Jtpos 280

ISSN : 1412-7490

Edisi No.280 Tahun XVI ~Minggu I Maret 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Paling Mudah Berbisnis di Jatim 

Peringkat Pertama di Indonesia

PEMBACA pasti masih ingat dengan kisah Pelakor (perebut laki orang) di Tulungagung, Jawa Timur, yang dilempari uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribuan. Jumlahnya konon mencapai Rp500 juta-an.

Hal itu dilakukan Ovie alias Bu Dendy terhadap Nylla Nilala yang dituduh selingkuh dengan suaminya. Dalam video yang kini viral itu, tampak Ovie memaki-maki Nylla, wanita yang merupakan sahabatnya dengan bahasa Jawa.

Ovie yang bernama asli Rovi Solikah (29 tahun) sangat marah setelah mengetahui ada bukti transfer uang dari Dendy ke Nylla beberapa kali, mulai Rp5 juta, Rp10 juta, Rp15 juta hingga mencapai total Rp500 juta. Uang itu ditransfer, dan ada juga yang diserahkan secara tunai, dan akhirnya bisa dipakai membeli rumah.

LEE Kuan Yew Institute (LKYI) yang bermarkas di Singapura melakukan penelitian investasi dan bisnis di berbagai Provinsi di Indonesia. Indikator yang diambil diantaranya : daya tarik bagi investor, keramahan bisnis dan kebijakan pemerintah setempat (Pemprov). Hasilnya Provinsi Jawa Timur terbaik di Indonesia.

“Tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Jawa Timur menduduki ranking pertama di Indonesia. Ini tidak terlepas dari usaha Pemprov Jatim dalam memberikan layanan terbaik kepada dunia usaha dalam berbisnis di provinsi ini,” ujar Kepala Biro Humas Pemprov. Jatim, Drs Benny Sampir Wanto.

Urutan berikutnya, yaitu Jawa Barat peringkat kedua dan disusul Jawa Tengah nomor ketiga. Sementara itu, DKI Jakarta menduduki ranking ke-empat, dan Yogyakarta pada urutan kelima.

Ditambahkan, nilai pemeringkatan masing-masing provinsi, yaitu Jatim sebesar 1,795, diikuti Jabar 1,720, dan Jateng 11449. Sedangkan nilai DKI sebesar 1,325 dan DIY 1,056.

Hasil pemeringkatan kemudahan berbisnis oleh LKY Institute tsb, jelas juru bicara Pemprov. Jatim ini, dilakukan pada penelitian bulan April s.d. September 2017 dengan tiga indikator yang diambil,

Bersamb ke hal. 11

Bersamb ke hal. 11

Ayah Cabuli Anaknya Hingga Hamil

Tuban, Jatim Pos – Kelakukan Bejat ayah terhadap putrinya terjadi di Kabupaten Tuban. Pria ber-

inisial CP 37 tahun mencabuli putrinya AIV 16 tahun hingga berkali-kali. Peristiwa ini terjadi Kelurahan Sidorejo,

Kecamatan Tuban.

Ayah yang menyandang status duda ini rela gelap mata demi memenuhi hasrat birahinya sejak bercerai beberapa tahun yang lalu. Ayah “predator” ini melakukan aksinya semenjak AIV masih dibangku kelas 3 SMP hingga masuk kelas 1 SMA. Dari keterangan Kapolres Tuban, AKBP Sutrisno dalam jumpa pers, Kamis (22/02) keduanya tinggal serumah karena sang ibu bercerai.

Modus tersangka berpurapura menemani tidur putrinya lalu memeluk dan menBersamb ke hal. 11

Produk unggulan Jawa Timur diikutkan pameran dalam berbagai event dalam dan luar negeri.



PU Bina Marga Jatim:

Kalau Ada Jalan Rusak Silahkan Difoto Surabaya, Jatim Pos Banyaknya jalan provinsi yang rusak membuat Dinas PU Bina Marga Jatim, gerah juga. Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Gatot Hadi Sulistiyo pun meminta masyarakat dan pengguna jalan memfoto kondisi jalan rusak tersebut dan melaporkannya. Tidak hanya itu, lokasi jalan rusak itu juga disebutkan, untuk memudahkan penanganannya.

PU Bina Marga Jatim mempersilahkan masyarakat yang mengetahui Bersamb ke hal. 11



Dugaan Korupsi di PD Pasar Surya

Meski Membantah, Bambang Tetap Ditahan Surabaya, Jatim Pos Mantan Direktur Utama PD Pasar Surya,Michael Bambang Parikesit resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Bambang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,8 Miliar.

Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan.

Bambang Parikesit diduga terlibat kasus korupsi dana revitalisasi peremajaan atau pembangunan PD Pasar Michael Bambang Parikesit.

Apache Camp, Kampung Indian di Kota Batu BUAT kamu-kamu yang lagi nyari spot selfie cantik di Kota Batu, Wana Wisata Coban Talun bisa jadi spot andalan. Untuk menuju ke lokasi ini hanya menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat Kota Batu.

Tak hanya menyuguhkan panorama alam dan air terjun, Apache Camp menjadi jujugan para pecinta selfie loh. Berdasarkan informasi yang

dihimpun Jatim Pos, Apache Camp ini merupakan penginapan yang terinspirasi dari Perkampungan Indian, tempat tinggal dari suku asli Amerika Serikat bagian barat.

Bangunan yang berbentuk kerucut lancip dengan ornamen kayu dan bambu dibuat mirip seperti tempat tinggal asli Suku Indian ini memikat hati para wisatawan untuk menginap

Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf (topi putih) saat memantau kondisi jalan rusak di jalan Raya Kraton, Pasuruan, Jawa Timur.

atau hanya sekedar berselfie ria.

Hamparan bunga-bunga dan pohon pinus dijamin membuat nyaman Bersamb ke hal. 11

Anak Agung Arsanti, pengunjung Apache Camp di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Bersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Surabaya Bangun Kebun Raya Mangrove Terbesar Pertama dan Terlengkap di Dunia PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan Kementerian PU Perumahan Rakyat dan Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) berencana akan membangun Kebun Raya Mangrove (KRM) yang dipastikan menjadi pertama terbesar dan terlengkap di dunia. Kebun raya itu, nantinya akan menempati lahan di sekitaran pesisir pantai Gunung Anyar Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan proyek yang akan membanggakan bagi warga Surabaya ini ditargetkan akan mulai berjalan pada tahun ini. Luasan KRM nantinya akan mencapai lebih dari 100 hektar, sedangkan untuk pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini, sedang dilakukan pembebasan lahan untuk luasan KRM. “Tahun ini kita bebaskan 30 hektar, nanti gandeng sama tanah kita yang 30 hektar.

Tahun depan, kita bebaskan

30 hektar. Jadi, kalau nanti bisa ngumpul bisa lebih dari 100 hektar,” kata Wali Kota Risma, usai melakukan audensi bersama Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) di ruang kerjanya, (Kamis, 22/2).

Wali kota Risma mengungkapkan, proses pembentukan KRM nanti akan dibantu dengan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kawasan ini akan lebih intensif, selain menjadi kawasan observasi juga menjadi pusat pengkajian dan penelitian.

“Kenapa butuh LIPI, ka-

rena nanti dihitung umurnya (Mangrove) berapa, kayak gitu semua dengan teori,” imbuhnya.

Disamping itu, kata Wali Kota Risma, di kawasan KRM ini nanti akan dibangun jembatan bambu yang melintas di atas bozem (waduk). Jembatan ini akan menghubungkan antara Kebun Raya Mangrove dengan Mangrove Information Center (MIC) Wonorejo.

Pengembangan wilayah mangrove ini dipastikan menjadi KRM yang pertama di dunia. wilayah Surabaya banyak

KPK fan Risma Cek Mobil PMK Canggih Pertama di Indonesia

(foto:Humas Pemkot)

Mobil PMK terbaru jenis Bronto Skylift F104 HLA saat launching di Balai Kota Surabaya, Rabu (28/2) WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi komisioner KPK mengecek mobil pemadam kebakaran terbaru di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Rabu (28/2). Mobil terbaru berjenis Bronto Skylift F104 HLA itu langsung diuji coba di hadapan komisioner KPK, sehingga dia merasa kagum dengan mobil baru produk Finlandia yang merupakan pertama di Indonesia.

Pada saat itu, personil Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya juga melakukan simulasi dan muter di depan Balai Kota Surabaya menggunakan Bronto Skylift. Wali Kota Risma pun memberikan arahan supaya tidak perlu ragu dan khawatir tidak bisa melewati beberapa ruas jalan di Surabaya. Ia memastikan hampir semua ruas jalan di Surabaya bisa dilewati oleh Bronto meskipun kerangka mobil itu sangat besar. “Jadi, tidak perlu khawatir tidak bisa lewat di jalanan,” kata Risma di sela-sela mengecek mobil itu.

Makanya, pagi ini Wali Kota

Risma langsung melakukan simulasi apabila mobil Bronto itu lewat di jalanan Surabaya. Ia meminta belok dan lewat di jalan yang agak kecil muter di depan Balai Kota Surabaya. “Ini tadi tak coba, kami coba belok, ternyata roda depannya bisa main, sehingga lebih mudah untuk beloknya. Tadi jalannya juga kecil bisa, tapi memang kalau pengamanannya, butuh kaki yang cukup lebar. Aku belajar ini, aku belajar khusus untuk mobil PMK ini,” terangnya.

Menurut Wali Kota Risma, Kota Surabaya sangat butuh pada mobil itu karena sudah banyak dibangun gedung-gedung bertingkat yang menjulang tinggi, sehingga dia ingin mempunya alat atau mobil yang bisa menjangkau gedung-gedung tinggi itu. Terutama dalam hal penyelamatan korban ketika terjadi kebakaran. “Meskipun gedung bertingkat itu sudah punya pengamanan sendiri, tapi kita juga butuh menyelamatkan korban, nah alat itu solusinya. Itu yang paling

penting bagi saya, punya alat itu,” kata dia.

Namun begitu, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu memastikan alat itu sudah cukup satu saja, karena hanya akan dibutuhkan pada saat-saat tertentu atau kondisional. Pengadaan mobil itu pun tidak sembarangan, karena dia mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa kepala dinas pemadam kebakaran di berbagai negara di dunia.

“Mereka (Kepala Dinas PMK luar negeri) pun sempat tanya, jalanmu lebarnya berapa? Dan ternyata cukup lah di Surabaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Bambang Vistadi mengatakan mobil canggih itu didatangkan khusus dari Finlandia, dan tiba di Surabaya pada Bulan November 2017. Mobil itu dapat menampung 5 orang dengan berat sekitar 500 kilogram.

Mobil Bronto Skylift ini memiliki panjang 17,5 meter, tinggi 4,05 meter, dan lebar 2,6 meter. “Mobil jenis Bronto Skylift milik Surabaya ini merupakan yang pertama di Indonesia. “ kata dia.

Bambang menjelaskan, kelebihan mobil ini bisa menjangkau ketinggian 104 meter atau sekitar 25 lantai gedung bertingkat. Mobil ini pun bisa digunakan untuk pertempuran outdoor maupun untuk penyelamatan korban kebakaran. “Jadi, kalau nanti ada bangunan bertingkat yang kebakaran, kita sudah proteksi dengan menggunakan alat ini,” ujarnya. (Gatot.S/JTMP)

Wakil ketua Yayasan Kebon Raya Indonesia (YKRI) Alexander Sonny Kerraf (kiri) usai beraudiensi dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini diruang kerja Walikota, salah satu sudut asri hutan mangrove Wonorejo Surabaya (kanan) (foto:Gatot.S/JTMP) berada di wilayah pesisir pantai yang harus mendapatkan perlindungan dari abrasi dan banjir rob dengan hutan mangrove.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia ( YKRI ) Alexander Sonny Kerraf mengatakan saat ini luasan lahan yang sudah dimiliki oleh Pemkot Surabaya sekitar 60 hektar.

“Kita akan mulai membangun dan mengembangkan masterplane nya. Selanjutnya, kami akan mulai membangun 60 hektar itu.” Ujar Mantan Menteri Lingkungan Hidup tersebut.

Rencananya, kata dia, KRM ini selain menjadi kawasan konservasi berbagai spesies mangrove, juga menjadi wa-

hana rekreasi yang green untuk warga Surabaya. Selain, desainnya ramah secara lingkungan juga akan ramah secara sosial. “Nanti juga akan dilengkapi dengan jogging track, kanal-kanal sampan, dan dilengkapi dengan rekreasi untuk anak-anak,” paparnya.

(Gatot.S/JTMP)

Pemkot Surabaya Merawat dan Mengobati Orang Gila

Para penyandang PMKS saat dipulangkan ke daerah dan keluarga masing-masing setelah dirawat di Liponsos Keputih (27/2) (foto:HumasPemkot) DI TENGAH maraknya razia orang gila di berbagai daerah, langkah berbeda dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Melalui tangan dingin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk orang gila terus dirawat dan diobati.

Apabila sudah dinyatakan sembuh oleh tim dokter, langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Proses pemulangan PMKS tersebut dilakukan Selasa pagi (27/2).

Wali Kota Risma memimpin langsung pemberangkatan atau pemulangan para PMKS yang diantar menggunakan bus dan mobil.

Wali Kota Risma mengatakan sudah sekian lama para PMKS

itu tinggal bersama Pemerintah Kota Surabaya di Liponsos. Dan saat ini, pihak dokter telah menyatakan bahwa mereka bisa kembali ke daerah asalnya masing-masing. “Hari ini yang dipulangkan 90 orang,” kata Risma seusai pemulangan PMKS di Taman Surya.

90 orang itu terdiri dari 22 orang gelandangan dan pengemis, sedangkan sisanya 68 orang psikotik. Mereka berasal dari berbagai daerah, diantaranya dari Jawa Timur 19 gelandangan dan pengemis serta 23 orang yang psikotik, dari Jawa Barat 18 psikotik, Jawa Tengah 2 orang gelandangan dan pengemis serta 18 orang psikotik, DKI Jakarta 1 orang gendangan dan pengemis serta 2 orang psikotik, Banten 3 orang psiko-

tik, Lampung 2 orang psikotik, Bali satu orang psikotik dan Sumatera Selatan satu orang psikotik.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma meminta kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Surabaya untuk memberitahukan kepada keluarganya supaya mengurus BPJS. Sebab, Pemkot Surabaya akan mengirimkan surat kepada Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan untuk mereka dibuatkan BPJS. “Tolong diurus saja supaya mereka bisa terus minum obat,” ujarnya.

Binatang Saja Kita Rawat Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu juga memastikan pihaknya akan terus berusaha merawat dan mengobati serta menggalakkan pemulangan para PMKS ke daerah asalnya masing-masing.

Sebab, saat ini kapasitas daya tampung Liponsos sudah tidak memadai. Bahkan, saat ini di Liponsos masih tersisa sekitar 1.485 orang, sehingga akan terus dilakukan pemulangan.

Oleh karena itu, Wali Kota Risma mohon dengan sangat supaya tidak ada lagi PMKS yang dibuang di Surabaya. Ia meminta untuk merawat para penyandang PMKS itu, karena dia menilai berdosa apabila membuang manusia. (fred)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Pemerintah Belum Mencabut Larangan Penggunaan Cantrang SAMPAI hari ini pemerintah belum mengeluarkan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang. Karena itu, nelayan masih diperbolehkan menggunakan alat tangkap cantrang sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Hal itu dipertegas oleh pernyataan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jatim Heru Tjahjono yang mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum resmi menarik larangan cantrang.

Jadi Pemprov Jatim masih menunggu dan memantau perkembangan.

Dijelaskan, di Jatim terdapat 252 ribu nelayan. Lebih dari 1.000 nelayan menggunakan cantrang. ”Yang sudah mengganti alat tangkapnya sekitar 300 kelompok nelayan dengan anggaran APBN. Mereka menggunakan gillnet, jaring millenium, pancing dan bubu. Mereka tersebar di Tuban, Lamongan, Probolinggo,” kata Heru di Surabaya.

Hingga kini di Jatim, sebanyak 1.331 alat tangkap pengganti cantrang disebar. Alat itu diberikan kepada nelayan dengan hasil tangkapnya di bawah 10 Gross Ton (GT).

Sementara itu, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman menambahkan, bahwa larangan cantrang memang tidak dicabut. Juga tidak ada perubahan zona jalur penangkapan ikan.

Pelarangan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Meski polemik penggunaan cantrang belum berkesudahan, namun pemerintah menegaskan, belum mencabut larangan itu. Nelayan masih boleh menggunakan alat tangkap cantrang tersebut.

Agus menegaskan, pihaknya tak akan mencabut larangan itu. Keputusan Pemerintah hanya memperpanjang masa pemakaian cantrang hingga nelayan beralih ke alat tangkap lain. Intinya pengguna cantrang harus digerus, namun tanpa batas waktu.

“Silakan melaut menggunakan cantrang, tapi penggunanya jangan bertambah,” ucap dia.

Tercatat di Data Sistem Aplikasi Informasi Perizinan Daerah (Simkada) KKP, ada 2 ribu lebih kapal pengguna cantrang di wilayah Pantura. Rinciannya 955 kapal berasal dari Jawa Tengah, meliputi wilayah Rembang, Batang, Tegal dan Pati. Mayoritas dari kapal-kapal itu memiliki kapasitas lebih dari 30 gross ton (GT).

Sisanya, sebanyak 1.100 unit kapal cantrang beroperasi di daerah Lamongan, Jawa Timur. Mayoritas, kapasitas kapal di bawah 30 GT. Sebelumnya, pemerintah sepakat tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka

selesai.

“Ini dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa,” kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Keputusan perpanjangan dan peralihan di waktu yang sama ini dikatakan untuk melindungi nelayan di Tanah Air. Terutama para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada peralatan tradisional. Susi berharap agar para nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah.

“Kalau sampeyan bandel terus nelayan tradisional marah, Pak Jokowi kan juga susah. Jadi tolong kompromi ini dipatuhi,” kata Susi.

Sementara itu Nelayan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, rupanya masih ada yang menggunakan cantrang saat melaut. Tapi hanya dalam jumlah kecil yaitu 28 nelayan, padahal jumlah total penangkap ikan di kabupaten ujung timur Madura itu mencapai 41 ribu nelayan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten

Sumenep, Arif Rusdi, menuturkan nelayan yang masih menggunakan cantrang itu hanya ada di wilayah Kecamatan Pragaan atau di perbatasan Sumenep dan Pamekasan, sementara nelayan di pesisir lain tidak ada yang menggunakan alat tangkap tersebut.

“Apalagi nelayan kepulauan seperti di Masalembu, malah sangat anti cantrang,” terang Arif.

Arif mengaku sudah mensosialisasikan kepada sejumlah nelayan tersebut untuk mengganti alat tangkap, sebab diperbolehkannya penggunaan cantrang itu berjangka waktu.

Dia mengaku sudah meminta kepada nelayan tersebut agar berganti ke alat tangkap ramah lingkungan.

“Bukan hanya ikan besar, ikan-ikan kecil juga akan terangkut alat tangkap itu. Maka dari itu, solusinya memang harus ganti alat tangkap,” ungkap Arif.

Penggunaan cantrang juga diyakini akan berdampak pada pendapatan nelayan kecil. Kata Arif, nelayan kecil akan menjerit ketika hasil tangkapan ikan menipis akibat penggunaan cantrang. Karenanya, nelayan yang punya modal besar diharapkan memerhatikan nasib nelayan kecil.

Mengenai bantuan alat tangkap, lanjut Arif, dipastikan tiap tahun selalu ada, baik dari pemerintah pusat, pemprov maupun pemda. Meski pun begitu, Arif menyebut tidak semua nelayan bisa terakomodir dalam program tersebut, karena pasti disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Nelayan tinggal mengajukan untuk mendapatkan bantuan itu, tentu kita proses sesuai prosedur,” tandas mantan Kepala Dinas Peternakan Sumenep itu. (bidangtangkap)

Wartawan Situbondo Dapat Kue Tar Dari Bupati

Bupati H.Dadang Wigiarto,SH dan Wakil Bupati Ir.H.Yoyok Mulyadi,M.Si (kanan) menyerahkan potongan kue tar ke salah satu wartawan. (Asad)

Situbondo, Jatim Pos. Pemkab Situbondo mengajak awak media memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke 32, dalam suasana keakraban dan kesederhanaan, Kamis (22/2/2018).

Acara yang digelar di Pendopo Bupati Situbondo jalan Kartini No.1 itu diikuti puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Situbondo, beserta keluarga besar Bagian Humas Setda Situbondo. Turut hadir pula Bupati H.Dadang Wigiarto,SH dan Wakil Bupati Ir.H.Yoyok Mulyadi,M.Si secara langsung.

