segera berbenah agar bisa bersaing dengan wilayah lain,” ucapnya.

Ditambahkan, agar bisa menjadi destinasi pariwisata terkemuka di dunia, Jatim harus mengembangkan berbagai hal. Antara lain menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, muda dicapai, berwawasan lingkungan dan bisa meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

Selain itu juga harus dilakukan pemasaran pariwisata yang bisa meningkatkan kunjungan wisatawan mancangara dan nusantara.

Bidang industri juga harus diperhatikan yaitu harus berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, dan wajib memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan. Untuk mewujudkannya, ditegaskan Pakde Karwo, perlu kerjasama semua pihak.

Kawah Ijen Dikelola Pusat Sementara itu objek wisata Kawah Ijen yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi yang dikenal dengan apinya yang biru, menurut rencana akan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat.

“Objek wisata Kawah Ijen di Kecamatan Ijen sudah masuk Kawasan Strategi Pariwisata Nasional atau KSPN, yang nantinya pengelolaan objek wisata kawah yang dikenal dengan api birunya itu langsung Pe-

merintah Pusat,” kataKepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bondowoso, Adi Sunaryadi, Rabu (31/5/2017).

Ia mengemukakan, saat mengikuti rapat di Kementerian Pariwisata RI beberapa waktu lalu juga membahas terkait pengelolaan wisata Kawah Ijen yang diperkirakan akan dikelola oleh investor yang ditunjuk. Karena pada rapat waktu itu juga hadir beberapa investor.

Secara geografis, katanya, wisata Kawah Ijen terbagi dua antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi.

Tetapi untuk pengelolaan selama ini dikelola oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jember.

“Jadi kawasan wisata Kawah Ijen itu nantinya akan menjadi wisata internasional yang akan dilengkapi dengan kereta gantung dari paltuding hingga menuju ke kawah. Dan pengunjung dapat menikmati kawah serta kawasan wisata alam tersebut dari atas kereta gantung,” ucapnya.

Menurut Adi, kendati status cagar alam berubah menjadi taman wisata alam, namun fungsinya sebagai cagar alam akan tetap dijaga atau hanya pemanfaatannya saja yang akan berubah.

“Dari hasil rapat kami di Kementerian Pariwisata di Jakarta beberapa waktu lalu, kereta gantung yang akan dibangun di kawasan wisata Kawah Ijen itu aksesnya akan lebih banyak dari Bondowoso. Oleh karenanya kami terus aktif mengikuti rapat di kementerian,” tuturnya. (kom/**)

mati gemulai ombak.

Desa Aeng Tong Tong Madura juga dikenal menyimpan kekayaan budaya yang sangat menawan. Selama berabad-abad Madura telah menjadi daerah kekuasaan yang berpusat di Jawa. Sekitar tahun 900– 1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur, sehingga ada banyak peninggalan sisa kekuasaan kerajaan dan keraton di sini.

Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Madura adalah mahakarya keris yang dibuat di Desa Aeng Tong Tong di Sumenep. Di tempat inilah penduduk satu desa membuat keris berkualitas. Dan hampir keseluruhan penduduk desa Aeng Tong Tong ini menjadi mpu pembuat keris.

Desa inilah yang masih bertahan mempertahankan budaya sejak zaman Kerajaan Sumenep. Dahulu para raja Madura mempercayakan

pembuatan keris dan senjata untuk prajurit Kerajaan Sumenep dari desa ini. Desa Aeng Tong Tong dipercaya sebagai daerah asal para mpu keris pada zaman kejayaan Kerajaan Sumenep.

Desa Aeng Tong Tong sendiri mempunyai arti khusus. “Aeng” berarti air dan “Tong Tong” berarti jinjing.

Maksudnya masyarakat desa yang selalu menjinjing air dari luar desa. Nama desa ini menggambarkan betapa sulitnya mencari sumber air di desa mereka yang terlihat kering.

Transportasi menuju Madura dari Surabaya sangat mudah. Jarak Surabaya-Madura memang sangat dekat.

Apalagi kini sudah ada Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Jawa Timur.

Anda bisa menggunakan kendaraan umum maupun pribadi ke Kota Sumenep Madura yang memakan waktu perjalanan darat 4-5 jam. (ist)

Hal - A Edisi No. 255 Tahun XVI ~ Minggu I Juni 2017

Laporan Dari Reses I Tahun 2017

Banyak Permasalahan Butuh Perhatian Pemerintah RESES mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan pembangunan di Jawa Timur, melalui reses juga penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.

Pada tanggal 3 s/d 8 April 2017 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil IV telah melaksanakan kegiatan reses I tahun 2017 guna menyerap aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang berkembang di daerah Kabupaten Jember

dan Kabupaten Lumajang. Seperti diketahui bahwa di daerah selalu muncul permasalahan, baik permasalahan yang baru maupun lama yang membutuhkan perhatian Pemerintah. Permasalahan tersebut dapat disalurkan secara kelembagaan melalui lembaga Perwakilan Rakyat dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dalam laporan ini Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa bhakti 2014-2019 Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Jember dan Lumajang dengan juru bicara Ir H Artono, menyampaikan laporannya pada rapat paripurna, Rabu (24/5/2017).

