Jtpos 264

ISSN : 1412-7490

Edisi No.264 Tahun XVI ~ Minggu I September 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

DPRD Jatim Minta Hotel Amaris Dibongkar

NAMA aslinya Maulidia Octavia, namun lebih dikenal dengan nama panggungnya, Via Vallen.

Meski sebagai pendatang baru di industri musik dangdut Tanah Air, tapi penyanyi dangdut asal Jawa Timur ini sudah dikenal sebagai artis nasional.

Karier Via Vallen sedikit banyak dipopulerkan sejumlah grup dangdut legendaris seperti New Pallapa, Monata, Sera dan lain sebagainya. Kiprahnya semakin gemilang ketika sejumlah Bersamb ke hal. 11

SOAL Hotel Amaris, Ketua DPRD Jatim, HA Halim Iskandar Minta Pemkot Jangan Ego Sektoris. Kengototan Pemkot Surabaya soal Hotel Amaris di Jl Embong Sawo Surabaya memantik reaksi keras dari Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar. Menurutnya tidak seyogyanya masing-masing Daerah mengedepankan ego sektoral yang justru akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dalam kasus Hotel Amaris ini tidak hanya menyalahi aturan yang krusial. Tapi disini Perwali Surabaya juga dilanggar.

Seharusnya DPRD dan Pemkot Surabaya mengedepankan aturan, bukan egois sektoral,” tambah pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini seperti dilansir www. dprd.jatim.prov Menurut pengakuan Halim setelah bertemu dengan Mantan Gubernur Jatim, Imam Oetomo disebutkan sejak awal kawasan tersebut dilindungi karena dekat dengan Gedung Negara. Dimana saat itu akan dibangun tower dengan tinggi hampir 20 meter, namun pihak Pemprov Jatim falam hal ini Gubernur melarang, sehingga tidak terealisasi. Bahkan waktu itu ada pemikiran jika Jl. Embong Sawo akan

Pejabat Pemkot Batu Terjaring OTT Saber Pungli Batu, Jatim Pos Pejabat Pembuat Komit-

men (PPK) Pemkot Batu berinisial NW terjaring operasi

Brigjen Pol Widianto Poesoko memberi penjelasan kepada awak media di Polres Kota Batu.

tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri.

Ketua Tim Saber Pungli Pusat Brigjen Pol Widianto Poesoko mengatakan OTT dilakukan pada Kamis (24/8) di Kota Malang sekitar pukul 19.00 WIB. Widianto mengungkapkan, pejabat yang diamankan berdinas di Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Bina Marga. Pengungkapan ini dilakukan oleh Tim Gabungan Saber Pungli Pusat (Mabes Polri) dan Unit Saber Bersamb ke hal. 11

dibobol jadi satu dengan Jl. Gubernur Suryo, agar jika ada kegiatan kenegaraan tidak ditutup, sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan jalan tersebut sambil melihat acara kenegaraan. Trud patung Gubernur Suryo dipasang ditengah-tengah persis di pintu masuk Gedung Grahadi.

“Tapi saya tidak tahu tibatiba niat itu diurungkan. Coba wartawan wawancarai soal ini ke Pak Imam. Tapi yang pasti keberadaan Hotel Amaris sudah melanggar dan harus dibongkar,” tegasnya.

Karenanya, dengan munculnya rekomendasi ini, maka Pemkot berkewajiban eksen melakukan pembongkaran. Pasalnya, sesuai Aturan Gubernur adalah Bersamb ke hal. 11

Pemilihan Voting Tertutup

Armaya Terpilih Cawawali Kota Madiun Madiun, Jatim Pos – Drs. H. Armaya, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Madiun terpilih sebagai calon Wakil Wali Kota Madiun setelah mengungguli lawannya, Drs. Muhammad Yamin, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Madiun secara voting tertutup dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Walikota Madiun sisa masa jabatan 2014 - 2019 di Gedung DPRD Kota Madiun, Senin (28/8/2017) siang.

Dalam voting tertutup itu dari 29 anggota DPRD Kota Madiun yang hadir, setelah melalui proses pemungutan dan penghitungan suara, Armaya memperoleh 23 suara, sementara Muhammad Yamin memperoleh 5 suara dan 1 suara dinyatakan tidak sah.

Sebelumnya, rapat paripurna yang dimulai pukul. 01.00 WIB tersebut berjalan cukup alot dan terjadi skorsing selama 10 menit sebanyak dua kali. Pasalnya, dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Walikota Madiun sisa masa jabatan 2014 - 2019 tersebut belum ada ke-

mufakatan karena ada fraksi yang berbeda pendapat antara voting dan musyawarah terkait metode pemilihan Wakil Walikota tersebut.

Setelah skorsing selama 10 menit yang pertama untuk melakukan pertemuan anggota fraksi menentukan metode pemilihan secara aklamasi atau secara pemilihan langsung belum membuahkan hasil dan belum ada kemufakatan dari anggota DPRD, Sigit Ahimsa Bersamb ke hal. 11

Merusak Sumberdaya Ikan dan Lingkungan Dilarang Menggunakan Alat Jaring Trawl ALAT penangkapan ikan jaring Trawl dapat menghasilkan tangkapan ikan yang banyak tetapi tidak semua sasaran tangkapan dapat dicapai. Semua ikan yang bukan merupakan sasaran dan semestinya tetap hidup di laut dapat tertangkap. Selain itu jaring trawl dapat merusak lingkungan laut termasuk karang.

Karena itu alat penangkapan ikan jaring trawl, kini merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingku-

ngannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim mendata, potensi sumberdaya kelautan dan perikanan diwilayah Jawa Timur mengalami beberapa isu di beberapa daerah seperti produksi sumberdaya ikan yang semakin menurun, over fishing di beberapa wilayah penangkapan ikan.

Juga kerusakan lingkungan perairan (terumbu karang, mangrove) yang merupakan habitat dari ikan, konflik dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelanggaran jalur penangkapan ikan, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang (jaring Trawl), kegiatan

Ikan hasil tangkapan jaring Trawl dimana ikan bukan target turut ikut tertangkap dengan kondisi yang sudah mengalami kerusakan sehingga sangat membahayakan kelangsungan sumberdaya ikan (kiri). Kerusakan karang akibat penangkapan ikan menggunakan jaring Trawl (kanan).

destructive fishing (bom ikan/handak, penggunaan bahan kimia/potasium).

Dasar hukum pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring Trawl yaitu : Undang-Undang Re-

publik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UnBersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

SGE 2017 Jadi Peluang Besar Pengenalan Produk UKM WALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini menyatakan Surabaya Great Expo [SGE] 2017 jadi peluang besar pengenalan produk-produk UKM Surabaya kepasar yang lebih luas.

Hal itu disampaikan oleh Walikota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma ketika memberikan sambutan pada pembukaan pameran Surabaya Great Expo 2017 di Grand City Surabaya Rabu sore lalu.

Menurut Risma arena pameran Surabaya Great Expo 2017 mampu menjadi tempat untuk mengenalkan produkproduk UKM Surabaya tidak saja antar kota di dalam negeri tetapi juga dengan kota-kota di luar negeri.

“Sekarang Surabaya sudah dikenal oleh Luar Negeri, karenanya mari kita terus meningkatkan kualitas dan produktifitas UKM kita agar kedepan tidak hanya mampu bersaing didalam negeri saja melainkan juga mampu bersaing dengan luar negeri,” ujar Risma memberi semangat kepada pelaku UKM.

Jangan Jadi Penonton Pada bagian lainnya Risma juga mengingatkan agar para pelaku UKM terus bekerja dan belajar agar mampu menjadi tuan dan nyonya dirumah sendiri dan jangan menjadi penonton.

“Jangan menjadi penonton, kita harus terus bergandengan tangan dan bekerja serta belajar agar produk-produk UKM kita mampu bersaing tidak hanya dengan kota –kota didalam negeri tetapi juga dengan kota-kota di luar negeri.

Saya yakin kita bisa survive, batu saja jika terus-terusan ditetesi air lama-lama kelamaan bisa berlubang,” ujar Risma memompa semangat para pelaku UKM agar tidak mudah patah semangat.

Usai menyampaikan sambutan Risma berkeliling Stand pameran dan selalu memberikan saran-saran dan petunjuk-petunjuk kepada para pelaku UKM yang mengikuti pameran.

Optimis Lampaui Target Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Surabaya Arini Pakis-

Stand Disperindag kota Surabaya di pameran SGE 2017, Grand City Mall tyaningsih menyatakan Surabaya Great Expo 2017 kali ini diadakan dari tanggal 30/ Agustus 2017 sampai dengan 3 September 2017 dengan diikuti oleh 118 stan. Selain

diikuti oleh pelaku UKM pameran juga diikuti oleh para pengusaha baik swasta maupun BUMD. “Para pengunjung dapat menyaksikan pameran dengan gratis, karenanya kami optimis

(foto:Gatot.S/JTMP)

jumlah pengunjungnya akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Arini optimis sambil menambahkan selain pengunjungnya akan lebih banyak jumlah traksinyapun diharapkan juga akan lebih

meningkat.

“Bila tahun sebelumnya jumlah transaksinya mencapai Rp.4,5 milyar tahun ini kami targetkan mampu menembus Rp. 5 milyar,” ungkap Arini meyakinkan. [Gatot.S/Jatim Pos]

Angkot Surabaya Akan Menggunakan e-Money

Meskipun musim kemarau, jalanan di kota Surabaya tetap sejuk karena program penghijauan yang dinilai berhasil oleh Unesco, tampak para pekerja sedang berteduh di bawah rindangnya pohon pedestrian Jl. Bintoro. (foto:Gatot.S/JTMP)

Surabaya Raih Penghargaan Green City dari Unesco KEMBALI kota Surabaya meraih penghargaan tertinggi dari PBB. Kali ini Unesco pada Oktober mendatang akan menyerahkan penghargaan Green City terbaik dunia bagi kota Surabaya.

Kabar menggembirakan tersebut diungkapkan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat menyampaikan sambutan pada penyerahan Awarding Merdeka Dari Sampah di Taman Surya Minggu 3 September 2017 lalu.

Menurut Walikota Surabaya yang populer dengan

panggilan Risma dewasa ini kota Surabaya termasuk salah satu kota yang disegani oleh kota-kota lain di Indonesia, karena kota Surabaya sudah banyak meraih penghargaan baik dari dalam dan dari luar negeri.

Pada tanggal 23-24 September mendatang kata Risma, akan ada penilaian dari juri Unesco tentang Learning City terbaik dunia.

Koperasi di Kampung Kepada seluruh warga kota Surabaya terutama war-

ga kampung yang memiliki bank sampah kedepan akan dijadikan koperasi.

Koperasi tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng dan lain sebagainya termasuk gula pasir dengan harga lebih murah dari harga pasaran. “Kedepan Ibu-ibu di perkampungan kota Surabaya, tidak perlu repot lagi belanja di pasar, cukup di koperasi saja yang ada di perkampungan masing-masing,” ujar Risma meyakinkan.

[Gatot.S/Jatim Pos]

TAHUN 2017 ini Pemkot Surabaya akan melakukan revitalisasi angkutan umum kota alias angkot. Selain untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat revitalisasi angkot tersebut juga dimaksudkan untuk meWalikota Surabaya Tri Rismaharini saat konferensi pers. (foto:Gatot.S/ nata manajemen JTMP) per-angkotan.

Rencana tersebut diuangkapkan Dalam angkutan feeder feeder dari total 25 unit oleh Walikota Surabaya dilengkapi alat pendekteksi feeder yang pengadaannya yang populer dengan pang- misalnya apakah sopir ngemenggunakan dana APBD. gilan Risma kepada para but atau berhenti terlalu Dengan sistem by the awak media di Balaikota lama atau berhenti diluar service, angkota tersebut Surabaya Minggu lalu. halte. semuanya akan dicakata Risma akan mengguSekarang masih dalam tat oleh alat pendekteksi. nakan uang elektronik. tahap karoseri body kenTidak hanya sampai disitu, Untuk nilai tarifnya, kata daraan. Mudah-mudahan kesehatan sopir yang meRisma pemkot akan memahkir tahun ini sudah dapat ngemudikan feeder juga berikan subsidi sehingga dioperasikan, jelas Risma bisa dilihat dari alat yang tarifnya murah dan bisa meyakinkan. ada dikendaraan. memancing warga kota Angkutan feeder, kata “Semuanya akan serba untuk berpindah dari sarana Risma merupakan angkudikontrol untuk memastikan angkutan mobil pribadi ke tan yang sengaja di desain bahwa angkutan tersebut angkutan umum kota. untuk angkutan sistem by nyaman dan aman untuk “Secara bertahap dan the service. penumpang,” jelas Risma pelan-pelan namun pasti Angkutan feeder akan meyakinkan. angkutan kota di Surabaya disetting untuk menjadi Pada tahap awal tahun akan kita remajakan,” angkutan yang tidak perlu ini akan diopresikan ungkap Risma meyakinkan.

(Gatot.S/JTMP) ngetem. sebanyak delapan unit

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: Mohammad Tayyib Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto.

Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

DPRD Sampang Rampungkan Pembahasan KUPA-PPAS 2017

Bupati Sampang, H. Fadilah Budiono pada Sidang paripurna DPRD Sampang (kiri) dan Pergatian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Moh Faisol dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (kanan).

