Jtpos 262

ISSN : 1412-7490

Edisi No.262 Tahun XVI ~ Minggu IV Agustus 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

KPID Jatim Tak Digaji Delapan Bulan  

JAWA TIMUR boleh berbangga karena salah satu putri terbaiknya terpilih sebagai anggota pasukan pengebar bendera pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Kamis (17/8/ 2017).

Dia adalah Fariza Putri Salsabila, siswi SMAN 1 Kota Blitar. Ia dipercaya menjadi pembawa baki bendera pusaka pada upacara bendera Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 di Istana Negara, Jakarta.

Untuk menentukan pembawa baki bendera pusaka ini baru diketahui sesaat sebelum Bersamb ke hal. 11

Berencana Gugat Pemprov Jatim DPRD Jatim Sudah Maksimal Memperjuangkan

Surabaya, Jatim PosDilantik akhir tahun 2016, hingga kini nasib Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim belum juga menerima honor atau total tak terima gajian sekitar delapan bulan. Pemerintah masih saling lempar terkait pemegang kewenangannya.

Gubernur Jatim Soekarwo saat ditanya perihal nasib KPID Jatim mengatakan, sebenarnya uang anggaran untuk gaji mereka ini sudah ada. Hanya masalah posisi dalam Undang-undang yang menyulitkan untuk mencairkannya. “Masalahnya, bagaimana posisi dia (KPID) di Undangundang. Sebenarnya, kasihan tidak gajian,” ujar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri tidak terlalu bisa berbuat banyak terhadap gaji KPID Jatim ini. Hal tersebut dipicu setelah adanya perubahan kewenangan di dalam Undang-undang 23 Tahun 2014, yang mengalihkan kepada Pemerintah Pusat. Padahal disatu sisi, Pemerintah Pusat mengaku tidak ada anggaran di Pos KPID. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengungkapkan, sebenarnya kunci masalah KPID terletak di Ditjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono. Dimana ke-

Mlaku-mlaku nang Tunjungan Menikmati Kuliner Angkringan Suroboyo PULUHAN ribu warga kota Surabaya “tumplek blek” di Jl.Tunjungan Sabtu

malam Minggu 19 Agustus 2017 lalu “mlaku-mlaku nang Tunjungan” untuk menikma-

Warga kota Surabaya mengalir sejak sore hari untuk menikmati berbagai sajian wisata kuliner Angkringan Tunjungan yang digelar Pemkot Surabaya di sepanjang Jl. Tunjungan, Sabtu (19/8) (foto: fred/JTMP)

ti kuliner Angkringan Suroboyo.

Event untuk melestarikan budaya mlaku-mlaku nang Tunjungan tahun 2017 digelar oleh Pemkot Surabaya dalam rangkaian HJKS 724 tahun serta sekaligus untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 72 tahun.

Wartawan Jatim Pos Freddy Surya Lesmana yang memantau langsung ivent tersebut menyaksikan berjubelnya warga kota Surabaya membuat warga kota yang berniat mlaku-mlaku nang Tunjungan berjalan berBersamb ke hal. 3

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo tika ditemui, bakal membuat Surat Ederan mengenai pemecahan masalah ini. “Tapi tidak

ada hingga sekarang. Padahal kami sudah lama menandatangani bersama Pak Edi (Komin-

fo Jatim), BKAD Jatim, Inspektorat Jatim dan Biro Bersamb ke hal. 11

Baru Sekarang Jatim Kelola Pelabuhan PROVINSI Jawa Timur baru kali ini mempunyai hak mengelola pelabuhan. Ini sekaligus menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang memproleh izin pemerintah pusat untuk mengelola pelaBersamb ke hal. 11 Gubernur Jatim Pakde Karwo mendampingi Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan lokasi usai penandatanganan kerjasama pemanfaatan terminal Baru Pelabuhan Probolinggo.

Ironis, Tuban Daerah Miskin Tapi Minta Tunjangan PNS Dinaikkan Tuban, Jatim Pos Sebagai daerah termiskin nomor lima se-Jawa Timur belum membuat para wakil rakyat di Kabupaten Tuban respek. Konyolnya lagi wakil rakyat mengusulkan kenaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Usulan ini aneh dimata eksekutif,” ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, kepada Jatim Pos usai rapat paripurna di gedung dewan, Senin (14/8/2017).

Bersamb ke hal. 11

Suasana persidangan DPRD Tuban.

Peringatan HUT RI di Tuban

Dari Lomba Gendong Istri hingga Upacara Didalam Goa Tuban, Jatim Pos Kegiatan cukup menarik memperingati HUT RI ke 72 di Tuban, mulai lomba menggendong istri hingga upacara bendera didalam goa. Lomba menggendong istri digelar Polres Tuban di halaman belakang Mapolres, Selasa (15/8). Kegiatan tahunan itu diikuti ratusan

petugas kepolisian dan anggota TNI Kodim 0811. Selain itu diikuti juga oleh Bhayangkari dan Persit.

“Dalam lomba ini kita tidak ada pangkat, semuanya sama bergembira ketika berlomba, kita tertawa bersama,” jelas Kapolres Tuban, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fadly Samad, SH, SIK, MH kepada Jatim

Lomba menggendong istri (kiri) dan upacara didalam goa di Tuban.

Pos di lokasi lomba.

Sedangkan pada detik-detik proklamasi, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tuban melaksanakan upacara di dalam goa yang terletak di Desa Guwote-

rus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Kamis siang (17/08/ 2017).

Goa yang dikenal dengan nama Putri Asih ini menjadi saksi berlangsungnya upacara kebangsaan

yang dihadiri Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad, Dandim 0811 Tuban, Letkol Inf. Sarwo Supriyo, ketua DP RD Tuban, Miyadi, Forpicam Montong, para petinggi KPH Parengan, Bersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Memprihatinkan, Konsumsi Ikan di Surabaya Rendah KEPALA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surabaya Joestamaji menyatakan sangat prihatin atas masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan di kota Surabaya dewasa ini.

“Kami sangat prihatin, tingkat konsumsi makan ikan di kota Surabaya masih sangat rendah bila dibadingkan dengan tingkat konsumsi makan ikan nasional, disini masih 35 kg perkapita per tahun sedangkan secara nasional sudah 41 kg per kapita per tahun, padahal kami sudah melakukan berbagai upaya terobosan,” ungkap Joestamadji kepada para awak media termasuk Jatim Pos saat Jumpa Pers di kantor Humas Pemkot Surabaya belum lama ini.

Menurut Joestamaji pihaknya sudah banyak mela-

kukan sosialisasi terobosan untuk mensosialisasikan gemar makan ikan bagi seluruh warga kota Surabaya,namun sampai saat ini hasilnya belum begitu menggembirakan.

“Memang ada hasil pening katan, tahun lalu tingkat konsumsi makan ikan di kota Surabaya 22 kg – 30 kg per kapita per tahun sekarang naik menjadi 35 kg per kapita per tahun sementara secara nasional sudah mencapai 41 kg per kapita per tahun” ujar Joetamaji.

Kedepan kata Joestamaji selain terus mengkapanyekan gemar makan ikan melaui pameran dan lomba masakan olahan ikan, pihaknya mengadakan kerjasama dengan PKK, dan Akademisi seperti ITS dan Widya Mandala.

“Saya mengharapkan agar

PKK mampu mendorong upaya dari progam Pemerintah yaitu Gemar ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan bagi keluarga dan lingkungannya.

PKK adalah salah satu ujung tombak untuk memasyarakatkan gemar makan ikan,” ujar Joetamadji penuh harap.

Dana Pendukung Minim Lisa anggota Sekretaris PKK Pokja 3 Pemkot Surabaya bidang Sandang dan Pangan kepada Jatim Pos mengungkapkan pihaknya selalu siap untuk mensosialisasikan gemar makan di kalangan leluarga Ibu-Ibu PKK. “Kami sangat gembira dan siap diajak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mensosialisasikan progam gemar makan ikan di Kota Surabaya” ujar Lisa meya-

Meriah Warga Kota Surabaya di Perkampungan Sambut HUT RI 72 Th

Warga RT 4 RW 5 Simo Gunung Barat larut dalam kemeriahan berbagai lomba memperingati HUT kemerdekaan RI ke 72 Th.Tampak dua orang ibu-ibu mengikuti lomba nangkap belut untuk dimasukan ke dalam botol (foto: Gatot.S/JTMP) WARGA kota Surabaya utamanya yang tinggal diperkampungan menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 72 Th dengan penuh kebersamaan dan kesukacitaan.

Sepenjang pengamatan Wartawan Jatim Pos Gatot Soedjono yang blusukan diperkampungan kota Surabaya dari menjelang sampai hari H peringatan 17 Agustus 2017, nuansa keceriaan dan kemeriahan serta kebersamaan sangat mewarnai penyambutan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 72 th pekan lalu.

Seluruh warga kota diperkampungan pada hari Minggu 13 Agustus 2017 kerja bakti kerja bersama membersihkan dan menghias kampung tempat tinggalnya. Sementara sore harinya anak-anak, remaja, pemuda, serta ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti lomba olah raga setingkat RT. Nuansa kegembiraan dan kesukacitaan menyelimuti se-

genap warga RT setempat.

Puncak kesukacitaan warga kampung terlihat ketika Rabu malam seluruh warga RT menggelar tasyakuran memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 72 thn.

Pada jam yang telah disepakati bersama seluruh warga menyiapkan masakan dan meletakkan diatas tikar didepan rumah masing-masing.

Wargapun duduk bersila untuk mendengarkan pidato Walikota Surabaya Tri Rismaharini dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Modin setempat.

Kota Sentosa Saat Jatim Pos berada di RT IV/RW V Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal menyaksikan seluruh warga RT setempat mendengarkan serta menyimak dengan seksama Teks Pidato Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang dibacakan oleh Ketua RT IV Simogunung

Barat Suryadi.

Sebelumnya panitia kecil memperdengarkan rekaman pidato Bung Tomo yang membuat nuansa heroik tasyakuran warga RT IV /RW V Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

Dengan didahului pekik Merdeka 3 kali, dengan berapiapi Suryadi membacakan teks pidato Walikota Surabaya.

Dalam pidatonya antara lain Walikota Surabaya mengajak seluruh warga kota Surabaya untuk selalu meneladani kerja dan perilaku para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jika dahulu 72 tahun silam para pejuang kerja bersama seluruh rakyat mengusir penjajah untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan, sekarang mari kita kerja bersama untuk mengisi kemerdekaan untuk membangun kota kita tercinta Surabaya menjadi “kota sentosa”, ajak Risma yang disambut warga dengan kembali memekikan “merdeka” tiga kali.

Setelah pembacaan doa yang dilakukan oleh Modin Kasiyan Ahmad Soleh dengan diiringi lagu-lagu perjuangan Gebyar-Gebyar ciptaan Gombloh wargapun secara serentak menyantap hidangan masakan yang telah disiapkan.

Suasana keceriaan semakin menjadi ketika warga menyalakan kembang api disertai pekikan Merdeka!, Merdeka!

Merdeka! [Gatot Soedjono/Foto Jatim Pos]

Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Surabaya (sedang pegang mikrofon) ketika memberikan keterangan tentang gemar makan ikan di kantor Humas Pemkot Surabaya, Jumat (11/8) (foto: Gatot.S/JTMP) kinkan.

Menurut Lisa selama ini aktifitas organesasinya /PKK agak berkurang karena anggaran pendukungan sangat

minim, bahkan kadang-kadang kosong sehingga operasinal pengurus tidak jarang harus nomboki alias kerja bakti, keluh Lisa jujur.

“Kami sering kerja bakti, lama-lama kan bisa ambruk, padahalnya aktifitas sangat tinggi,” ujar Lisa meyakinkan.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Warung Gaul Bondan dari Kota Malang Murah Meriah DAHULU warung atau kedai banyak kita jumpai di pedesaan dengan sajian menu makanan khas desa.

Dewasa ini nama”Warung” sedang ngetren alias naik daun. Banyak bermunculan di kota-kota besar dan sangat berpeluang membuka lapangan kerja.

Warung dipedesaan umumnya memperkerjakan 35 orang yang berasal dari keluarga yang buka warung.

Diperkotaan warung mampu meperkerjaan 10 orang lebih yang berasal dari komunitas remaja.

Jenis menu yang disajikan pun berbeda, bila warung di pedesaan bebrapa jenis saja.

