Jtpos 268

ISSN : 1412-7490

Edisi No.268 Tahun XVI ~ Minggu III Oktober 2017

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

• Juara

II LKTW 2017

Jatim Pos Terima Trofi Dari Mendagri Surabaya, Jatim Pos Jufri Yus, wartawan Jatim Pos berhasil meraih Juara II pada Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Porvinsi Jawa Timur.

Lomba yang diselenggarakan tiap tahun di lingkungan Pokja (kelompok kerja) warta-

wan Pemprov Jatim itu mengambil tema “Mengembangkan UKM Berorientasi Ekspor Di Jawa Timur.”

Karya tulis Jufri Yus berjudul “Geliat Produk UMKM di Trenggalek: Perajin Bambu Pun Melancong Ke Luar Negeri” dimuat di Jatim Pos Edisi 265 Minggu III September 2017.

Sebagai salah satu pemenang, Jufri Yus diundang untuk menerima hadiah trofi dan piagam penghargaan, dalam rangkaian perayaan Hari Jadi ke-72 Provinsi Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Kamis (12/ 10/2017).

Berbeda dengan tahuntahun sebelumnya dimana hadiah disampaikan oleh Guber-

nur Jatim H Soekarwo. Kali ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara.

Pemenang lainnya yang turut menerima trofi dan piagam penghargaan serupa, yakni Juara I Yudi Arianto (Harian Bangsa) dengan judul Bersamb ke hal. 11

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo memberikan trofi dan piagam penghargaan kepada Jufri Yus, wartawan Jatim Pos sebagai Juara II Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) 2017.

Proyek Petragas Gresik-Semarang Dihentikan Tak Ada Ijin, Satpol PP Bojonegoro Bertindak Tegas

UMRAH yang dilakukan Syahrini dan 11 orang anggota keluarganya, beberapa bulan lalu ternyata menuai masalah. Syahrini dituding menerima uang Rp 1 miliar dari Biro Perjalanan Umrah First Travel yang saat ini bermasalah.

Wanita yang juga dikenal dengan nama ‘Princess Syahrini’ itu pun terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Meski sempat dua kali mangkir dari panggilan kepolisian, tapi akhirnya Syahrini datang juga ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada pada Senin (9/10/2017).

Dengan menggunakan kacamata menterengnya, ia datang bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea.Menurut gadis kelahiran Bogor, 1 Agustus 1982 itu, ada 29 pertanyaan yang diajukan penyidik dan telah dijawab olehnya selama pemeriksaan. Hal itu kemudian dipertegas dan dibeberkan oleh Hotman Paris.

“Pertama mempertegas bahwa tidak benar Syahrini menerima uang satu rupiah pun. Penyidik juga mengakui bahwa First Travel pun Bersamb ke hal. 11

PROYEK pemasangan pipa gas Line 28 Inc area timur aection 5A dari Semarang hingga Gresik milik Pertagas yang melintas di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (11/10/2017) dihentikan.

Satpol PP Kabupaten Bojonegoro berani bertindak tegas menghentikan proyek itu karena tidak ada Ijin dari Pemkab Bojonegoro.

Anggota Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah memasang papan yang bertuliskan penghentian sementara serta memasang pita line Satpol PP. Kasat Pol PP Kabupaten Bojonegoro, Achmad gunawan dikonfirmasi jatim pos.co, Kamis, 12/10/2017, menjelaskan, penghentian kegiatan proyek dilakukan di dua titik, yakni di Desa Cengungklung, Kecamatan Gayam dan Desa Banjarejo, Kecamatan Padangan.

“Saat ini kami dari Satpol PP melakukan penghentian kegiatan proyek pemasangan pipa sepanjang 68 Km di dua titik. Kita pasang papan penghentian dan segel karena belum ada ijin IMB,” kata Achmad gunawan kepada jatimpos.co Papan penghentian kegiatan dan segel akan dilepas jika pihak Pertagas sudah benar-benar melengkapi ijin untuk pemasangan pipa tersebut. Jika kegiatan proyek nekat dijalankan, maka pihak Satpol PP akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Malam Mencekam 26 Ekor Domba Mati Misterius

Drh. H. Iswahyudi,Mp. Kasi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dari Dinas Propinsi Jawa Timur. Drh. Novia P. Manopo Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan UPT Laboratorium kesehatan Hewan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur selesai lakukan otopsi di salah satu rumah warga di dusun Ketangi Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Malang, Jatim PosWarga Dusun Ketangi, Kelurahan Tegalgondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, digegerkan ternak mati secara misterius pertengahan bulan kemarin.

Kali ini total tujuh ekor domba ditemukan mati mengenaskan dengan luka gigitan dan cakaran di dalam kandang.

Domba-domba tersebut masing-masing milik Mujiat (64) 3 ekor domba, dan Matali (80) 4 ekor domba. Keduanya adalah tetangga seberang dari korban sebelumnya Muhammad Effendi (46) Bersamb ke hal. 11

Satpol PP pasang papan pengumuman penghentian aktifitas dan pita line.

“Kalau masih nekat melakukan kegiatan proyek maka akan kami berikan sanksi lebih

tegas sesuai dengan peraturan,” ucap Kasat Pol PP. Proses penghentian proyek

ini menindaklanjuti hasil rapat yang dilaksanakan di DPRD Bersamb ke hal. 11

Rancang APBD Jatim 2018 Fokus Tiga Isu RENCANA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 fokus pada tiga isu, yakni masalah kemiskinan, SDM dan ketiga meningkatkan nilai tambah bidang agro dan maritim.

Bersamb ke hal. 11

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo memberikan ucapan selamat pada Penerima Penghargaan dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur

Ketua

Jawa Timur Tingkatkan Pelayanan Kartu Tol

Malang, Jatim Pos Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), meluncurkan tambahan promo pembelian perdana kartu tol di wilayah Jawa Timur. Tujuannya meningkatkan penetrasi sebelum pemBersamb ke hal. 11 Promo pembelian kartu perdana, hanya bisa didapat saat penjualan di gerbang atau pintu tol.

METROPOLIS

Hal - 2

Mall Pelayanan Publik Surabaya Jadi Percontohan Nasional MENPAN RB Asman Abnur mengapresiasi Mall Pelayanan public yang ada di kota Surabaya.

“Mall pelayanan public di kota Surabaya, kedepan jadi percontohan Nasional, semua kota besar di Indonesia saya minta belajar ke Surabaya,” ujar Menpan RB Asman Abnur saat menyampaikan sambutan peresmian Mall Pelayanan Publik di gedung Siola Jumat 6 Oktober lalu.

“Saya gembira dan bangga di Mall Pelayanan Publik ini sudah dapat melayanai public lebih dari 100 macam pelayanan public. Kedepan bisa tambah terus jenis pelayanannya, misalnya urusan keimigrasian, dan lain sebagainya termasuk urusan perninahan. Bila perlu disini dise-

diakan sebuah ruangan lengkap dengan pelaminannya,” ujar Mempan -RB Asman Abnur meyakinakan.

Dulu Ada Hantunya Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutan laporannya mengungkapkan sebelumnya gedung Siola tersebut disewakontrak oleh pengusaha ritel, namun kemudian sepi pembeli dan ahkirnya tutup.

Karena tutup beberapa tahun sempat dihuni mahluk besar alias hantu, ceritera Risma menirukan ceritera pekerja yang berhamburan keluar gedung karena ketakutan pada mahluk tinggi besar yang sempat mereka lihat.

Setelah sukses negosiasi gedung Siola kata Risma di-

tempati sendiri oleh Pemkot Surabaya untuk dimanfaatkan sebagai perkantoran pelayanan public.

Sekarang setiap hari kantor pelayanan public selalu ramai dikunjungi warga kota yang mengurus berbagai surat keperluan.

Imbas langsung dari semakin ramainya Mall Pelayanan Publik ini, jl.Tunjungan pun kembali ramai oleh orang berlalu lalang. Sekarang sudah banyak toko-toko di Jl. Tunjungan yang buka kembali dengan interior baru untuk menarik pejalan kaki agar juga mau berbelanja ditokonya setelah mengurus surat di Mall Pelayanan Publik,ujar Risma dengan nada gembira.

(Gatot.S/Jatim Pos)

(foto:Gatot.S/JTMP)

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (no.3 dari kanan) menjelaskan unit produk unggulan pelayanan public Call Command Center 112 kepada Menpan RB dan rombongan usai launching Mall Pelayanan Publik di gedung eks. Siola Surabaya

Impian Pemkot Surabaya Mewujudkan Pasar Thematik Tradisional

(foto: Gatot.S/JTMP)

Kadispendukcapil kota Surabaya Suharto Wardoyo saat memberikan keterangan pers di kantor Humas Pemkot Surabaya.

Surabaya Dapat Droping 50.000 Keping Blangko e-KTP Alhamdullilah Pemkot Surabaya sudah menerima dropping 50.000 keping blangko E-KTP dari Pemerintah pusat [Depdagri], ungkap Kadispendukcapil Soeharto Wardoyo kepada para awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya Rabu 11 Oktober lalu.

Nyaur Bangkalan 10.000 Keping Menurut Soeharto dari 50.000 keping E-KTP tersebut yang 10.000 keping diperuntukan bagi Pemkab Bangkalan sebagai pengembalian pinjaman Pemkot Surabaya yang sebelumnya mengalami kekurangan alias kehabisan kepingan E-KTP. “Waktu itu sekitar 6 bulan lalu kami kehabisan kepingan E-KTP, kemudian kami minta bantuan dari Pusat tetapi dijawab kosong, akhirnya kami cari pinjaman di Pemkab / Pemkot di Jawa Timur yang mungkin masih punya stok, ketemulah Pemkab Bangkalan. Jadi kami sekarang nyaur ke Pemkab Bangkalan,” jelas Soeharto meyakinkan.

Melayani Warga Kota Sampai Jam 21.00 WIB dan Gratis

Sedangkan sisanya yang 40.000 keping E-KTP langsung dibagikan ke Kecamatan-2 di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Kantor pelayanan E-KTP di kantor Kecamatan di buka sampai jam 21.00 wib dan gratis tidak dipungut biaya serupiahpun, bila ada yang minta biaya segera laporkan kepada saya,” tandas Soeharto Menurut Soeharto sampai saat ini di kota Surabaya sudah ada 17 Kecamatan yang menyiapkan pelayanan E-KTP. Ke 17 Kecamatan tersebut antara lain, Kecamatan Sawahan, Kec. Wonokusumo, Kec. Wiyung, Kec. Simokerto, Kec.Tandes, Kec. Semampir dan lain sebagainya termasuk Kec. Kenjeran, Gubeng dan Kec.Tambaksari.

Akhir 2017 Perekaman e-KTP Tuntas Menurut Soeharto jumlah penduduk kota Surabaya yang wajib KTP sekarang sebanyak 2.302.000 orang .Dari jumlah tersebut yang sudah melakukan perekaman E-KTP sebanyak 1.977.998 orang, sisanya ditargetkan tuntas pada ahkir 2017 mendatang. (Gatot.S/Jatim Pos)

Surabaya,Jatimpos Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota kelas dunia tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Dalam hal revitalisasi pasar, sudah berulang kali Dirut PD Pasar Surya berganti, tetapi kondisi pasar-pasar tradisional di kota metropolitan ini tetap merana, kotor, becek, kumuh, bau. Pemkot Surabaya pun harus memutar otak, selain mengocok ulang pucuk pimpinan PDPS. Pemkot akhirnya mau berbagi persoalan pelik ini sekaligus bertujuan mencari solusi dari pendapat para praktisi dalam media gathering di kantor Humas Pemkot pada Rabu, 20 September 2017.

Keberadaan pasar di kota besar sekelas Surabaya menjadi tempat yang lebih vital. Jika pengeluaran rata-rata per penduduk 6 juta rupiah per tahun, 2,1 juta adalah pengeluaran untuk makanan, 3,6 juta untuk non makanan, sisanya untuk lain2. “Pertumbuhan pengeluaran untuk makanan masih 13,4 %. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan 32,7 %. Ini artinya ada potensi besar jika pasar itu bisa berfungsi ganda yakni mengkombinasi antara penjualan makanan dan non makanan. Pasar kita tidak boleh lagi hanya tempat sederhana sekedar menjual bahan makanan.” Kata pakar statisik ITS Kresnayana Yahya.

Pasar tradisional tidak akan pernah mati melainkan. masih akan tetap dicari karena menyediakan bahan makanan fresh dari petani.

Sekitar 10 ribu penjual melidjo mengantar makanan sampai ke depan rumah pelanggan. Minimum 2 sampai 3 juta rupiah per hari. 120 ribu UMKM, rata-rata 6 juta rupiah per hari. “Menurut sensus ekonomi, omzet perputaran uang di pasarpasar Surabaya lebih dari 700 milyar rupiah per hari. Kita butuh pasar distribusi yang dapat menampung dan mengakomodasi kebutuhan para

Pakar Statistik ITS Kresnayana Yahya memberi penjelasan dalam konferensi pers terkait transformasi pasar thematik tradisional di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (20/9) (foto:fred/JTMP) supplier. Belum terhitung hotel, restaurant, kantin. Mereka butuh pasar sebagai sumber bahan makanan sehat, segar dan asuh. Kota kita membutuhkan pasar thematik, terintegrasi dengan kebutuhan wilayah perumahan.” Papar Kresnayana mengungkap alasan dibutuhkannya pasar thematik.

Jika shopping center sudah ada thematiknya. Hampir semua pasar di Surabaya masih amburadul. Surabaya belum memiliki pasar thematik yang representatif. Menjamurnya hotel-hotel baru yang terus bermunculan, akses untuk kebutuhan bahan makanannya adalah pasar yang berdekatan dengan mereka. “Sudah semestinya Pemerintah kota berperan untuk mengatur bagaimana agar pasar thematik bisa tersebar merata. Misal pasar jajanan di pasar kembang, ini 4 sampai 5 milyar semalam. Lalu pasar buah, kita belum punya. Pasar ikan yang fresh, bersih dan ramai. Padahal ikan ini kebutuhannya cukup besar. Pasar ayam, hampir 1 milyar ekor dipotong tiap hari. Ayam ini tidak hanya

dikomsumsi langsung, banyak yang sudah mulai produksi untuk sosis, bakso. Pasar telur, berapa ton telur tiap hari. Lalu pasar kelontong (eceran) ini juga penting.” Kata Kresnayana memberi penjelasan.

Selain menciptakan pasar thematic, Transformasi yang harus dikerjakan adalah bagaimana meramaikan pasar. Pengelola harus memiliki jiwa wiraswasta yang kreatif dan inovatif, tidak hanya sekedar menjalankan apa yang tertuang dalam tupoksi. “Tugas kepala pasar nantinya tidak hanya menarik retribusi dan iuran sewa stand2 pedagang. Tapi bagaimana ia juga harus mampu memikirkan cara membuat ramai pasar. Artinya pihak otoritas pengelola harus mampu mencari sumber pendapatan lain di luar retribusi dan penyewaan stand. Misal disediakan space atau ruang public untuk iklan dan pameran launching produk yang bisa mendatangkan pendapatan bagi PDPS.” Kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Djoko Mursinto. (fred/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/ Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi. Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung-Trenggalek: Sandhi Tratana, Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Dinas Terkait Tutup Mata  Limbah Pasar Kilensari Diduga Bau Bangkai Situbondo, Jatim Pos. Meskipun sudah cukup berlangsung lama berlangsung keberadaan pasar Kilensari yang limbahnya sudah bau membusuk, namun tampaknya belum ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait. Pasalnya, hingga detik ini juga berlangsungnya bau busuk limbah pasar Kilensari sampai sekarang belum juga ditindaklanjuti dengan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun koran ini menyebutkan bahwa, baunya limbah kamar mandi pasar Desa Kilensari tersebut sudah berbau bangkai dan hingga kini masih dikeluhkan oleh salah satu pedagang yang juga menghuni di pasar tersebut. Menurut salah satu pedagang yang tak mau disebut namanya mengatakan

bahwa bau tak sedap itu sangat menyengat hidung dan membuat para pengunjung tidak betah berdiam lebih lama di tempat itu.

“Bau limbah berbau bangkai busuk itu sudah berlangsung lama mas, jadi karena bau busuk itu para pembeli di warung kami menjadi berbalik dan tidak betah,” ujar warga yang juga pemilik warung pracangan di Pasar Kilensari itu di rumahnya.

Sementara itu ketika Kepala Pasar Kilensari dikonfirmasi seputar hal itu mengatakan bahwa pihaknya baru menjabat sebagai kepala pasar. “Saya baru menjabat sebagai Kepala Pasar Kilensari ini baru sekitar 2 bulan mas jadi saya nggak tau apa-apa soal itu,” ujarnya.

Begitu juga ketika Kepala Disperindag Situbondo, Hj. Tutik Mergiyanti ketika akan dikonfirmasi seputar hal itu selalu menghindar. (asad)

Plt Sekdakota Mojokerto Minta PNS Bekerja sesuai Tupoksi

Mojokerto, Jatim Pos. Seluruh pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dan seluruh PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto diminta untuk bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi). Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto yang baru Dr. Ir. Gentur Prihantono Sanjoyo Putro, MT, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang telah menggantikan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto yang lama Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, SH, M.Si saat acara perkenalan bertempat di Aula Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto, Jalan Baypass, Kamis pekan kemarin.

Turut hadir dalam acara perkenalan Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Dalam pengarahannya didepan pegawai Dishub dan Kominfo Sekdakot mengatakan sebagai PNS harus mampu untuk menjalankan tugas dengan baik sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

“Bekerjalah sesuai dengan fungsi dan profesional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Disamping itu seorang pemimpin Kepala Dinas, Kabid dan Kasi harus mampu memberikan terbaik terhadap stafnya salah satunya dengan melihat kedisipli-

nan, kesungguhan dan loyalitas pimpinan kepada stafnya dalam melaksanakan tugas.

Pimpinan harus selalu memberikan harapan dan arahan tentang nilai-nilai semangat dan jiwa melayani masyarakat.

Selain itu seluruh PNS agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebab selaku aparatur sipil Negara memilikui tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian harus menjunjung tinggi korp dan anggotanya mampu menciptakan pelayanan yang baik, jangan sampai terlibat dalam tindak korupsi, serta memiliki perilaku aklak dan hati nurani untuk jujur dalam bekerja.

