Jtpos 278

ISSN : 1412-7490

Edisi No.278 Tahun XVI ~Minggu IV Pebruari 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

1.449.628 Warga Jatim Terima Beras & Uang Tiap Bulan

“Shalli ala Muhammad, assalamualaika Ya Rasulallah, assalamualaika Ya Habibi Ya Nabiyallah Ya Rasulallah...”

Lagu dari Maher Zain berjudul ‘Assalamu Alayka’yang dibawakan oleh Sharla Martiza itu kini menjadi viral, bahkan menguasai trending youtube berhari-hari.

Sebelumnya, para coach dan penonton ajang pencarian bakat ‘The Voice Kids Indonesia’ Session 2 yang disiarkan GTV, dibuat kagum dengan penampilan dan suara Sharla yang memukau.

Saat mengikuti kontes Blind Audition ia menyanyikan lagu Memory dari Cats-Musical. Saat itu, hampir saja tidak ada juri yang menekan Bersamb ke hal. 11



SEBANYAK 1.449.628 warga dari berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menerima bantuan beras secara gratis 10 Kg setiap bulan. Selain itu menerima uang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti telur. Bantuan itu masuk dalam program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Data dari Pemprov Jatim, realisasi penyaluran bansos rastra Provinsi Jatim per 31 Januari 2018 baru mencapai 14.496.

280 kg atau untuk 1.449.628 warga. Ini mencapai 52,96 persen dari pagu Januari sebesar 27.371.000 kg.

Ini merupakan perubahan dari Subsidi Beras (Rastra) menjadi program Bantuan Sosial Rastra (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Maka jika sebelumnya penerima rastra (raskin) harus membayar harga tebus Rp 1600 per kilo, maka mulai Januari 2018 tidak ada kewajiban membayar karena sudah bansos.

Sementara itu BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH, Rumah Pangan Kita, atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bulog dan Bank Himbara.

Hari Valentine

Banyak Pasangan Selingkuh Kena Razia

Satpol PP sampai harus mengintip untuk memastikan ada atau tidak penghuni kamar.

Surabaya, Jatim Pos Valentine Day yang dimaknai dengan Hari Kasih Sayang, kerap disalahgunakan



oleh pasangan muda-mudi untuk memadu kasih. Momentum ditangkap oleh petugas Satpol PP beserta polisi

Polrestabes Surabaya, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan TNI bekerja sama menggelar razia Valentine di sejumlah penginapan di Surabaya, Rabu (12/2/2108).

Hasilnya, banyak pasangan selingkuh yang tertangkap basah berbuat mesum di sejumlah hotel, motel, penginapan, bahkan rumah kos.

Ketika petugas merazia sebuah motel di Kenjeran, berhasil mengamankan 24 pasangan bukan suami istri dan 2 perempuan yang ditinggal kabur oleh pasangannya.

Mirisnya lagi, dari sejumlah pasangan yang terkena

Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Sekdaprov Jatim adakan Rakor penyaluran Bansos Rastra dan BPNT. Sistem yang dipakai dalam penyaluran BPNT ini menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang multi fungsi, yaitu

sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan. De-

ngan sistem ini, BPNT akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat dan Bersamb ke hal. 11

Honor Bosda GTT di Tuban Rp 750 Ribu Tuban, Jatim Pos Setidaknya ada 600 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) baik kategori dua (K-2) atau Non K-2 menjadi prioritas Dinas Pendidikan untuk mendapatkan honor Bosda.

Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Tuban, Rasmani menyampaikan sejumlah guru tersebut menjadi prioritas dinas terkait karena sudah masuk dalam kriteria masa kerja dan sudah terdaftar dalam data pokok Bersamb ke hal. 11

Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Tuban, Rasmani.

Penerimaan CPNS Besar-besaran

Bersamb ke hal. 11

Desa Sendi Kabupaten Mojokerto Setelah “Hilang” 73 Tahun

Surabaya, Jatim Pos Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 ini bakal paling besar jumlahnya. Itu terjadi karena penerimaan CPNS cukup lama vakum, sedangkan PNS yang pensiun terus terjadi dari tahun ke tahun.

Bersamb ke hal. 11

Beginilah suasana tes CPNS

Kini Diakui Sebagai Desa Adat Mewakili Provinsi Jatim DESA Sendi atau diartikan “Desa yang Hilang” secara histori diyakini sebagai tempat pertapaan para pembesar dan begawan kerajaan Majapahit pada masanya.

Sendi merupakan sebuah wilayah yang tak berpenghuni sejak perang kemerdekaan, kembali ditempati sejak tahun 1999. Orang-orang yang merasa sebagai ahli waris dari penduduk asli Sendi, berbondong-bondong menetap di wilayah eks Desa Sendi.

Perpindahan penduduk ke eks Desa Sendi secara bertahap hingga kampung di lereng

Gunung Welirang. Namun, kembalinya warga Sendi terbilang terlambat. Sejak Indonesia merdeka 73 tahun lalu, Sendi tidak lagi diakui sebagai desa oleh Pemkab Mojokerto. Selain itu, hampir seluruh wilayah Sendi telah dikuasai oleh Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Pasuruan.

Bersamb ke hal. 11 Bupati Mojokerto Sambut Tim Monitoring Penataan Desa Dari Provinsi Jawa Timur (kiri) dan saat kunjungi Desa Sendi (kanan)

METROPOLIS

Hal - 2

Risma: Parkir Elektronik Untuk Menekan Kebocoran Surabaya, Jatim Pos Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pihaknya kedepan akan memperbanyak pemasangan parkir meter elektronik di kota Pahlawan Surabaya.

Hal tersebut dinyatakan oleh oleh Walikota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma saat meresmikan penggunaan uang elektronik pada alat parkir meter di Taman Bungkul Jl.Raya Darmo Surabaya Minggu pagi kemarin.

Menurut Risma penggunaan parkir Elektronik antara lain untuk menekan kebocoran uang parkir yang selama ini dilakukan secara konvensional melalui karcis dan juru parkir.

Namun sedemikian jauh Risma tidak mengungkapkan berapa besar “uang retrebusi parkir” yang telah bocor.

Selain untuk menekan ke-

bocoran, kata Risma pihaknya juga berkeinginan untuk mendidik warga kota Surabaya yang berjumlah 3,2 juta jiwa agar mau tertib dan berdisiplin dalam berperilaku sehari-hari.

“Kalau warga kota Surabaya tidak berdisiplin dan tertib, kota Pahlawan Surabaya akan tidak karuan-karuan akan terjadi kesemrawutan di manamana, akan macet, ini bisa menimbulkan ketidak nyamanan bersama,” ujar Risma meyakinkan.

Karenanya kepada seluruh warga kota Surabaya, Risma minta agar seluruh warga kota Surabaya berperilaku tertib dan

berdisiplin. Misalnya bila parkir kendaraan ditempat parkir yang sudah ditentukan jangan seenaknya parkir ditepi jalan raya, bisa macet, tandasnya.

“Kita tidak bisa terus-terusan melebarkan jalan di dalam kota, tetapi kita harus bisa mengoptimalkan penggunaan jalan, sedangkan warga kotanya harus tertib mau tertib tidak, jika semuanya mau tertib Insyaalah semuanya akan dapat berjalan lancar,” tandas Risma.

Bank Indonesia Akan Membackup Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah menyatakan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan sejak Juni 2017 lalu terhadap uji coba parkir Elektronik di kawasan Balai Kota Surabaya, hasilnya sangat positif.

“Hasil uang parkir di kawasan Balai Kota Surabaya sejak Juni 2017 sampai kemarin meningkat 300%, suatu hasil yang luar biasa” ujar Difi bangga.

Kedepan pihaknya bersama seluruh jajaran perbankan di Surabaya akan selalu membackup pengembangan dan pembangunan parkir meter elektronik agar cita-cita Surabaya menjadi kota Smart City di Indonesia akan segera terwujud.

Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyu Drajad menjawab Jatim Pos menyatakan keuntungan Parkir Elektronik antara lain pembayaran retrebusi parkir sesuai dengan waktu parkir sehingga memenuhi azas keadilan.

Juru Parkir tidak lagi bisa memungut tarif melebihi tarif

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat uji coba alat parkir meter di Taman Bungkul Surabaya disaksikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah (kiri) dan Kadishub Surabaya Irvan Wahyudrajat (bertopi), Minggu (18/2) (foto:Gatot.S/JTMP) yang sudah ditentukan. Semua hasil transaksi pembayaran parkir akan langsung masuk ke kas Daerah dan terrekam di data transaksi bank.

Parkir Elektronik kata Irvan juga aman, mudah dan praktis karena Jukir maupun pengguna jasa tidak perlu bawa uang

tunai, serta memudahkan pengawasan pendapatan dan kinerja juru parkir dalam memberikan layanan ke pengguna jasa parkir.

Kedepan kata Irvan pihaknya akan menambah lagi 20 titik parkir Elektronik di kota Surabaya. [Gatot.S/JatimPos]

SIUL Mempermudah OPD Pemkot Surabaya Terima Hibah Dari Kejari Mengusulkan Lelang

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) saat menerima secara simbolis uang sitaan hasil korupsi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya Teguh Darmawan di kantor Kejari Jl. Sukomanunggal 1 Surabaya (15/2) (foto:HumasPemkot) Surabaya, Jatim Pos Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyerahkan barang bukti berupa uang kepada tiga instansi pemerintah yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Penyerahan barang bukti tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti berupa uang yang sebelumnya dikorupsi oleh beberapa oknum.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya Teguh Darmawan mengatakan, penyerahan barang bukti berupa uang merupakan tanggung jawab serta komitmen kuat dari Kejari dalam menindak kasus korupsi.

“Jadi bukan saja pencegahan, tetapi juga penyelamatan uang negara yang telah dikorupsi oleh beberapa orang untuk kemudian dikembalikan ke kas negara,” kata Te-

guh dalam sambutannya di Kantor Kejari Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No 1, (15/2).

Menurut Teguh, tindak korupsi yang dilakukan beberapa oknum, esensinya adalah untuk kepentingan pribadi tetapi menggunakan uang negara.

Hal ini, lanjut Teguh, yang membuat uang kas negara menjadi lemah. “Tidak hanya kas negara, tetapi kondisi ekonomi negara turut lemah,” ujarnya.

Disampaikan Teguh, total jumlah uang yang berhasil dikembalikan ke kas negara sekitar Rp 1 miliar lebih. Adapun rincian dari masing-masing instansi yang uangnya berhasil dikembalikan. “Pemkot Surabaya sebesar Rp 370.300.000, BPR Jatim sebesar Rp 149.058.

368 dan Bawaslu Provinsi sebesar Rp 554.959.000,” urai Teguh.

Sementara, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kejari yang telah membantu roda Pemerintahan Kota

Surabaya melalui pengembalian barang bukti berupa uang yang telah dikorupsi beberapa oknum serta penyelamatan beberapa aset. “Melalui hal ini kami bisa memberikan laporan Wajar Tanpa Opini (WTP) secara bebas dan pengelolaan keuangan secara normal,” kata wali kota Risma seusai acara.

Selain itu, lanjut wali kota Risma, kembalinya uang ke kas negara dan beberapa aset pemkot turut meningkatkan neraca aset pemkot yang berdampak pada minimnya penemuan di lapangan terkait tindak korupsi. “Sangat minim dan memang laporan neraca informasi aset pemkot sangat tinggi,” ungkapnya.

Ke depan wali kota Risma bersama Kejari masih terus melakukan pengusutan dan penyelesaian terkait kasus aset yang hingga saat ini masih dalam proses. “Masih banyak aset yang harus ditangani,” tegas wali kota sarat akan prestasi tersebut.

Di akhir acara, Kepala Kejari secara langsung menyerahkan barang bukti berupa uang kepada masing-masing instansi yang juga disaksikan oleh masing-masing perwakilan. “Ini cash ya, tidak perlu transfer,” celetuk Teguh sambil tersenyum.

Usai menerima hibah tersebut, Pemkot Surabaya memberikan penghargaan berupa cinderamata kepada Kejari atas keberhasilannya mengembalikan aset negara. “Ini adalah bentuk terima kasih Pemkot Surabaya kepada Kejari, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” tutup wali kota Risma.

(Gatot.S/JTMP)

Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Noer Oemarijati (kanan) didampingi Kabag Humas Pemkot M.Fikser (kiri) menjelaskan SIUL dalam jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya (foto:HumasPemkot) Surabaya, Jatim Pos Pemerintah Kota Surabaya terus berinovasi dalam mengembangkan e-Government yang efektif dan efisien. Kali ini, Pemkot Surabaya meluncurkan sistem informasi usulan lelang (SIUL) yang dapat mempermudah usulan lelang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Noer Oemarijati menjelaskan SIUL merupakan sistem baru untuk mempermudah para OPD dalam mengusulkan lelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dengan cara ini, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat OPD cukup mengupload semua dokumen yang dibutuhkan ke sistem SIUL itu. “SIUL ini masih baru dan merupakan karya anak Surabaya sendiri,” kata Noer (14/2).

Sebelumnya, kata dia, usulan lelang dari OPD di lingkungan Pemkot Surabaya dilakukan dengan cara PPK menga-

jukan usulan lelang ke ULP, lalu dokumennya diproses dan harus direvisi apabila ada berbagai kekurangan. Setelah itu, diperiksa lagi oleh ULP revisi-revisi dokumen tersebut, sehingga harus bolak-balik mendatangi kantor ULP. “Persoalan yang muncul pada saat pengajuan usulan lelang terdahulu adalah jauh dan lamanya waktu tempuh dalam menyerahkan dokumen lelang, resiko kemacetan dalam perjalanan, banyaknya revisi dokumen usulan lelang, dan dokumen masih dalam bentuk hardcopy,” kata dia.

Noer memastikan, semua persoalan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan adanya SIUL ini. Keuntungan sistem ini adalah menghemat waktu dan memperpendek jarak pengiriman dokumen usulan lelang ke ULP, pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa (paperless), sebagai alarm untuk memasukkan dokumen usulan lelang ke ULP, lebih tertib administrasi revisi dokumen usulan lelang,

dan sudah terintegrasi dengan GRMS (SPSE). “Jadi, ini benarbenar lebih mudah, karena semuanya melalui sistem online dan tidak perlu lagi ke kantor ULP,” ujarnya.

Menurut Noer, proses usulan lelang melalui SIUL ini sangat mudah. Para PPK bisa langsung membuka alamat lpse.sura baya.go.id, lalu login menggunakan username dan password PPK, masuk ke menu daftar paket, kemudian klik link usulan online, dan selanjutnya bisa melengkapi data dan berkas usulan pada form SIUL termasuk nomor surat, periode, sumber dana, contact person, dan berkas/dokumen usulan, lalu klik kirim data.