Tetapi jika warung dikota menu yang disajikan beraneka macam.

Bagaikan jamur dimusim hujan, sekarang banyak bermunculan usaha mandiri” warung” di kota-kota besar di Jawa Timur tidak terkecuali di kota dingin Malang.

Salah satu “Warung” yang cukup beken di kota Malang adalah “Warung Gaul Bondan”.

“Warung Gaul Bondan “yang terletak di Jl.Semeru 64 menyajikan aneka macam jenis kuliner baik khas Malang maupun khas luar kota Malang.

Sesuai dengan namanya Gaul Bondan, menu kuliner yang disajikanpun disesuaikan dengan selera masa kini menengah keatas. Demikian pula harganya sangat terjangkau

Para pengunjung “Warung Bondan” sedang menikmati kuliner yang mereka pesan (foto: Gatot.S/JTMP) alias relatif murah bahkan boleh dikata “murah meriah”.

Saat Jatim Pos singgah di Warung Gaul Bondan,sempat terkesiap selain lokasinya sangat strategis, nuansanyapun seperti di rumah sendiri dan seperti dipedasaan.

Halamannya cukup luas, tertata puluhan meja kursi kayu jati pelituran, atapnya terbuka sehingga membuat nyaman para pengunjung.

Warung Bondan juga dilengkapi dengan Musholah dan tempat parkir yang memadai.

Menurut Marketing Agus Riyono, Warung Bondan yang dipimpinya dibuka untuk umum mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Bulan ini bulan promosi, bagi seseorang dan khalayak umum yang namanya Bondan kami sediakan makanan gratis sepuasnya”, ujar Agus dengan nada promosi.

Menu yang disajikan antara

lain Nasi Krawu Gresik, Nasi Orem-orem Malang, Bakso Malang, Pangsit Mie, Aneka Sup Daging, dan lain sebagainya termsuk Nasi Goreng Malang dan Burger Malang.

Sedangkan minumannya aneka minuman mulai Aqua sampai dengan Jus dan Ys Krim serta kopi. “Kami juga menyediakan musik sehingga pengunjung dapat relax bersantai sambil menikmati suara musik,” ujar Agus meyakinkan.

Warung Gaul Bondan terletak ditengah-tengah kota Malang, tepatnya di Jl.Semeru 64 tidak jauh dengan Stadion Gor Gajayana Malang.

“Bila anda berkunjung ke kota Malang jangan lupa singgah ke Warung Bondan, kami siap melayani anda sebaik dan senyaman mungkin, Belum ke kota Malang kalau belum mampir ke warung Bondan,” ujar Agus dengan harap dan bernada promosi.

[Gatot.S/Jatim Pos]

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto.

Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

“Tema Kemerdekaan Jangan Hanya Slogan”

Layanan Puspa RSUD Sumenep

 Peringatan HUT RI di Sampang disuguhi musik Dugdug Rajab Wali

 Permudah Pasien Mendapatkan Informasi

Sampang, Jatim Pos. Selesai melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-72. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar acara malam resepsi Kenegaraan yang bertempat di pendopo Bupati, Jl. Wijaya Kusuma, Kab. Sampang, (17/08/17).

Dalam acara resepsi tersebut bertema,”72 Indonesia Kerja Bersama” yang di hadiri Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, Sekdakab Puthut Budi Santoso, unsur Forpinda, OPD, lurah, serta para juara lomba yang di laksanakan Pemkab selama peringatan 17 Agustus 2017, dan berbagai elemen masyarakat.

Pelaksanaan resepsi juga disuguhi musik Dugdug Rajab Wali yang tampil di beberapa kota dan mendapat juara, Tarian selamat datang, ma-

lateh setok or serta beberapa puisi perjuangan.

Dalam sambutannya Fadhilah Budiono mengatakan, peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini merupakan representasi semangat gotong royong sehingga tercipta kesejahteraan.

“Saya mengajak kepada seluruh komponen, tema ini

tidak hanya slogan tetapi dapat menjadi gerakan dalam jiwa tindakan dalam membangun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Fadhilah.

Selain itu, Fadhilah juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat Pemkab, DPRD, unsur pers, LSM dan seluruh komponen ma-

syarakat yang telah memberikan sumbangsih dan dukungan kepada pemerintah.

“Kritikan dan masukan yang ada saat ini menjadi masukan bagi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Sampang,” tandasnya.

Sekedar diketahui bersama bahwa, tahun ini Pemkab Sampang telah meraih penghargaan dari pemerintah pusat, diantaranya, penghargaan BKN Award 2017 katagori pelayanan terbaik kriteria pelayanan kenaikan pangkat dan pelayanan pensiun OPD pengelola kepegawaian tipe B. Juga penyerahan sertifikat Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. (dir/tur/adv)

Hargai Para Pahlawan Sumenep, Jatim Pos. Peringatan Upacara 17 Agustus berlangsung khidmat di depan kantor Kabupaten Sumenep tanggal (17/ 08/2017), dihadiri seluruh pejabat dan SKPD, mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih, menjelang detik-detik Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya upacara peringatan H U T Kemerdekaan RI Ke 72 kemarin dihadiri (Forpimda) Forum Pimpinan Daerah, SKPD, Camat, Polisi, TNI, Veteran, Tokoh Ulama dan yang lainya.

Bupati Sumenep KH. Busyro Karim sebagai Pimpinan upacara menyerahkan Sang Saka Merah Putih

kepada petugas Paskibraka pada saat upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 72, di depan Kantor Pemkab Sumenep, berlangsung aman dan selamat.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim seusai upacara di depan sejumlah wartawan mengajak semua pihak ikut berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan hargai para pahlawan yang telah mendahului kita. Selanjutnya NKRI yang sudah di sepakati para pendahulu kita sudah final. Namun tugas kita mengisi kemerdekaan dengan sepenuh hati, harus menciptakan keadilan dan kemakmuran. Pihaknya

Bupati menyerahkan Sang Saka Merah Putih kepada Paskibraka

menambahkan isi kemerdekaan saat ini lebih mengutamakan untuk menanamkan semangat dari para

pahlawan yang mendahului kita demi pembangunan Kabupaten Sumenep.

 DPU Bina Kab Malang Marga Tidak Sekadar Ngurusi Jalan

Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Malang, Ir. Romdhoni

Malang, Jatim Pos. Melihat luasnya wilayah dan jalan di Kabupaten Malang, yaitu sekitar 16 ribu kilometer (km), PJU tentunya menjadi hal yang juga penting dalam kenyamanan, keamanan dan keindahan (estetika) penerangan di jalan.

Bertolak dari hal tersebut serta banyaknya masukan dari masyarakat tentang

mati atau dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab.

“Mengenai PJU, kami memang membutuhkan masukan maupun laporan masyarakat kalau terjadi kerusakan atau dicuri, seperti yabg terjadi di jalibar Kepanjen,” lanjutnya.

Selain akan melakukan pemasangan lampu baru PJU yang tersebar di 33 kecamatan wilayah kabupaten Malang ,nantinya di berbagai perdesaan yang memang membutuhkannya, DPU Bina Marga juga akan melakukan pergantian jenis lampu PJU yang selama ini memakai high pressure sodium (HPS) atau jenis merkuri ke lampu LED. Penggantian jenis lampu tersebut didasarkan atas efisiensi atau penghematan daya listrik. Perbandingannya, daya listrik HPS 500 watt sama terangnya dengan

Sumenep, Jatim Pos. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep sejak tahun 2012 merupakan layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan Visi yang terbaek, dikagumi dan menjadi pilihan utama dalam pelayanan kesehatan di Wilayah Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.

RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep merupakan rumah sakit kelas C, dengan jumlah tempat tidur (TT) kurang lebih 2015 tempat tidur dan karyawan kurang lebih 417 orang . RSUD ini memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan,rawat inap, menunjang medis dan menunjang non medis.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep Dr. Fitril Akbar mengatakan, RSUD memberikan informasi kepada pengunjung melalui Puspa RS. Tujuannya mempermudah pasien atau keluarga pasen untuk mendapatkan informasi semua yang ada di RSUD H.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep melalui HP nya dengan cara mengunduh aplikasi RSUD Kab.Sumenep, juga bisa dari rumah nya masing-masing melalui HP nya, nantik tahu berapa pasen yang masuk, berapa jumlah kamar tidur yang kosong, berapa biaya perawatan pasen, apa syarat-syarat membuat BPJS dan lain-lainnya.

Menurut Fitril Pusat Pantauan Rumah Sakit (Puspa RS) Yaitu merupakan terobosan rumah sakit untuk membangun citra positif melalui interaksi komunikasi akuntabilitas, transparasi, mendekatkan, mempermuda dan menggugah kesapahaman bersama pelayanan di RSUD Kab. Sumenep menghapus keterbatasan ruang dan waktu.

Aplikasi PUSPA RS adalah Aplikasi telepon pintar (Android) yang tersedia di GooglePlaystore dan dapat diunduh secara gratis sebagai sarana berkomunikasi lebih dekat dengan RSUD Dr.Moh. Anwar,” himbaunya (nan,rulman)

(rul,nan,man)

Pemasangan Lampu Baru 600 Titik Hingga Pelosok Desa pentingnya PJU ke DPU Bina Marga Kabupaten Malang, memprogramkan penerangan jalan sejak awal tahun 2017 terus dilakukan di berbagai titik jalan raya.

Menurut Kepala DPU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni, pada semester pertama tahun ini juga akan dilakukan pemasangan lampu baru di 600 titik yang tersebar sampai ke jalan-jalan desa yang membutuhkan PJU. “Kami sudah merencanakan hal tersebut sejak awal tahun. Pemasangan lampu PJU dilakukan secara bertahap dari hasil laporan masyarakat dan evaluasi kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Romdhoni katakan, pemasangan lampu baru PJU di 600 titik memang akan segera dilakukan sekaligus melakukan pemeriksaan atas berbagai laporan masyarakat tentang lampu yang

Dr. Fitril Akbar

lampu LED dengan daya listrik 90 watt.

“Dengan penggantian tersebut, kami bisa berhemat sekitar 60 persen daya listrik,” ungkap Romdhoni yang juga mengatakan penggantian ini juga karena life time lampu-lampu PJU di Kabupaten Malang sudah hampir habis juga.

Dia juga menyampaikan bahwa di dinasnya selalu tersedia lampu untuk PJU yang setiap saat bisa dipasang dan dipakai dalam upaya memberikan penerangan jalan umum.

“Kami ada stok lampu di dinas. Jadi, untuk memaksimalkan program pemasangan lampu PJU, kami berharap juga adanya masukan dari masyarakat, selain dari hasil survei dan evaluasi kami,” pungkasnya. (bam/yon)

Mlaku-mlaku... dari halaman 1 desakan sehingga dirasakan kurang nyaman terlebih disepanjang Jl.Tunjungan juga sedang berlangsung penyelesaian proyek saluran.

Namun demikian kondisi berdesakan justru tidak membuat surut warga untuk menikmati mlaku-mlaku nang Tunjungan, justru semakin malam semakin banyak warga kota Surabaya yang berdatangan ke Jl.Tunjungan sehingga seakan akan membuat Jl.Tunjungan over load. Selain warga kota Surabaya, tampak pula serombongan wisatawan asing/ turis bercampur baur ikut berdesakan untuk menyaksikan event mlaku-mlaku nang Tunjungan. Sementara standstand kuliner angkringan juga dijubeli pembeli karena harga terbilang “murah meriah”. Akibatnya bisa ditebak yaitu stand kuliner angkringan “laris manis” dalam waktu singkat ludes,!

Sofyan dari Kertajaya menyatakan kegembiraan dan kekagumannya ketika bisa ikut “berdesakan mlaku-mlaku nang Tunjungan”. “Luar biasa Mas ,malam ini kok begitu banyak yang mlaku-mlaku nang Tunju-

ngan. Tetapi ada “sayangnya” kok berbarengan dengan proyek saluran, mudah-mudahan tahun depan dikala kembali ada event yang sama tidak ada gangguan pelaksanaan proyek,” komentar Sofyan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad dari Benowo Surabaya Barat. “Hebat dan indah Jl. Tunjungan diwaktu malam, lampu hiasnya sangat menarik. Saya yakin tahun depan akan lebih menarik lagi karenanya saya usul agar Jl.Genteng Besar juga dibuka supaya pengunjung tidak berjubel di Jl.Tunjungan saja,” komentar Ahmad sambil menyampaikan usulan salah satu jalan keluar mengatasi berjubelnya Jl.Tunjungan saat digelar event murah meriah mlaku-mlaku nang Tunjungan.