Seluruh PNS agar bisa menjadi teladan bagi perubahan seluruh masyarakat, sekdakot meminta para pegawai menerapkan birokrasi yang bersih, kompeten dan mampu melayani masyarakat dengan cepat. Sekali lagi milikilah jiwa yang melayani masyarakat, jaga kode etik profesi, pegang teguh komitmen, serta buktikan pada masyarakat akan

integritas dan kinerja paratur Negara yang semakin berkualitas serta patut dibanggakan.

Menurutnya keberhasilan akan dapat dicapai apabila para pimpinan terus meningkatkn disiplin dan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas, terus berusaha menjadi contoh bagi stafnya. Tanpa bisa memberikan contoh yang baik, maka akan mustahil akan bisa menghasilkan PNS yang baik pula.

Sekdakot juga mengingatkan agar PNS untuk meninggalkan tindakan tidak disiplin dan ego sektoral. Seluruh PNS diharapkan untuk mewujudkan nilai dan budaya kerja sebagai pelayan masyarakat.

Sekdakot mengajak PNS menjadi bagian dari solusi Negara. Tidak menimbulkan masalah buat bangsa ini maka hindari pelanggaran hukum, karena ada prinsip dalam korpri harus taat asas dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berikan pelayan yang terbaik, cepat dan akurat dengan bekerja keras, cerdas, iklas dan tuntas. (din/hms)

Misi Perdamaian Kunjungan Jokowi di Sumenep

Sumenep, Jatim Pos. Kunjungan Presiden RI Joko Widodo(8/10) Ke Pondok Annuqaya Kecamatan Guluk - Guluk Kabupaten Sumenep, yang dihadiri para tamu undangan, diantaranya Tokoh Agama serta Tokoh Nasional baik dari Kabupaten Sumenep maupun luar daerah dan di sambut hangat ribuan santri dengan alunan Ayat Suci Al-qur’an.

Presiden Indonesia ketujuh Joko Widodo mengunjungi tiga pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Annuqaya, Pondok Pesantren Al-Amien, dan Pondok Pesantren AlKarimiyyah. Kunjungan Jokowi membawa misi Perdamaian dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional 2017 juga di Pondok Pesantren Annuqayah ini, terdiri kegiatan ketika itu Presiden langsung bertatap muka dengan pengasuh Ponpes Annuqayah.

Selanjutnya Presiden RI Jokowi memberikan sambutan dalam puncak Hari Perdamaian Internasional 2017, Presiden berharap agar tetap menjaga perdamaian dan juga menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang besar. Terbukti adalah memiliki 714 suku dan 1100 bahasa serta budaya yang beragam.

Menurut Jokowi Bangsa yang besar ini bukan tidak memiliki tantangan, pasti ada tantangan yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu kita sebagai warga yang besar ini harus menjaga perdamaian agar tidak tejadi keributan. Selanjunya ada pertemuan para ulama untuk menjalankan program Nasional Yaitu Terhadap masyarakat - masyarakat pemberi manfaat. Digedung Graha Adi Poday Jokowi memberikan hadiah tiga sepeda kepada yang di tunjuk dan Bisa menjawab pertanyan kuis.

Presiden RI Joko Widodo memberikan 5100 sertifat tanah kepada masyarakat sumenep (8/10) di gedung Graha Adi Poday. Seperti biasa Kepala Negara mengingatkan warga yang menerima sertifikat agar sertifikat itu di jaga dan di letakkan yang rapi di bungkus plastik, Presiden menambahkan permasalahan menyangkut tanah juga terjadi hampir seluruh wilayah, umumnya sama yaitu sengketa tanah. Ketika itu Presiden memerintahkan Kepada Menteri Aggraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Jalil untuk segera menyelesaikan pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia. (rul,nan,man)

Klub Otomotif Melakukan Bansos Banyuwangi, Jatim Pos. Klub otomotif tidak hanya identik dengan kegiatan negatif, namun positif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan orang yang membutuhkan. Selain itu berbagai kegiatan yang bersifat sosial telah dilaksanakan klub

komoniti (DGCI) Datsun Gomoniti Indonesia Tapal kuda.

Juga menjaga silaturrahmi antar anggota, yang mana mengadakan pertemuan rutin. Untuk menjaga kekompakan, pada Minggu belum lama ini yang bertempat di rumah Ely Perum Griya

Gading Mas Permai Desa Dadapan Kec. Kabat Banyuwangi.

Saat ditemui Jatim Pos, Ketua Komoniti DGCI mengatakan, kami sudah terbentuk 2 tahun lebih dan anggota kami sudah 82 anggota yang mana berasal dari 4 Kabupa-

ten. Antara lain Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi adalah wilayah tapal kuda.

Di sisi lain Ely juga menjelaskan dalam pertemuan silaturrahmi antar anggota, kami mengadakan kegiatan Bansos yang kami lakukan di berbagai wilayah dan daerah. (rim)

Jatim II

Hal - 4

Berkedok Paranormal Menipu Hingga Ratusan Juta Ponorogo, Jatim Pos. Radita Febrianti (24), mahasiswi warga Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, tertipu hingga ratusan juta rupiah. Pelaku penipuan adalah komplotan berkedok paranormal yang menjanjikan penyakitnya dapat diangkat dengan menggunakan kitab suci dan telur ayam.

“Ratusan juta rupiah uang milik korban hilang setelah tertipu komplotan yang mengaku sebagai paranormal.

Untuk meyakinkan korban, komplotan penipu tersebut mengaku bisa menyembuhkan penyakit menggunakan kitab Gandaarum dengan telur ayam sebagai media yang bisa mengangkat penyakit Radita,” jelas Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Rudi Darmawan SE, dalam pers rilisnya di Mapolres Ponorogo, Senin pagi lalu.

Aksi tipu daya dengan

bujukan yang dilakukan oleh komplotan penipu tersebut, kata Rudi Darmawan, korban mengikuti berbagai syarat yang diminta tersangka. Bahkan saat diminta menyerahkan kartu ATM beserta PINnya korban menuruti kemauan para tersangka.

“Dengan tipu muslihat itu, para tersangka bisa mempengaruhi korban hingga akhirnya menyerahkan ATM bersama PIN-nya. Akibatnya, ATM korban dikuras hingga tersisa Rp 9.706.000. Sementara uang yang diambil tersangka mencapai Rp 123.971.000,” kata Rudi Darmawan.

Lebih lanjut dikatakan, peristiwa yang menimpa Radita, bermula saat korban sedang belanja di Mall PCC Ponorogo awal September 2017, kemudian bertemu dan berkenalan dengan komplotan penipu yang berjumlah lima orang, di antaranya, Joko Pramono (35) warga Dusun Mojosari, Desa Jatisari, Karanggede, Boyolali, Samsul Bahri (52) warga Kampung Pasir Kur, Cisata Pandeglang, Anton Kaliani (59) warga Pagar Alam Palembang, Sumatera Selatan, Asrad (29) warga Palembang Sumatera Selatan dan Dodi (25) warga

Palembang Sumatera Selatan.

“Kepada korban, komplotan itu meyakinkan dapat mengobati orang sakit dengan kitab Gandaarum dengan sarana telur ayam untuk mengangkat penyakitnya,” jelasnya.

AKP Rudi Darmawan, menambahkan, karena merasa tertipu, atas kejadian tersebut akhirnya korban melaporkannya ke Polisi. Usai mendapat laporan dari korban, tiga tersangka, yaitu Joko, Samsul, dan Anton Kailani, berhasil ditangkap dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit Mobil Toyota Kijang, Hanphone, enam potong celana jeans dan kemeja.

Sementara dua warga Palembang, Dodi dan Asrad masih dilakukan pengejaran.

“Atas perbuatan para tersangka tersebut, akan di jerat dengan Pasal 378 KUHP.” pungkas AKP Rudi Darmawan. (Nur)

Tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun Dilaunching

Madiun, Jatim Pos. Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2018 resmi dilaunching oleh Bupati Madiun, H. Muhtarom di Pendopo Graha

Ronggo Djumeno Kabupaten Madiun di Mejayan, Caruban, Kamis malam belum lama ini.

Hadir dalam launching tersebut, Ketua Komisi Pe-

milihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur, Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD, Anggota Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat dan Muspika serta Kades se Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, H. Muhtarom mengatakan, proses demokrasi yang dibangun dengan mengedepankan azas keseimbangan dan saling menghormati perbedaan yang ada merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembangunan dalam rangka mewujudkan harapan

bersama yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara lahir maupun batin.

“Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak untuk menjadikan budaya dari pemilihan umum sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Ia menambahakan, pelaksanaan Pemilukada juga membutuhkan dukungan dari stakeholders diluar pe-

Suran Agung PSHTM Winongo Madiun Berjalan Lancar dan Aman Madiun, Jatim Pos. Peringatan Suran Agung Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda (PSHTM) Winongo Madiun yang digelar secara rutin setiap tahun di Padepokan Pusat PSHTM Winongo di Jl. Doho, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun berjalan lancar dan aman.

“Suran Agung di tahun 2017 ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun SH Winongo yang ke-116 tepatnya pada tanggal 10 Hijriah atau Suro,” jelas Ketua Umum serta pengasuh PSH Tunas Muda Winongo, Agus Wijono Santoso kepada wartawan, Minggu baru-baru ini.

Menurutnya, acara Suran Agung yang dikemas dengan budaya khas Mataraman tersebut dihadiri ribuan pesilat anggota PSH Tunas Muda Winongo dari berbagai daerah yang ada di Madiun maupun dari luar Madiun untuk saling bersilaturrohmi.

Dalam acara tersebut juga hadir sejumlah pejabat Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Seperti, Bakorwil Madiun, Walikota Madiun, Sekda Kota Madiun, Wakil Bupati Madiun serta Forkopimda Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun.

Selain para pejabat, juga hadir Ibu pengasuh PSH Tunas Muda Winongo, Sri Aminah Soewarno yang merupakan isteri dari almarhum R. Djimat Hendro Soewarno pengasuh PSH Tunas Muda Winongo yang lalu. Ia nampak hadir dengan mengendarai kereta kuda untuk melihat anak asuh SH Winongo Tunas Muda yang menampilkan seni pencak silatnya di hadapan ribuan undangan yang hadir.

Sementara Ketua Panitia Suran Agung 2017, Hartono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara tersebut, sehingga kegiatan Suran Agung dapat terselenggara dengan lancar dan aman.

“Atas nama panitia kami berharap, mari bersama-sama menciptakan Kota Madiun khususnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para leluhur kita, kondusif, aman sekaligus menjaga ketentramannya,” pungkasnya. (jum) nyelenggara yaitu pemerintah daerah, jajaran Kepolisian, jajaran TNI, pemerintah desa dan juga masyarakat.

“Melalui kegiatan lounching tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai media sosialisasi dan diharapkan mampu memberikan pemahaman serta meningkatkan koordinasi dan konsulidasi antara berbagai unsur terkait sehingga penyelenggaraan

Pemilukada dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan kondusif,” jelasnya.

Sementara menandai telah dilauncingnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2018 tersebut, Bupati Madiun didampingi Ketua KPUD Jawa Timur, Ketua DPRD, Ketua KPU Kabupaten Madiun secara bersama-sama membunyikan sirine yang disaksikan langsung oleh seluruh undangan yang hadir. (jum)

 Pimpinan Daerah Bersama Wartawan Pokja Kabupaten Madiun

Kunker ke Kabupaten Tasikmalaya Madiun, Jatim Pos. Pimpinan Daerah bersama Wartawan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Madiun melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

“Kunker ini bertujuan untuk menggali informasi dan belajar lebih jauh lagi tentang Kehumasan di Humas Pemkab Tasikmalaya,” jelas Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Madiun, Drs. Hery Supramono kepada wartawan, Kamis kemarin.

Menurutnya, setelah melakukan kunjungan kerja di Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Tasikmalaya, para peserta juga akan melakukan kunjungan ke salah satu industri UKM perajin Payung geulis khas Tasikmalaya.

“Para peserta kunker juga mengunjungi perajin payung geulis khas Tasikmalaya yang hingga saat ini masih populer di tengah-tengah arus modernisasi seperti sekarang ini,” katanya.

Diharapkan, kunker yang diikuti para awak media ini nanti, melalui catatan maupun pemberitaan di berbagai media

massa bisa membawa manfaat dan dampak positif serta menginspirasi para UKM yang ada di Kabupaten Madiun. (Jum)

Jatim III

Hal - 5

Desa Gendol Bangun Gorong-gorong dan Jalan Rabat Beton

Ngawi, Jatim Pos. Penjabat (Pj) Kepala Desa Gendol Siswanto mengatakan kegiatan pembangunan infrastruktur itu meliputi, jalan rabat beton dan goronggorong, Desa Gendol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi mulai merealisasikan Dana Desa (DD) 2017 yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

Kepala Desa Siswanto

mengatakan, realisasi DD itu untuk pembangunan goronggorong dan jalan rabat beton sepanjang 1722 meter anggaran Dana Desa sebesar Rp. 549.891.700 dan goronggorong Plat beton Anggaran sebesar Rp. 13.036.900,- lokasi Dusun Klito. Dengan adanya pembangunan goronggorong dan rabat beton, masyarakat sudah bisa merasakan adanya akses jalur

jalan. Karena menghasilkan jalan penghubung Desa.

Karena selama ini kondisi jalan penghubung antar dusun sulit dilalui, nah dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, semua bisa kita wujudkan secara bertahap,” ucapnya.

Menurut dia, seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program ADD dan DD tahap pertama itu dilakukan dengan melibatkan

masyarakat secara langsung.

“Sesuai aturan, seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD ini melibatkan masyarakat secara langsung,” terangnya. “Menurut Ketua TPK Sunarwan, diharapkan dengan dibangunnya jalan penghubung antara Desa Gendol dan Desa Pocol ini kedepannya semakin memudah sarana transportasi kedua desa. (ren)

Pelatihan Komputer Bagi Desa Kedungharjo  Sangat Memberikan Manfaat Besar

Pelatihan komputer yang diadakan pihak desa di Desa Kedungharjo selama 14 Hari jumlah peserta 8 orang, sangat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan sumber daya manusia aparatur desa yang ada di Desa Kedungharjo. Menguasai teknologi merupakan langkah awal kemajuan desa.

Ketua TPK Desa Kedungharjo saat menutup pelatihan menyampaikan pesan kepada aparatur desa yang sudah mengiluti pelatihan agar menerapkan ilmu yang didapat dalam aktivitas pelayanan

didesa kepada masyarakat.

Dari sebelumnya tidak bisa mengoperasikan komputer kini aparatur desa sudah memahami dan mengerti. Teknik-teknik dasar dalam pengoperasian komputer sudah dikuasai selanjutnya aparatur desa bisa menggunakan ilmu tersebut dalam berbagai kegiatankegiatan yang ada di desa.

Makin pandainya aparatur desa dalam menguasai teknologi memberikan keuntungan yang banyak. Administrasi desa bisa dilakukan sendiri oleh pihak desa.

Dengan begitu pelayanan cepat kepada masyarakat bisa dilakukan.

Bagus dan bermanfaat pelatihan yang diadakan ini itulah gambaran dari hasil pelatihan yang diaakan. “Sebelumnya kami ada komputer atau laptop dan kami masih gagap dalam mengoperasikannya. Sekarang setelah pelatihan sudah tidak lagi.

Terimakasih kami kepada pihak penyelenggara,” papar Kades Kedungharjo.

“Kami dari sebelumnya belum bisa mengoperasikannya saat ini sudah banyak

teknik yang kami ketahui dalam pengoperasian komputer,” ungkap peserta. (ren)

 Dokter Spesialis RSUD Iskak Tulungagung

Sosialisasikan Bahaya Miras Oplosan

Tulungagung, Jatim Pos. Adanya kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras oplosan memicu keprihatinan tim medis Rumah Sakit Umun Daerah Dr Iskak Tulungagung. Meski telah merenggut banyak nyawa, namun hingga kini kebiasaan meminum miras oplosan nyaris tak bisa dihentikan.

Dr Bobi Prabowo Sp.ME, spesialis emergency RSUD Dr Iskak menjelaskan tak banyak masyarakat yang faham akan bahaya menenggak miras oplosan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap para korban minuman ini menunjukkan jika minuman yang ditenggak mengandung methanol dalam kadar yang mengancam jiwa. “Itu tergolong bahan untuk industri atau biasa disebut spiritus,” kata dr Bobi.

Dokter yang mengenyam pendidikan spesialis emergency di Malaysia ini mengatakan ada dua jenis alkohol yang beredar luas di masyarakat. Pertama jenis etanol yang bisa dikonsumsi oleh manusia dengan syarat yang ketat di bawah pengawasan dokter. Kedua adalah methanol, yang kerap dijadikan campuran etanol oleh para alkoholik.

Penggunaan methanol yang dicampur etanol ini, menurut dr Bobi, diduga untuk meningkatan dampak mabuk yang kuat karena merupakan anti depresi. Namun sayangnya dampak mabuk itu tak berlangsung seterusnya karena akan berganti dengan mual pusing, diikuti dengan mata kabur yang mengarah kebutaan hingga koma dan meninggal. “Itu adalah gejala keracunan alkohol,” jelasnya.

Karena itu dia meminta masyarakat untuk tidak mencoba-coba membuat ramuan atau oplosan sendiri atas minuman alkohol. Hal ini berbeda dengan minuman keras yang diproduksi pabrikan dan di bawah pengawasan pemerintah untuk mengontrol kadar alkohol yang aman.

Seperti diketahui beberapa waktu terakhir masyarakat di Kabupaten Tulungagung menjadi korban minuman keras oplosan hingga merenggut korban jiwa. Belasan orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan alkohol. (san)

Mengucapkan

HUT Ke-72 Tahun 2017 Tentara Nasional Indonesia

Mengucapkan

TRI EFENDI Kepala Desa Pendem Kota Batu

Hari Jadi Kota Batu ke-16 Tahun 2017

Jatim IV

Hal - 6

Bakesbangpol Adakan Sosialisasi Pilgub dan Wagub Blitar, Jatim Pos. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Rabu lalu menyelenggarakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, di Kantor Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Sosialisasi diikuti Muspika, Kades, Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari Kecamatan Wlingi, Gandusari, Doko dan Selopuro.