Setelah mengirim data, maka dokumen usulan sudah terkirim ke ULP. Lalu buka alamat ulp.surabaya.go.id/siul, kemudian login menggunakan username dan password PPK, selanjutnya masuk ke menu SIUL yang terdapat menu beranda, menu usulan, menu rakor, menu launching, menu pengumuman dan menu batal.

“Dari menu-menu itu, tinggal melanjutkan sesuai petunjuk atau informasi yang ingin diketahui. Termasuk apabila ada data yang harus direvisi, maka cukup merevisinya melalui sistem itu juga, tidak perlu lagi ke kantor ULP,” tegasnya.

Adapun jenis-jenis yang dapat dilakukan di sistem SIUL ini adalah pengadaan barang, jasa konsultasi badan usaha, jasa konstruksi, dan pengadaan lainnya. Sistem ini hanya bisa dilakukan oleh PPK yang ada di setiap OPD Pemkot Surabaya. (Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Kota Mojokerto Masuk 6 Besar Lomba Pangan Aman Tingkat Nasional

Mojokerto, Jatim Pos. Salah satu Kelurahan di Kota Mojokerto yakni Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, merupakan kelurahan terbaik di tingkat Jawa Timur dan masuk nominasi enam besar dalam Lomba Pangan Aman Tingkat Nasional.

Tim verifikasi nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat dan daerah melakukan penilaian lapangan di kelurahan tersebut, beberapa hari lalu Salah satu Tim Penilai Tuty Anna Samosir memulai penilaian dari Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto dan disambut langsung Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus, Plt Sekda Gentur Prihantono, Kepala Dinas Kese-

hatan Ch Indah Wahyu, Camat Magersari, Lurah Wates dan OPD terkait.

Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus dalam penerimaan menyampaikan bahwa keamanan pangan terus diperhatikan di Kota Mojokerto.

Kecukupan dan kualitas kemanan pangan di Kota Mojokerto terus disinergikan oleh pihak terkait.

“Saya beserta dinas terkait selalu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi dan aman,” terang Mas’ud Yunus.

Di Kota Mojokerto, Pemkot telah membentuk kader motivator kesehatan. Setiap dua puluh rumah ada seorang kader. Setiap hari Jum’at kader masuk keluar rumah untuk memberikan

pendampingan bagaimana manjaga pola hidup bersih dan sehat. “Termasuk didalamnya terdapat pemantauan bagaimana mendapatkan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.

Wali Kota menyambut baik upaya pemerintah pusat khususnya BPOM untuk melaksanakan kegiatan penilaian dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat selalu memperhatikan pangan yang sehat.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa yang terpenting dari lomba ini bukan menang atau kalah tetapi bagaimana masyarakat Kota Mojokerto dapat selalu termotivasi untuk mengkonsumsi makananan yang aman.

Setelah acara seremonial dalam Pendopo Graha Praja

Wijaya tim penilai menuju Kelurahan Wates untuk melakukan pemantauan keamanan pangan di industri rumah tangga, PKL, rumah warga hingga sekolah.

Kelurahan wates memiliki program unggulan misalnya SIROKMA yaitu singkirkan rokok dalam rumah, BANK SATE, bank sampah terpadu dan masih banyak yang lain.

Tim Penilai mengunjungi Lokasi pertama yakni lembaga sekolah di SDN Wates 3 dan SDN Wates 4, dilanjutkan di rumah makan Bakso Mantono, rumah Bu Fauzi, IRTP produksi coklat Zahra, Toko Jaya Agung, Posyandu Raung, Puskesmas Wates, PKL gado-gado Bu Is, kampung sayur dan terakhir mengunjungi TPA Randegan. (din/adv)

Wali Kota Mojokerto Sosialisasikan Lomba Kelurahan Mojokerto, Jatim Pos. Acara sosialisasi lomba kelurahan tingkat Kota Mojokerto tahun 2018, dihadiri Kepala OPD, Camat, Lurah serta perangkat kelurahan se-Kota Mojokerto. Digelar di Pendopo Graha Praja Wijaya Kantor Wali Kota Mas’ud Yunus memimpin Pemkot Mojokerto sosialisasi lomba kelurahan 2018 dibuka Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus pekan lalu.

Wali Kota menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar setiap kelurahan di Kota Mojokerto bisa dievaluasi kinerjanya. Baik yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat maupun pelayanan publik. Evaluasi ini diselenggarakan akan terdapat kelurahan kategori cepat berkembang, kategori berkembang dan kelurahan dalam kategori kurang berkembang. “Ini semua adalah sebuah motivasi agar pemerintahan di tingkat kelurahan sebagai ujung tombak dari kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa semakin tahun semakin lebih optimal,” jelas Wali Kota.

Walikota menambahkan, tugas dari pemerintahan kelurahan yang cukup kompleks oleh Wali Kota diharap harus terus diperbaiki kinerjanya sesuai amanat UU. “Harapan saya kelurahan yang ada di Kota Mojokerto ini bisa bersinergi dengan masyarakat agar masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi harus sebagai subjek pembangunan,” terangnya.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim. (din)

MoU Penanganan Pengaduan Masyarakat  Antara Bupati Mojokerto, Kejari dan Kapolres Mojokerto, Jatim Pos. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, teken perjanjian kerjasama atau MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kepolisian Resort Mojokerto dan Kepolisian Resort Mojokerto Kota terkait koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penye-

lenggaraan Pemerintah Daerah. diruang rapat Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto beberapa hari lalu.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), melalui sambutan arahannya menekankan sinergitas antara Kepolisan dan Kejaksaan.

Namun, ada peran Inspektorat karena merupakan pintu masuk atas semua aduan yang masuk. “Inspektorat adalah filter awal semua pengaduan yang masuk. Karena tidak semua laporan

mengandung unsur pidana.

Jika laporan mengandung pidana, baru kita limpahkan pada APH. Sebaliknya apabila pengaduan ditujukan pada APH, maka APH yang akan koordinasi dengan APIP dalam hal ini inspektorat.

Maka dari itu, saya berharap adanya sinergitas yang terjalin antara pihak terkait,” terang Bupati Mojokerto.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Lubis memaparkan, bahwa penyelenggaraan peme-

rintahan yang bersih, transparan dan akuntabel merupakan tuntutan. Terkai itu, jajaran penyelanggara negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berkomitmen menegakkan good & clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih).

Maka dari itu, penyelenggaraan organisasi pemerintah dan sistem pemerintahan itu sendiri harus menjadi perhatian khusus untuk dibenahi lewat sistem pengawasan yang efektif.

“Kita beri penerangan hukum pada lingkungan instansi Pemerintah serta diskusi untuk mengidentifikasi masalah dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Dari awal sampai akhir kita juga kasih pendampingan hukum, koordinasi ditingkat pusat dengan aparat pengawasan in-

tern pemerintah. Ditambah monitoring dan evaluasi pekerjaan program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa, serta melaksanakan GAKKUM ketika menemukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan Negara,” papar Kajari Mojokerto, Lubis.

(Din)

Sosialisasi Gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah  Kabupaten Blitar Siaga Adipura Blitar, Jatim Pos. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar telah menggelar Apel Siaga Peringatan Hari Sampah Nasional, di Halaman Kantor Kecamatan Wlingi, Jumat (9/2/) minggu lalu.dipimpin Kepala DLH Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto.

Kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari Gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah. guna giat ini agar masyarakat semakin peduli terhadap pengelolaan persampahan. Apel kita laksanakan di Wlingi sebagai kesiapsiagaan kita menghadapi penilaian Adipura yang diperkirakan penilaiannya

pada akhir Februari ini. Titik pantaunya salah satunya di Kecamatan Wlingi meliputi 5 kelurahan,” kata Krisna Triatmanto.

Menurut Krisna, Kota Wlingi adalah kota yang bersih.

Tapi kebersihan dan keasrian lingkungan di kota ini harus terus tingkakan untuk meraih Piala Adipura. “Kabupaten Blitar di tahun 2017 telah berhasil meraih sertifikat adipura. Dan di tahun 2018 kita harus raih pialanya,” tambahnya menegaskan.

Tmbahnya iya menyampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggagas Gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah

untuk menyikapi peliknya persoalan sampah di Indonesia. Aksi bersih sampah ini sekaligus digelar bertepatan dengan momen memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari 2018. DLH Kabupaten Blitar akan melaksanakan kegiatan ini mulai 21 Januari hingga 21 Maret 2018.

Harapannya untuk gerakan tiga bulan bersih sampah ini menjadikan kita semua bisa belajar dan memiliki karakter, perilaku peduli kebersihan. Dan peduli terhadap sampah,” ungkapnya.

Dijelaskan, Kota Wlingi

telah mendapat predikat sebagai Kota Adipura. Memiliki lingkungan bersih dan nyaman ditinggali Kota Wlingi mengusung jargon “Kota Idaman Hati”.

Dalam kesempatan ini orang nomor satu di DLH Kabupaten Blitar juga mengajak seluruh elemen untuk menjaga kebersihan dan keasrian Kota Wlingi.

Sehingga Kota Wlingi terus menjadi kota yang bersih dan sehat.

“Adipura ini bukan menjadi suatu tujuan, kabupaten sehat bukan menjadi suatu tujuan. Tetapi tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih,

asri dan lestari. Karena kita tinggal di Kota Wlingi ini sehingga kebersihan Kota Wlingi menjadi tanggung jawab kita bersama,” tandasnya.

Kesempatan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Muspika Kecamatan Wlingi, Pasukan Kuning, Satgas Adipura, Perangkat Kecamatan Wlingi dan Perangkat Kelurahan se Kecamatan Wlingi. Di kesempatan ini Kepala DLH Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto mengajak seluruh yang hadir untuk Aksi Pungut Sampah terlihat jelas seluruh yang hadir sangat antusias memungut sampah di sekitar Kantor Kecamatan Wlingi.

Sampah yang dipungut kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Acara kemudian ditutup dengan senam bersama.

Memang patut disadari bahwasanya membersihkan sampah itu bukan hanya tugasnya pasukan kebersihan, tidak hanya tugasnya pasukan kuning. Tapi tugas kita bersama. Jadi ketika ada sampah di sekitar kita harus kita pungut dan tempatkan di tempat sampah. Kepedulian terhadap sampah harus kita tunjukkan, dan untuk memungut sampah tidak perlu menunggu tukang sapu,” tegasnya. (san*)

Jatim II

Hal - 4

Walikota Madiun Ajak Wartawan Sosialisasikan Aturan Cukai Bagi Masyarakat Madiun, Jatim Pos. Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengajak Insan Pers yang ada di Kota Madiun untuk ikut bersama-sama mensosialisasikan aturan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi masyarakat. Menurutnya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat dimanfaatkan untuk mendanai program kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Walikota Madiun dalam rangka pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 di Halaman Tengah Balai Kota Madiun, Jl. Pahlawan 37 Kota Madiun, Kamis (15/2/ 2018).

“Di sini kita sedang membangun, menginformasikan, sesuai temanya untuk menyampaikan jangan sampai ada rokok ilegal, karena menurut Kanwil Kementrian Keuangan khususnya Dirjen Bea Cukai, di Indonesia ini masih ada rokok

ilegal lebih dari 11 persen,” ungkapnya.

Menurut dia, kucuran dana dari DBHCHT tahun 2018, Kota Madiun mendapatkan anggaran sebesar 13 milyar lebih. Hal tersebut merupakan suatu berkah yang diharapkan tidak akan menimbulkan suatu masalah. “Ini adalah suatu berkah. Tapi, jangan sampai menjadi musibah,” katanya.

Sementara itu sebagai bentuk komitmen bersama untuk menolak cukai ilegal, secara simbolis, Walikota dan Wakil Walikota Madiun memberikan kaos Kota Karismatik Madiun sekaligus sosialisasi penolakan cukai ilegal kepada

dua perwakilan wartawan.

Sedangkan pada puncak peringatan HPN ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue peringatan HPN 2018.

Dalam acara tersebut Walikota Madiun juga mengungkapkan, bahwa pihaknya dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Madiun tidak alergi dengan kritikan media.

Karena, menurut dia, Pers juga bagian dari pembangunan dan Insan Pers harus bisa menjadi solusi suatu masalah.

“Saya tidak takut dan tidak alergi kritikan, silahkan dikritik, karena kritik itu perlu,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris PWI Jawa Timur, Eko Pamuji yang diundang dalam acara tersebut mengapresiasi keterlibatan Pemkot Madiun dalam Peringatan HPN Tahun 2018 di Kota Madiun. Menurutnya, saat ini hubungan pers dengan pemerintah semakin baik. Buktinya, Pemkot Madiun bersama-sama wartawan yang ada di Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan HPN. “Ini adalah salah satu bukti nyata, bahwa kemitraan antara Pemerintah dan Insan Pers benar-benar terjalin,” katanya.

Selain itu, Eko Pamuji, juga meminta kepada Walikota Madiun, tidak alergi dengan kritikan wartawan. Karena kritikan tersebut juga untuk membangun masyarakat Kota Madiun. “Pers dan pemerintah seperti dua bagian yang tidak terpisahkan. Saling melengkapi dan saling membutuhkan, Birokrasi butuh pers, pers butuh informasi dari birokrasi.

Ada simbiosis mutualisme,” pungkasnya. (ADV/jum)

Bupati Ponorogo Apresiasi Peringatan HPN 2018 Ponorogo, Jatim Pos. Di tengah kesibukannya, Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni menyempatkan diri untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 yang diselenggarakan Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP) di Desa Kradenan, Kec Jetis, Kab Ponorogo, Rabu (14/2/2018).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno, M.M., Kepala Staf Kodim 0802 Ponorogo, Wakapolres Ponorogo, Forkopimka Jetis dan Tokoh Masyarakat setempat.

Dalam peringatan HPN tersebut juga dilaksanakan kegiatan penanaman pohon, peresmian Bumdes, pengukuhan pengurus Pokdarwis Desa Kradenan serta pembagian sembako kepada 70 orang anggota masyarakat Desa Kradenan.

Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni pun mengapresiasi langkah wartawan yang tergabung di KWP yang

memilih menggelar kegiatan sosial kemasyarakatan dalam memperingati HPN tahun 2018 tersebut.