Selain dapat menikmati beraneka ragam jenis kuliner khas Suroboyo,warga kota Surabaya yang mlaku-mlaku nang Tunjungan juga dapat menikmati kesenian budaya warga kota Surabaya seperti music patrol dari Kampung Lawas Maspati dan lain sebagainya. (fred/JTMP

Jatim II

Hal - 4

Bimtek Perijinan Kepada Para Pelaku Usaha  Dinperdagkop dan UM Kabupaten Madiun Madiun, Jatim Pos. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dinperdagkop dan UM) Kabupaten Madiun melalui Bidang Perdagangan mengadakan Sosialisasi Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perijinan dan usaha perdagangan di Gedung Pertemuan Lantai 3 Hotel Setia Budi Kota Madiun, Kamis (10/8/2017).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 dan 24 Agustus 2017. Diikuti 100 orang peserta dari petugas Kecamatan yang membidangi perijinan dan pelayanan serta para pelaku usaha di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Sementara narasumber dalam sosialisasi itu diantaranya, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Kabupaten Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dan Bank Jatim Cabang Madiun.

Kepala Dinas Perdagkop dan UM Kab Madiun, Anang

Sulistyono mengatakan, materi yang diberikan dalam sosialisasi perijinan dan usaha perdagangan tersebut diantaranya tentang mekanisme dan tata cara pengajuan perijinan, pembinaaan mekanisme dilapangan serta kendala – kendala yang ada di dilapangan, pentingnya surat ijin usaha perdagangan dalam mencari permodalan perkreditan dan mekanisme penyantuman P-IRT, MD, ML dan SP. Menurutnya, penyantuman P-IRT tersebut merupakan produk pangan yang di-

hasilkan skala industri rumah tangga, MD menunjukkan produk pangan dalam negeri dan ML untuk produk pangan luar negeri, sedangkan SP artinya Surat Penyuluhan.

“Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya memiliki perijinan usaha, memberikan pemahaman bahwa mengurus perijinan usaha sangat mudah dan praktis serta memberikan pemahaman tentang tata cara mengurus perijinan usa-

ha,“ jelas Anang.

Lanjut dia, setelah mengikuti Bimtek tentang perijinan ini diharapkan para peserta memahami pentingnya memiliki ijin usaha dan tata cara mengurus ijin usaha.

Anang mencontohkan yang lagi marak di Dinasnya saat ini tentang mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menurutnya, SIUP yang merupakan perijinan paling akhir yang harus diawali dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) ini sering dianggap mahal. Padahal untuk mengurus SIUP, menurutnya gratis dan berlaku seumur hidup tidak ada jangka waktunya.

“Sebenarnya mengurus SIUP itu gratis yang membayar adalah mengurs IMB dan HO. Jadi saya berharap di akhir kegiatan nanti ada rumusan yang bisa kita jadikan pijakan atau bisa kita jadikan kelengkapan SOP untuk perijinan maupun untuk teknisnya dilapangan nanti, “ pungkasnya. (jum/adv)

Wawali Madiun Pimpin Upacara Detik – Detik Proklamasi

Madiun, Jatim Pos. Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto memimpin Upacara Detik – Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 Tahun 2017 di Alun – alun Kota Madiun, Kamis (17/8/2017).

Upacara tersebut diikuti oleh sekitar 1.581 peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, PNS, siswa dan mahasiswa. Hadir sebagai undangan sekitar 753 orang, terdiri dari para anggota Forpimda Kota Madiun, anggota DPRD Kota Madiun, OPD Pemkot Madiun, BUMD, Veteran, Tokoh Masyarakat, Guru, dan keluarga Paskibraka .

Upacara peringatan Detik - Detik Proklamasi Kemerdekaan tersebut dimulai tepat pukul 10.00 WIB yang ditandai dengan bunyi sirene, pemukulan kentongan, penabuhan beduk dan dentuman meriam sebanyak delapan kali yang dilaksanakan secara serentak selama ± 1 menit.

Setelah pembacaan teks Proklamasi, mengheningkan cipta, pembacaan doa dan setelah Inspektur Upacara menyerahkan Bendera

Pusaka Merah Putih, pengibaran bendera siap dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Madiun tahun 2017.

Adapun petugas pembawa baki bendera adalah Tarisa Aliya Dwi Fitranti yang merupakan siswi SMA Negeri 5 Kota Madiun. Sedangkan, petugas pengibar bendera Merah Putih adalah Haris Dwi Priambudi, siswa SMA Negeri 1 Kota Madiun, Aryan Dwi Subagya siswa dari SMA Negeri 1 Kota Madiun, dan Aldo Ramadhan Prasetiyana Putra siswa dari SMA Negeri 6 Kota Madiun.

Wakil Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, usai upacara mengatakan, sesuai dengan tema Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, “ Indonesia Kerja Bersama “, pejabat dan masyarakat Kota Madiun diminta untuk lebih giat lagi dalam bekerja membangun Indonesia dan Kota Madiun yang lebih baik. “ Saya minta jajaran saya dan masyarakat Kota Madiun, sesuai dengan tema peringatan Kemerdekaan RI tahun ini

untuk kerja bersama, dengan asas kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik dan juga bekerjasama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan, “ ujar H. Sugeng Rismiyanto selaku Inspektur Upacara Detik – Detik Proklamasi tersebut.

Usai Upacara Peringatan Detik - Detik Proklamasi, Inspektur Upacara dan peserta selanjutnya menyaksikan Kelompok Aubade, sebanyak 320 siswa dan 60 penari dari SMA Negeri 4 Kota Madiun dengan menyanyikan lagu – lagu wajib yang telah ditentukan, yakni lagu Hari Merdeka, Syukur, Indonesia Jaya, Pecel Madiun atau Madiun Bangkit dan lagu Gebyar – Gebyar.

Selain penampilan aubade dan tari, juga ada penampilan menarik lainnya, yakni, Kolone Senapan Secapa Rindam V Brawijaya yang berhasil memukai tamu undangan yang hadir.

Diketahui, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Kota Madiun yang berlangsung sejak tanggal 14 - 29 Agustus 2017 mendatang.

Sebelumnya, pada tanggal 16 Agustus 2017 diselenggarakan pengukuhan 76 Anggota Paskibraka di Gedung Diklat Jl. Duku Kota Madiun, dan tanggal 16 Agustus diselenggarakan Apel Kehormatan dan Renungan

Suci (AKRS) di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun.

Kemudian, tanggal 17 Agustus dilaksanakan upacara Peringatan DetikDetik Proklamasi Kemerdekaan RI, upacara penurunan bendera pada pukul 15.00 WIB, dan resepsi kenegaraan pada malam harinya di Balai Kota Madiun dengan menggelar “ Pertunjukan Interaktif Video Mapping Gedung Balaikota “ yang pertama kalinya digelar di Kota Madiun. (jum)

Resepsi Kenegaraan, Pertama Kalinya Gelar  Pertunjukan Interaktif Video Mapping Balaikota Madiun

Penampilan wayang kulit dari Teater Cinta Damai Madiun berlatarbelakang video mapping Gedung Balaikota Madiun.

Madiun, Jatim Pos. Untuk pertama kalinya Resepsi Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT RI Ke-72 sekaligus pembubaran Paskibraka tahun 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menggelar pertunjukan interaktif video mapping Gedung Balaikota Madiun di halaman depan Balaikota Madiun, Kamis (17/8/2017) malam.

Seluruh rangkaian acara malam resepsi kenegaraan yang disiarkan secara langsung di media social tersebut mendapat respon positif, rasa kagum dan bangga terhadap Kota Madiun. Bahkan, yang melihat secara langsung di media social mencapai ribuan orang.

Dengan berlatar belakang Balaikota Madiun, acara resepsi kenegaraan itu menampilkan wayang kulit lipsync mengambil cerita dari epos Ramayana yang menceritakan keangkaramurkaan Rahwana. Selain itu juga ditampilkan drama lipsync dengan tema “ Kampung Damai “ yang menceritakan tentang ajaran empat pilar kebangsaan dan kebhinekaan.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, mengucapkan rasa terima kasih atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan memperingati HUT RI Ke-72. Menurut dia, dalam memperingati HUT RI, aspek spiritual menjadi nomor satu. “ Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, karena telah meridloi Republik ini lahir tanggal 17 Agustus 1945. Tanpa ridho dari-Nya, kita bukan apaapa. Saya katakan, Sukses. Di usia 72 tahun Allah tetap memberikan kekuatan kepada seluruh Bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Malam resepsi kenegaraan tersebut dihadiri Danlanud Iswahyudi, jajaran Forkopimda, Sekda Kota Madiun, H. Maidi, Kepala OPD, seluruh anggota Paskibraka dan undangan lainya. (jum)

Drama Teatrikal SMPN 5 dan Kodim 0802 Ponorogo  Peringatan Kemerdekaan RI di Ponorogo Berbeda Tahun Sebelumnya Ponorogo, Jatim Pos. Usai melaksanakan Upacara Detik – Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 Tahun 2017 di Alun – alun Ponorogo, Jawa Timur, Bupati Ponorogo, H. Ipong Muchlissoni melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Ponorogo sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur di medan laga, Kamis (17/8/2017).

Upacara Penghormatan di Taman Makam Pahlawan tersebut diikuti oleh karyawan - karyawati dari berbagai OPD, TNI, POLRI dan Pramuka. Setelah peletakkan karangan bunga dilanjutkan para pejabat legislatif dan eksekutif, Bupati dan Wakil Bupati dengan melaksanakan tabur bunga.

Diketahui, Upacara Detik – Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke72 Tahun 2017 di Alun – alun Ponorogo tahun ini tampak berbeda dengan tahun se-

belumnya. Sebelum upacara resmi dilaksanakan, peserta upacara dan para undangan disuguhi dengan drama teatrikal kisah perjuangan menuju kemerdekaan yang diperankan oleh anak – anak SMPN 5 dan anggota Kodim 0802 Ponorogo. Teatrikal ini cukup membuat terpukau para peserta upacara dan para undangan.

Sementara pada Upacara tersebut bertindak selaku Inspektur Upacara yakni Bupati Ponorogo H. Ipong

Muchlissoni. Setelah dibunyikan sirine sebagai tanda detik – detik Proklamsi Kemerdekaan RI, selanjutnya, Bupati Ponorogo memberikan Sangsaka Merah Putih kepada Pasukan Pengibar Bendera yang telah siap melaksanakan tugas untuk mengibarkannya. Upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan karyawati OPD Kabupaten Ponorogo, TNI, POLRI, Pelajar dan Mahasiswa tersebut sangat khidmat dan berjalan lancar. (Kom/pji/nur)

Jatim III

Hal - 5

DPRD Batu Sahkan Perda Hak Keuangan dan Administratif Batu, Jatim Pos. Melalui raperda (Rapat Peraturan Daerah) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu. Akhirnya mengesahkan Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu, (14/8) siang.

Raperda yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batu didampingi Wakil Wali Kota Punjul Santoso dan Ketua DPRD Cahyo Edi Purnomo dan Wakil Ketua DPRD Hari Danah Wahyono beserta Anggota, Fokorpimda, Sekda, Staf Ahli dan Asisten, Sekda, Kepala Satker di Lingkungan, Camat serta undangan.

Dalam sambutan Wakil Wali Kota Punjul Santoso menyampaikan bahwa didalam proses penyusunan raperda ini telah mempertimbangkan berbagai hal, dari beban kerja dan tanggung jawab DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. “Terimakasih atas inisiatif dan kerjasamanya dalam pembahasan perda tersebut, khususnya kepada Panitia Khusus II dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan rapat-rapat dan kajian pembahasan perda ini secara intensif,� ucapnya.

Terpenting keseimbangan antara eksekutif dan

legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya perda ini akan mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini sebagai upaya dari DPRD untuk meningkatan kinerja dari seluruh anggota dewan untuk lebih meningkatkan fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kinerja sebagai wakil rakyat.

Punjul mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar Raperda tersebut

nantinya dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul mengajak untuk terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan perda ini dapat berjalan taat aturan dan taat azas dan dengan semangat kebersamaan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Batu ini,� tutupnya. (ris/yon)

Hal - 6 Edisi No. 262 Tahun XVI ~ Minggu IV Agustus 2017

ď Ź Raperda Perubahan APBD 2017

Banggar Berharap Memperhatikan Kebutuhan Riil

Ketua Banggar, H. Abdul Halim Iskandar, MPd. Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan Gubernur Jawa Timur H Soekarwo. Menurut Gubernur, kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang dirumuskan dalam 9 (Sembilan) prioritas pembangunan.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur kemudian menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan juru bicaranya Ir Yusuf Rohana dalam rapat paripurna, Senin (14/8/2017).

Rumusan yang disampaikan diantaranya, Pemenuhan kekurangan belanja Gaji dan Tunjangan akibat pengalihan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D) yang sebagian kebutuhannya dipenuhi dari efisiensi Tambahan Penghasilan PNS setelah dilakukan perhitungan kembali.

Kedua, Pemenuhan kebutuhan pendanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun

2018; Ketiga, Pemenuhan belanja Program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan; Keempat, Pemenuhan anggaran terkait dengan ditetapkannya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kelima, Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota; Keenam, Pemenuhan belanja untuk menunjang program pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Banggar yang diketuai H Abdul Halim Iskandar, MPd melaporkan perangkaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 setelah Perubahan.

Pertama, Pendapatan Daerah, semula dianggarkan sebesar 27 triliun 932 miliar 994 juta 314 ribu 123 rupiah, bertambah sebesar 948 miliar 721 juta 16 ribu 590 rupiah.

Sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar 28 triliun 881 miliar 715 juta 330 ribu 713 rupiah.

Kedua, Belanja Daerah, semula dianggarkan sebesar 28 triliun 239 miliar 660 juta 980 ribu 789 rupiah, bertambah sebesar 2 triliun 142 miliar 104 juta 704 ribu 389 rupiah 37 sen. Sehingga jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar 30 triliun 381 miliar 765 juta 685 ribu 178 rupiah 37 sen.

Ketiga, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah, semula dianggarkan sebesar 715 miliar rupiah bertambah sebesar 1 triliun 193 miliar 383 juta 687 ribu 799 rupiah 37 sen, atau bertambah sebesar 166,91%, sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar 1 triliun 908 miliar 383 juta 687 ribu 799 ru-

piah 37 sen.

Kenaikan Penerimaan Pembiayaan ini disebabkan karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2016 sebesar 1 triliun 858 miliar 949 juta 157 ribu 295 rupiah 99 sen; Penerimaan pinjaman daerah sebesar 48 miliar 370 juta 592 juta 170 rupiah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 1 miliar 63 juta 938 ribu 333 rupiah 38 sen.

Kemudian, Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar 408 miliar 333 juta 333 ribu 334 rupiah tidak mengalami perubahan, yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar 200 miliar rupiah; Pembayaran Pokok Utang sebesar 8 miliar 333 juta 333 ribu 334 rupiah; dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 200 miliar rupiah.

Pembiayaan Netto pada APBD murni Tahun 2017 dianggarkan sebesar 306 miliar 666 juta 666 ribu 666 rupiah. Ada kenaikan sebesar 1 triliun 193 miliar 383 juta 687 ribu 799 rupiah 37 sen atau sebesar 389,15%.

Dengan demikian terdapat Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar 1 triliun 500 miliar 50 juta 354 ribu 465 rupiah 37 sen yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Netto ini akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran sebesar 1 triliun 500 miliar 50 juta 354 ribu 465 rupiah 37 sen.

Badan Anggaran berharap dengan adanya penambahan maupun pengurangan belanja tersebut agar betulbetul memperhatikan kebutuhan riil bagi perangkat daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan urgensinya.

Selain itu, kenaikan belanja sebesar 2 triliun lebih pada Perubahan APBD Tahun 2017 ini, apakah dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan menyentuh kepentingan masyarakat ataukah tidak.

Kemudian apakah dipergunakan untuk belanja pembangunan fisik. Karena perubahan APBD tidak boleh dipergunakan atau menghindari untuk membiayai pembangunan yang sifatnya fisik. Untuk itu kepada KomisiKomisi diharapkan agar mencermati penggunaan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2017 ini.

Banggar juga mengingatkan, dari sisi potensi pendapatan daerah sebesar 948 miliar lebih yang berasal dari PAD sebesar 899 miliar lebih, dana perimbangan sebesar 48 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 125 juta rupiah, maka Badan Anggaran meminta kepada Komisi C (Keuangan) untuk mencermati potensi penda-

patan tersebut dengan membandingkan realisasi semester pertama dengan prognosis semester kedua dengan estimasi pendapatan daerah yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2017.

Badan Anggaran mendukung rencana penganggaran untuk belanja TPP Guru dan pegawai administrasi PNSD serta untuk memenuhi kekurangan Gaji Pegawai Administrasi PNSD pelimpahan dari Kabupate/Kota ke Provinsi sebesar 116 miliar lebih. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul akibat pelimpahan kewenangan SLTA/ SMK ke Provinsi.

Terakhir dikatakan, dengan telah disetujui bersama Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai implementasi dari PP Nomor 18 Tahun 2017, maka Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera menetapkan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga pada perubahan APBD Tahun 2017 ini sudah mengakomodir PP Nomor 18 Tahun 2017 dimaksud. (yd)

Pengelolaan Barang Milik Daerah Mengalami Kompleksitas Permasalahan Pengelolaan barang milik daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meningkatkan pemanfaatannya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sejalan dengan itu, maka pengelolaan barang milik daerah harus mendasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Hal itu disampaikan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dalam nota penjelasannya sebagai pengusul Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Juru bicara Komisi C, Drs H Imam Makruf menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna, Senin (14/8/2017).

Menurut Komisi C, dalam perkembangannya pengelolaan barang milik daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur telah mengalami kompleksitas permasalahan yang berpotensi mengganggu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut adalah kurangnya tingkat akurasi nilai aset daerah, kurang tertibnya pencatatan aset daerah, dan kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.

Selain itu, ketidakjelasan status

aset daerah, kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan asli daerah, terjadinya kerugian daerah sebagai akibat dari pengelolaan barang milik daerah, serta mekanisme pengalihan barang milik daerah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa lingkup pengelolaan barang milik daerah terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan.

Selanjutnya, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa ruang lingkup dari barang milik daerah terdiri dari: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; Barang yang diperoleh sesuai

Ketua Komisi C H Thoriqul Haq, MML. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Menurut Komisi C yang diketuai H Thoriqul Haq, MML,adanya perkembangan hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah telah menimbulkan akibat hukum yang cukup besar dan berpotensi akan menghambat pelaksanaan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, maka perlu untuk segera dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (yd)

Hal - 7 Edisi No. 262 Tahun XVI ~ Minggu IV Agustus 2017

ď Źď€ Raperda Hak Keuangan dan Administratif

Dibutuhkan Dukungan Materil Guna mengoptimalkan peran DPRD dalam rangka menjalankan peran, fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai anggota legislatif, dibutuhkan dukungan materil yang terkait dengan keuangan dan administratif dewan.

Hal tersebut penting mengingat keuangan dan administratif bukan saja sebagai hak melekat bagi anggota dewan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan produktifitas dan profesionalitas anggota DPRD yang telah diatur oleh undang-undang.

Pendapat akhir Fraksi Nasdem Hanura DPRD Provinsi Jatim terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu disampaikan juru bicaranya Gatot Sutantra WM, SH dalam rapat paripurna, belum lama ini.

Menurut Fraksi Nasdem Hanura, terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian Dalam Negeri, membuat PP Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Pro-tokoler dan Keuangan DPRD dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Termasuk aturan-aturan dibawahnya yang merupakan implementasi dari PP Nomor 24 Tahun 2006.

Karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Fakta hukum tersebut, pada

akhirnya membuat DPRD harus membuat dan menyusun raperda terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung kinerja dan kegiatan para anggota dewan.

Posisi itulah yang menjadikan DPRD Jawa Timur melakukan penyusunan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 61 (enam puluh satu) pasal.

Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Nasdem Hanura yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH.MSi melihat bahwa apa yang telah tertuang dalam Raperda yang dimaksud telah memberi keleluasaan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD sesuai fungsi, tugas dan wewenang

DPRD. Namun tetap dalam kaidah hukum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih jelas terkait dengan raperda dimaksud khususnya yang berhubungan dengan pos anggaran, dijelaskan oleh Pansus bahwa Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ada dalam anggaran DPRD merupakan impact dari kegiatan DPRD. Anggaran DPRD tersebut terdiri atas pos DPRD dan pos Sekretariat DPRD. Segala kegiatan DPRD masuk dalam pos Sekretariat DPRD, sedangkan terkait dengan penghasilan serta tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD masuk dalam pos DPRD. Meski demikian menurut Pansus, kegiatan-kegiatan DPRD tersebut wajib dituangkan dalam rencana kerja DPRD selama 1 (satu) tahun, sehingga penganggaran yang ada di pos Sekretariat DPRD akan menyesuaikan rencana kerja DPRD dimaksud, hal ini diatur pasal 2 sampai dengan pasal 4 Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD, menurut Fraksi Nasdem Hanura Pansus telah menuangkan dalam raperda yang dimaksud beberapa bagian mencerminkan kebutuhan riil alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya.

Kegiatan itu meliputi penyelenggaraan rapat, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM, serta kegiatan reses serta program lain sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Raperda ini juga mengatur hal-hal lain yang menjadi kearifan lokal.

Terhadap hal tersebut, Fraksi Nasdem Hanura melihat raperda yang telah disusun ini sudah komprehensif dan bijaksana dengan tetap melihat kemampuan keuangan daerah sehingga tidak

membebani. Meskipun terhadap masukan bahwa pengaturan Anggaran DPRD disarankan tidak mencantumkan presentase batasan angka dari APBD, namun disesuaikan dengan program kegiatan yang disusun dalam rencana kerja DPRD juga perlu diperhatikan.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang diketuai Ahmad Hadinuddin, S.PdI menyampaikan sikap politiknya terkait Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Beberapa catatan, masukan, dan pandangannya disampaikan, diantaranya Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan dalam proses perencanaan peraturan daerah dimaksud.

Berkaitan dengan penganggaran kegiatan-kegiatan DPRD yang wajib dituangkan dalam rencana kerja DPRD selama 1 (satu) tahun, Fraksi Partai Gerindra sejalan dengan pendapat pansus agar dalam penetapan rencana kerja DPRD melalui Keputusan Pimpinan DPRD nanti harus menyesuaikan dan mencerminkan kebutuhan riil alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya.

Fraksi Partai Gerindra kembali mengingatkan untuk melakukan antisipasi jika terdapat penjelasan dan aturan dalam peraturan daerah yang baru.

Berdasarkan Laporan Pansus yang telah disampaikan sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan apresiasi kepada pansus pembahas raperda karena secara de facto telah dilakukan fasilitas dengan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Direktur Bina Keuangan Daerah serta Biro Hukum dan BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Namun demikian, pansus tetap menunggu fasilitas secara de jure, sehingga bisa segera ditetapkan sebagai perda, sehingga pada Bulan September 2017 nanti sudah diberlakukan ketentuan dari perda ini. (yd)

Jatim IV

Hal - 8

DPRD Jatim Segera Susun Landasan Hukum Pengawasan Pesisir, Pantai dan Pulau Terpencil di Jatim KEGIATAN pembangunan secara terus menerus, serta perubahan penggunaan lahan untuk budidaya, pemukiman, wisata, dan lainnya dapat mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir. Kerusakan wilayah pesisir tersebut dapat ditandai dengan semakin berkurangnya vegetasi pantai dan berganti dengan bangunan fisik buatan manusia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan (KPP) yang bertanggungjawab atas pengawasan, pengelolaan dan pelestarian wilayah tersebut terus berupaya untuk mengatasinya.

Hal yang paling penting adalah tersedianya landasan hukum untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu dengan bersinergi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim untuk jangka panjang memerlukan Peraturan Daerah (Perda).

Pekan lalu, DPRD Jatim telah membicarakan hal itu melalui sidang paripurna usul prakarsa Raperda

tentang pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil tahun 2017-2037.

Salah satu pembicara, Irwan Setiawan, S.Ip dari Fraksi PKS DPRD Jawa Timur mengemukakan, Kawasan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Jawa Timur di masa datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi.

Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Di lain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Menurut F-PKS, pengembangan kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya.

Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumber daya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pengelolaan pulaupulau kecil kita saat ini menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Mendadak Sakit Usai Dipanggil KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) saat memberi keterangan telah menetapkan Ketua DPRD Malang Moch. Arief Wicaksono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Malang, Jatim Pos Kasus lain yang menjerat Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Golkar, Rahayu Sugiarti, mendadak sakit setelah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/8/2017).

Rahayu mengaku selera makannya menjadi berkurang yang mengakibatkan penyakit maagnya kambuh. Rahayu dipanggil KPK terkait kasus suap pembahasan APBD Kota Malang 2015.

“Saya kan maag, memang kalau saya dengar teman-teman dipanggil gitu, ya saya nggak mau makan. Males makan ah,” kata Rahayu Sugiarti usai pemeriksaan di depan Aula Mapolres Kota Malang.

Rahayu diperiksa penyidik KPK

bersama anggota DPRD lain sejak pukul 10.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Ia mengaku dalam pemeriksaannya ada 20 pertanyaan disampaikan.

Materi pemeriksaannya terkait dengan tupoksinya sebagai pimpinan DPRD Kota Malang dan anggota Badan Anggaran (Banggar).

“Kalau pembahasan Banggar ada aliran uang, ya saya bilang tidak ada.

Selama ini memang tidak ada,” katanya. Terkait Ketua DPRD Arief Wicaksono, yang statusnya sebagai tersangka, Rahayu mendapat pertanyaan seputar aliran dana dari Pemkot.

Tetapi dirinya sama sekali tidak mengetahuinya.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga tersangka terkait suap

pembahasan APBD tahun 2015 di Kota Malang. Tersangka pertama adalah Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono sebagai penerima suap.

Arief adalah politisi PDI Perjuangan yang sudah resmi mundur dari jabatannya. Ia disangka menerima suap sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistyono yang waktu itu menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang.

Pihaknya juga ditanya tentang hubungannya dengan Jarot Edy Sulistyono dan Hendarwan Maruszaman.

Namun dirinya mengaku tidak kenal dekat dengan Jarot dan tidak pernah bertemu dengan Hendarwan.

Arief adalah penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang. Diduga Arief menerima suap dari Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman (HM) terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015-2016.

Arief diduga menerima Rp 250 juta dari proyek sebesar Rp 98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018. KPK juga menetapkan Djarot Edy Sulistyono dan Hendarwan Maruszaman sebagai tersangka. (yon)

Tali Asih Buat Veteran Pejuang Kemerdekaan Pamekasan, Jatim Pos Dalam menyambut HUT Ke 72 Kemerdekaan RI, Pemkab Pamekasan santuni 60 orang warga berstatus janda dan veteran pejuang.

Santunan berupa sembako diserahkan simbolis oleh Plt Bupati Halil usai upacara detik-detik proklamasi, Kamis (17/8).

“Penyerahan tali asih ini kaitan dengan Hari Kemerdekaan ini merupakan acara rutin. Sasarannya adalah janda dan veteran pejuang,” pa-

par Halil. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Syaiful Anam, bantuan ini sebagai bentuk wujud kepedulian kepada para janda dan veteran pejuang serta penghormatan pada pendiri dan pendahulu kita.

Menurut Syaiful, bantuan tersebut memang tidak sepadan dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang dalam mempertahankan NKRI ini.

“Tapi memang ini batas dan kemampuan kami dari Pemkab Pa-

mekasan”, ujar Syaiful.

Dengan pemberian bantuan itu, mantan kepala Badan Penyuluh mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai keteladanan yang sudah ditunjukkan para pejuang.

“Kita sebagai pengisi kemerdekaan, tentunya harus menteladani nilai yang sudah ditanamkan oleh pendiri bangsa. Walaupun kita punya secengkal kemampuan, mari kita sumbangkan pada negeri ini”, tandasnya. (bw/arf)

Pulau Nusa Barong di Kabupaten Jember ini memiliki luas 6100 hektar, memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dari sisi flora maupun ekosistemnya. pulau kecil harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Kebijakan dan strategi daerah terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan tidak hanya sekadar menjaga kelestarian lingkungan ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semata, namun juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Fraksi PKS yang diketuai Ir Yusuf Rohana, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kawasan laut hampir empat kali luas daratannya dengan garis pantai kurang lebih 2.916 Km. Jawa Timur memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas beserta kandungan kekayaan sumberdaya hayati laut

melimpah, seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota lainnya. Sumberdaya hayati laut ini merupakan sumber pangan masa depan yang wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi penunjang utama bagi kesejahteraan masyarakat.

Lanjut dikatakan Fraksi PKS, kebijakan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk Perda merupakan kebijakan yang sangat strategis.

Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Perda ini sama penting dan strategisnya dengan kebijakan penyusunan tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. (yd)

Pengemudi CBR Tewas Usai Menabrak Pejalan Kaki Tuban, Jatim PosLaka beruntun terjadi di jalan Pakah menuju Kecamatan Soko tepatnya di Desa Maibit Kecamatan Rengel, Rabu (16/08) sekitar pukul 05.30 wib. Kecelakaan ini melibatkan pengendara motor versus pejalan kaki.

Informasi yang dihimpun jatim pos, peristiwa ini berawal saat kendaraan sepeda motor honda tipe CBR 150 R bernopol S-6884FL milik Nur Ahmad Fery Setiawan, berstatus pelajar asal Desa Jegulo RT. 11, RW. 02 Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban melaju kencang dari timur ke barat dengan kecepatan tinggi. Karena tidak konsentrasi, tiba-tiba dari depan munculah seorang laki-laki bernama Pradipta (30) asal Desa Turi, RT. 03, RW. 05 Kecamatan

sama motor Vega nopol S-5844B yang dikendarai Mudzakir, (52) asal Desa Mojodeso, RT. 03, RW, 01 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Meski sudah berusaha menghindari kecelakaan namun Pradipta tetap tertabrak CBR, kemudian dilanjutkan motor vega dari arah belakang dengan kecepatan yang tinggi menabrak CBR, akibatnya kecelakaan beruntun tak terkendalikan.

“Pradipta turun dari truk lalu ditabrak CBR. Kemudian dari arah belakang yamaha Vega menabrak CBR,” jelas Fatkhun, salah saksi dilapangan yang tahu persis kronologis kejadian.

Fatkhun lebih lanjut mengatakan, dari peristiwa ini pengendara CBR, Nur Ahmad Fery Setiawan, mengalami luka yang serius. Sehingga meski sudah dilarikan ke Puskesmas terdekat, nyawanya tidak tertolong.

Sementara penyeberang jalan, Pradipta, dan pengemudi Vega, Mudzakir juga mengalami luka yang cukup serius dan mendapat perawatan medis di Kondisi kedua motor saat diperiksa Puskemas Rengel.

Polisi.

Terpisah Kanit Sat Randu Blatung, Kabupaten Blora Lantas Polres Tuban, Iptu Nungki yang baru turun dari truck beru- Sambodo mengatakan bahwa saha menyeberang jalan. kendaraan korban kecelakaan suMelihat situasi yang serba ce- dah diamankan petugas. pat, pengendara CBR tersebut “Korban kecelakaan langsung berusaha menghindar menabrak dilarikan ke Puskesmas dan kedua pria tersebut. Kemudian pada saat motor juga telah diamankan pebersamaan muncul dari arah yang tugas,” tegas Nungki. (Met/Min)

Jatim V

Hal - 9

Bupati Ngawi Kukuhkan Paskibraka 2017 Ngawi 15 Agustus 2017 di Ruang Data Bupati Ngawi diselenggarakan acara Upacara Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Ngawi Tahun 2017.

Hadir pada acara ini Bupati Ngawi Ir

Budi Sulistyono, Wabup Ony Anwar ST.MH, Sekda Drs M. Shodiq Triwidianto MSi, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Dandim 0805 Ngawi, Forkopimda Kabupaten Ngawi, Kepala

OPD terkait dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Ngawi Tahun 2017.

Budi Sulistyono bertindak sebagai Inspektur Upacara Pengukuhan Paskibraka mengatakan bahwa calon paskibraka untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan pancasila dalam sehari-hari, dan Pengukuhan Paskibraka bermakna bahwa Calon Paskibraka harus berjiwa kesatria dalam perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab dan rela berkorban demi Ibu Pertiwi. (ren)

Mudahkan Akses Hasil Pertanian Desa Jagir Ngawi, Jatim Pos Kucuran dana desa (DD) dari pemerintah pusat ke seluruh desa membawa perubahan nyata dan signifikan. Seperti di Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi yang menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan seluruh infrastrukur.

Hal ini sesuai instruksi dari pusat yang meminta agar DD dapat diprioritaskan untuk pembangunan jalan. memasang target pada tahun 2019 mendatang seluruh jalan desa dan lingkungan sudah bagus dan mulus.

Kepala Desa Jagir Suwarso menjelaskan untuk realisasi dana desa tahun ini akan diprioritaskan untuk pembangunan jalan lingkungan atau ke dusun-dusun, dan Pembangunan dilaksanakan di 7 titik.

Dengan Target kita tahun 2017 ini pembangunan infrastrukur jalan selesai yang bersumber dari dana desa. Kami ingin jalan desa di wilayah kami nantinya bisa dirawat semuanya,” ungkap Kepala Desa Jagir Su-

warso.

“Kami bersyukur tahun 2016 lalu sudah membangunan jalan desa.

Tinggal bagaimana tahun ini menyelesaikan jalan-jalan di dusun-dusun.

Mudah-mudahan tahun ini dapat dikembangkan secara menyeluruh,” terangnya.

Diakui, pembangunan jalan menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Pasalnya, hampir sebagian masyarakat Desa Jagir berprofesi sebagai

petani dan pedagang. Dengan kondisi jalan yang bagus, akan mempermudah aktivitas masyarakat khususnya untuk mengangkut hasil bumi.

Suwarso juga menambahkan, program DD sangat membantu masyarakat terutama untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum. Menurutnya, bila pembangunan jalan pedesaan dibebankan hanya melalui APBD Kabupaten maka akan sangat terbatas. “Dengan adanya DD saat ini akses jalan yang dulunya jelek sudah lebih baik. Inilah buktinya kalau DD sangat bermanfaat. Kalau infrastrukturnya sudah baik tentu perekonomiannya juga akan tumbuh,” pungkasnya. (ren-adv)

Plt Bupati Pamekasan Jadi Irup Upacara HUT RI Ke 72 upacara dipercayakan kepada Kapten Inf Joelian Triwahjoko, sedangkan peserta upacara terdiri dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, PNS, pramuka dan para siswa. Sementara paduan suara dibawakan oleh para siswa-siswi tingkat SMA dan MA. Upacara bendera HUT ke 72 kemerdekaan RI ini Upacara pengibaran dipimpin Plt Bupati juga dihadiri Forum Pimpinan Daerah (forpimda), Pamekasan Halil.

Plt Sekda, Ketua DPRD dan segenap pimpinan OPD hingga Pamekasan, Jatim Pos Plt Bupati Pamekasan Halil nenjadi para undangan dan veteran.

Irup (Inspektur Upacara) upacara bendera HUT RI ke 72 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Pendopo Ronngukowati Pamekasan, Jalan Pamongpraja.

Upacara HUT Ke-72 Kemerdekaan RI pada tahun ini merupakan upacara pertama kali yang dipimpin langsung Plt Bupati Halil. Upacara tahun ini mengusung tema Indonesia Kerja Bersama.

Sebanyak 76 pelajar SMA dari berbagai sekolah yang ada di Bumi Gerbang Salam tergabung dalam pasu- Ngawi, Jatim Pos kan pengibaran bendera pusaka Lancarnya aktivitas perekonomi(Paskibraka). Mereka terbagi dalam an tidak lepas dari infrastruktur yang kelompok 17, kelompok 8 dan ke- memadai. Hal tersebut menjadi perlompok 45. hatian Pemerintah Desa Tambak Dalam upacara kali ini, komandan Boyo, Kecamatan Mantingan, Kabu-

Selain itu pula, masyarakat sekitar juga hadir menyaksikan prosesi upacara detik-detik proklamasi, namun sebelum pelaksanaan pengibaran bendera, tepat pukul 10.00 wib terdengar bunyi sirine sebagai tanda upacara dimulai.

Pembacaan teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin. Dan upacara berjalan hikmat dan lancar.

