Jtpos 285

ISSN : 1412-7490

Edisi No.285 Tahun XVI ~Minggu III April 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Kehilangan Air PDAM di Kawasan Industri Capai Rp 300 Miliar

DEWI PERSSIK baru saja melepas status jandanya setelah menikah dengan Angga Wijaya, manajernya sendiri. Resepsi pernikahannya ditayangkan secara live di salah satu TV swasta. Meski kabarnya mereka telah menikah sejak bulan September 2017.

Sebagai ungkapan kebahagiaan atas pernikahan ini keduanya lantas berbulan madu ke Maldives atau dalam bahasa Indonesia, Maladewa. Negara yang berada di barat daya India ini terkenal keindahan laut dan pantainya yang berpasir putih.

Dari foto-foto di Instagram yang diunggah pada awal April 2018, tampak kemesraan Dewi Perssik dan Angga Wijaya saat momen Bersamb ke hal. 11



Surabaya, Jatim Pos Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya melakukan pemeriksaan dan penelitian kebocoran air di wilayahnya. Hasilnya cukup mengejutkan, sekitar 53 persen ditengarai terjadi kehilangan air di kawasan Industri Surabaya. Bila ditotal nilainya mencapai Rp 300 miliar per tahun atau 250 juta tiap bulan.

“Hasil pantauan 50 orang manager pelayanan dan operasional PDAM di dua kawasan industri SIER dan Margomulyo beberapa hari lalu, menemukan banyak meter air yang rusak milik pelanggan industri atau premier,” ujar Direktur Utama (Dirut) PDAM Surya Sembada, Mujiaman Sukirno.

Menurutnya, tingginya kehilangan air di dua kawasan industri itu memang disebabkan meter pencatat pemakaian air PDAM yang rusak. “Di dua kawasan industri itu, PDAM kehilangan air produksi sekitar 53 persen dari total kebocoran air se-Surabaya yang mencapai 33 persen atau senilai Rp 300 milliar pertahunnya,” paparnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan memasang teknologi pembacaan meter elektronik secara otomatis atau automatic meter reading (AMR) untuk mengantisipasi pencurian air yang marak terjadi akhir-akhir ini.

15 Asosiasi Kontraktor

Soroti Mekanisme Proyek 2018 di Kabupaten Sampang ada di Kab. Sampang menggelar rapat kesepakatan bersama, terkait pernyataan Ketua DPRD Sampang, KH. Imam Ubaidillah yang menghimbau PJ Bupati Sampang Jonathan Judhianto agar secepatnya, segera menggelar tender lelang sejumlah proyek tahun 2018.

Rapat yang dilaksanakan disebuah rumah makan di daerah pantai Camplong tersebut, sedikitnya Sampang, Jatim Pos Sebanyak 75 pengu-

rus kontraktor dari 15 Asosiasi Jasa Kontruksi yang

Bersamb ke hal. 11

Dikawasan Industri SIER dan Margomulyo, PDAM Surabaya kehilangan air mencapai Rp 300 miliar per tahun.

“Kami akan mengganti meter air yang rusak dengan AMR yang tersambung secara

“Di dalamnya ada bermacammacam wahana yang bisa dinikmati. Seperti jet sky, fly board, dan lain sebagainya,”ujar Imam Hidayat, Kamis (12/04/2018).

Menurutnya, semua fasilitas tersebut disediakan oleh pihak investor. Namun, untuk saat ini masih dalam tahap ujicoba. Rencananya.

Kata imam, wahana bahari Water Sport Pasir Putih akan dilaunching

Temuan itu juga diungkap oleh anggota Komisi B Bersamb ke hal. 11

Sesalkan Kebijakan Bupati Sumenep 

Organisasi Wartawan Bikin Pernyataan Sikap

Sumenep, Jatim PosTiga organisasi wartawan di Kabupaten Sumenep, membuat pernyataan terkait kebijakan akses informasi satu pintu yang dikeluarkan Bupati Sumenep. Tiga organisasi diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) dan Asosiasi Media Online (AMOS).

Bersamb ke hal. 11

Bupati Sumenep A.Busyro Karim.

Tata Ruang Lumajang Belum Optimal Lumajang, Jatim Pos Plt Bupati Lumajang, dr Buntaran Suprianto, M. Kes, membuka sosialisasi Peningkatan Kapasitas Penataan Ruang di Hotel Graha Mulia Kabupaten Lumajang tahun 2018, Rabu (11/4/2018).

Water Sport, Wahana Baru Pantai Pasir Putih Situbondo UPAYA untuk mengembangkan destinasi wisata terus dilakukan oleh Pemkab Situbondo, dalam waktu dekat, para pengunjung Wisata Pantai Pasir Putih (Pasput) bisa menikmati Fly Board.

Kabag Humas Pemkab Situbondo, Imam Hidayat mengatakan, di wisata Bahari Pasput Situbondo, nanti akan disediakan wahana bahari Water Sport Pasir Putih.

daring melalui internet agar bisa terdeteksi pemakaiannya,” katanya.

Pemkab Situbondo pada Bulan Nopember 2018 mendatang.

“Ini masih taraf penataan, unBersamb ke hal. 11

Kabag Humas Pemkab Situbondo, saat mencoba fly board di Pasput. Objek Wisata Bahari Pasput Situbondo, Akan Punya Fly Board. (As’ad)

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari dan diikuti OPD terkait, Camat serta beberapa pengusaha swasta yang ada di Kabupaten Lumajang.

Plt Bupati menilai bahwa penataan ruang di Kabupa-

ten Lumajang saat ini belum maksimal, sehingga melalui sosialisasi ada peninjauan dan kajian ulang secara serius. “Ini amat sangat penting, Lumajang belum optimal dalam penaBersamb ke hal. 11

METROPOLIS

Hal - 2

Wali Kota Risma Soft Launching Bus Suroboyo Bersama Warga PASCA uji coba Bus Suroboyo beberapa waktu lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Kapolrestabes Surabaya, Danrem dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) akhirnya melakukan soft launching operasi Suroboyo Bus pada Sabtu, (7/4/2018) di depan gedung siola.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, kehadiran suroboyo bus diharapkan mampu mengurangi volume kendaraan di Surabaya.

Saat ini, lanjutnya, volume kendaraan di Surabaya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, transportasi massal merupakan alternatif yang dinilai tepat mengurangi kepadatan kendaraan.

“Perbandingan kendaraan pribadi dengan transportasi massal saat ini 75 persen dan 25 persen dan kalau sampai tembus angka 90 persen maka jalan di Surabaya akan berhenti. Idealnya 50 banding 50,” ujarnya.

Bahkan Wali Kota Risma

awalnya mengaku sulit mengubah perilaku masyarakat dari sistem kendaraan pribadi ke transportasi massal. “Ini yang disebut psikologi perkotaan dari angkutan pribadi ke transportasi massal. Dibutuhkan transformasi dengan menggunakan transportasi massal,” ungkapnya.

Selain mengatasi kemacetan, Wali Kota Risma juga menuturkan bahwa suroboyo bus bermanfaat untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Surabaya. Pasalnya, penumpang tidak perlu membayar dengan uang, melainkan sampah plastik. “Bagi penumpang yang akan naik harus membawa 5 botol ukuran tanggung, 3 botol besar, 10 gelas air mineral, kantong plastik (kresek) dan kemasan plastik,” tuturnya.

Sedangkan bagi penumpang yang tidak ingin membawa sampah plastik, dapat menukarkan jenis-jenis sampah di bank sampah, drop box halte dan drop box terminal Purabaya yang telah bekerjasama

dengan DKRTH. Lalu, tukarkan sampah dengan kartu setor sampah untuk ditukar dengan tiket. “Dengan begitu, penumpang bisa berkeliling Surabaya selama 2 jam keliling secara gratis,” imbuhnya.

Nantinya, kata Wali Kota Risma, sampah-sampah plastik yang telah terkumpul akan diolah dengan baik dan benar dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. “Ini bentuk komitmen kami dalam menanggulangi sampah plastik yang sifatnya tidak bisa hancur ratusan tahun,” kata mantan kepala dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota (DKP) ini.

Saat ini, pihaknya telah melibatkan 3 bank sampah untuk membawa hasil setor sampah dari halte serta terminal diantaranya bank sampah induk surabaya, bintang mangrove dan pitoe.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menambahkan, bus suroboyo di-

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) bersama pimpinan Forpimda Surabaya berbaur dengan penumpang saat Launching Suroboyo Bus. Insert: Bus Suroboyo yang unik dan eksotik. (foto: Hms) harapkan menurunkan angka kecelakaan. “Khusus untuk anak-anak sekolah agar bisa memanfaatkan bus suroboyo untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari,” kata Irvan.

Disampaikan Irvan, bus suroboyo juga aman saat melintas. Artinya, transportasi massal ini terintegritas dengan sistem

pengaturan lalu lintas jalan.

Sebab, lampu lalu lintas secara otomatis akan berubah menjadi hijau jika bus ini melintas. “Pusat control ada di Terminal Bratang dan Joyoboyo,” ucapnya.

Selain itu, bus suroboyo juga dilengkapi dengan 12 kamera CCTV pada bagian dalam dan 3 kamera CCTV yang dise-

matkan pada bagian luar. Keberadaan kamera-kamera ini untuk memberikan rasa aman bagi penumpang. Pintu bus juga dilengkapi sensor sehingga jika ada penumpang yang menghalangi, pintu tidak akan tertutup dan bus tidak akan berjalan. (Gatot S/JatimPos)

Mudahkan Warga Membayar Pajak Daerah Melalui Transaksi Digital (dok JatimPos)

Jembatan Suramadu dengan gambar ilustrasi Kereta Gantung. Inzet: Dirut PT.PP.Properti Suramadu Rudy Harsono.

(foto:Gatot.S/JTMP)

Kereta Gantung Suramadu Beroperasi Mulai Tahun Baru 2019 KABAR gembira bagi warga kota Surabaya utamanya bagi penggemar wisata Kereta Gantung.Pasalnya mulai akhir April 2018 ini proyek bernilai Trilyunan rupiah Kereta Gantung Suramadu mulai digarap dan ditargetkan mulai Tahun Baru 2019 mendatang warga kota Surabaya dapat menikmati wahana wisata baru tersebut.

Dirut PT.PP.Properti Suramadu Rudy Harsono kepada para awak media yang bertugas di Pemkot Surabaya termasuk Jatim Pos Sabtu siang lalu di Koridor Coworking Space gedung Siola Jl.Tunjungan Surabaya mengungkapkan mulai ahkir bulan April ini perusahaan yang dipimpinnya akan mulai membangun pondasi tiang pancang kereta gantung [cabel car] di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya.

Pembangunan tiang pancang cabel Car tersebut kata Rudy merupakan awal dari mega proyek seluas 6,5 ha nyang bernilai Rp.7 triliun dan Insyaallah mulai 1 Januari 2019 war-

ga kota Surabaya sudah dapat menikmati wahana wisata kereta gantung Suramadu.

Kereta gantung Suramadu kata pria yang akrab bergaul dengan kalangan muda jaman now tersebut pada tahap awal akan membentang dari arah Timur ke Barat sepanjang 750 meter dengan ketinggian sekitar 25 meter .Jembatan kereta gantung dibangun di kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya.

Masih kata Rudy kereta gantung tersebut sudah dibeli dari China senilai Rp.40 milyar.

Sementara pembangunan pondasi tiang pancang ditarget selesai dalam waktu 4 bulan kedepan. Awal Januari 2019 mendatang “Insyaallah” wahana wisata kereta gantung Surabaya sudah beroperasi.

Selain membangun prasarana dan sarana kereta gantung perusahaan yang dipimpin Rudy Harsono terebut juga akan membangun Apartemen, Hotel dll termasuk Mall dikawasan seluas 6,5 ha.

Disinggung rencana Pem-

kot Surabaya akan membangun kereta gantung sampai ke jembatan Suroboyo Kenjeran sejauh kurang lebih 3 km, Rudy menyatakan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Surabaya untuk berkalobarasi dengan pihak swasta pemilik lahan di sepanjang pantai timur Surabaya alias pamurbaya.

“Kami hanya mempunyai hak pengelolaan seluas 6,5 ha saja,” uangkap Rudy meyakinkan sambil menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan gandengan cabel car pada jarak tertentu.

“Sudah kami siapkan simpul-simpul gandengan cabel car untuk diteruskan ke Jembatan Suroboyo di Kenjeran,” tuturnya.

Bila mega proyek tersebut betul-betul terwujud dapat dipastikan kunjungn wisatawan baik loksal, nusantara dan internasional ke Surabaya akan semakin banyak.[Gatot.S /Jatim Pos]

PEMERINTAH Kota (Pem kot) Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kembali melakukan kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, terkait 8 pembayaran pajak daerah menggunakan transaksi digital. Sebelumnya, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah menerapkan model pembayaran semacam ini dan berhasil.

“Awal Bulan Mei 2018, 8 jenis pembayaran pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, Penerangan Jalan (PPJ), parkir, air dan tanah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) akan direalisasikan,” kata Regional CEO Bank Mandiri Region 8 Jawa Tiga, R. Edward Djoko Hermawan usai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan layanan perbankan dalam pembayaran pajak daerah di ruang pelangi kantor dinas pendapatan dan pajak daerah (DPPK) Surabaya, Senin, (16/4/2018).

Disampaikan Djoko, pembayaran pajak daerah yang disediakan bank mandiri kepada warga, dipermudah melalui transaksi digital. Tujuannya, mempercepat pembayaran sekaligus mempermudah pelayanan pajak daerah. “Biasanya, warga berbondong-bondong ke kantor pajak, kini warga cukup membayar melalui sms banking, mobile banking

Yusron Sumartono Kepala Dinas BPKPD Surabaya (kiri) sedang menandatangani MoU bersama perwakilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk R. Edward Djoko Hermawan (kanan). (foto: Hms) system, internet banking, khususnya ATM banking mandiri yang saat ini jumlahnya mencapai 1.050 se-Jawa Timur,” ujar pria berkacamata ini.

Bahkan, dirinya mengaku, program pembayaran pajak daerah secara digital yang sudah maupun masih dalam proses implementasi di lingkungan Pemkot Surabaya telah terkoneksi secara apik dengan bank mandiri. “Harus diakui sistem pembayaran pajak di Pemkot Surabaya sangat baik dan berbeda dengan kota-kota yang lain,” ungkap Djoko.

Dengan adanya terobosan semacam ini, Djoko berharap sudah tidak ada lagi hambatan dari warga dalam urusan membayar pajak daerah. Sebab, selain metode pembaya-

ran yang cepat dan mudah, cara ini dinilai ampuh dalam hal akurasi angka yang akan dibayarkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPK PD) Kota Surabaya Yusron Sumartono menambahkan, hadirnya pembayaran pajak daerah secara digital diharapkan lebih mampu mendongkrak minat masyarakat dalam membayar pajak di bank yang sudah bekerjasama dengan pemkot salah satunya bank mandiri. “Harapannya tidak semua nasabah mengantri di bank Jatim atau di loket pajak, tetapi menggunakan bank lainnya untuk mengantisipasi jumlah antrian,” terangnya.

(Fredy SL/JatimPos)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Madiun Jadi Tuan Rumah FGD Pendapatan Daerah Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi tuan rumah Forum Group Discussion (FGD) Pendapatan Daerah yang dilaksanakan di ruang pertemuan Rumah Makan Icha Orient Tarsan, Jl. Raya Saradan KM 3 Caruban, Selasa (10/4/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 9-10 April 2018 tersebut diikuti oleh BAPENDA/ BPKAD/DPKAD Se-Bakorwil I Madiun plus Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, SE, M.Si menuturkan, melalui FGD Pendapatan Daerah tersebut diharapkan bisa menjadi sarana bagi

stake holder untuk sharing dan menginfentarisir permasalahan bersama untuk dicarikan solusi. “Intinya Forum ini goalnya adalah semakin mempermudah kerja kita dalam rangka menggali PAD,” jelasnya.