“Ini membuktikan bahwa wartawan di Ponorogo lebih bijaksana dalam memilih kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Di hadapan para wartawan, Bupati Ponorogo juga mengingatkan kembali tiga fungsi Pers, yakni sebagai media informasi, media pendidikan masyarakat dan media hiburan. Ia pun berterima kasih kepada wartawan karena telah membantu perannya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap instansiinstansi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo.

“Sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo saya merasa terbantu dengan pemberitaan rekan-rekan wartawan, ke depan supaya lebih ditingkatkan. Silahkan kalian mengkritik saya, saya sangat senang, namun hendaknya harus berimbang supaya ada

Bupati Ponorogo, Drs. H. Ipong Muchlissoni menyerahkan paket Sembako dan pemotongan tumpeng HPN 2018 (foto inzet)

keakuratan dalam pemberitaan,” katanya.

Selain itu, Bupati Ponorogo juga berpesan kepada wartawan agar mengembalikan fungsi Pers sebagai penyampai berita yang sesungguhnya tanpa ada rekayasa agar tidak menimbulkan hoax atau berita yang tidak benar sumber beritanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kradenan, Yahman, S.Pd menyambut gembira dan antusias atas diselenggarakannya

acara Peringatan HPN di Desanya. Ia berharap media bisa menjadi penyampai berita untuk mengangkat segala potensi yang ada desa.

Untuk diketahui, sebelumnya dalam rangkaian acara Peringatan HPN tahun 2018, Komunitas Wartawan Ponorogo juga telah mengadakan kegiatan bhakti sosial lainnya, seperti donor darah, pengobatan gratis dan penanaman pohon serta pembagian sembako. (ADV/nur)

Ini Dia Nomor Urut Paslon Cabup dan Cawabup Madiun Tahun 2018

Madiun, Jatim Pos. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun menetapkann nomor urut Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Madiun yang berada di Jl. Raya Madiun Ponorogo No. 46 Purworejo, Geger, Madiun, Selasa (13/ 2/2018).

Ketua KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi dalam rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2018 menjelaskan, untuk pengundian nomor urut Paslon diawali dengan mengambil nomor urutan pengambilan nomor urut Paslon secara berturut – turut berdasarkan urutan kedatangan Paslon. Selanjutnya pengambilan nomor urut Paslon didasarkan pada nomor urut yang telah dilakukan.

Setelah pengundian nomor urut Paslon selesai, selanjutnya, KPU Kabupaten Madiun menetapkan hasil pengundian nomor urut Paslon tersebut. Diantaranya, Paslon H. Ahmad Dawami dan H. Hari Wuryanto yang diusung Partai Demokrat, Golkar dan PKPI mendapatkan nomor urut satu, Paslon Rio Wing Dinaryhadi dan H. Sukiman yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PPP mendapatkan nomor urut dua, Djoko Setijono dan Suprapto yang diusung PKB dan PDI P mendapatkan nomor urut tiga.

Bagi ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Madiun, hasil pengundian nomor urut tersebut mempunyai makna dan filosofi masing-masing yang memiliki arti dan kemenangan. Seperti yang diungkapkan pasangan BERKAH (H. Ahmad Dawami - H. Hari Wuryanto). Menurut dia, dengan diperolehnya nomor urut satu, diyakini pasangan ini benarbenar bisa mewujudkan Madiun Berkah.

“Alhamdulillah Pasangan Berkah mendapatkan nomor urut satu. Dengan nomor urut satu ini semoga menjadikan Berkah buat masyarakat Kabupaten Madiun semua,” ujar H. Ahmad Dawami atau akrab dipanggil Kaji Mbing ini.

Sedangkan pasangan Mas Rio Pas (Rio Wing Dinaryhadi - H. Sukiman) menuturkan, dengan diperolehnya nomor urut dua, menurutnya adalah suatu asas keseimbangan, nomor dua sangat pas untuk madiun lebih terdepan.

“Nomor urut dua adalah suatu asas keseimbangan.

Ada siang ada malam, ada utara ada selatan, dan ada barat ada timur, ada enterpreuner dan birokrasi, Insya Allah Paslon yang Pas adalah nomor dua,” tegasnya.

Sementara itu menurut pasangan Djosto (Djoko Setijono - Suprapto) dengan diperolehnya nomor urut tiga, filosofinya sangat luar biasa. Mereka bersyukur dan bangga atas diperolehnya Branding nomor tiga.

“Nomor tiga itu Insya Allah nantinya, perolehan nomor urut satu dan nomor urut dua digabung menjadi perolehan terbesar nomor urut tiga. Tiga ini artinya tiga pilar utama, satu menghormati ulama, dua menghormati pemerintah, tiga menghormati masyarakat, kalau digabung jadi satu menjadi dukungan nomor urut tiga dan menang,” jelasnya. (jum)

Peringati HPN 2018, KWP Gelar Berbagai Kegiatan Sosial Ponorogo, Jatim Pos. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018, Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP) menggelar berbagai kegiatan sosial. Salah satunya, kegiatan donor darah yang diadakan di Balai Wartawan Ponorogo, Jum’at (9/ 2/2018).

Kegiatan donor darah tersebut diikuti oleh TNI, Polri, PNS, Pelajar, Mahasiswa, Swasta dan masyarakat umum. Selain itu juga hadir

Wakil Bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno, MM, yang ikut berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya.

Ketua Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP), Supriyadi menjelaskan, untuk peringatan HPN tahun 2018 ini memang difokuskan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah, pembagian sembako gratis, pengobatan gratis bagi masyarakat, penanaman pohon serta parade seni budaya yang dipusatkan di Desa Kradenan,

Kecamatan, Jetis, Ponorogo.

“KWP memang sengaja memilih kegiatan sosial mengingat banyaknya bencana yang membuat kami prihatin, selain itu kami juga akan menghibur masyarakat di pedesaan melalui parade seni rakyat,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Panitia HPN 2018, Nanang Riyanto. Menurutnya, sebagai acara puncak peringatan HPN di Ponorogo pada hari Rabu (14/2/2018) nanti, KWP akan menggelar

berbagai kegiatan lainnya, seperti, pembagian sembako gratis untuk kaum duafa, pengobatan gratis bagi masyarakat, penanaman pohon serta parade seni budaya yang dipusatkan di Desa Kradenan, Kecamatan, Jetis, Ponorogo.

“Berbagai kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai pada puncaknya nanti, yang tentunya harus didukung dari kekompakkan teman – teman semua,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, H. Dr. Soedjarno, MM yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat dan sukses kepada wartawan Ponorogo yang memperingati HPN ke 72 tahun. Ia bangga, dalam peringatan HPN ini KWP lebih memilih memperingatinya dengan aksi kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Saya berharap agar Pers bisa memberikan pembelajaran yang bagus bagi masyarakat. Utamanya untuk menyaring dan melawan berita hoax. Pers Ponorogo selama ini sudah bagus.

Tolong kebebasan ini dijaga dengan profesional dan konsisten agar pers juga bisa lebih sejahtera,” pungkasnya. (nur)

Hal - 5 Edisi No.278 Tahun XVI ~Minggu IV Pebruari 2018



DPRD Jatim Sikapi PJ Kepala Daerah

PJ Terpilih Harus Benar-benar Netral

Soekarwo.

GUBERNUR Jatim Soekarwo sudah menyerahkan namanama Pj dan Pjs untuk mengisi

posisi Kepala Daerah yang maju Pilkada, Gubernur kelahiran Madiun ini mengajukan tiga

nama kandidat setiap Kabupaten/Kota untuk dipilih dan diputuskan oleh Mendagri. Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim meminta PJ yang dipilih benar-benar netral.

Soekarwo Gubernur Jatim menuturkan, pihaknya sudah mengirim nama Pj (Penjabat) untuk tujuh Daerah/Nama. Mereka yang diajukan dari Pejabat Pratama di jajaran Pemprov Jatim, bukan hanya diambil dari Kepala Dinas, tapi juga Asisten dan Kepala Biro. Dalam hal ini gubernur hanya mengajukan, sedangkan keputusan tetap menjadi wewenang mutlak Mendagri.

“Yang terpenting paham

akan Pemerintahan, seperti tahu masalah pembangunan dan Pendidikan, serta terlibat di pengamanan. Tapi tentang siapa nama-nama yang diajukan, gubernur dua periode itu merahasikannya sebelum ada Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo,” ungkap Pakde Karwo.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum, menuturkan, untuk Daerah yang Wakil dan Kepala Daerahnya maju maka Pj yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan. Namun jika salah satu yang maju yakni Kepala

Daerahnya, maka Wakil Kepala Daerah yang mengantikan posisi Kepala Daerah.

Tapi harus dalam posisi netral, jika tidak netral dan terlibat dalam kegiatan memenangkan calon, hingga ikut berkampanye harus diganti dan itu menjadi kewenangan Gubernur.

“Aturan tersebut berlaku

setelah penetapan dan pihaknya akan mengawasi seluruh Wakil Kepala Daerah yang menduduki posisi Kepala Daerah, jika ditemukan tidak netral, maka Gubernur harus langsung mengusulkan untuk diganti,” ungkap politisi dari Fraksi PKB ini. (yd)

FPG DPRD Jatim Dorong Komisi C Optimis PAD Jatim Penambahan Kecamatan di Jatim

Alami Peningkatan

Pelayanan Samsat Keliling ini turut mempermudah masyarakat dalam proses perpanjangan STNK tahunan.

PAD unsur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pun lebih cepat tercapai.

PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Jatim pada tahun 2018 ini diyakini akan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Optimisme itu muncul setelah anggota Komisi C melakukan kunjungan ke sejumlah UPT Unit Pelaksana Teknis) di Jatim.

Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan sempat mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT)Kota Malang, dan ternyata capaian PAD-nya pada Januari 2018 sebesar Rp 40,8 miliar. Ini berarti ada peningkatan dari capaian pada Januari 2017 yang hanya Rp 37 miliar.

Gatot Sutantra, anggota Komisi C mengaku, itu hanya salah satu tolok ukur. Disisi lain, PAD unsur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Januari

2018 ini sudah mencapai Rp 23 miliar. Padahal, Januari 2017 hanya mencapai Rp 21 miliar. Demikian halnya dengan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) meningkat, dari sebelumnya Rp 15 miliar pada Januari 2017 menjadi Rp 17 miliar pada Januari 2018.

“Capaian kinerja PAD pada awal tahun ini tentunya menggembirakan. Kami sangat mengapresiasi kinerja Bapenda dan terus mendorong agar kinerja yang ada bisa ditingkatkan,” ucap politisi asal Partai Hanura Jatim di ruang kerjanya, Senin (12/2). Ia juga mengapreasiasi upaya-upaya peningkatan PAD melalui koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan bersama Polri, penagihan secara gro-

pyokan, pengiriman SMS jatuh tempo, dan peningkatan sosialisasi. “Karenanya perlu dimonitoring terus, khususnya yang ada di lapangan.”

Ia juga menyampaikan, pihaknya juga mendorong agar capaian kinerja pada pendapatan BUMD bisa juga ditingkatkan. “Kami berharap sejumlah BUMD juga terus memicu kinerjanya agar pendapatannya yang akan disetor ke PAD Jatim ikut meningkat. Untuk itu kami akan terus melakukan pengawasan agar BUMD dapat bekerja secara sehat,” kata pria asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo.

Anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain, Aufa Zahfiri mengaku dari sejumlah kunjungan di UPT di Jatim, ada tanda-tanda peningkatan PAD. Hal ini dikarenakan kinerja di sejumlah UPT cukup bagus termasuk sejumlah inovasi yang diterapkan mampu meningkatkan PAD Jatim. Baik dari sektor PKB maupun BBNKB. “Kami mengapresiasi kinerja seluruh UPT Badan Pendapatan Daerah di Jatim.

Mereka telah berusaha keras untuk dapat meningkatkan PAD di 2018 ini. Untuk itu perlu diberikan reward kepada mereka yang berhasil. Termasuk punishment bagi mereka yang dianggap hanya bekerja setengah-setengah,’’ tandasnya. (yd)

Sahat Tua Simanjuntak.

GUNA mengurangi disparitas di daerah, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur, Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim mendorong agar ada penambahan Kecamatan di Jawa Timur. Pasalnya, selama ini prasarana Pe-

tu tempuh yang terbilang cepat. Bayangkan, waktu tempuh sejak dari tol Waru sampai pintu keluar Mengkreng, hanya

Jalan Tol Surabaya – Kertosono cukup nyaman dengan waktu tempuh hanya 45 menit.

butuh waktu sekitar 45 menit.

Sayangnya, kenyamanan itu harus ditebus dengan tarif tol yang lumayan mahal. Karena itu, DPRD Jawa Timur berharap Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) meninjau ulang tarif tol tersebut.Pasalnya, tarif yang diberlakukan dinilai terlalu mahal. “Bagi kami tarif tol yang baru saja dibangun terlalu mahal,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Mahdi, Rabu (14/2).

Mahdi lalu mencontohkan mahalnya tarif tol yang baru beroperasi di antaranya tol Surabaya-Kertosono yang memi-

bahan Kecamatan di Jawa Timur tersebut merupakan rekomendasi dari hasil Pansus RPJ MD Jatim 2014-2019, dimana di dalamnya ada misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Misi pertama disebutkan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, pemerataan layanan dasar dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, kata Sahat, penambahan kecamatan juga merupakan bagian dari misi RP JMD Jatim yaitu perluasan penanggulangan kemiskinan. (yd)

Pemprov Jatim Harus Bangun Infrastruktur Desa 

Untuk Tekan Kesenjangan Ekonomi

PERMASALAHAN kesenjangan antara Desa dan Kota masih terhampar luas, dikarenakan minimnya pembangunan infrastruktur di Desa. Pertumbuhan ekonomi antara masyarakat di Desa dengan masyarakat di Kota sangat terlihat perbedaannya. Itu menunjukan besarnya kesenjangan yang terjadi antara Desa dengan Kota.

Hal itu dikemukakan Imam Makruf, anggota DPRD Jatim.

Ia lantas menuturkan, bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa sangat minim, bahkan perbaikan jalan yang rusak saja tidak ada. Akibatnya, kon-

DPRD Jatim Harap Tarif Tol Surabaya-Kertosono Ditinjau Ulang JALAN Tol Surabaya - Ker tosono sudah selesai, dan mulai difungsikan. Para pengguna tol merasa nyaman karena wak-

layanan Publik yang ada di Jatim selalu berjauhan dengan Pusat Pemerintahan di daerah.