Dalam sambutan mewakili muspika, Kapolsek Wlingi, Kompol Harry Mudjiarso menegaskan bahwa pilkada harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menegaskan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sesuai aturan tidak ada yang berpolitik praktis.

“Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak keamanan dan memelihara ketertiban. Dengan sosialisasi ini peserta akan paham tata cara dan tahapan Pilgub,” kata Harry.

Sementara saat dikon-

firmasi, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Ahmad Husein, menegaskan dalam pilkada Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki peran tugastugas pengamanan. Sehingga, sosialisasi ini sangat perlu supaya mengetahui tata aturan dan tahapan Pilgub Jatim, karena berhubungan langsung dengan keamanan, memelihara ketertiban serta deteksi dan pencegahan dini. Selain itu mereka juga bertugas menampung informasi mengenai kondisi desa,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan seoptimal mungkin melaksanakan sosialisasi untuk menyukseskan pilgub. sesuai dengan aturan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 434 yang berbunyi pemerintah berkewajiban memfasilitasi pilkada hingga pelaksanaannya berjalan aman, lancar dan sukses.

Tidak lupa Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah, dalam paparannya berharap peserta yang hadir dalam sosialisasi ini dapat menye-

barluaskan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilgub Jatim 2018.

“Dengan sosialisasi ini materi dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Harapan kami, imbauan dapat disampaikan melalui event yang digelar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa,” kata Imron.

Terakhir menyampaikan bahwa saat ini KPU menggelar rekruitmen PPK dan PPS mulai tanggal 12 Oktober sampai 12 November. Di akhir Oktober KPU juga akan menggelar Gerakan Sadar Pilkada 2018, kegiatan berupa jalan sehat bersama stakeholder, togatomas, LSM, masyarakat dan perwakilan partai politik lainnya.

(San*)

Dinkes Pemkab Blitar Adakan Lomba Posyandu Lansia Blitar, Jatim Pos. Bertempat di gedung serbaguna Desa Kedungwungu Kec Binangun Kabupaten Blitar telah diadakan Lomba Posyandu Lanjut Usia pada hari Jum’at minggu lalu, dihadiri mulai dari tim penggerak PKK Kabupaten Blitar Ibu Teti, Camat Binagun Drs Cuk Widiatmoko, Koramil, Kapolsek, Dinsos, Dinkes Y.G.A, Kepala Desa, Kepala Puskesmas Binangun dr Desi, Ketua penggerak PKK Ds Kedungwungu Binarti, Ketua Karangwerda Bapak Sukirman, tidak ketinggalan ketua panitia dr Dinkes yaitu Ibu Wiwin.

Penyambutan tamu undangan yang hadir diiringi kesenian jaranan dengan meriah agar semangat hidup sehat tetap nomer satu, acara

ini dimulai pukul 08.00 pagi hingga selesai, lomba yang diikuti oleh bapak dan ibu sangat beragam seperti senam, olah raga khusus, serta pembinaan kesehatan. Dan memang ini merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap keberadaan Lansia, karena selama ini Lansia hanya dipandang sebagai beban di tengah masyarakat, karena dinilai tidak lagi produktif. Hal tersebut disampaikan oleh Dinkes melalui ketua panitia, memang sejak Tahun 2001 Pemkab Blitar sudah menempatkan program pelayanan Lansia menjadi salah satu program preoritas di Desa maupun Kecamatan.

“Dengan kegiatan lomba Posyandu Lansia ini diharapkan masyarakat dan lingkungan

akan lebih peduli lagi dengan keberadaan Lansia. Sehingga mereka merasa diperhatikan serta dapat lebih produktif dan mandiri,” jelas tim penilai.

Masih menurut tim penilai, bahwa program yang telah dijalankan Pemkab Blitar ini, telah mendapatkan penghargaan Gubernur Jawa Timur sebagai Pembina Peduli Lanjut Usia berturut-turut. Yang

menjadi poin-poin penilaian antara lain, sejauh mana pelayanan yang telah diberikan kepada Lansia, administrasi serta cakupan kegiatan. “Yang jelas sejauh mana kepedulian masyarakat dan Pemerintah Desa dalam hal ini melaui kader Posyandu terhadap para warga lanjut usia,” terang tim penilai.

(San/dinkes)

 Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Siap Layani Aduan Jalan dan Bencana Alam

Blitar, Jatim Pos. Dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang merata serta berkembangnya perekonomian sekarang ini, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berupaya untuk tetap menjadi yang terbaik dalam mewujudkan sarana & prasarana daerah yang memadai dan bermutu, salah satu contoh perbaikan infrastruktur khususnya jalan yang dapat berakibat berbahaya bagi pengendara kendaraan,

terutama jalan protokol yang sepintas tidak bergelombang (mulus) akan tetapi berlubang.

Disamping untuk memaksimalkan sebuah pengerjaan insfrastruktur, juga diperlukan sebuah alat untuk penanggulangan bencana maupun kegiatan tanggap darurat lainnya.

Melalui Dinas PU dan Tata Ruang di wilayah Kabupaten Blitar perbaikan maupun pemeliharaan tanggap darurat tahun 2017 ini telah mempersiapkan aspak kulmik dalam bahasanya, guna menambal maupun menutup lubang yang jelas selain mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di seluruh Kabupaten Blitar tersebut juga menanggulangi apabila terjadi musibah alam.

Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Pengelolaan dan pemeliharaan alat berat Dinas PU dan Penataan Ruang yang tugasnya membantu

pelaksanaan infrastruktur di seluruh Kab Blitar dengan selain kelengkapan alat berat yang dibutuhkan seperti Exavator dua (2) Unit, Buldozer satu (1) Unit, Greider satu (1) Unit Back loud (Begho Lounder) dan berbagai alat lainnya.

Iya juga diberi tugas oleh pimpinan membantu untuk menanggulangi bencana alam sewaktu-waktu dibutuhkan dengan peralatan yang ada, dalam sekup kecil tanggap darurat jembatan seperti gorong-gorong plat bentangnya bekisar satu meter dengan panjang lintasan jalan, memang pekerjaan sekup kecil tapi darurat emergency harus segera ditangani,” lanjut Kepala Seksi.

Iyapun sudah melakukan perbaikan jalan di sejumlah titik lokasi diantaranya wilayah kademangan. Ditambahnya, selaku Kepala Seksi siap 24 jam untuk membantu

dan dibutuhkan sewaktuwaktu penanggulangan akibat bencana alam termasuk bersifat membutuhkan alat berat sekalipun maupun kegiatan seperti tanggap darurat lainnya contoh jembatan yang ambrol atau putus.

Harapannya ke depan Bapak Suwandi ST tetap ada kebersamaan antara instansi terkait supaya penyampaian laporan yang ada dapat segera cepat tertangani dengan lancar, kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kabupaten Blitar, contoh secara kebetulan saat melintasi jalan berlubang atau rusak dapat mengadu dan menyampaikannya secara langsung ke kantor Dinas PU dan Penataan Ruang “langsung kekantor atau menghubungi”, akan segera kami cek dan perbaiki,” ucap Suwandi ST saat menjelaskan. (San*)

Emil Minta Pedagang Punya Inovasi Cemerlang Trenggalek, Jatim Pos. Bupati Trenggalek Dr Emil Elestianto Dardak, M.Sc menegaskan bahwa para pedagang pasar harus mempunyai inovasi-inovasi yang cemerlang untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Langkah ini secara tidak langsung akan menghapus pandangan bahwa pasar rakyat hanya bisa ramai saat hari pasaran saja dan tidak bisa berkembang di tengah persaingan ekonomi modern.

Terlebih saat ini banyak sekali celah-celah untuk memajukan perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang yang ada, salah satunya dengan pesatnya transaksi jual beli secara online. Hal tersebut menurutnya harus dimanfaatkan oleh para pedagang untuk bisa lebih berpacu lagi memasarkan produknya di kancah persaingan yang lebih tinggi.

“Kita ingin pasar itu rohnya maupun pengembangannya bukan pemerintah yang modelnya nyuapin atau njejelin kepada pedagang pasar tetapi paguyuban ini yang punya berbagai macam inovasi untuk pasar lebih hidup lebih nyaman, tadi ada istilah sing tuku ora teko sing teko ora tuku (yang beli tidak datang yang datang tidak beli),” ungkap Bupati saat membuka Sekolah Pasar di Aula hotel Bukit Jaas Permai, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Trenggalek tengah berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pedagang pasar yang ada di Trenggalek guna menjawab tantangan persaingan ekonomi global, salah satunya dengan memberikan “Sekolah Pasar” yang digelar selama 4 hari mulai tanggal 25 September hingga 28 Spetember 3017 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha dagang pasar.

“Untuk kreatifitas inovasi dan kearifan lokal dari masingmasing pasar itu sendiri. Jadi memang pemerintah ini harus bisa menjadi katalis agar pedagang pasar dan paguyuban ini bisa terus berkreasi menjawab isu-isu ataupun tantangantantangan dan menajamkan kebijakan kami juga, supaya kami kebijakannya benar-benar menjawab. Apalagi dengan keterbatasan dana, maka kita harus pastikan apapun yang kita investasikan pada sebuah pasar itu membawa manfaat besar bagi pedagang-pedagang di sana,” imbuhnya. (san/hms)

Prosesi Jamasan Tombak Kyai Upas Tulungagung, Jatim Pos. Masyarakat Tulungagung telah menyaksikan ritual tahunan khas Tulungagung yakni prosesi jamasan Tombak Kyai Upas (pusaka Tulungagung), di Kepatihan atau di halaman Kantor Arsip dan PerpustakaanKabupaten Tulungagung, Jumat minggu lalu.

Upacara jamasan Pusaka ini, berlangsung sejak pagi hingga siang. Sebelum dilakukan jamasan pusaka, terlebih dahulu dilakukan acara iring-iringan reog gendang untuk mengawal para dayang dari Pendopo pembawa air suci sembilan mata air menuju lokasi jamasan hingga kemudian Tombak Pusaka Kyai Upas dikeluarkan dari ruang penyimpanan menuju tempat jamasan yang dikawal oleh para prajurit. Di lokasi itu, sudah disiapkan Air Sumber Songo yang dicampur dengan Kembang Setaman.

Menurut keterangan Ketua Panitia, Sunarko, bahwa kegiatan ritual upacara Jamasan Pusaka ini rutin dilakukan setiap 12 bulan (setahun) sekali, tepat pelaksanaannya pada kalender Jawa yaitu Suro. “Upacara merupakan suatu simbol atau ritual yang dianggap sah, dan waktu yang pas adalah bulan Suro dan harinya Jumat Wage, tanggal 10, ini untuk melakukan perawatan pusaka peninggalan nenek moyang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam sambutannya mengatakan, bahwa pelaksanaan kegiatan ini adalah upaya untuk melestarikan dan menghormati budaya yang sudah ada sejak dulu, menurutnya generasi penerus atau masyarakat sepantasnya untuk melestarikannya.

“Kegiatan ini memang belum maksimal, beda dengan tahun sebelumnya, sebab baru kali ini Pemerintah Daerah mengambil prosesi jamasan Tombak kyai Upas,” ungkap Bupati saat pidato usai pelaksanaan jamasan. Lanjut, Bupati, dia berharap dengan adanya upacara ini kedepannya Tulungagung mendapatkan barokah dari Allah dan keamanan serta persatuan NKRI terjaga.

Untuk Kedepannya prosesi jamasan akan dikemas dengan prosesi yang lebih bagus, dan sebagai salah satu daya tarik wisata budaya di Kabupaten Tulungagung,” jelasnya.

Memang sedikit yang perlu diketahui, sebelumnya Tombak pusaka Kyai Upas adalah milik pribadi. Sejak pemiliknya meninggal setahun yang lalu, pihak keluarga menyerahkan Tombak Kyai Upas ke Pemerintah Daerah. (san/hms)

Jatim V

Hal - 7

Wali Kota Blitar:

Kader KB Harus Melek Teknologi Kota Blitar, Jatim Pos. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar berharap semua kader Keluarga Berencana (KB) harus melek tekonologi. Caranya, dengan belajar dan memahami IT (Informasi dan Teknologi).

Dengan memiliki smartphone tablet akan mempermudah kinerja dalam menyusun laporan kegiatan harian.

“Sebab, saat ini sistem jaringan BKKBN sudah dilakukan secara Online,” pesan Wali Kota Blitar Samanhudi.

Harapan Samanhudi itu disampaikan saat menyerahkan smartphone kepada para penyuluh KB, yakni Pembantu Pembina Keluarga Beren-

Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar di tengah-tengah para kader Keluarga Berencana (KB).

cana Desa (PPKBD) dan SUB PPKBD, akhir September 2017 lalu.

Tujuan pemberian smartphone tablet ini dimaksudkan agar kualitas kerja PPKBD dan

SUB PPKBD menjadi lebih baik. Sebanyak 326 Kader KB mengikutin arahan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar.

Diantaranya 21 PPKBD dan 305 Sub PPKBD dari 3

Kecamatan, termasuk 14 Kader Penyuluh KB se-Kota Blitar.

Hadir pada saat itu Sekretaris Daerah Kota Blitar Drs Rudy Wijonarko, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengedalian Keluarga Berencana, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

“Atas nama Pemerintah Kota Blitar kami mengucapkan terima kasih kepada kader-kader KB dan penyuluh KB yang telah ikut menyukseskan program-program pemerintah,” tandas Samanhudi Anwar.

(Hms/sk)

Eks PKL Mastrip Belum Mendapat Tempat Relokasi Kota Blitar, Jatim Pos Sudah berbulan-bulan eks PKL (Pedagang Kaki Lima) Mastrip Kota Blitar, belum mendapatkan tempat baru. Hal itu membuat sejumlah pedagang telantar.

Ketua Paguyuban Pedagang Mastrip, Adi Santoso berharap Pemerintah Kota Blitar untuk segera menyediakan tempat relokasi bagi eks PKL yang berada Di Jalan Mastrip Kota Blitar.

Hal itu disampaikan Adi Santoso bersama sekitar 50 pedagang saat mendatangi gedung DPRD Kota Blitar, untuk audensi dengan

anggota DPRD Kota Blitar bersama pimpinan serta Ketua Komisi II, Kamis (5/10/ 2017).

Pihak pedagang tak mengerti sampai sekarang belum ada kepastian dari pemerintah soal perlakukan para PKL. Sedangkan PKL lainnya sudah disiapkan tempat relokasi.”Seharusnya sesama PKL diperlakukan sama,” tegas Adi Santoso, ketua Paguyuban Pedagang Mastrip Kota Blitar.

Ia berharap ada solusi dari Pemerintah Kota Blitar terhadap Eks PKL Mastrip yeng belum mendpatkan tempat.

Menurutnya, tempat/kios yang disediakan oleh PT KAI saat ini terlalu mahal.

Totok Sugiarto, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar kepada Jatim Pos mengatakan, permasalahan eks PKL Mastrip seharusnya pemerintah memberikan tempat. Untuk itu DPRD Kota Blitar akan memanggil pihak Pemkot.

“Secapatnya kami memanggil pihak Pemkot. Kami mengharap pemkot segera mencarikan tempat bagi mereka,” ujar Totok.

Menurutnya, meskipun Pemkot Blitar masih mengajukan banding harusnya

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

tetap menyiapkan tempat untuk eks PKL Mastrip. (sk)

Kab/Kota Blitar Tak Ingin Ada Anak Putus Sekolah Kota Blitar, Jatim Pos. Kepala Dinas Cabang Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupatan/Kota Blitar, Suhartono, berkomitmen mewujudkan pendidikan untuk semua sehingga tak ada lagi anak putus sekolah.

Ia berharap nantinya tidak ada lagi anak usia sekolah di Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar yang Kepala Dinas Cabang Provinsi Jawa Timur tidak sekolah karena penWilayah Kabupatan/ didikan. Pihaknya saat ini Kota Blitar, Suhartono. sudah memulai program tersebut. Selain untuk siswa tidak mampu dan mewadahi anak-anak yang tidak lolos melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar memang menjadi alternatif dan pilihan semua anak dan bisa mendapatkan penddikan,” ujar Suhartono.

Menurutnya, keberadaan SMA/SMK terbuka untuk menampung tamatan SMP/MTs atau sederajat itu karena mengalami berbagai kendala, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA. Maka itu dengan program Paket C yang ditunjukkan bagi anak segala umur berusia 16 tahun sampai 24 tahun. “Bahkan warga yang telah dan pernah menikah boleh ikut pendidikan,” ungkap Suhartono.

“Kami akan ajak mereka untuk masuk ke sekolah menenggah terbuka. Jadi semua anak lulusan SMP seyogyanya bisa melanjutkan sekolah agar mereka tidak putus,” harapnya.

Suhartono mengaku tidak ingin ada anak yang tidak mampu kemudian tidak sekolah. Apabila memang ada kewajiban yang harus dibayar bisa dibantu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kan ada bos yang akan menunjang dan kita juga akan mengusulkan apalagi saat anak dari keluarga tidak mampu dan memiliki prestasi baik prestasi non akademik,” tandas Suhartono. (sk)

 Sering Bantu Warga Miskin

Jombang Eco Creative 2017 Dengan Aiptu Sholeh Raih Penghargaan Kapolri Pelepasan Burung Merpati

Jombang, Jatim Pos. Kabupaten Jombang kembali gelar Jombang Eco Creative (JEC) yang dibuka langsung oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di Taman Kebonratu, Kecamatan Peterongan – Jombang, pada Jum’at pagi (13/10/ 2017). Acara ini berlangsung selama tiga hari yakni Jumat hingga Minggu (13-15/10/2017).

Event ini meliputi lomba fotografi bertema lingkungan hidup, diskusi terkait masalah lingkungan, serta diskusi bertema budaya, lomba yel yel antar kader lingkungan. Selain itu disini juga dilaksanakan pameran produk lingkungan oleh Sekolah Adiwiyata.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dalam sambutan pembukaannya mengungkapkan, Kegiatan Jombang Eco Creative, kampanye terkait isi-isu lingkungan hidup di Kabupaten Jombang bisa lebih optimal.

