Jtpos 281

ISSN : 1412-7490

Edisi No.281 Tahun XVI ~Minggu III Maret 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Juni 2018, Jatim-Jakarta Bisa Lewat Tol

MENDENGAR hit single lagu ‘Sayang’, orang pasti ingat Via Vallen. Saking larisnya, lagu ini telah meraih 50 juta lebih viewers di YouTube.

“Seneng banget, nggak sia-sia perjuangan selama ini untuk membawakan lagu ini dari panggung ke panggung,” ujar gadis bernama asli Maulidia Octavia.

Sebenarnya, kata Via, lagu ini telah ia bawakan sejak tahun 2014, pas dangdutan sama OM Sera di Jawa. “Bawain pertama di alunalun Madiun, sama sekali nggak ada yang ikut nyanyi, padahal Via ngerasa lagu ini enak. Aku ngerasa lagu ini cocok buat single aku, makanya aku ngotot bawain terus. Pokoknya kalau tampil ke TV nasional harus nyanyi dengan lagu ini, gitu,” lanjutnya.

Bersamb ke hal. 11



PADA pertengahan Juni 2018 atau bertepatan lebaran Iedul Fitri 2018, Jawa Timur hingga Jakarta bisa lewat tol. Kepastian ini diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan mengoperasionalkan 178 km jalan tol Trans Jawa, diantaranya Surabaya – Jakarta.

Kepala BPJT, HerryTrisaputra Zuna dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/ 3) mengatakan, diantara ruas yang dilalui yaitu Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Salatiga-Kartosuro, Wilangan-Kertosono, dan sebagian seksi dari ruas Kertosono-Mojokerto.

Total biaya transportasi lewat tol menggunakan kendaraan pribadi (golongan I) dari Jakarta hingga Surabaya diperkirakan mencapai Rp 388.427. Rinciannya : Cikarang Utama-Palimanan Rp 109.500, Palimanan-Kanci Rp 11.500, Kanci-Pejagan Rp 24.000, Pejagan-Pemalang Rp 57.500 (57,5 km), PemalangBatang Rp 6.600 (6,6 km), SemarangSolo Rp 40.400 (40,4 km), Solo-Ngawi Rp 117.546 (90,42 km), Ngawi-Kertosono Rp 64.363 (49,51 km), KertosonoMojokerto Rp 28.116 (39,6 km), Mojokerto-Surabaya Rp 38.293 (36,47 km).

Berdasarkan data BPJT, rangkuman biaya dengan asumsi tarif sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) ter-

Ulama Madura Dukung

Jenderal Gatot Normantyo Jadi Presiden

Jendral TNI Gatot Normantyo silaturrahmi dengan Ulama Madura Pamekasan, Jatim PosKunjungannya Jendral TNI Gatot Normantyo ke

Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hamidy Banyuanyar, Potoan Daya, Kecamatan

Palengaan Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam rangka dialog kebangsaan dengan para ulama seluruh Madura. Rabu (14/03).

Dalam kunjungannya, mantan Panglima TNI ini disambut langsung pengasuh Ponpes Al-Hamidy Banyuanyar, R. KH. Mohammad Rofi’e Baidhowi.

Dalam sambutannya, Kyai kharismatik tersebut mengucapkan selamat datang dan mendoakan semoga silaturrahmi mantan Panglima TNI dengan para ulama akan menjadi silaBersamb ke hal. 11

akhir dan menggunakan kendaraan golongan I. Dihitung dari Jakarta dengan pembe-

rangkatan dari Jakarta Pusat, setidaknya terdapat 12 ruas tol yang harus dilewati untuk

sampai ke Surabaya. Yakni Tol Jakarta-Cikampek, Tol Bersamb ke hal. 11

Oknum Wartawan Jawapes.co.id Dilaporkan ke Polres Sampang, Jatim Pos H. Marnilem, Camat Jrengik Kabupaten Sampang, melaporkan oknum wartawan AR ke pihak Kepolisian Resort Sam pang, terkait dugaan pencemaran nama baik melalui berita di media online Jawapes. co.id, Selasa (06/03).

Pelaporan H. Marnilem diterima Satreskrim Polres Sampang, sekitar puk 11.00 WIB.

Menurut H. Marnilem, AR oknum wartawan tersebut diduga melanggar Pasal 45 Undang-Undang ITE juncto Pasal 310 dan 311 KUHP tentang berita bohong dan pencemaran nama baik.

Didampingi pengacara ternama di Sampang, H. Arman Saputra, H Marnilem mengatakan, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya pembe-

ritaan di media tersebut, terlebih oknum yang bersangkutan sulit dihubungi apalagi ditemui, maka pihaknya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya.

“Saya sangat dirugikan, khusunya pencemaran nama baik saya, di mana saya dianggapnya sebagai ketua pokmas, saya ini camat, saya Bersamb ke hal. 11

Wabup Pamekasan Tak Mau Jadi Bupati

Wakil Bupati Pamekasan Halil enggan jadi Bupati

Pamekasan, Jatim Pos Memasuki masa akhir jabatannya yang kurang dari dua bulan, Wakil Bupati Pamekasan Halil, mengungkapkan jika dirinya secara pribadi lebih menyukai atas jabatan yang disandangnya sekarang ini.

Hal tersebut ia ungkapkan saat di wawancarai di kantornya terkait belum dilantiknya untuk menjadi bupati difinitif. “Kalau saya secara pribadi lebih suka dibiarkan begitu saja,” kata Halil, Rabu (14/03).

Menurutnya, dengan waktu yang Bersamb ke hal. 11

Polres Situbondo Memberi Vocher Pulsa & Makan Bakso 

Cara Pos Lantas Besuki Menggugah Kesadaran Lalulintas

Situbondo,Jatim Pos. Dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2018 personil Pos Lantas Besuki Kupon Pulsa dan Bakso Larasati gratis kepada peng-

guna jalan yang dinilai mematuhi peraturan Lalulintas, Kamis lalu. Ini untuk menggugah kesadaran masyarakat mematuhi lalulintas.

Bersamb ke hal. 11

Pengendara mendapatkan kupon voucher pulsa dan makan bakso Larasati Situbondo gratis dalam operasi keselamatan Semeru 2018. (As’ad)

METROPOLIS

Hal - 2

Wali Kota Risma Sidak Jembatan Ujung Galuh WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan sidak di jembatan Ujung Galuh kawasan Darmo Kali – Ngagel dan rumah pompa di jalan flores pada Senin sore, (5/3). Di dua tempat tersebut, wali kota Risma memamerkan infrastruktur dengan wajah baru yang akan segera dinikmati masyarakat Surabaya.

Menggunakan kemeja putih, celana hitam ditemani handey talkey (HT), Wali Kota Risma menyusuri jembatan Ujung Galuh. Menurutnya, pemilihan nama jembatan Ujung Galuh berdasarkan sejarah Zaman Mojopahit. “Dulu Surabaya itu namanya Ujung Galuh, makanya saya pilih nama itu,” kata Wali Kota Risma.

Selain itu, dirinya berencana untuk melabeli setiap infrastruktur sesuai karakter Surabaya. Seperti halnya Stadion Bung Tomo yang ada di kawasan Tandes, nantinya,

nama jalannya akan diubah sesuai dengan nama aslinya.

“Tapi itu nanti, kan butuh waktu dan proses yang panjang,” ucapnya.

Ditanya perbedaan jembatan Ujung Galuh dengan jembatan yang lain, Wali Kota Risma mengaku bahwa jembatan ini memiliki keunikan ketimbang jembatan yang lain.

“Jembatan ini menyatu dengan lingkungan, beda dengan yang lain,” tandasnya.

Ditanya soal desain dan penambahan-penambahan apa yang dirasa kurang, Wali

Kota Perempuan pertama di surabaya ini menuturkan, desain jembatan merupakan garapannya sendiri. Selain itu, lanjut Wali Kota Risma, jembatan Ujung Galuh sudah rampung 100 persen, hanya saja, masih perlu penambahan lampu, traffic light, pelebaran jalan dan penataan taman serta penambahan jogging track di sekitar jembatan.

“Nanti di sekitar taman akan dibuat jogging track. Bahannya, terbuat dari potongan-potongan sandal jepit, jadi kalau diinjak tidak sakit. Ya,

Dampak Kunjungan Kerja Terhadap Perputaran Ekonomi di Surabaya

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser (kiri) ketika memberikan penjelasan tentang pengunjung studi banding yang dating ke kota Surabaya di Kantor Humas Pemkot Surabaya pekan lalu. (foto: Gatot S/JtP) DAMPAK kunjungan kerja yang dilakukan beberapa kota ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sepanjang tahun 2017 dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya dengan mengajak para tamu untuk singgah ke stand-stand pelaku UKM, sentra PKL sekaligus mempromosikan tempat wisata yang ada di Kota Pahlawan.

“Jadi nanti, para tamu undangan sebelum atau sesudah studi banding dengan pemkot akan kami bawa ke tempat kuliner dan wisata yang ada di surabaya. Kita akan terus lakukan peluang ini agar roda perekonomian mereka meningkat,” ujar Kabag Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser di kantor Humas, Kamis (15/3/2018).

Menurut Fikser, peluang ini harus segera dilakukan karena sepanjang tahun 2017, total jumlah tamu yang datang ke Surabaya sebanyak 19.581 tamu. “Tentu ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi Kota Surabaya dari segala lini,” ujarnya.

Menurut Fikser, banyaknya jumlah tamu yang berkunjung ke Surabaya tidak hanya membawa keuntungan bagi pelaku UKM dan sentra PKL, namun tempat penginapan (hotel) dan mall turut merasakan dampaknya. Utamanya, para tamu yang berasal dari luar Jawa Timur. “Sebesar 36% tamu paling banyak mengunjungi mall Tunjungan Plaza sedangkan tempat penginapan paling banyak di hotel Simpang Dukuh sekitar 7,14%,” imbuh mantan Camat Sukolilo ini.

Pakar Statistik Institut Sepuluh November (ITS) Brodjol Sutijo menjelaskan, banyaknya tamu yang datang untuk menimba ilmu di Surabaya diawali ketika pemkot berhasil mendorong pembangunan di sektor ekonomi dan sektor yang lain yang kemudian bergerak secara bersamasama atau efek multiplier. “Hal ini yang kemudian membuat para tamu menilai Surabaya layak dijadikan tempat pembelajaran,” kata Brodjol.

Hal ini, lanjut Brodjol, yang

kemudian dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya untuk mengajak para tamu singgah mencicipi kuliner khas Surabaya dan berwisata ke tempattempat bersejarah. “Secara otomatis, ini akan meningkatkan perekonomian warga dan Kota Surabaya sendiri,” ucapnya.

Lebih lanjut, untuk mengetahui presentase para tamu selama di surabaya, Brodjol bersama tim melakukan survei menggunakan tiga konsep variabel penelitian yaitu, tingkat Kepuasan, Kegiatan Kedinasan dan Kegiatan Non Kedinasan.

Menurut Brodjol rata-rata tamu undangan dari kabupaten atau kota yang melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya menyatakan puas dengan pelayanan yang telah disediakan. “Tingkat kepuasaan di mall mencapai 32,74%, kondisi kerajinan khas Surabaya (UKM) sebesar 77,93%, kondisi hotel sebesar 69,60% dan keramahan pemkot saat menyambut tamu sebesar 56,61%,” terang Brodjol.

Selain itu, kunjungan tamu dinas ke Pemkot Surabaya yang paling banyak berasal dari DPRD sebesar 21%, Diskominfo 12% dan instansi pemerintahan sebesar 18%. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya yang paling banyak dikunjungi oleh para tamu adalah Diskominfo sebanyak 1.241 orang dan Dinas Kesehatan sebanyak 655 orang. “Pada umumnya, para tamu lebih condong ke layanan publik dan teknologi informasi,” ungkap pria berkacamata ini.

(Gatot.S/JTMP)

itung-itung daur ulang barang bekas, sayang kalau nggak dimanfaatkan,” ungkapnya.

Ditanya kapan rampungnya jembatan ratna, Wali Kota Risma menuturkan akhir bulan ini diusahakan selesai. “Pak Irvan (Kepala Dinas Perhubungan) minta waktu 2 minggu untuk menyelesaikan pemasangan rambu dan lain-lain, insyallah bulan ini selesai,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Irvan Wahyu Drajad mengatakan bahwa proses pemasangan rekaya lalu lintas serta pendukung untuk rambu marka jalan sudah selesai. Tinggal proses pemasangan traffic light dan CCTV. “Direncanakan selesai akhir Maret sekaligus uji operasional,” terang Irvan.

Usai melakukan sidak di jembatan Ujung Galuh, Wali Kota Risma beranjak ke rumah pompa yang terletak di jalan Flores. Disana, Wali Kota Risma memamerkan kondisi rumah pompa yang tampak berbeda dari sebelumnya. “Liaten rek wes apik yo. Di cat warna-warni,” katanya sambil tersenyum lebar.

Ide awal pengecetan rumah pompa ketika Wali Kota

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat sidak jembatan Ujung Galuh Surabaya baru-baru ini. (Gatot/JtP) Risma kerap melihat petugas PU Bina Marga menjemur pakaian dan kain di sekitar rumah pompa. “Kan kelihatan di kamera, akhirnya saya suruh Bu Erna (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan) untuk mengecat dan ternyata hasilnya bagus,” ujarnya.

Rencananya, hal serupa juga dilakukan di 56 rumah pompa lain untuk menghindarkan kesan kumuh ketika warga melihat rumah pompa.

“Saya ingin menciptakan kesan bersih dan menyenangkan sekaligus memberi tanggung jawab bagi petugas yang men-

jaga rumah pompa untuk,” urai wali kota sarat akan prestasi.

Kendati demikian, Risma menuturkan, 56 rumah pompa yang ada di Surabaya belum semuanya ideal. Pasalnya, ada beberapa titik seperti saluran Romokalisari, Sumberejo, Kalianak dan Sememi masih belum mempunyai pintu air dan belum memiliki rumah pompa. “Nanti kita akan bikin 5 rumah pompa lagi seperti di Kalimas, Kalianak, Sememi, Romokalisari dan Kali Perbatasan. Kalau yang lain sudah relatif sudah punya,” pungkasnya. (Gatot.S/JTMP)

Melalui Sumbangan, Wali Kota Risma Salurkan Beasiswa Kepada 33 Pelajar

(foto: Gatot S/JtP)

Surabaya Tri Rismaharini (kanan) saat menasihati para siswa penerima beasiswa di Masjid Muhajirin Surabaya.

PENGURUS takmir Masjid Al-Muhajirin Surabaya menyalurkan bantuan beasiswa kepada 33 pelajar SMA dan SMK. Bantuan ini merupakan hasil donasi dari karyawan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Penyerahan bantuan ini, secara simbolis langsung diserahkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Masjid Al –Muhajirin, Jalan Jimerto Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar tersebut, merupakan bentuk kepedulian karyawan di lingkungan Pemkot Surabaya terhadap

kelangsungan pendidikan anak yang kurang mampu di sekitaran lingkungan Masjid Al Muhajirin Surabaya.

“Banyak laporan anak yang putus sekolah, kemudian kita data. Akhirnya saya coba menggalang dana ke temantemen untuk mengumpulkan donatur ke masjid untuk bisa disumbangkan kepada anak sekolah,” kata wali kota, usai menyalurkan bantuan beasiswa kepada anak sekolah, Rabu, (07/03/18), sore.

Disampaikan Wali Kota Risma, bentuk bantuan ini merupakan beasiswa bagi anak sekolah SMK dan SMA hingga mereka lulus sekolah. Selain

itu, bentuk bantuan yang diberikan juga berupa uang saku untuk kebutuhan selama mereka masih menempuh masa pendidikan sekolah.

“Memang kondisinya ada yang nunggak, ada yang belum bayar SPP, kita akan lunasi semua, kemudian kita akan bayar hingga mereka lulus sekolah,” tuturnya.

Wali Kota Risma berharap, bantuan beasiswa tersebut dapat membantu siswa yang kurang mampu untuk biaya keperluan sekolah. Ia berpesan, agar dana tersebut bisa dipergunakan sebaik mungkin, sehingga bisa memberi manfaat bagi penerimanya.

“Sebelumnya kita juga mengumpulkan di tempat lain, itu beasiswa sebanyak 38 pelajar sekolah. Ini yang pertama kali untuk yang bantuan dari donatur masjid,” ungkap wali kota kelahiran kediri tersebut.

Kedepan, lanjut Wali Kota Risma, bahwa tidak menutup kemungkinan bantuan beasiswa kepada pelajar tidak mampu akan terus dilakukan. “Tapi sebelumnya kita cek dilapangan dulu, kita lakukan outreach jika memang ada anak yang putus sekolah,” imbuhnya. (Gatot.S/JTMP)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Warga Blitar Antusias Ikuti Baksos PWI Jatim Blitar, Jatim Pos. Warga Kebonagung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, antusias mengikuti bakti sosial berupa pengobatan umum dan gigi, di balai desa setempat, Jumat (16/3).

Acara yang seharusnya dibuka pukul 08.00 wib. Tetapi pukul 07.00 warga su-dah memenuhi Balai Desa Wonodadi. Baksos dilaksanakan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Jawa Timur 2018 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Pendidikan, Ainur Rohim mengatakan, melalui baksos ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bupati Blitar, Rijanto yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas terselengga-rana pengobatan umum dan gigi.

Bagi masyarakat Kebonagung, dengan adanya bak-sos merupakan anugerah, karena baru

Bupati Blitar Rijanto turut memeriksakan kesehatan pada kegiatan Baksos PWI Jatim.

pertama dilakukan pengobatan massal.

Kita berharap kesehatan warga semakin meningkat.

Desa Wonodadi menurut Kepala Desa Zaenal, merupakan peraih juara I Nasional Kelompok Asuhan Mandiri Tahun 2017. Penghargaan diterima karena Tanaman Obat Keluarga (TOGA) yang ditanam warga mampu diolah oleh Kelompok Turi Putih, sebagai jamu tradisional.

Ketua Panitia HPN 2018

PWI Jatim Syaiful Anam didampingi Panitia HPN Blitar, Maladi Usman, menyatakan bangga terhadap antusiasme warga, disertai harapan baksos ini menjadi pendidikan kesehatan, untuk meningkatkan hidup sehat.

Bakti sosial merupakan kerjasama antara PWI Jatim dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Blitar, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Blitar, PWI Blitar Raya dan Yayasan Pundi Amal Peduli

Kasih SCTV-Indosiar.

Menurut Syaiful Anam, kegiatan Bakti Sosial Kesehatan PWI Jatim di Blitar diselenggarakan selama tiga hari.

Pada Kamis 15 Maret 2018 berlangsung di Kelurahan Kauman Kec. Kepan-jen Kidul Kota Blitar, pada Jum’at 16 Maret 2018 di Desa Kebonagung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan Sabtu 17 Maret 2018 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kab Blitar.

Selama tiga pelaksanaan Baksos di Blitar, dinilai sukses dengan antusias warga untuk hadir. “Luar biasa PWI bikin acara seperti ini, masyarakat antusias hadir,” ujar Wakil Bupati Blitar Marhaenis UW yang hadir pada hari ketiga di Desa Ngoran Kec Nglegok Blitar.

Selain Bupati dan Wabup, Walikota dan Wawali Blitar juga merasa kagum pada kegiatan Baksos PWI Jatim. ”TerimakasihPWI Jatim menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Walikota Blitar Saman-hudi Anwar. (yd)

Kapolda Perintahkan 100 Anggota Ikuti Donor Darah

Ketua Panitia HPN 2018 PWI Jatim, Syaiful Anam menerima potongan tumpeng dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan di Gedung PWI Jatim.

Surabaya, Jatim Pos. Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, SH memerintahkan sedikitnya 100 anggota Polisi jajaran Polda Jatim untuk melakukan donor darah yang diselenggarakan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2018 PWI Jatim yang digelar Rabu (14/3).

“Saya perintahkan dari berbagai kesatuan seperti Sabhara, Brimob, Polrestabes

dan lainnya di Polda ini yang jumlahnya hingga mencapai 100 anggota supaya ikut donor darah PWI Jatim,” ujar Kapolda saat menerima audiensi panitia HPN 2018 PWI Jatim di Mapolda Jatim, Senin (12/ 3).

Menurut Kapolda, pihaknya siap mendukung kegiatan HPN PWI Jatim yang setiap tahun digelar. “Untuk kegiatan kecil saja kami mendu-

kung, apalagi ini PWI yang mewadahi seluruh wartawan,” ujarnya. Termasuk Bakti Sosial PWI Jatim yang diselenggarakan di Blitar, Kapolda meminta Polres setempat untuk mendukungnya.

Sekretaris PWI Jatim Eko Pamudji dalam kesempatan itu menyampaikan dalam rangka HPN 2018 PWI Jatim menggelar berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Karya Tulis dan Foto Jurna-listik Piala Prapanca, Donor Darah, Bakti Sosial di Blitar, PWI Idol, Diskusi Publik, UKW, Tlakshow Gebyar HPN 2018, Olahraha oleh SIWO dan Family Gathering.

“Terimakasih Pak Kapolda yang mendukung kegiatan kami,” ujar Eko Pamudji seraya menyampaikan salam Ketua PWI Jatim H Akhmad Munir yang saat ini sedang ada

urusan di Jakarta.

Ketua HPN 2018 PWI Jatim Syaiful Anam mengatakan, rangkaian HPN 2018 PWI Jatim lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Diantaranya : Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik Piala Pra-panca, Talkshow Gebyar HPN 2018, Futsal Antar Media, UKW, Diskusi Publik Pilgub Jatim, Kejuaraan Tinju Profesional, Donor Darah, Bakti Sosial, Ziarah Makam Bung Karno, Anugerah Olahraga, PWI Idol dan Puncak Acara HPN di Grahadi Surabaya.

Pada pelaksanaan donor darah (14/3), ratusan anggota TNI dan Polri mengikuti donor darah di PWI Jatim. Bahkan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan juga turut menghadiri. “Selamat ulang tahun PWI, semoga

Bupati Sumenep :

Semua Program Harus Bersentuhan dengan Masyarakat

Forpimda Sumenep

Sumenep, Jatim Pos. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten sumenep tahun 2018 ini merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk bersama-sama peran aktifdalam proses perencanaan pembangunan di kabupaten sumenep dengan melakukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, sinergitas usulan prioritas program kegiatan kecamatan dengan program kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)yang secara khusus membahas konsep Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2019, berdasarkan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan forum. SKPD Sementara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bappeda Kabupaten Sumenep mengadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) untuk penyusunan program dan kegiatan tahun 2019, dilaksanakan di Pendopo Agung Sumenep, Senin (12/3). Dalam acara tersebut Bupati Sumenep A. Busyro Karim dengan tegas menyampaikan semua program kedepan harus benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dalam hal Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan.

Menurut Busyro Karim untuk Tahun 2019 ini semua program harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, sesuai dengan Visi dan misi “Nata kota, Bangun desa. Masyarakat sudah waktunya merasakan kesejahteraan dan kenyamanan dari Pemerintah.”Tentunya harus disokong dengan SDM yang bagus, maka dari itu saya berharap dukungan masyarakat untuk menjalankan rencana program untuk tahun 2019 dengan baik,” paparnya.

Juga selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, turut sertaKepala Badan Kordinasi Pimpinan Daerah Sumenep, Ketua DPRD Sumenep, Kepala Badan Kordinasi Wilayah (Bakorwil) Madura dan Camat Se-Kabupaten Sumenep. (irol/man/nan) semakin profesional dan saya sangat mengapresiasi kegiatan donor darah ini,” kata Kapolrestabes di sela mengun-

jungi Graha Wartawan A.Aziz PWI Provinsi Jatim, Jalan Taman Ap-sari 15-17 Surabaya. (yd)

Tolak Kebijakan Impor Garam  Puluhan Mahasiswa Demo DPRD Sumenep Sumenep, Jatim Pos Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) Sumenep, melakukan aksi demo ke kantor DPRD setempat, pada Selasa (13/3).

Kedatangan mereka dalam rangka mengajak para wakil rakyat itu untuk menolak impor garam yang dinilai sangat tidak menguntungkan masyarakat sumenep.

Korlap Aksi Syaiful Bahri menjelaskan hasil produksi garam di Kabupaten Sumenep cukup melimpah. Namun, para petani tidak ikut merasakan kenaikan harga garam tersebut Dan Sumenep tercatat sebagai salah satu kabupaten pemasok garam terbesar di Jawa Timur dan hingga saat ini masih menjadi salah satu penyumbang garam terbesar

nasional. Terbukti pada tahun 2017 produksi garam di Madura mencapai 436.929,95 MT. Dan tahun ini, masih ada 60.000 MT garam Madura yang belum dapat disalurkan.

“Belum lama menikmati manisnya harga garam, masyarakat Sumenep diusik dengan datangnya garam impor dari berbagai negara, salah satunya dari PT. Mitra Tunggal Swakarsa dengan mengatasnamakan Nord Tokyo dan impor dari India dengan menggunakan Kapal Ansac Sesoda,” tegasnya.

Menurutnya ini sangat tidak menguntungkan masyarakat madura khususnya Sumenep. “Apalagi saat ini PT Garindo masih memiliki stok garam sebenyak 116.000 MT, dan mengemas garam industri menjadi garam konsumsi.

Anehnya sampai saat ini belum mendapat tindakan hukum baik dari aparat atau pemerintah, justru pihak PT Garindo memberikan izin impor garam melalui PT. Mitra tunggal swakarsa.

“Informasi yang berkembang ternyata untuk mendapatkan ijin impor tersebut PT Garindo disinyalir telah memberikan suap terhadap Dirjen Perdagangan Luar Negeri,” tudingnya.

Menurut Syaiful setelah Menteri Perindustrian Mengajukan rekomendasi Garam Konsumsi dijadikan garam Industri Ke KKP, ini semakin tampak adanya mafia yang bermain-main untuk menguasai pasar garam nasional. Dampaknya petani garam harus menjerit karena garamnya tidak terserap. Jadi, kami

mengajak DPRD agar menolak import Garam.

Aksi mahasiswa ditemui oleh anggota Komisi II DPRD Sumenep, Bambang Prayogi, diapun ikut mendukung tuntutan mahasiswa yang menolak impor garam masuk ke Sumenep. Kami sepakat menolak impor garam, karena akan merugikan petani, dan kami meminta kepada mahasiswa harus duduk bersama memecahkan persoalan ini hingga keakarnya.

Menurut kader PDIP itu, kalau namanya import pasti di musuhi dengan orang Madura, sehingga harga garam anjlok bahkan tidak terbeli, apa lagi sekarang musim hujanmahalmahalnya garam, namun kenyataannya harga garam murah itu gara-gara import Import garam industri itu bagus,

Mahasiswa demo tolak impor garam

memang kita tidak bisa memenuhi stok barang industri, Cuma garam industri di tengarai banyak di salah gunakan. Sebenarnya garam itu bisadi gunakan industri pengeburan minnyak, kain dan itu untuk garam komsumsi, sehinga beralihnya garam industri menjadi garamkonsumsi pengaruhnya pada garam rakyat yang ada di Madura.

PT. Garam bukan sebagai penumpang garam rakyat, sementara yang terjadi ada dugaan garam itu di permainkan oleh pengusaha-pengusaha

yang ada. Jadi KW 1 di PT. Garam, tidak sama denagan KW 1 yang ada di PT. Garindo.

Bambang di depan pengunjuk rasa sepakat menolak garam import. Selanjut mengenai import garam harus satu pintu, yaitu melalui PT.Garam. Pihaknya mengatakan kalau ingin berhasil 4 kabupaten yang ada di madura harus bekerja sama untuk memperjuangkan garam rakyat, juga DPRD Jatim dan DPR RI yang berasal dari madura wajib hukumnya memperjuangkan garam rakyat. (Irol)

Jatim II

Hal - 4

Walikota Mojokerto :

Tingkatkan Ekonomi Rakyat dengan Program Pusyar

Walikota beri bantuan kendaraan operasional (kiri) dan menyaksikan nota perjanjian pihak BPRS dan BAZ (kanan)

Mojokerto, Jatim Pos. Program kredit usaha bagi UMKM melalui program pembiayaan usaha syariah (Pusyar) terus digiatkan Pemkot Mojokerto. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Bank status milik Pemkot Mojokerto kembali dilibatkan untuk penyiapan dana segar untuk modal kerja pelaku UMKM. Ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) tahun 2018, disaksikan langsung oleh Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, di Almas Restauran,

Bypass Mojokerto, beberapa hari lalu.

Dalam MoU itu, ada empat pihak yang turut serta dalam menandatangani perjanjian, yakni Maksum Maulani selaku Ketua BAZNAS Kota Mojokerto, Choirudin sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Hendy Purwanto sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Hariyanto Kepala Diskouminaker Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Drs. Mas’ud dalam sambutannya mengatakan, Pusyar merupakan program integratif yang

dimotori BAZNAS Kota Mojokerto dengan memanfaatkan infak untuk membayar jasa bank. BPRS Kota Mojokerto digandeng sebagai pihak yang menyediakan dana pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan UMKM oleh PT BPRS Kota Mojokerto dengan sistem akad Murobahah yang beban biaya margin, asuransi dan administrasinya ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infaq. Proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan oleh Diskouminaker Kota Mojokerto serta pembinaan manajemen usaha dan keuangannya dilak-

sanakan oleh MES. Walikota menambahkan, BAZ harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan setelah mendapat dipercaya, BAZ bisa memberikan kontribusi di dalam pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto.

Dengan Pusyar, saya berharap masyarakat mampu menggerakkan ekonomi lokal dan dapat bersaing dengan produk regional, nasional maupun internasional,” harap Mas’ud Yunus.

Choirudin Direktur BPRS Kota Mojokerto mengatakan, dengan memanfaatkan dana dari BAZ bersama BPRS memberikan modal untuk UKM dalam program PUSYAR. “Di sinilah BPRS mencoba mendapatkan posisinya sebagai partner yang berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto,” kata Direktur BPRS Kota Mojokerto.

Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan simbolis kunci sepeda motor sebagai bantuan operasional dari BPRS untuk Baznas Kota Mojokerto. (din/adv)

Wabup Terima Kunjungan Dewan Ketahanan Nasional Mojokerto, Jatim Pos. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berkunjung ke Kab Mojokerto, dalam rangka Kunker dan kaji lapangan di Kab Mojokerto. Dalam Kunjungan tersebut, rombongan Watanmas diterima langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, di ruang rapat Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, pekan lalu Rombongan Watanmas dipimpin Marsda (TNI) Emir Panji Dermawan selaku Deputi Pengembangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional bersama Tim Kajian Daerah (Kajida) yang terdiri dari Brigjen (TNI) Robert Lumempow, Marsma (TNI) Uganda Irwanto, Kolonel (Arm) Ganef Suwondo dan Kolonel (Sus) Nurofik Wantannas ini seperti pelaksana harian dari dewan ketahanan nasional yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin

Wabup Pungkasadi foto bersama Forkopimda dan rombongan dari Watanmas

pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Deputi Pengembangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional Marsda (TNI) Emir Panji Dermawan menyampaikan maksud dan tujuan timnya, yakni untuk mempelajari dan melihat langsung dampakdampak atas kebijakan atau regulasi yang telah dilaksanakan pemerintah pusat di Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Emir juga sempat memuji dampak pembangunan infrastruktur, yang Ia nilai memberi banyak kemudahan salah satu contoh-

nya yakni Tol Sumo (SurabayaMojokerto).

“Dalam perjalanan melewati tol Sumo (SurabayaMojokerto). Saya sempat terkejut, sebab dari bandara Juanda kesini saya perkirakan makan waktu 1 sampai 2 jam. ternyata kurang dari 40 menit sudah sampai di Kabupaten Mojokerto. Ini sangat membanggakan sekali. Dan Dalam kunker kali ini kami juga mengunjungi beberapa objek seperti Ngoro industri, Jetis industri dan beberapa tempat lain,” kata Emir.

Di tempat yang sama Wakil bupati Pungkasiadi SH,

dalam paparannya menjelaskan beberapa hal penting yang terjadi di kabupaten Mojokerto antara lain iklim politik (pemilihan kepala daerah), hukum, ekonomi, sosial dan budaya, wisata, sumber daya alam, produk unggulan, perdagangan serta penyerapan tenaga kerja di kawasan industri Ngoro termasuk sistem pengupahan daerah, outsourching serta perbandingan tenaga kerja lokal dengan pendatang. “Perlu kami sampaikan bahwa data penyerapan tenaga kerja di tahun 2017 sekitar 3.581 orang, dengan Upah Minimum Kabupaten

54 PPK Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Jatim Pos. Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi SH menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 54 orang (tiap kecamatan ditunjuk 3 orang) resmi dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq.

Pelantikan (PPK) Pemilu Tahun 2019 bertempat di Hotel Vanda Gardenia, Trawas, pekan lalu.

Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, agar anggota yang dilantik mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “PPK sangat menentukan, karena merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dimohon untuk bekerja dengan hati-hati, karena Parpol yang semula 14 kini bertambah jadi 19. Anggota yang dilantik juga saya harap melakukan koordinasi internal, baik vertikal maupun horizontal agar tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam Pemilu khususnya di Kabupaten Mojokerto terlaksana dengan baik,” jelas Wakil Bupati.

Selain itu, Wabup juga berpesan pada anggota PPK yang baru dilantik, yakni pertama, harus koordinasi dengan Sekretariat PPK dan KPUD apabila terdapat masalah krusial.

Kedua, semua tahapan, kinerja harus berpedoman pada aturan berlaku.

Ketiga, KPUD Kabupaten Mojokerto harus memberi pelayanan profesional untuk komunikasi yang efektif. Keempat seluruh OPD Pemkab Mojokerto agar mendukung lembaga KPUD dan PPK. Kelima, anggota KPUD dan PPK harus senantiasa menegakkan netralitas, karena netralitas merupakan modal berharga dalam mengawal tegaknya demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila.

Pelantikan ini juga dihadiri perwakilan KPU Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Aris FA serta OPD dan camat. (din) (UMK) yakni Rp 3.565.660,28 atau 139,33 persen berdasarkan prosentase UMK terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Outsourching dibagi jadi 2 yakni Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) dan Perusahaan Pemborongan Pekerjaan Penunjang.

PPJP yang didaftarkan ke Disnaker Kabupaten Mojokerto tahun 2017 sebanyak 21 perusahaan. Sedangkan sampai Maret 2018 ada 9 perusahaan.

Untuk Perusahaan Pemborongan Pekerjaan Penunjang, tercatat 14 perusahaan pada 2017 dan 7 perusahaan sam-

pai dengan Maret 2018. Perbandingan tenaga kerja lokal dengan pendatang yakni 2.866 (lokal) dan 715 (pendatang),” jelas Wakil Bupati.

Pada acara kunjungan Watanmas dihadiri Forkopimda, dan diadakan juga sesi tanya jawab. Beberapa masalah menarik yang dibahas antara lain terkait penyalahgunaan narkoba, permasalahan anak punk, pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), pemberian wawasan kebangsaan pada masyarakat dan lainnya. (din/adv)

Sosialisasi Kebijakan SPSE Versi 4

Plt. Sekda Kota Mojokerto Gentur Prihantono Sandjoyo Putro saat memberikan sambutan

Mojokerto, Jatim Pos. Guna meningkatkan pemahaman aparatur Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto mengadakan sosialisasi kebijakan SPSE 4 versi, Pengguna Anggaran/PPKM/ PPJB/OPD dalam percepatan pengadaan barang/jasa di

Kota Mojokerto, digelar di Astoria Convention Hall jalan Empunala Kota Mojokerto pekan lalu.

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gentur Prihantono Sandjoyo Putro dan diikuti oleh aparatur

Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto.

Dalam laporannya, Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Mojokerto Suhartono di antaranya melaporkan, bahwa sosialisasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang SPSE 4 versi, ekontrak, e-lelang cepat dan epengadaan langsung bagi aparatur PA, PPKM dan PPBJ dimasing-masing OPD dalam

rangka percepatan pengadaan barang/jasa di kota Mojokerto dimasa yang akan datang.

“Tujuannya adalah agar proses pengadaan barang/jasa di Kota Mojokerto dapat berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta agar tidak banyak lagi pejabat yang ketakutan tersangkut masalah hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa,” lapornya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Plt. Sekdakot Mojokerto Gentur Prihantono mengungkapkan, bahwa sudah menjadi tekad Pemerin-

tah Kota Mojokerto untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Diungkapkannya pula, dalam menjalankan tugas pemerintahan yang paling berat adalah bagian pengadaan barang dan jasa.

“Kalau melayani masyarakat itu, masyarakat sudah bisa jalan sendiri. Cuma masyarakat tidak bisa membangun infrastruktur dan tidak bisa mengatur pemerintahan.

Yang bisa, orang yang duduk

di pemerintahan. Mengadakan konstruksi juga harus melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pemerintah harus hadir ditengah masyarakat, pemerintah ada dan punya kemampuan,” ungkap Gentur Prihantono.

Terkait materi yang diberikan pada sosialisasi meliputi SPSE versi 4, e-Kontrak, eLelang Cepat, e-Pengadaan Langsung yang disampaikan oleh Malsa Elvina Rahmawyanet dan Ita Oktavian yang merupakan Pranata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP RI. (din)

Jatim III

Hal - 5

Drs Ec H Jonathan Judianto MMT, Jabat PJ Bupati Sampang

Sampang, Jatim Pos. Pasca ditinggal Bupati Sampang H Fadhilah Budiono Senin silam, karena masa jabatan yang habis, Pemerintahan Kabupaten Sampang dipimpin pelaksana harian (plh) oleh Sekretaris Daerah Kab. Sampang, Ir. H. Phutut Budi Santoso.

Guna menjaga roda pemerintahan di Sampang yang terjaga baik & maksimal, Gubernur Jawa Timur Drs. H. Soekarwo tidak menunggu lama melantik seorang Penjabat (pj) Bupati Sampang.

Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Drs Ec H Jonathan Judianto MMT resmi sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sampang Madura Jawa Timur, setelah selesai dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Gubernur Surabaya, sekitar pukul 07.30 Wib, Selasa

pagi kemarin.

Selesai prosesi pelantikan, yang dihadiri langsung oleh mantan Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono sebagai serah terima jabatan, juga hadir plh Bupati Sampang yaitu Sekdakab Sampang Ir. H. Phutut Budi Santoso, jajaran Forkopimda Sampang, segenap pimpinan & anggota DPRD Sampang, dan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kab. Sampang, serta Humas & Protokoler Pemkab Sampang.

Tidak menunggu waktu lama, dengan sigap dan tegas, Pj Bupati Sampang, Drs Ec H Jonathan Judianto MMT, yang akrab disapa Pak Jo menunjukkan sikap disiplin, dan loyalitasnya, hingga tanggung jawabnya dalam mengemban jabatan.

Tepat pukul 11.15 Wib, atau sekitar 2jam selesai di-

lantik, Selasa kemarin, Pj Bu-pati Sampang, Pak Jo tiba di Pendopo Bupati Sampang sekaligus didampingi seluruh keluarganya. Dan dengan akrab menyapa setiap pejabat teras Sampang yang hadir menyambutnya.

Di hadapan segenap wartawan, Pj Bupati Sampang Pak Jo menjelaskan 4 tugas utama amanah dari Bapak Gubernur Jatim, Drs. H. Soekarwo, dalam menjabat Pj Bupati Sampang. Yaitu, 1. Fungsi-fungsi Pemerintahan, 2.

Menfasilitasi Penyelenggaraan Pilkada, 3. Menjamin Ne-tralisasi ASN, dan 4.

Menjalan-kan Pelayanan Publik sebaik-baiknya.

“Kami hari ini juga melakukan silaturrahmi dengan Forkopimda dan kepala SKPD Sampang, termasuk Camat se-Kab. Sampang, dan besok pagi akan

memimpin Apel Pagi di Kantor Pemda Sampang,” tutur Pak Jo. Untuk diketahui, Drs Ec Jonathan Judianto MMT akan menjalani tugasnya sebagai Pj Bupati Sampang sampai dilantiknya Bupati Sampang terpilih di pilkada serentak 27 Juni mendatang, yaitu selesai pelantikan Bupati definitif sekitar 6 bulan ke depan, paling lama 1 tahun.

Tambahan informasi, Pj Bupati Sampang Drs Ec H Jonathan Judianto MMT dilantik bersama 3 Pj Bupati, lainnya di Jatim, yaitu Asisten I Sekdaprov Jatim Suprianto sebagai Pj Bupati Bojonegoro, Kepala Bakorwil Jember Tjahjo Widodo sebagai Pj Bupati Probolinggo, dan Kepala Bakorwil Pamekasan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranu menjadi Pj Bupati Bangkalan.

(Dir/adv)

DPO Koruptor Uang Pesangon DPRD Sampang Rp 2,5 M Jilid II Ditahan Sampang, Jatim Pos Abdul Qowi, terpidana kasus korupsi dana pesangon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang jilid II yang sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) akhirnya dibekuk oleh Kejaksaan Negeri (kejari) Sampang, di rumahnya, Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Jumat lalu.

Abdul Qowi menjadi DPO kurang lebih selama satu tahun, terhitung setelah putusan pengadilan pada 31 Maret 2017. Terdakwa disidang in absentia dan telah

divonis 1 tahun kurungan dengan denda Rp 50 juta atau kurungan selama dua bulan.

Kasi Intel Kejari Sampang Joko Suharyanto mengatakan, penangkapan terpidana korupsi berdasarkan informasi

dari masyarakat dan proses pengintaian selama dua hari lamanya.

“Kami dapatkan informasi dari masyarakat, kami intai selama dua hari. Setelah itu kami pastikan kalau itu

terpidana. Nah setelah benar itu, kami lakukan penangkapan,” tuturnya.

Proses penangkapan anggota DPRD Sampang 19992004 tersebut tanpa ada perlawanan, dimana Kejari

Bupati Hadiri Peringatan HKG PKK Ke-46 Tahun 2018

Mojokerto, Jatim Pos. Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasa SE, menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 Tahun 2018 dengan tema “Kerukunan dalam Keluarga dan Lingkungan untuk Wujudkan Indonesia Damai” digelar di Pendopo Graha Majatama beberapa hari lalu.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, membacakan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahyo Kumolo.

“Makna mendalam dari tema HKG ke-46 tahun 2018 ini, yakni mengingatkan kita semua bahwa keluarga dan lingkungan jadi benteng utama terwujudnya masyarakat aman tentram dan damai. Tema ini juga tepat, karena tahun ini sampai tahun 2019 banyak disebut sebagai tahun politik, seiring diadakannya Pilkada serentak di 171 daerah dan Pilpres pada tahun berikutnya yang diharapkan berlang-sung damai. Saya juga mengajak jajaran TP PKK untuk memberi bimbingan dan pembinaan pada kaderkader PKK termasuk kader Dasawisma, karena pada mereka terletak fungsi kerja termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan yang damai tersebut,” tutur Ikfina.

Bupati Mojokerto Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, dalam arahannya memuji PKK sebagai suatu gerakan wanita yang memberi kontribusi nyata terhadap pemerintah dan masyarakat. “Prioritas pembangunan di daerah adalah inf-rastruktur, namun hal tersebut akan berjalan imbang de-ngan pembangunan manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Saya kira keberadaan PKK dengan segala peran aktif para kadernya, sangat berkontribusi terhadap pembangunan. PKK adalah mitra pemerintah, semoga terus berjaya di usia yang ke-46 ini,” ujar Bupati. (din) Sampang menerjunkan sebanyak 12 personel gabungan bersama sejumlah anggota Polres Sampang, sehingga penahanan berlangsung lancar.

Terpidana akan menjalani eksekusi kurungan selama 1 tahun lamanya di Lembaga Permasyarakat (LP) khusus di Kabupaten Pamekasan. “Terpidana ini disidang in absentia dan divonis satu tahun. Dan terpidana ini akan men-jalani kurungan di LP Pa-mekasan, karena di Sampang. Sekarang ini juga kami kirim ke sana,” pungkasnya.

Mengingatkan, kasus ini

menyeret seluruh 45 anggota DPRD Sampang karena merugikan uang negara sebesar 2,5Miliar sebelum akhirnya mengembalikan uang pesangon sebesar Rp 50 juta setiap mantan anggota DPRD Sampang. Hingga akhirnya dalam kasus dana pesangon jilid II Kejari Sampang menetapkan sembilan tersangka kala itu.

Tujuh di antaranya sudah menjalani hukuman beberapa waktu lalu. Mereka adalah (inisial) FM, MB, AS, SD, KS, MD dan FF, dan seorang lainya adalah AS (meninggal dunia).

SIMRS dari bandung PT Jaya Medika, kekurangan-kekurangan yang ada kini sudah sedikit demi sedikit tertutupi, dan semakin baik dari bulan lalu. Memang masih perlu adanya perbaikan di sana-sini, namun kami yakni dengan se-

mangat yang kuat antar managemen dan visi bersama membangun SIMRS di rumah sakit ini akan maksimal, dan menjadi solusi bagi informasi pasien serta masyarakat umum,” pungkasnya.

(Dir/Man)

SIMRS RSUD Dr. Harjono Kian Berbenah Ponorogo, Jatim Pos. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Ponorogo semakin hari semakin berbenah dalam hal pelayanannya. Tentunya, hal itu untuk evesiensi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo tersebut. Hal tersebut tampak dalam optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Menegemen Rumah Sakit (SIMRS) yang mulai di berlakukan sejak 1 Janurai lalu.

Terkait adanya SIMRS di RSUD Dr. Harjono ini sesuai dengan Permenkes No 82 Tahun 2013 Tentang SIMRS, dimana rumah sakit daerah harus menjalankan SIMRS di

dalam menegemen rumah sakitnya mulai tahun 2018 ini. Dengan adanya SIMRS ini seluruh fasilitas medik mulai Instalai Rawat Inap (Irna), Laboratorium, Instalasi CtScan, Farmasi, dan Klinik di RSUD Dr. Harjono saat ini telah terkoneksi dan terpantau secara online pada server induk yang dikelola oleh Pusat Data Elektronik (PDE) RSUD Dr harjono.

Dengan diberlakukanya SIMRS semenjak 1 Januari yang lalu di Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) pasien dapat lebih mudah menjangkau pelayanan kesehatan secara online. Fasilitas infor-

masi pelayanan kesehatan secara online diakses di akses SIMRS ini, pasien dapat mengakses besaran tarif dan biaya untuk perawatan serta harga obat yang akan ditebus.

Tidak hanya itu saja, melalui SIMRS pasien juga bisa melihat daftar pasien dan dokter yang menanganinya.

Direktur RSUD Dr Harjono, dr Made Jeren melalui, Wakil Direktur Medik dr Santi Pratiwi mengatakan, dengan adanya SIMRS yang dijalankan mulai tahun ini, pengawasan serta pembinaan di internal menegemen sendiri lebih maksimal.

Bukan sekedar itu saja melainkan masyarakat umum juga

dapat mengakses seluruh tarif dan fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Dr. Harjono ini secara online. “ Dengan Pos pelayanan terpadu pasien bisa mengakses tarif yang baru yang terkoneksi langsung dengan Kementrian Kesehatan ,” ujarnya, Jum’at (16/3/ 2018).

Santi juga mengungkapkan, untuk awal tahun kemarin kita menerapkan SIMRS belum maksimal, namun setelah mendapat evaluasi terkait SIMRS bulan Pebruari lalu, kini pada bulan Maret SIMRS di RSUD Dr. Harjono lebih maksimal dari sebelumnya. “ Dengan dibantu Vendor

(Nur)

Jatim IV

Hal - 6

Bupati Madiun Panen Raya Padi Tanam Sebar Di Desa Sidorejo Wungu Madiun, Jatim Pos. Bupati Madiun, H. Muhtarom melaksanakan panen raya bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jum’at (16/3/2018).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Staf Kodim 0803 Madiun, Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Camat Wungu, Kapolsek Wungu, Kepala Desa Sidorejo, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani serta para petani Desa Sidorejo.

Usai melaksanakan panen raya Bupati Madiun melanjutkan kegiatan dengan sarasehan pertanian peningkatan produksi padi bersama Gapoktan dan para petani Desa Sidorejo dilokasi panen raya. ” Alhamdulillah pada tahun ini Kabupaten Madiun bisa merayakan panen raya, yang diagendakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu. Panen raya yang pertama ini dalam rangka mengapresiasi para petani yang mempunyai inovasi yang sebagian besar tanaman sebar, “ ucap Bupati Madiun, H. Muhtarom di hadapan para petani.

Menurutnya, Kabupaten

Madiun merupakan lumbung pangan Jawa Timur belahan barat. Setiap tahun hamparan lahan pertanian di Kabupaten Madiun tidak kurang dari 90 ribu hektar yang bisa menghasilkan sekitar 575 ribu ton gabah kering. Hal tersebut diakui sudah over target. Namun, dengan sudah tercapainya target itu, Pemkab Madiun harus mampu memproduksi padi semaksimal mungkin. “ Kalau setara beras kita ini masih mempunyai surplus sekitar 270 ribu ton, pengertian surplus disini adalah sisa makan beras oleh masyarakat Kabupaten Madiun, dengan jumlah penduduk sekitar 700 ribu orang, “ katanya.

Lebih lanjut dikatakan, di Kabupaten Madiun, masyarakat yang makan nasi saat ini

masih tinggi, sekitar 75 - 90 kg perorang pertahun. Padahal, yang semestinya sehat maksimal kisaran 40 kg. Oleh sebab itulah, Bupati Madiun membuat intruksi dengan sebuah kebijakan, dalam seminggu, dua hari makan malam tidak makan tanpa nasi, melainkan cukup makan yang lain tanpa nasi.

“Ini artinya dari sisi kesehatan untuk mengurangai penyakit diabetes. Kalau kebijakan bisa dilaksanakan itu juga bisa efesienai makan beras, dari kesehatan juga sehat tidak over kolesterol, tidak diabetes dan lain sebagainya, “ ujar Bupati Madiun.

Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun juga menuturkan, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap petani dan peternak, saat ini

Pemerintah membuat kebijakan berupa asuransi tani dan asuransi ternak.

Asuransi tani ini merupakan kebijakan Pemerintah untuk menjaga kegagalan panen para petani. Preminya sebesar Rp. 180 ribu, yang disubsidi Pemerintah sebesar Rp. 144 ribu. Kemudian sisa yang semestinya dibayar oleh petani sekitar Rp. 36 ribu tersebut ditanggung oleh Jasindo.

“Jadi kalau gagal panen, dengan kerusakan 75 persen, dan panennya cuma 25 persen, masyarakat tidak perlu bayar, tapi akan mendapatkan klaim sebesar Rp. 6 juta perhektar, “ jelasnya.

Sementara untuk asuransi ternak, preminya sebesar Rp. 200 ribu yang disubsidi oleh Pemerintah sebessr Rp. 160 ribu. Karena tidak ditanggung oleh Jasindo, maka peternak harus bayar kekurangan sebesar Rp. 40 ribu. Dengan adanya asuransi peternak ini, jika hewan ternaknya mati, peternak akan mendapat klaim sebesar Rp. 10 juta. “ Kalau Kabupaten Madiun yang sudah berjalan asuransi taninya, untuk asuransi peternaknya masih dalam proses, “ pungkasnya.

(Adv/jum)

 Jawaban Bupati Madiun Atas PU Fraksi

Dalam Rangka Pembahasan Delapan Raperda Tahun 2018

Madiun, Jatim Pos. Bupati Madiun, H. Muhtarom menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Madiun mengenai Delapan Raperda Non APBD Kabupaten Madiun tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (14/3/2018).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Madiun tersebut dipimpin langsung Plt Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Y. Ristu Nugroho dan dihadiri oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun, Forkopimda, OPD, Camat, pimpinan instansi vertical, BUMN, BUMD, Ketua KPU, Ketua Pawaslu dan jajaran perangkat daerah lainnya.

Pada rapat tersebut, Bupati Madiun mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun yang telah memberikan kritik serta masukan berupa pendapat, saran, usul dan juga imabauan yang disampaikan oleh perwakilan fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Madiun, sehingga

diharapkan nantinya dapat ditetapkan sebagai Perda yang benar – benar bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. “ Menanggapi saran dari Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Madiun tentang delapan Raperda Non APBD Kabupaten Madiun tahun 2018 ini, kami serahkan pembahasannya ditingkat Pansus, dengan mendasarkan pada Peraturan perundangundangan yang berlaku, “ kata Bupati Madiun.

Sementara Plt Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Y. Ristu Nugroho mengatakan, Bahwa Jawaban Bupati Madiun atas pertanyaan, himbauan, usul dan saran dari Pandangan Umum Fraksifraksi, pada prinsipnya pengambilan kebijakan dalam penyusunan delapan Raperda Kabupaten Madiun Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan perlindungan dan menjadi pijakan hukum bagi

penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat. “ Terkait Jawaban Bupati Madiun tersebut selanjutnya, nanti anggota DPRD akan mengadakan pembahasan lebih lanjut dalam forum Rapat Panitia Khusus dengan Ekskutif, “ jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, setelah melalui proses pembahasan lebih lanjut dalam forum Rapat Panitia Khusus dengan Ekskutif nanti, jika tidak ada perubahan, pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD besok tanggal 23 April 2018. Namun bila proses fasilitasi Gubernur mengalami keterlambatan, pelaksanaannya akan diinformasikan dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Diketahui, delapan Raperda tersebut diantaranya, Raperda Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Raperda tentang Perubahan Kedua

atas Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.

Raperda tentang perubahan atas Perda No. 18 tahun 2011 tentang pengelolaan pasar daerah, Raperda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten madiun, Raperda tentang Penataan & Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Raperda tentang penyediaan, penyerahan, pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan Utlitas perumahan dan kawasan pemukiman, kawasan industri dan kawasan perdagangan atau jasa.

(Adv/jum)

Lima Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019

Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2019 di Gedung Wisma Haji Kota Madiun, Rabo (14/3/2018). ”Musrenbang kali ini sudah melalui proses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 25 tahun 2004, mulai Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, “ tegas Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengawali sambutannya.

Menurut dia, dengan adanya forum Musrenbang ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 sudah selesai dalam bentuk RKPD Kota Madiun tahun 2019, sehingga diharapkan tidak ada lagi perdebatan.

Wali Kota Madiun juga menyebutkan, ada lima prioritas pembangunan Kota Madiun di tahun 2019.

Diantaranya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota guna peningkatan kualitas hidup, peningkatan daya saing perekonomian, peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitas penyelenggaraan Pemilu yang sukses.

Sementara Kepala Bappeda Kota Madiun, Totok Sugiharto menjelaskan, dalam mengawali proses pembangunan, menurutnya, telah melibatkan peran masyarakat secara penuh pada setiap tahapan kegiatan. Hal tersebut juga sebagai intregasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jatim.

Oleh sebab itulah dalam RKPD tahun 2019 mengambil tema peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik yang diharapkan program dan kegiatan pembangunan Kota Madiun tahun 2019 dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. “ Jumlah usulan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang terdapat dalam RKPD tahun 2019 ini merupakan hasil – hasil Musrenbang usulan dari masyarakat, stakeholder, pokok – pokok pikiran DPRD serta usulan dari RKPD sejumlah 233 program dengan kegiatan sejumlah 896 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1,58 Trilyun, “ jelasnya. (jum)

Jatim V

Hal - 7

 Pemkot Blitar Kunjungi Desa Terbaik di Dunia

Dilarang Merokok di Desa Penglipuran

Desa adat Penglipuran yang tampak bersih dan asri. Tata letak dan arsitektur tradisional khas Bali tetap dipertahankan.

BALI memang selalu menyimpan sesuatu yang eksotis dalam dunia pariwisata.

Itu karena komitmennya mempertahankan tradisinya.

Tak heran jika banyak wisatawan yang datang berkunjung kesini hanya untuk melihat alam tradisonal Bali yang tetap asli.

Hal itu pula yang menggoda Pemerintah Kota Blitar untuk berguru ke Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa yang terletak 45 km dari Denpasar, tepatnya berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, ini, terkenal bersih dan tetap mempertahankan tata letak dan arsitektur tradisional khas Bali.

Berkat komitmen itu, Desa Penglipuran pernah mendapat penghargaan Kalpataru dan ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 1995.

Desa yang memiliki luas sekitar 112 hektar ini juga dinobatkan sebagai salah satu dari tiga desa terbaik di dunia.

Ketiga desa terbaik di dunia itu, yakni Desa Giethoom di Belanda, Desa Mawlynnong di

India, dan Desa Penglipuran di Bali-Indonesia.

Mengobati rasa penasaran itu, Pemkot Blitar dipimpin Wali Kota M.Samanhudi Anwar, mengajak sejumlah wartawan untuk mengunjungi desa adat Penglipuran yang terkenal karena kebersihannya.

Gigih Mardana, S.Sos.M.Si, Kasubag Humas Pemkot Blitar yang bertindak selaku pimpinan rombongan menjelaskan, maksud dan tunjuan kunjungan tersebut untuk melihat perbandingan khususnya bidang kebersihan kawasan wisatawan yang ada di Desa Penglipuran, Bali.

Kunjungan kerja dan studi banding ini berlangsung selama empat hari, yakni 6 10 Maret 2018. Selain ke Pemkab Bangli, juga berkunjung ke Harian Pagi Bali Post dan Bali TV, serta ke Istana Kepresidenan Tampak Siring.

Kunjungan ini, tambah Gigih, untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah setempat.

Diharapakan kedepan akan ada kerja sama berbagai hal antara Pemerintah Kabupaten

Bangli dan Pemerintah Kota Blitar.

Sementara itu, Asisten I Sekda Kabupaten Pemerintah Bangli, Drs I Nyoman Puja, M.Si, mengapresiasi jajaran humas dan protokol setda Pemerintah Kota Blitar dan para awak media yang telah berkunjung ke Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli.

Satu hal yang menarik dari Desa Penglipuran adalah desa ini masih mempertahankan tata letak dan arsitektur tradisional khas Bali. Lokasi desa adat Penglipuran, berada di Desa Kubu, Kecamatan Bangli ini sangat bersih. Tak terlihat sampah berceceran.

Untuk menjaga kebersihan ini diserahkan kepada ketua

Protokol Kerjasama Publik, I Made Ari Chandra dan Cok Bagus Gede Gaya Dirga.

Dijelaskannya, bahwa di Desa Penglipuran ada aturan tidak boleh merokok sembarangan karena bisa merusak lingkungan. Karena itu di Desa Penglipuran menyediakan tempat khusus yang ingin merokok.

Bukan cuma soal aturan larangan merokok. Di desa ini juga motor dan mobil tidak boleh masuk. Bagi pengunjung, motor dan mobil bisa dititipkan di garasi belakang rumah.

Selain ditumbuhi banyak bunga warna-warni, desa ini tampak eksotis dengan batu alamnya.

Konferensi pers disampaikan oleh Bidang Infokom Publik Kabupaten Bangli, I Made Ari Chandra (paling kiri), Kabag Protokol Kerjasama Publik Setda Bangli, Cok Bagus Gede Gaya Dirga, Asisten I Sekda Kabupaten Bangli, Drs I Nyoman Puja, M.Si, Asisten Sekretariat Daerah Kota Blitar Drs Didik Hariadi Manipoli Adji, M.Si, dan Kepala Humas dan Protokol Daerah Kota Blitar, Supraptono, SH.

adat sebagai pengelola, yakni I Nengan Moneng yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum di Desa Penglipuran.

Dalam pertemuan itu segala hal tentang Desa Penglipuran dibeberkan oleh Kabid Infokom Publik, I Nyoman Puja dan Kabag

Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar dalam acara ramah-tamah dengan para awak media di Quest Hotel Kuta, Bali, tampak puas dengan kunjungan kerja ini.

Ia pun berkesempatan bernyanyi untuk menghibur rombongan Pemkot Blitar. (slamet karno)

Novita Hardiny Berharap UKM ‘Melek’ Digitalisasi Trenggalek, Jatim Pos. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kerajinan nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Trenggalek, Novita Hardiny Nur Arifin, berharap agar lembaga ini mampu mandiri dan bisa menyambungkan kepentingan masyarakat yang sedang berusaha mengangkat ekonominya sehingga UKM di Trenggalek bisa lebih bersaing di pasar global.

Selain itu, istri Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin ini mengajak Dekranasda Trenggalek agar mencari terobosan di era digital dalam bersaing di pasar dunia.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara tasyukuran HUT ke-38 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Galery Gemilang, Jalan Panglima Sudirman Trenggalek, Kamis, (8/3/ 2018).

Plt Ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek, Novita Hardiny mengatakan momentum tasyakuran ini untuk

Novita Hardiny Nur Arifin memberikan potongan tumpengkepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, M. Siswanto dalam acara tasyukuran HUT ke-38 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Trenggalek.

melecut para pengusaha kecil dan pengrajin yang saat ini bertebaran serta tumbuh di wilayah Trenggalek agar lebih semangat berinovasi serta salaing berkomunikasi dalam meningkatkan produksinya.

“Kita berharap melalui Dekranasda akan lebih membangkitkan usaha kecil dan produksi kerajinan yang berbasis lokal,” katanya.

Dikatakannya, pada peringatan Hari Jadi ke-38 tahun ini, Dewan Kerajinan Nasional mengangkat tema “Pengrajin Dekranas Kreatif di Dunia Digital”. Tema tersebut sejalan dengan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam membangun digitalisasi ekonomi.

“Kita tengah menyiapkan aplikasi Qlue dan Tripdiky yang akan membantu pemasaran hasil produk para UKM baik binaan pemkab atau yang belum,” lanjutnya.

Novita Hardiny menyampaikan bahwa melalui acara syukuran merupakan sebuah doa dengan harapan Dekranasda Kabupaten Trenggalek dapat menyerap aspirasi masyarakat pengusaha sebaik-baiknya sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah.

“Harapan saya agar Dekranasda di Trenggalek ini bisa betul-betul menjadi ‘kaki’nya para UKM yang ada di Trenggalek,” ungkap Novita.

Selebihnya, dia meminta kepada dinas terkait agar membantu promosi produk kerjinan dan barang lainnya yang dihasilkan para UKM melalui apa saja, termasuk pameran, display di Gemilang atau melalui jejaring yang dibangun dinas. Dan tentunya tidak lupa dinas kontinyu dalam melakukan pembinaan kepada UKM yang belum tergabung.

“Terlebih kepada UKMUKM kecil yang belum di blow up itu bisa mendapatkan pelatihan terkait bagaimana suatu produk bisa memenuhi standar, memenuhi packaging yang sesuai dengan permintaan pasar,” imbuhnya.

Novita juga mengatakan bahwa para pengrajin maupun pengurus Dekranasda dapat memanfaatkan media digital, baik untuk mengakses

Komisi B Belajar Pengelolaan PAD di Kota Madiun

Ketua Komisi B DPRD Tuban, Karjo menyerahkan cinderamata ke Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun, Ngedy.

Tuban, Jatim Pos. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban melaksanakan Study Banding ke Kota Madiun, Selasa (13/3).

Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Karjo disambut hangat oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun.

Dalam Kunjungannya, Karjo menyampaikan bahwa tujuannya study banding ke kota yang terkenal makanan khas ‘Brem ini adalah untuk mengetahui sistem pengolahan PAD. “Paling tidak kita sudah mendapat sesuatu yang sangat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk Kabupaten Tuban,” ujar Karjo.

Maksud Karjo, kunjungan kerja rombongan tersebut adalah untuk mengetahui pengelolaan PAD yang ada di Kota Madiun. “Detailnya nanti bisa kami kembangkan di Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun, Ngedy, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sistem sistem pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntable, efektif, dan efisien.

“Hal tersebut merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi yang akan di capai pada Tahun Anggaran 2018,” paparnya.

Secara umum, rencana perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan mengalami peningkatan dari yang sebelumnya Rp 926.989.852.000 menjadi Rp. 938.398.866.000.

“Selain itu, kita bisa mengkontrol untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Tuban yang direncanakan akan ada kenaikan sebesar Rp 25.916.335.000, dari yang sebelumnya Rp 159.324.617.000 menjadi Rp 185.240.952.000,” akunya.

Namun, kata Ketua Komisi II ini, pada dana perimbangan ada penurunan, yang tadinya Rp 698.953.575.000 menjadi Rp 684.297.654.000 atau turun sebesar 2.10%.

“Prosentase belanja wajib maupun pilihan harus memakai hitungan, sehingga bisa memberikan arah kebijakan pemkot madiun hingga akhir tahun anggaran,” jelas Ngedy.

Ia mengharapkan, pemerintah bisa menerima masukan dari anggota dewan, sehingga nantinya bisa muncul kesepakatna bersama antara pemkot madiun dengan DPRD Kota Madiun dengan tujuan mewujudkan cita-cita masyarakat madiun lebih maju dan sejahtera.

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto juga menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 adalah sebagai penyempurna serta melengkapi rencana kerja Pemkot Madiun yang di tetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016.

“Untuk mengoptimalkan serapan, kami melakukan rapat dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), mendahulukan kebutuhan yang terpenting, dan mendorong optimalisasi serapan OPD”. Jelas Sugeng. (met/min)

informasi maupun memasarkan produk-produknya secara online sehingga mampu menembus pasar dunia.

“Pelatihan digitalisasi juga penting dinas lakukan agar mereka tahu kekurangan dan kelebihan serta peluangnya,” terangnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, M. Siswanto berharap di Dekransda akan menjadi tumpuan bagi

pengusaha kecil dan mikro dalam menunjang produkproduk bikinan asli dari Trenggalek. Tidak hanya pengrajinnya saja, namun bahan-bahan yang dibutuhkan sebisa mungkin juga berasal dari Trenggalek.

“Kita akan coba lebih memetakan produk yang asli Trenggalek untuk dikembangkan promosinya,” pungkasnya. (ham)

Jatim VI

Hal - 8

Bank Jatim Kantor Kas Pemkab Trenggalek Mulai Dibuka Trenggalek, Jatim Pos. Demi efektifitas, efiensi dan keamanan dalam transaksi keuangan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Bank Jatim, Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin, meresmikan pembukaan Kantor Kas Bank Jatim Cabang Trenggalek yang ditempatkan di lingkungan kantor Sekretariat daerah (Setda) Pemkab Trenggalek Jalan A. Yani Trenggalek.

Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin, berharap, dibukanya Kantor Kas Bank Jatim itu, pengambilan dan penyimpanan dana Pemkab Trenggalek lebih efisien dan lebih terjamin dalam melakukan transaksi keuangan sehari-harinya tanpa harus dibatasi jarak dan besar pencairannya asalkan ada pemberitahuan 1 atau 2 hari sebelumnya ke Bank Jatim.

“Dengan dibukanya Kantor Kas Bank Jatim di lingkungan Pemkab Trenggalek ini semuanya akan menjadi mudah terutama dalam hal tran-

Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin, menggunting pita pada pembukaan Kantor Kas Bank Jatim Cabang Trenggalek.

saksi keuangan,” katanya, Selasa, (13/3) di Trenggalek.

Dikatakan Nur Arifin, sebagian besar dana Pemkab Trenggalek memang ditaruh di Bank Jatim, namun bank yang lain juga ada seperti BRI Trenggalek, cuma di Bank Syari’ah yang belum ada. Karena menaruh uang di bank itu dinilai cukup memberi keuntungan bagi pemkab dan keamanannya terjamin.

Termasuk memiliki makna strategis, mempercepat ko-

munikasi dan koneksitas dalam mempercepat tran-saksi keuangan yang di-butuhkan.

“Kami berharap dengan didirikannya Kantor Kas Bank Jatim ini,bisa memberi kontribusi dan evaluasi pengawasan keuangan bagi Pemkab Trenggalek. Dengan mengucap Bismillahirohman irrohim, secara resmi Kantor Kas Bank Jatim dilingkungan Pemkab Trenggalek kami resmikan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala

Bank Jatim Cabang Trenggalek Ari Hermawan mengatakan, pembukaan Kantor Kas Bank Jatim Cabang Trenggalek ini bertujuan.

Untuk mendekatkan jarak transaksi keuangan antara Pemkab Trenggalek dengan Bank Jatim yang berkantor di Jalan Panglima Sudirman.

Disamping itu, Pemkab Trenggalek adalah salah satu pemegang saham terbesar di Bank Jatim Cabang Trenggalek.

“Jika sebelumnya, Pemkab Trenggalek ingin melakukan transaksi keuangan di Bank Jatim Cabang Trenggalek jaraknya sekitar 1 kilometer. Tapi dengan dibuka-nya Kantor Kas Bank Jatim di lingkungan kantor pemkab, sudah tidak ada jarak lagi. Kami berharap kedepannya nanti koordinasi lebih cepat, operasional Bank Jatim semakin meningkat dan sehabis diresmikan Kantor Kas Bank Jatim akan langsung beroperasi,” terangnya.

mengetahui dan memetakan titik-titik lokasi masalah dari laporan warga.

“Dengan adanya Smart Regency. ID ini, kita ingin membuat perubahan yang lebih baik dan lebih cepat menjadikan Trenggalek sebagai daerah yang maju,” ungkapnya.

Pemimpin muda ini berharap Smart Regency segera terwujud di Trenggalek dan sedianya akan dilaunching pada pertengahan April tahun ini.

“Maka hari ini akan kita mantapkan dengan pihak owner QLUE di Jakarta agar program smart regency yang kita canangkan segera berjalan,” pungkasnya.

Trenggalek, Jatim Pos. Rencana renovasi pembangunan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek yang sedianya dimulai bulan Maret 2018 mem-buat DPRD Kabupaten Trenggalek angkat bicara.

Hal ini berkaitan penataan lalu lintas yang ada di kawasan itu agar tidak terjadi keruwetan di seputaran jalan RA Kartini, H Mugiyanto.

Jalan Dewi Sartika dan Jalan protokol Panglima Sudirman serta penggunaan Terminal Klas III atau Terminal Colt sebagai penampungan pedagang pasar sementara.

H Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan, renovasi Pasar Pon yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan mendongkrak perekonomian warganya. Namun karena disekitarnya merupakan sentra perekonomian warga, maka rekayasa arus lalulintas juga harus diperhitungkan secara matang dan detil.

“Arus lalulintas di seputaran Pasar Pon itu ramai, jika nanti ada pekerjaan renovasi tentunya jangan sampai tidak ada penataan,” ucapnya, Jumat (9/3) di Trenggalek.

Politisi asal Demokrat ini juga menghendaki dinas terkait agar segera melakukan langkah nyata untuk merumuskan rekayasa lalulintas diantaranya di jalan RA Kartini, jalan Dewi Sartika serta jalan Panglima Sudirman agar tidak mengganggu aktifitas pengerjaan pasar yang menelan anggaran miliyaran rupiah itu.

“Karena ini proyek besar tentunya aspek keselamatan kerja bagi rekanan yang mengerjakan bangunan serta bagi pemakai jalan yang lain harus diperhatikan menyeluruh,” tandasnya.

Dia menegaskan banyaknya aspek yang terdampak dalam proses pengerjaan renovasi pasar itu, membuat pihaknya dituntut untuk memberi masukan kepada stake holder agar bersiap sipa menyukseskan program Pemkab Trenggalek yang ingin merubah perekonomian warga Trenggalek.

“Semua dinas hyang terlibat untuk segera mempersiapkan diri tidak hanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan saja tetapi dinas yang lain harus bersiap seperti Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Trenggalek, Agus Sigid Hari Basuki mengungkapkan pihaknya akan segera mengkaji bagaimana rekayasa lalulintas yang dilakukannya di renovasi Pasar Pon Trenggalek. Secara teknis pihaknya untuk tahap awal lebih menyiapkan Terminal klas III , Terminal Colt yang akan digunakan untuk tempat penampungan pedagang yang direlokasi dari pasar.

“Untuk awal kita akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk merumuskan beberapa hal teknis yang dilkukan dinas itu,” terangnya.

Selanjutnya, Sigid akan membawa hasil rumusan itu untuk didiskusikan dengan forum lalulintas Kabupaten Trenggalek yang beranggotakan, kepolisian, Pol PP dan Organda.

“Rumusan dari dinas Kopersai itu akan kita bawa ke rapat dengan Forum lalulintas,” pungkasnya.

(hms/ham)

(dewan/ham)

(hms/ham)

Pemkab Segera Luncurkan Program Smart Regency Trenggalek, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Trengalek segera akan melaunching pemakaian aplikasi Qlue dalam mendukung program Smart Regency. QLUE meluncurkan bikinannya berupa smart Cities atau Smart Regency untuk memudahkan komunikasi antara warga dan pemerintah daerah secara digital dan mudah.

Sejauh ini QLUE dikenal berkat aplikasi pelaporan warga yang sudah diterapkan di beberapa kota besar seperti Jakarta. Dengan hadirnya aplikasi Smart Regency ini menandakan bahwa QLUE memang berarah untuk memberikan solusi digital untuk membantu pemerintah khususnya Kab Trenggalek.

Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin mengatakan dalam pengembangan aplikasi SmartRegency ini QLUE telah terbukti mampu menjalin kerja sama dengan beberapa pihak, seperti perusahaan besar, startup maupun asosiasi dalam skala global.

“Sejauh ini ada beberapa kota dan kabupaten yang

sudah bisa memanfaatkan aplikasi terbaru QLUE yang saat ini tersedia hanya untuk platform Android. Seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Bali, Manado, Surabaya, Bogor, Depok, Palembang, Bekasi, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Semarang,” katanya, Jumat, (9/3).

Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan berdampak pada efisiensi dan akan lebih cepat dalam mengatasi permasalahan warga Trenggalek hingga berdampak pada ketidak terabaikannya aduan warga.

“Tujuan dari Smart Regency adalah untuk mendorong pengembangan kabupaten cerdas di Trenggalek ini.

Secara garis besar, kota cerdas merupakan kota yang dapat tumbuh dengan sendirinya ke arah tujuan yang positif dengan memanfaatkan komponen teknologi informasi, infrastruktur dan governance yang melibatkan pemerintah, industri dan masyarakat,” terangnya.

Aplikasi SmartCities atau SmartRegency pada QLUE ,

Plt Bupati Trenggalek, H Moch Nur Arifin di acara launching Smart Regency dengan mengandeng penjual jasa aplikasi yakni QLUE.

masih kata Moch Nur Arifin, sudah dilengkapi dengan konten lokal secara Virtual Reality (VR) 360 yang meliputi konten pariwisata, tempat umum, berita terbaru dan keluhan masyarakat yang sebagian sudah diintegrasikan dengan sistem yang telah dimiliki dinas.

“Masyarakat bisa mengakses informasi keluhan warga secara real time,” tegasnya.

Dia menyebutkan Smart Regency di QLUE tidak hanya sekedar aplikasi yang dapat mengakses informasi dari pemerintah, aplikasi ini dirancang dengan tujuan untuk mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan masalah warga melalui aplikasi QLUE sehingga pemerintah dapat

Persiapan Renovasi Pasar Pon, Dewan Minta Dinas Menata

Diskusi Lakpesdam NU Tingkatkan Kualitas SDM Lumajang, Jatim Pos. Bupati Lumajang, dr Buntaran Suprianto, M.Kes membuka diskusi “Learning and Sharing” dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Dinas Terkait, guna membahas hasil Program Konsorium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa.

Diskusi ini diikuti masyarakat desa binaan Lakpesdam NU di Kabupaten Lumajang.di Auditorium PC NU Kabupaten Lumajang, Selasa (13/3/ 2018).

Menurut Plt. Bupati dr Buntaran Suprianto, M.Kes, program pemberdayaan ma-

syarakat semacam ini membantu meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa dan tepat sasaran. “Ini suatu langkah yang yang sangat bagus, dengan orang-orang desa menjadi pelaku langsungnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan keterlibatan masyarakat di dalam rencana pembangunan desa dapat melahirkan program desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, anggaran desa yang saat ini sudah mencapai angka milyaran harus tepat sasaran dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat,

“Ya harus ditata kembali, desa sekarang memiliki anggaran yang sangat besar. Itu harus ditata dan digunakan sesuai dengan kebutuhan desa,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan program tersebut di Desa Krai dan Desa Pasirian. Ia berharap PC NU Lumajang melalui Lapkesdam juga memaksimalkan program serupa di desa lain dengan menggunakan kedua desa tersebut sebagai percontohan untuk desa lain.

“Saya mengapresuasi program lapkesdam, saya rasa itu hal yang luar biasa,” pung-

kasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ditandatangai Deklarasi Gerak Desa, antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pengurus PC NU Lumajang. Deklarasi tersebut berisi tentang dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, Koordinator Program Konsorium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa, Ikhwanul Muttaqin, M.Pdi., saat dimintai keterangan mengatakan Desa Krai dan Desa Pasirian dianggap

Diskusi “Learning and Sharing” dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Dinas Terkait, guna membahas hasil Program Konsorium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa.

sebagai desa yang sudah memenuhi indikator capaian yang Pemerintahan yang responsif dan masyarakat aktif.

Hal ini terlihat pada partisipasi masyarakat di dua desa tersebut yang antusias berpartisipasi dalam penyusunan rencana program desa serta pemerintah desa yang mem-

berikan tindak lanjut secara cepat atas program yang diusulkan masyarakat.

Program yang diselenggarakan oleh Lapkesdam NU Lumajang, bertujuan menciptakan paradigma dan keikutsertaan masyarakat dalam percepatan pembangunan di desa. (hms/yudi)

Jatim VII

Hal - 9

Tambang Kumbung Milik Kades Tewaskan Pekerja Tuban, Jatim Pos. Tambang Batu Kumbung kembali memakan korban. Kali ini nahas menimpa, Pitter, (55), Pekerja Tambang, warga, Dusun Tlogonongko, Desa Jadi, Kecamatan Semanding Tuban. Korban tewas saat sedang beraktivitas bersama rekan seprofesi melakukan penambangan batu kumbung milik Munir. Dia tewas, di lokasi tersebut adalah milik Kepala Desa Jadi, Sabtu, (17/03/2018) Sekitar pukul 08.00 WIB, piket Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Semanding menerima laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjdi kecelakaan kerja yang mengakibatkan Meninggal Dunia.

Para anggota DPRD Tuban saat sesi foto bersama. (Foto inset) memperhatikan materi bimtek.

Petugas Polsek dan Puskesmas Semanding sedang melakukan identifikasi penyebab tewasnya korban

Dari lokasi banyak pekerja tambang tersebut menerangkan kira-kira pukul. 07.00 WIB, korban saat itu sedang membuang limbah tambang batu kumbung ke lokasi

tambang yang sudah terpakai.

“Kemarin di lokasi diguyur hujan semalaman sehingga membuat lokasi jalan menuju tambang licin. Tiba-tiba korban terpeleset ke lokasi

tambang kumbung dengan kedalaman kurang lebih 20 meter,” ungkap Kapolsek Semanding AKP Desis Susilo.

Desis mendetailkan bahwa korban meninggal dunia langsung di lokasi kejadian dan dari hasil identifikasi tu-buh korban mengalami pa-tah tulang belakang dan tu-lang rusuk, tulang tangan serta luka robek di bagian jari kanan.

“Kami melakukan penyidikan mengumpulkan saksisaksi di lokasi kejadian dan pada tubuh korban tidak ditemukan bukti-bukti bekas penganiyaan sehingga diputuskan korban kami serahkan ke pihak keluraga atau ahli warisnya untuk proses pemakaman,” papar Desis di lokasi. (met)

Launching Bulan Panutan PBB P-2 Kabupaten Blitar

Blitar, Jatim Pos. Awal masuk kerja Bapenda, tanggal 5 Maret 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah mengadakan Launching, “acara yang sudah berlangsung tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Blitar Kanigoro yang dihadiri oleh pejabat penting selaku wajib pajak di wilayah Kabupaten Blitar diantaranya Bupati Rijanto, Sekda Totok Subihandono, Anggota DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Blitar.

Untuk membuka kegiatan Bulan Panutan pembayaran PBB P-2. orang nomor satu di Kabupaten Blitar hadir Bupati

Rijanto tidak lupa juga memberikan sambutan dengan harapan pembayaran PBB P-2 yang dilakukan lebih awal dan tepat waktu akan terpenuhinya realisasi PBB P-2 tahun 2018 dengan cepat sehingga dapat memperlancar proses pembayaran PBB P-2 di Kabuaten Blitar yang nantinya juga akan kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu dalam acara Launching Bulan Panutan Pembayaran PBB P-2 ini Bupati Blitar beserta tamu undangan yang lainnya memberikan contoh untuk melakukan pembayaran PBB P-2 di awal waktu, yang diharapkan bisa diikuti oleh wajib pajak lainnya dengan penuh kesadaran.

Selaku Ismuni sebagai salah satu pemimpin yang menduduki menyampaikan bahwa tujuan diadakan Launching Bulan Panutan Pembayaran PBB P-2 adalah untuk mengoptimalkan pembayaran PBB P-2 lebih awal sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan dan untuk memacu realisasi PBB P-2 tahun 2018.

Dengan adanya acara Launching Bulan Panutan Pembayaran PBB P-2 yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya, dapat dilihat hasilnya yaitu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB P-2 lebih awal dan tepat waktu.

Untuk memotivasi warga masyarakat,percepatan pembayaran PBB P-2 tersebut, Pemda memiliki strategi cerdas atau terobosan-terobosan pemberian hadiah dengan cara memberikan tambahan upah penyampaian SPPT dan penagihan yaitu dari Rp. 850 perlembar menjadi Rp. 1.000 per lembar. Disamping itu adanya penambahan klasifikasi dan pemberian hadiap percepatan

bagi Kecamatan, Desa dan Kelurahan masing-masing.

Tujuan diadakan Launching Bulan Panutan Pembayaran PBB P-2 tahun 2018 adalah untuk mensukseskan PBB P-2 lebih awal sebelum jatuh tempo berakhir pada tanggal 28 September 2018, selain itu dalam rangka mencapai target yang sesuai dengan baku ketetapan sebesar 32,5 Milyar supaya lebih awal tercapainya, karena ada kenaikan sekitar 4 Milyar dibandingkan tahun lalu. oleh Ismuni selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ‘’karena SPPT sudah sampai ke Pamongblok jika masyarkat belum menerima SPPT untuk segera menghubungi Pamong, kemudian melihat apakah ketetapan tersebut benar adanya atau tidak, jika diketahui ada kesalahan terhadap penulisan dapat langsung melapor kepada Pendapatan Daerah paling lambat pada tanggal 30 April 2018 sehingga nanti bisa diperbaiki untuk masa paja 2018. (san)

Kasus Tukar Guling Tanah Milik Pemkab Blitar  Belum ada kesepakatan dengan PT. Bina Peri Permai Makmur Blitar, Jatim Pos. Dalam penyelesaian kasus terkait tukar guling tanah aset pemerintah Kabupaten Blitar pansus 10 DPRD menyampaikan laporannya pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang telah digelar di gedung graha paripurna pada selasa (06/ 03) minggu lalu yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto.

Sidang yang disampaikan yaitu hasil konsultasi dan koordinasi serta dari hasil rapat kerja dengan semua pihak terkait Tanah aset Jatilengger yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Blitar pansus 10 DPRD Kabupaten Blitar belum dapat menyetujui tukar guling dengan tanah yang ada di kelurahan satrian.

“Jelas ini diliat dari peraturan menteri dalam

negeri dan kajian dari berbagai aspek hingga disimpulkan maka pansus 10 memutuskan untuk merekomendasi hasil yang sudah disampaikan oleh Bpk. Wasis Kunto Atmojo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Tugas pokok pansus 10 membahas permasalahan tanah aset di jati lengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Blitar.

Menindak lanjuti surat Bupati Blitar tanggal 15 nopember 2017 No. 028/ 1832/409.204.05/2017 perihal penyelesaian permasalahan tanah aset jatilengger dimana isi surat

Bupati disebutkan bahwa : 1. Permasalahan tanah aset di desa jatilengger yang digunakan untuk pembangunan Perumahan Puri Ponggok Indah oleh PT. Bina Peri Permai Makmur masih menjadi catatan audit BPK yang harus segera diselesaikan.

2. Belum ada kesepakatan untuk menerima tanah pengganti yang telah disediakan oleh PT. Bina Peri Permai Makmur yang berlokasi di Kelurahan Satrian Kecamatan Kanigoro.

Maka pansus 10 melaksanakan beberapa tahapan yang telah dilalui mulai dari penginventarisasi permasalahan, observasi atau pengamatan, tinjauan data atau dokumen yang telah dikumpulkan oleh pansus 10 dan hasil konsultasi kebiro hukum provinsi jawa timur, Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrarian Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang terkait permasalahan aset tanah jatilengger serta masukan tenaga ahli maupun stik holder yang telah dihadirkan.

Kesimpulan dari hasil konsultasi dan koordinasi serta dari hasil rapat kerja dengan semua pihak yang terkait permasalahan aset tanah jatilengger, maka pansus 10 memutuskan untuk merekomendasikan 1. Belum dapat menyetujui permohonan Bupati Blitar sesuai surat tanggal 15 November 2017 No. 028/ 1832/409.204.05/2017.

2. Dalam hal pelepasan tanah aset hendaknya Bupati mematuhi peraturan

125 Pelajar Bersaing di Kejuaraan Tenis Tulungagung, Jatim Pos. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim kembali memberikan kesempatan kepaada pelajar untuk mengasahkan dan mengembangkan bakatnya. Kali ini sebanyak 125 pelajar dari 22 kabupaten/kota unjuk kebolehan di Kejuaraan Tenis Lapangan Antar Pelajar di Komplek Lapangan Tenis Indoor Redjoagung dan lapangan tenis pendopo Tulungagung 14-18 Maret.

Semangat para atlet untuk meraih juara bakal bertambah karena selain mendapat piala, para juara juga memiliki kesempatan untuk masuk Kontingen Popwil (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) Jatim.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Drs Supratomo, MSi yang disampaikan Kabid Olahraga Drs Dudi Harjantoro MM mengataan, kejuaraan ini juga sebagai ajang seleksi bagi para atlet untuk masuk Kontinge Popwil Jatim.

“Mereka yang berhasil meraih juara memiliki kesempatan lebih besar untuk berlaga di Popwil tahun ini,” kata Dudi Harjantoro saat tim melalukan perkembangan informasi masuk, Kamis (15/3) minggu lalu.

Lebih lanjut ia berharap kejuaraan ini dapat meningkatkan gairah pembinaan tenis di Jatim selain itu. “Kami juga harapkan kepada para atlet dan pelatih menjadikan kejuaraan ini arena mengevaluasi pembinaan atlet. juga sarana unjuk kemampuan dan prestasi atlet, even ini mempertandingkan 4 nomor, yaitu nomor tunggal putratunggal putri, ganda putra dan ganda putri, “Sasaran kejuaraan ini untuk menjaring bibit/atlet daerah,” paparnya.

Diharapkan event ini bisa digelar rutin setiap tahun, sehingga bisa menjadi kejuaraan rutin untuk para atlet unjuk kemampuan dan sarana evaluasi pembinaan. “Terima kasih atas dukungan Pemkab Tulungagung melalui Dikpora bekerjasama Pelti Tulungagung, “kami butuh dukungan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi atlet,” pungkas Dudi Harjantoro yang juga Binpres KONI Jatim ini. (san)

Juru Parkir Dishub Tulungagung Berupaya Terbaik Tulungagung, Jatim Pos. Tepat berada di Kota Marmer Kabupaten Tulungagung ini setiap tahun kendaraan baik roda dua maupun roda empat semakin bertambah tentunya perekonimian juga berkembang, seiring berjalannya waktu maka pemerintah melalui Dishub Kabupaten Tulungagung tetap berupaya untuk mengatasi pengendara kendaraan sepeda motor dan mobil yang terparkir di pinggir jalan maupun warga yang sedang berjalan kaki tentu menimbulkan arus kemacetan untuk beraktifitas sehari-hari, pasti terfikirkan bahwa hal ini membutuhkan solusi atau jurus jitu untuk mengurangi dan menstabilkannya Kepala UPT parkir Heri Setiawan mengatakan, Dishub Kabupaten Tulungagung mampunyai tenaga kontrak juru parkir yang berjumlah 150 personil, untuk kami tugaskan di jalanjalan protokol di kota Tulungagung khususnya di depan pertokoan dan depot, warung-warung yang berada di pinggir jalan, supaya masyarakat yang mau berbelanja atau ke restoran dan ke warung bisa nyaman dan aman demi untuk mengurangi permasalahan yang dianggap membahayakan seperti contoh tindak kejahatan khususnya sepeda motor dan mobil yang sedang parkir, untuk itu jurus jitu yang sudah dimatangkan ini dapatnya terkendali dengan sangat memuaskan Tentunya membagi tugas juru parkir dalam dua tahap atau boleh dikatan ship, masuk jam 08.00 sampai jam 02.00, untuk ship 2) masuk jam 02.00 sampai jam 20.00, yang tujuannya untuk menata parkir pagi sampai malam, para personil juru parkir setiap pagi dan siang sangat diwajibkan apel untuk memberi pembinaan pengarahan sebelum melaksanakan tugas di lapangan kepada masyarakat luas.

Perlu diketahui bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sudah mempunyai kartu berlanggan parkir baik kendaraan sepeda motor maupun mobil atau yang berplat atau bernopol Tulungagung tidak dipungut biaya parkir alias gratis,“ ungkap Heri Setiawan”. masyarakat memberi apresiasi kepada para juru parkir, dengan banyaknya juru parkir kami sangat nyaman saat kami sedang berbelanja atau ke depot dan ke warung, adanya juru parkir lalu lintas lancar tidak macet, dan paling tidak untuk mengurangi tindak krimunal seperti curanmmor. (san) menteri dalam negeri No. 17/2007 yang telah diubah menjadi peraturan menteri dalam negeri No. 19/2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

3. Sesuai hasil verifikasi dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang malang tanggal 15 februari 2018 No. V.310/WKM.10/ KNL03/2018 perihal

permohonan penilaian tanah untuk tukar menukar tidak dapat dilaksanakan karena penilaian tidak bisa memberikan opini nilai dimasa lampau terkait nilai tanah di desa jatilengger pada saat masih dimiliki oleh pemerintah kabupaten blitar atau sebelum dilakukan pelepasan hak kepada PT. BPPM. (san)

Jatim VIII

Hal - 10

Wabup Ponorogo Hadiri Peresmian Lapangan Tembak Polres Ponorogo

Wakil Bupati Ponorogo, Drs. H. Soedjarno, MM (kanan) memberikan potongan nasi tumpeng kepada Kapolres Ponorogo AKBP, SuryoSudarmadi (kiri) dalam acara peresmian lapangan Tembak Polsek Balong Ponorogo.

Ponorogo, Jatim Pos. Wakil Bupati Ponorogo, Drs. H. Soedjarno, MM menghadiri undangan peresmian Lapangan Tembak Polres Ponorogo dan juga peresmian Mushola Amanul Mutaqin Polsek Slahung , bertempat di Lapangan Tembak Polsek Balong, Selasa (13/03/2018).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo, Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, perwakilan Forkopimka Kecamatan Balong dan Slahung serta perwakilan dari Persatuan Penembak Indonesia (PERBAKIN) Kabupaten Ponorogo.

Lapangan tembak tersebut adalah lapangan tembak yang di miliki oleh Polres Ponorogo dengan spesifikasi lapangan tembak jarak pendek 50 meter persegi. Untuk fasilitasnya sendiri lapangan tembak tersebut sudah cukup memadai mulai dari tempat yang teduh, serta terdapat kamar mandinya. Selanjutnya

lapangan tembak itu pun bakal ditambah pohon – pohon untuk membuat suasana lebih teduh lagi, dan lapangan tembak tersebut bisa untuk latihan maupun lomba.

“Pemerintah Daerah sangat aspresiatif tentang adanya lapangan tembak ini, karena dahulu belum pernah ada lapangan tembak, semoga dengan adanya lapangan tembak bisa bermanfaat bagi Polres, Kodim, Pemda, maupun masyarakat”, kata Wakil Bupati Ponorogo, Drs. H. Soedjarno, MM dalam sambutannya.

Lebih lanjut dikatakan dengan adanya lapangan tembak tersebut diharapkan kedepan bisa mendorong masyarakat yang memiliki hobi dibidang menembak akan semakin terpacu, dan mudahmudahan kedepannya Ponorogo ada cabang olahraga menembak.

Dalam acara peresmian tersebut, Kapolres Ponorogo AKBP Suryo Sudarmadi juga memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang telah membantu penyelesaian pembangunan infrastruktur lapangan tembak Polres Ponorogo. (Adv/Nur)

 Warga Bendo Terdampak Waduk

Teken Berkas Pensertifikatan Hunian Pengganti Ponorogo, Jatim Pos. Puluhan warga Dukuh Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang terdampak proyek pembangunan Waduk Bendo boleh sedikit lega. Pasalnya, satu langkah lagi menuju kepemilikan sah hunian pengganti di tanah relokasi yang telah dilaksanakan.

Puluhan warga yang kini telah tinggal di rumah baru tersebut telah menandatangani setumpuk berkas yang merupakan persyaratan untuk penerbitan sertifikat atas rumah dan tanah yang selama dua bulan terakhir telah mereka tempati. “ Hari ini kita melaksanakan penandatanganan berkas untuk menerbitkan sertifikat.

Ya itu, untuk rumah warga yang terdampak proyek waduk. Yakni untuk tanah seluas 200 meter persegi dan ada rumahnya, permanen, ukuran 6×7,5 meter, “ ungkap Kades Ngindeng, Katenan, Kamis (15/3/2018).

Dia mengatakan, sebanyak 89 rumah untuk 89 Kepala Keluarga (KK) yang sejak Kamis ini diurus legalitas kepemilikannya. Sejumlah petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo pun dihadirkan untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat tersebut. Selanjutnya warga tinggal hadir dan memberikantanda tangan atau cap jempol.

Lebih lanjut dikatakan, rumah-rumah tersebut adalah

Warga Bendo Terdampak Waduk Teken Berkas Pensertifikatan Hunian Pengganti

hibah atas rumah warga di Dukuh Ngindeng yang terkena proyek. Yaitu untuk ganti 62 rumah yang ada di lokasi waduk saat ini. “ Kalau jumlahnya ada 89, itu karena ganti rumahnya bukan berdasar pada jumlah rumah yang yang terdampak, tapi dasarnya adalah jumlah KK yang ada. Dari 62 rumah diganti 89 rumah,” kata Katenan.

Ia menambahkan, seiring dengan pemberkasan sertifikat rumah pengganti, saat ini juga sedang dilaksanakan proses ganti rugi atas lahan milik warga. Lahan pengganti tersebut diperkirakan di sekitar permukiman baru yang sekarang telah berdiri. Soal luas lahan pengganti untuk masingmasing warga masih dalam perhitungan. “ Lahan sudah diukur oleh UB (Universitas Brawijaya) sebagai lahan penggantinya, yang akan ditukar guling, namun sekarang masih proses, sekali lagi, masih proses, “ tegasnya.

Sementara itu, Dwi Sumarno, salah satu warga terdampak mengatakan, ia mulai lega dengan proses yang

berlangsung. Sebab dengan begitu, rumah baru yang sekarang ia tempati akan segera sah menjadi miliknya pribadi. “ Kami bisa menerima kondisi sekarang. Karena kami tahu manfaat dari waduk ini sehingga kami mau direlokasi, tapi kami tetap akan menagih janji penggantian lahan garapan yang dulu kami olah.

Semoga itu segera terwujud, bukan hanya janji. Itu akan kita perjuangkan,” ujarnya.

Sumarno menyebut, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni pernah berjanji dan meminta waktu enam bulan untuk mendapatkan lahan pengganti, dalam enam bulan tersebut, warga akan diberi jatah hidup. (nur)

Berbagai Prestasi SDN Kletekan 1 Kecamatan Jogorogo Ngawi, Jatim Pos. Prestasi yang diraih sebuah lembaga pendidikan merupakan suatu keberhasilan dan tolok ukur tersendiri bagi lembaga tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yang berhasil adalah SDN Kletekan 1 Kecamatan Jogorogo.

Sungguh tidak disangka sekolah yang berada di pelosok pedalaman jauh dari perkotaan namun dari segi prestasi yang dicapai oleh siswa dari akademik dan non akademik sangatlah mencengangkan, pasalnya tidak kalah dengan sekolah sekolah berada di perkotaan. Walaupun merupakan SDN yang berada di wilayah pelosok namun tidak menyurutkan semangat untuk tetap berprestasi, hal hasilnya patut diacungi jempol.

Keterangan kepsek SDN Kletekan 1 Indang Sri Wahyuni SPd.MPd menerangkan, pihaknya telah meraih piala prestasi di antaranya, Juara IV Paduan Suara HUT RI Ke-72 Kecamatan Jogorogo, Jaura Volly Ball Tingkat SD/MI SeKecamatan Jogorogo, dan Juara 1 Cerdas Cermat KKN 09 UMM serta masih Banyak Prestasi yang diraih oleh Kepala Sekolah dan guru-gurunya,” pungkasnya Ketika disinggung kunci keberhasilan meraih segudang perstasi. Jawab Kepsek, sebagai Kepala Sekolah, saya hanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama dengan semua elemen masyarakat dan para guru sehingga akan mencip-takan suasana yang kondusif aman dan nyaman, menjalin hubungan dengan para guru bukan hanya di lingkungan dinas sekolah saja tapi harus di luar kedinasan pun wajib dilakukan supaya lebih terjalin lagi suasana kekeluargaannya. Tidak luput untuk siswa yang berprestasi saya selalu memberikan hadiah anggarannya dari kantong pribadi, tujuannya siswa tersebut agar lebih semangat lagi dalam menggali ilmu ilmu untuk dirinya sendiri dan menjadi motifasi agar lebih berprestasi lagi dimasa mendatangnya.

Menurut guru-guru pengajar, kami saling kerjasama dalam menjalani tugas mendidik siswa saling membantu satu sama lain baik dari segi pikiran maupun tenaga kita saling berpedapat pengisi kekurangan masing masing guru, sehingga kekurangan tersebut bisa tertutupi dan hal hasilnya akan mendekati hal yang sempurna untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya dari segi prestasi. Kami tak henti hentinya akan terus bekerja sama saling menutupi kekurangannya dan saling mengingatkan bila terjadi sesuatu kesalahan,” tandas para guru. (adv/ren)

Kasek SDN Hargomulyo 1 Cetak Siswa Berkarakter dan Berprestasi Ngawi, Jatim Pos. Sistem pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) Negeri Hargomulyo 1 patut diacungi jempol. Pasalnya, sekolah yang berlokasi di wilayah pegunungan ini di wilayah kecamtan ngrambe memberikan pendidikan kepada muridnya untuk memiliki jiwa berkarakter dan berprestasi.

Terbukti, sekolahan yang menerima pendaftaran sejak lama ini memiliki segudang prestasi. Paling menonjol, prestasi yang diukir siswa-siswi disini adalah ajang kejuaraan.

Diakuinya Kepsek Budi Cahyono,’’juga, siswa-siswi yang telah lulus mengikuti ujian juga hasilnya sangat membanggakan. Sehingga sekolah yang dipimpinya sekarang ini memiliki akreditasi bagus.

“Ya, ini saya dan para guru mengajarkan yang kategori.

Siswa-siswa disini kan juga selalu diajarkan tembang lagu

dolanan sama kenal wayang, termasuk geguritan. Ini supaya kesenian kita tidak tergerus dengan budaya asing, kesenian dan kebudayaan kita tetap terlestarikan,” ujarnya.

Para tenaga pendidik di sekolah ini juga mengajarkan para siswanya memiliki jiwa yang berkarakter. Menurutnya, siswa yang berprestasi tidak terlepas dari kepribadian yang sehat dan beriman. Salah satu yang diterapkan adalah mengajak para siswa untuk se-

lalu sholat berjamaah di sekolahan.

Budi Cahyono menambahkan, pendidikan karakter lainya, para siswa juga diberikan pemahaman untuk membiasakan selalu cinta tanah air. Salah satunya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafalkan sila-sila Pancasila. “Untuk kedepan, kita akan mengajarkan karawitan kepada siswa.

Kita juga sudah memiliki peralatan drum band, dan dua pelatih,” pungkasnya. (adv/ren)

Keluarga Besar

Keluarga Besar

SDN Brubuh 1 Kecamatan Jogorogo

SMPN 1 NGRAMBE

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

Hari Kartini 21 April dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei Tahun 2018

Hari Kartini 21 April dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei Tahun 2018

“Pendidikan Itu Penting’’

“Pendidikan Itu Penting’’

Keluarga Besar

Keluarga Besar

SDN Jaten 1 Kecamatan Jogorogo

SMPN 1 WIDODAREN

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

Hari Kartini 21 April dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei Tahun 2018

Hari Kartini 21 April dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei Tahun 2018

“Pendidikan Itu Penting’’

“Pendidikan Itu Penting’’

SAMBUNGAN

Hal - 11

Juni 2018 ...

Evaluasi Kelompok BKR Bina Keluarga Remaja 

Desa Ngrayu dan Kecamatan Jogorogo Kab Ngawi 2018

Ngawi, Jatim Pos Dalam rangka menjalankan Program BKR Bina Kerluarga Harapan di KabupatenNgawi, Kader PKK Kecamatan Jogorogo memberikan sosialisasi dan penilaian kepada 38 keluarga harapan di wilayah Kecamatan Jogogorogo.

Kegiatan tersebut dihadiri Ibu Antik Sulistyono didampingi Kepala Puskesmas Jogorogo Dr. Ririn, camat, Kapolsek, Danramil, kader penggerak PK, kepala desa se Kecamtan Jogorogo 12 beserta ibu dan staf bertempat di aula kantor desa Ngrayudan belum lama ini.

Bentuk penilaian Keluarga BKR dengan kreteria tidak memakai narkoba, tidak minumminuman keras, tidak merokok dan pergaulan bebas anak remaja, dan menganjurkan pola hidup sehat.

Dalam pidato Antik Sulistyono menjelaskan, tujuan program tersebut penekanan

terhadap bahaya narkoba dan obat terlarang kareana bisa merusak generasi penerus bangsa khususnya di wilayah Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi,” ungkapnya.

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap 38 keluarga dan 10 orang siswa SMA Jogorogo, ketua tim penilai Yuly Bandono serta anggota Indah, Anto Dewan, Lis, Sugeng Suryati, Siswanto dan Yudi BPM. Menurut keterangan nara sumber Rini Seksi KesPro men-

bonceng (apabila berbocengan termasuk anak-anak), menghidupkan lampu utama, dan membawa surat lengkap SIM dan STNK. “Kupon gratis voucher pulsa dan bakso disediakan sebanyak 100 buah kupon, untuk hari ini saja hanya beberapa kupon yang berhasil dibawa pulang pengendara karena masih banyak yang kurang sadar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, “ kata Brigadir N.Kahir.

Bagi-bagi kupon ini adalah salah satu upaya anggota Pos Lantas Besuki untuk menggugah kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas demi keamanan dan keselamatan selama berkendara.

Ulama Madura ... turrahmi yang barokah dan dirido’i oleh Allah SWT. Selaku tuan rumah, R. KH. Mohammad Rofi’e Baidhowi, sangat berterima kasih dan bangga atas kedatangan mantan panglima TNI yang sangat dekat dengan ulama tersebut.

Menurutnya, seluruh ulama Madura mendukung penuh langkah Jendral bintang empat ini apabila ingin maju menjadi pemimpin bangsa ini

Kanci-Pejagan Rp 24.000.

Untuk mudik Lebaran tahun ini, pemudik tak perlu keluar dulu di gerbang tol Brexit (Brebes Exit) untuk sampai ke Pemalang karena seksi III dan IV sudah beroperasi. Pada ruas Pejagan-Pemalang sepanjang 57,5 km, pemudik dikenakan biaya sekitar Rp 57.500 hingga ke Pemalang. Di ruas tol Pemalang-Batang, jalur tol operasional yang bisa dilewati sepanjang 6 km dari Segmen Sewaka ke Pemalang. Dengan asumsi tarif Rp 1.100/km (berdasarkan PPJT), maka biaya yang dibutuhkan melewati ruas ini adalah Rp 6.600. Lalu, dari Batang hingga ke Semarang, pemudik bisa melewati tol secara gratis karena masih dibuka secara fungsional. Setelah sampai di Semarang, pemudik bisa kembali melanjutkan perjalanan lewat tol hingga Salatiga secara operasional sepanjang 40,4 km dengan biaya Rp 40.400 (tarif Rp 1.000/km).

Setelah tol bisa dilewati secara operasional hingga Salatiga, pemudik masih bisa me-

Oknum Wartawan ... jelaskan bahwa kesehatan itu Keluarga dari Kesehatan Pribadi, oleh karenanya remaja khususnya harus tahu kesehatan itu sangat penting demi mencapai keluarga harapan.

Hal itu dibenarkan oleh Ibu Ketua Tim PKK Desa Ngrayu Rukiyah Suwarno karena BKR adalah sebagian Kesehatan PKK khususnya, terutama remaja putra putri, setelah kegiatan ini akan dilanjutkan bulan April mendatang tanggal 23 April 2018,” tegasnya. (ren)

Polres Situbondo ...

Pengamatan Jatim Pos. Briptu N.Kahir yang bertugas di Pos Lantas Besuki membagikan kupon gratis berupa Voucher Pulsa dan Bakso Larasati kepada pengendara yang melintas di jalan raya Besuki depan terminal Besuki.

Tapi jangan salah, ingin mendapatkan kupon gratis voucher pulsa senilai 10.000 dan bakso larasati senilai 15.000 perlu usaha dan kesadaran bagi para pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

Anggota Satlantas Pos 9.0 Besuki Briptu N.Kahir saat diwawancarai Jatim Pos mengatakan, syaratnya cukup mudah, pengendara harus memakai helm termasuk pem-

Cikopo-Palimanan (Cipali), Tol Palimanan-Kanci, Tol Kanci-Pejagan, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang dan Tol Batang-Semarang. Dari Semarang, perjalanan dilanjutkan melewati Tol Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Dengan telah diberlakukannya sistem tol integrasi sejak tahun lalu, maka sistem pembayaran dibagi menjadi dua cluster. Cluster pertama merupakan gabungan dari tol Jakarta-Cikampek dan Cikampek-Palimanan dan Purbaleunyi ke arah Bandung. Jadi, nanti masuk pintu tol Cikarang Utama, ambil tiket. Kemudian, baru bayar di pintu tol Palimanan.

Di Cikarang Utama-Palimanan, pemudik akan dikenakan tarif Rp 109.500. Dengan rincian Cikarang Utama-Cikopo Rp 13.500 dan Cikopo-Palimanan Rp 96.000. Kemudian, pemudik bisa melanjutkan kembali perjalanan lewat tol secara operasional melalui tol Palimanan-Kanci Rp 11.500 dan

(Presiden).

Sementara itu, Jenderal TNI Gatot Normantyo yang melakukan dialog kebangsaan dengan perwakilan ulama dari empat kabupaten di pulau Madura berpesan agar para ulama di Madura bersatu demi menjaga keutuhan NKRI. “Seluruh ulama di Madura harus bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI dan jangan sampai terprovokasi,” ungkap-

dari halaman 1 Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono, SH. SIK. MSc (Eng) memberikan apresiasi atas inovasi anggota Satuan Lalu Lintas di Pos 9.0 Besuki, berbagai upaya untuk menarik dan menggugah masyarakat untuk patuh terhadap aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

“Kreatif dan inovatif, demi menyadarkan masyarakat akan pentingnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas berarti anggota Polri sudah ikut andil menyelamatkan para pengendara,” kata AKBP Sigit Dany Setiyono Kepada Jatim Pos melalui WhatsAppnya.

(As’ad)

dari halaman 1 nya. Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, para ulama telah berjuang dalam memimpin para santri untuk merebut kemerdekaan.

“Jadi tidak berlebihan apabila saat ini para ulama bersatu untuk menjaga keutuhan NK RI. Apabila para ulama bersatu Insyaallah negara’ kita tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. (bw)

pegawai negeri, makanya saya tidak terima itu, bahkan sebelumnya tidak ada konfirmasi, saya anggap itu bohong, terus fitnah, terus pencemaran nama baik,” ucapnya.

Penasihat hukum pelapor, H. Arman Saputra menambahkan, pihaknya juga akan melaporkan persoalan itu ke dewan pers. “Kita akan melapor ke dewan pers tentang pelanggaran kode etik, karena jelas-jelas tidak pernah konfirmasi terhadap isi berita itu,”

tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto membenarkan adanya laporan tersebut. “Pelapor sudah diambil keterangannya, nan tinya kita akan gelarkan unsurunsur pasal apa yang akan dikenakan pada terlapor,” ujarnya.

Hery menambahkan, pihaknya juga sudah mendapatkan link dari media dan beberapa screenshot dari berita tersebut, yaitu media Jawa pes.co.id,” jelasnya.

Wabup Pamekasan ... cukup mepet dan kurangnya persiapan membuatnya enggan untuk didifinitifkan menjadi Bupati Pamekasan. Pasalnya dari kesemuanya tersebut akan membutuhkan tenaga maupun biaya. “Hanya tinggal kurang dari dua bulan kan lebih baik dibiarkan saja,” ujar mantan Ketua DPRD Pamekasan singkat.

Sementara batas akhir masa jabatannya dalam memimpi Bumi Gerbang Salam, Wakil Bupati akan memasuki purna tugas pertanggal 21 April yang akan datang.

Halil mengaku hingga kini pihaknya masih belum menerima surat keputusan baik dari Kementerian Dalam Negeri

Via Vallen ...

Menurutnya, ia harus menunggu sekitar satu tahun untuk para penikmat musiknya bisa menerima dan menyanyikan lagu Sayang. Karena melihat hype yang mulai meningkat, barulah Via mengaku berani untuk membawa single tersebut ketika tampil di TV Nasional. Dan, hasilnya luar biasa. Meledak !

Sejak saat itu, nama Via Vallen melejit. Dalam setiap kesempatan Via Vallen selalu diminta membawakan lagu ‘Sayang’. Via pun sukses memenangkan SCTV Music Awards 2017. Ia kemudian banyak menerima tawaran di luar menyanyi. Salah satunya bermain film. Meski demikian, Via Vallen tak mau serakah. Ia tolak dengan halus tawaran tersebut.

Via Vallen adalah jaminan sebuah show dangdut koplo akan dibanjiri oleh lautan manusia. Vyanisti, begitu nama panggilan fans Via Vallen, rela datang ke tempat yang jauh

demi melihat penampilan sang idola. Dengan segala keistimewaan yang dia punya, tak heran jika biduan yang kerap tampil bersama grup Orkes Melayu Sera ini mempunyai jadwal manggung yang penuh sepanjang tahun.

Nah, soal show Via Vallen ini, salah satu yang menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang, tak terkecuali bagi fans Via Vallen, adalah berapa penghasilan yang didapat oleh penyanyi kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1991 ini.

Baru-baru ini seorang talent agent bernama Natalie mengunggah honor manggung Via Vallen. Menurut Natalie, honor Via Vallen sekali manggung adalah sebesar 60 juta rupiah. Itu adalah honor bersih, sebab angka 60 juta itu di luar ongkos transportasi, penginapan, juga akomodasi Via Vallen.

Nah, dengan honor segitu kita bisa menghitung berapa pendapatan Via Vallen selama

dari halaman 1 lanjutkan perjalanan hingga ke Solo lewat tol fungsional (gratis) dari Salatiga hingga Kartosuro. Setelah itu, pemudik bisa menuju Jawa Timur dengan melewati tol Solo-Ngawi yang sudah beroperasi sepanjang 90,42 km dengan biaya Rp 117.546 (tarif Rp 1.300/ km).

Dari Ngawi, perjalanan lewat tol operasional bisa terus dilanjutkan hingga Nganjuk Wilangan sepanjang 49,51 km dengan biaya Rp 64.363 (tarif Rp 1.300/km). Dari Nganjuk Wilangan, perjalanan lewat tol dilanjutkan secara fungsional sepanjang 37 km sampai Kertosono.

Sebelum sampai di Surabaya, pemudik harus melewati dua ruas tol lagi yang kini sudah bisa dilewati penuh secara operasional, yakni KertosonoMojokerto 39,6 km dan Mojokerto-Surabaya 36,47 km. Biaya untuk kedua ruas tol tersebut masing-masing Rp 28.116 (Kertosono-Mojokerto) dan Rp 38.293 (Mojokerto-Surabaya). (yd/kom)

dari halaman 1 Sementara wakil ketua PWI Sampang, Fathor Rahman menyayangkan kejadian tersebut. Rahman berharap, ada mediasi kekeluargaan bagi kedua belah pihak, kalaupun tidak bisa, H. Marnilem selaku pelapor bisa menggunakan hak jawabnya, karena itu diatur dalam UU Pers, kalau belum puas bisa mengadukan dulu pada Dewan Pers, masih merasa buntu, baru melaporkan oknum wartawan AR ke Aparat Kepolisian. (Dir/Man)

dari halaman 1 (Kemendagri) maupun dari Gubernur Jawa Timur.

“Sebenarnya kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kan hanya tinggal melaksanakan dan menunggu saja, kalau sudah ada kepastian dan perintah dari Gubernur untuk melakukan ya tinggal dilakukan,” tandasnya. (bw/adv)

dari halaman 1 satu bulan. Menurut bocoran fanspage Vyanisti yang merilis jadwal manggung Via Vallen, dalam satu bulan Via bisa manggung antara 20-25 kali.

Itu artinya hampir satu bulan penuh.

Jika diambil angka tengah, yakni 23 show per bulan, artinya dalam satu bulan Via bisa mengantongi honor Rp 1,3 miliar. Itu tentu belum termasuk dengan honor dari iklan maupun endorse produk yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pendapatan lainnya?

Via juga dikabarkan mulai merambah bisnis kue seperti para artis yang ia beri merek dagang Vallens Cake. Tak hanya itu, Via juga mulai menggeluti bisnis properti.

Dengan aneka bisnis yang dipunya oleh Via ini, taksiran penghasilan yang didapat oleh Via minimal mencapai 1,5 miliar rupiah setiap bulannya. Sungguh sebuah angka yang fantastis untuk seorang biduan dangdut koplo. (*/yus)

Hal - 12 Edisi No.281 Tahun XVI ~Minggu III Maret 2018

Menanggulangi Kerusahan Cagar Budaya di Jatim 

Disbudpar Jatim Selenggarakan Peningkatan Teknis Juru Pelihara Cagar Budaya

UNTUK meningkatkan wawasan dan pengetahuan juru pelihara dalam memahami tata aturan serta upaya-upaya tentang pelestarian cagar budaya, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim menyelenggarakan “Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Pelihara Cagar Budaya Tahun 2018” Kegiatan berlangsung di Graha Wisata Disbudpar Jatim, Selasa (20/3). “Selain itu untuk bertambahnya keterampilan dan kemampuan teknis di bidang pencegahan dan pe-

nanggulangan kerusakan cagar budaya di Jawa Timur,” ujar Dwi Supranto, SS, MM, dalam laporan selaku panitia penyelenggara.

Selain itu meningkatknya kualitas dan kompetensi juru pelihara dalam melaksanaan tugas dan fungsi sebagai ujung tombak dalam pelestarian cagar budaya di Jawa Timur.

Kegiatan diikuti 120 peserta para juru pelihara cagar budaya di Jawa Timur. Sedangkan nara sumber diantaranya : Danang Setyo Baskoro, M.PSI seorang motivator dengan

materi : Peningkatan motivasi kerja juru pelihara cagar budaya. Ismail Lutfi dari Universitas Negeri Malang dengan materi : Peningkatan standar kompetensi juru pelihara cagar budaya. Pemateri lainnya : Elya Santa Bukit dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan dengan materi : Prosedur Pembuatan Laporan Rutin Juru Pelihara Cagar Budaya.

Dan Drs. Edi Widodo dari Penyidik PNS BPCB dengan materi : Prosedur Pengamanan dan Penyelamatan Cagar Budaya. (yd)

Peserta kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Pelihara Cagar Budaya Tahun 2018.

Nilai Luhur Budaya Lokal untuk Kemapanan Karakter wa pelestarian terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan secara berimbang dan selaras. Paradigma pelestarian cagara budaya saat ini ditujukan pada peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam setiap upaya pengelolaannya, dengan tujuan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyaDra. Endang Prasanti, MM membuka kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Pelihara Cagar Budaya Tahun 2018 rakat. Undang-Undang memberikan DEWASA ini negara kita kemapanan karakter yang peluang yang seluas-luasnya telah memasuki era globalisasi luhur dalam kesinambungan bagi pemerintah maupun maserta pasar bebas di mana pembangunan bangsa. Ka- syarakat dalam memanfaatkan produk industri serta produk rakter bangsa yang bersum- cagar budaya untuk kepentibudaya termasuk juga tenaga ber dari nilai-nilai luhur budaya ngan Agama, Sosial, Pendidikerja asing bisa dengan lokal. kan, Ilmu Pengetahuan, mudahnya masuk ke IndonePendekatan budaya dan Teknologi, Kebudayaan, dan sia, termasuk juga ke Jawa kearifan lokal tersebut sangat Pariwisata.

Timur. dibutuhkan untuk memperMaka dari itu pemerintah “Selain itu maraknya kuat jati diri bangsa sebaga terus berupaya memberikan fenomena tentang semakin pondasi dalam membangun fasilitas serta pembinaan pudarnya semangat nasio- integritas serta menumbuh- dalam rangka Pengelolaan, nalisme dan rasa kebangsaan kan kembali semangat nasio- Pengembangan, Pemanfayang terjadi saat ini merupa- nalisme bangsa Indonesia. Jati atan, serta promosi cagar kan sebuah isu nasional yang diri yang di dalamnya terkan- budaya yang dilakukan masyatentu saja perlu perhatian dan dung semua ragam kekayaan rakat. kepedulian seluruh lapisan budaya yang dilatarbelakangi Selain itu, pemerintah masyarakat guna menga- oleh berbagai ragam kearifan juga terus berupaya metasinya,” ujar Kadisbudpar lokal serta nilai-nilai luhur, salah ngembangkan pengelolaan Jatim DR H Jarianto dalam satunya tercermin melalui dan pemanfaatan cagar buamanat yang disampaikan tinggalan-tinggalan bendawi daya. Salah satunya dengan Kabid Cagar Budaya dan Se- warisan leluhur yang disebut menjadikan cagar budaya jarah (CBS) Disbudpar Jatim, sebagai cagar budaya. Kea- sebagai objek daya tarik wiDra. Endang Prasanti, MM rifan dan nilai-nilai luhur ter- sata budaya. Guna mewujudpada kegiatan Peningkatan sebut merupakan salah satu kan hal tersebut, diperlukan Kemampuan Teknis Juru modal berharga bagi sebuah adanya perencanaan yang Pelihara Cagar Budaya Tahun bangsa yang majemuk dan matang serta pembenahan di 2018 . multikultur ini dalam menjalani berbagai lini baik dari segi Melihat kenyataan ter- proses pembangunan. Maka kondisi objek cagar budaya itu sebut, kita semakin sadar dari itu sudah sepantasnya sendiri, sarana dan prasarana bahwa peningkatan kualitas keberadaannya perlu dilin- penunjang, serta kualitas sumber daya manusia yang dungi untuk kemudahan di- sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di kembangkan agar berman- mengelolanya. bidangnya adalah hal yang faat bagi masyarakat.

Cagar budaya pada damutlak, agar bangsa ini tetap Pengelolaan cagar budaya sarnya hanyalah sebuah mampu bersaing di tengah dewasa ini tidak hanya seba- benda mati yang tidak akan era globalisasi. Selain itu, tidak tas pada aspek perlindungan berarti apa-apa jika tidak ada dapat dipungkiri lagi bahwa dan perawatan saja. Amanat yang mengelolanya. Cagar bangsa ini juga sangat mem- Undang-Undang No. 11 Ta- budaya merupakan kekayaan butuhkan dan merindukan hun 2010 menyebutkan bah- bangsa yang harus dikelola

serta dimanfaatkan dengan tetap menjaga dan mengutamakan aspek perlindungan untuk kemudian dikembangkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti kita ketahui, pemanfaatan sebuah sumber daya budaya khususnya cagar budaya dititikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, sebagai media pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai penguat identitas budaya suatu daerah serta pemahaman akan sejarah budaya, sedangkan yang ketiga adalah pemanfaatan dari segi ekonomi yaitu sebagai objek wisata budaya.

Keberadaan juru pelihara sebagai ujung tombak dalam upaya pelestarian cagar budaya di daerah memiliki peran yang sangat strategis, karena merekalah orang yang setiap hari melakukan perawatan dan pengamanan terhadap warisan-warisan luhur dari masa lalu tersebut. Setiap upaya pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi juru pelihara. Agar mereka mampu mengambil peluang khususnya bagi kesejahteraan para juru pelihara di daerah. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengoptimalkan peran juru pelihara dalam upaya pelilndungan cagar budaya melalui peningkatan kualitas SDM juru pelihara dengan memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman.

“Harapan kami dengan diselenggarakan kegiatan ini, kemampuan dan kompetensi juru pelihara dapat meningkat tidak hanya sebatas mampu melakukan perawatan dan pengamanan cagar budaya.

Namun juga mampu turut andil dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya sebagai objek daya tarik wisata budaya di daerah,” ujarnya. (yd)

Mengamankan dan Menyelamatkan Cagar Budaya

SALAH satu pemateri dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Pelihara Cagar Budaya Tahun 2018 yang diselenggarakan Disbudpar Jatim adalah Edhi Widodo dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Ia menguraikan upaya mengamankan dan menyelamatkan cagar budaya khususnya di Jawa Timur.

Menurut Edhi Widodo, pengamanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelom-

gahan lebih baik daripada penindakan,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan adalah berupa kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi faktor peluang yang disebut korelatif dari kejahatan. “Sasaran yang hendak dicapau adalah terciptanya kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya masyarakat untuk ikut serta mengamankan, melestarikan CB/ODCB,” tambahnya.

pok dalam upaya menjaga kelestarian, keutuhan dan keselamatan orang atau barang, baik berada di suatu tempat atau dipindahkan ke tempat lain.

Permasalahan yang dihadapi dalam melindungi cagar budaya menurut Edhi Widodo adalah : terjadi deteriorasi (pengurangan kualitas) cagar budaya akibat faktor manusia maupun faktor alam.

Faktor manusia misalnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang : mencuri, merusak, mengubah, membawa, dll. Faktor alam misalnya cuaca, mikrobiologis, kebakaran, banjir, dll.

Selain itu kurangnya koordinasi, singkronisasi, kooperasi antar instansi terkait. Dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam melindungi cagar budaya.

Pola pengamanan menurut Edhi Widodo adalah : Preemtif, Prefentif dan Represif. “Preemtif seperti pengamanan gangguan Kamtibmas lainnya, bahwa pengamanan terhadap CB/ODCB menganut prinsip bahwa pence-

Bentuk kegiatan Preemtif adalah : menyediakan sarana prasarana yang berkenaan dengan pengamanan CB/ODCB, menyediakan payung hukum dalam bentuk aturan untuk menjaga/melindungi keamanan CB/ODCB, serta menyediakan SDM yang dapat melakukan kegiatan pengamanan/ melindungi CB/ODCB. Sedangkan Prefentif menurut Edhi Widodo, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian, pengrusakan dll terhadap CB/ODCB melalui jalur langsung. Misalnya secara intensif bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap CB/ODCB. Membentuk satuan pengamanan untuk pengawasan dengan penjagaan terhadap Cagar Budaya/ODCB, Memberikan batas berupa pagar untuk mencegah terjadinya pencurian atau pengrusakan.

Melakukan pemeliharaan/ perawatan secara rutin/periodik, Melakukan penegakan hukum sesuai hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah UU RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. (yd)

Hal - A Edisi No.281 Tahun XVI ~Minggu III Maret 2018



Penguatan Toleransi dan Keberagamaan di Jawa Timur

Perlu Pembahasan Bersama Eksekutif

Sahat Tua P. Simanjuntak, SH. MENGAWALI Tahun Program 2018, Komisi A (Pemerintahan) mengusulkan dibahasnya Raperda tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Jawa Timur yang merupakan regulasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah intoleransi terkait SARA (Suku, Agama, Rasialis, dan Antar Golongan).

Tentu usulan ini telah melalui kajian yang menyeluruh, mengingat permasalahan SARA bersifat sangat sensitif dan dapat menyentuk semua sisi kehidupan. Sesungguhnya dalam kehidupan berbangsa kita telah memiliki komitmen kebangsaan “Bhineka Tunggal Eka” sebagai pilar demokratisasi

yang diharapkan mampu mengawal keberagaman yang merupakan ciri khusus bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Jawa Timur. Pandangan disampaikan oleh Dr H Kodrat Sunyoto, SH.M.Si, dalam rapat paripurna, Senin (12/3).

Menurut Fraksi Golkar, setelah kita berada dalam era demokratisasi maka terbuka lebar kran kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat.

Kondisi demikian menjadi sebuah tantangan tersendiri terhadap upaya mempersatukan dalam keberagaman.

Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mampu melakukan tatakelola (atau manajemen) terhadap potensi keberagaman dengan bersandar kepada regulasi/hukum agar perbedaan yang ada tidak eskalatif menjadi ancaman yang lebih menyulitkan.

Pengalaman empiris di berbagai daerah dan pada tingkat nasional dapat menjadi pelajaran berharga, bagaimana Daerah menentukan kebijakan dan solusi sebagai penguatan terhadap sikap toleran dalam kehidupan bersama (atau berbangsa). Sebagai usulan DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, maka kepada Fraksi-Fraksi perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pemandangan secara kritis dan konstruktif sehingga Kelembagaan Dewan dapat memutuskan dengan benar, perlunya Raperda ini diusulkan melalui pembahasan bersama dengan Eksekutif.

Fraksi Partai Gokar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak, SH, mengatakan, se-

bagaimana ketentuan, pembentukan sebuah Perda harus menganut prinsip: Apakah Perda ini benar-benar dibutuhkan pada tataran aplikasi dalam rangka otonomi daerah, dan apakah Perda tersebut merupakan perintah dari UndangUndang sehingga berlaku sebagai Peraturan Pelaksanaan? Harus diingat kembali bahwa Perda ini nantinya akan berlaku mengikat bagi seluruh institusi dan masyarakat di wilayah Jawa Timur, karenanya diperlukan pengaturan lebih tehnis di tingkat daerah Kab/Kota sesuai kebutuhan.

Usulan Raperda ini telah diawali dengan kajian dengan memperhatikan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) di 7 (tujuh) daerah untuk menjangkau aspirasi dan pemikiran di berbagai unsur masyarakat.

Karena itu tentu dalam Naskah Akademik telah dikaji secara mendalam dan jujur tingkat pentingnya dan sisi kendala serta tantangannya untuk sampai kepada perlunya dibentuk sebuah Peraturan Hukum Daerah, dari judul yang ditentukan, yakni “Penguatan Toleransi”, maka dapat dipahami bahwa implementasi Perda ini tentu lebih bersifat

F-PKS: Biarlah Hukum Yang Bicara SECARA filosofis, negara ini didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang ditumbuhi dengan sikap toleransi atau tasamuh yang tinggi demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan harmoni.

Pandangan itu disampaikan Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap usulan prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi dan Keberagamaan di Jawa Timur, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (12/3).

Juru bicara Fraksi PKS, Ir H Artono menyampaikan, sebagaimana dijelaskan dalam nota penjelasan dan naskah akademik Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwa Raperda ini diajukan lebih karena alasan dan pertimbangan yuridis-normatif dan sosiologis. Secara yuridis, Komisi A mengakui, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang tolerasi dan keberagaman. Pengaturan penanganan intoleransi terkait SARA secara regional sama sekali belum diatur.

Raperda ini lebih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, secara prinsip menangani terjadinya penanganan konflik sosial yang bersumber dari politik, ekonomi, sosial budaya, SARA, serta sengketa wilayah dan/atau sumber daya alam.

Sedangkan dasar sosiologis atas pengajuan Raperda dimaksud adalah realitas masya-

rakat Indonesia, khususnya Jawa Timur yang sangat beragam, baik dari agama, etnis, kepercayaan, suku, dan RAS. Menurut Fraksi PKS yang diketuai Irwan Setiawan, S.Ip, keberagaman sosial-kultur tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah, salah satunya adalah sikap intoleransi yang berujung pada selisih dan konflik sosial. Atas dasar inilah Komisi A mengajukan Raperda tentang toleransi dan keberagaman. Substansinya, Raperda ini adalah Raperda yang bersifat preventif, yakni instrumen pencegahan terhadap munculnya konflik sosial yang berbau dan berbasis SARA di daerah.

Secara normatif, Raperda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Jawa Timur. Peraturan Daerah ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan lain yang menjadi pedomannya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat menghargai inisiatif Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan yang mengajukan Raperda tentang Toleransi dan Keberagaman.

Namun demikian, pengajuan sebuah Raperda tidak sekadar didasarkan pada niat baik. Pengajuan Raperda harus dida-

Irwan Setiawan, S.Ip. sarkan pada dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat, yang nantinya juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara sosial kepada masyarakat.

Masalah toleransi dan kebhinekaan Indonesia selama ini berjalan relatif baik. Tidak ada masalah serius terkait dengan masalah toleransi dan kebhinekaan khususnya di Jawa Timur. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sudah cukup matang dalam mempraktikkan makna toleransi dan kebhinekaan.

Faktanya, secara relatif ummat beragama di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan baik dan harmoni. Ummat mayoritas sangat toleran terhadap minoritas, begitu sebaliknya. Perbedaan kepercayaan dan keyakinan agama tidak menjadikan ummat beragama ini berselisih dan bahkan konflik. Keberagaman dalam beragama justru harus dijadikan modal sosio kultural bangsa untuk bersatu dalam satu

kesatuan masyarakat pluralistis yang berdasarkan Pancasila.

Tentu saja kita sangat menyayangkan, dengan maraknya sikap-sikap dan perilaku intoleransi, yang dilakukan sebagian orang baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Ujaran-ujaran kebencian yang diproduksi secara sepihak kepada kelompok lain yang “berbeda”, tindakan persekusi, dan tindakan pengusiran secara sepihak terhadap saudarasaudara kita sendiri.

Sebagai negara Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, negara mengakui dan menghormati setiap warga dengan kepercayaan dan keyakinan pemeluk agama masingmasing, dan menghormati setiap pemeluknya untuk menyebarkan ajarannya dengan aman dan nyaman. Negara kita juga negara berdasarkan pada hukum (rule of law). Jika ada dugaan pelanggaran hukum, biarlah hukum yang bicara.

Tidak ada alasan apapun bagi warga masyarakat untuk melakukan sikap intoleransi secara sepihak. (yd)

pembinaan dan persuasif sebagai solusi terhadap unsurunsur potensi keberagaman, karena memang upaya “penindakan” tidak bisa dilakukan oleh dan dengan kekuatan peraturan daerah. Tetapi terjadinya eskalasi hakikat ancaman harus ditangani secara koordinatif bersama Aparat Penegak Hukum di daerah.

Penyiapan perangkat hukum ini bisa juga sebagai bentuk kesiapan Aparat Daerah dalam mengantisipasi ekses dari Pemilukada serentak di tahun 2018 maupun Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019.

Fraksi Partai Golkar perlu

mengingatkan untuk memahami kembali bahwa bab dan pasal sebuah produk hukum harus jelas dan akurat sehingga tidak menimbulkan persepsi ganda, karena hal-hal demikian dapat menjadi persoalan hukum lanjutan. Sebagaimana contoh-contoh yang terjadi pada implementasi UndangUndang di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini mengingat bahwa unsur-unsur SARA adalah persoalan yang sensitif. Karenanya perlu kehati-hatian dan dihindari melampaui kewenangan baku yang ada pada institusi serta hak hukum perorangan warga negara. (yd)

Fraksi PDI Perjuangan Sambut Baik Raperda Ini

BERBEDA dengan Fraksi PDI Perjuangan, yang menyambut baik keberadaan Raperda ini. Melalui juru bicaranya, Islan Gatot Imbata, disampaikan, bahwa Raperda ini diperlukan karena beberapa hal.

Diantaranya, masih adanya kebijakan yang tidak netral dan tidak imparsial dalam mengelola koteks keberagaman di Jawa Timur. Juga, masih belum adanya regulasi yang mengatur tentang toleransi dan hidup bersama sehingga menyebabkan kegamangan aparatur pemerintah untuk berinisiasi dalam mengelola keberagaman dan kerjasama lintas sektoral.

Selain itu, masih terjadinya tindakan pembiaran yang dilakukan aparat pemerintah terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Kurangnya kesadaran individu dan masyarakat akan keberagaman. Belum adanya regulasi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat toleransi dan menjaga keberagaman.

Masih kurang maksimalnya kerja-kerja forum dialog lintas agama karena berbagai hambatan. Belum adanya perjumpaan antara pendidikan agama, moral, dan budi pekerti dengan kehidupan pranata sosial dan budaya (kearifan lokal).

Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Dra Sri Untari Bisowarno, M.AP mengatakan, tujuan dari adanya Raperda ini adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Selain itu, untuk memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan.

Melindungi jiwa, harta benda, sarana dan prasarana umum, serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat, dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Meskipun secara prinsip Fraksi PDI Perjuangan mendukung, namun ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan dan perlu penjelasan. Misalnya, hal-hal apa yang diperkirakan akan menjadi kendala di lapangan apabila Raperda ini diimplementasikan di Jawa Timur. Sejauh mana sudah dilakukan benchmarking terhadap Provinsi lain terkait dengan Raperda sejenis.

Selain itu, bagaimana dampak Raperda ini terhadap kondisi riil korban intoleransi seperti yang dialami pengungsi Sampang yang hingga saat ini masih ada di Jemundo Sidoarjo.

Terkait jumlah keanggotaan dan unsur keanggotaan Tim Penguatan Toleransi dan Keberagaman, perlu juga mempertimbangkan perwakilan dari setiap agama dan kepercayaan, perwakilan etnis, suku dan kelompok adat yang ada di Jawa Timur, serta kelompok sosial yang sering mengalami marjinalisasi sehingga menimbulkan konflik seperti kelompok buruh, petani dan perempuan.

Perlu juga diatur mekanisme kerja seperti jumlah pertemuan minimal dan wewenangnya saat terjadi kerusuhan, agar tim Penguatan Toleransi dan Keberagaman ini dapat efektif dalam bekerja.

Perlunya ketegasan bahwa pengaturan lebih lanjut dalam Raperda ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur yang sudah harus selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Perda ini. (yd)

Hal - B Edisi No.281 Tahun XVI ~Minggu III Maret 2018

Pakde Karwo: Jatim Siap Perangi Hoax

Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo pada acara Cangkrukan Kamtibmas Forkopimda Jawa Timur bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur.

PEMPROV Jatim siap memerangi pemberitaan palsu atau atau hoax karena merusak dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen bersama dalam memerangi hoax.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo pada acara Cangkrukan Kamtibmas Forkopimda Jawa Timur bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur di Loby Tri Brata, Mapolda Jat im, Surabaya, Jumat (16/3).

Komitmen memerangi hoax tsb, lanjutnya harus disebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah masyarakat tidak serta merta mempercayai pemberitaan yang beredar dari sumber yang belum pasti. “Pemprov Jatim

akan memberikan dukungan penuh dan serius terhadap kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan bahaya hoax,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan deklarasi yang diselenggarakan FKUB bersama Forpimda Jatim yang berisi tentang meningkatkan kerukunan umat beragama, menolak ujaran kebencian anti hoax untuk mendukung suksesnya Pemilukada 2018 di Jatim.

Dalam memerangi hoax, jelasnya, perlu kerjasama dari berbagai kalangan, mulai Polisi, TNI, mahasiswa, dosen, tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas). Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat agar selalu bijak dalam menyikapi pemberitaan, sehingga tercipta suasana yang damai dan kondusif.

“Tidak lupa, dalam penyebarluasan informasi juga perlu peran serta dari media massa masyarakat luas harus tahu

bahwa Pemerintah memiliki komitmen penuh dalam memerangi hoax,” ujar Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menambahkan, sebagai upaya mempersempit beredarnya berita hoax, toga juga diajak untuk ikut mensosialisasikan saat berdakwah.

Ketika berdakwah, masyarakat diajak bercanda dan diberikan penjelasan bahaya hoax dari sudut keagamaan. Salah satu cara sudah dilkeluarkan fatwa dari MUI Nomor 24/2017 tentang Hukum dan Pedoman bermualah di Medsos. “lembaga lain juga harus menyiarkan secara terus menerus akan kebenaran informasi, bukan menyebarkan kebencian.

Hal semacam ini menjadi prioritas Pemprov Jatim,” tambahnya.

Deklarasi FKUB Bagian Kelola Keamanan Jatim Diselenggarakannya deklarasi yang diselenggarakan FKUB bersama Forpimda Jatim merupakan bagian dalam mengelola keamanan Jatim. Deklarasi tersebut

ditandai dengan dibubuhkannya tanda tangan oleh Gubernur Jatim, Kapolda Jatim Machfud Arifin, yang diikuti Forkopimda Jatim dan FKUB. Menurut Kapolda Jatim, hal ini membuat Jatim tetap kondusif. Setiap ada isu yang muncul dipermukaan segera bisa diatasi. Meskipun demikian, suasana seperti ini harus dijaga dan selalu dirawat. “Ada upaya antisipasi, maka dari itu FKUB Jatim diundang untuk bersama menjaga stabilitas keamanan Jatim,” jelasnya.

Jajarannya juga akan melakukan pengawalan di tingkat poros. Selain itu juga di tingkat polsek, secara simultas akan bahu membahu menjaga keamanan, terutama memerangi dan melawan hoax.

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Sekretaris MUI Ainul Yaqin, Kasdam V Brawijaya Widodo Iryansyah, Kakanwil Kemenag Jatim Syamsul Bahri dan perwakilan masing-masing agama. (hms)

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim SELAMA hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si terus berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim, salah satunya melalui pengembangan produk-produk unggulan yang berasal dari sektor UMKM. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Gelar Kriya Dekranasda Jawa Timur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya, Kamis (15/3).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubenur Jatim ini menjelaskan, PDRB Jatim Tahun 2017 yang mencapai 2.019, 20 triliun rupiah, sebanyak 1.100 trilun rupiah atau 54,98 persen berasal dari sektor UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,21 persen atau sekitar 185 triliun rupiah berasal dari UMKM binaan Dekranasda Jatim.

“Ini bukti konkret dari kerja keras yang terus dilakukan Dekranasda Jatim sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Untuk itu, Pakde Karwo menyambut baik pelaksanaan Gelar Kriya Dekranasda Jatim ini. Menurutnya acara ini sangat penting, karena kriya, fashion dan kuliner adalah bagian yang wajib dikembangkan dan tidak ada batasnya. Selain itu, ketiga aspek

ini sangat berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka makin tinggi gaya hidupnya.

“Gaya hidup dan fashion yang naik ini sebagai tanda pendapatan daerah naik, justru bagus. Sekarang tugas kita adalah menaikkan kualitas produk dan membuat packaging yang lebih bagus terhadap produk-produk ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ke depan, mengantisipasi perkembangan teknologi, pada Bulan Mei nanti Jatim akan memiliki etalase penting dalam ekonomi digital Jatim. Sistem yang sedang dikembangkan oleh Diskominfo dan Disperindag Jatim ini nantinya akan menjual produk-produk unggulan Jatim baik melalui pameran manual maupun digital.

Tak hanya itu, berbagai layanan online dan sistem digital sudah dikembangkan oleh Provinsi Jatim. Salah satunya East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim. Layanan ini berbentuk dashboard investasi berbasis web yang memberikan kemudahan berinvenstasi di Jatim.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada para pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM untuk meningkatkan keramahan pada pembeli. Ini menjadi salah satu unggulan dalam menciptakan kemudahan berbisnis di jatim.

Kemudahan ini, lanjutnya, membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan peringkat satu tingkat kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute Singapura, dengan riset dilakukan selama April-September 2017 di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

“Kemudahan berbisnis itu dilihat dari sumeh-nya orang, tidak cemberut. Di negaranegara maju pun, pelayanan di depan itu dilatih untuk terus tersenyum,” katanya.

Potensi Captive Market Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni 261 juta orang lebih atau sekitar 40 persen jumlah penduduk ASEAN merupakan pasar yang pasti (captive market). Potensi ini harus terus dikembangkan terutama dalam perdagangan antar daerah.

“Perdagangan antar daerah kita selalu surplus, ini membuktikan produk kita punya daya saing. Jika kita bisa menguasai pasar dalam negeri pasti kita bisa survive menguasai pasar internasional, apalagi masyarakat Jatim kreatif dan inovatif”, kata Bude Karwo, sapaan lekatnya.

Menurutnya, dalam era pasar bebas ini para perajin dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan berinovasi menghasilkan

Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soe-karwo, M.Si pada kegiatan Gelar Kriya Dekranasda Jawa Timur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya. produk berkualitas, berkarakter budaya lokal dan memiliki harga yang kompetitif. Dekranasda Jatim, lanjutny, terus berupaya memfasilitasi para perajin salah satunya melalui pameran ini.

Selain menyelenggarakan pameran, Dekranasda Jatim juga fokus dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas produk, membantu akses permodalan bagi perajin, serta memfasilitasi sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI. Selama 2017, lanjut Bude Karwo, Dekranasda Jatim bekerjasama dengan berbagai instansi terkait telah memfasilitasi UKM dan IKM Jatim.

Diantaranya, dengan menyelenggarakan bimtek kepada 520 UKM dan IKM bidang kerajinan batik tulis warna alam, pengembangan produk kulit dan alas kaki, serta peningkatan mutu bordir.

Juga, melakukan pengem bangan kewirausahaan bagi 170 perajin produk sulam handicraft dan batik gedog, serta memfasilitasi pelaksanaan ISO, SNI, HAKI, bagi 847 UKM dan IKM. Selain itu, memfasilitasi UKM dan IKM dalam pelaksanaan pameran Jatim Fair, Surabaya Internasional Jewellery Fair 2017 dan Festival Indonesia 2017 di Moscow, Rusia.

Di akhir sambutannya, Bude Karwo menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Dekranasda kab/kota yang telah berkontribusi, mendukung dan memfasilitasi para perajin di daerah.

Gelar Kriya Dekranasda Jatim 2018 yang diselenggarakan dalam rangka HUT Dekranas ke-38 ini dilaksanakan selama empat hari, 1518 Maret 2018. Pameran ini

diisi berbagai stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan kriya terlengkap dari 38 Dekranasda kab/kota seJatim, BUMN, BUMD, beberapa UKM mandiri dan OPD Jatim seperti Dinas Koperasi UMKM dan Disbudpar Jatim.

Produk yang dipamerkan diantaranya kerajinan kulit, batik, bordir, aksesoris dan furniture. Dalam acara ini turut dilaksanakan lomba fashion show busana batik untuk Dekranasda dari kab/kota seJatim.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua II Dekranasda Jatim, Dra. Hj. Anisa Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua III Dekranasda Jatim, Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos, Ketua Dekranasda Kab/Kota se-Jatim, serta beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim. (hms)

Hal - C Edisi No.281 Tahun XVI ~Minggu III Maret 2018

Infrastruktur Jadi Kesuksesan Investasi

GUBERNUR Jatim Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengatakan sarana infrastruktur yang mendukung pembangunan akses industri, jadi modal hadirnya banyak investasi di Jatim. Berbagai pembangunan transportasi darat laut, dan udara dikembangkan dan dibangun.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo saat menerima

Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (14/ 3).

Ditambahkan, tahun 2018, double track kereta api dan jalan tol sudah selesei. Konektivitas antar kota melalui udara atau citilink dilakukan, seperti bandara Banyuwangi, Jember, Bawean, Sumenep

hingga Kediri.

Untuk mendukung tol laut, Jatim akan mengoptimalkan pelabuhan seperti teluk lamong dan pelabuhan tanjung wangi. “Kami juga menyiapkan Double Track Railway dan mendorong kawasan industri seperti JIPE hingga Lamogan Integrated Shorebase (LIS). Kesemuanya itu, untuk mempercepat pada sektor-sektor investasi dan industrialisasi,” sebutnya.

Menurut Pakde Karwo, kejasama pedagangan antara Jawa Timur – Denmark terus menunjukkan surplus bagi Jatim. Untuk peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata, Jatim siap memperluas kerjasama dengan Denmark di berbagai sektor.

Ditambahkan, tahun 2017 nilai ekspor dari Jatim ke Denmark sebesar 79.33 juta US$ dengan nilai impor sebesar 18.28 juta US$. Komoditas

utama ekapor non migas dari Jatim ke Denmark antara lain alas kaki, bahan kimia organik, kendaraan dan bagiannya seperti velg, rem, bearing dan kopling. Juga, perabot rumah seperti furnitur dan penerangan rumah seperti lampu hias dari logam. Serta lak, getah dan damar. Sementara itu, komoditas utama impor non migas Jatim dari Denmark adalah mesin-mesin pesawat mekanik, perekat dan enzim, berbagai produk kimia, bahan kimia organik serta kertas/ karton.

Terkait nilai investasi Denmark, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, sampai dengan semester I tahun 2017 sebesar US$ 46.1 juta dengan jumlah proyek sebanyak 9 buah, enam diantaranya bergerak di sektor sekunder yaitu bidang industri logam, mesin dan elektronik, barang dari kulit

Pendataan Survey Penyusunan Disagregasi PMTB Libatkan Masyarakat SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM meminta agar pendataan survey penyusunan disagregasi pembentukan modal tetap bruto/PMTB Tahun 2018 melibatkan masyarakat luas. Harapan itu disampaikan agar pendataan penyusunan tersebut untuk mewujudkan pembangunan bangsa melalui pendataan secara maksimal.

“Ini sangat mengharapkan kontribusi, kerjasama dan partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut guna wujudkan pembangunan bangsa,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat membuka Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Hotel Novotel Surabaya, Rabu (14/3).

Lebih lanjut Akhmad Sukardi menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam pendataan survey ini sejalan dengan prioritas nasional 2018 di bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata pada program perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Apalagi ini sangat membutuhkan data investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan pekerjaan.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Sekdaprov Akhmad Sukardi menjelaskan, kalau pemerintah melalui Bappenas meminta BPS melaksanakan Survey Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018.

Pelaksanaannya dijadwalkan pada April-Juni 2018 menyasar 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia. “Jumlah sample terpilih di wilayah Jawa Timur sebanyak 3.233 responden yang tersebar di seluruh 38 kabupaten/kota,” katanya.

Pada kesempatan itu, Akh-

mad Sukardi menjelaskan pula bahwa saat ini pemerintah terus mengupayakan pemenuhan azas keterpaduan, keakuratan dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik dasar, sektoral, maupun khusus.

“Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik ini perlu upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa investasi diartikan sebagai modal atau capital yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku ekonomi. Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, peran investasi dalam perekonomian tercermin dalam PMTB. Dan secara teoritis, perekonomian suatu negara ditentukan setidaknya dua faktor produksi, yaitu barang modal (kapital) dan tenaga kerja.

“Kedua faktor produksi tersebut bersama-sama menggerakkan variabel-variabel ekonomi lainnya dari input menjadi output berupa barang dan jasa yang sangat dipengaruhi faktor investasi atau kapital,” paparnya.

Dengan kata lain, investasi merupakan salah satu bagian penting dalam suatu perekonomian. Karena, investasi memiliki keterkaitan dengan berlangsungnya kegiatan ekonomi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Sementara pertumbuhan investasi yang ditunjukkan oleh angka PMTB Jawa Timur terus mengalami peningkatan sejak 2014, yakni dengan proporsi PMTB Bangunan sebesar 79,

dan alas kaki, industri kayu, karet dan plastik serta industri makanan.

Dihadapan Dubes Denmark, Pakde Karwo menawarkan investasi bidang industri kepada para pengusaha Denmark. Alasannya, investasi tersebut menjadikan efisien karena lebih dekat dengan pasar. Investasi tersebut sekaligus dapat mengurangi impor bahan baku dan penolong industri yang saat ini nilainya masih 79 persen.

“Efisiensi tersebut terutama mempertimbangkan penduduk Indonesia yang mencapai 268 juta atau 40 % pasar Asia ada di Indonesia.

Kontribusi Jatim sendiri sebesar 20.77 % mensuplai pasar Indonesia. Jatim menjadi hub dari pasar yang ada di Indonesia bagian timur,” tegasnya.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh berbagai jaminan kemudahan investasi di Jatim, seperti jaminan ketersediaan lahan, listrik, kemudahan perijinan, dan tenaga skilled.

Mengenai kunjungan para pengusaha Denmark pada bulan keempat April 2018, Gubernur menjanjikan untuk membuat prospekus pertemuan Busines To Busines (B To B) tersebut.

Kagumi Jatim Sementara itu, Dubes Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen mengagumi Jatim yang memiliki berbagai keunggulan dan menjadi hub bagi kawasan Indonesia bagian timur. “Ini bukan pertama kali saya mengetahui tentang

73 persen dan PMTB Non Bangunan 20,27 persen pada 2017.

Sekdaprov Akhmad Sukardi menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan.

Lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi merupakan lapangan usaha penyumbang pertumbuhan PDRB tertinggi di Jawa Timur. “Investasi untuk ketiga lapangan usaha tersebut cukup besar. Dan bahkan selama tiga tahun terakhir PMTB meningkat terus, dari 5,8 persen di tahun 2015 naik menjadi 6,03 persen di tahun 2016 dan selanjutnya menjadi 6,07 persen di tahun 2017,” terangnya.

Tujuan Survey Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018 ini yakni untuk memperoleh sumber data penyusunan disagregasi Matrik PMTB menurut jenis barang modal - lapangan usaha dan jenis barang modal-sektor institusi, serta data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi.

Menurut jenis barang modal akan dibedakan menjadi bangunan, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, sumber daya biologis yang dibudidayakan dan kekayaan intelektual.

Menurut lapangan usaha, dijabarkan mulai dari pertanian,

pertambangan, industri, pengolahan hingga jasa-jasa.

Sedangkan menurut sektor institusi, dibedakan menurut rumah tangga (usaha rumah tangga dan lembaga non profit-LNPRT).

“Dengan tersedianya data PMTB yang rinci ini, akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya,” pungkasnya.

Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Teguh Pramono, MA mengharapkan kontribusi, kerjasama dan partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut mampu mewujudkan percepatan pembangunan bangsa dengan data.

“Kajian analisis data investasi dapat dilakukan apabila PMTB telah tersedia,” ungkapnya. Disamping itu, data tersebut sangat diperlukan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan mengetahui peluang bisnis.

Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 diikuti 85 orang yang terdiri dari OPD terkait, dinas vertikal dan pelaku usaha. (hms).

Jatim. Sebelumnya, saya sudah mengetahui kehebatan paparan Bapak Gubernur pada waktu seminar anti korupsi KPK di Jakarta dan pada saat kunjungan Ratu Denmark ke Jatim,” ungkapnya.

Ia mengakui, bahwa Indonesia khususnya Jatim sekarang pembangunannya bergerak dengan cepat.

Terlebih di sektor infrstruktur dan teknologi. Untuk itu, Denmark juga menawarkan spesialisasi sesuai bidang yang dibutuhkan terutama pada clean energi (energi hijau) dan manajemen kebersihan meliputi pengelolaan sampah hingga ekosistem lingkungan bagi Jatim.

“Saya berharap, Bapak Gubernur dapat meluangkan waktu menghadiri acara tersebut sekaligus memberikan paparan tentang Trade Tourism Investmen (TTI), e-govermen dan IT serta memaparkan keunggulan Jatim kepada pengusaha kami,” ujarnya yang mendapatkan anggukan persetujuan Gubernur.

Selain perdagangan, investasi, dan pariwisata, pertemuan juga membahas potensi penanganan korupsi, penggunaan e-goverment, IT, pelaksanaan pilkada serentak dan estafet kepemimpinan.

Turut mendampingi Gubernur Jatim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Fatah Jasin, Kepala Bappeda Dr. Budi Setiawan, Kepala DPMPTSP Lili Sholeh dan Karo Humas dan Protokol Drs. Benny Sampirwanto M.Si. (hms).

Kredibilitas, Kunci Penting Seorang Juru Bicara KREDIBELITAS, akurat dan jelas menjadi salah satu kunci penting humas sebagai juru bicara/jubir. Apabila ketiga hal ini terpenuhi, maka semakin besar kemungkinan pesan yang disampaikan akan meyakinkan dan dipercaya khalayak.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si, saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan Kab/Kota se-Jatim Tahun 2018 di Klub Bunga Butik Resort, Batu, Rabu (14/3) sore.

Menurutnya, seorang jubir menjadi simbol suara organisasi yang tanggung jawabnya adalah menyajikan pesan dan informasi yang akurat dan konsisten. Selain itu, peran ju-

bir adalah mengkomunikasikan informasi yang publik inginkan serta membangun kepercayaan dan kredibilitas lembaga.

“Jubir adalah garda terdepan, harus bisa menjelaskan atau menjawab masalah-masalah daerah kepada publik secara kredibel, akurat dan jelas,” jelas mantan Kepala Biro Administrasi Kerjasama Setdaprov Jatim ini.

Informasi yang tidak akurat, kredibel dan jelas, lanjutnya, akan menyebabkan persepsi publik menjadi salah dan keberhasilan program pemerintah tidak sampai ke publik.

Selain itu, akan memunculkan pemberitaan fitnah dan palsu (hoax), serta pimpinan menjadi sasaran kemarahan publik. (hms)

Hal - D Edisi No.281 Tahun XVI ~Minggu III Maret 2018

Fraksi PAN: Belum Nampak Hasil ‘Revolusi Mental’

Agus Maimun, SE. MHP. DALAM nota penjelasan Komisi A yang mengantarkan usulan prakarsa ini mencatat kejadian konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah dalam decade terakhir. Seperti, pendirian tempat ibadah, internal pemeluk agama terkait paham keagamaan, masyarakat lingkar tambang dan galian C, antar perguruan pencak silat dan komunitas, pertanahan, dan sebagainya merupakan fakta yang mengancam toleransi dan keberagamaan.

Dalam konteks manajemen konflik sosial, tentu saja pendekatannya adalah bagaimana pemerintah dapat mencegah dan menghentikan terjadinya eskalasi konflik kekerasan serta memperkuat toleransi antar individu dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Timur, melalui juru bicaranya, Drs H

Husnul Aqib, MM, menyikapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Jawa Timur.

Lebih lanjut dikatakan, Komisi A menyebutkan ada tujuh persoalan dalam kehidupan toleransi dan keberagaman di Jawa Timur. Pertama, kerentanan kebijakan dalam mengelola konteks keberagaman di Jawa Timur. Dari beberapa kasus intoleransi yang terjadi, pemicunya adalah hadirnya kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan sikap netral dan imparsial pemerintah kepada kelompok tertentu. Kedua, ketiadaan regulasi yang mengatur tentang toleransi dan hidup bersama. Kondisi ini menyebabkan kegamangan aparatur pemerintah (instansi pemerintah, aparat hukum, dan aparat keamanan) untuk berinisiasi dan berinovasi dalam mengelola toleransi dan ke-

beragaman serta menguatkan kerjasama lintas sektoral.

Ketiga, tindakan pembiaran yang dilakukan aparat pemerintah terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi.

Keempat, masih kurangnya kesadaran individu dan masyarakat akan keberagaman.

Pengutamaan kesamaan identitas in-group seringkali meniadakan identitas outgroup lainnya. Kelima, ketiadaan regulasi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat toleransi dan menjaga keberagaman.

Keenam, kurang maksimalnya kerja-kerja forum dialog lintas agama karena berbagai hambatan. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan toleransi di kalangan umat beragama dilakukan melalui dialog lintas agama. Ketujuh, pendidikan agama, moral, dan budi pekerti pada institusi pendidikan formal dan non-formal yang belum bersentuhan dengan

Fraksi PKB: Pemerintah Harus Menyusun Kebijakan Preventif SEJAUH ini Provinsi Jawa Timur memang relatif kondusif dari ancaman konflik horizontal. Akan tetapi bukan berarti kondisi tersebut akan berlangsung seterusnya. Potensi konflik sosial, terutama yang didasari faktor SARA tetap bisa terjadi di Jawa Timur.

Karena itu pemerintah harus menyusun kebijakan preventif agar dapat mencegah dan menghentikan terjadinya potensi eskalasi konflik kekerasan serta memperkuat toleransi antar individu dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur, melalui juru bicaranya Drs H Suparta, MM.MSc. Menurutnya, dari beberapa kasus intoleransi, pemicu terjadinya konflik, pertama, hadirnya kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan sikap netral dan imparsial pemerintah kepada kelompok tertentu.

Kedua, ketiadaan regulasi yang mengatur tentang toleransi dan hidup bersama. Ketiga, tindakan pembiaran yang

dilakukan aparat pemerintah terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Keempat, masih kurangnya kesadaran individu dan masyarakat akan keberagaman. Kelima, ketiadaan regulasi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat toleransi dan menjaga keberagaman.

Keenam, kurang maksimalnya kerja-kerja forum dialog lintas agama karena berbagai hambatan. Ketujuh, pendidikan agama, moral, dan budi pekerti pada institusi pendidikan formal dan nonformal yang belum bersentuhan dengan kehidupan pranata sosial dan budaya atau kearifan lokal.

Karena itu, Fraksi PKB yang diketuai Dra Hj Anisah Syakur, M.Ag, mengaku dapat memahami urgensi dari diusulkannya Raperda ini, agar kondisi sosial di Jawa Timur yang sudah adem ini dapat terjaga dengan baik. Apalagi pengaturan penanganan intoleransi terkait SARA secara regional sama sekali belum diatur dalam

sebuah regulasi yang terstruktur dan sistematis.

Untuk menyempurnakan draft Raperda usul prakarsa Komisi A tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Jawa Timur ini, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan beberapa pandangan.

Pertama, dari hasil kajian Sidney Jones, kelemahan kebijakan deradikalisasi dan penguatan toleransi di Indonesia adalah program-program itu tidak berkembang dari satu riset menyeluruh mengenai dimana dan bagaimana radikalisasi itu berlangsung. Karena itu, Fraksi PKB meminta Komisi A membuat laporan komprehensif tentang 7 (tujuh) serial FGD di beberapa kota, agar seluruh anggota DPRD Jawa Timur dapat mengetahui aspirasi dan pemikiran dari daerah-daerah di Jawa Timur tentang isu toleransi dan keberagaman.

Kedua, bagaimana sinkronisasi draft Raperda ini terhadap beberapa regulasi yang sudah ada maupun re-

kehidupan pranata sosial dan budaya (kearifan lokal).

Membaca dan mencermati nota penjelasan Komisi A sebagai pengusul dan keterangan/penjelasan atas usul perubahan raperda, maka Fraksi PAN yang diketuai Agus Maimun, SE. MHP, menyampaikan beberapa hal. Pertama, Raperda ini harus diletakkan sebagai kesadaran bersama bahwa toleransi dan keberagaman adalah keniscayaan dalam negara yang plural dalam berbagai aspeknya. Artinya, usul prakarsa ini tidak berangkat dari sekadar penguatan politik identitas. Bagi Fraksi PAN penguatan politik identitas tidak serta merta berdampak negatif dalam kehidupan sosial. Penguatan politik identitas juga mesti dipandang dari perspektif kebijakan politik hukum di masa lalu yang membungkam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Hal ini perlu Fraksi PAN sampaikan karena jika kita mendekati masalah ini dari sekadar politik identitas, masyarakat justru akan makin terbelah.

Apalagi isu politik identitas seringkali menjadi komoditas politik yang dipakai untuk kepentingan sesaat. Satu pihak akan menyebut pihak lain intoleran, kelompok intoleran, anti keberagaman tanpa melihat secara jernih faktor-faktor yang menjadikan persoalan ini muncul.

Kedua, sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa toleransi dan keberagaman adalah keniscayaan dalam negara yang plural dalam berbagai aspeknya, maka Raperda ini secara substantif mestinya tidak berkarakteristik hukum dalam pendekatan pe-

gulasi yang sedang akan DPR sebagai sebuah RUU? Hal ini penting mengingat Raperda ini terbilang baru (belum ada regulasi serupa ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia), sehingga F-PKB menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketelitian dalam menyusun Raperda ini harus dikedepankan.

Ketiga, dalam Nota Penjelasan Komisi A, dijelaskan mengenai rencana pembentukan “Tim Penguatan Toleransi dan Keberagaman” yang beranggotakan sembilan orang. Fraksi PKB ingin meminta penjelasan, bagaimana teknis pengaturan kewenangan dan tupoksi kelembagaan Tim Penguatan Toleransi dan Keberagaman tersebut apabila disinkronkan dengan lembaga lainnya, baik di pusat maupun Kab/Kota.

Apakah road-map-nya tidak tumpang tindih?, Apakah skema pembiayaannya tidak overlapping?. Sebab dalam Raperda ini disebutkan bahwa OPD di tingkat Provinsi Jawa Timur yang menjadi leading agency untuk upaya memperkuat toleransi dan keberagaman adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). (yd)

negakan.

Tinggalkan jauh-jauh isu ini diatasi dengan hanya soal hukum, jangan prioritaskan pengaturan dalam raperda ini karakter norma. Fraksi PAN cenderung meletakkan kerangka Raperda ini sebagai perda programatik. Artinya, justru yang dikedepankan dalam materi muatannya adalah bagaimana menciptakan penguatan toleransi dan memastikan keberagaman terpelihara dalam negara kesatuan ini melalui “sikap” dan “program pemerintahan”. Dengan kata lain strategi intervensi untuk mengatasi persoalan melemahnya toleransi dan ancaman melalui kebijakan dan implementasi kebijakan dalam bentuk programprogram.

Kebijakan itu dapat melalui pendekatan edukasi, penguatan ekonomi, pemberdayaan

organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya, yang dibahaskan dalam Nota Penjelasan disebut sebagai soft approach.

Dalam pendekatan programatik ini, Fraksi PAN DPRD Jawa Timur menekankan perlunya belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Dalam situasi saat ini tentu saja Fraksi PAN menilai belum kunjung nampak hasil-hasil “revolusi mental” yang selama ini dipromosikan, didengungkan dan digaungkan. Artinya ketika kesadaran kita tentang masalah toleransi dan keberagaman adalah masalah mendasar kehidupan sosial dan bernegara, maka jauhkan program-program untuk penguatan toleransi dan keberagaman ini dari sekadar program-program politik kelompok. (yd)

Ahmad Hadinuddin, S.PdI.

Keberagaman Jangan Menjadi Ancaman Konflik di Jawa Timur FRAKSI Partai Gerindra memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen dibandingkan negara lainnya. Indonesia secara geografis memiliki 17.504 pulau yang di dalamnya dihuni oleh berbagai macam penduduk yang berasal dari agama, suku, etnis, serta bahasa yang berbeda. Beragamnya identitas masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah negara yang majemuk.

Provinsi Jawa Timur mempunyai keberagaman dalam empat kelompok suku besar yang terdiri dari Jawa, Madura, Tengger dan Osing. Keberagaman di Jawa Timur menjadi semakin berwarna setelah terdapat interaksi dengan bangsa luar melalui sektor perdagangan di sepanjang pantai utara dengan etnis Tionghoa, India dan Arab.

Pandangan itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, melalui juru bicaranya Achmad Firdaus Febrianto, SH.MH. Menurutnya, hal ini memunculkan keberadaan kampung Arab dan kampung Pecinan pada setiap

kabupaten/kota di Jawa Timur. Area tapal kuda yang membentang sepanjang Pulau Madura – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo - Situbondo melahirkan percampuran kebudayaan Madura dengan Jawa yang dikenal sebagai budaya pendhalungan. Keberagaman tersebut dapat menjadi cerminan semangat multikulturalisme di Jawa Timur.

Namun, mekanisme yang dibutuhkan dalam hidup berdampingan dalam keberagaman tidak hanya sebatas toleransi pada pengetahuan tentang diversifikasi budaya, tapi sebagai kebutuhan untuk legitimasi atas hak azasi manusia berbasis ras, religi dan kelompok budaya.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra yang diketuai Ahmad Hadinuddin, S.PdI, mengatakan,keberagaman agar tidak dapat menjadi ancaman konflik dan kesatuan bangsa khususnya di Jawa Timur. Tentu dibutuhkan aturan dan regulasi yang komprehensif melalui peraturan daerah. (yd)