“Saya mencontohkan di Malang ada kecamatan yang Puskesmasnya jauh sekali, hampir mendekati perbatasan Kota Batu. Ini jelas sangat mengganggu pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini juga ada di beberapa daerah di Jatim. Oleh sebab itu kami mendorong adanya penambahan jumlah kecamatan di Jatim,” ungkap Ketua FPG DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak saat ditemui di Surabaya, Senin (12/2).

Sahat mengatakan penam-

liki tarif Rp82 ribu. “Kami berharap diturunkan seperti tarif di jembatan Suramadu yaitu Rp 15 ribu. Ini yang disebut program pro rakyat,” sambungnya.

Tak hanya itu, politikus dari PPP ini berharap BPJT juga melengkapi tol-tol tersebut dengan beberapa fasilitas yang ideal, misalnya di rest area untuk tempat ibadah khusus pengguna jalan.

“Selain itu, penghubung antar kampung yang dilintasi oleh tol terlalu jauh, sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat,” imbuh politikus yang akrab disapa Habib tersebut. (yd)

Kondisi infrastruktur jalan Desa Banaran, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek, kini mengalami rusak parah. disi jalan di Desa sangat memprihatinkan, sehingga membuat kesenjangan ekonomi antara masyarakat di Desa dengan masyarakat di Kota semakin terlihat.

Politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini lebih jauh menjelaskan, akibat kondisi jalan di Desa yang tidak memadai imbasnya para Petani di Desa tidak bisa mengeluarkan hasil panennya ke Kota atau pasar. Akhirnya tengkulak yang memanfaatkan dengan nilai jual yang rendah.

“Harus ada pembangunan jalan di Desa agar petani bisa mengakses pasar. Dengan begitu petani bisa menjual hasil panennya dengan harga yang sesuai. Petani bisa lebih sejahtera dan kesenjangan antara Desa dan Kota bisa sedikit ber-

kurang,” pinta politisi yang akrab dipanggil Gus Makruf ini.

Politisi dari Dapil Jatim VIII ini menambahkan, selain harus ada pembangunan akses infrastruktur di Desa, Pemprov Jatim juga harus meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, waduk, dan embung.Selama ini petani hanya mengandalkan tadah hujan untuk mengairi lahan pertaniannya, akibatnya jika tidak terjadi hujan kondisi pertanian tidak bisa tumbuh dengan baik, dan hasil panen pun tidak maksimal.

“Pemprov Jatim harus mem bangun infrastruktur pertanian agar petani tidak kesulitan dalam mengairi sawahnya, dengan begitu hasil panen pun bisa melimpah,” imbuhnya. (yd)

Hal - 6 Edisi No.278 Tahun XVI ~Minggu IV Pebruari 2018

Suhu Politik Memanas, Gubernur Minta Jaga Kekompakan

Pakde Karwo bersama Forkopimda Jatim Hadiri Simulasi Pengamanan Pilkada di Kodam V Brawijaya.

GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meminta pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan insan pers untuk selalu kompak, yang sangat dibutuhkan dalam mengamankan dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak tahun 2018 ini.

Permintaan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat diwawancarai awak media seusai menyaksikan Pelatihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) 2018 dalam rangka pengamanan pilkada serentak di

wilayah provinsi Jatim Tahun 2018 di Lapangan Kodam V/ Brawijaya, Rabu (14/2) pagi.

Ditegaskan, kelancaran pelaksanaan pilkada sangat penting sebagai salah satu penunjang terciptanya keadilan dan demokrasi di Jawa Timur.

Karena itu, seluruh pihak harus kompak untuk mengawal pilkada ini. Sebagai contoh, kompak untuk merespon jika terjadi hal yang mencurigakan dalam pelaksanaan pilkada mendatang.

Terkait pelaksanaan sispamkota, Pakde Karwo menyampaikan apresiasinya. “Tadi adalah penampilan pengama-

nan sampai resiko yang paling tinggi, pengamanannya luar biasa. Tapi kita tetap harus lebih waspada dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Yang lebih penting adalah semua harus kompak” tegasnya.

Polisi Siap Amankan Pilkada Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, simulasi sispamkota yang dilaksanakan adalah pengamanan untuk kondisi yang paling parah. Dari simulasi ini, dirinya optimis bahwa polisi siap mengamankan pelaksanaan pilkada menda-

tang.

“Ini simulasi pelatihan untuk menangani situasi yang paling parah, karena kita tidak bisa menganggap pilkada besok aman-aman saja. Maka kemungkinan terburuk seperti kerusuhan masal, kita tampilkan cara penanganannya. Kita siap untuk mengamankan pilkada 2018” tegasnya.

Meski dari simulasi itu polisi telah menunjukkan kesiapannya, Kapolda Machfud Arifin tetap ingin situasi di pilkada mendatang berlangsung tenang. “Mudah-mudahan di lapangan tidak terjadi kerusuhan. Kami optimis masyarakat Jatim bisa menjaga guyub rukun, dan gotong royong menciptakan keamanan di Jatim,” lanjutnya.

Menurut Kapolda kelahiran Surabaya itu, diproyeksikan pilkada nanti akan berlangsung aman. Alasannya, masyarakat kini kian dewasa, intelek, dan demokratis. “Sudah bukan masanya lagi kerusuhan, ini jaman “now”. Jadi masyarakatnya cerdas dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani” ujarnya.

Enam Skenario Pengamanan Dalam kesempatan ini, terdapat enam skenario yang ditampilkan sebagai upaya pengamanan Pilkada. Keenam skenario yang melibatkan unsur TNI, Polisi, serta Satpol PP itu meliputi, pengamanan saat pendistribuisian surat suara,

Silaturrahmi Forkopimda, Tokoh Agama dan Masyarakat 

Salahsatu Cara Menjaga Keamanan & Kenyamanan Daerah

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo mengukuhkan empat penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (14/2). Pengukuhan Pjs dilakukan karena keempat kepala daerah sedang menjalani cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada Tahun 2018.

Adapun empat kepala daerah yang dimaksud yakni Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Walikota Malang dan Walikota Kediri digantikan oleh Pjs dari lingkungan Pemprov Jatim.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE digantikan Pjs Dr. H. Jarianto, MSi - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.

Jatim. Penunjukan Pjs Bupati Tulungagung berdasarkan surat keputusan Mendagri No 131.35-260 tahun 2018.

Bupati Jombang Nyono Suharli digantikan oleh Setiadjit, SH, MM yang saat ini menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penunjukan Pjs Bupati Jombang berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 131.35-245 Tahun 2018.

Walikota Malang Mochamad Anton digantikan oleh Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT - Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim. Penunjukan Pjs Walikota Malang berdasarkan surat keputusan Mendagri No 131.35-271 tahun 2018.

Sementara Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE digantikan Dr. Ir. Djumadi, MMT yang

Pakde Karwo bersama empat Pjs Kepala Daerah di Jatim usai pelantikan. saat ini sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerah Prov. Jatim. Penunjukan Pjs Walikota Kediri berdasarkan surat keputusan Mendagri No 131.35-261 tahun 2018.

Keamanan Daerah Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim meminta kepada Pjs yang telah dikukuhkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya yakni bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Yang kita inginkan suasana aman dan nyaman. Untuk itu, komunikasi jadi bagian penting dalam menjaga suasana aman dan nyaman,” jelas orang nomor satu di Jatim.

Selain itu, Pjs harus menyelesaikan pekerjaan-peker-

jaan rutin di pemerintah daerah dan membantu kelancaran pelaksanaan pilgub dan pemilukada di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan pemilukada serentak, Pakde Karwo meminta agar Pjs dapat menjaga netralitasnya dan ASN. Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Sumarsono, MDM menjelaskan, Penjabat sementara dikukukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Jabatan empat Pjs yang dikukuhkan hari ini berlaku mulai tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018.

Tiga Tugas Pjs Sebagai Pjs, lanjutnya, memiliki tiga tugas utama yang harus dijalankan. Antara lain pertama, memastikan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dijelaskan, Pjs harus bisa menjalankan fungsi 31 urusan pemerintahan di kabupaten/ kota. Bupati/walikota definitif maupun Pjs sama prinsip kewenangannya. Karena itu, semua harus berjalan sebagaimana ketika dipimpin kepala daerah definitif.

“Artinya SKPD tetap jalan, masyarakat tidak perlu raguragu. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu, pembangunan tetap berjalan, dan fungsi sosial harus tetap berjalan,” ujarnya.

Kedua, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya. Pjs perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan forkopimda.

“Jangan sampai masyarakat resah,” pintanya.

Ketiga, Pjs memastikan bahwa penyelenggaraan pemilukada serentak berjalan dengan aman, nyaman dan damai. Selain itu juga dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilukada.

“Yang paling penting adalah netralitas. Karena Pjs harus bisa berdiri di atas kepentingan semua pasangan calon dan menjaga agar jangan sampai birokrasi terlibat dalam politik praktis,” tegasnya. Mengenai netralitas pada ASN, Pjs diperbolehkan memberikan sanksi atas pelanggaran netralitas di kabupaten/kota masing-masing mulai dari teguran lisan, tertulis satu, tertulis dua hingga pemberhentian sementara. (hms)

pengamanan saat masa kampanye, pengamanan saat masa tenang, pengamanan saat pencoblosan, pengamanan saat penetapan pemenang Pemilukada dan pengamanan pasca Pilkada.

Salah satu rangkaian acara yang mendapat perhatian dari hadirin adalah adegan pengejaran oleh petugas kepolisian terhadap oknum perusuh saat masa kampanye. Dua buah mobil satlantas Polda Jatim mengejar pengguna motor disertai hingga adu balap dan berbagai manuver, namun akhirnya pengendara motor dapat dilumpuhkan oleh seorang polwan dengan tangan kosong. Berikutnya adalah penanganan menghadapi perusuh saat penetapan pemenang pemilukada oleh KPUD

Jawa Timur yang tidak diterima oleh salah satu pendukung pasangan.

Hadir dalam kegiatan ini kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim, nomor urut 1 Khofifah Indar Parwangsa dan Emil Darda, serta nomor urut 2 Syaifullah Yusuf dan Puti. Kedua pasangan calo gubernur ini diikuti sejumlah pimpinan daerah partai pengusungnya. Mereka hadir untuk melaksanakan sumpah dan dan penandatanganan ikrar Pemilukada damai.

Pembacaan sumpah dilakukan oleh ketua KPUD Jawa Timur, disaksikan Pangdam V Brawijaya, Ketua DPRD Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, pejabat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. (hms)

Sekda Jatim Akhmad Soekardi Minta ASN Netral

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jatim Dr H Akhmad Soekardi, MM minta seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menghadapi Pilkada agar tidak terlibat politik praktis.

Mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik. Jatim akan melaksanakan pilkada serentak pada 18 Kab/ Kota dan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur. Selain itu, tahun ini tahapan Pileg/ Pilpres 2019 sudah dimulai. Pegawai ASN harus tetap bekerja secara profesional, netral dan melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya. Oleh karena itu netralitas mutlak dilaksanakan oleh ASN. Himbauan itu ditegaskan Akhmad Sukardi pada Sosialisasi “Menjaga Netralitas Pegawai ASN Dalam Pilkada 2018”, di Ruang Rapat Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya, Rabu (14/2) Menurutnya, dalam rangka memastikan dan menghindari keterlibatan ASN dalam Pilkada dan Pilpres, Menpan dan Reformasi Birokrasi maupun Gubernur Jatim menerbitkan Surat Edaran.

“Hal itu penting, agar di era revolusi mental ini ada kepastian bahwa seluruh ASN bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik. Dalam surat edaran tersebut juga memuat sanksi untuk ASN yang terbukti tidak netral, mulai surat teguran hingga pemberhentian dari jabatan,” ujarnya.

Pelanggaran nilai dasar,

kode etik perilaku akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Sedangkan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai disiplin PNS. Sementara itu Komisioner Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto, SH, MH mengatakan, meski yang hadir para ASN senior dan sudah paham tentang netralitas bagi seorang ASN, namun sosialisasi ini perlu dilakukan untuk mengingatkan kembali komitmen/ janji waktu pertama kali menjadi ASN harus berposisi netral.

Sebagai ASN, netralitas menyangkut dua hal, yaitu pertama, netral dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tidak boleh ada diskriminasi/ pembedaan masyarakat yang dilayani. Justru harus memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kedua, netral dalam dinamika kehidupan politik praktis.

Sebagai birokrasi ASN/ publik servis tidak boleh berpihak pada salah satu pihak/ kelompok/ golongan/ politik tertentu.

Dalam undang-undang ASN sudah dijelaskan prinsip dan azas netralitas, antara lain, kalau ada anggota ASN yang menjadi anggota partai politik, atau pengurus partai harus diberhentikan tidak dengan hormat, dan larangan lainnya.

Sosialisasi dihadiri Wakil Bupati Lamongan, Sekretaris Kab/ Kota se Jatim, Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Kab/ Kota se Jatim, kepala BKD Kab/ Kota se Jatim, Kepala Inspektorat, dan undangan lainnya. (hms)

Hal - 7 Edisi No.278 Tahun XVI ~ Minggu IV Februari 2018

Kompak Merubah ‘Antre Uang’ Menjadi ‘Anti Uang FORUM Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopimda yang terdiri dari Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua DPRD Jatim kompak untuk mendukung proses Pilkada Tahun 2018 yang bebas dari politik uang dan politisasi SARA. “Kami berempat disini kompak ingin merubah dari yang istilahnya ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’,” tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, bersama dengan Forkopimda Jatim saat menghadiri acara Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu Jatim yakni “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas” di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Surabaya, Rabu (14/2).

Menurutnya, merubah sikap dari ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’ termasuk pekerjaan sulit selama masih

ada proses bertemunya orang dan orang. Untuk itu, salah satu solusi ke depan adalah proses pemilihan dengan menggunakan teknologi atau IT. “Proses IT ini membuat orang bisa memilih dari mana saja dan menghindari bertemunya orang dan orang. Multiple choice ke depan harus ada,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Selain itu, salah satu cara menghindari politik uang adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek ini, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga berpesan kepada setiap Pasangan Calon/Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 untuk tidak melakukan kampanye memakai isu SARA. “Hasil penelitian meng-

ungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat,” terangnya.

Kedepankan Pencegahan Sementara itu Ketua

Bawaslu Jatim, Moh. Amin, M.Pdi mengatakan, k o n s e p pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan, sehingga dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bawaslu, lanjutnya, terus melakukan pengawasan dan pencegahan termasuk dibantu Kanwil Kemenag Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye.

“Mari kita kita ciptakan

pilkada yang keren tanpa politik uang dan politisasi SARA,” katanya sembari berharap pilkada Jatim menjadi trending topic di media sosial tentang keguyuban dan kerukunan.