“Melalui kegiatan inilah kita mengedukasi masyarakat terkait pesan moral kepedulian lingkungan. Gunanya untuk mewariskan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik bagi anak cucu,” katanya.

Ditambahkan Bupati, Isu tentang lingkungan hidup, merupakan isu penting bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Program pendukung

terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas, harus menjadi skala prioritas untuk dijalankan.

Misalnya pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Ini sekaligus membudayakan masyarakat akan estetika,” ujar Bupati Jombang.

Pembukaan JEC ditandai dengan pelepasan burung merpati Bupati Nyono Suharli Wihandoko, didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Lain dari biasanya dalam pembukaan event ini,, Bupati Nyono bersama jajaran Forkopimda dan pejabat pemkab datang ke lokasi acara tidak naik mobil, melainkan dengan cara gowes alias naik sepeda onthel. Mereka berombongan gowes dari Pendopo Kabupaten menuju Taman Kebonratu, yang berada di Desa Keplaksari, Peterongan.

Terpisah usai acara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jombang, Yudi Adriyanto, menjelaskan, JEC dilaksanakan sebagai ikhtiar pemerintah daerah

Kondisi rumah Ny Khotijah sebelum dibedah dan Aiptu Sholeh merangkul Ny Khotijah si pemilik rumah.

Bojonegoro, Jatim Pos. Aiptu Sholeh, Bhabinkamtibmas Polsek Kanor Polres Bojonegoro mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, Jumat (13/10/2017).

Sholeh bersama 43 anggota dari berbagai daerah patut bangga karena bisa hadir di tengah-tengah para Perwira Tinggi di Mabes Polri, Jakarta. Aiptu Sholeh meguna mendukung terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas.

Ini upaya mendukung kampanye lingkungan hidup, sekaligus mendukung program pemerintah daerah guna mempertahankan penghargaan Adipura Kencana,” terang Yudi.

(Her/Nik)

ngatakan dirinya tidak menduga bisa mendapatkan penghargaan langsung dari Kapolri. Penghargaan itu diberikan oleh Kapolri, karena dirinya dinyatakan mempunyai kepedulian membantu warganya yang kesusahan.

“Saya tidak pernah menyangka mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Kapolri mas, ini sangat luar biasa bagi saya,” ucap Aiptu Sholeh kepada jatimpos.co, Sabtu (14/10/2017).

Dia menambahkan, berkat bimbingan dan dukungan Kapolres Bojonegoro melalui program Jumat Peduli yang selalu disampaikan menyentuh hatinya untuk semangat membantu warganya yang kesusahan.

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, SH, SIK,M.Si, saat dimintai ko-

mentar mengatakan, mengajukan nama Aiptu Sholeh ke Kapolda Jatim untuk mendapatkan reward Kapolri.

Ini karena keikhlasannya sebagai motor penggerak pembangunan sebuah rumah milik Ny Khotijah, seorang janda sebatang kara.

Kapolres pun berpesan agar anggotanya yang lain agar jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan.

“Saya hanya memberikan pesan agar mereka yakin bahwa setiap yang kita lakukan akan kembali kepada kita, entah itu di dunia maupun di akhirat,” katanya.

Informasi yang diperoleh Jatim Pos dari perangkat desa setempat,sifat ringan tangan Bhabinkamtibmas ini diantaranya sering ikut membantu warga membedah rumah milik warga lainnya. Ia juga kerap bergotong royong bersama perguruan silat serta menjadi panutan pesilat-pesilat desa itu.

Bahkan, bersama masyarakat setempat memperbaiki bangunan sekolah.

Berdasarkan informasi, Kapolri tidak hanya memberikan penghargaan, namun juga memberikan hadiah kepada beberapa anggota untuk dapat mengikuti sekolah Inspektur Polisi menjadi seorang Perwira Polisi. (met)

Jatim VI

Hal - 8

BPN Bojonegoro Siapkan Satgas Anti Mafia Tanah

Kepala BPN Bojonegoro menyalami Kapolres Bojonegoro dan teken MoU

Bojonegoro, Jatim PosUpaya tekan pungli liar dan mafia tanah serta percepatan sertifikasi tanah aset Polri BPN Bojonegoro telah menandatangani MoU dengan Polres Bojonegoro pada hari Jum’at lalu (06/10/ 2017) di gedung Mapolres Bojonegoro di Aula Parama Satwika Mapolres Bojonegoro.

Acara dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten

Bojonegoro Wasis Suntoro, A.Ptnh., M.H dan Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu S. Bintoro, S.H, S.I.K, M.Si. yang disaksikan oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Bojonegoro dan Pejabat Utama (PJU) BPN Kabupaten Bojonegoro.

Penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU ini merupakan wujud dari Partnership Building yang dibangun Badan Pertanahan Bojonegoro dengan Polres

Bojonegoro guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salain itu, tujuan dilakukan kesepakatan bersama ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang tata cara penanganan. Menyamakan persepsi tentang upaya pencegahan masalah pertanahan, menyamakan persepsi informasi dua arah, efektifitas dan efisiensi permasalahan yang ditangani penyidik.

Kepala BPN Kabupaten

Bojonegoro Wasis Suntoro, A.Ptnh., M.H kala ditemui jatimpos.co, Kamis, 12/10/ 2017 di ruang kerjanya mengatakan bahwa selama ini pengurusan dokumen di BPN Bojonegoro sudah sesuai ketentuan, sedangkan untuk permintaan data oleh suatu instansi harus terlebih dahulu dimintakan ijin Kakanwil.

“Namun kebijakan saya sepanjang tujuannya jelas, maka saya akan memberikan data yang diminta, sambil itu juga mengajukan ijin kepada Kakanwil”, ucap Kepala BPN ini.

Sedangkan untuk permintaan bantuan tenaga ukur dari PN, Kajari dan Kapolres, walaupun sesuai ketentuan kegiatan tersebut ada biaya untuk PNBP, “Namun selama ini tidak dipungut biaya PNBP sepanjang tidak meminta diterbitkan produk, akan tetapi kami jawab dengan surat”, ucap tambah Kepala BPN. Dalam Pemberantasan Mafia Tanah, menurut Kepala BPN ada 2 hal untuk mengetahui bahwa orang tersebut termasuk Mafia Tanah yaitu dilihat dari persyaratan Yuri-

dis Formil maupun dari etikat baik dari penguasaan tanah tersebut, sehingga setelah terjalinnya dengan pihak penegak hukum ini akan lebih mudah mendeteksi adanya Mafia Tanah.

“Kami akan jadikan bahan masukan saran dari Kapolres Bojonegoro, terhadap permintaan adanya almari khusus untuk dijaga dari segi safety dan dari segi dokumen, dimana jika sewaktuwaktu dibutuhkan bisa cepat untuk diberikan,” tutur Kepala BPN. Sedangkan itu memperlancar tugas dalam kesepakatan ini hari Jum’at itu sudah terbentuklah satuan tugas atau namanya Satgas.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Ops Polres Bojonegoro Kompol Tegus Santoso, SE, selaku ketua Satgas anti Mafia Tanah ini menambahkan bahwasannya dia telah memberikan gambaran bahwa MoU antara Polres Bojonegoro dengan Kantor Pertanahan Bojonegoro bahwa penandatanganan kesepakatan bersama kali ini sebagai tindak lanjut dari MoU Kapolri dengan Menteri ATR/BPN. “Sebelumnya kami telah

melakukan penelitian dengan fungsi terkait yaitu Satreskrim terkait kesesuaian dengan Perkap 12 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan kerjasama Kepolisian khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 9,” ucap Kabag Ops itu.

Masih lanjutannya, dalam penjelasannya bahwa kersajama ini telah dilaksanakan MoU oleh tingkat Pusat, sehingga kegiatan itu merupakan tindak lanjut diwilayah dengan melaksanakan pembuatan kesepakatan bersama yaitu tentang pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, Satgas Anti Pungutan Liar dan Satgas Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Polri.

Dari kesepakatan bersama itu juga langsung ditindaklanjuti dengan keputusan bersama yang telah disesuaikan dengan petunjuk administrasi umum (jukminu) Polri dan apabila nanti sebelum ditindaklanjuti ada kesalahan penyusunan dapat disesuaikan dengan jukminu dari Instansi terkait.

“Apabila ada perubahan dapat disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama”, terang Kabag Ops. (met)

Jatim VII

Hal - 9

 Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang

Target Pendapatan Daerah Kab. Malang Tahun 2018 Rp 3,6 Triliun

Malang, Jatim Pos Rapat Paripurna DPRD Kab. Malang menyetujuidan menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang tanggal 4 Oktober 2017.

Selanjutnya antara kedua belah pihak melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang untuk mengesahkan hasil pembahasan tersebut sebagai KUA dan PPAS APBD Kab. Malang tahun anggaran 2018.

Asumsi dan perangkaan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, meliputi: Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 3.606.

510.911.603,96 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 489.326.953.004,96, Dana Perimbangan sebesar Rp 2.367.186.768.000,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp749.997.190.599,00.

Sementara itu dari sisi Belanja Daerah sebesar Rp 3.746.952.475.

259,71 yang terbagi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.107.

436.842.919,71 dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.639.515.

632.340,00.Dari sisi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 161.441.

563.655,75; sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 21.000.000.000,00 untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 20.000.000.000,00, kemudian untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp 1.000.000.000,00. Penyampaian pembahasan RKUA-

PPAS dilakukan oleh Juru bicara DPRD Kab. Malang, Amarta Faza.

Dikatakan Amarta, dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, maka visi, dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dijabarkan pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja Daerah beserta targetnya. Adapun tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah “Memacu Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”.

Lebih lanjut Amarta mengatakan bahwa ada lima Prioritas Pembangunan yang akan dilakukan Kab. Malang, yaitu meliputi: (1) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar; (2) Optimalisasi Potensi Wisata; (3) Penurunan Angka Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal; (4) Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup; (5) Peningkatan Inovasi dan Reformasi Birokrasi.

Lebih lanjut Amarta mengatakan bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 bertujuan untuk: (1) Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2018 yang akuntabel; (2) Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD 2018 yang rasional dan realistis sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Malang Tahun 2018, (3) Menyusun Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagai dasar penyusunan APBD, (4) Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan PPAS Tahun 2018 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam me-

nyusun Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) ‘’Dengan memperhatikan asumsi-asumsi terhadap capaian kinerja PemerintahTahun 2018 serta kondisi perekonomian saat ini, maka Pemerintah Daerah membangun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018,’’ ujar Amarta.

Dikatakan Amarta asumsi-asumsi dasar APBD Kab. Malang disusun sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan berkisar 5,60 % s.d 5.68 % (2) Inflasi Kabupaten Malang ditargetkan berada padakisaran 5,30 % (3) Tingkat Kemiskinan berkisar antara 9,91 % s.d 9,55 % (4) Indeks Pembangunan Manusia Berkisar pada 67,86 % s.d 68,46 %.

Selanjutnya Amarta ke depan berharap, karena penyusunan KUA PPAS Tahun 2018 inib berdasarkan pada Tugas Pokok Dan Fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, maka diharapkan Penyerapan Anggaran dapat dilakukan secara optimal sesuai program dan kegiatannya. Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan terdapat pembaruan manajeman aparatur dan manejemen keuangan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah sehingga dapat mencapai target yang sudah direncanakan. Sehubungan dengan Pemerataan Program Pembangunan di Kabupaten Malang diharapkan selalu mengedepankan skala prioritas. ‘’Program Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan tetap menjadi Kebutuhan Dasar sehingga diharapkan selalu memberikan inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanannya,’’ jelas Amarta.

Sementara itu dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang Bupati

Rapat Paripurna DPRD Kab. Malang.

Malang, Dr H Rendra Kresna menyatakan dengan telah dilaksanakannya persetujuan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini, maka salah satu tahapan penting dalam siklus Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya mekanisme perencanaan dan penganggaran telah dapat kita lakukan dengan baik dan lancar.

Menurut Rendra, KUA dan PPAS APBD TahunAnggaran 2018 yang telah dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang, diatur dalam pasal 156 dan pasal 157 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dite-

gaskan bahwaKebijakanUmum APBD dan PPAS APBD yang telah disepakati digunakan sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku pengguna anggaran untuk penyusunan RKA-PD. ‘’Untukitu Perangkat Daerah akan segera menyusun RKA-PD sebagai bahan untuk menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2018,’’ ujar Rendra.

Menurut Rendra, seperti diketahui pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan secara dinamis dan dalam suasana demokratis guna menghasilkan usulan-usulanprioritas untuk dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian, antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta tema pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2018.

(Zis Muzahid Hasan)

KONI CUP 2017 Kab. Sampang Gelar Pertandingan 10 Cabor  Syarifuddin Berharap Ada Pembibitan Atlet Baru Masa Depan Sampang, Jatim PosMenjelang pekan olah raga Profinsi (Porprov) Jawa timur 2019 mendatang, Komite Olahraga

Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sampang resmi meluncurkan Pembukaan kegiatan KONI Cup 2017 yang akan mempertanding-

kan 10 Cabang olah raga (Cabor) sekaligus, senin malam (2/10).

Acara yang berlangsung di Gedung Olah Raga (Gor) Indor kebanggaan Kab. Sampang tersebut, dibuka langsung Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono yang di wakili Sekdakab Sampang Phutut Budi Santoso, dan di hadiri langsung oleh Ketua harian KONI Provinsi Jawa timur Drs. M Nabil M.Si, dan Ketua Bina Prestasi KONI Jatim Bapak Ansori serta Bidang Hukum KONI Jatim Bapak Ilham, sekaligus tamu Undangan dari KONI Se-Madura, Forkopimda Sampang, segenap Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sampang, serta di hadiri undangan berbagai tokoh seKab. Sampang.

Dalam Sambutannya, Ketua KONI Kab. Sampang H. Syarifuddin berharap KONI Cup 2017 tersebut dapat berlangsung lancar, dan

menghasilkan atlet terbaik masa depan Sampang guna mempertahankan berbagai prestasi, bahkan yang lebih baik, khususnya menyambut Porprof Jatim 2019 dan PON 2020 mendatang.

Kembali dijelaskan H. Syarifuddin, pembukaan KONI Cup 2017 saat ini di ikuti peserta sekitar 250 orang, dari 10 Cabor, dan pertandingan akan berlangsung hingga tanggal 28 oktober mendatang.

Sementara Ketua Harian KONI Jawa timur, Drs. M. Nabil M. Si saat dikonfirmasi awak media, pihaknya mengaku bangga dengan KONI Kab. Sampang, karena selama tahun 2017, hanya KONI Kab. Sampang yang menggelar KONI Cup Kabupaten/ Kota. “ini bentuk keseriusan pengurus KONI Kabupaten Daerah membangun Olah raga dan saya sangat bangga itu,” ungkapnya.

Untuk itu, KONI jatim akan mensuport segala kegiatan KONI Kab. Sampang, dengan harapan menambah bibit atlet baru di berbagai Cabor, guna mempertahankan prestasi yang di raih ditingkat Provinsi dan Nasional.

Catatan di tahun 2016 Kab. Sampang berada diurutan 27 dari 38 Kabupaten/ kota di Jawa timur dengan perolehan 5medali emas, 1Perak dan 5perunggu.

“Melalui Olah raga kita raih Prestasi, raih Jasmani & rohani yang sehat pula, terlebih dapat menambah persaudaraan sebangsa dan setanah air Indonesia” tutup Nabil.

Adapun 10 Cabor yang dipertandingkan antaranya, cabang Bola Volly, Catur, Bola Basket, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Atletik, Futsal, Pencak Silat, serta Sepak Bola. (dir/tur/adv)

Jatim VIII

Hal - 10

 Renville Antonio dari DPRD Jawa Timur

Lakukan Reses di Ngoro Jombang Jombang, Jatim PosPartai Demokrat lakukan Reses sebagai bentuk serap aspirasi usulan masyarakat melalui konstituennya, pada Selasa (3/ 10/2017) pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Kuncung Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro - Jombang yang dihadiri oleh H Renville Antonio,SH.MH.MH.MM dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Fraksi Partai Demokrat dengan menghadirkan semua pengurus PAC kecamatan Ngoro.

Kegiatan Reses ini disambut dengan

Berangkatkan Road Bike HUT TNI Ke 72

Jombang, Jatim PosBupati Jombang Drs. Nyono Suharli Wihandoko, memberangkatkan road bike dengan jarak tempuh sejauh 72 kilometer, yang diawali dari Pendopo Kabupaten Jombang dan Finish menuju Pendopo Agung, Trowulan Kabupaten, Mojokerto, Minggu (8 /10/2017) pagi.

Evet TNI Road Bike 72 “Bersama Rakyat TNI Kuat” yang disuport secara penuh oleh Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Jombang tersebut diikuti ratusan bikers dari sejumlah komunitas road bike

yang ada di Kabupaten Jombang.

Namun tak ketinggalan Dandim 0814/Jombang Letkol Arh M.Fatkhurahman dan H.Irwan Prakoso Anggota DPRD Jombang yang juga Ketua ISSI Jombang tampak ikut dalam rombongan para bikers tersebut.

Tampak pula para pejabat utama Polres dan Kodim Jombang turut ambil bagian pada event ini.

Bupati Nyono Suharli sebelum memberangkatkan mengatakan dengan event ini persaudaraan antar bikers akan terjalin kuat. Karena, menurut Bupati Nyono dalam peringatan HUT TNI ke-72 tahun 2017, diharapkan kedepan kebersamaan tetap terjaga.

“Saya berharap agar tali persaudaraan dan kebersamaan ini tetap terjaga. Semua bersinergi, harmonis dan kondusif, untuk menciptakan Negara yang aman dan nyaman untuk rakyat Indonesia,” kata Bupati Nyono. (Her)

baik oleh warga dengan menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan dana ADD, dan saling mengisi terkait beberapa hal yang menjadi isu terakhir lainnya.

Dari peserta yang hadir mayoritas menyampaikan permintaan bangunan, mulai dari Tembok Penahan Tanah (TPT), Bak penampungan air, Aspal hotmix dan lainlainnya, satu hal dari kumpulan purnawirawan mengajukan sarana transportasi dan komunikasi.