Laporan itu memuat pokok-pokok permasalahan yang telah disesuaikan dengan masingmasing bidang antara lain bidang Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan dan bidang Kesejahteraan Rakyat, termasuk di dalamnnya meliputi kesePelaku UMKM lokal harus diproteksi dari hatan, pembangunan, ritel modern seperti Alfamart dan dan pertanian.

Indomaret yang makin menggurita ke Menurut Dapil IV, di daerah.Caranya,pemerintah harus lebih bidang Keuangan Peselektif mengeluarkan ijin. merintah harus mendo-

rong sektor ritel yang tahan terhadap terpaan resesi ekonomi seperti inflasi atau krisis moneter, di antaranya usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).

Para pelaku UMKM ini adalah pelaku usaha yang mandiri tidak bergantung pada pinjaman bank, mereka bisa tetap eksis meski krisis keuangan global menerpa Indonesia. Karena itulah keberadaan UMKM lokal harus didorong agar lebih maju dan berkembang. Pelaku UMKM lokal harus diproteksi dari ritel modern yang makin menggurita ke daerah.

Pemerintah harus bisa memproteksi lewat Peraturan Daerah untuk mengatur keberadaan ritel modern agar tidak masuk ke perkampungan, sehingga mematikan UMKM lokal.

Pemerintah harus memberikan prioritas kepada UMKM lokal agar bisa berkembang di wilayah pedesaan dan permukiman, karena itu selain membatasi ritel modern seperti alfamart dan indomart. Pemerintah harus harus lebih selektif mengeluarkan ijin bagi pembangunan ritel modern.

Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang berharap Pemerintah Provinsi bisa menertibkan tambang pasir ilegal, sebab pasca keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan menerbitkan ijin ada di Pemerintah Provinsi. Kalau tambang resmi minimal ada pajak yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang nantinya bisa digunakan untuk membangun daerah sekitar pertambangan. Tapi sebaliknya kalau ilegal hasilnya hanya dinikmati segelintir orang, karena itu harus ada langkah penertiban serta pengawasan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Kesejahteraan Koordinator Dapil IV H Miftahul Ulum S.Ag.M.Si, mengatakan, masih amburadulnya data masya-

rakat yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mendapat perhatian dari Anggota DPRD Jawa Timur Dapil IV (Jember-Lumajang). Banyak masyarakat miskin yang tidak tercover oleh KIS atau BPJS, masih kacaunya data pemegang KIS dan BPJS karena proses peralihan dari Jamkesda. Bahkan jaminan kesehatan bagi orang miskin itu banyak tidak tepat sasaran.

Masyarakat menengah ke atas yang seharusnya tidak mendapatkan jaminan kesehatan, mengakibatkan warga tidak mampu tidak masuk kuota. Ada dualisme yang berbeda, ini dampak dari transisi sistem kesehatan. Tetapi yang harus jadi prioritas adalah warga tidak mampu harus masuk kuota agar mendapatkan jaminan kesehatan. (ist)

Banyak “Gakin Palsu” di Wilayah Dapil III TEMA atau fokus Reses I Tahun 2017 ini adalah “Evaluasi APBD Tahun 2016 dalam rangka Pembahasan LKPJ dan Perhitungan akhir anggaran”.

Berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan di daerah masingmasing konstituen oleh Anggota Dapil III diperoleh berbagai aspirasi yang harus diperjuangkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah meliputi perbaikan infrastruktur pertanian (saluran tersier lama) yang telah rusak serta infrastruktur utilitas umum. Aspirasi lain dari masyarakat juga sangat mengharapkan fasilitasi bantuan permodalan, serta perbaikan gedung dan ruang kelas madrasah dan tempat ibadah.

Menurut Dapil III (Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi) dengan juru bicara Dra Hj Ma’mulah Harun, MPd, beberapa permasalahan infrastruktur yang tercatat pada reses terdahulu telah memperoleh respons atau mengalami perbaikan. Namun tak jarang, infrastruktur yang telah diperbaiki, ternyata mengalami kerusakan lagi. Untuk itu mohon agar ditindaklanjuti perbaikannya.

Di Bidang Pemerintahan, alokasi dana desa/BUM-De, berdasarkan informasi masyarakat disampaikan bahwa dana desa akan digulirkan oleh pemerintah pusat (APBN) dan segera dicaikan, di antaranya untuk alokasi khusus pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des). Namun hingga kini masyarakat mengeluhkan belum pernah memperoleh infor-

masi tentang BUM-Des. Misalnya, bidang dan unit usaha yang wajib didirikan, serta sasarannya untuk menyokong perekonomian masyarakat di pedesaan.

Karena itu, Dapil III dengan koordinator Drs H Akik Zaman, M.Pd merekomendasikan untuk sosialisasi alokasi dana Desa, serta persyaratan BUM-Des. Sangat diharapkan agar sosialisasi disertai buku panduan untuk setiap Desa, termasuk di dalamnya tatacara penyusunan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Di Bidang Perekonomian, masyarakat di Desa Kilensari, Panarukan, mengeluhkan adanya pihak tertentu (makelar) yang mengendalikan harga ikan secara monopoli. Akibatnya nilai hasil tangkapan seringkali tidak sebanding dengan perhitungan awal, dalam hal ini nelayan sangat dirugikan.