Deklarasi ini dilakukan dengan melakukan cap lima jari dan penandatanganan naskah yang dilakukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 nomor urut satu yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, serta paslon nomor urut dua yakni Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Cap dan tandatangan juga dilakukan oleh tim kampanye setiap paslon, partai pengusung, dan Forkopimda Jatim.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua KPU Jatim, Ketua DPRD Prov. Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya serta perwakilan BEM dari beberapa universitas di Jatim. (hms)

Bude Karwo Ajak Wanita Perbankan Cegah Kanker Masyarakat Dilibatkan Merumuskan Keputusan dan Kebijakan menurut data dari WHO bahwa ada 1 wanita yang meninggal tiap 2 menit di seluruh dunia. “ Hal ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Oleh sebab itu, perlu peran kesadaran semua masyarakat untuk antisipasi terhadap kanker mengingat bahaya Bude Karwo memberikan sambutan pada pertemuan Ikatan Wanita Perbankan Gerbangkertosusila di kantor pusat Bank Jatim bagi kehidupan,” ujarnya.

Isteri Gubernur Jatim yang sekaligus Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si yang merupakan Istri Gubernur Jatim Dr.H Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Soekarwo mengajak semua masyarakat, Cabang Jatim ini menjelaskan, YKI mautermasuk wanita yang berkarir di dunia pun Pemprov Jatim tidak pernah berperbankan untuk membiasakan hidup henti mensosialisasikan tentang efek sehat agar terhindar dari penyakit dan penanganan kanker di seluruh kanker. Salah satu caranya dengan ber- kabupaten dan kota di Jatim. “YKI perilaku hidup bersih yang dimulai dari Cabang Jatim, memiliki rumah singgah bagi para penderita kanker. Sekitar 70 diri sendiri.

Demikian disampaikannya pada acara persen penderitanya sudah dalam Pertemuan Rutin Ikatan Wanita Per- kondisi stadium lanjut, dimana peran bankan (IWABA) Gerbang Kertosusila kami adalah melakukan pendampingan yang bertemakan Selamatkan Wanita agar terus memiliki semangat hidup,” Jawa Timur dari Ancaman Kanker Pada ujarnya.

Ditambahkan, sesuai arahan ibu Wanita di Bank Jatim, Jl. Basuki RachNegara RI, Irina Joko Widodo agar mad, Surabaya, Rabu(14/2).

Menurutnya, kanker merupakan dilakukan IVa tes bagi semua wanita. penyakit berbahaya yang bisa menyerang Oleh karena itu, Pemprov Jatim juga semua masyarakat. Kunci dari terhindar melakukannya sejak tahun 2010,awal dari kanker adalah berperilaku hidup kepemimpinan Gubernur Jatim, Dr. H. sehat. Selain itu, juga selalu melakukan Soekarwo. Sasaran IVA tes adalah para medical check up secara rutin agar wanita yang berusia 30 – 50 tahun. apabila diketahui ditemukan kanker bisa Namun demikian, lanjut Ny. Hj. Nina dilakukan penanganan sejak dini. Sebab, Soekarwo, tidak ada salahnya bagi sebagian besar penderita kanker, baru wanita diatas usia tersebut juga berobat ketika kanker sudah memasuki melakukan IVA tes. “Pada tahun 2017 ini sasaran IVA tes yang dilakukan Pemstadium lanjut.

“Semua wanita harus semangat prov Jatim adalah para istri Aparatur Sipil bahwa kanker bisa disembuhkan apabila Negara (ASN) ataupun ASN wanita. memahami karakternya, dan ditindak- Sekitar 173.700 orang telah melakukan lanjuti dengan melakukan pengobatan,” IVA tes pada tahun ini,” ujarnya didepan tutur Bude Karwo sapaan akrab Istri sekitar 100 orang peserta Pertemuan Rutin Ikatan Wanita Perbankan Gubernur Jatim ini.

Dijelaskan, menurut survey tahun (IWABA) Gerbang Kertosusila.

Terakhir, Bude Karwo mengharapkan 2016, setiap harinya ada 26 wanita di Indonesia yang meninggal dunia karena deteksi dini terhadap kanker pada kanker, khususnya kanker serviks. wanita bisa dilakukan sejak dini dan Apabila di rata-rata setiap jam ada 1 menjadi sebuah kesadaran masyarakat. (hms) orang yang meninggal. Sedangkan

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo memaparkan keberadaan budaya lokal di Jatim, yang terdiri dari budaya arek, mataraman, madura, serta Osing. Masing-masing budaya tersebut memiliki tokoh panutan dan pendekatan kultural yang berbeda pada masyarakat.

“Saya kira pendekatan kepada masyarakat di masingmasing budaya ini berbeda.

Pendekatan kultur seperti ini menjadi utama dalam melakukan apa saja, khususnya pelaksanaan program pemerintah,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat menerima calon peserta Program Pendidikan Reguler (PPR) Angkatan 57 dan 58 Lemhannas RI dari 12 negara sahabat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (12/2).

Dijelaskan, budaya arek memiliki banyak kaum intelektual dan lingkungannya terdidik. Sebanyak 20 persen masyarakat Jatim menggunakan pendekatan budaya arek, yang berada di Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab Jombang, Kab/Kota Malang.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan intelektual menjadi tokoh panutan pada budaya arek. Dalam budaya ini, sebagian besar masyarakat mengembangkan industri dan UMKM. “Masyarakat dengan budaya arek itu sangat rasional dan terdidik. Mereka bisa menyampaikan apa saja dengan data yang lengkap dan contoh yang jelas,” ujar Pakde Karwo sambil menyampaikan kondisi geografis Jatim sebagai Hub Kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, budaya mataraman menggunakan birokrasi, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pen-

Gubernur Jawa Timur H Soekarwo menyerahkan cinderamata berupa plakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur epada Laksamana Pertama Budi Setiawan, selaku Pimpinan Delegasi peserta PPR Lemhannas Angkatan 57 dan 58

dekatannya. Budaya mataraman berada di daerah seperti Kab. Tuban, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi. Daerahnya agraris, diantaranya menghasilkan tebu dan padi.

“Kultur budaya mataraman seperti di Solo dan Yogya. Ada sebanyak 45 persen masyarakat Jatim menggunakan pendekatan Budaya Mataraman,” jelasnya.

Berbeda dengan budaya mataraman dan arek, terdapat sebanyak 30 persen masyarakat masuk dengan pada budaya madura, dimana peranan ulama sangat penting dalam budaya ini.

Budaya lokal lainnya yang ada di Jatim, jelasnya, yakni budaya Osing dengan birokrasi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai panutannya. Masyarakat yang ada pada budaya Osing ini tercatat sebanyak 5 persen. Daerah agrarisnya dan terutama menghasilkan padi.

Pengetahuan dan pemahaman tentang tiga budaya tersebut, jelas Gubernur Pakde Karwo, akan memudahkan keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan bidang di Jatim.

Paradigma Partisipatoris

Melihat kondisi budaya masyarakat yang ada di Jatim, Pemprov. Jatim menggunakan paradigma pembangunan dengan pendekatan partisipatoris. Artinya, masyarakat dilibatkan untuk merumuskan keputusan dan kebjakan. Menurutnya, pendekatan partisipatoris inilah yang menyebabkan suasana aman dan nyaman di Jatim. Selain itu, konflik di Jatim juga paling kecil.

Dalam sambutan pengantar, pimpinan delegasi peserta PPR Angkatan 57 dan 58 Lemhannas RI, Laksamana Pertama Budi Setiawan menjelaskan calon peserta Lemhannas berkunjung ke Jatim untuk menjalankan program pengenalan budaya lokal selama enam hari. Untuk itu, calon peserta dijadwalkan mengunjungi berbagai obyek instansi pemerintah, militer, dan obyek wisata di Jatim.

13 personel menjadi calon peserta Program Pendidikan Reguler (PPR) Angkatan 57 dan 58 Lemhannas RI ini berasal dari 12 negara sahabat yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Zimbabwe, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, Timor Leste, Laos, Sri Lanka. (hms)

Hal - 8 Edisi No.278 Tahun XVI ~Minggu IV Pebruari 2018

Komisi D DPRD Jatim Minta Perbaikan Sistem Drainase di Jalan Nasional

Kondisi jalan nasional Semanding, Tuban ini rusak parah.

Aspalnya terkelupas disana-sini sehingga sangat membahayakan pengendara.

KOMISI D DPRD Jatim meminta kepada Pemerintah Pusat terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera memperbaiki Sistem Drainase yang ada di Jalan Nasional. Pasalnya selama ini kerusakan jalan Nasional akibat kurangnya Sistem Drainase.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, H. Sanwil ditemui di DPRD Jatim, mengatakan awal kerusakan jalan selama ini di jalan Nasional yaitu karena genangan air akibat hujan deras yang kemudian membuat jalan

menjadi banjir. Hal itu membuat aspal menjadi terkelupas.

Kemudian faktor kedua rusaknya jalan yaitu kelebihan tonase truk yang melalui jalan tersebut.

Oleh karena itu kepada pihak yang berwenang, yaitu Kementerian PUPR agar segera memperbaiki sistem drainase di jalan Nasional tersebut sehingga tidak ada lagi jalan nasional yang rusak akibat buruknya sistem drainase ini. Begitu juga sebaliknya jalan Nasional yang sudah diperbaiki juga perlu disediakan atau diimbangi de-

ngan adanya sistem drainase tersebut.

Pihaknya juga menyampaikan, setuju apabila jalan Nasional diperbaiki dengan sistem cor atau dibetonisasi. Pasalnya dengan sistem betonisasi membuat jalan nasional menjadi kuat dan tahan lama.

“Apabila dilakukan betonisasi di Jalan Nasional pihaknya juga minta sistem drainase dibuat terlebih dahulu, agar jalan yang dibeton nanti tidak tergenang air,” ujar Samwil, politisi asal Fraksi Demokrat Jatim. (yd)

Soal Umbulan, Komisi D Minta Komis PT Meta Penuhi Janjinya KOMISI D minta ke PT Meta melalui Pemprov Jatim agar memenuhi janjinya kepada masyarakat Pasuruan terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Diantaranya soal Pasuruan yang diprioritaskan mendapatkan aliran air Umbulan, termasuk perbaikan pada galian dan jalan.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna menegaskan saat ini hampir 60 persen jalan di Pasuruan rusak berat karena lalu lalang kendaraan berat untuk proyek Umbulan.

Disisi lain terkait soal aliran air dari Umbulan ternyata tidak semua masyatakat mendapatkan air bersih Umbulan. Akibatnya beberapa waktu lalu sejumlah LSM ngelurug ke DPRD Jatim.

“Waktu itu sudah kami ketemukan dengan Pemprov Jatim. Dan pihak Eksekutif siap

Masyarakat memprotes proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbuan karena lalu lalang kendaraan berat yang merusak jalan kampung. menjembatani,” papar politisi asal PDIP ini, Kamis (8/2).

Hal senada ditegaskan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil. Menurut politisi asal Nasdem ini jika sejumlah LSM menuntut soal Amdal hingga keabsahan perjanjian dengan

pihak ketiga. “Yang pasti kami mendesak agar semua perjanjian untuk dipenuhi dan diselesaikan,” tegasnya.

Terpisah, Kadis BLH Jatim Diah menegaskan, pihaknya hanya sebatas melakukan pemantauan di lapangan. Sele-

bihnya untuk pelaksanan proyek ada di Dinas Cipta Karya dan PUPR. Namun terlepas dari itu, pihaknya tetap melakukan pengawasan dilapangan. Dimana masa konstruksi wajib melakukan pemantauan uji kualitas udara, kualitas air dan kebisingan, gangguan lalu lintas akibat galian, perbaikan jalan rusak, dan estetika memasang rambu-rambu keamanan.

“Semua wajib dilaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 bulan sekali. Termasuk masalah sosial,misalnya ganti rugi dilakukan apabila dampaknya menggangu masyarakat selama konstruksi. Hasil evaluasi lapangan pelaksana proyek akan mematuhi ketentuan yang di persyaratkan, agar pembangunan tetap aman dan dampaknya dikendalikan,” papar Diah. (yd)

DPRD Jatim: Zakat Itu Urusan Pribadi ASN KOMISI A DPRD Jawa Timur menilai potongan gaji untuk zakat adalah urusan personal Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sudah dibebankan dengan banyak potongan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo mengatakan, urusan zakat ini adalah soal pribadi masing-masing. Sebagai negara berazaskan Pancasila dan bukan Agama, sebaiknya kebijakan ini tidak perlu diatur apalagi memaksa dan mewajibkan.

“Pemerintah tidak perlu mengurus hak seseorang terlalu detail,” ujar Freddy, Jumat (9/2).

Jika soal zakat seseorang harus ikhlas dan tidak dapat dipaksakan, sehingga Pemerintah perlu mengaji ulang kebijakan tersebut yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

“Meski rata-rata ASN adalah muslim tapi tidak semenamena memberlakukan kebijakan tersebut. Untuk itu lebih baik kebijakan tersebut ditinjau ulang,” tegas Politisi Partai Golkar.

Terpisah, Ketua Komisi ll DPR RI, Zainudin Amali mengaku jika itu masih wacana.

Namun jika banyak penolakan maka dipastikan tidak akan ditindaklanjuti. “Yang saya tahu itu masih wacana,” kata Zainuddin Amali.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Siswo Herutoto mengatakan, pihaknya keberatan dengan kebijakan rencana pemotongan tersebut. Menurutnya, selama ini sudah banyak potongan gaji ASN. Seperti, Tunjangan Hari Tua dan BPJS Kesehatan.

“Lha kalau dipotong lagi 2,5 persen untuk zakat manfaatnya apa. Benar memang ajaran Agama kita harus zakat 2,5 persen dari harta atau gaji kita. Tapi agama adalah hubungan personal manusia dengan Tuhan,” kata Siswo.

Menurutnya, tidak bisa dicampur adukkan menjadi kewajiban. Landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggunakan pancasila, bukan berdasarkan Agama Islam. Oleh karenanya, Siswo

Wacana Kemendag yang akan memotong gaji ASN untuk zakat mengundang kontroversi. Termasuk DPRD Jatim yang mengatakan, zakat adalah urusan pribadi seseorang. menyarankan sebaiknya potongan 2,5 persen dikembalikan kepada kesadaran masing-masing ASN. “Negara atau Pemerintah tidak masuk disitu,” jelasnya.