Sedangkan pasukan Paskibraka dapat melaksanakan tugas dengan mengibarkan bendera sang saka merah putih. Selesai upacara dilanjutkan dengan penampilan drama kolosal tentang perjuangan. (bw/arf)

 Upacara HUT RI Ke 72 Dirayakan

Bersama Kabupaten dan Kota Blitar Blitar, Jatim Pos Upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI ke 72 tahun 2017 diperingati bersama di tingkat Kota dan Kabupaten Blitar. Upacara dilakukan di Alunalun Kota Blitar, Kamis, (17/8/ 2017) sekitar pukul 09.40 wib.

Upacara diikuti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Bupati Blitar serta Wakilnya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Kapolres Blitar Kota, Kejaksaan dan para Anggota DPRD, Forkopimda, Muspika dan Kepala BUMN maupun Camat, Lurah, TNI/POLRI dan para Veteran Blitar.

Bupati Blitar Drs H Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Marhaenis beserta Wakil Wali Kota Blitar Santoso tampak duduk di panggung kehormatan.

Seusai Upacara Bupati Blitar H Rijanto kepada awak media menyampaikan ajakan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah keberagamaan masyarakat Indonesia.

“Bangsa Indonesia ini memang majemuk, beragam, karena itu kita harus jaga dan ini merupakan kekuatan bagi kita semua untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI,” tuturnya.

H Rijanto juga menyampaikan penghormatan bagi para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Jika dulu para pahlawan berperang melawan penjajah, maka saat ini, kata Rijanto, saatnya kita berperang memberantas kemiskinan serta membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

“Saat ini adalah waktu kita untuk membangun, memberantas kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik dari sebelumnya,” tuturnya.

Disela sela akhir acara pengibaran bendera sang saka merah putih, ditampilkan pula drama kolosal tentang perjuangan rakyat Indonesia dengan tentara Jepang yang diperankan oleh beberapa siswa-siswi SMP, SMA Blitar. (sk)

Bakesbangpol Kunjungi Sekretariat Ormas LSM Gagak Hitam DPD Jatim kasih sudah bisa bertemu langsung dengan Ketua LSM Gagak Hitam DPD Jatim, Daud Djoni WD bersama sekretaris dan Tim anggota Divisi di sekretariat Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro Kabupaten BanyuKunjungan kerja dari tim unsur Bakeswangi. bangpol Banyuwangi berjalan dengan Kohar menambahlancar dan penuh keakraban dengan kan, mulai Ketua, seOrmas/LSM Gagak Hitam kretaris dan bendahara Banyuwangi, Jatim Pos– serta anggota Divisi kalau program Selasa (15/08/2017) Tim Bakes- LSM Gagak Hitam berhasil harus bangpol Banyuwangi dari unsur Ko- mengutamakan kekompakan dan dim 0825 Banyuwangi, Polres Banyu- menjalin hubungan dengan masyawangi, Kejaksaan Negeri Banyuwa- rakat mulai tokoh agama, tokoh mangi, Pemkab Banyuwangi dan Tim syarakat, instansi terkait agar tercapai Bakesbangpol Banyuwangi menga- visi dan misi LSM Gagak Hitam Yakni, dakan kunjungan kerja (Kungker) di Visi : NKRI Harga Mati dan Misi : Sosial sekretariat ORMAS/ LSM Gagak Hitam Kemasyarakatan.

DPD Jawa Timur.

Terpisah Ketua LSM Gagak Hitam Maksud dan tujuan tim Bakes- DPD Jatim Daud Djoni WD menjebangpol mengadakan Kunker di Se- laskan “kami menyampaikan rasa tekretariat LSM Gagak Hitam DPD Jatim rima kasih telah dikunjungi oleh tim untuk mengontrol keberadaan dan unsur Bakesbangpol Banyuwangi dan tempatnya sekretariat Ormas/ Lem- siap menerima saran dan himbauan baga yang ada di Kabupaten Banyu- serta verifikasi Legalitas Ormas/ Lemwangi. baga kami dan kedepan kami bersaKepala Bakesbangpol Banyuwa- ma Tim akan selalu bekerja dan berngi melalui Kepala Bidang Politik Dan koordinasi dengan Forpimda BanyuHAM, Kohar menyampaikan saran dan wangi agar Visi dan Misi dapat tercahimbauan untuk selalu berkoordinasi pai, “ jelasnya pada wartawan Jatim dengan instansi terkait dan berterima Pos. (rim)

Bangun Jalan, TPT dan Jembatan Desa Tambak Boyo

paten Ngawi.

Sebagai bentuk perhatian, Pemdes memanfaatkan dana desa (DD) untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desanya. Kepala Desa Saefudin mengatakan, dana desa ta-

hun 2017 digelontorkan untuk memperbaiki jalan, tembok penahan tanah (TPT) dan membangun jem-batan.

Menurutnya tiga sarana tersebut cukup vital karena menunjang akses perekonomian. Dibangunnya sarana penunjang tersebut diharapkan bisa melancarkan akses perekonomian.

“Kami sangat berterima kasih pemerintah pusat menggulirkan dana desa karena nilainya cukup besar dan bisa menggenjot infrastruktur,” ujar Saefudin kepada Jatim Pos. Saefudin menjelaskan, infrastruktur yang diperbaiki berupa Rabat Beton, membangun TPT dan jemba-

tan, ada sekitar 18 titik pembangunan dari anggaran Dana Desa.

“Untuk pembangunan TPT di lakukan di 14 Blok, Rabat jalan 2 Titik, dan Perbaikan Jembatan dan Gorong gorong TPT yang kita bangun di lingkungan Desa. Nantinya ketika jalan diperbaiki dan dilebarkan sudah ada tembok penahannya,” jelasnya.

Di tempat berbeda Ketua TPK Ali Imron menambahkan untuk sebagian pembangunan sudah kita realisasika di beberapa tempat, kita menargetkan sebelum akhir tahun semua pembangunan sudah selseai tepat waktu. (ren-adv)

Jatim VI

Hal - 10

41 Pejabat Baru di Tulungagung Gathering BUMDes Se-Kab Blitar Tulungagung, Jatim Pos Pada pelantikan pejabat lingkup Pemkab Tulungagung dengan memutasi 41 pejabat eselon III dan eselon IV dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung, Rabu minggu lalu sekitar pukul 13.00 WIB. Dari sejumlah pejabat yang dimutasi antara lain, Agus Santoso, S.Sos. yang dilantik menjadi Camat Pucanglaban yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris KPU Tulungagung.

Bagi Drs Mundiyar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda kini diproses oleh KPU Jatim sebagai Sekretaris KPU Tulungagung yang baru. Sedangkan pengganti Mundiyar di Bagian Administrasi Pemerintahan Setda adalah Ir. Usmalik, M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Pucanglaban.

Dalam sambutannya,

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE.MSi. menyampaikan, amanah yang diberikan kepada Pejabat yang dilantik bukan hanya sekedar kepercayaan tetapi harus dimaknai juga sebagai sebuah tanggung jawab untuk menciptakan kepemerintahan yang baik atau good government.

Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. “Saya mengajak saudara bersama-sama bergerak cepat dalam berbagai program pembangunan di berbagai lintas sektor di Kabupaten Tulungagung, baik di bidang pendidikan infrastruktur maupun bidang lainnya. Agar perubahan dan perkembangan Tulungagung secepatnya dapat tercapai sesuai dengan gerakan nasional ‘ayo kerja yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Kembali saat penyampaiannya Bupati Tulungagung, dengan bekerja akan dapat menghadirkan berbagai program pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Semua itu juga merupakan penjabaran dari penerapan undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. ASN berperan sebagai perencana pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tabligh yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Mengingat rekruitmen PNS menjadi kewenangan pemerintah pusat maka pengembangan potensi PNS hanya dapat dilakukan secara kualitatif,” tandasnya. (san/hms)

Pemanfaatan APBD Dari Dana Desa

Bupati Malang membuka Workshop Generasi Sehat dan Cerdas.

Malang, Jatim PosPemerintah Desa harus sudah mencover hasil dari segala program yang diperoleh dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan cara pemanfaatan APBD dari sumber Dana Desa (DD). Hal ini disampaikan Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna saat memberikan arahan pada peserta Workshop Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Kabupaten Malang di Hotel Mirabel Kota Kepanjen, Senin (14/8) siang. Selain itu, Bung Rendra sapaan akrabnya, meminta seluruh desa untuk memaksimalkan potensi desanya demi mendukung program pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Kegiatan ini sendiri mengusung tema ‘Pengarus Utamaan Pelayanan Sosial di Desa dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat dan Menurunkan Angka Kemiskinan di Desa’. Peserta dari workshop ini meliputi 80 kepala desa atau perwakilan dari 14 kecamatan yang tercatat menerima dana bantuan Program Generasi Sehat dan Cerdas oleh Pemerintah Pusat.

Hadir juga pada kegiatan ini yakni Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Malang, Eko Suwanto dan Fasilitator GSC Kabupaten Malang, Arif Agung Wijaya. ‘’Oleh karena itu, bapak Ibu sekalian khususnya para kepala desa yang kebetulan mendapatkan program DD dan peruntukannya selain nominal yang tidak terlalu besar maka lebih banyak diperuntukkan untuk penguatan dari penyelenggara pemerintahan desa. Untuk kemudian lebih paham berbicara program yang mengarah kepada penurunan kemiskinan melalui peningkatan penganggaran bidang kesehatan dan bidang pendidikan,” terang Bupati Malang.

Disampaikan Rendra, kemiskinan ini menjadi kendala dalam rangka memperkokoh posisi bangsa di semua lin. Tak salah, pemerintah pusat dan provinsi untuk lakukan terobosan agar Negara ini maju dan mampu mengolah seluruh potensi negara dan bangsa. Tentunya, hal ini didukung sumber daya manusia yang pintar pandai cerdas, sehat dan pintar.

Karenanya, kata Bupati, lakukan terobosanterobosan yang bisa mempercepat pembangunan agar menjadi bangsa yang besar

dan maju serta tidak kalah dengan negara lain. Tak terkecuali, harus punya generasi bangsa yang cerdas, sehat dan pintar. ‘’Kepala desa dan para camat berkoordinasi dengan semua pihak agar APBDes terutama yang bersumber dari pusat dari DD itu jangan sampai lupa peruntukannya untuk masalah kesehatan dan pendidikan. Seluruh Kementerian punya program baik Kementerian Pendidikan sampai Kementerian Kesehatan juga punya program tentang ini, tetapi itu tidak cukup karena belum menyentuh keseluruhan masyarakat yang ada di desa,” Jelasnya.

Ia menjelaskan, jumlah DD di tahun depan lebih meningkat khususnya akan dua kali lipat dan besarannya yang akan digelontorkan ke seluruh desa di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Malang. Maka untuk itu, Pak Rendra menyarankan, para kepala desa harusnya memperuntukkannya dengan benar dan dibawah verifikasi para Camat. Selain itu, agar juga mengagendakan kegiatan dan kajian tentang masalah yang selama ini ditangani oleh PNPM. ‘’Saya berharap keseluruhan dari program yang ada ini diaktifkan dengan pembiayaan yang ada di program desa. Keseluruhan program yang ada di APBDes dan pembiayaan harus sama dan sinergi dengan yang ada di program pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang yakni mengarah pada tiga hal, meliputi penurunan angka kemiskinan, penguatan terhadap menangani lingkungan hidup yang baik dan benar, serta memperkuat kepariwisataan,” pungkas Rendra. (bam/yon)

Blitar, Jatim Pos Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang diyakini dapat menjadi tonggak pertumbuhan perekonomian desa. Dari 200 BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar, hanya 65 yang masuk dalam kategori BUMDes sehat. Untuk itu, bagi BUMDes yang tidak sehat, cukup sehat dan tidak aktif dapatnya segera berbenah diri. Sehingga BUMDes dapat lebih berprestasi, menjadi motivasi untuk berkontribusi menyejahterakan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM saat membuka Gathering BUMDes, “BUMDes Sehat, Masyarakat Sejahtera”, acara tersebut dilaksanakan Kamis minggu lalu bertempat di Kampung Coklat Kabupaten Blitar.