“Hemat kami apabila hal tersebut tidak segera diantisipasi akan berpotensi terjadi kekisruhan sosial, tawuran antara preman pro-makelar dengan masyarakat nelayan.

Oleh karenanya sangat diharapkan agar aparat terkait Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Satpol PP Kabupaten, Kepolisian, serta TNI, bisa melindungi kepentingan nelayan,” kata jubir Dapil III. Pada musin hujan memang tidak Nampak sengsaranya masyarakat untuk memperoleh kecukupan air. Namun berganti musim kemarau, kesengsaraan sulitnya air memerlukan ekstra perjuangan tersendiri. Sebagaimana reses terdahulu, banyak kelompok tani membutuhkan sumur bor mau-

pun pompa air. Seperti diketahui bahwa daerah Situbondo sebagian besar berupa areal gersang, sumber airnya jauh berada di balik bebatuan di dalam perut bumi.

Karena itu direkomendasikan agar bantuan pompa air segera ditingkatkan mengingat manfaatnya sekaligus untuk mendekatkan areal ladang dengan sumber air.

Secara umum, masyarakat pedesaan masih sangat sulit mengakses perbankan. Padahal UMKM sektor pertanian tergolong feseable, sehingga layak untuk diberikan kredit oleh BPR. Misalnya, budidaya rumput laut, atau pada saat memulai tebar benih budidaya ikan darat. Selama ini masyarakat terpaksa mengambil modal dari BPR swasta maupun koperasi swasta dengan bunga sangat tinggi. Dalam hal ini, Dapil III merekomendasikan PT BPR, atau Bank UMKM yang baru disahkan agar segera bergerak cepat menangkap potensi pasar tersebut.

Di Bidang Kesejahteraan Rakyat, berdasar kurikulum tahun 2013, beban kinerja guru akan semakin banyak. Antara lain kewajiban tambahan berupa pendataan setiap murid, serta kegiatan online database dan dapodik. Namun kesejahteraan guru tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Lebih lagi, banyak guru masih perlu difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi. Karena itu direkomendasikan fasilitasi untuk sertifikasi guru, serta upaya peningkatan kesejahteraan lainnya agar lebih diperhatikan.

Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi, merupakan dae-

rah ujung timur dengan klasifikasi daerah kaya potensi alam dan budaya. Namun untuk menjadikan rakyat hidup makmur masih diperlukan fasilitasi berbagai program pemerintah.

Yang diperlukan adalah program yang bersifat perlindungan usaha kepertanian Menyalurkan bantuan kepada gakin dan serta program perlin- penyandang disabilitas terus dilakukan dungan sosial. Pada di Banyuwangi. Namun, Dapil III meminReses II Tahun 2015, ta dilakukan perbaikan (validasi), agar masyarakat mengu- tidak muncul “Gakin Palsu” karena kesulkan program yang dekatan dengan aparat desa. dibutuhkan, beberapa di antaranya memiliki kekhu- rangkat desa. Karena itu sungguh-sungguh Dapil III rekomensusan.

Di Bidang Pemerintaha, laya- dasikan, agar senantiasa dilakukan nan pemerintah masih banyak perbaikan (validasi), disertai tim dikeluhkan, terutama dalam hal pendampingan independen melipengurusan status untuk fasum batkan perguruan tinggi. (fasilitas umum) dan validasi data keluarga miskin (gakin). Selain Kabupaten Bondowoso Berdasarkan catatan reses di berbelit-belit, juga masih diliputi KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepo- wilayah ini, secara umum, aspirasi tisme). Permasalahan tersebut masyarakat di Bondowoso hampir setidaknya terjadi di Desa Karang- tidak berbeda dengan usulan dan doro, Kecamatan, Siliragung. Ma- saran serta kebutuhan masyarasyarakat mengharapkan penggu- kat daerah lainnya. Berbagai aspinaan “tanah menganggur” untuk rasi dan permohonan bantuan tefasum lapangan olahraga bisa lah kami kompilasi dalam tabel, sesuai pembidangan komisi-komisi dipermudah.

Terhadap pendataan keluarga DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sebagian besar mengharapmiskin (gakin), masih banyak penyimpangan. Banyak keluarga ti- kan perbaikan dan penambahan dak miskin tetapi didaftar sebagai infrastruktur berupa sarana perhukeluarga miskin. Tujuannya agar bungan, mulai jalan desa hingga memperoleh berbagai bantuan perbaikan dan penambahan sapemerintah. Realitanya, banyak luran air. Selain itu juga sangat di“gakin palsu” karena memiliki hu- harapkan bantuan sarana produksi bungan perkerabatan dengan pertanian, serta permodalan usapengurus RT, RW, Kasun atau pe- ha mikro. (am)

Hal - B Edisi No.255 Tahun XVI ~ Minggu I Juni 2017

Pemprov Jatim Kembali Raih WTP

Pakde Karwo didampingi Ketua DPRD Jatim HA Halim Iskandar (kanan) menerima penghargaan WTP diserahkan Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang keenam kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun

Anggaran 2016 yang diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih kepada Pimpinan Sidang (DP RD) dan Gubernur Jawa Timur pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Rabu (31/5) siang.

Usai acara penyerahan tersebut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo menyampaikan terima kasihnya kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov Jatim, dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik serta tidak melakukan kesa-

lahan lagi. Karena itu saran agar pihaknya menggunakan system akrual basis dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan menerapkannya mulai tahun 2015.

