Jtpos 259

ISSN : 1412-7490

Edisi No.259 Tahun XVI ~ Minggu IV Juli 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Proyek Umbulan Dibahas 45 Tahun Akan Wujudkan Air Berkualitas Bagi Masyarakat Jatim

MASIH ingat nama Lasmini? Dia adalah pendekar cantik dan seksi dalam sinetron kolosal bertajuk Lasmini. Ada ciri khas yang tidak bisa dilupakan oleh para penggemarnya, yakni pakaiannya yang merupakan kemben berwarna merah. Rambutnya yang hitam panjang kemudian diikat setengah dan diberi hiasan bunga di atasnya.

Lantas, siapa Lasmini sebenarnya? Nama aslinya adalah Ayu Anjani, wanita kelahiran Bersamb ke hal. 11

PROYEK Besar untuk penyediaan air bersih bagi warga Jawa Timur dari Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dibahas sejak tahun 1972 dan baru tahun ini terealisasi atau dibahas selama 45 tahun. Kamis lalu (20/7) proyek ini diresmikan Wapres RI Yusuf Kalla bersama Gubernur Jatim Pakde Karwo.

“Saya bersyukur atas terealisasinya proyek SPAM Umbulan. Ini mengingat sangat lamanya pembahasan proyek tersebut sejak awal digagas pada tahun 1972,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim DR H Soekarwo SH MHum. Dengan dimulainya pengerjaan fisik atas proyek tersebut, Gubernur Jatim berharap SPAM Umbulan bisa memberi manfaat besar dalam penyediaan air minum yang berkualitas bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Umbulan menjadi salah satu sumber mata air nomor satu di dunia, sehingga bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan ditandai dengan peresmian ground breaking pembangunan SPAM oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, bersama Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution di Desa

Maling Motor Dibakar Kepala Desa Jadi Tersangka Pamekasan, Jatim Pos Kasus pembakaran maling di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palenga-

an, Kabupaten Pamekasan menghebohkan dunia maya.

Pasalnya, video aksi pembakaran maling itu disiarkan di

Kapolres Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nugroho.

sejumlah medsos, seperti youtube dan WAG (whatsapp grup).

Kejadiannya sendiri telah lama pada akhir Mei 2017 lalu, namun kembali gegerlantaran video aksi sadis dan tak manusiawi itu heboh di dunia maya. Atas kehebohkan itu, jajaran Polres Pamekasan pun menindaklanjuti dengan menangkap sejumlah TSK (tersangka) dan meminta keterangan saksi.

Kapolres Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nugroho dalam keterangan pers Selasa 18 Juli 2017, menjelaskan, pihaknya kembali menetapkan TSK baru.

Wapres RI Yusuf Kalla bersama Gubernur Jatim Pakde Karwo meninjau proyek SPAM Umbulan di Pasuruan.

Umbulan, Kecamatan Winongam, Kabupaten Pasuruan, Kamis (20/7).

Penyelesaian SPAM Umbulan ini sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan

publik penyediaan air bersih, khususnya air minum yang Bersamb ke hal. 11

Tolak Peraturan Menteri Kelautan Ratusan Nelayan Banyuwangi Ngluruk DPRD

Banyuwangi, Jatim PosRatusan nelayan Banyuwangi ngelurug Kantor DPRD, menuntut pencabutan Permen No 56 /PERMEN-KP/2016 yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Para nelayan menganggap Peraturan Menteri itu merugikan.

Bersamb ke hal. 11 Demo menolak Peraturan Menteri Kelautan.

Monumen Gembok Kejujuran Kota Madiun Diresmikan Pertama di Indonesia

Madiun, Jatim Pos – Monumen Gembok Kejujuran yang merupakan sebuah monumen gerakan budaya Madiun bersih korupsi untuk Indonesia bersih korupsi yang berada di lapangan gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun diresmikan, Kamis (20/7/ 2017).

Monumen yang diprakarsai oleh Jaringan Pekerja Budaya Madiun dan LSM Abimantrana Madiun

Bersamb ke hal. 11

Bersamb ke hal. 11

Oknum Polisi dan Wartawan Online

Kerja Sama Edarkan Narkoba Sampang, Jatim Pos Kerja sama antara oknum polisi dan wartawan ini ibarat tumbu ketemu tutup. Betapa tidak, oknum polisinya bertindak sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Sedangkan oknum wartawannya bertindak sebagai kurir.

Kasus itu terjadi Kabupaten Sampang, Madura. Mereka akhirnya ditangkap aparat Polres Sampang. “Penangkapan dilakukan beberapa hari lalu, sekitar pukul 22.15 WIB di rumah

Haji Fahad, warga Desa Gunung Maddah, Kecamatan Kota Sampang,” kata Kasubag Humas Polres Sampang Ipda Edi Eko Purnomo dalam keterangan persnya di Mapolres Sampang, Rabu (19/7/2017).

Oknum polisi yang ditangkap karena kasus narkoba itu berpangkat Bripka dengan inisial RE (35), sedangkan oknum wartawan berinisial JS (41). Keduanya bekerja sama mengedarkan narkoba. RE sebagai pe-

ngedar, sedangkan JS merupakan kurir.

Eko Purnomo menjelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara dan barang bukti di Mapolres Sampang terungkap, RE terendus menjadi pengedar narkoba berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari tersangka yang ditangkap petugas sebelumnya, yakni Haji Fahad (33) warga Desa Gunung Maddah, Kecamatan Kota, Sampang.

Bersamb ke hal. 11

Oknum polisi dan oknum wartawan media “online” atau daring tampak di belakang, yang terlibat dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu.

METROPOLIS

Hal - 2

Wali Kota Beri Penghargaan Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak WALI Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya di Balai Kota Surabaya, Jumat (21/7/2017).

Penghargaan tersebut diterima Kepala Kejari Surabaya, Didik Farkhan dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Muhammad Rawi.

Penghargaan dari wali kota ini tidak lepas dari peran Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak yang selama 2017 ini telah banyak membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyelamatkan aset-asetnya. Termasuk juga membantu di persidangan terkait sengketa aset. “Saya memberikan penghargaan karena Kejari dan Kejari Tanjung Perak karena banyak membantu Pemkot untuk selamatkan aset. Apalagi besok hari jadi korps Adhyaksa. Momentum

itu yang kami gunakan. Penghargaan ini atas nama Pemkot dan juga warga Surabaya,” tegas wali kota.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengaku sempat frustrasi dengan permasalahan tanah aset Pemkot yang rumit untuk diusut.

Itu karena waktu terjadinya jauh sebelum dirinya menjabat wali kota. Termasuk juga kepala dinas terkait yang sekarang menjabat. Wali kota mencontohkan sengketa dengan Yarsis yang terjadi pada tahun 1996 silam. “Saya sempat agak frustrasi masalah tanah yang sulit diusut karena bukan zaman saya dan kepala dinas nya.

Kami minta bantuan karena kejaksaan itu juga pengacara negara Karenanya, saya terima kasih sudah dibantu selamatkan aset. Saya kira warga Surabaya juga akan sampaikan terima kasih” sambung wali kota.

Lebih Dari Rp 170 Milyar Selama tahun 2017 ini, Kejari telah membantu Pemkot Surabaya mendapatkan aset dan dana senilai Rp 171,6 Milyar.

Aset dan dana segar yang masuk kas Daerah itu diperoleh melalui penyelesaian beberapa sengketa perdata antara pemkot dengan beberapa pihak.

Berdasarkan data di Dinas pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya, keberhasilan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Surabaya diawali ketika berhasil menyelesaikan sengketa tanah Pemkot di kendangsari sehingga Pemkot mendapat uang sewa Rp 9, 1 Milyar. Kemudian di tanah Indragiri 4 mendapat Rp 5,6 Milyar. Lalu sengketa dengan Yarsis diselesaikan JPN sehingga Pemkot mendapatkan aset tanah senilai Rp 41, Milyar.

Masih soal sengketa tanah, selanjutnya JPN membantu penyelesaian dengan PT

Surabaya Half Marathon 2017 Berhadiah Total 168 Juta

Ketua APPBI Jawa Timur Sutandi Purnomosidi [kedua dari kanan] dengan didampingi Kadispora Pemkot Surabaya Afghani Wardhana [tengah] dan Ketua Panitia Surabaya Half Marathon 2017 Fransisca Maria Budiman [kedua dari kiri] serta Kasubag Pelayanan Informasi Humas Pemkot Surabaya Jefry S.Sos [kiri] sedang menyampaikan penjelasan tentang penyelenggaraan Surabaya Half Marthon 2017 kepada para awak media di Surabaya (foto:Gatot.S/JTMP)

PERTENGAHAN bulan Agustus 2017 mendatang [13 Agustus] Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia [APPBI] Jawa Timur akan menggelar Surabaya Half Marathon 2017 berhadiah total 168 juta.

Ketua Panitia Fransisca Maria Budiman kepada Jatim Pos di TP 2 Surabaya Kamis lalu mengatakan SHM 2017 digelar dalam 3 kelompok masing-masing 5 km, 10 km dan 21 km dengan jumlah pelari 3000 pelari. Bagi Juara 1-5 selain menerima hadiah uang juga menerima medali emas,perak dan perungu. Bagi seluruh peserta yang sampai ke finish hanya menerima medali dan hadiah hiburan.

Menurut Fransisca, uang pendaftaran murah dan terjangkau yaitu masing-masing peserta 5 K sebesar Rp.200.

000,- per orang,untuk 10 K sebesar Rp.250 .000,- per orang dan untuk 21 K sebesar

Rp.350.000,- per orang.

Sedangkan rute marthon yang baru pertama kalinya diadakan di Kota Pahlawan Surabaya ini kata Fransisca mulai dari Grand City, Jl.Pemuda, Jl.Panglima Sudirman, Jl.Urip Simoharjo, Jl.Raya Darmo, Bonbin belok kanan, Jl.Raya Diponegoro, Jl.Ciliwung, Jl.Adytiawarman, Jl.Mayjen Sungkono,depan TVRI balik masuk ke Jl.Indragiri, Jl.Dr.Sutomo, Jl.Raya Darmo, Jl.Urip Simoharjo, Jl.Basuki Rahmad, Jl.Embong Malang, Jl.Bubutan, putar balik di Tugu Pahlawan,masuk ke Jl.Tunjungan, Jl.Pemuda,Jl.Yos Sudarso,Taman Surya dan finish di Grand City.

Para pelari kata Fransisca berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Nasional [dalamNegeri] maupun Luar Negeri.

Pelari dari luar negeri yang sudah mendaftar antara lain dari Afrika, Australia, Jepang, Korea dan lain sebaginya termasuk dari China dan negara tetangga Asean.

Pekan Belanja Diskon Ketua APPBI Jatim Sutandi Purnomosidi menyatakan selain untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 72, Surabaya Half Marathon 2017 juga dimaksudkan untuk mempromosikan Kota Pahlawan Surabaya sebagai salah satu distinasi wisata belanja baik di tgingkat nasional maupun internasional.

“Kami juga akan mengelar pekan belanja diskon di seluruh Mall di kota Surabaya dari tanggal 13-20 Agustus 2017,” ujar Sutandi meyakinkan.

Kedepan kata Sutandi setiap tahun pihaknya akan menggelar lomba marathon dengan skala yang lebih besar.

“Bila diperlukan pada masa mendatang akan kami sediakan hadiah sebuah unit apartement bagi pemenang utamanya,” seloroh Sutandi sambil tersenyum.

Warga Surabaya Siap Mensukseskan Sementara Kaepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Surabaya Afghani Wardhana menyatakan Warga kota Surabaya bersama Pemkot dan jajarannya siap mensukseskan gelar marathon Surabaya Half Marathon 2017.

“Kami bersama seluruh warga kota Surabaya dan jajaran Pemkot Surabaya siap mendukung dan mensukseskan ivent yang beskala intyernasional ini,” ujar Afganhi meyakinkan.

Menurut Afganhi, Surabaya Half Marathon 2017 tidak hanya sekedar gelar marathon biasa untuk memasyarakatkan olah raga tetapi lebih dari itu yaitu untuk mepromosikan kota Pahlawan Surabaya sebagai salah satu distinasi wisata belanja dan kuliner menarik di dunia nasional maupun internasional. [Gatot.S/Jatim Pos]

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada Kepala Kejari Surabaya, Didik Farkhan (kiri) dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Muhammad Rawi. di Balai kota, Jum’at (21/7) (foto: Humas Pemkot) Rungkut Megah Raya di kelurahan Kalirungkut sehingga Pemkot mendapat Rp 237, 6 juta, dan di Kelurahan Panjang Jiwo Rp 242,5. Selanjutnya tanah Jalan Raci sebesar Rp 175, 3 juta. Jalan Upajiwa setahun Rp 3,6 M. Kemudian penyelesaian sengketa dengan PT Kartika Kusuma Internusa (KKI) di kelurahan Kebraon diperoleh aset senilai Rp 30,4 Milyar. Dan terakhir penyelesaian sewa PT AJB Bumi Putera sebesar Rp 82, 34 Milyar.

Kepala Kejari Negeri Surabaya, Didik Farkhan mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan oleh Wali Kota Sura-

baya. Menurutnya, sudah menjadi tugas bagi Jaksa Pengacara Negara Kejari Surabaya untuk membantu Pemkot dalam penyelamatan aset. “Kami berusaha untuk membantu Pemkot karena itu tugas kami sebagai jaksa pengacara negara.

Selama ada kaitan dengan wilayah tugas kami, kami konsisten membantu,” jelas Didik Farkhan.

Meski sudah ada beberapa aset Pemkot yang telah berhasil diselamatkan, Didik menyebut masih ada pekerjaan rumah (penyelamatan aset) yang masih harus diselesaikan. Diantaranya Gelora Pancasila dan ta-

nah aset SDN Ketabang.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Muhammad Rawi mengungkapkan, terkait dengan penyelamatan aset, pihaknya telah berhasil menyumbang kas daerah Pemkot Surabaya sebesar Rp 6 Miliar atas aset Pemkot di Sumber Rejo. “Kami melakukan pendampingan progresnya untuk nilai aset di Dupak Rp 18 miliar lebih, TPA Benowo Rp 135 Miliar lebih dan yang Pakuwon Sumberejo yang berhasil kita sumbangkan baru Rp 6 Miliar. Total keseluruhan Rp 160 miliar lebih,” ujar Rawi. (Gatot.S/ JTMP)

Wali Kota Lantik 44 Pejabat

Risma; Jangan Merasa Disingkirkan SEBANYAK 44 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Jumat (21/7/ 2017). Dari 44 pejabat yang dilantik, rinciannya berdasarkan eselon, dua orang pejabat eselon III A, empat orang pejabat eselon III B, 24 orang pejabat eselon IV A, dan 14 pejabat eselon IV B. Prosesi pelantikan tersebut dihadiri Sekkota Surabaya, Hendro Gunawan beserta asisten Sekkota. Serta, jajaran kepala dinas maupun camat. Seusai pelantikan, wali kota bersama Sekkota dan jajaran kepala dinas, menyalami 44 pejabat yang dilantik tersebut.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan, mutasi pejabat ini rutin dilakukan di lingkungan Pemkot Surabaya. Pertimbangannya, selain ada yang untuk mengisi posisi kosong, juga demi melakukan penyegaran di posisi baru. Karenanya, wali kota mengimbau agar pejabat yang dimutasi tidak perlu merasa dirinya disingkirkan. “Tidak boleh ada niatan seperti itu. Saudara tidak perlu merasa disingkirkan. Kalau waktunya naik ya naik. Mungkin juga ada yang terlalu lama (di jabatan lama) sehingga butuh penyegaran,” jelas wali kota.

(foto: Humas Pemkot)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberi salam ucapan selamat kepada para pejabat struktural usai prosesi pelantikan di Balai Kota Surabaya, Jumat (21/7) Untuk kali ini, wali kota menyebut mutasi pejabatnya lebih banyak promosi. Total ada 26 orang yang mendapatkan promosi. Sementara sisa nya, yakni 18 orang mengalami rotasi. Dalam pandangan wali kota, seorang pemimpin tidak boleh nggandholi anak buahnya yang bagus untuk naik. Sebaliknya, untuk yang melakukan kesalahan akan mendapat hukuman.

“Ini lebih banyak promosi, yang banyak yang prestasi. Dan memang harus naik karena berprestasi. Saya cek data dan tahu track record nya,” sambung wali kota Wali kota sarat prestasi ini menegaskan, profesionalisme menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pelantikan ja-

batan, termasuk rotasi. Bahwa mutasi harus mengedepankan the right man/woman for the right place. Dia juga berpesan kepada pejabat yang dilantik, utamanya yang menempati posisi baru untuk semakin bersemangat bekerja. Sebab, jabatan adalah amanah yang sudah seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Tolong jaga dengan baik amanah yang saya berikan. Saya mohon kita bisa terus bekerja dengan baik, di manapun kita berada. Tolong bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya. Selamat bekerja, mudahmudahan organisasi di Pemkot lebih baik lagi,” sambung wali kota kelahiran Kediri ini. (Fred/ JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Putut. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib.

Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999.

Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

 DKP Jatim Melalui UPT PBL Situbondo

Masyarakatkan Budidaya Rumput Laut

Budidaya rumput laut dilakukan oleh para nelayan di Situbondo.

Situbondo, Jatim Pos. Rumput laut termasuk jenis ganggang.Rumput laut tetap menjadi komoditas andalan untuk menggenjot produksi perikanan budidaya di Indonesia pada 2017.

Komoditas ini termasuk sebagai komoditas perikanan karena diusahakan di laut.

Budidaya rumput laut pada umumnya dapat dilakukan oleh para petani atau nelayan. Dalam pengembangannya memerlukan keterpaduan unsur-unsur sub sistem, mulai dari penyediaan input produksi, budidaya sampai ke pemasaran hasil.

Provinsi Jawa Timur mempunyai luas perairan 208.138 km2 meliputi selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia. Setidaknya ada banyak jenis rumput laut diperairan Indonesia, diantaranya yang diketahui memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu Eucheunema sp, Gracilaria dan Gelidium.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa

Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Laut (UPT PBL) Situbondo, pada medio Mei 2017 lalu, kemudian melaksanakan kegiatan pelatihan budidaya rumput laut kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para peserta pelatihan.

Adapun materi pelatihan yang disampaikan adalah pemilihan lokasi budidaya rumput laut, sarana dan prasarana budidaya rumput laut, teknik budidaya rumput laut, serta panen dan pemasarannya.

Peserta pelatihan berasal dari berbagai daerah diantaranya Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan.

Peserta pelatihan diikuti oleh para pelaku usaha budidaya rumput laut (pembudidaya rumput laut) dan pembudidaya pemula dalam

usaha budidaya rumput laut.

Bagi mereka yang telah lama dalam menjalankan usaha budidaya rumput laut, pelatihan ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mereka di lapangan.

Sedangkan bagi pemula dalam usaha budidaya rumput laut, yang akan menggeluti usaha budidaya rumput laut, sangat senang mendapatkan materi tentang budidaya rumput laut serta ikut termotivasi dalam mendirikan usaha budidaya rumput laut.

Seperti disampaikan oleh pemateri pada acara itu, menyebutkan bahwa budidaya rumput laut harus memenuhi persyaratan lokasi yang tepat. Dikatakan, kriteria lokasi yang bagus untuk budidaya rumput laut, yakni terlindungi dari pegaruh angin dan gelombang yang besar, kecepatan arus 20-40 cm/s, dan kondisi dasar perairan (dasar pecahan karang dan pasir kasar).

Selain itu, kedalaman 30 – 60 cm pada waktu surut terendah, salinitas 28 – 34

ppt, bebas pencemaran, serta dekat dengan tenaga kerja.

Sementara itu, bibit yang digunakan untuk budidaya rumput laut adalah bibit yang unggul dan bebas dari penyakit. Dijelaskan bahwa kriteria bibit yang bagus untuk budidaya rumput laut, yakni bercabang banyak, rimbun dan runcing, dan tidak terdapat bercak dan terkelupas.

Selain itu, warna spesifik (cerah), umur 25 – 35 hari, berat bibit antara 50 – 100 gram, dan bebas dari penyakit ice-ice.