Menurutnya, dalam forum itu nanti tentunya akan banyak hal-hal yang mungkin bisa disampaikan. Baik itu sebuah permasalahan, maupun hal-hal yang memang sangat positif untuk ditularkan ke peserta forum.

Ia pun berharap dari forum yang mewakili dari 13 Kabupaten/Kota ini nanti sama persepsinya. Baik yang bersifat teknis maupun strategi. Hal itu dalam rangka untuk menyampaikan beberapa hal terkait rencana atau regulasi-regulasi dari Peme-

rintah Pusat yang perlu disampaikan sebagai bahan masukan.

“Adanya FGD ini dalam rangka untuk menyampaikan beberapa hal ke Pemerintah Pusat, terkait rencana atau regulasi-regulasi dari pusat yang perlu kita sampaikan

sehingga menjadi masukan buat mereka,” tuturnya.

Ada hal yang menarik dari FGD tersebut, yakni terkait penerapan pembayaran BPHTB secara online dengan system H2H (Host to Host), terutama dengan Bank Jatim. Hal itu seperti yang

ditanyakan oleh peserta forum dari Kabupaten Ponorogo.

Menanggapi hal itu, menurut Indra Setyawan, di Kabupaten Madiun sudah menerapkan sistim pembayaran BPHTB secara online sejak tahun 2017, dengan sebuah Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BPHTB. Dan setelah ada pembahasan lebih lanjut oleh staf Bapenda Kabupaten Madiun terkait aplikasi tersebut, rupanya peserta forum tertarik.

Tak hanya itu, para peserta pun ingin menjadikan aplikasi yang telah diterapkan di Kabupaten Madiun tersebut sebagai rujukan, dan melakukan pelatihan bersama dengan di pandu dari Bapenda Kabupaten Madiun.

Untuk diketahui, FGD Pendapatan Daerah ini rutin dilaksanakan, tiga bulan sekali secara bergantian di Kota/ Kabupaten peserta forum.

Dan sesuai kesepakatan, tiga bulan mendatang, yakni bulan Juni 2018, kegiatan FGD Pendapatan Daerah akan dilaksanakan di Kota/ Kabupaten Kediri.

Sementara dari 13 Kabupaten/Kota yang menjadi peserta FGD itu diantaranya, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk.

(Adv/jum)

Desa Buduran Masuk Lima Besar Lomba Desa Tingkat Kabupaten Madiun

Madiun, Jatim Pos. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun kembali menggelar Lomba Desa/ Kelurahan tingkat Kabupaten Madiun tahun 2018. Kali ini, penilaian presentasi dan klarifikasi lapang perlombaan

desa tingkat Kabupaten Madiun dilaksanakan di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun, Joko Lelono mengatakan, Lomba Desa/Kelurahan ini merupakan kegiatan tahunan untuk

mengukur keberhasilan pembangunan melalui verifikasi data dan informasi secara kualitatif, maupun kuantitatif.

“Lomba Desa ini sebagai ajang evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengembangan Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun,” kata Joko Lelono, Senin (2/ 4/2018).

Menurut dia, perlombaan desa atau evaluasi tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun saat ini sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Ia mencontohkan, saat ini untuk mengetahui perkembangan Desa/Kelurahan sudah memakai sistim dengan aplikasi epdeskel.

Secara Nasional aplikasi ini baru ada di Kabupaten Ma-

diun.

Sementara Desa Buduran dipilih sebagai lokasi lomba desa karena desa tersebut masuk lima besar seKabupaten Madiun yang telah menyisihkan 10 desa dari perwakilan Kecamatan se-Kabupaten Madiun.

Lebih lanjut dikatakan, dari lima desa yang lolos seleksi administrasi dan masuk kategori lima besar akan di kolaborasikan nilainya oleh tim penilai dengan penilaian lapang. Dan yang mendapat nilai terbaik, akan mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Tahun ini, reward yang diberikan Pemkab Madiun kepada juara pertama sebesar Rp 100 juta. Selain itu

juga berhak mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Jatim,” jelasnya.

Sementara Camat Wonoasri, Imam Nurwedi mengatakan, Desa Buduran menurutnya sangat luar biasa.

Sebuah desa yang ada di kota. Dan memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan. Seperti halnya, Dongkrek religi dengan tampilan tari sufi yang sudah tampil diberbagai desa bahkan luar Kabupaten Madiun.

Selain itu, Desa Buduran juga telah merintis Home Stay sebagai potensi dengan adanya wisata pencak silat kungfu IKS PI Kera Sakti, yang diharapkan para pengunjung luar kota dari anggota perguruan tersebut

bisa bermalam di rumahrumah warga, sehingga bisa menambah penghasilan.

Kemudian, pendirian lapak-lapak di pinggir jalan untuk menjajakan hasil produk UMKM masyarakat. Dan juga ada tempat Wisata Pelangi Air Tubing. “Semoga Desa Buduran yang kemarin peringkat lima bisa meningkat lagi,” ungkap Camat Wonoasri.

Sedangkan pantauan di lokasi lomba, usai pengarahan dari Ketua tim penilaian lomba desa, dilanjutkan presentasi profil desa oleh Kades Buduran, Jumanto. Dilanjutkan Tanya jawab dan penilaian lapang oleh tim penilai lomba desa dari Pemkab Madiun. (Adv/jum)

Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Dengan Berbagai Program Unggulan Madiun, Jatim Pos. Untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Madiun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun akan menerapkan tiga program unggulan yang sudah dijalankan di Kabupaten Madiun.

Ketiga program unggulan itu, yakni, gerakan Masmedi (Lima Belas Menit Jadi), percepatan dengan Akta Online dan jemput bola ke kantongkantong penduduk yang belum memiliki akta kelahiran atau one day ready.

“Strategi yang diterapkan adalah jemput bola. Teknis pelaksanaan di lapangan, kita sudah turunkan data ke Petugas Registrasi Desa (PRD) di 206 desa/kelurahan. Dengan berbekal data by name by addrese by NIK, anak yang belum memiliki Akta Kelahiran terutama usia 0 – 18 tahun akan kita dorong untuk segera mengurus akta kelahirannya,” ujar Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Ahmad Sofingi

di ruang kerjanya, Senin (9/4/ 2018).

Dia menjelaskan, dengan program Masmedi yang sudah dijalankan di Bidang Pencatatan Sipil tersebut, penduduk hanya datang ke Dispendukcapil dengan membawa kelengkapan berkas. Setelah dilayani cukup dengan waktu 15 menit masyarakat sudah bisa membawa pulang Akta Kelahirannya.

Sedangkan dengan program Akta Online, untuk mengurus Akta Kelahiran penduduk tidak harus jauh-jauh datang ke Dispendukcapil. Pelayanan cukup dilakukan di Desa.

Karena, dari 206 desa/kelurahan sudah memiliki user yang bisa menangani langsung penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Apalagi, persyaratan mengurus Akta Kelahiran pun dipermudah, masyarakat cukup mempersiapkan dokumen yang diperlukan, diantaranya, Surat Keterangan Kelahiran dari bidan, foto copy Buku Nikah orang tua, Foto Copy KTP kedua

orang tua, foto copy KTP 2 orang saksi dan KK Asli.

Selanjutnya, dokumen dibawa ke Desa untuk mengurus akta kelahirannya.

Selain itu petugas Dispendukcapil juga melakukan jemput bola. Petugas akan turun kelapangan dengan membawa alat online dari Dispendukcapil. Mereka mendatangi langsung ke desa dan akan melayaninya dengan program one day ready atau hari itu juga petugas memberikan Akta Kelahiran ke penduduk. “Jadi target saya tidak satupun anak di Kabupaten Madiun ini tidak memiliki akta kelahiran, kita akan cari sampai ke pelosok-pelosok desa,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dari data Dispendukcapil tercatat per tanggal 31 Maret 2018, dari jumlah penduduk Kabupaten Madiun sejumlah 731.329, jumlah anak usia 0-18 tahun ada sekitar 164.783. Dari jumlah itu yang sudah memiliki Akta Kelahiran sejumlah 146.265.

Sedangkan yang belum memiliki

Akta Kelahiran sekitar 18.518.

“Dari target nasional yang 85 persen, Kabupaten Madiun sudah melebihi itu. Kemudian ada sisa kurang lebih 11 persen untuk sampai 100 persen, itu kita targetkan tahun 2018 ini 95 persen. Makanya saya optimis tahun 2018 ini sudah bisa mencapai target nasional tahun 2021 sudah 95 persen,” ucapnya.

Ia menambahkan, tahun ini Dispendukcapil juga memiliki program pelayanan terpadu

sidang isbat. Program ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengurus Akta Kelahiran. Seperti halnya kesulitan karena aktanya nikah siri, bapaknya tidak ada ataupun karena anak tidak diketahui asal usulnya.

“Untuk memepercepat kepemilikan Akta Kelahiran, penduduk yang kesulitan mengurusnya, nanti tetap kita bantu dengan program pelayan terpadu sidang isbat,” pungkasnya. (Adv/jum)

Jatim II

Hal - 4

Bazar Djadoel Ikon Pariwisata Budaya Kota Blitar Blitar, Jatim Pos. Bazar Blitar Djadoel benar-benar menjadi ikon dan magnet pariwisata Kota Blitar. Event yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Ke-112 Kota Blitar ini dibanjiri pengunjung baik dari dalam maupun luar Kota.

Sampai dengan acara penutupan (8/4), pengunjung nampaknya begitu menikmati sajian aneka barang, kesenian, dan pernakpernik masyarakat Indonesia zaman dahulu.

Pengunjung benar-benar diajak bernostalgia dan beromantisme sejarah dengan berbagai sajian jaman dulu.

Selain beberapa bintang tamu dihadirkan, pentas musik, juga ada Pesta kembang api.

Dalam bazar djadoel ini disuguhkan makanan olahan tradisional, kesenian tradisional, benda-benda, handycraft, foto-foto, dan pentas musik yang semua produk

jaman dulu.

Ditampilkan pula lomba selfi contest, lomba menyanyi djadoel, pesta kembang api, dan ditampilkan pituturpitutur luhur. Sebagai program pro rakyat, pengunjung bazar djadoel dapat masuk ke lokasi djadoel secara gratis tanpa dipungut biaya.

Peserta bazaar djadoel tahun ini sebanyak 150 stand, meningkat dibanding tahun lalu. Bazaar djadoel ini diikuti oleh semua organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, sekolah, BUMD, ormas, organisasi perempuan, perbankan, pengrajin, seniman, stand TNI/Polri dan pengusaha.

Event regional ini dimeriahkan 16 peserta dari kabupaten/ kota se-Jawa Timur dan stand UMKM. Setiap malam juga dimeriahkan dengan panggung hiburan yang menampilkan musik-musik jaman dulu.

Wali Kota Blitar, Saman-

Setiap malam Bazar Djadoel dimeriahkan dengan panggung hiburan yang menampilkan musik-musik jaman dulu.

hudi Anwar, mengatakan banyak nilai positif yang bisa kita ambil dari pelaksanaan acara Blitar Djadoel ini. Termasuk upaya membangkitkan semangat kecintaan pada budaya asli dalam negeri sekaligus kearifan lokal.

“Pakaian Jadul ini dipilih agar kita sebagai manusia Indonesia bangga dengan budaya bangsa kita sendiri.

Warga Kota Blitar harus bangga dengan budayanya.

Hal ini sejalan dengan pesan Bung Karno dalam tri sakti yang salah satunya kita harus berkepribadian dalam kebudayaan. Bung Karno juga berpesan agar kita jangan sekalikali melupakan sejarah,” kata Samanhudi.

Bazar Blitar Djadoel juga merupakan wujud dari ekonomi kreatif seperti yang se-

lama ini digaungkan oleh Pemerintah Kota Blitar. Dengan tidak meninggalkan konsep ekonomi kerakyatan, mulai tahun ini pola pembangunan ekonomi Kota Blitar diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi yang berbasis pada sumber daya dan kreativitas manusia.

Melalui momentum hari jadi ini, kata Wali Kota, digelorakan semangat ekonomi kreatif, semangat berpikir kreatif, dan semangat bertindak kreatif dalam arti yang positif dan mengarah pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Bazaar Djadoel ini, lanjut Wali Kota, dirinya berharap dapat membangkitkan kembali semangat cinta budaya asli indonesia, mempertahankan nilai positif tradisi dan budaya bangsa, sekaligus memperkuat karakter dan jati diri warga Kota Blitar. Di tengah serbuan budaya asing, kita ingin tampilkan kembali

nilai-nilai kearifan lokal dan budaya kita yang adiluhung.

“Bazar djadoel adalah wujud nyata dari semangat ekonomi kreatif. saya yakin efek ekonomi dari bazar djadoel ini akan sangat besar.

Selain itu, kegiatan ini dapat memperkuat ikatan persatuan kita”, pungkas Wali Kota.

Selain kegiatan bazar djadoel ini juga diselenggarakan kegiatan lain dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-112 Kota Blitar. Tanggal 15 April dilaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Pegajian Akbar.

Tanggal 22 April digelar Blitar Spectacular Fun Bike.

Tidak hanya itu, tanggal 28 April diselenggarakan malam Resepsi dan Pentas Wayang Kulit di Rumah Dinas Wali Kota Blitar. Sebagai penutup tanggal 29 April digelar Temu Onthelis Nusantara yang diikuti ribuan onthelis sepeda djadoel dari berbagai daerah di Indonesia. (adv/sk)

Buat Sertifikat Biaya Murah Di Kabupaten Blitar

Masyarakat mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertipikat dengan biaya Rp 150 ribu. Pemandangan ini terlihat di Kantor Kelurahan Nglegok.

Blitar, Jatim Pos. Warga Kabupaten Blitar antusias menyambut adanya

Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah mereka.Dengan ikut program

ini, tanah warga bisa disertifikatkan dengan biaya yang sangat murah, yakni Rp 150.000.

Tampak ratusan warga berbondong-bondong ke Kantor Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, sejak Jumat (13/ 4) untuk mendaftarkan tanah mereka.

Hingga saat ini, sedikitnya sudah ada 5000 peserta Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018.

Ketua Panitia Pokmas,

Rizal menmbenarkan bahwa terkait adanya program PTSL tersebut nantinya tanah warga akan mempunyai surat sertifikat tanah.

Untuk 2018 pihak BPN sudah turun ke desa-desa melakukan pengukuran luas tanah dan pemberkasan kelengkapan suratnya. Biaya pensertipikatan hanya Rp 150 ribu. Itu adalah kesepakatan bersama tiga menteri, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Sementara itu menurut Fajar, Kabag Umum BPN Kabupaten Blitar, pemutihan sertifikat tanah secara besarbesaran yang ada di Kabupaten Blitar meliputi Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Nglegok.

Rinciannya, di wilayah Kecamatan Nglegok, meliputi DesaJiwut, Desa Kreceng, Desa Bangsri, Desa Penataran, Kelurahan Nglegok, Desa Mudangan, Desa Penataran, Desa Kedawung, Desa Dayu, dan Desa Kemploko.

Sedangkan untuk Kecamatan Gandusari, meliputi Desa Soso, Desa Semen,

Desa Gandusari dan Desa Ngaringan.

Fajar mengimbau, bagi warga masyarakat yang berminat untuk mendaftar ke pokmas yang ada di tingkat desa/kelurahan. Jangan lupa membawa kelengkapan seperti foto copy KTP, KK, Letter C, dan SPPT PBB. Meski demikian, ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pemohon sebelum mendaftar, misalnya membuat dan menyampaikan dokumen kepemilikan atas tanah. “Silakan mengurus sendiri mumpung murah biayanya,” ujar Fajar. (sk)

Sukseskan GISA, Desa Purworejo Lakukan Perekaman Di Desa Hindari Berita Hoax Polres Madiun, Jatim Pos. Untuk menuntaskan perekaman data penduduk bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, berbagai inovasi pun dilakukan.

Kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Petugas Registrasi Desa (PRD) melakukan perekaman data penduduk dengan keliling ke desa-desa yang ada di Kabupaten Madiun.

