Jtpos 286

ISSN : 1412-7490

Edisi No.286 Tahun XVI ~Minggu I Mei 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terdaftar / Terverifikasi di Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Tertibkan Mafia Pangan 

NAMA Syahrini kembali mencuat setelah keterlibatannya dalam kasus dugaan penipuan jamaah umrah First Travel. Setelah dua kali mangkir, Syahrini akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk hadir sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (2/4/2018).

Pelantun tembang ‘Sesuatu’ itu datang didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea dan adik sekaligus manajernya, Aisyahrani.

Namun, saat diminta keterangannya, ia tak banyak bicara.

Kedatangan mantan rekan duet Anang Hermansyah di Pengadilan Negeri (PN) Depok, ini menjadi buruan awak media. Bahkan spion mobil Syahrini sempat rusak karena para wartawan yang berebut ingin mengambil gambar.

Bersamb ke hal. 11

Permintaan untuk Buwas sebagai Dirut Perum Bulog

Jember, Jatim Pos Guna menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia, Budi Waseso yang baru dilantik sebagai Direktur Utama Perum Bulog, diminta menertibkan mafia pangan.

Harapan itu disamsaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPP APTRI) Arum Sabil, saat menghadiri sebuah acara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (27/4).

Menurutnya prestasi dan pengalaman Budi Waseso saat menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan mampu membawa perbaikan fungsi Bulog dalam menjaga stabilitas pangan di dalam negeri.

“Permainan tata niaga dan impor pangan yang dikendalikan para mafia terindikasi melibatkan banyak pihak, sehingga diharapkan Budi Waseso mampu menertibkan dengan sistem yang benar dan berkeadilan,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjut dia, kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan petani sebagai produsen sama-sama terlindungi, sehingga dapat tercipta stabilitas pangan di Indonesia.

“Untuk bisa mewujudkan hal itu, Buwas harus bisa melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) di internal struktur tubuh organisasi Bulog, mulai dari

Petugas memeriksa garam milik PT Garam (persero) yang disegel di dalam gudang oleh Tim Satgas Pangan Mabes Polri di Gresik, dengan barang bukti 75 ribu ton garam. kantor pusat sampai di tingkat kabupaten,” katanya.

Begitu pula dengan pihak-

pihak yang selama ini menjadi jaringan distribusi Bulog juga harus menjadi prioritas utama

Kasat Narkoba Polres Blitar Kota, AKP Huwaila menunjukkan sabu-sabu hasil Operasi Tumpas Narkoba 2018.

Bersamb ke hal. 11

•

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Trenggalek, Jatim Pos Sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, M Hadi merasa prihatin atas lemahnya perencanaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD. Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang pernah dilakukan, banyak ditemukan tidak sinkronnya Bersamb ke hal. 11

Uji Kompetensi Wartawan Angkatan XXIII

Surabaya, Jatim PosUji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIII yang berlangsung selama dua hari, (26-27 April 2018), di Graha PWI Jatim, berakhir sudah. Jatim Pos boleh bangga karena tiga wartawannya yang diikutkan, termasuk paling banyak dan dinyatakan lulus semua.

Ketiga wartawan itu, yakni Nur Aminin dari Biro Tuban (Tingkat

Madya), Heru Cahyo Utomo dari Biro Jombang (Tingkat Muda) dan Abdul Kodir dari Biro Sampang (Tingkat Muda).

“Alhamdulillah kami bersyukur karena dengan kelulusan ini berarti

13 Kendaraan Mewah Diamankan

Mojokerto, Jatim Pos Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menguak kasus dugaan korupsi terkait gratifikasi di wilayah Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Selama tiga hari penyidik Komisi antirasuah tersebut telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah Bersamb ke hal. 11

DPRD Tuding Perencanaan di Beberapa OPD Lemah

Wartawan Jatim Pos Terbanyak Lulus 

Bersamb ke hal. 11

KPK Obok-obok Rumah Bupati Mojokerto

Ketua IPWL Ditangkap Saat Pesta Narkoba Blitar, Jatim Pos IPWL adalah kepanjangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang dibentuk oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial. Institusi ini bertugas menerima laporan bagi mereka para pecandu yang secara sukarela mau melaporkan dirinya untuk direhabilitasi karena merasa dirinya tidak nyaman dan bertekad ingin melepas ketergantungannya terhadap narkoba.

Ironisnya, Ketua IPWL Blitar, Indah Susilowati (49),

untuk ditertibkan.

“Saya mengingatkan ke-

kami sudah dinyatakan kompeten sesuai standar Dewan Pers,” kata Heru Cahyo Utomo.

Hal sama disampaikan Abdul Kodir, wartawan yang betugas di Sampang.

Bersamb ke hal. 11

Dari kanan : Heru Cahyo Utomo (Jombang), Nur Aminin (Tuban) Akhmad Munir (Ketua PWI Jatim), Syaiful Anam (Pimred Jatim Pos) dan Abdul Kodir (Sampang)

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Hadi.

METROPOLIS

Hal - 2

Menyongsong Ramadhan dan Lebaran Pemkot Surabaya Gelar Pasar Murah MENYONGSONG bulan suci Ramadhan dan Lebaran 2018 yang sudah dekat sekarang ini Pemkot Surabaya akan menggelar secara serentak pasar murah dan bazzar Ramadhan diberbagai kecamatan di kota Surabaya.

“Untuk mengantisipasi adanya gejolak kenaikan harga dalam awal bulan Mei ini kami akan menggelar pasar murah dan bazzar Ramadhan diberbagai kecamatan di kota Surabaya agar warga kota Surabaya,” ujar Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada para awak media termasuk Jatim Pos di ruang kerjanya Rabu [tgl.25 April] siang.

“Nanti ada pasar murah dan bazar UKM serta roadshow pahlawan ekonomi di 20 lokasi agar warga kota Surabaya dapat beberlanja kebutuhan ba-

han pokok Ramadhon dan Lebaran dengan harga murah,” ujar Risma ketika ditanya sejauh persiapan Pemkot Surabaya dalam menghadapi Ramadhon dan Lebaran tahun ini.

Menurut Risma pihaknya sudah melakukan mapping terkait kegiatan tersebut untuk meredam tingginya harga kebutuhan bahan pokok.

“Insyaallah minggu depan sudah bisa dilaksanakan,” tegasnya meyakinkan.

Saat memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran Risma menghimbau warga kota Surabaya agar berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan jangan terlalu memaksa.

“Yang terpenting persiapkan hati dan pikiran dengan bersih untuk menyambut bulan yang penuh dengan kesu-

cian ini.” Ujarnya mengingatkan.

Di bagian lainnya Risma tengah membuat surat edaran kepada beberapa OPD terkait antisipasi panen para petani dan kebakaran jelang pergantian musim.

Tidak cukup disitu saja para RT/RW,Lurah dan Camat se Surabaya juga diberi surat edaran agar terus bergerak menginformasikan kepada setiap warga utamanya dalam mengantisipasi adanya kebakaran.

Berdasarkan catatan banyak kebakaran saat musim kemarau tiba, salah satunya kebakaran rumput alangalang.

Dirinya kata Risma telah meminta dinas kebakaran dan RT/RW agar menyampaikan dan menghimbau warga nya

agar selalu mewaspadai dan memantau lokasi dan bangunan yang dapat menimbulkan kebakaran.

“Saya minta para Camat dan Lurah agar menginventaris kan lahan kosong yang berpotensi kebarakan,” tandas Risma.

Demam Berdarah Juga Terus Diwaspadai Selain kebakaran dalam musim kemarau juga perlu terus mewaspadai serangan nyamuk demam berdarah.

Karenanya Risma juga minta Lurah dan Camat di kota Surabaya untuk terus bergerak menyisir setiap kampung dan perumahan elit agar tidak ada warga yang terserang penyakit berbahaya tersebut.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat pers conference di kantor Walikota (foto:Gatot.S/JTMP)

“Korban demam berdarah tidak hanya menyerang warga yang tinggal dikampung,tetapi juga di perumahan elit war-

ganya juga perlu diperingatkan,” pungkas Risma dengan nada mengingatkan. [Gatot.S/ Jatim Pos]

Warga RW V Simogunung Barat Sambut Risma: Pemkot Surabaya Akan Bangun Gembira Sertifikat Tanah Gratis Jokowi Kebun Raya Obat-obatan

(Baris kedua, berdiri No 3 dari kanan ke kiri) Menteri perikanan dan kelautan Susi Pujiastuti, Ketua yayasan kebun raya Indonesia Megawati Sukarnoputri, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Puti Guntur Sukarno berfoto bersama di rumah dinas Walikota Surabaya dalam sarasehan Jaga bhumi dengan para penerima anugerah Kalpataru, Sabtu (28/4) (foto:Gatot.S/JTMP)

SUDAH sekian banyak ide-ide Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam membangun kota Surabaya untuk mensejahterakan warga kota Surabaya menjadi kenyataan dan mencengangkan banyak pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ide yang masih gres alias terbaru Sabtu siang kemarin diungkapkan Risma kepada awak media yang mengerumuninya usai melepas Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia Megawati Soekarnoputri dirumah dinasnya Tgl.28 April 2018 akan membangun “kebun raya obat-obatan” Pemkot Surabaya akan membangun kebun raya

“obat-obatan” seluas 6 Ha. “Kami akan bangun kebun raya obat-obatan, agar warga kota Surabaya tidak kesulitan mencari bahan obat-obatan yang berasal dari tanaman obat. Bumi kita Indonesia kan kaya dengan tanaman obatobatan, nanti akan kami kumpulkan di kebun raya obatobatan tersebut. Selain untuk melestarikan spesies agar tidak punah juga di kebun raya tersebut akan dijadikan laboraturium pembudiyaan tananam obat,” ujar Risma meyakinkan.

Kebun Raya obat-obatan pada tahap awal akan dibangun di Surabaya Barat tepatnya di kawasan Kelurahan

Kebraon. “Pemkot punya tanah disana, tahap awal disediakan 6 ha, akan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan,” jelas Risma.

Dengan adanya kebun raya obat-obatan, warga Surabaya tidak perlu lagi repotrepot mencari tanaman obat keluar kota bahkan ke luar pulau bahkan mungkin ke luar negeri, cukup cari di kebun raya obat-obatan di Surabaya.

“Jadi bisa menghemat yang pada ahkirnya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga sebab semakin banyak tabungannya dan semakin sehat keluarganya,” ujar Risma sambil tersenyum.

Kebun raya obat-obatan tersebut kata Risma akan ditanami berbagai macam dan jenis tanaman obat baik dari negeri maupun dari luar negeri mulai dari jenis kunyit, temulawak, Kelor maupun bambu.

“Tadi seorang peserta sarasehan penerima Kalpataru ada yang ceritera berhasil mengembang biakan bermacam-macam jenis spesies bambu baik bambu biasa mapun bambu untuk obat” jelas Risma meyakinkan.

Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia Megawati Soekarno putri berada di rumah dinas Walikota Surabaya untuk mengikuti sarasehan penerima penghargaan Kalpataru.

Sarasehan penerima Kalpataru diikuti oleh sekitar 90 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. [Gatot.S/Jatim Pos]

Dari kiri ke kanan Ketua RW V Simogung Barat Irwan,Tohir [pemilik lahan] Sugianto Wakil Ketua RW V, H.Yasnur [pemilik Lahan, Andy KP [petugas BPN]dan Sartip [pemilik lahan ] foto kanan petugas BPN sedang mengukur lahan warga di RT IV Simogunung Barat. [Foto Gatot.S/Jatim Pos]

WARGA RW V Simogunung Barat Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya menyambut gembira terealisasinya progam sertikat massal gratis dari Pemerintahan Jokowi.

“Atas nama warga RW V Simogunung Barat yang meliputi 5 RT dengan sekitar 1.000 KK kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Jokowi yang telah merealisasikan progam sertifikat gratis secara massal,” ujar Ketua RW Simogunung Barat Irwan kepada Jatim Pos saat mendampingi petugas ukur BPN Surabaya di kampung RT IV-RW V Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya Sabtu Tgl.28 April lalu. Sekalipun baru akan diserahkan bulan September mendatang, kata Irwan.

Kami seluruh warga RW V Simogunung Barat sangat bersyukur atas terrealisasinya progam sertifikat massal tersebut dikampung nya.

Luas kampung kami seki-

tar 2.000 m2 dengan njumlah penduduk sekitar 1.000 KK diluar penduduk musiman yang jumlahnya sekitar 500KK. Jumlah penduduk sebanyak itu bermukim di RT I sebanyak 400 KK,RT 2 sebanyak 250 KK, RT 3 sebanyak 88 KK,RT IV sebanyak 250 KK dan RT 5 sebanyak 80 KK. Sedangkan luas kawasan RW V Simogunung Barat Kelurahan Simomulyo sekitar 2000 m2. “Kami mampu menyelesaikan pengukuran sebanyak 73 bidang, sisa 2 bidang karena data-datanya belum lengkap, jelas Irwan.

73 bidang tersebut kata Irwan masing-masing terbagi RT I sebanyak 29 bidang, RT 2 sebanyak 11 bidang, RT III kosong, RT IV 27 bidang dan RT V 6 bidang.

Sedangkan bidang tanah lainnya sudah disertifikatkan melelui progam masal Prona tahun 90-an lalu.

Masih kata Irwan, seluruh warga RW yang dipimpinnya sangat antusias dan gembira

bisa mendapatkan sertifikat tanah rumahnya secara gratis.

“Para penduduk menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas penggratisan biaya ngurus sertikat tanah,” ujar Irwan dengan raut muka gembira.

Apa yang disampaikan oleh Ketua RW V Simogunung Barat juga diamini oleh H.Yasnur (65 thn) dan Suharsono (71 thn) warga RT IV Simogunung Barat serta dimamini Ketua RT IV Simogunung Barat Suryadi.

“Wah ya sangat berterima kasih kepada Presiden RI Jokowi yang mengratiskan pengurusan sertikat tanah. Rasanya kok baru kali ini ada pengratisan pengurusan sertifikat tanah di negara kita Indonesia yang kita cintai ini,” ujar H.Yasnur dengan penuh kegembiraan. H.Yasnur mengaku punya 3 bidang tanah, sedangkan Suharsono mengaku punya 1 bidang tanah.

Sementara petugas BPN Surabaya Sandy dan Iksan menyatakan penggukran yang dilakukan dijamin sangat akurat. “Kami bertugas dilengkapi dengan alat ukur kordinat GPS RTK kecocokannya dijamin sangat akurat. “Alat ini sangat akurat Pak,kesalahan kecil sekali hanya sekiter 0,02 mm,” ujat Sandy meyakinkan.

Selain Ketua Rw V Simogunung Barat Irwan pengukuran lahan warga juga disaksikan oleh Wakil Ketua RW V Simogunung Barat Sugianto, Ketua RT IV Suryadi, tokoh masyarakat setempat dan para pemilik lahan. (Gatot.S/JatimPos)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Pokmaswas Ujung Tombak Pengawasan Perairan

Para peserta Pokmaswas mengikuti bimtek pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Paiton Resort Hotel Desa Binor Kecamatan Paiton.

POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) sebagai ujung tombak pengawasan perairan, perlu mendapat pembekalan sebelum melakukan tugas di wilayah kerjanya masing-masing.

Untuk itu Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan (PTPSKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memberikan bimbingan teknis (bimtek) pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Paiton Resort Hotel Desa Binor Kecamatan Paiton, Kamis (22/2/2018).

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang anggota Pokmaswas (Kelompok

Masyarakat Pengawas) terdiri dari Pokmaswas Keranji (Desa Binor Kecamatan Paiton), Pokmaswas Putra Bahari (Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan) dan Pokmaswas Putra Bahari II (Desa Jabungsisir Kecamatan Paiton).

Sebagai narasumber hadir Kasatwas SDKP (Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Mayangan Yanuar Garibaldi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskan Kabupaten Probolinggo Wahid Noor Azis serta Kasi Pelatihan Teknis UPT PTPSKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Diyah Fitri Hariani.

Dalam sambutannya Kasi Pelatihan Teknis UPT PTPSKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Diyah Fitri Hariani mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan

Penderita Kusta Tuban Mendapat Pengetahuan Budidaya Ikan Lele

Para penderita kusta mendapatkan pengetahuan tentang budidaya Ikan Lele dari UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan, Kabupaten Pasuruan.

PENDERITA kusta atau lepra kerap dikucilkan oleh sebagian masyarakat. Karena itu para penderita kusta kadang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan.

Melihat kenyataan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan, mencoba memberikan solusi.

Caranya, dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam budidaya ikan. Upaya ini telah dilakukan kepada penderita penyakit kusta yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban, akhir Februari 2018 lalu.

Materi budidaya yang diberikan mengenai budidaya ikan Lele yang merupakan salah satu jenis komoditas ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis dan banyak menjadi makanan favorit masyarakat.Sebanyak 15 orang penderita penyakit kusta mengikuti kegiatan sosialisasi budidaya ikan tersebut.

Budidaya ikan lele disam-

paikan oleh Amir Mah-mud, S.Pi (pengelola IBAT Merak Urak Tuban), dengan tujuan memberikan bekal ilmu bagi penderita kusta yang ada di UPT Dinas Sosial Bina Lara Kronis Tuban, su-paya dapat membudidayakan ikan lele setelah selesai menjalani perawatan.

Guna menerapkan materi yang telah diberikan, di UPT Dinas Sosial Lara kronis Tuban telah disediakan 3 buah kolam terpal yang dapat digunakan untuk budidaya ikan lele.

Pada kegiatan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan berupa benih ikan Lele sebanyak 5.000 ekor beserta pakan dan probiotik.

Diharapkan penderita penyakit kusta dapat menerapkan langsung kegiatan budidaya ikan lele sesuai dengan arahan yang telah diberikan. (bidangbudidaya) 24 Pembudidaya Ikan Dapat Modal Rp7,4 Miliar Pemerintah Provinsi Jawa

Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Bank Jatim memberikan bantuan permodalan senilai Rp7,4 miliar kepada sedikitnya 24 pembudidaya ikan air tawar jenis catfish di Kabupaten Tulungagung.

Bantuan itu digunakan untuk pengembangan usaha mereka mulai dari hulu hingga hilir. Itu merupakan program stimulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Bank Jatim.

Simbolis kredit usaha hulu-hilir agromaritim sektor perikanan dankelautan diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jatim RB Fattah Jasin kepada perwakilan pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung yang diwakili oleh Siti Nikmaziah.

“Kami berharap kredit permodalan ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya guna dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya catfishlele dan patin di Tulungagung,” ujar Siti Nimaziah.

pada Pokmaswas dalam melakukan fungsi pengawasan di wilayahnya masing-masing.

Sementara Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskan Kabupaten Probolinggo Wahid Noor Azis menegaskan bahwa anggota Pokmaswas bisa mengamankan pelaku dan barang bukti pelanggaran hukum perikanan dalam hal tertangkap tangan, untuk selanjutnya menghubungi dan diserahkan pada pihak

berwenang.

“Hanya boleh mengamankan tapi tidak untuk menghakimi. Hal ini untuk mencegah pelaku pelanggaran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti selama aparat berwenang belum hadir di lokasi kejadian, “ katanya.

Sedangkan Kasatwas SDKP Mayangan Yanuar Garibaldi menjelaskan tentang peran Satwas SDKP dalam pengawasan sumberdaya ikan dan peran

Pokmaswas sebagai mitra Satwas SDKP di lapangan.

Sebab personel Satwas SDKP sangat terbatas, sehingga Pokmaswas adalah ujung tombak pengawasan di lapangan.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggitingginya kepada Pokmaswas yang dengan segala keterbatasannya tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan perairan di wilayahnya,” ungkapnya. (ist)

Pengawasan perairan menjadi ujung tombak dari Pokmaswas.

Siti Nimaziah berharap kelak Tulungagung benarbenar bisa menjadi sentra produksi olahan berbentuk fillet ikan patin dan lele yang terbaik tingkat nasional.

Sekda Tulungagung Indra Fauzy di Tulungagung, Minggu (25/3/2018) mengatakan pengembangan sektor hulu dan hilir ini diharapkan bisa menstimulasi para pembudidaya ikan di Tulungagung agar lebih memiliki daya saing dan tidak mudah dipermainkan pasar.

“Tak hanya dalam menjual hasil panen ikan secara mentah, namun juga bisa memproduksi dalam bentuk olahan dan mencari/mendapat pasar penjualan,” ungkap dia.