Diakuinya, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan memudahkan jajaran bagian keuangan dalam menyusun dan membuat pelaporan walaupun pada awlnya mengalami kesulitan.

“Karena tadinya membuat empat pelaporan menjadi tujuh pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua karena masih ada beberapa kekurangan yang harus kami benahi.” ujarnya.

Menurut Pakde Karwo, yang lebih krusial dilakukan pemprov adalah perbaikan administrasinya terutama untuk asset-aset Pemprov. Jatim. Saat ini pengelolaan asset sudah mulai tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk asset yang berupa tanah, pihaknya telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertipikasinya, meski belum lengkap.

“Untuk sertipikasi tanah

asset Pemprov Jatim, baru mencapai 35 % dari jumlah asset yang ada. Jadi masih banyak tanah yang belum memiliki sertipikat, belum sempurna memang tapi proses ini terus berjalan dan terus ada peningkatan kearah yang lebih baik, tidak stagnan. Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis saran dari BPK ini” jelasnya.

Enam Kali WTP Dalam sambutannya, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih mengatakan, perolehan WTP oleh Pemprov. Jatim sudah menjadi tren dan terus menerus dilakukan selama enam tahun berturut-turut.

Ini menjadi hal yang positif bagi pemerintah daerah dan DPRD Prov. Jatim yang telah bekerja secara kompak. Sehingga pemeriksaan laporan menjadi sangat mudah.

“Dan ini menjadi cacatan khusus buat kami, ke depan kami ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh penerusnya, karena hal ini

sangat penting bagaimanapun dan hal positif harus terus diteruskan dan menjadi tambah baik serta dipertahankan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi Gubernur Jatim atas keberhasilannya mengoptimalkan dana idle/ SILPA melalui penyaluran perbankan yang diberikan kepada beberapa kelompok UMKM, kopwan, dan ponpes dengan suku bunga rendah. “Dengan langkah ini maka menjadi turn over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Jatim jauh melampaui nasional,” ujarnya.

Langkah ini, tegasnya diijinkan dan agar dijadikan model di Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan mata anggaran. Ia menambahkan kegiatan atau langkah ini menjadikan Jamkrida Jatim terbaik di Indonesia, karena telah memberikan jaminan kepada bank bagi UMKM bermodal kecil yang tidak bankable. (hms).

Strategi Pembiayaan di Tengah Krisis Pesan Gubernur Saat Lantik Pejabat Eselon SAAT ini kita memasuki era/lorong ketidakpastian pembiayaan. Tiga tahun terakhir, kondisi penerimaan negara mengalami stagnan, bahkan cenderung turun. Hal ini berdampak pada berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi dan kab/kota. Untuk itu agar para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim menyiapkan skenario dalam rangka penyelamatan pembiayaan untuk kesejahteraan.

Hal ini disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim saat Pengambilan Sumpah Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Pengukuhan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Jawa Timur di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (2/6).

Menurut Pakde Karwo, ada tiga langkah yang bisa dilakukan. Pertama, belanja tetap dan rutin harus berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan melalui Dana Alokasi Umum. Belaja tetap ini seperti belanja pegawai, pemeliharaan gedung dan perjalanan dinas. “Saya minta Pak Sekda untuk manajemen keuangan harus rinci, agar kualitas pembangunan kita tidak turun. Untuk itu saya minta budget policy harus menetapkan PAD terutama dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan rutin. Ini strategi menyelamatkan atas ketidakpastian,” katanya.

Kedua, dengan melakukan strategi pembiayaan non-

APBD, salah satunya mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD. Misalnya, rumah sakit harus bisa mengembangkan klinik yang memberikan harapan, seperti klinik kecantikan. “Semua yang menghasilkan barang dan jasa harus bisa dijual. Seperti rumah sakit, UPT sektor perikanan dan pertanian, badan diklat dll harus menjadi BLUD, sehingga bisa membiayai dirinya sendiri,” ungkapnya.

Ketiga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi harus menjadi industri urutan nomor dua setelah Bank Jatim. Caranya, dengan skema yang sudah ditetapkan, yakni deviden dijadikan sebagai setoran, bukan mengambil dari APBD. Salah satunya melalui kesepakatan dengan Pertamina agar operator pertamina atau pihak ketiga yang lain, devidennya sebagai cicilan terhadap penyertaan. “Ini strategi kita,” jelas Pakde Karwo.

Dikatakannya, seluruh program Pemprov Jatim selama ini berjalan baik meskipun ada krisis ekonomi. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim dan keuntungam jual beli barang yang terus naik. Namun masalah penurunan kemiskinan masih menjadi persoalan.

“Ini yang sedang dicek apakah kemiskinan karena masalah struktural atau kultural. Kemiskinan kultural karena pendidikan dan kesehatan kurang bagus,” katanya.

Di akhir, Pakde Karwo me-

ngusulkan pada gubernur periode berikutnya untuk mengembangkan konsep ekonomi syariah. Salah satunya dengan mendorong masyarakat menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan. Menurutnya, saat ini ada sekitar 327 triliun rupiah uang masyarakat Jatim yang belum masuk ke industri jasa keuangan. “Ini harus dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan sebagainya,” terangnya.

Pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang dilantik kali ini berjumlah 12 orang. Antara lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim, Dr. Mas Purnomo Hadi, MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim, Setiajit, SH, MM dan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim, Drs. Ashari Abubakar, MM. Sedangkan pejabat administrator (Eselon III) yang dilantik kali ini berjumlah 44 orang.

Restrukturisasi Pendidikan Usai melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim, Gubernur Soekarwo melantik 46 kepala UPT satuan pendidikan atau kepala sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Dalam sambutannya, Pakde Karwo menjelaskan Pemprov Jatim akan melakukan restrukturisasi pendidikan di Jatim.

Restrukturisasi dilakukan dengan, pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim melalui penciptaan manajemen standar pendidikan yang sama antar sekolah baik di wilayah tengah maupun pinggiran. “Jadi ke depan tidak ada lagi istilah sekolah pinggiran dan sekolah Gubernur Pakde Karwo bersama Wagub Gus Ipul memberikan tengah,” terangnya. ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik.

Kedua, menerapkan sistem online dan transparansi dalam sistem fakultas teknik di perguruan jabat yang baru dilantik ini administrasi pendidikan, tinggi untuk mengampu SMK dituntut untuk menunjukkan seperti kenaikan pangkat bagi yang tidak memenuhi syarat kinerja yang baik guna memguru. Sistem ini dilakukan un- pendidikan vokasional atau be- buktikan kebenaran dari petuk mengurangi tatap muka, lum terakreditasi ini,” katanya. nilaian tersebut. “Bagi pejabat sehingga terhindar dari praktek yang baru saja dilantik merupungutan liar. “Misal soal ke- Parameter Jabatan pakan pegawai yang dinilai naikan pangkat bisa dikirim Usai Gubernur Jatim me- layak dan mampu untuk diangmelalui pos. Jadi orang tidak lantik pejabat eselon II, III dan kat dalam jabatan berdasarkan harus ketemu orang untuk Kepala Sekolah, di tempat kompetensi, integritas, dan membahas soal kenaikan yang sama, Sekdaprov Jatim, loyalitas,” ujar Sekdaprov Jatim. pangkat,” katanya.

Dr. H. Akhmad Sukardi, MM Di akhir, Sukardi berpesan Ketiga, menjadikan SMK melantik 144 orang pejabat agar langkah Pemprov Jatim menjadi BLUD. Misalnya, SMK pengawas (eselon IV) di ling- untuk mengurangi jam kerja membuat pelatihan yang kungan Pemprov Jatim. Dalam pada bulan suci Ramadhan ini dijual kepada pihak luar, seperti sambutannya, Sekdaprov ber- jangan dijadikan alasan penupelatihan perhotelan, mem- pesan agar kompetensi, in- runan kinerja seluruh Aparatur batik atau mendesain baju. tegritas, dan loyalitas menjadi Sipil Negara (ASN). Namun Bisa juga dengan membuat parameter utama yang digu- langkah ini justru menjadi pelatihan jangka pendek enam nakan untuk menentukan ja- pemacu untuk memberikan bulan dengan memanfaatkan batan bagi setiap pegawai. Ini pelayanan yang terbaik keBalai Latihan Kerja/BLK. dilakukan tidak semata-mata pada masyarakat Jatim.

Lebih lanjut, Pakde Karwo untuk kepentingan pegawai “Semoga seluruh amalan juga mengusulkan agar per- yang bersangkutan, melainkan kita dalam memberikan pelaguruan tinggi menjadi mentor lebih diutamakan untuk mela- yanan publik yang terbaik bagi di bidang vokasional. Terutama kukan pembenahan dan pe- masyarakat dapat menjadi dalam hal akreditasi SMK swasta. mantapan organisasi dalam catatan pahala bagi kita seSaat ini, lanjutnya, dari total rangka meningkatkan kinerja mua. Serta mendorong kita 1700-an SMK swasta di Jatim, penyelenggaraan tugas dan untuk senantiasa memberikan baru sekitar 20 persen yang pelayanan umum. pengabdian yang terbaik bagi terakreditasi, sisanya belum.

Sukardi menjelaskan, me- NKRI yang kita cintai ini,” ujar “Untuk itu kita akan minta lihat parameter tersebut, pe- Sekdaprov Jatim. (hms)

Hal - C Edisi No.255 Tahun XVI ~ Minggu I Juni 2017

Wagub Gus Ipul :

Revolusi Mental Jadi Solusi Tiga Permasalahan Bangsa REVOLUSI mental menjadi solusi dari tiga permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi. Tiga masalah itu adalah merosotnya wibawa negara, lemahnya sendi perekonomian bangsa, dan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat menjadi narasumber Seminar Keberagaman Nilai-Nilai Pancasila di Gedung Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Jemur Andayani Surabaya, Jumat (2/6).

Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim mengatakan, revolusi mental adalah gerakan seluruh masyarakat, baik pemerintah dan rakyat dengan cara yang cepat dan tepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara agar mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

Revolusi mental menjadi kunci untuk memenangkan bangsa ini di era globalisasi.

Pasalnya, revolusi mental memiliki tiga nilai utama, yakni integritas (jujur, diper-

caya, berkarakter dan integritas), kerja keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif), serta gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan).