Seperti halnya perekaman data yang dilakukan di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Dengan berbekal dua alat rekam milik Dispendukcapil Kabupaten Madiun, telah melakukan perekaman data penduduk, khususnya bagi para pemula yang belum melakukan perekaman.

“Alhamdulilah perekaman untuk KTP-El di Desa Purworejo berjalan lancar, masyarakat yang belum melakukan perekaman pun antusias untuk melakukan

perekaman data,” ungkap Kepala Desa Purworejo, Suprayogi, Jum’at (6/4/ 2018).

Menurutnya, untuk melakukan perekaman data penduduk tersebut persyaratannya cukup mudah, hanya dengan membawa KK atau Fotocopy KK, penduduk sudah bisa melakukan perekaman.

Lebih lanjut dikatakan, perekaman yang dilakukan di Gedung PKK Desa Purworejo pada Jum’at (6/4/2018), mulai pukul. 08.00 WIB hing-

ga selesai tersebut ada sebanyak 52 orang yang melakukan perekaman data. Ia berharap perekaman bisa segera tuntas. Hal ini juga sebagai wujud dukungan untuk mensukseskan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).

Sementara itu, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Ahmad Sofingi dilokasi perekaman di Desa Purworejo mengatakan, perekaman data penduduk secara offline tersebut dilakukan secara bergantian di desa-desa yang

ada di Kabupaten Madiun.

Alat perekaman itu pun selalu berpindah-pindah dari desa yang satu ke desa yang lain. Peran dan semangat PRD pun sangat dibutuhkan.

Tak kenal lelah, demi mewujudkan pelayanan yang prima, hari libur pun perekaman data penduduk tetap dilakukan.

“Untuk menuntaskan perekaman data penduduk ini, hari libur pun tetap melakukan perekaman di desadesa. Kita tetap semangat dan terus bejuang bersama Petugas Registrsi Desa Kabupaten Madiun. Para PRD ini memang luar biasa,” tegasnya.

Ahmad Sofingi juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun.

Meskipun warga desa, kelengkapan dokumen kepundudukan mulai dari KK, KTP maupun Akta Kelahiran harus dilengkapi, hal ini juga untuk mempermudah segala urusan administrasi. “Yuks sayangi anak dengan kelengkapan adminduknya,” pungkasnya.

(Adv/jum)

Pasuruan Adakan Tabliq Akbar

Pasuruan, Jatim Pos. Polres Pasuruan mengadakan tabliq akbar di halaman Mapolres pada malam Rabu (04/04). Acara yang dimulai pukul 19.00 Wib itu dihadiri oleh TNI, forkopimda, Banser, Dishub, para kiyai, santri, tokoh masyarakat dan anggota polres serta Polresta Pasuruan.

Dalam sambutannya, Kapolres Pasuruan AKBP Raydian Kokrosono, SIK menyampaikan rasa terima kasihnya kepada alim ulama, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat karena sampai saat ini situasi Kabupaten Pasuruan masih sangat aman dan kondusif.

“Pada saat ini, kami sedang melaksanakan pesta demokrasi, semoga dengan doa hari ini sampai hari H dan pascanya akan selalu aman dan kondusif. Semoga kita semua dihindari dari marabahaya, berita hoax, hate speech atau isu yang menjurus ke ujaran kebencian dan isu SARA,” ucapnya.

Terpisah, Habib Segaf Bin Hasan Baharun, Pengasuh Ponpes Dalwa menyampaikan, solusi segala permasalahan adalah di tangan Allah SWT. Beliau menjelaskan, istighosah ini dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah SWT. “Memohon ampun, bermunajat seraya meminta pertolongan. Kami, memohon agar pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Kabupaten Pasuruan bisa aman, nyaman, damai, tentram, dan keadaan kondusif,” ujarnya.

Habib berpesan, yang bisa menyelamatkan masyarakat dari marabahaya yaitu dengan mengikuti suri tauladan sikap Nabi Muhammad SAW. Habib juga mengingatkan kalau di zaman Rasulullah, sudah ada hadist yang menyebutkan larangan untuk menyebarkan kabar yang belum tentu benar atau berita bohong. (mif/yon)

Hal - 5 Edisi No.285 Tahun XVI ~Minggu III April 2018

ď Ź

Laporan Hasil Reses I Tahun 2018 Anggota DPRD Jatim

Pemprov Hendaknya Proaktif Memberikan Pelatihan UMKM

Koordinator Dapil I, Kusnadi.

MASYARAKAT Dapil I adalah mayoritas berada di wilayah perkotaan. Oleh karenanya membutuhkan dukungan dan dorongan dalam upaya pemberdayaan ekonominya. Bidang UMKM adalah salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan pelatihan- pelatihan berbasis UMKM bagi masyarakat. Pemprov hendaknya lebih proaktif turun ke pelosok untuk memberikan pelatihan-pelatihan tersebut.

Demikian laporan hasil Reses I Tahun 2018 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014-2019, dari Dapil I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Laporan disampaikan juru bicara Dapil I, Gatot Sutantra Wisnu Murti, SH, dalam rapat paripurna,

Jumat (6/4).

Dari hasil serap aspirasi masyakarat, permasalahan yang senantiasa muncul dan menjadi keluhan dari masyarakat, hampir di semua lokasi Reses Dapil I adalah tentang pelayanan BPJS. Pada dasarnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Namun, BPJS sebagai pelaksana program ini dirasakan belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Program penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS adalah merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu diharapkan Pem-

prov melakukan kegiatan berupa sosialisasi terhadap pentingnya BPJS bagi masyarakat, dengan melibatkan perangkat di tingkat Kecamatan hingga Desa bahkan RW maupun RT. Dapil I yang dikoordinir oleh Kusnadi, SH.M.Hum mengatakan, dari kegiatan Reses Anggota Dapil I beberapa permasalahan yang diajukan oleh masyarakat dapat dirangkum dalam bidangbidang berikut. Kiranya Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan solusi untuk kepentingan masyarakat.

Di Bidang Pemerintahan, Jawa Timur masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka

kemiskinan dan disparitas wilayah di Jawa Timur. Salah satu faktor penyebabnya adalah jarak yang cukup jauh antara masyarakat dengan pusat pemerintahan/pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan, misalnya pelayanan kesehatan/puskesmas. Untuk itu pengembangan kecamatan harus segera dilakukan di Jawa Timur. Dengan demikian wilayah kecamatan yang terlalu luas dapat dikembangkan menjadi 2 atau 3 kecamatan, sehingga dapat mereduksi jarak antara pusat pelayanan dengan masyarkat di tingkat kecamatan tersebut.

Selain itu pelayanan-pelayanan lainya yang menyangkut administrasi masyarakat seperti akte kelahiran, pindah tempat, sertifikasi tanah, IMB dan lainlainya, harus terus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh. Di era berbasis IT seharusnya pelayanan bisa lebih cepat dan tidak berbelitbelit, karena semuanya sudah serba canggih.

Masyarakat di Daerah Pemilihan I juga membutuhkan infrastruktur yang bagus untuk menunjang aktifitasnya. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Selanjutnya, keberadaan surat ijo di Kota Surabaya, sudah sangat lama menjadi permasalahan. Upaya Pemerintah kota Surabaya menyikapi permasalahan ini dengan mendata ulang dan melakukan pelepasan status lahan kepada warga pemilik surat ijo tersebut patut diapresiasi.

Namun solusi dengan jual beli tentu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Warga masyarakat mengeluhkan penentuan harga tanah yang sangat tinggi oleh Pemkot Surabaya, sehingga masyakarat kesulitan untuk menjangkau manakala ingin membelinya.

Bidang Perekonomian Di Bidang Perekonomian, penutupan pabrik gula Watutulis yang terletak di Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo dinilai sangat merugikan masyakarat, khusunya masyarakat di sekitar pabrik tersebut. Karena selama pabrik tersebut beroperasi, masyarakat banyak menggantungkan penghasilannya dari oprasional pabrik gula.

Mulai dari pekerja pabrik, petani tebu dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan oprasional pabrik.

Oleh karena itu, kiranya dapat dipertimbangkan untuk dibuka kembali beroperasinya Pabrik Gula Watutulis tersebut.

Hal lain yang saat ini banyak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, adalah semakin menjamurnya minimarket di tengah-tengah perkampungan masyarakat.

Keberadaan minimarket tersebut apabila tidak dibatasi, maka dikhawatirkan akan dapat mematikan keberada-

an pasar tradisional dan toko-toko kecil yang merupakan usaha yang banyak dimiliki oleh warga masyarakat. Oleh karenanya diharapkan pemerintah menerbitkan regulasi untuk mengatur keberadaan minimarket tersebut.

Di wilayah Sidoarjo, pada saat musim penghujan sering dilanda banjir, karena selain kondisi georafis Sidoarjo yang merupakan delta dari dua sungai besar, juga keadaan sungai-sungainya yang mengalami pendangkalan. Untuk itu perlu dilakukan program pengerukan seluruh sungai yang ada di Sidoarjo.

Di Bidang Kesejahteraan Rakyat, pemberlakuan pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemprov, masih menyisakan persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya para pelaku pendidikan.

Misalnya penanganan terhadap GTT maupun PTT, Pemprov hendaknya memberikan perhatian sungguhsungguh terhadap permasalahan ini. Karena Pemkab/ Kota sudah tidak menganggarkan lagi honorarium bagi GTT/PTT ini. Jangan sampai keberadaan mereka ini terlupakan oleh Pemprov, sehingga mereka akan kehilangan penghasilan. (yd)

Anggota Dapil VII Sampaikan Realita Kondisi Masyarakat

DAERAH Pemilihan VII Jawa Timur terdiri dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan.

Tipologi kelima kabupaten itu berupa perbukitan dan tebing serta area dataran rendah yang dekat dengan laut mendominasi wilayah Pacitan dan Trenggalek. Sedangkan wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo didominasi dataran rendah, dataran tinggi hingga merupakan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Karena itu, reses anggota Dapil VII yang pertama di tahun 2018 ini, masih menyoroti soal infrastruktur, pendidikan, pertanian, hingga bencana alam yang terjadi di daerah Trenggalek, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Ngawi. Selain itu, anggota Dapil VII juga melihat masalah pariwisata hingga budaya.

Dalam reses ini, juru bicara sekaligus koordinator Dapil VII Dr H M Noer Soetjipto, SP.SE.MM menjelaskan bagaimana realita kondisi

sebenarnya masyarakat di Dapil VII. Selain itu, memberikan masukan kepada pihakpihak yang bisa mengatasi masalah yang ada di Dapil VII. Sebagai contoh, adalah gamelan. Gamelan adalah ensembel musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya/alatnya, yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata Gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul/menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda.

Di Ponorogo, kata Noer, usaha pembuatan alat gamelan hingga kini masih berjalan. Salah satunya adalah perajin gamelan yang ada di Jalan Ponorogo-Pacitan, Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo. Gamelan di tempat itu masih diminati banyak orang, bahkan bisa ekspor ke Malaysia.

Meski begitu, usaha pembuatan gamelan yang ber-

mula pada tahun 1971 itu masih jauh kesuksesannya jika dibandingkan pada tahun 1972 hingga 1990. Saat itu, pesanan gamelan dari berbagai pelosok negeri membanjiri Kelurahan Paju.

Dalam kurun waktu itu, para perajin gamelan bisa meraup hingga puluhan juta rupiah akibat ramainya pemesanan gamelan.

Tapi, usai tahun tersebut, perajin gamelan dalam kondisi naik turun. Tidak banyak pihak yang memesan gamelan lagi dari kelurahan itu. Akibatnya, banyak perajin gamelan yang memilih menggarap pekerjaan lain.

Karena itu, anggota Dapil VII ingin Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantu mengembalikan eksistensi gamelan di Jawa Timur agar tidak punah. Pengembalian eksistensi ini bisa berupa memberikan bantuan pemasaran hingga bantuan mempromosikannya ke luar Jawa Timur bahkan ke luar negeri.

Secara umum, seluruh kampung dan desa menginginkan perbaikan jalan yang rusak. Apalagi beberapa

daerah di Dapil VII terjadi bencana seperti di Trenggalek dan Pacitan. Bencana alam yang terjadi bisa berupa banjir, tanah longsor ataupun putting beliung.

Beberapa kampung di ketinggian (bukit) juga menginginkan pavingisasi ataupun pengaspalan jalan, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Begitu pula lembaga pendidikan dan sarana tempat ibadah serta infrastruktur kampung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, memerlukan perbaikan dan renovasi.

Seluruh permintaan masyarakat itu dikompilasikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembacaan. Tabel kompilasi tersebut disesuaikan dengan pembidangan komisi-komisi di DPRD Jawa Timur.

Adapun permasalahan spesifik yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan lebih seksama, adalah potensi unggulan daerah masing-masing di Dapil VII. Apabila dikelola dengan manajemen yang baik, serta dikerjasamakan dengan Kementerian di pu-

H.M. Noer Soetjipto. sat dan pemerintah provinsi serta pihak-pihak lain, Dapil VII yakin akan dapat memakmurkan pemerintah serta mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya, harga gabah di tingkat petani di Kabupaten Magetan anjlok mencapai Rp3600/kilogram dengan kualitas Gabah Kering Sawah (GKS). Harga gabah di desa-desa di Kabupaten Magetan cenderung anjlok, seiring masa panen raya hingga mencapai Rp 3.500 - Rp3.600/kg dengan GKS. Padahal, standar pemerintah harga pokok penjualan (HPP) gabah dengan kualitas GKS sebesar Rp 4.200/kg dengan kadar Gabah Kering Sawah (GKS).

Akibatnya banyak petani di Magetan seperti petani di Desa Mrahu, Kecamatan Kar-

toharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur merugi. Selain itu, harga gabah di setiap wilayah Kabupaten Magetan juga berbeda-beda. Tak hanya itu, anjloknya harga gabah di tingkat petani ini kontradiksi dengan harga beras di pasaran yang mencapai Rp11.000/kg untuk beras medium. Sedang premium sekitar Rp12.000/kg.

Melihat kondisi tersebut, anggota Dapil VII ingin Dinas Pertanian Kabupaten maupun Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur segera turun ke lapangan untuk menormalkan harga gabah yang ada di Magetan. Selain itu, Bulog juga diharapkan bisa menyerap gabah dari petani dengan membelinya sesuai HPP agar petani tidak alami kerugian. (yd)

Hal - 6 Edisi No.285 Tahun XVI ~Minggu III April 2018

Gubernur Jatim Dorong Pengusaha India Berinvestasi ke Jatim GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo mendorong agar para pebisnis India untuk meningkatkan investasi dan perdagangannya dengan Jawa Timur. Untuk itu, dirinya melakukan promosi guna melakukan diskusi peluang kerjasama ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi dua belah pihak di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Pakde Karwosapaan akrab Gubernur Jatim pada acara East Java Business Forum Meeting di Hotel Trident, Nariman Point Mumbai, India, Sabtu (14/4) Banyak hal yang mendukung terwujudnya hal ini, lanjut Pakde Karwo, diantaranya jaminan kemudahan berbisnis oleh Pemprov. Jatim, kondisi sosial politik yang stabil, serta keberadaan banyak pengusaha India di Jawa Timur yang telah melakukan investasi dan bisnis di Jawa Timur.

Keempat jaminan tsb meliputi, yaitu fasilitasi perijin, ketersediaan tenaga trampil, pengadaan tanah, dan kecukupan energi listrik. “Politik dan keamanan di Jatim senantiasa stabil, dan menjadi barometer nasional,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah perusahaan India tercatat 100 buah dengan beragam jenis usaha yang dilakukan terkait komoditi batubara, baja, kacang mente, mesin dan elektronika makanan dan minuman, dsb-nya. Investasi India di Jatim tercatat senilai US$ 792.369,92 ribu dengan jumlah proyek sebanyak 67 buah.