Fauzy menekankan kepada para pembudidaya penerima bantuan permodalan agar saling bersinergi dalam penyediaan serta produksi pakan ikan.

“Kami berharap dan mengusulkan agar kredit permodalan ini tidak hanya untuk sektor perikanan dan kelautan saja, tetapi juga ke sektor-sektor lain,” katanya.

Untuk diketahui, selama ini produksi ikan catfish di Tulungagung tinggi.Besarnya potensi budidaya ikan lele bahkan membuat daerah ini menjadi penyuplai terbesar wilayah Jatim serta beberapa daerah lain di Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta serta Bali.

“Pola pengembangan industri hulu-hilir ini akan terus kami kuatkan supayabisa diterapkan ke sektor-sektor lain,” ujarnya.

Secara resmi, peluncuran program hulu-hilir agromaritim sektor kelautan dan perikanan sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. (bidangbudidaya)

Desa Sewulan Launching Batik Songsong Di BST

Madiun, Jatim Pos. Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun melaunching batik tulis songsong dalam kegiatan sarasehan Bhakti Sosial Terpadu (BST) ke - 169 yang digelar Pemkab Madiun di lapangan kelatakan desa setempat, Rabo (25/4/2018) malam.

Dalam peluncuran batik khas Desa Sewulan ini nampak sejumlah peragawan dan peragawati berlenggak - lenggok layaknya di atas catwalk memamerkan beragam kreasi busana dari batik khas Desa Sewulan, yakni batik songsong. Tak hanya masyarakat yang dibuat terkesima, Bupati Madiun, H. Muhtarom pun memberi aplaus meriah dan mengapresiasi upaya Pemerintah Desa Sewulan untuk menjaga kelestarian batik khas Desa Sewulan yang sudah lama ada.

Kepala Desa Sewulan, H. Sukarno menuturkan, batik tulis songsong merupakan batik khas Desa Sewulan yang hampir punah. Sehingga perlu untuk dilestarikan demi terpeliharanya budaya dan kearifan lokal desa sewulan. Hal ini, tentunya sesuai dengan visi misi Kepala Desa Sewulan untuk menggali potensi serta mengangkat kesejahteraan warga masyarakat. “ Sejak jaman dulu sudah ada batik klasik di desa kami, setelah kami evaluasi ternyata orang – orang pengrajin batik yang dulu – dulu sudah udzur, sehingga kami mengajak masyarakat untuk membangkitkan lagi potensi batik ini sesuai kondisi kemajuan sekarang. Dan Alhamdulillah kita bisa mewujudkan dan membangkitkan potensi batik klasik tersebut, “ jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Sewulan juga memberikan cindramata berupa batik songsong kepada Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Sementara itu, Camat Dagangan, Muhammad Zahrowi berharap, peluncuran batik khas Desa Sewulan itu dapat membangun merek atau ciri khas daerah dengan kualitas tidak kalah bersaing dengan motif batik daerah lain. “Saya berharap batik songsong ini semakin maju dan berkembang, “ pungkasnya. (jum)

Jatim II

Hal - 4

 Jelang Pilkada Serentak

Wali Kota Madiun Beri Penyuluhan Kepada Masyarakat

Madiun, Jatim Pos. Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun tahun 2018 di Gedung Wisma

Haji Kota Madiun, Selasa (24/ 4/2018). Penyuluhan yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun tersebut dihadiri sekitar 700 orang, terdiri dari organisasi wanita, unsur PKK, Dharma Wanita, GOW, Ormas, LSM dan penyandang disabilitas.

“Intinya Pilkada itu bukan barang baru, Pilkada itu merupakan tuntutan dan keinginan kita semua mulai dari nenek moyang kita yang telah melakukan satu perjuangan sehingga berdirilah Negara Indonesia yang kemerdekaannya ditetapkan pada tanggal 17 Agustus

1945, “ jelas Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto dalam sambutannya.

Menurutnya, dalam Pilkada serentak nanti, seluruh Indonesia di tahun 2018 ini ada sebanyak 171 Pemilihan.

Meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dan terkait hal tersebut, tentunya semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat RT menginginkan kondisi yang stabil, kondusif, aman dan damai.

Wali Kota Madiun pun juga mengajak masyarakat untuk memilih dengan seksama tanpa adanya money politik, black campain atau kampanye hitam serta menjatuhkan para calon yang bisa

menimbulkan Kota Madiun tidak aman dan damai.

Selain itu, Wali Kota Madiun juga berharap, supaya nanti pada hari H, yakni tanggal 27 Juni 2018 seluruh masyarakat Kota Madiun yang memiliki hak pilih dan sudah masuk di DPT bisa hadir di TPS Kota Madiun, yang jumlahnya ada 310 TPS yang tersebar di 27 Kelurahan.

“Wajib bagi Warga Negara Indonesia yang berideologi Pancasila untuk menyampaikan hak pilihnya. Karena, kedaulatan ditangan rakyat, maka ditangan rakyat pula keberhasilan Pilkada, Pilpres, Pileg, Pilgub bisa berjalan dengan baik, “ tegasnya.

Sementara Kepala Bakesbangpol Kota Madiun, Bambang Subanto menjelaskan, maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan politik dan pembelajaran berdemokrasi agar penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan terkendali. “Kegiatan ini juga ber-tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan meng-gunakan hak pilihnya dengan benar guna mensukseskan Pilkada tahun 2018,“ pung-kasnya.

Untuk diketahui, kegiatan penyuluhan yang mengambil tema “ Bersama kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2018 menuju Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera “ tersebut, selain Wali Kota Madiun, sebagai narasumber juga hadir Ketua KPUD Kota Madiun dan Ketua Panwaslu Kota Madiun. (Adv/jum)

pariwisata, baik pengusaha, instansi pemerintah, swasta, kampus-kampus yang bergerak di kepariwisataan, dan pengusaha pariwisata. Hadir dalam kesempatan ini, para

perwakilan negara sahabat, bupati/walikota di Jatim, delegasi sister province, ketua asosiasi pariwisata di Jatim, para buyer, seller dan masyarakat. (Adv/jum)

Dongkrek Madiun Raih Penghargaan “The Best Atraction”  Di MTF Jatim 2018 Madiun, Jatim Pos. Acara tahunan pameran pariwisata terbesar di kawasan timur Indonesia, Majapahit Travel Fair (MTF) tahun 2018 kembali diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 15 April 2018 di Grand City Convex Hall di Surabaya, Indonesia.

Kegiatan MTF ke-19 yang mengusung tema Cultural Uniqueness ini secara khusus menyoroti Adventure Tourism untuk meningkatkan minat para pelancong muda dan pencari petualangan untuk mengeksplorasi keajaiban menakjubkan yang ada di Jawa Timur. Selain itu acara ini

juga yang paling tepat untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata, khususnya di Jawa Timur.

Dalam perhelatan kali ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun turut meramaikan event terbesar di Jawa Timur tersebut, dengan menampilkan pertunjukan kesenian asli daerah Kabupaten Madiun, yakni Dongrek.

Kabid Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun , Andri Sulistyowati, mengatakan, kesenian asli daerah Kabupaten Madiun

yang ditampilkan tersebut adalah seni Dongkrek Condro Budoyo, pimpinan Andri Cs asal Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Dan dari pertunjukan Dongkrek itu akhirnya mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan piala “The Best Atraction“ dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur.

“Dari Kabupaten Madiun, kemarin menampilkan Dongkrek di panggung utama MTF ke-19 tahun 2018. Alhamdulilah mendapat penghargaan “The Best Atraction“ dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, “ ungkapnya kepada wartawan.

Untuk diketahui, event tahunan MTF ke – 19 tahun 2018 yang dibuka oleh Plh Gubernur Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM di Grand City Convex Hall Surabaya, Kamis (12/4) malam tersebut merupakan media untuk mempromosikan, serta menjual budaya dan pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jatim, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam Event MTF ini dimeriahkan oleh 170 peserta yang terdiri dari para pelaku

 Bupati Madiun : Peringatan Hari Kartini

Menginspirasi Keteladanan Perjuangan Kaum Perempuan

Madiun, Jatim Pos. Hari Kartini yang diperingati setiap tahunnya bukan hanya sekedar seremonial dan simbol – simbol penghormatan tanpa nilai. Namun, yang terpenting bagaimana mampu mengambil keteladanan, visi misi dan perjuangan seorang Kartini.

Hal tersebut seperti yang diamanatkan Bupati Madiun, H. Muhtarom dalam upacara peringatan Hari Kartini ke – 139 tahun 2018 di Halaman Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Sabtu (21/4/ 2018).

Dalam peringatan hari kartini tersebut mengambil tema “Dengan semangat Kartini kita tingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan khususnya di Kabu-

paten Madiun “. “ Semoga acara peringatan hari Kartini ini bisa menginspirasi keteladanan perjuangan untuk kita semua, khususnya bagi para kaum perempuan Indonesia,“ ungkap Bupati Madiun.

Menurutnya, peringatan hari kartini merupakan momentum dalam rangka meningkatkan semangat untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan secara umum, agar dapat berperan dan menikmati sepenuhnya hasil – hasil pembangunan.

“Peringatan hari kartini juga harus menjadi cambuk pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia agar terus memperjuangkan upaya menekan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak serta ketidaksetaraan kaum perempuan dan laki – laki,“ jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, ketimpangan dan kurangnya peran serta perempuan dan rendahnya kualitas hidup perempuan secara umum mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam pembangunan.

Karena, kemajuan perempuan merupakan prasarat peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Bupati Madiun, diperlukan upaya kebijakan dan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan. Diantaranya, meningkatkan kualitas hidup perempuan, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarus utamaan status gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Sementara untuk mencegah banyaknya kasus kekerasan dan kejahatan yang menempatkan perempuan

dan anak sebagai korbannya, dibutuhkan gerakan yang bersifat menyeluruh disetiap lini kehidupan. Hal itu agar hak – hak perempuan dan anak – anak bisa kembali terjaga dan memberikan perlindungan hukum dan peluang serta kesempatan untuk berkarya bagi kaum perempuan dan anak.

“Sekarang giliran kita semua untuk menunjukkan bagaimana kuatnya kaum perempuan Indonesia dalam membentengi generasi penerus untuk membangun bangsa agar lebih besar dan bermartabat, “ pungkasnya.

Dalam peringatan hari kartini tersebut, Bupati Madiun juga memberikan piagam penghargaan kepada 10 orang atas prestasi yang diaraih. Diantanya, kelompok catur bina KB, BKR, BKL, UPPKS dan pasangan KB lestari terpilih 20 tahun terbaik satu kejuaraan lomba tingkat Provinsi Jawa Timur, dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke XXV tahun 2018, dan akan mewakili Provinsi Jawa Timur lomba di Tingkat Nasional.

(Adv/jum)

Polres Ponorogo Ungkap Peredaran Miras Ponorogo, Jatim Pos. Maraknya kasus Minuman Keras (Miras) yang beredar di masyarakat tak luput dari perhatian jajaran Kepolisian Ponorogo. Sehingga diketahui distribusi Miras atau Arak Jowo (Arjo) di Ponorogo, Jawa Timur cukup memprihatinkan sekali.

Pernyataan tersebut diungkap langsung oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Radiant saat konferensi pers di Mapolres Ponorogo, Senin (23/4/2018).

Pada kesempatan itu AKBP Radiant memaparkan bahwa selama bulan Januari hingga April 2018 Polres Ponorogo telah menyita sebanyak 1.143,2 liter minuman keras.

Menurutnya, proses pendistribusian Arjo tersebut ditempatkan dalam wadah atau botol air mineral. Hal itu untuk mengelabuhi para petugas.

“Ini adalah hasil ungkap selama empat bulan, yakni bulan Januari sampai April tahun ini, kalau kasusnya sebanyak 20 kasus,” jelas AKBP Radiant.

Lebih lanjut pihaknya menyampaikan bahwa kasus miras bisa diungkap terbanyak pada bulan April, yakni terdapat 924,8 liter dari 11 kasus.

“Hampir seluruh penjual maupun pemilik miras jenis Arjo ini rata rata sengaja mengemas miras ke dalam botol air mineral bermerek. Sehingga sepintas, pelaku tidak menjual miras melainkan air mineral,” terangnya.

Dia juga menjelaskan bahwa para tersangka akan dikenakan pasal 204 dengan ancaman hukuman 15 tahun. “Keuntungan para tersangka penjual miras ini lumayan karena banyak peminatnya. Setia satu botol 1,5 liter botol dijual dua puluh ribu ini sudah untung,” pungkasnya. (nur)

Jatim III

Hal - 5

DPRD Sampang Rekomendasi LKPJ Bupati TA 2017

Sampang, Jatim Pos. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, kembali menggelar rapat paripurna istimewa di gedung Graha DPRD Sampang, Jl. Wijaya Kusuma, Sampang. Senin lalu. Dengan agenda, penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sampang TA 2017.

Dalam penyampaian Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sampang, ada beberapa catatan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh DPRD setempat sejak beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Sampang KH. Imam Ubaidillah, membuka dan menyampaikan catatan tersebut. Salah satunya me-

ngenai penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada peraturan perundangundangan yang di dalamnya mengatur tentang standar pelayanan minimal untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan.

“Banyak persoalan muncul dalam hubungan pemerintah dan masyarakat, ini merupakan akibat kurang maksimalnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat,” ungkap politisi PKB ini.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, diperlukan aparatur yang professional dan memiliki dedikasi yang tinggi.

“Oleh sebab itu, penempatan pegawai pada jabatan

sedapat mungkin menempatkan orang yang tepat di tempat yang dapat sesuai dengan tugas pokok dan pungsinya sehingga tepat sasaran,” katanya.

Ketua Pansus LKPJ tahun 2017 Agus Khusnul Yakin memaparkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kepemerintahan yang baik hendaknya mengedepankan prinsip Good Governance.

“Dari penilaian pansus yang kita berikan, kami mengharap peningkatan koordinasi antar OPD yang ada, Karena lemahnya koordinasi itu kita ketahui saat kita paggil dalam rapat pembahasan waktu lalu,” tegasnya.

Selain memberikan itu, pihaknya juga merekomendasikan kepada semua OPD ter-

kait pada sector prioritas untuk lebih fokus dan konsentrasi pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Usai penyerahan rekomendasi DPRD, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kinerja Pansus DPRD Kabupaten Sampang yang telah memberikan penilaian, pandangan, sikap, perhatian, masukan dan saran sebagai pencermatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017.

Semua itu tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. (dir/adv)

Proyek TA 2018 Ditenggarai Sarat Politik

Sampang, Jatim Pos. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Sampang, Rabu lalu, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat setempat, kedatangan mereka menuntut DPRD dan Pemkab Sampang mensetop politisasi kegiatan proyek APBD 2018 yang ditengarai jadi sarat politik.

Aksi yang dimulai dari depan gedung Dewan Perwaki-

lan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang berjalan dengan aman dan tertib, meski tidak ditemui oleh sejumlah perwakilan dewan, massa tetap melakukan orasi yang meminta Ketua DPRD setempat mengklarifikasi terkait pernyataan beberapa waktu lalu terkait proyek Tahun Anggaran (TA) 2018. “Kami meminta Ketua Dewan untuk menjelaskan, apa yang telah disampaikan ke media beberapa waktu lalu, bahwa, proyek itu harus di-

kerjakan oleh orang-orang yang memang profesional, lalu orang profesional yang seperti apa yang dimaksud oleh ketua dewan itu,” kata Moh. Salim, selaku Korlap Aksi.

Pihaknya khawatir ke depannya, proyek TA 2018 dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai sarat kepentingan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni nanti. Dijelaskan Salim, statemen dari Ketua Dewan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga kira-nya ketua menjelaskan apa yang sebetulnya

terjadi agar tidak jadi polemik di masya-rakat.

Massa yang tak ditemui oleh anggota dewan setempat bergerak melakukan aksi ke Pemkab Sampang, meski terjadi kericuhan antara massa dengan pihak kepolisian namun Pj. Bupati Sampang Jhonatan Jhudianto, menemui massa.

Ketua LSM Sekocci H Ach Bahri SAg menjelaskan di hadapan Bupati bahwa, aksi yang dilakukan oleh Forum LSM Sampang, merupakan bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Sampang, agar sampang kondusif menjelang menghadapi Pilkada.

“Aksi ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai masyarakat Sampang, tidak ada unsur lain, kami hanya ingin

Dinkes Kabupaten Blitar Menggelar Workshop Audit Menejemen Kab. Blitar, Jatim Pos. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah mengadakan workshop pelaksanaan Audit Internal dan tinjauan menejemen terkait Akreditasi, padatgl 9-12 April 2018 di gedung pertemuan PuriPerdana. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu dan menjaga mutu. Akreditasi ini diharapkan Puskesmas yang ada di kabupaten Blitar bias meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan dalam keadministrasian.

Dengan diadakannya Workshop yang di laksanakan 4 hari tersebut melibatkan sebanyak 480 orang dari seluruh Puskesmas yang ada diwilayah Kabupaten Blitar secara bertahap mulai dari 12 Puskesmas yang lulus Akreditasi 1 lulus kategori Utama dan 11 lainnya lulus kategori Madya l.

Akreditasi ada 4 kategori, yang paling bagus Kategori Paripurna , yang kedua kategori lulus Utama, yang ketiga lulus Madya dan yang keempat lulus Dasar.

Seperti yang telah disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dr.

Christine Indrawati,M.kes saat menjelaskan,” workshop dengan akreditasi Puskesmas di Kabupaten Blitar dengan tema Audit Internal tinjauan menejemen, kami mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu dan menjaga kinerja pelayanan dalam administrasi.

Harapannya Dengan adanya Akreditasi Pelayanan di Puskesmas lebih baik. Sehingga masyarakat saat berobat atau konsultasi kesehatan di Puskesmas merasanya manapalagi bias lebih memahami pentingnya hidup sehat.

Secarao byektif Puskesmas yang Akreditasi pelayanannya lebihnyaman dan ramah. Puskesmas diwilayah Kabupaten Blitar yang lulus Akreditasi ada 12, satu lulus kategori Utama yang sebelas lainnya lulus kategori Madya.

Dalam tahun ini 12 Puskesmas yang belum masuk Akreditasi akan kita ajukan untuk penilaian Akreditasi di bulan September - Oktober 2018 nanti dan akan melakukan pembenahan pada system menejemen, system Administrasinya dan merubah mindset dari SDM nya. Kami selalu mengingatkan untuk lebih baik lebih ramah dan selalu tersenyum,” tuturnya. (san) Sampang ini kondusif, sehingga kami meminta kepada bupati agar proyek anggaran 2018 ini dikerjakan setelah pemilihan kepala daerah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Pj, Bupati Sampang, Jhonatan Judianto, mengatakan, pihaknya masih belum menyentuh seputar kegiatan proyek tersebut, namun ia berjanji akan mengawal secara pasti kegiatankegiatan proyek pada anggaran 2018.

“Kami tidak pernah menyentuh prihal proyek, tapi yang jelas, saya sebagai bupati mempunyai kebijakan, dan alangkah bagusnya tidak

melakukan aksi seperti ini, kita kedepankan musyawarah mufakat saja, karena idiologi kita musyawarah mufakat,” ungkap Bupati.

Bupati kemudian menandatangani Pakta Integritas yang diajukan oleh Forum LSM Sampang Bersatu yang memuat beberapa point penting di antaranya, menolak politisasi APBD, mendukung Bupati bertindak tegas kepada Organisasi Perangkat Daerah yang bermain proyek, mendorong Legislatif untuk memaksimalkan fungsi kontrolnya, akan bersama TP4D mengawasi kegiatan PABD 2018.

jelasnya,waktu itu.

Akhirnya setelah melalui proses dari beberapa tahapan pembahasan kemudian DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2017, pada Kamis (19/04/2018).

Ada prestasi membanggakan jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hery Romadhon ada beberapa rekomendasi dan kesimpulan dari pansus LKPJ, yang telah dikorelasikan dengan visi misi Bupati dan WakilBupatiBlitar. Prestasi yang membanggakan yaitu memantapkan kehidupan ma-

syarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan atau religius, kearifan lokal dan hukum.

Ada juga penilaian terhadap misi Bupati yang dinilai masih sedang, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Termasuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing”, tandas Hery Romadhon saat ditemui usai rapat paripurna.