Masih menurut Gus Ipul, revolusi mental harus terus digaungkan guna membentuk karakter pemuda agar memiliki jiwa Pancasila. Hal itu diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi dan informasi di era globalisasi yang sudah tak lagi mengenal batas negara, Di era globalisasi, pemuda diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, berwawasan keilmuan, berjiwa pemimpin dan berjiwa Pancasila. Pemuda memiliki peran penting sebagai tulang punggung, harapan dan masa depan, serta garda terdepan pembangunan bangsa, baik fisik maupun mental spiritual serta karakter.

“Pemuda memiliki rasa nasionalisme terselip dalam jiwa mereka yang selalu bergejolak sebagai kepemimpinan masa depan yang ideal.

Rasa nasionalisme adalah syarat utama seorang pe-

mimpin sejati bangsa ini guna menyukseskan revolusi mental dan memenangkan persaingan di era globalisasi” katanya.

Pemuda Jadi Andalan Masih menurut Gus Ipul, salah satu alasan pentingnya pemuda sebagai target revolusi mental karena mereka menjadi andalan bangsa dalam era globalisasi, khususnya di bidang perekonomian.

Para pemuda menjadi pemain penting dalam perekonomian Indonesia Berdasarkan data Saker nas (Agustus 2016), dari 118,41 juta penduduk Indonesia yang bekerja, sebanyak 28,5 persennya adalah pemuda. Mereka menempati tiga sektor penting dalam perekonomian bangsa, yakni Jasa (51,94%), Manufaktur (25,03%) dan Pertanian (23,03%).

“Ini artinya, peran pemuda cukup vital dalam perekonomian. Pemuda menjadi sumber penggerak ekonomi bangsa. Jika ekonomi tumbuh dengan bagus dan bangsa kita memenangkan globalisasi, maka rakyat jadi sejahtera, kesejahteraan itu

Gus Ipul bersama Kapolrestabes Surabaya M Iqbal, Direktur ATKP Surabaya Setiyo MM dan seluruh peserta seminar meneriakkan yel-yel Kami Pancasila. menciptakan ketertiban. Kedua hal itu adalah tujuan dari revolusi mental” katanya.

Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan, pemuda menempati posisi strategis, baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerus pembangunan di masa datang dengan energi yang fresh dan skill yang melek Teknologi Informasi. “Pemuda adalah simbol dari idealisme, semangat dan

cita-cita bangsa” pungkasnya Ajak Jaga Pancasila Pada kesempatan itu, Kapolrestabes, Kombes Pol. Mohammad Iqbal, SIK, MH mengajak seluruh pihak untuk menjaga Pancasila. Caranya dengan menumpas aksi terorisme dan gerakan radikalisme, mengedepankan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok

dan golongan.

“Pancasila harus kita jaga dengan sekuat tenaga.

Indonesia ini indah, bangsa lain begitu ingin memiliki tanah air seindah Indonesia.

Bersyukurlah dan jangan merusak tanah air kita. Mari kita jaga Indonesia yang memiliki konstitusi, salah satunya Pancasila demi masa depan bangsa dan generasi penerus kita.” (hms)

Festival Ramadhan Dorong Tumbuhnya Kreatifitas Seniman PENYELENGGARAAN festival ramadhan memiliki banyak manfaat, salah satunya mendorong tumbuhnya kreatifitas para seniman.

Karena, fetival ini memberikan panggung pada para seniman untuk menunjukkan kemampuan, prestasi dan kreatifitasnya. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Jawa Pos Festival Ramadhan 2017 di Alun-Alun Kab. Lamongan, Rabu (31/5).

“Ibadah itu macam-macam salah satunya menampilkan karya islami seperti hadroh dan patrol. Festival ramadhan semacam ini sangat bagus sebagai wadah memunculkan potensi-potensi karya seni islami yang baru,” kata Gus Ipul-sapaan lekat Wagub Jatim.

Gus Ipul mengatakan, ia termasuk orang yang men-

dukung dan mendorong penyelenggaraan festival ramadhan setiap tahunnya.

Festival semacam ini sangat bagus untuk mendorong generasi muda terutama yang memiliki bakat seni untuk menunjukkan potensi yang dimiliki.

“Mari kita dorong prestasi seniman kita melalui festival semacam ini. Semoga ke depan kita bisa lihat karya indah dan bagus yang mampu menginspirasi anak muda. Agar, anak muda menjadi generasi yang berguna dan membanggakan bagi bangsa dan negara,” kata Gus Ipul.

Setiap tahun, lanjut Gus Ipul, ia selalu menyempatkan hadir di festival ramadhan semacam ini. Karena setiap festival ramadhan memiliki ciri khasnya masing-masing.

Terlebih lagi festival yang diselenggarakan Jawa Pos ini

rencananya akan diadakan di beberapa kota di Jatim seperti Pasuruan, Bondowoso, Lumajang, Trenggalek dan Surabaya.

“Setiap tempat yang dikunjungi pasti berbeda-beda karena punya khas masing masing. Misal lamongan ini identik dengan seni wilayah pesisir. Meskipun berbeda beda tapi satu nafas Islami.

Kita bisa merasakan ada perbedaan ada persamaan.

Ini luar biasa,” ungkap orang nomor dua di Jatim ini.