Beberapa BUMDes yang bisa menjadi contoh bagi BUMDes yang lain menurut penuturan Bupati Blitar, yakni BUMDes Kedung Banteng yang merupakan juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Timur dan BUMDes Maju Makmur Minggirsari sebagai pilot project BUMDes se-Indonesia bagian Timur. Karena mengingat pentingnya peran BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat desa, Bupati Blitar kembali menegaskan agar BUMDes segera ditata. Supaya BUMDes bisa lebih berkembang sesuai dengan fungsinya. Oleh Karena BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Bupati Blitar juga berpesan, agar pengelolaan BUMDes dikelola secara profesional dan mandiri. Sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Tidak lupa Bupati Blitar, juga mengungkapkan, kehadiran BNI 46 sangat penting untuk perkembangan BUMDes di lingkup tersebut.

Seperti yang telah diketahui, BUMDes Maju Makmur Desa Minggirsari mewakili Provinsi Jawa Timur maju ke tingkat nasional. BUMDes Maju Makmur merupakan BUMDes dengan kategori berkembang dan partisipatif. Beberapa kegiatan BUMDes ini patut menjadi contoh antara lain, dengan modal minim bisa berkembang dan melingkupi berbagai bidang usaha antara lain, simpan pinjam yang mudah, murah dan cepat. Juga pengembangan usaha disektor pertanian. Saat itu, Prabowo, Ketua Tim Penilai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan apresiasi kepada BUMDes Maju Makmur. Unit usahanya sudah tepat sasaran.

Dalam Kesempatan yang sama, Mujianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blitar dalam acara Gathering BUMDes menyampaikan, tujuan dari gathering ini untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain diantaranya dengan BNI 46. Harapannya, seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar bisa aktif lagi dengan dukungan BNI 46.

Dihadapan undangan yang hadir seperti Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Camat dan sekitar 65 Kepala Desa serta 65 Ketua BPD seKabupaten Blitar, perwakilan dari BNI 46, Sapta Barestu Rohii menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar.

Karena telah memberi kesempatan kepada BNI 46 untuk berpartisipasi dalam mengembangkan usaha masyarakat melalui berbagai program. Ini mulai dari pendampingan sampai kredit pinjaman. Dengan demikian semangat BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat bisa tercipta. (San*)

DPRD Tulungagung Tetapkan Delapan Perda Tulungagung, Jatim Pos DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, telah menetapkan delapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda baru yang akan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan daerah pada beberapa minggu lalu itu, dalam rangka peningkatan layanan pada masyarakat, kesejahteraan sosial serta daya saing kawasan.

Seremoni penetapan Ranperda menjadi Perda itu dilakukan melalui mekanisme sidang paripurna DPRD Tulungagung yang digelar di Graha Wicaksana, bersamaan dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban APBD 2016 oleh eksekutif kepada legislatif, untuk dilakukan pembahasan.

Semua fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui penetapan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung.

Selain menetapkan delapan Perda, dalam rapat paripurna ini juga diserahkan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE.MSi pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE.MSi. Adapun delapan Raperda yang ditetapkan

menjadi Perda tersebut, masing-masing adalah Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung No. 27 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Perda Kabupaten Tulungagung No. 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda tentang Perkoperasian, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 9 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PDAM Tulungagung, Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Raperda tentang Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, untuk dua Raperda lainnya yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran ditunda penetapannya. Rencananya penetapannya akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Terkait penetapan perda

baru dan penundaan pembahasan dua ranperda, Supriyono menjelaskan mayoritas komisi dan fraksi mempertimbangkan dampak sosial dari pemberlakuan Ranperda yang dianggap sensitif. Dua Ranperda yang ditunda itu menurut penjelasan Supriyono adalah terkait masalah penataan toko modern, swalayan dan pasar tradisional di Tulungagung.

“Pada ranperda itu masih banyak pasal-pasal yang sifatnya krusial yang dalam pembahasannya belum tuntas. Kami akan kaji lebih dalam lagi agar rakyat tidak dirugikan oleh menjamurnya toko modern dan swalayan,” ujarnya.

Selain penundaan ranperda tentang penataan toko modern, juga ada penundaan pada ranperda tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. “Ranperda ini ditunda karena paying hukum yang berada di atasnya tidak mengamanahkan untuk diatur dalam perda,” katanya.

Dalam sambutannya, Bupati Syahri Mulyo mengapresiasi disetujuinya delapan Raperda ditetapkan menjadi Perda. Ia juga membeberkan secara singkat Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah diserahkannya. Di antaranya terkait Silpa APBD Tahun 2016 yang mencapai Rp 209 miliar. (san)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Dari Lomba ... pendekar siaga, tokoh masyarakat setempat dan seluruh perguruan pencak silat di kecamatan setempat. Dengan penuh khidmat para peserta upacara mengikuti jalannya upacara.

Terdengar nyanyian Indonesia raya terasa berkumandang saat mengiringi pengibaran sang saka merah putih.

HUT RI 72 yang bertemakan “Indonesia Kerja Bersama” Kapolres yang menjadi inspektur upacara dalam kesempatannya menyampaikan, bahwa kemerdekaan harus dikumandangkan mulai dari Sabang sampai Merauke, di darat dan di laut termasuk di dalam perut bumi.

Menurut Kapolres, upacara disini (Goa) bisa menjadi refleksi untuk membangkitkan rasa nasionalisme.

“Saya ucapkan terima kasih kepada penggagas acara ini dan saya harapkan acara ini berlangsung terus, jangan berhenti sampai disini, ini sebagai bentuk kesyukuran kita,” ucap Kapolres mengapresiasi upacara di Goa.

Dandim 0811 Tuban, Letkol Inf. Sarwo Supriyo yang turut hadir dalam upacara tersebut mengapresiasi acara ini.

Menurut Dandim kita harus bangga lahir di bangsa petarung. Dalam kurun waktu 350 tahun dijajah namun Indonesia bisa keluar dari suasana saat itu. “Semangat untuk merdeka itu tidak pernah padam itulah yang kita harus bangga, sebab 350 tahun itu bukan waktu yang pendek,” ucap Dandim.

Dandim berharap agar generasi muda untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat patriotisme untuk mempererat kesatuan dan persatuan Indonesia.

Sementara, Ketua DPRD Tuban, Miyadi, mengapresiasi kepada penggagas pelaksanaan upacara di dalam Goa ini. Kedepan upacara disini (Goa) harus tetap ada dan terus dilestarikan.

Musnaskan Carnophen dan Sabu Banyak lomba menarik di

dari halaman 1 Mapolres Tuban selain menggendong istri, diantaranya lomba grapyak, merias muka istri dengan mata tertutup, menangkap belut, berjalan dengan tampah di kepala, memasukkan paku ke dalam botol, serta beberapa jenis lombalomba yang lain.

“Jika memungkinkan kegiatan seperti ini sering-sering kita gelar. Bisa sebulan sekali, biar semakin akrab baik antara anggota polisi maupun dengan instansi lainnya,” pungkasnya.

Selain lomba menarik, pada momentum HUT RI ke-72 Polres Tuban melakukan pemusnahan barang bukti perusak tunas-tunas bangsa berupa 7.781 Butir Pil Carnophen dan 11,04 gram Sabu2. Kegiatan dihadiri dan disaksikan pejabat teras Kabupaten Tuban, Kapolres Tuban AKBP. Fadly Samad, S.H, S.I.K, M.H, bersama jajarannya, Rabu pagi kemarin (16/ 08/2017) mulai pukul, 09.00 WIB di Gedung Serba Guna.

Pemusnahan barang ha-

Baru Sekarang ... buhan, seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Delta Artha Bahari Nusantara, BUMD milik Pemprov. Jatim, di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8). Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Terminal baru Probolinggo.

Dalam sambutannya pada acara penandatangan ini, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengatakan, keberadaan Pelabuhan Baru Probolinggo menekan ongkos transportasi hingga 32 %. Hal tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Pasalnya, kegiatan bongkar muat tidak lagi dilakukan di Surabaya, tapi bisa di Probolinggo.

“Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah PasuruanProbolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32%” katanya.

Pada awalnya, lanjut Pakde Karwo, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai back up system transport akibat bencana lumpur Lapindo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.

Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat ratarata kunjungan kapal per-bulan pada Tahun 2016 sebesar 25 kapal/bulan, pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat menjadi 36 kapal/bulan (naik 44%).

Sedangkan rata-rata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3.

Kemudian pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat 137,70% menjadi 85.686 T/M3.

Tercatat sejumlah perusa-

haan memanfaatkan pelabuhan ini antara lain Pt. Cheil Chedang Indonesia, Pt. Tjiwi Kimia dan industri-industri di daerah Ngoro Mojokerto.

Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan Semen serta pengiriman sebanyak 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Bahkan 7 kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Chiel Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di pelabuhan Probolinggo dengan rata-rata 2 kapal/bulan.

Ini bukti betapa vitalnya peran pelabuhan Probolinggo” lanjut Pakde Karwo.

Siap Internasional Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo menegaskan kesiapannya pelabuhan Probolinggo untuk dijadikan pelabuhan internasional. Sebab, pelabuhan telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan yang diterbitkan Kemenhub RI berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).

Karena itu, kedepan Pelabuhan Probolinggo akan terus dikembangkan. Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBD senilai lebih dari Rp. 300 milyar untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut. Hingga Tahun 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 Ha. Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun 2 dermaga, yaitu dermaga 1 berdimensi 93 m x 18,5 m dengan kedalaman -5 mLWS dan dermaga 2 berdimensi 229 m x 31 m dengan kedalaman -10 mLWS. “Ke depan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga 3 dengan kedalaman -13 mLWS dan dermaga 4 dengan kedalaman 16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan kapasitas yang lebih besar,” ujar Pakde Karwo.

dari halaman 1 Zonasi Transportasi Laut Masih menurut Pakde Karwo, keberadaan Pelabuhan Probolinggo akan mendukung dan menyukseskan konsep zonasi pelayanan transportasi laut di Jatim. Zonasi bertujuan agar bongkar muat kapal tidak tersentral di Surabaya, menekan cost transport, menumbuhkan pusat ekonomi baru, dan menaikkan daya saing Jatim.

Diantaranya, zonasi Jatim bagian utara (Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan sekitarnya) dilayani oleh Pelabuhan Brondong, Paciran, dan Lamongan Integrated Shorebase.

Lalu wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, JIIPE, dan Pelabuhan Teluk Lamong.

Kemudian wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom Banyuwangi. Untuk Wilayah Madura dan kepulauannya dilayani oleh Pelabuhan di wilayah kepulauan dan Pelabuhan Kalianget.

Menurut Pakde Karwo, PT. DABN yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik BUMD Pemprov Jatim selaku pengelola Pelabuhan Probolinggo telah menyetorkan uang sebesar Rp. 2,2 Milyar kepada kas negara untuk pembayaran kontribusi tetap tahun pertama dalam rangka perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memuji langkah Pakde Karwo yang berani mengelola pelabuhan. Menurutnya, jika dikelola secara mandiri oleh provinsi, maka pengelolaannya akan lebih baik, ongkos transportasi juga lebih murah dan prosesnya lebih cepat.

“Disamping pengelolaannya akan lebih baik jika ditangani provinsi, setiap tahunnya, pengelolaan pelabuhan menyedot dana APBN yang besar, jadi penyerahan pelabuhan ini tentu mengurangi beban APBN. Karena itu, kami memuji langkah Pakde Karwo yang berinisiatif ingin mengelola pelabuhan secara mandiri” pujinya. (hms)

ram tersebut adalah wujud keseriusan kinerja Polres Tuban untuk memberantas hingga yang kecil sekalipun.

Kapolres Tuban AKBP Fadly Samad menjelaskan bahwa Narkoba menjadi ancaman yang sangat serius dan berbahaya bagi generasi muda dan kader masa depan bangsa Indonesia. Maka perlu semua pihak untuk memberantas peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Tuban. ”Butuh tanggung jawab dan komitmen bersama untuk bebaskan generasi muda dari Narkoba dan bisa hidup sehat,” ujarnya Kapolres.

Pada saat pemusnahan ba-

Barisan Forkopimda memusnahkan karnopen dan sabu rang haram tersebut turut pula hadir Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi, Komandan Dandim 0811 Tuban, Letkol Inf. Sarwo Supriyo melakukan pembakaran barang bukti di gedung tersebut. Sedangkan ta-

Fariza Putri Salsabila ... upacara, yakni tanggal 17 Agustus pagi. Itu berarti anggota putri Paskibraka Nasional 2017 dipilih hanya beberapa saat sebelum pengibaran bendera.

Fariza patut bangga karena ia mewakili Provinsi Jawa Timur di kancah nasional. Fariza yang merupakan putri dari Rudi Hendratno dan Ary Irawati ini tentu saja sangat terharu dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia mengangis saat dirinya ditunjuk untuk menjadi pembawa baki bendera pusaka tersebut.

Fariza yang merupakan alumnus SMP Negeri 2 Kota Blitar pada tahun 2016 ini mengaku bangga terpilih menjadi anggota Paskibraka. Sebab, tak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ikut me-

ngibarkan bendera pada peringatan HUT Kemerdekaan RI. Mereka yang terpilih haruslah sosok yang cerdas, kuat mental, dan disiplin. Karena menjadi anggota Paskibra atau Paskibraka hanyalah orang pilihan, maka ada penghargaan yang diberikan buat mereka.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengukuhkan anggota Paskibraka 2017, sehari sebelum Anggota Paskibraka 2017 dari semua provinsi se-Indonesia melaksanakan tugas pada HUT RI ke-72 di Istana Presiden.

Paskibraka pada pagi hari menaikkan bendera merah putih dan pasukan kedua bertugas menurunkan bendera merah putih saat sore hari.

Sebelumnya, nama tim yang bertugas menjadi Paski-

Ironis ...

Kalau wakil rakyat benarbenar peduli dengan warga miskin, kata Noor, tentu bukan tunjangan PNS yang diusulkan naik melainkan pos anggaran program pengentasan kemiskinan yang ditambah.

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan data kemiskinan Tuban. Tapi anggota dewan justru menyudutkan dan menilai pemerintah tidak mampu menjawab fakta kemiskinan di Bumi Wali ini. “Padahal semua anggaran dan program diketahui dan dibuat bersama-sama antara legislatif dan eksekutif,” ujar salah satu peserta rapat.

Usulan kenaikan tunjangan PNS ini tetap akan dikaji lebih dalam. Apakah setelah dinaikan tunjangannya, ada jaminan peningkatan kinerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau tidak ada komitmen peningkatan kinerja tentu tambahan tunjangan ini sia-sia,”

(met)

dari halaman 1 braka disampaikan dalam upacara detik-detik Proklamasi di istana Nagara sudah diumumkan. Dari 68 Paskibraka putraputri yang digembleng khusus, terbagi ke dalam dua kelompok merah dan putih.

Dari Kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Rahmat Hersa Widiatmoko sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat, Rianto Fajriansyah sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Bengkulu, dan Agus Putra Pratama Yudha sebagai penarik bendera yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Komandan upacara adalah Kolonel Pnb M.Yani Amirullah, serta Komandan Kompi Paskibraka Kapten Inf. Priya Firmansyah. (*/yus)

dari halaman 1 imbuh politisi PKB Tuban ini.

Noor Nahar berkilah dan mengaku dia juga pernah memiliki rencana menaikan tunjangan PNS. Kendalanya belum ada model sistem penilaian kinerja PNS, sehingga sampai sekarang belum terealisasi.

Lebih dari itu, kenaikan tunjangan ini harus disesuaikan dengan keuangan daerah. Bahkan catatan Komisi B DPRD, penyerapan belanja langsung dan tidak langsung belum ada 50%. “Minimnya penyerapan anggaran di OPD ini yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah,” pinta Ketua Komisi B DPRD Tuban, Karjo dikonfirmasi terpisah.

Lanjutnya, apabila penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 minim, usulan OPD dalam Perubahan APBD tahun ini akan banyak dipangkas. Logikanya usulan anggaran APBD belum habis, tapi masih minta

Berencana ...

Hukum soal itu,” kata Freddy.

Sebenarnya Politisi asal Partai Golkar ini telah mengusulkan kepada Pemprov, tepatnya BKAD Jatim segera menurunkan. Namun karena dianggap bukan kewenangan Daerah.

Pencairannya pun tidak bisa dilakukan. “Saya sudah bilang, sudah segera dibayarkan saja (gaji KPID). Kalau ada masalah itu soal administrasi. Bukan salah wewenang,” ungkapnya.

Saat ini, menurut Freddy, tinggal Jatim diantara Provinsi yang ada di Jawa gaji KPID

mu dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, para Kabag dan Kasi pemerintah Kabupaten, Kasat, Pama dan puluhan anggota Polres Tuban ikut menyaksikan prosesi pembakaran itu.

sudah tersendat. Jika dihitung sejak diumumkan hasil seleksi Nopember silam, sudah delapan bulan mereka tidak gajian.

Sementara provinsi seperti Banten, Jateng dan Jabar telah diturunkan gaji KPID. Pokok permasalahan hingga belum cairnya gaji ini, jelas Freddy, saat pelantikan masih menggunakan undang-undang yang lama. Dimana kewenangan berada di daerah.

Tetapi kemudian muncul undang-undnag baru yang memindahkannya ke Pemerintah

tambahan lagi.

Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) diakhir tahun juga bakal mempengaruhi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Buktinya tahun ini ada pengurangan DAU pada APBD lebih dari Rp 56 miliar.

Usulan kenaikan tunjangan PNS juga disesalkan Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Politisi PKB Tuban ini menilai, upaya itu untuk menutupi permintaan tunjangan tinggi sesuai instruksi PP 18 tahun 2017. “Kalau tunjangan tidak diusulkan naik tentu akan menuai protes,” tegasnya.

Adanya tambahan tunjangan komunikasi, reses, maupun transportasi bagi anggota dewan, Miyadi meminta juga diimbangi dengan kinerja yang baik. Apalagi tunjangan ini berasal dari APBD, dan harus dipertanggungjawabkan kembali untuk rakyat. (met)

dari halaman 1 Pusat. Masalah inilah yang lantas membuat nasib KPID Jatim hingga kini tak jelas.

“Menurut saya Undangundang tersebut tidak berlaku surut. Saya sempat bertemu dengan KPID, mereka ingin menggugat di PTUN. Saya kira baguslah untuk perjuangan nasib mereka,” tandasnya.

Terpisah, menurut kabar KPID Jatim berencana akan menggugat Pemprov Jatim lewat PTUN. Ini karena mereka belum digaji selama delapan bulan. (dprd.jatimprov)

Hal - 12 Edisi No.262 Tahun XVI ~ Minggu IV Agustus 2017

Bimbingan Masyarakat Sadar Wisata di Pacitan

Total Belanja Wisatawan di Jatim 22,68 Triliun DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui Bidang Destinasi Wisata menyelenggarakan Bimbingan Masyarakat (Binmas) Sadar Wisata di Kabupaten Pacitan pada 18 Agustus 2017.

Kegiatan pembinaan sadar wisata diikuti sekitar 80 (delapan puluh) orang peserta dari berbagai unsur stakeholders pariwisata, yang terdiri dari : aparat perangkat daerah kabupaten pacitan yang membidangi kepariwisataan; kepala desa dan aparat desa di kabupaten pacitan yang mempunyai Pokdarwis, dan Pokdarwis/desa wisata di kabupaten Pacitan; serta masyarakat sekitar destinasi pariwisata.

Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto, MSi pada kesempatan itu mengemukakan, dengan memperhatikan amanat uu no 10 tahun 2009 tentang tujuan dan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang banyak diarahkan pada pelestarian lingkungan, menjunjung keragaman budaya, memberdayakan masyarakat dengan tujuan akhir pada kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tugas kita bersama untuk mampu membangkitkan semangat membangun kepariwisataan yang berbasis masyarakat.

“Sejauh ini kita ketahui bahwasanya masyarakat merupakan salah

satu pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan pariwisata oleh karena itu pengembangan pariwisata harus memperhatikan dan mengoptimalkan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek/pelaku pengembangan,” ujarnya dalam amanat yang disampaikan Kabid Destinasi Wisata Widarto, SS.MM. Ada catatan menarik dari Disbudpar Jatim. Menurut Kadisbudpar Jatim, indikator keberhasilan dari pembangunan pariwisata antara lain banyaknya wisatawan yang berkunjung dan kontribusi terhadap Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), serta penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak lansung.

“Pergerakan wisatawan nusantara di Jawa Timur tahun 2016 sebanyak 54,56 juta kunjungan, meningkat 6,02% dari tahun 2015 sejumlah 51,46 juta kunjungan,” paparnya.

Uang yang dibelanjakan wisnus tahun 2016 sekitar 22,68 triliun rupiah, dan tahun 2015 sekitar 20,24 triliun rupiah.

Wisatawan mancanegara tahun 2016 sebanyak 618.536kunjungan meningkat 1 % dari tahun 2015 sebanyak 612.412 kunjungan.

“Devisa yang diperoleh dari pengeluaran wisman tahun 2016 sekitar 513,84 juta US$, tahun 2015

Sambutan Selamat Datang oleh penari asal Pacitan.

Peserta kegiatan Binmas Pariwisata di Pacitan. devisa sekitar 489,07juta US$ naik 5,1%. Perolehan PDRB dari pariwisata tahun 2016 sebesar 106,27 triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 5,73 % dari total PDRB Jawa Timur sebesar 1.855,04 triliun rupiah,” ujarnya.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan kepariwisataan adalah upaya penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan.

“Sebagai subyek atau pelaku, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dari pemerintah maupun swasta. sedangkan sebagai penerima manfaat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan,” ujarnya.

Kondisi iklim kepariwisataan yang sudah bagus ini marilah kita tingkatkan terus. kami menyadari bahwa pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik tanpa adanya kerjasama sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat agar memiliki kesatuan pandang dan dapat memahami paradigma pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Untuk itu kami sangat berharap agar hendaknya dalam bimbingan masyarakat ini dapat meningkatkan kapasitas dan peran aktif pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya, khususnya dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona,” paparnya.

Partisipasi Masyarakat Kabid Destinasi Wisata Widarto, SS.MM selaku ketua panitia penyelenggara menyebutkan, penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat

dalam mewujudkan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) guna menciptakan iklim yang kondusif di sekitar destinasi pariwisata.

“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di daerahnya,” ujarnya.

Selain itu untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya, khususnya dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona.

Ppada kegiatan pembinaan dan peningkatan sadar wisata, kami mengundang nara sumber untuk memberikan paparan materi terkait kegiatan peningkatan sadar wisata, masing-masing ; Kadisparpora Kab. Pacitan (Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Daerah).

Selain itu Ketua Forum Pokdarwis Jawa Timur (Peran Pokdarwis Dalam Mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Pariwisata), serta Ketua Asidewi Jatim (Strategi Pengembangan Desa Wisata).

Dunia pariwisata sangat menunjang dan membuka banyak lapangan kerja. Itu sebabnya berbagai daerah

daya tarik wisatanya). Kesemua daerah itu telah mendapat perhatian dari propinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim yang ikut mendukung baik secara moril maupun materiil agar segala obyek daya tarik wisata yang ada di daerah bisa diminati masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Melalui kegiatan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kelompok Sadar Wisata yang dilaksanakan di Pacitan para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pembangunan pariwisata berbasis masyaarakat daerah, peran Pokdarwis dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona di detinasi wisata dan strategi pengembangan desa wisata. Kegiatan tersebut melibatkan 100 orang yang terdiri dari kelompok sadar wisata dan aparat pemerintah daerah, aparat desa dan kecamatan.

Dalam keterangannya Kepala Bidang Destinasi Wisata Widarto SS, MM menjelaskan, kegiatan tersebut pada dasarnya adalah sama seperti pembinaan yang dilakukan di tahuntahun sebelumnya. Masyarakat pelaku wisata perlu didekati dan dibina agar terjaga kualitas dan bahkan meningkatkan pelayanan yang selama ini diberikan. “Ya, kegiatan ini tentu maksudnya adalah

Para pemateri menyampaikan gagasan dan pokok pikiran. begitu getol mempopulerkan daerah tujuan wisatanya hingga dapat dikenal bahkan jadi tujuan utama dunia. Seperti Banyuwangi misalnya, begitu getol mempopulerkan segala destinasi wisatanya baik yang sudah terkenal ataupun belum terkenal.

Tak ketinggalan juga Pacitan yang belakangan begitu bersemangat mempopulerkan ODTW (obyek

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata (Pokdarwis) dimana ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan pelakunya atau masyarakatnya. Maka itu tak henti-hentinya kita selalu sambung tali silaturrahmi dengan cara seperti ini agar terbina dan terpantau”, jelas Widarto. (nam)