“Beberapa rekomendasi yang telah disampaikan Pansus juga bertujuan agar tahuntahun berikutnya kinerja Pemkab Blitar bisa terus meningkat. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat”, katanya. (san)

(dir)

Penyampaian dan Penjelasan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2017 Blitar, Jatim Pos. Pada bulan April minggu lalu telah diadakan sebanyak Tiga kali rapat Paripurna di DPRD kabupaten Blitar Senin2 April 2018 tentang Rancangan bahasan pembentukan pansus dilanjutkan Penyampaian penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupat itahun 2017. Selaku Ketua DPRD Suwito Saren Satoto memimpin langsung jalanyasiding didampingi oleh Wakil Ketua I .Maskur.SPd, Wakil Ketua II.Ir. H. M.Heri Romadhon . MM, Wakil III Sugianto S.sos, dan juga Bupati Blitar Drs.H.Rijanto.MM. Bupati Blitar Drs.HRijanto MM menjelaskan bahwa dalam rapat paripurn ayang telah di laksanankan tersebut terhadap “LKPJ” (Laporan Keterangan pertanggung Jawaban ) Bupati Blitar tahun 2017, bupati meminta pandangan umum LKPJ Bupati 2017 dari 6 fraksi yang ada di DPRD

Kabupaten Blitar, dan juga dibentuknya panitia khusus untuk mensukses LKPJ tahun 2017.

Dengan ini selaku pemimpin siding waktu diberikan kepada Bupati Blitar, dan dengan ini mekanisme dan substansi LKPJ Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, merupakan upaya memenuhi azas transparasi dan sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh semua unsur penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pembangunan yang sesuai dengan wewenang dan tugas pokokmasingmasingsepanjangtahun 2017, percepatan pembangunan sarana dan prasarana , system dan infrastruktur ekonomi berbasis potensi unggulan di kabupaten Blitar antara lain peternakan dan perikanan, pertanian dan juga pariwisata.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan tahun tahapan pertama rencana awal RPJMD tahun 2016-2021, yang merupakan sebuah kerangka kerja bersama untuk mewujudkan visi kabupaten Blitar kurun waktu 2016-2021 antara lain menuju kabupaten Blitar lebih baik dan sejahtera maju dan berdaya saing .Pelaksanaan agenda RPJMD pemerintah dalam pembangunan daerah yang dimulai MUSRENGBANG dari tingkat Desa/kelurahan, dan Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan dilanjutkan keprovins idan di lanjukan lagi ke Pemerintah Pusat. Untuk peningkatan efisiensi, koordinasi, serta evaluasi yang dilakukan pembahasan musrenbang di tingkat nasional tersebut, jawaban untuk pembanguan daerah dari tingkat desa sampai tingkat pusat dapat tersentuh secara langsung kepada masyarakat.

Termasuk rapat kerja antara pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya pemerintahan daerah dan DPRD untuk mengevaluasi , mengkaji dan mengakomodasi, pokok – pokok pikiran dan masukan. Apa yang di lakukan pemerintah daerah dalam kurun waktu selama 1 tahun ini ada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu Kabupaten Blitar sudah menorehkan prestasi yang sangat seknifikan untuk penurunan angka kemiskinan.

Tak lupa dalam sektor ekonomi kabupaten blitar juga mendapatkan 4 infestor yang dapat menciptakan lapangan kerja penduduk kabupaten Blitar.

Demikian pula untuk ketenagakerjaan bisa terkafer.

Dalam artian pemerintah daerah juga mampu menyerap ketenagakerjaan dan pengurangi angka pengangguran,

Jatim IV

Hal - 6

Hari Otonomi Daerah ke-XXII Tahun 2018 di Mojokerto  Dipimpin Sekdakab Ir. Hery Suwito Mojokerto, Jatim Pos. Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXII Tahun 2018 yang dilakukan oleh Jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan mengangkat tema “Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Ir. Hery Suwito, pada Rabu (25/4) pagi di halaman kantor Pemkab Mojokerto Dalam Pidato Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXII Tahun 2018 Sekda

Hery Suwito membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, dimana didalamnya menegaskan agar semua Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, tidak takut untuk berinovasi. Sebab sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tidak bisa dipidanakan Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Ino-

vasi Daerah.

Selanjutnya Tjahjo Kumolo dalam amanatnya juga menekankan tiga hal yang mesti diperhatikan bersama. Yakni pertama, mengedepankan integritas dan etika profesionalisme bagai para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kedua, mewujudkan good governance dengan terus melakukan reformasi birokrasi baik bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur dan akuntabilitas pe-

ngelolaan keuangan daerah.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masayarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.

Dalam Momentum Upacara Peringatan Hari Otonomi

Daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menyerahkan piala penghargaan kepada 10 Terbaik Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017. Badan/ Dinas tersebut, antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Komu-

nikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, RSUD Prof. Dr. Soekandar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta Kec Gedeg. (din/adv)

Expo Pesta Rakyat, Sambut Satu Abad Kota Mojokerto

Mojokerto, Jatim Pos. Dalam rangka menyambut HUT Kota Mojokerto ke-100 tahun, Pemkot Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar kegiatan Mojokerto City Expo Pesta Rakyat di lapangan Raden Wijaya Surodinawan, Kota Mojokerto, Jum’at (13/4/2018).

Acara Mojokerto City Expo Pesta Rakyat merupakan Pameran yang digelar khusus

menyambut ‘Satu Abad Kota Mojokerto’ tersebut melibatkan 100 pelaku usaha level UMKM di bidang alas kaki, produk fashion, properti, elektronik dan lain-lain. Di Buka langsung Walikota Mojokerto Drs.KH. Mas’ud , dengan dihadiri pimpinan OPD beserta Staf Pemkot Mojokerto.

Walikota Mojokerto Drs. KH. Mas’ud Yunus dalam sambutannya pada Acara Mojokerto City Expo Pesta Rakyat

Mengatakan “Saya berharap melalui pameran pesta rakyat ini masyarakat lebih mengenal dan lebih mencintai produk Kota Mojokerto, sehingga apa yang dihasilkan dari warga kota Mojokerto mampu bersaing bukan hanya di tataran lokal tapi juga regional, Nasional maupun internasional,” sambut walikota.

Mas’ud Yunus menambahkan, tahun ini pemerintah Kota Mojokerto akan mem-

ber-ikan bantuan pada siswa tingkat SD dan SMP sepatu dan tas. kami berharap sepatu yang digunakan adalah produk asli kota Mojokerto.

“Program visi dagang antar pulau yang dicanangkan Pemprov Jawa Timur telah diikuti Pemkot Mojokerto. Alhamdulillah hampir semua sepatu dan alas kaki yang ada di Indonesia Bagian Timur adalah produk dari Kota Mojokerto. Ini merupakan keadaan yang cukup membanggakan bagi kita karena sejak jaman Belanda kita sudah terkenal sebagai kota industri alas kaki,” imbuhnya Ditempat yang sama Kepala Disperindag Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo dalam paparannya menyebutkan, pameran ini diikuti peserta berjumlah 100 Stand, diantaranya para pelaku industri kecil menengah binaan instansinya,

55 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik Bupati MKP Mojokerto, Jatim Pos. Sebanayak 55 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Mojokerto H. Mustofa Kamal Pasa SE, di ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto. Pekan lalu. Beberapa pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya itu diantaranya M. Iwan Abdillah yang sebelumnya mejabat Camat Trawas dilantik sebagai Camat Jetis, sedangkan Budiono yang sebelumnya menjabat Camat Dawar Blandong

dilantik sebagai Camat Kutorejo.

Nalurita Priswiandini yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kec Sooko dilantik menjadi Camat Puri, sedangkan Masluchman yang sebelumnya menjabat Pelaksana-tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial dilantik menjadi Camat Sooko. Sementara Jarot Cahyono yang sebelumnya menjabat Camat Puri dilantik sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Norman Handito dilantik menduduki jabatan baru sebagai Camat Dawarblandong, sedangkan jabatan lamanya

sebagai Camat Pacet diduduki Mokh. Malik yang sebelumnya menjabat Camat Jetis.

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa Dalam sambutannya menyampaikan 5 (lima) hal penting yang harus dipegangteguh oleh para pejabat terlantik. Bupati Mojokerto pun menegaskan, bahwa Pejabat Administrator memiliki tang-gung jawab menjalankan tu-poksi sebagai Perangkat Daerah. sedangkan Pengawas bertanggung-jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pejabat Pelaksana.

“Saya berpesan ada 5 hal penting kepada para pejabat yang dilantik hari ini. Pertama, jaga dan pertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tanggung jawab. Kedua, lakukan identifikasi masalah dan kembangkan alternatif pemecahannya. Tiga, tingkatkan kinerja pribadi, unit kerja maupun organisasi. Empat, ciptakan interaksi keselarasan dan kerjasama kondusif. Terkahir, saya minta jaga netralitas PNS demi terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan lebih baik”, Pesan MKP. (din)

Segenap Keluarga Besar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan JL. Raci Bangil Telp. (0343)744122, 744123 Fax (0343)748297

Mengucapkan Selamat

HARI BURUH INTERNASIONAL H. SUDIONO FAUZAN S.Ag, MM (Ketua)

Ir. Sutar

Dedi Sumanto, SE

H. Joko Cahyono SH,MH

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Organisasi Wanita Kota Mojokerto, pengusaha, perbankan, dan perusahaan-perusahaan swasta di kota Mojokerto serta industri kecil menengah di Mojokerto. yang mempromosikan produk-produk unggulan, kuliner, fashion, property elektronik, dan kerajinan.

Selain untuk menyambut satu abad Kota Mojokerto, menurut Ruby, pameran digelar bertujuan untuk memperlihatkan hasil karya dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, BUMN, BUMD, perbankan, perusahaanperusahaan besar dalam membina dan menjalin kemitraan dengan pelaku in-

dustry kecil menengah di Kota Mojokerto.

“Kegiatan Mojokerto City Expo Pesta Rakyat ini juga sebagai ajang promosi untuk meningkatkan dan menciptakan jaringan pemasaran secara langsung, meningkatkan kemitraan usaha pelaku industri kecil menengah, menyebarluaskan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan indusri kecil menengah serta meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi wirausaha baru yang dapat memperkokoh ketahanan ekonomi serta dapat menumbuhkan jiwa berkreasi, berinovasi dan berprestasi untuk mojokerto service city,” paparnya. (din/adv)

 UPTD Pendididikan Kecamatan Kraton

Sukses menggelar Acara Gerbangsora tahun 2018

Pasuruan, Jatim Pos. U P T D pendididikan Kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan menggelar Acara deklarasi gerakan pengembangan sekolah ramah anak (Gerbangsora) tahun 2018 .

Kegiatan deklarasi gerakan pengembangan sekolah ramah anak dihadiri oleh H.Nurcholis S.Pd,MM selaku kepala UPTD Pendidikan kecamata Kraton dan muspika kecamata Kraton,kepala KUA,Pengawas SD, PAI dan para peserta deklarasi gerakan pengembangan sekolah ramah anak (Gerbangsora).

Dalam sambutannya H.Nurcholis mengatakan berterima kasih kepada segenap dewan guru sekecamatan Kraton terutama kepada pengurus K3S yang telah mensukseskan acara gerakan pengembangan sekolah ramah anak perdana dikabupaten Pasuruan yang telah sukses diselenggarakan oleh UPTD pendididikan Kecamatan Kraton, dan itu juga tidak luput dari kerjasama dari internal kepanitiaan UPTD pendididikan Kecamatan Kraton serta koordinasi para guru yang berada di Kecamatan Kraton.

Lain pula menurut, Dra.Hj.Siti Zulaikhah M.Pd Kepala SDN Bendungan kecamatan Kraton mengatakan,” kredibilitas UPTD pendididikan Kecamatan Kraton dalam mengadakan acara tersebut sangat antusias sekali dan kami sebagai tuan rumah berterimakasih kepada seluruh elemen UPTD pendididikan Kecamatan Kraton yang mensukseskan acara tersebut pungkas Hj.Siti Zulaikhah .

Menurut Dr.H.Iswahyudi MPd.kepala dinas Pendidikan kabupaten Pasuruan mengatakan”Tema dan maksud tujuan di adakannya kegiatan deklarasi gerakan pengembangan sekolah ramah anak (Gerbangsora) agar mengantisipasi pencegahan anak diantaranya anak jalanan, narkoba, menjaga pergesekan hubungan antara guru dan anak,dan itu semua bisa dilakukan dengan cara pendekatan cinta kasih serta bimbingan yang intens.jelas kepala dinas Pendidikan kabupaten Pasuruan pada Jtp. (ham)

Jatim V

Hal - 7

Dewan Minta Lestarikan Wayang Kulit Trenggalek Raih Penghargaan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Guswanto.

Trenggalek, Jatim Pos. DPRD Kabupaten Trenggalek meminta semua komponen yang ada di Trenggalek melestarikan budaya adiluhung yang sarat pelajaran budi pekerti serta adat ketimuran berupa kesenian wayang kulit.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, yang juga dalang kondang Guswanto saat digelarnya pentas seni wayang kulit semalam suntuk persembahan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Trenggalek bersama Persatuan Pedhalangan Indonesia (Pepadi) Cabang Trenggalek, bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Sabtu, (21/4/2018).

Guswanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek menjelaskan, selain pemerintah, semua lembaga dan dukungan masyarakat wajib berpartisipasi dalam pelestarian budaya seperti wayang kulit. Karena wayang sendiri penuh dengan makna positif

dalam mengajarkan generasi muda terhadap budi pekerti serta adat budaya negeri.

“Semua warga dan stakeholder wajib melestarikan wayang kulit yang sudah mendarah daging khususnya di tanah Trenggalek,” ucapnya.

Disisi lain, masih kata pria yang dikenal dengan sapaan Ki Dalang Wantek ini di Trenggalek banyak sekali budaya warisan nenek moyang yang kini masih di uriuri atau dilestarikan hingga kini, karena banyaknya warga yang mendalami berbagai kesenian khas yang ada di sini.

Sementara Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto, menerangkan, wayang kulit sudah diakui oleh Unesco di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu merk seni milik

negara Indonesia. “Jika dunia saja sangat serius memperhatikan kesenian wayang kulit, sangatlah naif jika kita tidak ikut mempelajarinya, menjaga, dan melestarikannya. Saya berharap hendaknya ke depan kegiatan ini dapat terus berkelanjutan dan berkesinambungan, bersinergi antara pemerintah, seniman dan peminat seni serta masyarakat luas,” pungkasnya.

Dalam event pagelaran wayang kulit itu dihadiri oleh Forpimda serta pimpinan OPD serta dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Drs Kusprigianto, MM, yang ditandai dengan penyerahan gunungan kepada Ki Dalang Mungin yang berasal dari Kecamatan Munjungan yang sedianya membawakan lakon Sesaji Rojo Suyo. (mil/ham)

Polres Tuban Nyatakan Jembatan Widang Aman Tuban, Jatim Pos. Kepala BPPJN VIII Surabaya, Kepala BPTD XI Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jatim, anggota Forum Lalu Lintas Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik dan Bojonegoro serta Ketua DPD Organda Jatim, Senin (23/04/2018) telah memutuskan hasil rapat Koordinasi terkait patahnya Jembatan Widang yang menghubungkan Kabupaten Lamongan dan Tuban.

Bertempat di Gedung Dishub jalan A Yani Surabaya hasil rapat menyimpulkan bahwa semua jenis kendaraan dari arah Lamongan menuju Tuban dapat melintasi Jembatan widang sebelah Timur (Jembatan yang masih berfungsi).

“Bagi kendaraan besar dari arah Surabaya menuju Tuban diwajibkan melewati

Jajaran Polres Tuban saat mengecek kondisi perkembangan pengerjaan jembatan kembar Babat yang ambruk beberapa hari lalu.

Jembatan Widang yang berfungsi. Untuk kendaraan kecil dan Bus masih dapat melintas dua arah baik dari arah Lamongan maupun dari arah Tuban di atas jembatan widang yang masih berfungsi,” ungkap Kasat Lantas Polres Tuban, AKP Eko Iskandar, saat dikonfirmasi

media ini.

Dia memastikan kalau kendaraan truk dan kendaraan berat dari arahTuban yang akan menuju Surabaya diwajibkan melewati jalan Daendeles atau jalur pantura.

“Kementrian Perhubungan sudah menyiapkan dan

memasang rambu dan papan himbauan. Lalu soal jembatan cincin lama yang semula direncanakan akhirnya saat ini dapat diperkirakan akan dioperasikan H-10 sebelum lebaran,” ujarnya.

Kata Kasat Lantas ini mengatakan hasil keputusan rapat bahwa pemberitahuan mulai hari sudah diberlakukan sejak pagi tadi, selasa (24/ 04/2018). Dari informasi Kepala Balai Lapan Ketut Dharma memutuskan kalau jembatan darurat tersebut sementara aman untuk di lalui.

“Saya juga memperoleh informasi dari PU di lokasi melalui alat deteksi getaran dengan sistem komputer secara Running mobile bahwa jembatan itu sudah sangat aman,” paparnya saat dikonfirmasi media ini. (met/min)

Pemkab Trenggalek Gelar Festival Gagasan Rakyat 2018 Trenggalek, Jatim Pos. Tampung gagasan, ide dan masukan dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar Festival Gagasan Rakyat Tahun 2018.

Festival Gagasan Rakyat ini diinisiasi oleh keterpanggilan dari masyarakat utamanya yang memiliki semangat tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan Kabupaten Trenggalek ke arah yang lebih baik.

Seperti yang diketahui selama ini, ruang partisipasi untuk para penggagas yang memiliki semangat muda ini melalui forum mulai tingkat Dusun, Desa, Kecamatan maupun Musrenbang oleh Pemerintah Daerah. Hanya saja, didalam forum tersebut masih banyak ide – ide cemerlang yang tidak terakomodir.

Ketua Panitia Festival

Gagasan Rakyat tahun 2018, Muhammad Indra S mengatakan bahwa beberapa ide atau masukan yang tidak terakomodir didalam forum musyawarah tersebut akan ditampung dalam Festival Gagasan Rakyat ini.

“Oleh karena itu, sebelum proses – proses musyawarah di berbagai tingkatan baik Desa Kecamatan atau Kabupaten dilakukan, jika diawali dengan penggalian gagasan seperti ini dirasa sungguh sangat luar biasa secara kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek,” ungkapnya, Rabu (25/04/ 2018).

Dikatakan Indra sapaan akrabnya, beberapa gagasan – gagasan yang ditampung di dalam Festival ini ada sebanyak 99 gagasan dari 91 penggagas selama kurun waktu 1

Pembukaan presentasi 18 finalis pemilihan 9 gagasan dalam Festival Gagasan Rakyat 2018.

bulan.

Dari waktu yang sangat singkat ini, pihaknya merasa sangat diluar ekspektasi bahwa gagasan – gagasan yang diterima memiliki kualitas yang luar biasa untuk dapat diterapkan.

Namun kali ini, panitia telah menyaring 99 gagasan tersebut menjadi 18

gagasan terbaik yang nantinya akan diambil 9 gagasan terbaik.

“Bukan berarti diluar ke 18 gagasan yang disaring ini, gagasan yang lain tidak bagus. Hanya saja diluar 18 gagasan yang diambil hari ini, sudah masuk ke dalam kategori pemilihan yang sudah ditentukan,”

Pembangunan Daerah

Plt Bupati Trenggalek, H Mochammad Nur Arifin dari Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (18/4/2018).

Trenggalek, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan bergengsi tersebut dalam bidang Perencanaan Pembangunan.

Hari ini pemerintah Kabupaten Tenggalek kembali menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (18/4/2018).

Plt Bupati Trenggalek, H Mochammad Nur Arifin, sebe-narnya telah optimis jika penghargaan itu akan diperoleh pasca proses tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Trenggalek telah dilaluinya de-ngan semangat tinggi dan sesuai jadwal yang direncanakan.

“Kami memang telah melaksanakan musrenbang sesuai jadwal yang telah digariskan utamnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek,” katanya usai menerima anugerah tersebut.

Lebih dari itu, Moch Nur Arifin juga menjelaskan, berkaitan arahan dari narasumber yang sengaja didatangkan pemkab, seperti halnya wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bapeprov) Jatim dan narasumber dari Badan Pengawasan, Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP) perwakilan Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu, trus dijalankan hingga menuai penghargaan itu.

“Ini semua karena kita ikuti arahan propinsi sehingga kita dapat ini semua,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Kabupaten Trenggalek pada tahun ini berhasil mendapatkan penghargaan terbaik ke dua se Jawa Timur, dimana Tim penilai dari Bappeda Jatim datang ke Trenggalek sebagai tindak lanjut penilaian PPD 2018 itu.

“Mereka sudah mempelajari proses yang dijalankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Trenggalek yang menjurus pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berimplikasi pada kebijakan pemerintah pusat dan propinsi,” tuturnya.

Melihat setiap inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pemerintah provinsi memaparkan di setiap OPD itu ditindak lanjuti, dan peninjauan ini dilakukan secara langsung.

“Pemerintah kita harus lebih matang lagi dalam melaksanakan perencanaan daerah kabupaten, semakin baik dan berambisi menduduki peringkat pertama,” tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun, 5 kabupaten se Jawa Timur yang mendapat penghargaan terbaik diantaranya, Kabupaten Banyuwangi, menduduki peringkat Satu lalu disusul Kabupaten Trenggalek, sebagai peringkat kedua dan Kabupaten Situbondo, Kota Blitar, serta Kota Pasuruan.

“Tahun depan, kita akan jadi nomor 1. Trenggalek, we did it!,” pungkas Moch. Nur Arifin. (mil/ham) tandasnya.

Masih terang Indra, jauh – jauh hari pihaknya sudah mengantisasi terhadap 9 gagasan terbaik ini nantinya yang akan dilakukan MoU dengan Pemerintah Daerah bahwa ada jaminan ke 9 gagasan terbaik ini dapat masuk dalam APBD. Dikarenakan usulan – usulan ini tidak keluar dari RPJMD Kabupaten Trenggalek sehingga akan mudah untuk dimasukkan kedalam APBD tahun 2019 mendatang.

“Kita sebenarnya membidik momentum, di bulan Mei mendatang yang

akan ada pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Trenggalek dimana harapannya 9 gagasan bisa masuk didalamnya. Dan ini merupakan tugas berat untuk kita semua, dalam rangka mengawal MoU ini benar – benar bisa diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Maka motivasi kami yang dibangun adalah bukan sekedar untuk menjalankan sebuah kompetisi tapi semangat kami adalah semangat advokasi,” pungkasnya. (mil)

Jatim VI

Hal - 8

Peserta APEKSI Tanam Pohon Bintara Remaja Diktukba Khas Daerah Masing-masing 2017 Ikuti Upacara Tradisi Batu, Jatim Pos. Rangkaian acara rapat kerja Komisariat Wilayah IV APEKSI ke-14 dilakukan penanaman pohon oleh masing-masing wali kota atau perwakilan wali kota. Mereka menanam pohon khas daerah yang dibawa dari kota masing masing.

Sebelum pelaksanaan penanaman pohon, dilakukan penandatangan komitmen pelestarian lingkungan oleh Wali Kota Batu, Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota Madiun. Penanaman pohon dilakukan di wana wisata Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kec Bumiaji, Kota Batu, Kamis (19/4).

Penanaman pohon khas daerah merupakan rangkaian Rakorkommwil IV di Kota Batu diikuti oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Wali Kota Kupang Dr Jeferston R. Riwu Kore, Wakil Wali Kota Mataram L.

Dewanti Rumpoko memberi jempol saat penanaman pohon bersama sejumlah wali kota seluruh Indonesia.

Martawang, Wakil Wali Kota Madiun Armaya, Asisten 1 Kota Bima Drs M. Farid, Sekda Kota Mojokerto Dr Gentur Prihantono, serta peserta APEKSI yang lain.

Terpisah Bidang Administrasi Umum, Chairul Syarif Tartila mengatakan, Kota Batu sebagai hulu Sungai Brantas, dan dikembangkan menjadi potensi wisata alam.

Penanaman pohon khas

daerah dalam rangkaian Rakorkomwil 4 ini sekaligus menyambut Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April.

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutanya mengataka, kegiatan penanaman pohon khas daerah ini adalah amal ibadah kita, agar kelestarian alam tetap terjaga. “Kota Batu adalah hulu Sungai Brantas yang meng-

aliri 5 kota/kabupaten di Jawa Timur,” ucapnya.

Sebelumnya, ada pula pawai budaya dimulai dari titik start Jl. Panglima Sudirman, depan hotel Arjuna dan finish Balai Kota Among Tani Kota Batu.

Pawai Budaya diikuti oleh 1.822 peserta dari 13 Kota anggota APEKSI Komwil IV. Kesenian dan ciri khas daerah juga ditampilkan untuk menghibur masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Yang menarik dari Pawai Budaya kali ini Wali Kota Batu didampingi pimpinan daerah turut dalam Tari Maumere persembahan dari Kota Kupang.

Imam Suryono, kepala Dinas Pariwisata Kota Batu mengatakan, Kota Wisata Batu selaku tuan rumah menampilkan 9 atraksi dan seni dalam pawai budaya kali ini dengan tema “Merawat Seni Tradisi, Menuju Kota Pariwisata, Berbudaya”. (yon)

DPT Tuban Pilkada Jatim 925.105 Pemilih Tuban, Jatim Pos. Rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jatim oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban sejumlah 925.105 pemilih. Jumlah ini didominasi pemilih perempuan dengan rincian 468.589 pemilih dan laki-laki 456.515 pemilih.

Ketua KPU Tuban, Kasmuri mengatakan sebelum ditetapkan menjadi DPT data yang tercatat di Sistem Data Pemilih (Sidalih) berjumlah 926.202 orang dengan pemilih perempuan 469.171 dan laki-laki 457.031. Namun karena ada data yang tidak terdeteksi di SIAK Dukcapil yang berjumlah 1.098 dalam form AC (Non E-KTP) maka jumlah 926.202 dikurangi 1.098 menjadi 925.105 pemilih. Dalam pengurangan

ini disaksikan Panwaskan Tuban.

Kasmuri mengakui masih ada pemilih yang bermasalah dengan database kependudukan. Jumlah 1.098 di antaranya adal orang yang tidak terdeteksi di wilayah Kabupaten Tuban dan belum update data kependudukan.

Sehingga, apabila dicek pada SIAK Dukcapil Tuban sejumlah nama tersebut tidak tercantum di dalam database.

“Sudah menjadi amanah PKPU Nomor 02 Tahun 2017 pasal 15 data yang tidak terdeteksi di SIAK Dukcapil harus dihapus di Sidalih KPU,” ucap Kasmuri usai Pleno Kamis kemarin di kantor KPU. Maka sampai pada batas yang ditentukan KPU harus mencoret nama-nama tersebut dengan dituangkan

Rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jatim dipimpin Ketua KPUD Tuban,Kasmuri.

dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh KPU kabupaten dan Dukcapil dengan disaksikan Panwaskab.

“Tentu saja penghapusan nama – nama pemilih di AC KWK sudah berdasarkan pengecekan oleh Dukcapil dan tidak sembarang mencoret,” lanjut Kasmuri.

Sampai pada penetapan DPT berdasarkan tahapantahapan sebelumnya. Mulai dari DPS, DPSHP sampai

menjadi DPT. Menurutnya meski DPT ini sudah ditetapkan dalam pleno dimungkinkan sampai pada tanggal pelaksanaan 27 Juni 2018 mendatang bisa berubah dengan beragam alasan di antaranya meninggal maupun pindah domisili.

Dalam rapat pleno terbuka penatapan DPT ini dihadiri Panwaskab, Timses Paslon, Forkopimda, dan OPD. (min)

Komisi A DPRD Tuban Soroti Progres Pembangunan Tanggul Bengawan

Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto (Kiri atas) memimpin rapat.

Tuban, Jatim Pos. Komisi A DPRD Tuban kian getol memperhatikan pembangunan tanggul bengawan solo yang tidak kunjung ada kejelasan progresnya.

Melalui rapat kerja di ruang komisi, Jumat (20/04/ 2018) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman Rakyat Kebersihan dan Pertamanan. Serta Camat Wi-

dang, Camat Rengel, Camat Soko beserta kepala desa yang terdampak luapan sngai bengawan membahas proyek infrastruktur yang dirasa masih banyak kendala.

Kata Ketua Komisi A DPRD Tuban Agung Supriyanto bahwa hal ini merupakan langkah dalam mengawal dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dari sisi kebijakan pembangunan

tanggul bengawan. Dalam hal pembebasan tanah Agung menyayangkan pihak BPN terlalu lambat.

“Soal pembebesan tanah, kades yang ada di kecamatan terdampak menyayangkan BPN ini kerjanya lambat,” ucap Agung mengeluhkan kinerja BPN. Dalam rapat itu camat dan kades berharap melalui komisi A pembangunan tanggul ini menjadi program prioritas mengingat dampak luapan bengawan kerugiannya tinggi. Melihat laporan kinerja dari jajaran eksekutif dan BPN yang diberi kewenangan membebaskan lahan selama kurun waktu 2014 sampai 2018, Agung geram karena dari 1.654 bidang tanah hanya 87 bidang yang diselesaikan dengan berbagai alasan yang klasik.

“Ini baru lima persen dari

jumlah yang harus dikerjakan BPN di empat tahun terakhir ini,” tandas Agung.

Melihat kondisi demikian pihak komisi A meragukan keseriusan jajaran eksekutif dan BPN. Jika merujuk pada anggaran 2017 sebesar 12 miliar guna pembebasan tanah namun penyerapannya hanya 8 miliar. Padahal mengingat kerugian material petani di kecamatan terdampak saat sungai bengawan meluap kerugiannya sangat besar.

Diketahui sebelumnya Komisi A juga bertandang di kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding, Kamis (19/04/2018). Dalam kunjungan kerjanya itu komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini menyinggung anggaran penyelenggaraan kelurahan yang nilainya dipandang masih terlalu sedikit. (min)

Upacara pembinaan ditutup dengan prosesi penyiraman air bunga secara bergantian.

Trenggalek, Jatim Pos. Pembinaan Tradisi (Bintra) dan pelatihan Bintara remaja (Baja) yang digelar Polres Trenggalek, selama tiga hari resmi ditutup. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Wakapolres Trenggalek Kompol Agung Setyono, S.S, di halaman Mapolres Trenggalek, Jumat (20/4/ 2018) Dalam upacara tersebut, selain peserta yang terdiri dari 15 Baja lulusan Diktukba tahun 2017 dan 75 orang Bintara berpangkat Bripda senior, pelatih dan instruktur, hadir pula pejabat utama, Kapolsek jajaran serta seluruh anggota Polres Trenggalek.

“Pembinaan Bintra ini merupakan pembekalan bagi para Baja agar menjadi Polisi yang baik, berintegritas dan profesional. Dari lima belas anggota yang mengikuti pembinaan, secara resmi telah menjadi anggota organik Polres Trenggalek,” ucap Wakapolres Trenggalek Kompol Agung Setyono.

Menurutnya, berbagai materi kepolisian yang diberikan agar para Baja ready to use dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Selain itu juga sebagai media pengenalan lingkungan kerja yang baru.

“Jangan pernah berhenti belajar dan berlatih. Masa depan Polri ada di tangan kalian. Terus berikan pengabdian terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Patrikan jiwa Tri Brata dan semangat Catur Prasetya di dada kalian,” tegasnya.

Upacara ditutup dengan pembinaan tradisi, yakni prosesi penyiraman air bunga secara bergantian kepada 15 orang Baja yang resmi menjadi anggota organik Polres Trenggalek.

“Sebagai informasi, pembinaan Bintra dan pelatihan sangat penting. Dalam kegiatan Bintra, para Baja akan mendapatkan pelatihan tentang ilmu fungsi kepolisian, penanaman jiwa korsa, bakti sosial. Kegiatan diakhiri dengan longmarch sejauh 20 Km,” pungkas Kompol Agung. (sup/ham)

13 Ribu Liter Arak Dimusnahkan Polres Tuban Tuban, Jatim Pos Ribuan liter miras arak diamankan Polres Tuban yang diproduksi di Desa Gedongombo, Kecamatan SeKapolres Tuban, AKBP Nantang Haryono (tengah) manding, Kabupadidampingi Bupati Tuban H. Fatkhul Huda ikut ten Tuban, Senin menggerebek pabrik arak.

(24/04/2018).

Dalam penggerebekan berhasil diamankan 13 ribu liter baceman (bahan baku arak) dan 550 liter arak siap edar.

Kapolres Tuban, AKBP Nantang Haryono mengatakan arak tersimpan di dalam rumah produksi yang letaknya pinggir jalan. Dari penggerebekan ini Suci Bagus Setyono (31) pemilik pabrik dan 64 drum berisi baceman, 23 dus arak, satu bul, satu dandang, tiga kompor, dan 30 tabung LPG diamankan petugas.

“Dari keterangan pemilik pabrik ini nanti akan kita kembangkan karena dia tidak mungkin kerja sendiri,” terang Kapolres baru ini.

Kita akan terus mengungkap produksi arak, karena pengedar saja tidak ada toleransi apalagi produsen. Tujuanya untuk memberikan keamanan di Bumi Wali.

Sementara itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda memberikan apresiasi kepada Kapolres Tuban Sudah mengungkap dan menindak tegas pelanggaran pengedar miras arak.

Menurutnya, selama ini Pemkab Tuban telah membackup sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh Polres Tuban untuk memberantas miras.

“Kami tentunya memberikan apresiasi terhadap ketegasan Kapolres Tuban dalam menindak pelanggaran seperti ini, dan kami sudah lama menyatakan perang untuk memberantas arak,” ucap bupati. (min)

Jatim VII

Hal - 9

Bupati Blitar Jelaskan Program PTSL Blitar, Jatim Pos. Bupati Blitar, Drs H Rijanto, MM,kembali menjelaskan tentang keberadaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kamis (26/4).

Menurutnya, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua obyek dalam satu wilayah desa dan kelurahan.

Meliputi pengumpulan kebenaran data fisik, juga upaya pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan sertifikat tanah yang murah dan cepat.

Hal itu di jelaskan oleh H Rijanto, bahwa PTSL lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, diantaranya pelayanan kepada masyarakat terhadap ke-

Bupati Blitar Drs H Rijanto, MM

pastian hukum dan hak atas tanah. Tujuannya, mencegah terjadinya konflik pertanahan yang melibatkan aparat.

Menurut H Rijanto, inpres ini didukung keputusan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Setiap pemohon dikenakan biaya tidak boleh lebih dari Rp 150.000. Biaya itu digunakan untuk pengadaan, 3 patok dan 1 materai.

Termasuk biaya operasional pengadaan angkutan, pemasangan patok dan trans-

portasi. Kabupaten Blitar sendiri sampai tahun 2017 telah menyelesaikan dan menyerahkan sekitar 21.500 sertifikat.

Untuk tahun 2018 ini, kata Bupati Blitar, targetnya 48.000 sertifikat. Sasarannya di wilayah dua kecamatan, yakni kecamatan Nglegok dan Kecamatan Gandusari.

Bupati Blitar mengingatkan, desa-desa yang belum melaksanakan PTSL untuk segera membentuk Pokmas (kelompok masyarakat).

“Dalam hal ini perangkat desa tidak boleh terlibat dalam panitia pokmas,” tandas Rijanto.

Dijelaskan pula bahwa Program PTSL ini tidak akan kembali pada daerah yang sudah ditunjuk, karena akan berganti ke daerah lain. (sk)

Pamekasan Amankan 8 Tersangka Narkoba Pamekasan, Jatim Pos. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berhasil mengamankan 8 tersangka hasil penangkapan selama Operasi Tumpas Narkoba Semeru Operasi dilakukan selama 12 hari terhitung sejak 13 - 24 April 2018.

Hal itu diungkapkan Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, SIK yang didampingi Kasat Narkoba AKP Mohammad Sjaiful dan Kasat Sabhara AKP Solihin saat melakukan press release di Mapolres setempat, Rabu (25/04).

“Sasaran dalam operasi ini adalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras oplosan. Adapun hasil selama operasi ini ada 4 kasus narkotika jenis sabu, pil koplo 1 kasus dan miras 3 kasus dengan 8 tersangka,” kata

Kapolres Pamekasan.

Ke 8 tersangka tersebut diantaranya berjenis kelamin perempuan yaitu Linda (38) warga jalan Trunojoyo No. 91, dan Bu Tima (70) warga jalan Jagalan Kelurahan Barurambat. Keduanya kasus miras.

Sedangkan yang lainnya yakni Mohammad Kudus (30) asal Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan terkait dalam kasus pil koplo dan Abd Halim (38) warga jalan Sersan Mesrul Kecamatan Kota dalam kasus miras.

Sementara Akhmad Marzuki (36) dari Desa Malangan Kecamatan Pademawu, Darus Salam (42) asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, Dede Zakaria (22) asal Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan dan Samlawi (30) asal Desa Panaguan Kecamatan Proppo dengan kasus narkotika jenis

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo SIK didampingi Kasat Narkoba AKP Mohammad Syaiful saat press release di Mapolres.

sabu.

Barang bukti (BB) yang berhasil diamankan berupa 1,36 gram Sabu, 985 butir pil koplo dan 85 botol miras dimana 50 botol diantaranya miras oplosan.

“Akibat melakukan pelanggaran yang melawan hukum, untuk tersangka Narkoba jenis Sabu – Sabu akan dijerat dengan pasal 112 (1) jo 114 (1)jo 127 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 sampai 15 tahun penjara, sedang tersangka kasus pil koplo akan dijerat dengan pasal 196 jo 198 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Dan untuk tersangka miras masuk dalam kategori Tindak Pindana Ringan (tipiring),” ungkap Kapolres Pamekasan.

Cabuli Anak Dibawah Umur, Lima Remaja Mabuk Diringkus Polisi

Tersangka Pencabulan Gadis di Jombang ditanya Kapolres Jombang saat press rilis, Kamis (26/4/2018)

Jombang, Jatim Pos. Polres Jombang menangkap lima remaja yang mencabuli anak dibawah umur, sebut saja Bunga (14 tahun), di Desa Badang Kecamatan Ngoro. Ironisnya dalam pengakuan kelima remaja berusia belasan tahun tersebut melakukannya dalam keadaan mabuk.

Kelima pelaku yang berhasil diamankan yaitu OVY (17 tahun) asal Desa Kertorejo, SHM (15 tahun) asal Desa Badang, MZA (16 tahun) asal Desa Badang, RR (15 tahun) asal Desa Badang dan MFH (18) asal Desa Gebukwatu. Sedangkan tiga teman meraka masih jadi buronan.

Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto mengatakan bahwa setelah dapat laporan dari ibu korban, petugas langsung bergerak menangkap lima dari delapan pelaku tersebut, pada Kamis (26/4/2018). Para pelaku mengaku melakukan minum-minuman keras untuk merayakan ulang tahun salah satu dari mereka kemudian menyetubuhi korban di sebuah sawah di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Sabtu (21/4/2018).

“Seorang pelaku menjemput korban yang merupakan teman korban, sehingga korban tidak curiga saat diajak pergi, kemudian pemerkosaan pun terjadi. Polisi juga melakukan visum pada korban dan hasil visum ditemukan ada kekerasan pada tubuh korban,” terang Fadli.

Ditambahkan Fadli, Saat ini semua pelaku kita lakukan penahanan di rutan Mapolres Jombang untuk proses lebih lanjut. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. pungkas Fadli. (her)

Polres Jombang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Semeru 2018

(bw)

Debat Paslon Bupati-Wabup Pamekasan Tawarkan Pembangunan Ekonomi

Acara debat publik pasangan Kholifah dan Berbaur berlangsung di hotel Odaita Selasa malam.

Pamekasan, Jatim Pos. Debat publik pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Pamekasan priode 2018, menawarkan pembangunan ekonomi dalam upaya mengentas kemiskinan dan mengurangi pengangguran menuju Pamekasan sukses di bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan.

Acara yang digagas KPU Kabupaten Pamekasan, bersama PT Radio Suara Pamekasan menghadir paslon urut 1 Berbaur (RA Badrut Tamam - Raja’i) dan paslon urut 2 Kholifah (KH. Kholilurrahman - Fathorrahman). Acara berlangsung di Hotel Odaita, Selasa malam (24/4). Paslon

Berbaur, berdalih masih rendahnya IPM, kemiskinan dan kesetaraan akan mencetak 10.000 wirausahawan pada 5 tahun ke depan untuk menggarap sektor industri lokal.

Wirausahawan permodalan melalui BUMD, Koperasi dan Bank Syariah milik Pemerintah.

Pasangan didukung kaum produktif, mengangkat pembangunan insprastur berkeadilan dan merata antara wilayah utara dengan wilayah selatan menyediakan dana antara Rp 500 juta sampai satu miliar.

“Pendanaan dari APBD, masih ada Rp 172 miliar kita kelola dalam mengurangi pengangguran dan pertumbu-

han ekonomi yang usulan melalui musrenbang Desa.

Program ini tidak tumpang tindih dengan AD dan DD,” jelas RA Badrut Tamam.

Adapun Paslon Kholifah, melalui visi-misi REMAJA (Regelius, Merakyat, Adil dan Sejahtera) mengangkat pembangunan ekonomi berbasis kemampuan generasi produktif berdasar keahlian di bidangnya masing-masing.

“Generasi produktif kita arahkan, kita bina, tentu didukung permodalan. Mulai mereka ahli di bidang olahraga, mengelola UMKM, pertanian, perkebunan dan peternakan dan lain sebagainya. Ini bentuk pemerataan pembangunan ekonomi untuk mengentas kemiskinan dan penganggaran,” jelas Kholilurrahman yang mantan Bupati Pamekasan priode 20082013.

Pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan didasari topografi di setiap

wilayah yang memiliki potensi unggulan bisa dikembangkan menciptakan lapangan kerja mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteran sosial (MKS).

Selain itu, pasangan Kholifah akan mewujudkan sumber daya alam yang mumpuni dalam pemerataan pendidikan, kesehatan dan kesehteraan menuju system budaya birokrasi terbuka, professional, bersih dan pembangun e-goverment untuk pelayanan public beriman.

Acara Debat publik dibuka oleh Ketua KPU Pamekasan, Moh. Hamzah, dan dihadiri wakil dari Forpimda, Komisioner Panwaslu Pamekasan, para pengurus Parpol pendukung dan Tim sukses kedua paslon Bupati-Wabup Pamekasan, dipandu Dr Buhari menghadirkan panelis dari kalangan akademik. (bw)

Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto,S.IK,SH,MH pimpin Gelar Pasukan

Jombang, Jatim Pos. Apel gelar pasukan Operasi patuh semeru tahun 2018 dipimpin langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto,S.IK,SH,MH dengan tema “Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Di bidang KAMSELTIBCARLANTAS (Keamanan Keselamatan Ketertiban dan Kelancaran Lalulintas) di wilayah jawa timur” diikuti oleh PJU Polres, jajaran Kapolsek, anggota polres Jombang, Dandim, Dansatradar, Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat, OPD pemkab, ormas, pada Kamis (26/4/2018).

Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto,S.IK,SH,MH dalam sambutannya mengatakan, Program Kapolri tentang Operasi Patuh semeru 2018 yaitu mewujudkan memelihara keamanan dan Membangun budaya tertib

dalam berlalu lintas. Suatu wujud kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ungkap Fadli.

Ditambahkan Fadli, Data yang dihimpun pada tahun 2017 Pengguna jalan melakukan pelanggran dan kecelakaan sebanyak 2542 kejadian.

Kecelakaan meninggal dunia sebanyak 412. Luka berat 724 orang.

“Target operasi patuh 2018 dilakukan selama 14 Hari mulai dari tanggal 26 april sampai tanggal 9 mei 2018 dengan mengutamakan faktor keamanan. Petugas operasi patuh lalin agar menghindari tindakan pungli, melakukan operasi patuh dengan baik.Target operasi agar diutamakan pada titik titik rawan kecelakaan. Kepada pers silahkan mengawasi selama jalannya operasi patuh semeru tahun 2018”. tegasnya. (her)

Jatim VIII

Hal - 10



Sebelum Melakukan Transaksi :

Kurir Narkoba Digrebek di Rumahnya

Sumenep, Jatim PosBeira (42) warga Dusun Kalowang, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Kamis (26/4) sekitar pukul 17.25 WIB diamankan dirumahnya oleh anggota Pol-

sek Kangean, karena terbukti menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Menurut Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Abd. Mukid, penangkapan terhadap tersangka berdasarkan infor-

masi masyarakat bahwa tersangka diduga sering mengkonsumsi dan melakukan transaksi sabu, dengan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, kemudian menerima informasi tersangka akan melakukan transaksi dirumahnya.

Sementara pada saat petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan disertai penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada tangan kanan terlapor berupa 5 (lima) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, Setelah ditunjukkan terlapor mengakui adalah miliknya yang didapat dari anak yang bernama Raihan warga Desa Sambekati Arjasa Sumenep, saat diintrogasi kepada Raihan, dia tidak memberitahu bahwa dirinya membeli kepada siapa.

Kedua tersangka berikut

barang buktinya diamankan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, sementara rincian barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka berupa 1 buah Hp merk nokia warna putih, 5 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing, 0,30 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,30 gram, sebuah sedotan plastik yg diduga sebagai alat sendok, dua buah sedotan plastik warna putih, sebuah pipet kaca terdapat sisa sabu sabu, sebuah bong terbuat dari botol kaca minuman you C1000, sebuah korek api gas, uang tunai sebesar Rp 400 ribu. Selanjutnya atas perbuatannya tersangka diancam pasal 114 ayat (1) subs. Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (rul/man/nan)

Alasan Warga Sumenep Memilih RSUD Dr H Moh. Anwar Sumenep, Jatim PosDirektur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep Dr. Fitril Akbar, M.Kes mengatakan hal ini rumah sakit satu-satunya milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pihaknya terus melakukan pembenahan, serta berusaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Sumenep.

Menurutnya dalam memberikan pelayanan yang prima tentunya menjadi ketertarikan tersendiri bagi masyarakat Sumenep untuk tetap mempercayai RSUD Dr.H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep yang beralamat Jl. Dr. Cipto No. 42 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep, ini merupakan rumah sakit yang layak.

Inilah beberapa alasan masyarakat Sumenep memilih RSUD Dr.H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep yaitu Satu Berdasarkan hasil survei internal dan eksternal (LKNU, BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah terbaik satu-satunya milik Ka-

bupaten Sumenep dengan tingkat kepuasan pelayanan diatas 85 persen (baik).

Selanjutnya menurut versi KARS 2012 Sebagai Rumah Sakit dengan standar pelayanan akreditasi paripurna (bintang 5) juga menjamin keterbukaan akses pelayanan terhadap semua kalangan, baik pasien umum maupun dengan penjaminan yang bersifat pengaduan / kritik serta saran dari masyarakat melalui pelayanan Instalasi Peduli Pelanggan (IPP) di gedung puspa RS atau pojok informasi Rumah Sakit di Sumenep yang memiliki aksesibilitas yang paling baik (berada ditengah kota) sehingga dapat memudahkan kebutuhan logistik pasien maupun keluarga.

Sejak tahun 2006 menerapkan ISO 9001 : 2000 WQA RS UD Sumenep, Selalu mengedepankan kualitas dalam pelayanan didukung dengan peralatan canggih seperti CT SCAN, operasi minimal invasif, laparascopi, endoskopi serta penggunaan gas oksigen yang tingkat kemur-

niannya mencapai 99,5 %, (diatas ketentuan yang diatur permenkes) sehingga sangat efektif untuk pengobatan pasien.

RSUD Sumenep Sebagai Rumah Sakit yang selelu mendapatkan Zero Accident (nihil kecelakaan kerja) dan juga dinilai sebagai yang terbaik dalam program P2HIV dari kementrian tenaga kerja dan transmigrasi RI. Selanjutnya RSUD Sumenep dilengkapi dokter spesialis (termasuk spesialis jantung dan paru-paru) dengan 18 menu layanan Rawat Jalan, 7 Rawat Inap, IGD 24

jam, serta layanan penunjang medik dan non medik yang terbaik. RSUD Dr.H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep Sebagai Rumah Sakit yang secara progresif melakukan inovasi dibidang teknologi informasi untuk optimalisasi pelayanan yang kekinian.

Direktur RSUD Dr.H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep Dr. Fitril Akbar, M.Kes mengharapkan semoga rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya. (rul/nan/man)

Kades Manisharjo Optimalkan DD untuk Pavingisasi

Ngawi, Jatim PosWarga Desa Manisharjo optimis Pembangunan infrastruktur jalan. Dengan Adanya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diglontorkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah desa (pem des) memberikan kesempatan agar Desa dapat membangun

wilayahnya sendiri. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam setiap kegiatan pembangunan agar lebih maksimal.

Pemerintah Desa Manisharjo Kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi tahun 2018 ini merealisasikan Dana Desa (DD)

dan Anggaran Dana Desa (ADD), lebih fokus pada pembangunan jalan pemukiman.

Menurut Wijianto, selaku Kepala Desa, masih banyak jalan-jalan yang perlu di bangun dan diperbaiki, demi kelancaran meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya masih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Saat didepan awak media ini Selanjutnya Untuk Dana Desa (DD) tahap pertama ini, pemerintah Desa Manisharjo membangun rehap gorong gorong dan pavingisasi, ujarnya Dengan segala upaya Kades Wijianto berusaha untuk mewujudkan usulan-usulan warganya. pada pencairan Dana Desa tahap pertama tahun 2018 ini, Kepala Desa masih tetap mengutamakan pembangunan jalan paving antar dusun.

Dengan tujuan agar semua masyarakat merasakan hasil dari pembangunan, meskipun pencairan Dana Desa kemarin se-

dikit terlambat, tapi pembangunan sudah dapat dikerjakan dan sebagaian sudah dapat terselesaikan.

Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap pertama ini di gunakan untuk membangun paving jalan dan rehab jembatan tepatnya di dusun Bombongan RT 5,4, 3 dan Tahap 2 nanti RT 2 RW 3 Dusun Ba’an.

Kades Manisharjo mengatakan, walaupun lamban tapi pembangunan jalan paving dapat dikerjakan Pemerintah Desa Manisharjo melibatkan langsung warga setempat, dengan perkerja setiap harinya lebih dari 70 orang, kegiatan tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang tak lain adalah warganya sendiri. Wijianto” juga berharap kepada masyarakat agar mau ikut membantu dalam setiap kegiatan pembangunan.

Sehingga dari tahun ke tahun pembangunan di Desa semakin maju dan Desa Manisharjo semakin Maju. (ren)

Kades Giriharjo “Suyono”

Optimalkan DD 2018 Membangun Infrastruktur Jalan Ngawi, Jatim PosDana desa yang digulirkan pemerintah pusat kepada desa, memberikan kesempatan desa untuk membangun wilayahnya sendiri. Sesuai UU No 6 tahun 2014 tentang Otonomi Desa,terutama pada pasal 18 dan 19. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam setiap kegiatan pembangunan agar lebih maksimal.

Salah satunya Desa Giriharjo Kecamatan Ngrambe tahun 2018 ini. merealisasikan DD dan ADD,lebih fokus pada pembangunan jalan pemukiman. Menurut Suyono, selaku kades desa tersebut masih ada banyak jalan desa yang perlu di bangun dan diperbaiki dari dua dusunnya yang ada 9 dusun, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab jalan merupakan akses penting yang dampaknya langsung dirasakan seluruh masyarakat.

Selain jalan, pelayan surat me-

nyurat dan birokrasi di desa lebih dioptimalkan serta tidak ada pungutan apapun.

Ketua TPK Pembangunan Agus mengatakan, ’’untuk pengerjaanya sudah separuh pengerjaan sudah dilaksanakan, lebih dari 20 orang pekerja telah melakukan pengerjaan jalan pavingisasi ini, saya berharap selesai tepat waktu,” ujarnya “Saya masih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, terutama dana Desa Tahun 2018 ini pemerintah Desa Giriharjo fokus membangun jalan Poros Desa. Karena memang hal yang terpenting dalam pelancaran ekonomi rakyat saya ya jalan ini, serta pelayan yang optimal,” ungkapnya saat ditemui Wartawan Jatim Pos. Seperti pavingisasi yang saat ini sudah terealisaikan di dusun bajang hingga dusun babar ini mas,dengan panjang jalan 430 meter lebar 3,6 meter jalan pehubung antar Dunun bajang dan dusun babar.”

Imbuhnya. (ren)

Polisi Buru Pelaku Penembakan Ibnu Hajar Sumenep, Jatim PosKapolres Sumenep, AKBP. Fadillah Zulkarnaen, melalui Kasubbag Humas, AKP. Mukid mengaku memburu pelaku penembakan Ibnu Hajar (42) warga Dusun Bhan Ban, Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, yang terjadi pada Jum’at (20/4), sekitar pukul 18.45 WIB dan dirinya mengantongi ciri-ciri pelaku. Namun, saat ini masih dilakukan penyelidikan posisi pelaku berada.

Menurut Mukid, salah satu ciri-ciri pelaku yaitu tinggi 166 cm, saat melakukan aksinya pelaku memakai kaos warna orange dan kuning, dengan bawahan memakai sarung warna

Kasubbag Humas, AKP. Mukid gelap dan kombinasi tultul putih.

Selanjutnya pihaknya menyarankan pelaku sebaiknya menyerahkan diri sebelum terjadi yang tidak diinginkan. “Iya, biar tidak terjadi yang tidak kita inginkan, mendingan menyerahkan diri,” sarannya. (rul,man,nan)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Bupati Ngawi Hadiri Pengajian Kubro di Ngrambe

Ngawi, Jatim PosPada 17 April yang lalu di Lapangan Mangleng Kecamatan Ngrambe diselenggarakan Pengajian Kubro dalam Rangka Peringatan Isro’ Mi’roj Nabi Besar Muhammad SAW 1439H /2018 dengan menghadirkan Ustadz Drs. Amin Maulana Budi Harjono dari Semarang. Acara ini dihadiri Bupati Ngawi Ir. H.Budi Sulistyono, Ketua DPRD Dwi Rianto Djatmiko SH., Kepala OPD terkait dan warga masyarakat Ngrambe.

Acara Tersebut dihadiri oleh Pejabat SKPD, Camat, Kepala Desa SE Kecamtan Ngrambe, serta antusias masyrakat yang sangat luar biasa meperngati hari Isro Mi”roj Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sambutannya Budi Sulistyono mengatakan bahwa

hakekat peringatan Isro’ Mi’roj adalah bagaimana wahyu sholat yang diterima Nabi Muhammad SAW bisa dilaksanakan umat Islam, sholat dengan baik dan benar dan memiliki akhlak yang terpuji seperti yang dicontohkan Nabi Mu-

Tertibkan Mafia ... pada Budi Waseso, agar dalam menjalankan tugasnya harus membangun sinergi dengan pihak-pihak terkait, sehingga fungsi Bulog benar-benar hadir untuk kebaikan negeri tercinta ini,” ujarnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rangka mempercepat akselerasi program pe-

merintah dan memperkuat ketahanan pangan mengangkat Budi Waseso sebagai direktur utama Perum Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti.

Keputusan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/ 04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggo-

Syahrini ...

Kehebohan kembali terjadi ketika Syahrini masuk ke ruangan PN Depok. Bukan hanya para wartawan yang berebut ingin mengambil gambar, terlihat juga para karyawan PN Depok bersiap-siap dengan handphone masing-masing ingin mengambil foto Syahrini.

Begitu juga ketika Syahrini sudah memasuki ruang sidang, para wartawan yang masih ingin mengambil gambar Syahrini sempat diancam oleh Majelis Hakim karena menimbulkan kericuhan. Seketika awak media pun mulai tertib dan mengikuti jalannya sidang dengan tenang.

Wanita bernama asli Rini Fatimah Jaelani, diketahui kerap membuat publik heboh karena ulahnya. Selain terlibat dalam kasus penipuan jamaah umrah First Travel, wanita kelahiran Bogor, 1 Agustus 1982 tersebut juga jadi buah bibir karena insiden Holocaust, di mana Syahrini disebut telah mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas selama berkunjung ke Berlin Holocaust Memorial, Berlin.

Dalam kesaksiannya, Syahrini mengaku hanya satu kali berangkat umrah mengguna-

(ren)

dari halaman 1 ta-Anggota Direksi Perusahaam Umum (Perum) Bulog.

Dalam salinan keputusan tersebut, Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso diangkat menjadi Direktur Utama Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti dan Triyana diangkat menjadi Direktur Keuangan menggantikan Pardiman. (yus/ist/ant)

dari halaman 1 kan jasa First Travel, yakni pada 26 Maret 2017. Ia menjelaskan, uang yang dikeluarkan untuk umrah tersebut sebesar Rp197 juta untuk 13 orang dengan memperoleh paket VVIP. Syahrini membantah telah diendorse, karena ia tak pernah mendapat uang sepersen pun dari First Travel.

“Jadi 13 orang yang ikut umrah. Tidak ada yang namanya endorse. Murni ini adalah kerjasama, saya selaku artis harus memposting setiap harinya. Kalau diendorse artinya menerima satu kali posting itu, kalau di manajemen saya Rp 150 juta satu kali posting,” ungkap seleb sosialita itu di ruang sidang.

Selama jalannya persidangan, Syahrini tampak tenang ketika menjawab berbagai pertanyaan dari majelis hakim.

Bahkan beberapa kali Syahrini terlihat bercanda dengan majelis hakim demi mencairkan suasana di ruang persidangan yang memang cukup kaku itu.

Seperti misalnya saat Syahrini meminta izin untuk membuka jaket karena kepanasan di ruang sidang. “Saya kepanasan, boleh buka jaket nggak pak?” tanya Syahrini kepada

Wartawan ...

Sementara itu, Nur Aminin dari Tuban menyatakan, sebelumnya sudah lulus UKW Tingkat Muda. “Sekarang ikut lagi untuk tingkat Madya,” ujar Nur Aminin sambil tersenyum.

Ketiga wartawan Jatim itu, satu orang merupakan utusan dari media Jatim Pos (Heru Cahyo Utomo) dan dua lainnya utusan dari PWI Cabang setempat karena aktif dan sebagai pengurus PWI Tuban dan Sampang.

Data yang diperoleh Jatim Pos, peserta UKW angkatan

hammad. Turunnya wahyu Sholat adalah untuk memakmurkan hati dan pikiran umat, serta bagi umat yang berkecukupan materi yang paling penting adalah bersyukur atas semua rahmat dan karunia-Nya.

XXIII sebanyak 53 orang dan 3 orang dinyatakan tidak kompeten. Karena banyaknya animo wartawan untuk mengikuti UKW, maka masing-masing media dan PWI Cabang diberi jatah rata-rata 1 atau 2 wartawan oleh panitia UKW. Ini bukan berarti wartawan Jatim Pos melebihi jatah kuota melainkan karena ada utusan PWI Cabang.

Pimred Jatim Pos, Syaiful Anam mengaku bersyukur wartawan Jatim Pos profesional dalam menjalankan tugas jur-

Majelis Hakim dengan nada manjanya.

Sontak pertanyaan Syahrini tersebut langsung mendapat sorakan dari semua orang yang berada di ruang sidang.

“Pakaiannya sopan nggak?” tanya balik Majelis Hakim. Momen tersebut segera direspon oleh Syahrini dengan jawaban singkat. “Sopan pak.

Boleh ya?” ucap Syahrini lagi.

“Oke silahkan boleh, yang penting sopan,” pungkas Majelis Hakim.

Usai menjalani sidang, Syahrini pun memberikan pernyataannya kepada awak media bahwa kedatangannya kali ini menjadi saksi demi menyelamatkan dan membantu para jamaah.

“Barangkali para kekasih hatiku (wartawan) ini sudah mendengar penjelasan saya di dalam. Begitu santai saya menjawab karena saya merasa tidak bersalah dan diakui oleh yang bersangkutan bahwa memang kesaksian saya benar di bawah sumpah demi Allah dan Al-Quran. Jadi tidak ada katakata dusta, tidak ada fatamorgana dan halusinasi lagi memberitakan saya,” ujar Syahrini usai sidang. (yus)

dari halaman 1 nalistik. Apalagi sebelumnya media Jatim Pos (cetak maupun online-nya www.jatimpos. co) sudah terverifikasi Dewan Pers. “Media maupun wartawan Jatim Pos kami arahkan dan tingkatkan profesionalismenya dalam menjalankan jurnalistik,” katanya.

Kedepan wartawan Jatim Pos terus ditingkatkan profesionalismenya dan diikutkan dalam kegiatan UKW. “Yang belum UKW bukan berarti tidak profesional, tetapi antre karena keterbatasan kuota,” ujarnya. (yus)

KPK Obok-obok ...

(OPD) Pemkab Mojokerto hingga rumah tinggal Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Seluruh tempat yang disinyalir terkait dalam kasus dugaan korupsi tidak luput dari sasaran penggeledahan.

Sementara itu, di rumah pribadi Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa di Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, tim penyidik KPK megobok-obok lebih dari 10 jam, pada Rabu (25/4/2018).

Penggeledahan yang dilakukan hingga dini hari tersebut untuk mencari alat bukti tambahan terkait kasus dugaan gratifikasi proyek pemasangan tower BTS jaringan seluler dan dugaan kasus lainnya.

Penyidik KPK terlihat memenuhi ruangan depan dan di teras rumah Bupati Mojokerto.

Sedangkan, Mustofa Kamal Pasa memakai baju warna kuning dilengkapi rompi warna hitam dan mengenakan sarung warna merah itu terlihat berbincang bersama anggota KPK di depan pintu pagar sekitar pukul 22.00 WIB. Penyidik komisi antirasuah ini akhirnya keluar dari kediaman Bupati Mojokerto, Kamis dini hari (26/4/2018), pukul 01.20 WIB. Mereka membawa tiga koper besar, dua koper bersama merah dan satu koper berwarna biru.

Saat itu, Mustofa berada di depan pintu garasinya sembari menunggu anggota KPK meninggalkan rumahnya. Dia sempat mengambil bantal di dalam mobil Honda New CR-V Nopol S 1001 NB warna merah maron.

Kemudian, Bupati Mojokerto melangkah menuju ke teras rumah. Dia mematikan lam-

pu teras lalu masuk ke dalam rumah. Tidak lama, rombongan mobil KPK satu-persatu mulai meninggalkan rumah pribadi Bupati Mojokerto. Tercatat, ada lima mobil KPK dalam rombongan tersebut.

Seperti yang diberitakan lebih dari 15 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Penggeledahan ini merupakan rentetan dari aksi komisi antirasuah dalam memberantas korupsi di bumi Majapahit.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto. Teranyar, KPK juga sempat mendatangi vila pribadi milik Bupati Mojokerto yang berada Dusun Treceh, Desa Sajen, Kecamatan Pacet.

Vila tersebut memiliki pagar setinggi dua meter berada di sisi kanan jalan menuju ke wisata Pacet.

Penggeledahan itu juga menyasar sebuah showroom mobil milik orang kepercayaan Bupati Mojokerto di Jalan Gajah Mada, Menanggal, Kecamatan Mojosari, Selasa (24/4/2018).

Dari rentetan penggeledahan itu KPK mengamankan sebanyak 13 kendaraan yang diduga tersangkut kasus gratifikasi. Tidak tanggung-tanggung seluruh kendaraan itu nilainya miliaran rupiah.

Adapun kendaraan yang disita oleh KPK berupa lima unit Jet Ski Sea Doo RXP300, yang informasinya harga satu unitnya mencapai Rp 399 juta.

Deretan mobil mewah juga berhasil diamankan yakni mobil Range Rover Nopol L 1213 HX warna merah marun dan satu

DPRD Tuding ... antara fakta di lapangan dan data yang direncanakan. Seperti saat sidak yang dilakukan, pihaknya menemukan bentangan sungai yang panjangnya 20 meter, yang direncanakan adalah 25 meter.

“Hal ini sangat disayangkan.

Selain menghambat proses pelaksanaan waktu yang akan terbuang percuma, hal ini juga akan menjadi gambaran buruk bagi kinerja Abdi Negara. OPD harus cermat dan jeli dalam menunjuk konsultan kerena bisa menjadi petaka jika tidak segera berbenah,” ucap M Hadi, Senin (23/04/2018).

Pihaknya juga mengingat-

kan kepada beberapa Kepala Dinas agar segera mengevaluasi dan merekrut konsultan - konsultan yang berkualitas sehingga hasil dari pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Trenggalek. Hal – hal semacam ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, karena hasil dari sidak bisa dijadikan referensi dan catatan.

Menurutnya, untuk kegiatan APBD 2018, kesalahankesalahan mendasar dalam merencanakan kegiatan tidak boleh terulang kembali agar bisa memperoleh hasil maksimal.

Komisi III tidak akan segan segan untuk memanggil OPD

Ketua IPWL ... warga Desa Telogo Kanigoro, Kabupaten Blitar, justru tertangkap oleh Satnarkoba Polres Blitar Kota, saat ia melakukan pesta narkoba.

Indah yang menjabat sebagai Ketua IPWL, ternyata juga berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPKPP3A) Kabupaten Blitar.

Kasat Narkoba Polres Blitar, AKP Huwahilla Wahyun Yuha menjelaskan, Rabu (25/4), penangkapan pegawai PNS tersebut dilakukan saat pesta Sabu di Kantor IPWL bersama teman laki-lakinya bernama Wawan

(40).

Perbuatan Indah Susilowati ini sungguh memprihatinkan, karena seharusnya ia memberi contoh yang baik untuk institusinya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, ia telah mencoreng institusinya, juga statusnya sebagai pegawai negeri.

“Sebenarnya tugasnya merehap bagi pengguna narkoba.

Tapi di sini justru kepalanya malah pengguna narkoba,” ucap AKP Huwahilla.

Penangkapan Indah dan temannya ini merupakan bagian dari Operasi Tumpas Narkoba 2018 yang dilakukan Polres Blitar Kota mulai dari tanggal 13 hingga 24 April 2018.

Dari operasi ini Satnarkoba

dari halaman 1 unit mobil Subaru WRX AWA Nopol S 1168 P warna putih.

Kemudian, dua unit mobil All New Kijang Innova L 1724 YY warna hitam dan S 1020 N warna silver serta satu unit mobil Daihatsu Granmax S 8021 NC warna putih.

Dua unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna putih dan Honda Sonic 150R yang masing-masing tanpa pelat nomor.

Teranyar, KPK menyita mobil Honda New CR-V nopol S 1001 NB dari kediaman pribadi Bupati Mojokerto, Kamis dini hari (26/4/2018). Seluruh kendaraan hasil sitaan KPK itu untuk sementara dititipkan di Mapolsek Magersari, Jalan By Pass Kota Mojokerto.

Dari pengamatan di lokasi lima jet ski Sea Doo diparkir di halaman Mapolsek Magersari.

Sedangkan, mobil Range Rover, Subaru, dua unit mobil All New Kijang Innova di parkir di samping bangunan Mapolsek.

Satu unit pikap yang diatasnya terdapat dua unit motor Yamaha Nmax dan Honda Sonic 150R diparkir paling belakang gedung Mapolsek.

Di sisi lain, anggota polisi Polsek Magersari membenarkan bahwa 13 kendaraan tersebut merupakan barang sitaan KPK yang untuk sementara dititipkan di dalam Mako. “Kendaraan sitaan yang dibawa ke mako ini dikawal mobil Patwal,” ujarnya.

Anggota KPK enggan berkomentar terkait penyitaan 13 kendaraan ini. Mereka terlihat keluar dari Mapolsek Magersari kembali mengendarai mobil Innova warna hitam menuju ke arah Surabaya. (ist)

dari halaman 1 yang melakukan kesalahan dalam merencanakan kegiatan.

M. Hadi berharap dari kegiatan APBD 2018 agar bisa berjalan baik, bahkan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

Baik dari segi kualitas dan waktu pelaksanaan sesuai kontrak.

“Masyarakat semakin cerdas terlebih di jaman canggih seperti saat ini. Jika saja tidak cermat bisa menimbulkan masalah tentunya akan sangat mudah dikonsumsi publik dan bisa dilaporkan ke jajaran penegak hukum,” pungkasnya. (mil/ham)

dari halaman 1 berhasil membekuk 8 tersangka pengguna dan pengedar narkoba jenis sabusabu. Hasil operasi ini berhasil mengamankan barang bukti terbilang banyak sekitar 14,56 gram sabu.

Para tersangka pengguna dan pengedar narkoba yang terjaring dalam operasi itu disebutkan masing-masing: Mardianus Putrawan Pesireron (TKP Selokajang Sregat); Yanuar Andi Doneswara (TKP Kemuning Kota Blitar); Abdul Mubdin (TKP Jalan Timor Kota Blitar); Wawan Budiono (TKP A. Yani Kota Blitar; Indah Susilowati (TKP A.Yani); dan Erna Kusuma (TKP Jalan Semeru Kota Blitar). (sk)

Hal - 12 Edisi No.286 Tahun XVI ~Minggu I Mei 2018

Melestarikan Tradisi Uyon-uyon di Tulungagung ACARA rutin berupa gelar Uyon-uyon yang selama ini dilangsungkan di Graha Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur setiap Kamis (Malem Jumat Pahing). Tapi khusus bulan Maret 2018 kemarin dilangsungkan di pendopo Kabupaten Tulungagung.

Kepindahan lokasi acara ini terkait dengan Dr H Jarianto, M.Si sebagai Kepala Disbudpar Jatim yang ditugaskan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Tulungagung. Jarianto meng-

gantikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE.M.Si yang ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang maju lagi dalam Pilkada sebagai calon petahana.

Kebetulan bulan ini memang giliran Kabupaten Tulungagung yang seharusnya mengisi acara rutin di Surabaya tersebut. Terakhir gelaran uyon-uyon dilakukan pada Jumat (23/3) malam lalu di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso.

Menurut Jarianto, sebe-

Jarianto (kemeja putih) ditengah-tengah acara Uyonuyon.

tulnya tradisi uyon-uyon itu di Tulungagung malah sudah menjadi acara rutin setiap minggu, yaitu setiap Kamis malam. Namun kali ini menjadi istimewa karena dikemas sebagai acara tingkat provinsi.

Sebagaimana biasanya, maka seluruh jajaran di bawah Disbudpar Jatim ikut menghadiri acara ini, termasuk Sekretaris Disbudpar, Sinarto, S.Kar, MM, yang sehari-hari menggantikan tugas Kadisbudar.

Disamping itu, dalam acara yang dikemas dalam agenda “Pengembangan Potensi Seni Budaya” ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Dra Sri Hartini, M.Si yang kebetulan sedang ada acara di Tulungagung.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus berupaya melestarikan seni tradisi setempat melalui pagelaran “uyonuyon” yang diikuti kalangan birokrat maupun seniman daerah setempat setiap pekannya.

Pjs Bupati Tulungagung Jarianto, menjelaskan, tradisi uyon-uyon kembali digalakkan

Pesinden menyanyikan beberapa langgam Jawa dalam pagelaran seni uyon-uyon di pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso, Tulungagung, Jumat (23/3). agar kesenian lokal khas Jawa Timuran dan mataraman tersebut tidak punah.

Sasaran kegiatan seni tradisi yang diadakan sebulan sekali itu tak hanya orang dewasa maupun kelompok seniman tua yang masih lekat budaya lawas. Namun juga kalangan muda dan milenial agar

Anak Muda Harus Melahirkan Karya Seni Luar Biasa ANAK-ANAK muda diminta untuk mampu melahirkan karya-karya seni yang ditunggu oleh masyarakat. Karya yang mampu memberikan inspirasi luar biasa dalam dinamika kehidupan sekarang ini.

“Kalau para pujangga dulu, sastrawan dulu, nenek moyang kita mampu melahirkan karya-karya yang adilihung mengapa kita tidak,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur, Dr H Jarianto, Msi, beberapa waktu lalu saat memberi sambutan pada pembukaan Training of Trainer (ToT) Sastra/Teater di Hotel Utami Sidoarjo.

Ia lalu memberi gambaran, Candi Borobudur, Prambanan dan sebagainya itu adalah contoh-contoh tak terbantahkan sebagai karya luar biasa dari nenek moyang kita. Mengapa kita hanya dapat mengagumi namun tidak dapat melahirkan sesuatu yang dapat membanggakan sebagaimana yang sudah dilakukan para leluhur.

Acara yang berlangsung dua hari ini diikuti oleh Pelatih, Pembina dan Sastrawan sebanyak 76 orang dari seluruh Jawa Timur. Adapun yang dihadirkan sebagai narasumber adalah Dr Shoim Anwar, M.Pd dari Universitas PGRI Adibudana (UNIPA) Surabaya membawakan materi “Bahasa dan Sastra Indonesia”, dramawan/ sastrawan R. Giryadi dengan materi “Struktur Prosa Fiksi” dan Mashuri, MA dari Balai Bahasa Jawa Timur dengan materi “Budaya Lokal Dalam Prosa”.

Menurut Jarianto, sastra adalah pintu segala-galanya.

Apa saja yang mau kita lakukan itu musti melalui tutur atau ucapan. Dalam tari ada bahasa gerak. Dalam seni vokal sudah jelas. Sedangkan dalam teater selain ada vokal juga ada ba-

hasa gerak. Karena itu, mengapa kita tidak bisa menghasilkan karya sastra atau teater yang bagus.

Dalam film India yang bagus adalah sastranya. Ada sesuatu secara dramatik membuat kita menjadi terharu atau hanyut karenanya. Dalang Ki Narto Sabdo, almarhum, yang hebat juga sastranya. Apalagi dalam adegan dialog satu orang dalang mampu membawakan perkataan hingga enam orang, seperti jagongan.

Karena itu dulu pernah ada penghargaan untuk pujangga.

Akhir-akhir ini penghargaan terhadap sastra kurang. Dulu ada Lomba Mengarang. Peserta masuk dalam sebuah ruangan, disediakan waktu dua jam untuk berimajinasi. Dulu juga ada Lomba Deklamasi. Lantaran bahasa sastra sudah kurang maka masyarakat suka berkatakata kasar. Kalau Surabaya itu isinya misuh thok. Jangan menyalahkan anak-anak. Bahkan di tingkat pegawai saja masih sering menggunakan unggahungguh yang tidak tepat. “Bapak kalau manut dawuh saya baik,” itu misalnya. Bagaimana ini dirinya sendiri di-dawuhkan.

Memang tidak ada maksud untuk menjadikan ilmu itu sebuah patron yang tidak dapat diubah. Tetapi harus kita pahami, dalam budaya Indonesia bahwa yang dimaksud dengan budaya adiluhung, yang mempunyai nilai filosofis itu yang mana. Ada kesepakatan meski tidak tertulis bahwa budaya yang baik itu yang memberikan ketauladanan perilaku hidup yang baik. Ada unggah-ungguh atau sopan santun terhadap orang tua atau orang yang kita hormati.

Dengan demikian itulah karya sastra yang mampu melahirkan tuntunan kehidupan. Walaupun menggunakan bahasa yang sudah modern namun te-

Kepala Disbudpar Jawa Timur, Dr H Jarianto, Msi, pada pembukaan Training of Trainer (ToT) Sastra/Teater di Hotel Utami Sidoarjo. tap mengandung keagungan yang dapat dijadikan tuntunan.

Memang sudah menjadi fenomena perkembangan masyarakat bahwa dalam berbahasa kalau ada kata yang tidak bisa di-Jawakan malah diganti dengan istilah bahasa Inggris. Hal itu memang tidak dapat kita hindari. Jadi mengapa Sastra Jawa kalah, itu karena anda-anda tidak sampek kemringet (berkeringat).

Kalau karya sastra yang ada selama ini tidak lagi disukai oleh anak-anak muda zaman now ini maka harus dicari jawabannya, mengapa mereka tidak suka. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya dengan bahasa sastra yang sesuai dengan era sekarang tetapi tetap mempunyai nilai tuntunan yang baik. Ada sesuatu yang bisa kita dapat.

Bukan hanya berlalu begitu saja.

Pertentangan dunia Barat dan Timur memang sudah terjadi sejak lama. Bahwa di Barat sana apa-apa tidak akan dilakukan kalau tidak rasional, tidak nalar dan tidak masuk logika. Tetapi berbeda dengan kita di Timur, masih banyak hal-hal yang dinilai tidak rasional. Kita masih percaya de-

ngan hal-hal yang abstrak.

Nah abstrak ini berarti mengandung nilai kedalaman, tidak bisa hanya dengan logika saja.

Tetapi memang kita tidak dapat menolak perubahan.

Bahwa perubahan pasti akan terjadi, dan kita harus mengejar perubahan itu di atas perubahan-perubahan yang lain.

Justru dengan adanya perubahan itulah yang nantinya akan membawa kita ada perunjukan yang cocok dengan situasi dunia sekarang. Dalam pertunjukan ludruk misalnya, tidak harus mengenakan kostum sebagainana ludruk tradisional namun orang masih tetap dapat menangkap isi pertunjukan ludruk itu yang sebenarnya sebagaimana situasi zaman sekarang.

Karena itu silakan berimajinasi sehingga mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Masak kita masih harus mengandalkan sastrawan Zawawi Imron, dramawan Akhudiat, yang tentunya juga akan semakin tua. Kita harus melahirkan sastrawan-sastrawan generasi baru yang sanggup menjawab tantangan zaman.

Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan mempromosikan mereka. (ist)

muncul regenerasi pelaku seni budaya daerah.

“Di Tulungagung sebenarnya tradisi ini sudah ada sejak lama. Kami ingin menguatkan saja seperti yang sudah berjalan di tingkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim,” kata Jarianto.

Kebetulan dalam kesempatan itu hadir Sekjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sri Hartini, sehingga kegiatan seni tradisi dengan cara lesehan di lantai pendopo juga diisi dengan diskusi kecil mengenai pengembangan serta pelestarian budaya lokal.

Dalam kamus bahasa, uyon-uyon masuk dalam turunan seni karawitan. Budaya ini adalah salah satu dari sekian

banyak kesenian luhur yang berasal dari pulau Jawa, khususnya sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berbagai unsur hadir di dalam seni karawitan uyonuyon. Perpaduan harmonis dari gamelan dan merdunya suara sinden menyatu membentuk alunan indah lagu atau langgam yang dikenal dengan istilah “gendingan”.

Biasanya, kesenian satu ini ditampilkan dalam acara-besar Jawa seperti pernikahan dan bersih desa.

“Di Kabupaten Tulungagung pelestarian seni tradiri uyon-uyon sudah dilakukan sejak lama. Pelestarian seni tradisi ini dilakukan oleh pelajar SD/SMP/SMA, hingga warga masyarat. (ist/ant)

Tari Pergaulan Jawa Timur Tak Perlu Seragam DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melalui UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan (LPP) Kesenian merencanakan acara Festival Tari Pergaulan Jawa Timur. Untuk itu, diselenggarakan pelatihan teknis di bidang seni tari, dalam hal ini Seni Tari Pergaulan, di Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diselenggarakan atas pertimbangan perlunya pemahaman serta pembinaan yang lebih mendalam tentang seni tari pergaulan yang ada di daerah di kalangan generasi muda.

Salah seorang narasumber, Arif Rofiq, mengingatkan bahwa jangan sampai ada upaya penyeragaman tari pergaulan Jawa Timur. Dikatakannya, ja-

uh sebelum ini, yaitu sekitar tahun 1990-an Jawa Timur pernah membuat tari pergaulan.

Waktu itu memang awal-awal dari booming pariwisata. Untuk melahirkan tarian ini melewati diskusi cukup panjang, melibatkan banyak pakar, dikumpulkan dalam workshop intensif selama satu minggu untuk berkarya bersama. Hasilnya, lahirnya karya yang namanya “Tari Subaraga”, akronim dari Surabaya, Banyuwangi, Madura dan Panaraga.

Seperti nano-nano, ramai rasanya.

Tetapi dalam perkembangannya tarian itu tidak bisa hidup, tidak pernah ditarikan lagi. Karena tarian ini dilahirkan ramai-ramai, ibarat bayi, maka tidak ada yang mau menyusui sehingga mati dengan sendirinya. (ist)

Pelatihan teknis Seni Tari Pergaulan, di Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Hal - A Edisi No.286 Tahun XVI ~Minggu I Mei 2018

ď Ź

Reses DPRD Jatim di Kabupaten Jember - Lumajang

Pengelolaan Dana Desa Perlu Diarahkan Agar Tak Terjadi Penyimpangan

kan perhatian Pemerintah. Reses mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan pembangunan di Jawa Timur, melalui reses juga penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.

Oleh karenanya dalam laporan ini telah memuat pokokpokok permasalahan yang telah disesuaikan dengan masingmasing bidang antara lain bidang Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan dan bidang Kesejahteraan Rakyat, termasuk di dalamnya meliputi kesehatan, pembangunan dan pertanian.

Besarnya Dana Desa baik lewat APBN maupun APBD cukup rawan terjadi penyimpangan, bila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Jangan sampai Dana Desa yang ada malah menjerat Kepala Desa dalam kasus penyimpangan. Awalnya Dana Desa untuk kesejahteraan dan peningkatan pembangunan desa berubah menjadi kasus korupsi.

Dengan kondisi semacam ini maka perlu sosialisasi pendampingan dan pengawasan terkait penggunaan Dana Desa dan harus intens dilakukan.

Pendampingan intens dilakukan oleh pemerintah baik itu provinsi maupun Kabupaten/ Kota khususnya hal ini di Dapil IV. Dan ini juga harus diiringi dengan pelatihan pelaporan anggaran maupun management pengelolaannya. Ini perlu dilakukan sebab banyak hal yang kurang dipahami oleh Kepala Desa terkait pelaporan penggunaan anggaran, sebab yang dinilai Kepala Desa tidak melanggar, namun dalam hal pelaporan kegiatan ternyata melanggar.

Pemerintahan Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Pemerintahan perlu intens dilakukan khususnya di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Banyak persoalan yang terjadi di Kabupaten Jember-Lumajang terkait Pemerintahan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang intens terkait pengelolaan pemerintahan. Sebagai contoh Dana Desa yang saat ini harus benarbenar diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan.

Perekonomian Pemerintah harus mendorong sektor riil yang tahan terhadap terpaan resesi ekonomi seperti inflasi atau krisis moneter, di antaranya usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).

Para pelaku UMKM ini adalah pelaku usaha yang mandiri tidak tergantung pada pinjaman Bank, mereka bisa tetap eksis meski krisis keuangan global menerpa Indonesia. Karena itulah, keberadaan UMKM lokal ini harus didorong agar lebih

Koordinator Dapil IV, Miftahul Ulum

RESES Pertama tahun 2018 DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil IV Kabupaten Jember dan Lumajang dilaksanakan selama enam hari, dimulai pada 26 Februari s/d 3 Maret 2018.

Tujuan jamak wakil rakyat ini menjaring penyerapan aspirasi masyarakat sebagai modal bahan menyusun kebijakan publik di Jawa Timur, agar berbagai langkah kebijakan yang diambil memiliki akar kerakyatan yang jelas dan melahirkan kebijakan yang sangat prorakyat.

Laporan itu disampaikan Anggota Dapil IV melalui juru bicaranya Ir H Artono, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jatim, awal April 2018.

Terkait dengan masa reses dan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di Dapil IV yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, memang usulan reses yang dibawa Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur bukan merpakan dokumen perencanaan sehingga tidak semua usulan reses bisa terealisasi dengan baik, yang pada akhirnya dokumen perencanaanlah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti diketahui bahwa di daerah selalu muncul permasalahan, baik permasalahan baru maupun lama yang membutuh-

maju dan berkembang. Pelaku UMKM lokal harus dilindungi dari toko-toko modern agar tidak masuk ke perkampungan sehingga mematikan UMKM lokal.

Dalam hal ini pemerintah juga harus lebih selektif mengeluarkan izin berdirinya toko modern dan sebaliknya kepada toko modern yang telah mendapat izin dan beroperasi, pemerintah perlu menerapkan pola kemitraan antara toko modern dengan UMKM lokal di sekitar. Dengan pola kemitraan itu akan terbangun suasana ekonomi yang kondusif dan saling mengisi antara yang besar dengan yang kecil.

Keuangan Data tingkat kemiskinan pedesaan yang besar saat ini untuk Jatim harus segera diatasi dan dicarikan solusi, pemegang kebijakan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sangat diperlukan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan di tingkat pedesaan tersebut.

Persoalan ini merupakan persoalan krusial yang harus segera dilakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasinya. Bila ini tidak segera dilakukan maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat di pedesaan, pemberdayaan perekonomian masyarakat khususnya ibu-ibu yang ada di pedesaan juga perlu dilakukan karena dengan memberdayakan kalangan ibu-ibu melalui program konkret akan membantu mengatasi masalah keuangan.

Selain hal itu banyak yang bisa dilakukan semisal pemberian pinjaman modal dengan bunga ringan, pelatihan peningkatan produk, penciptaan pasar hasil perekonomian masyarakat se-

kitar dan masih banyak lagi.

Pembangunan Bidang pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, salah satu fakta yang ada di lapangan banyak masyarakat ketika bertatap muka dengan Wakilnya yang duduk di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur mempertanyakan Jalan Trans Ranuyoso atau jalan Lumajang - Surabaya yang kerap macet di pasar Ranuyoso. Kemacetan parah yang terjadi di kedua pasar yaitu pasar Ranuyoso dan pasar Gunung Tengungu. Warga menginginkan jalan layang mungkin terlalu jauh, tetapi jalan pintas sudah ada.

Tinggal jalan pintas yang merupakan jalan desa tersebut dilebarkan dan dibuat rekayasa lalulintas yang memadai. Selain itu, minimnya penerangan jalan yang berada antara Lumajang Wonorejo sampai Jember sehingga daerah tersebut rawan terjadi kriminalitas dan hal ini seringkali kerap terjadi penghadangan dan penjabretan di sepanjang jalur Wonorejo - Jatiroto, sehingga masyarakat meminta di sepanjang jalan tersebut dipasang penerangan jalan yang memadai.

Pendidikan Anggota Dapil IV yang dikordinirH Miftahul Ulum, SAg.M.Si, juga menyoroti transisi perpindahan pengelolaan SMK dan SMA ke Pemerintah Provinsi yang harus terus dilakukan pengawasan di daerah.

Kebingungan terkait kebijakan diyakini akan muncul bila ini dibiarkan maka akan berdampak pada anak didik. Kebingungan terhadap kebijakan khususnya anggaran akan muncul di sekolah-sekolah apabila tidak dilakukan pendampingan dan pengawasan.

Keberadaan APBD Kabupaten yang tidak bisa digunakan lagi untuk kepentingan sekolah SMA sederajat, maka memaksimalkan anggaran yang ada di provinsi untuk mengelola SMA sederajat menjadi sebuah keharusan. Banyak keluhan dan imbas dari peralihan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah provinsi. Dan ini harus segera dicarikan jalan keluar agar kegelisahan terkait pengelolaan dari Kabupaten Kota ke Provinsi bisa segera diakhiri.

Sebagai akhir laporan Reses I Tahun 2018, anggota Dapil IV meminta perhatian khusus tentang program pemerintah provinsi yang bersifat membantu meringankan beban perekonomian masyarakaat. Yang insidentil persoalan kesehatan, dalam hal ini pengelolaan hak kesehatan masyarakat melalui BPJS sebab ini terkait hak dasar dari masyarakat. Pelayanan maksimal harus diberikan oleh BPJS mengingat sudah banyak masyarakat yang mengikuti program kepesertaan BPJS khususnya lewat jalur mandiri. Dan BPJS tidak asal-asalan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya Kabupaten Jember-Lumajang. (yd)

Infrastruktur di Kota Batu dan Kab/Kota Malang Sangat Vital DAPIL V yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu mempunyai masalah tersendiri yang terjadi di masyarakatnya. Oleh karena itu, reses pertama di tahun 2018 ini, masih berfokus pada kesehatan ibu dan anak maupun masyarakat pada umumnya: pendidikan anak usia dini, pariwisata, infrastruktur, pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga masalah sosial budaya yang terjadi di Dapil V. Demikian diungkapkan juru bicara anggota Dapil V, Aufa Zhafiri, S.Ak mengawali laporannya dalam rapat paripurna DPRD Jatim, awal April 2018 lalu.

Menurutnya, infrastruktur umum merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu indikator pembangunan sebuah daerah juga diukur dari pembangunan ini.

Infrastruktur adalah tiga hal penting yang dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur umum yang baik memberi dampak pada banyak hal, antara lain

lancarnya distribusi barang dan orang sehingga menunjang kelancaran perekonomian suatu daerah.

Karena itulah, infrastruktur umum di Dapil V merupakan kebutuhan yang sangat vital.

Infrastruktur berupa jalan harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk tetap dirawat maupun segera diperbaiki jika mengalami kerusakan. Seperti jembatan penghubung antar Desa Pulungdowo dengan Desa Pandanajeg, Kecamatan Tumpang yang ambrol maupun jalan Terusan Metro, Dusun Santrean, Desa Sumberejo, Kecamatan Batu yang dikenal dengan ‘wisata jeglongan sewu park’ harus segera diperbaiki.

Hal ini agar kondisi jalan yang rusak seperti itu ataupun jembatan yang ambrol tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, kondisi jembatan maupun jalanan itu jika tak kunjung diperbaiki maka akan mengganggu perekonomian masyarakat desa yang akan

juga berakibat terganggunya aktifitas masyarakat.

Karena itulah, anggota Dapil V ingin untuk pemerintah kota atau kabupaten maupun pemerintah provinsi agar segera mengatasi jalanan yang rusak maupun jembatan yang ambrol tersebut. Selain itu, perawatan secara berkala juga harus dilakukan agar pengguna jalan bisa dengan nyaman dan aman saat melintasi jalan ataupun jembatan yang ada di Dapil V. Tak hanya soal jalan dan jembatan yang rusak, saat reses pertama tahun 2018 ini, anggota Dapil V yang dikoordinir Dr HM Soenarjo, MSi juga menemukan berbagai hal terkait kondisi riil masyarakat di Dapil V. Temuan, saran, masukan tersebut seluruhnya dijelaskan pada laporan reses kali ini, sehingga pihak-pihak yang dimaksud untuk mengatasi berbagai macam persoalan bisa membacanya dan bisa langsung mengatasinya.

Laporan hasil reses ini berfokus pada persiapan evaluasi

APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017 dan persiapan LKPJ akhir tahun 2017. Selain itu, juga melihat dan menerima saran serta kritik masyarakat terhadap penggunaan anggaran APBD 2017.

Berbagai harapan, saran dan usulan masyarakat yang di catatan Reses kali ini, merupakan amanah yang wajib diperjuangkan sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban moral serta sosial-politik, menyangkut kredibilitas dan akseptabilitas kedewanan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas anggaran.

Sesungguhnya, seluruh daerah di Dapil V memiliki potensi yang belum banyak disentuh oleh program-program pemerintah. Potensi tersebut antara lain bidang yang tak mengenal batas akhir, yakni budidaya agriculture. Termasuk di dalamnya usaha perikanan darat dan penghutanan pekarangan serta kekayaan tambang mineral dan aneka batu-batuan paling lengkap di dunia.

Jembatan penghubung antar Desa Pulungdowo dengan Desa Pandanajeg, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, ambrol pada medio Desember 2017 lalu.

Secara umum, laporan Dapil V dalam reses pertama tahun ini masih pada tiga hal utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, soal pertanian, pariwisata hingga masalah sosial budaya yang ada di Dapil V. Contohnya, fenomena tanah ambles yang baru-baru ini terjadi di Dusun Banyuning, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. Tanah yang ambles letaknya di sebuah pekarangan rumah seorang warga Dusun Banyuning. Sebelum ambles ternyata tanah itu mulai miring sedikit demi sedikit sebelum

akhirnya ambles.

Meski tidak ada korban jiwa adanya tanah ambles itu mengkhawatirkan warga. Apalagi, sudah empat kali tanah di Dusun Banyuning itu ambles.

Tanah Dusun Banyuning yang termasuk tanah bergerak menjadi penyebab utama amblesnya tanah. Jika tidak segera diantisipasi masyarakat dapat menjadi korban amblesnya tanah itu. Belum lagi kejadian tanah longsor yang terjadi sebanyak 9 kali sepanjang bulan Februari 2018 membuat Batu menjadi sangat rawan bencana alam. (yd)

Hal - B Edisi No.286 Tahun XVI ~Minggu I Mei 2018

Tujuh Kali berturut-turut, Jatim Peringkat Pertama 

Kinerja Tertinggi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diganjar dengan anugerah tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha. Pemprov Jatim yang enam kali terbaik EKPPD pun telah mendapatkan dua kali penghargaan tersebut pada yang diberikan pada April 2014 dan Oktober 2017.

Sementara itu, untuk penghargaan parasyamsya berikutnya, dilakukan untuk penilaian tahun 2016, 2017, dan 2018.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo.

PEMPROV Jatim mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturut-turut. Kali ini penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah XXII di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu (25/4) malam.



Penghargaan tersebut diraih berdasarkan penilaian Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Penilaian itu melibatkan 20 instansi termasuk lembaga independen dengan sekitar 700 item penilaian.

Terkait penghargaan ketujuh kali yang diterimanya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyatakan, bahwa penghargaan itu untuk

menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LP PD). Mulai dari jenis urusan wajib pemerintah daerah dan pilihan diteliti secara komprehensif.

“Apakah kemudian pembangunan itu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas. Kemudian rakyatnya dilibatkan, parsipatoris, itu,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Dijelaskan, pemda yang tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tersebut

Area Rawan Korupsi Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bagi daerah yang meraih kinerja terbaik harus tetap hati-hati dengan area rawan korupsi.

Diantaranya pengadaan, retribusi, pajak, dan perizinan.

“KPK selalu mengawasi,” terangnya seusai acara.

Menurutnya, penghargaan yang diraih Jawa Timur harus menjadi pendorong dan contoh bagi daerah lain. Banyak daerah yang berupaya maju.

Dulu, kata dia, di Jatim, hanya Surabaya yang maju, sekarang ada Banyuwangi, Tulungagung, dan daerah lainnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Sumarsono, MDN mengharapkan kinerja Pemprov Jatim bisa ditularkan semangat dan integritasnya pada kabupaten/ kota se-Jatim. Apalagi peng-

Pakde Karwo:

Kekompakan Jadi Kunci Sukses Pembangunan di Jatim KEKOMPAKAN menjadi kunci sukses pembangunan di Jatim. Kekompakan itu pula yang mampu mengantarkan Jatim menjadi peringkat pertama kinerja tertinggi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturutturut.

“Terpeliharanya kekompakan antara pemerintah, DPRD, TNI, Polri, swasta, serta seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci sukses di Jatim,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo seusai memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXII Tingkat Jawa Timur di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Jumat (27/4) pagi.

Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, membangun kekompakan harus egaliter dan sejajar. Artinya, antara birokrasi, politik, dan pihak ketiga seperti LSM, pengusaha, serta berbagai komponen masyarakat lainnya dalam satu tingkatan. Dengan demikian, baru terwujud kekompakan tsb.

Ditambahkan, politik dan birokrasi harus menyatu, dengan memaknai birokrasi Jawa Timur adalah juga pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri.

Selain itu, juga harus memaknai Pemprov bisa bekerja dengan baik apabila bekerjasama dengan kab/kota dan seluruh pihak. “Semuanya harus kompak. Setelah itu baru diikuti de-

Pakde Karwo bersama Ketua DPRD Jatim memotong tumpeng pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXII Tingkat Jawa Timur. ngan perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk menghasilkan akuntabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa membuat program meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan program tsb dengan baik jika tidak ada kekompakan antara pemangku kepentingan. “Kom pak, guyub rukun dan bersatu dulu, baru kemudian membuat program,” tegasnya.

Lebih Luas di Jatim Menurut Pakde Karwo, kunci sukses lainnya dalam pembangunan di Jatim adalah leadership yang dikembangkan secata lebih luas di Jatim. Artinya, leader di Jatim bukan hanya diartikan sebagai gubernur dan wagub, tetapi juga

yang lai, seperti forkopimda, pimpinan dewan, pimpinan partai, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Para leader ini harus kompak,” ucap orang nomor satu di Jatim ini.

Dijelaskan, leadership memegang peranan penting dalam organisasi atau memiliki prosentase sama atau lebih dari 50 persen. Proses kepemimpinan atau leadership yang baik adalah kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam merumuskan kebijakan guna kemajuan daerah dan instansinya. Untuk itu, masyarakat yang dipimpin perlu dan harus ikut diajak bicara mengenai apa yang disenangi dan cocok di dalam kehidupan.

“Kunci sukses sebagai pemimpin yang baik harus bela-

jar dari masyarakat. Pemimpin harus selalu dinamis mengikuti kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat,” imbuhnya mrnjawab pertanyaan medis.

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga menyerahkan penghargaan kepada Juara Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Provinsi Jatim Tahun 2017, dan bupati/ walikota penerima penghargaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional.

Sebagai juara SKK Jatim tahun 201, berurutan dari juara 1 s.d. juara harapan 2, yaitu Kecamatan Dampit Kab. Malang, Kecamatan Sangkapura Kab. Gresik, dan Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

Diikuti Kecamatan Sumber Malang Kab. Situbondo dan Kecamatan Bangilan Kab. Tuban.

Sementara itu, penerima penghargaan kinerja terbaik kabupaten adalah Bupati Sumenep, Tuban, Nganjuk, Mojokerto, Magetan dan Jombang. Diikuti Bupati Probolinggo, Ngawi, Bojonegoro, Blitar, Lamongan, Pacitan dan Sidoarjo. Selanjutnya, juga Bupati Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Malang, Trenggalek, Gresik dan Madiun.

Sedangkan untuk pemerintah kota, masing-masing Kota Madiun, Probolinggo, dan Surabaya. Diikuti Kota Blitar, Kediri, dan Malang. (hms)

hargaan ini telah mampu dipertahankan Jatim selama tujuh kali berturut-turut.

Dijelaskan, performance Jatim secara keseluruhan sudah bagus. Tetapi ia mengi-

ngatkan agar kinerja yang bagus ini secara substantif harus ditunjukkan dari level kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. (hms)

Gubernur Jatim saat membuka Temu Inovasi Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Timur.

Dukung Pelaksanaan Program INOVASI di Jatim

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo mendukung program Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI) yang dilaksanakan di Jatim. Program ini penting dilakukan untuk membangun etika dan moralitas anak bangsa, serta membangun sistem pendidikan yang lebih baik.

“Program ini sangat bagus karena membuat anak senang saat belajar di sekolah dengan berbagai inovasi literasi maupun numerasi yang dibuat,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat membuka Temu InovasiPendidikan Dasar Provinsi Jawa Timur di ruang Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Kamis (26/04).

Menurutnya, program INO VASI dapat menjadi salah satu strategi dalam menghadapi tantangan bonus demografi yang akan dihadapi Jatim pada tahun 2019. Melalui praktekpraktek inovatif siswa pendidikan dasar diajak untuk berperan penting dan unggul dalam pergaulan global. “Menghadapi tantangan demografi maka sistem pendidikan harus dibenahi mulai dari PAUD, TK, SD hingga universitas, salah satunya lewat program ini,” urai Pakde Karwo.

Ditambahkan, program INOVASI telah memberikan inspirasi pada beberapa sekolah di Jatim sehingga sistem pembelajarannya menarik dan interaktif. Dicontohkan di SDN Sumbergondo 2 Kota Batu selalu meminta siswanya untuk mendiskripsikan apa yang telah mereka tulis. “Tadi ada juga sekolah yang setiap mau memulai pelajaran mengajak berdoa dulu, jadi ini sangat komprehensif. Bukan saja pendidikan, etika dan moral tapi juga spiritual,” terangnya.

Pakde Karwo berharap, kerjasama program INOVASI di Jatim ini lokasinya bisa terus ditambah tidak hanya di empat area. Karenanya, pihaknya akan meminta Dispendik Prov.

Jatim dan tim untuk mereko-

mendasikan sejumlah kab/ kota sebagai mitra INOVASI. “Kabupaten/kota yang terpilih nantinya paling tidak memiliki kebijakan yang berpihak pada mutu pembelajaran siswa serta peduli pada anak berkebutuhan khusus,” tukasnya.

Strategi Pendidikan Dalam strategi pembangunan pendidikan, lanjut Pakde Karwo, dilakukan dengan pembagian sistem pemerintahan secara konkuren. Pembagian ini terbagi di lingkup pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ kota khususnya pada pelayanan dasar pendidikan. “Urusan pemerintahan secara konkuren ini bermaksud membagi tugas dan kewenangan sesuai ruang lingkupnya,” tukasnya.

Pakde Karwo menjelaskan, di sisi manajemen pendidikan pemprov berwenang mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan pemkab/kota berwenang mengelolah pendidikan dasar dan PAUD. Di sisi kurikulum baik pemprov maupun pemkab/ kota berwenang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan khusus. “Selain pendidikan, masalah kesehatan dan pengetahuan parenting juga harus dibangun secara holistik dan integral,” tegasnya.

Selain itu, di bidang pendidikan Pemprov Jatim telah melakukan moratorium jumlah SMU dan SMK. Bahkan, saat ini telah diterapkan program dual track strategy untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Langkah/track yang pertama yakni memperbaiki kualitas pendidikan formal, seperti menambahkan kurikulum di SMA, dengan menyisipkan pendidikan vokasional. Track kedua, yakni melalui penerapan pendidikan vokasional ke sektor informal, seperti pembenahan BLK, sekaligus memperkuat SMK Mini bekerja sama dengan Jerman, dan Bosda Madin. (hms)

Hal - C Edisi No.286 Tahun XVI ~Minggu I Mei 2018



Tingkatkan Kualitas Batik

Ketua Dekranasda Jatim Ajak UKM kerajinan ke Solo dan DIY DEWAN Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) terus berupaya meningkatkan kualitas produk agar lebih berdaya saing. Salah satunya adalah mengajak para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor kerajinan untuk bertukar pikiran dengan para perajin batik di Solo dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY). Selama dua hari yaitu pada tanggal 25-26 April 2018, Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengunjungi beberapa titik perajin batik diantaranya Batik Karlina Solo, Batik Gunawan Solo dan Afif Collection.

Dengan mengajak para pelaku UKM Jatim ke perajin batik di Solo dan DIY, diyakini Bude Karwo akan meningkatkan daya saing UKM Jatim, khususnya menghadapi era perdagangan bebas. Kunjungan ini juga sebagai upaya membumikan batik agar tetap lestari dan terus dicintai masyarakat Indonesia dan dunia. “Silaturahmi ini menambah wawasan baru

bagi para pelaku UKM untuk terus meningkatkan kualitas batik. Selain itu juga bisa belajar manajemen berorganisasi sehingga bisa bersaing dan membuat inovasi baru,” ujarnya saat mengunjungi Paguyuban Sekar Jagad dan Afif Collection, Daerah Istimewa Yogjakarta, Kamis (26/4).

Ketua Dekranasda Jatim itu menjelaskan, Solo dan DIY menjadi kiblat dalam perkembangan batik di nusantara, khususnya Paguyuban Pecinta Batik Sekar Jagad yang memiliki visi dan misinya yaitu Batik lestari di dunia. Diharapkan, melalui kunjungan ini akan terjalin kerjasama antara Sekar Jagad dengan Dekranasda Prov. Jatim maupun dengan para perajin dan menjadikan batik tetap eksis di bumi nusantara. “Perajin batik dari Jatim harus banyak belajar dari Solo dan DIY salah satunya harus ada sisi di modernisasi,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap batik harus mengandung sebuah

filosofi. Di Jatim sudah banyak batik yang dihasilkan, akan tetapi harus diperkuat filosofi didalamnya. Sehingga, akan memiliki nilai tambah. “Di setiap batik alangkah lebih bagus apabila ada deskripsinya seperti nama dan filosofi yang ditanamkan,” ucapnya.

Bude Karwo menambahkan, Jatim menjadi satu satunya Pemerintah Provinsi yang mengenakan batik seminggu 3x, dimana provinsi lain hanya 2x. Hal tersebut menjadi salah satu upaya dalam rangka menggerakkan masyarakat yang dimulai dari ASN untuk mencintai batik. Kunjungan ke Solo dan DIY, Bude Karwo juga didampingi oleh Wakil Ketua I Dekranasda Prov. Jatim, Lili Halim, Kabiro Perekonomian selaku Sekretaris Dekranasda Prov Jatim. Aries Mukiono, dan Kadis Koperasi dan UMKM prov. Jatim selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha dekranasda Jatim, Mas Purnomo Hadi.

Selain mengunjungi pera-

Hadapi Dekade Pasca Reformasi, Jatim Tingkatkan Pembangunan Seni Budaya

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat membuka Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2108.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan pembangunan seni budaya bang2sa dengan cara bergandeng tangan membangun gerakan penyadaran akan arti penting pembangunan kebudayaan bagi kemajuan dan kelangsungan bangsa.

Upaya tersebut dilakukan mengingat pada dekade pasca reformasi masalah budaya dan kebudayaan merupakan salah satu hal yang mengemuka di berbagai kesempatan. Termasuk masalah politik dan persoalan lain yang menyelimuti perjalanan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat membuka Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2108 di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jl. Gentengkali 85 Surabaya, Jumat (27/4) malam.

“Panggung kehidupan kita berada di kegamangan yang diakibatkan oleh perubahan berbagai aspek kehidupan yang sangat cepat dan radikal,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, budaya merupakan

perajut dan penyelaras kehidupan dalam masyarakat.

Namun, kini kalah cepat inkubasinya dibandingkan dengan sambaran globalisasi, tsunami ambisi dan emosi serta gelombang liberalisasi. Bangsa Indonesia yang dulu dikenal santun, ramah, sabar, toleran, berjiwa gotong-royong dan suka menolong, kini menjadi bangsa yang pemarah, individual, dan bahkan vulgar.

“Generasi muda dan remaja kita sebagian besar sudah masuk dalam jaringan yang terbiasa berkomunikasi secara cepat dan instan melalui internet, facebook, twitter, blackberry messenger, whats up dan media sosial lainnya yang berdampak pada kecenderungan berperilaku kurang sabar, kurang ulet, kurang teliti dan kurang siap kerja keras,” ungkapnya.

Untuk menghadapi dan meredam kondisi yang sedemikian itu, Pemprov. Jawa Timur mendorong dan memfasilitasi para seniman untuk meningkatkan kemampuan diri. Mulai dari cara berpikir, berimajinasi, berkreatifitas, menghayati, bereksplorasi dan

berekspresi melalui karyakaryanya dengan menghadirkan karya-karya seni yang memiliki kedalaman nilai, mencerahkan dan menginspirasi kehidupan agar lebih bermakna, beretika dan bermartabat.

Pada kesempatan itu, Akhmad Sukardi menggambarkan pula sisi positip dari era globalisasi. Yaitu, apabila dicermati bersama sesungguhnya dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi pengembangan produk budaya. Oleh karena itu, perlu diberdayakan secara optimal sehingga menjadi salah satu kekuatan budaya yang handal.

Sukardi sangat berharap Festival Karya Tari Jawa Timur melahirkan karya-karya seni baru dengan pendekatan kearifan lokal dan kebhinekaan sebagai penyeimbang terhadap hiruk-pikuk dan anomali yang terjadi di negeri ini.

“Saya mengajak semua yang hadir untuk mengawal, mencintai dan menghargai kebudayaan kita sendiri, karena jika bukan kita, lalu siapa lagi?,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Dr. H. Jarianto, M.Si mengatakan, Festival Karya Tari Jawa Timur diadakan setiap tahun. Tujuannya untuk melestarikan, mengembangkan dan pemanfaatan serta bagian dari program pengelolaan keragaman seni budaya di Jawa Timur.

Festival Karya Tari Jawa Timur diikuti 28 utusan dari kabupaten/kota se Jawa Timur. Mereka menyuguhkan tari garapan baru yang berpijak pada seni tradisi dengan tema yang bersumber pada kreatifitas adat dan tari kerakyatan. (hms)

jin batik, Bude Karwo juga berkesempatan mengunjungi Balai Besar Kerajinan dan Batik DIY. Bude Karwo disuguhkan dengan berbagai serba serbi tentang batik. Salah satunya adalah melihat batik motif Cuwiri, dimana membuat berkesan rombongan karena semua hal yang ada di Balai Kerajinan dan Batik DIY sudah disertai dengan deskripsi dan filosofi.

Ketua Dekranasda Prov. Jatim , Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si membatik saat mengunjungi Paguyuban Sekar Jagad dan Afif Collection, Daerah Istimewa Yogjakarta, Kamis (26/4)

Pamekasan Jadi Pasar Batik Dunia Bude Karwo bangga dengan dicetuskannya Pamekasan sebagai Pasar batik dunia.

Ada sekitar 103 perajin batik di Pamekasan. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta para perajin batik Pamekasan yang terus giat membuat batik dengan ciri khas sendiri. Dan juga, adanya Paguyuban Sekar Jagad yang ikut mempromosikan batik Pamekasan di setiap kegiatan yang diselenggara-

kannya.

“Keistimewaan batik Pamekasan adalah harga yang murah dan model yang banyak. Agar bisa bersaing di pasar global harus ada standarisasi,” tutur Bude Karwo.

Sementara itu Gusti Kanjeng Bendoro, Raden Ayu Adipati Pakualam menuturkan pembatik Pamekasan sungguh luar biasa dengan karya yang hebat. Hal itu diwujudkan ketika diadakan salah satu pameran batik di DIY. Banyak masyarakat yang antusias akan batik Pamekasan.

“Hal tersebut merupakan

wujud bahwa Batik Pamekasan bisa menjadi warna baru dalam batik dunia,” ungkapnya.

Wanita yang juga sebagai Penasehat Paguyuban Sekar Jagad itu mengajak untuk meningkatkan sinergitas untuk kemajuan batik Indonesia. Jangan sampai batik diakui milik negara lain. Sebagai contoh Malaysia dan Brunei mulai men contoh batik Indonesia. “Hal tersebut menjadi tantangan kita untuk terus membatik dengan kreasi yang lain,” tambahnya. (hms)

Hal - D Edisi No.286 Tahun XVI ~Minggu I Mei 2018

Banyak Potensi di Dapil VI Belum Disentuh Program Pemerintah

Koordinator Dapil VI, Tjutjuk Sunario DALAM pelaksanaan Reses yang ada di Dapil VI meliputi Kab/Kota Kediri, Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.

Metodologi kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Anggota Dapil VI, secara berkelompok maupun internal masing-masing anggota. Pola penyerapan dilakukan dalam bentuk dialog, tertulis dan melakukan peninjauan lapangan. Laporan itu disampikan Anggota Dapil VI melalui juru bicaranya H Ahmad Tamim, SHI pada rapat paripurna DPRD Jatim, awal April 21018.

Menurut anggota Dapil VI, sesungguhnyaseluruh daerah di Dapil VI memiliki potensi yang belum banyak disentuh oleh program-program pemerintah. Potensi tersebut antara lain bidang yang tak mengenal batas akhir, yakni pembangunan yang tak merata di daerah pinggiran, teruntuk pembangunan sarana pendidikan formal dan informal (TPQ, Masjid, Mushalla), dikarenakan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Belum lagi dari segi perekonomian (pertanian,

peternakan dan perikanan), yang mana dibutuhkan bantuan ternak dan bibit untuk menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Secara luas Dapil VI terdapat 3 wilayah, yaitu Kabupaten/Kota Kediri, Blitar, Kabupaten Tulungagung, yang mana bila ditarik benang merahnya, permasalahan pokok dari semua wilayah tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan kualitas belajar-mengajar serta pemerataan modal ekonomi, termasuk ternak dan bibit tumbuhan. Yang tak bisa dipungkiri bila mayoritas masyarakat Dapil VI merupakan masyarakat agrarian, yang kehidupannya disokong oleh sektor pertanian serta peternakan.

Adapun permasalahan dari Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat selama pelaksanaan Reses I Tahun 2018 tanggal 26 Februari s/d 3 Maret 2018 oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan VI sebanyak 11 orang mendapat/ menerima aspirasi masyarakat meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan,

pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Tersendatnya program pemerintah pusat yaitu KIP (Kartu Indonesia Pintar) tak cair sejak beberapa waktu lalu di Dusun Nakeran, Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

Permasalahan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) yang tak kunjung tuntas pada beberapa desa di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

Terkhususkan kasus e-KTP ini, pada Desaf Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, masalah e-KTP tersebut juga dikarenakan tidak tersedianya blangko e-KTP yang tak kunjung tiba.

Diperlukannya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Terutama pelayanan administrasi pemerintahan juga banyak dikeluhkan masyarakat, yang di antaranya adalah pelayanan pembuatan KTP dan KSK yang di mana dalam pembuatannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

Diperlukannya pengawasan terhadap dana desa, karena sistem pengawasan yang ada sekarang ini dianggap kurang efisien, yang sebagaimana warga ketahui bila jumlah dana desa cukup besar dan diperlukannya keterbukaan perangkat desa.

Diperlukan adanya perumusan sebuah konsep pembangunan desa mengingat kedepankan dijalankannya UndangUndang Desa yang disertai kucuran dana dari pemerintah pusat. Jika aparatur desa tidak disiapkan rentan terjadi salah kelola anggaran atau bahkan terjadi penyelewengan anggaran. Agar masyarakat merasakan benar-benar bantuan

desa tersebut, dan dapat mensejahterakan desa-desa yang tertinggal.

Pembangunan sarana desa sangat diperlukan, karena balai desa merupakan benteng di setiap desa-desa yang ada.

Diperlukannya penyelesaian permasalahan tanah guna pembangunan gedung PAUD pada Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

Peningkatan kesejahteraan guru swasta yang memenuhi syarat pada Kabupaten/Kota Kediri.

Dibuatkan aturan yang mengikat bagi lembaga yang tidak bisa memberikan insentif pada guru/karyawan minimal sesuai UMR pada Kab/Kota Kediri.

Penghargaan bagi guru swasta yang berprestasi untuk bisa diterima sebagai pegawai negeri/mendapat tunjangan yang layak dari pemerintah Kab/Kota Kediri.

Jaminan hidup layak bagi guru swasta yang sudah purna tugas, mengingat tidak ada dana pension bagi mereka, pada Kab/Kota Kediri.

Karena sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di desa, sehinga banyak angka pengangguran dan cuma bekerja sebagai buruh, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, maka dengan ini kami mengusulkan hendaklah pemerintah memberikan pelatihan ataupun untuk kewirausahaan seperti bantuan dalam hal ternak sapi, ayam, itik yang seyogyanya bisa mengangkat pedesaan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut anggota Dapil VI yang dikoordonir Ir H Tjutjuk Sunario, MM, di bidang pere-

konomian berbagai persoalan juga disampikan oleh masyarakat. Misalnya, perlukannya pengadaan koperasi bagi industri rumah tangga di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Dalam bidang pertanian sering petani mengalami kesulitan pupuk dan saat sudah memasuki musim tanam seringkali benih dan pupuk mengalami kenaikan harga, usulan kami mengenai harga pupuk dan benih adalah adanya kestabilan harga, sehingga daya beli petani bisa terjangkau dan tidak sering kehabisan pupuk karena pendistribusian tidak lancar diharapkan ada operasi pasar.

Usaha kecil menengah terutama di desa Sukoanyar memerlukan bantuan UMKM, agar dapat bersaing dengan usaha yang memiliki modal besar dan teknologi yang memasarkan usahanya.

Guna menunjang perekonomian masyarakat Tulungagung dibutuhkan bantuan alat konveksi.

Terdapat beberapa desa di Kabupaten Kediri yang mengajukan bantuan peralatan untuk perayaan ataupun peralatan pesta guna menjadi inventaris desa bila terdapat sebuah hajatan.

Diperlukan adanya peningkatan kelembagaan bagi pengembangan perekonomian di tiga Kabupaten Kediri, Blitar dan Tulungagung terutama

pada sektor Agribisnis-Agrobisnis melalui peningkatan akses, pengairan, irigasi, informasi pasar, sarana pemasaran produk agribisnis, agrowisata dan hasil pertanian.

Diperlukan optimalisasi peran lembaga pendidikan dan proses alih teknologi, salah satu contoh adalah teknologi menjual via online maupun beli secara online.

Diharapkan adanya pelatihan untuk daerah-daerah tertinggal yang bertujuan untuk mengantisipasi pengangguran dan menghadapi tenaga kerja luar daerah maupun dalam daerah.

Dibutuhkan adanya program pengelolaan budidaya ikan baik di laut atau di darat untuk dikembangkan lebih maksimal, seperti budidaya ikan lele.

Demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat maka bantuan modal sapi dan bantuan pembibitan agar diperluas hingga menjangkau di tiga Kabupaten yaitu: Kabupaten Kediri, Blitar, dan Tulungagung.

Setelah munculnya peraturan mengenai Dana Desa, yang mana dana desa itu sering rawan sekali disalahgunakan oleh perangkat desa maupun oknum-oknum tertentu, sehingga dibutuhkan pengawasan dana desa terutama di daerah yang teralokasi, secara teliti dan mendetail. (yd)

Pembangunan Jalan Kabupaten Dibutuhkan DIBUTUHKAN fasilitas sarana dan prasarana pengembangan jaringan bagi industri manufaktur, perdagangan dan jasa, di antaranya pembangunan Jalan Kabupaten dengan tujuan antar kecamatan dan antar kabupaten, sehingga terjadi pemerataan pembangunan jalan dan meningkatkan ekonomi yang merata.

Akses jalan sering rusak dan berlubang, butuh perbaikan jalanjalan yang ada di desa seluruh Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.

Jalan di Kabupaten Blitar juga banyak yang rusak dan tidak layak untuk dilewati oleh kendaraan dan dibutuhkan pengaspalan.

Infrastruktur jalan yang buruk juga menjadi masalah di Tulungagung.

Terdapat banyak usulan untuk dilakukannya pempavingan jalan di beberapa dusun di Dapil VI. Untuk menunjang Pariwisata dimohon pemerintah daerah untuk memperhatikan prasarana dan sarana yang dibutuhkan masyarakat.

Perbaikan jalan terutama jalan provinsi, masih banyak yang rusak dan berlubang dikarenakan kendaraan truk yang besar diharapkan Peme-

rintah Provinsi untuk memperhatikan hal tersebut.

Permohonan agar dibuatkan parit untuk pengairan sawah, gedung olah raga.

Sering terjadi kecelakaan di Desa Tamban, Kecamatan Pakel, Tulungagung yang disebabkan tak adanya PJU, sehingga diperlukan PJU di ruas jalan tersebut.

Peningkatan jalan desa, agar perekonomian desa bisa berjalan dan meningkat.

Bidang Kesejahteraan Untuk menunjang kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Tulungagung diharap adanya sapras pelatihan publikasi oleh RKT (Rumah Kreatif Tulungagung).

Dibutuhkan Prasarana dan Sarana tenaga kesehatan, baik tenaga medis dan perawat dan daerah pinggiran di perbatasan Kediri, Blitar, dan Tulungagung.

Untuk mendidik anak-anak muda untuk mencintai budaya bangsa, dibutuhkan bantuan pada sanggar budaya.

Dibutuhkan bantuan peralatan pencak silat di beberapa wilayah

Dapil VI. Diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan pembuatan Polindes/Puskesmas plus di kecamatan terpencil dengan tujuan tindakan operasi ringan dapat dilakukan sedini mungkin.

Biaya kesehatan yang semakin lama semakin mahal, perlu adanya sasaran yang tetap dan adil bagi kelas BPJS yang paling rendah dan diprioritaskan pengguna BPJS, mengingat banyak sekali orang-orang yang mampu yang memakai BPJS. Diperlukan pembangunan Kerusakan jalan di Jl Raya Desa Kunjang, Kabupaten Kediri sangat ruang kelas baru untuk Mamembahayakan pengendara. Seorang warga berinisiatif memperbaiki drasah dan Yayasan-Yayasan jalan yang rusak itu. kecil yang bergerak di bidang pendidikan.

Diperlukan adanya bantuan TK, tikan aspek pemerataan di setiap tian khusus tentang program PemeRA, PAUD, MI, MD, Masjid dan Mu- daerah yang ada di Dapil VI. rintah Provinsi Jawa Timur yang bersholla yang kondisi bangunannya Permasalahan BPJS yang selalu sifat membantu meringankan beban masih memprihatinkan, khususnya merugikan masyarakat kecil. Yang di perekonomian masyarakat. Begitu daerah pinggiran yang sulit menda- mana pelayanan tidak sesuai dengan pula program yang bersifat regular patkan perhatian. apa yang dijanjikan. dan sistematik berupa pengentasan Diupayakan adanya peningkatan Sebagai akhir laporan reses, ang- kemiskinan patut diperluas cakubantuan untuk musholla, masjid, untuk gota Dapil VI mengatakan, tak ber- pannya, serta dipastikan ketepatpenyalurannya diharapkan memperha- lebihan apabila kita curahkan perha- annya. (yd)