Ke depan, Gus Ipul berharap seniman mampu berinovasi menampilkan karyakarya yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dengan mempertahankan nilai-nilai lama sambil menyerap nilai-nilai baru.

Selain itu, dengan memanfaatkan sentuhan teknologi dan memanfaatkan keberadaan media sosial untuk menyebarluaskan dan memasarkan hasil karya seninya.

“Kalau seniman merambah media sosial ini membawa nilai positif,” katanya.

Di akhir, Gus Ipul mengajak masyarakat menyemarakkan dan menyukseskan festival ramadhan semacam ini. “Selamat dan sukses, mudah mudahan Allah SWT memberikan kesempatan pada kita agar bisa memanfaatkan bulan Ramadhan dengan baik mendapat berkah.

Wakil Gubernur Jawa Timur didampingi Wakil Bupati Lamongan menghadiri Lomba Festival Romadon 2017 di Alun-alun Lamongan.

Kalau kita sukses di bulan ini, insyaAllah kita sukses di dunia dan akherat,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati, menyambut baik pelaksanaan festival ramadhan di Kab. Lamongan ini.

“Tidak salah memilih Lamongan karena kita baru saja merayakan hari jadi ke-448.

Ini luar biasa semoga menjadi berkah bagi semua,” katanya.

Di Masjid Al Akbar Kegiatan Syiar dan Syair yang diselenggarakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menjadi kegiatan positif isi Bulan Ramadhan.

Syiar dan Syair merupakan rangkaian kegiatan Festival Ramadhan 2017.

“Masjid Nasional Al-Akbar mengajak kita semua untuk mengisi Bulan Ramadhan dengan kegiatan yang positif.

Dampaknya menjadikan kita selamat dunia dan akhirat,” ujar Wakil Gubernur Jatim Drs. Saifullah Yusuf saat menghadiri Syiar dan Syair Festival Ramadhan 2017 di Halaman Masjid Nasional AlAkbar Surabaya, Sabtu (3/ 6) malam.

Selain kegiatan syiar dan syair, Gus Ipul sapaan lekat Wagub Jatim juga menjelaskan, Masjid Al-Akbar juga mengisi kegiatan positif lainnya seperti tadarus, pengajian, sholat jamaah, sholat tarawih, pengajian-pengajian yang dirangkai dengan musik bernuansa islami.

Menurutnya, kegiatan positif yang dilaksanakan

pada Bulan Ramadhan ini dapat menambah ilmu umat Islam. Syiar dan Syair ini bisa menjadi majelis yang dapat menambah ilmu. “Kita tambah ilmu terrus. Dengan ilmu dan wawasan yang bertambah, membuat kita bisa selamat dunia akhirat,” imbuhnya.

Festival Ramadhan kali ini mensyiarkan ramadhan dengan syiar dan syair yang dilaksanakan seminggu sekali selama bulan ramadhan. Festival ini juga kombinasi kerjasama dengan PWNU Jatim.

Khusus kuliner di utara PW NU Jatim, sedangkan non kuliner di kisaran Masjid Al Akbar.

Syiar dan Syair kali ini diisi KH. Imam Chambali, Neo Letto Feat. Padhang Howo, Komedian Topan. (hms)

Hal - D Edisi No. 255 Tahun XVI ~ Minggu I Juni 2017

Dapil I Membutuhkan Infrastruktur Bagus

Perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Banyak sekali efek negatif dengan rusaknya infrastruktur ini, antara lain para petani tidak dapat menjual hasil pertaniannya ke kota.

KEGIATAN Reses I Tahun 2017 DPRD Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 8 April 2017. Kegiatan rutin Reses Anggota DPRD Provinsi sangat diharapkan oleh masyarakat, karena merupakan salah satu wahana bertemu antara rakyat dengan wakilnya di DPRD Provinsi, untuk menyalurkan aspirasi. Permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat juga cukup beragam, antara lain perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan saluran dan sanitasi, masalah pendidikan serta kesehatan dan lain-lain.

Demikian laporan hasil Reses I Tahun 2017 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019 Dapil I (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo), dalam rapat paripurna, Rabu 24/ 5/2017). Laporan itu dibacakan oleh juru bicara Dapil I, Gatot

Sutantra WM, SH. Menurutnya, masyarakat di Daerah Pemilihan I membutuhkan infrastruktur yang bagus untuk menunjang aktifitasnya. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Karena banyak sekali efek negatif dengan rusaknya infrastruktur ini, antara lain para petani tidak dapat menjual hasil pertaniannya ke kota.

Dengan rusaknya infrastruktur irigasi pertanian, maka bisa mengakibatkan gagal panen. Dan bagi wilayah perkotaan seperti di Dapil I, infrastruktur yang bagus sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, karena salah satu penunjang kegiatan ekonomi masyarakat untuk menjamin lancarnya distribusi barang adalah infrastruktur yang bagus dan nyaman.