Hasil dari budidaya rumput laut digunakan untuk beberapa keperluan, ada yang digunakan sebagai bibit kemudian juga ada yang dijual ke pabrik pengolahan rumput laut yang ada di wilayah Surabaya.

Untuk pengolahan skala rumah tangga, rumput laut diolah menjadi beberapa produk seperti kerupuk rumput laut, puding rumput laut, dodol rumput laut dan lainlain. (bidangbudidaya)

OTT Prona, Kades Kedunglo Ditahan Kejaksaan

Kades Kedunglo, Asembagus Situbondo, berinisial Aht (menutup wajahnya) sedang digiring petugas kejaksaan ke lapas Situbondo, Rabu (19/7).

Situbondo, Jatim Pos. Setelah beberapa waktu lalu terkena jaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar dalam kasus PRONA oleh tim gabungan Saber Pungli Situbondo, Kepala Desa (Kades) Kedunglo berinisial Aht (38) sudah mulai ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Situbondo tepat pukul. Dan sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, Kades Aht diketahui kepergok diduga menarik uang kepada sejumlah warga desa Kedunglo untuk kepentingan biaya sertifikat massal atau PRONA. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa, dalam proses penahanan terhadap Kades Kedunglo tersebut, pihak kejaksaan Negeri Situbondo telah menerima pelimpahan berkas dua kali dari polres, dan paska pelimpahan berkas yang kedua tersebut, Aht setelah usai diperiksa pidana khusus kejaksaan Negeri, langsung di gelandang ke lembaga pemasyarakatan Situbondo, Rabu (19/7).

Menurut salah satu petugas pidana korupsi polres mengatakan bahwa, pihaknya melimpahkan berkas yang pertama yakni sekitar bulan Maret 2016 dan yang kedua adalah hari ini Rabu (19/7).

Menurut pengacara/kuasa hukum Kades Kedunglo, Reno W, Sh mengatakan bahwa, tersangka Aht setiap menjalani pemeriksaan selalu ko-operatif. (asad)

Penyampaian materi oleh narasumber.

Paripurna DPRD Kab. Malang Legalkan Raperda LPJ APBD 2016 Malang, Jatim Pos. Setelah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran dam Tim Anggaran Pemerintah Kab. Malang akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Malang disetujui dalam rapat Paripurna DPRD Kab. Malang Senin, 10 Juli 2017 di Gedung DPRD Kab. Malang. Berdasarkanhasil sidang Paripurrna DPRD Kab. Malang tersebut forum melegalkan Raperda menjadi Perda sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

LPJ APBD Kab. Malang 2016 berisi laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LPJ tersebut juga terdapat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/perusahaan daerah yang memberikan gambaran pencapaian Kab. Malang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang

telah merealisasikan APBD sesuai prinsip-prinsip perencanaan. Walaupun ada catatan dari sisi pendapatan yaitu ada beberapa perangkat daerah yang belum mencapai target maksimal, ini hendaknya menjadi perhatian agar di masa datang tidak terjadi lagi,’’ ujar Juru Bicara DPRD Kab. Malang, H Ahmad Rofiq saat membacakan laporan LPJ tersebut.

DPRD juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemkab Malang, karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sudah tiga kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kecermatan semua pihak yang patut disyukuri serta menjadi komitmen semua pihak agar terus dipertahankan dan ditingkatkan di masamasa mendatang.

“Adapun temuan-temuan yang menjadi catatan BPK hendaknya hal tersebut dijadikan bahan evaluasi dan acuan kerja, agar di masa datang meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan prograam yang ada,’’ papar Rofiq.

Dalam kesempatan tersebut, Rendra Kresna selaku Bupati Malang menyampaikan bahwa setelah melalui pem-

bahasan tim gabungan dari unsur dewan dan pemerintah dapat dikonstruksikan realisasi APBD 2016 yang terdiri dari beberapa poin. Rincian tersebut meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 3,4 triliun, belanja daerah Rp 3,5 triliun, pembiayaan netto Rp 321 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp 217 miliar.

Selanjutnya, kata Rendra, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, Raperda hasil persetujuan tersebut paling lambat tiga hari secepatnya disampaikan ke Gubernur Jawa Tinur selaku wakil pemerintah pusat untuk dijadikan bahan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar penetapan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.

Menurut Rofiq target pendapatan daerah pada APBD 2016 setelah perubahan Rp 3,448 triliun. Sedangkan realisasinya mencapai Rp 3,439 triliun, sehingga terdapat kelebihan target pendapatan sebesar Rp 8,8 miliar. Sumber dari pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara, lanjut Rofiq, alokasi dana untuk belanja daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 3,308 triliun, sedang realisasinya mencapai Rp 3,85 triliun. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Dengan demikian setelah jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah belanja terdapat defisit anggaran

sebesar Rp 104 miliar.

Sedangkan pembiayaan daerah, kata Rofiq, terdiri atas penerimaan daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 353 miliar, terealisasi 100% yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

Pengeluaran daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 31 miliar, terealisasi 100%. Dengan demikian jumlah pembiyaan netto sebesar Rp 322 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada APBD 2016 sebesar Rp 217 miliar.

Menurut Rofiq ada beberapa catatan evaluasi dalam APBD 2016 ini, antara lain meliputi; pos anggaran dan dana hibah yang belum terealisasi karena perubahan regulasi. Pada pos pendapatan adanya pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah yang penerimaannya dinilai kurang optimal dan belum sesuai dengan potensi yang ada.

Dikatakan Rofiq yang perlu mendapat perhatian adalah adanya temuan BPK yang menyoroti antara lain tiga perangkat daerah yaitu Badan Kepe-

gawaian Daerah, Bagian Administrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mereka dianggap kurang menyetor pajak hotel atas kegiatan sewa ruang ke Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 25 juta.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Malang belum mengenakan sanksi administrasi kepada PPAT/PPATS sebesar Rp 532 juta. Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar belum menerima Pendapatan Retribusi atas surat hak penempatan berjualan sebesar Rp 186 juta.

Karena itu, kata Rofiq, temuan-temuan BPK tersebut harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan mengembalikan kerugian daerah dan mengembalikan kerugian daerah dan memberikan peringatan kepada masingmasing perangkat daerah. ‘’Kami mendorong pihak Inspektorat agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap perangkat daerah yang ada. Diharapkan di masa mendatang tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama dan jangan sampai menjadi temuan lagi di tahuntahun mendatang,’’ tegas Rofiq. (Zis Muzahid Hasan)

Jatim II

Hal - 4

Puluhan Pelukis Memamerkan Hasil Karyanya di Spasma

Madiun, Jatim Pos. Puluhan pelukis yang tergabung dalam Himpunan Pelukis Eks Karesidenan Madiun (HISMA) ikut memeriahkan kegiatan Sepasar Ing Madiun (Spasma) yang digelar di Pendopo Ronggo Jumeno, Jalan Alun – alun utara Mejayan, Kabupaten Madiun.

Pameran lukisan yang mengambil tema “ Wirasa Warna“ tersebut digelar selama sepekan atau lima hari mulai 22 – 25 Juli 2017. Ada 53 orang pelukis dengan 156 hasil

karya lukisan yang ikut serta dalam pameran itu. Selama pameran, para pelukis juga melakukan demo lukis seperti melukis masal di kanvas, lukis ampas kopi dan demo lukis batik. ”Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan mampu mengapresiasi seluruh insan pelukis di Kab Madiun mulai dari tingkat pemula sampai dengan tingkat professional, dan ini juga merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap pelaku seni lukis oleh

Pemkab Madiun, “ jelas Plt Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Madiun, Drs. Bahari kepada Wartawan, Sabtu (22/7/ 2017) malam.

Menurut dia, pameran lukisan di salah satu kegiatan Spasma ini merupakan rangkaian Hari Jadi Kab Madiun ke – 449 tahun 2017 yang diadakan rutin tiap tahunnya. Perkembangan karya dibidang seni lukis ini pun memiliki peningkatan yang cukup bagus.

Terbukti, pada tahun 2015 jumlah peserta yang ikut pameran sebanyak 48 pelukis dengan hasil karya 106 lukisan, tahun 2016 sebanyak 51 pelukis dengan hasil karya 150 lukisan dan tahun 2017 sebanyak 53 pelukis dengan hasil karya 156 lukisan.

“Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini, karya seni lukis di Kabupaten Madiun dapat berkembang dan memiliki daya saing yang berpotensi dan diharapkan budaya

– budaya leluhur yang tertuang dalam karya lukis akan berjalan selaras dengan perkembangan jalan dan saling dapat melengkapi,“ Kata Bahari.

Sementara panitia Spasma, Ir. Edy Bintardjo, MTP mengatakan, selain pameran lukisan juga ada kegiatan lainnya di Spasma tersebut, seperti tari kolosal ruwatan nusantara, pameran fotografi, pameran bonsai dan hidroponik, pameran wisata dan produk unggulan, fun trip wisata Nongko Ijo dan Brumbun, gebyar gapoktan, kirab budaya dan pariwisata.

“Kegiatan Spasma ini bertujuan untuk melestarikan seni tradisi dan budaya masyarakat Kab Madiun, mempromosikan produk – produk unggulan, produk – produk ekonomi kreatif masyarakat Kab Madiun dan untuk menjadikan Spasma sebagai salah satu ikon destinasi wisata Kab Madiun, “ pungkas dia.

dan bantuan dari Provinsi juga pusat demi meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tuban.

“Oleh karenanya diharapkan kerjasama yang telah berjalan dengan baik saat ini tidak berhenti dan ada kelanjutan dimasa mendatang” pungkasnya.

Adapun dalam kesempatan kedua ini dilaksanakan beberapa pelatihan antara lain pelatihan vokasional tenun

gedog, pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi PPKL dan pelatihan technopreneur bagi wirausaha pemula.

Rangkaian kegiatan Sinergi Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional di Kabupaten Tuban dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 18 sampai 20 Juli 2017 bertempat di Hotel Mustika Tuban.

(jum/adv)

Gali Potensi UKM di Tuban  Sinergi Kemenkop dan UKM dengan Dekranas Tuban, Jatim Pos. Kabupaten Tuban memiliki Potensi yang sangat baik dalam memajukan industri kerajinan berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama kain tenun gedog, sebagai lanjutan program yang dilaksanakan bulan maret yang lalu Kementrian Koperasi dan UKM RI bekerjasama dengan Dekranas kembali mengadakan lanjutan Sinergi Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Kerajinan Nasional.

Menurut I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, M.Si, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas, bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM bersama Dekranas terus memperkuat sinergi dalam rangka melindungi pengusaha tenun tradisional dari serbuan barang impor.

Hal ini dilakukan agar tenun tradisional tetap produktif dan terjaga kelestariannya sebagai warisan budaya.

“Tenun tradisional harus dipertahankan dari gempuran tenun asing yang mulai banyak masuk ke pasar dalam negeri.

Ini sangat penting untuk mempertahankan warisan budaya lokal,” kata Wanita yang biasa di sapa Bintang Puspayoga ini, Rabu (19/7).

Bintang menegaskan Dekranas dan Kementerian Koperasi dan UKM menjalin sinergi untuk melakukan pelatihan SDM kerajinan tenun tradisional. Dekranas telah bergerak membina tenun tradisional khususnya di 6 sentra tenun di 6 propinsi, salah satunya tenun gedog Tuban.

Menurut Istri Menteri Koperasi dan UKM ini, Dekranas adalah organisasi nirlaba tempat berhimpunnya penggiat industri kerajinan nasional dan menjadi elemen penggerak industri kerajinan menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah membina dan mengem-

bangkan tradisi dan warisan budaya dalam menghasilkan kerajinan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

“Tetapi saat ini Pengrajin umumnya memiliki keterbatasan modal dan pemasaran, maka diperlukan sinergi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha UMKM pengrajin dalam hal pemasaran, manajemen, permodalan, peningkatan mutu dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

Oleh karenanya diharapkan pengrajin di Kabupaten Tuban bisa menangkap potensi yang ada dengan melaksanakan pelatihan sebaikbaiknya dan mempraktekkannya, dan yang patut di banggakan, pada bulan September 2017 nanti tenun gedok Tuban akan dijadikan percontohan dalam Rakernas Dekranas di Jakarta.

Sementara itu Ketua Dekranasda Tuban, Ibu Hj. Qodiriyah Fathul Huda mengharapkan dalam pelatihan kedua ini akan lebih memantapkan para wirausaha baru dalam mengembangkan usahanya yang berbasis teknologi.

Istri Bupati Tuban ini juga berharap agar peserta dapat menyerap materi semaksimal mungkin dan dapat mengaplikasikan damal pengembangan usahanya agar lebih meningkat lagi.

“Selain itu diharapkan dalam menghadapi MEA, para wirausaha mutlak harus dapat meningkatkan daya saing terutama dengan pemanfaatan tekhnologi” tambahnya.

Saat ini menurut Qodiriyah, pelaku UMKM di Kabupaten Tuban tahun 2017 mencapai 65.536 orang, Usaha mikro sebanyak 35.346 orang dan Koperasi sebanyak 1.303 unit.

Dengan jumlah sebanyak itu tentu belum bisa tersentuh pembinaan seluruhnya, sehingga diperlukan sinergitas

(Hms/Am)

Ciptakan Rasa Aman Bagi Tamu Wisata Sumenep

Sumenep, Jatim Pos. Forum Watawan Pariwisata (Forwapar) Kabupaten Sumenep, mengadakan pertemuan/halal bihalal bersama Bupati Sumenep, KH. Busyro Karim di dampingi Ibu Nurfitriana Busyro, juga yang hadir Wakil Bupati dan Kepala SOPD Kabupaten Sumenep (11/7) bertempat di Tectona Torbang.

Dalam sambutannya di depan Anggota Forwapar, Bupati mengatakan untuk menyambut Kunjungan Wisata tahun 2018, yang pasti di mulai dari 2017 langkahlangkah untuk menuju 2018, yang pertama dari sisi aturan main yang ada di Pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep, sekarang sudah ada di DPRD menunggu pembahasan, yang ke dua dari sisi persiapan Infrastruktur sudah di mulai, di sana sudah ada Pokja tentang Pariwisata, banyak SOPD mempersiapkan Visit Yerd 2018, yang ketiga event-event yang ada sudah di mulai, namun 2018 hampir di pastikan setiap 2 bulan ada yang besar di lakukan di sumenep secara Nasional atan Staraf Internasional itu untuk tahun 2018 dan apa saja nampak di hitam putih.

Menurut Bupati Untuk Pokja Pariwisata itu yang ada di antaranya, Pokja membangun desa, pokja menata kota dan pokja pendidikan dan kesehatan, untuk pokja parawisata sekitar 30%/40%. Pihaknya mengharap tempat-tempat wisata yang ada di Sumenep segera mengurus ijinnya, yang swasta maupun yang punyak permerintah. Dalam hal ini tinggal langkah SOPD yang terkait dengan perijinan. Wisata yang di kelola masyarakat Water Park Sumekar (WPS) Kec, Manding, Pantai Sembilan Gili Genting, Tirta Sumekar Indah (TSI), Kirmata dan Tectona di Kec. Batuan.

Mengenai pemberdayaan masyarakat ini sudah ada pembinaan dari disbudparpora ke tempat-tempat wisata yang ada di Sumenep, bagai mana masyarakat menciptakan suasana aman dan nyaman ketika itu pengunjung ketempat Wisata seperti Gili Labak maupun Giliyang atau tempat wisata lainnya. Itu di mulai dari pembinaan mintal dan punyak wawasan tentang pariwisata dan jangan sampai mumpung banyak orang tranportasi mahal atau bensin mahal ataupun di sana serba mahal, yang penting ada pemasukan tetap ketika masyarakat masuk ketempat – tempat wisata yang ada di sumenep, ini nantik juga nampak meningkat perikonomian masyarat yang berjualan dan Pemkab Siap akan menyuntik modal kepada pedagang kecil, yang berjualan di tempattempa wisata yang ada di sumenep. (rol.nan,man)

Cagar Budaya Banyak yang Tidak Ditetapkan Sumenep, Jatim Pos. Kepala Dinas Parawisata Kebudayaan dan Olahraga melalui Kabid Kebudayaan Sukaryo Menjelaskan status cagar budaya yang ada sampai saat ini belum ada penetapan tentang cagar budaya yang di Kabupaten Sumenep, sementara Keraton yang hanya di tetapkan. Karena menurut Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 201, bahwa penetapan cagar budaya melalui mekanisme yang diatur oleh pasal tersebut, salah satunya cagar budaya itu usulan dari tim cagar budaya, sedangkan pengangkatan tim cagar budaya itu ditetapkan dengan SK Bupati.

Selanjutnya Tim cagar budaya Kabupaten Sumenep kemudian merekomendasikan semua data-data cagar budaya yang diserahkan oleh tim pendaftaran cagar budaya untuk dilakukan gajian sehingga kemudian akan dipilih mana yang benda atau bangunan yang bisa dikatakan cagar budaya dan mana yang tidak.

Menurut Sukaryo saratsarat cagar budaya, bahwa barang-barang yang memang

termasuk kategori cagar budaya, kemudian direkomendasikan oleh ahli cagar budaya dan diserahkan kepada Bupati Sumenep untuk dilaksanakan penetapan. Tim ahli cagar budaya menurut undangundangnya itu ada bebarap unsur diantaranya argologi, tokoh masyarakat setempat juga punya besek planologi, asetektur, dan hukum kronologi, tetapi mereka punya basic keilmuan namun semua harus memahami tentang kelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

Sementara cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumenep sekitar 1.225 data yang lama, kemudian ada penelitian kembali tahun 2007, yang ada 108. Kemudian itu semuanya belum ditetapkan berdasarkan ketetapan Bupati karena berdasarkan Undang-Undangnya semua cagar budaya ditetapkan Bupati, Karena dalam persyaratan undangundangnya cagar budaya belum dilakukan penetapan itu dianggap status obyek diduga cagar budaya dalam undangundang untuk menetapkan benda-benda dalam bangu-

nan struktur kawasan situs yang diusulkan oleh ahli cagar budaya menjadi cagar budaya.

Sukaryo mengaku sudah memerlukan bimbingan teknis kepada tim pendaftaran cagar budaya yang tugasnya melakukan pendataan obyek cagar budaya yang ada di Sumenep.

Namun ada 2 hal tim yang dibentuk oleh Dinas bagaimana amanah undang-undang, diantaranya tim pendaftaran cagar budaya, selanjutnya 2 tim ahli budaya ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda.

Tim pendaftaran cagar budaya adalah tim penerima pendaftaran dari masyarakat tentang obyek yang diduga cagar budaya. Kemudian tim pendaftaran cagar budaya juga melakukan pendaftaran pasif yaitu melaksanakan pendataan ke lapangan.

Sementara Tahun 2015 khusus dikecamatan kota sama dikecamatan Kalianget, karena ini adalah tahun pertama targetnya selama 3 tahun, tahun 2015, 2016, dan 2017.

Sedangkan ahli cagar budaya sendiri mempunyai fungsi berbeda. Tim pendaftaran cagar budaya menerima pendaf-

taran dari masyarakat tentang budaya hal obyek yang diduga cagar budaya.

Cagar budaya nantinya adalah melakukan kajian-kajian atau memastikan mana yang masuk cagar budaya dan mana yang tidak yang berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim pendaftaran cagar budaya, sedangkan Tim Ahli Cagar Budaya akan mendapatkan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD. Dirinya terus melakukan pendataan siapa orang-orangnya yang diusulkan untuk menjadi calon tim ahli cagar budaya. SK Ahli Tim Cagar Budaya ada 3 tingkatan, untuk tingkatan kabupaten dan kota itu bupati, untuk Provinsi Gubernur dan tingkat nasional dari menteri. (rol,nan,man)

Jatim III

Hal - 5

Menggali Inovasi Teknologi dan Sumberdaya IPTEK  Melalui Lomba Inotek

Madiun, Jatim Pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun melalui Bidang Penelitian dan Pembangunan Bappeda mengadakan Lomba Inovasi Teknologi (Inotek) Kabupaten Madiun Tahun 2017 bagi masyarakat Kab Madiun.