Heru pun menyampaikan usulan agar gaji ASN dipotong 2,5 persen untuk ikut tabungan save mandiri yang dikelola pihak ketiga. Dengan begitu menambah Tunjangan Hari Tua. Sehingga yang didapat se-

telah pensiun bisa semakin besar. Sebab, konsep kedepannya ASN tidak lagi menerima pensiun. Dana Tunjangan Hari Tua inilah yang bakal didapat oleh Aparatur Negara.

“Jadi mereka (ASN) tidak lagi resah. konsep ke depan ASN tidak terima pensiun. Tapi murni Tunjangan Hari Tua. jadi sebagai ASN kami keberatan karena alasan tersebut,” tandasnya. (yd)

Meski produksi jagung di Jawa Timur surplus, tapi pemerintah tetap akan impor jagung. Nasib petani sungguh memprihatinkan.



DPRD Jatim Heran Keputusan Pemerintah

Setelah Impor Garam, Kini Impor Jagung BELUM tuntas kedatangan garam impor yang bermasalah, komoditi jagung impor juga akan masuk ke Jawa Timur. Ketua Komisi B DPRD Jatim Ach. Firdaus Febrianto mengatakan, ada 171 ribu ton jagung akan masuk ke Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

“Kami dapat informasi ada 5 Perusahaan sudah mengantongi API (Angka Pengenal Industri) yang akan mendatangkan impor jagung ke Indonesia termasuk Jatim,” ungkapnya di Surabaya, Selasa (6/2).

Dikatakan oleh Ach. Firdaus, pihaknya heran atas keputusan pemerintah dalam mendatangkan jagung impor tersebut.

Pasalnya, Pemerintah telah mengeluarkan aturan impor yang menabrak aturan yang dibuatnya sendiri. “Untuk mendatangkan jagung impor ada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 57 Tahun 2015 dimana disebutkan untuk melakukan impor bahan pakan perlu adanya rekomendasi dari Kementan dengan adanya PI (Perijinan Impor) yang dikeluarkan oleh Kemendag,” ungkap pria asal Lamongan ini.

Namun, untuk impor Jagung ini, sambung Firdaus, muncul aturan baru yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2018 yaitu Permendagri No 21 Tahun 2018 yang pada intinya untuk impor jagung mengesampingkan rekomendasi dari Kementan.

“Jika ini benar terjadi dan nantinya masuk Jawa Timur tentunya akan mengacaukan ketahanan pangan di Jatim.

Jatim saat ini untuk jagung sangat over supply,” terangnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini lalu membeberkan data untuk kebutuhan jagung di Jatim, tahun 2017 stok jagung ada 24 juta ton dimana untuk kebutuhan indutstri ada 8 juta ton dan di luar industri 12 juta ton.

“Sisa antara 3,5 hingga 4 juta ton. Dengan jumlah tersebut tentunya stok jagung di Jawa Timur over supply dan jika ada jagung impor akan merusak jagung lokal. Kami minta pemerintah menyadari itu,” tegas Ach. Firdaus.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun menambahkan, kasihan petani yang terus mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah. Dimana untuk Jawa Timur sendiri pemenuhan pangan termasuk jagung mengalami surplus. Tapi mengapa dipaksakan untuk impor. Itu sama saja dengan pemerintah mematikan para petani secara pelan-pelan.

“Jika Pemerintah berpihak pada rakyat, seharusnya kedaulatan pangan dinomorsatukan. Bukan sebaliknya, mematikan masyarakat dengan impor pangan. Dan dengan kebijakan ini ada pihak-pihak tertentu yang justru menikmati impor tersebut. Misalnya satu kilo mereka mendapatkan keuntungan Rp 200. Hitung saja, berapa uang yang diterima dari 171 ribu ton tersebut,’’ tanya Agus Maimun.

Karenanya, sejak awal Jatim tetap menolak impor pangan. Mulai soal garam hingga jagung. Mengingat Jatim selama ini menjadi lumbung pangan. Dan selama ini Jatim surplus sebagai wilayah penghasil garam atau jagung. (yd)

Jatim III

Hal - 9

Kunjungan Inspektorat Ngawi Silaturahmi dan Pemeriksaan  Desa Gendol dan Hargosari Kecamatan Sine

Ngawi, Jatim Pos. Desa Gendol dan Desa Hargosari mendapat kunjungan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi. Kunjungan ini merupakan agenda rutin Dinas Inspektorat sebagai pelaksanaan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sebagai peninjau kinerja aparatur pemerintahan.

“Kunjungan ini selain sebagai

silaturahmi juga dalam rangka pemeriksaan rutin Dinas Inspektorat Kabupaten Ngawi,” tegas salah satu Pejabat Dinas Inspektorat yang hadir.

Kepala Desa Gendol dan Desa Hargosari didampingi TIM TPK dan perangkat Desa menerima dengan baik pejabat Inspektorat tersebut di ruangannya. Beliau sangat antusias mendengar-

kan paparan maksud dan tujuan kedatangan Dinas Inspektorat tersebut. Kaur Keuangan Desa Gendol dan Desa Hargosari, juga menyambut baik kedatangan mereka. Kegiatan ini sebagai pembelajaran dan motivasi bagi staf Desa Gendol dan Desa Hargosari dalam peningkatan kinerja aparatur Desa.

Dengan teliti, satu per-

satu berkas masing-masing Kaur Desa diperiksa oleh Petugas dari Dinas Inspektorat.

Tak terkecuali berkas-berkas RPJMDes serta berkas APBDes Desa Gendol dan Desa Hargosari. Sekali-kali mereka melakukan Tanya jawab dengan Kaur seputar lingkup kerja dan kelengkapan administrasi di bidangnya.

“Dalam kurang lebih satu setengah tahun kepengurusan baru Pemerintah Desa Desa Gendol dan Desa Hargosari, kami telah melakukan beberapa peningkatan dalam pelayanan dan penertiban administrasi data, termasuk Data Monografi Desa yang sudah dibuat transparan dimuat di Papan Anggaran Desa,” jelas Kepala Desa Hargosari, Suharyana. (ren)

Pembagian Bansos Non Tunai Wilayah Kecamatan Jogorogo  Desa Tanjungsari dan Desa JogorogoTahun 2018 Ngawi, Jatim Pos. Bantuan sosial pangan tahun 2018 Kabupaten Ngawi sudah didistribusikan kepada warga masyarakat Desa Tanjungsari Rabu (14/ 2) di Balai Desa Tanjungsari.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Jumlah penerima manfaat di Desa Tanjungsari kurang lebih 308 penerima dan Desa Jogorogo sekitar 495

penerima menurut keterangan Kaur Kesra Jogorogo.

Bantuan sosial pangan ini merupakan program pengganti rastra (beras sejahtera) yang dulunya bernama raskin (beras bagi warga miskin), rencananya bulan selanjutnya sudah diganti lagi

menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang pendistribusiannya diperkirakan mirip dengan program PKH (Program Keluarga Harapan) yakni menggunakan kartu ATM via Bank Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan

dari Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo yang memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (rakor) Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Jogorogo menjelaskan, pihak desa telah menyalurkan

Guru Berprestasi Bisa Lahirkan Siswa Berprestasi  SDN Sambirejo Kecamatan Ngrambe

Ngawi, Jatim Pos. Guru yang berkualitas dan berprestasi akan melahirkan peserta didik yang berprestasi pula. Hal itu diutarakan Guru di jajaran SDN Sambirejo, Kecamatan Ngrambe.

Menurut Kepala Sekolah Samikun, SPd, di zaman sekarang tugas pengajar bukan hanya mentransfer pengetahuan. Sebab dengan perkembangan teknologi informasi, anak dengan mudah bisa mencari tahu. “Peran dan tugas guru ini bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan pada siswa, sehingga prestasi yang diraih guru bisa menular kepada peserta didiknya,” terangnya.

Menurut Kepala Sekolah, prestasi yang diraih antara lain tahun 2017 Juara 1 Uji Prestasi Gusus 3 Kecamata Ngrambe, Juara 3 Uji Prestasi Pendidikan Agama Isllam, se Kecamatan Ngrambe, dan Juara Harapan 1 Tingkat Penggalang Ramu Se-Kecamatan Ngrambe, saya sangat bangga apa yang di raih anak didik saya semoga setiap tahun bisa bertambah prestasi yang di raih. (ren) sesuai data dari pemerintah penerima bantuan Bansos Non Tunai untuk mengantisipasi kami juga mengundang pendamping desa untuk langsung mengawasi penyerahan program tersebut,” jelas Kepala Desa Jogorogo Nur Ekawati, SE. Di tempat lain Kepala Desa Tanjungsari mengatakan, untuk di wilayah Desa Tanjungsari kami sudah

membagikan sesuai data dari Pemerintah, tetapi masih banyak masyarakat yang protes karena yang sudah mendapat PKH juga mendapatkan beras Bansos seperti tumpang tindih ini bisa menjadi catatan atau PR kami untuk mendata ulang masyarakat kami yang layak mendapatkan bantuan,” kata Mujimin sambil tersenyum. (ren)

 KKN 11 UMM di Desa Bambang Kec Wajak Malang

Fokuskan Kesehatan Masyarakat Malang, Jatim Pos. KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 11 UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) yang bertempat di Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang mempunyai banyak program unggulan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari tiga pekan,

terhitung dari tanggal 17 Januari hingga 14 Februari 2018 nanti kelompok 11 KKN UMM yang terdiri dari 32 mahasiswa ini totalitas mengabdikan dirinya menyusun beragam kegiatan sosial mulai dari pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan hingga kesehatan.

Dengan melihat kondisi lingkungan masyarakat setempat, kelompok mahasiswa di desa Bambang ini lebih menekankan aspek kesehatan. Banyaknya problem kesehatan yang terjadi di desa bambang, membuat mahasiswa bersama Yonkes 2 Karang

MENGUCAPKAN

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2018

SEMOGA IMLEK TAHUN INI MEMBAWA REJEKI YANG MELIMPAH DAN DIBERIKAN KESEHATAN SELALU UNTUK KITA SEMUA

Gong Xi Fat Cai 2569

Ploso serta bekerjasama dengan Kimia Farma dan Perusahaan air minum Cleo ikut serta mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Ketua Pelaksana Pengobatan Gratis, Rizky Hadi Fitriyanto, meyampaikan keluhan masyarakat dan prihatinnya terhadap masyarakat setempat karena pola hidup yang kurang baik dan buruk.

“Di desa Bambang ini pola hidup masyarakat masih rendah, masih banyak daerah kumuh, tempat buang air atau MCK masih pakai jamban tanah digali terus dikubur, ini membuat wabah penyakit dimana mana,” ujar mahasiswa semester akhir itu saat ditemui ditengah kesibukannya mengadvokasi masyarakat, Sabtu (10/2).

Selain daerah yang kumuh, masyarakat desa

Antusiasme warga desa Bambang mengikuti pengobatan gratis di Balai Desa

bambang juga pernah terjangkit wabah demam berdarah. Melihat kondisi masyarakat yang memprihatinkan dengan banyak kasus kesehatan menjadikan mahasiswa jurusan farmasi tersebut dan kelompoknya memberikan solusi kesehatan holistik.

“Disini usia yang datang pengobatan gratis ratarata sudah sepuh, kita ingin meningkatkan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat secara holistik secara menyeluruh dari aspek sosial ekoni juga

kebudayaan,” ujar mahasiswa Farmasi UMM itu.

Dalam pengobatan gratis tersebut, ada 201 peserta yang mendapatkan fasilitas kesehatan. Berkat dukungan dan bantuan fasilitas desa seperti sarana prasarana, bantuan Yonkes 2 Karang Ploso dengan mendatangkan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat, dukungan obat-obatan dari Kimia Farma serta fasilitas air minum dari Cleo, atas sinergitas tersebut acara pengobatan gratis itu pun berlangsung dengan hikmat. (swan/yon)

Jatim IV

Hal - 10

Dinkes Kota Blitar Gencar Sosialisasi Bahaya Difteri

Harni Setijorini, ST.

Blitar, Jatim Pos. Penyakit difetri kini benarbenar jadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan di berbagai daerah di Jawa Timur. Betapa tidak, selama tahun 2017 sudah ditemukan 375 kasus di 37 Kabupaten/Kota. Dari jumlah itu, 16 orang diantaranya mengalami kematian.

Pasuruan merupakan daerah tertinggi jumlah penderita difteri, yakni 53 kasus dengan 4 kematian.

Sedangkan di Kota Blitar tahun 2014 (16 kasus), Tahun 2015 (6 kasus), tahun 2016 (17 kasus) dan tahun 2017 (6 kasus).

Terkait hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar melalui Kepala Bidang P2P (Pencengahan dan Pengendalian Penyakit), Harni Setijorini, ST menjelaskan, tahun 2017 ada penurunan dibanding tahun 2016.

“Hingga awal 2018 ini di Kota Blitar belum ditemukan penyakit difteri, dan tidak ada laporan mengenai hal itu,” kata Harni di ruang kerjanya, Rabu (14/2).

Meski demikian, imbuh Harni, pihaknya terus melakukan sosialisasi terhadap penyakit tersebut. “Jadi kami terus lakukan sosialisasi,” ucapnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Blitar agar sedini mungkin mengetahui gejala dan bahaya dari penyakit tersebut. Penyakit ini umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Penyakit ini menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa.

Menurut Harni, penyakit difetri ini dapat menular melalui saluran pernapasan, batuk, dan udara. Dan penyakit ini sangat rentan me-

nyerang anak-anak usia 1 sampai 19 tahun, karena daya kekebalan tubuh mereka yang rendah, sehingga mereka harus diimunisasi dengan lengkap.

Seperti Imunisasi DPT HB untuk bayi diberikan sebanyak 3 kali dan Imunisasi DT untuk usia kurang lebih 7 tahun sebanyak 1 kali. Sedangkan Imunisasi Vaksin TD dewasa untuk usia 19 tahun.

Terkait jadwal sosialisasi di berbagai Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit Negeri maupun Rumah Sakit Swasta, bahkan di tiap sekolah baik tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tergantung dari keadaan dan kondisi.

Dinkes Kota Blitar telah membuat jadwal 3 putaran pada bulan Februari, Juli, dan November 2018. Dan putaran pertama dimulai tanggal 12 Februari 2018. Sasaran ORI defteri untuk usai 1 sampai 19 tahun.

Sementara itu warga lingkungan RT 4 RW 1 Kelurahan Kepanjen Lor menyambut positif Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi ORI difteri ini. Tapi, Antok, seorang warga mengatakan, di lingkungannya belum didatangi oleh petugas kesehatan. (sk)

Musrebangcam Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2019 Ngawi, Jatim Pos. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sine Tahun 2019 digelar di Aula Kecamatan Sine. Kali ini Musrenbang dilaksanakan dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2019 di SKPD Kecamatan Sine, Kamis (08/02).