H.Revile Antonio dalam paparannya,

DPC PKB Jombang dan DPD Partai Golkar Jombang

Tanda Tangani MoU Jelang Pilkada Jombang, Jatim PosJelang Pemilukada Kabupaten Jombang tahun 2018 mendatang berbagai agenda politik dilakukan sejumlah partai, diantaranya Agenda penandatangan MoU antara DPC PKB Kabupaten Jombang dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang, bertempat di Graha Gus Dur dan disaksikan oleh ribuan kader PKB, Minggu (08/ 10/2017).

Untuk diketahui, dengan adanya penandatangan MoU dengan DPC PKB Kabupaten Jombang ini, menambah daftar partai koalisi yang ada di tubuh Partai Golkar. Sebelumnya DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang telah melakukan penandatangan MoU dengan PDI Perjuangan dan PAN beberapa waktu lalu.

Menurut Zuremi Ketua DPC PKB Jombang kerja sama politik dengan Partai Golkar sudah lama di bangun, Kini saatnya untuk maju bersama untuk Jombang”.jelasnya.

Acara Ini Juga di Hadiri langsung Ketua DPW PKB Provinsi Jawa timur Halim Iskandar dan

Canangkan Musim Tanam 2017/2018 Jombang, Jatim PosBupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mencanangkan musim tanam 2017/2018 untuk mewujudkan petani sejahtera melalui pertanian berkelanjutan. Pencanangan tersebut digelar tepat di lahan percobaan perbenihan di Dusun Ponggok, Desa Banjarsari, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kamis (5/10/2017) yang dihadiri para petani dan para kelompok tani.

Pada kesempatan ini, Bupati Nyono Suharli W meminta kepada petani untuk berpikir lebih maju, sehingga akan lebih memungkinkan produksi pertanian dapat meningkat.

“Hal ini akan membuka kesempatan bagi para petani untuk hidup lebih sejahtera,” kata Nyono.

Ia mengatakan, pencanangan musim tanam merupakan bentuk komunikasi antara Pemkab Jombang melalui dinas pertanian dengan petaninya. Untuk itu, Bupati Nyono berharap kepada petani agar selalu mengikuti segala prosedur yang dilakukan petugas petani lapang (PPL).

“Apa yang diarahkan oleh PPl tolong dipatuhi betul oleh petani.

Meskipun selama ini petani punya metode tanam sendiri. Jika hal ini dilakukan maka tujuan dalam meningkatkan komoditas pertanian, terutama padi akan bisa dilampaui,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Hadi Purwantoro menjelaskan, tujuan dilaksanakan acara ini untuk menyamakan persepsi untuk mencapai sasaran produksi tahun 2017/2018. Serta sebagai media komunikasi antara stakeholder dalam rangka mensukseskan pembangunan program pertanian di Kabupaten Jombang.

Hadi membeberkan, pada tahun 2016, sejumlah komoditi berhasil melampaui target yang dicanangkan.

Diantaranya adalah padi, jagung, tebu dan tembakau.

“Dari data yang ada, hanya komoditi kedelalai yang belum berhasil mengalami peningkatan luas tanam.

Untuk itu di musim tanam tahun depan, kami lebih giat agar luas tanam untuk komoditi kedelai bisa mencapai target,” ujarnya.

Hadi menandaskan, untuk meningkatkan target merupakan suatu

terkait soal pengajuan dari Kepala Desa berjanji akan segera di ACC, untuk yang lain akan segara di koordinasikan dan di putuskan dan di akomodir semua, lebih lanjut. Kedepan harus simbiosis mutualisme, semua melalui proses. jelasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Ketua DPC Demokrat Jombang, Syarief Hidayatulloh (Gus Sentot), Anggota DPRD Jombang F-Demokrat Hanafi, Minardi, Dewi Puspita,Eki Wardani dan jajaran pengurus PAC Demokrat. (Her)

tantangan tersendiri. Hal itu dipengaruhi semaikin terbatasnya luas lahan serta penggunaan lahan untuk komoditas pangan yang lain. “Kami tetap optimis. Saya yakin para petani di Jombang mampu untuk mewujudkannya. Sebab, selama ini pemerintah telah mendukung dengan diberikannya mekanisasi dan sarana alsintan,” tandas Hadi.

Selain upaya di atas, di samping mempersiapkan luas tanam, pihaknya juga berupaya agar hasil produksi juga meningkat. Salah satu cara yang dilakukan yakni penyediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.

“Dengan adanya sistem pendistribusian pupuk yang baru tentu akan banyak dinamika di lapangan.

Kami menghimbauk kepada kelompok tani, distributor dan kios untuk meningkatkan koordinasi. Hal ini penting dilakukan agar kebutuhan pupuk di setiap petani dapat terpenuhi,” pintanya.

Ia melanjutkan, upaya ini merupakan program dari pemerintah pusat dalam menargetkan tercapainya swasembada padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2018. “Karena itu, kita yang ada di daerah terus terus berusaha memaksimalkan luas tanam, utamanya pada 3 jenis komoditi pertanian, padi, jagung, dan kedelai,” kata Hadi.

Pada kesempatan ini Bupati Nyono juga menyerahkan penghargaan kepada Gapoktan yang menjadi pemenang lomba dalam rangka peningkatan kemampuan lembaga petani yang diadakan oleh Dinas Pertanian Jombang. (Her/Nik)

Ketua DPD Golkar Jatim Nyono Suharli Wihandoko.

Usai acara Nyono Suharli Ketua DPD Golkar Jatim yang juga Bupatu Jombang disinggung siapa bakal pendampingnya pada Pemilukada mendatang mengaku, Belum bisa memastikan siapa figur yang akan mendampingi dalam pencalonan

Bupati dan Wakil Bupati mendatang dirinya masih harus banyak koordinasi dengan Partai yang masuk dalam Koalisi,” Pungkasnya. (Her)

Karapan Sapi Tingkat Kabupaten Dibuka Plt Sekda Pamekasan Pamekasan - Kerapan sapi Tingkat Kabupaten Pamekasan yang mewakili empat Kawedanan yang ada di Kabupaten Pamekasan, dilepas Plt Sekda Pamekasan di Stadion R. Soenarto Pamekasan. Sebanyak 24 Pasang sapi berlaga untuk mengadu kecepatan. Minggu (15/10).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Achmad Sjaifuddin, ST. MT, mengatakan, bahwa kegiatan karapan sapi tingkat Kabupaten merupakan kegiatan rutin tahunan yang nantinya akan dikemas untuk menjadi kegiatan antraktif sebagai industri pariwisata.

“Kedepan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mengemas menjadi lebih baik sehubgga bisa di tonton oleh banyak masyarakat,” katanya.

Pada kerapan sapi kali ini, merupakan kerapan sapi yang menggunakan format baru sesuai dengan intruksi Bupati Pamekasan tanggal 1 April 2017, bahwa kerapan sapi yang dilaksanakan tanpa kekerasan.

“Disana disebutkan, untuk joki hanya diperkenankan menggunakan alat atau paku kecil dengan standart yang sudah disediakan oleh panitia, termasuk penggunaan balsem, jahe atau sejenisnya pada tempat vital sudah dikurangi,” ujar Achmad Sjaifuddin.

Sementara Plt Sekda Selesai memberikan sambutan Plt Pamekasan Mohammad Sekda didampingi Kadis Pariwisata Alwi dalam sambutannya dan Kebudayaan melepas peserta mengatakan, selama ini karapan sapi pertama. event-event pagelaran yang mengangkat seni budaya Pamekasan dan madura pada umumnya masih sangat terbatas.

“Ini perlu didorong sehingga menjadi sebuah antraksi wisata budaya yang dapat menarik pengunjung baik wisatawan dari dalam maupun dari dalam, apalagi Kabupaten Pamekasan akan memperingati hari jadinya yang ke 487,” ungkapnya.

Lebih lanjut Alwi menyebutkan, Dinas Pariwisata bisa menjadi titik balik dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pamekasan, serta dapat memicu perkembangan disektor lainnya.

“Nantinya masyarakat Pamekasan yang tinggal di perantauan akan menjadi corong untuk mempromosikan seni budaya Pamekasan, sehingga kedepannya akan menarik pengunjung dan pariwisata Pamekasan semakin maju, berkembang serta dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (bam)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Pilwali 2018 Walikota dan Wakil Walikota Petahana Bakal bertarung

Mojokerto, Jatim Pos Walikota Mojokerto Drs H Mas’ud Yunus dan Wakil Walikota Drs. Suyitno Msi dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Mojokerto 2018 mendatang dipastikan bertarung. Pasalnya, Dua petinggi Pemkot Mojokerto dalam mencari kendaraan politik sudah beda parpol pengusung.

Kondisi ini setelah Partai Golkar merekomendasi Suyitno yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Mojokerto mendampingi Ika Puspitasari adik Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai calon wali kota. Sementara itu, Walikota Masud Yunus telah mendaftarkan diri sebagai cawali tunggal lewat PDIP. Pencalonannya sebagai Cawali kini akhir ini juga mendapat dukungan dari Partai Gerindra.

Sementara itu, DPP Partai Golkar telah memastikan memberikan rekom kepada Suyitno, kadernya yang kini menduduki kursi Wakil Walikota Mojokerto untuk maju mendampingi Ika Puspitasari sebagai pasangan Cawali dan Cawawali.

Rekomendasi yang diteken Ketua DPP Partai Golkar Setyo Novanto dan Sekretaris Idrus Marham ini merupakan bukti riil majunya Suyitno menantang Mas’ud Yunus yang dulu merupakan patnernya.

“Golkar sudah merekomendasi Pak Yit (Suyitno) untuk berpasangan dengan Ika. Namun apakah Ika akan berpasangan

dengannya dalam pencalonan wali kota mendatang, kami belum tahu. Sebab, Ika belum menentukan siapa pasangan yang bakal mendampinginya dalam Pilwali 2018,” terang Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rajardjo, Kamis lalu.

Sonny yang juga anggota DPRD Kota Mojokerto ini mengemukakan Ita kini masih menunggu persetujuan pihak keluarga terkait siapa menjadi pendampingnya.

“Beliau masih menunggu persetujuan keluarganya, apakah gandeng Pak Yit ataukah yang lain,” imbuhnya.

Sementara Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, sampai saat ini enggan memberi bocoran nama pasangan yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP partainya. “Rekomendasi dari DPP Insya Allah akan turun Oktober ini, nanti kalau turun segera kami umumkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui Pendaftaran terbuka Cawali dan Cawawali dari PDIP beberapa waktu lalu menghasilkan beberapa nama.

Dari sekian banyak pendaftar, hanya Masud Yunus mendaftar Cawali dari Partai besutan Megawati sedangkan pada posisi wakil ada nama lain yakni, Kepala Bappeko Harlistyati, Indro Tjahjono, Febriyana Meldyawati dan Santoso dari unsur kader.

Nama itu kita dilimpahkan ke DPP untuk diambil sepasang. (din)

Malam Mencekam ... yang lebih banyak domba yang mati sejumlah 19 ekor domba miliknya.

Kejadian ini cukup meresahkan warga. Bagaimana tidak, kejadian tersebut menimpa ternak milik warga selama dua hari berturut-turut. Ada yang mengatakan itu ulah hewan buas, hewan jadi-jadian, siluman, dan vampir. Bahkan warga yang sebelumnya diimbau untuk ronda malam, mengaku tidak berani. Anggapan tersebut tidak dibenarkan oleh Dr.dh Iswahyudi,Mp. Kasi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dari dinas Propinsi Jawa timur.

Iswahyudi mengatakan “domba yang mati itu ada luka gigitan pada leher dan luka robek di tubuh domba, dan itu

adalah cara hewan buas untuk mematikan korbannya” jelasnya. Dan kami sudah lakukan otopsi ke tubuh domba tersebut sudah dipastikan itu karena serangan hewan buas,” tambahnya.

Drh Novia P. Manopo kasi pelayanan kesehatan Hewan UPT Laboratorium kesehatan Hewan Dinas Peternakan Propinsi jawa timur. Membenarkan pernyataan tersebut “kasus ini bukan yang pertama, karena kasus yang sama pernah terjadi di Probolinggo dua Minggu yang lalu, gigitan pada domba rata rata di leher dan serangan tersebut, untuk menghentikan pernafasan dan jalannya darah,” ungkapnya.

“Untuk binatang buas yang melakukannya kami duga ada-

Syahrini ... mengakui tidak pernah memberi uang terhadap Syahrini,” kata Hotman Paris.

Soal duit Rp1 miliar yang kabarnya diterima Syahrini dari First Travel, menurut Hotman Paris, itu hanya estimasi perhitungan benefit yang didapat kliennya dari kerjasama diantara keduanya.

“Syahrini bukan umrah gratisan, tapi dia bayar dengan kelas reguler, tapi diberikan kelas VVIP,’ kata Hotman Paris.

“Nah, angka satu miliar itu estimasi perhitungan keuntungan Syahrini dari upgrade fasilitas regular ke VVIP. Jadi tidak ada First Travel memberi uang atau mentransfer ke Syahrini” kata Hotman Paris.

Memang, Syahrini yang memiliki nama asli Rini Fatimah Jaelani ini membayar sendiri biaya umrah dirinya dan keluarganya seharga hampir 200 juta rupiah untuk kelas regular.

Namun atas kesepakatan bersama, disebutkan Hotman Paris, dengan harga tersebut

dari halaman 1 lah anjing, karena melihat wilayah ini padat penduduk,” tambahnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Desa Nur Mahmud, mengimbau warga untuk tidak menduga yang aneh-aneh. Bagaimanapun perlu diusut lebih lanjut penyebabnya. Oleh karena itu dirinya akan berkoordinasi dengan seluruh ketua RT, Polisi dan Koramil.

“Yang jelas kami minta bantuan pihak keamanan. Saya tidak berani menduga-duga ini mahkluk apa. Kalau mengacu pada kasus-kasus lama yang pernah terjadi itu ya ulah hewan buas/liar,” kata Mahmud.

Karena kejadian ini, total 26 ekor domba warga mati. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 20 juta. (Yon)

dari halaman 1 Syahrini berhak mendapatkan upgrade fasilitas hingga kelas VVIP. Dengan catatan Syahrini harus mempromosikan First Travel selama perjalanan umrah.

Hotman menyatakan kerja sama yang terjalin antara Syahrini dengan First Travel hanya sebatas potongan harga.

“Jadi bentuknya kerja sama. Ini murni mau ibadah aku.

Kerja sama saling support aku bayar reguler, aku kewajiban memposting. Soal 1 miliar itu bukan urusan aku. Harga yang ditagih ke manajemen Syahrini yang 200 juta tadi,” Syahrini melengkapi pernyataan Hotman Paris.

Jadi, hingga saat ini status pemeriksaan hukum Syahrini dalam kasus penipuan First Travel hanya sebatas sebagai saksi. Namun demikian, beberapa artis lain diduga juga ada keterlibatan dengan First Travel, seperti Ria Irawan, Vicky Shu, dan almarhumah Julia Perez. Mereka ini diduga pernah dibiayai untuk mela-

kukan perjalanan umrah oleh biro perjalanan tersebut. Sejauh ini, baru Syahrini dan Vicky Shu yang telah mendatangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. (yus)

Juara II LKTW ... tulisan “Bambu Indah Trenggalek Siap Penetrasi Pasar Eropa”. Selanjutnya, Juara III Harry Santoso (Malang Post) dengan judul tulisan “Mengubah Image Trenggalek Daerah Gaplek, Emil Terapkan Sistem Komunal Brand”.

Penilaian LKTW 2017 ini dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari tiga orang, yakni Prof Dr H Bambang Yulianto,

M.Pd, Dra Sirikit Syah, MA, dan Ir Fernanda Reza Muhammad, MM. Sebagai bahan penulisan, sebanyak 37 wartawan dari berbagai media lokal dan nasional diajak ke Kabupaten Trenggalek. Selama dua hari disana, mereka mengunjungi salah satu perajin bambu yang berorientasi ekspor. Sebelumnya, para wartawan men-

Proyek Petragas ...

Selasa kemarin bersama Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur priyanto, pihak Pertagas, Subkon Pertagas Konsorsium, Wijaya Rabana Karya (KWRK), Anggota komisi A dan komisi C, Satpol PP dan Dinas Perijinan Hasil rapat tersebut.

Dari hasil konfirmasi jatim pos.co, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto meminta untuk proyek tersebut dihentikan karena pemasangan

pipa belum ada ijin IMB. Satpol PP Bojonegoro secara tegas menghentikan aktifitas pekerjaan pemasangan pipa Pertagas yang dikerjakan oleh PT KWRK. Penghentian pekerjaan ini dilakukan setelah Komisi A dan C DPRD Bojonegoro menggelar rapat dengan beberapa SKPD dan Pertagas serta perwakilan dari KWRK. Pada saat rapat itu sebe-

Rancang APBD ...

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo yang akrap disapa Pakde Karwo saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 72 Provinsi Jawa Timur yang ke 72 di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Senin (12/10) siang.

Alasan fokus pada tiga masalah tersebut, ujar Pakde Karwo, karena meski sudah menurun, kemiskinan masih menjadi masalah yang krusial dan perlu segera diselesaikan. Begitu juga dengan masalah SDM, karena kualitas SDM menjadi penentu di masa depan. Jadi harus lebih serius dalam menanganinya.

Jawa Timur, pada tahun 2019, memiliki bonus demografi yang sangat besar dengan usia produktif mencapai 69,59 persen. Sedangkan di tingkat nasional, bonus demografi baru terjadi tahun 2025.

Karena itu, masalah SDM harus ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh. Karena membangun SDM merupakan masalah yang urgen. Jadi harus terkonstruksi dalam kebijakan dan strategi yang memiliki prioritas serta fokus dengan kerangka waktu dan sumberdaya yang terstruktur.

Sedang untuk masalah peningkatan nilai tambah agro dan maritim, Pemprov. Jatim

sudah menyiapkan 13 Gapoktan sebagai pelaksana pilot project di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Nganjuk. Masing-masing Gapoktan memiliki luas lahan rata-rata 210 hektar. Mereka, kata Pakde Karwo tidak disubsidi pupuk tapi diberi pinjaman dengan bunga murah 6 %. Dana itu untuk beli mesin perontok (MRU) dan mesin pengering serta mesin pengemas.