Lomba Inotek diadakan guna mengapresiasi dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan perhatian pada pentingnya keunggulan inovasi teknologi dan kreativitas manusia, pembangunan dan pendayagunaan IPTEK dalam kegiatan ekonomi dan daya saing sekaligus sebagai pengakuan terhadap prestasi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. ”Maksud diadakannya Lomba Inotek Kabupaten Madiun Tahun 2017 ini adalah untuk memberikan pengakuan terhadap upaya

yang telah dilakukan masyarakat dalam memajukan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK serta ditemukannya inovasi teknologi khususnya di wilayah Kabupaten Madiun,“ Jelas Kepala Bappeda Kab Madiun, Ir. Edy Bintardjo, MTP usai menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang di Kantor Bappeda, Selasa (18/7/2017).

Menurut dia, yang mendapatkan penghargaan adalah inovasi yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di daerah dan pengembangan potensi daerah.

Selain itu, penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi para inovator atas kontribusi optimal dalam membangun IPTEK serta mempersiapkan kandidat inovator unggulan Kabupaten Madiun untuk diikutsertakan dalam ajang Penghargaan

Inovasi Teknologi Award Tingkat Jawa Timur yang diadakan setiap tahun.

Sementara Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Madiun, Ir. Isnartani Pudyastuti mengatakan, penghargaan lomba Inotek ini diberikan dalam tiga bidang Inovasi Teknologi yaitu Bidang Agribisnis, Bidang Energi dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Lomba terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya, sementara peserta boleh perorangan maupun kelompok yang terpenting adalah Warga Negara Indonesia,“ katanya.

Menurut dia, tahapan lomba Inotek sudah dimulai sejak bulan Februari 2017 lalu, mulai laporan kepada Bupati Madiun tentang lomba Inotek, pengumuman dan sosialisasi, seleksi proposal, penilaian hingga penetapan pemenang dan penerimaan hadiah dan penghargaan tepat di Hari Jadi Kab Madiun yang ke 449 yang jatuh pada tanggal 18 Juli 2017.

Para pemenang lomba Inotek tersebut untuk Bidang Agribisnis, juara I diraih Akhmad Khoiri tentang inovasi pengembangan budidaya ikan lele dengan bio plankton menggunakan media kotoran kambing, juara II diraih Rewanda Yunita Sari dan Apresia Dwi Anita tentang optimalisasi pemanfaatan air

leri ketan limbah industri brem dalam pembuatan nata dan juara III diraih Budi Cahyono, S.Pd tentang alat tenun sederhana (atensed T.03) sebagai media mengambangkan kreativitas siswa di bidang seni kerajinan di SMAN 1 Dolopo dalam upaya pengembangan industri seni kerajinan tenun di Kabupaten Madiun.

Sementara Pemenang bidang energi, juara I diraih Sadiman tentang pembuatan pupuk bokhasi dan Mikro Organisme Lokal (MOL) dan juara II diraih Rofiq Ali Muhsin dan Didik Santoso tentang pengolahan limbah blotong Pabrik Gula menjadi Bioetanol bernilai ekonomi tinggi.

Sedangkan Bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK), juara I diraih Risky Dwi Setyawan dan Rima Futihasari tentang “Sapu Jagad” – Aplikasi pemetaan tingkat kemiskinan masyarakat, juara II diraih Joko Lelono, AP.,MH, Tri Budihartoyo, SE.,M.Si, Kus Hendrawan, SH.,S.Pd.,M.Si.,MM, Basudewo Aji. P, SE.,M.Si, Andrian Budi.T, ST, Wisnu Indrawan, ST tentang Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa & Kelurahan (EPDesKel) dan juara III diraih Hanif Nur Azis, Dionys Wahyu Natasena, Dendi Madisanto dan Rodial Fuad Muzaki tentang Smart Jogotirto Rotor (Kontrol dan Monitor).

Anak Usia 0 – 17 Tahun Harus Memiliki Kartu Identitas Anak

mewakili Bupati Madiun mengatakan, pelaksanaan program KIA di Kabupaten Madiun perlu dilaksanakan karena selain melaksanakan Permendagri No. 2 tahun 2016 tentang KIA, di tahun 2017 ini Kabupaten Madiun menjadi salah satu dari 50 Kabupaten/ Kota di Indonesia yang terpilih untuk menyelenggarakan program KIA. “ Pemberian reward atau tugas ini karena Kabupaten Madiun telah melampaui target capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun, secara Nasional sebesar 75 persen sedangkan Kabupaten Madiun di akhir tahun 2016 telah mencapai angka 86 persen, “ katanya.

Capaian ini merupakan

sebuah kerja keras Dispendukpencapil Kabupaten Madiun dan masyarakat serta jajaran dalam membuat inovasi pelayanan akta kelahiran mulai dari program inovasi di tahun 2016 yaitu program SEMEDI (Sehari Pasti Jadi) dilanjutkan awal tahun 2017 dengan program MASMEDI (Lima Belas Menit Jadi). ”Dengan memiliki KIA sebagai warga Negara Indonesia yang berumur kurang dari 17 tahun diharapkan anak mendapatkan akses layanan publik yang lebih mudah seperti membuka rekening Bank, berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit, mengurus Pasport dan pelayanan publik lainnya,“ jelasnya.

Sementara dalam sosiali-

Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Madiun mencanangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Lapangan Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jumat (21/7/2017).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Sulis Widiyantono, MM mengatakan, pencanangan Germas, selain dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun ke – 449 tahun 2017 juga sebagai sarana sosialisasi untuk menyebarkan informasi tentang Germas kemasyarakat. “ Selain sebagai sarana sosialisasi juga sebagai sarana advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan maupun Desa untuk mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,” jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Madiun, Drs. H. Iswanto, M.Si mengatakan,tujuan dicanangkannya Germas agar masyarakat berperilaku hidup sehat, sehingga berdampak pada kesehatan yang terjaga, terciptanya lingkungan yang bersih, sehingga dalam keadaan sehat produktifitas mayarakat meningkat dan dapat menekan pengeluaran masyarakat untuk berobat. “ Fokus kegiatan Germas di tahun 2017 ini aktifitas fisik secara teratur, konsumsi buah dan sayur setiap hari, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan pelaksanaan Germas harus dimulai dari keluarga kemudian masyarakat, lintas sektor baik Pemerintah maupun swasta,“ jelasnya.

Lanjut dia, Indonesia saat ini tengah mengalami pola penyakit yang disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, stroke, jantung dan diabetes yang berdampak pada peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan. (jum)

(jum/adv)

 Sosialisasikan KIA Madiun, Jatim Pos. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukpencapil) Kabupaten Madiun melaksanakan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Camat, Kepala UPT SD/TK/ PAUD, Kepala SMP, Kepala MTs, Kepala MIN, Perwakilan MI Swasta dan Bidan Desa Se Kabupaten Madiun di Ballroom Hotel Aston Madiun, Senin (11/7/2017).

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Drs. Pudji Wahyu Widodo, maksud dan tujuan sosialisasi tersebut agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai KIA kepada masyarakat Kabupaten Madiun.

“Tujuannya agar peserta sosialisasi KIA yang dari sekolah dapat membantu mensosialisasikan kepada anak didiknya tata cara mengurus identitas anak, sementara peserta sosialisasi KIA khususnya dari Bidan untuk dapat mensosialisasikan kepada orang tua yang baru melahirkan agar segera mengurus Kartu Identitas Anaknya, “ jelasnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Agrim Churnia, S.Sos, M.Si

Pemkab Madiun Canangkan Germas di Kelurahan Wungu

sasi tersebut sebagai narasumber adalah Kasubdin Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Drs. R. Kristianto Harijono, M.AP dan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukpencapil Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon, SH. Dalam pemaparannya, Drs. R. Kristianto Harijono, M.AP menjelaskan, untuk prosedur penerbitan KIA untuk batasan usia terakhir kepemilikan KIA adalah usia 17 tahun kurang 1 hari. Sementara aturan pemberlakuan KIA diantaranya, usia anak 0 – 5 tahun tanpa foto, setelah umur 5 – 17 tahun kurang 1 hari diterbitkan lagi dengan menampilkan foto pemilik KIA dan setelah berumur 17 tahun diganti dan diterbitkan KTP Elektronik.

“Untuk penerbitan KIA bagi anak usia 17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki Akta Kelahiran dilakukan pendataan oleh Dispendukpencapil, sementara pemohon KIA bagi anak yang baru lahir sekaligus dapat diterbitkan Akta Kelahiran serta perubahan Kartu Keluarga orang tuanya,“ pungkasnya. (jum/adv)

Desa Bangsring Buka Layanan Malam Hari

Banyuwangi, Jatim Pos. Program layanan yang menjadi prioritas utama bagi Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo, dengan memberikan layanan malam hari yaitu malam Senin dan malam Rabu. patut menjadi sebuah percontohan untuk desa lainnya.

Terbukti, setiap perangkat Desa Bangsring selalu siap sewaktu – waktu memberikan pelayanan secara administrasi hingga di malam hari.

Seperti yang disampaikan Pj Kepala Desa (Kades) Bangsring Turik SH.ketika ditemui jatim pos saat berada diruang pelayanan masyarakat mengatakan, pelayanan ini merupakan suatu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Desa untuk seluruh warga masyarakat. Dan, hal ini berlaku bagi siapapun. “ Siapapun warga Bangsring yang akan mengurus administrasi seperti halnya pengurusan surat pengantar KTP, KK dan administrasi surat lainnya bisa dilayani sewaktu waktu. semua bentuk pelayanan ini bisa dilakukan disaat jam kerja kantor dan diluar jam kerja. Namun, pelayanan diluar jam kerja tetap di layani di kantor,”Ujarnya.

Menurutnya, semua fasilitas kantor kesemuanya sudah dianggarkan melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengadaan Laptop sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan diluar jam kedinasan.

Pada tahun 2017 ini besarnya Pendapatan Rp 1.833.415.000. Untuk PAD Rp 33.670.000 ADD Rp 826.128.000. dan DD Rp 958.617.000. Pendapatan dana tersebut di alokasikan untuk Penyelenggaraan Pemerintah,Rp 580.822.300. Pembinaan Kemasyaraktan Rp 121.988.700.Belanja Rp 1.833.415.000 Pelaksanaan pembangunan desa Rp 1.105.234.000.dan Pemberdayaan masyarakat Rp 25.370.000. (rim)

Jatim IV

Hal - 6

Uji Kir Kendaraan di Jombang Gunakan Sistem Drive Thru

Jombang, Jatim Pos. Pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Jombang yang akan melakukan Pengujian Kir Kendaraan Bermotor (PKB) kini lebih mudah dan cepat. Hal ini karena Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang, secara resmi memiliki pelayanan drive thru.

Layanan drive thru yang ditempatkan di UPT Dinas Perhubungan Jombang, di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, tersebut secara resmi dilaunching oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Rabu (19/7/2017).

“Ini sebuah terobosan besar, dimana uji kir memaksi-

malkan teknologi IT. Pemohon uji KIR tidak usah keluar dari mobil, karena ada sistem teknologi,” kata Bupati Nyono mengapresiasi.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, mengatakan tujuan diberlakukan sistem ini untuk memudahkan dan memberi kenyamanan pada masyarakat pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi lebih praktis dan cepat. “Jika sebelumnya pelayanan untuk melakukan uji KIR membutuhkan waktu 30 menit, kini hanya 10 hingga 15 menit sudah bisa dilakukan,”Tandas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Nyo-

no, mengatakan ini juga sebagai wujud Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam hal memangkas sitem pelayanan KIR yang terlalu panjang dan juga menghilangkan potensi pungli yang kerap kali muncul saat mengurus KIR. Sepakat dengan Bupati, Imam Sudjianto Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jombang menegaskan penggunaan sistem drive thru ini bisa menghapus praktik percaloan yang selama ini kerap terjadi di tempat-tempat pengujian kendaraan bermotor Sedangkan tujuan diberlakukan sistem ini, lanjutnya untuk memudahkan dan memberi kenyamanan pada masyarakat pengguna jasa PKB menjadi lebih praktis dan cepat. “Saat uji kir kendaraannya pemilik kendaraan tidak perlu turun dari mobilnya, cukup duduk di dalam kendaraannya hingga proses uji kir selesai,”Pungkasnya.

(Her/Nik/Kominfo)

Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri  Dan Festival Panji Nasional 2017 Kediri, Jatim Pos. Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri dan Festival Panji Nasional 2017, Dilaksanakan di Area Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri, mulai Tanggal, 16-22 Juli 2017.

Acara tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Jarianto, M.Si., Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Bakorwil Malang, Wakil Bupati Trenggalek, Wakil Bupati Ponorogo, Wakil Bupati Blitar, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, segenap anggota Forkopimda Kabupaten Kediri, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri, alim ulama, seniman, budayawan dan tokoh masyarakat.

Acara Pembukaan Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri dan Festival Panji Nasional 2017, diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Sambutan dari Bupati Kediri.

Dalam sambutannya Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, menyampaikan, “Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa Festival Panji Nasional diadakan bersamaan dengan Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri Tahun 2017. Tema Panji Merajut Keharmonisan Nusantara, Kala Panji Panji Sukmatikta dengan tag line Panji Balik Kampung, Festival Panji Nasional dan Pekan Budaya dan Pariwisata Tahun

Pasca Meninggalnya Siswa SMK PGRI 2 Jombang  Dinas Pendidikan Akan Terapkan Screening Kesehatan Jombang, Jatim Pos. Pasca kejadian meninggalnya siswa SMK PGRI 2 Jombang saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), Kamis (20/7/2017). Insiden ini membuat Dinas Pendidikan (Disdik) menerapkan screening kesehatan untuk siswa baru sebelum mengikuti MPLS. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Drg. Budi Nugroho, untuk mengantisipasi kejadian itu terulang kembali, pihaknya akan berupaya menerapkan screening kesehatan untuk siswa baru. DaKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, lam screening itu masing-masing Drg. Budi Nugroho siswa setidaknya akan diketahui kondisi kesehatannya, bila tidak memungkinkan untuk ikut MPLS, siswa tidak harus memaksakan.”

Nanti, semua sekolah di wilayah Kabupaten Jombang diwajibkan melakukan screening kesehatan sebelum pelaksanaan MPLS,” jelasnya.

Untuk gambaran sementara, dalam screening kesehatan ini akan melibatkan persetujuan dari setiap orangtuanya guna memastikan kondisi kesehatan anaknya.

Screening kesehatan ini juga melibatkan orangtua untuk menyetujui mengikuti MPLS, karena yang paling tahu kan orangtaunya, misal memiliki kelainan atau penyakit tertentu,” ungkap Budi.

Ia juga tak memungkiri terkait adanya sebagian kegiatan di MPLS yang berkaitan langsung dengan fisik selama masih dalam kategori wajar. Hal itu biasanya untuk melatih mental dan kedisiplinan calon sisiwa baru.

Karena itu screening kesehatan yang juga melibatkan orangtuanya sangat mendukung untuk memaksimakan kegiatan MPLS ke depan,” tuturnya.

Diakuinya, meski selama ini screening kesehatan juga telah dilakukan oleh sejumlah sekolah, namun realisasinya kurang tepat. “Selama ini terbalik, setelah MPLS baru ada cek kesehatan, ke depan akan kita balik, jadi sebelum pelaksanaan MPLS sudah dilakukan screening kesehatan,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui korban bernama Abdul Hadi (16 tahun),warga Dusun Tempuran, Desa Pudong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Ia meninggal saat ikut senam di lapangan sekolah. Kendati sempat ditolong oleh beberapa temannya dan guru, tetapi nyawa korban sudah tidak terselamatkan lagi.

Ini anak kedua saya dari dua saudara, menurut gurunya meninggal sebelum sampai di rumahsakit,” kata Tiyoso, ayah korban, Kamis (20/7/2017).

Menurut Tiyoso, pagi sebelumnya, korban sempat ikut bantu-bantu sang ayah sebelum berangkat kesekolah. Korban pun berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Tidak ada tanda-tanda apapun sebelum Abdul Hadi meninggal.

(Her)

2017, merupakan sarana untuk menghimpun kembali Budaya Panji yang berakar di Jawa Timur, khususnya Kediri, yang telah tersebar di seluruh Nusantara, yang kita rangkai kembali lebih indah dan lebih bermakna. Tema ini sekaligus mendorong naskah cerita panji sebagai memory of the world dari UNESCO. Dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Jawa Timur, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Jarianto, M.Si., menyampaikan, “Dalam rangka upaya membangkitkan dan mengekspresikan kembali Budaya Sastra Panji dalam kehidupan masyarakat, Festival Panji yang dilaksanakan Tahun 2017, di Kabupaten Kediri, merupakan festival yang mengutamakan penggarapan nilai yang memuat tema penggembaraan Panji yang mengekspresikan nilai kebijakan ekologi, nilai sosial kemasyarakatan yang aktual sehingga dapat memberikan gambaran refleksi tentang penggambaran Panji dalam lintasan budaya lokal dan global.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., menyampai-

kan, “Arah Pembangunan Kebudayaan di Indonesia sangat menekankan pada penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa. Karakter harus dibangun dengan sungguh-sungguh, dan pembangunan karakter harus usaha yang sadar, terarah, sistematis, agar karakter dapat mencerminkan jati diri yakni sifat dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur.

Sebagai acara pembuka Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri dan Festival Panji Nasional 2017, diadakan parade budaya dan pawai mobil hias yang diikuti oleh kontingen satker-satker yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri dan beberapa kontingen tamu dari Kota Kediri, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jembrana Bali. Parade Budaya dan Pawai Mobil Hias ini start dari Area Simpang Lima Gumul dan finish di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Masyarakat Kabupaten Kediri dan sekitarnya sangat berantusias dengan acara ini.

Ini terbukti dengan banyaknya warga yang memadati area sepanjang jalan yang dilalui parade budaya dan pawai mobil hias sejak pagi sampai siang. Mereka tetap setia menunggu sampai mobil hias yang terakhir lewat.

(Her/Kominfo)

Wujudkan Sinergitas Tiga Pilar Jombang, Jatim Pos. Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) diundang Bupati Jombang ke Pendopo untuk melakukan silaturrahim dan sekaligus halal bihalal, Senin (17/7/2017). Selain Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, kegiatan tersebut juga dihadiri Wabup H. Mundjidah Wahab, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto,S.Ik,MH, Ketua DPRD dan Ketua PN Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Nyono menandaskan agar dalam melaksanakan tugas Tiga Pilar Kamtibmas ke depan tetap solid dan selalu menjalin komunikasi yang intensif. Salah satu tugas Tiga Pilar, yakni mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jombang.

“Perkembangan media sosial (medsos) yang sangat cepat, apabila digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Kita sebagai warga Jombang harus bisa memilah mana berita yang benar dan berita bohong (hoax). “Jangan mudah percaya dengan isu-isu yang bernada provo-

kasi. Hal itu justru akan merugikan semua warga Jombang,” tandasnya.

Jika Tiga Pilar mampu menjaga sinergitas di desanya, maka program-program pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan. Di samping menjaga komunikasi intens antar ketiganya, dibutuhkan komitmen kuat dalam mewujudkan kemanan dan ketertiban di masyarakat. “Tiga Pilar juga harus pro aktif dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,” pungkas Nyono.

Sementara Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto,S.Ik,MH menyampaikan terima kasih kepada seluruh Tiga Pilar atas sinergitasnya sehingga Jombang selalu kondusif. Selama pelaksanaan Operasi Ramadniya Semeru

2017 selama Ramadhan dan Hari Raya dapat berjalan lancar dan aman.

“Ini semua karena kerja sama lintas sektoral yang terjalin dengan baik. Tidak ada yg hebat, Kapolres pun hebat karena tiga pilarnya.

Begitu juga yang ada di unsur TNI”,” ungkap Agung.

Meski demikian, Kapolres meminta tiga pilar tetap waspada terhadap bahaya paham radikal yang ingin merongrong ideologi bangsa.

Oleh karena itu mari kita lawan, namun dengan penjelasan dan edukasi yang benar. Menjaga kemanan adalah tugas bersama. “Apabila Situasi kamtibmas di Jombang aman, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” pungkas Agung.