Acara tersebut dihadiri oleh Muspika kecamatan Sine meliputi Sekretaris Camat Sine, Kapolsek Sine, Danramil Sine dan hadir pula Kades dari 15 Desa seKecamatan Sine beserta perangkat, anggota DPRD Kabupaten Ngawi Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Sine, Ketua BPD dan LPMD Desa Sine, DP3AKB, Badan Keuangan, Pendamping Desa.

Sebelum Musrenbangcam digelar, di masingmasing Desa terlebih dahulu melaksanakan Musrenbang Desa. Berbagai usulan dari desa muncul dalam pelaksanaan

Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pelaksanaan Outbreak Respons Imunization (ORI) di Puskesmas Paron

Ngawi, Jatim Pos Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat bersama, diadakan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan ORI di Puskesmas Paron pada Selasa (06/02) yang dipimpin oleh dr. Liem Hong Bing dari China yang bertujuan menghimbau masyarakat supaya sadar pentingnya imunisasi bagi kesehatan balita khusunya di wilayah Kecamatan Paron.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran muspika Camat, Kepala Desa, Danramil, Kapolsek, Kepala UPT Pendidikan, dan sejumlah Kepala Sekolah wilayah Paron serta tokoh masyrakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam hal ini dr. Liem Hong Bing menjelaskan kepada masyrakat tentang pentingnya Imunisasi Kesehatan bagi balita supaya balita terhindar dari penyakit dan gizi buruk yang sedang banyak melanda dunia, harapan saya bersama pemerintah kegiatan ini supaya diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat demi kepentingan bersama menuju Ngawi Sehat,” imbuhnya.

Kepala Puskesmas Paron menambahkan, adanya kegiatan saat ini dengan kerja samanya Lintas Sektor yang sudah kita bangun, semoga dapat dimanfaatkan dengan baik, kami hanya bisa memberikan yang terbaik program kesehatan di wilayah Kecamatan Paron,” ujarnya.

Kegiatan tersebut didukung oleh 8 Desa di Kecamatan Paron yaitu Desa Tempuran, Dawu, Paron, Jambangan, Jeblogan, Gelung, Ngale, dan Kebon yang menandatangani dukungan tersebut, seluruh jajaran muspika yang datang, Kasek Paron, dan masyarakat. (ren)

“Nanti yang Menjaga Keamanan Pilkada adalah Pesilat”  Bupati Tulungagung Lantik Pengurus IPSI Pilkada nanti bukanlah Polisi, TNI maupun yang Satpol-PP yang menjaga keamanan.

Dirinya berharap agar para pesilat yang berada di Tulungagung menjadi penjaga keamanan saat Pilkada berlangsung nantinya.

“Saya inginya nanti yang menjaga keamanan adalah pesilat, bukan TNI-Polri maupun Satpol-PP,” harapnya. yang terakhir dirinya berpesan kepada perguruan pencak silat untuk tidak bertingkah jumawa. Perguruan yang besar tidak bertindak seenaknya. Sebisa mungkin pesilat bisa menjadi insan berbudi pekerti yang luhur dan jangan sampai karena jumlahnya lebih banyak, perguruan itu bertindak seenaknya, jadilah pesilat yang berbudi pekerti luhur,” tandasnya penuh harap.

Sementara itu ketua IPSI Tulungagung yang baru, Suharto saat kesempatan yang sama mengucapkan hal senada dengan Bupati.

Menurutnya seorang pesilat harus bisa mewarisi sifat luhur pendahulunya dan seorang

pesilat harus berbudi pekerti luhur sebagai mana yang tertuang dalam sumpahnya untuk berkarakter luhur,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kepala BAPPEDA itu.

Di tahun politik ini, IPSI akan bersifat netral, tidak memihak kepada calon tertentu. Pihaknya akan membantu mengamankan jalannya Pilkada bersama aparat keamanan lainya juga tidak akan mengarahkan pada salah satu calon, kita akan menggandeng pihak keamanan untuk menyukseskan jalanya pikada,” tutur Suharto.

Kesempatan yang sama pelantikan itu juga menghadirkan 13 perguruan yang berada di Kabupaten Tulungagung. Tujuannya untuk mencegah terjadinya gesekan yang sering terjadi antar perguruan di wilayah selatan Tulungagung.

Terakhir bagi Semua unsur pencak silat kami undang hingga pengurus ranting, sehingga nanti bisa melakukan pembinaan hingga ke siswanya. (san/hms)

Peresmian Kantor Kecamatan Ngantru

lam menyampaikan program kerja Kecamatan Ngantru yang terus giat dalam melaksanakan program pembangunan di segala bidang.

Camat berharap kepada seluruh pegawai Kecamatan dengan adanya kantor Kecamatan yang baru juga bertambahnya fasilitas yang sudah lengkap dan lebih semangat untuk pelayanan terhadap masyarakat supaya warga merasa senang dan nyaman. (san/hms)

Musrenbangcam ini. Dalam sesi pertemuan ini, Pak Slamet menyatakan,”pembangunan karakter dan budi pekerti anak muda sangat berperan dalam hal ini, beliau juga mengusulkan dan memberi masukan tentang bebeberapa aspirasi pembangunan yang disampaikan kepada Kepala Desa dan perwakilan masyarakat, di antaranya, usulan perbaikan jalandan retorasi Kantor Kecamatan Sine,” ujarnya.

Selanjutnya Kapolsek Sine menghimbau, bahwa sikap saling keterbukaan bagi semua elemen masyarakat, secara

Tulungagung, Jatim Pos. Bupati dan wakil Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, Msi dan wakilnya Drs. Maryoto Bhirowo MM menghadiri peresmian kantor Kecamatan Ngantru pada malam minggu lalu. Acara tersebut dikemas dalam pentas wayang kulit yang di mulai pukul 21.00 WIB dengan dalang Ki Sun Gondrong dari Ds. Mirigambar

otomatis bagi pelaksana yang mengemban tugasnya akan berjalan apa adanya sesuai dengan tujuan yang dicapai, sehingga meringankan tugas bagi para pengawas,” imbuhnya.

Pembangunan Infrastruktur Desa juga harus diperhatikan, anggota DPRD Kabupaten Ngawi, dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa hal yaitu.

“Maksudnya, sangat penting mengedepankan pembangunan Infrastruktur Desa, karena harapan masyarakat tertampung pada Musrenbangcam melalui Camat dan Kades,” tegasnya. (ren)

Kec. Sumbergempol, Kamis (08/02). Hadir dalam acara itu, Bpk. Bupati Tulungagung dan wakilnya, Ketua DPRD Kab. Tulungagung, Muspika Kec. Ngantru (Camat Ngantru Drs. Suyanto, Danramil 0807/ 04 Ngantru Kapten inf Siswanto, Kapolsek Ngantru Akp Maga Fidri), Babinsa Ds. Ngantru Sertu Agus Prihatin, Babinkamtibmas Aiptu Sugi-

Tulungagung, Jatim Pos. Era kepemimpinan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Tulungagung bergeser. Jika sebelumnya dipimpin oleh Handoyo, kini digantikan oleh Suharto. Suharto diberikan kepercayaan memimpin organisasi para jawara itu, menggantikan Handoyo yang telah 4 tahun menahkodai IPSI Tulungagung.

Dalam acara pelantikan kepengurusan yang bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung dengan diberikan pengamanan. Pelantikan pengurus IPSI Tulungagung untuk masa kepemimpinan 2018-2022, Jum’at (2/2) lalu dipimpin oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, iyapun berharap kepada pengurus yang baru untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian, TNI, dan Satpol-PP untuk menjaga keamanan Tulungagung dengan baik.

“Dari IPSI juga harus bekerjasama bersama pihak Kepolisian, TNI dan SatpolPP,” kata Sayhri. Kembali dirinya juga menginginkan, saat

yanto serta Kades se Kab. Tulungagung.

Pagelaran wayang kulit merupakan wujud syukur atas peresmian Kantor Kecamatan Ngantru. Melalui wayang kulit dapat memupuk rasa kebersamaan dalam membangun Desa Ngantru.

Bupati Tulungagung menyampaikan sambutan inti mengucapkap selamat atas

di resmikan nya kantor Kecamatan Ngantru dengan harapan dapat di pergunakan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Iya pun mengutarakan juga bahwa pagelaran wayang kulit malam ini merupakan wujud rasa syukur atas selesainya pembangunan kantor Kec. Ngantru.

Dalam cerita wayang kulit tersebut menjadi wahana da-

SAMBUNGAN

Hal - 11

Desa Sendi ...

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto, berupaya terus agar Desa Sendi merupakan bagian wilayah administratifnya terbukti dengan adanya kunjungan Tim Monitoring Penataan Desa Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penataan Desa Sendi Kecamatan Pacet, yang rencananya bakal diambil alih Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk dijadikan desa adat. Rombongan tersebut, disambut langsung oleh Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasa beserta dinas terkait di rumah dinasnya, Griya Wira Bhakti Praja, Rabu pekan lalu.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam paparan di hadapan tim Monitoring Penataan Desa Provinsi Jawa Timur, menjelaskan ada 4 hal dalam proses dan manfaat pembentukan Desa Adat Sendi.

Pertama, terbentuknya Desa Sendi akan memudahkan pelayanan adminsitrasi, karena selama ini masyarakat harus menempuh jarak 7 km ke pusat Pemerintahan Desa Pacet untuk mendapatkannya. Kedua, Pemda telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) sebesar Rp 2,2 miliar untuk pengembangan desa.

Ketiga, harapan untuk upaya pelestarian adat istiadat dan budaya Majapahit ada pada Desa Sendi. Keempat, desa ini nantinya diharapkan menjadi daya tarik wisata baru yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dijelaskan juga oleh bupati bahwa saat ini masyarakat eksDesa Sendi ingin agar pemerintah mengembalikan keberadaan lahan pada ahli waris. Demikian juga pemerintahan Desa Sendi yang berharap agar model desa adat berbasis nilai luhur budaya lokal bisa hidup kembali.

Selain itu Bupati Mojokerto telah membentuk tim khusus bernama Tim Penataan Desa, yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bagian Hukum, Bagian Adminsitrasi Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan serta camat dan kepala desa Pacet. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga sudah mengajukan ke provinsi, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke pusat untuk mendapat persetujuan Mendagri.

Tim Monitoring Persiapan Desa Provinsi Jawa Timur yang diwakili Rusmiati, dalam sam-

dari halaman 1 butannya menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap rencana pembentukan desa adat ini. “Saat ini di Indonesia tercatat 50 desa adat, salah satunya di Kabupaten Mojokerto (Desa Sendi) yang nantinya akan mewakili Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur sangat mendukung rencana ini,” ujar Rusmiati.

Penerimaan rombongan Tim Penataan Desa Provinsi Jawa Timur di rumah dinas bupati, dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi Desa Sendi yang dipandu langsung oleh Bupati Mustofa Kamal Pasa didampingi jajaran. Spot kunjungan antara lain Situs Keramat Sumber Panguripan Babakan Kucur Tabud dan Putuk Kursi.

Saat ini eks Desa Sendi dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Ngeprih-Ngoetan.

Secara administrasi pemerintahan, Sendi juga telah eksis sejak tahun 1951. Saat itu Desa Sendi diresmikan oleh Gouverment Oost-Java, Resident Soerabaja, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng, Desa Sendi, Oorspronkelijk Opgenomen 1951, yaitu perwakilan pemerintahan Belanda yang berpusat di Surabaya. (din/adv)

Honor Bosda ... pendidikan (Dapodik). Adapun jumlah penerima honor bosda untuk GTT berkisar Rp750 ribu dan PTT berkisar Rp. 650 ribu perbulan.

“Ada beberapa kriteria yang mempengaruhinya, di antaranya karena masa kerja dan harus sudah masuk dalam Dapodik,” kata Rasmani di kantornya, Rabu (14/2).

Lanjut Rasmani, dari jumlah GTT dan PTT yang diprioritaskan berdasarkan kriterianya, guru dan pegawai tidak tetap yang berstatus K-2 ada 300 orang, GTT non K-2 sejumlah 250 orang dan sisanya PTT ada 50 orang. Data tersebut menjadi prioritas dan sudah berdasarkan verifikasi dan validasi jauh sebelumnya. Dijelaskannya, juknis penggunaan dana BOS dia-

tur dalam permendikbud nomor 8 tahun 2017.

Lebih lanjut dijelaskan, baru-baru ini Dinas Pendidikan telah melakukan proses verifikasi dan validasi mulai dari GTT dan PTT di lingkungan SD sampai SMP. Hal ini dilakukan guna memastikan jumlah keseluruhan guru Honda, K-2, standart pelayanan sekolah, masa kerja dan yang sudah masuk dalam Dapodik. “Mulai dari SD sampai SMP, data GTT maupun PTT diverifikasi,” ucapnya.

Tak hanya di situ, kebutuhan guru yang semestinya dibutuhkan seluruh sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Tuban juga didata. Adapun data fixnya Rasmani belum bisa menjelaskan karena menunggu hasil proses verifikasi

Hari Valentine ... razia di lokasi tersebut, satu perempuan terlihat membawa balita. Saat Satpol PP masuk ke dalam ruangan, balita itu tampak tidur pulas di atas kasur.

Sayangnya laki-laki yang bersama sang ibunya itu bukan ayah kandung.

“Bukan pasangan suami istri,” sergah Joko Wiyono, Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Surabaya.

Selain itu, ada satu laki-laki penyandang disabilitas yang juga terjaring razia di dalam kamar bersama seorang perempuan.

“Owalah kok ya sempat,” kata salah seorang pengunjung KenPark yang sedang melihat proses razia tersebut.

Sementara di lokasi kedua, yakni di Hotel Pasar Besar, terjaring 11 perempuan dan 13 laki-laki. Semua pasangan yang terazia dibawa ke kantor Satpol PP Surabaya untuk melakukan tes kesehatan.

Di Lamongan Tepat di hari Valentine, Ra-

bu (14/2/2018), petugas gabungan, Sat Sabhara Provos dan Sat Binmas Polres Lamongan, juga merazia sejumlah hotel dan rumah kos di wilayah kerjanya.

Razia ini mengamankan satu pasangan mesum yang baru masuk kamar 15 menit di Hotel Mahkota. Mereka adalah DN (28) warga Desa Simongagrok, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto dan HN (37) wanita asal Desa Simongagrok, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerta.