Beberapa sektor investasi pengusaha India di Jatim meliputi metal, mesin dan elektronik, perdagangan dan reparasi, serta industri makanan dan minuman. Sementara itu, ekspor Jatim ke India, khususnya pengolahan logam berkontribusi 88,8% dari nilai total ekspor Jatim ke India sebesar US $ 585,59 juta pada tahun 2017.

Ditambahkan, keunggulan India di banyak hal seperti tekstil, otomotif, dan digitalisasi diyakininya juga akan dapat menaikkan daya saing Jawa Timur. Jatim sendiri saat ini juga mengembangkan dirinya sebagai smart province, yang dicapai melalui smart goverment, smart industri, dan ekonomi.

Smart goverment dicapai melalui penyediaan informasi dan data serta pelayanan publik berbasis teknologi, dan industri serta ekonomi mela-

lui terwujudnya usaha kecil dan menengah agar lebih efisien. Smart industri, dilakukan penggenjotan industri manufaktur terutama industri pengolahan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB. Saat ini, telah beroperasi 10 kawasan industri dengan 4 buah diantaranya langsung memberikan kemudahan langsung konstruksi, yaitu kawasan industri JIIPE, Tuban, Maspion, dan save and lock. Saat ini 9 buah kawasan industri 31.584 ha sedang dilakukan pembangunan, seperti di Bangkalan, Malang, Banyuwangi. Selain itu, juga dalam proses dikembangkan kawasan ekonomi khusus dengan fokus pariwisata, yaitu di Singosari Malang dan Trenggalek.

Usaha kecil menengah (UMKM), sebagai mitra, lanjut Pakde Karwo, juga ditingkatkan keberadaannya antara lain melalui pemberian kredit dengan bunga rendah sebeaar 6% per tahun, serta pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk melalui pelatihan dan pendampingan, antara lain melalui penggunaan IT, packaging, fasilitasi pemilikan ISO, dan lain-lain.

Pakde Karwo meeting dengan pengusaha India di Hotel Trident Nariman Point, Mumbai India

Satuan Percepatan Investasi Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim, Lili Soleh Wartadipraja menjelaskan Pemerintah RI telah menetapkan paket-paket kebijakan ekonomi sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi, diantaranya pembentukan satuan tugas percepatan investasi.

Berbagai proyek investasi disampaikannya dalam kegiatan ini, diantaranya pembangunan Tanjung Tembaga Port Probolinggo senilai Rp. 206,23 milyar, Tuban Indus-

trial Estate, Jenu Tuban senilai Rp. 670 milyar, dan industri baja di Menganti Gresik senilai US $ 111,93 juta.

Sementara itu, menjelaskan tentang beberapa bidang yang dapat dilakukan investasi dan bisnis di Jatim, Ketua Tim Ahli KADIN Jatim Jamhadi menyampaikan hardware untuk otomatisasi bangunan, produk-produk gavalum, dan industri film merupakan sebagian diantaranya. “Industri kreatif seperti kuliner dan fashion merupakan potensi lainnyang dapat dikerjakan,” ujarnya.

Langkah Strategis Dalam sambutannya, Konsul Jenderal RI di Mum-

bai, Ade Sukendar menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan promosi trade, tourism, and investment ini, sebagai upaya meningkatkan persahabatan Indonesia-India. “Langkah ini sangat strategis, apalagi India menjadi salah engine ekonomi dunia,” ujarnya.

Demikian pula, Jawa Timur yang memiliki berbagai potensi besar di Indonesia, seperti posisi geografis, kondisi ekonomi, faslitas infrastruktur yang dimiliki, dan sekaligus dukungan bagusnya terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonominya. (hms)

Kunjungi Kementerian Perdagangan dan Industri India

Pakde Karwo didampingi Bude Karwo dan Ketua DPRD Jatim beserta istri di KBRI New Delhi India.

SEBELUMNYA dalam rangkaian kegiatan di New Delhi, Gubernur Soekarwo juga melakukan kunjung ke Departemen Kebijakan dan Promosi Industri Kementerian Perdagangan dan Industri India. Rombongan disambut oleh Sekretaris Departemen ini, Mr. Ramesh Abhishek.

Tujuan pertemuan adalah

diskusi mengenai ekonomi dan budaya, serta mempelajar kebijakan publik di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi.

Menurut Pakde Karwo, kualitas produk India berkualitas sehingga bisa mengganti produk impor yang kurang bagus kualitasnya.

Pakde Karwo juga memuji langkah India terutama dalam hal pening-

katan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan IT untuk mengembangkan perdagangan dan industri di India.

Dalam penjelasannya, Sekretaris Ramesh Abhishek mendukung keinginan Jatim agar para pengusaha India bisa lebih meningkatkan investasi dan perdagangannya di Jawa Timur. Alasannya, India ingin menjadikan para pebisnisnya berkelas dunia.

Untuk itu, India juga mendorong start up industri UMKM-nya menjadi berkelas dunia. Salah satunya, dilalui dengan memberikan pemahaman akan perlunya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Berbagai langkah dilakukan, antara lain melalui pemberiab dukungan terhadap pemasaran, capacity building dan pelatihan bagi kalangan UMKM ini. Selain itu,

HaKI juga diajarkan di sekolahsekolah Bersama Dubes RI di India DALAM rangkaian kegiatan promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata di New Delhi, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dijamu makan malam oleh Dubes RI di New Delhi India, Sidharto Reza Suryodipuro, di Wisma KBRI, No.50-A, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, Delhi, Selasa (10/4) malam. Kunjungan gubernur bersama delegasi dari Jatim disambut ramah oleh dubes beserta isteri.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menyampaikan apresiasinya kepada Dubes Sidharto Reza Suryodipuro dan jajaran dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan busi-

ness forum Jawa Timur di India.

“Banyak pengusaha di India yang tertarik melakukan kerjasama ataupun berinvestasi dengan Jatim. Terlihat dari respon mereka saat bisnis forum. Ini tentunya tidak lepas dari peran serta Pak Dubes,” puji Gubernur Pakde Karwo.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga senantiasa mengharapkan dukungan Dubes RI Sidharto Reza Suryodipuro dalam mempromosikan potensi perdagangan, inveatasiz dan pariwisata Jatim kepada para pengusaha di India. Apalagi, Jatim memberikan government guarantee untuk investor berupa fasilitasi perijinan, ketersediaan lahan, kecukupan energi listrik atau power plant, dan ketersediaan tenaga terampil. (hms)

Daerah Asal Harus Jadi Inspirasi Proyek Perubahan PELAKSANA Harian (Plh.), Gubernur Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM meminta kepada seluruh pejabat eselon II yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan agar mereka mampu menjadikan daerahnya sebagai inspirasi proyek perubahan. Permintaan itu disampaikan karena peran mereka dalam melaksanakan kebijakan strategis instansi dinilai sangat menentukan pembangunan wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan pada acara Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XI di Badiklat Prov. Jatim, Jl. Ba-

longsari Surabaya, Selasa (10/4).

Ia mengatakan, proyek perubahan yang dilaksanakan dalam program pendidikan dan pelatihan menjadi model pendidikan baru. Artinya, peserta diklat diberikan pembelajaran yang efektif, menemukan solusi hingga cara pengaplikasiannya.

“Bapak-ibu, di didik disini harapannya bisa merubah daerah asal, lewat proyek proyek perubahan yang akan bapak susun menjadi bentuk pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Masih menurut Akhmad Sukardi, proyek perubahan yang akan disusun tidak selalu idealis. Bentuk

pelayanan yang dirasa memberikan perubahan pasti akan bermanfaat bagi daerah asal. Sehingga bisa diangkat dan disusun menjadi proyek perubahan yang luar biasa.

“Proyek perubahan tidak harus sesuai dengan idealisme kita. Tapi bisa dalam bentuk pelayanan apapun, jika bermanfaat dalam memberikan kemudahan kepada publik itulah yang bisa kita angkat,” tegasnya.

Plh. Gubernur Jatim yang kesehariannya menjabat sebagai Sekdaprov Jatim ini menegaskan kepada pejabat eselon II yang akan menyusun proyek perubahan bagi

daerahnya harus memiliki komitmen dan rasa optimis. “Hati kita harus ditananmkan bahwa kita mampu dan bisa untuk merubah daerah kita menjadi lebih baik lewat proyek perubahan,” imbuhnya.

Pemprov Jatim, tambah Akhmad Sukardi, memiliki bentuk layanan publik yang sudah menjadi percontohan daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ). “Inovasi pelayanan milik Pemprov Jatim bisa ditiru atau diaplikasikan. Itu juga merupakan proyek perubahan dengan me-

nyempurnakan bentuk pelayanan publik yang ada di daerah lain kemudian di aplikasikan dan dilaksanakan di daerah asal,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Inovasi LAN Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo SH MA mengatakan, saat ini pejabat publik memiliki tugas besar untuk mampu melompati dan menghadapi tantangan kemajuan jaman dengan cara terus berinovasi.

“Peserta terbagi dalam empat instansi yakni kepolisian negara RI, intansi provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia,” kata Kepala Badiklat Prov Jatim, Dr. A Mudjib Affan. (hms)

Hal - 7 Edisi No.285 Tahun XVI ~Minggu III April 2018

Akhmad Sukardi Minta Paslon Terpilih Lanjutkan Program PELAKSANA Harian (Plh.) Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM meminta kepada 56 Pasangan Calon (Pasangan Calon) yang mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Jawa Timur, mulai pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati yang nanti terpilih harus siap melanjutkan capaian program pembangunan pemerintah. Bahkan, dirinya berharap agar para paslon terpilih bisa melanjutkan program pemerintah lebih baik dari sebelumnya.

“Siapapun yang nantinya terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota harus memahami pembangunan proyek strategis nasional dan infrastruktur yang sedang masif dilakukan di Jawa Timur,” kata Akhmad Sukardi saat menyampaikan sambutan di acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim Untuk Mewujudkan Pilkada Berintegritas 2018, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4).

Akhmad Sukardi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jatim ini menjelaskan, pembangunan yang sedang dilakukan antara lain di sektor transportasi darat yaitu pembangunan double track jalur kereta api, proyek Tol Trans Jawa yang ditargetkan pada akhir 2019 tersambung mulai Merak - Banyuwangi serta sektor transportasi udara berupa pengembangan bandara.

“Tentunya peran kepala daerah khususnya dalam pembebasan lahan sangat

menentukan pencapaian target tersebut agar tepat waktu. Dan muara dari pembangunan itu tidak lain untuk peningkatan konektivitas tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

Apalagi, sebut Akhmad Sukardi, menurut hasil riset Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 menunjukkan kalau Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/edb) paling tinggi dibanding dengan 33 provinsi lainnya. Riset tersebut menggunakan kategori daya tarik bagi investor (Attractiveness to investor), keramahan bisnis (business policies).

Hal lain yang perlu diketahui dan dicermati oleh paslon terpilih adalah saat ini Presiden RI meluncurkan Making Indonesia 4.0, dimana program tersebut merupakan program yang bertujuan untuk membangun industri manufaktur dengan berdaya saing global, yakni melalui revolusi industri.

Dimana seluruh daerah di Jawa Timur harus siap dalam mengantisipasi dan berperan dalam program tersebut.

Pada kesempatan itu, Akhmad Sukardi juga mengingatkan permasalahan yang krusial, yaitu berkaitan dengan fakta bahwa semakin besar kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula peluang dan godaan untuk memperkaya diri. “Disinilah itikad awal dari para calon kepala daerah harus benar-benar ditegakkan, yaitu menggunakan APBD untuk membangun daerah dan memanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat,” pesannya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, dirinya mengingatkan kembali agar para paslon tidak hanya berkomitmen melakukan kampanye damai, siap

menang dan siap kalah. Namun, mereka juga diharapkan mampu dan siap melaksanakan visi, misi sesuai janji kampanye yang telah disampaikan.

“Tahapan yang perlu mendapatkan perhatian bersama yaitu tahapan pasca pilkada.

Situasi masyarakat yang terkotak-kotak juga harus segera disatukan kembali,” pungkasnya.

Sebelum Paslon Terpilih.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK RI Irjen Pol. Basaria Panjaitan mengungkapkan bahwa setelah melalui analisa yang mendalam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kebijakan baru. Kebijakan tersebut dilakukan dengan bicara soal korupsi sejak sebelum pasangan calon kepala daerah terpilih. Dimana persoalan pencegahan awal dinilai lebih baik hasilnya.

“Hal tersebut dilakukan melihat saat ini banyak sekali paslon yang terjerat dalam ranah tindak korupsi. Tujuan utamanya yaitu mencegah masuknya paslon pada ranah tindak korupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Basaria Panjaitan menyampaikan, bahwa komitmen para paslon wajib disertakan sebuah integritas atau satu kesatuan antara kejujuran, perencanaan, sosialisasi program pada masyarakat dan harus ada implementasi.

Menurutnya sebuah kejujuran itu dinilai sangat perlu.

Salah satunya lewat penyerahan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Karena banyak sekali paslon yang tidak jujur menyerahkan LHKP, terutama bagi petahana. Hal tersebut sangat berpengaruh pada biaya pemilukada yang besar tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki. Sehingga untuk menutupi biaya besar tersebut dilakukan ijon proyek khususnya pada petahana, mahar

politik atau dinasti politik.

“Yang perlu diperhatikan partai politik yang pertama, rekruitmen kader harus benarbenar diperhitungkan, jangan sampai hanya sebagai alat untuk memperkaya diri saja. Kedua, kaderisasi harus dipersiapkan secara matang. Dengan harapan para kader sudah siap untuk menjadi pemimpin. Pematangan kader melalui pendidikan dan pelatihan tentang anggaran, perijinan dan lain-lain,” tandasnya.

“KPK juga berfungsi sebagai pendorong agar semua lembaga, aparat hukum terlepas dari jerat ranah hukum.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah parpol membuat kode etik, transparansi anggaran, penguatan penyelenggaraan penegakan hukum terpadu,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, SH pada kesempatan yang sama berharap agar para paslon dalam menandatangani fakta integritas yang sudah dilaksanakan harus bisa dilakukan dengan hati nurani dan tidak hanya segera menandatangani.

Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo berpesan agar para paslon harus memiliki impian, gagasan yang cemerlang. Mereka harus bisa menyusun konsep, kemudian menjabarkan dan mengimplementasikan dalam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada paslon terpilih, dirinya menitipkan agar mereka harus peduli terhadap pemberantasan radikalisme dan terorisme yang sedang marak.

“Ormas tidak dilarang di Indonesia, asal mereka mengakui adanya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” ungkapnya.

Selain itu juga dirinya mengingatkan akan bahaya narkoba yang sedang marak di Indonesia, dimana keberada-

Akhmad Sukardi saat menyampaikan sambutan di acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim.

annya saat ini semakin menggurita.

Dengan diadakannya Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim Mendagri berharap Pemilukada Serentak akan lebih bermartabat membangun masyarakat dan memperkuat otonomi daerah.

Tahapan Pemilukada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito dalam laporannya mengatakan bahwa Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Se Jatim merupakan lanjutan proses pemilukada.

Sebelumnya telah dilakukan pendaftaran paslon pada 8 – 10 Januari 2018. Tahap kedua yaitu penetapan paslon yang dilaksanakan pada 12 Pebruari 2018. Masa kampanye dilaksanakan mulai 15 Pebruari 2018 – 23 Juni 2018.

Untuk masa tenang akan dilakukan pada 24 – 26 Juni 2018. Sementara puncak pemungutan suara dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

Khusus untuk pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Jawa Timur diikuti dua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan di 18 kabupaten/kota di

Jatim dengan jumlah 54 paslon. Kedelapan belas kabupaten/kota tersebut terdiri dari Kabupaten Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Jombang, Magetan, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Madiun, Tulung Agung. Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto.

“Sampai saat ini tahapantahapan yang sudah dilalui berlangsung dengan damai dan tertib sesuai ketentuan dan komitmen bersama,” kata Eko Sasmito.

Pada kesempatan itu dilaksanakan juga deklarasi LHKPN yang dibacakan oleh masing-masing Ketua KPU Provinsi Jatim, Ketua KPU Kab/Kota peserta Pemilukada. Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Jatim nomor urut 1. Khofifah Indar Parawansa dan Emil E. Dardak memiliki harta kekayaan lebih besar dari pasangan nomor urut 2, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Harta kekayaan Kofifah Indar Parawansa sebesar Rp. 23.552.699.762 dan Emil E. Dardak sebesar Rp. 8.254.061.908. Sementara Saifullah Yusuf sebesar Rp. 17.598.885.769 dan Puti Guntur Soekarno sebesar Rp. 1.865.423.077. (hms)

Gubernur Dorong Investasi Pengusaha Georgia ke Jatim seperti pariwisata, perkebunan, dan logistik, di Hotel The Biltmore, Rustaveli 29 Avenue, Tiblisi, Georgia, Rabu (4/4).

“Beragam kemudian investasi tersebut, yakni pemberian jaminan terkait fasilitasi penyederhanaan perijinan, Pakde Karwo didampingi Bude Karwo dan ketersediaan tenaga Ketua DPRD Jatim beserta istri di terampil, fasilitasi KBRI New Delhi India. pengadaan tanah di GUBERNUR Jatim Dr. H. Soe- kawasan industri, dan ketersediaan karwo mendorong motivasi investasi listrik,” ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo menambahkan dan bisnis pengusaha Georgia ke Jatim. Banyak alasan kenapa hal pertimbangan lain dorongan intersebut perlu dilakukan, antara lain vestasi dan bisnis di Jatim tersebut sampai saat ini belum ada investasi adalah kondisi Jawa Timur yang Georgia di Jatim, beragam jaminan aman dan sekaligus sebagai baromkemudahan investasi di Jatim, serta eter nasional. Selain itu, saat ini juga upaya penyeimbangan neraca tersedia 10 kawasan industri, baik perdagangan dua pihak yang Jatim yang telah dan sedang dalam proses pengembangan, yang memselalu surplus selama ini.

Demikian disampaikan Gubernur permudah berbisnis di Jatim.

“Empat kawasan industri telah Jatim Pakde Karwo – sapaan akrabnya di depan pengusaha Georgia beroperasi, dimana pengusaha

langsung bisa melakukan konstruksi, seperti di kawasan industri Tuban dan Maspion,” ujarnya.

Dalam tahap konstruksi seluas 31.584 Ha, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus di Singosari Malang seluas 300 hektar, juga kawasan ekonomi khusus di Prigi Trenggalek, yang keduanya diperuntukkan pariwisata.

Sementara itu, komoditi ekspor Jatim ke Georgia diantaranya sabun herbal, dengan komoditi yang potensial untuk ditingkatkan antara lain kopi, teh, produk kayu, minyak sawit, dan krupuk udang. Sedangkan komoditi impor Jatim dari Georgia yaitu hasil penggilingan, peralatan listrik, dan perekat/enzym.

Ditambahkan, Jawa Timur saat ini juga mengembangkan diri sebagai smart government, diataranya mewujudkan tersedianya data berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di provinsi ini. Juga, pengembangan regulasi pengembangan loan agreement berbunga rendah 6-9% tahun, khususnya untuk usaha kecil dan menengah,

sebagai mitra pengusaha Georgia.

Hadir dalam pertemuan ini sebanyak 30 pengusaha Georgia dari berbagai bisnis line, seperti pariwisata, perkebunan, dan logistik. Sambutan hangat disampaikan oleh para pengusaha Georgia usai mengetahui potensi Jatim. Diantaranya, keinginan untuk melakukan kunjungan balik ke Jatim, serta ketertarikan terhadap berbagai komoditi perdagangan seperti teh dan kopi. Sebanyak 500 ton teh per triwulan telah dipesan oleh pengusaha Georgia. Demikian pula untuk komoditi kopi dan sabun herbal.

Georgia sendiri sebagai pintu masuk Eropa merupakan negara dengan GDP besar, yaitu 14,372 milyar pada tahun 2015 dan income percapita penduduknya sebesar US $9.891 pada tahun 2016.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan beberapa industri prioritas yang potensial di Jatim, seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kulit dan alas kaki,

karet dan plastik. Sekaligus perbaikan investasi yang bersinergi antara pembangunan berkelanjutan di Jatim melalui renewable dan energi terbarukan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan mendorong kemitraan, perbaikan kapasitas institusi dalam promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata, padat tenaga kerja, modal, dan transfer teknologi.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Georgia, Ukraina, dan Urmania, Yuddy Chrisnandi menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan business dan one on one meeting yang dilakukan Pemprov.

Jatim ini. “Kegiatan ini merupakan komitmen memperbaiki ekonomi daerah, dan mengenalkan Jatim sebagai partner bisnis di Georgia,” ujarnya.

Diharapkannya kedepan, kedua wilayah tersebut saling melengkapi.

Apalagi Prov. Jatim merupakan provinsi industri dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu lebih tinggi dari nasional, demikian pula sebaliknya. (hms)

Hal - 8 Edisi No.285 Tahun XVI ~Minggu III April 2018



LKPJ Gubernur Jatim Tahun 2017

Pansus Akan Bandingkan Target dan Realisasi Selama Satu Tahun Anggaran

H Mahdi.

PERLU diketahui bahwa Tahun 2018 ini merupakan Tahun Terakhir Gubernur Jawa Timur periode 20142019 menyampaikan LKPJ tahunan, dan pada tahun ini pula Gubernur Jawa Timur akan menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang direncanakan sekitar bulan Agustus 2018. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan bahwa 6 (enam) bulan sebelum berakhir Masa Jabatannya, Gubernur wajib menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Pendapat pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2017 itu disampaikan juru bicara Afwan Maksum, SE.QIA, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (6/4).

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka pengkajian Pansus dalam melakukan penilaian LKPJ menggunakan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yakni: Pertumbuhan PDRB, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan, Presentase

Penduduk Miskin, IPM, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan sosial dengan tidak mengesampingkan kesepakatan politik yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta DPRD Provinsi Jawa Timur.

Menurut Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2017 yang diketuai H Mahdi, SE.SH, untuk mengetahui gambaran tentang kinerja program/kegiatan secara teknis akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja program/kegiatan dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran. Sementara untuk pelaksanaan Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur laporannya hanya bersifat informatif mengenai kebijakan, program, kegiatan dan penggunaan dananya.

Selanjutnya terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditinjau melalui

pendekatan akuntabilitas kinerja, bahwa keberhasilan dapat diukur melalui hasil (input), keluaran (output), dampak (impact) serta manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Oleh karenanya keberhasilannya tidak dimaknai dengan hanya mengukur dari sisi efektifitasnya, melainkan juga efisiensi dan kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat serta dampak yang dihasilkan, dan jika perlu dibandingkan dengan kenaikan yang dicapai oleh daerah lain.

Mengawali pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini, pada Tanggal 5 April 2018 Pansus telah melaksanakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, guna memperoleh penjelasan terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sesuai visi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yakni “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”.

Di samping itu juga terkait dengan misi Gubernur yakni “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”, yang diimplementasikan ke dalam 5 misi yaitu: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan; Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi.

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang; Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Termasuk di dalamnya juga terkait dengan pelaksanaan Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Dari hasil pembahasan Pansus dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pertama, terhadap kebijakan dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Pansus berharap agar dalam konstruksi anggaran atau system penganggaran yang berbasis pro poor perlu ditingkatkan.

Maka dalam pendistribusian anggaran juga harus dipadukan antara politik anggaran dengan anggaran berbasis Parsial.

Kedua, dari 11 (sebelas) Indeks Kinerja Utama (IKU), ada 3 (tiga) IKU yang menjadi sorotan Pansus yakni: Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Prensentase Penduduk Miskin.

Ketiga, masalah Pertanian dan Pertambangan menjadi perhatian khusus bagi Pansus, karena belum ada langkah-langkah strategis dalam penangannya, mulai pengawasan, pendapatan maupun sinkronisasi dengan Kab/Kota termasuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan pembangunan JLS. Keempat, langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani Indeks Pembangunan Manusia, belum menyentuh semua wilayah. Di daerah-daerah tertentu seperti di daerah Madura utara, Situbondo dan sekitarnya maupun daerah Jawa Timur wilayah selatan, Indeks Pembangunan Manusia masih sangat rendah. Hal ini akan berdampak pada tingkat pe-

ngangguran terbuka maupun angka kemiskinan semakin meningkat.

Kelima, selain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD yang operasionalnya menggunakan anggaran APBD seharusnya juga bertanggungjawab mensukseskan Visi Misi Gubernur. Untuk itu Pansus akan mencermati kinerja masing-masing OPD maupun BUMD kaitannya dengan 5 Misi Gubernur Jawa Timur, sejauh mana mereka melaksanakan Misi Gubernur tersebut.

Keenam, kebiasaan lama yang mencerminkan bahwa proses merealisasikan anggaran pada triwulan pertama maupun triwulan kedua sangat lamban sekali bahkan pada triwulan pertama nyaris tidak pernah ada proses realisasi anggaran. Meandseet seperti ini harus kita rubah dari sekarang, karena ini akan mengakibatkan SILPA yang terlalu tinggi.

Ketujuh, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada Tahun 2017 hanya direncanakan atau ditargetkan sebesar 7 miliar 625 juta rupiah, akan tetapi terdapat realisasi yang sangat fantastis yakni mencapai 768,94% atau sebesar 58 miliar 631 juta rupiah lebih.

Hal ini cukup mendapat perhatian Pansus, apakah capaian ini memang karena meningkatkan langkah-langkah dalam upaya peningkatan PAD? Ataukah memang perencanannya yang kurang serius? Atau mungkin ada hal-hal yang lain.

Secara konkrit untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan, Pansus akan melakukan beberapa hal. Diantaranya, membandingkan antara target pendapatan dengan realisasi pendapatan; Membandingkan antara target belanja dengan realisasi belanja.

Selain itu, membandingkan antara target pembiayaan dengan realisasi pembiayaan. Juga menelaah korelasi antara belanja daerah dengan kinerja pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam rangka untuk mengkaji dan mencermati LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2017, Pansus akan mengagendakan pembahasan dengan Perangkat Daerah teknis dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu, Pansus meminta kepada Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk wajib hadir secara langsung dalam rapat kerja Pansus dengan Perangkat Daerah terkait dengan menyiapkan data sebagaimana format dan jadwal yang akan disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat Daerah terkait mampu memberikan penjelasan, pemahaman dan argumentasi sesuai program yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. (yd)

Pemicu Kasus Intoleransi Akibat Kebijakan Tak Netral BERBAGAI kajian menyebutkan bahwa kehidupan toleransi dan keberagaman di Jawa Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan. Pertama, kerentanan kebijakan dalam mengelola konteks keberagaman di Jawa Timur. Dari beberapa kasus intoleransi yang terjadi pemicunya adalah hadirnya sebuah kebijakan yang tidak menunjukkan sikap netral dan imparsial kepada kelompok tertentu.

Demikian nota penjelasan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan juru bicaranya Drs Suparta, MM. MSc, dalam rapat paripurna, Jumat (6/4).

Kedua, ketiadaan regulasi yang mengatur tentang toleransi dan hidup bersama.

Kondisi ini menyebabkan kegamangan aparatur pemerintah (instansi pemerintah, aparat hukum, dan aparat

keamanan) untuk berinisiasi dan berinovasi dalam mengelola toleransi dan keberagaman serta menguatkan kerjasama lintas sektoral.

Ketiga, tindakan pembiaran yang dilakukan aparat pemerintah terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Keempat, masih kurang nya kesadaran individu dan masyarakat akan keberagaman. Pengutamaan kesamaan identitas in-group seringkali meniadakan identitas out-group lainnya.

Kelima, ketiadaan regulasi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat toleransi dan menjaga keberagaman.

Keenam, kurang maksimalnya kerja-kerja forum dialog lintas agama dan dialog kebangsaan karena berbagai hambatan. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan toleransi di kalangan umat

beragama dilakukan melalui dialog lintas agama, budaya, suku bangsa dan pemuka masyarakat adat.

Ketujuh, pendidikan agama, moral, dan budi pekerti pada institusi pendidikan formal dan non-formal yang belum bersentuhan dengan kehidupan pranata sosial dan budaya (kearifan lokal).

Menurut Komisi A yang diketuai Dr H Freddy Poernomo, SH.MH, dalam konteks HAM, hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama merupakan kebebasan internal (forum internum), yang dapat diartikan sebagai kebebasan atau hak yang tidak boleh diintervensi, dipaksa, dipengaruhi dengan cara-cara manipulatif oleh negara atau pihak manapun.

Paparan singkat di atas kiranya dapat menyadarkan kita bahwa kehadiran peraturan daerah yang dapat

mencegah terjadinya konflik sosial melalui penguatan toleransi dan keberagaman adalah ikhtiar penting dan mendesak. Meski demikian, mengingat rancangan peraturan daerah ini terbilang baru (belum ada regulasi serupa di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia) maka prinsip kehati-hatian, deliberatif, dan akomodatif harus dikedepankan.

Sehubungan dengan itu, dalam perumusan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini telah diselenggarakan 7 (tujuh) serial Focus Group Discussion (FGD) di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Pamekasan untuk menjangkau aspirasi dan pemikiran dari daerah-daerah di Jawa Timur.

Melalui Organisasi Pe-

rangkat Daerah Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai leading agen cy upaya-upaya soft approach mem Freddy Poernomo. perkuat toleransi dan keberagaman akan terumuskan dalam Jawa Timur ini pada intinya peraturan daerah nantinya. adalah merupakan peraturan Peraturan Daerah ini juga pelaksana dari peraturandiharapkan dapat menjadi peraturan di atasnya dalam pedoman bagi Pemerintah upaya mencegah konflik Provinsi Jawa Timur dalam berbasis SARA di daerah. Pemenjalankan kewenangan- ngaturannya terutama akan nya sebagaimana diatur da- memberikan legitimasi pada lam Undang-Undang Nomor Pemerintah Provinsi Jawa 7 tahun 2012 tentang Pe- Timur untuk dapat menananganan Konflik Sosial, ngani konflik sosial yang Undang-Undang Nomor 23 belum dan/atau sudah tertahun 2014 tentang Peme- jadi, sehingga masyarakat rintahan Daerah, serta per- yang terlibat dalam konflik aturan lain yang menjadi ataupun yang terkena imbasnya dapat melakukan pedomannya.

Pengaturan tentang to- aktivitasnya kembali seperti leransi dan keberagaman di semula. (yd)

Jatim III

Hal - 9

LSM Gadjah Mada Optimis Sanksi Berat  Terhadap KPU dan Panwaslu Sampang, Jatim Pos. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia akan menggelar sidang putusan, terhadap laporan pengaduan LSM Gadjah Mada. Laporan itu menyangkut banyaknya dugaan penyimpangan oleh Komisi Pemilihyan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang.

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Gadjah Mada Sampang, Fathor Rahman, S.Sos pada sejumlah awak media, Minggu (15/4). Menurutnya, pihaknya telah menerima surat panggilan sidang dari DKPP-RI dengan agenda pembacaan Sidang putusan perkara nomor 35/DKPPPKE-VII/2018.

Disampaikan Sekretaris LSM Gadjah Mada Syaiful

Romadhon, pihaknya memilih tempat sidang di Bawaslu Jatim, dengan alasan financial dan efektifitas waktu.

“Saya yakin keputusan DKPPRI tidak akan mengecewakan dan pasti sesuai aturan yang ada. Sehingga, apabila melihat sejumlah temuan pelanggaran, saya yakin KPU dan Panwas Kabupaten Sampang Insyaallah akan menerima sangsi cukup berat,” ujar Syaiful.

Ada tiga harapan opsi sanksi dari LSM Gadjah Mada, yakni: 1. Seluruh terlapor 4 komisioner KPU dan 3 komisiones Panwas Sampang tidak bisa menjadi komisioner penyelenggara dan pengawas pemilu; 2. Masing-masing ketua KPU dan Panwas akan diberhentikan dan di cabut hak & kewajibannya sebagai penyelenggara dan penga-

was Pemilu; 3. Bisa jadi diberhentikan semua 7 terlapor “4 komisioner KPU dan 3 komisioner Panwas” Kabupaten Sampang.

Namun, apapun hasilnya LSM Gadjah Mada akan menerima keputusan Majelis hakim dari DKPP-RI, setidaknya ini pembelajaran berdemokrasi yang baik untuk masyarakat Sampang.

Sementara Komisioner KPU Divisi Hukum, Samsul Arifin juga mengaku sudah menerima surat dari DKPP. Berdasarkan sidang pertama agenda pembuktian dan penyampaian keterangan saksi, dan berkeyakinan laporan itu akan ditolak seluruhnya dan sidang putusan nanti akan mereka menangkan.

Kasus ini muncul atas aduan LSM Gadjah Mada Sampang. Teradu adalah KPUD

Sampang, dimana diduga meloloskan anggota PPS tanpa wawancara. Selain KPUD, Panwaslu Kabupaten juga dilaporkan karena membiarkan praktik dugaan kongkalikong ini terjadi.

Agenda sidang perdana itu, adalah penyampaian lisan pengadu atau pelapor, dari ketua LSM Gadjah Mada Sampang Fathor Rahman, S. Sos dan keterangan sanggahan terlapor dari 4 komisioner KPU dan 3 anggota Panwaslu Kabupaten Sampang, beserta keterangan sejumlah saksi dari pelapor dan terlapor.

Bahkan, dalam persiapan sidang putusan, LSM Gadjah Mada mengaku telah mempersiapkan materi kesimpulan sidang pertama, dimana masing-masing KPU dan Panwas ditemukan sama 5 pelanggaran. (tur)

62 Desa Yang Sudah Mencairkan DD-ADD Tahap Pertama

Yogie Kripsian Syah, Kabid Bina Pemdes DPMD Kabupaten Situbondo.

Situbondo, Jatim Pos. Belum separuh dari 132 desa yang sudah mencairkan Dana Desa dan Anggaran

Dana Desa (DD-ADD) tahap pertama, hingga Selasa (10/ 04), baru tercatat 62 desa yang menerima keuangan desa tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Drs. H. Suradji, M.M saat dikonfirmasi Jatim Pos, melalui Kabid Bina Pemdes. Yogie Kripsian Syah, mengatakan, untuk desa yang lain, masih belum bisa menerima pencairan DD-ADD sebab, persyaratan untuk mencairkan belum diserahkan.

“Ada yang masih proses

pengajuan,” terangnya. Kata dia, ada beberapa persyaratan pencairan. Jika syaratsyarat tersebut sudah selesai, maka bisa langsung dicairkan DD-ADD tersebut.

“Sebaliknya, jika belum dirampungkan, keuangannya tidak bisa diambil,” kata Yogie.

Dia menerangkan, diantara persyaratan pencairan adalah, menyelesaikan SPJ tahun sebelumnya dan desa sudah menetapkan APBDES. Untuk SPJ, semua desa sudah selesai. Hanya saja, banyak desa belum menetapkan APBDES.

kata Yogie, untuk desa yang sudah menetapkan APBDES, tidak bisa langsung dicairkan DD-ADD. Pasalnya, desa harus memasukkan posting APBDES ke dalam aplikasi sistem keuangan.

Keterangan yang dihimpun Jatim Pos. Tahun ini, ada perubahan sistem pencairan DD. Pencairannya tiga tahap.

Yaitu 20 persen untuk tahap pertama, dan masing-masing 40 persen untuk pencairan tahap kedua dan ketiga. Sedangkan ADD tetap dua tahap, dengan nominal 50 persen setiap kali pencairan. (ad)

Desa Manisharjo Terapkan Dana Desa DD dan ADD

Ngawi, Jatim Pos. Pesatnya pembangunan bukan hanya di kota saja akan tetapi disetiap pelosok desa dalam membangun daerah di era sekarang ini sangat di

prioritaskan terutama infrastruktur.

Semua itu bisa berjalan karena ada kepedulian pemerintah terhadap kemajuan desa di seluruh wilayah bumi nusantara dengan mencanangkan anggaran dana desa DD/ADD ke setiap daerah pedesaan di seluruh Indonesia dimana dana tersebut bersumber dari anggaran APBN dan APBD

telah terlaksana.

Ketika ditemui Jatim Pos di lokasi proyek Muji memaparkan, dalam mengemban amanah dari masyarakat dalam kinerja selalu diterapkan kedisiplinan dan penuh rasa tanggung jawab agar bisa mengayomi dan menjalin hubungan baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat.

Adapun menurut Muji, selaku Kepala Desa Manisharjo di awal tahun 2018 ini telah melaksanakan pengerjaan sarana dan prasarana secara merata. “Alhamdulilah manfaatnya sudah dirasakan oleh

SDN Tanjungasri Banyak Raih Prestasi Ngawi, Jatim Pos. Sekolah yang terletak di Kecamatan Jogorogo ini sudah banyak sekali mendapatkan prestasi di bidang banyak bidang pendidikan, antara lain prestasi yang diraih Juara IBB tingkat inklusi, Mipa dan masih banyak lagi prestasi yang diraih.

Kepala Sekolah Suwito SPd mengatakan, jika selama ini berbagai upaya dalam meningkatkan potensi siswa dibidang akademik dan non akademik terus digencarkannya dengan ditunjang berbagai fasilitas alat yang diadakan untuk berolahraga.

“Saya terus berusaha untuk memfasilitasi siswa-siswa di sini, biar apapun prestasi mereka itu bisa dikembangkan dan dipupuk,” kata Suwito, Jumat lalu.

Apalagi, kata Dia, untuk di tahun ini kembali berhasil dibuktikannya dengan meraih prestasi juara di tingkat kecamatan di bidang olahraga ataupun seni. Hal itu diharapkan, misi untuk melahirkan banyaknya generasi atlet muda bertalenta terus bermunculan.

“Kita coba maksimalkan dan cari tahu apa hobi mereka, karena kan setiap anak beda-beda kegemerannya, tapi dengan metode pembagian waktu semua siswa yang beragam hobi itu bisa tersalurkan secara efektif,” tandasnya. (adv/ren)

masyarakat, di antara pembangunan gorong-gorong Volume 150 m x 1m, pavingisasi dusun bombongan RT 5, 4, 3 RW 05 volume 700m x 3,5 x 0,6 dan Pavingisasi Dusun Ba’an Volume 250m x 3,5m x 0,6m dusun yang mendapatkan, program pekerjaan yg telah direalisasikan Tahap 1 ini. Harapan kades untuk 2018 ingin desa dan masyarakat warga maju dan sejahtera dan pelayanan terhandal warga lebih ditingkatkan,” imbuhnya. (adv/ren)

Lurah Ardirejo Ditahan di Rutan 20 Hari Situbondo, Jatim Pos. Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Zainal Imran saat ini mendekam di rumah tahanan (Rutan) Situbondo. Tersangka kasus dugaan Pungutan Liar (pungli) pada pengurusan akta jual beli tanah itu ditahan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Situbondo pada Selasa Sore (11/04/2018).

Kasi Pidsus Kejari Situbondo, Reza Aditiya,SH,.MH saat dikonfirmasi Jatim Pos bersama Memo X mengatakan, Zainal Imran akan ditahan selama 20 hari.

Setelah masa tahanannya, kejaksaan akan melakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. “Sebelum tanggal 20, kita tergetkan sudah dilimpahkan,” ujarnya.

Lurah Ardirejo, Zainal Imran terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Situbondo pada Maret 2017 lalu. Pada operasi saat itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga hasil pungli pengurusan akta jual beli tanah di Kelurahan Ardirejo.

Diantaranya, amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10 juta. Setelah itu, Zainal Imran digiring ke Polres Situbondo. Selain Zainal Imran, petugas juga mengamankan tiga perangkat kelurahan lainnya. Dari hasil pemeriksaan penyidik waktu itu, Lurah Ardirejo ditetapkan sebagai tersangka. (As’ad)

Kades Sidomulyo Maksimalkan ADD dan DD Tahun 2018

Ngawi, Jatim Pos. Pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 mulai merealisasikan sejumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya, Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe merealisasikan pembukaan badan jalan untuk jalan usaha tani, TPT sepanjang.

Pembangunan Tahap 1 antara lain yang sudah realisasi adalah Rabat dan TPT Dusun tritis RT 04 RW 03 dan Rabat Jalan Dusun Tritis RT 05 RW03 Desa Sidomulyo Ngrambe, Pengerjaan Sudah berjalan 10 Hari kerja.

Titik nol pekerjaan sudah dilakukan yang dihadiri se-

jumlah pihak terkait, diantaranya pihak kecamatan, PMD, Babinkantimbas, Consultan Pengawai dan lainnya. ”Tahap pertama realisasi pembangunan ADD dan DD ini kita lakukan, dalam rangka pembangunan desa. Dengan harapan, masyarakat desa bisa merasakan adanya peningkatan pembangunan,” ujar Kades Sutrisno.

Menurut Sutrisno, pembangunan jalan usaha tani misalnya untuk memudahkan akses para petani untuk membawa komoditi hasil pertanian. Mengingat, selama ini akses yang dilalui masih seadanya. Pihaknya berharap, ke depan usulan masyarakat dalam rangka pembangunan desa bisa terakomodir. (adv/ren)

Kasek dan Guru SDN Girimulyo 1 Kuatkan Karakter Siswa Ngawi, Jatim Pos. Sistem pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) Negeri Girimulyo patut diacungi jempol. Pasalnya, sekolah yang berlokasi di Kecamatan Jogorogo ini memberikan pendidikan kepada muridnya untuk memiliki jiwa berkarakter dan berprestasi.

Terbukti, sekolahan yang menerima pendaftaran sejak tahun lama ini memiliki segudang prestasi. Paling menonjol, prestasi yang diukir siswasiswi di sini adalah ajang kejuaraan lomba tingkat kabupaten maupun kecamtan.

Menurut Kepala Sekolah SDN Girimulyo 1 diakuinya juga, siswa-siswi yang kelas enam yang telah lulus kemarin mengikuti ujian juga hasilnya sangat membanggakan. Sehingga sekolah yang dipimpinya sekarang ini memiliki akreditasi bagus.

“Ya, ini saya ikutkan yang kategori Sekolah Berprestasi Seni dan Budaya. Siswa-siswa di sini kan juga selalu diajarkan tembang lagu dolanan sama kenal wayang, termasuk geguritan.

Ini supaya kesenian kita tidak tergerus dengan budaya asing, kesenian dan kebudayaan kita tetap terlestarikan,” katanya.

Para tenaga pendidik di sekolah ini juga mengajarkan para siswanya memiliki jiwa yang berkarakter. Menurutnya, siswa yang berprestasi tidak terlepas dari kepribadian yang sehat dan beriman. Salah satu yang diterapkan adalah mengajak para siswa untuk selalu sholat berjamaah di sekolahan. (adv/ren)

Jatim IV

Hal - 10

 Dinas PU dan PR Kabupaten Blitar

Benahi Sarana Infrastruktur Jalan Blitar, Jatim Pos. Dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang merata serta berkembangnya perekonomian sekarang ini, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berupaya untuk tetap menjadi yang terbaik dalam mewujudkan sarana & prasarana daerah yang memadai dan bermutu, salah satu contoh perbaikan infrastruktur khususnya jalan yang dapat berakibat berbahaya bagi pengendara kendaraan, terutama jalan protokol yang sepintas tidak bergelombang (mulus) akan tetapi berlubang,wilayah yang sekarang ini dikerjakan yaitu di Tegal Asri menuju arah TPA Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Melalui Dinas PU dan Tata Ruang di wilayah Kabupaten

Blitar tahun 2018 ini telah mempersiapkan aspak kulmik dalam bahasanya, guna untuk menambal maupun menutup lubang yang jelas selain mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di seluruh Kabupaten Blitar tersebut juga menanggulangi apabila terjadi musibah alam.

Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Berat Dinas PU dan Penataan Ruang yang tugasnya membantu pelaksanaan infrastruktur di seluruh Kab. Blitar dengan selain kelengkapan alat berat yang dibutuhkan seperti Exavator dua (2) Unit, Buldozer satu (1) Unit, Greider satu (1) Unit Back loud (Begho Lounder) dan berbagai alat lainnya.

Tersebut, iya juga diberi tugas oleh pimpinan membantu untuk menanggulangi

bencana alam sewaktu-waktu dibutuhkan dengan peralatan yang ada, dalam batasan wilayah kecil tanggap darurat jembatan seperti goronggorong plat bentangnya bekisar satu meter dengan panjang lintasan jalan, memang pekerjaan sekup kecil tapi darurat emergenzy harus segera ditangani. Kemudian alat-alat tersebut juga disewakan kepada pihak swasta juga masyarakat untuk mengoptimalkan perolehan PAD di Kabupaten Blitar.

Ditambahnya selaku Kepala Seksi siap 24 jam untuk membantu dan dibutuhkan sewaktu-waktu penanggulangan akibat bencana alam termasuk bersifat membutuhkan alat berat sekalipun maupun kegiatan seperti tanggap darurat lainnya contoh jembatan yang ambrol atau putus.

Mengawali Tahun ini memang kita sudah mengerjakan sekitar 20 sampai 30 ruas, jadi jalan itu sudah Alhamdulillah bebas dari lubang tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada hujan lebat itu walaupun 3 Hari sudah lubang jadi kita kerjanya harus siap eksis-lah.

Harapannya ke depan Bapak Suwandi ST bisa tetap ada kebersamaan antara instansi terkait supaya penyampaian laporan yang ada dapat segera cepat tertangani dengan lancar, kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Contoh secara kebetulan saat melintasi jalan berlubang atau rusak dapat mengadu dan menyampaikannya secara langsung kekantor Dinas PU dan Penataan Ruang. (san*)

Paripurna DPRD Tulungagung Tetapkan Enam Perda Baru Tulungagung, Jatim Pos. Sejumlah Delapan fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui penetapan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan perda yang pembahasanya dilakukan pada masa sidang I tahun sidang IV tersebut diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung dan berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin lalu. Selain menetapkan enam

perda dalam rapat paripurna ini juga disampaikan raperda yang akan dibahas pada masa sidang II tahun sidang IV (Januari-April 2018).

Terhitung ada enam perda yang baru ditetapkan masing-masing yaitu Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Perda tentang Pelayanan Publik, Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28

Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perda tentang Nama Jalan dan Perda tentang Pengelolaan Retribusi Limbah Cair.

Nampak hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Suriyono SE MSi ini, selain para pimpinan dan anggota dewan Tulung-

agung, juga dari Pemkab Tulungagung. Di antaranya Pjs Bupati Tulungagung, Dr Jarianto MSi serta Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Dalam sambutannya, Jarianto berharap enam raperda yang telah ditetapkan menjadi perda tidak hanya menjadi bacaan diatas kertas dan ompong. “Kita harus konsisten menindaklanjuti bersama dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Apalagi semua perda itu adalah perda pelayanan,” jelasnyanya. (san*)

Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2017 Kabupaten Blitar Blitar, Jatim Pos. Tepatnya pada hari Senin lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar telah menggelar Sidang Paripurna pada tahun 2018 dengan Rancangan bahasan; 1. Penyampaian penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati tahun 2017.

Pada rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh Dewan Perwailan Rakyat yang terdiri dari 6 Fraksi, Bupati Blitar,

Blitar, Danyon 511/DY, Kepala Kodim 0808 Blitar, Kapolres Blitar, Kapolresta Blitar Kota, Kepala Kejaksaan Blitar, Kepala Pengadilan Negeri Blitar, Forpinda kabupaten Blitar, Staf Ahli Bupati Blitar, Sekretaris Daearah Kabupaten Blitar, dan Kepala OPD Kab Blitar dan Istansi Sektorat Kabupaten Blitar , dan seluruh perwakilan Camat dan Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di Kabupa-

ten Blitar, wartawan di Blitar.

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Suwito Saren, Wakil Ketua I .Maskur.SPd, Wakil Ketua II.Ir. H. M.Heri Romadhon . MM, Wakil III Sugianto S.sos, dan juga Bupati Blitar Drs. H. Rijanto.MM. Sebagai pemimpin sidang paripurna. Ketua Sidang dalam sambutannya menyampaikan setelah mengamati daftar hadir dari Jumlah Dewan Perwakilan Rakyat yang

terdiri dari 50 anggota.

Dalam penyampian Bupati blitar Drs.H. Rijanto.MM, mengatakan, mekanisme dan substansi LKPJ Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, merupakan upaya memenuhi azas transparasi dan sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh semua unsur penyelenggaraan pemerintahan. (san*)

Exxon Mobil Bangun TK Tunas Rimba Seperti gedung sekolah taman kanakkanak Tunas Rimba di Kecamatan Plumpang, yang sekarang telah berdiri gedung baru bantuan dari Exxon Mobil Ketua Yayasan Taruna Rimba Cepu Limited. Peresmian Perhutani KPH Tuban, Ny. Yuli Rusmawati, melakukan pemotongan penggunaan gedung pita disaksikan Ketua Yayasan baru Taman KanakTunas Rimba dan salah satu tamu kanak itu dilakukan, undangan pemberi CSR dari EMCL. Rabu (28/3).

“Acara hari ini merupakan Tuban, Jatim Pos. Perusahaan Exxon Mobil perwujudan komitmen kami atau Exxon Mobil (NYSE: terkait peningkatan kualitas XOM), melalui anak perusaha- pendidikan di wilayah operasi annya, EMCL yang berada di kami di Kabupaten Tuban.

Indonesia menjalankan pro- Kami lebih menitikberatkan gram kemasyarakatan di tiga pada nilai manfaat yang sesuai pilar yaitu pendidikan, kese- kebutuhan masyarakat dibanhatan dan pengembangan dingkan nilai besaran anggaran ekonomi. Salah satu tujuan yang setiap tahunnya di kaji kegiatan CSR nya adalah mem- dan setujui oleh SKK Migas,” papar Rexy Mawardijaya. bantu masyarakat.

Ketua Yayasan Taruna Rimba Perhutani KPH Tuban, Ny. Yuli Rusmawati, menyampaikan sangat berterima kasih kepada EMCL dan Semen Gresik, Karyawan karyawati Perhutani KPH Tuban dan Ali Musyafa pewiraswasta yang telah berhasil membangun gedung baru dan fasilitas baru di TK ini dan lainnya serta kerelaan karyawan Perhutani KPH Tuban yang turut mendukung kesuksessan penambahan TK ini.

“Sampai saat ini saya senang dan bersyukur dengan semua itu,” katanya saat diwawancarai di gedung sekolahan Taman Kanak-kanak Yayasan Tunas Rimba Perhutani KPH Tuban, Kecamatan Plumpang, yang baru saja diresmikan Rabu siang, (28/

03).

Yang paling berkesan ketika ingin mewujudkan dan mendedikasikan perhatiannya kepada anak-anak usia dini dengan mencurahkan kasih sayang yang diwujudkan berupa suport membuatkan ruangan baru, gedung baru dan fasilitas lainnya yang layak dengan bersinergi dengan mitra dari kantor BUMN ini seperti Program CSR baik itu dari Exxon Mobil Cepu Limited, PT Semen Gresik dan lainnya.

Lebih-lebih dia berhasil menyumbangkan inpirasinya ke sekolah TK yang di swakelola Perum Perhutani ini menjadi wujud bentuk nyata melalui perhatian khususnya dengan kasih sayang melalui hati nurani seorang ibu yang tinggi untuk memberikan

Kemeriahan Lomba Desa Kriteria 5 Besar Kabupaten Blitar Blitar, Jatim Pos. Kegiatan Lomba yang telah dilaksanakan di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari tingkat Kabupaten Blitar melaui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sangat meriah. Pada tanggal 5 April 2018 lalu disambut antusias oleh warga masyarakat. Yang mana ketika itu diadakan penilaian dari tim kabupaten untuk memperebutkan juara 1 tingkat Kabupaten Blitar.

Adapan kriteria yang dilombakan pada tingkat Kabupaten ini adalah juara 1 tingkat kecamatan, untuk mengikuti lomba lagi di tingkat kabupaten, dan juaranya nanti mewakili Kabupaten Blitar ke tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

Sangat patut dibanggakan, atas prestasi yang sudah diraih oleh Desa Sukosewu, dalam hal ini kepala Desa Sukosewu saat menyampaikan sambutannya, mengatakan selamat datang kepada tim penilai lomba, Camat Gandusari, Muspika, LPMD, Kapolsek, Koramil, Ketua RT/ RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, Lembaga-Linmas, anggota DPRD Kab. Blitar, dan lain-lain.

Bahwa segala sesuatunya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Desa Sukosewu ini berjumlah 12 ribu lebih, sangat luar biasa atas kekompakan dari masyarakat.

Semoga berikutnya impian kami bisa terkabul, dan masyarakat sangat antusias menyambut tim penilai lomba desa.

Suatu kebanggaan kami dengan adanya bank sampah tepatnya di RW 6, jadi bisa difungsikan sebagai penerangan jalan mandiri. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Blitar untuk tetap mendorong semangat bagi masyarakat,” ucapnya.

Kesempatan yang sama Kepala Dinas PMD Kabupaten Blitar, diwakili oleh Dwi Novianto selaku Kabid Pemerintahan Desa pada kesempatan itu memaparkan, pertama kami ucapkan terimakasih kepada tamu undangan yang hadir dan sambutan dari Kepala Desa Sukosewu yang sangat luar biasa, yang mengharuskan kita berolah raga dengan berjalan kaki mulai dari perempatan. Selanjutnya, seperti apa yang disampaikan di depan, bahwa kegiatan lomba. (san*)

Bantuan Korban Puting Beliung di Kecamatan Nglegok Blitar Blitar, Jatim Pos. Pemerintahan Kabupaten Blitar telah memberikan kepedulian dan langsung meninjau langsung serta memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Blitar yang berada di wilayah Kecamatan Nglegok yang baru saja dilanda bencana angin puting beliung pada 31 Maret lalu, yang meluluh lantakan 6 desa dan 1 kelurahan di sebagian wilayah Kabupaten Blitar tepatnya sebelah utara.

Adanya kejadian ini warga masyarakat di wilayah tersebut menjadi trauma tidak hanya itu, ada satu korban jiwa yang meninggal dikarenakan tertimpa bangunan. Adapun korban yang meninggal dunia diketahui identitasnya berkenyamanan murid-murid sekolah ini.

“Sampai saat ini saya senang dan bersyukur dengan semua itu. Saya berharap nanti di masa akan datang aka nada upaya berhati luhur membantu sekolahan tetap berdiri kokoh menjadi sekolah berakreditasi A dan selalu diperhatikan pemerintah,” katanya saat diwawancarai jatimpos.codi sekolahan Taman Kanak-kanak Yayasan Tunas Rimba Perhutani KPH Tuban, Kecamatan Plumpang, Selasa (03/04/2018).

“Maka dibutuhkan kepercayaan dan saling mendukung yang ekstra,” ujarnya kepada media ini. (met/adv)

nama Kamsini (55), warga RT 02 RW 07, Dusun Bulu, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

Atas kepedulian inilah Bupati Blitar Drs H Rijanto MM meninjau lokasi bencana dan memberikan bantuan secara langsung paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang terdampak bencana angin puting beliung yang diberikan di kantor Kecamatan Nglegok.

Bantuan tersebut berikan untuk membantu korban bencana alam dan merupakan sebagian bentuk perhatian kami kepada seluruh korban bencana angin puting beliung, semua ikut berbela sungkawa atas apa yang telah terjadi bagi warga masyarakat di Kec Nglegok Kab Blitar ini jadi imbas dari angin puting beliung.

Camat Nglegok Agus Zaenal Arifin S STP, menyampaikan akibat hujan deras disertai angin puting beliung ada 6 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mengalami kerusakan cukup parah yang terjadi pada hari Sabtu lalu bahkan aliran listrik di Kecamatan Nglegok langsung padam selama hampir sepekan, di mana sebanyak delapan tiang listrik mengalami kerusakan dan 5 di antaranya ambruk menimpa rumah warga dan satu korban jiwa dilaporkan meninggal dunia. (san*/hms)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Kehilangan Air ...

Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Erwin Tjahyuadi, Rabu (11/4) di kantornya. “Kami prihatin. Apalagi kerugian PDAM itu mencapai ratusan miliar,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi B akan memanggil direksi PDAM Surya Sembada untuk rapat dengar pendapat terkait bocornya air di kawasan industri Rungkut (PT SIER) dan Margomulyo yang diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 300 miliar.

Menurut dia, manajemen PDAM perlu melakukan terobosan agar pencurian tersebut bisa diminimalisir. Selain itu, lanjut dia, pihak PDAM harus tegas memberikan sanksi administrasi kepada siapa saja yang melakukan pencurian air.

Sanksi tersebut, lanjut dia, bisa berupa pemutusan meteran air selamanya atau memberikan denda kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.

Sesalkan ...

Plt Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin (berkopiah) hadir ditengah-tengah peserta Musda XII KNPI Jatim yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek.

Plt Bupati Trenggalek Buka Musda XII KNPI Jatim Trenggalek, Jatim Pos Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XII tahun 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Pembukaan digelar di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Selasa (10/4/ 2018).

Hadir dalam acara pembukaan tersebut Plt Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin beserta jajaran Forkopimda, Perwakilan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Kabid Pemerintahan Bakorwil Madiun, Ketua DPP KNPI dan anggota Musda XII KNPI. Dalam sambutannya, Plt Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Musda XII KNPI di Kabupaten Trenggalek.

“Terima kasih atas

kepercayaannya memilih Kabupaten Trenggalek untuk menjadi tuan rumah digelarnya Musda ke 12 ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Nur Arifin juga mengajak kepada seluruh peserta Musda untuk benarbenar membawa pesan tidak hanya sekedar seperti reuni setelah tiga tahun tanpa adanya kegiatan di KNPI. “Keluar dari sini sebenarnya kita punya tanggung jawab moral, bahwa kita mengemban amanat masa depan yaitu membangun peradaban di masa depan dan itu tidak mudah jika dilakukan sendiri jadi bersama teman-teman KNPI ini saya yakin akan mudah untuk meraih kemajuan di masa datang,” tegas Nur Arifin.

Sementara itu Ketua DPP KNPI, M. Rifa’i Darus, berharap digelarnya musda

Water Sport ... tuk sementara, sejumlah fasilitas tersebut dititipkan Bungatan dulu untuk keamanan,” katanya.

Imam Hidayat menambahkan, wahana baru tersebut akan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Dia yakin, dengan Water Sport

tersebut, pengunjung Pasput akan melonjak drastis.

Sehingga, Situbondo akan benar-benar menjadi tujuan wisata pada tahun 2019 nanti.

Bahkan, sebagai uji coba wahana permainan tersebut, Bupati Situbondo, H.Dadang

Dewi Perssik ... bulan madu mereka. Rupanya keberangkatan mereka Maldives tak hanya berdua, tapi ikut pula anak angkat laki-lakinya, Felice Gabriel.

Lengkap sudah kebahagiaan Dewi Perssik, sebab ia kini memiliki dua lelaki yang sangat dicintai dan selalu ada untuknya. Yang pertama Gabriel, anak angkat laki-lakinya dan tentu saja suaminya Angga Wijaya yang lagi hangathangatnya.

Terlepas dari kehangatan mereka yang membuat iri, sejak menikah penampilan Dewi Perssik kelihatan makin cantik dan langsing. Wajahnya yang rupawan makin kelihatan berseri-seri saat tampil di panggung dangdut Indo-

siar. Dengan memiliki wajah cantik, suara bagus, tubuh seksi, wajar jika Dewi Perssik membuat banyak orang kagum.

Wanita bernama asli Dewi Murya Agung, alias Dewi Perssik ini sebelumnya dikenal sebagai mantan istri Saiful Jamil. Setelah itu ia juga sempat menikah dengan Aldi Taher, namun tak lama mereka berpisah.

Namanya melejit setelah ia membintangi sinetron Mimpi Manis tahun 2006.

Artis pemilik goyang gergaji ini asli kelahiran Jember, 16 Desember 1985. Dikenal dengan nama panggung Dewi Persik yang disingkat DEPE, adalah putri pasangan H. M.

ini bisa berjalan dengan baik.

“Utamakan demokrasi dalam musda kali ini jangan menggunakan kekerasan karena sudah tidak jamannya lagi, musda KNPI digelar sebagai sarana menuangkan ide dan gagasan untuk kemajuan pemuda, jangan sampai ada gaya kekerasan dalam kegiatan kali ini,” pintanya.

Sedangkan Kepala Bakesbangpol Jatim yang diwakili oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Drs. Sunarto, berharap Musda XII KNPI yang diselenggarakan di Trenggalek ini nantinya bisa melahirkan pemimpin yang amanah mempunyai karakter yang kuat dan mampu membimbing anggotanya untuk kemaslahatan rakyat terutama kaum pemuda sebagai generasi penerus yang berkepribadian. (adv/ hms)

dari halaman 1 Wigiarto mengajak jajaran Forkopimda melihat sky jet dan fly board. Beberapa orang mencoba menaiki fasilitas tersebut. Dengan harapan, pada saat dilaunching, para pengunjung bisa menggunakannya secara langsung. (As’ad)

dari halaman 1 Aidil dan Hj. Sri Muna ini mengaku mempunyai keturunan Tionghoa dari neneknya.

Persik yang dipakai Depe sebagai nama belakangnya merupakan anjuran dari produsernya demi mempermudah masyarakat mengingat dirinya.

Menurut filosofi, persik adalah buah yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai pembawa keberuntungan. Oleh karena itu Depe berharap, dengan menggunakan Persik sebagai nama belakangnya dapat membawa keberuntungan.

Kemampuan berakting yang ia miliki di samping kepiawaiannya dalam menyanyikan lagu dangdut memba-

Ketua PWI Sumenep, Moh. Rifa’i, menyatakan kebijakan membatasi akses pemberitaan sama halnya membatasi kinerja wartawan dan membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. “Kebijakan itu terindikasi ada pengingkaran terhadap undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999 khususnya Pasal 4 Ayat 3, bahwa dalam kinerja pers, pers itu merdeka, dan berhak untuk mencari dan menggali informasi dari manapun,” ujarnya.

Ketua PWI Sumenep minta Bupati mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Sehingga membuka kembali akses wartawan ke semua Kepala OPD dengan tetap saling menghormati dan teman-teman wartawan juga menjaga kode etik jurnalistik.

Sementaraitu Ketua AMOS, Ahmadi mengaku sangat sangat menyayangkan kebijakan Bupati Sumenep, karena wartawan tidak bisa dibatasi dalam menggali informasi dari pihak manapun.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya meminta Direksi PDAM Surya Sembada tidak mendiskriminasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggan air yang terbukti melakukan pencurian air.

“Jadi tidak cuma warga biasa yang melanggar saja diberi sanksi, tapi juga perusahaan atau warga yang tinggal di perumahan elit juga diberi sanksi. Bahkan kalau bisa lebih besar sanksinya,” katanya. (ist)

dari halaman 1 Iya kami sangat kecewa atas kebijakan itu. “Karena jangankan akses informasi itu dibatasi, saat belum dibatasi saja beberapa Kepala Organisasi Daerah (OPD) sulit ditemui wartawan untuk mongkonfirmasi sejumlah persoalan,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) Rahmatullah, menyatakan, sebenarnya Bupati untuk menghindari perang dingin antara OPD bukanlah cara yang tepat. Kita bekerja sesuai dengan kode etik, jadi kalau ada kesalahan atau kebenaran dari informasi yang didapat wartawan, maka itu tanggung jawab masing-masing OPD, bukan tanggung jawab wartawan.

Pihaknya meminta Pemkab Sumenep meninjau ulang kebijakan tersebut.

Jika tidak ada tindakan, dirinya mengaku sudah bersepakat akan kembali membuat pernyataan sikap dengan organisasi lain. Dirinya menambahkan kalau memang wartawan mitra Pemkab, maka kebijakan itu harus dipertim-

Soroti ... menghasilkan 3 kesepakatan bersama, selasa (12/04).

Antaranya,15 Asosiasi Jasa Kontruksi, yang dipimpin oleh Tomi Abdullah, H. Sarifuddin, H. Nuri dan H. Kodir Asid di Dampingi Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sampang, H. Lukman Hakim berharap PJ Bupati Sampang tidak gegabah.

Dari hasil kesepakatan bersama tersebut, forum merekomendasikan kepada PJ Bupati Jonathan Jhudianto agar mengevaluasi sejumlah kontraktor di Sam-

dari halaman 1

bangkan. Kalau tidak, kami bertiga sepakat akan mengeluarkan kebijakan.

Melunak Atas desakan organisasi wartawan itu, Bupati Sumenep A.Busyro Karim mulai bersikap lunak meski tidak sepenuhnya mencabut kebijakannya. “Kalau OPD ingin membicarakan dan mengangkat materi di OPD yang sudah menjadi tanggugjawabnya sendiri, tidak ada larangan. Kalau berbicara programnya sendiri silahkan, tetapi kalau mau bicara OPD lain, itu yang saya larang,” ujarnya.

“Tapi kalau atas nama beberapa OPD tidak boleh, langsung Humas saja,” katanya usai menggelar inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan UNBK di SMAN II Sumenep, Selasa (10/4).

Menurut A. Busyro Karim, semua OPD tetap bisa melayani semua wartawan yang ingin mewancarai programnya. Semua OPD boleh layani wartawan untuk mempublikasikan programnya. (rul/man/nan)

dari halaman 1 pang, setidaknya tertib administrasi, jangan sampai CV atau perusahaan jasa kontruksi bukan milik pemenang tender, jangan sampai sejumlah proyek jadi bancakan, bahkan terindikasi kepentikan politik.

Kembali ditegaskan oleh H. Sarifuddin, bahwa forum meminta supaya seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa harus di laksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sampang mengatakan

Tata Ruang ... taan ruang, beberapa kali mengalami perubahan, tata ruang harus ditangani secara serius,” ungkapnya.

Diungkapkannya, tata ruang sangat berpengaruh pada tingkat investasi yang ada di Kabupaten Lumajang, tentunya para investor akan melihat tata ruang sebelum menanam investasi di Kabupaten Lumajang.

Plt Bupati menyoroti banyaknya lahan produktif yang saat ini banyak dialih-fungsikan sebagai pemukiman masyarakat. “Saat ini tata ruang yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait pemukiman, sampai beberapa lahan produktif dijadikan kawasan pemukiman, hal ini tentunya berdampak satu sama lain,” ungkapnya.

wa Depe menjadi pemeran film layar lebar. Meski sudah banyak judul layar lebar yang dibintanginya, namun Depe tetap eksis di bidang tarik suara.

Itulah potret Dewi Perssik

yang sekarang masih menikmati masa-masa indahnya dengan suami baru, Angga Wijaya. Semoga perjalanan rumah tangga mereka kali ini langgeng terus. (yus)

bahwa sejumlah proyek di Sampang terindikasi di intervensi oleh salah satu calon Bupati Sampang, di mana ditemukan sejumlah bukti akan jadi bancakan kepentingan politik, sehingga Imam menghimbau PJ Bupati Jhonatan Jhudianto segera turun tangan.

Namun, PJ Bupati Sampang Jonathan Judhianto sulit ditemui guna dimintai tanggapannya, bahkan himbauan Ketua DPRD Sampang KH. Imam Ubaidillah belum juga ada arah kejelasan. (tur)

dari halaman 1 Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Ir R. Hadi Prayitno, MT, melaporkan tujuan sosialisasi itu guna meningkatkan kapasitas penatataan ruang dengan cara memberikan pemahaman terkait penataan ruang serta memberikan pemahaman untuk menggali potensi daerah serta pemahaman atas kebijakan Pemerintah Pusat terkait penataan ruang.

Pada acara itu, ada dua narasumber, yaitu berasal dari Bappeda Kabupaten Lumajang dan Ahli Perencana Wilayah Tata Kota ITS Surabaya. (yudi)

Hal - 12 Edisi No.285 Tahun XVI ~Minggu III April 2018

Luar Biasa! MTF 2018 Raih Potensi Transaksi Rp 57,9 Miliar

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Jarianto saat memberikan sambutan pada gelaran MTF 2018 di Grand City Surabaya, Jumat (13/4).

LUAR biasa ! Sukses besar diraih Majapahit Travel Fair (MTF) 2018. Table Top pameran itu, berhasil meraih potensi transaksi sebesar Rp 57,9 miliar.

Table top ini adalah bagian dari MTF 2018. Even ini mempertemukan 76 seller dengan 90 buyers. Angka Rp57,9 miliar sendiri muncul dari hasil 3.431 appointment.

Table top bertajuk Travex MTF 2018, dilaksanakan di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (12/4). Sedangkan pameran MTF 2018 digelar di Grand City,

Surabaya, 12-15 April 2018.

“Kami mendapatkan laporan dari panitia. Yaitu raihan potensi transaksi sebesar Rp57,9 miliar. Ini angka yang menakjubkan. Angka ini menurut data yang saya terima, naik 5% dari tahun 2017.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jarianto, Jumat (13/4).

Dari MTF 2018, sejumlah destinasi sangat diminati wi-

satawan. “Data destinasi yang diminati dari hasil appointment adalah Bromo, Kawah Ijen, Baluran, Batu Malang, Malang dan Surabaya City Tour,” kata Jarianto.

Sekadar informasi, perhelatan table top diinisasi oleh Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Jawa Timur. Selain Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata juga ikut andil dalam pagelaran MTF 2018.

Kemenpar hadir dengan booth yang nyentrik di depan

panggung utama, yaitu dengan design Candi Borobudur.

Design menarik tersebut dilengkapi dengan paras-paras cantik. Selain itu, pengunjung juga diberikan layanan kopi yang ada di bagian pelayanan booth Kemenpar.

Sementara Panitia Pelaksana MTF 2018, Dadan Kushendarman, mengatakan target dari penjualan tiket paket wisata sebesar Rp5 miliar. Target itu meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp 3,8 miliar.

“Target tersebut bertambah, karena kali ini jumlah booth-nya juga bertambah.

Tahun lalu cuma 150 booth, sekarang 170 booth,” katanya.

MTF 2018 mengangkat tema “Cultural Uniqueness”.

Dijelaskan Dadan, tema itu dipilih karena MTF kali ini mengangkat delapan sub etnis di Jawa Timur. Ada Tengger, Osing, Mataraman, Panoragan, Pandalungan, Arek, Samin, dan Madura.

Sementara Deputi Pemasaran I Kemenpar I Gde Pitana, didampingi Asisten Deputi Pemasaran I Regional II Sumarni, mengatakan, acara ini sangat menarik dan sangat kental budaya Indonesia.

Panitia MTF Bangga Atas Kepedulian Kemenpar

RASA bahagia terpancar dari panitia Majapahit Travel Fair (MTF) 2018 di Surabaya.

Keperdulian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang terus agresif berpromosi dan ikut andil dalam berbagai kegiatan pariwisata membuat MTF berkelanjutan dari tahun ke tahun.

“Saya senang dengan kepemimpinan pak Menteri Arief Yahya, karena sangat agresif, sangat perduli. Itu yang membuat kami juga terus semangat menggelar MTF hingga yang ke-19 tahun ini. Ini berdampak baik bagi masyarakat kita,”ujar Ketua Panitia Pelaksana MTF 2018 Dadan Kushendarman di acara pembukaan yang dilaksanakan di Grand City Surabaya, Kamis (12/04/2018).

Dadan bangga dengan even yang digelarnya ini. Selain mendapatkan dukungan dari Kemenpar, perhelatannya tersebut juga didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dan berbagai sponsor swasta.

Kebanggaan itu muncul karena mayoritas transaksi dari Business to Business (B to C) maupun dari Business to Consumer (B to C) semuanya bermuara kepada wisatawan masuk atau biasa disebut In Bound. B to B digelar di Hotel Bumi Surabaya. Sementara B to C digelar di Grand City Surabaya.

“Jadi even ini bukan mengajak wisatawan untuk ke luar negri, namun ke dalam negeri. Jadi berdampak kepada masyarakat kita. Masyarakat kita semakin makmur, dan industri kita juga semakin baik dalam berpromosi. Apalagi

dengan agresifnya Kemenpar sekarang, membuat semua semakin semangat,” ujar Dadan.

MTF 2018 sedikitnya diikuti 120 buyers dari 15 negara.

Event ini dilangsungkan dari tanggal 12 hingga 15 April 2018. Sebanyak 19 Ribu paket wisata menjadi target dalam even ini. Deputi Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata (Kemenpar) I Gde Pitana didampingi Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional II Sumarni mengatakan, event ini sangat mengangkat Indonesia.

Even ini bentuk impelementasi yang diminta oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk lebih banyak menjual inbound dengan memperbanyak buyers, sekaligus sebagai upaya mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 17 juta wisman di tahun 2018. Seperti diketahui, target ini akan meningkat menjadi 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada 2019 mendatang.

“Penyelenggaraan direct selling lewat kegiatan bursa dan pameran MTF ini bagian dari strategi BAS (Branding, Advertising, dan Selling) yang selalu diungkapkan pak Menteri Arief Yahya,”kata Pitana.

Lebih lanjut Pitana menambahkan, Kemenpar saat ini terus melakukan branding wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia. Sementara advertising dilakukan pemerintah bersama dengan industri pariwisata, sedangkan (direct selling dilakukan langsung oleh industri (pelaku bisnis) pariwisata seperti diajang MTF

Suasana pameran di MTF 2018 di Grand City Surabaya. Berbagai kebudayaan dari semua sub etnis ditampilkan selama empat hari.

2018 ini.

Kepala Bidang Area Jawa Kemenpar Wawan Gunawan mengatakan, MTF 2018 ini jadi sarana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan (wisman dan wisnus), menciptakan peluang bisnis, dan sebagai ajang mempromosikan pariwisata Jatim dan daerah lain di Indonesia.

“Pada penyelenggaraan MTF tahun ini, pihak panitia mengangkat tema Cultural Uniqueness. Ini sudah tahun ke-19, ini artinya even ini sangat konsisten dan harus terus dijaga,”katanya.

Wawan menambahkan, diharapkan penjualan pax yang dibidik pada MTF 2018, target nominalnya adalah Rp59,2 miliar. Karenanya, even yang berlangsung 4 hari ini juga menargetkan 29 ribu pengunjung. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan travel mart memang masih menjadi salah satu instrumen untuk membuat industri pariwisata lebih bergairah. Termasuk MTF 2018 ini.

“Kelak setiap hari industri bisa pameran dan promosi via online juga. Setiap saat ada penawaran menarik, paket baru yang heboh, dan space nya di dunia online, yang menjangkau seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Jadi selain dengan pameran, jangan lupakan go digitalnya,” katanya.

Menpar Arief Yahya menilai pameran ini adalah ajang pertemuan yang penting antara para penyedia jasa pariwisata dan calon wisatawan. Travel Mart itu juga menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk bertransaksi, baik itu yang bergerak di bidang atraksi, amenitas maupun akses.

“Terus majukan bisnis di sektor Pariwisata, karena salah satu keunggulan bangsa ini adalah cultural industry, dan pariwisata bagian dari cultural industry. Selamat kepada MTF 2018, sudah berhasil melaksanakan even yang ke-19. Sukses terus untuk MTF 2018,” katanya. (ist)

Berbagai kebudayaan dari semua sub etnis ditampilkan selama empat hari. Begitu juga destinasi wisata di setiap daerah. Tidak hanya delapan sub etnis tersebut, MTF 2018 kali ini mengangkat 22 Desa Wisata yang di Jawa Timur. Tak ketinggalan berbagai destinasi di seluruh Indonesia.

“Selamat atas tercapainya target pendapatan itu, semoga even ini terus konsisten digelar setiap bulan April setiap tahunnya. Selamat juga karena even ini sudah berjalan ke19 kalinya,” kata Pitana.

Sumarni menambahkan, MTF ini punya tujuan mulia.

Yakni juga untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) antar provinsi dan pulau.

“Juga meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata

di dalam negeri. Jadi masyarakat kita yang akan mengambil berkahnya,” kata Sumarni yang juga diamini Kepala Bidang Pemasaran Area I Wawan Gunawan.

Sedangkan Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, bukan hanya wisatawan mancanegara yang diincar. Wisatawan nusantara juga jadi kekuatan pariwisata nasional. Karena, setiap tahun jumlahnya terus meningkat.

“Pameran-pameran ini untuk meningkatkan citra positif sebagai tujuan daerah wisata di kalangan masyarakat Indonesia, dan tentu saja harus bisa memantik wisatawan mancanegara untuk terus datang ke negara kita. Sukses terus untuk MTF 2018, dan harus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” kata Menpar Arief Yahya. (ist)

Para agen pariwisata itu diajak berkeliling kota dingin ini menggunakan mobil Jeep Willys dari Balai Kota Among Tani, Kota Batu.

Agensi Pariwisata Diajak Keliling Kota Batu DISELA-SELA kegiatan Majapahit Travel Fair (MTF) 2018, ada kegiatan Familiarization (Fam) Trip The Unique Destination. Puluhan agensi pariwisata dari berbagai negara diajak keliling untuk berpariwisata di Kota Batu. Mereka berasal dari berbagai Negara di Asia Tenggara, Timur Tengah hingga Eropa.

Para agen pariwisata itu diajak berkeliling kota dingin ini menggunakan mobil Jeep Willys dari Balai Kota Among Tani, Jumat (13/4/2018).

Jujukan pertama adalah wana wisata Paralayang Gunung Banyak. Di lokasi ini, mereka diajak menikmati pemandangan Kota Batu sambil menjajal olahraga paralayang. Kemudian diajak berkeliling melintasi pedesaan seperti di Dusun Brau, Desa Gunungsari.

Dilanjutkan dengan berwisata ke taman rekreasi Selecta. Di sana tidak hanya menikmati hamparan taman bunga, tapi juga menikmati makan siang dengan menu khas Jawa ala Kota Batu. Di tengah menikmati santap siang itu, mereka juga menikmati suguhan hiburan bantengan.

“Mereka kami ajak untuk mencoba kuliner khas Jawa khususnya Kota Batu seperti dari bahan buah lokal yakni apel,” kata Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Batu, Chairil Fajar Rofi.

Perjalanan berlanjut ke

Coban Talun dengan naik lima unit mobil jeep adventure.

“Memang kami suguhkan bagi mereka yang memiliki passion di adventure atau offroad,” ungkapnya.

Para agen pariwisata ini tidak hanya diajak menikmati wisata alamnya, tapi juga wisata buatan. Seperti halnya berkunjung ke Jatim Park 3.

“Jadi tidak hanya wisata alamnya saja yang kami kenalkan. Tapi wisata buatannya memang harus diangkat,” imbuh warga Kelurahan Ngaglik ini.

Dalam kegiatan ini tentunya para agensi pariwisata akan mengetahui harga-harga yang ditawarkan di setiap tempat wisata. Tentunya dengan hadirnya para agensi pariwisata ini selain mengenalkan wisata dan keindahan alam Kota Batu, nantinya mereka akan membuat paket wisata yang akan ditawarkan di negara masingmasing.“Jadi mereka di sini tidak hanya sekedar wisata dan mengenali wisata di Kota Batu, tapi tugas mereka membuat paket wisata sendiri setelah tahu harga-harganya,” tambahnya.

Menurutnya kegiatan ini adalah kesempatan bagi Dinas Pariwisata Kota Batu untuk menunjukkan potensi wisata alam dan buatan di Kota Batu.

“Ini juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan jumlah kunjungan di Kota Batu,” tutup Chairil. (ist)