Sampang, Jatim Pos. Berkomitmen memajukan masyarakat sampang, anggota DPRD Sampang terus memaksimalkan kinerjanya. dengan menggelar sidang paripurna untuk membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Sampang.(29/ 8/17). Jl. Wijaya Kusuma Sampang. Sesuai agenda badan musyawarah (Banmus) DPRD Sampang, KUPA – PPAS tahun anggaran 2017

sudah memasuki finalisasi.

Bupati Sampang, H. Fadilah Budiono bertindak sebagai pimpinan sidang dalam rapat paripurna di acara nota penjelasan terhadap KUPA-PPAS perubahan TA 2017, didampingi ketua DPRD Sampang, H. Imam Ubaidillah yang dihadiri perwakilan anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) serta jajaran kepala satuan perangkat daerah (SKPD), dilingkungan Pemkab Sampang beserta Camat se-Kab Sampang.

Pimpinan sidang, KH

Imam Ubaidillah mengatakan, pihak legislatif bekerja sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan oleh badan musyawarah (banmus). Dimana pembahasan tersebut dilakukan di Banggar. Semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sampang telah bekerja terhadap KUPA dan PPAS TA 2017 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sampang dan DPRD Sampang nantinya.

“Banggar akan semaksimal mungkin merampungkan

tugas untuk melaksanakan finising pembahasan KUPAPPAS TA 2017. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam Banmus DPRD sebelumnya,” ucapnya didalam rapat paripurna DPRD Sampang tersebut.

Fadhillah Budiono meng-

apresiasi kepada DPRD Sampang yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Terlebih pembahasan rancangan KUPA-PPAS TA 2017 bisa sesuai jadwal yang diharapkan. Hal tersebut bakal berdampak pada proses pembangunan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ada.

Sebelumnya, disampaikan secara kelembagaan pihaknya menghaturkan terima kasih kepada DPRD Sampang dengan tepat waktunya pembahasan rancangan KUPA-PPAS TA 2017. Dan hal ini dinilai sebagai wujud semangat kemitraan yang tinggi serta komitmen yang kuat antara eksekutif dan

legislatif sebagai penggerak roda pemerintahan kabupaten sampang.

“Kami mengharapkan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembangunan yang bersinergi antara pemerintah daerah dengan pihak legislatif,” ujarnya dalam nota penjelasan KUPA-PPAS TA 2017.

Di waktu yang sama DPRD Kabupaten Sampang sebelumnya juga menggelar rapat paripurna istimewa Pergatian Antar Waktu (PAW) terhadap salah satu anggota DPRD Moh Faisol dari partai kebangkitan bangsa (PKB) Dapil II. Ketua Garda Bangsa PKB ini digantikan oleh Mohammad Juheri yang mendapatkan peringkat kedua saat pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu. (dir/adv)

Stok Garam di Kota Blitar Aman Blitar, Jatim Pos. Meski terjadi kelangkaan garam dibeberapa daerah di Jawa Timur, tapi di Kota Blitar dipastikan aman.

Ketua DPRD Kota Blitar Glebot Catur Arijanto SH, saat ditemui usai mendegarkan pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Kota Blitar mengatakan, di Kota Blitar khususnys pasar tradisional garam masih mencukupi dan stok garam masih aman dari kelangkaan. Pernyataan senada disampaikan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Karena sebenarnya kelangkaan hanya terjadi pada daerah tertentu.

Sementara garam dengan merk lain masih banyak ditemui dipasaran. “Kebetulan istri saya pedagang di pasar tradisional mas,’’ Ucap Catur.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto menjelaskan, ada anggaran 800 juta yang sudah disiapkan kalau

Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arianto.

ada kelangkaan garam. Tapi kenyataanya masih banyak garam di pasar tradisional dan itu lebih dari cukup.

Menanggapi impor garam, Wakil rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu hanya tersenyum. “Kita lihat saja nanti, intinya garam aman di Kota Blitar,” tandasnya. (sk)

Jukir Tuban Digaji Rp 1 Juta per Bulan Tuban, Jatim Pos. Mulai Sabtu tanggal 2 September 2017, Pemerintah Kabupaten Tuban, resmi menerapkan parkir berlangganan disemua tepi jalan umum kabupaten. Untuk 153 Juru Parkir (Jukir) yang ada dan binaan Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban, akan diperlakukan serupa tenaga Non PNS dengan honor Rp 1 juta/ bulan.

Kata Muji Slamet, semua nasib Juru Parkir (Jukir) yang menjadi warga binaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban akan diberi seragam atasan putih bawahan biru sama seperti pegawai dishub kala ditemui jatimpos setelah conferensi pers setelah launching parkir berlangganan di sebuah resto Jalan Basuki Rahmat, Kamis (31/8/2017).

Perlakuan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja Jukir dan meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga mereka. Disamping itu, bagi Jukir mandiri (di luar binaan dishub) akan dibina supaya tidak menarik karcis melebihi regulasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk kendaraan roda dua Rp 1 ribu, roda empat Rp 2 ribu sekali parkir.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Tuban, Ir.

Wabup Tuban, Noor Nahar Husein (dua dari kiri) saat menghadiri sosialisasi parkir berlangganan

Noor Nahar Hussein, MSi kepada jatimpos. Dia optimis inovasi ini mampu menembus potensi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) restribusi parkir berlangganan sebesar Rp10 miliar. Perolehan ini dapat naik berlipat ganda dari PAD parkir manual sebelumnya.

“Selama tiga tahun terakhir pendapatan retribusi parkir tak lebih Rp 800 juta/ tahun,” sambungnya. Bagi yang sudah membayar parkir tahunan, kendaraanya akan ditempeli stiker. Sekaligus diberikan kartu khusus parkir.

Otomatis ketika memarkir kendaraanya di tepi jalan umum, cukup menunjukan kartu tersebut.

“Laporkan saja ketika ada Jukir nakal akan kami tindak langsung,” tambahnya. Melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 21 April 2010 lalu dan yang dikeluarkan Mahkamah

Agung (MA), Dishub Tuban siap mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Dengan catatan, disertai bukti kehilangan dari kepolisian.

Selain jalan tepi umum kabupaten, parkir berlangganan rencananya juga akan diterapkan di sejumlah kecamatan mulai Kecamatan Merakurak, Jatirogo, Rengel, Palang, Tambakboyo, dan Jenu. Masing-masing camat diminta untuk merekrut Jukir baru.

Sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 38 tahun 2017, biaya parkir berlangganan untuk kendaraan roda dua Rp20 ribu/ tahun. Kendaraan roda empat lebih dari 3,5 ton dikenakan biaya Rp60 ribu/ tahun, dan roda empat kurang dari 3,5 ton biayanya Rp40 ribu/tahun. (met)

Jatim II

Hal - 4

 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

Optimalkan Perlindungan Tanaman Cengkeh

Madiun, Jatim Pos. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengoptimalkan perlindungan tanaman cengkeh di wilayah lereng gunung wilis.

Pasalnya, tanaman cengkeh yang merupakan salah satu potensi yang ada di lereng gunung wilis tersebut sekarang sedang giat untuk dikembangkan, karena sangat sesuai baik dari cuaca dan kontur tanahnya.

Seperti tanaman cengkeh yang ada di Desa Tileng, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, mencegah longsor, menyimpan air dan utamanya menghasilkan oksigen juga dapat meningkatkan pendapatan warga masyarakat dan membuka banyak lapangan kerja di desa ini. ”Saya mendukung sepenuhnya karena disini poten-

sial. Cengkeh tidak hanya bunganya saja yang berharga, daunya juga bisa diolah untuk minyak atsiri, juga batang bunganya bernilai ekonomis.

Ini akan mendorong roda ekonomi desa,“ kata Kepala Desa Tileng, Miratnu kepada Jatim Pos. Menurutnya, meski hanya setahun sekali baru bisa panen, hampir 80 persen warga Desa Tileng memiliki tanaman cengkeh. Hanya saja, masih ada kendala adanya jenis penyakit yang menyerang pohon cengkeh yang mengakibatkan terjadi penurunan penghasilan.

“Kendalanya jenis penyakit yang menyerang pohon cengkeh hingga mengakibatkan pohon mati, kalau penjualannya masih di ambil para tengkulak, dengan harga cengkeh basah saat ini per kilo gram dijual seharga Rp. 30.000,- sedangkan

cengkeh kering seharga Rp. 100.000,“ pungkasnya.

Sementara dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melalui Kasi Pengembangan Tanaman Tahunan, Suwono, mengatakan, untuk mengatasi segala penyakit yang menyerang pohon cengkeh selama ini, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari perlindungan tanaman cengkeh serta cara – cara pengendalian hama penyakit. ”Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk perlindungan tanaman cengkeh, seperti yang kita lakukan saat ini dalam kegiatan Sekolah Lapang Perlindungan Tanaman Perkebunan,“ jelasnya.

Menurut dia, bentuk Sekolah Lapang Perlindungan Tanaman Perkebunan yang melibatkan para petani cengkeh dan ibu – ibu tani itu,

langsung praktik di kebun dengan mengidentifikasi hama, penyakit cengkeh dan semua yang ada di kebun dibawa keruangan untuk di diskusikan dan diidentifikasi hingga akhirnya nanti petani paham. ”Kalau cengkeh yang paling utama jenis penyakitnya, Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC) dan penggerek batang, kalau yang lain tidak begitu signifikan, kedua penyakit itulah yang dianggap menjadi momoknya petani cengkeh saat ini,“ jelasnya.

Menurutnya, pengendalian jenis penyakit BPKC inilah yang agak sulit, karena virus bakteri ini masuk ke dalam jaringan batang dan menyerang pohon cengkeh mulai dari atas pucuk. Sedangkan untuk mengendalikan kedua hama penyakit tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan menggunakan anggaran dana perlindungan sudah melakukan berbagai upaya setiap tahunnya. Seperti memberi obat, bantuan infus, hand sprayer, dan mesin senso untuk menebang pohon cengkeh yang mati karena virus penyakit.

“Bahkan kita bantu untuk mesin senso, yang mati-mati kita tebang kita bakar biar nanti hama tidak bersarang disitu, yang namanya virus kalau tidak dibakar kan sulit matinya,“ pungkasnya. (jum/adv).

Masyarakat Desa Sukorejo Antusias Ikuti Jalan Sehat HUT RI

Madiun, Jatim Pos. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 72 tahun 2017, Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun menyelenggarakan acara jalan sehat bersama yang dipusatkan di lapangan Desa Sukorejo, Minggu (27/8/2017).

Antusias warga pun meningkat, hampir semua warga ikut berpartisipasi, mulai anak-anak, remaja hingga orang tua. Sebelum jalan sehat dimulai, sejak pukul. 06.00 WIB tampak masyarakat sudah mulai berkumpul di lapangan desa setempat dan melakukan pemanasan dengan mengikuti senam bersama.

Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

ke-72 menjadi momen penting untuk menjaga kekompakan dan kerukunan bersama di Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Selain menambah rasa nasionalisme, kegiatan jalan sehat bersama yang digelar ini diharapkan menjadi ajang warga dari anak-anak hingga orang tua untuk berpartisipasi dalam peringatan HUT RI dan menunjukkan kekompakan demi terjalinnya kerukunan bersama di Desa Sukorejo.

Sementara Kepala Desa Sukorejo, Kushadianto memberangkatkan langsung acara jalan sehat bersama tersebut dan langsung berbaur dengan masyarakat untuk menyusuri rute jalan sehat yang telah ditentukan oleh panitia.

Acara jalan sehat

bersama pun semakin meriah setelah para peserta sampai finis dengan membawa bendera merah putih yang dilekati kupon undian yang telah dibagikan oleh panitia di rute jalan sehat. Lebih meriah lagi setelah digelar pengundian door prize. Berbagai hadiah menjanjikan mulai dari mesin cuci, kulkas, sepeda, televisi, kipas angin, dan dispenser serta puluhan hadiah lainnya pun dibagikan kepada pemilik kupon dengan nomor undian yang beruntung. “ Semoga acara jalan sehat bersama ini berjalan lancar dan bisa menambah kerukunan bersama dan semoga acara seperti ini berlanjut di tahun depan menjadi lebih baik lagi, “ ungkap Kepala Desa Sukorejo, Kushadianto di hadapan puluhan peserta sebelum diberangkatkan.

Menurut dia, di tahun yang akan datang, Pemerintah Desa Sukorejo juga berharap dapat menggelar kegiatan yang lebih baik sembari terus menjaga kekompakan dan kerukunan masyarakat Desa Sukorejo.

“Dengan adanya kegiatan jalan sehat bersama ini diharapkan dapat mempererat persatuan dan kesatuan.

Apalagi kegiatan ini diadakan untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 72, sesuai dengan temanya, Indonesia Kerja Bersama, kita kompak kerjasama menjalin kerukunan bersama,“ pungkasnya. (jum/adv).

Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal

Ponorogo, Jatim Pos. Perbaikan pola konsumsi melalui penganekaragaman pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), guna menunjang hidup sehat, aktif dan produktif.

Beras masih mendominasi dalam pola konsumsi pangan masyarakat, sementara konsumsi karbohidrat lainnya yang dulu biasa dikonsumsi semakin tergeser sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat.

Disamping itu, konsumsi sayur dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

Untuk itu, perlu upaya secara terus menerus untuk merubah pola konsumsi masyarakat ke arah pola konsumsi pangan B2SA. Upaya tersebut tidaklah mudah karena terkait dengan perilaku masyarakat sehingga perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan B2SA tersebut TP-PKK Kabupaten Ponorogo bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2017 Tingkat Kabupaten Ponorogo, dengan peserta dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Se Kabupaten Ponorogo (21 Kecamatan).