“Baru masuk lima belas menit,” gerutu sang laki-laki.

Saat terjaring razia dan pintu kamar dibuka, sang laki-laki kedapatan separuh badan telanjang. Sedangkan si wanita, masih mengenakan pakaian lengkap dengan penutup kepala (jilbab).

Diakui keduanya, mereka adalah pasangan selingkuh kerena sudah sama-sama bersuami dan beristri. Pasangan ini kemudian dibawa ke ruang Sat Sabhara untuk didata dan ke-

dari halaman 1 dan validasi.

“Dari hasil verifikasi ini nanti kita akan mengetahui kebutuhan guru, mulai dari PNS berapa, kekurangannya berapa,” terangnya.

Diakuinya sejauh ini untuk mengisi kekurangan guru pihak sekolah mengeluarkan kebijakan dengan merekom GTT. Berdasarkan data yang dikumpulkan pewarta, di tahun 2015 lalu kebutuhan guru di lingkungan dinas pendidikan Tuban semestinya 5.261 guru.

Namun faktanya hanya ada 3.768 guru yang tercatat dan terdata. Sementara berdasar dari sumber BKD, setiap tahunnya PNS mulai dari guru dan ASN lainnya, jumlah pensiun rata-rata pertahun 300 orang. (min)

dari halaman 1 duanya membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6 ribu. Isi surat pernyataan itu diantaranya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Sang laki-laki nampak tegar dan tidak merasa malu. Sementara si perempuannya tampak menutup wajahnya saat didata petugas.

Bahkan ketika dalam kamar, Nurdiansyah tetap dengan separuh telanjang menemui petugas. Sementara si perempuan ditangani polwan nampak malu dan berusaha terus menutupi wajahnya.

Ia kerap menunduk dan menutup wajahnya dengan jilbab dan tas yang dibawanya.

Petugas Operasi Bina Kusuma 2018 masih melanjutkan operasi dengan membuka semua pintu kamar hotel.

Operasi kemudian dilanjutkan razia ke Hotel Bougenvil, Mahkota 2, Wijaya, Arut, Kabila termasuk sejumlah rumah kos.

Di beberapa tempat lainnya, petugas tidak menemukan pasangan selingkuh.

1.449.628 Warga ... hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur sesuai item yang ditetapkan pemerintah.

Untuk bansos rastra akan berupa telur dan beras. Dua komoditas ini dipilih berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa belanja terbesar dari masyarakat kurang mampu kebutuhan terbesar adalah pada beras dan telur.

Jangan Dipotong Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM meminta program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BP NT) sampai ke tangan masyarakat secara utuh dan tidak dipotong. Hal ini dikarenakan pelaksanaan rastra dan BPNT pada tahun ini berjalan secara paralel/dual system.

“Rastra dan BPNT satu kesatuan dan tidak ada uang tebusnya jadi gratis tinggal ambil,” kata Sukardi, sapaan lekatnya saat membuka Rakor Launching dan Sosialisasi Program Bansos Rastra dan BPNT Provinsi Jatim TA 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (15/2).

Sukardi mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas, program rastra diubah dari pola subsidi menjadi pola bantuan

sosial (pangan). Bansos pangan ini disalurkan dalam bentuk natura (beras) atau non tunai.

“Bansos rastra ini berupa beras berkualitas medium yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat/KPM sejumlah 10 kg setiap bulan tanpa biaya tebus, kemudian BPNT ini nantinya dibelikan seperti telur dll,” katanya.

Terhadap penyaluran rastra dan BPNT ini, Sukardi meminta kepada tim di daerah untuk terus melakukan sosialisasi hingga tingkat kepala desa untuk jangan ada lagi potongan. Termasuk jangan ada lagi kasus membagi dua bantuan dikarenakan ada masyarakat yang belum dapat.

“Insya Allah kasus dibagi dua ini tidak akan terjadi lagi mengingat sekarang jumlah rastra dan BPNT benar-benar didata secara rinci dan jumlahnya juga dilebihkan,” katanya.

“Jumlah ini tergolong masih rendah, untuk itu rakor hari ini sengaja dilakukan untuk mempertemukan semua komponen untuk saling diskusi dan mencari solusi bersama terkait problem rastra dan BPNT di Jatim,” jelasnya.

Ditambahkannya, angka kemiskinan di Jatim terus menurun. Tercatat hingga September 2017 jumlah penduduk

Penerimaan CPNS ...

Pemprov Jatim sendiri memastikan akan membuka 1.900 lowongan CPNS. Padahal biasanya lowongan pegawai pemerintah ini maksimal hanya 500 orang. Belum lagi rekrutmen yang juga dilakukan Pemkab dan Pemkot di seluruh Jawa Timur.

“Sesuai petunjuk pusat, kuota CPNS didasarkan pada PNS yang pensiun hingga Oktober nanti,” jelas Kepala BKD Jatim, Siswo Heroetoto, Senin (12/ 2/2018).

Tahun ini, jumlah PNS yang pensiun di lingkungan Pemprov Jatim sebanyak 2.200 orang. Namun setelah dilihat yang pensiun hingga Oktober sebanyak 1.900 orang. Posisi mereka harus digantikan pegawai baru. Namun persetujuan kuota oleh pusat itu akan dilihat kemampuan keuangan daerah.

“Kuota paling banyak nanti

tetap kebutuhan guru. Apalagi jenjang SMA/SMK di bawah Pemprov Jatim,” ujar Siswo.

Selain itu perawat dan tenaga medis juga mendominasi, selain tenaga teknis lainnya, terutama tenaga akutansi dan IT. Pemkot Surabaya Untuk pelamar CPNS di Pemkot Surabaya diprediksi akan mencapai 25.000 pendaftar. Ini karena selain makin banyak lulusan sarjana yang menganggur, juga sudah lama Pemkot Surabaya tidak merekrut pegawai baru.

Terakhir Pemkot Surabaya menggelar tes CPNS pada 2014 lalu. Saat itu pelamar menembus 20.000.

“Namun saat verifikasi dokumen, kampus, dan nilai, biasanya tinggal separo,” ungkap Kepala BKD Kota Surabaya Mia Shanti Dewi, belum lama ini.

Sharla Martiza ... tombol I want You. Namun di akhir season Coach Agnes Monica dengan cepat menekan tombol I want You. Ini berarti Agnes menginginkan Sharla Martiza untuk lanjut ke season selanjutnya.

Mengobati rasa penasarannya, Agnes kemudian bertanya kepada Sharla jenis lagu apa saja yang disukainya. Sharla menja“Razia ini kami lakukan untuk ketertiban dan keamanan pada momen operasi bina kusuma 2018,” kata KBO Sat Sabhara, Ipda Sudibjo saat memimpin razia.

Menurut Sudibjo, operasi tidak hanya dilakukan pada hari H valentine, namun dilaksanakan rutin dengan waktu acak.

Targetnya bukan hanya hotel dan rumah kos. Semua lini menjadi sasaran operasi. (ist)

wab bahwa dia suka lagu-lagu qasidah, kemudian Agnes langsung meminta untuk menyanyikan lagu qasidah tersebut dan Sharla menyanyikan lagu ‘Assalamu Alayka’ milik Maher Zain.

“Uuuuuh bagus sekali, stabil,” lontar Agnes Mo. “Kamu suaranya membius,” tambah Tulus yang juga menjadi juri The Voice Kids season 2.

Karena menjadi viral, penyanyi aslinya Maher Zain bahkan ikut terpukau dengan lantunan salawat dari Sharla. Pada saat babak semifinal, Sharla berkesempatan ditelepon oleh Maher Zain. Maher Zain mengungkapkan jika dia senang dan takjub saat Sharla menyanyikan lagunya yang kemudian diunggah di instagram pribadinya, dan telah ditonton oleh 3,5 juta follower dari seluruh belahan dunia.

dari halaman 1 miskin di Jatim mencapai 4.405,27 ribu orang atau 11,20 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 4.617,01 ribu orang atau 11,77 persen. “Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Jatim turun sebanyak 211.740 jiwa,” katanya.

Peran komoditi makanan terhadap tingkat kemiskinan ini jauh lebih besar dibanding komoditi lain yakni 73,96 persen.

Sedangkan peran komoditi lain seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan sebesar 26,04 persen.

Untuk itu, lanjutnya, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara kontinyu, terpadu dan simultan. Hal ini menjadi upaya serius pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, dan Urusan Pemerkntahan Daerah Kemendagri. Juga, Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Kepala Sub Divre Bulog seJatim, serta tim koordinasi bansos pangan kab/kota se-Jatim. (nam/hms)

dari halaman 1 Surabaya sebenarnya memerlukan banyak pegawai baru.

Menyusul ada sekitar 700 pegawai yang tahun ini pensiun.

Separo lebih adalah para guru yang pensiun. Makanya saat pendaftaran CPNS nanti, formasi guru paling banyak.

Saat ini, Mia menunggu kuota yang akan diberikan pusat untuk formasi CPNS Surabaya.

Empat tahun lalu, ada 22.000 pelamar mendaftar CP NS Surabaya. Pemkot Surabaya menggandeng ITS sebagai asesment. Surabaya saat itu berhak membuat soal tes CPNS untuk tes keahlian bidang (T KB). Untuk tes keahlian dasar (TKD) pusat yang buat.

Namun dari 22.000 pelamar waktu itu, hanya 10.000 yang dinyatakan lolos adminstratif dan berhak mengikuti tes CPNS. Tahun ini diprediksi juga akan mirip. (ist)

dari halaman 1 Pemilik nama asli Sharla Martiza Isya’iah Putri, ini ternyata masih sangat belia. Lahir di Jombang, 07 November 2003.

Konon, sejak kecil Sharla sudah sering juara lomba Qiraah (baca Al Quran).

Bakat menyanyi Sharla mulai diasah sejak masa playground. Ia seringkali ditunjuk sang guru untuk bernyanyi dalam acara yang diselenggarakan sekolah. Sejak saat itu ia mulai percaya diri tampil di atas panggung, Sharla mulai rajin ikut lomba menyanyi di kecamatan dan kabupaten hingga akhirnya ia berhasil menyabet juara 1.

Kini, predikat yang lebih tinggi telah ia raih, yakni menjadi juara ajang pencarian bakat menyanyi ‘The Voice Kids Indonesia’ musim kedua yang ditayangkan di stasiun televisi GTV pada tahun 2017. (yus)

Hal - 12 Edisi No.278 Tahun XVI ~Minggu IV Pebruari 2018



Rapat Sosialisasi RIP Pariwisata Provinsi Jatim 2017-2032

625.729 Wisatawan Asing Berkunjung ke Jatim kebijakan terpenting di dalamnya memuat perwilayahan destinasi pariwisata di mana di Jawa Timur ditetapkan 5 DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi), 19 KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) dan 182 daya tarik wisata provinsi.

“Saya berharap rapat sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan benar-benar menghasilkan keterpaduan dan keselarasan serta bersinergi dengan dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan berpedoman pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2017 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Jawa Timur 20172032,” tambahnya.

Pembukaan Rapat Sosialisasi Peraturan Daerah nomor : 6 tahun 2017 oleh Sekretaris Disbudpar Jatim Sinarto, S.Kar, MM. WISATAWAN Asing yang berkunjung ke Jawa Timur selama 2017 sebanyak 625.729 wisatawan. Ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebanyak 618.615 kunjungan. Dari jumlah kunjungan ini, perolehan devisa diprediksi mencapai US $ 519,42 juta mengalami kenaikan sebesar 1,07% dibanding tahun 2016 sebesar us$ 573,90 juta.

“Sedangkan prediksi kunjungan wisatawan nusantara sejumlah 58.649.178 meningkat 7,48% dari tahun 2016 sejumlah 54.565.006 kunjungan,” ujar Kadisbudpar Jatim pada pada pembukaan Rapat Sosialisasi Peraturan Daerah nomor : 6 tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIP) Provinsi Jawa Timur 20172032. Kegiatan berlangsung di Ollino Garden Hotel Kota Malang, tanggal 12-13 Pebruari 2018.

Dalam amanat yang disampaikan Sekretaris Disbudpar Jatim, Sinarto, S.Kar, MM, Kadisbudpar mengemukakan, Pariwisata juga ikut memberikan kontribusi terhadap perekonomian, salah satunya dapat dilihat dari perolehan PDRB Pariwisata di tahun 2017 sampai dengan akhir 2017 sejumlah 117,428 trillyun rupiah atau berkonstribusi sebesar 5,82% dari total PDRB Jawa Timur sebesar 2.019,19 trilyun rupiah.

“Semua keberhasilan tersebut, bukan hanya hasil kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semata, melainkan hasil kerjasama yang sinergis dengan beberapa organisasi perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota, instansi terkait, para stakeholders pariwisata dan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena kesungguhan dari semua pihak menangani dan memberikan dukungan secara optimal pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang terarah, dan terukur, kerjasama terpadu dan sinergis amatlah diperlukan sehingga pertemuan ini menjadi sangat penting dan memerlukan perha-

tian khusus bagi kita semua.

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur akan lebih terarah pencapaiannya baik jangka panjang maupun jangka menengah sebagaimana termuat dalam dokumen rencana induk pembangungan kepariwisataan provinsi jawa timur yang telah selesai di susun ditahun anggaran 2016 bila kita melakukan

secara konsisten.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan tersebut dapat dicapai melalui 4 pilar yaitu meliputi : pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Adapun salah satu arah

Dokumen Perda 6/2017 Maksud diadakannya rapat

sosialisasi ini adalah menginformasikan kepada stakeholders, perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat Jawa Timur tentang Dokumen Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan (RIP) Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2032 yang telah disyahkan dan memiliki kekuatan hukum; Selain itu sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan kepariwisataan yang bor deress dan multi sektoral di jatim; sebagai pedoman dalam mewujudkan keselarasan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata lintas provinsi dengan kabupaten/ kota di Jawa Timur; Pelaksanaan Rapat Sosialisasi dilaksanakan Hari Senin – Selasa tanggal 12-13 Pebruari 2018 di Ollino Garden Hotel

Jl. Aris Munandar nomor 4-45, Klojen Malang.

Jumlah peserta seluruhnya 120 orang, yang terdiri dari : Perangkat daerah provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur yang membidangi pariwisata, stakeholders pariwisata, masing-masing 1 (satu) orang; Kepala Bidang dan unit pelaksana Tehnis dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; Kepala seksi bidang dan unit pelaksana tehnis dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; Pengorganisasian kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan seluruh unsur bidang teknis dan unit pelaksana tehnis. (nam)