(Nik/Her)

Jatim V

Hal - 7

Desa Umbul Rehab Kantor Desa  Untuk meningkatakan Pelayanan Masyarakat Ngawi, Jatim Pos. Pemerintah Desa (Pemdes) Umbul rejo Kecamatan Jogorogo pada tahun anggaran 2017 ini, melakukan perbaikan gedung kantor utama yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 51 juta dari ADD (Alokasi Dana Desa).

Perbaikan kantor ini supaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga setiap warga yang datang bisa merasa lebih nya-

man dan aman. “Pada tahun ini, memang kita merehab kantor desa yang disiapkan anggaran Rp 51 juta melalui sumber ADD,” terang Kades Umbulrejo (02/07) Perbaikananya diantaranya Perbaikan, Plavon ruang kerja, Pintu, dan kamar mandi, kami sangat terbantu adanya Alokasi Dana Desa yang sangat membantu meningkatkan Kualitas Desa.

Karena anggarannya hanya Rp 51 juta, maka yang

mengerjakan rehab ini dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menjadi satu paket.

“Sudah diatur,” tandasnya.

Kepala Desa Umbul rejo mempunyai cita-cita membangun Desanya lebih maju, perekonomianan dan potensi alamnya bisa di manfaatkan dengan baik karena dengan kebersamaan dan gotong royong tujuan tersebut bisa tercapai,’’ pesannya. (ren-adv)

Kades Patalan Tingkatkan Pembangunan Gedung PAUD Ngawi, Jatim Pos. Kegiatan pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, sudah mulai dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). gedung PAUD yang dibangun menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.000.000 dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Patalan Suyanto mengatakan, pembangunan gedung PAUD merupakan hasil perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2014-2020. Amanah RPJMdes kemudian dilaksanakan pada tahun 2017 melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

“Kita bersyukur karena pembangunan Gedung PAUD dapat berjalan lancar,agar selesai tepat waktu meskipun, sering hujan,” kata Suyanto.

Dengan adanya Gedung PAUD ini, lanjut dia, harapannya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa untuk membantu masyarakatnya di bidang pendidikan, khususnya anak di usia dini. Mengingat anak di usia dini sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang, maka harus diprioritaskan.

“Ini juga sesuai dengan

amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Di mana desa berkembang seperti Rempanga salah satu prioritas pembangunan yang digariskan adalah pembangunan gedung PA UD,” papar Suyanto. (adv-ren)

Kades Kauman Terapkan Dana Desa DD dan ADD

Ngawi, Jatim Pos. Untuk mensejahtrakan masyarakat pemerintah pusat telah menurunkan program Dana Desa (DD) tahun

anggaran 2017 untuk kebutuhan bidang sarana dan prasarana di setiap desa, khususnya untuk Desa. Desa Kauman Kecamatan Sine.

Kabupaten Ngawi. dimana pemerintah desa Kauman telah merealisasikan Dana Desa DD Tahap I untuk infrastruktur sesuai dengan petunjuk pelaksana dan teknis (JUKLAK & JUKNIS).

Kades Kauman Sukarno mengatakan Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 ini telah tereali-

sasikan Alhamdulilah Berjalan kondusip, untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 berdasarkan Permendesa, yang sudah di kerjakan di Dusun Nglencong RT 5, 6 ,dan 8.

Masih kata Sukarno, Alhamdulilah Semua pekerjaan sudah Direalisasikan dan sekarang hampir Rampung, Berjalan Lancar kondusip, dan Kami telah membangun pembangunan,18 titik kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya Rabat Jalan Du-

sun Nglencong RT 5, 6,dan 8 yang sudah terealisasikan.

“Untuk Tahun 2017 khususnya Desa kauman, akan Lebih fokus untuk infrastuktur, jalan desa. Dan akan lebih di tingkatkan lagi demi Terwujudnya Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar perekenomian di daerah yang mayoritas penduduk desa kauman adalah petani, dan dapat memasarkan hasilnya dengan baik tanpa harus terkendala dengan Jalan yang rusak,” ungkapnya. (adv-ren)

Peringatan HUT Kabupaten Ngawi Ke-659 Ngawi Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar upacara dalam rangka hari jadi kota ngawi yang ke – 659. Di ikuti Segenap pimpinan dan Uspinda Kabupaten Ngawi, Kepala SKPD, TNI-POLRI dan PNS Kabupaten Ngawi yang digelar di alun-alun Ngawi. Tema hari jadi Ngawi ini adalah “Kita Jadikan Kebhinekaan Sebagai Eleman Pendukung Pembangunan untuk Mewujudkan Ngawi sebagai Barometer Jatim” Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono selaku Pembina Upacara berpesan kepada semuanya agar prestasi yang sudah dicapai harus dipertahankan dan untuk prestasi yang belum dicapai, berjuang semaksimal mungkin bisa tercapai dimana akan mewujudkan Ngawi Spektakuler dan berprestasi.

Setelah upacara selesai Bupati Ngawi menyerahkan sekep pengangkatan kepada 10 orang yang diangakat PNS Kabupaten Ngawi. (ren)

Desa Jogorogo Bangun Rabat Beton Dusun Balepanjang Ngawi, Jatim Pos. Penggunaan dana desa (DD) di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo lebih pro masyarakat.

Dengan membangun jalan lingkungan desa rabat beton Dusun Balepanjang dengan Volume 156m x 2m x 0.1m. Cuaca yang mendukung membuat pengerjaan jalan berjalan dengan baik dan lebih maksimal, dibantu masyarakat lebih proaktif. Demikian disampaikan kepala Desa Jogorogo.

Diakui Kepala Desa Jogorogo, banyak warganya yang datang ingin membantu membuat jalan. Sebagaimana jalan lingkungan desa selama ini hanya tanah, dengan mengadakan rapat bersama unsur dan perangkat desa, menentukan jalan desa lebih diprioritaskan. “Karena jalan utama sudah dibangun. Realisasi DD kita gunakan untuk membangun jalan lingkungan yang masih tanah,” ujarnya.

Dalam pembangunan ini kata Kepala Desa, memang ada pro dan kontranya, tapi baginya itu ibarat ombak yang mengindahkan pantai. Tujuannya tetap mengutamakan pembangunan desa dan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. “Siapa lagi yang akan membangun desa kalau tidak dimulai dari sekarang. Target saya semua infrastruktur dibangun merata,” ucap Kepala Desa Jogorogo. (ren/adv)

Pemerintah Desa Brubuh Bangun TPT dan Rabat Beton Pemdes Kletekan Bersama Rakyat Bangun TPT Ngawi, Jatim Pos. Pemerintah Desa Brubuh, Kecamatan Jogorogo, membangun dua titik Tembok Penahan Tanah (TPT) dan rabat Jalan akses pertanian Dusun kayangan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2017.

Dari data yang tercatat pembangunan TPT terletak di Dusun kayangan RT 02 RW 02 dengan Volume Talut 235m x Variabel dan rabat jalan 164m x 2,4m x 0.1m dengan anggaran Rp.231.962.900,Kepala Desa Brubuh Tri Joko mengatakan, bantuan DD dari APBN, dimanfaatkan Pemdes Brubuh untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti membangun TPT dan rabat beton yang merupakan jalan utama Desa Brubuh.

“Pemanfaatan bantuan dana desa ini tentu bisa lebih dimaksimalkan untuk membangun fasilitas umum yang bisa mendongkrak kesejahteraan warga sekitar, dengan didukung perbaikan fasilitas yang ada,” kata Tri Joko Rabu, 19/7/2017.

Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan

(TPK) Desa Brubuh dengan dibantu pihak LPMD dan lainnya ujar Erlan. Fasilitas umum itu dibangun tiada lain sebagai pendukung sarana infrastruktur jalan desa, yang biasa digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian dengan memperlancar transportasi warga.

“Sementara untuk TPT menjadi skala prioritas hasil dari musyawarah kedusunan (Musdus), Musdes, dan Musrenbang. Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan pihak TPK. Kami harap warga dapat mendukung program yang digulirkan,” ucapnya. (adv-ren)

Ngawi, Jatim Pos. Rencana peningkatan anggaran dana desa tahun 2017 saat ini, dari anggaran tahun ini, diprediksi pembangunan TPT dan rabat jalan di empat Dusun di Desa Kletekan, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, sudah mulai dikerjakan.

Keyakinan itu dikatakan Kepala Desa Kletekan, Sularso, saat ditemui kemarin anggaran lebih diperuntukka pembangunan rabat jalan dan talut. “Kami sangat bersyukur tahun depan anggaran khusus untuk dana desa akan mengalami peningkatan,” katanya.

Dengan demikian akan dapat memacu peningkatan pembangunan, khususnya rabat jalan dan TPT yang

diperkirakan masih mencapai sekitar 3 ribu meter di empat Dusun, seperti Gatak, Kleleng, Kletekan, Pocol dan kantor desa, imbuhnya.

Sementara pelaksanaan program anggaran dana desa tahun, yang dipergunakan membangun lebih dari 1.500 meter Rabat jalan, untuk saat ini kami telah membangun TPT di dudun Kleleng lebih dari 300 Meter dari Dana Desa (DD),” kata Suyatman Ketua TPK Desa kletekan.

Sementara sambungnya, yang bisa dirasakan warga adalah akses pedesaan untuk angkutan hasil pertanian.

Menurut Kades Kletekan, dari pembangunan ini, sudah

banyak memberikan perubahan berarti bagi kemajuan desa Kletekan. Disamping juga meneruskan capaian pembangunan sebelumnya sehingga apa yang telah di capai akan dilengkapi dan sempurnakan. “ jelasnya. (adv-ren)

Jatim VI

Hal - 8

Pembangunan Drainase Kabupaten Blitar

Blitar, Jatim PosSampai pada saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PU Bina Marga dan Pengairan terus berupaya pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas utama pelaksanaan program termasuk di wilayah yang perlu untuk penanggulangan rawan bencana, salah satunya pembangunan drainase atu plengsengan yang lokasinya terletak di Ds.Jaten Kec.Wonodadi diharapkan akan sangat membantu perkembangan nilai ekonomi masyarakat melalui akses tersebut yang memadahi, dan sarana pembangunan adalah sebagai langkah konkrit pemerintah kabupaten Blitar untuk mendukung peningkatan infrastuktur demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan apa yang telah disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai program kerjanya di awal Tahun 2017 ini, melalui Kabid Sugeng Winarno S. SoS sebagai Kepala

Bidang Jembatan dan Peralatan, mengatakan “untuk tahun 2017 bidang jembatan dan peralatan punya beberapa program dan kegiatan diantaranya adalah pembangunan Drainase (plengsengan) itu ada beberapa unit tersebar diseluruh Kabupaten Blitar untuk membangun plengsengan ada beberapa unit tersebar diwilayah Kabupaten Blitar.dari pembangunan Drainase (plengsengan) yang bisa di kerjakan dengan total dana 58 Miliard dan 200 juta”, tuturnya.

Disamping kebutuhan serta ketersediaan dana yang ada, Kabid jembatan dan peralatan Bpk.Sugeng S. Sos, saat ditemui diruang kerjanya pada minggu kemarin menjelaskan, “Untuk yang membangun jembatan dananya 5 Miliard 58 juta untuk program pembangunan jembatan dan peralatan sedangkan untuk dreinase ada sekitar 353 paket tersebar di seluruh kabupaten Blitar atau di 22 kecamatan sedangkan PJU 2017 ada 39

paket dengan total dana 5 Miliard 650 juta. Total biaya dreinase total biaya 58 Miliard semua dipihak ketiga atau di kontraktualkan. Sampai bulan Akhir mei untuk bidang jembatan dan peralatan sudah banyak yang di kontraktualkan sekitar hampir 50% lebih, sudah berjalan dengan proses lelang dan untuk peran masyarakat diminta dalam pembangunan pasti akan sedikit terganggu pengguna jalannya karena ada tumpukan material, juga harus menyadari seperti Drainase (plengsengan) akan ada stengah akses jalan yang terhambat tapi masih ada separuh dari lebar jalan alternative yang bisa dilewati sehingga masyarakat lebih memaklumi akan adanya pembangunaan tersebut”, ucap Bpk.Sugeng Winarno beserta Kasi Drainase dan pelengkap jalan yaitu Bpk.P.c Indomali Sulhu S.T Pembangunan Drainase (plengsengan) sebagai sarana utama penghubung arus atau aliran air termasuk bagi hasil bumi nanti dan pada saat yang ditunggu masyarakat pastinya, jelas sudah menjadi harapan bagi kita semua sebagai daya dongkrak peningkatan ekonomi rakyat.

Sementara ini dilihat dari aspek kendala Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan, saat ini memang musim extrim ke-

Silaturrahmi Bakal Calon Bupati Tulungagung Tulungagung, Jatim PosPada saat ini Kondisi politik di Kabupaten Tulungagung mulai menghangat. Sejumlah bakal calon kepala daerah (bacakada) sudah menampakkan diri, bahkan mereka berkumpul dalam satu tempat di acara Silaturahim dan Halal Bihalal Koalisi Lintas Parpol Bersama Tokoh Masyarakat dan Bacabup/Bacawabup Pilkada Tulungagung 2018 di Barata Convention Hall Kota Tulungagung, Sabtu malam pada minggu lalu, baik yang berminat menjadi calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (bacabup). Termasuk Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi yang merupakan bacabup petahana (incumbent).

Ketua PWI Pusat, Margiono, yang selama ini dikabarkan bakal ikut dalam kontestasi Pilkada di Tulungagung juga tampak hadir. Ia hadir di tengah bacakada lainnya, seperti di antaranya Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, Dansatkornas Banser, Ir Alfa Isnaeni, mantan Wabup Tulungagung dua periode, Athiyah SH, Ketua HKTI Jatim, Eko Puguh, pengusaha Budi Se-

tijahadi, mantan Kepala PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulunaggung, Agus Wahyudi ST MT, dan anggota DPRD Tulungagung, Ahmad Bahrudin.

Bupati Syahri Mulyo saat memberi sambutan berharap masyarakat Tulungagung tetap menjaga kondusifitas jelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. “Jangan sampai karena beda pilihan kemudian menjadi tidak kondusif lagi,” harapnya.

Bupati yang sudah mendaftar sebagai bacabup berpasangan kembali dengan Wabup Drs Maryoto Birowo di PDI Perjuangan ini juga berterima kasih pada masyarakat Tulungagung yang telah membantunya selama memerintah selama ini. “Dan dalam halal bihalal ini pula kami minta maaf,” tambahnya.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno MPd, yang hadir lengkap bersama anggota KPU Tulungagung lainnya menyatakan gembira dengan hadirnya belasan bacakada di acara yang dihelat lintas parpol tersebut. “Ini menandakan Pilkada Tulungagung 2018 tidak

akan gagal dilaksanakan. Pelaksanaan pilkada gagal salah satunya bisa disebabkan oleh tidak adanya pasangan calon yang mendaftar,” katanya.

Dengan melihat antusiasme belasan bacakada yang hadir di Barata Convention Hall, Suprihno yakin pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Tulungagung akan sukses tergelar. Bahkan KPU Tulungagung memperhitungkan dimungkinkan muncul empat pasangan cakada dari parpol atau gabungan parpol dan selebihnya dari calon perseorangan (independen).

Suprihno dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan tahapan yang akan dilakukan KPU Tulungagung dalam menghelat Pilkada Serentak 2018. Di antaranya jadwal pendaftaran bagi cakada dari parpol di KPU Tulungagung, yakni dimulai tanggal 8-10 Januari 2018.

“Sedang penetapannya tanggal 12 Februari 2018, kemudian tanggal 13 Februari 2018 pengundian nomer urut dan 15 Februari 2018 mulai kampanye,” jelasnya. (san)

mudian untuk pengerjaannya iya ngambil pada kondisi cuaca yang panas, kalau hujan saya stop karena bisa mempengaruhi kondisi pekerjaan, serta bagi masyarakat yang

melakukan aktifitas diwilayah tersebut. singkatnya.

Kerja nyata disertai kerjasama yang baik pembangunan tak akan berhasil sempurna tanpa campur tangan

dan dukungan dari semua element masyarakat, maka dari itu untuk mendukung langkah pemerintah daerah sangat diperlukan masyarakat luas. (san)

Paripurna DPRD Blitar Pertanggungjawaban APBD 2016 Blitar, Jatim PosRapat Paripurna yang telah digelar pada Selasa (18/ 7), pukul 09;00, bertempat di ruang rapat Gedung DPRD kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ini dengan agenda acara antara lain : 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan, dilanjutkan persetujuannya RANPERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016. 2. Penyampaian laporan hasil pembahasan RANPERDA perubahan RPJMD tahun 2016-2021, dilanjutkan persetujuan. 3.

Penyampaian penjelasan DPRD. Membahas tentang pembacaan silva tahun berjalan audit 2016 dilaporkan sebesar 137.609.170.014, dengan Pembiayaan Neto sebesar 266.029.625.348, silva dibanding dengan tahun 2015 menurun nilainya dibanding tahun 2016, seharusnya hal ini menunjukkan bahwa manajemen kas tahun 2016 lebih baik daripada tahun 2015 namun nampaknya penyebab menurunnya silva tahun 2016 lebih banyak disebabkan oleh kebijakan transfer dana TP dan TPP guru tahun 2016 yang di hentikan penyaluranya oleh Kementrikeu pada puasa akhir tahun2016, sehingga jika tanpa pengurangan TP dan TPP guru sesungguhnya nominalnya hampir sama dengan tahun 2015 sehingga dapat dikatakan belum ada kemajuan dan menunjukkan pemerintah kabupaten Blitar belum menemukan cara yang efektif untuk tingkat serapan anggaran guna meningkatkan akselerasi pembangunan sehingga potensial setiap tahunnya masih cukup besar.

Menurut ketentuan jumlah kas dan yang setara pada 2016 menurun nilainya jika dibandingkan th 2015, berdasarkan CARK bendahara umum daerah yang ada di bank-bank berupa rekening sangat disayangkan karena rekening giro lebih besar dari deposito , dengan demikian pemerintah blitar berpotensi kehilangan keuntunmgan lebih besar dari jasa bank lebih tinggi dari bunga yang diperoleh tiap bulan dari bunga bank pertahunnya.

Sementara, Tentang piutang daerah, saldo piutang

daerah mencerminkan hak pemerintah daerah yang dinilai dengan uang dan akan diterima kembali pada periode mendatang meningkat dibanding tahun 2015. Saldo persediaan pertahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015, investasi jangka panjang pemerintah kabupaten Blitar meningkat dibanding tahun sebelumnya, seluruhnya merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah.

Yang mana, kewajiban piutang daerah saldo kewajiban pemerintah kabupaten Blitar per 2016 mengalami peningkatan yang keseluruhannya merupakan kewajiban jangka pendek atau utang kepada pihak ketiga , sebagian besar adalah utang beban kepada RSUD dan terdapat vutang jangka pendek lainnya merupakan pengadaan asset daerah pada dinas pendidikan, kesehatan dan PU. Cipta Karya.

Beserta Rekomendasi oleh panitia badan anggaran DPRD Kabupaten Blitar atas adanya silva tahunberjalan yang masih cukup besar, agar pemerintah kabupaten blitar melakukan efaluasi yang menyeluruh atas kemampuan dan tata kerja OPD dalam eksekusi anggaran agar lebih siap menangani penyebab utama meningkatnya silva tiap tahun dapat teridentifikasi, atas temuan BPK tentang pengujian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya, DPRD akan memantau dengan ketat atas progress tindak lanjut rekomendasi BPK baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan serta mengungkap factor

penyebab atas temuan BPKRI dari sisi kapasitas SDM, pemadaian system atau prosedur akuntansi pemerintah dan kebijakan pengelolaan tata kelola keuangan daerah, dan seterusnya agar permasalahan ini segera dapat terselesaikan dengan baik.