Permasalahan lain, yang senantiasa menjadi keluhan dari ma-

syarakat, hampir di semua lokasi Reses Dapil I adalah tentang Pelayanan BPJS. Program Jaminan Kesehatan (JKN) dimaksudkan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. BPJS sebagai pelaksana program ini dirasakan masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Dapil I dengan koordinator Kusnadi, SH.M.Hum, program penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS adalah merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu diharapkan Pemprov melakukan kegiatan berupa sosialisasi terhadap pentingnya BPJS bagi masyarakat, dengan melibatkan perangkat di tingkat kecamatan hingga desa bahkan RW maupun RT. Masyarakat diberikan penjelasan perlunya verifikasi data, sebagai langkah awal pendataan BPJS, karena data ini akan dipergunakan seumur hidup. BPJS bisa bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam melakukan verifikasi data masyarakat, sehingga diharapkan seluruh warga masyarakat dapat masuk data base BPJS. Selain itu terkait pelayanan publik masih menjadi persoalan yang

perlu mendapat perhatian serius.

Karena permasalahan ini masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan merupakan permasalahan yang selalu menyentuh seluruh elemen masyarakat itu sendiri. Mulai dari pengurusan KTP, akte kelahiran, pindah tempat, sertifikasi tanah, IMB dan lain-lain. Di era berbasis IT seharusnya pelayanan bisa lebih cepat dan tidak berbelit-belit, karena semuanya sudah serba canggih.

Dari kegiatan Reses Anggota Dapil I beberapa permasalahan yang diajukan oleh masyarakat dapat dirangkum dalam bidang-bidang berikut. Kiranya Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan solusi untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memproduk sebuah Perda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam menghadapi persoalan hukum dan memberikan ruang untuk memperjuangkan hak hukumnya. Sehingga tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang terinjak-injak hak hukumnya, manakala menghadapi permasalahan hukum.

Selain permasalahan tersebut terkait inventarisasi aset daerah

hendaknya Pemerintah Provinsi senantiasa melakukan pendataan secara rutin dan berkesinambungan serta proaktif terhadap aset-asetnya. Karena ditengarai masih banyak aset pemerintah yang belum masuk dalam pendataan aset.

Salah satu hal yang banyak menjadi harapan masyarakat, adalah pendataan terhadap jalan-jalan umum di perumahan-perumahan yang belum diserahkan ke Pemda Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo oleh pengembang perumahan. Dengan dimasukkannya menjadi aset pemerintah daerah, maka manakala terjadi kerusakan, Pemda dapat melakukan perbaikan maupun pembangunan.

Selama ini, masih banyak sekali jalan-jalan umum, khususnya di perumahan-perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga Pemda tidak bisa dilakukan perawatan dan pembangunan karena statusnya itu.

Kondisi perekonomian yang lesu dan semakin tidak menentu, menuntut masyarakat terus berpacu dalam meningkatkan dan mempertahankan perekonomiannya.

Masyarakat harus semakin kreatif dalam menciptakan peluang guna menopang perekonomian keluarga, sehingga dapat terus survive di tengah kondisi sekarang ini. (ist)

Permintaan Daging Sapi Belum Diimbangi Produksi Daging Sapi Lokal PROVINSI Jawa Timur selama ini dikenal sebagai gudang ternak nasional, sebutan ini tidak lepas dari besarnya kontribusi Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal dari ternak baik regional maupun nasional.

Di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan/konsumsi akan protein hewani. Kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertambahan penduduk, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Demikian Nota Penjelasan Komisi B (Perekonomian) atas usul/ prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif�. Nota penjelasan itu disampaikan juru bicara Komisi B, Drs H Subianto, MM dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (24/5/2017).

Menurut Komisi B, permintaan daging sapi yang semakin besar ternyata belum bisa diimbangi oleh ketersediaan produksi daging sapi lokal, sehingga terjadi ketidak keseimbangan pasar. Laju produksi daging sapi di Indonesia saat ini tidak dapat mengimbangi permintaan da-

ging sapi, sehingga dilakukan impor.

Hal ini ditunjukkan dengan laju peningkatan impor daging sapi yang semakin tinggi. Kondisi ini menuntut kita agar selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut, yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak.

Menurut Komisi B, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan membuka kran impor sapi bakalan dan sapi indukan yang bertujuan un-

Laju produksi daging sapi di Indonesia saat ini tidak dapat mengimbangi permintaan daging sapi, sehingga dilakukan impor. Hal ini ditunjukkan dengan laju peningkatan impor daging sapi yang semakin tinggi. tuk menambah populasi sapi di Indonesia. Importasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut yang dimaksud dengan ternak ruminansia besar adalah sapi atau kerbau bakalan, sapi

atau kerbau indukan dan sapi atau kerbau jantan produktif. Peraturan Menteri tersebut juga mencakup Persyaratan Spesifikasi ternak ruminansia betina produktif dan tata cara permohonan persetujuan Negara asal.

Ternak ruminansia betina merupakan salah satu faktor untuk mengembangkanbiakkan populasi ternak, yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan protein hewani. Dengan demikian diperlukan kebijakan dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang tepat.

Guna menjaga kelestarian dan ketersediaan ternak ruminansia, sehingga dapat mendorong upaya pengembangan pembibitan ternak secara mandiri dan berkelanjutan.

Kebijakan pelarangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif mengacu kepada UU Nomor 18 Tahun 2009 juncto UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Sedangkan untuk kegiatan pengendalian ternak ruminansia betina produktif diselenggarakan berdasarkan Permentan No. 35/Permentan/ OT.140/7/2011, tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif Permentan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif, untuk mempertahankan ketersediaan bibit. (ist)