Jadi gabah tidak perlu dijemur di panas matahari, tapi dimasukkan mesin pengering terus digiling dan dipackaging. “Nilai jualnya lebih baik karena hasilnya lebih bagus,” jelasnya.

Untuk subsidi pupuk, Pemprov. Jatim mengeluarkan dana sebesar 6,6 triliun. Termasuk dengan ongkos produksi (mulai sewa lahan dan ongkos pekerja). Setelah panen petani hanya bisa menjadi untung sebesar 26 %. Tapi kalau diberikan pinjaman murah dan dalam dua tahun lunas petani bisa mendapatkan keuntungan sebesar 66,3 %.

13 gapoktan tersebut, terdiri dari 10 Gapoktan padi, yang tiga adalah Gapoktan Kopi dan Kakao. Kalau Gapoktan Kopi dan Kakao keuntungannya lebih besar yakni sekitar 193 %. Karena kopi dan kakau tidak dijual glondong melainkan dijadikan bubuk kopi dan bubuk coklat, dan proses penggilingannya (industrinya) langsung

Jawa Timur ... berlakukan sepenuhnya di jalan tol mulai 31 Oktober 2017 mendatang.

Tambahan promo itu berupa potongan Rp 20.000 bagi pembeli kartu tol perdana yang dikeluarkan lima bank seharga Rp 50.000.

“Dengan program ini, konsumen yang membeli kartu tol perdana dengan harga dan saldo Rp 50.000, cukup membayar Rp 30.000,” jelas Titien Sumartini, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur (BI KPw Jatim), disela kegiatan Edukasi Keuangan Syariah di Malang, Sabtu (14/10/2017).

Titien menyebutkan, sampai saat ini tercatat pengguna kartu tol di Jatim masih sekitar 70 persen. Saat ini perbankan yang melayani pembayaran non tunai di ruas tol Jatim adalah Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Sementara terkait tambahan promo pembelian kartu perdana, hanya bisa didapat saat penjualan di gerbang atau pintu tol.

“Karena subsidi diskon ini Rp 10.000 dari BUJT dan Rp 10.000 dari perbankan. Program ini berlangsung hingga 31 persen, dengan target 100 persen transaksi di gerbang tol menjadi non tunai, sesuai ke-

dari halaman 1 dengarkan paparan dari Bupati Trenggalek, Emil Eletianto Dardak.

Hasilnya, para wartawan kemudian menuliskan di medianya masing-masing dengan waktu yang telah ditentukan.

Karya tulis wartawan ini diharapkan mampu mendorong tumbuh kembangnya Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur. (nam)

dari halaman 1 narnya telah disampaikan bahwa Pemasangan pipa Pertagas di wilayah Kabupaten Bojonegoro sepanjang 68 Km belum mengantongi ijin sama sekali.

Permasalahan polemik tersebut beberapa Komisi telah sepakat untuk membuat DPRD Bojonegoro mengambil sikap dan merekomendasikan agar pekerjaan tersebut dihentikan, sebelum mendapatkan ijin.

(Met/Min)

dari halaman 1 dilakukan oleh petani dan tidak dibawa keluar.

Untuk pinjaman modal ini, sementara Pemprov. Jatim menyediakan dana sebesar Rp 100 milyar di bank Jatim. Uang tersebut tidak langsung diberikan ke petani melainkan managemennya diberikan ke BRI Desa.” Jadi, yang menangani keuangan atau managemen keuangan pinjamannya BRI Desa,” tegas pakde Karwo.

Sebelumnya, seusai acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD, Ketua DPRD dengan didampingi Gubernur Jatim menyerahkan piala dan penghargaan bagi pemenang lomba tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Penghargaan yang diserahkan diantaranya juara I Lomba Scientist 2017 di Jerman; Juara I Lomba Kelompok Tani Ternak Kab. Bojonegoro; Juara I kelompok tani Managemen Usaha Ternak Gunung Kawi Pasuruan, dan Juara I Lomba matematika di China Bulan mei 2017 serta Juara II lomba Science Project Olympiad di Rumania.

Ikut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jatim, Forpimda dan para Kepala OPD Prov. Jatim. Nampak hadir juga tamu dari Prov. Bali, Jabar dan DKI serta Bupati di wilayah Gerbangkertosusilo dan ketua DPRD se Jatim. (hms)

dari halaman 1 tentuan pemerintah,” ungkap Titien.

Dari sembilan ruas tol yang ada di Jatim belum semua diberlakukan kewajiban penggunaan elektronik, namun dari data yang ada kenaikan penggunaan uang elektronik sudah signifikan antara 99 persen hingga 100 persen di ruas tol yang diwajibkan.

Sebelumnya, Humas Jasa Marga Tol Surabaya-Gempol, Agus Tri Antyo mengatakan, penerapan pembayaran nontunai di tol wilayah Jatim dilakukan secara bertahap, tujuannya agar tidak terjadi kemacetan di pintu-pintu tol.

Untuk tahap pertama,

tanggal 1 Oktober 2017 diterapkan dan wajib di Pintu Tol Satelit, Gunungsari 1 dan 2, Kejapanan dan Pintu Tol Gempol.

Tahap kedua, diterapkan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Pintu Tol Dupak dan Banyu Urip 1 hingga 5, disusul tahap ketiga tanggal 17 Oktober 2017 akan diwajibkan di Pintu Tol Waru.

Tahap keempat atau pekan ketiga Oktober 2017 akan diterapkan dan wajib di Pintu Tol Sidoarjo 1 dan 2 pada tanggal 24 Oktober 2017. Sementara tahap akhir diberlakukan di Pintu Tol Suramadu atau per tanggal 31 Oktober 2017. (ist)

Hal - 12 Edisi No.268 Tahun XVI ~ Minggu III Oktober 2017

Disbudpar Jatim Ajak Wartawan Promosikan Objek Wisata Tulungagung

Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto MSi (paling kanan) dialog dengan wartawan dalam rangka promosikan wisata Tulungagung.

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim mengajak puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan online mengunjungi dan mempromosikan objek wisata Kabupaten Tulungagung dalam rangka Lomba Karya Tulis Bidang Pariwisata 2017.

Kepala Disbudpar Jatim, Jarianto saat melepas rombongan menuju Tulungagung, mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, Disbudpar selalu melaksanakan Lomba karya jurnalistik untuk mengangkat potensi wisata yang ada di Kabupaten/Kota.

“Tahun ini kami sengaja memilih Tulungagung karena kabupaten ini punya banyak

keunikan wisata dan budaya yang sangat layak untuk dipromosikan,” kata Jarianto di kantor Disbudpar Jatim Surabaya, Selasa (10/10).

Dengan mengajak wartawan berkunjung dan melihat langsung, maka Jarianto berharap, Objek wisata yang sebelumnya kurang dikenal bisa terangkat kepermukaan sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan dan perekonomian masyarakat sekitar.

“Sebelumnya Kami mengajak wartawan berkunjung ke Pantai Watu Karung Kabupaten Pacitan sekarang kawasan ini menjadi ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Akibatnya saat ini harga tanah di ka-

wasan Pantai Watu Karung semakin mahal, ini bukti jika tulisan teman-teman media sangat berdampak,” tuturnya.

Ia berharap, selama mengikuti kegiatan salama 10-12 Oktober 2017, para wartawan bisa menggali objek wisata seperti Telaga Buret, Pantai Gema, Pantai Bayem, Candi Sanggrahan, Candi Gayatri, Agrowisata Belimbing, dan Pengrajin Reog Kendang.

“Objek yang kita kunjungi nanti semuanya sangat menarik untuk dijadikan bahan tulisan, saya harap tulisan yang akan ditayangkan bisa menjadi acuan wisatawan dalam mencari alternatif lokasi wisata,” harapnya. (kom)

terjun, baik air terjun Senggani maupun Tiga Bidadari.

Bagaimana dengan anda, penasarankah? Ayo segera ajak keluarga, teman dan siapapun mengunjungi Wana Wisata Jurang Senggani, Kabupaten Tulungagung.

jaman Belanda. Lokasi industri marmer ini berada di desa Besole, kecamatan Besuki, Tulungagung.

Mengapa potensi daerah ini sangat besar untuk menghasilkan marmer, karena menurut penelitian di daerah ini terdapat cadangan marmer yang sangat besar dengan kualitas yang baik untuk digunakan sebagai penghasil marmer dan bahan bangunan.

Saat ini, nama Tulungagung sebagai penghasil marmer telah semakin membuat citra daerah itu semakin berkembang, tidak hanya di

daerah sekitar Jawa Timur, tapi juga ke beberapa negara.

Ditambah lagi dengan adanya permintaan pasar akan marmer, membuat kabupaten ini harus men supply dan memproduksi lebih banyak lagi marmer.

Karena begitu besarnya permintaan pasar akan marmer, maka pengusaha di beberapa tempat di Tulungagung juga menyediakan bahan lain seperti, andesit, granit, bobos, onyx, dll, yang hasilnya tak kalah bagusnya dari bahan marmer tersebut.

Dari Wana Wisata Jurang Senggani • Hingga Pengrajin Reog Kendang LOMBA Penulisan Karya Tulis Jurnalistik Bidang Pariwisata yang diselenggarakan Disbudpar Jatim melalui Bidang Desnitasi Wisata tahun 2017 mengunjungi beberapa objek wisata di Kabupaten Tulungagung. Diantaranya : Wana Wisata “JURANG SENGGANI” Desa Nglurup Kecamatan Sendang, Pengrajin Marmer/ Onix Desa Besole Kecamatan Besuki, Telaga Buret Ds. Sawo Kec. Campurdarat, Pantai Gemah+Pantai Bayem Desa Keboireng Kec. Besuki.

Juga berkunjung ke Candi Sanggrahan + Candi Gayatri, Ds. Boyolangu, Agrowisata Belimbing Ds. Moyoketen Kec.

Boyolangu, Pengrajin Reog Kendang Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 12 Oktober 2017.

Jurang Senggani Hari pertama di Tulungagung, peserta Lomba Penulisan Karya Tulis Jurnalistik Bidang Pariwisata berkunjung ke Wana Wisata Jurang Senggani.

Dari ratusan destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung, ada yang sangat menarik dan patut disambangi, yakni wana wisata Jurang Senggani. Meski belum genap 5 tahun dibuka untuk umum,

pengunjung sangat ramai terlebih pada hari Minggu dan libur nasional.

“Alam dengan udara yang sangat sejuk akan memanjakan para pengunjung bahkan bakal betah berlama-lama disini,” ungkap Kepala Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Mutmainah, ketika menerima kunjungan wartawan di obyek wisata tersebut, Rabu (11/10/ 2017).

Menurut Mutmainah, banyak keindahan yang ditawarkan Jurang Senggani, mulai dari aneka tanaman khas hutan, pembibitan kopi, mainan, juga air terjun. Untuk

menuju lokasi pun pengunjung bakal disuguhi keelokan alam pegunungan yang indah dan asri.

Jika dari kota Tulungagung, pengunjung tinggal mencari angkutan umum arah Pasar Sendang. Selanjutnya oper ojek menempuh jarak tidak jauh hanya sekitar 5 km dan hanya dengan ongkos Rp15.000. Memang pengunjung akan lebih efektif membawa kendaraan sendiri, baik motor maupun mobil.

Saat ini wana wisata Jurang Senggani yang memiliki areal lahan 9,4 ha dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa setempat ber-

anggotakan 35 orang, menyusul Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani, Pemkab Tulungagung dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung.

“Lahan yang sudah dimanfaatkan untuk wisata mencapai 5,2 ha. Dan kami akan terus meningkatkan wahananya. Sekarang sudah ada flying fox hanya dengan Rp5.000 saja, ada rumah pohon, gardu pandang dan lainnya,” terang Ketua Pokdarwis Jurang Senggani, Sukaji, didampingi Sekretaris, Supadi.

Wana wisata ini sebenarnya sudah dirintis sejak 2014 namun baru resmi dikarciskan sejak Januari 2017. “Jika ramai, sehari bisa mencapai 800 karcis, kalau sepi antara 100 hingga 200 karcis,” imbuh Sekretaris Pokdarwis Jurang Senggani, Supadi.

Dari perolehan karcis itulah obyek wisata alam pegunungan ini dikembangkan terus agar wahana mainan semakin lengkap. Di lokasi ini juga dibuka sebagai bumi perkemahan.

“Disini banyak pengunjung muda mudi juga anak-anak.

Para orangtua pun tidak ketinggalan untuk menikmati kesegaran dan kesejukan alam,” timpalnya.

Obyek wisata ini sangat romantis dan cocok untuk memadu kasih para pengunjung yang lagi dilanda jatuh cinta, banyak spot-spot yang dibangun untuk berselfieria. Pengunjung harus menyiapkan fisik yang bagus agar maksimal menikmati destinasi wisata ini.

Apalagi jika ingin menikmati air terjun yang berada satu komplek wana wisata Jurang Senggani, harus melalui jalanan setapak yang tentunya membutuhkan tenaga ekstra. Kalau tidak mau capek, sepeda motor siap mengantarkan ke air

Pengrajin Marmer Para peserta lomba juga berkunjung ke Pengrajin Marmer/Onix Desa Besole Kecamatan Besuki. Kepopuleran Tulungagung sebagai penghasil Marmer tidaklah terbentuk dalam 1 atau 2 tahun, melainkan sudah ada sejak

(nam).

Hal - A Edisi No. 268 Tahun XVI ~ Minggu III Oktober 2017

DPRD Jatim Godok Perda Tunjangan Guru Swasta Sebuah Perda untuk memberikan perlindungan kepada guru swasta di Jawa Timur, sedang digodok oleh DPRD Jatim. Perda yang dinamakan Perda Tunjangan Guru Swasta ini diharapkan nantinya bisa menjadi dasar hukum untuk memberikan kesejahteraan bagi guru swasta di Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Achmad Silahuddin mengatakan, perda tersebut disiapkan karena selama ini kesejahteraan guru swasta di Jatim sangat di bawah standar.

“Kami tak berbicara soal kesejahteraan guru negeri karena sudah ditanggung oleh Pemerintah. Kami lebih condong memberikan perhatian kepada guru swasta,” ungkap politisi asal PPP ini saat dikonfirmasi, Minggu (8/10).

Pria asal Jombang ini mengatakan saat ini untuk realisasi pemberian tunjangan guru swasta tersebut pihaknya akan melakukan studi banding ke DKI Jakarta.

“Di DKI Jakarta, informasinya tunjangan untuk guru swasta lumayan tinggi. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan kesana,” jelasnya.

Achmad Silahuddin menambahkan di dalam perda tersebut juga

diatur pula untuk kesejahteraan guru ngaji yang ada di Jawa Timur. “Kecil sekali gaji guru ngaji di Jawa Timur, sehingga perlu perhatian serius untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka,” tandas Achmad Silahuddin.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Jatim Moh. Zainul Lutfi juga

mendapat sentuhan dari pemerintah. Menurutnya, sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap guru swasta kurang diperhatikan.

“Nasib mereka sangat memprihatinkan sehingga perlu ada campur tangan pemerintah untuk mem-

Kesejahteraan guru swasta di Jatim sangat di bawah standar.

Karena itu DPRD Jatim saat ini tengah menggodok Perda Tunjangan Guru Swasta. Para guru ini tentu berharap perbaikan kesejahteraan mereka menjadilebih baik. mengakui masih banyak sekolah di Surabaya dan Sidoarjo terutama guru di sekolah swasta yang belum

berikan kesejahteraannya,” jelas politisi asal PAN ini.

Mantan Ketua Pansus Lapindo

sebagaimana orang dewasa.

“Saya setuju kalau akses peredaran rokok ke anak-anak harus dibatasi. Ini bukan sekadar masalah kesehatan tapi bagian dari edukasi. Karena mereka belum dalam fase yang stabil untuk mengambil keputusan, sebab itu harus diproteksi,” tutur Eksan, Kamis (12/10).

Anggota Dewan asal daerah

Miris, jumlah perokok anak di Jawa Timur mencapai 3 juta jiwa.

Karena itu DPRD Jatim meminta kepada pihak berwenang untuk membatasi akses mendapatkan rokok bagi anak di bawah 17 tahun. rokok bagi mereka yang masih tergolong anak-anak, atau usia 17 tahun ke bawah.

Anggota Fraksi NasDem ini menilai merokok atau tidak merokok adalah pilihan masing-masing individu yang sudah dewasa.

Apalagi rokok menyumbang kontribusi pajak yang tidak sedikit dari cukai.

Namun untuk kalangan anakanak harus dijauhkan dari rokok.

Karena sebagai individu, anakanak masih labil, belum bisa mengambil keputusan secara logis

pemilihan Jember dan Lumajang itu berharap, penjualan rokok harus dibatasi jaraknya dari sekolah. Selain itu, tidak boleh menjual rokok kepada anak-anak sekolah, apalagi mereka yang masih berseragam sekolah. Maka hanya mereka yang bisa menunjukkan KTP yang boleh membeli rokok.

Menurut Eksan, langkah itu bukan bagian dari mematikan industri rokok, apalagi membunuh mata pencaharian pedagang rokok. Sejatinya ini adalah langkah

satunya terkait pemberian anggaran untuk penyelesaian gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang saat ini tinggal 6 ribu orang dari total 9 ribu orang.

Pemprov Jatim saat ini tengah berusaha mencarikan solusi guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Selain juga memikirkan untuk bisa mengakomodir guru swasta.

“Kalau sebelumnya dalam RAPBD 2017 sudah terbayarkan untuk 3 ribu GTT/PTT dengan anggaran yang dibutuhkan Rp 342 miliar, sedang sisanya yaitu 6 ribu orang nantinya diusahakan terbayarkan pada RAPBD 2018,” kata Reno.

Hanya saja Reno Zulkarnaen tetap melihat kekuatan anggaran yang ada. Kalaupun tak mencukupi, maka tidak akan dipaksanakan. (yd)

 Jembatan Suramadu Belum Mampu

Tekan Angka Perokok Anak, Komisi E Minta Peredarannya Dibatasi Tingginya jumlah perokok anak di Jawa Timur membuat Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch. Eksan prihatin. Data yang dikeluarkan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) pada tahun 2016, jumlah perokok anak di Jawa Timur mencapai 3 juta jiwa.