Waktu yang sama, untuk catatan hasil analisis badan anggaran pemerintah kabupaten Blitar atas implomentasi atas kas kelola keuangan tahun 2016 maka bandan anggaran DPRD kabupaten Blitar merekomendasikan untuk perbaikan tata kelola dana kabupaten Blitar, seperti yang telah dibacakan dalam rapat sidang Paripurna saat itu. pembahasan laporan sebanyak 24 serta pembacaan pertanggungjawaban ini berjalan secara terperinci dan khitmat diruang sidang jalannya paripurna pada pukul 11.30 siang rapat ini dihentikan sejenak dan dilanjutkan dengan pembacaan rancangan peraturan APBD oleh Pansus anggaran DPRD. Dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan rancangan daerah tahun 2016 -2021 tentang RPJMD. Dalam hal ini panitia kusus telah bekerja secara marathon hal ini dimaksudkan agar pembahasan bisa selesai dalam waktu yang ditentukan tentang perencanaan dan system pembangunan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi program pembangunan daerah agar berpedoman berdasarkan undangundang untuk pnyelesaian pembangunan 5 tahun kedepan. (san)

Jatim VII

Hal - 9

Pemkot Mojokerto Sabet Dua Penghargaan Nasional Mojokerto, Jatim PosPemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto di bawah Kepemimpinan Walikota Drs. KH Mas’ud yunus terus memborong prestasi gemilang.

Baik prestasi tingkat Nasioanal maupun tingkat Propinsi. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap Masyarakat terus galakkan, dan Slogan Mojokerto Service City terus di gaungkan pada pertemuan- pertemuan dengan Forkopimda maupun rapat warga Masyarakat.

Kali ini Pemkot Mojokerto mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dalam acara penerimaan tanda kehormatan dan tanda penghargaan bidang Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Lampung saat Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIV Tahun 2017.

Penghargaan pertama diberikan kepada Ketua TP PKK, Hj.Siti Am-

sah Mas’ud Yunus berupa penghargaan Pakarti Utama II Tingkat Nasional. Yaitu Pemenang Terbaik Posyandu Tingkat Nasional Kategori Kota. Posyandu Raung Merapi, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto berhasil menjadi juara nasional tersebut.

Penghargaan pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2017 ini diserahkan oleh Ketua Umum TP PKK Pusat, dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo kepada Ketua TP PKK Siti Amsah Mas’ud Yunus di halaman Gedung Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Kategori yang sama lainnya diterima Kota Bandung Jawa Barat dan Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Siti Amsah Mas’ud Yunus mengatakan penghargaan ini merupakan buah perjuangan ibu-ibu warga Kota Mojokerto yang tanpa lelah berjuang untuk kesejahteraan ke-

luarganya.

“Kita jadikan penghargaan ini sebagai semangat untuk terus berusaha dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera,” tutur isteri Wali Kota Mas’ud Yunus yang gemar blusukan memantau kegiatan posyandu ini.

Sedangkan penghargaan kedua diberikan kepada Wali Kota Mas’ud Yunus. Penghargaan Manggala Karya Kencana yang diberikan merupakan tanda kehormatan bidang Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2017. Penghargaan nasional ini diserahkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Surya Chandra Ficardo dan Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.

Tanda Kehormatan Manggala karya Kencana diraih Wali Kota Mas’ud Yunus karena kepedulian dan keberhasilannya dalam melaksanakan

Jamaah Haji Kabupaten Mojokerto Mencapai 1.790 Orang  Manasik Haji 1438 H Dibuka Wabup Mojokerto

CJH ikuti pemapara manasik haji. Dan Wabup memberikan sambutan pada CJH. Mojokerto, Jatim PosBerdasarkan data SISKOHAT Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. Kuota Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Mojokerto tahun 2017 mencapai 1790 orang, Sebelum diberangkatkan tanggal 24 Agustus mendatang, para CJH di haruskan melakukan berbagai persiapan dan pembekalan agar bisa lancar dalam melaksanakan syarat, rukun, wajib haji, yakni diperlukan bimbingan kegiatan Manasik Haji. Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Pungkasiadi, Buka Kegiatan Manasik Haji tahun 2017/1438 H, Selasa (18/7) di Gedung IPHI Kabupaten Mojokerto, Jl. Raya Gayaman, Mojoanyar.

“Kuota CJH Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2017 adalah 1.790 orang, angka ini lebih besar dibanding tahun lalu. Hal ini patut kita syukuri, mengingat panjangnya daftar antrian. Saya juga berharap agar semua pihak/instansi terkait lebih optimal dalam persiapan (termasuk kegiatan manasik selama dua hari). Kita berdoa agar semuanya lancar, dari pemberangkatan tanggal 24 Agustus nanti hingga kepulangan para jamaah,” kata wakil bupati Pungkasiadi dihadapan ribuan CJH. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto, Barnoto memaparkan, CJH Kabupaten Mojokerto ini, selain manasik haji (bimbingan massal) yang dilangsungkan selama dua hari, telah dilaksanakan pula bimbingan

secara kelompok di kecamatan-kecamatan.

Manasik haji dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah, tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. Secara lengkap, manasik haji bermanfaat untuk mempermudah pemahaman tentang ibadah haji baik secara teoritis maupun praktis.

Bagi CJH sendiri, melakukan manasik haji memberi banyak manfaat, sebab di dalamnya terdapat banyak petunjuk dan penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan halhal yang berhubungan dengan rukun, wajib, dan sunnah haji. “ Bimbingan secara kelompok di kecamatan masing-masing sudah tuntas sebanyak enam kali. Jadi secara keseluruhan ada delapan kali bimbingan (kelompok maupun massal),” jelas Barnoto Barnoto, Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto menambahkan, total CJH Kabupaten Mojokerto tahun ini sebanyak 1.878 orang, karena ada mutasi keluar dan mutasi masuk akhirnya tinggal 1790 CJH, mereka terbagi dalam empat kloter penuh dan satu kloter gabungan.

“Dalam satu Kloter ada 445 CJH, yang dibagi 10 rombongan beranggotakan 45 CJH, dibagi lagi 4 regu dengan anggota 10 CJH per regu, Karu-Karom mempunyai tugas untuk mengatasi beberapa problem yang sering muncul ditanah suci.” terang-

nya.

Seperti diketahui, CJH Mojokerto, terbagi di 4 kloter penuh dan satu kloter gabungan. Kloter 58 berangkat lebih awal 16 Agustus, sedangkan kloter 78,79,80 berangkat 24 Agustus dan klote 81 berangkat 25 Agustus Sementara itu, dari 1.790 CJH asal Kabupaten Mojokerto, sebanyak 690 CJH masuk kategori resiko tinggi (risti). Meski masuk dalam resiko tinggi, namun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto memastikan semua bisa berangkat ke tanah suci Hartadi Kabid P2P Dinkes Kabupaten Mojokerto, mengatakan, data risti dari pemeriksaan kesehatan tahap kedua belum fix. “Namun risti di pemeriksaan kesehatan pertama ada 690 CJH dengan jumlah CJH yang diperiksa sebanyak 1.683 CJH. Sementara, 993 CJH dinyatakan sehat,” ungkapnya.

Masih kata Hartadi, yang masuk kategori risti mulai dari hipertensi, diabetes dan obesitas. Menurutnya, sejak 30 tahun terakhir pola penyakit masyarakat berubah, yang sebelumnya didominasi penyakit menular, namun saat ini didominasi penyakit tidak menular.

“CJH dengan risti masih bisa diberangkatkan dan insya Allah, CJH asal Kabupaten Mojokerto semua bisa berangkat karena di pemeriksaan kesehatan pertama, yang masuk dalam daftar risti dilakukan pembinaan. Seperti berobat teratur dan bimbingan olahraga mempersiapkan keberangkatan,” tambahnya.

Menurutnya, jika CJH yang berangkat di atas usia 60 tahun diharapkan ada pendamping karena sesuai Kemenkes CJH masuk usia lanjut usia (lansia) yakni 60 tahun. Hartadi menjelaskan, yang dilarang untuk berangkat yakni jantung kategori parah atau stadium 4. Untuk ginjal dengan cuci darah masih diperbolehkan. [din/adv)

Ketua TP PKK Siti Amsah Mas’ud Yunus (kiri) dan Walikota Mojokerto Drs. Mas’ud Yunus di Lampung (kanan). pembangunan terhadap ketahanan keluarga bagi masyarakat Kota Mojokerto.

“Saya bersyukur program-program inovatif Kota Mojokerto terutama pelaksanaan KB Pria di Kota Mojokerto berhasil mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Penghargaan ini untuk masyarakat Kota Mojokerto yang sadar akan pentingnya menjamin kesejahteraan keluarganya,” tutur Kiai Ud, sapaan akrab Mas’ud Yunus.

Keluarga sebagai tempat utama dan pertama dalam mendidik anak, memberikan asah, asih dan asuhnya sehingga menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. “Keluarga

sebagai tempat pengenyam nilai luhur bangsa dan bagi pengembangan sumber daya manusia. Sehingga dari keluargalah akan terbentuk menjadi manusia bahagia, sejahtera, mandiri dan berketahanan,” lanjut Kiai Ud. Dua prestasi tingkat nasional bidang KKBPK telah diterima Kota Mojokerto setelah melalui seleksi ketat oleh tim penilai pusat yang dilaksanakan sejak bulan April lalu.

Khususnya di bidang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) kategori Kota dan bidang Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) se-Indonesia tahun 2017. (din/adv)

Lelang Jabatan Sekda, Sepi Peminat Mojokerto, Jatim PosAssesment Jabatan Tinggi Pratama (JTP) setingkat Sekretaris Daerah (Sekda) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, hanya diminati sedikit pejabat. Di hari penutupan pendaftaran lelang jabatan Calon Sekda Kota Mojokerto pada Senin (17/ 07/2017) sore, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto hanya menerima 7 (tujuh) pendaftar saja.

Dari 7 (tujuh) orang pendaftar, 1 orang akhirnya mengundurkan diri dengan alasan sakit. Sementara, tak-satupun pendaftar dari luar lingkup Pemkot Mojokerto.

Padahal, sejak jauh hari sebelumnya, Wali Kota Mojokerto telah meluncurkan surat edaran (SE) Nomor 800/2290/417.403/2017 yang berisi tentang ketentuan untuk mengikuti assesment bagi pejabat eselon II yang memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya.

“Pendaftar assesment Jabatan Tinggi Pratama (JTP) ada tujuh pendaftar. Namun pak Gaguk Kadishub menyatakan mengundurkan diri, karena sakit. pendaftar semuanya dari dalam lingkungan Pemkot Mojokerto Tidak ada yang dari luar daerah,” ungkap Kepala BKD Agus Juga Menambahkan, Mereka para pendaftar yang lolos administrasi selanjutnya akan menjalani asesment di Badiklat Jatim.

Akan diambil tiga orang untuk interviev untuk dirangking,” tegas Agus Endri, Kepala BKD Kota

Wali Kota Mas’ud Yunus.

Mojokerto, BKD Kota Mojokerto baru menerima 7 pendaftar. Mereka adalah Kadispendik Pemkot Mojokerto Novi Rahardjo, Kadis Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Pemkot Mojokerto Happy Dwi Prasetya, Kepala BPPKA Kota Mojokerto Agung Mulyono, Kepala BKD Kota Mojokerto Endri Agus Subianto, Kadis Koperasi Usaha Mikro dan Nakertrans Pemkot Mojokerto Hariyanto, Kadis Perindag Pemkot Mojokerto Ruby Hartoyo serta Kadishub Pemkot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo yang kemudian mengundurkan diri karena sakit.

Perlu diketahui, seleksi terbuka JPT tingkat Sekdakot itu dibuka menyusul memasuki masa pensiun Sekdakot Mas Agoes Nirbito pada akhir September mendatang. Wali Kota Mas’ud Yunus menghendaki pengisian jabatan itu dengan pejabat definitif bukan pejabat pelaksana tugas. “Saya akan fair dalam memilih Sekdakot.

Siapapun peringkat pertama dalam asesment Sekdakot, itu yang langsung saya pilih,” janji Wali Kota Mas’ud Yunus. (din)

Jatim VIII

Hal - 10

PU SDA Malang Ganti Pintu Air Untuk Normalisasi Saluran Irigasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PU SDA Kabupaten Malang mengganti pintu air saluran irigasi di Desa Patok Picis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Malang, Jatim Pos Keberadaan saluran irigasi yang melintas di jalur perairan sawah merupakan sesuatu yang sangat vital di bidang pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan swasembada pertanian terutama di wilayah Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang Ir Moch. Anwar, mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Malang diliputi oleh area

pertanian, untuk itu kebutuhan air sangat diutamakan.

“Pengairan di jalur persawahan merupakan sarana vital untuk menunjang kegiatan swasembada pangan, jadi sangat diperlukan normalisasi saluran perairannya, supaya lebih lancar,” kata dia, saat kegiatan Bina Desa di Desa Patok Picis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Lebih lanjut diungkapkan, langkah untuk melaksanakan normalisasi saluran irigasi tersebut diantaranya

pemasangan dan mengganti pintu air di setiap titik saluran air, yang berada di area persawahan dan melakukan rehabilitasi.

Anwar menjelaskan, untuk saat ini ada beberapa dan tidak sedikit kondisi pintu air yang fisiknya memprihatinkan. Dan, dalam kondisi tersebut sangat berpengaruh tidak lancarnya aliran saluran irigasi.

“Untuk saat ini memang fokus normalisasi sungai dan saluran irigasi, jadi kita terjunkan Tim untuk memantau setelah itu mengganti semua pintu air yang sudah tidak berfungsi, supaya debit air bisa diatur” tandas dia.

Sementara, Kepala Bidang Pembangunan PU SDA Kabupaten Malang Anang Udayana, menerangkan, upa-

Bupati Malang Minta Para Kontraktor Tidak Saling Sikut Malang, Jatim Pos Majunya pembangunan di Kabupaten Malang banyak ditunjang oleh aktifitas kontraktor. Kontraktor tersebut terbagi dalam beberapa asosiasi dan gabungan kontraktor.

Dengan banyaknya asosiasi dan gabungan kontraktor tersebut, beberapa pengusaha di bidang kontruksi diminta untuk menjalin kerukunan. Hal itu dikatakan Bupati Malang H Rendra Kresna, Senin (17/07/2017) siang, saat pelantikan Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) DPD Kabupaten Malang.

“Yang jelas, bersama gabungan jasa kontruksi dan asosiasi lain di bidang kontruksi, supaya bisa memberi kontribusi yang lebih baik untuk Pemerintah Kabupaten Malang,” kata Rendra, di depan para kontraktor.

Menurut dia, untuk melaksanakan pekerjaan yang terbaik seharusnya diselesaikan dengan duduk bersama.

“Saya minta, ke depan, untuk semua kontraktor untuk tidak saling sikut dan tidak saling menjatuhkan.

Harus bisa kerjasama dengan baik dan terjalin hubungan yang harmonis. Supaya bisa lebih banyak kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Malang,” pungkas Bupati.

Secara terpisah, penasihat DPD Gapeknas Kabupaten Malang Geng Wahyudi, mengatakan dengan munculnya gabungan kontraktor ini, juga

bertujuan supaya kontraktor yang memiliki keahlian jasa kontruksi tidak liar dalam arti kasarnya.

“Pastinya, benar apa yang dikatakan Bupati, bahwa semua kontraktor apalagi yang diwadahi oleh organisasi bisa bersinergi untuk memberi kontribusi yang terbaik bagi Pemkab Malang,” tandas dia. (put)

Ketua Gapeknas DPD Kab Malang Priyo Budi saat menandatangani kerja sama dengan Ketua Gapensi Kota Batu, Suhadi.

Avanza Seruduk Truk Box di Jalur Pantura Tuban  Tujuh Orang Luka Parah Tuban, Jatim Pos Tujuh orang penumpang termasuk sopir Toyota Avanza terbaring di rumah sakit usai bertabrakan dengan Truck Box di jalur pantura tepatnya di jalan Tuban - Bulu KM. 23-24 Desa Socorejo Kecamatan Jenu, Rabu pagi tadi sekitar jam 08.00 WIB.Kejadian ini berawal saat avanza bernopol B1811-ZM yang dikemudikan Sukari (43) asal Desa Parung Kecamatan Ciseng Kabupaten Bogor berpenumpang 7 orang berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi.

Pada saat yang sama datang dari arah berlawanan kendaraan Truk Box dengan nopol B-9646TEV yang dikemudikan Kusnadi (41) warga Jalan Raya Cirakas RT. 04 RW. 03 Cirakas Jakarta Timur dengan bermuatan pakan ternak.

Avanza dengan kecepatan ting-

gi yang dikendarai Sukari tiba-tiba serong ke kanan sehingga sopir truk box yang sudah berupaya menghindar dan melakukan pengereman tetap tidak berhasil dan terjadilah laka lantas. Akibatnya Toyota Avanza warna hitam nyaris tak berbentuk dan seluruh penumpang beserta sopirnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit terdekat.

“Tujuh orang korban yang ada di mobil avanza tersebut terjepit badan mobil dan mengalami luka cukup serius,” kata Kanit Laka Satlantas Polres Tuban IPTU Nungki Sambodo.

Lanjut Nungki, ketujuh korban yang dilarikan kerumah sakit bernama, Sukari (Sopir) Bunga Lestari (27), Eki Fitria Sulistiawan (7), Venisia (15), Ratna (3), Hadis Ledia Sari (11) dan Suminah (55) rombongan tersebut merupakan warga Bogor.

Guna menindaklanjuti perkara ini kedua kendaraan adu bodi ini diamankan polisi. Sementara sopir Truk Box yang selamat juga dimintai keterangan lebih lanjut. (am)

ya untuk mengoptimalkan debit air di pengairan irigasi sawah teknis sekaligus merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak telah dianggarkan 10 miliar rupiah.

“Jaringan irigasi yang rusak saat ini bila diamati sudah mencapai sepanjang 62 kilometer, dan Kita fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi teknis untuk mengurangi kebocoran air di saluran irigasi,” pungkas dia.

Seperti diketahui, dari data Dinas PU SDA Kabupaten Malang, jaringan irigasi teknis merupakan yang terbanyak dibandingkan irigasi semi teknis maupun irigasi sederhana. Total jaringan irigasi teknis sebanyak 64,39 persen dan mengairi sekitar 27.838 hektar dari total kebutuhan pengairan lahan sawah seluas 43.232 hektar. (put)

Dus (42) menjadi TSK video berkonten porno itu.

Pornografi di Kantor Pemkab Pamekasan

Seorang Tersangka Diamankan

Pamekasan, Jatim Pos Kapolres Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nugroho akhirnya berhasil menciduk Dus (42), warga setempat menjadi TSK (tersangka) kasus pornografi. Ironisnya, kasus pembuatan video berkonten pornografi itu dibuat di lingkungan Kantor Pemkab Pamekasan di Jalan Jokotole.

Dalam video berdurasi pendek itu, tergambar Dus sedang berusaha meraba bagian sensitif di selangkangan seorang wanita bercelana jeans. Dalam video itupula, tergambar ekspresi sensual wanita bercelana jeans itu seperti sedang menikmati perlakuan sexual. Ironisnya, video pendek itu menjadi viral di sejumlah WAG (whatsapp grup).

Tak kurang dari Bupati Pamekasan. Ahmad Syafi’i Yasin menyatakan penyesalannya atas kejadian penyebaran video berkonten pornografi itu. Rasa penyesalan yang sama terlontar dari sejumlah ulama dan tokoh agama di Pamekasan.

Puncaknya, Abdul Halim(46), tokoh pemuda yang tinggal di Kampung Begandan Kelurahan Jungcangcang melaporkan penyebaran video berkonten porno pada Polres Pamekasan. Laporan itu langsung ditindaklanjuti Kapolres Pamekasan, AKBP

Nowo Hadi Nugroro. “Saya perintahkan penyidik secepatnya membongkar pembuatan dan penyebaran video berkonten pornografi tersebiut,” tegas Nowo Hadi, kemarin.

Tak membutuhkan waktu lama, penyidik pun akhirnya menetapkan Dus (42) menjadi TSK video berkonten porno itu. Sebelum penetapan TSK, penyidik telah memanggil beberapa warga terkait video porno sebagai saksi. Polisi masih mengejar wanita berekspresi sensual yang ada dalam video porno tersebut.

“Penyidik menetapkan satu orang tersangka. Namun, kasus video berkonten porno ini masih tak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru,” tandas Nowo Hadi.

Kapolres Nowo Hadi memperingatkan kepada wanita berinisal AM yang tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. “Jika tiga kali tidak mengindahkan panggilan penyidik, saya perintahkan penyidik untuk menjemput paksa saksi wanita berinisial AM itu,” tegasnya.

Penyidik membidik TSK Dus (42) dengan UU Pornografi pasal 10 jo pasal 36 UU RI No. 44 tahun 2008 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan paling banyak Rp 5 Miliar. (arf/bw)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Kawasan Hutan Guwoterus Jadi Lahan Pusat Pembibitan Tuban, Jatim PosSecara nasional kebutuhan akan swasembada produksi kedelai kering negara Indonesia melalui Kementerian Pertanian 30% juta ton dicukupi sendiri. Sedangkan sisanya yang 70% (0,3 juta ton) didatangkan melaui impor dari total kebutuhan. Targetnya sekitar 2,3 juta ton harus tercapai pada tahun 2020.

Untuk target lahan yang dikelola Perum Perhutani se Divisi Regional (Divre) Jawa Timur Kementrian Pertanian menargetkan perluasan lahan untuk kebutuhan kedelai mencapai 30.000 ha dan sudah di CPCL-kan. Sedangkan untuk agenda tahun berikutnya tahun 2018 melaui Dinas Pertanian Jawa Timur menargetkan luas lahan menjadi 50.000 ha.

Saat ini untuk mencapai hal tersebut melalui BUMN pemerintah meminta peran Perum Perhutani untuk mendukung Kedaulatan Pangan demi tercapenuhinya akan kebutuhan Kedelai kering secara nasional.

Acara pencanangan bersama penanaman kedelai Pat

tahun 2017 di awali di petak hutan 8a, RPH Guwoterus, BKPH Mulyoagung, Rabu, (19/ 7) masuk pemerinta- Pencanangan bersama penanaman kedelai han Desa Gu PAT tahun 2017 Pedrum Perhutani Divre Jatim. woterus, Ke camatan Montong. man bersama ini Kepala Divre Adm KPH Parengan Widhi Jatim Ir Sangudi Muhammad Cahyanto mengatakan pihak menjelaskan bahwa areal yang Perhutani sifatnya hanyalah digunakan tersebut Perhutani membantu pemerintah dan menyediakan lahan seluas 1 mendukung kedaulatan pa- hektar yang dilanjutkan seremngan nasional dengan menye- pak di Jawa Timur. Selaku pihak diakan lahan yang tentunya pemasaran hasil panen kedelai semua petani yang mengerja- Sangudi telah mendapatkan kan di lahan tersebut telah ter- pembeli tunggal dan harganya daftar sebagai CPCL di Dinas sudah sesuai harga pasar, Pertanian Kabupaten Tuban. bahkan lebih tinggi yaitu CV “Dilokasi ini kami menyedi- Agro Surotani dari pembeli. akan lahan sekaligus petani Sedangkan pihak pendistri(pesanggem) yang sudah kami busi untuk kebutuhan bibit dan daftarkan untuk akurasi CPCL- pembeli ini bahkan lebih serius nya. Bersama Pokjanyalah kami untuk mengembangkan lahan melibatkan LMDH yang mena- yang digunakan uji coba sebaungi petani-petani ini,” ung- gai tempat pengembangan bikapnya kala ditemui jatimpos.co bit atau semacam penangkaran Untuk mengawali penana- bibit. (met)

Proyek Umbulan ... berkualitas. Menurutnya, ada lebih dari 1,3 juta jiwa penduduk Jatim, terutama yang tinggal di daerah Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya yang akan terbantu dengan adanya proyek tersebut.

Di depan Wapres, Pakde Karwo mengatakan sangat bersyukur atas terealisasinya proyek SPAM Umbulan. Ini mengingat sangat lamanya pembahasan proyek tersebut sejak awal digagas pada tahun 1972. Karena itu, dirinya sangat berharap pembangunan proyek SPAM Umbulan dengan kapasitas 4000 liter air per detik bisa dipercepat sehingga pada tahun 2019 bisa selesai.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan proyek SPAM Umbulan menelan investasi total sebesar Rp 4, 51 triliun. Walaupun nilainya mungkin tidak terlalu besar dibanding infrastruktur lain seperti jalan tol, tetapi proyek ini memiliki arti penting bagi masyarakat.

“Bahan baku air yang berasal dari mata air Umbulan disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 km. Nan-

tinya, air bersih tersebut akan dikelola oleh PDAB Pemprov Jatim,” tambahnya.

Dengan sejarah yang cukup panjang, lanjut Menko Darmin Nasution, menjadikan SPAM Umbulan menjadi proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Terbatasnya APBN tidak menghalangi pemerintah untuk mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur. “Bekerjasama dengan pihak swasta menjadi alternatif pembiayaan,” ungkapnya.

Persempit Ketidakadilan Wapres RI, Jusuf Kalla menegaskan, dengan dimulainya pembangunan proyek SPAM Umbulan akan mempersempit rasa ketidakadilan di masyarakat, yakni terkait ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

“Banyak masyarakat mampu dari segi ekonomi memperoleh air bersih dengan harga murah karena dilalui akses pipa PDAM, akan tetapi masyarakat ekonomi lemah membeli air dengan harga mahal,” ujarnya. Misalnya, karena ada jaringan distribusi masyarakat yang mampu membeli air bersih se-

Tolak Peraturan ...

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri KP Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah NKRI. Terbitnya Permen KP tersebut dilatarbelakangi fenomena eksploitasi benih lobster di alam secara tak terkendali dan secara nyata menyebabkan penurunan stok sumberdaya lobster di Perairan Indonesia.

Aturan ini mengatur larangan penangkapan lobster bertelur dan/atau ukuran berat kurang atau sama dengan 200 gram atau lebar karapas kurang dari atau sama dengan 8 cm.

Ratusan nelayan dari Kecamatan Pesanggaran dan Keca-

matan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi dan Pemkab Banyuwangi. Para pendemo menuntut agar Menteri Kelautan Dan Perikan agar mencabut Permen No 56 /PERMEN -KP/2016 karena dapat merugikan para nelayan sedangkan nelayan tiap hari bergantung cari kehidupan dilaut untuk menafkahi keluarganya.

Para nelayan yang melakukan demo mulai dari wilayah Pancer di kordinatori oleh H. Ahmad Wijaya sebanyak 250 orang nelayan, wilayah Lampon di kordinatori oleh paeno sebanyak 300 orang nelayan, wilayah Grajagan di kordinatori oleh Siswoyo sebanyak 200 orang

dari halaman 1 nilai Rp 2000 - Rp 6.000/M3, sedangkan masyarakat kurang mampu membeli seharga Rp 45.000/M3 dengan asumsi membeli air dalam kemasan.

Wapres mengharapkan, berjalannya proyek SPAM Umbulan mampu menghadirkan air bersih bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Secara tidak langsung akan membantu perekonomian masyarakat. “Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek yang melibatkan banyak pihak, sehingga perlu apresiasi kepada semua yang telah membantu dalam mewujudkan sumber air bersih bagi masyarakat,” jelasnya.

JK sapaan akrab Wapres RI menjelaskan betapa penting air bersih bagi masyarakat. Kualitas hidup masyarakat bisa ditentukan dari air yang digunakan.

Apabila air yang digunakan dalam keseharian tidak berkualitas, tentunya gizi yang diperoleh juga tidak terpenuhi. “Air merupakan kebutuhan pokok paling tinggi disamping pangan.

Oleh sebab itu, tersedianya air bersih bagi masyarakat merupakan hal wajib,” tuturnya. (nam/komf)

dari halaman 1 nelayan dan wilayah Rajegwesi sebanyak 63 orang nelayan.

Para pendemo datang ke Kantor DPRD Banyuwangi dan Pemkab Banyuwangi, Senin (17/7) dengan mengendarai 20 truk 10 mini bus dan puluhan mobil pickup dikawal pasukan Polres Bayuwangi lengkap dengan kendaraan water canen dan anjing pelacak. Demo berjalan tertib dan damai.

Didepan Kantor DPRD, para prndemo menyampaikan aspirasinya yang mana para nelayan tidak setuju dan menentang Peraturan Menteri Kelautan. Nelayan meminta agar menteri kelautan mencabut Permen 56/PERMEN-KP/ 2016 karena dapat merugikan para nelayan sedangkan nelayan tiap hari bergantung cari

Maling Motor ...

Diantaranya Kepala Desa Larangan Badung, Musaffak (43).

Sebelumnya, penyidik Polres Pamekasan telah menetapkan Fathor Rahman (42) sebagai TSK. “Dalam perkembangan penyidikan, penyidik kembali menetapkan dua tersangka baru,” jelas AKBP Nowo Hadi Nugroho.

Dengan demikian, kasus pembakaran maling di Desa Larangan Badung itu menetapkan 3 TSK. Yakni, Fathor Rahman, Musaffak dan Wawi (60). “Dalam penyidikan tersangka Musaffak diketahui melakukan pembiaran sehingga

terjadilah kasus tragis itu,” tandas AKBP Nowo.

Disisi lain, AKBP Hadi Nowo membenarkan jika terjadi kesepakatan damai antara keluarga korban dan warga Desa Larangan Badung. “Namun ingat. Kesepakatan itu terbatas pada kasus dugaan pencurian itu saja. Sedangkan kasus aksi pembakaran adalah kasus terpisah dan tetap kami sidik hingga nanti perkaranya disidangkan di pengadilan,” tegasnya.

Tersangka upaya pencurian yang dibakar itu belakangan diketahui bernama Kusno (40)

dari halaman 1 warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Saat kejadian naas akhir Mei 2017 lalu itu, Kusno kepergok hendak mencuri sepeda motor di rumah warga Desa Larangan Badung.

Kusno akhirnya dikejar warga dan akhirnya tertangkap.

Bukannya diserahkan ke polisi, namun warga malah menghabisi nyawa Kusno dengan cara dibakar. Ironisnya, aksi pembakaran Kusno itu direkam warga dan lebih sadis lagi video itu kemudian di-upload ke kanal Yuotube hingga menjadi viral. (arf/bw)

Monumen ... serta jaringan anti Korupsi dari Madiun dan Jakarta tersebut merupakan monumen pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia yang telah diresmikan langsung oleh Wakil Walikota Madiun.

Budayawan Jaringan Pekerja Budaya Indonesia, Hari Cahyono mengatakan, sejumlah budayawan dan aktivis turut serta menggagas kegiatan gembok kejujuran selain sebagai gerakan budaya juga sebagai upaya memberikan pendidikan karakter kepada masyarakat.

“Ini merupakan gerakan budaya untuk melengkapi yang sudah ada, Monumen gembok

sebenarnya sudah ada di Paris dan Bandung, namun namanya gembok cinta, kalau di Kota Madiun namanya Gembok Kejujuran dan ini pertama di Indonesia,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya monumen yang kali pertama dibangun ini dapat dijadikan ispiratif daerah lain turut membangun dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat.

Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto menyatakan pemerintah merespon positif dan berharap dapat dijadikan pembelajaran dari gagasan pembangunan Gembok Kejujuran tersebut agar masyarakat dapat jujur dan menjauhi tinda-

dari halaman 1 kan korupsi. “ Jadi kita nggak ada alasan untuk menolak, kegiatan positif ini harus dilakukan,” katanya.

Sementara Direktur Pembinaan Jaringan Dan Kerjasama Antar Komisi Dan Instansi KPK, Dedie A. Rachim mengatakan, ini merupakan sebuah langkah upaya pencegahan tindak korupsi sejak dini dan dikenal di masyarakat. Tentu hal ini perlu didukung sepenuhnya.

“Ini langkah kongkret sebuah pencegahan korupsi yang lebih ditanamkan sejak dini dan perlu dikenal masyarakat, perlu didukung sepenuhnya secara bersama sama,” pungkasnya. (jum).

Ayu ‘Lasmini’ Anjani ...

Bandung, 11 Desember 1990.

Namanya melejit setelah berperan di sinetron kolosal bertajuk Lasmini. Setelahnya, beberapa judul sinetron lain pun diperankannya. Namun kini Ia menghilang dari dunia hiburan.

Sulung dari lima bersaudara pasangan Saraswanto Abduljabbar dan J.Widaningsih ini terjun ke dunia hiburan Indonesia sejak akhir tahun 2004 setelah menyabet juara dalam suatu ajang pemilihan model sebuah majalah.

Setelah itu, Ayu masuk dunia akting dengan bermain dalam sinetron Cinta SMU selama beberapa episode. Karena ingin konsentrasi sekolah, Ayu mundur sejenak dari dunia sinetron.

Setelah duduk di bangku SMU, Ayu kembali lagi syuting sinetron, saat itu ia bermain dalam sinetron kolosal Lasmini.

Meski baru berusia 16 tahun, posturnya yang tinggi dan sin-

tal dengan tinggi 168 cm dan berat 52 kg, membuat Ayu mudah dikenali dan langsung menarik perhatian.

Ayu memutuskan untuk berhenti dari sekolahnya dan menggunakan program homeschooling lantaran kesibukan syuting sinetron. Sinetron dan FTV yang pernah dibintangi Ayu antara lain Maha Kasih, Perjanjian Cinta, Pintu Hidayah, Jaka Tarub, Jaka Tingkir.

Sekian lama tak berkabar, Ayu Anjani ternyata sudah resmi menjadi istri. Bahkan wanita yang kerap berakting di sinetron kolosal itu telah melahirkan anak pada 11 April 2011 lalu bernama Muhammad Arya Bintang. Menurut bundanya Ayu, Wida, pernikahan anaknya tersebut memang tidak digembar-gemborkan. Sehingga kabar bahagia ini pun luput dari pemberitaan.

“Emang gak dikasih tahu kepada media. Ayu menikah

dari halaman 1 dengan Bari Bintang pada 11 Juni 2009 dan kini menetap di Batu, Malang,” ucapnya, belum lama ini.

Ayu Anjani kini tampaknya sudah benar-benar hengkang dari dunia hiburan. Ia kini sedang fokus pada usahanya, dan menjadi desainer tas dan beberapa sepatu di Anjani Butik.

Di Instagram pribadi miliknya, Ayu Anjani kerap memposting tas dan sepatu hasil karyanya. Tak hanya itu, ia juga sering memposting beberapa kegiatannya saat jalan-jalan, dan foto bersama anaknya.

Bahkan dalam beberapa foto, Ayu Anjani yang kini berusia 26 tahun itu kerap tampil dalam balutan busana muslim dan mengenakan hijab. Apakah Ayu bakal kembali ke dunia entertainment, sang ibu, Widaningsih belum bisa memastikan. (*/yus)

Kerja Sama ...

dari halaman 1

“Dari penangkapan tersangka Haji Fahad ini, lalu terungkap nama RE dari oknum polisi dan JS dari oknum wartawan media online,” ujar Eko. RE merupakan warga Dusun Sembung, Desa Teja Timur, Kecamatan Kota Pamekasan, dan JS merupakan warga Jalan Sersan Mesrul, Kelurahan Gladak Anyar, Pa-

meksan. “Jadi ketiga tersangka ini, yakni Haji Fahad, tersangka RE dan JS bekerja sama dalam menjalankan bisnis haram ini,” ungkap Eko. Selain menangkap kedua orang tersangka itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti sebanyak 15 poket narkoba jenis sabu-sabu siap edar atau seberat 4 gram, lengkap de-

ngan alat bong.

Untuk mempertangungjawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 jontu Pasal 132 ayat 1 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (ant)

kehidupan dilaut untuk menafkahi keluarga.

Para nelayan juga meminta kepada DPRD dan Pemkab Banyuwangi agar bisa kembali menjaring lobster, rajungan, benur dll. “Kebijakan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti bertentangan de-

ngan Presiden Joko widodo, karena penghasilan para nelayan untuk kebutuhan keluarga” jelas Suparianto koorlap audensi kepada Jatim Pos. Suparianto berharap anggota DPRD Banyuwangi sebagai wakil rakyat segera menindaklanjuti permasalahan ini.

Pasca demo nelayan ke DPRD Banyuwangi, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana mengatakan DPRD Banyuwangi sudah menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan ke pusat atas kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan, jelasnya. (rim)

Hal - 12 Edisi No.259 Tahun XVI ~ Minggu IV Juli 2017

Sulit Sejahtera Bila Hanya Untuk Golongan dan Pribadi Pagelaran Wayang Kulit Disbudpar Jatim di Lumajang DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menggelar Wayang Kulit di Alun-Alun Lumajang Jumat malam (21/7). Pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Edi Siswanto asal Jember Jatim itu membawakan lakon “Nalendro Bowo Laksono”.

Sebuah lakon yang sangat bermakna, yakni Kawicaksanan Nalendro yang selalu dicitacitakan negara yang agung damai sejahtera agar kehidupan tenteram lahir bathin, namun benar-benar bagaikan mengukir di atas air, sulit sekali.

Karena banyaknyaa rintangan yang ingin memikirkan golongan dan diri sendiri.

Kegiatan dibuka Bupati Lumajang Drs. As’at, M.Ag. Hadir dalam kesempatan itu Kabid Kebudayaan Disbudpar Jatim Dra. Hartini, MM mewakili Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto MSi, Wakil Bupati Lumajang Buntaran Supriyanto, Kadisbudpar Lumajang, pejabat SKPD Lumajang serta beberapa unsur Forpimda Lumajang.

Pagelarab wayang di alunalun Lumajang menarik perhatian warga, karena berada di pusat kota dan lokasi rekreasi

warga Lumajang. Masyarakat yang terbiasa refreshing di pusat kota mendapatkan tambahan hiburan secara gratis.

“Alhamdulillah saya bisa nonton wayang disini. Sudah cukup lama kesenian warisan leluhur ini tidak tampil di alunalun ini. Bersyukur ada kegiatan ini sambil refreshing bersama keluarga,” ujar Muhalli, warga Lumajang yang menonton wayang bersama istinya.

Peduli Sosial Dalam kisah lakon wayang itu juga digambarkan, fenomena nilai-nilai sosial dikalangan masyarakat bisa dibilang krisis, ada yang berpendapat bahwa ada beberapa nilai-nilai sosial yang telah hilang. Dilihat secara garis besar memang terlihat hilang, namun sebenarnya nilai-nilai tersebut belum hilang.

Atau kata hilang tersebut bisa diganti dengan kata memudar.

Sebab sebenarnya masih ada orang-orang yang peduli atau tetap mempertahankan setiap nilai-nilai sosial yang ada.

Namun mereka memiliki keterbatasan untuk berusaha mensosialisasikan kembali nilainilai tersebut untuk bisa diamalkan oleh setiap orang.

Di sini peran sang raja atau pemerintah sangatlah berpengaruh, namun pemerintah pun sepertinya banyak juga yang melupakan fungsinya sebagai pejabat negara. Pemerintah pun kadang melupakan peran didalam suatu negara. Banyak dari mereka yang menganggap dirinya sebagai penguasa bukan sebagai pemimpin. Hal itu menambah sulit usaha-usaha segelintir orang yang ingin mempertahankan nilai-nilai sosial.

Jika kita ingin membahas nilai” sosial kita harus mengerti apa makna serta fungsi dari Pancasila yang merupakan ideologi mengara ini. Kepribadian Negara Indonesia tercermin dari bagaimana kepribadian masyarakatnya. Jika dibandingkan kepribadian Indonesia dahulu dengan Indonesia saat ini sangatlah berbeda.

Bisa dilihat bahwa kepribadian Indonesia terangkum didalam ideologi Negara berupa Pancasila. Saat ini banyak nilainilai sosial yang memudar seperti nilai gotong –royong, nilai keadilan, nilai hukum, nilai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Ngara, nilai kebudayaan yang dika-

Bupati Lumajang Drs. As’at, M.Ag menyerahkan gunungan wayang kepada Ki Edi Siswanto disaksikan Kabid Kebudayaan Disbudpar Jatim Dra.Hartini MM dan Wabup Lumajang Buntaran Supriyanto. lahkan oleh era globalisasi,dll.

Indonesia memang telah merdeka, berhasil mengalahkan para penjajah. Namun sebenarnya Indonesia memiliki lawan yang lebih sulit di masa ini, yaitu Indonesia harus melawan rakyatnya sendiri. Karena penyebab utama hilang-

nya nilai sosial adalah manusianya. Jika manusianya bisa merawat, menjaga, mengamalkan serta dengan tegas menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma sosial yang telah tergambar di Pancasila, bisa dipastikan rakyat Indonesia bisa mengatasi segala macam pro-

blematika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam lakon itu Sang Raja yang arif selalu bersandar pada keimanan sehingga dapat cahaya penerangan, akhirnya satu persatu angkara murka punah. (nam)

Tembang Wayang Bupati Lumajang Membangun Seni Budaya Dalam Sikap dan Tutur Kata BUPATI Lumajang Drs. As’at, M.Ag punya cara sendiri membuka kegiatan Wayang Kulit dengan lakon “Nalendro Bowo Laksono” yang diperankan oleh dalang Ki Edi Siswanto asal Jember Jatim itu. Sebelum pagelaran, Bupati diberi kesempatan untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan. Bupati yang dikenal “Kiai” itu ternyata sangat lihai membacakan tembang-tembang pewayangan.

“Dadi wong Lumajang kudu akeh syukure. Tanahe subur, rakyakte kabeh rukun.

Ayo Bareng guyup rukun, mbangun Lumajang bareng-bareng” kata Bupati. (sebagai orang Lumajang harus banyak bersyukur. Tanahnya subur,

rakyatnya semua rukun. Mari bersama rukun membangun Lumajang bersama-sama).

“Nonton wayang ngantek subuh, neng ojo lali subuhane” tambahnya (melihat wayangan sampai subuh, tapi jangan lupa sholat subuh). Dan beberapa tembang lainnya dibacakan Bupati dan mendapat aplaus penonton.

Bupati menguraikan Kabupaten Lumajang dengan jumlah penduduk 1.150.000 jiwa memiliki seni budaya lokal yang dipertahankan dan terus dikembangkan, diantaranya : kesenian jaran kencak, jaran klining dan beberapa seni budaya lainnya. “Seni budaya jaran kencak sudah kita patenkan,” katanya.

Menurut Bupati, pengembangan seni budaya di Lumajang tidak terbatas pada seni pertunjukan tetapi juga sikap dan perilaku sehari-hari yang merupakan budaya warisan leluhur. “Kita kembangkan budaya berkata yang baik, menyayangi dan menghormati orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi hasil karya orang lain ditengah-tengah peradaban dunia yang mulai luntur,” paparnya.

Disisi lain Bupati juga menguraikan potensi ekonomi Lumajang yang dinilai membaik dengan kreatifitas warga. “Seminggu lalu saya menghadiri panen kopi Kolesem (Kopi Olahan Lembah Semeru). Kopi siap panen di Senduro sekitar Bupati Lumajang Drs. As’at, M.Ag saat memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan wayang di alun-alun Lumajang.

4.000 hektar. Kopinya enak,” ujarnya.

Kegiatan petik kopi robusta ini dihadiri perwakilan dari Kementrian Pertanian RI, Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Perkebunan RI, Drs. Dudi Gunardi, M.Si dan Kepala BBPPTP Surabaya, Ardi Praptono, SP serta Kabid.

Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Ir. Bambang Budiarso.

Kopi yang berada di Desa Pasrujambe ini sudah dikenalkan oleh Bupati Lumajang pada tahun 2016 dengan sebutan

“Kolesem”. Olahan kopi lembah semeru tersebut diproduksi oleh Bapak Robert.

“Satu tahun yang lalu yang ada di Lumajang ini sudah saya kenalkan dengan sebutan Kolesem atau Bubuk Lembah Semeru atau MBAH MERU,” ujar Bupati Lumajang As’at, M.Ag. Bupati menyebutkan, bahwa olahan Kopi Bubuk MBAH MERU tersebut kini dipakai oleh ahli racik kopi di sebagaian besar warung-warung di Lumajang.

Dan bahwa kopi tersebut telah membanggakan Kabupaten

Lumajang di kancah nasional.

“Belum lama ini, Kopi Bubuk MBAH MERU ini telah meraih Rangking 2 pada kegiatan Festival kopi Nasional di Bali,” ujar As’at.

Sementara itu Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto dalam amanat yang disampaikan Kabid Kebudayaan Disbudpar Jatim Dra Hartini MM mengemukakan, kegiatan pagelaran wayang kulit yang rutin dilakukan bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan produk budaya bangsa Indonesia. (nam)

Hal - A Edisi No. 259 Tahun XVI ~ Minggu IV Juli 2017



Komisi B DPRD Jatim :

Sektor Pariwisata Harus Perhatikan Kearifan Lokal Sektor pariwisata merupakan Di Jawa Timur, jumlah kunju- di Jawa Timur berada di bawah rataleading sector baru bagi pereko- ngan wisatawan nusantara dan wisa- rata Indonesia/nasional dan di banomian suatu daerah. Penyebab- tawan mancanegara pada rentang wah rata-rata Provinsi Bali dan Jawa nya, melalui pariwisata akan muncul tahun 2011-2016 menunjukkan Barat. Sedangkan untuk rata-rata efek pengganda perekonomian da- tren pertumbuhan positif. Pada ta- lama menginap wisnus berada di lam wujud tumbuhnya sektor-sektor hun 2016, kunjungan wisatawan bawah nasional dan di bawah Bali ekonomi pendukung seperti sektor domestik ke Jawa Timur mencapai serta DKI Jakarta. jasa, perdagangan, transportasi 54 juta orang lebih. Angka tersebut Belum lagi, fenomena di beberayang dapat meningkatkan Pendapa- meningkat disbanding capaian tahun pa kabupaten/kota di Provinsi Jawa tan Asli Daerah (PAD). sebelumnya yang berjumlah 51 juta Timur tampak terjadi penurunan siDemikian laporan Komisi B sebagai orang lebih. kap oleh masyarakat ataupun pelaku pembahas Raperda Provinsi Jawa usaha terhadap wisatawan.

Timur tentang Rencana Induk Apabila hal-hal tersebut berPembangunan Kepariwisataan lanjut dapat menimbulkan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017persepsi yang tidak baik di ka2032. Laporan itu disampaikan langan calon wisatawan. Pada juru bicara Komisi B, Ninik Sulisakhirnya memberikan citra tyaningsih, SE dalam rapat pariyang negatif sehingga wisapurna Masa Persidangan II Tahun tawan menghindari destinasi Sidang 2017. pariwisata di Provinsi Jawa Menurut Komisi B, melalui Timur sebagai daerah tujuan pariwisata roda perekonomian di wisatanya. sebuah wilayah dapat berputar Komisi B yang diketuai lebih cepat. Sebab pariwisata da- Tradisi dan budaya yang berkearifan lokal Rangkaian permasalahan terpat mendatangkan minat inves- semacam festival budaya tahunan telah sebut harus segera dijawab tasi dari para investor. Ketika ada menjadi agenda tetap pariwisata di dengan menyusun formulasi investasi besar di situ pula tercipta Jawa Timur. kebijakan yang tepat agar popotensi lapangan kerja yang metensi sektor pariwisata di Jawa limpah. Ketika tersedia lapangan peSedangkan kunjungan wisata- Timur dapat dimanfaatkan secara kerjaan yang memadai, maka angka wan mancanegara mencapai 618 optimal sehingga masa depan pepengangguran dapat direduksi dan ribu orang lebih, atau meningkat ngelolaan ekonomi pariwisata di secara gradual juga akan berdampak 2% dari tahun sebelumnya. Adapun Jawa Timur tetap prospektif. pada pengurangan angka kemis- kontribusi sektor pariwisata terhaKarena itu, penyusunan Rencakinan. dap PDRB Jatim pada 2016 sebesar na Induk Pembangunan KepariwisaDengan kata lain, secara makro, 5,73% atau naik dibandingkan ca- taan Provinsi Jawa Timur dalam benterciptanya industri pariwisata yang paian tahun 2015 yang besarnya tuk Peraturan Daerah, bukan hanya sehat dapat menjadi instrumen yang 5,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amanat Undang-Unstrategis untuk memacu laju per- pariwisata merupakan sektor pro- dang No. 10 tahun 2009 tentang tumbuhan ekonomi daerah sekaligus spektif di Jawa Timur.

Kepariwisataan, tetapi juga bagian menjadi stimulus bagi pemerataan Akan tetapi, angka rata-rata lama dari upaya menyusun formulasi kebipembangunan di daerah. menginap (Length of stay) wisman jakan sektor pariwisata di Jawa

Komisi C Apresiasi Pendapatan Pajak Daerah Komisi C DPRD Jawa Timur mengapreasiasi kinerja Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur.

Data menunjukkan, hingga 30 Juni 2017 tercapai 54.20 persen. Meningkat dibandingkan waktu yang sama pada tahun 2016 yang hanya mencapai 50.89 persen.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengungkapkan, secara lebih detail kinerja pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai 30 juni 2017 tercapai 51.77 persen. “Pajak Kendaraan bermotor meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 49.78 persen,” terang Irwan, saat kunjungan di UPT Pendapatan Pemprov Jatim Cabang Tulungagung, Selasa (18/7/2017).

Meski demikian, lanjut Irwan, terjadi penurunan kinerja pendapatan pada sektor BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sampai 30 juni 2017 yang hanya mencapai 54.88 persen. Padahal pada waktu yang sama tahun 2016 mencapai 57.13 persen. “Ini kaitannya dengan orang beli kendaraan baru,” jelas Politisi PKS. Secara umum, Irwan menilai Kinerja UPT Tulungagung dalam sektor Pajak kendaraan bermotor diatas Provinsi yang mencapai 53 persen sampai Juni 2017.

Kinerja pendapatan sektor BBNKB jika dibandingkan dengan Provinsi sudah diatasnya yaitu mencapai 53.78 persen.

“Namun jika dibandingkan dengan tahun

Irwan Setiawan.

2016 pada waktu yang sama, sektor BBNKB juga terjadi penurunan sebesar 2.54 persen,” urainya.

Hal lain yang terungkap, kinerja pencairan tunggakan ditingkat Provinsi mencapai 12.48 persen yaitu 113 miliar dari 912 miliar jumlah tunggakan. Sedangkan di UPT Tulungagung, kinerja pencairan tunggakan mencapai 11.58 persen atau 2 miliar dari 17 miliar.Irwan berpendapat, kinerja jajaran Badan Pendapatan Daerah perlu diiringi dengan kesungguhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. “Kami berharap agar para wajib pajak yang mempunyai tunggakan segera menyelesaikan kewajibannya,” imbaunya.

Perlu diketahui jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur saat ini mencapai 18 juta. Meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 16 juta. (yd)

Timur secara komprehensif, terorganisir, sistematis dan terukur untuk meningkatkan sumbangsih sektor pariwisata terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Jawa Timur.

Di beberapa Provinsi yang sudah memiliki Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan di sektor pariwisata yang ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan maupun besaran sumbangsih sektor pariwisata terhadap PDRB. Dengan demikian, Komisi B mengapresiasi dan mendorong agar Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 dapat segera dibahas dan disetujui bersama untuk kemudian dapat segera diimplementasikan, sehingga segenap potensi pariwisata yang ada di Jawa Timur dapat dikelola dengan komprehensif dan sistematis demi kesenjangan warga Jawa Timur.

Komisi B yang dipimpin Wakil Ketua Hj. Anik Maslachah, SPd.M.Si berharap agar Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 selaku Raperda Induk di masa mendatang dapat di-break down menjadi Perda-Perda di sektor pariwisata yang lebih spesifik.

Seperti Perda Usaha Wisata, dan sebagainya.

Mengiringi laporan yang disampaikan Komisi B memberikan penekanan sebagai berikut:

1. Hendaknya potensi dan kekuatan sektor pariwisata di Jawa Timur dapat dieksplorasi secara optimal agar dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan perekonomian masyarakat Jawa Timur.

2. Desain pembangunan pariwisata di Jawa Timur harus dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek good governance. Sebab Raperda ini merupakan Raperda induk yang nantinya akan menjadi benchmarking serta rujukan bagi penyusunan Raperda lain di sektor pariwisata dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Raperda yang disusun pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3. Pembangunan sektor pariwisata juga harus memperhatikan aspek pelestarian budaya atau kearifan lokal dan kelestarian ekosistem.

Sekalipun Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur secara luas, akan tetapi kita tidak bisa hanya sematamata mengejar target pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kearifan lokal dan kelestarian ekologis. Banyak studi dari para pakar menunjukkan bahwa salah satu dampak negatif dari pengarusutamaan sektor pariwisata di sebuah daerah adalah hilangnya nilai-nilai kearifan lokal serta tergerusnya keseimbangan ekosistem wilayah karena pemerintah daerah hanya terjebak pada orientasi mengejar nilai tambah ekonomi pariwisata. (yd)

Hak Keuangan dan Administratif DPRD Diatur PP Nomor 18 Tahun 2017 Pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 saat ini berbasis kinerja untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat di daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi sebagai bentuk representatif rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Demikian nota penjelasan panitia khusus pembahas Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Hal itu disampaikan juru bicara pansus H Alyadi, S.Ip, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, medio Juli 2017.

Dalam pasal 28 PP Nomor 18 Tahun 2017 telah mendelegasikan kepada daerah untuk menetapkan Perda mengenai pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Sedangkan dalam pasal 29 mengamanatkan bahwa Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada PP 18 Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Dengan demikian Pansus yang diketuai drh H Hamy Wahyunianto, MM, berharap kepada Gubernur Jawa Timur, apabila Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini telah disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah, maka segera dilakukan penetapan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya.

Disampaikan pula bahwa dalam Pasal 20 PP 18 Tahun 2017 diatur juga mengenai Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, mulai dari penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM, pembentukan kelompok pakar atau ahli fraksi. Hal tersebut merupakan kegiatan DPRD yang nantinya akan diatur dalam Perkada, dalam hal ini Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat selama ini Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang di dalamnya ada belanja penunjang kegiatan DPRD, termasuk kunjungan kerja DPRD, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, serta tenaga ahli fraksi yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017.

Nanti semua kegiatan DPRD yang menyangkut Hak Keuangan dan Administratif DPRD akan diatur terpisah baik dalam Perda maupun Perkada antara hak-hak keuangan kepala daerah dan hakhak keuangan DPRD sebagai implementasi dari PP 18 Tahun 2017.

Hal-hal lain yang menjadi pembahasan Pansus adalah Pasal 11 PP Nomor 18 Tahun 2017, terkait dengan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni PP Nomor 50 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (yd)

Hal - B Edisi No.259 Tahun XVI ~ Minggu IV Juli 2017

Pakde Karwo :

Pemerintah Harus Peduli Pada Koperasi dan UMKM PEMERINTAH harus peduli dan membela masyarakat kecil khususnya pada Koperasi dan UMKM sebab kondisi krisis sekarang ini terjadi karena membiarkan yang kecil kalah dalam pertarungan liberalisasi.

“Pilihan kita, memberikan keseimbangan dalam pasar global, dengan governmentnya membela yang kecil sehingga

dapat berkembang dan memiliki daya beli,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Peringatan Hari Koperasi ke-70 Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 di GOR Lembu Peteng Kab. Tulungagung, Jumat (21/7) pagi.

Dijelaskan, pada saat semua berpikiran usaha efisien adalah pemenang, maka usa-

ha yang kecil kalah, karena usaha kecil kurang efisien. Krisis sekarang disebabkan kegagalan dari prinsip efisiensi liberalisasi, yang menjadikan usaha kecil mati atau tidak dapat berkembang.

“Kalau ingin negara maju, jangan biarkan koperasi dan umkm kalah dengan multinational company,” jelas Pakde

Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.

Untuk itu, Pakde karwo menjelaskan, Pemprov Jatim berkomitmen terhadap pemihakan kepada koperasi dan UMKM. Dalam hal ini menggunakan APBD untuk rakyat dan fokus pada usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi Di hadapan Menteri Kope-

rasi dan UKM, Pakde Karwo melaporkan, komitmen Pemprov Jatim ini membuahkan hasil pada koperasi dan umkm.

Koperasi dan UMKM di Jatim telah berkontribusi sebanyak Rp. 1.020 triliun atau kontribusi 54,98 persen pada PDRB Jatim.

Buat Program Non KUR Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM A.A. Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, pihaknya telah membuat program untuk koperasi dan UMKm yang tidak terjaring oleh KUR. Kepada koperasi dan UMKM tersebut diberikan maksimal pinjaman Rp. 10 juta.

Selain itu, ia telah melakukan pendataan terhadap koperasi yang ada di Indonesia. Hingga saat ini sudah dibubarkan 43.000 koperasi yang sebagian besar diakibatkan permasalahan manajemen.

Selain itu, terdapat 76 unit koperasi yang sakit dan 76.000 unit koperasi yang sehat.

Melihat hal ini, Menkop dan UKM berpesan kepada jajaran instansi yang menangani koperasi dan UMKM untuk membina koperasi yang sakit dan tidak membuat banyak ko-

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Peringatan Hari Koperasi ke-70 Provinsi Jatim di GOR Lembu Peteng Kab. Tulungagung. perasi.

“Lebih baik membina koperasi yang sakit agar sehat kembali. Ke depan tidak ada lagi koperasi yang sehat dan sakit. Kalau tidak bisa dibina, maka dibubarkan,” harapnya.

Menurutnya, yang terpenting Koperasi semakin hari jumlahnya makin banyak anggota, dan makin berkualitas.

Sehingga bisa menyumbangkan kontribusi terhadap per-

ekonomian nasional.

Peringatan Sebagai Tanda Penting Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, peringatan hari koperasi menginspirasi masyarakat mengenai begitu pentingnya koperasi sebagai soko guru ekonomi. Di Tulungagung sendiri saat ini terdapat sebanyak 961 unit koperasi,

dengan di dalamnya 71 unit koperasi wanita, 105 unit koperasi wanita syariah. Total Aset koperasi wanita mencapai Rp. 24,5 milyar.

Peringatan Hari Koperasi ke-70 Jawa Timur Tahun 2017 bertema “Koperasi menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (hms)

Para Walikota Harus Komit Presiden Jokowi Ingatkan Hasil Rakernas ke-XII APEKSI Walikota Tanggap Perubahan semboyan bhineka tunggal ikayang aslinya berasal dari Kerajaan Mojopahit di Jatim, sehingga secara tidak langsung Jatim merupakan tempat untuk belajar tentang Pancasila. Selain itu, program pembangunan di Jatim menganut prinsip mengorangkan orang atau partisipatoris, serta menghargai berbagai perbedaan yang ada.

“Usai acara ini jangan Presiden Jokowi bersama Gubernur Jatim dan seluruh langsung pulang ke Walikota se Jatim saat penutupan Rakernas ke-XII APEKSI daerah asal, karena di Hotel Savana, Malang. banyak destinasi wisata yang patut dikunjungi di GUBERNUR Jatim, Dr. H. lenggaranya Rakernas APEKSI Jatim,” harap Pakde Karwo.

Soekarwo mengharapkan di Jatim, karena terbukti Sebelum mengakhiri samseluruhwalikota se-Indonesia mampu memberi kontribusi butannya, Pakde Karwo mekomit melaksanakan hasil pada pertumbuhan ekonomi. nyampaikan terimakasih keRapat Kerja Nasional/Rakernas Dengan berlangsungnya ke- pada Presiden RI Joko Widodo ke-XII AsosiasiPemerintah giatan tersebut, maka masya- atas diterbitkannya Peraturan Kota Seluruh Indonesia rakat bisa merasakan dam- Pemerintah Pengganti Un(APEKSI). paknya secara langsung khu- dang-Undang (Perppu) No“Saya mengucapkan se- susnya di industri kuliner. Me- mor 2 Tahun 2017 tentang lamat dan semoga semua hasil nurutnya, keuntungan industri Perubahan Atas Undang-Unkeputusan bisa dilaksanakan kuliner bisa memberi manfaat dang (UU) Nomor 17 Tahun dengan baik oleh seluruh wa- langsung pada masyarakat, 2013 tentang Organisasi likota yang hadir dan menjadi karena tidak melalui pajak. Kemasyarakatan. anggota APEKSI” terang Pak- “Kota-kota di Jatim memiliki ba“Penerbitan Perppu itu de Karwo- sapaan akrab Gu- nyak keragaman dan keung- merupakan langkah konkrit bernur Jatim saat penutupan gulan masing-masing, karena- yang ditempuh pemerintah Rakernaske-XII APEKSI di Ho- nya saya menyarankan setiap pusat. Saat ini kita bisa dengan tel Savana, Malang, Kamis (20/ ada rapat APEKSI dilakukan mudah membedakan mana 7). disini saja,” ujarnya. lawan atau kawan sesuai kePakde Karwo juga memDalam kesempatan sama, tentuan yang ada,” pungkasberikan apresiasi atas terse- Pakde Karwo juga mengutip nya. (hms)

PADA kesempatan sama, Presiden RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mengingatkan para walikota anggota APEKSI untuk tanggap menyikasi cepatnya perubahan. Hal ini penting dilakukan, sebab jika tidak segera diantisipasi maka akan ditinggal oleh kemajuan negaranegara lain.

“Saat ini perubahan terjadi begitu cepatnya, dan akan sangat berbahaya jika para pemimpin daerah tidak menyadari akan hal ini. Tindak lanjut perlu segera dibuat agar kita tidak hanya terjebak pada rutinitas dan hal yang monoton,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan, dulu saat orang baru belajar internet belum selesi

sudah muncul mobile internet, bahkan sekarang sudah muncul teknologi artificial intelegent. Oleh sebab itu jika ingin memenangkan pertandingan suatu kota atau harus mampu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi. Disamping itu, setiap daerah atau kota harus menerapkan tiga strategi yakni terus berinovasi, kreatifitas, dan mengembangkan enterpreneurship.

“Lima tahun lagi generasi Y akan mulai masuk pasar dan mendrive perubahan, karenanya anak-anak kita harus disiapkan menghadapi itu jika tidak ingin ketinggalan. Saya yakin para walikota sejak saat ini sudah memikirkan langkahlangkah kedepan,” terangnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya diferensiasi kota. Dicontohkan Kota Bali harus beda dengan Kota Balikpapan, Kota Makassar, atau kota-kota lainnya.

Karenanya setiap kota di Indonesia harus mulai menyiapkan perkembangan kotanya untuk 10 tahun kedepan.

Menurutnya, kota-kota di Indonesia memiliki kemampuan, namun tidak pernah diurusi karena terjebak pada rutinitas. “Saya tahu rancangan tersebut tidak akan selesai dalam waktu lima tahun, tapi dalam waktu sepuluh tahun kepala daerah harus memastikan bisa terwujud,” ujarnya.

Di akhir, Presiden Jokowi menegaskan, untuk mendukung program diferensiasi kota maka anggaran harus fokus.

Dari total anggaran pembangunan yang ada 60 persennya harus digunakan untuk kegiatan prioritas.

“Seperti APBN yang sekarang saya fokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Percayalah jika kita fokus maka akan lebih menghasilkan dan lebih mudah pengawasan dan kontrolnya,” pungkasnya. (hms)

Hal - C Edisi No.259 Tahun XVI ~ Minggu IV Juli 2017

UMKM Harus Lebih Inovatif dan Kreatif

SEMENTARA itu Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengemukakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UM KM) harus lebih inovatif dan kreatif. Bagaimana berinovasi di tengah suasana kelesuan pada era global. Salah satu upaya menjual produk lewat online.

Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf seusai membuka Pameran Manufactuing Surabaya, di Grand city convention dan Exhibition center Surabaya, Rabu (19/7) Meski retail agak turun sedikit, Jatim memperkuat sektor UMKM sebagai andalan. Disamping memperkuat SDM melalui pelatihan-pela-

tihan, dibarengi dengan memperkuat di bidang teknologi.

Juga diperlukan permodalan dan pangsa pasar.

Oleh karena itu, event ini salah satu pameran yang menarik dan layak dikunjungi para bisnis/ pengusaha yang membutuhkan teknologi terbaru, yang efisien, murah dan bisa meningkatkan kualitas produk.

Pameran rutin tahunan ini sudah digelar ke 13 kali, dan setiap tahun tidak kurang dari 7 ribu – 8 ribu pengunjung utamanya pengusaha menengah kebawah. Hal ini tentu ada manfaatnya dalam rangka mempercepat perkembangan sektor UMKM khususnya hadapi era globalisasi.

Apalagi, yang ditampilkan disini teknologi terbaru yang bisa mendukung usaha UMKM Dalam era persaingan teknologi sangat menentukan untuk memperkuat daya saing, disamping kualitas SDM, dan permodalan.

Pameran Manufacturing Surabaya ini, peranannya penting dalam percepatan pertumbuhan industri perdagangan dan investasi di skala regional dan nasional.

Apalagi pameran ini menampilkan beragai teknologi terbaru, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Australia, Austria, Canada, China, Perancis, Jerman, dan lain-lain.

“Saya harap event ini

Pramuka Harus Kereen, Jadi Pilihan Anak dan Remaja

KEGIATAN pendidikan kepramukaan harus lebih inovatif, supaya menarik, menantang, menyenangkan dan kereen, sehingga gerakan Pramuka menjadi pilihan menarik anak dan remaja Jatim dalam mengembangkan dan membangun karakter, dan kehadiran Pramuka dapat dirasakan masyarakat Para pelatih pembina Pramuka harus selalu ber-Swa Bina Manggala, agar dapat memerankan tupoksinya dengan benar dan handal.

Harapan itu disampaikan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim Drs H Saifullah Yusuf pada pertemuan pelatih pembina Pramuka Swa Bina Manggala se Jatim, di Gedung Cak Durasim Jl Gentengkali Surabaya, Kamis (20/7) Menurut Gus Ipul - sapaan akrab Wakil Gubernur Jatim, kelestarian pendidikan kepramukaan, disamping harus selalu berinovasi, organisasi penyelenggaraannya juga perlu tertata, yaitu gugus depan Pramuka. Karena itu kegiatan ini mengambil tema ‘Revitalisasi gugus depan’ utamanya dalam penataan kelembagaan Kwartir, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini penting, agar Pramuka terus punya kegiatan, tidak mandeg, kerja keras dan kreatif.

Pendidikan dan pelatihan bagi anggota dewasa ini menurut Gus Ipul sangat penting untuk membekali anggota se-

bagai kader gerakan pramuka melalui berbagai kemampuan agar dapat berperan serta bagi tercapainya tujuan Gerakan Pramuka, yaitu membentuk setiap kader pramuka yang berkarakter. Yang dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan anggota dewasa gerakan Pramuka yang memiliki kompetensi handal selaras dengan peserta didik binaan-

mengikuti Indonesia Scout challenge oleh Kwarnas dan Jatim mengirimkan 150 siswa SD, Parenting (pertemuan dengan orang tua), Festival Wirakarya Pramuka Kampung Kelir pada 11 kabupaten/ kota dan akan segera disusul oleh gerakan sejuta Biopori (semacam sumur resapan).

“Semua kegiatan itu dimaksudkan agar Pramuka tersambung dengan masyarakat sekaligus pengabdian,” ujarnya Sementara itu Ketua Panitya Drs H. AR. Purwadi, menjelaskan, kegiatan Swa Bina Manggala (Pelatih Pembina Pramuka Membina DIri Sendiri) merupakan pertemuan para pelatih Pembina Pramuka untuk saling tukar pikiran dan pengalaman atas perkembangan kegiatan pendidikan kepramukaan di lapangan.

Kegiatan yang diikuti 600 orang pelatih Pembina Pramu-

nya. Oleh karena itu rencana kerja Kwarda Jatim 2015 2020 lebih ditekankan pada penguatan peran dan mutu peserta didik, penguatan peran pembina, pamong saka dan pelatih pembina pramuka.

Selama ini, kata Gus Ipul, Kwarda Jatim telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak positif, dan dapat menggugah semangat dan kreativitas peserta didik, kwartir, gugus depan, serta dukungan masyarakat.

Seperti misalnya, East Java Scout Challenge diikuti 170 ribu siswa SD, kemudian

ka dari 38 Kwarda se Jatim ini untuk memberikan pendalaman pemahaman Peraturan Kemendikbud no 63 / 2014 tgl 2 Juli 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah.

Setelah itu, menerapkan pengorganisasian pendidikan kepramukaan dengan model biok, model aktualisasi dan model regular. Sehingga dapat berperan aktif sebagai mitra para guru bidang studi, dan terjadi aktualisasi dan penguatan capaian pembelajaran kurikulum 2013. (hms)

dapat memberikan nilai tambah persebaran dan penggunaan teknologi di masyarakat kalangan pengusaha,” harapnya.

Lebih jauh dijelaskan, sejak kebijakan pemerintah tidak lagi mengandalkan ekspor migas, maka industri manufaktur peranannya sangat penting dalam menopang perekonomian dengan berorientasi ekspor.

Upaya konkrit yang telah dilakukan Pemprov Jatim dalam peningkatan daya saing industri manufaktur, diantaraya melalui pengembangan industri kecil dan menengah, stnadarisasi industri, peningkatan kapasitas teknologi industri, sekaligus kualias SDM, serta peningkatan industri berbasis sumber daya alam.

Perekonomian Jatim sampai Triwulan I 2017 mencapai

5,37 %. Hal ini membaik dibanding periode yang sama tahun 2016 sebesar 5,34 % dan tentunya juga lebih baik dari pertumbuhan nasional yang mencapai 5,05 %. Dengan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 80.364,42 miliar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencpai Rp 366,001,48 miliar.

Struktur perekonomian Jatim selama triwulan-I 2017 didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pegolahan 29,30 %, perdagangan 17,94 %, dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,45 %, Semenetara total investasi di Jatim triwulan I 2017 mencapai Rp 28,44 triliun.

Sedangkan ijin prinsip investasi mencapai Rp 16,03 triliun.

Dari realisasi investasi ter-

sebut, 15,82 triliun merupakan realisasi investasi PMDN non fasilitas yang merupakan realisasi investasi UMKM. Dari data tersebut, sektor industri pengolahan yang ditopang oleh industri manufaktur peranannya sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi, baik dalam perolehan devisa melalui peningkatan sektor non migas, maupun penyerapan tenaga kerja.

Pamean Manufacturing Surabaya 2017 berlangsung tgl 19 – 22 Juli, diikuti 260 perusahaan dari 20 negara yang menggelar beragam produk dengan teknologi terkini, peralatan mesin, suku cadang, komponen, aksesors, peralatan manufaktur, serta mesin yang dapat memperluas sektor kelautan & kapal, listrik, minyak dan gas di Wlayah Indonesia Timur. (hms)

Hal - D Edisi No. 259 Tahun XVI ~ Minggu IV Juli 2017

Komisi D DPRD Jatim Pertanyakan Dana JLS

Ruas Jalur Lintas Selatan (JLS) di tepian Pantai Soge Pacitan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Surawi mengatakan pihaknya saat ini mempertanyakan komitmen dari Pemerintah Pusat dalam penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS). Alasannya, jalan yang menjadi proyek nasional tersebut, hingga saat ini belum menunjukkan progres yang baik dalam penyelesaiannya.

“Informasinya ada dana pinjaman dari IDB sebesar Rp 1 triliun lebih.Tapi sampai sekarang kok belum menunjukkan perkembangannya.Ini yang akan kami pertanyakan sejauh mana progresnya,”jelas politisi asal Partai Demokrat itu.

Pria asal Bojonegoro ini mengatakan keberadaan JLS sangat perlu bagi masyarakat Jawa Timur untuk segera direalisasi.”Tentunya diharapkan bisa mendongkrak perekonomian bagi masyarakat sekitar.Jangan sampai terhambat pembangunannya yang berdampak buruk bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ditambahkan oleh Surawi, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta keterangannya sejauh mana realisasi JLS tersebut.”Minggu depan kami jadwalkan untuk memanggil pihak terkait agar JLS ini segera selesai. Kami tak mau proyek ini jalan ditempat dan segera dioperasikan,” pungkasnya.

Diakui bahwa minimnya APBD 2017 Jatim berimbas pada pembiayaan sejumlah proyek, salah satunya JLS. Maka Komisi D berharap pinjaman lunak dari minimnya APBD 2017 Jatim berimbas pada pembiayaan sejumlah proyek, salah satunya JLS. Maka Komisi D berharap pinjaman lunak dari Islamic Development Bank (IDB) bisa cair 2017, sehingga penyelesaian JLS cepat selesai paling tidak 2019.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Mahdipernah mengatakan. saat

ini APBD Jatim 2017 hanya mampu membiayai beberapa program kerakyatan saja. Tak heran jika beberapa SKPD didorong untuk menjadi Badan Layanan Usaha daerah (BLUD) dengan tujuan untuk tidak membebani APBD. Termasuk JLS, pada APBD Jatim murni 2017 tidak sedikitpun mengalokasikan anggarannya, karena memang posisi keuangan tidak memungkinkan.

“Saya tidak tahu kalau PAPBD 2017. Yang pasti saat ini tidak ada anggarannya dan kita hanya bisa bertumpu pada pinjaman lunak dari IDB,”papar politisi asal PPP ini.

Saat itu dikatakan, untuk menyelesaikan pembangunan jalan yang menghubungkan antara pesisir selatan Pacitan hingga Banyuwangi ini, IDB akan mengucurkan anggaran sebesar Rp2,1 triliun.

Gubernur Jatim Soekarwo juga berharap, dana pinjaman lunak ini segera digunakan sehingga JLS segera tersambung. Apalagi, proses pembebasan lahan juga sudah selesai dengan titik terakhir proses pembebasan ada di kawasan Jember dan Trenggalek.

“Saat ini sudah 2/3 jalan sudah siap digunakan. Sisanya ini 1/3 jalan yang harus segera diselesaikan,” ujar Soekarwo.

JLS sendiri memanjang sejauh 673,872 kilometer dari pesisir selatan Pacitan hingga Banyuwangi. Dari total jalan yang akan dibangun, se-

Gubernur dan Dewan Tegaskan Komitmen Jatim Terhadap Pancasila dan NKRI GUBERNUR Jatim, Dr H Soekarwo kembali menegaskan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi dan Dasar Negara terus dipegang kuat oleh masyarakat Jawa Timur. Komitmen masyarakat Jawa Timur terhadap eksistensi NKRI dan Pancasila ini menjadi alasan kuat diterbitkannya Peraturan Gubernur/Pergub Jatim Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan Gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, kondisi Jawa Timur yang sangat plural baik agama, suku, ras dan kultur terjalin sangat baik dan menjadi satu harmoni. Sehingga, ketika ada hal yang ingin mengganggu kebhinekaan dan NKRI, selalu muncul reaksi dari masyarakat. Bahkan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika lahir di Jawa Timur yakni saat masa Kerajaan Majapahit.

“Kami punya sikap hidup untuk menjaga konstitusi, sehingga paham mendirikan suatu Negara diluar NKRI adalah bagian yang tidak sama terhadap deklarasi kita.

Ini sudah menyatu dengan konsep dan pandangan hidup masyarakat Jawa Timur,” katanya sembari mencontohkan, ketika ada kasus pemboman Gereja, justru pemuda dari gerakan Anshor yang melakukan penjagaan.

Hingga saat ini, lanjutnya, berbagai diskusi terus dilakukan untuk membahas penerbitan Perda terkait Organisasi Masyarakat/Ormas yang tidak meletakkan Pancasila sebagai Dasar Hukum. “Diskusi dilakukan secara kultural, politik dan konstitusi,” jelasnya.

Sementara itu, Hartoyo, Anggota Komisi A DPRD Jatim, menuturkan, Pergub Jatim tentang Larangan Keberadaan ISIS disusun melalui proses partisipatoris, yakni melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh Keaga-

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo maan, Ormas, serta Forkopimda. “Termasuk tokoh yang ahli di bidang Keislaman seperti Rektor UIN Surabaya dan Perguruan Tinggi juga kami libatkan,” katanya.

Pergub ini sendiri terdiri dari empat pasal, yang berisi diantaranya, larangan keberadaan gerakan ISIS di Jawa Timur, dan imbauan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan di daerahnya masing-masing terhadap keberadaan dan/atau gerakan ISIS. Serta, himbauan bagi masyarakat Jawa Timur untuk segera melaporkan kepada Aparat apabila mengetahui dan mencurigai adanya gerakan ISIS. Terkait beberapa warga yang sudah berangkat untuk membela ISIS, Pakde Karwo menegaskan bahwa akan terus melakukan pengawasan melalui Tiga Pilar, yakni Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.

“Mereka akan mengawasi gerak geriknya, bila terlihat mengganggu keamanan dan ketertiban, akan diserahkan pada apparat penegak hukum,” pungkas Politisi dari Fraksi Demokrat ini. (yd)

panjang 334,490 kilometer jalan sudah selesai teraspal dan 33,225 kilometer sudah selesai dilakukan pengecoran atau rigid.

Selain itu, sebanyak 77 buah jembatan dengan total panjang 4,346 kilometer juga sudah selesai dibangun.

Sejak awal pembangunan mulai tahun 2002, pemerintah telah mengucurkan dana untuk JLS sebanyak Rp 2,423 triliun dengan rincian dari APBN sebesar Rp1,698 triliun dan APBD Provinsi sebesar Rp 625 miliar, serta APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp100 miliar. (yd)

Komisi B Tolak Pengenaan Pajak 10 Persen pada Gula Petani

Petani tebu di Malang Selatan.

KOMISI B DPRD Jatim dengan tegas menolak rencana Pemerintah Pusat yang akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk gula tebu, sebagai salah satu solusi menutup defisit Anggaran Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut dianggap tepat dengan melihat kondisi Petani Tebu yang saat ini hanya mendapatkan posisi 15 persen dari total kebutuhan gula di Indonesia. Bahkan waktu itu Gubernur Jatim Soekarwo mengaku kebijakan tersebut kurang tepat, sehingga pihaknya tidak setuju.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun menegaskan jika pungutan sebesar 10 persen dikembalikan ke masyarakat melalui penanaman tebu rakyat dibeberapa Perusahaan Gula Swasta yang mengimpor Row Sugar tak ada masalah. Tapi jika itu semata-mata hanya ingin mendongkrak APBN, Dewan sangat tidak setuju. Ini karena posisi gula rakyat tidak bisa bersaing dengan gula impor yang saat ini selain digunakan untuk kebutuhan Perusahaan makan minuman juga konsumsi masyarakat. Sementara untuk gula masyarakat hanya terserap 15 persen. ‘’Jujur saat ini Petani Tebu menangis karena tebu yang digiling di sejumlah PTPN tidak mampu terserap di masyarakat. Sesuai data yang ada hanya sebesar 15 persen saja. Sedang 85 persen dikuasai Gula Impor.

Nah, sekarang akan dibebani 10 persen, tentu saja sangat berat bagi mereka dan ini akan membuat pabrik gula milik PTPN akan gulung tikar alias tutup karena Petani tak lagi tanam tebu,’’tegas Politikus asal PAN ini.

Sebaliknya, dengan kondisi seperti ini seharusnya Pemerintah Pusat melindungi para Petani Tebu, bukan sebaliknya. Diantaranya dengan melakukan revitalisasi di sejumlah pabrik gula milik PTPN. Dengan begitu gula petani dapat bersaing dengan gula impor yang kini membanjiri pasar lokal.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B yang lain, Pranaya Yudha. Menurutnya, upaya yang tepat dilakukan Pemerintah untuk menutup defisit anggaran adalah melakukan restrukturisasi moneter, bukan malah membebani rakyat, apalagi petani tebu dengan cara memungut pajak 10 persen.

“Caranya, suku bunga harus murah dan pajak untuk orang kecil harus nol dan pendapatan masyarakat dinaikkan sehingga daya beli mereka juga ikut naik. Bukan malah uang dipajeki itu konsep yang salah,” tegas Politikus asal Partai Golkar yang mendukung penuh langkah Gubernur Jatim yang menolak pemberlakuan pajak tersebut.

Seperti diketahui Gubernur Jatim dengan tegas menolak pajak 10 persen yang dikenakan ke Petani Tebu oleh Pemerintah Pusat.

Pasalnya, saat ini kehidupan mereka cukup tertekan akibat gula yang dihasilkannya tidak dapat bersaing dengan gula impor. Sebaliknya. Mereka ini harus mendapatkan kucuran dana melalui kredit UMKM dengan bunga yang kecil, sehingga daya belinya meningkat. (yd)