Bertempat di Gedung SASANA PRAJA, jln. Diponegoro Kabupaten Ponorogo, Rabu (30/08/2017) Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno, MM membuka langsung acara lomba Cipta Menu Beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) tersebut. Turut hadir dalam acara itu, SKPD Ponorogo, Dinas Ketahanan Pangan Ponorogo, Ketua POKJA dan Ketua TP PKK seKecamatan Ponorogo.

“Pangan sebagai Kebutuhan pokok, diharapkan dengan adanya acara lomba ini bisa memacu masyarakat untuk mengenal bahan pangan lokal, dengan kesediaan bahan yang ada di indonesia khususnya di wilayah Ponorogo, agar makanan yg di konsumsi tidak bergantung pada beras, bisa mencoba mengkonsumsi makanan lokal, yang tentunya tidak kurang kelezatannya, “ jelas Wakil Bupati Ponorogo, Dr H Soedjarno, MM dalam sambutannya. (Nur)

Kepala BPBD Jatim Kunjungi Desa Tangguh Bencana di Ponorogo Ponorogo, Jatim Pos. Sebagai upaya pengurangan risiko bencana alam di Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan berbagai macam upaya.

Salah satunya adalah Program Lomba Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang diadakan di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Selasa (29/08/2017).

Terkait hal itu, Kepala BPBD Jawa Timur, Sudarmawan yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tangguh Bencana pun berkunjung langsung ke Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Turut Hadir dalam acara tersebut Dr. H. Soedjarno,M.M. Wakil Bupati Ponorogo beserta Muspika setempat.

Desa Jurug yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk 6672 jiwa, yang bermata pencaharian sebagai tani dan buruh tani, dengan letaknya berada di wilayah pegunungan dan perbukitan sehingga dianggap sangat rawan terhadap bencana alam. ” Jawa Timur ada dalam posisi yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Berdasarkan data dan kejadian bencana yang terjadi di Jawa Timur, hampir seluruh wilayah provinsi ini rentan terhadap bencana,” kata Sudarmawan.

Menurut dia, hal itu perlu di waspadai sebagai ancaman yang harus di selesaikan, diantaranya dengan memperkuat lembaga – lembaga pemasyarakan di desa dan dengan koordinasi yang baik antar lembaga – lembaga tersebut.

“Diharapkan bisa dengan cepat mengatasi bencana di desa, karena dampak bencana tersebut bukan pada dampak sosial saja melainkan juga berdampak pada pembangunan di desa,“ tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno,M.M. berharap dengan kedatangan Tim Penilai ini bisa memberi arahan kepada warga masyarakat akan bahayanya bencana alam, agar warga bisa siap siaga bila terjadi bencana. (Nur)

Jatim III

Hal - 5

 Dibuka Walikota KH Drs. Mas’ud Yunus

Ribuan Warga Saksikan Karnaval Kota Mojokerto

Mojokerto Jatim Pos. Sebanyak 84 peserta masing masing dari 26 peserta instansi dan 58 peserta umum ikut menyemarakkan Karnaval/pawai pembangunan Kota Mojokerto, Acara tahunan ini dibuka langsung oleh Walikota Mojokerto Drs. Mas’ud Yunus di lapangan Raden Wijaya Kota Mojokerto Sabtu (26/8/2017) siang.

Ribuan warga kota mau-

pun luar Kota Mojokerto antusis berjubel berdesakan di sepanjang jalan yang menjadi rute perjalanan karnaval. Mereka ingin melihat agenda tahunan ini yang tiap tahun menampilkan karya seni, mobil hias yang spektakuler. Kemeriahan dan kerumunan penonton tersebut juga tampak di lokasi start yang berada di Lapangan Raden Wijaya Jalan Surodina-

wan Kota Mojokerto. Turut Hadir mendampingi Wali Kota Mas’ud Yunus pada acara karnaval/ Pawai pembangunan diantaranya Ketua TP PKK Siti Amsah Mas’ud Yunus, forpimda dan segenap kepala OPD Agenda rutin tahunan ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Selain start lebih awal, Walikota pada kesempatan ini juga mengajak

jajaran forpimda, dan peserta Pawai Pembangunan, untuk melakukan sholat yang merupakan kewajiban umat islam. Jauh hari sebelum pelaksanaan Karnaval, Ormas NU juga mengiunstruksikan pada warganya/ jamaahnya, meskipun mengikuti kegiatan karnaval, agara tetap melaksanakan sholat.

Dengan latar belakang tokoh agama di mojokerto

Walikota Mas’ud yunus menginstruksikan peserta maupun penonton agar melaksanakan sholat dzuhur ketika waktu sholat tiba, memasuki urutan nomor peserta 40, terdengar adzan dhuhur . Wali Kota Mojokerto tiba-tiba memanggil ajudan dan menginstruksikan kepada pembawa acara agar mengingatkan peserta dan pengunjung untuk segera menunaikan salat Zuhur.

Sejurus kemudian Kiai Ud mengajak forpimda dan kepala OPD untuk menunaikan salat Zuhur. Hal ini dilakukan karena pada tahun ini pelaksanaan karnaval mengambil start lebih awal. Jika tahun sebelumnya pelaksanaan dimulai pada sore hari, tahun ini dimulai pada pukul sepuluh siang. Kiai Ud dengan sosok panutannya saat itu ingin memberikan contoh kepada

masyarakat bahwa sebagai umat muslim hendaknya menunaikan salat di awal waktu.

Sementara itu, pada sambutan pembukaan sebelum pemberangkatan, Kiai Ud menuturkan bahwa setiap tahun Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan karnaval ingin menggali potensi pariwisata melalui proses kreatif yang dituangkan dengan kendaraan hias.

Dengan jarak tempuh 7 kilometer rute yang dilalui yaitu start di Jalan Raya Surodinawan - Jalan Tribuana Tungga Dewi - Jalan Brawijaya - Jalan Hayam Wuruk Finish Jalan Mayjen Sungkono sebelah barat SMK Raden Patah. Meski siang itu Kota Mojokerto cuaca panas menyengat namun tidak menyurutkan antusias warga yang menyaksikan gelaran tahunan ini. (din/adv)

 Bupati Lumajang, Drs As’at, MAg.

Serahkan Bantuan non Tunai PKH

Lumajang, Jatim Pos. Pemerintah berkomiten untuk mensejah terahkan masyarakat, khususnya yang kurang mampu dapat dilihat dari beberapa program, salah

satunya penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Desa Kedawung, Kamis lalu.

Bupati Lumajang, Drs

As’at MAg, mengaku senang dengan program yang sudah berlangsung hampir di semua wilayah Kabupaten Lumajang. “Harapannya keluarga sehat, ibu-ibu sehat, dan

anak-anaknya tidak putus sekolah,” ujarnya saat mengawali sambutan.

Bupati menyampaikan penyaluran bantuan non tunai PKH ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, “jangan sampai anakanak putus sekolah,” ujarnya.

Diharapkannya, orang tua perlu mempriotaskan pendidikan anak untuk mempersiapkan masa depan yang cerah. Saat ini Indonesia memerlukan generasi yang kuat, baik dalam mental maupun pengetahuan.

Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga berpesan kepada masyarakat untuk meningkatkan modal sosial, yaitu hubungan yang baik dengan masyarakat lain, hal tersebut sangat bermanfaat untuk menjalin

Bupati saat memberikan bantuan sosial non tunai

relasi ketika ada peluang membangun usaha.

Kepala Dinas Sosial, Drs Hariyono melaporkan untuk Kecamatan Padang sejumlah 846 yang disalurkan, “semoga bantuan tersebut bisa mendongkrak perekonomian dengan membuat usaha-usaha yang produktif,” harapnya.

Bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan satu sentuhan modal untuk berinovasi membuat usaha. Hariyono juga menyampaikan bahwa Presiden RI, Ir Joko Widodo akan me-

naikan jumlah penerimadari 6.000.000 penerimanaik 15.000.000 penerima pada tahun 2018, dan Kabupaten Lumajang mendapat kuota sekitar 50.000 penerima.

Di pihak lain, Pimpinan Cabang BNI Lumajang, Suroya Favorita, mengingatkan kepada warga masyarakat, untuk menjaga ATM dan Buku tabungan yang diberikan, jangan sampai diberikan orang lain, karena sifatnya pribadi. Hal itu, agar tidak mengundang permasalahan. (hms)

1.781 Calon Jamaah Haji Kabupaten Mojokerto Mojokerto Jatim Pos. Sebanyak 1.781 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Mojokerto diberangkatkan selama dua hari. Ada 1.332 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Mojokerto dari tiga kloter yakni kloter 78, 79 dan 80 telah diberangkatkan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dari Pendapa Graha Majatama, Kamis (24/8) . Sedangkan rombongan berikut nya yakni kloter 81 sejumlah 443 orang ditambah kloter 83 yang terdiri dari 6 orang cadangan, resmi diberangkatkan Jumat siang (25/8) dan diberangkatkan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi.

Sebelunya CJH Kabupaten Mojokerto tahun 2017 sudah ada yang berangkat, kloter 2 sebanyak 2 jamaah berangkat tanggal 27 Juli, kloter 13 sebanyak 2 jamaah berangkat tanggal 31 Juli, kloter 58 sebanyak 6 jamaah berangkat tanggal 16 Agustus. Sedangkan kloter 78 (443 jamaah) dan kloter 79 (443 jamaah) serta kloter 80 (445 jamaah) yang sama-sama berangkat tanggal 24 Agustus, kloter 81 (443 jamaah) berangkat tanggal 25 Agustus ditambah kloter 83 sebagai cadangan (6 jamaah).

Acara pemberangkatan berlangsung lancar dan khidmat, diwarnai haru para keluarga jamaah yang diantar Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggunakan 10 unit bus dan sebuah elf. (din)

Hal - 6 Edisi No. 264 Tahun XVI ~ Minggu I September 2017

 BLT Lebih Besar Dapat Menjadi

“Perahu Sekoci” Keuangan Daerah

MUSIM kemarau akan segera datang. Beberapa daerah di Jawa Timur berpotensi dilanda kekeringan. Saat inipun telah terjadi di Ponorogo dan kawasan utara tapal kuda. Dua kali musim kemarau berturut-turut tahun 2014 dan 2015 lalu, beberapa waduk mengering.

Misalnya, waduk Notopuro di Madiun yang kering sampai dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk ditanami padi dan palawija.

Hasil panen dari waduk seluas 6 hektare tersebut cukup lumayan, sekaligus mengisi lumbung desa. Hal yang sama juga Nampak pada waduk Saradan dan Dawuhan yang sudah tidak ada airnya. Sedangkan waduk Bening di Nganjuk, sudah ditutup oleh masyarakat setempat.

Ilustrasi itu disampaikan Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim yang disampaikan juru bicaranya H Syafiuddin Asmoro, S.Sos, dalam pembahasan/penetapan Raperda tentang Perubahan APBD 2017, dalam rapat paripurna, Kamis (24/8/2017).

Menganalisis Rancangan Perda Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Komisi yang diketuai Drs H Eddy Paripurna, M.Si berpedoman pada aturan. Mengawali pembahasan Komisi D me-

nyampaikan beberapa hal.

Pertama, mengapresiasi perubahan paradigma ke-APBD-an, dalam hal ini Belanja Tidak Langsung (BTL) dua kali lebih besar dibanding Belanja Langsung (BL). Hal itu disadari, karena BTL yang lebih besar dapat menjadi “perahu sekoci” keuangan daerah.

Kedua, mengapresiasi visi dan tekad penghematan terhadap Belanja Pegawai yang dilaksanakan oleh setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Walau dalam realisasinya nanti masih patut untuk melanjutkan penghematan lebih signifikan.

Ketiga, apresiasi kinerja Dinas Perhubungan yang telah memperoleh hak pengelolaan Pelabuhan Probolinggo. Ini sekaligus menjadi pilot project Ditjen Perhubungan Laut.

Analisis umum, terhadap rancangan Perubahan APBD tahun 2017, dapat disimpulkan, bahwa untuk meningkatkan serapan anggaran sampai triwulan ketiga dan keempat, diperlukan keberanian untuk menyelenggarakan lelang tender lebih awal. Sepanjang program dan kegiatan telah masuk dalam agenda KUAPAS. Tender yang dilaksanakan segera setelah KUA-PAS, sekaligus untuk

 Badan Anggaran DPRD Provinsi Jatim :

Timbulnya Silpa Berarti Perencanaan Anggaran Kurang Efektif BADAN Anggaran akan menyampaikan perangkaan final pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 pasca laporan Komisi-Komisi yang akan dijadikan acuan oleh FraksiFraksi dalam menyampaikan kebijakan politis Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Laporan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2017 itu disampaikan juru bicaranya H Makin Abbas, Lc, MA, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (25/8/2017).

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar 29 triliun 216 miliar 602 juta 747 ribu 884 rupiah 20 sen, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Belanja Daerah Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 30 triliun 716 miliar 653 juta 102 ribu 349 rupiah 60 sen, yang akan dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Melihat struktur perangkaan antara target Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 mengalami defisit sebesar 1 triliun 500 miliar 50 juta

354 ribu 465 rupiah 37 sen, yang akan ditutup dengan Pembiayaan Netto.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar 1 triliun 500 miliar 50 juta 354 ribu 465 rupiah 37 sen yang berasal dari: a. Penerimaan Pembiayaan sebesar 1 triliun 908 miliar 383 juta 687 ribu 799 rupiah 37 sen. b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar 408 miliar 333 juta 333 ribu 334 rupiah. Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar 1 triliun 500 miliar 50 juta 354 ribu 465 rupiah 37 sen, yang akan digunakan untuk menutup defisit.

Badan Anggaran yang diketuai H Abdul Halim Iskandar, M.Pd juga menyampaikan beberapa catatan penting.

Pertama, semua catatan, saran dan harapan Fraksi-Fraksi maupun Komisi-Komisi hendaknya menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2017.

Kedua, dari hasil perhitungan Tahun Anggaran 2016 terdapat Silpa sebesar 1 miliar 800 juta lebih.

Ini bisa berarti bahwa perencanaan atau mungkin pelaksanaan anggarannya masih kurang efektif. Besar kecilnya Silpa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, serta kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. (yd)

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Drs H Eddy Paripurna, M.Si. mendukung pelaksanaan sistem akuntansi secara akrual mulai tahun 2017 ini. Begitu pula penyerapan anggaran sebesar-besarnya sangat bermanfaat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, terutama anggaran pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, Komisi D telah melakukan pencermatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) mitra kerja terkait melalui rapat kerja. Komisi D telah membandingkan angka antara Perubahan APBD 2016 dan realisasi APBD murni 2017. Secara umum anggaran yang dialokasikan untuk

OPD mitra kerja Komisi D, seluruhnya mengalami penurunan, kecuali Dinas Perhubungan serta Dinas Lingkungan Hidup.

Namun, pengurangan alokasi hanya terjadi pada kelompok Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Belanja Langsung infrastruktur OPD mitra Komisi D mengalami peningkatan pagu anggaran sampai 14,35 persen. “Kami apresiasi kenaikan ini, karena sangat dibutuhkan dan terkait langsung dengan infrastruktur sebagai pengungkit perekonomian di daerah,” kata Komisi D. Berdasarkan rekapitulasi, Belanja Langsung lembaga pemerintahan mitra kerja Komisi D dalam Perubahan APBD 2017 mencapai 2 triliun 234 miliar 135 juta 266 ribu rupiah, atau sekitar 21,80 persen dari total Belanja Langsung pada Perubahan ABPD 2017.

Dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2017, alokasi Belanja Langsung Bappeda menjadi sebesar 68 miliar 139 juta 647 ribu rupiah.

Pagu ini lebih besar disbanding pagu APBD murni tahun 2017, sebesar 64 miliar 819 juta 367 ribu rupiah. Walau pagunya meningkat, tetapi tetap dilakukan penghematan, khususnya

pada pos gaji pegawai, dan tambahan penghasilan PNS. Komisi D mengapresiasi tekad tersebut.

Program yang telah dilaksanakan dengan prosentase serapan anggaran tinggi adalah Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, sebesar 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Analisis Perencanaan Pembangunan, memperoleh perhatian sejak awal anggaran. Komisi D mengapresiasi hal tersebut, karena lazimnya perencanaan merupakan ujung tombak kinerja pelaksanaan seluruh program.

Program paling strategis pada Bappeprov adalah Perencanaan Pembangunan Daerah, Koordinasi Sektoral Perencanaan, sampai penyusunan database. Anggarannya telah cukup memadai, sebesar Rp 5 miliar 768 juta rupiah lebih. Namun serapan anggarannya masih sebesar 45,77 persen. Sehingga perlu dimaksimalkan, karena itu dapat kita harapkan jaminan validitas data agar perencanaan menghasilkan analisa yang tepat. Dan selanjutnya analisis yang tepat lebih menjamin ketepatan sasaran, secara kualitatif maupun kuantitatif. (yd)

Pemerintah Provinsi Bertanggung Jawab Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Memperhatikan masukan, catatan dan permintaan penjelasan FraksiFraksi, Komisi C sebagai Pengusul Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan jawaban.

Jawaban Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu disampaikan juru bicaranya, Giyanto, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/8/2017).

Terkait pandangan bahwa semestinya DPRD tidak perlu mengambil alih tugas yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah untuk berperan sebagai inisiator atau Pengusul.

Menurut Komisi C, Pemerintah Provinsilah yang memiliki tanggung jawab fungsional atas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan dukungan data dan peraturan terkait, dan jika diusulkan oleh DPRD dianggap menjadi kurang proporsional.

Terhadap pandangan tersebut, sesuai pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, maka pengelolaan barang milik daerah dapat diatur dalam peraturan daerah yang secara pembentukan merupakan fungsi utama yang dimiliki oleh DPRD. Menurut Komisi C yang diketuai H Thoriqul Haq, MML, pada hakikatnya kewenangan untuk membentuk peraturan daerah diberikan kepada DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan merupakan representasi masyarakat di daerah.

Dalam Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa peraturan daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan otonomi serta untuk melaksanakan tugas pembantuan yang dimiliki atau yang diberikan kepada daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dinyatakan bahwa DPRD memiliki hak untuk meng-

usulkan suatu Rancangan Peraturan Daerah, kecuali terhadap beberapa jenis Raperda yang memang hanya dapat diusulkan oleh Gubernur.

Adapun berkaitan dengan data aset atau data barang milik daerah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Provinsi bukanlah menjadi hambatan dalam penyusunan Raperda ini, mengingat Pengusul dalam proses penyusunannya selalu melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan akan terus melakukan koordinasi selama proses pembahasan maupun setelah Raperda ini diundangkan menjadi Perda.

Terkait pertanyaan bagaimanakah langkah-langkah konkrit yang telah dan akan disiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi penyelewengan terhadap kewenangan delegasi oleh pejabat pengelola barang milik daerah, Komisi C menyampaikan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur.

Akan tetapi, untuk mempersingkat birokrasi dan mempermudah pelayanan, maka kekuasaan Gubernur tersebut didelegasikan kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang.

Secara teoritik, penerima delegasi (delegataris) akan bertanggungjawab sendiri terhadap segala kesalahan yang dilakukan, baik kesalahan administratif maupun pidana.

Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah, banyak ketentuan yang bersifat teknis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti mekanisme hibah daerah, kerja sama daerah, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya konflik norma dan duplikasi peraturan perundang-

Ketua Komisi C, H Thoriqul Haq, MML. undangan yang lebih tinggi, maka digunakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini sudah sesuai dengan teknik legal drafting yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait pandangan bahwa pada siklus pengelolaan barang milik daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD harus diatur mekanisme pemberitahuan kepada DPRD, Pengusul berpendapat bahwa mekanisme persetujuan DPRD diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah hanya terhadap pemindah-tanganan tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.

000,00 (lima miliar rupiah).

Pemindahtanganan dimaksud terdiri atas Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Prinsip persetujuan DPRD adalah untuk menjamin legitimasi demokrasi bagi kebijakan pemerintah yang bisa berdampak luas terhadap masyarakat dan terhadap pembebanan anggaran daerah. (yd)

Hal - 7 Edisi No. 264 Tahun XVI ~ Minggu I September 2017

Pariwisata Merupakan Sektor Unggulan Baru di Jawa Timur MEMASUKI materi laporan rumus yang berlaku adalah di bih. Angka terseKomisi B terhadap Raperda Pro- mana ada investasi besar, di situ but meningkat vinsi Jawa Timur Tentang Renca- pula tercipta potensi lapangan 5,89% dibanding capaian tahun sebelumnya yang berjumlah 51 na Induk Pembangunan Kepariwi- kerja yang melimpah.

Ketika tersedia lapangan pe- juta orang lebih. sataan Provinsi Jawa Timur TaSedangkan kunjungan wisahun 2017-2032, dapat kami sam- kerjaan yang memadai, angka pengangguran dapat direduksi, tawan mancanegara mencapai paikan bahwa Sektor pariwisata merupakan dan secara gradual juga akan ber- 618 ribu orang lebih, atau mealternatif untuk memacu pertum- dampak pada pengurangan angka ningkat 2% dari tahun sebelumbuhan ekonomi suatu wilayah, di kemiskinan. Dengan kata lain, nya. Adapun kontribusi sektor luar sektor primer maupun ba- secara sistematik, terciptanya in- pariwisata terhadap PDRB Jatim rang dan jasa. Hal itu dikarena- dustri pariwisata yang sehat da- pada 2016 sebesar 5,73% atau kan, sektor pariwisata dapat menghadirkan multiplier effect (efek pengganda) perekonomian dalam wujud tumbuhnya sektorsektor ekonomi pendukung seperti jasa, perdagangan, transportasi yang dapat berkontribusi pada input Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu terungkap dalam laporan Pimpinan Komisi B (Perekonomian) Pembahas Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Jawa Timur Wisata Gunung Bromo menjadi andalan Jawa Timur karena selalu Tahun 2017-2032. Laporan di- dipadati wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. sampaikan juru bicara Komisi B, Dra Hj Aisyah Lilia Agustina, Msi, pat menjadi instrumen yang stra- naik dibandingkan capaian tahun dalam rapat paripurna masa per- tegis untuk memacu laju pertum- 2015 yang besarnya 5,48%. Hal sidangan II Tahun Sidang 2017 buhan ekonomi daerah sekaligus ini menunjukkan bahwa pariwiDPRD Jawa Timur, Senin (28/8/ menjadi stimulus bagi pemerata- sata merupakan sektor unggulan baru yang memiliki prospek cerah an pembangunan daerah.

2017).

Di Jawa Timur, jumlah kun- di Jawa Timur.

Menurut Komisi B, semakin Akan tetapi, sekalipun memibesar investasi di sektor pariwisa- jungan wisatawan nusantara ta maka semakin cepat pula roda dan wisatawan mancanegara pa- liki prospek yang baik, sejauh ini perekonomian di sebuah wilayah da rentang tahun 2011-2016 me- pengelolaan pariwisata di Jawa dapat berputar. Penyebabnya, nunjukkan tren pertumbuhan po- Timur masih banyak kekurangan sektor pariwisata cukup menarik sitif. Pada tahun 2016, kunjungan yang dapat berdampak pada angbagi kalangan investor mengin- wisatawan domestik ke Jawa Ti- ka kunjungan wisatawan di Jawa vestasikan modalnya. Sedangkan mur mencapai 54 juta orang le- Timur. Sebagai contoh, selama

ini angka rata-rata lama menginap (length of stay) wisman di Jawa Timur berada di bawah rata-rata Indonesia/nasional dan di bawah rata-rata Provinsi Bali dan Jawa Barat.

Sedangkan untuk rata-rata lama menginap wisnus berada di bawah nasional dan di bawah Bali serta DKI Jakarta. Belum lagi, fenomena di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur tampak terjadi penurunan persepsi dari unsur masyarakat ataupun pelaku usaha terhadap wisatawan.

Beberapa persoalan tersebut, apabila dibiarkan terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat, dapat menimbulkan persepsi yang tidak baik di kalangan calon wisatawan kepada otoritas pengelola pariwisata, dan pada akhirnya memberikan citra yang negatif sehingga wisatawan menghindari destinasi pariwisata di Jawa Timur.

Maka, rangkaian permasalahan tersebut harus segera dijawab dengan menyusun formulasi kebijakan yang tepat agar potensi sektor pariwisata di Jawa Timur dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga masa depan pengelolaan ekonomi pariwisata di Jawa Timur tetap prospektif. Dengan demikian, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur dalam

bentuk Peraturan Daerah, bukan hanya pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, tetapi juga bagian dari upaya menyusun formulasi kebijakan sektor pariwisata di Jawa Timur secara komprehensif, terorganisir, sistematis dan terukur untuk meningkatkan sumbangsih sektor pariwisata terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Jawa Timur.

Menurut Ketua Komisi B, Ach Firdaus Febrianto, SH, MH, di beberapa Provinsi yang sudah memiliki Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan di sektor pariwisata yang ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan maupun besaran sumbangsih sektor pariwisata terhadap PDRB. Dengan demikian, Komisi B mengapresiasi dan mendorong agar Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 dapat segera dibahas dan disetujui bersama untuk kemudian dapat segera diimplementasikan, sehingga segenap potensi pariwisata yang ada di Jawa Timur dapat dikelola dengan komprehensif dan sistematis demi kesejahteraan warga Jawa Timur. (yd)

Persoalan Pendidikan di Jawa Timur Masih Memprihatinkan FRAKSI Nasdem Hanura melihat beberapa program yang menjadi prioritas Gubernur Jawa Timur

Achmad Heri, dalam rapat paripurna, Senin (28/8/2017).

Dijelaskan, bahwa United Na-

Jawa Timur merupakan kedua tertinggi angka putus sekolah yang mencapai 4.682 siswa setelah Provinsi Jawa Barat. adalah terkait langsung dengan kehidupan masyarakat,diantaranya pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrasturuktur yang bisa menggerakkan perekonomian daerah Jawa Timur.

Demikian pendapat ahir Fraksi NasDem Hanura DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017.

Pendapat akhir disampaikan juru bicara Fraksi NasDem Hanura, H

tions Children’s Fund (UNICEF) pada tahun 2016 lalu, melaporkan bahwa jumlah putus sekolah di Indonesia sebanyak 2,5 juta anak. Jumlah tersebut terdiri dari anak SD 600 ribu dan anak SMP 1,9 juta.

Dari jumlah tersebut, untuk tingkat nasional, Jawa Timur merupakan kedua tertinggi angka putus sekolah yang mencapai 4.682 siswa setelah Provinsi Jawa Barat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Jawa Timur

masih memprihatinkan. Padahal pendidikan merupakan investasi di masa mendatang sebaga modal dalam pembangunan Jawa Timur yang akan datang.

Di sisi yang lain, pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 anggaran fungsi pendidikan sebesar 10 triliun 396 miliar 745 juta 522 ribu 998 rupiah atau 34,22 persen dari total Belanja Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Fraksi NasDem Hanura yang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH.Msi, meminta kepada Gubernur agar penganggaran peruntukan pendidikan tersebut seharusnya ditujukan kepada program-program secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi angka putus sekolah di Jawa Timur.

Selain masalah pendidikan, hal lain yang tidak kalah penting adalah terkait masalah kesehatan, khususnya yang terkait dengan kemandirian rumah sakit.

Fraksi NasDem Hanurayang diketuai H Muzammil Syafi’i, SH.Msi, melihat bahwa peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan peran promotif dan preventif masih jauh dari maksimal.

Karenanya Fraksi NasDem Hanura melihat titik temu dengan Komisi E

yang mengusulkan agar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur lebih mengoptimalkan keberadaan Upaya Kesehatan Masyarakat pada UPT BLUD, agar program Promotof dan Preventif dapat berjalan secara maksimal.

Selain itu, menindaklanjuti masih terjadinya antrean pasien panjang di rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur, maka managemen rumah sakit diminta membuat terobosan dengan menerapkan model pelayanan on line.

Di samping itu dalam rangka mengantisipasi terhadap pelayanan masyarakat Fraksi NasDem Hanura meminta ada penyederhanaan prosedur pada setiap rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menyangkut masalah Ketenagakerjaan. Seperti yang dikutip oleh Komisi E, bahwa masih adanya pemulangan TKI yang bermasalah atau non prosedural dari Jawa Timur yang dideportasi dari negara tetangga Malaysia. Tercatat sebanyak 3.154 TKI bermasalah yang terdiri dari 2.262 orang, 877 orang anak-anak dan 16 bayi.

Hal itu menunjukan bahwa masih ada persoalan serius terkait TKI dan membutuhkan jalan keluar yang lebih serius meskipun sudah ada regulasi berupa Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan diarahkan kepada pembangunan infrastuktur yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat Jawa Timur. Salah satunya adalah persoalan transportasi, yakni kemacetan yang sering terjadi dan itu bisa menghambat mobilitas perekonomian masyarakat.

Karenanya, sudah saatnya kita memikirkan solusi atas padatnya kendaraan terutama truk dan kontainer yang melewati tol dan arteri sehingga banyak menimbulkan kemacetan. Memang sisi lain kehadiran truk bisa menggerakkan roda perekonomian. Namun saat bersamaan bisa meningkatkan ongkos produksi. Untuk itu perlu ada regulasi yang mengatur moda transportasi truk di Jawa Timur.

Misalnya pengaturan jam atau hari tertentu operasi. Pengarutan ganjil genap setiap harinya. Dan larangan operasional untuk operasi tahun tertentu. Karena sebagian besar kemacetan akibat truk yang macet atau mogok karena tidak laik jalan. (yd)

Jatim IV

Hal - 8

Pelatihan Pembuatan Alat Penangkapan Ikan Trammel Net Probolinggo, Jatim Pos. DALAM rangka meningkatkan hasil penangkapan ikan, banyak upaya yang dilakukan oleh nelayan sebagai pelaku utama kegiatan penangkapan ikan di laut, baik dilakukan oleh nelayan skala besar maupun skala kecil. Beberapa upaya yang telah dilakukan tersebut menyangkut tentang permesinan kapal, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Di bidang alat penangkapan ikan pada perkembangannya telah banyak dilakukan modifikasi-modifikasi sehingga menjadi tidak sesuai dengan standar aturan yang ada.

Jika dilihat dari cara pengoperasiannya dan konstruksinya ada beberapa alat tangkap yang ramah lingkungan dan ada pula alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga dilarang untuk digunakan / dioperasikan. Alat tangkap trammel net merupakan alat tangkap yang termasuk ramah lingkungan. Di kalangan nelayan trammel net sering disebut juga jaring kantong, jaring gondrong atau jaring udang dimana hasil tangkapannya berupa udang maupun ikan.

Pada tahun anggaran 2017 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan Teknis

Praktik pembuatan alat penangkapan ikan trammel net, proses pemotongan jaring

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Probolinggo menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Alat Penangkapan Ikan Trammel Net. Pada bulan Juli ini Pelatihan Pembuatan Alat Penangkapan Ikan Trammel Net dilaksanakan di Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo selama 4 hari yaitu mulai tanggal 10 s.d. 13 Juli 2017.

Maksud dan tujuan dilaksanakan Pelatihan Pembuatan Alat Penangkapan Ikan Trammel Net ini adalah untuk mengenalkan kepada nelayan, membekali ilmu dan ketrampilan kepada nelayan tentang alat penangkapan ikan trammel net beserta praktik pembuatannya. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan nelayan / peserta pelatihan mampu membuat sendiri alat penangkapan

ikan trammel net ini.

Materi inti yang disampaikan pada pelatihan ini meliputi materi teori dan materi praktik sebagai berikut: Mengenal trammel net, Daerah penangkapan ikan, Pemanfaatan sumberdaya ikan yang ramah lingkungan Sedangkan materi penunjangnya adalah sebagai berikut : Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan beralih ke daerah penangkapan ikan yang lebih produktif. Peluang dan hambatan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo.

Dengan materi-materi tersebut nelayan dikenalkan dengan alat tangkap trammel net, konstruksinya, daerah penangkapannya dan cara pembuatan alat tangkap trammel net tersebut. (bidangtangkap).

Gerakan Makan Ikan di Sumenep Sumenep, Jatim Pos. Kabupaten Sumenep melakukan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang diisi dengan menu olehan ikan dan lomba mewarnai tema ikan tahun 2017.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menyampaikan terima kasih kepada pengurus FORIKAN Sumenep yang terus mensosialisasikan gerakan makan ikan di Sumenep. “Semoga di masa mendatang lebih kreatif dalam melakukan lompatan-lompatan inovasi dalam memasyarakatkan ikan, sehingga tigkat konsumsi ikan di sumenep termasuk tertinggi di jawa timur dalam lima tahun terakhir,” ujarnya.

Di tahun 2014 misalnya sebesar 39, 49 kilogram perkapita pertahun, tahun 2015 menjadi 39.88 kilogram per-

kapita pertahun dan tahun 2016 menjadi 51 kilogram perkapita pertahun. hal ini diatas konsumsi ikan provinsi jawa timur yang hanya 35 kilogram perkapitapertahun atau melampaui standar nasional sebesar 46 kilogram perkapita pertahun.

Menurut Bupati, produksi ikan laut tahun lalu mencapai 46 ribu 809 ton dengan nilai produksi ikan payau yang mencapai 1.131 ton dengan nilai produksi mencapai 45 milyar.

“Dengan tinginya produksi ikan laut dana ikan payau tersebut, sesungguhnya membuka peluang usaha di sector industry olahan ikan . namaun sampai saaat ini, produksi industry olahan ikan masih rendah, yakni hanya mencapai 94 milyar. padahal jika dikelola dengan

Nurfitriana Busro Karim Menyerahkan Hadiah Lomba Cipta Masakan Ikan

baik , produksi dan nilainya lebih besar dari itu,” ujarnya.

Kepala dinas perikanan Arief Rusdi mengajak untuk terus meningkatkan konsumsi ikan , Dinas perikanan giat melakukan sosialisasi Gerakan mayarakat makan ikan (Gemarikan). kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Islamic

Center Sumenep. Rusdi menambahkan, konsumsi ikan di sumenep tinggi, yakni, 57 kilogram perkapita pertahun. jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka, yaitu 31 kilogram, itu yang mengkonsumsi di Jawa Timur. (rul, nan man)

Yanti Berhasil Melawan Jambret Sumenep, Jatim Pos. Yanti (nama samarannya) keluar dari rumah beralamat Kecamatan Kalianget menuju perumahan bangkal mengendarai Honda Vario ,kira kira ditempuh 30 menit bermaksud bermain kerumah temannya, namun masuk perumahan bangkal kurang lebih 20 meter dari gapura, ada seseorang juga menuju ke utara , orang tersebut memepet Yanti.

Tiba-tiba tas yang di taruh dibawah setir, dan tas Yanti di tarik .

Yanti mengira itu temannya, ternyata seseorang yang tidak dikenal ternyata jambret sehingga Yanti tetap mempertahankan tas-nya dan melawan.

Yanti sambil menendang Jambret tersebut sehingga Yanti jatuh , dan jambret tersebut melarikan diri ke utara perumahan bangkal, tas tersebut tidak berhasil dibawa jambret tersebut. Kejadian ini kurang lebih jam 13.25 WIB tanggal (02/09) ketika itu situasi ramai. (man)

Yanti, korban penjambretan

Siswa SMA/SMK Negeri Kota Blitar Dapat Dua Stel Seragam Gratis

Blitar, Jatim Pos. Ada-ada saja yang dilakukan pihak sekolah dalam setiap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA dan SMK. Sejumlah sekolah dikabarkan melakukan bisnis baju seragam sekolah ke orang tua siswa. Bahkan parahnya lagi, ada sekolah yang memungut dana sumbangan. Menurut orang tua siswa, pembelian baju seragam sekolah SMA Negeri Kota Blitar sekitar Rp 1.000.000. Sedangkan permintaan dana sumbangan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 per siswa.

Terkait hal tersebut Dra Tri Hartatik, waka Humas SMAN I Kota Blitar saat dikonfirmasi dengan senyum menjelaskan, hal itu tidak benar. Untuk seragam siswa pihak sekolah tidak memaksa membeli di koperasi sekolah. Para orang tua juga bisa membeli di luar sekolah.

“Kami tidak memaksamaksa beli seragam di sekolah atau di tempat lainnya,” ujar Tri di ruang tamu SMAN tersebut, Jumat (4/8/2017).

Bagaimana dengan permintaan dana sumbangan siswa sebesar kurang lebih 2.000.000 juta maupun seragam sekolah sebesar kurang lebih Rp 1.000.000 juta itu.

“Kami belum bisa menjelaskan karena ketua komite sekolah tidak ada ditempat mas.

Termasuk kepala sekolah dan kepala koperasi juga tidak ada,” ucap Tri. Menurutnya, di dalam sekolah tidak diperjual belikan seragam sekolah.

Seragam itu disiapkan oleh orang tua siswa.

Namun kadang ada permitaan orang tua siswa, sehingga baju

seragam juga diadakan di dalam sekolah tanpa ada paksaan.

Menanggapi adanya dugaan pengutan dana seragam dan dana sumbangan, salah satu orang tua siswa di SMA/ SMK Negeri Blitar mengaku, dirinya sudah menyetor uang tiga juta untuk keperluan seragam sekolah dan dana sumbangan.

Sumbangan tersebut dirasa tak masuk akal sebab selama ini pihak sekolah mendapat dana bos cukup besar.

Sementara itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Suhartono, saat dikonfirmasi mengatakan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menyediakan dua stel seragam sekolah. Bantuan seragam gratis itu dalam bentuk potongan untuk seragam putih abu-abu dan pramuka.

Jadi seluruh siswasiswi SMA/SMK Negeri Blitar sudah terbantu dan sudah diserahkan di tiap sekolahan. Pro-gram ini untuk meringankan beban orangtua anak didik di dunia pendidikan.

Terkait sumbangan sumbangan yang disebut Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sesuai namanya adalah ‘Sumbangan’ seharusnya tidak mengikat, sukarela, dan jumlahnya tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh sekolah.

Menurut Suhartono, sumbangan itu tidak bayar pun tidak apa-apa.

Di setiap SMA/SMK sumbangan berbedabeda, ada yang ribuan rupiah bahkan jutaan rupiah. Perbedaan ini menandakan bahwa sekolah sendiri yang menentukan sehingga terjadi keberagaman. (sk)

Jatim V

Hal - 9

Bupati Ngawi Hadiri Wayang Kulit HUT RI Ke-72 di Sine Ngawi, Jatim PosNgawi 22 Agustus 2017 di Kecamatan Sine Ngawi digelar acara Pertunjukan Wayang Kulit Semalam suntuk dalam rangka memperingati HUT RI ke 72 Tahun 2017 di Kecamatan Sine. Acara ini dihadiri Bupati Ir. Budi Sulistyono disertai Kepala OPD Kabupaten Ngawi dan warga masyarakat Kecamatan Sine.

Dalam sambutannya Bupati Budi Sulistyono mengatakan bahwa Kemerdekaan RI adalah hasil dari citacita, usaha, dan kerja keras Bangsa Indonesia dengan niat ikhlas, sehingga diperoleh Kemerdekaan yang sesuai cita-cita Rakyat Indonesia. (ren)

 Pemerintah Desa Tulakan

Maksimalkan Pembangunan Jalan Tahun 2017

Ngawi, Jatim PosTekad Pemerintah Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, memperbaiki sejumlah ruas jalan yang becek dan berlumpur di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat

membuahkan hasil yang menggembirakan.

Melalui kucuran bantuan dana dari pemerintah berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa Tulakan, Darto berusaha memperbaiki sejumlah ruas jalan lingkungan dengan konstruksi rabat beton atau cor beton.’’ paparnya kepada Jatim Pos. Dampaknya sebagaimana dikemukakan salah seorang tokoh masyarakat jalan-jalan lingkungan di Desa Tulakan itu kini kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan pembangunan jalan lingkungan menggunakan konstruksi rabat beton atau cor beton.

“Dengan adanya pembangunan

jalan lingkungan menggunakan konstruksi rabat beton, kondisi jalan lingkungan di Desa Tersana yang semula becek dan berlumpur ketika musim penghujan, sekarang sudah terbebas dari becek dan lumpur,” ujar Tokoh Masyrakat.

Seorang warga Desa Tersana lainnya Agus menerangkan, pembangunan fisik di Desa Tersana setelah memperoleh kucuran dana bantuan dari pemerintah nampak terus menggeliat. “Setelah adanya kucuran bantuan dana dari pemerintah itu banyak aspirasi masyarakat, khususnya yang menginginkan pembangunan fisik seperti jalan konstruksi rabat beton atau cor beton berhasil direalisasi Pemerintahan Desa Tulakan,” ujarnya. (ren)

Bangun TPT Perkuat Jembatan Penghubung Desa Pandansari Ngawi, Jatim Pos Pemerintah Desa (Pemdes) Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi saat ini fokus pada sektor pembangunan fisik yang dibutuhkan warga. Sejumlah program tahun ini yang sudah disiapkan di antaranya pembangunan jembatan, penbuatan senderan, dan pengaspalan jalan.

Hal itu diungkapkan Yadi Kepala Desa Pandansari Kepada jatim Pos, Menurutnya kita realisasikan anggaran DD dan ADD yang paling banyak adalah rabat jalan dan TPT karena desa terletak di lereng gunung yang sa-

ngat rawan longsor.

Untuk pembangunan Perbaikan jembatan akan dilakukan di Dusun pandan sari, sedangankan rabat jalan di dusun bejen yang sudah di realisasikan dalam waktu dekat ini.

Sederet program pembangunan ini, sambungnya, disiapkan untuk menambah kenyamanan warga, khususnya pada sektor sarana dan prasarana jalan. Adapun anggaran pembangunan berasal dari dana desa. Pihaknya berharap dengan sederet program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi warga. Juga agar di-

manfaatkan warga dengan baik. ‘’Kami juga memiliki potensi wisata alam “Watu Jonggol” yang kami harapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pandansari,” ujarnya. (ren)

Pemerintah Desa Pakah Maksimalkan Pembangunan Bangun TPT dan Rabat Beton Tahun 2017 Ngawi, Jatim PosPemerintah Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, membangun 8 titik Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rabat Jalan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2017 dan ADD. Kepala Desa Pakah Laksono Widodo mengatakan, bantuan DD dari APBN, dimanfaatkan Pemdes Pakah untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti membangun TPT dan rabat beton di Kampung Babakan yang merupakan jalan penghubung antar kampung.

“Pemanfaatan bantuan dana desa ini tentu bisa lebih dimaksimalkan untuk membangun fasilitas umum yang bisa mendongkrak kesejahteraan warga sekitar, dengan didukung perbaikan fasilitas yang ada,” kata Kepala Desa Pakah.

Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pakah dengan dibantu pihak LPMD

Pemerintah Desa Mantingan Gunakan DD dan ADD

Bangun Kantor Desa dan Peningkatan Jalan Paving, dll.

Ngawi, Jatim Pos Bergulirnya bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), saat ini dimanfaatkan Pemerintah Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, untuk membangun berbagai fasilitas, seperti perbaikan kantor desa, pembangunan gedung serba guna, serta pembangunan jalan penghubung antar kampung.

Kepala Desa Mantingan Samsu mengatakan, ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan ke-

 Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Bangun Jalan Paving Dukuh Poh Bebek

Ngawi, Jatim PosInfrastruktur fisik dan penguatan ekonomi Desa menjadi perhatian serius Kepala Desa (Kades) Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Purwakarta. Ia menuturkan dalam pembangunan fisik Pavingisasi dan BUMDesa menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2017.

bangun, pasalnya dari berbagai item yang bersifat skala prioritas sebagian besar dapat tertutupi oleh DD, selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja.

“Kami sangat terbantukan, bukan hanya dalam pembangunannya saja, juga dengan adanya DD dapat menyerap tenaga kerja, seperti halnya tenaga harian, mereka bisa mempunyai pekerjaan selama penyerapan anggaran berlangsung,” katanya Sedangkan terkait pemberdayaan, tambah dia, DD dimanfaatkan untuk penguatan ekomoni Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hal ini menjadi perhatian serius, agar terciptanya kemandirian Desa. (ren)

uangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

“Dalam peraturan daerah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa,” paparnya.

Samsu berharap, dalam pemanfaatannya bantuan ADD anggaran tahun 2017 ini diharapkan agar lebih dimaksimalkan untuk membangun berbagai fasilitas yang bisa mendongkrak kesejahteraan warga sekitar, dengan didukung perbaikan fasilitas yang ada.

“Perbaikan Kantor Desa serta jalan Paving maupun Rabat Jalan ini diharapkan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan warga. Sebelumnya kantor desa ini sudah dalam kondisi rusak, Supaya dapat meningkatkan Pelayanan Masyarakat,” ucapnya. (ren)

Perbaikan Halaman Kantor Desa Krandegan

 Manfaatkan Dana Desa, Kepala Desa Ketanggung

Menurutnya, Desa ketanggung mengalokasian DD tahun 2017 ini untuk membangun infratsruktur, seperti jalan lingkungan paving blok, pipanisasi, irigasi, Tembok Penahan Tanah (TPT), sarana pendidikan dan penguatan ekonomi Desa.

“Untuk pengalokasiannya kita mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang sudah disusun.

Dengan adanya DD, tentunya sangat bermanfaat untuk menciptakan kemandirian Desa dan masyarakat pada umumnya,” beber Kepala Desa Ketanggung Kades Menuturkan, bahwa DD sangat membantu Desa untuk mem-

dan lainnya ujar Kades Pakah.

Fasilitas umum itu dibangun tiada lain sebagai pendukung sarana infrastruktur jalan desa, yang biasa digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian dengan memperlancar transportasi warga.

“Sementara untuk TPT menjadi skala prioritas hasil dari musyawarah kedusunan (Musdus), Musdes, dan Musrenbang. Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan pihak TPK. Kami harap warga dapat mendukung program yang digulirkan,” ucapnya. (ren)

Ngawi, Jatim PosPembangunan pavingisasi Halaman Kantor Desa melalui Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dibeberapa desa di Desa Krandegan, Kecamatan Ngrambe sudah selesai 100 pesen dan hasilnya sesui dengan harapan, di desa Krandegan dengan program - programnya meningkatkan pelayanan masyarakat .

Dikatakan Kepala Krandegan Sapaan Akrab Mas Tri, mengatakan bahwa melalui DD dan ADD saat ini program untuk mendukung masyarakat desanya dalam menfasilitasi

dibidang Pembangunan Infrastruktur, saat ini sudah membangun Pavingisasi Halaman Desa.

“Pembangunan lainya termasuk Rabat Jalan Desa juga sudah kami bangun di jalan persawahan dan jalan poros desa, agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk buntuk mengkut hasil pertanian dengan mudah dan mudahkan anak pulang pergi ke sekolah,” katanya.

Selain itu masih menurut Kades Krandegan desa Bakalan juga membangun beberapa fasilitas jalan untuk tahun ke depan. “Yang sudah dilaksanakan saat ini juga ada pavingisasi dan rabat jalan, dan saya harapkan masyrakat senantiasa selalu menjaga lingkunganya agar dapat terciptanya kerukunan dan terwatnya pembangunan yang sudah ada”, tandasnya. (ren)

Jatim VI

Hal - 10

Tumbuhkan Daya Saing Wirausaha

 KKN 91 UMM Gelar Penyuluhan Strategi Pengembangan Usaha Jombang, Jatim Pos Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) 91 Jombang Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyelenggarakan penyuluhan bertema Meningkatkan Produk Unggulan Desa Menuju Pasar Modern, Minggu belum lama ini. Penyuluhan tersebut berlangsung di Balai Desa Banyuarang.

Peserta yang hadir ialah para pemilik Industri Kecil Menengah (IKM) seKecamatan Ngoro.

Acara berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga 16.30 WIB, membahas penyuluhan mengenai produk yang mampu bersaing di pasar modern. Ditambah lagi dengan memberikan contoh produk yang sudah ternama, dan memberikan ruang konsultasi singkat bagi peserta.

Galang Satriawan, mahasiswa KKN sekaligus ketua pelaksana penyuluhan mengungkapkan bahwa penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM, Memberikan pemahaman terkait penKetua forum IKM Jombang, Akromatingnya packaging, penudin sedang memberikan penyuluhan masaran, dan perijinan pada pemilik IKM di Kecamatan Ngoro. dalam sebuah IKM, serta menumbuhkan tali silaturrahmi antar menambahkan, hal tersebut dilakupemilik IKM di kecamatan Ngoro. kan guna IKM memiliki daya saing Uniknya, peserta yang hadir diha- dalam memasuki pasar modern. Seruskan membawa produk industrinya bab, di era modern saat ini, pasar guna dipamerkan bersama hasil in- modern menjadi salah satu peluang dustri IKM lain untuk diperlihatkan yang amat menjanjikan bagi usaha bagaimana pengemasan yang sudah kecil.

(Her/ADV) benar atau baik dan menarik. Galang

 Dijenguk Mas Abu Walikota Kediri

Abiyan, Bocah dengan Kelainan Bawaan Kediri, Jatim Pos Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengunjungi Abiyan Alfi Pradikta usia 2,5 tahun warga Kota Kediri dari Kelurahan Bandar Lor yang mempunyai kelainan bawaan sejak lahir sehingga di Rumah Sakit Aura Syifa, Kamis (24/ 8/2017).

Mas Abu Walikota Kediri dalam kunjungannya mengatakan bahwa Abiyan ini sudah menjalani operasi 3 kali agar dapat buang air besar dan buang air kecil dengan lancar. Operasi ini sudah dilakukan Abiiyan saat masih berusia 4 bulan semenjak diketahui bahwa Albiyan memiliki kelainan bawaan. “Orang tua dari Abiyan ini saat ketemu saya di suatu acara meminta bantuan kepada Pemerintah agar dibantu untuk pengobatan di rumah sakit,” ujarnya.

Lebih lanjut Walikota Kediri mengatakan Albiyan sekarang

sudah bisa buang air kecil dan buang air besar dengan normal.

Pengobatan ini juga dibiayai Pemerintah Kota mulai pertama kali berobat sampai sembuh di RS Aura Syifa karena di rumah sakit tersebut ada dokter spesialis bedah anak sehingga dapat menangani kasus ini.

Di samping itu, sebelum diketahui bahwa anaknya mengalami kelainan bawaan sejak lahir yaitu kelainan di perutnya sehingga tidak bisa normal dalam buang air kecil dan buang air besar, selain itu ibu dari Abiyan mengatakan gejala yang mula-mula dialami Abiyan yaitu panas tinggi dan kembung di perutnya.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Kediri didampingi Kepala Dinas kesehatan dr. Fauzan dan dokter spesialis bedah anak dr.

Boby.

(Her/HMS)

Apel Besar Gerakan Pramuka

HUT Gerakan Pramuka ke-56 di Kota Kediri Semarak

Kediri, Jatim Pos Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar bertindak sebagai pemimpin dalam apel besar gerakan pramuka tersebut. Sebelum menyampaikan naskah sambutan Kwartir Nasional gerakan pramuka, Kak Abu panggilan akrab Walikota Kediri ini menitipkan pesan kepada anggota pramuka.

“Menjadi pramuka harus membuat bangga masyarakat Kota Kediri, adakan gerakan-gerakan yang positif dan bersinergi dengan masyarakat. Pramuka tidak boleh eklusif melainkan harus inklusif, mengapa demikian karena dengan adik-adik membaur dengan masyarakat akan jauh lebih baik ke depan,” pesannya.

Dalam sambutan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang dibacakan

oleh Kak Abu menyebutkan bahwa, dengan mengusung tema Hari Pramuka ke-56 tahun 2017 yaitu “Bekerja untuk kaum muda, mewariskan yang terbaik bagi Bangsa”, pramuka merupakan garda terdepan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, pendidikan kepramukaan yang mendasarkan satya darma pramuka sebagai pedoman bersikap dan berperilaku.

Peringatan Hari Pramuka ke 56 tahun 2017 ini bersamaan dengan Raimuna Nasional ke XI Tahun 2017 yang diselenggarakan di Buper Cibubur Jakarta mulai tanggal 13 s/d 21 Agustus 2017, dan telah dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan tema “Pramuka Untuk Masa Depan Indonesia dengan Slogannya kibar

(kreatif, inovatif dan berkarakter)” untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kwarcab yang telah mengirimkan peseserta raimuna nasional.

Dalam apel besar ini Kak Abu diberikan kesempatan untuk menyematkan Bintang Tahunan dan Garuda Lencana Ungu serta memberikan penghargaan kepada Pramuka Garuda Siaga : 158 Pramuka Garuda Penggalang : 75, Pramuka Garuda Penegak : 52. Tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Kediri – Maki Ali, Pengurus Cabang Pramuka Kota Kediri dan seluruh Ranting Pramuka se-Kota Kediri.

Ditemui usai acara Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Kediri – Maki Ali menyampaikan bahwa acara peringatan ini tentunya mengingatkan agar supaya dasa dharma pramuka tetap melekat di jiwa dan masingmasing jiwa pada adik-adik pramuka, selain itu ada prestasi yang sudah diraih oleh pramuka Kota Kediri yaitu Raimuna di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi.

(Her/ADV/HMS)

Ning Lik, Wakil Walikota Kediri Lantik Pengurus PMI 2017-2022 Kediri, Jatim Pos Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kediri Masa Bakti 2017-2022 tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utama S di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Selasa (22/8/2017).

Adapun yang dilantik adalah dr. Indrakso Soeprapto sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI dan Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah dilantik sebagai Ketua Pengurus PMI Kota Kediri.

Menurut Lilik Muhibbah Wakil Walikota Kediri sekaligus Ketua Pengurus PMI Kota Kediri, bahwa

Bhayangkari Polwan Polres Jombang Gelar Baksos Polres Jombang Sembelih Qurban 8 sapi & 27 Kambing Jombang, Jatim Pos Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) POLWAN ke-69 tahun 2017 dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB), pada Selasa lalu, Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto bersama Ibu Ketua Bhayangkari dan Polisi Wanita (Polwan) Polres Jombang menggelar bakti sosial (baksos) memberikan bingkisan tali asih dan sejumlah uang kepada warga kurang mampu, di Dusun Cepoko Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak - Jombang. Hadir dalam giat baksos tersebut Kapolres Jombang, Waka Polres, KabagRen, Kabag Sumda, Kasat Reskrim, Kasat Sabhara, Kapolsek Perak, Bhayangkari dan Polwan Polres Jombang.

Dalam anjangsana baksos tersebut, Kapolres Jombang didampingi istri sempat terharu, terlihat dari mata yang berkaca-kaca ketika memberikan tali asih kepada Mbah Saenah

(90 tahun), nenek tua ini hanya terbaring di tempat tidur sudah tidak bisa beraktivitas, juga ketika memberikan tali asih dan mendirikan tenda untuk berteduh kepada mbah Sami (65) warga setempat yang hidup sebatang kara berteduh disebuah onggokan barang bekas beratapkan terpal seadanya dan tidur beralaskan tempat tidur terbuat dari bambu yang sudah lapuk.

Kompol Agapes Sumarmi yang didampingi Kasium Ipda Fadilah menyatakan kegiatan ini untuk melatih adik-adik polwan yang baru berdinas sebagai seorang Polisi agar dapat menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melatih empati para polwan untuk berbagi dengan sesama warga yang kurang mampu. “Ini juga sebagai sarana melatih kepedulian polwan terhadap sesama,” tambahnya.

Kepala Desa Kepuhkajang, M.

Sholeh didampingi Kapolsek Perak, AKP Untung Sugiarto memmberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Kapolres Jombang dan Ibu.

Sembelih Hewan Qurban

Memperingati Hari Raya Idul Adha 1438 H tahun 2017, Polres Jombang menyembelih 8 ekor sapi montok dan 27 ekor kambing. Total 35 hewan kurban tersebut disembelih di lapangan Polres Jombang, Jum’at pagi baru-baru ini.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto, S.Ik,MH mengatakan, momentum Hari Raya Kurban tahun ini pihaknya menyembelih 35 ekor hewan kurban yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Dalam acara tersebut, Kapolres juga menyaksikan secara langsung proses penyembelihan.

Ketua Panitia Qurban Polres Jom-

bang Kompol Agapes Sumarmi, SH, mengatakan Dari 8 ekor sapi dan 27 ekor kambing tersebut berasal dari Kapolres (1 ekor sapi, 2 ekor kambing), Wakapolres (2 ekor kambing), Kabagops (1 ekor kambing), Kasat Sabhara (1 ekor kambing), Kasat Narkoba (2 ekor kambing), Kasat Binmas (1 ekor kambing), Kasat Lantas (1 ekor sapi), Anggota Satlantas (1 ekor sapi, 3 ekor kambing), Kasat Intelkam (3 ekor kambing), Kasat Reskrim (1 ekor sapi), Sat Reskrim (3 ekor kambing), Gabung Polsek Jajaran (3 ekor sapi), Primkoppol (1 ekor kambing), Bagasumda (2 ekor kambing), Bagren (1 ekor kambing), Kasat Tahti (1 ekor kambing), Kasi Propam (1 ekor kambing), Supomo Bengkel (2 ekor kambing), H. Rochim (1 ekor sapi), Gabungan PNS dan PHL SatLantas (1 ekor kambing),” terang Kompol Agapes Sumarmi yang juga Kabag Sumda Polres Jombang. (Nik/Her)

stok darah di PMI Kota Kediri ini tidak pernah kekurangan bahkan bisa membantu daerah lain bila kekurangan stok darah. Karena Kota Kediri kota kecil yang luar biasa, dan aman karena jarang terjadi bencana di kota ini.

Selain itu, Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo menyampaikan. Perkembangan PMI di Jawa Timur semakin baik dan maju. Contohnya persiapan bencana alam, pembinaan relawan dan pengambilan transfusi darah berjalan baik, hasilnya lebih dari kebutuhan yaitu kurang lebih mencapai 18.000 bag padahal seharusnya 17.000 bag jadi sisa 1.000 bag.

Untuk diketahui, Sejumlah nama lain yang dilantik adalah Kepala Inspektorat Kota Kediri Maki Ali sebagai anggota Dewan Kehormatan Kota Kediri masa bakti 2017-2022.

Sedangkan untuk pengurus PMI yang mendampingi Ning Lik Wakil Walikota Kediri yaitu sebagai Wakil Ketua I Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto dan untuk Wakil Ketua II dr. I Nengah Gangga. Pengurus lainnya tercatat nama Abdul Gani Murdiantoko sebagai Sekretaris 1, Suyono sebagai Bendahara, Bagus Alit, Syamsul Bahri, NS Hendky Irawan, Iwan Tricahyono, Wahyu Purnama Wijaya, dan Chevi Ning Suyudi sebagai anggota.

Diakhir pelantikan, dilakukan penandatanganan berita acara secara simbolis dilakukan oleh Ketua Pengurus PMI Kota Kediri Lilik Muhibbah dan Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo. Hadir juga Sekretaris Daerah Budwi Sunu HS, dan perwakilan forkopimda Kota Kediri.

(Her/ADV/HMS)

SAMBUNGAN

Hal - 11

KPUD Jombang Selenggarakan Rakor Sosialisasi Tahapan Pemilu Jombang, Jatim Pos Bertempat di gedung pertemuan KPUD Jombang, Rabu (30/8/2017) dilakukan Rakor Sosialisasi Tahapan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2018 yang diselenggarakan KPUD Jombang dengan dihadiri Kapolres, Dandim, Waka Polres dan PJU Polres Jombang, serta dihadiri Kasatpol PP, Kesbangpol, Dishub.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahapan Pemilu Untuk Mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2018.

Muhaimin Shofi, Ketua KPU Kabupaten Jombang melalui

Fatoni usai ucara mengatakan, Adapun tahapan Pemilu Untuk Mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018 menjadi topik sosialisasi yang disampaikan oleh Muhaimin Shofi, Ketua KPU Kabupaten Jombang kepada peserta sosialisasi.

“Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu Bupati Jombang Tahun 2018 (Pilkada Serentak Tahun 2018) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubaha. kedua dari UU Nomor 1 Tahun 2014. Beberapa poin materi antara lain: persyaratan calon, persyaratan dukungan dari partai politik pengusung, persyaratan calon dari jalur perseorangan, kampanye, syarat memilih, dan sengketa hasil pemilihan,” ung-

kap Fatoni.

Disinggung terkait syarat calon perseorangan sesuai peraturan yang mengatur tersebut, Disampaikan Fatoni bahwa daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Jombang pada Pemilu terakhir yaitu Pemilu Tahun 2014 adalah sebanyak 991.770 sehingga syarat dukungan calon perseorangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 adalah 7,5 % yaitu sebesar 74.383 dukungan dan tersebar di setidaknya 11 kecamatan,” jelasnya.

Terpisah, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, S.Ik,MH mengatakan pihaknya siap dalam mengamankan tahapan hingga berlangsung pemilukada Jombang. (her)

Baru Dikerjakan, Rusak Parah Proyek Milyaran Rupiah di Banyuwangi

Banyuwangi, Jatim PosProyek pembangunan jalan Sumberagung-Sarongan Kabupaten Banyuwangi yang baru dikerjakan pada 9 Agustus 2016 sampai dengan 6 Desember 2016 sudah rusak, bahkan dibeberapa titik berlubanglubang dan rusak parah.

Informasi yang berhasil dihimpun Jatim Pos, Proyek pembangunan jalan tersebut menelan anggaran Rp. 2.

167.946.129,78,- sumber dana dari DAK Insfrastruktur APBD 2016 dan dikerjakan oleh PT MEGAH RAYA KONSTRUKSI. Proyek jalan tersebut sekarang masih dalam tahap pemeliharaan, sebab baru diserahterimakan tahap satu (ST 1) oleh rekanan kepada pihak pengguna anggaran dan belum diserahterimakan tahap kedua (ST 2).

Perlu diketahui, jika pihak rekanan tidak bisa menyerahterimakan tahap dua (ST 2) maka rekanan tidak bisa mengikuti pekerjaan di dinas terkait. Adanya masalah jalan yang baru dibangun dan telah rusak, Kepala Dinas PUB MCK & TR Di

konfermasi melalui Sekertaris Dinas Komang Sudira berjanji tidak akan menerima serah terima proyek tahap dua.

“Terkait proyek jalan yang baru dibangun dan telah rusak, kami sampaikan terima kasih informasinya yang telah turut serta mengawasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sebagai informasi, proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan dan pihak pelaksana bertanggung jawab memperbaikinya sampai masa pemeliharaan berakhir,” katanya.

“Apabila tidak dilaksanakan perbaikan, maka jaminan pemeliharaan tidak akan dicairkan dan uang pemeliharaan disetor ke kas negara,” tuturnya. “Untuk lebih lanjut jelasnya konfermasi ke Kabid. Bina Marga mas agar lebih jelas,” pungkasnya.

Sementara Abdul Cholik ST, Kabid Bina Marga ketika dikonfermasi di ruang kerjanya, membenarkan adanya kerusakan jalan yang baru dibangun tersebut. “Iya mas terima kasih atas informasinya, proyek jalan tersebut rusak dikarenakan dilalui oleh truk yang mengang-

Pemilihan Voting ... dari Partai Demokrat selaku Panitia Pelaksana Pemilihan (Panpel) calon Wakil Wali Kota Madiun tersebut, lagi - lagi menskorsing yang kedua kalinya, untuk lobi - lobi politik antar Ketua Fraksi terkait sistim pemilihan Wakil Wali Kota Madiun dan akhirnya menghasilkan keputusan dengan sistim pemilihan secara voting tertutup.

Setelah voting tertutup dilaksanakan dengan memanggil semua anggota DPRD Kota Madiun sesuai dengan nomor urut absensi untuk menentukan hak pilihnya, setelah dihitung hasil voting, Armaya memenangkan pemilihan sebagai calon Wakil Wali Kota Madiun.

“Alhamdulillah, Panitia Pelaksana Pemilihan calon Wakil Wali Kota Madiun sisa masa jabatan 2014 – 2019 bisa menjalankan tugas sesuai tupoksinya dan pemilihan sudah me-

ngedepankan azas demokrasi, musyawarah mufakat dan voting sehingga berjalan lancar, tertib, tidak ada masalah dan ini menjadi harapan kita semua,” jelas Ketua DPRD Kota Madiun, Istono usai rapat paripurna.

Menurut dia, karena Wali Kota sudah definitif dan calon Wakil Wali Kotanya sudah terpilih, proses selanjutnya adalah menunggu keputusan yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk diangkat dan disahkan sebagai Wakil Wali Kota Madiun sisa masa jabatan 2014 – 2019.

“Setelah proses itu nanti selesai semua, harapan kami sebagai wakil masyarakat banyak berharap, pasangan duet Sugeng Rismiyanto dan Armaya ini nanti betul – betul bisa melanjutkan visi misi Kepala Daerah 2014 – 2019 atau Baris agar bisa memberikan pelaya-

kut material untuk proyek pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sedangkan proyek TPI itu dikerjakan oleh pemprov,” katanya.

Mengenai perbaikan jalan tersebut, menurut Cholik sudah dirundingkan dengan pihak Pemprov, “Kami sudah merundingkan dengan pemprov untuk membangun jalan itu kembali, kami masih menunggu proyek pelelangan ikan selesai,” katanya.

Sementara warga menyayangkan rusaknya jalan, “eman-eman mas, baru dibangun jalan kok sudah rusak, itu khan uang rakyat juga,” kata warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Warga mengharapkan kepada pihak terkait dapat melakukan langkah nyata untuk perencanaan dan pengawasan proyek jalan, mengingat jalan merupakan kepentingan orang banyak. Sedangkan Direktur PT MEGAH RAYA KONSTRUKSI di konfermasi di kantornya tidak ada di tempat, menurut salah satu karyawannya, bapak tidak ada sedang ke Surabaya. (rim)

dari halaman 1 nan yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun,” pungkasnya.

Diketahui, pemilihan Wakil Wali Kota Madiun tersebut dilakukan setelah Sugeng Rismiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Madiun secara definitif telah diangkat dan disahkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Wali Kota Madiun menggantikan Bambang Irianto yang telah mengundurkan diri karena tersandung masalah hukum tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun.

Sehingga, terjadi kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Madiun dan akhirnya dilakukan pemilihan calon Wakil Wali Kota Madiun dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Walikota Madiun sisa masa jabatan 2014 2019 di Gedung DPRD Kota Madiun tersebut. (jum).

Pejabat Pemkot ...

Pungli Kota Batu.

Meski demikian OTT ini sifatnya masih pemeriksaan atas kasus pungutan liar. “Data belum tentu benar semua, data bisa dibuat-buat. Kami masih terus menindaklanjuti,” tegasnya Widianto Poesoko mengatakan berdasar keterangan tiga saksi, sudah 18 kali melakukan aksinya. Tapi, tim masih melakukan pendalaman.

“Masih didalami, aksinya sudah dilakukan 18 kali. Apakah benar ini masih diperiksa intensif. Sementara BB hanya Rp 25 juta dari hasil pengamanan oleh tim,” katanya.

Berdasarkan catatan PT Gunadharma Anugerahjaya, uang yang diterima NW itu didistribusikan pada para pejabat, instansi dan untuk biaya event. Ia mencontohkan, untuk biaya persiapan pembahasan sebesar Rp 20 juta, peresmian taman, entertainment

dan lainnya. Sedangkan untuk institusi tertera nama lembaga seperti Kejari sebesar Rp 300 juta, dewan senilai Rp 50 juta, KONI Rp 5 juta, Sekpri Rp 50 juta, PU Rp 135 juta, ULP Rp 65 juta dan daftar nama para pejabat juga tertulis dengan jelas.

Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Batu, Zainul Arifin ketika dikonfirmasi membantah menerima bagian proyek GOR dan Taman. “Saya belum tahu soal itu, yang jelas gak ada itu,” kata Jinung panggilan akrab Mantan Direktur PDAM Kota Batu, (25/8).

Menurutnya, KONI hanya sebatas pengguna setelah pembangunan rampung. KONI tidak terlibat sama sekali dalam pembangunan proyek.

Senada dengan Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Batu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Nur Chusniah membantah adanya

Via Vallen ... stasiun televisi nasional mengundangnya sebagai bintang tamu, seperti Karnaval Inbox SCTV yang manggung di berbagai kota kabupaten di Indonesia.

Penyanyi dangdut seksi dengan genre koplo ini juga pernah diundang dalam sebuah penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia MNC TV atau Seleb on News Awards 2016.

Dia juga acapkali manggung bareng artis-artis top seperti Soimah, Dewi Persik, Zaskia Gotik, dan lainnya.

Bahkan, Via Vallen saat ini dijuluki sebagai “Ratu Pop Koplo”, karena lagu-lagu pop yang dibawakan sejumlah grup musik dangdut yang dikenal dengan koplonya, seperti SERA, New Pallapa, Monata, dan lainnya.

Via adalah orang asli Jawa, tetapi ada turunan dari Bandung dan Aceh. Keturunan Bandung-Aceh itu berasal dari ibunya. Kepribadian dan watak Via Vallen bukan tipe manusia

yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan.

Gadis kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1990 ini mengaku memulai karier di dunia entertain sejak duduk di kelas 2 SMP. Mulanya sejak kecil Via sudah hobi bernyanyi. Sejak kelas 5 SD Via sudah mengikuti manggung bersama ayahnya yang seorang musisi dangdut, cuma masih dihitung sebagai penyanyi yang sedang belajar.

Namun jauh sebelum terjun ke musik dangdut, Via sendiri lebih tertarik dengan musik-musik pop. Perlahan, ia pun mulai diarahkan ke jalur dangdut oleh kedua orang tuanya yang kebetulan ayahnya juga seorang musisi dangdut.

Keinginan Via itu wajar, sebab kini ia sudah memiliki penggemar dari berbagai kota yang diberi nama Vyanisty dan diresmikan pada tanggal 24 September 2010. Kini, Via sudah bersolo karier dengan keluarnya single pertamanya berjudul

Merusak Sumberdaya ... dang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMENKP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Alat penangkapan ikan jaring Trawl dibedakan atas beberapa macam antara lain : Pukat Hela Dasar (Bottom trawls) 1. Pukat hela dasar berpapan (Beam trawls); 2. Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls); 3. Pukat hela dasar dua kapal (Pair trawls; 4. Nephrops trawl (Neph-

rops trawls); 5. Pukat hela dasar udang (Shrimp trawls) Pukat Hela Pertengahan (Miwwater trawls) 1. Pukat hela pertengahan berpapan (Otter trawls); 2. Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls); 3. Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls) Pukat hela kembar berpapan (Otter twin trawls) Seiring dengan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring Trawl maka sanksi yang diberikan kepada pengguna alat tangkap jaring Trawl adalah sebagai berikut Pasal 85 jo Pasal 9.

Yaitu Setiap orang yang de-

DPRD Jatim ...

Perwakilan Pemerintah Pusat.

Maka otomatis Daerah harus mematuhi keputusan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum.

Menurutnya, seharusnya Pemkot Surabaya mematuhi apa yang direkomendasikan Pem-

prov. Jatim. Pasalnya, sejumlah pertemuan dan rapat digelar dan semuanya mengarah pada pelanggaran dan perlu ditertibkan, bahkan dibongkar jika diketahui sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Hemat saya ya dibongkar saja. Kalau Pemkot masih nge-

dari halaman 1 dugaan aliran dana yang dikeluarkan oleh PT Gunadarma Anugerahjaya kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Cipta Karya Pemkot Batu yang menyebutkan jika Kejari Batu terima dana sebesar Rp 300 juta dari pembangunan GOR Gajahmada dan Taman Block Office.

Itu sebatas pengakuan saksi. Ia berjanji akan mengkroscek ke perangkatnya isu tersebut.

Sebab menurutnya, waktu itu belum masa kepemimpinan dirinya. “Belum era saya, saya menjabat disini bulan November 2016 silam. Saya akan check and ricek dulu,” tegasnya.

Sekadar diketahui, data penerima dana dari PT G tersebut diketik rapi dalam bentuk tabel. Bahkan ditanda tangani oleh Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) dari Dinas Cipta Karya Kota Batu. (yon)

dari halaman 1 ‘Selingkuh’ yang dirilis pada awal tahun 2015.Via Vallen pun sudah sering manggung di berbagai kota di Indonesia. Ada pengalaman tak menyenangkan yang sempat dialaminya saat turun panggung di salah satu daerah. Via Vallen nyaris diraba-raba oleh seorang fansnya.

“Jadi pas turun panggung, ada cowok mulai megang pinggang aku, terus aku reflek, aku tarik tangannya terus aku tonjokin. Untungnya dia nggak sempat macam-macam. Kebetulan aku pas sekolah pernah ikut karate,” ujar Via Vallen seraya tertawa.

Pedangdut koplo ini mengaku tak segan memukul jika ada fans laki-laki yang mencoba menyentuh tubuhnya.

“Pernah ada yang bilang rela ditonjok yang penting sudah berhasil cium aku. Itu namanya gila banget. Padahal dia sudah tahu resikonya bakal kena pukul sama aku,” tutur Via Vallen. (yus)

dari halaman 1 ngan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu.

Dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). (bidangkpp)

dari halaman 1 yel maka harys dilaporkan ke Mendagri,” tegasnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Surabaya, Mochammad Machmud mengaku saat pertemuan dengan Komisi A DP RD Jatim cenderung diam saja.

“Tapi mengapa tiba-tiba seperti ini,” paparnya. (**)

Hal - 12 Edisi No.264 Tahun XVI ~ Minggu I September 2017

Disbudpar Jatim Gelar Parade Teater

Seni Teater di Jawa Timur Kurang Greget DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur menggelar Parade Teater Jawa Timur 2017 dengan menyuguhkan beragam bentuk drama yang dipentaskan oleh enam kelompok teater dari tiga kabupaten/kota.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk membangun ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman melalui karya-karya baru yang kreatif, inovatif, dan edukatif,” ujar Kepala Disbudpar Jawa Timur Jarianto usai menyaksikan pertunjukan yang berlangsung hingga Minggu (20/8/ 2017) dini hari.

Kegiatan yang merupakan agenda tahunan Disbudpar Jawa Timur tahun ini berlangsung selama dua hari, 18-19 Agustus, di Gedung Cak Durasim, Kompleks Taman Budaya Jawa Timur, Jalan Gentengkali Surabaya.

Tampil pada hari pertama Teater Komunitas asal Kota Malang yang mementaskan lakon Kekenceng adalah Situs. Dilanjutkan penampilan

Teater Universitas Kanjuruan, yang juga asal Malang, dengan mementaskan lakon B.O.R karya Putu Wijaya.

Parade Teater Jawa Timur 2017 hari pertama ditutup oleh pementasan Serambi Teater dari Kampus Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya yang menyuguhkan lakon Wek-Wek. Pada hari kedua, pentas dibuka oleh Arek Teater dari Kampus STKW Surabaya dengan lakon Sarip Tambak Oso. Dilanjutkan oleh Teater Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang mementaskan lakon adaptasi dari puisi karya WS Rendra berjudul Maria Zaitun.

Pentas Parade Teater Jawa 2017 ditutup oleh Teater Ringin Contong dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang dengan lakon Trilogi Asu. “Kami menyadari bahwa seni teater di Jawa Timur akhir-akhir ini

Seniman dari Teater Komunitas Malang menampilkan cerita berjudul ‘Kekenceng’ karya Habiburrokhman saat Parade Teater 2017 di Gedung Kesenian Cak Durasim, Surabaya. perkembangannya memang terasa kurang greget, Kecuali di kalangan

pelajar dan mahasiswa yang relatif masih cukup dinamis sehingga perlu ada ruang-ruang untuk unjuk kreasi yang lebih kontinu,” ucap Jarianto.

Setiap penyelenggaraan Parade Teater Jawa Timur, Disbudpar Jawa Timur selalu mengundang pengamat teater asal luar Jawa Timur untuk mengevaluasi pementasan dari berbagai kelompok yang telah ditampilkan.

Pengamat teater yang diundang untuk Parade Teater Jawa Timur tahun ini, Eko Ompong Santoso, menilai pementasan dari enam kelompok teater yang menyuguhkan beragam bentuk drama layak diapresiasi.

“Perbedaan bentuk yang disajikan oleh masing-masing enam ke-

lompok teater ini menunjukkan kepada masyarakat atau penonton bahwa seni teater itu tidak hanya satu macam, melainkan ekspektasinya ada berbagai macam. Ini menjadi sangat penting bagi apresiasi masyarakat terhadap pertunjukan teater,” ujarnya.

Pemerhati teater asal Yogyakarta itu menambahkan, sekarang ini batas-batas teater dengan seni lainnya sudah mulai melebur sehingga memungkin penggiat teater untuk menggali mengeksplorasi, mengobservasi berbagai macam bentuk ekspresi.

“Dengan begitu medianya bisa menjadi lebih banyak dan pola ungkapnya pun bisa menjadi lebih beragam,” katanya, menerangkan. (ist)

Dorong Pengembangan Wayang Potehi di Indonesia WAKIL Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan walau tampil di Kelentengkelenteng, tidak sedikit masyarakat yang mengenal Wayang Potehi sebagai sebuah tontonan sekaligus sebagai tuntunan.

“Sebagai seni Lakon wayang cerita Hong Kiauw Lie Tan tradisi yang punya dimainkan dalang saat pementasan wanilai tersendiri, Wayang potehi di Klenteng En Ang Kiong, yang Potehi itu bisa Malang. jadi modal untuk mengembangkan suatu yang menghasilkan dan men- bangannya dipakai sebagai sarana jadi bagian dari pendidikan karakter,” penyampaian nilai-nilai kemasyarakakata pria yang akrab disapa Gus Ipul tan terutama akulturasi dan toitu. leransi.

Wagub mengemukakan hal itu “Wayang menjadi salah satu pada acara Rembug Budaya dan sarana pendidikan, khususnya penPergelaran Wayang Potehi di Uni- didikan karakter. Kami dorong dan versitas Surabaya (Ubaya), Sabtu beri kesempatan. Dari wayang ba(19/8/2017). Kegiatan itu sebagai nyak sekali karakter-karakter yang upaya mendorong perkembangan muncul yang bisa didalami dan menWayang Potehi di Indonesia dengan jadi panduan serta patokan bagi mengumpulkan pihak terkait. warga kampus agar bisa mengambil Dalam acara yang mengangkat makna, contoh pada setiap petema “Upaya Pelestarian dan Pe- ngembangan karakter diri dari ngembangan Wayang dengan Kon- mahasiswa,” kata Joni. sep Kreatif-Inovatif” tersebut hadir Joni menambahkan, walau berKadisbudpar Jatim, DR H. Jarianto asal dari Cina namun dalam perMSi, pendiri Rumah Cinta Wayang tunjukan Wayang Potehi banyak Dwi Woro Retno Mastuti, Pengurus ditampilkan berbagai karakter maPepadi Eko Cipto, dan Rektor Uba- nusia, baik, jahat. Dari situ bisa ya Prof Joniarto Parung mengata- diambil pelajaran dan juga untuk kan Wayang Potehi pada perkem- menjaga toleransi. (ant)