Eksan mendorong perlunya pembatasan akses mendapatkan

DPRD Sidoarjo ini mengatakan diakui oleh dirinya jika kesejahteraan guru swasta itu tergantung kebijakan masing-masing sekolah, namun pemerintah bisa turut campur dalam memberikan kesejahteraan.

Ditambahkan oleh Zainul Lutfi, pihaknya berharap ke depan kesejahteraan guru swasta diperhatikan sehingga bisa memberikan kemampuan terbaiknya dalam memberikan pendidikan terhadap anak didik. “Kalau kesejahteraan dipenuhi tentunya para guru swasta bisa nyaman dalam memberikan pendidikan kepada muridnya. Ini yang perlu diperhatikan semua pihak termasuk pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jatim, Reno Zulkarnaen menyebutkan, masalah pendidikan masih perlu banyak pembenahan. Salah

Angkat Perekonomian Madura

pembatasan, bukan pelarangan.

Maka dirinya menyadari, di Jawa Timur rokok bukan hanya sekadar sebuah produk tapi juga budaya dan tradisi yang turun-temurun.

“Untuk melakukan pembatasan akses rokok dikalangan anak perlu payung hukum berupa Peraturan Daerah atau Perda. Karena ini menyangkut pembatasan distribusi dan penjualan. Saya berharap Pemerintah maupun LSM aktif mendorong ini agar bisa direalisasikan sebagai Perda,” katanya.

Wakil Ketua DPW Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat ini berharap Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Hak Individu mendapatkan udara yang sehat.

Karena itu tidak boleh lagi ada yang merokok di ruang publik.

Untuk membatasi perokok di ruang publik, maka wajib disediakan ruang khusus merokok di area publik, seperti mal maupun perkantoran. Kalau langkah sosialisasi dan edukasi sudah dilakukan dan diikuti dengan fasilitas ruang khusus merokok sudah disediakan, tapi masih ada pelanggaran. Baru dilakukan penindakan dengan berbagai tingkatan, mulai teguran, denda atau hukuman kurungan.

“Di beberapa daerah seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik sudah ada Perda tentang Kawasan Bebas Rokok atau Kawasan Tanpa Rokok. Tapi implementasinya masih rendah, petugas masih ragu-ragu dalam penindakan. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi,” kritik Eksan. (yd)

Keberadaan jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan), ternyata belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat Madura.

Keberadaan jembatan terpanjang di Indonesia ini taklebih sekadar untuk menunjang transportasi saja.

Padahal jembatan sepanjang 5.438 meter ini menelan biaya sekitar Rp 4,5 triliun. Awal pembangunannya dimulai sejak Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, H Hisan menjelaskan, meski sudah dibangun Jembatan Suramadu, tidak ada tanda-tanda ekonomi Madura membaik. Karena itu, pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Wilayah Suramadu (BPWS) yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan disekitar Suramadu harus bergerak aktif untuk menjalankan potensi ekonomi di Madura.

Sesuai dengan tujuan awalnya, bahwa pembangunan Jembatan Suramadu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur.

H Hisan, anggota DPRD Jatim dari Dapil XI, yaitu wilayah Madura berharap agar Pemerintah Pusat membuat terobosan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah Madura. Selain itu, Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat

Jembatan Suramadu keberadaannya dinilai masih sebatas penunjang moda transportasi.

seharusnya mendukung penuh ketersediaan industrinisasi dan pendidikan di Madura. Mengingat selama ini angka kemiskinan di Madura cenderung tinggi karena kurangnya lapangan kerja.

H Hisan menegaskan masih tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura, terutama di Kabupaten Sampang, akibat tingginya angka putus sekolah, minimnya lapangan kerja serta minimnya industri di Madura.

“Harapan saya agar pemerintah pusat bisa mengurangi angka kemiskinan, khususnya di Madura. Lapangan kerja dibuka agar penduduknya tidak mencari pekerjaan di luar, subsidi terhadap dunia pendidikan serta berdirinya pabrik-pabrik,” katanya saat ditemui pada acara Reses di Sampang, Minggu (8/10/2017).

“Kenyataannya setelah 8 tahun Jembatan Suramadi beroperasi belum ada tanda-tanda Madura bisa bergejolak ekonomi masyarakatnya.

Sebaliknya, Madura masih tetap seperti dahulu kala,” katanya.

Selama ini, kata Hisan, keberadaan BPWS tidak optimal dalam mengembangkan kawasan Suramadu. Buktinya, industrialisasi di wilayah tersebut belum berjalan optimal, karena tidak ada pengembangan wilayah yang signifikan.

“Kalau Industrialisasi masuk maka akan menyerap lapangan kerja di Madura, sehingga kemiskinan bisa ditekan. Disatu sisi kultur di Madura, ketika mereka berhasil maka meski keluar dari Madura. Inilah yang membuat Pulau Madura tidak bisa berkembang,” pungkasnya. (yd)

Hal - B Edisi No.268 Tahun XVI ~ Minggu III Oktober 2017

Jatim Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha maan kedua setelah tahun 1974.

Tahun 2017, berdasarkan evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, Jatim dinilai dapat mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terbaik secara nasional. Dngan demikian, Jatim mendapatkan kembali penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha untuk ketiga kalinya.

Pakde Karwo Menerima Piala Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha Dari Mendagri Pada Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-72 Prov Jatim PENYERAHAN penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha oleh Presiden RI yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo di Tugu Pahlawan Surabaya tanggal 12 Oktober mentahbiskan Jatim sebagai Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha.

Jatim pertama kali menerima penganugerahan Parasamya Purna Karya Nugraha pada REPELITA I dari pemerintah, yakni pada tahun 1974. Penyerahan langsung diberikan oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur saat itu, Raden Panji Moh. Noer, untuk periode penilai-

an tahun 1969-1973.

Pada tahun 2014, Jatim kembali mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha setelah 40 tahun penganugerahan penghargaan ini sempat terhenti, karena adanya perubahan sistem pemerintahan. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan

pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2014, Jatim menerima penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 oleh tim nasional, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya menduduki peringkat pertama atau terbaik secara nasional, atau peneri-

Disaksikan 3.200 undangan Penerimaan penghargaan pada Upacara Hari Jadi ke-72 Provinsi Jatim dengan tema “Peningkatan Sumber Daya manusia lewat Pendidikan Kejuruan sebagai Solusi Menuju Jawa Timur Mandiri dan Berdaya Saing Global” dihadiri 3.200 undangan dari berbagai komponen di Jatim, seperti DPRD, mantan gubernur dan wakil gubernur Jatim, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara sahahat.

Pasukan upacara Peringatan Hari jadi Provinsi Jatim ke-72 ini terdiri 34 pleton antara lain Gartap III Surabaya, Polda Jatim, Perwakilan Lurah se-Jatim, Purna Praja IPDN Jatim, DP Korpri

Prov. Jatim, Bela Negara Prov. Jatim. Juga, Dishub dan LLAJ Pro . Jatim, Bapenda Prov. Jatim, ATKP Surabaya, Akademi Perikanan Sidoarjo, Akademi Politeknik Pelayaran, SMA Hang Tuah, SMK Wachid Hasyim, SMK AL, PGRI Jatim, Serikat Pekerja, Purna Paskibraka Jatim, Banser, dan atlit KONI Jatim.

Upacara Peringatan HUT Ke-71 Provinsi Jatim sendiri

SMAN 15 Surabaya, dan SMA Trimurti Surabaya.

Juga, Gabungan Gereja GKI, GPIB dan GKJW, Cheng Hoo, Panti Asuhan Muhammadiyah, Shine Harmony, Surabaya Singer.

Selain itu, sebanyak 250 TNI, 50 orang dari KONI Jatim, dan 50 orang Yayasan Jantung menampilkan Tari Joget Maumere. Dari kalangan Seniman Muda Jatim

Gubernur Jawa Timur Mendapingi Meteri Dalam Negeri Melakukan Foto bersama Para Pemenang Lomba dalam Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke- 72 di Tugu Pahlawan Surabaya

juga dimeriahkan oleh paduan suara dan tampilan kesenian dari berbagai unsur, seperti Persatuan Pegiat Paduan Suara Pusaka Jatim, Universitas NU Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Dr. Soetomo, SMAN 6 Surabaya,

dari Kab. Bondowoso, Kab. Madiun, Kota Malag, Kab. Gresik, Kota Surabaya, serta Reog Ponorogo Universitas Brawijaya Malang juga menyemarakkan Peringatan Hari Jadi ke-72 Prov. Jatim dengan Tarian Kolaborasi Jatim Specta. (hms)

Pembangunan Jatim Berbasis Spiritual JAWA Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami banyak kemajuan serta rajin meraih prestasi di tingkat nasional.

Berbagai capaian positif karena pembangunan yang dilakukan berbasis spiritual. Strategi pembangunan tersebut semakin fokus dan digiatkan sejak 2009, dimana salah satu langkahnya adalah mengurangi kemaksiatan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Malam Resepsi dan Tasyakuran dalam Rayakan Hari Jadi ke-72 Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/10) malam.

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, upaya pembangunan berbasis spiritual dilakukan sejak periode pertamanya sebagai Gubernur Jatim, pada tahun 2009 dengan mengusung visi “Jatim Makmur Berakhkak Mulia”. Langkah tersebut dilatarbelakangi pertemuannya dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur perguruan tinggi di sebuah hotel di Surabaya.

Dalam pertemuan itu para kiai menyampaikan bahwa banyak sekali tempat lokalisasi di Jatim, tepatnya 47 lokalisasi dengan 7.215 Wanita

Tuna Susila (WTS). Melihat fakta itu, Pakde Karwo bersama seluruh undangan yang hadir sepakat untuk mengurangi kemaksiatan dengan target menutup lokalisasi di seluruh Jatim.

“Mengapa mengurangi kemaksiatan? Karena jika kita bisa melakukannya, Allah SWT akan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan” katanya.

Salah satu poin penting yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah membentuk Ikatan Dai Khusus Lokalisasi (IDEAL) dengan bekerjasama dengan IAIN Sunan Ampel. Tugas IDEAL adalah menyadarkan para WTS agar kembali ke jalan yang lurus.

Lokalisasi Bangunsari dan Bangunrejo dipilih sebagai tempat pertama untuk penugasan IDEAL. Seiring berjalannya waktu, para bupati/walikota seJatim turut mendukung program ini. Progressnya pun luar biasa, satu persatu lokalisasi berhasil ditutup. Bahkan, lokalisasi terbesar di Jatim dan terkenal se-Asia Tenggara, yakni Dolly di Surabaya juga berhasil ditutup. Pada 2016, lokalisasi terakhir di Mojokerto telah ditutup. Kini, Jatim sudah bersih dari tempat lokalisasi.

“Bahkan di Blitar, WTS nya me-wakafkan tanahnya kepada Nahdlatul Ulama untuk dibangunkan masjid.

Di Tulungagung, tempat lokalisasinya diserahkan ke bupati untuk pendidikan PAUD” imbuhnya.

Setelah bersih dari lokalisasi, situasi dan kondisi Jatim menjadi semakin aman, nyaman, dan kondusif. Imbasnya, pembangunan berjalan lancar, perekonomiannya tumbuh, serta masyarakatnya semakin sejahtera. Tak hanya itu, berbagai penghargaan pun berhasil diraih Jatim di tingkat nasional, baik pemprov maupun pemkab/kotanya.

“Jadi ingat, konsep Jatim adalah makmur berakhlak mulia, basisnya adalah spiritual bukan semata kultur. Itulah kehebatan Jatim dibanding Korea, Jepang, Cina dan India” ujarnya.

On The Right Track Berbagai kemajuan di Jatim, menurut Pakde Karwo, merupakan bukti bahwa provinsi ini sudah berada di jalan yang benar alias on the right track guna mewujudkan citacita makmur berakhlak mulia.

“Ibaratnya, jatim adalah kapal yang bergerak menuju pelabuhan, yakinlah kapal ini akan sampai ke pelabuhan.

Gubernur Jawa Timur Menyerahkan bingkisan pada Anak Yatim di acara Resepsi dan Tasyakuran Hari Jadi Provinsi ke 72 di Gedung Negara Grahadi Yakni makmur berakhlak mulia,” katanya.

Guna mempercepat tujuan itu, Pakde Karwo berpesan agar seluruh pihak terus berikhtiar, artinya terus berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin sesuai profesi masing-masing. “Terima kasih kepada pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh hadirin serta masyarakat atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan ini” pungkasnya.

Pemenang O2SN Pada kesempatan ini, Pakde Karwo didampingi istri, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, dan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf beserta istri, Dra. Hj. Fatma

Saifullah Yusuf memberikan secara simbolis 22 penghargaan kepada pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Diantaranya, Valentino Dante (SMAK 2 Petra Surabaya) sebagai Juara 1 OSN SMA (bidang studi Matematika Tk. Nasional), Muhammad Zaki Darojat (MAN 3 Kota Malang) sebagai Juara 1 OSN SMA (bidang studi Kimia Tk. Nasional), Aditya David Wirawan (SMAK 1 Petra Surabaya) sebagai Juara 1 OSN SMA (bidang studi Biologi), Akhmat Tsani Rahmatulloh (MAN 3 Kota Malang) sebagai Juara 1 OSN SMA (Bidang studi Astronomi Tk Nasional), dan Khadijatusalma (SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang) sebagai Juara I

OSN SMA (bidang studi Geografi Tk. Nasional).

Usai penyerahan penghargaan, dilakukan pula pemberian santunan secara simbolis kepada 100 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Muhammadiyah Surabaya, Panti Asuhan KH. Mas Mansyur, Yayasan Khusnul Yaqin, Yayasan Yatim Piatu Rif’atus Sholihah, dan Yayasan Penolong Pembina Anak Yatim dan Fakir Miskin.

Hadir pada kesempatan ini, para ketua fraksi/ketua komisi DPRD Jatim, anggota DPRD Jatim, para asisten Sekdaprov Jatim beserta istri, pimpinan SKPD Prov Jatim, pimpinan BUMD di Jatim, Ketua MUI Jatim, pimpinan PWNU Jatim, pimpinan PW Muhammadiyah Jatim. (hms)

Hal - C Edisi No.268 Tahun XVI ~ Minggu III Oktober 2017

Wayang Jadi Cermin Perilaku Hidup Manusia

Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf Hadiri Limbukan Wayang di Yayasan Madya Jenggala Nusantara Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Sidoarjo PAGELARAN wayang bisa jadi contoh sekaligus cermin bagi perilaku hidup manusia. Wayang banyak mengandung nilai-nilai luhur

yang sangat bermanfaat jika di aplikasikan dalam kehidupan nyata.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur

Drs. H. Saifullah Yusuf saat menghadiri Pagelaran Wayang Kulit ‘Padepokan Madya Jenggala Nusantara’ dalam rangka malam Suro sekaligus

Pemprov Jatim Komit Cegah Korupsi Bentuk KAD Bersama KPK

PEMPROV Jatim memperkuat komitmen mencegah korupsi dengan membentuk Komite Advokasi Daerah/KAD bersama Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK. Pembentukan KAD ini dirasa penting, sebab seperti diketahui bahwa meski sudah diantisipasi dan dicegah korupsi masih marak terjadi. Bahkan 80% kasus korupsi yang diungkap melibatkan sektor swasta lewat beberapa modus antara lain gratifikasi dan suap menyuap untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.

“KAD ini dibentuk sesuai arahan KPK yang tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya korupsi,” ungkap Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM pada acara Pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure, Surabaya, Rabu (12/10).

Sukardi sapaan akrab Sekdaprov Jatim menjelaskan, Komite Advokasi ini merupakan wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis), asosiasi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bentuk Dialog Publik Privat. Halhal yang dibahas nantinya terkait isu strategis tentang upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai bidangnya. “Dengan demikian diharapkan, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif, melalui pendekatan kolaboratif partisipasi,” terangnya.

Ditambahkan, kalangan bisnis diharapkan bisa terbuka jika menemui kendala seperti ijin lama, harga tidak jelas, prosedur membingungkan, dan lainnya. Nantinya akan segera dicarikan solusi bersama dan hasilnya menjadi arahan untuk regulator, asosiasi dan pelaku usaha sehingga terbangun bisnis berintegritas. “Hal

1 Muharram 1439 H di Tulangan, Kab. Sidoarjo, Rabu (11/10) malam.

Dikatakannya, cerita cerita pewayangan terkadang diambil dari kisah hidup seseorang yang memiliki nilai manfaat yang luar biasa. Melalui pagelaran wayang kulit, penonton diajarkan untuk dapat memilah dan memilih hal hal yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari hari.

“Wayang dapat digunakan sebagai tuntunan bagi manusia. Tuntunan yang baik akan memberi efek positif bagi masyarakat dan lingkungan,” terangnya.

Menurutnya, wayang kulit semalam suntuk ini keberadaanya tidak bisa dipisahkan dari seni dan budaya Indonesia. Ini menunjukkan, wayang tambah ramai dan digemari masyarakat khususnya di Jatim.

Gus Ipul sapaan akrabnya meminta agar masyarakat terus menjaga, melestarikan dan mencintai wayang sebagai warisan budaya asli Indonesia.

“Jangan sampai orang luar negeri mencintai wayang.

Akan tetapi, kita sendiri tidak mencintai wayang,” tegasnya.

Dalam pandangannya, wayang mengajarkan cerita kebaikan dan kebathilan. Ar-

tinya, wayang adalah sebuah karya seni dan budaya yang mengajarkan kebaikan dalam hal perilaku dan tuntunan.

Sementara, ada pula sifat sifat pewayangan yang sombong, angkuh dan bathil yang harus dijauhi manusia.

“Intinya wayang adalah suatu kisah kehidupan alam semesta dimana ada bumi, matahari dan bulan. Di panggung, terdapat tokoh pewa-

wayangan tersebut,” imbuhnya.

Gus Ipul menyimpulkan, bahwa wayang merupakan alat perekat persatuan dan kesatuan. Semua golongan duduk bersama tanpa ada pembedaan untuk menikmati setiap cerita pewayangan.