Bupati Situbondo H.Dadang Wigiarto, berkenan memotong kue tar yang sangat istimewa yang bertuliskan selamat HPN Ke-32 dan memberikannya kepada wartawan senior, Zaenal sedangkan Wakil Bupati Ir.H.Yoyok Mulyadi, juga memotong kue tar diberikan pada Zaini Zain. Serta para jurnalis lainnya juga mendapatkan kado istimewa berupa coklat.

Wakil Bupati Situbondo Ir.H.Yoyok Mulyadi,M.Si dalam sambutannya mengatakan, pers merupakan profesi dengan tanggungjawab yang berat. Sebab, menyajikan data yang valid bukan sekedar berita dengan kinerja yang berintegritas. Selama ini, kata Wakil Bupati, sudah terjalin hubungan yang baik antara insan pers dan pemkab.

Kabag Humas dan Protokol, H.Imam Hidayat menyebutkan, sinergitas antara awak media dengan Humas Setda Pemkab Situbondo sudah lama terbangun. Pihaknya berharap dengan momen HPN, insan pers yang ada di Situbondo lebih profesional dalam menjalankan pengabdiannya.

Sementara, Bupati Situbondo H.Dadang Wigiarto,SH dalam sambutannya mengatakan, sambutan tadi yang disampaikan oleh Wabub, telah menggambarkan keseriusan Pemerintah dalam membangun spot-spot wisata. Ditambahkan Bupati H.Dadang Wigiarto, tulisan teman-teman Wartawan ibarat pedang. Maka dari itu kita bersama-sama membangun karya dengan tulisan yang positif pada dunia pariwisata di Kabupaten Situbondo,” ujarnya. (Asad)

RSUD Sumenep Tegaskan Kembali Jam Kunjung Kenalkan Produk Unggulan di Batik On The SEA

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep

Sumenep, Jatim Pos. Sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Bupati dan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep selalu mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, pelayanan kesehatan yang paripurna, tidak membeda bedakan status sosial pasien.

“Apapun status pasien, penjaminan ataupun membayar mandiri, pasien ruang perawatan VIP maupun kelas III, dengan status sosial apupun

dilayani sesuai standar mutu pelayanan, semangat kami adalah melayani. Setiap tahun kami melakukan evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan sesuai tekad kami untuk menjadi yang terbaik, dikagumi dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat, sesuai visi RSUDMA,” terang Direktur RSUDMA dr. Fitril Akbar kepada RSUD Sumenep.com.

Bentuk kebijakan yang berhubungan dengan pasien yang akan mendukung pelayanan RSUDMA yaitu jam kunjung pasien dalam sehari di RSUDMA ada dua kali yaitu pada Siang dan Sore hari. Pada Siang hari dimulai pukul 10:00 WIB – pukul 12:00 WIB, se-

dangkan pada Sore hari dimulai dari pukul 16:00 WIB – pukul 20:00 WIB. Selain itu diberlakukan juga tata tertib pada saat melakukan kunjungan atau menunggu pasien yaitu seperti tidak berbica atau tertawa terlalu keras sehingga mengganggu pasien yang lain, jumlah penunggu pasien maksimal dua orang, tidak meludah di lantai atau sembarang tempat serta tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Kebijakan jam kunjung pasien menurut dr. Fitril semangatnya adalah membangun suasana kondusif lingkungan pengobatan dan untuk menciptakan rasa nyaman dan tenang bagi pasien. ”Dokter dan perawat juga menjadi lebih konsentrasi dalam bekerja.

Konsentrasi ini dibutuhkan agar pelayanan menjadi optimal. Sehingga yang diuntungkan dalam aturan jam kunjung ini sebenarnya adalah pasien yang di rawat. Untuk itu kami sangat berharap kepada masyarakat, kepada semua kalangan agar mau bekerjasama,” pinta dr. Fitril. (rul, nan, man)

Bupati dan Wabup Sumenep mengunjungi pengrajin batik.

Sumenep, Jatim Pos. Bupati Sumenep A. Busyro Karim didampingi Wabup Ach. Fauzi memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Sumenep, pada Minggu (25/ 2). Produk unggulan kabupaten ujung timur pulau madura itu diperkenalkan dalam even “Batik on The Sea” yang merupakan serangkaian acara Visit Sumenep 2018, yang diletakkan ditempat wisata Pantai Lombang.

Dalam acara itu ada 20 model yang memperagakan kemampuannya. Mereka berjalan di catwalk atas air laut dengan pemandangan hamparan pohon cemara udang seluas 12 Km. Musik

etnikpun disajikan di atas air laut.Selain Batik Fashion Competition dengan tema Batik Ethnic Madura (casual), juga ada Lomba Fotografi, dan Dispaly Batik se-Jawa Timur.

Di tempat itu juga ada Pameran Batik.

Para pengunjung wisata Pantai Lombang akan disambut oleh kehadiran model dan aktris Okan Cornelius, Putri Indonesia Jawa Timur 2017 Fatma Ayu Husnasari dan CEO Delapan Production dan Fashion Desainer Athan Siahaan serta Profesional Photografer Yuyung Abdi.

Undangan yang hadir dalam acara itu para pengusaha dari petinggi belasan BUMN, OPD

dilingkungan pemkab Sumenep, Jatim, dan Pusat, serta Director General Taipei Economic and Trade Office (TITO) Surabaya, Jeffrey S.C. Hsiao bersama rombongan.

“Batik On The Sea seperti ini merupakan yang pertama kalinya digelar di indonesia. Karna batik bukan sekedar cerita tentang dimensi keindahan, bukan pula sekedar warisan tanpa kesan, karena batik mengandung makna keuletan, ketekunan dan kesejahteraan,” kata A. Busyro Karim dalam sambutannya.

Even Batik ‘On The Sea merupakan ajang pembuktian bahwa Sumenep merupakan daerah maritim yang memiliki luas lautan 50 ribu kilometer persegi dan 126 pulau, memiliki potensi bahari luar biasa, baik potensi wisata maupun potensi alamnya.

Diharapkan even ini dapat mengangkat motivasi bagi para pengrajin batik, pencipta dan pedagang batik di sumenep. (rul, nan, man)

Jatim II

Hal - 4

Bappeda Sosialisasikan Buku Pedoman dan Leaflet Lomba Inotek Madiun, Jatim Pos. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan mensosialisasikan buku pedoman dan leaflet lomba Inovasi dan Teknologi (Inotek) Kabupaten Madiun tahun 2018 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Madiun, Kamis (1/3/2018).

Buku pedoman tersebut merupakan acuan Lomba Inotek untuk digunakan oleh semua pihak yang terlibat, baik panitia pelaksana kegiatan, tim juri maupun peserta, sehingga memperlancar dan menyamakan sudut pandang dalam hal penerima, kriteria, organisasi, kegiatan dan mekanisme kerja termasuk prosedur pencalonan dan proses penilaian secara umum terhadap calon pemenang Lomba Inotek.

“Harapan kita bagi perwakilan OPD yang hadir ini dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang berpotensi menghasilkan inovasi, dalam hal ini adalah penemu atau inovator, kelompok tani, kelompok masyarakat maupun

kelompok binaan dan lain sebagainya,” jelas Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Ir. Edy Bintardjo, MTP. Menurut dia, Lomba Inotek Kabupaten Madiun tahun 2018 ini diselenggarakan untuk memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam memajukan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK serta ditemukannya inovasi dan teknologi khususnya di wilayah Kabupaten Madiun.

Selain itu juga untuk mempersiapkan kandidat inovator unggulan Kabupaten Madiun untuk diikutsertakan dalam ajang penghargaan Inovasi

dan Teknologi Award tingkat Jawa Timur yang diadakan setiap tahun.

“Kegiatan ini juga untuk mengapresiasi dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan perhatian pada pentingnya keunggulan inovasi dan teknologi, kreatifitas manusia, pembangunan dan pendayagunaan IPTEK dalam kegiatan ekonomi dan daya saing, sekaligus sebagai pengakuan terhadap prestasi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, Lomba Inotek tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

Bisa diikuti oleh perseorangan

maupun kelompok dengan syarat peserta adalah WNI dan penduduk Kabupaten Madiun.

Sedangkan Lomba Inotek yang diikutkan bisa berupa alat, system, software, prototype, produk dan atau inovasi lainnya.

Sementara kategori lomba yang bisa diikutkan terbagi dalam empat bidang, diantaranya, Bidang Agribisnis, Bidang Energi, Bidang Teknologi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bidang Industri atau Ekonomi Kreatif meliputi kerajinan (handycraft), fashion dan kuliner.

Bagi para pemenang lomba nantinya akan mendapatkan piagam dan hadiah berupa uang sebesar Rp. 5 juta untuk juara pertama, Rp. 3,5 juta untuk juara kedua dan Rp. 2 juta untuk juara ketiga.

“Harapan kami dengan Lomba Inotek ini dapat melahirkan innovator-inovator yang menciptakan suatu produk inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan daya saing daerah,” pungkasnya. (Adv/jum)

Ketua Komisi C DPRD Ponorogo :

Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Harus Direview Ponorogo, Jatim Pos. Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar hearing bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa Maguan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo terkait keluhan masyarakat tentang ijin tambang, Jum’at (23/02/2018).

Hearing yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo, Moh. Erkhamni bersama anggota Komisi C. Berdasarkan keluhan dari warga Desa Maguan terkait ijin tambang tersebut, sebenarnya mereka sudah mengurus ijin tambang di Provinsi Jawa Timur, namun kandas karena tidak bisa diterima dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Kendalanya ada kesa-

lahan tehnis di Kabupaten Ponorogo.

Dimana Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Ren-cana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponoro-go yang dimiliki Pemkab Ponorogo tidak mendukung jenis tambang yang diajukan warga Maguan dan sekitarnya.

“Dengan adanya penjelasan dari Dinas ESDM Provinsi Jatim tersebut, DPRD bersama Pemkab Ponorogo harus melakukan review Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW. Jika tidak dilakukan perubahan, maka pengajuan ijin tambang di Desa Maguan dan Desa sekitarnya akan gagal,” jelas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo, Moh. Erkhamni dalam hearing tersebut.

Menyikapi hal tersebut,

dalam hal ini Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo mengadakan serap aspirasi dengan Warga Desa Maguan dan desa sekitarnya yang diwakilkan para Kepala Desa dan Perangkat desa Lainnya.

“Intinya mereka mengajukan ijin (SIUP) terkait tambang ke Dinas ESDM Provinsi Jawa

Timur, tapi mentok alias gagal karena terkendala tehnis.

Dinas ESDM tidak bisa memberikan ijin, karena ada kendala,” ujar Moh. Erkhamni.

Selain itu Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur tidak bisa memberikan rekomendasi teknis karena kandungan batuan di Desa Maguan itu

Kontingen Atlet Sepatu Roda Ponorogo Ke Kejuaraan Provinsi Jatim

Ponorogo, Jatim Pos. Wakil Bupati Ponorogo Dr. H. Soedjarno, M.M. memberangkatkan kontingen atlet Perserosi (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia) Kabupaten Ponorogo ke Kejuaran Provinsi II Sepatu Roda Piala Bergilir Provinsi Jawa Timur pada tanggal Tanggal 24-25 Februari 2018 di Pantai Jenu Kabupaten Tuban, Kamis (22/2/2018).

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo serta perwakilan KONI Kabupaten Ponorogo.

Wakil Bupati Ponorogo berpesan kepada para pembina dan pengurus Perserosi agar membina para atlet-atlet dengan baik. Selain itu Wabub berpesan agar jangan takut pada lawan dari luar daerah dan jaga selalu kesehatan.

Lebih lanjut, Wabup berharap dalam kejuaraan itu, para kontingen atlet Perserosi diberi kelancaran dalam bertanding dan membawa prestasi juara sehingga dapat memberikan nama baik kepada Ponorogo.

Dalam kejuaraan Provinsi tersebut, Perserosi Kabupaten Ponorogo mengirimkan sebanyak 27 atlet yang akan bertanding dalam beberapa kategori, yaitu Kelas Speed 10.000 M/1.000 M/500 M/300 M sebanyak 2 atlet, kelas Speed 1.000 M/500 M sebanyak 1 atlet, kelas standart 500 M/1.000 M sebanyak 13 atlet, kelas pemula 50 M/ 100 M sebanyak 4 atlet, dan kelas skate cross sebanyak 7 atlet. (nur) seharusnya batuan andesit.

Tetapi dalam Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW yang ada di Desa Maguan dan desa sekitar tertulis batu kerikil/sirtu.

“Di Desa Maguan, Kecamatan Sambit dan Desa sekitarnya dalam Perda No. 1 tahun 2012 tertulis kandungan batu krikil/sirtu. Ini kendala tehnis yang dihadapi oleh masyarakat penambang di desa tersebut. Sedang menurut kajian dari ESDM Provinsi Jawa Timur, yang termasuk batuan kerikil/sirtu itu tidak termasuk dalam jenis nama batuan mineral alam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Moh. Erkhamni mengatakan batu kerikil (sirtu) itu menurut UndangUndang mineral termasuk ukuran saja. Batuan mineral non logam/mineral yang benar menurut dinas ESDM Provinsi Jatim yang ditambang oleh

masyarakat Desa Maguan dan sekitarnya itu adalah batuan andesit. Sehingga harus dilakukan revieu Perda Nomor 1 tahun 2012 yaitu tentang RTRW Kabupaten Ponorogo.

“Ini harus dilakukan review, kalau tidak di review, untuk mendapatkan surat ijin usaha penambangan (SIUP) dari Masyarakat Desa Maguan ya mentok atau kandas.

Karena Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur tidak akan bisa memberikan rekomendasi tehnis,” tegasnya.

Menurutnya, dari hasil audiensi ini akan menjadi daftar inventarisasi masalah yang nantinya harus dimasukkan di dalam review Perda RTRW Kabupaten Ponorogo yakni Perda No. 1 tahun 2012 yaitu, pergantian nama batuan kerikil/sirtu itu harus diganti dengan sebutan batuan andesit.

(Adv/nur)

Pemkot Madiun Gelar Musrenbang OPD Untuk Menyikapi Usulan Masyarakat

Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun menggelar kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019

dan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2019 di Gedung Asrama Haji Kota Madiun, Kamis (1/3/2018).

Kepala Bappeda Kota Madiun, Totok Sugiarto, mengatakan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik tersebut merupakan Musrenbang OPD, yang dilaksanakan setelah Musrenbang di

tingkat Kecamatan. Dalam forum tersebut OPD terkait diminta untuk menyikapi usulan-usulan dari masyarakat yang akan dituangkan dalam Renja OPD yang bisa dipakai untuk kegiatan tahun 2019 sesuai dengan skala prioritas yang ada.

Lebih lanjut dikatakan, setelah dilaksanakannya Musrenbang OPD, selanjutnya akan digelar Musrenbang tingkat Kota Madiun yang akan memasukan usulanusulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas untuk

menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2019.

Sementara itu, Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto dalam forum tersebut menekankan setiap OPD yang ada wajib menyampaikan prioritas tahun 2019. “Semua usulan baik dari masyarakat, Pemerintah maupun Legislatif harus ditampung dan harus dikawal,” tegasnya.

Menurut dia, ketika membuat perencanaan nantinya harus berdasarkan plan dan budget, sehingga ketika sudah membuat

perencanaan harus dilaksanakan, sehingga tidak ada silpa yang fantastis.

“Di saat inilah kita sedang merekam atas apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan itu menjadi hal yang wajib kita bawa untuk kemashalatan masyarakat khususnya di dalam pembangunan tahun 2019,” ujarnya.

Untuk diketahui, prioritas pembangunan Kota Madiun di tahun 2019 nanti meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk

meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemisikinan, peningkatan infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas hidup, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan Pemilu yang sukses.

(Kmf/jum)

Jatim III

Hal - 5

Tiap Kecamatan di Mojokerto Punya Pasar Tradisional

Mojokerto, Jatim Pos. Dalam rangka mewujudkan program adanya pasar tradisional di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dengan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwan-

to meninjau 3 pasar di Kecamatan yang berbeda. Pasar yang di tinjau Pasar Lespadangan, Kecamatan Gedeg, Pasar Kedungmaling, Kecamatan Sooko dan Pasar Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Beberapa hari lalu.

Dalam kunjungannya ke Pasar, Bupati Mojokerto berkomunikasi dengan pedagang

dan Masyarakat, bahwa 3 pasar tradisional ini, merupakan refleksi dari visinya agar seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto memiliki tiap kecamatan mempunyai pasarnya sendiri. Termasuk mini waterpark dan sarana mainan anak-anak, pujasera serta sarana olahraga.

“Keadaan Desa di Kabupaten Mojokerto sudah sangat maju dengan dukungan sarana infrastruktur yang memadai. Kita punya rencana ke depan, tiap kecamatan mempunyai pasarnya sendiri, mini waterpark dan sarana mainan anak-anak, pujasera serta sarana olahraga. Ini akan mampu mengerakkan ekonomi daerah dan mendongkrak pendapatan. Peningkatan dan pela-

baran jalan di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 juga kita targetkan selesai,” kata bupati.

Bupati Menambahkan, bahwa sinergitas pembangunan ekonomi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sudah seharusnya disambut cepat oleh kecamatan maupun desa sebagai bagian dari peluang dan prospek perputaran roda perekonomian daerah.”Kami berharap agar Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang rata pada semua sektor. Mulai pariwisata, industri, pertanian serta perdagangan dimana kini telah didukung infrastruktur yang sangat layak sebagai motor penggerak” imbuhnya. (din)

Sayangi Bumi Mojokerto Bersihkan dari Sampah  Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018 Kabupaten Mojokerto, Jatim Pos. Kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam peningkatan layanan pengelolaan sampah, mesti bersinergi dengan semua elemen masyarakat. Tidak segan menegur aktivitas buang sampah dan bakar sampah sembarangan, juga menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Pesan ini ditekankan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, pada kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018.

“Tanggung jawab pengelolaan sampah sejatinya bukan hanya kewajiban pemerintah saja, namun tanggung jawab semua. Jangan segan menegur siapapun yang buang sampah sembarangan dan membakarnya, ini bisa mencemari sumber mata air dan sungai.

Seperti baru-baru ini ada kasus gugatan ke Pemprov karena

pencemaran sungai akibat tumpukan sampah popok sekali pakai,” tegas bupati, Minggu (25/2) pagi.

Tidak lupa dalam tiap kesempatan termasuk HPSN Tahun 2018 kali ini, bupati mengucapkan terimakasih atas support masyarakat Kabupaten Mojokerto khusunya dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Desa-desa di Kabupaten Mojokerto sudah sangat maju dengan dukungan sarana infrastruktur yang memadai.

Rencana ke depan, disebutkan bupati, tiap kecamatan bakal mempunyai pasarnya

sendiri, mini waterpark dan sarana mainan anak-anak, pujasera serta sarana olahraga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin, dalam laporan sambutan acara HPSN tahun 2018 memaparkan, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bupati Mojokerto Tanggal 13 Februari 2018 tentang Gerakan 3 Bulan Bebas Sampah.

“Perlu kami laporkan bahwa Gerakan 3 Bulan Bebas Sampah telah dilaksanakan dengan kerjasama eleman masyarakat baik swasta maupun

perusahaan. Kegiatannya antara lain sosialisasi pengelolaan sampah pada petugas kebersihan dan pertamanan, pembinaan pemilihan sampah mandri di TPA Belahan Tengah, gerakan gotong royong bersih-bersih, sosialisasi pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dengan Universitas Islam Majapahit di Desa Wisata Jembul Jatirejo, Awarding Bank Sampah bersama LSM We Hasta dan PT. MBI serta gerakan bersih-bersih kota wisata Pacet,” lengkap Zainul.

Acara yang dipusatkan di area depan Balai Desa Pacet dengan mengusung tema “Sayangi Bumi Bersihkan dari Sampah”, dimeriahkan acara senam bersama (seluruh peserta lomba dan warga sekitar), jalan santai sambil bersihbersih sampah di sepanjang rute ± 2,5 km, lomba kumpul pilah sampah (Bank Sampah dari 18 kecamatan) dan lomba

Sembako Gratis bagi Tukang Becak

Mojokerto, Jatim Pos. Dinas Sosial Kota Mojokerto memberikan bantuan sembako kepada 700 orang tukang becak se Kota Mojokerto yang di undang di Kantor Dinas Sosial Kota Mojokerto, berlokasi di Jalan Benteng Pancasila, untuk menerima bantuan masing-masing menerima 1 (satu) paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, mie, teh celup dan kecap. Bantuan paket Sembako yang diberikan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Mojokerto kepada mereka yang dianggap kurang mampu terutama pengayuh becak yang akhir-akhir ini sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik.

Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok ini tentu sangat berdampak pada perekonomian keluarga kurang mampu termasuk tukang becak yang rentan dengan kemiskinan karena daya beli mereka turun, untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga prioritas pemberian bantuan sembako yang biasanya diberikan menjelang hari raya, maka untuk melindungi dari resiko sosial bantuan diberikan hari ini.Terang Drs. Djasmani, MM, Kepada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, hari Selasa (26/2/2018).

Bantuan tersebut diserahkan oleh Acim Dartacim, S.Sos, MT, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, mewakili drg. Sri Mudjiwati, MM, Kes, Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto. Menurutnya bantuan tukang becak ini berasal dari pengayuh becak yang ada dibeberapa pangkalan di Kota Mojokerto dan sudah terdaftar resmi dalam paguyuban.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan Sembako agar tukang becak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta untuk meringan beban hidup mereka. Sementara untuk mengantisipasi membludagnya tukang becak yang datang, pihak panitia mengatur pengambilan Sembako satu persatu untuk menghindari aksi rebutan dan dorong-dorongan, jangan kuatir semua akan kebagian. Ujar Acim. (din/hms) atribut daur ulang sampah (Bank Sampah & SMA/SMK).

Hadir mendampingi bupati dalam acara ini antara lain Ketua Tim Penggerak PKK Kabu-

paten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Mojokerto, Yayuk Ismawati, Kepala OPD serta camat (din/hms)

Diresmikan 209 Lapak Baru Pedagang Kota Mojokerto

Mojokerto Jatim pos.

Wali Kota Mojokerto Drs. H. Mas’ud Yunus meresmikan 209 lapak baru bagi pedagang Benpas (Benteng Pancasila).

Eks pedagang Aloon-aloon korban kebakaran pada September 2017 silam.

Peresmian 209 lapak bagi pedagang pakaian, aksesoris dan pedagang kuliner yang berada persis disisi selatan area pasar Benpas yang terbakar itu, dilakukan oleh Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus dengan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto Ruby Hartoyo.

Wali Kota Mojokerto Drs. H. Mas’ud Yunus dalam sam-

butannya menuturkan, bahwa pembangunan area relokasi pedagang Benpas eks pedagang Aloon-aloon sebagai upaya membangun kembali perekonomian pasca terbakarnya lokasi pedagang Benpas eks pedagang Aloon-aloon dan sebagai upaya membangun kembali salah-satu ikon perdagangan Kota Mojokerto. Para pedagang tidak selamanya menempati lahan relokasi sementara ini. Karena, Pemkot akan segera membangun kembali pasar Benpas yang terbakar pada September 2017 lalu. Meski demikian, saya berharap agar para pedagang tetap merawat lahan relokasi sifatnya sementara ini sekaligus

memberikan dukungan untuk operasional sementara. “Perdagangan dan perekonomian salah-satu pusatnya di Benpas Makanya Pemkot Mojokerto berikhtiar menampung pedagang Benpas eks pedagang Aloon-aloon di relokasi sementara, Agar perekonomian di Kota ini berjalan dan tumbuh secara baik dan meningkat, yang endingnya adalah kesejahteraan masyarakat, tutur Wali Kota Mojokerto, Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto Masud Yunus pun menyatakan komitmennya untuk membangun kembali sentra lokasi pedagang Benpas eks pedagang Aloon-aloon yang terbakar pada September 2017 yang lalu itu. “Tahun 2018 ini, kita upayakan untuk dibangun kembali. Anggarannya dari APBN, Konsepnya dua lantai.

Lantai I merupaka baseman,” cetus Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus bersama sejumlah pejabat Forkompimda Kota Mojokerto juga para Kepala OPD dan para Camat juga menyempatkan meninjau lapak dan berbincang dengan para pedagang.

Kepala Disperindag Pemkot Mojokerto Ruby Hartoyo melaporkan, bahwa dibangunnya kawasan relokasi bagi pedagang Benpas eks pedagang Aloon-aloon ini bertujuan untuk memulihkan kondisi perekonomian setelah terbakarnya pasar Benpas eks pedagang Aloon-aloon.

“Pembangunan area relokasi pedagang Benpas Aloonaloon ini adalah pemulihan sentra perekonomian pasca musibah kebakaran yang dibangun mulai 4 Desember hingga 26 Desember 2017.

Dananya bersumber dari Perubahan APBD 2017”, terang Ruby Hartoyo Ruby Hartoyo juga

mema-parkan, bahwa pihaknya membangun tempat relokasi yang terbagi untuk 209 peda-gang yang terdiri dari peda-gang Benpas eks Aloon-aloon, pedagang Lingkungan Tropo-do dan pedagang lainnya. “Jumlah lapak sesuai dengan data penghuni sentra relokasi yakni 192 pedagang Benpas Aloon-aloon, 13 pedagang Lingkungan Tropodo dan 4 pedagang di lahan relokasi saat ini”, paparnya.

Ditempat yang sama, Anang Roshyan salah-satu tokoh pedagang Benpas yang juga salah-satu pengurus paguyupan pedagang Benpas menyatakan, jika pihaknya sa-

ngat bersyukur dengan respon Pemkot Mojokerto dalam menyikapi nasib para pedagang atas musibah terbakarnya area pasar Benpas eks pedagang Aloon-aloon. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas respon dan perhatian Pemerintah Kota Mojokerto terhadap nasib para pedagang Benpas, Pemkot Mojokerto tidak hanya membangun sentra Perdagangan dan Perekonomian saja, melainkan juga membangun kawasan pari-wisata daerah. karena kawasan jln. Benteng Pancasila sudah dibangun Gapura Candi d an ada kawasan hijau untuk main anak- anak,” ungkap Anang. (din/adv)

Jatim IV

Hal - 6

Pilkades Serentak Trenggalek Dipastikan Pebruari 2019

Kusprigianto.

Trenggalek, Jatim Pos. Polemik yang membuat hangat pada 122 desa di wilayah Kabupaten Trenggalek terhadap pemilihan kepala desa (pilkades) serentak kini terjawab sudah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten

Trenggalek memastikan jadwal penyelenggaraan pilkades serentak akan dilangsungkan pada bulan Pebruari Tahun 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto, menjawab isu yang merebak terkait tarik ulur pelaksanaan pilkades serentak. Isu itu berawal dari kepala desa yang tergabung di Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek.

Kusprigianto mengatakan masa bhakti para kepala desa dari 122 kepala desa di Kabupaten Trenggalek akan berakhir pada 19 April 2019. Karena jadwal itu hampir bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, maka

sesuai arahan dari Gubernur Jatim maka jadwal itu bisa dimajukan.

“Kita sudah ajukan ke Gubernur dan sudah turun suratnya, yakni dilaksanakan pada Pebruari tahun 2019 nanti,” katanya, Selasa (27/2).

Berkenaan dengan kesiapan, Plt Sekda yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora) Kabupaten Trenggalek menegaskan semua sudah siap baik secara aturan maupun penganggarannya.

“Kalau Pilkades serentak sudah pernah terlaksana dua kali, pada tahun 2013 dan tahun 2017, jadi semua komponen telah siap,” tegasnya.

Menurut Kusprigianto, pilkades serentak yang renca-

nanya dilaksanakan pada tahun 2019 itu anggarannya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Untuk 2019 rencananya akan diikuti sekitar 122 desa, dari 152 desa yang ada di Kabupaten Trenggalek,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Desa (Pemdes) diperkenankan menganggarkan, namun sifatnya hanya sebatas membantu pembiayaan dari pemkab. Seperti halnya biaya operasional panitia desa.

“Seperti penyediaan ATK, konsumsi dan lain-lain. Itu Pemerintah Desa boleh menganggarkan. Dan pemdes tidak diperbolehkan menarik dana kepada calon Kepala Desa (Cakades),” pungkasnya. (ham)

Dewan Minta ASN Jaga Disiplin dan Kinerja Trenggalek, Jatim Pos. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terus menjaga serta meningkatkan kualitas disiplin dan kinerjanya, walau kini hanya dipimpin oleh Plt Bupati Moch. Nur Arifin.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Guswanto, saat menghadiri kegiatan silaturahmi Pemkab Trenggalek bersama masyarakat di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Selasa (27/2).

Selain disiplin dan tingkatkan kinerja, persoalan keha-

diran pun turut disinggung Guswanto. Termasuk dalam kegiatan apel pagi ataupun sore yang diadakan di lingkup kerjanya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya sebagian kecil dari tugas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara.

“Bila tidak melaksanakan kewajiban itu, maka tunjangan kinerja harusnya dikurangi dan dilaporkan kepada Plt Bupati,” ungkapnya.

Lebih lanjut, apa yang sudah disampaikan Plt Bupati, seluruh kepala OPD diharapkan

dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara sistematis dan berjenjang.

“Untuk itu saya hanya mengingatkan kembali dan menegaskan akan pentingnya menjaga sikap dan moralitas sebagai aparatur pemerintah.

Jadikan pakta integritas yang telah ditandatangani sebagai landasan berpijak sekaligus rambu-rambu bagi kita untuk tidak melakukan tindakantindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Cermin dari peningkatan

Guswanto.

kualitas disiplin dan kinerja akan membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayan masyarakat yang prima dan membangun masyarakat yang aman dan sentosa. (ahmad)

Banjir Luapan Bengawan Solo Menjadi Perhatian Khusus

Bupati Tuban H. Fatkhul Huda secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga.

Tuban, Jatim Pos. Bupati Tuban H. Fatkhul Huda mengunjungi lokasi banjir di sejumlah desa di Kecamatan Rengel, Selasa (27/02/2018).

Banjir luapan sungai bengawan solo merendam sejumlah desa di Kecamatan Rengel, Soko, Plumpang dan Widang sehingga menjadi perhatian khusus Pemkab Tuban.

Bupati Tuban didampingi Kapolda Jatim, Irjenpol Drs Machfud Arifin, SH dan Kapolres Tuban, AKBP Sutrisno HR, menjelaskan empat kecamatan ini menjadi langganan banjir saat sungai bengawan solo tak mampu menahan debit air.

Sehingga sejak dua tahun terakhir ini Pemkab Tuban di bawah pimpinanya telah memberikan perhatian khusus dengan membangun tanggul penahan air luapan sungai Bengawan Solo.

“Ada anggaran khusus guna mengatasi bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tuban,” terang Bupati saat mengunjungi

lokasi banjir di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel.

Bupati mencatat meski pembangunan tanggul masih relative jalan di tempat namun dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan ditargetkan akan segera selesai. Yang menjadi factor utama adalah pembebasan lahan yang akan dibangun tanggul di atasnya masih belum selesai.

“Pembebasan lahan untuk kepentingan bersama ini harus mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, utamanya para pemilik lahan,” harap Bupati.

Targetnya, sambung Bupati, masalah banjir di kecamatan itu dapat teratasi dengan optimal dalam 2-3 tahun ke depan. Ia berharap dukungan masyarakat, Pemdes dan Pemkab Tuban serta stakeholder. Sinergitas seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan demi tercapai tujuan bersama.

Tak hanya di situ, Bupati juga menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang

mendalam kepada korban banjir yang memakan dua korban jiwa meninggal dunia dalam seminggu ini.

“Khususnya kepada keluarga korban yang meninggal kami turut berbelasungkawa,” seru Bupati dua periode ini.

Secara simbolis bantuan paket sembako untuk korban banjir diberikan. Total bantuan yang diserahkan kurang lebih sebanyak 1960 paket sembako dengan rincian 1000 paket dari Baznas Tuban, 460 paket dari BPBD Tuban, selebihnya berasal dari KORPRI, Bank Jatim, dan Exxon Mobile. Paket bantuan dibagikan warga korban banjir di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Desa Kebomlati dan Klotok Kecamatan Plumpang, Desa Ngadipura dan sekitarnya di Kecamatan Widang.

Senada disampaikan Kapolda Jatim, Drs. Machfud Arifin, S.H ia bersama rombongannya menyampaikan belasungkawa. Ada sejumlah paket sembako juga diberikan Kapolda Jatim kepada korban banjir.

Kapolda menegaskan jangan sampai korban tenggelam terulang kembali. Seluruh warga utamanya peran orang tua untuk tetap menjaga putra putrinya. Jangan sampai lepas pengawasan. Selain itu kepada masyarakat untuk mendukung penuh kebijakan Pemkab Tuban.

Untuk diketahui, banjir kali

ini menggenangi beberapa desa di empat kecamatan di Tuban, kecamatan Rengel, Soko, Plumpang dan Widang.

Setidaknya ada 286 hektar lahan pertanian terendam.

Selain itu, banjir juga menggenangi dua unit sekolah dan merendam jalan. (min)

Dua Ribu Crosser Meriahkan HUT Kostrad Ke 57

Crosser saat melintasi Medan yang jadi rute perlombaan.

Malang, Jatim Pos. Yonarmed 1 Kostrad menggelar Roket Adventure Trail 2018 dalam rangka peringatan HUT ke 57 Kostrad, di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (25/ 2). Kegiatan ini yang diikuti oleh 2.000 lebih crosser dari seluruh Indonesia, dibuka langsung oleh Pangdivif 2 Kostrad, Mayjen TNI Agus Suhardi.

Dalam sambutannya, Pangdivif 2 Kostrad menyampaikan, meski bersifat fun, kegiatan untuk memeriahkan ulang tahun satuan Kostrad ini jangan sampai mengesampingkan faktor keamanan dan keselamatan.

“Jangan sampai acara gembira ini berubah karena ada salah satu diantara peserta ada yang mengalami kecelakaan, tetap berhati-hati,” kata Agus.

Menurutnya, disamping sebagai penyaluran hobi para crosser, acara ini juga bertujuan untuk mengenalkan keindahan alam di wilayah Malang.

Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antara prajurit Divif 2 Kostrad, serta mewujudkan semangat kebersamaan antara TNI dengan masyarakat.

“Momentum ini menjadi ajang silaturahmi untuk kita, Bersama rakyat TNI kuat,” tambahnya.

Diketahui, Roket Trail Adventure ini menempuh jarak jalur VIP sejauh 30 Km sedangkan jalur reguler sejauh 60 Km, dengan rute start di Markas Yonarmed 1 Kostrad, menuju Desa Ardimulyo, Toyomarto, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), Desa Ngebuk, Wonorejo, Sumber Awan, Gunungrejo, Candirenggo dan finish kembali di Markas Yonarmed 1 Kostrad.

Acara ini lebih meriah lagi dengan adanya penampilan freestyler dari Malang Motor Xtreme (M2X) Rider, hiburan dangdut, Disk Joki (DJ) dan pameran Alutsista Yonarmed 1 Kostrad.

Disamping itu, berbagai macam doorprize pun disediakan oleh panitia, diantaranya 1 unit motor trail new 250 cc sebagai hadiah utama, 2 unit atv, 2 unit mini trail, 5 unit sepeda motor dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Turut hadir pada kegiatan ini Kasdam V/Brawijaya, Danrem 083/BDJ, Asops dan Aster Kasdivif 2 Kostrad, Danmenarmed 1 Kostrad, Waaster Kasdivif 2 Kostrad, Dandim 0833/Kota Malang, Dandim 0818 Kabupaten Malang, Kapolres Malang Kota, Kapolres Kabupaten Malang, serta Dandenma Divif 2 Kostrad. (swan/yon)

Pengukuhan Bidan Delima Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Mojokerto, Jatim Pos. Mengusung tema “Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal Neonatal melalui GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dan Pelayanan Berkualitas”, sebanyak 71 orang bidan praktek mandiri resmi dikukuhkan sebagai Bidan Delima, Sabtu lalu di Pendopo Graha Majatama.

Sampai dengan tahun 2017, di Kabupaten Mojokerto tercatat ada 97 Bidan Delima.

Hal ini dilaporkan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC IBI) Kabupaten Mojokerto, Rany Juliastuti, dalam sambutannya.

“Kita ada 435 orang praktek mandiri bidan dan 97 Bidan Delima sampai dengan tahun 2017. Untuk tahun 2016 kemarin kita punya 93 orang praktek mandiri bidan, tapi yang sudah lulus baik kualifikasi maupun validasi adalah 71 orang yang dikukuhkan hari ini,” Kata Rany.

Secara teknis, syarat menjadi Bidan Delima yakni mendaftar di pengurus cabang, mengisi formulir pra-kualifikasi, belajar dari buku kajian mandiri

dan mendapat bimbingan dari fasilitator, barulah divalidasi oleh fasilitator dan diberi umpan balik.

Kegiatan validasi tidak saja dalam sarana dan prasarana, namun meliputi semua pelayanan yang diberikan seorang bidan praktek mandiri. Apabila hasil validasi menyatakan seorang bidan praktek mandiri telah memenuhi standar, maka dapat diberikan sertifikat Bidan Delima.

Manajer Unit Pelaksana Bidan Delima (UPBD) Provinsi Jawa Timur, Roementah, mengatakan dalam sambutannya bahwa Bidan Delima adalah sistem standarisasi kualitas pelayanan bidan praktek swasta, dengan penekanan pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pembinaan disertai pelatihan yang rutin dan berkesinambungan.

Bidan Delima juga merupakan program unggulan sejak tahun 2003 yang melambangkan pelayanan berkualitas dalam kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) yang berlandaskan kasih sayang, sopan santun, ramah-tamah,

sentuhan yang manusiawi, terjangkau, dengan tindakan kebidanan sesuai standar dan kode etik profesi.

“Bidan Delima adalah program unggulan sejak tahun 2003, yang berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan berkualitas pada masyarakat. Tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat bisa terayomi. Perlu diketahui bahwa masih ada 6 provinsi yang belum ada Bidan Delima karena masalah jumlah prakteknya antara lain NTB, NTT, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara,” papar Roementah. (din/hms)

Jatim V

Hal - 7

Diresmikan Ponpes Al Mubaroq Binaan Lapas II-A Pamekasan

Peresmian Pondok Pesantren (Ponpes) terpadu Al Mubaroq binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II-A Pamekasan oleh Wabup Pamekasan

Pamekasan, Jatim Pos. Wakil Bupati Pamekasan, Halil, meresmikan Pondok Pesantren (Ponpes) terpadu Al Mubaroq binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Rabu lalu.

Dalam sambutannya Wakil Bupati sangat mengapresiasi tujuan dari Kalapas dalam

membuka pesantren yang mana tujuan akhirnya yaitu khusnol khotimah.

“Jadi kalau masuknya ke pesantren lapas ini karena ada persoalan dan masalah, tapi pulangnya akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

Berdirinya pesantren hasil binaan lapas klas II-A, meru-

pakan suatu kontribusi yang besar buat Pamekasan, pasalnya sudah dapat membantu banyak terhadap kondisi dan program-program yang sudah ada, khususnya Kabupaten Pamekasan yang dikatakan sebagai kabupaten Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami).

Menurut Wabup, proses pembinaan berbasis pondok pesantren terhadap warga binaan lapas klas II-A Pamekasan ini merupakan pilihan yang tepat, karena sejalan dengan kondisi sosial kultural masyarakat Madura yang religius.

Pola pendidikan ponpes terbukti mampu menghasilkan manusia yang memiliki penghayatan yang spiritual sehingga berimplikasi terhadap kehidupan sosial yang bermartabat.

“Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa lapas klas IIA Pamekasan sebagai salah satu kekuatan institusi yang mampu mendidik warga bi-

naannya berkualitas, baik dari sisi keagamaan maupun keterampilan pada umumnya,” ujar Halil.

Lebih lanjut ia mengucapkan banyak terima Kasih kepada Kalapas dan jajarannya yang telah berperan besar bagi kemajuan warga binaan agar kuat dalam akidah dan terdidik keterampilannya sehingga mereka benar-benar insaf atas ke khilafan yang pernah dilakukannya.

“Semua yang dilakukannya merupakan wujud kecintaan beliau (Kalapas) kepada warga binaannya yang pada umumnya adalah warga Pamekasan,” pungkasnya.

Acara peresmian ponpes binaan lapas klas II-A Pamekasan selain dihadiri wabup dan Kalapas, juga dihadiri Forpimda, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jatim, dua pasangan Cabup dan Cawabup Pamekasan, Alim Ulama dan warga binaan lapas. (bw/adv)

Advokasi Pembentukan Kelompok Kerja Se Kab. Pamekasan Pamekasan, Jatim Pos. Dalam rangka meningkatkan peran serta mitra kerja dalam pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Advokasi pembentukan kelompok kerja tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan se Kabupaten Pamekasan.

Acara yang dilaksanakan di gedung Bakorwil jalan Slamet Riyadi No.1 Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Halil. Kamis lalu.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pamekasan, menyampaikan, bahwa keberadaan Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program Pemerintah Pusat yang berupaya menciptakan

Wakil Bupati Pamekasan, Halil pada kegiatan Advokasi pembentukan kelompok kerja tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan se Kabupaten Pamekasandi gedung Bakorwil Madura.

keluarga kecil yang sejahtera.

“Program KB ini dapat memberikan sumbangan nyata demi terwujudnya keluarga kecil yang sehat, cerdas dan sejahtera,” katanya menjelaskan.

Menurutnya, seluruh program pembangunan dapat ditingkatkan melalui kampung KB yang ada di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten

Pamekasan. Sedangkan dalam pembentukan dan pembiayaan tim advokasi, pihaknya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes).

“Dalam pembentukan tim advokasi, dari tingkat kecamatan hingga desa akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES),” ungkapnya.

Lebih lanjut ia meyakini semua program bisa berjalan dengan lancar bila ada koordinasi dengan semua elemen baik masyarakat maupun pemerintah.

“Untuk mewujudkan citacita program tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat dan mantap antara para pihak organisasi perangkat daerah, Camat, Kades, dan semua elmen masyarakat lainya,” ujar Wabup.

Sementara Kabid Pengendalian Penduduk dan KB dari DP3AK Provinsi Jawa Timur, Drs Umi Yuniati mengatakan, bahwa peran mitra kerja tim advokasi juga akan menangani pengendalian jumlah penduduk.

“Peran mitra kerja tim advokasi tidak hanya terintegrasi dengan kampung KB saja, namun juga akan menangani permasalahan pengendalian penduduk,” ungkapnya. (bw/adv)

Pamekasan Koordinasi Alat Peraga Kampanye Pamekasan, Jatim Pos. Rapat koordinasi (rakor) terkait alat peraga kampanye (APK) dari pasangan calon (paslon) yang banyak terpasang disepanjang jalan dipimpin langsung Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Rabu lalu.

Rakor yang diadakan di kantor Panwaslu Pamekasan, jalan Segara No.66 tersebut, Wabup meminta setiap paslon untuk mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan.

“Itu nanti semua semua akan dirumuskan penertibannya mulai tempat, waktu dan bentuk yang sudah diatur serta difasilitasi oleh KPU Pamekasan tentang APK termasuk

banyaknya jumlah,” kata Halil.

“Rencananya setelah rakor, akan ada rapat tindak lanjut untuk merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan dalam menertibkan semua APK dilapangan,” tambah Halil.

Mantan Ketua DPRD Pamekasan tersebut juga berharap agar para paslon untuk mematuhi semua aturan yang ada, sesuai dengan SOP. “Ini agar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, bermanfaat dan dapat menghasilkan pemimpin yang bisa membawa kebaikan bagi Pamekasan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, bahwa rakor penertiban APK yang sudah disepakati oleh tim

Rapat koordinasi (rakor) terkait alat peraga kampanye dipimpin Wabup Pamekasan

semua paslon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor. 4 Tahun 2017.

“Kami minta semua pihak harus bertanggung jawab demi kepentingan bersama untuk menciptakan Pamekasan yang damai, kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat,”

ungkapnya.

Sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu, jauh sebelumnya Panwaslu sudah melayangkan surat rekomendasi kepada penegak Perda (Satpol PP) maupun KPU untuk menegur jika ada yang melanggar selama berlangsungnya masa kampanye.

Malang Punya Wisata Paralayang Gunung Tumpuk

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Danlanud Abd Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, Kalolres Malang Kota, AKBP Asfuri, Dandim 0818, Letkol Inf Ferry Muzawwad dan para tamu undangan meninjau lokasi take off paralayang gunung tumpuk

Malang, Jatim Pos. Kabupaten Malang - Buat kamu yang suka dengan olahraga yang memacu adrenalin, hari ini, Jumat kemaren, Kabupaten Malang resmi mempunyai Wisata Paralayang Bukit Gunung Tumpuk Lawang.

Lokasinya, di daerah pegunungan, dengan ketinggian sekitar 1.280 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Dengan diresmikannya tempat ini, Kabupaten Malang punya tiga tempat take off paralayang. Yakni di Modangan, Donomulyo; Gunung Banyak, Pujon dan satunya yang baru diresmikan Gunung Tumpuk, Sidoluhur, Lawang.

Wisata Paralayang Gunung Tumpuk ini sedikit berbeda dengan wisata paralayang lainnya. Selain sebagai sarana olahraga dan destinasi wisata dirgantara, obyek wisata yang berlokasi di Dusun Blandongan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang ini juga akan menjadi pusat latihan strategi militer.

Demikian ditegaskan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong disela-sela peresmian obyek wisata baru hasil kerja bareng antara Pemkab Malang dan Lanud Abdurrahman Saleh.

“Nanti kami akan adakan simulasi taktik dan strategi militer menggunakan paramotor bersama anggota Paskhas Lanus Abd Saleh,” jelas Julexi. Latihan dan simulasi itu, lanjutnya, bahkan akan dibuka untuk umum. Masyarakat yang berminat mencoba tantangan baru akan diberi kesempatan tandem dengan personel TNI yang sudah berpengalaman.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wisata yang satu ini diproyeksikan menjadi pusat pelaksanaan eventevent nasional bahkan Internasional.

“Saya sudah melihat langsung lokasi take off di sini.

Kalau saya lihat memang punya keunggulan dibanding tempat paralayang lain. Di sini take offnya lebih luas, jadi atlet bisa leluasa menerbangkan parasutnya,” kata, Arif Eko Wahyudi, Ketua Paralayang Propinsi Jawa Timur.

Disamping itu, Kepala Desa Sidoluhur, Mulyoko, berharap, dengan diresmikannya wisata paralayang, dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Selain itu, bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Malang.

“Mohon kepada Pak Bupati, untuk memperbagus akses jalan ke tempat kami, terutama menuju destinasi wisata.

Agar banyak yang datang kemari,” ujarnya.

Sementara, Bupati Malang Dr H Rendra Kresna mengatakan pariwisata berbasis sport, air maupun udara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata yang sedang digalakkan Pemkab Malang saat ini.

“Kami sangat berterima kasih TNI AU Lanud Abd. Saleh mau bersinergi dengan Pemkab Malang mengembangkan destinasi wisata paralayang di sini,” kata Rendra.

Untuk menunjang potensi pariwisata yang satu ini Bupati Rendra dalam waktu dekat akan segera memerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan menambah beragam fasilitas pendukung yang diperlukan.

Peresmian wisata paralayang Gunung Tumpuk Lawang ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan lokasi paralayang bersama Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Danlanud Abd Saleh, Marsma TNI Julexi Tambayong, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, Kalolres Malang Kota, AKBP Asfuri, Dandim 0818, Letkol Inf Ferry Muzawwad dan OPD Pemkab Malang.

Kamu tertarik ingin mencobanya ? Untuk menuju perjalanan ke wisata paralayang ini kamu harus menempuh jarak 8 km dari lokasi Bandara Abdurahman Saleh, Malang. Kamu akan melewati jalan yang berlika-liku, dengan pemandangan pegunungan yang hijau dan sejuk. Akses jalan masih terbatas, kamu diharapkan berhati-hati. (swan/Yon)

Namun hingga kini, masih banyak poster-poster dari pasangan calon yang terpasang dan bertebaran disepanjang jalan hingga sampai ke pelosok-pelosok desa.

Dalam rakor tersebut, tampak hadir pula Kapolres beserta Dandim 0826 Pamekasan, Plt Sekda, KPU, para stakeholder terkait serta tim sukses paslon. (bw/adv)

Jatim VI

Hal - 8

Layanan Satu Atap, Permudah Pelayanan Dokumen TKI Tulungagung, Jatim Pos. Pemkab Tulungagung telah mempermudah kepengurusan dokumen bagi tena-ga kerja Indonesia (TKI). Hal itu dilakukan dengan membentuk layanan terpadu satu atap (LTSA) yang diresmikan oleh Bupati Syahri Mulyo Senin lalu tepat di kantor Disnakertrans Kabupaten Tulungagung.

“LTSA ini memang sudah dibahas sejak tahun 2016. Hingga bisa dilaksanakan dan dilaunching secara resmi, tutur Bupati Syahri.

Para Tenaga Kerja Indonesia Tulungagung di berbagai negara hingga tahun 2017 terdata sebanyak 60 ribu jiwa.

Jelas lebih besar dibandingkan dengan jumlah TKI dari kabupaten sekitar Tulungagung,

seperti Kediri dan Blitar. Bahkan jumlahnya yang cukup besar tersebut juga tampak dari remitansi yang tercatat oleh pemkab tahun 2017, yakni sebanyak Rp 2 triliun. lnilah yang menjadi landasan dibuatnya LTSA, walaupun Bupati Syahri mengakui dirinya lebih menginginkan jika warga Tulungagung bisa mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Antusiasme masyarakat saat ini sudah diantisipasi oleh pemkab dengan beridirnya LTSA tersebut. “Remitansi yang sebesar Rp 2 triliun itu bukan patokan.

Saya lebih senang jika warga saya tidak perlu ke luar negeri untuk bekerja. Tapi bagaimana lagi saat ini kondisinya memang seperti ini,” ujarnya.

Tidak hanya untuk warga Tulungagung. Pemkab mempersilahkan warga kabupaten sekitar untuk memanfaatkan LTSA yang dibangun dalam kompleks kantor Disnakertrasn tersebut. “Ya nantinya kalau kurang luas, ada rencana untuk memindahkannya ke lokasi yang saat ini masih direncanakan untuk di bangun, yakni di eks pasar hewan,” ucap Syahri.

Masih menurutnya, selain memudahkan pengurusan dokumen bagi calon TKI dari Tulungagung yang akan berangkat ke luar negeri, peresmian LTSA ini diharapkan mampu menurunkan persentase angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung. “Saya yakin persentase pe-

ngangguran pasti turun. Tahun 2016 sebanyak 4 persen lebih. Tahun kemarin 2,27 persen atau sekitar 12 ribu jiwa dari angkatan kerja sebanyak 570 ribu jiwa,” bebernya.

Selaku Kadin Yumar mengatakan dalam LTSA tersebut akan ada 7 loket layanan yang diberikan kepada warga yang membutuhkan. Mulai dari loket Dispendukcapil, loket Disnakertrans, loket Dinas Kesehatan, loket Imigrasi, loket Polres, loket BPJS Ketenagakerjaan, dan loket BNP2TKI. “Ada 7 loket yang disediakan untuk memudahkan kepengurusan dokumen, jadi warga tinggal masuk dan nanti semua yang dibutuhkan sudah ada di dalam loket tersebut,” pungkas Yumar. (san*/hms)

POETRI Berhadiah Diundi RSUD Dr. Iskak Tulungagung Tulungagung, Jatim Pos. Berbagai terobosan tentu terus dilakukan oleh pihak RSUD dr Iskak Tulungagung.

Setelah sebelumnya meluncurkan program POETRI (Pelayanan Online Tanpa Antre), yaitu pelayanan pendaftaran yang bisa dilakukan masyarakat lewat SMS, kini pihak RSUD dr Iskak melakukan inovasi dengan sediakan puluhan hadiah bagi pasien yang mendaftar lewat layanan POETRI. “Undian periode pertama akan digelar bulan April mendatang,” kata Direktur Utama RSUD dr Iskak Supriyanto melalui humasnya, Mohammad Rifai.

Undian periode kedua digelar Agustus dan ketiga bulan Januari 2019. Masyarakat bisa memanfaatkan terobosan RSUD dr Iskak ini. Terobosan ini sebenarnya untuk memanjakan masyarakat. Salah satu keuntungannya masyarakat tidak harus antre berjubel mulai pagi. Masyarakat cukup mendaftar via online dan menunggu di rumah.

Cara mendaftar, lanjut Rifai, cukup gampang. Yaitu dengan mengetik (untuk pasien lama umum) daftar#no.rekam medis#nama#politujuan# umum. Untuk pasien lama BPJS, ketik daftar#no.rekammedis #nama#politujuan#BPJS. Sedangkan untuk pasien baru, ketikannya berbunyi baru#nama#tanggallahir# politujuan#kepesertaan (umum/BPJS). SMS tersebut dikirim ke 082333553066.

Pendaftaran dilakukan satu hari sebelum berobat.

“Manfaatkan layanan pendaftaran online melalui SMS. Dijamin Anda tidak antri dan juga dapat hadiah,” imbuh pria berpostur tinggi besar itu.

Kembali Rifai, program ini sudah digulirkan sejak 5 bulan silam. Rata-rata yang mendaftar via online berkisar 20 persen dari 600 pendaftar setiap hari atau 120 orang. Untuk memaksimalkan program tersebut, humas RSUD dr Iskak terus gencar melakukan sosialisasi, baik di rumah sakit maupun melalui banner, bro-

sur, karyawan dan lain sebagainya. “Hari ini kita berikan sosialisasi lagi agar masyarakat beralih ke pandaftaran via online,” jelas Rifai.

Soal masih minimya masyarakat mendaftar secara online, Rifai mengatakan, setelah dievaluasi, mayoritas masyarakat belum mengetahui program tersebut dan tata cara mendaftar. Karena alasanalasan itulah, akhirnya pihak RS melakukan sosialisasi lagi dengan menambahkan adanya undian berhadiah bagi yang mendaftar via online. “Sebenarnya setiap karyawan yang bertugas juga sudah menyampaikan program tersebut, brosur dan banner juga ada,” katanya.

Adapun tujuan dari pendaftaran pasien berobat via online tersebut, lanjut Rifai, yakni untuk mempermudah pasien itu sendiri. Selain itu, pasien tidak perlu mengantre dan berjubel didepan loket pendaftaran yang malah bisa semakin memperburuk kondisi pasien.

 Terus Dilakukan Dinas PU Dan Tata Ruang

Tulungagung, Jatim Pos. Tepatnya di Kecamatan Sumbergempol tentang jalan dengan adanya informasi masyarakat diresposn Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulungagung. satu alat berat melakukan pengerukan sisi jalan raya penghubung antara Bendilwungu-Wajak Kidul itu. “Ini telah dilakukan perbaikan. Ini kan masih tahap perawatan,” kata Sutrisno kepala PU dan Tata Ruang.

Selaku Kadin juga mengungkapkan bahwa di tahun 2018 ini pekerjaan yang dilakukan merupakan pengerukan sisi jalan (berem) untuk pengeringan aspal yang saat hujan sering terjadi genangan air. “Genangan air itu jika terlalu lama diaspal akan mengakibatkan kerusakan,” tambahnya.

Selain itu, kendaraan angkut yang melebihi batas tonase juga menjadi salah satu penyebab rusaknya jalan.

“Jadi harus juga diingatkan, jalan akan lebih cepat rusak jika kendaraan berat yang melintas melebihi ukuran kekuatan jalan itu sendiri,” jelas Sutris.

Dirinya berharap dengan perawatan yang dilakukan jalan semakin mudah dilalui dan kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak sudah tidak ada lagi. “Saya juga mengimbau agar masyarakat dengan kesadarannya menjaga jalan dengan mengukur muatan agar jalan itu tidak cepat rusak kembali,” pungkasnya.

Seperti diketahui tim, saat warga yang menyampaikan, memang kendaraan yang berlalu lalang kerap kali dilewati kendaraan angkutan barang yang dilihat jelas melebihi tonase, meskipun rusaknya jalan yang belum lama dilakukan perbaikan. Pihak rekanan mengaku jika sudah melakukan perbaikan sebanyak empat kali, namun jalan kembali rusak karena kendaraan yang melintas melebihi tonase yang di tentukan. Kini, rekanan yakni CV Mustika Sari kembali melakukan perbaikan dengan menambal jalan yang telah rusak dibarengi pengerukan tanah di pinggirnya di sepanjang proyek yang senilai hampir sekitar Rp 200 juta itu, kembali masyrakat sangat berterima kasih karena jelas mengurangi atau mengantisipasi angka kecelakaan. (san*)

KPK Beri Pendampingan Laporan E-LHKPN DPRD Tuban

Waktu yang dibutuhkan pada proses pengerjaan Raperda ini, membutuhkan waktu sekitar tiga minggu, terhitung sejak dibentuknya pansus I, Senin,” jelas Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib.

“Kita sudah melakukan 3 kali rapat kerja untuk sampai tahap finalisasi. Ini nanti secara teknis akan ditindaklanjuti dan diamanatkan untuk dibuatkan Perbup guna pelaksanaan Perda ini,” pungkasnya.

Sedangkan Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM mengatakan Raperda ini dibentuk karena kondisi di lapangan ada perubahan-perubahan dan tambahan objek baru maupun lama yang perlu dievaluasi lagi. Selain itu ada juga kenaikan retribusi, dan retribusi yang harus dihapus. Dengan demikian perlu revisi perubahan Perda yang menyangkut jasa usaha. Saat ini pihaknya akan segera mengirimkan Raperda ini ke Gubernur Jawa Timur, untuk mendapatkan masukan-masukan sehingga dapat segera dilaksanakannya.

“Saya bersyukur Alhamdulillah semua setuju. Tinggal dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Baru nanti eksekutif akan menjalankannya,” jelasnya.

Tuban, Jatim Pos. Anggota DPRD Kabupaten Tuban mengikuti Sosialisasi Implementasi Aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Paripurna, Jumat (02/ Ketua DPRD Tuban, H M. Miyadi S.Ag, MM (tengah) saat memberika sambutan.

03/2018).

Ketua DPRD Tuban HM Miyadi, S.Ag, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa kesadaran melaporkan harta kekayaan angota dewan merupakan bentuk kepatuhan dan komitmen untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Disampaikan juga, bahwa pengisian LKHPN dengan jujur dan transparan memperhatikan pada tiga indikator yaitu tingkat kepatuhan, kelengkapan dan ketepatan waktu.

“Ini merupakan kewajiban pejabat negara kalau misalkan tidak dilakukan akan ada sanksi administrasi,” terang Ketua DPRD Kabupaten Tuban.

Narasumber dari KPK, Dinas Widiarti mengungkapkan tujuan dan manfaat LHKPN ini merupakan program kegiatan dari Direktorat PP LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pendampingan pengisian LHKPN bagi anggota DPRD secara online. Sesuai dengan Keputusan KPK Nomer 7 tahun 2016 tentang tata cara pengisian LHKPN berubah dari sistem manual program Excel ke sistem online.

“Jadi ini merupakan instrumen untuk mengetahui harta kekayaan pajabat Negara di Lingkungan DPRD, jadi melalui aplikasi ini bisa diakses,” terang Widiarti.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Anggota DPRD serta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban dan di Kota Probolinggo diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta. Dalam acara tersebut dilakukan pula praktek pengisian sehingga peserta dapat lebih memahami ketentuan tatacara pengisian LHKPN.

(san*)

(min)

Pengesahan Raperda Tentang Retribusi Jasa Usaha  Oleh Pansus I DPRD Kabupaten Blitar Blitar, Jatim Pos. Dalam berakhirnya tugas pansus I dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Jasa Usaha. DPRD Kabupaten Blitar telah menggelar sidang paripurna pada Selasa lalu. Membahas tentang Penyampaian hasil pansus I ter Pansus terhadap Raperda tentang retribusi jasa usaha.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan atas Raperda Retribusi Jasa Usaha antara Pimpinan DPRD dan Bupati Blitar. “Setelah mendapat persetujuan, langkah selanjutnya adalah mengirim Raperda ini ke Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.” Jelas Sugianto Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

Setelah evaluasi selesai, Raperda ini baru kemudian secara teknis akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk melaksanakan Perda ini. Bahkan nanti setelah diterima kembali oleh Bupati dari Pemprov Jatim, akan diberikan nomor perda yang baik untuk menjadi Perda di Kabupaten Blitar.

“Pihaknya sudah melaksanakan tugas mulai Rapat Khusus (Rasus), rapat kerja bersama narasumber dari Depkumham perwakilan Jawa Timur, dan rapat kerja bersama SKDP terkait.

Menurut dia, jika pasien hendak berobat, bisa mendaftar sehari sebelumnya dengan cara mendaftar via online (SMS). Disitu nantinya pasien akan mendapatkan balasan secara rinci harus datang ke rumah sakit jam berapa dan akan diperiksa jam berapa.

“Keuntungan banyak jika mendaftar via online, kami bisa mempersiapkan berkas si pasien sehari sebelumnya, parkir kendaran tidak menumpuk, dan pasien tidak perlu mengantri,” imbuhnya.

Rifai menambahkan, setelah mendaftar via online, pasien datang menunjukkan pesan balasan SMS dari rumah sakit. “Petugas mengklarifikasi kunjungan, lalu dapat kupon, diisi, terakhir dimasukkan ke kotak tampak dan telah disediakan,” tandasnya. (san*)

Penambalan Jalan Berlubang di Tulungagung

Jatim VII

Hal - 9

DPRD Tuban Gelar Bimtek Implementasi Renja Berbasis Kinerja Tuban, Jatim Pos. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja guna menunjang tugas dan fungsinya. Bertempat di Hotel Aria Gajayana Malang, baru-baru ini DPRD Tuban menggelar bimbingan teknis (Bimtek).

Dengan menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Malang (LPPM Unisma) mengusung tema Peningkatan Kapasitas DPRD Dalam Implementasi Renja Berbasis Kinerja.

Mengawali sambutannya ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi S.Ag, MM mengatakan kegiatan ini upaya untuk peningkatan sumber daya anggota DPRD guna membangun Tuban lebih transparan, lebih akuntabel, lebih maju demi mencapai Tu-

Para anggota DPRD Tuban saat sesi foto bersama. (Foto inset) memperhatikan materi bimtek.

ban yang lebih sejahtera dan makmur.

Ada tiga poin penting dalam materi bimtek yakni tentang penyusunan LKPJ (laporan Keterangan Pertanggungjawaban), kedua tentang penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Renja Berbasis Kinerja dan ketiga tentang manajemen reses bagi anggota DPRD dalam

menjaring aspirasi konstituen.

“Tiga poin penting ini harus menjadi perhatian kita,” kata politisi PKB ini.

Peran legislatif dan eksekutif, sambung ketua, menjadi bagian utama dalam membangun Kabupaten Tuban lebih maju, berkembang dan lebih baik. Berkaitan dengan itu kualitas daerah akan nampak jika

ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia khususnya di jajaran legislative. Sejauhmana peran dan fungsi legislative dalam mengawal kebijakan pemerintah bisa menjadi ukuran dalam perkembangan sebuah daerah.

“DPRD dan Kepala Daerah punya kedudukan yang sejajar sehingga bersifat kemitraan.

Artinya DPRD dan Kepala Daerah punya tanggung jawab yang sama dalam pelaksanaan pembangunan,” urai Miyadi.

Selain apa yang menjadi poin penting tadi, ia menghimbau kepada segenap anggota DPRD Tuban untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi harapan konsituen dalam reses.

Tak hanya itu DPRD Tuban juga harus mensukseskan program dari Bappeda Tuban tentang EPlanning. (Adv/min)

Longsor di Lumajang Minta Tindakan Darurat Lumajang, Jatim Pos Plt Bupati Lumajang, dr Buntaran Suprianto, M.Kes, meninjau lokasi longsor di jalan nasional Kawasan Piketnol Km 56,5 Dusun Kamarkajang Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, Rabu (28/2/ 2108).

Pada kesempatan itu, Plt. Bupati meminta agar BPBD dan Dinas PUTR Kabupaten Lumajang segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan segera melakukan tindakan darurat. Tindakan sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa makin merugikan masyarakat.

“Segera ditangani dan dilaporkan, yang penting jangan sampai ada korban, dan jangan sampai mengganggu mobilitas

Plt Bupati Lumajang, dr Buntaran Suprianto, M.Kes bersama rombongan meninjau lokasi longsor.

masyarakat”, ujarnya.

Plt. Bupati meminta agar semua penanganan dilakukan secara cepat, sehingga dapat mengurangi rasa khawatir masyarakat.

Sementara itu, Kabid Ke-

daruratan Rehabilitasi dan Rekontruski pada BPBD Lumajang, Hendrik Kuntadi, SE, saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan dan laporan kepada

Soetran Award 2018 Segera Dimulai

Plt Bupati Trenggalek, H moch Nur Arifin (memanggul air mineral) yang berpenampilan merakyat pada kesempatan berikan bantuan kepada warga.

Trenggalek, Jatim Pos Inovasi yang telah dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek salah satunya memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dinilai memiliki inovasi pelayanan dan pembangunan melalui program penghargaan ‘Soetran Award’ yang kini usianya telah satu tahun.

Penghargaan tersebut diberikan kepada desa yang memiliki tiga kategori, yaitu desa inovatif dalam bidang pelayanan masyarakat, desa inovatif dalam bidang pembangunan serta desa yang memiliki inovasi dalam bidang

pengembangan perekomomian.

Sedianya, Soetran Award akan kembali dianugerahkan kepada desa-desa yang terpilih pada 31 Agustus 2018 mendatang atau saat dilaksanakannya peringatan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek.

Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin mengatakan , pihaknya telah bekerjasama dengan perguruan tinggi ternama untuk mampu memberikan penilaian secara obyektif.

“Kami bekerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk menilai desa-desa tersebut, jadi ini benar-benar

obyektif,” katanya, Kamis (1/ 3). H Moch Nur Arifin menjelaskan, program penghargaan tersebut sengaja dilakukan untuk merangsang pemerintah desa agar memiliki inovasi yang bagus dalam berbagai hal, sehingga mampu menopang pembangunan dan posisinya sebagai pelayanan masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Trenggalek, Djoko Wasono menegaskan, pemilihan Soetran Award tahun kedua akan dimulai dengan sosialisasi pada Bulan Maret dan April tahun ini. “Sosialisasi penghargaan tertinggi di daerah kita pada Bulan Maret dan April tahun 2018 ke seluruh 152 desa yang ada di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek,” ungkapnya.

Sedang, tahapan penilaian akan difinalisasikan pada akhir Bulan Agustus tahun 2018 berbarengan dengan terpilihnya desa-desa tersebut sebagai pemenang Soetran Award 2018. “Penyampaiannya pada akhir Agustus bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Trenggalek,” pungkasnya. (ahmad)

Binamarga Provinsi Jatim untuk segera mendapatkan penanganan.

Informasi dari TRC BPBD Lumajang, longsor ter-jadi pada selasa, 13 Februari 2018 pukul 06.00 WIB, seba-gai akibat hujan lebat yang berlangsung cukup lama. Akibatnya sebagian badan jalan longsor sepanjang sekitar 9,5 meter, kedalaman 5 meter.

Upaya penanganan darurat yang dilakukan BPBD sudah mengirimkan TRC PB pada saat kejadian untuk melakukan Assessment, memasang BNPB LINE serta berkoordinasi dengan instansi terkait. (yudi)

Polres Trenggalek Ungkap 15 Kasus Kejahatan

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo S menunjukan tersangka dan barang bukti keberhasilan ungkap kasus selama bulan Februari.

Trenggalek, Jatim Pos. Diawal tahun 2018 di bulan Februari, Polres Trenggalek berhasil mengungkap kasus kejahatan sebanyak 15 kasus terdiri dari ilegal fishing, pencurian dengan pemberatan (curat), narkoba, judi dan tipu gelap. Hal ini di sampaikan Kapolres Trenggalek saat jumpa pers, Selasa (27/2).

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo S menuturkan, sudah menjadi tugas dan kewajiban Polri dalam menciptakan situasi aman dan kondusif. Sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan tentram.

“Keberhasilan ini tak lepas dari komitmen dan integritas yang dipegang kuat oleh anggota. Disisi lain untuk mengantisipasi pengamanan cipta kondusif menjelang Pilkada Jatim,’’ ucapnya.

Dijelaskan, dari 15 kasus kejahatan yang berhasil diungkap pada bulan Februari 2018 diantaranya, kasus iilegal fishing (benur) ada dua orang tersangka dan barang bukti diamankan.

Kasus judi togel dan perjudian lainnya dari lima tempat kejadian perkara, sebanyak 7 orang tersangka berikut barang bukti ikut diamankan. Untuk kasus penipuan dan penggelapan ada satu orang tersangka serta barang buktinya.

Sedangkan kasus narkoba jenis pil dobel L tiga orang tersangka dan curat ada dua orang tersangka berikut barang bukti.

“Saat ini semua kasus yang berhasil diungkap dalam penyidikan petugas. Jika para tersangka terbukti melakukan tidak pidana akan di kenakan pasal sesuai UU yang berlaku,’’ pungkasnya. (sup)

Pemkab Lumajang Lakukan Persiapan Matang  Optimis Raih Kembali Adipura

KABUPATEN Lumajang sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura, terakhir pada tahun 2017. Tentunya di tahun 2018 menjadi harapan seluruh masyarakat Lumajang untuk kembali mendapatkan penghargaan Adipura.

Untuk mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumjang, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Tahap 2 Program Adipura periode tahun 2017-2018, di Aula Panti PKK Lumajang, Kamis (1/3/2018).

Pada kesempatan tersebut, Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., memberikan arahan yang menekankan bahwa Tim Adipura Lumajang harus

melakukan pemantauan mulai pemukiman, pasar, perkantoran, sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas, Terminal dan Taman Kota.

Serta harus menyediakan tempat sampah pilah 5 macam yaitu Organik, Plastik, Kertas, B3 dan Residu. Selain itu, juga harus ada tempat pembuangan sampah pilah kering dan basah.

Plt. Bupati juga meminta kepada seluruh Kepala Bagian/Kepala Dinas yang terkait melalui Puskesmas/ Rumah Sakit, Sekolah, Terminal, Taman Kota agar segera memantau dan mengevaluasi akan kebersihan lingkungan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar terbebas dari sampah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

Kab. Lumajang, Ir. Agus Widarto, MM., meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang agar segera membentuk Tim Pimbina Adipura sehingga dapat memantau seluruh lokasi yang menjadi penilaian. Selain itu, setelah adanya pemantuan harus ada evaluasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Drs. Yos Sudarso, MM., tujuan adanya Adipura yaitu mendorong kepemimpinan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui pengharagaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

Ia berharap dengan persiapan yang matang, akan kembali membawa penghargaan Adipura untuk Kabupaten Lumajang. “Semoga dengan persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Adipura akan tetap berada di Kabupaten Lumajang”, ujarnya. (hms/yudi)

Jatim VIII

Hal - 10

Bupati Sampang Pamitan Akhiri Masa Jabatan

Semarak Kesan dan Pesan Malam Lepas Bupati Sampang

Sekaligus Tutup Musrenbang 14 Kecamatan

 PWI Sampang Menilai Bupati Teladan Pemerhati Rakyat Kecil

Sampang, Jatim Pos. Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono menutup Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 14 Kecamatan, sebagai selesainya musyawarah tingkat Kecamatan, setelah sebelumnya musrenbang 180 desa & 6 kelurahan selesai dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Hal ini dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Sampang tahun 2019.

Setelah satu bulan dilaksanakan Musrenbangcam secara bergantian, kecamatan Kedundung & Robatal menjadi Kecamatan terakhir melaksanakan Musrenbang sekaligus ditutupnya Musrenbang Kecamatan, Se_Kab. Sampang oleh Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, Rabu lalu.

Turut hadir pada pembukaan sekaligus penutupan Musrenbang Kecamatan, masing-masing kecamatan yaitu Camat Kedundung Arif Purna, H, Camat Robatal Kiyatno, Sekkab Sampang Puthut Budi Santoso, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pe-

ngembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang, Ir. Toni Moerdiwanto, Danramil Kecamatan, Kapolsek, dan seluruh Kepala Desa di wilayah Kec Kedundung & Ro-batal.

Dalam pidato singkatnya, Bupati Fadhilah menjelaskan pentingnya musrenbang kecamatan, karena menurutnya memiliki peran penting bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Sampang.

Sehingga nantinya pramusrenbang itu dirangkum sebagai pengajuan kepada pemerintah daerah maupun pusat, agar pembangunan dapat dirasakan seluruh Masyarakat Desa dan Kecamatan Se-Kab. Sampang.

Diakhir pidatonya, Bupati Fadhilah juga berpamitan kepada seluruh undangan yang hadir, karena pada tanggal 26 Februari pekan depan, adalah akhir jabatannya memimpin Sampang. Dengan berkaca-kaca, Pria kelahiran asal Kota Banyuwangi 72 tahun silam tersebut mengaku bangga menjadi bagian orang Sam-

pang, setelah 3Periode memimpin Sampang.

Menurutnya, pengabdiannya membangun Kota Bahari banyak kesan yang sulit dilupakan, meski diakui masih banyak, hal-hal yang perlu dibenahi untuk Kabupaten Sampang. “Keinginan kami semua usulan dari desa bisa terlaksana, tapi karena terbatas anggaran tidak semua tercapai,” ujar Fadhilah saat sambutannya.

Untuk itu, demi mengoptimalkan RKPD, selain inovasi dan sistem, diperlukan konsistensi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mewujudkan program yang diusulkan dalam musrenbang. Seperti jaminan pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana, serta pelayanan. Dengan begitu, pembangunan di Sampang lebih terarah dan berkualitas.

Pihak yang terlibat bisa bersinergi dengan baik dan ikut berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembangunan demi kemajuan Kabupaten Sampang,” katanya.

(Dir/adv)

Komisioner KPU & Anggota Panwaslu Sampang Terancam Diberhentikan

Sampang, Jatim Pos. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah menggelar sidang perdana atas laporan dugaan pelanggaran dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang.

Persidangan dilakukan di salah satu ruangan Bawaslu Provinsi Jatim, Surabaya, Selasa lalu. Sidang yang berjalan hampir tiga jam itu, dipimpin oleh Ketua DKPP RI Prof. Dr. Harjono, didampingi perwakilan KPU Provinsi Jawa Timur Arbariyanto, seorang akademisi Ibu Nunuk, serta dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur Aang Kunaisi.

Kasus ini muncul atas aduan LSM Gadjah Mada Sampang, dengan bukti laporan 18/I-P/ L-DKPP/2018 tanggal 26 januari dengan registrasi perkara no.35/DKPP-PKE-VII/ 2018 atas nama Fathor Rahman, melalui surat panggilan sidang DKPP nomor 0510/ DKPP/PP.00/02/2018.

Teradu adalah KPUD Sampang, dimana diduga melolos-

kan anggota PPS tanpa wawancara. Selain KPUD, Panwaslu Kabupaten juga dilaporkan karena membiarkan praktik dugaan pelanggaran undang-undang pemilu ini terjadi.

Agenda sidang perdana itu, adalah penyampaian lisan pengadu atau pelapor, dari ketua LSM Gadjah Mada Sampang Fathor Rahman S. Sos dan keterangan sanggahan terlapor dari 4 komisioner KPU & 3 anggota Panwaslu Kabupaten Sampang, beserta keterangan sejumlah saksi dari pelapor dan terlapor.

Ketua LSM Gadjah Mada Fathor Rahman menjelaskan, sidang pertama masih sebatas memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi maupun keterangan dari pihak Pengadu dan Teradu, artinya masih ada sidang ke-2.

“Jadi belum ada keputusan apapun dari DKPP termasuk cukup bukti atau tidak secara materiil,” ujar Fathor Rahman.

LSM Gadjah Mada sebagai pihak pengadu juga diberi kesempatan oleh DKPP Pro-

vinsi Jawa Timur untuk menambah bukti baru dalam sidang berikutnya. “Laporan kami ini adalah bentuk kepedulian LSM Gadjah Mada terhadap demokrasi di Kabupaten Sampang, khususnya pilkada Sampang mendatang agar terlaksana kondusif, jujur, adil, transparan, aman, dan damai,” tandas Fathor.

Sementara salah satu saksi pelapor, Moh Nurul Hidayat menilai kasus tersebut bisa berujung pemberhentian sebagian komisioner KPU dan anggota Panwaslu.

“Mencermati kasus tersebut, dan mengacu pada sejumlah pasal Undang-undang pemilu, Sejumlah pihak menilai, komisioner KPU & Panwaslu terancam pemberhentian,” ujar Nurul Hidayat.

Terpisah, Mantan Ketua Panwaslu Kab. Sampang Ripto saat ditemui di kediamannya, sependapat dengan pernyataan Moh. Nurul Hidayat, dimana apabila terbukti bersalah di peraidangan DKPP di Bawaslu Jatim, kemungkinan besar, komisioner KPU dan Anggota Panwaslu Kab. Sampang terancam sanksi pemberhentian atau pemecatan,” tuturnya.

Sementara Komisioner KPU Kabupaten Sampang Divisi Hukum M. Syamsul Arifin, mengungkapkan berdasarkan

Sampang, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, menggelar kegiatan malam perpisahan dengan Bupati Fenomenal, Teladan dan pemerhati rakyat ke-cil, yang sukses men-jabat 3periode seba-gai Bupati Sampang, dengan kemasan acara “Malam Lepas Tugas Bapak H. Fadhilah Budiono, Senin lalu.

Bertempat di Pendopo Bupati Sampang, Jalan Wijaya Kusuma Sampang, seluruh undangan dari berbagai kalangan, utamanya forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sampang, tidak lupa memberikan sambutan pesan & kesan terhadap sosok bupati kelahiran Banyuangi 72 tahun silam tersebut.

Dimulai sambutan pesan & kesan Sekda Kab. Sampang H. Phutut Budi Santoso, serta dilanjutkan Forkompinda. Adapun undangan yang hadir lainnya dalam acara ini, sejumlah tokoh agama, anggota DPRD, pimpinan OPD, Kepala desa, LSM, Wartawan, dan masyarakat Sampang.

Kesan Sekda Sampang Phutut Budi Santoso, merasa sagat kehilangan sosok Bupati H.Fadillah Budiono yang dianggap seperti guru dalam segala hal, sehingga tiada kata paling indah baginya, selain mengucapkan berterima kasih atas bimbingan dan pengabdiannya untuk Kab. Bahari (Sampang) selama ini,” singkatnya.

Sementara Forkompinda melalui Dandim 0828 Letkol Infatri Indarama Budi & Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman meyatakan hal yang sama, bahkan tidak jauh dengan Sekdakab, bahwa merasa kehilanagan dengan Sosok Bupati H. Fadillah yang sangat merakyat dan mungkin di Indonesia baru kali ini Bupati bisa yang merangkul semua kalangan atas maupun bawah serta yang menjabat tiga kali jadi Bupati.

“Saya menganggap beliau tidak sekedar Bupati, melainkan juga guru, beliau ahli ibadah, sabar, pemurah, adil serta merakyat, pemerhati rakyat kecil,” tutur Indrama Bodi.

Sementara Ketua PWI Sampang, H. Ach Bahri yang tidak lupa memberikan kenangkenangan, juga memiliki pesan & kesan terhadap Bapak H. Fadhilah Budiono, menurutnya beliau adalah Bupati Sampang Teladan sepanjang masa & Bupati Pemerhati Rakyat Kecil, yang tidak akan dilupakan jasanya selama menjabat oleh seluruh Warga Kab. Sampang.

Bupati Sampang Fadhilah Budiono dalam acara ini berpamitan dan meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan selama memimpin Kabupaten Sampang. “Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sampang jika ada kebijakan ketika saya memimpin dianggap salah, karena tidak bisa kebijakan itu bisa diterima oleh semua masyarakat. Saya yakin pasti ada yang tidak suka, terlebih janji yang belum ditepati,” ungkap Fadhilah di hadapan tamu undangan.

Dalam kesempatan ini, Fadhilah juga memberikan apresiasi terhadap penulis buku “Babat Sampang”, Ibu Hosniatun. Dari pengakuan Ibu Hosniatun, buku tersebut ditulis selama 18 tahun, dan sebagai apresiasi rasa terima kasih, H. Fadhilah Budiono memberikan uang cash senilai Rp 10 Juta pada Ibu Hosniatun. (dir/adv)

KH Domiri Klarifikasi Dukungan Pengasuh Sidogiri  Terhadap Pasangan Calon Bupati Sampang MANTAP

Sampang, Jatim Pos. Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kabupaten Pasuruan, KH. Ahmad Nawawi Abdul Djalil menguimbau para alumni pondok agar mendukung pasangan H. Hermanto Subaidi dan H. Suparto (MANTAP) di pilkada Calon Bupati dan calon wakil bupati Kab. Sampang 27 Juli 2018 menproses persidangan pertama, meyakini akan dapat mematahkan tudingan dari pihak Pengadu.

Dalam persidangan itu pihak teradu baik Komisioner KPU maupun Panwaslu menghadirkan empat saksi sedangkan pengadu dari LSM Gadjah Mada membawa dua saksi, yaitu Mahardika Surya Ardiyanto dan Moh. Nurul Hidayat.

(Dir/Man)

datang.

Himbauan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati Sampang MANTAP, diungkapkan KH. Domiri Muhtar Pengasuh Ponpes An-Nawawi desa Darma Kec. Camplong Sampang, disela-sela acara silaturrahmi alumni santri sidogiri pasuruan yang berlangsung di ponpes Miftahul Ulum Junglorong Desa Komis Kecamatan Kedundung, Sampang, Kamis belum lama ini.

Didampingi KH. Muqowwim Patmo, KH. Domiri Muthar mengaku mendapat amanah langsung dari KH. Ahmad Nawawi Abdul Djalil, untuk menyampaikan surat himbauan dukungan kepada calon Bupati wabup MANTAP. Isi amanah melalui selebaran surat pernyataan himbuan bertulisan arab tersebut, ditujukan dukungan kepada pasangan MANTAP yang di usung partai PKB, Gerindra dan PBB. “Artinya silaturrahmi ini mengklarisifikasi polemik munculnya taushiyah dari KH Ahmad Nawawi Abdul Djalil yang mengarahkan dukungan kepada Paslon Mantap pada

Pilkada tahun 2018, yang sempat tersebar beberapa waktu lalu,” tegas KH. Domiri Muhtar.

Kembali ditegaskan, KH Domiri Muthar mengaku kehadirannya hanya untuk melalukan klatisifikasi dan penjelasan terkait polemik kebenaran dari tauziyah beredar.

“Kehadiran saya untuk mengklatifikasi agar tidak ada polemik dan kesalah pahaman antar alumni,” ujar KH Domiri Muhtar.

Taushiyah tersebut di tindak lanjuti dalam bentuk surat yang di tulis Kiai secara langsung, dan permasalahan tersebut perlu di sikapi bijaksana sehingga pandangan dalam bentuk apapun oleh alumni merupakan hak dari masing masing. Namun ditegaskan juga bentuk sikap dan cara memahami dipasrahkan sepenuhnya kepada alumni. Sebelum acara penjelasan dan klarifikasi di lakukan, pembacaan tahlil yang di pimpin oleh KH Muqowwim Patmo, dihadiri oleh para alumni dari lima orang perwakilan setiap kecamatan se-Kab. (dr)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Siswi SMA Korban Nafsu Dua Lelaki Kediri, Jatim Pos Seorang siswi SMA di Kabupaten Kediri, SN (17), menjadi korban nafsu dua pemuda yang menjadi pacarnya. Persoalan menjadi rumit karena korban kini hamil lima bulan, sedangkan kedua pacarnya itu tak mau mengakui hasil perbuatannya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, AI dan AW terpaksa digiring ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Kediri.

Perbuatan tidak senonoh ini pertama kali diketahui orang tua korban, MS (50) yang curiga dengan perubahan bentuk fisik anak perempuannya. Sebenanrnya, orang tua sempat korban meminta kedua tersangka untuk bertanggung jawab terkait perbuatannya. Namun kedua tersangka menolaknya.

Informasinya, pihak keluarga korban sempat menempuh cara mediasi secara kekeluargaan di balai desa setempat.

Namun, kedua tersangka tetap bersikukuh menolak ketika dimintai pertanggungjawaban.

Karena tidak ada titik temu, akhirnya orang tua korban melaporkan kasus asusila ini ke Unit PPA Polres Kediri.

Kasatreskrim Polres Kediri, AKP Hanif Fatih Wicaksono mengatakan sesuai hasil pemeriksaan penyidik, kedua tersangka terbukti melakukan persetubuhan dengan korban yang berstatus masih di bawah umur.

“Kedua tersangka mengakui telah menyetubuhi korban,” ujarnya di Polres Kediri, Senin (26/2/2018).

Hanif menjelaskan persetubuhan ini dilakukan kedua tersangka lebih dari satu kali di sebuah tempat di kawasan Kabupaten Kediri. “Korban sempat berpacaran dengan dua tersangka,” ungkapnya.

Adapun Kronologi terjadi persetu-

buhan di bawah umur ini bermula ketika korban berpacaran dengan tersangka AI. Keduanya pasangan muda-mudi yang telah dimabuk asmara ini kelewatan batas hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Namun, di tengah jalan keduanya terlibat pertengkaran dan sepakat untuk mengakhiri hubungan.

Selanjutnya, korban berpacaran dengan tersangka AW selama tujuh bulan. Mereka juga melakukan perbuatan yang sama. Hubungan asmara keduanya pun lalu putus.

Korban terlibat Cinta Lama Bersemi Kembali (CLBK) kembali berpacaran dengan tersangka AI. Mereka sempat kembali berhubungan intim.

“Kedua tersangka kami tahan karena terbukti melakukan persetubuhan terhadap korban di bawah umur. Saat terjadi asusila korban masih berusia 16 tahun dan 17 tahun,” kata Hanif.

“Tersangka tidak ada yang mau tanggung jawab. Korban berpacaran dengan dua tersangka secara bergantian,” imbuhnya.

Hanif menuturkan meski tersangka AI berusia 17 pihaknya akan tetap melakukan penahanan. Kedua tersangka dijerat Pasal 81 dan 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ancaman hukuman penjara di atas tujuh tahun.

“Tersangka AI tetap dilakukan penahanan karena hukuman pidana di atas tujuh tahun,” pungkas Hanif. (ist)

Ayah Cabuli ... cium kening. Karena libido tersangka tak dapat dikendalikan hal ini dilakukan hingga berkalikali hingga akhirnya putrinya memilih lari dari rumah dan meminta perlindungan kakek neneknya di Kecamatan Merakurak Tuban.

“Kejadian ini dilaporkan oleh kakek korban pada 03 Desember 2017 lalu, kemudian pada 08 Desember akhir tahun lalu

tersangka ditangkap di jalan Pramuka Tuban,” terang Kapolres. Melihat perubahan badan dan wajah murung cucunya, kakek ini meminta keterangan cucunya hingga akhirnya terungkap setelah melaporkan ke kantor UPPA Polres Tuban.

“Kakek korban tak terima karena cucunya mendapat perlakuan tak wajar lalu melaporkan ke Polres,” kata Kapolres.

Ovie-Nylla Nilala ...

Namun, Nila mengaku tidak punya hubungan asmara dengan Dendy. “Memang saya chat dengan Pak Dendy. Tetapi saya tidak pernah ada niat merebutnya,” ucap Nylla yang memiliki nama asli Nila Rahmaniar (27 tahun).

Nila mengaku kecewa karena anaknya disebut-sebut oleh Ovie dalam video yang diunggah ke media sosial, dan dilihat secara luas. “Saya tidak menyangka nama saya menjadi seburuk ini,” ujarnya.

Nila pun membantah berniat merebut Dendy. Sebab, dia tidak punya hubungan asmara dengan Dendy. Bahkan tidak pernah ada bukti dia berzina dengan Dendy. Hanya bukti chat bukti transfer itu yang membuat Ovie marah.

Uang itu dipesankan untuk membantu, karena statusnya single parent alias janda beranak dua.

Namun sekarang masalah nampaknya sudah selesai dengan sebuah perjanjian damai antara Bu Dendy dengan Nylla.

Perjanjian itu diunggah oleh adik kandung Nila, Noval KDI (Kontes Dangdut Indonesia). Kesepakatan damai yang datang dari Ovie itu dibuat pada Rabu (21/2/2018).

Dari lembaran surat perjanjian ini, akhirnya terkuak identias asli Bu Dendy, yakni Rovi Solikah, lahir tahun 1988 yang artinya saat ini berumur 29 tahun. Rovi Solikah tinggal di Kecamatan Tulungagung, Kelurahan Botoran, Kabupaten Tulungagung.

dari halaman 1 Tersangka akan dijerat pasal 82 Jo Pasal 78 Huruf E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dijerat pasal 45 Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun ditambah dengan 1/ 3 dari ancaman maksimal. (min)

dari halaman 1 Sedangkan Nylla Nilala memiliki nama asli Nila Rahmaniar, lahir pada tahun 1990 yang artinya saat ini berumur 27 tahun. Nila Rahmaniar tinggal di Kecamatan Kedungwaru, Kelurahan Tapan, Kabupaten Tulungagung.

Dalam kesepakatan damai yang dilakukan di rumah rias Poernanda di kawasan perumahan dekat pasar Senggol Bangoan, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung, Ovie datang bersama asistennya. Masih menurut Nila, Ovie mengaku sudah menghubungi Google untuk menghapus semua postingannya, khususnya tentang video yang menjadi viral.

Melihat kesungguhan Ovie, Nila juga tidak bisa menolak tawaran damai ini. Meski me-

Paling Mudah ... yaitu daya tarik bagi investor, keramahan bisnis, dan kebijakan kompetitif pemprov.

Investasi Makro dan Mikro Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Lili Soleh Wartadipradja, Pemprov Jatim memberikan berbagai kemudahan berbisnis di Jatim, baik layanan investasi makro maupun mikro. “Pemprov Jatim menyediakan Geographic Information System (GIS), sistem aplikasi yang memberikan peta informasi tentang potensi dan fasilitas-fasilitas di Jawa Timur,” ujarnya. Selain itu, AP Inves, sebuah aplikasi peluang investasi yang menginfokan prospektus investasi di Provinsi Jawa Timur.

Pemprov, lanjutnya, juga menyediakan aplikasi simulasi interaktif atau help desk. Diaplikasi ini, investor bisa me-

nyampaikan saran, pertanyaan, dan sebagainya.

Di pelayanan investasi mikro, yaitu perizinan, berbagai kemudahan diberikan oleh Pemprov. Jatim bagi investor.

Aplikasi gratis, yang memberikan waktu kepastian dan kejelasan waktu ijin, serta zero transportasi bisa diperoleh di laman Dinas Penanaman Modal dan PTSP, http://Ejisc.dpm ptsp.jatimprov.go.id.

“Direncanakan pada bulan Maret 2018, semua aplikasi diatas sudah dapat diunduh di application store HP berbasis android,” ujarnya.

Berbagai inovasi yang dilakukan Pemprov. Jatim dalam memberikan kemudahan bagi investor tsb, tidak mengherankan menjadikan Jawa Timur menduduki ranking pertama di Indonesia dalam eaaenof doing business.

dari halaman 1 Nilai PMA Rp 21,49 Triliun Nilai penamanan modal asing (PMA) di Jawa Timur pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 21,49 triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 2.527 buah. Nilai investasi ini merekrut sebanyak 78.496 tenaga kerja.

Sementara itu, untuk penanaman modal dalam negeri di provinsi ini, pada tahun yang sama sebesar Rp 69,290 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 2.165 buah. Serapan tenaga kerja sebanyak 147.

786 orang.

Penanaman modal non fasilitas di Jatim pada tahun 2017 tercatat sebanyak 129.

260 unit usaha, dengan nilai investasi sebesar Rp 85,86 triliun. Investasi tsb menyerap tenaga kerja sebanyak 451.

076 tenaga kerja. (komf)

PU Bina Marga ... dan peduli untuk memfotonya dan melaporkan lokasi jalan rusak tersebut. “Kami mendorong segera dilakukan perbaikan setiap jalan apa pun.

Jangan sampai ada pengguna jalan yang celaka karena jalan berlubang,” kata Gatot.

Jika jalan itu menjadi kewenangan provinsi segera jalan itu akan ditambal. Dengan menutup lubang jalan artinya men-

cegah pengguna jalan celaka.

Jangan sampai lubang jalan dibiarkan menganga dan dalam.

Soal jalan raya Trowulan yang rusak, menurut Gatot, itu bukan kewenangannya, karena merupakan jalan nasional.

“Soal jalan raya Trowulan yang rusak parah itu menjadi kewengan Balai Besar Jalan Nasional.

Meski untuk perbaikan idealnya tak perlu saling lempar tang-

dari halaman 1 gung jawab,” kata Gatot.

Dia mendorong agar Balai Besar Jalan itu langsung menambal manakala ada jalan yang berlubang ataupun yang membahayakan pengendara.

“Kami juga terus minta masukan dari masyarakat, bila ditemukan jalan berlubang silakan difoto termasuk lokasinya. Ini membantu petugas,” kata Gatot. (ist)

Dugaan Korupsi ...

Surya periode tahun 20152016. Penyidik telah menetapkannya sebagai tersangka. Dia langsung dijebloskan ke dalam Rutan Klas I, Cabang Kejati Jawa Timur.

“Penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan, juga pengembangan kasus.

Kemudian tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Didik Farkhan Alisyahdi, Rabu (28/2).

Bambang Parikesit yang juga merangkap sebagai direktur administrasi keuangan ini telah menggunakan sebagian dana revitalisasi pasar untuk kegiatan lain. Dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya ini ternyata penggunannya dicampur untuk dana operasional.

“Seharusnya sesuai rencana dana penyertaan modal Pemkot di PD Pasar itu akan digunakan untuk perbaikan

dan pembangunan sarana dan prasarana beberapa Pasar. Namun kenyataannya dana malah digunakan di luar itu,” kata Didik.

Menurut Didik, ada lagi satu kasus yang membelit Bambang, yakni kisruh kredit koperasi karyawan PD Pasar Surya dari BRI. Uang sebesar Rp 13,4 miliar ini digunakannya untuk dana operasional PD Pasar.

“Uang pencairan kredit itu sekarang diblokir oleh Dirjen Pajak karena PD Pasar mempunyai tanggungan pajak sebesar Rp 17 miliar,” jelas Didik.

Bambang Parikesit akan ditahan selama 20 hari ke depan di Cabang Rutan Kelas 1 Surabaya di Kejati Jatim. Hal ini karena Kejati kini telah memiliki Rutan sendiri yang khusus untuk pelaku perkara korupsi.

Terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Bambang membantahnya. Dia me-

dari halaman 1 ngaku tidak menggunakan sepeser pun dari uang anggaran revitalisasi pasar sebesar Rp 14,8 Miliar untuk kebutuhan pribadinya. Dia berdalih menggunakan uang itu untuk kesejahteraan pegawainya.

“Intinya saya merasa tidak bersalah,” ujar Bambang ketika digiring ke Cabang Rutan Kelas 1 Surabaya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Yang pertama, satu rupiah pun saya ndak pake uang itu, itu untuk kesejahteraan,” ujar Bambang dengan suara lemah.

Sedang untuk tuduhan kedua mengenai kisruh kredit koperasi karyawan PD Pasar Surya dari BRI, Bambang menambahkan, tidak juga menggunakan uang ini. Dia mengaku keseluruhan uang sebesar Rp 13,4 miliar ini digunakannya untuk dana operasional PD Pasar. (ist)

Apache Camp ...

dari halaman 1

dan betah berlama-lama di kawasan ini. Seperti halnya dikatakan salah satu pengunjung, A.A Rani Arsanti, yang tampak menikmati nuansa asri dan sejuknya berada di kawasan ini. “Jujur baru pertama kali aku kesini. Sangat berkesan, keren, rumahnya unik dan asri banget,” ujarnya antusias.

Jauh-jauh datang dari Bali, diakui Rani, ekspektasinya terbayar sudah. Ia merasa sangat

terhibur dengan panorama tenda-tenda yang ditata dan kelola dengan apik. Belum lagi, ada fitur tambahan seperti Cafe yang menyatu dengan suasana rumah ala Indian itu.

“Nggak nyesal jauh-jauh datang dari Bali, aku kayak di Indian beneran pas pakai kostum yang sudah disediakan,” ungkap mahasiswi jurusan keperawatan ini.

Untuk diketahui, jika anda

ngaku sangat dirugikan, Nila tidak mungkin menerima uang dari proses perdamaian ini.

“Bahkan Bu Ovie juga sempat menawarkan untuk dicarikan rumah, jangan tinggal di kontrakan. Itu pun saya tidak

terima,” ucap Nila.

Adik kandung Nila, Noval KDI menghormati keputusan kakaknya. Padahal sebelumnya Noval sangat marah dengan perlakuan Ovie kepada Nila.

menginap disini semalam dikenakan Rp. 500.000 per tenda. Harga itu sudah termasuk makan malam dan sarapan pagi untuk dua orang. Atau anda sekedar menikmati wana wisata Apache Camp, pengunjung hanya dikenakan biaya sejumlah Rp 10.000 saja.

Anda semakin berminat untuk menginap atau sekadar menikmati pemandangan dengan berfoto-foto di Apache Camp? Datang saja ke Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Batu Malang. Lokasinya tak jauh dari pusat Kota Batu. Dengan jarak 10 kilometer bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi selama kurang lebih 30 menit.

(yus)

(swan)

Hal - 12 Edisi No.280 Tahun XVI ~Minggu I Maret 2018

Rencanakan Lapangan Terbang di Pulau Gili Iyang PULAU Gili Iyang di Sumenep, Madura, Jawa Timur, selama ini dikenal punya daya pikat sebagai wisata kesehatan. Pasalnya, pulau tersebut terkenal dengan kadar oksigen tertinggi di dunia, yakni 21,5 persen. Konon, dengan menghirup udara di sini bisa membuat awet muda.

Sayangnya, untuk menuju Pulau Gili Iyang ini masih terkendala oleh transportasi yang sulit. Rupanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur membaca situasi itu. Ada gagasan untuk mewujudkan lapangan terbang perairan di pulau

tersebut.

Lapangan terbang perairan ini dianggap penting karena pulau Giliang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa. Nah, dengan adanya lapangan terpang di pulau ini, akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi Pulau Gili Iyang.

“Agar para wisatawan dalam dan luar negeri bisa langsung turun di laut dekat Pulau Gili Iyang. Jadi nanti pesawat itu akan landing di perairan,” ujar Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto, M.Si, Rabu (28/2/2018).

Menurutnya, pada 2015 Gili Iyang sudah dicanangkan sebagai

Banyak Destinasi Wisata Menarik, Tapi Infrastruktut Tak Memadai PEMBANGUNAN infrastruktur untuk mendukung penguatan sektor pariwisata Jawa Timur sangat diperlukan. Banyak destinasi wisata Jawa Timur yang memiliki daya tarik tinggi, namun infrastruktrunya tak memadai.

“Infrastruktur yang Lokasi wisata Bukittinggi di Sumenep. Mememadai memang narik wisatawan, tapi perlu pembenahan menjadi pendukung infrastruktur. utama pariwisata. Selain itu, juga akan membantu pemerinjuga merupakan destinasi tujuan tah dan masyarakat untuk menggali wisata utama,” kata Gus Ipul yang potensi wisata secara maksimal,” kata juga menjadi Cagub Jatim 2018.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Selain menggenjot pembanguYusuf dalam acara Forum Pariwisata nan infrastruktur, penguatan pada ‘Investasi Bisnis Pariwisata’ di Sudestinasi wisata yang sudah ada juga rabaya, beberapa waktu lalu. terus dilakukan. Ia mencontohkan, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Pantai Prigi di Kabupaten TrenggaGus Ipul, menjelaskan, jika Jalur Lintas lek. Pantai itu sangat bagus pemanSelatan (JLS) sudah selesai dirinya dangannya, namun penataan ulang optimis jumlah kunjungan wisatawan dan publikasi perlu terus diupayakan. ke Jatim akan bertambah khususnya Pelaku-pelaku usaha wisata juga di kawasan selatan. Di samping itu, nantinya diharapkan bisa bersertifikat, pembangunan beberapa bandara di sehingga bisa bersaing dalam era MEA Jatim salah satunya di Kota Kediri sekarang ini. “Pada intinya tempat juga merupakan faktor untuk pewisatanya harus ditata dengan baik, ningkatan pariwisata.

SDM wisatanya juga mesti ditingkat“Dengan majunya infrastruktur kan kualitasnya, serta pemahaman nantinya Jatim diharapkan tidak lagi masyarakat untuk sadar wisata,” hanya menjadi tempat transit tapi katanya. (ist)

obyek wisata kesehatan. Pantai di Gili Iyang dikenal sebagai Pulau Awet Muda dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Jordania yakni 21,5 persen.

Menurut Jarianto, kualitas oksigen yang super ini membuat warga atau penghuni Pulau Giling sehat dan panjang umur.

“Banyak warga sampai usia generasi ketiga yaitu berumur 115 tahun tetap sehat,” tutur Jarianto yang kini juga menjabat PJs Bupati Tulungagung. Para lansia yang usianya di atas 100 tahun itu bahkan tampak sangat sehat dan cekatan.

“Karena itu kami saat ini konsentrasi untuk menambah pembangunan fasilitas di Gili Iyang,” kata Jarianto.

Ia mengaku telah berkirim surat kepada kementerian perhubungan RI agar bisa dibangun lapangan terbang perairan di laut di sekitar Pulau Gili Iyang itu.

Apalagi kini Pemkab Sumenep sudah mencanangkan Visit Sumenep 2018. Salah satu yang tempat wisata yang dipasarkan adalah Pulau Gili Iyang sebagai “Pulau Awet Mu-

Lengkungan batu cadas di pantai Gili Iyang, Kabupaten Sumenep, menggoda wisatawan untuk berkunjung kesini. da”. Untuk infrastruktur sudah banyak perbaikan. Bahkan, pembangunan di Gili Iyang tergolong paling pesat dibanding pulau-pulau lain yang juga menjadi kawasan wisata.

Pavingisasi sudah hampir menyentuh semua jalan desa. Demikian juga untuk homestay di rumah penduduk sudah dipersiapkan. “Namun, kami masih perlu juga melakukan promosi besar-besaran, agar benarbenar layak jual,” katanya.

Gili Iyang sangat sesuai sebagai

wisata untuk keluarga. Untuk mencapai ke Gili Iyang tidak perlu mengeluarkan budget yang dalam.

Banyak mobil penumpang umum yang ada setiap saat dari kota Sumenep menuju Pelabuhan Dungkek. Tarifnya Rp 20.000.

Tapi bila menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, pengunjung bisa menitipkannya di rumah warga tak jauh dari Pelabuhan Dungkek. Soal keamanan, terjamin. (ist)

Hal - A Edisi No.280 Tahun XVI ~Minggu I Maret 2018



Reses I Tahun 2018 DPRD Jatim

Ada yang Langsung Tindaklanjuti Aspirasi Warga

Dra Sri Untari, MAP (kanan) saat menggelar pertemuan bersama warga dalam rangka Reses I tahun 2018 di dapil Malang Raya.

KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dra Sri Untari, MAP yang juga tokoh koperasi menerapkan cara menarik saat menggelar pertemuan bersama warga dalam rangka reses. Anggota Komisi C DPRD Jatim itu langsung menindaklanjuti semua hasil pertemuan dengan warga.

Hal itu dilakukan Untari pada pertemuan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka Reses I tahun 2018 di dapil Malang Raya. Sekretaris PDI Perjuangan Jatim itu menggelar pertemuan di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir dalam rangka



reses.

Usai berdialog dengan warga, Untari langsung berbagi nomor telepon kemudian mengajak membuat grup Whats App (WA). “Kita buat dua grup WA ya, satu untuk koperasi, satunya lagi grup WA UKM. Supaya pertemuan kita terus berkelanjutan, kita juga bertemu lagi setelah pertemuan ini,” ajak Ketua Kopwan Setia Budi wanita (SBW) Jatim ini. Ajakan tersebut langsung disambut warga yang mengikuti reses.

Untari kemarin menggelar sejumlah pertemuan warga dalam rangka Reses I tahun

2018. Pagi hingga siang bersama Ajang Pengembangan Usaha Koperasi Wanita (APU KW) Jawa Timur yang mewadahi 27 koperasi wanita. Pertemuan tersebut juga diikuti ratusan perwakilan sejumlah komunitas. Di antaranya Ajang Apresiasi Kuliner Malang, Malang Jati Asri, Rumah Pengusaha Malang Raya dan Jembatan Maju Bersama.

“Setiap kali reses, saya selalu menindaklanjuti aspirasi warga yang disampaikan saat reses. Apa saja yang menjadi kebutuhan warga langsung kita jadikan program. Selain itu ya membentuk grup WA. Supaya komunikasi terus berlanjut,” papar mantan anggota DPRD Kota Malang dua periode ini.

Saat berdialog dengan ratusan warga, Untari memaparkan tentang pentingnya koperasi. Sebab kata dia, koperasi merupakan benteng perekonomian warga. Karena itu pula, dia langsung merespon semua pertanyaan serta usulan warga terkait koperasi serta pengembangan UKM. Kepada warga, ia juga memaparkan tentang programnya mendorong koperasi dikelola secara profesional. Salah satu contohnya membantu program IT koperasi di wilayah Kabupaten Malang. “Kopera-

Petani Garam Gugat Kemendag

Kualitas Garam Impor Jauh Di Bawah Garam Rakyat

Garam rakyat melimpah, tapi pemerintah tetap lakukan impor garam.

HASIL cek laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim menunjukan ternyata kadar NaCl (Natrium Clorida) garam industri jauh di bawah garam lokal. Padahal selama ini Pemerintah Pusat memutuskan melakukan impor garam dengan alasan kualitas garam lokal tidak memenuhi standar industri. Sementara itu Asosiasi Petani Garam menegaskan akan melakukan class action atau menggugat Kemendag yang mengeluarkan ijin impor.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan kualitas garam lokal di Madura hampir sama dengan garam impor, bahkan hasil lab garam impor yang baru bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Su rabaya ternyata kualitasnya jauh di bawah standar garam petani.

“Hasil pengujian DKP Jatim, garam impor dari Australia kadar NaCl (Natrium Clorida) 92.99 persen, tingkat keputihan 53,73 persen, kadar air 0,01 persen. Kualitas garam masuk

KP2 (Kualitas Produksi) garam impor dari India kadar NaCl 91,04 persen, tingkat keputihan 35,43 persen, kadar air 0,07 persen. Kualitas garam masuk KP2 garam rakyat Sumenep kadar NaCl 94,10 persen, tingkat keputihan 57,31 persen, kadar air 0,01 persen, kualitas garam masuk KP2 atau kualitas garam menengah,” ungkap mantan Bupati Tulungagung dua periode ini.

Heru menegaskan, kualitas garam lokal di Madura hampir sama dengan impor dikarenakan penggunaan sejumlah teknologi yang diberikan ke petani untuk produksi garam, salah satunya geomembran. Apalagi Jawa Timur menjadi salah satu lambung garam nasional.

Untuk itu pada 2018 ini DKP Jatim menargetkan produksi garam lokal mencapai 700 ribu ton dengan menggelontor sejumlah bantuan teknologi pada para petani garam.

Sementara itu Ketua AMPG Jatim (Asosiasi Masyarakat Petani Garam) Muhammad Ha-

san, menuturkan, pihaknya akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta evaluasi kebijakan impor garam yang banyak terjadi kejanggalan. Salah satunya kuota impor garam melebihi kebutuhan yang hanya 2,1 juta ton, tapi kuota impor mencapai 3,7 juta ton. Tidak hanya itu, impor dilakukan tanpa rekomendasi Kementrian Kelautan dan Perikanan, padahal secara aturan harus ada rekomendasi.

“Pihaknya juga akan melakukan class action atau menggugat pemerintah yakni Permendag 52 tahun 2017 yang merugikan petambak garam.

Harapan petani, pemerintah menjalankan kebijakan sesuai Undang-Undang,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ach. Firdaus Febrianto menuturkan, hasil Lab DKP terkait kualitas garam impor dan garam lokal menunjukkan keberhasilan Pemprov Jatim dalam mengawal dan membangun kualitas garam petani Madura menjadi standar industri. Sayangnya disisi lain Pemerintah Pusat malah membuka kran impor besar-besaran.

“Apa yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan melakukan impor garam besar-besar sangat tidak berpihak pada rakyat. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Pemprov Jatim yang berusaha meningkatkan kualitas garam lokal.

Seharusnya Pemerintah Pusat belajar kepada pemerintah yang di daerah,” imbuh politisi dari Fraksi Gerindra ini. (yd)

sinya ada di desa, tapi dikelola secara profesional,” kata mantan tokoh Karang Taruna Kota Malang ini.

Untari juga menggelar dialog dengan budayawan Malang Raya. Pertemuan tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka Reses I tahun 2018 di dapil Malang Raya itu tak sekadar pertemuan. Sebab ia meneguh-

kan komitmen untuk terus melesatrikan nilai-nilai budaya.

Salah satu caranya yakni mem-

Nandang Triyana, pelaku penyerangan terhadap KH Hakam Mubarok di Lamongan diduga mengidap penyakit jiwa.

Dewan Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan Tokoh Agama

SETELAH pengerusakan tempat Ibadah di Tuban yang dilakukan orang gila, kini pelaku dengan modus orang gila kembali terjadi dengan melakukan penyerangan pada ulama yang dilakukan orang ‘gila’ yakni pada KH Hakam Mubarok, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur.

Menyikapi kasus tersebut, anggota DPRD Jatim Drs H Husnul Aqib, MM meminta apa-

rat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, agar tidak meresahkan masyarakat dan tidak menjurus ke adu domba antar umat. “Aparat kepolisian harus bekerja profesional mengusut tuntas dengan melibatkan seluruh tim yang dimiliki, salah satunya tim psikologis atau kejiwaan,” tegas politisi dari Dapil Jatim X ini.

Aqib menegaskan, bila memang ada skenario jahat dengan menggunakan orang gila untuk melakukan penye-

beri perhatian dan mendukung para budayawan dalam melestarikan nilai-nilai budaya. (bur) rangan kepada tokoh agama maupun tempat ibadah, maka aparat kepolisian harus transparan dan mengungkapkan berbagai fakta yang ditemukan. Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, jika ada pihak yang berani merusak simbol keagamaan, artinya dia sengaja ingin melakukan upaya kejahatan atau adu domba antar umat beragama.

“Pihak kepolisian harus bisa menemukan siapa aktor dibalik peristiwa yang menyangkut keagamaan ini terjadi dan memberikan hukuman sesuai aturan yang ada. Jangan sampai aparat kepolisian gagal dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut. Untuk itu melibatkan sejumlah tim ahli sampai dengan psikiater harus dilakukan oleh aparat berwajib,” imbuh politisi dari Fraksi PAN DPRD Jatim ini.

Husnul berharap seluruh elemen masyarakat tenang dan bersatu menjaga kondusivitas di Jawa Timur, jangan mudah terpancing dengan oknum pihak yang ingin mengadu domba umat. Kawal proses penanganan kasus tersebut oleh pihak kepolisian, agar tidak terulang kembali dan bisa didapat otak yang sebenarnya,” katanya. (yd)

Minta Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Desa MASIH minimnya pelayanan kesehatan di desa mengakibatkan masyarakat di daerah lari ke RSU Dr Soetomo, Surabaya. Akibatnya Rumah Sakit Provinsi itu mengalami overload pasien. Menyikapi fakta itu, Renville Antonio, anggota DPRD Jatim menuturkan akan turun ke beberapa desa untuk mendiskusikan pelayanan kesehatan dengan kepala desa dan masyarakat setempat.

“Akses kesehatan di desa selama ini masih mengalami keterbatasan. Untuk itu Pemprov Jatim harus mendesain akses pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa, karena yang terjadi saat ini masyarakat larinya ke RSU Dr Soetomo hingga pasien di rumah sakit Pemprov Jatim tersebut sangat padat,” ungkap politisi dari Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini.

Renville menuturkan Pemprov Jatim harus mendesain pelayanan kesehatan sampai di desa. Caranya, bisa melalui bantuan keuangan desa atau sistem lain, semua ini harus didiskusikan bersama masyarakat desa, Kepala Desa atau

Antrean pasien di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Perangkat Desa.

“Selama ini Puskesmas tidak begitu maksimal karena tidak ada anggaran dari provinsi, sehingga tidak bisa melakukan peningkatan pelayanan kesehatan secara maksimal,” ujar politisi dari Dapil Jatim VI ini.

Politisi yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan, Pemprov Jatim harus memperkuat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa), karena selama ini Ponkesdes mengalami keterbatasan dalam meningkatkan

kualitasnya.

“Pemprov Jatim harus melakukan improvisasi anggaran dengan membuat Program Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan di pedesaan,” pintanya.

Renville menuturkan, dirinya juga akan mengunjungi RSUD Soedono di Madiun untuk mengetahui seperti apa pelayanan kesehatannya saat ini. Penguatan rumah sakit umum di daerah harus diperkuat untuk penanganan kesehatan di wilayah Mataraman. (yd)

Hal - B Edisi No.280 Tahun XVI ~ Minggu I Maret 2018

Pakde Karwo Minta Atasi Impor Bahan Baku

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim untuk mengatasi impor bahan baku. Sebab sebanyak 74,99 persen bahan baku Indonesia berasal dari impor.

“Impor bahan baku ini jadi permasalahan kita.

Bahkan ekspor kita rendah karena terjebak dalam impor bahan baku yang tinggi. Ini yang perlu dicarikan solusinya pengganti bahan baku impor,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim Periode 2018-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/3) pagi.

Untuk menekan volume impor, HIPMI Jatim diharapkannya dapat melihat potensi bahan baku yang ada di dalam negeri. Dalam hal ini HIPMI Jatim juga bisa mengolah atau mengganti bahan baku dengan bahan substitusi. “Kalau ada bahan baku yang tersedia di sini, maka tidak perlu lagi impor,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan-

nya, Pemprov Jatim menerapkan Sistem Informasi Perdagangan Bahan Baku (SIPAP) untuk mengatasi permasalahan impor bahan baku di Jatim. Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar mendorong sistem perdagangan yang mempercepat substitusi impor, sehingga kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud.

Dalam aplikasi tersebut, jelas Pakde Karwo, dapat diihat berbagai raw material dari berbagai daerah di Indonesia, data real time mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, bersumber dari aggregator masing-masing provinsi.

Dan aplikasi ini dapat membuat perusahaan langsung dapat melakukan business to business.

Selain itu, lanjutnya, mengatasi impor bahan baku juga bisa dilakukan dengan mendirikan smelter untuk me-

Pakde Karwo foto bersama pengurus HIPMI Jatim.

ngolah bahan baku di Jatim.

Misalnya, mengolah bauksit dan nikel untuk industri rumah tangga. “Kita kan punya banyak, jadi tidak harus impor dari Cina,” tegasnya.

Jangan Hanya Sebagai Trader Terkait tentang digital ekonomi, di hadapan Pengurus BPD HIPMI Jatim, Pakde Karwo menyatakan ketidaksepahamannya tentang kon-

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah PERDAGANGAN antar daerah yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur menjadi best practice bagi provinsi lain. Untuk itu, Gubernur Jatim, Soekarwo (Pakde Karwo), mewakili para gubernur, diberikan kesempatan menyampaikan ide-idenya terkait perdagangan antar daerah dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional/Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2018 di Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Kamis lalu.

Beberapa poin yang disampaikan Pakde Karwo seperti perlunya pemerintah pusat dan provinsi memanfaatkan captive market Indonesia karena potensi besarnya, seperti jumlah penduduknya yang mencapai 40 persen jumlah penduduk ASEAN. Potensi ini harus dikembangkan karena mampu menjadi tulang punggung/backbone perdagangan dalam negeri yang dapat menstimulus investasi, mendorong tumbuhnya industri dan meningkatkan ekspor nasional.

Poin kedua adalah melakukan substitusi impor bahan baku/penolong dengan produk lokal melalui penguatan perdagangan antar daerah. Jika hal ini dilakukan, akan mengurangi ketergantungan impor bahan baku/penolong nasional yang masih besar yakni 74,99 persen.

Poin yang ketiga adalah menekan biaya logistik antar pulau. Di antaranya dengan penguatan infrastruktur “tol laut” yang menjadi program strategis nasional, juga memperbaiki kemudahan berusaha serta memangkas berbagai prosedur perijinan.

Dalam kesempatan Rakernas APPSI ini, para gubernur melakukan penandatanganan kesepakatan bersama/MoU gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI tentang kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antar daerah. Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar atau landasan memperkuat perdagangan antar daerah.

Apresiasi Rakernas APSSI Sementara itu, sore harinya saat memberikan arahan kepada para gubernur peserta Rakernas APPSI Tahun 2018, Presiden RI Joko Widodo menyambut baik pelaksanaan rakernas ini yang salah satu fokus utamanya membahas tentang perdagangan antar daerah.

Presiden meminta kerjasama perdagangan antar daerah ini didukung oleh database yang akurat, termasuk potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus sesuai data yang benar. Hal ini dilakukan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Pada kesempatan ini Presiden kembali mengingatkan soal pemberian kemudahan investasi terutama di daerah, salah satunya dengan kemudahan perizinan. Menurutnya selama ini banyak investasi terhambat karena perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Untuk itu ia meminta aturan di daerah terkait investasi untuk dipermudah dan diperpendek.

“Nanti kita lombakan saja dimana provinsi yang mampu memotong perizinan investasi tercepat, itu yang menang,” ujar Presiden disambut tepuk tangan hadirin.

Presiden juga meminta agar perda terutama yang berkaitan dengan percepatan berusaha untuk ditinjau ulang. Bila memang menghambat perizinan untuk dapat diperbaiki, jangan sampai membuat perda baru.

Guna mempermudah perizinan investasi ini, lanjut Presiden, ke depan akan dibuat Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi atau single submission. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan implementasi investasi di daerah.

“Sistem ini diharapkan selesai dalam 1,5 bulan ke depan sehingga diharapkan MaretApril selesai,” terangnya.

Selain masalah investasi, salah satu hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan ekspor. Ekspor ini harus memperhatikan produk yang kompetitif dan pasar yang akan dituju. (red)

sep digital ekonomi yang mengutamakan trader. Digital ekonomi sebaiknya merupakan industri, diproses, dan di pasar. “Jangan sampai media membuat start up terhadap trader, tetapi lebih baik startup terhadap industri. Sebab peranan industri dan perdagangan adalah penting,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Jatim dr.

Mufti Aimah Nurul Anam memuji kepemimpinan Pakde

Karwo sebagai Gubernur Jatim yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional. Salah satunya, Jatim menjadi provinsi yang memiliki akuntabilitas dengan predikat A. Selain itu, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga berada di atas ratarata nasional.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ke-tua Umum BPP HIPMI Yaser Palito me-ngatakan para pengusaha muda adalah masa depan, sehingga harus dapat mem-berikan, khususnya kepada Pemerintah. Dicontohkan, ketika baru dilantik dan melakukan audiensi dengan Presiden RI, dirinya mengusulkan bunga kredit untuk UMKM dapat diturunkan menjadi single digit, dan twrwujud. Alasannya, hal tsb sangat membantu perkembangan dan kehidupan UMKM yang menjadi fondasi ekonomi bangsa. Selain itu, BPP HIPMI,

juga mendorong lahirnya tax amnesty dan penyelenggaraan jambore HIPMI perguruan tinggi guna mewujudkan pengusaha-pengusaha muda.

Atasi Banjir Sementara itu, menjawab pertanyaan media tentang permasalahan banjir di Bojonegoro, Pakde Karwo menjelaskan salah satu solusinya dengan membuat lima pintu air di Plangwot Sedayu Lawas yang dibuka untuk kemudian dibuang ke laut.

Dengan demikian, Plang Wot Sedayu Lawas bisa mengalirkan air 1000 meter kubik per detik ke laut.

Solusi tersebut seperti kasus dam di Mlirip Mojokerto, yang agar Mojokerto dan Surabaya tidak banjir maka air Sungai Brantas dibuang ke Sungai Porong melalui dam Mlirip, sehingga kedua daerah ini tidak banjir.. “Pintu airnya harus dijaga terus karena bendungannya hanya satu di Gajah Mungkur. Beda dengan Brantas yang memiliki tujuh bendungan,” jelasnya. (hms)

Pemprov Jatim Siap Songsong TPB/SDGs PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur siap menyongsong implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs).

Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sejak 21 Oktober 2015, SDGs telah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi ditetapkan sebagai agenda Jawa Timur Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT pada Forum Konsolidasi SDG’s dunia yang memuat sebagai rencana pembangunan bersama hingga tahun 2030 untuk kemaslahatan manusia dan bumi.

Kesiapan untuk melaksanakan SDGs di Jawa Timur tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT saat menjadi nara sumber pada Forum Konsolidasi SDG’s bertemakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” di Sapphire Ballroom Hotel Aston, Kab. Jember, Kamis (1/3) siang.

Menurut pria yang biasa disapa Budi tersebut, implemantasi SDGs di Indonesia ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Oleh sebab itu, untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs di semua wilayah, diperlukan kerjasama dari semua pihak, yang salah satunya adalah institusi pendidikan. “Forum ini merupakan upaya kita untuk mempercepat implementasi SDGs melalui kerjasama antara Pemprov Jatim, khususnya Bappeda dengan Universitas Negeri Jember”, ujarnya.

Ia menjelaskan, indikator SDGs merupakan perluasan dari indikator MDGs yang mencakup 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. Dengan makin banyaknya indikator, maka untuk mencapainya bisa jadi lebih sulit. Karena itu implementasinya perlu dilaksanakan secara terbuka, terpadu, dan dengan semangat dan disiplin tinggi. “SDGs adalah target yang cukup ambisius sementara sumber daya masih terbatas. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalisasikan sumber daya tersebut semua pihak harus memahami sasaran apa yang perlu diprioritaskan dan diperkuat landasannya,” ungkapnya.

Ditambahkan, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan SDGs. Diantaranya memastikan penerapan prinsip inklusif dan “no one left behind”, menyusun database yang komprehensif, terpilah dan terintegrasi, dan mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam agenda pembangunan, menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah, dan memastikan SDGs memberikan manfaat kepada seluruh penduduk termasuk di daerah terpencil dan di kepulauan. “RAD Jatim 2018-2019 kita deadline tanggal 10 Mei 2018 sudah harus selesai. Sedangkan untuk pemkab/kota se Jatim tanggal 10 Juli 2018,” ujarnya.

Budi juga menekankan soal pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan RAD-SDG. Selain itu meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi, menyiapkan data dan informasi, melakukann pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan.

Forum Konsolidasi SDG’s ini juga menghadirkan beberapa tokoh sebagai nara sumber.

Diantaranya Prof. (riset) Dr. Ir Achmad Suryana, MS, Prof Rudi Wibowo, Ketua SDGs Center UNEJ, Dr. Ir. Arifin Rudyanto M.Sc( Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan SDA) dan Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si. (hms)

Hal - C Edisi No.280 Tahun XVI ~ Minggu I Maret 2018

Pengembangan Pendidikan Harus Didukung Kesehatan GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo, menegaskan pengembangan kualitas pendidikan harus didukung dengan kesehatan, sebab literasi akan terserap dengan baik apabila kesehatan siswa baik. Oleh karena itu, kesehatan anak, layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), parenting education-yang memberikan pengetahuan para ibu dan anak tentang gizi menjadi salah satu prioritas program Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Gubernur Soekarwo saat menerima audiensi Tim INOVASI Untuk Anak Sekolah, Kemitraan Indonesia-Australia yang dipimpin Konjen Australia di Jawa Timur, Chris Barnes, di gedung negara Grahadi, Jl Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (27/2). Tim INOVASI antara lain terdiri dari Tenaga Ahli Prof Fasli Jalal, Direktur Program Mark Heyward, dan Konselor Kerjasama Pembangunan Kedubes Australia di Jakarta, Michelle Lowe,.

Untuk layanan posyandu yang memberikan parenting education, lanjut Pakde

Karwo-sapaan Walaupun sarana, akrab Gubernur pembia-yaan, dan Jatim ini, tercatat SDM bagus, tetapi sampai dengan standar kompesaat ini sebanyak tensi dan lulusan12 ribu dari 8.251 nya kurang bagus, desa/kelurahan di yang hal itu saJatim. Dengan ngat ditentukan parenting educaguru, khususnya tion itu diharappada proses pemkan orangtua sebelajaran. makin paham Penelitian akan asupan gizi.

INOVASI di Jawa Sebab, dari data Timur, lanjutnya, yang ada, hanya mendapati seba22% kondisi gizi nyak 165 inovasi buruk yang terjadi proses pembekarena miskin. Selajaran masih berlebihnya, karena jalan dengan baik salah asupan di provinsi ini.

Gubernur Soekarwo saat menerima audiensi Tim INOVASI Untuk Anak Sekolah, yang disebabkan Inovasi-inovasi Kemitraan Indonesia-Australia di gedung negara Grahadi Surabaya. kurangnya petersebut diharapngetahuan orangtua tentang diterima di dunia kerja. Saat Sebagai Tim Ahli, Prof Fasli kannya dapat di-sebarkan gizi anak. “Pendekatan budaya ini, dari jumlah SMK sebanyak Jalal, mengatakan penelitian bukan hanya antar kab/kota juga harus menjadi stategi 1.771 buah, 40% telah INOVASI mendapati kualitas di Jawa Timur, tetapi juga utama dalam pencapaian,” terakreditasi dengan 291 buah siswa Indonesia pada bebe- pada tingkat nasional. ujarnya.

Inovasi itu ditemukan di di antaranya berstandar rapa tes internasional di usia Dalan kesempatan yang internasional. Fakultas-fakultas yang berbeda menunjukkan wilayah budaya “mataraman” sama, Pakde Karwo juga teknik juga diposisikan sebagai kurang menggembirakan. 83 buah, “arek” sebanyak 41 menjelaskan dilakukannya pengampu. Selain itu, bermoratorium SMU sejak 2015 bagai SMU, termasuk sekolah dan diubahnya komposisi SMK keagamaan diberikan pendidi: SMU menjadi 70% : 30% gu- kan keterampilan. na memberikan para siswa keterampilan sehingga dapat Inovasi di Jatim

buah, “pendalungan” sebanyak 32 buah, dan Madura sebanyak 9 buah. Beberapa motivasi yang diperoleh di antaranya ide belajar numerasi SDN Mojokarang Kab Mojokerto, gerakan literasi SDN Kebon Dalem Kab Mojokerto, dan kepemimpinan di SDN Sumber Gondo 2 Bumiaji Kota Batu.

Di SDN Kebon Dalem Mojosari Mojokerto, misalnya, para siswa diwajibkan membaca buku bacaan sebelum masuk kelas dan menyampaikan masing2 hasil bacaannya kepada teman lainnya dengan pendampingan guru. Para guru juga diharuskan menyusun buku ajar, termasuk menyertakan foto-foto muridnya, dan sekolah secara aktif menawarkan buku-buku kepada para siswa yang tertarik untuk pinjam buku. Konsepnya, siswa dibuat betah belajar di sekolah. (kom)

Pemprov Jatim Apresiasi UNHAN

Siap Dukung Program Kampung KB PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur akan mendorong sekaligus mendukung program kampung keluarga berencana (KB) di seluruh pelosok desa yang ada di wilayah Jatim. Harapannya, melalui program tersebut nantinya bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat serta ikut meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga di Kantor Bappeda Prov. Jatim. Jl. Pahlawan Surabaya, Rabu (28/2) siang.

Dikatakannya, kampung KB merupakan bentuk sinergitas kegiatan antara pemerintah, sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Kriteria terbentuknya kampung KB adalah daerah yang kumuh, miskin, pesisir, terpencil, perbatasan dan padat penduduk dengan jumlah keluarga prasejahtera.

Melihat kondisi tersebut, Sekdaprov menjelaskan bahwa kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat sehat, bahagia dan sejahtera. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi kabupaten/kota se Jatim yang telah membentuk kampung KB. “Pemerintah kabupaten/kota akan saya dorong untuk membantu menyukseskan program dan ini merupakan program bersama,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memfasilitasi dalam menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, terkadang program yang ada belum bisa dilakukan secara menyeluruh di kabupaten/kota dengan alasan otonomi daerah.

“Program dari BKKBN salah satunya Kampung KB harus di dukung oleh bupati/ walikota yang ada di Jatim. Kampung KB ini, ternyata bukanlah kampung elit melainkan kampung yang masuk wilayah kumuh, terpencil penduduk miskin sehingga harus disejahterakan lewat program KB,” ungkapnya.

Menanggapi banyaknya masyarakat di pelosok desa yang menikah dibawah umur, khususnya di daerah tapal kuda, Akhmad Sukardi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan upaya nyata dengan memberikan pemahaman maupun edukasi. “Ini yang harus kita beri pemahaman, bahwa nikah muda dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan serta berdampak terhadap angka kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim Yenrizal mengatakan, Rakorda ini sebagai tindak lanjut dari Rakornas yang menitik beratkan pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang memerlukan penguatan integrasi program lintas sektor di Kampung KB guna mempercepat terwujudnya SDM yang berkualitas.

Ia mengatakan, selain ingin meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja BKKBN, tujuan Rakorda ini juga bertujuan untuk pemerataan, pengelolaan serta pelaksanaan program KKBPK. (hms)

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi memberi apresiasi kepada Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN). Apresiasi diberikan karena universitas ini memiliki kualitas yang ciamik , baik dari segi fasilitas kampus, maupun kurikulumnya, serta biaya pendidikannya ditanggung Sekdaprov Jatim memberikan sambutan di depan mahasiswa oleh negara.

Universitas Pertahanan dalam rangka kunjungan kerja Pujian itu disampaikan lapangan dlm negri bertempat di ruang binaloka.

Sukardi saat menerima mahasiswa Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) mahasiswa UNHAN” di Ruang Bhinaloka, Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (26/2).

Sukardi mengatakan, UNHAN merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengkhususkan diri pada studi pertahanan setingkat S-2. Sebagai lembaga pendidikan tinggi terbuka, UNHAN memberikan kesempatan bagi para perwira TNI dan sipil untuk belajar ilmu pertahanan dari sudut pandang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

“UNHAN adalah perguruan tinggi yang luar biasa. Kampusnya bagus, dan materi pembelajarannya tdidak melulu soal pertahanan, tapi sosial, politik, ekonomi juga diajarkan disana. Dan istimewanya, pendidikannya dibiayai oleh negara” pujinya.

Kualitas dan keistimewaan UNHAN tersebut, lanjut Sukardi, bisa menjadi peluang emas bagi masyarakat Jatim, khususnya para orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke pendidikan tinggi namun terkendala biaya. Mereka dapat mengikutkan anaknya untuk tes di UNHAN. “Saya harap masyarakat Jatim yang putra-putrinya yang cerdas dan pintar, untuk mengikuti tes di UNHAN. Ini peluang yang bagus, terutama bagi mereka yang terkendala biaya. Jika diterima, ini bisa meringankan beban orang tua, karena kuliah di UNHAN dibiayai negara” katanya.

World Class University Dalam kesempatan ini, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN, Mayjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., mengatakan, saat ini UNHAN sedang mempersiapkan diri demi mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi pertahanan berkelas dunia atau world class university pada 2024 mendatang.

“Kami menargetkan pada 2024, UNHAN menjadi perguruan tinggi pertahanan berkelas dunia yang tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan, Unhan melahirkan generasi intelektual Bela Negara dan menjadi perguruan tinggi bidang pertahanan terdepan yang dimiliki oleh Indonesia” katanya.

Guna mewujudkan misi tersebut, UNHAN terus berbenah dan meningkatkan kualitas demi mengejar akreditasi internasional yang merupakan syarat mutlak yang harus dicapai.

Salah satu upayanya adalah terus memfokuskan diri mendalami dan mengembangkan ilmu pertahanan, baik teori, konsep, dan policy.

Ditambahkan, UNHAN telah ter-akreditasi “A”, universitas ini membuka jalur beasiswa bagi TNI/Polri, PNS maupun masyarakat umum dengan prodi-prodi yang ditawarkan dari empat fakultas yang ada, yaitu Fakultas Strategi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional dan Fakultas Teknologi Pertahanan.

UNHAN menjadi institusi yang unik karena mengkhususkan diri pada studi ilmu pertahanan setaraf Magister atau S2 dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik militer maupun non-militer yang mampu bersaing, berkompetisi, dengan semangat “Bela Negara”.

“Sampai saat ini, kita sudah 9 tahun berdiri dan menghasilkan sekitar 1.341 alumni, alumni kami bisa digunakan untuk semua lini. Kedepan, kami targetkan untuk membentuk konsultan ketahanan di setiap daerah” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Asisten I Sekdaprov Jatim, Supriyanto, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim, Anom Surahno, dan para mahasiswa KKDN UNHAN. (hms)

Hal - D Edisi No.280 Tahun XVI ~Minggu I Maret 2018

DPRD Jatim Usulkan Dana On Call 

Digunakan Perbaiki Jalan Nasional

Kondsi jalan nasional di Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.

DPRD Jatim mengusulkan kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII untuk menyiapkan dana on call untuk memperbaiki jalan nasional yang ada di Jatim. Mengingat hampir 60 persen jalan nasional mengalami rusak berat.

Anggota DPRD Jatim Kodrat Sunyoto ditemui usai

kegiatan serap aspirasi (reses) di wilayah Lamongan mengatakan, dengan menggunakan dana on call tersebut jalan nasional dapat diperbaiki dengan cepat, seperti dana on call yang digunakan BPBD (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk bencana.

“Jalan rusak seperti saat

ini misalnya di Gresik – Lamongan juga disebabkan oleh musim penghujan yang membuat aspal menjadi terkelupas karena tergenang air. Apalagi di jalan nasional tersebut sistem drainase tidak ada. Belum lagi dengan tidak diaktifkan lagi jembatan timbang untuk mengetahui kendaraan yang melebihi tonase,”

Desak Pemprov Prioritaskan Pemerataan SMA/SMK di Daerah PERALIHAN SMA/SMK menjadi tugas Pemprov Jatim dalam merealisasikan pemerataan kualitas SMA/SMK. Halim Iskandar, Ketua DPRD Jatim, meminta Pemprov Jatim benar-benar mampu merealisasikan tujuan dilakukan peralihan pengelolaan SMA/SMK, yakni pemerataan kualitas terutama di daerah. Jangan sampai peralihan wewenang itu memunculkan permasalahan baru yang akibatya merugikan siswa.

“Peralihan wewenang SMA/SMK itu dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan terutama untuk yang di daerah. Tidak sedikit pendidikan di daerah yang tidak memadai mulai dari sarana-prasarananya sampai dengan para pengajarnya,” ujar politisi yang

duduk sebagai Ketua DPW PKB Jatim ini.

Itu terjadi dikarenakan ketidakmampuan daerah tertentu dalam mengalokasikan anggaran dalam membenahi pendidikan di daerahnya. Untuk itu Pemprov Jatim harus mengawal betul proses peralihan, jangan sampai peralihan SMA/ SMK malah menjadi kemunduran bagi dunia pendidikan.

Politisi yang akrab dipanggil Halim ini menuturkan Pemprov Jatim juga harus memprioritaskan tenaga kerja agar tidak tergerus dengan banjirnya pekerja asing. “Masih banyak permasalahan terkait tenaga kerja yang belum tertangani, mulai dari adanya perusahaan nakal dan tidak memenuhi kewajibannya secara penuh kepada pegawainya, sampai dengan

PHK masal. Dan kini tenaga lokal juga harus dibayangi dengan banjirnya TKA (Tenaga Kerja Asing),” ungkapnya.

Halim meminta pemerintah serius dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja, jangan sampai tenaga kerja yang kehidupan ekonominya jauh dari sejahtera harus menjadi korban kalangan yang berkuasa. Untuk itu dinas terkait, yaitu Disnakertrans dalam menangani permasalahan tenaga kerja jangan sampai berpihak kepada salah satu pihak, tapi harus memberikan penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak.

“Terpenting lagi pemerintah lewat dinas terkait harus memfilter masuknya TKA, jangan sampai tenaga kerja lokal kita tergerus dengan banjirnya

ujarnya, Rabu (28/2).

Lebih lanjut politisi asal Fraksi Golkar ini menegaskan jika pihaknya juga pernah menyampaikan dana usulan on call kepada pemerintah pusat. Namun usulan tersebut apakah sudah diterapkan atau belum pihaknya belum tahu.

Pihaknya juga mengapresiasi positif gerakan BBPJN VIII yang mulai melakukan perbaikan jalan nasional dari Gresik – Lamongan. “Perbaikan jalan ini harus dilakukan. Kalau perlu ada tambahan dana untuk perbaikan jalan nasional. Serta juga perlu pengawasan untuk kualitas jalan saat proses perbaikan jalan tersebut,” ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri menambahkan, perlu ada Perda kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota saat ini. Karena pemerintah kabupaten ini langsung berhadapan langsung dengan masyarakat dan berbeda deTKA,” katanya.

Untuk itu pengetatan masuknya TKA harus dilakukan dan mengoptimalkan program pelatihan untuk tenaga kerja lokal, terutama di daerah-daerah, agar tenaga kerja lokal memiliki kehalian yang handal dan kreativitas. Dengan begitu tenaga kerja kita mampu bersaing di tengah serbuan TKA. Selain permasalahan tenaga kerja, Halim juga meminta Pemprov Jatim bersama dengan Pemkab/Pemkot antardaerah bisa bersinergi dalam melakukan pembangunan di daerah, karena yang terjadi saat ini ego sektoral antar daerah masih sangat kuat. Imbasnya pembangunan antar daerah satu dengan yang lainnya tidak bisa sejalan, karena tidak adanya koordinasi dan kerjasama.

“Koordinasi dan kerjasama antar daerah satu dengan daerah lainnya itu sangat dibutuhkan, apalagi terkait pembangunan,” ujar politisi dari Dapil Jatim VIII ini. (yd)

Pilkada, Dewan Dukung Gubernur Hentikan Pencairan Dana Bansos

DEWAN Jatim mendukung Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan kebijakan penghentian pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Dana Hibah itu baru bisa dicarikan setelah masa Pilkada selesai pada bulan Juli mendatang.

Gubernur Jatim, Soekarwo menuturkan pencairan Hibah dan Bansos dihentikan sampai Pilkada selesai, agar tidak mempengaruhi proses Pilkada yang sedang berlangsung.

“Jika dicairkan saat masa Pilkada, dikhawatirkan Bansos dan Hibah akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

Kebijakan tersebut dikeluarkan menindaklanjuti imbauan dari KPK pada Pilkala lalu, karena Hibah dan Bansos bisa mempengaruhi netralitas,” ungkap Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini.

Soekarwo menegaskan, pencairan bansos dan dana hibah ini dihentikan tidak hanya pada proses bansos yang akan dibuat. Tapi yang sudah fix dan tinggal menunggu pencairan pun juga tidak bisa cair.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menuturkan, mendukung langkah Gubernur Jatim Soekarwo. Langkah itu, kata dia, sebagai antisipasi halhal yang tidak diinginkan, se-

Gubernur Jawa Timur Soekarwo. kaligus untuk menjaga proses Pilkada berjalan sesuai aturan yang ada. “Penghentian sementara pencairan bansos dan dana hibah sebagai langkah tepat untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan sesuai

aturan yang ada,” imbuh politisi dari Fraksi Golkar ini.

Sekadar diketahui, ada 18 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menggelar Pilkada secara serentak dan satu Pilgub Jatim. (yd)

ngan pemerintah pusat.

“Meski sekarang sudah ada aturannya, tapi perda pembagian kewenangan ini lebih diutamakan atau diprioritaskan ke daerahnya langsung. Karena yang tahu kondisinya daerah tersebut yaitu pemkab/pemkot,” kata politisi asal NasDem.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lamongan – Babat – Tuban Tugiman, ST membenarkan pihak petugas BPPJN VIII sudah mulai melakukan perbaikan jalan mulai Lamongan – Tuban secara berkala karena terbatasnya anggaran. (bur)

Ilustrasi.

Usaha UKM Perlu Pinjaman Lunak Bunga Ringan DAERAH pilihan (Dapil) II Pasuruan dan Probolinggo memiliki banyak potensi, baik itu di sektor pesisir pantai maupun wisata. Dengan suntikan pinjaman modal tentunya bisa semakin mendongkrak perekonomian masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, perlu ada bantuan pinjaman modal usaha kecil menengah (UKM). Terutama bagi mereka, kelompok usaha yang baru mulai berdiri. Pijaman modal lunak perlu diberikan untuk menyokong usaha-usaha di masyarakat bawah.

“Pinjaman modal masyarakat masih kesulitan. Fokus bantuan atau pinjaman kurang dijangkau bagi masyarakat bawah. Padahal mereka sangat membutuhkan hal tersebut,” ujar Kusnadi.

Anggota Fraksi Demokrat ini pun melihat, selama ini bank masih ragu memberikan dana bantuan bagi UKM yang baru berdiri. Sasaran pemberian pinjaman selalu diberikan kepada unit usaha yang sudah mapan dan besar. Hal tersebut membuat masyarakat kecil yang baru mendirikan usaha selalu kesulitan mencari permodalan.

Sehingga banyak dari usaha mereka ini yang justru gulung tikar. Penguatan instruktur pembiayaan perlu bagi UMKM, petani dan nelayan.

“Menurut saya, selain pinjaman juga perlu diberikan pembinaan. Jadi bank juga tidak merasa takut, kalau usaha mereka pailit. Mereka bisa mengontrol langsung dan tetap menjaga agar peminjam bisa tetap bisa membayar pinjamannya. Pembinaan yang dilakukan ini bisa melalui pendampingan terhadap UKM. Sehingga mereka tahu bagaimana menggunakan dana

yang tepat,” bebernya.

Dengan begitu, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di Pasuruan dan Probolinggo. Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan memberikan pembinaan teknis menejemen dalam memulai usaha dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif. Selanjutnya, dapat menyerap lapangan pekerjaan di sekitar tempat usaha tersebut. Tidak hanya pendiri UKM saja, namun juga roda ekonomi masyarakat sekitar turut terbantukan dengan semakin besarnya unit usaha yang didirikan.

Selain pembinaan, lanjut anggota Komisi C tersebut, perlu adanya penataan jaringan pasar bagi UKM yang baru berdiri. Baik di pasar domestik maupun internasional.

Ini bisa dilakukan dari pengembangan lembaga pemasaran. Mereka tidak perlu lagi bingung menyalurkan usaha mereka.

Selain pinjaman lunak, Kusnadi juga menyoroti soal infrastruktur pertanian. Menurutnya, perlu ada penguatan terhadap pembangunan infrastruktur seperti sistem pengairan atau irigasi. Mengingat jumlah lahan pertanian di Jatim semakin menyusut. Oleh sebab itu, perlu penataan sistem agar lebih menunjang untuk memproduksi beras dengan masa panen yang lebih cepat.

“Jangan sampai pembangunan infrastruktur justru membuat saluran irigasi menjadi rusak. Perlu ada perhatian untuk tetap menjaga stok beras diangka yang bagus. Selama ini pemprov sudah menyatakan tidak mengimpor bahan makanan dan menolak impor beras,” tandasnya. (yd)