“Kita bisa lihat semua golongan baik tua, muda, kaya dan miskin duduk sama untuk menyaksikan wayang kulit.

Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf Hadiri Limbukan Wayang di Yayasan Madya Jenggala Nusantara Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Sidoarjo yangan yang memiliki simbol kebaikan dan kebathilan. Kesemuanya bisa di rangkum menjadi sebuah cerita indah berkat keahlian dari Dalang yang menjadi otak dari pe-

Semua tidak ada perbedaan.

Inilah kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia yang telah menjadi warisan dunia,” pungkasnya. (hms).

Gus Ipul Ajak Jaga NKRI di Era Globalisasi Sekdaprov Jatim buka acara pembentukan komite advokasi daerah anti korupsi di hotel Mercure Surabaya ini juga diharapkan seiring dengan penurunan angka korupsi di Jatim dan lingkungan swasta pada khususnya,” imbuhnya.

Menurut Sukardi, kepastian waktu serta biaya pada sektor publik berdampak positif terhadap kepercayaan publik termasuk investor untuk mempercayakan investasinya di Jatim. Jika investasi meningkat, maka pembangunan akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan lebih baik. Berdasarkan data BPS, pada triwulan II tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jatim naik 5,03%, dibanding triwulan sebelumnya tumbuh 3,17%. “Hal ini salah satu bentuk dukungan kepercayaan publik atas transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Pemprov Jatim,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Sukardi juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas terpilihnya Prov. Jatim sebagai pilot project Pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi bersama 7 Provinsi yang lain.Harapannya KPK memberikan pembekalan yang implementatif bagi aparatur pemerintah daerah dan pihak swasta agar menerapkan hasil advokasi secara maksimal. “Kami sangat menginginkan KAD ini bersama-sama membuat mekanisme kerja yang bersih dari pungli dan

responsif,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur PP LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan, Provinsi Jatim menjadi salah satu pemerintah daerah yang terpilih bermitra dengan KPK dalam membentuk KAD. Komite Advokasi ini berupaya mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui Kadin untuk mencari solusi bersama atas kendala pembangunan investasi dan dunia usaha berintegritas. “Prov. Jatim menjadi penting karena Jatim menjadi provinsi paling maju kedua di Indonesia. Selain itu Prov. Jatim juga menjadi contoh dalam program perbaikan sistem pemerintahan melalui aplikasi dan perizinan terpadu milik Kota Surabaya,” terangnya.

Pembentukan KAD Antikorupsi ini lanjutnya, tidak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional. Di tingkat nasional, komite ini bernama Komite Advokasi Nasional Antikorupsi. Sebagai permulaaan pada tahun 2017 ada lima sektor yang digarap di tingkat nasional yakni minyak, gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan.

“Selain Jatim, pada tahun 2017 ini KPK menargetkan 7 provinsi lainnya untuk membentuk Komite Advokasi, yakni Jateng, Jabar, Kaltim, DIY, Riau, dan Nusa Tenggara Timur,” jelasnya. (hms)

WAKIL Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf mengajak Perguruan Ilmu Sejati untuk ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era globalisasi.

Pasalnya, era tersebut berpotensi memecahbelah persatuan bangsa melalui kemajuan Teknologi Informasi (TI).

“Kemajuan TI membuat kita mudah menerima informasi, tapi dampaknya sangat berbahaya jika kita tidak bisa memilah dan memilih informasi yang benar” kata Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat Wayangan dalam rangka HUT ke-92 Perguruan Ilmu Sejati, di Sukorejo, Saradan, Caruban, Kab. Madiun, Kamis (12/10) malam.

Salah satu yang patut diwaspadai, lanjut Gus Ipul, adalah berita palsu alias hoax, apalagi jika mengandung unsur SARA. Guna mencegahnya, Perguruan Ilmu Sejati diharapkan terus memelihara gotong royong dengan sesama anggota perguruan serta dengan seluruh lapisan masyarakat.

“Bangsa ini bisa kuat karena gotong royong, dan gotong royong adalah modal kuat untuk mengarungi globalisasi” katanya.

Ditambahkan, menjaga NK RI sejalan dengan ajaran perguruan yang mengajak seluruh anggotanya untuk makin cinta Indonesia serta ingin negara ini makin kuat, bukan sebaliknya. “Karena itu, mari kita jaga sama-sama NKRI. Saya bangga Ilmu Sejati ikut terlibat aktif dalam menjaga NKRI” pujinya.

Apresiasi Ilmu Sejati Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga memberi apresiasi

Wagub Jatim Gus Ipul disambut dengan hangat oleh Ketua Perguruan Ilmu Sejati kepada Perguruan Ilmu Sejati yang mengajarkan ilmu kebatinan. Pasalnya, kunci kebahagiaan sejati manusia berada dalam batinnya. Jika batin manusia baik, maka kelakuan dan pribadinya akan baik, begitu pula sebaliknya.

“Contohnya jika tidak punya uang, jika batinnya bilang susah ya jadinya benar-benar susah. Tapi jika batinnya tetap bersyukur, maka semua akan baik-baik saja. Itulah kekuatan batin. Disini diajarkan agar kita sekuat tenaga membersihkan hati dan pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa” pujinya.

Sementara itu, Pimpinan Perguruan Ilmu Sejati, Romo Raden Kresno Dwi Poyono Prawiro Soedarso mengatakan, memasuki usia 92 tahun, perguruan ini telah memiliki jutaan anggota dan tersebar di seluruh Indonesia.

Menurutnya, peringatan hari ulang tahun adalah momentum yang tepat bagi seluruh anggota perguruan untuk dapat mengambil hikmah.

Yaitu dengan membuka hati initisari ilmu sejati yang merupakan hasil karya dari para

guru dimana ada seni tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik teladan dalam menjalin hubungan dengan Tuhan YME maupun dengan sesame manusia.

Romo Raden Kresno menambahkan, sejak awal perguruan ini didirikan hingga sekarang, Ilmu sejati tidak pernah keluar dari pakemnya yakni tidak membatasi golongan dan kepercayaan setiap anggotanya sebab ilmu sejati bukanlah agama dan tidak akan mengajarkan agama.

Kedua, ilmu sejati tidak pernah memaksa masyarakat untuk jadi anggota, serta Ilmu sejati tidak akan terlibat politik praktis karena bukan organisasi. Dan yang ketiga perguruan ini akan selalu mendukung pemerintah daerah dalam memajukan wilayahnya.

Sesuai dengan ideologi Indonesia, Ilmu sejati menerapkan pola gotong royong dalam setiap kegiatan termasuk dalam menggelar peringatan hari jadinya. “Mereka rela datang menghadiri acara ini dengan biaya sendiri, termasuk mengumpulkan sumbangan untuk seluruh biaya acara. (hms)

Hal - D Edisi No. 268 Tahun XVI ~ Minggu III Oktober 2017

SMK Ujung Tombak Tekan Pengangguran Ratusan lulusan SMK di Jatim bekerja dengan status magang di Jepang. Bukti bahwa lulusan SMK sebagai ujung tombak dalam menekan angka pengangguran di Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menyampaikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus jadi ujung tombak dalam menekan angka pengangguran di Jawa Timur. Untuk itu, keberadaan SMK

harus diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya sehingga lulusannya siap diterima oleh pasar kerja.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo menjelaskan, Jawa Timur memiliki jumlah pendu-

duk sebanyak 39 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 20 juta angkatan kerja, sedangkan jumlah pengangguran mencapai 4,10 persen atau sekitar 882.000 orang.

Berbagai upaya, lanjut Pakde Karwo --sapaan akrab Gubernur Jatim—, terus dilakukan Pemprov Jatim untuk memperkuat pendidikan vokasional. Caranya, antara lain, melakukan kerjasama dengan berbagai negara seperti Jerman dalam bidang mechatronic, dan negara Inggris dalam bidang kelistrikan.

Tak hanya itu, ada pula kerjasama dengan negara China dalam bidang alat-alat pertanian dan sepeda listrik.

Kerjasama dengan Belanda dan Aus-

 Tiap Hari Listrik Mati di Madura

DPRD Jatim Harap Pemerintah Bangun Pembangkit Listrik

Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar berharap agar Pemerintah memperhatikan pasokan listrik di wilayah Madura. Selama ini, listrik di wilayah itu sering padam dan sangat menganggu aktivitas warga.

“Listrik tiap hari mati selama empat sampai lima jam, nggak tentu kadang siang, malam bahkan pagi,” katanya ketika ditemui saat menggelar Reses di Kabupaten Pamekasan, Sabtu (7/10).

Politisi dari Partai Demokrat itu berharap, agar Presiden Joko Widodo bisa memerintahkan PLN untuk menjamin kelangsungan listrik di wilayah Madura. Salah satunya dengan membangun pembangkit listrik di pulau garam tersebut.

“Kami berharap Pak Jokowi mengetahui kalau kondisi wilayah Madura listriknya sering mati. Jangan dihidupkan kalau Pak Jokowi datang saja, tapi setelah itu mati lagi,” tambahnya.

Menurut Ahmad Iskandar, seringnya mati lampu sangat menganggu aktivitas warga. Bahkan,

beberapa usaha kecil dan industri UMKM juga tidak bisa jalan karena membutuhkan pasokan listrik.

Keluhan itu sudah sering disam-

Akibat listrik sering mati di Madura makin mempengaruhi keluarga miskin di wilayah ini. paikan, sayangnya tidak mendapat tanggapan yang memuaskan.

“Setiap kali kami kesini pasti menerima keluhan warga karena ada pemadaman listrik. Kalau gini saya khawatir kemiskinan di Madura makin meningkat,” jelas Ahmad Iskandar.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Ismalil, SH, mengaku sudah mengirimkan surat ke-

pada Kementrian ESDM yang meminta agar di Madura dibangun pembangkit listrik. Kebijakan itu dinilai penting, karena Madura membutuhkan pasokan listrik yang rutin.”Sudah dikirimkan oleh empat Kabupaten ke Kementrian ESDM karena sudah saatnya Madura punya pembangkit listrik sendiri,” tegas Ismail.

Dia mengaku heran dengan kebijakan listrik pemerintah pusat 35 ribu Watt, tetapi di Madura masih sering terjadi lampu mati. Padahal, di beberapa pembangkit, mengandalkan pasokan gas dari pulau Madura.

“Ini kan aneh, mengambil bahan bakar pembangkit dari Madura tetapi di wilayah kami masih sering terjadi lampu mati. Bahkan ada wilayah yang belum teraliri listrik,” tegasnya.

Dia berharap, setelah Presiden Jokowi berkunjung ke Sumenep, tidak ada alasan lagi bagi PLN untuk melakukan pemadaman. Pasalnya, warga Madura sangat menderita dan tidak bisa melakukan aktivitas karena listrik sering padam. (yd)

 DPRD Jatim Kerja Sama Kab/Kota

Perjuangkan Sekolah Gratis Lewat Dana Hibah

Setelah pengelolaan SMA/ SMK diambil-alih Pemprov Jatim, kini DPRD Jatim berusaha memperjuangkan sekolah gratis bagi mereka. Caranya, dengan memanfaatkan dana hibah dan dimulai dari Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur terus memperjuangkan Sekolah Gratis bagi siswa SMA/SMK di Jawa Timur yang tidak mampu pada APBD 2018 mendatang. Bahkan pihak DPRD Jatim akan menggandeng Kabupaten/ Kota di Jawa Timur untuk mem-

bantu melalui penggunaan dana hibah.

Anggota DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak ditemui saat serap aspirasi di Tembok Dukuh Surabaya, Jumat (6/10) mengatakan, sejak ada perubahan kewenangan pengelolaan SMA dari Kabupaten/Kota ke Provinsi muncul beberapa persoalan. Ada permintaan dari masyarakat supaya pembiayaan siswa SMA/SMK bisa digratiskan. “Tentu APBD Provinsi tak akan mampu,” ujar Sahat.

Kendati demikian, anggota dewan Dapil 1 Surabaya ini tak menyerah. Dirinya berjanji bakal mengkomunikasikan dengan Pemerintah Daerah agar bisa mengalokasikan dana hibah. Namun sistem yang dipakai nantinya tidak diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi, melainkan langsung diberikan kepada siswa.

“Pemberian dana hibah itu bukan pada Pemerintah, tapi ke siswa.

Sistemnya by name by adress. Tidak dibayarkan ke sekolah. Ini wacana yang ingin saya gulirkan kepada Badan Anggaran (Banggar),” papar Sahat.

Ditanya apakah metode tersebut tepat dan tak melanggar hukum. Sahat menjawab bahwa sepanjang yang menerima manusia, dan subjek hukumnya jelas, tidak ada pelanggaran.

Karena itu, ia akan mencoba terlebih dahulu untuk wilayah Surabaya, sehingga sekolah menengah di Kota Pahlawan mendapat bantuan hibah dari Pemkot.

“Langkah awal Surabaya dulu.

Akan saya suarakan ke DPRD Surabaya. Kita ajak omong. Kita kan ada wakil disana. Ini bukan untuk kepentingan partai, tetapi kepentingan masyarakat banyak,” paparnya.

Dia pun sadar jika permintaan dana hibah ini tak bakal mudah. Pe-

tralia di bidang pertanian, Korea dengan pembukaan kelas elektronik, serta kerjasama dengan Jepang di bidang perikanan dan kelautan.

“Kami serius untuk memberikan ruang pada sekolah kejuruan. Bahkan, pada tahun 2015 dilakukan moratorium pendirian SMA. Agar jumlah SMK dapat mencapai 70 : 30 untuk SMA,” ujarnya.

Pakde Karwo menyatakan, upaya lain juga dilakukan Pemprov Jatim dalam menekan pengangguran. Yakni setiap 3 bulan mengadakan job market atau membuka pasar kerja dengan menggandeng perusahaan besar. Keberadaan job market tersebut untuk menjembatani sekaligus untuk melihat kebutuhan masyarakat terhadap spesifikasi bidang pekerjaan apa saja yang

dibutuhkan.

“Job Market ini merupakan peluang sekaligus menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk mengembangkan jenis bidang kejuruan apa saja yang dibutuhkan oleh pasar kerja,” tegasnya.

Menurutnya, 5-10 tahun ke depan lapangan pekerjaan sangat beragam. Akan tetapi, lapangan pekerjaan yang memiliki kreativitas dan inovasi menarik yang akan laku dan dicari oleh konsumen atau masyarakat.

“Peluang tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak anak SMK yang memiliki beranekaragam keterampilan dan kompetensi sekaligus dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,” tegas Gubernur Jatim Soekarwo. (yd)

Kondisi P3GI Merana, Pemprov Jatim Diminta Ambil Alih KEBERADAAN Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang terkenal menghasilkan bibit berkualitas tinggi yang ada di Pasuruan kini kondisinya sangat merana.

Pasalnya, P3GI yang di bawah Manajemen PT RTN (Riset Perkebunan Nasional) tidak memiliki anggaran cukup untuk melakukan penelitian beberapa tanaman keras seperti kakao dan tebu.

Melihat kenyataan itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ach. Firdaus Febrianto bersama Pemprov Jatim berencana membahas untuk mengambil alih P3GI yang usianya sudah mencapai 130 tahun. Alasannya, banyak hasil atau bibit yang dihasilkan dari penelitian P3GI memiliki kualitas unggulan. Hal ini cocok untuk kondisi Jawa Timur yang menjadi lumbung pangan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan membahas masalah tersebut dengan Dinas Pertanian Jatim. Kemungkinan P3GI yang kini dikelola pihak swasta kemungkinan bisa diambil-alih oleh Pemprov Jatim.

Mengingat banyak hasil penelitian yang dilakukan oleh P3GI memiliki kualitas unggulan, khususnya untuk benih tebu,’’ papar politikus asal Partai Gerindra, Rabu (11/10).

Meski diakui Firdaus, jika saat ini untuk mengambil seluruh asset P3GI masih banyak kendala, diantaranya terkait anggaran. Tapi paling tidak bisa dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kekuatan APBD Jatim yang ada. Selanjutnya keberadaan P3GI dapat berdiri sebagai Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dibawah nyusunannya pasti diperlukan perjuangan yang panjang serta lama.

Karena tak hanya melibatkan DPRD Jatim saja, tetapi juga legislatif di setiap Kabupaten/Kota.

Sementara itu Anggota DPRD Jatim lainnya, Hartoyo mengatakan, untuk program sekolah gratis saat ini sudah ada buat siswa kurang mampu. Mereka ada yang mendapatkan bantuan separuh, tapi ada juga yang bantuan penuh. (yd)

Dinas Pertanian.

“Yang pasti banyak keuntungan yang didapatkan Jawa Timur kedepan jika nantinya P3GI dikelola oleh Pemprov Jatim. Ini karena Jatim ditunjuk sebagai lumbung pangan, maka otomatis dibutuhkan benih tanaman yang memiliki kualitas tinggi dan unggulan. Dan ini sangat cocok untuk keberlangsungan pangan di Jawa Timur,’’ tambah pria asli Lamongan ini.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto menegaskan, dengan diambilalihnya P3GI oleh Pemprov Jatim, paling tidak bisa menaikan rendemen tebu yang selama ini hanya bekisar 6 saja.

Akibatnya pendapatan petani tebu sangat rendah, sementara dalam Perda rendemen yang dimiliki Pemprov Jatim mengisyaratkan mencapai 8 hingga 10.

“Secara pribadi saya mendukung alih kelola ini. Sayang jika P3GI yang memiliki Tenaga Ahli dalam penelitian dibiarkan mati tak terurus. Pasalnya, disatu sisi Jawa Timur sangat membutuhkan rendemen tebu diatas 8.

Dengan begitu petani tebu bisa sedikit tersenyum, ’’lanjutnya.

Apalagi diketahui P3GI berdiri sejak tahun 1887 yang berdirinya digagas oleh Pemerintah Belanda.

Mereka memiliki pengalaman yang cukup lama dalam penelitian. Dan para peneliti ini kedepan tuntutannya tidak neko-neko. ‘’Hanya ingin meneliti saja, dan anggarannya diserahkan ke pengelola yaitu Pemprov Jatim,’’ pungkasnya. (yd)

Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang terletak di Jalan Pahlawan 25 Pasuruan, kini merana tak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian.