Jtpos 289

ISSN : 1412-7490

Edisi No.289 Tahun XVII ~Minggu II Juni 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit Direktur Utama

: PT Media Utama Jatim : H. Syaiful Anam

Pemilik Hak Patent Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM RI Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

Jalur Mudik Wilayah Jatim Dijamin Tak Berlubang

BULAN Ramadan 1439 H ini nampaknya memberikan hidayah penyanyi Mulan Jameela.

Menurut pengakuannya, mulai dari tanggal 14 Mei 2018 kemarin, istri dari Ahmad Dhani ini telah mantap berhijab.

Inilah keputusan besar dalam hidup Mulan.

Keputusan ini cukup mengejutkan karena belum lama ini, ibu empat anak ini meluncurkan album yang kostum di video klipnya cukup seksi dan terbuka. Rupanya Mulan mulai sadar untuk membuang jauh-jauh image negatif dalam dirinya. Istri Ahmad Dhani inipun mengubah penampilannya menjadi tertutup dengan berhijab.

Mulan Jameela pun mengungkapkan jika keputusan tersebut tak lepas dari mandat sang suami, Ahmad Dhani, yang memang menginginkan agar dirinya tampil lebih tertutup.

Bersamb ke hal. 11

Surabaya, Jatim Pos Guna memberikan kenyamanan dan keamanan saat mudik Lebaran nanti, seluruh jalan di jalur mudik Jawa Timur dijamin mulus tak berlubang. Jika ada temuan jalan berlubang, segera laporkan, maka petugas khusus penambal akan datang.

Pemprov Jatim melalui Dinas PU Bina Marga menjamin tak ada jalan berlubang di jalur mudik wilayah Jatim.

Semua jalan raya di jalur mudik yang berlubang akan langsung ditambal saat itu juga. Biasanya aktivitas tambal jalur mudik dilakukan malam hari.

“Kami berikan waktu 1 x 24 jam untuk mengembalikan jalan rata lagi. Semua demi kelancaran dan kenyamanan saat mudik nanti,” kata Kepala PU Bina Marga Jatim Gatot Hadi Sulistiyo, Minggu (27/ 5/2018).

Saat ini, tim Bina Marga khusus memantau dan memotret setiap kondisi jalan yang akan dilalui pemudik. Mulai dari Ngawi, Tuban, Banyuwangi, hingga Trenggalek. “Ada beberapa jalur alternatif jalannya bergelombang. Seperti Ngawi-Bojonegoro atau Jombang-Babat. Namun tidak boleh ada yang berlubang,” tutur Gatot.

Sementara itu, di tempat terpisah, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah turun ke Terminal Bungurasih, Surabaya, Kamis (31/5/2018).

Dinas PU Bina Marga Jatim akan terus memantau seluruh jalan di jalur mudik.

Jika ada yang berlubang maka tim khusus penambal ban langsung dikerahkan.

Tim KNKT mengumpukan manajemen dan para pengemudi bus yang berjumlah se-

kitar 100 orang perwakilan.

Mereka mengikuti pembinaan dan sosialisasi soal keselamatan

Surabaya, Jatim PosKunci aktualisasi nilai Pancasila adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi kausa prima terwujudnya sila kedua sampai Bersamb ke hal. 11

Kominfo Temukan 300-an Per Hari

Surabaya, Jatim PosSelama sepuluh hari sejak 21 hingga 30 Mei 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan dan memblokir setidaknya 3.195

konten radikal di sejumlah media sosial. Ini berarti tiap hari ditemukan 300-an konten radikal.

“Jadi temuan per 21 mei 2018, selama kurang lebih 10 hari ditapis menggunakan mesin ‘artificial intelligence system’ (AIS), kami menemukan dan memblokir 3.195 konten yang mengandung radikalisme, terorisme, di berbagai Bersamb ke hal. 11

Ilustrasi konten radikal

Gubernur Jatim Pakde Karwo bersama Ketua DPRD Jatim HA Halim Iskandar dan Sekdaprov HA Sukardi beserta istri dan peserta upacara Hari Kesaktian Pancasila di Grahadi.

Perusahaan ‘Mokong’ Tak Bagikan THR Disanksi Jombang, Jatim Pos Jelang Idul Fitri 1439 H biasanya masih saja ditemukan perusahaan yang “mokong” tak memberikan THR kepada karyawannya. Hal itu membuat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH, MM yang juga Kepala Dinas KetenagakerBersamb ke hal. 11

Pjs Bupati Jombang, Setiajit, SH.MM.

Lepas Tersangka, Kejaksaan Didemo Warga Sampang, Jatim Pos Ratusan warga Gunung Maddah, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang, menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (22/5).

Ratusan warga menuntut Ismail (52), salah satu warga di Desa Gunung Maddah segera ditahan atas laporan du-

gaan pemalsuan stempel dan tanda tangan sehingga dianggap penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Gunung Maddah.

Sebelumnya, Ismail sem-

pat ditahan karena terbukti dalam penyidikan Polres Sampang awal bulan April silam, dan ditetapkan tersangka serta proses berkas perkara diBersamb ke hal. 11

Ratusan warga Desa Gunung Maddah demo Kejaksaan karena tersangka bernama Ismail mendapat perlakuan khusus dari Polres Sampang.

Bersamb ke hal. 11

Kunci Utama Aktualisasi Nilai Pancasila

Konten Medsos Radikal 

transportasi jelang Lebaran 2018.

METROPOLIS

Hal - 2

Risma: Saya Bersyukur Banyak Kota di Indonesia Belajar ke Surabaya WALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini yang populer dengan panggilan Risma menyatakan dirinya sangat senang dan bersyukur sekarang banyak kota di Indonesia belajar ke kota Pahlawan Surabaya untuk membangun kotanya agar bisa lebih maju seperti Surabaya.

Hal itu disampaikan Risma usai penandatangan MOU dengan 15 kota di Indonesia di Balai kota Surabaya Kamis 31 Mei lalu.

Penanda tangannan MOU tersebut masih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Surabaya [HJKS] ke 725 tahun.

Menurut Risma bila kotakota di Indonesia mampu meniru cara dan pola Pemkot Surabaya dalam mengelola kotanya Insya Allah kota-kota di Indonesia juga akan mampu akan lebih maju dari sebelumnya.

“Saya senang sekarang semakin banyak kota di Indonesia belajar ke Surabaya tentang bagaimana mengelola kota bagi kepentingan pe-

ningkatan kesejahteraan rakyatnya. Bila semua kota di Indonesia semakin maju dan berkembang Insya Allah Indonesia juga akan semakin maju dan modern,” ujar Risma dengan nada gembira.

Semuanya Gratis Pada bagian lainnya Risma menyatakan bahwa belajar tentang pembangunan dan pengelolaan kota di Surabaya “tidak dipungut” biaya alias gratis.

“Silahkan belajar ke Surabaya, mau belajar apa saja, semuanya gratis. Kami akan berikan semua ilmu untuk saudara-saudara kita di kota lainnya di Indonesia. Kami sangat senang bila melihat kota-kota lain di Indonesia juga semakin maju dan berkembang. Ini salah satu sumbangsih warga kota Surabaya untuk saudarasaudaranya di luar kota Surabaya di Indonesia,” ujar Risma sambil menambahkan keberhasilan pengelolaan dan pembangunan di kota Surabaya bukan karena dilakukan oleh Risma tetapi oleh seluruh

warga kota Surabaya.

“Saya tidak dapat membangun kota sendirian, semua saya libatkan, baik dari pihak akademis, dari tokoh masyarakat, dari tokoh Agama dan lain-lain bahkan dihibahkan dari kalangan media massa juga saya libatkan. Semuanya tidak pakai uang alias gratis. Kalau tidak percaya silahkan tanya langsung kepada para awak media yang selalu banyak hadir meliput ivent, ivent yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya” ujar Risma sambil melirik kearah kerumunan para awak media disudut ruangan tempat acara penanda tanganan MOU diadakan.

Sejajar Dengan Kota-kota Besar di Luar Negeri Bupati Sambas Kalimantan Barat Atbah Romin Suhaili menjawab Jatim Pos menyatakan pihaknya tertarik belajar tentang pengelolaan kota ke kota Surabaya karena kota Surabaya dinilai sudah setara dengan kota-kota besar lainnya di luar negeri seperti Singapura.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (ketiga dari kanan) berfoto bersama para bupati/walikota usai penandatanganan MoU pembangunan dan pengelolaan kota (31/5) (foto: Gatot.S/JTMP) “Dari pada saya belajar ke Singapura yang biayanya tinggi lebih baik belajar ke Surabaya yang tanpa biaya alias gratis,” ujar Atbah meyakinkan.

Dengan belajar di kota Surabaya kata Bupati yang suka humor tersebut dirinya akan membangun kota Sambas sebagai “garda terdepan” NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia sebagai kota yang

maju dan modern seperti kota Surabaya. “Kota Surabaya sekarang menjadi model pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia. Saya optimis bisa berhasil mencontoh kota Surabaya,” pungkasnya.

Selain kabupaten Sambas ke 14 kota /Kabupaten lain yang melakukan MOU dengan Pemkot Surabaya Kamis lalu antara lain kota Banjarmasin, kota Batanghari. Kab.Pak Pak

Barat, kota Bogor, Kab.Bantul, kota Jayawijaya, Metro, Bekasi, Surakarta, Paser, Madiun, Batu,dan Samarinda.

Berdasarkan catatan Jatim Pos sampai saat ini sudah lebih dari 60 kota/kabupaten di Indonesia termasuk DKI Jakarta dan Bandung telah melakukan MOU dengan Pemkot Surabaya tentang pembangunan dan pengelolaan kota di zaman now. (Gatot.S./Jatim Pos)

Peringatan HJKS 725 Tahun, Sederhana, Prihatin, Khidmat, Meriah Proyek Trem Jalan Terus, Awal Tahun Depan Dilelang

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Forpimda dan murid sekolah inklusi bertepuk tangan saat resepsi puncak peringatan HJKS 725 di Taman Surya (31/5) (foto:Gatot.S/JTMP) BERBEDA dengan tahuntahun sebelumnya,peringatan Hari Jadi kota Surabaya [HJKS] ke 725 tahun yang diadakan di Taman Surya Surabaya Kamis tgl.31 Mei 2018 lalu berjalan secara sederhana, prihatin, khikmad namun meriah.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang tampil dengan busana khas Ning Suroboyo dalam awal sambutannya menyampaikan peringatan HJKS ke 725 tahun kali ini masih dalam kondisi berduka.

“Kita masih berduka, peristiwa teror bom bunuh diri

yang terjadi belum lama ini masih membawa luka mendalam bagi warga kota Surabaya.

Tetapi jangan menyerah kita harus bangkit,” ujar Risma.

Kepada seluruh warga kota Surabaya, Risma mengajak terus memajukan kota Surabaya lebih maju dari tahun – tahun sebelumnya.

“Kota kita Surabaya bisa lebih maju seperti sekarang ini berkat kerja keras bersamasama seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kota Surabaya sekarang ini berkat kebersamaan kita

semua. Mari kita tunjukan ke dunia bahwa berkat kebersamaan kita Arek-arek Suroboyo mampu membangun kota,” ajak Risma.

Risma mengakui pasca teror bom bunuh diri, perekonomian kota Surabaya sempat sempat drop tetapi kita cepat sadar dan tanggap serta bangkit bersama–sama melawan teroris dan alhamdullilah dalam waktu relatif singkat, perekonomian Surabaya telah pulih kembali.

“Sekarang Surabaya sudah kembali aman dan normal tidak terpengaruh oleh teror bom bunuh diri,” ujar Risma meyakinkan.

Dalam meresapi peringatan HJKS ke 725 tahun yang antara lain dihadiri Ketua DPRD Armuji, Forpimda, tokoh Masyarakat. dll termasuk MUI dan anggota DPRD kota Surabaya, Risma menambahkan tantangan terbesar dalam upaya membangun Surabaya yang lebih maju dan hebat adalah masih dibutuhkannya daya kreativitas tinggi yang ditunjang oleh etos kerja keras pantang menyerah untuk menggapai keberhasilan cita-cita bersama yaitu kesejahteraan bagi seluruh warga kota Surabaya.

(Gatot.S/Jatim Pos)

SEKALIPUN saat ini di kota Pahlawan Surabaya sudah beroperasi angkutan massal Bus Suroboyo, namun Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang populer dengan panggilan akrab Risma memastikan proyek angkutan massal Trem jalan terus.

“Proyek angkutan massal Trem jalan terus, awal tahun depan Insyaallah sudah lelang”, ungkap Risma didepan para awak media saat sidak pasca teror bom bunuh diri di pusat perbelanjaan Grand City Mall Surabaya belum lama ini.

Angkutan massal Trem akan diperkiran akan tuntas setelah 2 tahun setelah masa pelelangan. “Jadi sekitar tahun 2020 angkutan massal trem Surabaya akan beroperasi,” ungkap Risma meyakinkan.

Menurut Risma proyek angkutan masal trem Surabaya nantinya hanya dari arah Selatan (Joyoboyo) ke arah Utara (Jembatan Merah).

Sedangkan arah Timur ke Barat akan menggunak angkutan massal Bus Suroboyo dengan bayar sampah plastik kering. Sampah plastik kering dipilih sebagai alat pembayaran naik Bus Suroboyo kata Risma disamping untuk mendidik warga kota Surabaya untuk peduli pada kebersihan kota

Walikota Surabaya Tri Rismaharini didampingi GM Grand City Mall Rudianto saat meninjau Grand City Mall pasca teror bom bunuh diri belum lama ini (foto:Gatot.S/JTMP) juga karena sampah plastik kering bernilai ekonomi tinggi.

“Jangan meremehkan sampah plastik kering, sampah itu nilainya tinggi, kalau terkumpul dan dijual lumayan besar nilai rupiahnya,” ujar Risma memberikan alasan mengapa harus bayar menggunakan sampah plastik kering.

Penggunaan sampah plastik kering sebagai alat bayar pengganti karcis Bus Suroboyo kata Risma akan dipergunakan selamanya sampai Surabaya terbebas dari sampah plastik.

“Selamanya sampai Surabaya terbebas dari Sampah plastik,” jelas Risma tanpa menyebut seberapa banyak sudah sampah kering yang berhasil dikumpulkan oleh angkutan

massal Bus Suroboyo. “Wah belum kami hitung,” kilahnya.

Sementara itu GM Grand City Mall Rudianto menyatakan terima kasih kepada jajaran keamanan kota Surabaya yang telah dengan sigap berhasil memulihkan geliat perekonomian kota Surabaya pasca teror bom bunuh diri belum lama ini.

“Kami sampaikan terima kasih kepada jajaran aparat keamanan kota Surabaya sehingga dalam waktu relatif singkat roda perekonomian kota Surabaya sudah pulih kembali, coba Bapak lihat sendiri pertokoan kami di Grand City sudah ramai kembali dikunjungi para calon pembeli yang akan belanja,” ujar Rudi meyakinkan.

(Gatot.S/Jatim Pos)

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

 Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang:

Warung Kecil Terancam Maraknya Pembangunan Ritel Modern

Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang dan Dra. Hj. Tutik Yunarni juru bicara fraksi-fraksi di Gedung DPRD.

Malang, Jatim Pos. Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang kali ini berlangsung menarik, karena antara pihak eksekutif dan legislatif menaruh perhatian besar terhadap keberadaan warungwarung kecil di pedesaan.

Keberadaan kelompok usaha mikro itu kini terancam oleh menjamurnya ritel-ritel modern. ‘’Terkait dengan beberapa permasalahan yang Saudara Bupati sampaikan dalam Pendapat Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro antara lain lemahnya daya saing dan maraknya pembangunan Ritel Modern yang mengancam eksistensi dari warung kecil, PKL dan toko tradisional bermodal terbatas, akan kami lakukan pembahasan yang lebih detail didalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini antara DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang,’’ ujar Juru

Bicara Fraksi-fraksi DPRD Kab. Malang, Dra. Hj. Tutik Yunarni dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang tgl 23 Mei 2018 di Gedung DPRD setempat.

Tutik yang berasal dari Fraksi PDIP tersebut menyampaikan opininya sehubungan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Baik pihak eksekutif maupun legislatif ada kesamaan pandang tentang perlunya disahkan Perda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Karena itulah, kini kedua belah pihak membahas secara serius Raperda yang boleh dikata merupakan payung hukum untuk memproteksi keberadaan usaha mikro tersebut.

“Terhadap pembatasan pembagunan ritel modern di pedesaan akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan nantinya karena hal ini akan bersinggungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,’’ urai Tutik.

Pembahasan yang menarik lainnya dalam sidang paripurna tersebut adalah Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Malang. Fraksi-fraksi berpendapat Raperda tersebut nantinya akan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kami berterimakasih kepada Dinas Tenga Kerja Kabupaten Malang sebagai salah satu stakeholder yang menjadi pelaksana dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang, yang telah membahas bersama dengan pihak Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI). Point-point dari hasil pembahasan tersebut akan

kami jadikan masukan yang krusial dalam Racangan Peraturan Daerah ini,’’ jelas Tutik.

Selanjutnya Tutik menyampaikan secara detail tentang berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan tentang Perda ini kalau sudah disahkan.

“Kami sepakat tentang kendala yang disampaikan oleh Saudara Bupati terkait dengan amanat Pasal 41 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang setidaknya ada dua poin,’’ tegas Tutik.

Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum ada kententuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan saat ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang telah membentuk Tim kecil dengan anggota P4TKI dan ASPATAKI serta akan melibatkan DPRD Kabupaten Malang guna menyempurnakan

Raperda Tentang Pekerja Migran Indonesia dimaksud, “Terkait dengan hal ini kami bersama-sama Tim Raperda Kabupaten Malang akan berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur maupun ke Kementerian Ketenagakerjaan,’’ jelas Tutik.

Kedua, belum adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan TKI di Kabupaten Malang sesuai dengan amanat Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 pasal 41 huruf k.

Sedangkan amanat pasal 30 ayat (1) Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan, berakibat seluruh biaya kegiatan tersebut dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. ‘’Maka dengan demikian perlu perhitungan terperinci untuk memastikan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Setelah Rancangan Peraturan Daerah ini diundangkan secepatnya Dinas Tenaga Kerja melakukan perhitungan anggaran dan disampaikan kepada Tim Anggaran yang selanjutnya di bahas dengan Badan Anggaran

DPRD Kabupaten Malang,’’ papar Tutik.

Adapun Fraksi-fraksi DPRD Kab Malang dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Malang ada enam fraksi. Fraksi-fraksi tersebut terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura.

Sementara itu Bupati Malang Dr H Rendra Kresna menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap empat Raperda Kab Malang tahun 2018. ’’Kami akan menyampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pemandangan Umum Bersama Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang,’’ kata Rendra.

Menurut Rendra, Raperda tersebut meliputi antara lain.

Pertama , Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Kedua, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Lebih lanjut kata Rendra, dua Raperda lainnya yaitu, yang ketiga, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Keempat, Raperda tentang Insentif dan Kemudahan Investasi. (zis)

Idealnya Satu Pelabuhan Perikanan Proyek Pelabuhan Perikanan Dilelang Terbuka dan Transparan Butuh Anggaran Perbaikan Rp 150 M

Dr Ir Heru Tjahjono, MM.

MESKI sudah digelontorlan anggaran Rp 240 miliar, namun bukan berarti bisa menuntaskan keseluruhan pembangunan pelabuhan perikanan yang direncanakan. “Makanya akan diselesaikan secara bertahap.

Pelabuhan-pelabuhan itu sudah dibangun sejak 2008 dan 2010. Sekarang akan diperbaiki sesuai standar internasional. Kalau mau ideal, satu pelabuhan perikanan butuh anggaran perbaikan Rp 150 miliar,” kata Heru Tjahjono.

Perbaikan fasilitas di pelabuhan perikanan itu meliputi gedung pengepakan ikan, pengadaan cold storage, rumah singgah nelayan, kantor pelabuhan itu sendiri dan pasar ikan. Nantinya akan didesain selain pelabuhan itu sendiri, juga bisa menjadi destinasi wisata.

Berdasarkan data, kata Heru, ada 11 pelabuhan perikanan besar di Jatim. Dari jumlah itu, yang sudah me-

menuhi standar baru 6 meliputi pelabuhan Muncar Banyuwangi, Tamperan Pacitan, Tambak Rejo Blitar, Bulu Tuban, Mayangan Probolinggo dan Pondok Dadap Blitar.

Sedangkan 5 pelabuhan sisanya masih dalam proses pembenahan.

“Untuk memenuhi pelabuhan ikan berstandar internasional minimal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lantainya harus bersih, alat angkut keranjang dari plastik standar Uni Eropa, cold storage, kelengkapan nelayan dan airnya bersih,” tambah mantan Bupati Tulungagung ini.

Dia mengatakan, produksi ikan di Jatim berasal dari ikan tangkap dan ikan budidaya.

Produksi ikan tangkap tahun 2016 sebesar 363 ribu ton dan ditarget naik menjadi 417 ribu ton pada tahun 2017. Sedangkan untuk produksi ikan budidaya, mencapai sebesar 973 ribu ton pada 2016 dan ditarget meningkat menjadi 1,1 juta ton pada 2017.

Pada musim paceklik (cuaca buruk dan nelayan tidak melaut) seperti saat ini dari September 2016 sampai Februari 2017, nelayan akan dibantu pelatihan untuk mengolah ikan menjadi bakso, nugget, siomay dan abon.

“Ini namanya program diversifikasi produk ikan saat musim paceklik. Ikan ketika

harga tidak bagus bisa diolah.

Kalau memasuki bulan MaretAgustus baru memasuki musim ikan,” katanya.

Sementara itu berkait dengan pengawasan laut, DKP Jatim menambah armada kapal atau speed boat. Dari 7 armada kapal pengawas yang dimiliki, tahun 2017 pemprov kembali melakukan tambahan 4 armada.

Sekretaris DKP Jatim, Asmuri Syarif, mengatakan, dari 22 kabupaten yang memiliki wilayah laut dengan 7 armada kapal yang dipunyai, selama ini 1 kapal harus melakukan pengawasan 3-4 kabupaten. “Harapannya tahun ini 1 kapal bisa mengawasi 2-3 kabupaten dan tahun depan 1 kapal mengawasi 2 kabupaten,” katanya beberapa waktu lalu.

Bukan hanya melakukan penambahan 4 armada kapal. DKP Jatim juga merekrut anak buah kapal (ABK) pada masing-masing kapal pengawas. Setiap kapal sedikitnya membutuhnya 4 ABK. Sulitnya mencari tenaga ABK yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, menjadi kendala pada perekrutan itu. “Apalagi saat ini kami harus dihadapkan masih adanya moratorium rekrutmen ASN dan juga tidak boleh merekrut pengawai PTT,” katanya. (ist)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP) Jawa Timur, bertekad memajukan dan meningkatkan pendapatan dari hasil ikan. Caranya, dengan melakukan pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan baru di beberapa titik yang sangat potensial penghasil ikan.

Untuk kebutuhan itu, Puluhan kapal nelayan lego jangkar di Pelabuhan DKP Jatim telah menggelonPantai Popoh, Tulungagung.Pemerintah berencana torkan anggaran sebesar Rp membangun pelabuhan perikanan baru di tempat ini.

240 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pengembangan pelabuhan Rp 190 miliar dan pembangunan pelabuhan baru Rp 50 miliar.

“Pelabuhan perikanan baru yang akan dibangun, yakni berada di Popoh Tulungagung dan Grajagan Banyuwangi. Sementara pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan berstandar internasional sesuai permintaan Uni Eropa, di antaranya, Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Tamperan Pacitan, Tambak Rejo Blitar, Bulu Tuban, Mayangan Probolinggo, Pasongsongan Madura, Pelabuhan Paiton dan Pondok Dadap Blitar,” jelas Dr Ir Heru Tjahjono, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, belum lama ini.

Pengerjaan proyek ini, tambah Heru, akan dilakukan lelang terbuka secara elektronik dan transparan. Artinya, lelang yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga peserta lelang tender dapat melihat secara langsung dan memantau hasil lelang yang dilakukan Badan Layanan Pengadaan (BLP). “Anggaran tersebut untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan, sehingga apa yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan hasil ikan dapat terwujud,” jelas Heru Tjahjono.

Masih menurut Heru, dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan tersebut, pihak DKP menyatakan tidak ikut campur dalam proses lelang tersebut. Tapi, sebelum dilakukan lelang ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh peserta lelang,” terang Heru disela kesibukannya. Tentunya peserta lelang harus memiliki kelengkapan secara prosedural. Semua itu ada aturan dan ketentuan perundangannya, termasuk jika harus membatalkannya. “Pemenang tender dilakukan secara elektronik, dan tidak mungkin bisa dilakukan pengkondisian pemenangan tender,” tuturnya kepada Jatim Pos. Karena itu, kata Heru, harus disadari oleh seluruh peserta lelang bahwa pemenang tender pastinya sudah melalui mekanisme yang benar. ”Jika dalam lelang tersebut ada yang kalah dalam lelang pemenangan tender, maka peserta yang kalah harus bisa legowo,” pungkasnya. (adv)

Jatim II

Hal - 4

Oknum Mantri Pasar Tipu PKL Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu Non Tunai  Dinas Terkait Terkesan Tutup Mata

Pedagang di Pasar Ardirejo atau yang dikenal pasar senggol Situbondo. (Asad)

Situbondo, Jatim Pos. Permasalahan jual beli los stand dalam pasar Ardirejo (senggol) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang sudah lama disoal. Namun sampai saat ini permasalahan tersebut belum juga terselesaikan dan dinas terkait terkesan tutup mata.

Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, “Oknum Mantri Pasar Senggol Situbondo diduga tipu PKL” terkait jual beli los stand ikan yang belum terselesaikan yang dilakukan oleh oknum

mantri pasar Ardirejo berinisial (Im) ini diduga ada kongkalikong dengan dinas terkait, karena dengan adanya kejadian tersebut sampai saat ini masih no comen.

Menurut keterangan korban yang berinisial Bs, kejadian jual beli los stand ikan sebesar delapan ratus lima puluh ribu rupiah transaksinya sudah sejak lama sekali, namun sampai saat ini tidak jelas uang tersebut disetorkan kepada siapa.

Sehingga Bs meminta kepada Im oknum mantri pasar

tersebut agar uang pembelian los stand ikan yang tidak jelas itu untuk segera di kembalikan. “Namun sampai saat ini belum ada kejelasan pula, serta hanya janji janji terus untuk dikembalikan,”jelas Bs. pedagang ikan kaki lima di pasar Ardirejo. Kamis (24/05/ 2018) Sementara itu, menurut kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Situbondo Dra.Hj.Tutik Margiyanti,ST.,M.Si. saat dikonfirmasi Jatim Pos di ruang kerjanya mengatakan bahwa adanya permasalahan tersebut pihaknya baru dengar dari teman-teman Wartawan dan pihaknya akan memanggil Im, untuk segera di selesaikan.

“Saya baru mendengar informasi ini dari Wartawan, mantri pasar tersebut akan kami panggil secepatnya,” kata Tutik. Sekedar diketahui, pada kenyataanya permasalahan tersebut sampai saat ini belum juga terselesaikan, sehingga uang sebesar delapan ratus lima puluh ribu rupiah milik pedagang ikan itu diduga akan raib. (Asad)

memiliki kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya.

“Uang aman disimpan di bank, dan penggunaannya juga bisa dalam jangka waktu yang panjang,” katanya.

Selain itu, akan memiWabup H.Yoyok bersalaman nimalisir penyelewengan. dengan para guru ngaji setelah Seperti adanya pungutan menyerahkan insentif secara oleh petugas. Dengan non simbolis insentif. (Asad) tunai, insentif tersebut Situbondo, Jatim Pos. akan diterima secara utuh oleh Sebagian besar guru ngaji para guru ngaji dan guru dan guru minggu di Situbondo minggu. Bupati H.Dadang juga sudah menerima insentif. menyampaikan permohonan Tinggal dua kecamatan yang maafnya jika masih ada guru belum diserahkan secara sim- ngaji dan guru minggu yang bolis oleh bupati dan wakil kebingungan dengan mekanisbupati, yaitu Kec Sumberma- me pembayaran non tunai. lang dan Kec Jatibanteng.

“Nanti ada petugas yang Akan tetapi berdasarkan akan membimbing. Transaksi jadwal, Senin (28/05/2018), non tunai ini kita siapkan untuk sudah dicairkan. menghadapi era globalisasi Yang berbeda dari pen- yang semakin hari semakin cairan insentif tahun ini, sudah pesat,” katanya. berbasis non tunai. Guru ngaji Sementara itu, menurut maupun guru minggu bisa me- Bupati H.Dadang, guru ngaji ngambil bantuan keuangan dan guru minggu memiliki peitu melalui bank. Bupati dan ran sentral dalam pembentuwakil bupati berkeliling ke se- kan akhlaq anak. Mereka tiap kecamatan hanya untuk sebagai ujung tombak dan menyerahkan secara simbolis. pejuang dalam pemeliharaan Bupati Situbondo, H. Da- suburnya Islam dan kedamaian dang Wigiarto,SH saat diwa- antar umat beragama. wancarai Jatim Pos mengataHal ini berdampak pada kan, pemberian insentif de- tatanan sosial kemasyarakatan ngan non tunai bertujuan agar yang kokoh, baik secara agama guru ngaji dan guru minggu maupun kehidupan berbangsa

dan bernegara. Kedamaian dan kuatnya ikatan silaturahim yang diajarkan para kiai terdahulu sebagai benteng terhadap radikalisme dan terorisme bisa diterapkan. Karena sejak dini, anak- anak telah memiliki pondasi keagamaan yang kuat.

“Jangan pernah ragu untuk menanamkan tatanan agama yang telah diajarkan oleh para ulama dan kiai terdahulu, namun juga jangan terlalu longgar. Karena jika longgar, hal ini akan merusak tatanan dan menimbulkan pemahaman yang sepenggal-sepenggal,” ujarnya.

Bupati H. Dadang menjelaskan, ulama dan kiai di Situbondo sepakat tidak memisahkan kehidupan beragama dengan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ulama dan umara harus terus bersatu membangun Situbondo menjadi lebih baik.

Dengan adanya insentif tersebut, para guru ngaji semakin termotivasi untuk mengajarkan pemahaman yang ditanamkan oleh ulama dan kiai. Sehingga sinergisitas antara ulama dan umara’ tetap terjaga dengan baik. “Insentif ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah,” pungkas H. Dadang. (Asad)

Mengucapkan

Selamat dan Sukses HUT ke-17 Tabloid JATIM POS Terus Eksis dan Bermanfaat PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK NEGERI 1 GLAGAH Jl. Kuntulan No. 1 Telp.Fax. 0333 – 421222 BANYUWANGI Mengucapkan

Selamat dan Sukses HUT ke-17 Tabloid JATIM POS Terus Eksis dan Bermanfaat KEPALA SEKOLAH

Drs. BEKTI AFIANTO. M. T.

SMK NEGERI 1 KALIPURO

Jl. Denpasar No. 17 X Kalipuro - Banyuwangi

YUS KARDIMAN KEPALA SEKOLAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN KABAT

DESA PAKISTAJI MUSTA’IN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN GLAGAH

DESA REJOSARI NURHAYATI KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN LICIN DESA KLUNCING NASIAH KEPALA DESA

KSU BAROKAH BERSAMA (Koperasi Jukir Banyuwangi)

EKO NARDIYANTO MANAGER

JUKIR KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

SUTIKNO PENGAWAS

Jatim III

Hal - 5

Bappeda Adakan Rakor Dan Input Produksi Panen Padi di Realisasi Indikator Kinerja Triwulan I Kabupaten Madiun Meningkat Madiun, Jatim Pos. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab Madiun melalui Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan input realisasi kinerja serta realisasi anggaran program dan kegiatan pembangunan triwulan I Tahun Anggaran 2018.

Rakor dilaksanakan selama dua hari, tanggal 21 – 22 Mei 2018 yang diikuti oleh prolap atau staf yang membidangi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. Hari pertama, Senin (21/5/2018) diikuti oleh Dinas dan Badan, dilaksanakan di ruang rapat BPKAD Kabupaten Madiun.

Hari kedua, Selasa (22/5/

2018) diikuti oleh Bagian, Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan di Gedung Graha Eka Kapti Puspem Mejayan, Caruban.

Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Ir. Siswi Wahyuningrum Handa-

yani, M.Si mengatakan, bahwa kegiatan tersebut adalah untuk melaksanakan amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“Rakor ini dilaksanakan sebagai sarana berkoordinasi antar OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta untuk menyusun laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja. Setiap triwulan OPD berkewajiban melaporkan melalui aplikasi secara online dalam sistem e-monev. Hal ini sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja,” ungkapnya. (Adv/jum)

Desa Kuncen Ikuti Lomba Siskamling Tingkat Polres Madiun Madiun, Jatim Pos. Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun mengikuti lomba Sistim Keamanan Lingkungan (Siskamling) tingkat Polres Madiun, Senin malam (21/5/ 2018).

Lomba Siskamling yang diadakan di Pos Kamling RT. 002/RW. 002 tersebut dilaksanakan usai sholat tarwih dan kegiatan Safari Ramadhan Polres Madiun yang dilaksanakan di Masjid Ki Ageng Anom Besari, Kuncen, Mejayan. Dalam Safari Ramadhan itu Kasatbinmas Polres Madiun juga menyerahkan cinderamata kepada Ketua Takmir Masjid, Kyai Purnomo Broto, SH. Selain itu, Kasatbinmas juga menyerahkan Al-Quran kepada Kades Kuncen.

Kepala Desa Kuncen, Dasimun mengatakan, sebelum diadakan lomba Siskamling, Perangkat Desa setempat bersama-sama masyarakat telah menyiapkan semua sarana dan prasarana pendukung kegiatan lomba Siskamling, mulai dari kerapian dan kebersihan lokasi Pos Kamling serta peralatan pendukung

lainnya.

Ia pun menyambut baik dengan adanya lomba tersebut. Karena, menurut dia, dengan adanya Siskamling juga meminimalisir aksi kejahatan di desa seperti halnya pencurian. Oleh sebab itulah budaya Siskamling di Desa Kuncen terus diaktifkan, dengan membentuk jadwal piket secara bergiliran.

Sementara itu, Kasatbinmas Polres Madiun, AKP Sigit Siswadi SSos menuturkan, lomba Siskamling ini diadakan bertujuan untuk mengajak masyarakat, agar lebih berpartisipasi dalam menghidupkan Siskamling yang sekarang ini mulai jarang dilaksanakan.

Selain itu, demi terciptanya rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya warga Desa Kuncen, Siskamling harus diaktifkan.

Apalagi, menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 mendatang.

“Mari bersama-sama kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan dengan ikut Siskamling, agar tercipta kehidupan yang aman dan nyaman tanpa ada keresa-

han tentang apapun sehingga situasi Kamtibmas di Kecamatan Mejayan tetap aman dan kondusif,” tuturnya.

AKP Sigit Siswadi menambahkan, kegiatan Siskamling merupakan bentukbentuk pam swakarsa. Siskampling juga merupakan suatu kesatuan, komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil daya kemampuan untuk menumbuhkan rasa aman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur

dan beradap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Kami sadar Polri tidak dapat berkerja sendiri, oleh karena itu kami merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.

Nampak hadir dalam kegiatan itu, Kasatbinmas Polres Madiun, Kapolsek Mejayan, Danramil 0803/08 Mejayan, Camat Mejayan, Kades Kuncen serta masyarakat desa kuncen dan undangan lainnya.

(Adv/jum)

Pemkab Madiun Gelar Pasar Murah Dengan Harga Bersubsidi Madiun, Jatim Pos. Menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1439 H / 2018 M, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar pasar murah berbagai bahan pokok pangan dengan harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah Daerah setempat.

“Kegiatan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga masyarakat yang sekiranya kurang beruntung atau kurang mampu, yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat menjelang hari raya,” kata Bupati Madiun, H. Muhtarom usai meninjau

pasar murah di Lapangan Dusun Lemah Ireng, Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Senin (28/5/ 2018).

Menurutnya, komoditas bahan pokok pangan yang dijual diantaranya, beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, kecap, sirup, telur ayam, dan lain sebagainya. Harga jual di pasar murah itu pun telah diberikan subsidi sebesar 35 persen dari harga pasar.

“Subsidi ini dari Pemerintah Daerah, kemudian lewatnya dari masing-masing OPD lingkup Kabupaten Madiun,” jelasnya.

Bupati Madiun

mencontohkan, seperti gula pasir dipasaran dijual seharga Rp. 12.500/kg, di pasar murah ini dijual seharga Rp. 9.000/kg.

Kemudian, Beras di pasaran dijual seharga Rp. 9.500/kg di pasar murah ini dijual seharga Rp. 6.000/kg.

Sementara Minyak goreng kemasan dipasaran dijual seharga Rp. 13.000/kg di pasar murah ini dijual seharga Rp. 9.000/kg.

“Memang kegiatan ini tidak representasi di seluruh wilayah yang ada, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Makanya cuma bisa mengadakan di tiga titik saja,” ungkap Bupati

Madiun.

Sementara itu Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan, Drs. Suyadi, M.si mengatakan, pasar murah itu digelar di tiga titik lokasi berbeda, diantaranya, lokasi pertama, Senin (28/5/ 2018) digelar di lapangan Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan. Lokasi kedua, Rabo (30/5/2018) digelar di lapangan Desa Purworejo, Kecamatan Geger dan lokasi ketiga, Jumat (8/6/2018) digelar di Halaman Pendopo Ronggo Jumeno Puspem Mejayan, Caruban.

Di tiga lokasi pasar murah itu diikuti sekitar

Madiun, Jatim Pos. Realisasi peningkatan produksi panen padi musim tanam tahun 2017/2018 di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan. Dari luas tanam padi sekitar 32.677 ribu hektare, dengan luasan panen sekitar 32.547 ribu hektare, rata-rata mengalami kenaikan sekitar 5 hingga 6 persen.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melalui Kasi Perlindungan Tanaman Dan Saprodi, Suyatno, SP menjelaskan, peningkatan produksi itu dilihat dari pendukungnya. Seperti halnya sarana produksi (Saprodi) pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Madiun.

Menurutnya, untuk tanaman pangan padi ada peningkatan. Sehingga petani saat menggunakan pupuk, mulai pemupukan dasar sampai pemupukan susulan satu dan susulan yang kedua tidak ada keterlambatan.

Sehingga, untuk peningkatan produksi musim panen bulan Februari-Maret 2018 sangat dinikmati, dan harga gabah kering panen pun meningkat. Rata-rata sebesar Rp. 4.800 per kilo gramnya. Paling rendah Rp. 4.200 per kilo gramnya saat musim panen.

Indikator peningkatan produksi itu, menurutnya, adanya kesadaran dari para petani yang menggunakan benih bersertifikat. Selain itu, adanya pupuk bersubsidi yang cukup serta Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang relevan kecil. “OPT memang ada, tapi sangat relevan kecil dan tidak mempengaruhi produksi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk MP 2017/2018 ini tidak ada satupun petani di Kabupaten Madiun yang merugi.

Pasalnya, selain kenaikan harga sangat mendukung, juga tidak ada gagal panen, karena air cukup dan cuaca mendukung. Sehingga petani bisa menikmati hasil panen padinya.

“Mudah-mudahan kedepan MK 1 dan nantinya panen padi mulai awal Juni hingga akhir Juni peningkatannya tidak jauh berbeda dari MP 2017/2018,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk pupuk, dari hasil evaluasi di lapangan mulai Januari hingga Mei 2018, di kalangan petani sudah tidak ada kekurangan ataupun kelangkaan pupuk. Karena, mekanisme pendistribusian mulai dari distributor maupun kios resmi sampai petani atau kelompok tani tidak ada kendala dan lancar.

“Indikator utama peningkatan produksi salah satunya adalah pupuk. Kalau pupuk cukup, petani siap meningkatkan produksi. Karena, pupuk inilah yang paling diharapkan petani, mulai pupuk dasar sampai pupuk susulan satu dan susulan yang kedua ini diharapkan tidak ada keterlambatan,” tegasnya.

Dengan adanya peningkatan produksi ini, Ia pun optimis di bulan Ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri nanti, ketersediaan stok beras di toko maupun Bulog di Kabupaten Madiun mencukupi. “Termasuk di Bulog pun cadangan beras sangat cukup,” pungkasnya.

(Adv/jum)

100 stand. Terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Instansi Vertikal, PKK, Dharma Wanita, BUMN, BUMD, Camat se Kabupaten Madiun dan perusahaan swasta serta UMKM.

“Untuk lokasi ketiga di Halaman Pendopo Ronggo Jumeno ini khusus untuk karyawan dan karyawati dan PNS golongan I dan golongan II sewilayah Kabupaten Madiun,” jelasnya. (Adv/jum)

Jatim IV

Hal - 6

Wali Kota Madiun Serahkan Sertifikat Tanah Program PTSL

Madiun, Jatim Pos. Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun menyerahkan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) kepada warga Kota Madiun.

Total sebanyak 583 sertifikat tanah diberikan. Penyerahan dilakukan bertahap selama tiga hari di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Madiun. Masyarakat yang mendapat sertifikat pun cukup datang ke kantor kelurahan

masing-masing untuk menerima sertifikat langsung dari Wali Kota Madiun dan Kepala BPN Kota Madiun.

Menurut Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, dari hasil laporan BPN Kota Madiun total dari seluruh warga Kota Madiun yang ikut mendaftar melalui program PTSL ada 1.383 bidang tanah. Dari jumlah itu yang sudah terbit ada sejumlah 583 sertifikat.

Sedangkan yang belum terbit ada sejumlah 800 sertifikat.

“Pada kesempatan ini BPN bersama Pemkot Madiun

menyerahkan yang 583 sertifikat, sekali dayung dua tiga pulau terlampau. Kita bangga karena sudah ada bukti terbit, tapi kita juga agak sedih ketika yang 800 belum terbit,” ujar Wali Kota Madiun usai menyerahkan sertifikat di wilayah Kecamatan Manguharjo, Rabo (30/5/2018).

Bagi warga yang sertifikatnya belum terbit, Wali Kota Madiun mengimbau agar segera melengkapi kekurangan persyaratan administrasinya. Karena, selain tidak dipungut biaya alias gratis, jika persyaratan lengkap dan bukan termasuk tanah sengketa, BPN siap menerbitkan sertifikatnya paling lama empat bulan.

Selain itu, BPN juga memberi kesempatan bagi warga yang belum mendaftarkan di luar 1.383 itu untuk segera mendaftar, karena hingga akhir tahun 2018 masih menggunakan program PTSL.

“Saya juga menghimbau warga akan pentingnya sertifikat tanah, terlebih bagi warga kurang mampu. Setidaknya warga memiliki kejelasan status tanah yang mereka miliki dari sertifikat tersebut,” terangnya.

Menurut dia, selama ini memang terjadi beberapa kendala yang membuat sertifikat tanah batal diurus. Padahal dengan mengurus sertifikat tanah banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk warganya, salah satunya adalah program perbaikan rumah.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Madiun Rodhy menuturkan program PTSL ini hanya sampai akhir 2018. Sebab, Kota Madiun dianggap sudah layak masuk peta PTSL. “Kota Madiun harus masuk peta pendaftaran lengkap 2019 nanti. Setiap jengkal tanah sudah harus memiliki sertifikat,” ujarnya.

(Adv/jum)

Bappeda Gelar FGD Bahas Kawasan Berbasis Kearifan Lokal Madiun, Jatim Pos. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mengadakan Forum Discussion Group (FGD) Bidang Ekonomi membahas kegiatan pengembangan kawasan berbasis kearifan lokal di sekretariat Mugi Lestari, Dusun Seweru, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Sabtu (26/5/2018).

Hadir dalam kegiatan itu, diantaranya dari Bappeda Kabupaten Madiun, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, Kecamatan Kare, Kepala Desa Kare, Kelompok Mugi Lestari I dan Kelompok Mugi Lestari II. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Alviantoro, S.STP.M.H selaku narasumber dalam kegiatan itu mengatakan, dari hasil FGD tersebut ada beberapa Potensi Desa Kare yang akan dikembangkan saat ini, diantara-

nya, kampung kopi, kampung coklat, kampung madu, hutan pinus nongko ijo, air terjun seweru, kuliner botok sumpit, oleh-oleh khas Kare seperti kemplang, ubi, jeruk dan manggis serta edukasi pertanian petik kopi merah.

“Kondisi cuaca dan struktur tanah di Desa Kare cocok untuk kawasan pertanian dan perkebunan. Namun, ada persoalan fundamental yang perlu ditangani saat ini, yaitu keterbatasan ekonomi dan teknis,” ungkapnya.

Keterbatasan ekonomi itu yakni tidak cukup modal. Sedangkan keterbatasan teknis yakni kurangnya IPTEK yang mendukung dan pasar sempit.

Sementara struktur pertanian saat ini, menurutnya, sulit dilakukan perbaikan menuju pada peningkatan kesejahteraan, tidak ada upaya perbaikan produktifitas dan penurunan harga input untuk menekan biaya serta program tambal sulam yang tidak punya arah atau sasaran yang jelas.

“Oleh sebab itulah untuk

memperbaiki itu semua perlu dibentuk agroindustri, inovasi, kolaborasi dan Desa Wisata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alviantoro menjelaskan, untuk mewujudkan agroindustri, dari sektor pertanian menuju sektor industri dibentuklah UMKM yang fleksibilitas, modal kecil, berakar pada kekuatan SDM dan sumber daya lokal.

Selain itu juga harus berani melakukan perubahan atau inovasi terhadap produk yang akan dihasilkan dan pola pikir masyarakat. “Karena, dengan inovasi kita bisa mengembangkan nilai ekonomis,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk memberbaiki itu semua juga perlu adanya kolaborasi dengan mengajak beberapa

pihak untuk ikut mendukung peningkatan komoditas unggulan pertanian dan perkebunan di Desa Kare seperti, Pemerintah Daerah, LSM, akademisi, tour traveling, CSR dan lain sebagainya.

Ia menambahkan, dari pertanian atau perkebunan juga bisa dikembangkan menjadi Desa Wisata. Adapun faktor-faktor yang perlu dibangun di antaranya, dengan menampilkan kuliner khas Desa Kare seperti kemplang dan botok sumpit dengan memodifikasi sesuai tema alam Desa Kare. “Untuk kehidupan sosial budaya bisa disajikan edukasi pertanian, misalnya pengunjung dipersilahkan untuk petik kopi sendiri di kebun,” pungkasnya. (Adv/jum)

 DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna

Pencabutan Atas Perda No. 3 TA 2006 Tentang PD BPR

Ponorogo, Jatim Pos. DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda membahas Usulan Persetujuan Raperda tentang Pencabutan atas Perda nomor 3 tahun 2006 tentang PD BPR Kabupaten Ponorogo di Gedung Paripurna DPRD lantai tiga, Kamis (24/5/2018). Ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufthi mengatakan, dicabutnya Perda itu karena sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Karena PD BPR disahkan pada tahun 1974 sebagai upaya pencapaian untuk memberikan modal kepada para pedagang, modal usaha sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Namun dalam perkembangannya, aturan dalam PD BPR tidak sesuai dengan perekonomian saat ini.

“Hasilnya sesuai dengan kesepakatan adalah pembentukan pansus dan agenda pansus dibanmuskan, ada dua pansus A dan pansus B sedang pimpinan pansus akan ditentukan dalam rapat-rapat selanjutnya,” tuturnya.

Sementara juru bicara tim badan pembentukan Perda DPRD, Puryono mengatakan, tentang penyelesaian PD BPR Ponorogo perlu dilakukan rapat badan pembentukan Perda dengan tim Pemerintah Daerah untuk mengkaji Raperda Pencabutan atas Perda no. 3 tahun 2006 tentang PD BPR Ponorogo. Sehingga akan diketahui alasan mendasar apa yang melatar belakangi pencabutan tersebut.

“Setelah dikaji oleh Badan Pembentukan Perda tanggal 18 Mei 2018, maka Raperda tentang pencabutan atas Perda no. 3 tahun 2006 tentang PD BPR bisa diterima untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat DPRD berikutnya,” tambah Puryono.

Ia mengungkapkan dari hasil pembahasan badan pembentukan Raperda DPRD dengan tim Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten no. 13 tahun 1997 perlu ditinjau dan diatur kembali.

Sesuai dengan ketentuan pasal 54 Perda Kabupaten Ponorogo no. 3 tahun 2006 tentang PD BPR Pemkab mengusulkan, untuk dibubarkan dengan mencabut perda no. 3 tahun 2006 tentang PD BPR. “Sebelum dicabut, Perda terkait harus ada kejelasan dan penyesuaian terhadap ketentuan UU Perbankkan, kejelasan tentang mereka yang belum terbayarkan dan penyelelesaian terkait modal penyertaan pada PD BPR,” imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno mengungkapkan bahwa eksekutif telah menyampaikan pengantar Raperda tentang Pencabutan Raperda tahun 2006 tentang PD BPR. “Perda 2006 ini belum dicabut karena dalam operasional BPR sendiri belum memenuhi pemenuhan berdiri dan eksekutif mengusulkan untuk mencabut Perda,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan, selama ini keberadaan PD BPR belum mendapatkan izin dari BI. Hal itulah yang menjadi masalah pokok. Karena, PD BPR tidak sesuai dengan UU no 7 tahun 1992 dan diperbaruhi UU tahun 1998.

“Sebenarnya PD BPR sudah lama tidak operasional, maka setelah dilakukan pencabutan ke depannya akan diperhitungkan lagi. Secara hukum, formalnya perda dicabut dengan perda, tapi tadi ada usulan secara politis ya karena BPR ini sudah tidak beroperasional,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan keberadaan nasabah Soedjarno mengatakan, akan mengikuti ketentuan aturan hukum. ”Jadi akan kita selesaikan secara kekeluargaan dan tanggung jawab secara moral, karena mempunyai hutang, ya harus mengembalikan. Ada catatan yang masih dihutang ada sekitar Rp. 2 milyar, sedang penyertaan modal di PD BPR Rp. 3,5 milyar,” pungkasnya. (Adv/Nur)

Jatim V

Hal - 7

Wawali Mojokerto Terima Piala UHC Award Dari Kemendagri Mojokerto, Jatim Pos. Kota Mojokerto menerima Piala Bergengsi Tingkat Nasional lagi, Kali ini berupa Universal Health Coverage (UHC) Award. Ini merupakan Penghargaan yang diterima Pemkot setelah sukses menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kota Mojokerto masuk dalam 10 besar nasional dengan kepesertaan JKN - KIS 98,8% dari total penduduk.

Penerimaan Penghargaan UHC Award diserahkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Wakil Wali kota (Wawali) Mojokerto Drs. Suyitno Msi, di Hotel Grand Mercure Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Kota Mojokerto merupakan satu-satunya kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sampai dengan 1 Mei 2018. Dari 38 Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Timur Dalam

upaya mendukung Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKNKIS), Pemerintah Kota Mojokerto sudah mengintegrasikan warganya untuk terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Sekitar 98,8% dari jumlah penduduk 144.758 jiwa sudah menjadi peserta JKNKIS, sudah mempunyai asuransi kesehatan, baik mandiri, ASN, BPJS pusat dengan KIS maupun warga yang premi asuransi BPJSnya dibiayai oleh Pemkot Mojokerto.

Wakil Wali kota Mojokerto Suyitno usai menerima pengharagaan UHC menyampaikan, Rasa syukur dan apresiasi atas diraihnya penghargaan ini. Ini bisa dicapai berkat dukungan dari masyarakat kepada Pemkot Mojokerto untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada warga.

“Penghargaan Nasional ini merupakan kerja keras se-

Wawali Mojokerto Drs Suyitno saat terima piala dari Mendagri

mua pihak dari jajaran petugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas maupun pusat pelayanan kesehatan lainnya, dan dukungan masyarakat Kota Mojokerto. Pencapaian UHC Award ini bukan sekedar untuk mengejar penghargaan semata, tetapi sebagai bukti

Pemkab Berhasil Pertahankan WTP

Mojokerto, Jatim Pos. Pemkab Mojokerto kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/5) sore. Penyerahan diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi.

Bersama dengan beberapa daerah lain, Kab Mojokerto termasuk dalam 20 daftar Pemda peraih Opini WTP. Mereka adalah Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kab Lamongan, Kab Pamekasan, Kab Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kan Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Kediri,

Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kab Pasuruan, Kab Probolinggo, Kab Jember (meningkat dari tahun lalu), Kab Situbondo, Kab Bondowoso dan Kab Banyuwangi.

Raihan WTP sendiri merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menandakan, bahwa upaya perbaikan kinerja pengelola keuangan dinilai sangat baik.

Ismayati MT, Anggota V BPK, dalam acara ini memaparkan bahwa makin banyak daerah yang telah memenuhi standar laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu.

“Terimakasih kepada para kepala daerah atas kerja kerasnya, dalam menyelesaikan laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu.

Terimakasih juga kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah atas kerjasama yang baik, serta turut mendukung terselenggaranya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan,” papar Ismayati.

Laporan keuangan sendiri sejatinya harus memenuhi tidak kurang dari tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kriteria laporannya sendiri harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.

Selain itu, hal mendasar dari WTP adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. WTP merupakan yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer. (din/hms)

PIMPINAN BESERTA STAF

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H/2018 M “Minal Aidzin wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin”

drg. Budi Nugroho,MPPM Kepala Dinas

dan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam melayani masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras mensukseskan program ini. Ini adalah persembahan bagi seluruh warga kota Mojokerto,” ungkap Suyitno.

Wawali Suyitno juga me-

nandaskan, Pemerintah Kota Mojokerto telah berkomitmen mencapai program Universal Health Coverage (UHC) untuk melaksanakan amanah Undang-Undang serta untuk penggunaan APBD yang tepat sasaran. “Program JKN-KIS ini selaras dengan Visi Kota Mojokerto yaitu terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral,” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Kota Mojokerto Christiana Indah mengatakan, Sejak 2015 kota Mojokerto sudah melaksanakan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat dengan model fee for service atau model klaim pembiayaan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dengan hanya menunjukan KTP KK .

“Dengan total coverage akan dilakukan indikator manfaat oleh masyarakat berbasis

keluarga sehingga akan ada out come, rumah tangga di mojokerto rata-rata anggota keluarga berapa yang sakit, berapa rupiah yang dimanfaatkan, rumah tangga mana yang harus di-mapping untuk diintervensi secara terintegrasi oleh OPD di kota Mojokerto dan disepakati untuk tindak lanjut dalam penyusunan rencana anggaran secara berkelanjutan dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan,” terang Indah.

Kadinkes menambahkan, sarana pelayanan kesehatan yang sudah kerja sama dengan BPJS tahun 2017 adalah 6 rumah sakit pemerintah dan swasta dengan tempat tidur kelas 3 sebanyak 315 tempat tidur. “Sedangkan anggaran JKN 2018 untuk membayar hutang RS Mojokerto dan propinsi tahun 2017 sebesar 23 Milyar,” jelasnya. (din/adv)

Pengecer Judi Togel Asal Batuputih Diciduk Polisi Sumenep, Jatim Pos. Satuan Unit Resmob Polres Sumenep, berhasil menangkap seorang pengecer judi togel, Selasa (22/5) sekitar pukul 22.00 Wib. Tersangkanya Busaid (63) warga Dusun Penang Cangka Rt 001 Rw 005, Desa Aengmerah, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Tersangka diamankan di sebelah utara warung milik Iwan tepatnya di Dusun Kerta Tersangka dan barang buktinya Aju, DesaPalolo’an, Kec Gapura Sumenep.

Menurut Kasubbag Humas Polres Sumenep n AKP Abd.Mukid, penangkapan terhadap tersangka sewaktu anggota Unit Resmob yang dipimpin oleh Kanit Resmob AIPTU Aryono melakukan giat lidik di Kecamatan Gapura Sumenep terkait maraknya perjudian.

Sementara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Busaid sering melayani penitipan pembelian judi togel dari para pembeli/penombok disalah satu warung kopi. Dengan informasi tersebut beberapa anggota melakukan pengecekan kebenarannya, ternyata benar terlapor berada di warung kopi. Pada saat itu anggota Resmob melakukan penangkapan terhadap Busaid.

Selanjutnya Setelah diintrogasi dia mengakui bahwa dirinya menerima titipan dari para pembeli/penombok nomortogel. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 unit Hendpon nokia dan uang tunai Rp 48 ribu rupiah. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (rul,nan,man)

Kurir Sabu Asal Bangkalan Dibekuk Polisi Sumenep Sumenep, Jatim Pos. Satreskoba Polres Sumenep menangkap Jufri Mardiyanto (30) warga Bangkalan, yang bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gg. I Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Tersangka diamankan di Jalan Kampung Desa Matanair, Kecamatan Rubaru Sumenep, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, atas dugaan kasus menyimpan, mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis sabu.

Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Abd.Mukid menjelaskan Penangkapan terhadap tersangka berdasarkan informasi dari Tersangka saat di masyarakat, bahwa dia sering mengkonsumsi dan bertransaksi periksa penyidik narkotika jenis sabu Rabu (23/5). Barang bukti tersebut ditemukan di box depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai terlapor berupa saat dilakukan penggeledahan. Saatdigeledah ditemukan 1 buah rokok kosong merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 poket/kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenissabu yang dibungkus sobekan tissue warna putih Setelah ditunjukkan kepada tersangka dia mengakui barang haram tersebu tadalah miliknya, selanjutnya terlapor berikut barang buktinya diamankan guna penyelidikan dan penyidikan lebihlanjut. Semua barang bukti yang diamankan 1 poket/kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu bera tkotor ± 0,50 gram, 1 buah Hpmerk Samsung warna biru dongker kombinasi hijau, 1 buah rokok merk Sampoerna Mild kosoong warna putih sebagai tempat menyimpan sabu, sobekan tisu warna putih sebagai bungkus sabu, 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih berikut STNK. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (rul, nan, man)

PENGUMUMAN PANITIA RENOVASI SEKOLAH SMP NEGERI 1 SUMENEP, MEMBUTUHKAN TENAGA KERJA DI WILAYAH TERDEKAT DENGAN LOKASI KEGIATAN. APABILA ADA YANG BERMINAT, MOHON UNTUK SEGERA MELAKUKAN LAMARAN DI TUJUKAN KE PANITIA RENOVASI SEKOLAH SMP NEGERI 1 SUMENEP DENGAN DILAMPIRI FOTO COPY KTP YANG MASIH BERLAKU KETUA PRS

SUPRIYANTO, M.PD

Hal - 8

Jatim VI

Jatim VII

Hal - 9

Safari Ramadhan, Pemkab Trenggalek Bantu Masyarakat

Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin memberikan bingkisan kepada seorang nenek dalam kegiatan safari ramadhan di Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan.

Trenggalek, Jatim Pos. Memasuki bulan Ramadhan 1439 H tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengawali kegiatan Safari Ramadhan di Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. Kegiatan safari ramadhan ini merupakan agenda rutin setiap bulan rada sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap seluruh masyarakat di Kota Keripik Tempe.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, safari ramadhan kali ini juga melibatkan jajaran Forpimda beserta pimpinan OPD, Plt Bupati Trenggalek dan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dalam kegiatan ini, Saya Pemkab Trenggalek dijadwalkan akan mengunjungi se-

jumlah masjid yang ada di 14 Kecamatan se Kabupaten Trenggalek.

“Mengawali kegiatan Safari Ramadhan pertama ini, kami bersama rombongan mengunjungi Masjid Darul Ulum yang ada Dusun Krajan Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan. Dan untuk rombongan ke 2, mengunjungi Masjid Darussalam Desa Nglebeng Kecamatan Panggul bersama Plt Sekda Trenggalek, “ ucap Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin saat dikonfirmasi, Selasa (22/5/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Trenggalek juga menyalurkan beberapa bantuan di setiap lokasi Safari Ramadhan. Diantaranya berupa Al-Qur’an, serta

sejumlah paket sembako dari Dinas Sosial P3A dan bantuan sejumlah uang dari Baznas Trenggalek.

Selain itu, pada kesempatan yang sama di Kecamatan Munjungan, Pemkab Trenggalek menyalurkan bantuan Keuangan Khusus Desa kepada Desa Karangturi yang merupakan kategori peringkat 2 Soetran Award senilai 50 juta rupiah dan bantuan senilai 200 juta rupiah untuk pembangunan Ponkesdes.

“Pemerintah Daerah juga menyerahkan bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk pengadaan motor dinas bagi Desa Ngulungwetan. Diharapkan, bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya dan berguna untuk kegiatan - kegiatan yang positif, “ imbuhnya.

Sementara itu di Kecamatan Panggul, Pemkab Trenggalek juga menyalurkan bantuan senilai 40 juta rupiah untuk Desa Wonocoyo sebagai peringkat 3 Soetran Award dan bantuan senilai 20 juta rupiah untuk pengadaan motor dinas bagi Desa Nglebeng.

Pemkab Trenggalek juga menyerahkan bantuan sosial bagi penyandang cacat senilai Rp45.845.000 yang diterima langsung oleh Camat Panggul.

Bersafari ramadhan memang menjadi kebahagiaan tersendiri untuk bisa bersilaturahmi juga berbuka bersama masyarakat.

Terkait kondusifitas wilayah, Nur Arifin juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk waspada dan melaporkan kepada pihak berwenang jika ada hal - hal yang dirasa mencurigakan.

Suami Novita Hardiny ini menyampaikan bahwa di Kecamatan Munjungan terdapat proyek jalan menghubungkan Munjungan - Panggul yang menelan anggaran sebesar 30 miliar rupiah.

“Mari bersama-sama kita kawal untuk pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan dan menikmati pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tegas Nur Arifin.

Pihaknya mengajak kepada masyarakat memaksimalkan potensi yang ada di Desa Ngulungwetan untuk mengembangkan Desa Wisata.

Dengan menggunakan Dana Khusus Desa, diharapkan nantinya destinasi Desa Wisata bisa berkembang.

Sehingga melalui distinasi tersebut potensi perekonomian Desa juga bisa meningkat. (mil)

Puluhan Ribu Pemilih Belum Perekaman E-KTP Trenggalek, Jatim Pos. Sebanyak 25 ribu pemilih di Kabupaten Trenggalek, diketahui belum melakukan perekaman KTP Elektronik atau e-KTP. Ironisnya, Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur akan dilaksanakan usai lebaran, tepatnya 27 Juni 2018.

Dari puluhan ribu pemilih yang ada, didominasi oleh pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun.

Sesuai data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Trenggalek, dari jumlah 601.185 wajib KTP yang masuk sebagai pemilih

Pilkada Jatim tahun 2018, ada sekitar 25 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman.

“Ada sekitar 25.270 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP, dari jumlah 601.185 wajib KTP yang masuk sebagai pemilih. Jumlah ini tersebar di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek,” ucap Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek, Ririn Eko Utoyo saat dikonfirmasi, Rabu (30/5/ 2018).

Diakui Eko sapaan akrabnya, pihak Dipenduk-

capil Kabupaten Trenggalek telah melakukan upaya untuk mempercepat proses perekaman tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan sistem jemput bola ke sekolah – sekolah tingkat menegah atas maupun kantor desa. diharapkan pula dengan upaya tersebut, masyarakat di Kabupaten Trenggalek memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan dalam Pilgub Jatim tahun 2018.

“Selain melakukan upaya jemput bola, kami juga akan menerbitkan surat keterangan kepada yang bersangkutan agar

bisa masuk kedalam data base. Dengan beitu, bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman eKTP, tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Juni mendatang,” imbuhnya.

Pihaknya menekankan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Trenggalek, untuk tetap berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni mendatang. Diharapkan pula, masyarakat memanfaatkan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi Jawa Timur. (mil)

Jalur Mudik 2018, Polres Jombang Siap Antisipasi Kemacetan Jombang, Jatim Pos. Menghadapi arus mudik lebaran 1439 H, Satlantas Polres Jombang telah siap antisipasi kemacetan parah seperti yang terjadi tahuntahun sebelumnya.

Diantaranya akan membuka jalur fungsional tol dari Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang hingga KerKasat Lantas, AKP Inggal tosono, Nganjuk serta Widya Perdana, S.Ik. menambah ramburambu lalu lintas di jalur alternatif beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Jombang.

Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Inggal Widya Perdana, S.Ik mengatakan itu usai rapat koordinasi (rakor) Kesiapan Mudik Lebaran di Graha Bhakti Bhayangkara Polres Jombang, Senin (28/5/2018).

“Ada beberapa tempat yang masih kurang ramburambu lalu lintasnya, kita bersama Dinas Perhubungan (Dishub) akan memasang, karena setelah survey itu ada beberapa yang kurang,” imbuh Inggal.

Inggal menjelaskan bahwa pihaknya tetap mendukung untuk penambahan rambu walaupun jalan tersebut merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten, serta akan membuka jalur fungsional tol.

Ia berharap dengan pembukaan jalur tol fungsional tersebut serta penambahan rambu-rambu lalu lintas itu masyarakat yang hendak mudik ke arah Madiun dan tujuan yang lainnya tidak tersesat saat melintasi jalur alternatif tersebut.

“Antisipasi kita menambah rambu-rambu dan personel. Pengalihan arus akan dilakukan di Mojoangung bagi pemudik yang akan ke kediri/tulungagung, juga di pertigaan Jatipelem juga akan dilakukan pengalihan arus jika terjadi kemacetan di perak sampai exit tol masjid moeldoko Bandarkedungmulyo.

Jika diperlukan rekayasa lalu lintas berdasarkan situasi hijau, kuning atau merah. Hijau artinya lalu lintas lancar kendaraan bisa berjalan 40-50 km/jam, apabila situasi kuning akan koordinasi dengan Pamen Polda yang ada ditempat untuk melakukan penarikan personil ke lokasi macet untuk melakukan kontra flow. Sedangkan misal terjadi kemacetan dengan situasi merah, maka arus akan dialihkan dari Mojotrisno, Gambiran, Pos Kota, Jatipelem dan Exit Tembelang. Jadi tidak ada kendaraan yang keluar di exit tol,” pungkas Inggal. (her)

Perekaman KTP Elektronik atau e-KTP di Kabupaten Trenggalek, tiap hari dilakukan tapi antrean masih sangat panjang.

Fattah Jasin Jadi Penjabat Bupati Pamekasan

Pj Bupati Fattah Yasin bersama istri memohon dukungan dalam rangka tugas negara

Pamekasan, Jatim Pos Setelah penantian yang panjang pasca berakhirnya masa jabatan Wakil Bupati Pamekasan, Halil, akhirnya dengan keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1690 Tahun 2018 tertanggal 18 Mei 2018 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Pamekasan menemui titik

terang. Dalam keputusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Fattah Jasin sebagai Penjabat Bupati Pamekasan hingga terpilihnya bupati definitif pada perhelatan pilkada serentak 2018 mendatang.

Dengan adanya Pj Bupati Pamekasan, maka berakhir pula masa jabatan Plh Bupati

Pamekasan, Mohammad Alwi.

Dengan kepercayaan yang diberikan, Fattah Jasin meminta dukungan kepada semua pihak agar bisa melaksanakan tugas negara sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan, Senin (28/05) malam.

Hal itu ia ungkapkan saat acara silaturrahmi dan buka bersama dengan Forpimda, Kepala OPD, camat beserta ulama di Pendopo Agung Ronggosukowati Pamekasan.

“Saya dan keluarga mohon dukungan dalam rangka menjalankan tugas negara sebagai Pj di Kabupaten Pamekasan yang menurut UU tidak akan lebih dari satu tahun,” katanya.

Selain itu, selaku Penjabat

yang baru saja dilantik, Fattah Jasin juga memohon agar dirinya beserta keluarga bisa diterima menjadi bagian dari warga Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya kedatangannya di Pamekasan serasa pulang kampung, pasalnya ia masih keturunan mantan Bupati Pamekasan, Zainal Fatah.

“Rasanya saya di Pendopo ini pulang kampung, selain dengan beberapa bupati kita sudah sering melakukan hubungan program dalam rangka melaksanakan kegiatankegiatan baik dibidang ekonomi dan pembangunan,” ungkap mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim.

Fattah Jasin menilai jika Ka-

bupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi yang luar biasa, namun harus diikuti dengan SDM-SDM yang handal.

“Oleh karenanya saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah SDM-SDM yang mempunyai inovasi agar sesuai pesan Gubernur Jatim untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal, sehingga kita coba untuk menciptakan kemudahan-kemudahan dalam melayani masyarakat, apakah untuk investasi maupun yang lainnya,” jelasnya.

Sebagai penjabat Bupati Pamekasan menurut Fattah Jasin terdapat dua tugas yang

perlu dijalankan, pertama untuk melaksanakan kegiatan rutin pemerintahan Kabupaten Pamekasan.

Sementara tugas yang kedua yaitu agar pemerintah dapatnya mendukung, memfasilitasi penyelenggara pemilukada baik pilgub Jatim maupun pilbup Pamekasan agar dapat bekerja kebih maksimal agar nantinya dapat mempersiapkan calon pemimpin masa depan lima tahun mendatang.

“Oleh karenanya saya mohon dukungan seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat agar pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan 27 Jini 2018 berjalan dengan lancar dan aman,” pungkasnya. (bw/adv)

Jatim VIII

Hal - 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar  Selalu Tingkatkan Kualitas Jalan Blitar, Jatim Pos. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang merata serta berkembangnya perekonomian sekarang ini, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terus berupaya untuk tetap menjadi yang terbaik, memadai dan bermutu, salah satunya perbaikan infrastruktur khususnya jalan yang telah dikerjakan menurut Kepala Dinas melalui KASInya menyampaikan tepat berada di Kec Kademangan Desa.

Sumberjati dan Ndawuhan yang menuju ke arah lokasi wisata Tambakrejo Kabupaten Blitar Selatan. Dapat berakibat berbahaya bagi pengendara kendaraan, tidak ketinggalan jalan yang sepintas tidak bergelombang (mulus) akan teta-

pi berlubang, wilayah yang sekarang ini dikerjakan. Di samping untuk memaksimalkan sebuah pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak juga.

Melalui Dinas PU dan Tata Ruang di wilayah Kabupaten Blitar tahun 2018 ini telah mempersiapkan aspak kulmik dalam bahasanya, guna untuk menambal maupun menutup lubang, selain mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di seluruh Kabupaten Blitar tersebut juga menanggulangi apabila terjadi musibah alam,” terangnya.

Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan alat berat Dinas PU dan Tata Ruang yang tugasnya membantu pelaksanaan infrastruktur di seluruh kabupaten, iya juga diberi tugas

oleh pimpinan membantu untuk menanggulangi bencana alam sewaktu-waktu dibutuhkan dengan peralatan yang ada, dalam sekup kecil tanggap darurat jembatan dan jalan, memang pekerjaan sekup kecil tapi darurat emergency harus segera ditangani, kemudian alat-alat tersebut juga disewakan kepada pihak swasta juga masyarakat untuk mengoptimalkan perolehan PAD di Kabupaten Blitar.

Ditambahnya, selaku Kepala Seksi siap 24 jam untuk membantu dan dibutuhkan sewaktu-waktu penanggulangan akibat bencana alam termasuk bersifat membutuhkan alat berat sekalipun maupun kegiatan seperti tanggap darurat lainnya contoh jembatan yang ambrol atau putus.

Mengawali tahun ini me-

mang kita sudah mengerjakan sekitar 20 sampai 30 ruas, jadi jalan itu Alhamdulillah sudah bebas dari lubang tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kerusakan karena alam walaupun 3 Hari sudah lubang tapi kita kerjanya harus siap exis-lah, istilahnya memang kerjaan itu ya harus ada bantuan dari instasi terkait juga apa informasi-informasi, untuk ketersediaan bahan saat ini ya ada tetapi sedikit karena mencukupkan dana kita dalam satu tahun sekitar Rp. 350 juta untuk jalan juga untuk jembatan 350 juta, jadi satu kali pakai ya harus efektiflah kajiannya menyesuaikan anggaran yang ada,” katanya.(san)

Kades Sidomulyo Ngrambe “Sutrisno” Bangun Jalan Paving dan Rabat Jalan Desa Ngawi, Jatim Pos. Warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe optimis pembangunan infrastruktur jalan. Dengan Anggaran Dana Desa yang diluncurkan pemerintah pusat memberikan kesempatan agar desa dapat membangun wilayahnya sendiri.

Sehingga kesejahteraan masyrakat dapat terwujud. Melalui peran masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan agar lebih maksimal.

Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi merealisasikan pembangunan pavingisasi dan rabat jalan desa Sidomulyo. Lebih fokus kepada jalan pemukiman.

Menurut Sutrisno selaku Kepala Desa Sidomulyo masih banyak jalan yang perlu dibangun demi kelancaran meningkatkan perekonomian masyrakat. Saya

masih fokus pembangunan infrastruktur jalan, saat di depan wartawan Jatim Pos, belum lama ini.

Selanjutnya untuk Dana Desa dan tahap pertama ini, pemerintah Desa Sidomulyo membangun pavingisasi dan rabat jalan,” ujar Kades Sidomulyo di lokasi Pembangunan.

Dengan segala upaya Kades Sutrisno, berusaha untuk mewujudkan usulan-usulan warganya. Pada pencairan DD Tahap 1 Tahun 2018. Kepala Desa masih tetap mengutamakan pembangunan jalan paving dan rabat antar dusun, mulai gang kecil hingga besar.

Sutrisno juga berharap kepada masyrakat agar mau ikut membantu setiap kegiatan pembangunan.

Sehingga dari tahun ke tahun pembangunan desa Sidomulyo semakin maju dan desa semakin sejahtera. (ren)

DPRD Sampaikan 4 Ranperda Inisiatif Kepada Bupati Blitar Blitar, Jatim Pos. Rapat Paripurna Khusus sudah digelar DPRD Kabupaten Blitar pada Jumat lalu terkait penyampaian Komisi-Komisi terhadap usulan Ranperda inisiatif. Tidak adanya evaluasi yang perlu dilakukan, membuat DPRD Kabupaten Blitar akhirnya langsung menyampaikan penjelasan 4 Ranperda inisiatif tersebut kepada Bupati Blitar, dalam Rapat Paripurna, Senin lalu.

Wakil Ketua DPRD Kab Blitar, Sugianto mengatakan, 4 Ranperda inisiatif yang disampaikan kepada Bupati di antaranya, Ranperda tentang pengadaan barang dan jasa, ketahanan pangan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta sistem kesehatan daerah.

Selain itu, lanjut Sugianto, dalam Rapat Paripurna juga digelar penyampaian Bupati Blitar terhadap Ranperda usulan eksekutif. Di antaranya Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan daerah, Ranperda tentang Perpustakaan

Daerah, serta Ranperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

“Jadi sesuai jadwal, hari ini kita lakukan Rapat Paripurna penyampaian 4 Ranperda inisiatif dan penyampaian Bupati Blitar terhadap Ranperda usulan eksekutif,” kata Sugianto usai Rapat Paripurna.

Untuk selanjutnya, kata Sugianto, sesuai jadwal akan digelar Rapat Paripurna kembali dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar terhadap penyampaian penjelasan Bupati Blitar atas Ranperda usulan eksekutif, pada Selasa besoknya. “Tidak hanya itu, besok Bupati Blitar juga akan menanggapi 4 Ranperda inisiatif usulan DPRD,” imbuhnya.

Menurut Sugianto, Ranperda tentang pengadaan barang dan jasa salah satunya akan mengatur aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar. Sementara Ranperda Ketahanan Pangan, akan mengatur ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Blitar.

“Kalau dari Komisi III tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, tentu satu di antatanya akan mengatur tentang batasan berat muatan yang diperbolehkan.

Karena selama ini jika melebihi tonase bisa merusak jalan,” imbuhnya.

Kesempatan itu, Bupati Blitar Drs H Rijanto MM mengatakan, DPRD akan memberi-

kan masukan dan saran terhadap 3 Ranperda yang diusulkan eksekutif. Menurutnya, 3 Ranperda tersebut sangat penting untuk segera dibentuk. “Misalnya, Ranperda tentang kearsipan, ini tentu pembentukannya mempunyai banyak tujuan, di antaranya sebagai alat bukti jika terjadi permasalahan,” kata Bupati. (san)

Pj Bupati Tulungagung :

IT Tak Bermartabat Jika Isinya Hoax Tulungagung, Jatim Pos. Dalam penyampaiannya ditandaskan Pj Bupati Tulungagung, Dr Jarianto MSi, usai upacara bendera Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di halaman Kantor Bupati Tulungagung, Senin lalu. Konten-konten negatif tersebut harus dijauhkan dari dunia digital, utamanya dari kalangan muda.

“IT itu harus dimanfaatkan pada hal-hal positif dan betulbetul bermartabat. Tidak bermartabat jika isinya hoax,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini di dunia digital harus sudah bersih dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negatif.

Sehingga anak muda bebas berkreasi, berekspresi dan mendapat manfaat dari teknologi informasi yang secara umum mereka sudah mengerti cara menggunakannya.

“Paling tidak dalam memperingati Upacara Harkitnas yang telah berlangsung dapatnya sekarang mengilhami anak-anak muda dalam membangkitkan ulang kebangkitan nasional. Bagaimana generasi muda dapat membangkitkan kebangkitan nasional baru untuk menuju masa depan lebih cerah dan gemilang,” tuturnya.

Disampaikan mengenai keamanan di Kabupaten Tulungagung, Jarianto menegaskan sudah ada sinergitas antara Kepolisian, Kodim dan Pemkab Tulungagung untuk selalu menjaga kondusifitas keamanan. “Masalah kemananan ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sinergi antara polisi, kodim dan pemkab akan membuat aman dan nyaman warga. Itu harapan kita semua,” tandasnya.

Ia menyebut kondusifitas keamanan menjadi faktor utama dalam menggerakkan semua sektor di pemerintahan.

“Ekonomi tidak nyaman kalau setiap hari serba takut dan tidak nyaman. Karena itu aman dan nyaman harus kita pertahankan,” tuturnya lagi.

Hadir dalam upacara bendera Harkitnas ini sejumlah anggota Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Selain juga anggota DPRD Tulungagung dan Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung. (san/hms)

Pelaksanaan Arus Balik Gratis Selama Lebaran Tahun 2018

Tulungagung, Jatim Pos Dalam rangka mengantisipasi terganggunya arus kendaraan serta mengakibatkan kemacetan dan mengantisipasi membludaknya para penumpang saat mudik di wilayah Kabupaten Tulungagung telah diumumkan melalui kantor halaman depan bahwa operasional angkutan umum selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2018/1439 H akibatnya tetap akan terjadi kondisi lalu lintas jalan yang padat, maka dari itu selaku Kadin Perhubungan juga Pemkab Tulungagung dan Pemprov Jatim bekerja sama mengadakan program Balik Gratis ke Surabaya.

Saat ditemui tim salah satu pemudik menyampaikan memang bagi mereka sangatlah memungkinan selain memudahkan juga memberikan kelancaran para pengguna arus agar tidak membludak hingga menunggu berjam-jam di lokasi maupun di luar terminal, keuntungan ini apa lagi dapat menghemat biaya untuk bisa membelikan keluarga oleh-oleh,” tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan juga menuturkan agar tetap berhati-hati selama perjalanan mudik dan tidak lupa barang yang mereka bawa tetap pada apa yang pemudik tuju ketujuan. Program Balik Gratis ini menggunakan 8 Bus AC, yang pelaksanaannya dimulai hari Selasa 19 Juni 2018, pukul 09.00 WIB. Untuk informasi pendaftaran bisa langsung datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jln. Yos Sudarso No 117 Tulungagung dengan membawa persyaratan foto copy KTP/KK. Ayo, gunakan layanan dan fasilitas yang ada dengan selamat, aman dan nyaman, khususnya dan pada umumnya. (san*)

Wabup Ngawi Resmikan Surya Mart Di Kecamatan Jogorogo Ngawi, Jatim Pos. Ony Anwar ST menghadiri peresmian Surya Mart di Kecamatan Jogorogo dengan mengusung tema Dengan Rakyat Kita Bisa, acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran SKPD dari Camat hingga Kepala Desa, Kapolsek serta Komandan Koramil Jogorogo dan masih banyak yang hadir.

Dalam acara tersebut Wakil Bupati Ngawi memberikan sambutan, kepada semua element masyarakat su-

paya ikut mendukung perekonomian rakyat yang ada di wilayah sekitar Jogorogo, karena produk yang ditawarkan Surya Mart sangat merakyat, kalau mau membeli sembako murah bisa langsung membeli,” imbunya.

Panita Agus saat diwawancarai mengatakan, dengan adanya Surya Mart memudahkan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dengan harga terjangkau oleh semua masyarakat wilayah Jogorogo,” ka-

tanya.

Acara tersebut berlangsung sangat meriah dihadiri oleh masyarakat setempat yang mendapat kupon sembako murah untuk ditukar-

kan di Surya Mart, dilanjutkan dengan masyarakat yang sangat senang dengan kehadiran Wakil Bupati yang sangat ramah dan diajak foto bersama warga Ngawi. (ren)

SAMBUNGAN

Hal - 11

Safari Ramadhan Pemkab Sampang Sampang, Jatim Pos Memasuki Bulan Ramadhan 1439 H Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sampang kembali menggelar Safari Ramadhan seperti halnya agenda rutin setiap Bulan Suci Ramadhan tiba.

Safari Ramadhan yang dilaksanakan di Desa Kara Kecamatan Torjun dikediaman KH Bukhori Maksum tersebut merupakan agenda pertama dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, (18/5).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris daerah Sampang Ir Phutut Budi Santoso, hadir sebagai Pimpinan Acara bersama Forkopimda, sementara Pj Bupati Sampang H Jhonatan Judianto berhalangan hadir karena ada acara bersama Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

Hadir pula, segenap jajaran kepala SKPD, Kepala Desa, Camat, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat.

Diungkapkan Phutut, Tujuan Safari Ramadan adalah momentum terbaik untuk silaturahmi antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga dapat menjadikan sarana membangun Kabupaten Sampang yang bermartabat dan mandiri.

“Momentum safari Ramadan ini diharapakan menjadi

Ir Phutut Budi Santoso menyerahkan bantuan berupa uang kepada KH Buhkori Maksum selaku takmir masjid, sekaligus Ketua MUI Sampang, untuk membantu sarana dan prasarana masjid.

ajang silaturahmi Pemkab Sampang dengan rakyat, dan menjadi serap aspirasi terhadap semua keluhan, saran atas pembangunan Sampang,” jelas Phutut dalam sambutannya.

Ditambahkan Phutut, menjelang Pimilu serentak, baik Pilbup dan Pilgub, diharapkan Masyarakat juga menjaga keamanan dan kelancaran kesuksesan pada tanggal 27 juni mendatang.

Hadir Fokopimda dalam Safari Ramadhan, Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman, SH,S.IK, Dandim 0828 Sampang Letkol (CZI) Ary Syahrial, SE, perwakilan Kejaksaan, Pengadilan hingga Kemenag Sampang.

Sebelum acara buka puasa bersama, Bagian Kesejahteraan

lalu,” terangnya.

Menurutnya, dijerat pasal 263 KUHP, dan sesuai prosedur hukum, Ismail bisa dilakukan penahanan. Namun hal itu berdasarkan hasil kesimpulan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umumnya (JPU).

“Kan belum diserahkan, kami masih nunggu limpahan polres. Sedangkan yang penangguhan, itu masih ranahnya penyidik polres. Nah baru kalau sudah diserahkan ke kami baru sudah menjadi kewenangan kami dalam hal ini JPU. Tapi yang jelas penahanan atau tidak, itu sudah menjadi kewenangan JPU,” tandasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan diketahui pada 28 Desember 2017. Kasus itu dilaporkan ke Polres Sampang pada 20 Januari 2018 oleh Rudik Sugianto (33) perangkat Desa Gunung Maddah.

Kronologinya, pada 28 Desember 2017, Rudik Sugianto mendatangi kantor Kecamatan Sampang untuk mengambil KTP warga Desa Gunung Maddah. Di kantor kecamatan, dia bertemu dengan Ismail yang sedang mengurus pembuatan KSK atas nama Natiroh.

Beberapa saat kemudian,

Konten Medsos ... ‘platform’ media sosial,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu.

Menkominfo Rudiantara telah meningkatkan frekuensi penyaringan konten radikal menjadi setiap dua jam sekali dengan mesin AIS tersebut.

Ini menyusul terjadinya aksi teror.

Dikatakannya, Media sosial

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub surabaya) Irvan Wahyu Drajat menuturkan, pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi dan pembinaan

kepada manajemen dan pengemudi bus.

Kedatangan KNKT juga dinilai Irvan sebagai bentuk pembinaan.

Kunci Utama ...

Lepas Tersangka ... nyatakan P21. Namun karena terkesan mendapat perlakuan khusus dengan alasan mengajukan penangguhan, akhirnya Ismail dilepas dan bebas berkeliaran.

Korlap aksi, Feri Hermansah dalam orasinya, menuntut Ismail segera ditahan sebelum warga desa main hakim sendiri, bahkan Feri juga menuntut Ismail dengan dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara.

“Ini bentuk kekecewaan kami dengan menggelar aksi demo kepada penegak hukum. Meski Ismail telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan tanda tangan dan stampel, orangnya enak berkeliaran,” katanya.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Joko Suharyanto mengatakan, kasus pemalsuan tanda tangan dan stampel sudah ditindaklanjuti. Diakui, kasus tersebut sudah berstatus P21 alias berkas lengkap.

“Dari penyidik polres, hari ini rencananya kasus itu sudah tahap dua dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kami. Kalau yang P21 itu sudah beberapa hari yang

Jalur Mudik ...

saat ini telah menjadi salah satu faktor yang mempercepat radikalisasi oleh kelompok teroris, terlebih di Indonesia, karena sebanyak 53 persen atau sekitar 143 juta penduduk di Tanah Air telah mengakses internet.

Kelompok radikal memanfaatkan media sosial untuk membombardir orang yang sudah direkrut dengan paham radikalisme sehingga paparan paham radikal lebih besar. “Kalau anak-anak muda yang barang-

Rakyat (Kesra) Pemkab Sampang, melalui Sekdakab Sampang, Ir Phutut Budi Santoso menyerahkan bantuan berupa uang kepada KH Buhkori Maksum selaku takmir masjid, sekaligus Ketua MUI Sampang, untuk membantu sarana dan prasarana masjid, khususnya untuk kemaslahatan Ummat.

Bantuan uang tersebut diharapkan bisa bermanfaat untuk kepentingan umat, khususnya kemakmuran masjid setempat. “Saya harap bantuan tersebut bisa bermanfaat untuk kepentingan umat, khususnya dalam memakmurkan masjid,” jelas Phutut.

Selesai buka puasa bersama, dilanjutkan sholat Magrib, Isyak dan Tarawih Berjamaah sebelum acara selesai. (dir)

dari halaman 1 Rudik Sugianto dipanggil oleh petugas Kecamatan Kota Sampang serta menanyakan stempel dan tanda tangan yang digunakan Ismail. Ternyata, stempel dan tanda tangan yang digunakan Ismail untuk pembuatan KSK itu bukan tanda tangan dan stempel Desa Gunung Maddah.

Saat itu juga, petugas kecamatan bersama Rudik Sugianto meminta stempel yang digunakan Ismail. Akan tetapi, Ismail menolak dan mengaku tidak memiliki stempel tersebut. Akhirnya, Ismail dilaporkan ke Polres Sampang atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel.

Berdasar laporan itu, polres melakukan penyelidikan, penyidikan, dan menetapkan Ismail sebagai tersangka. Polres lalu menahan tersangka. Namun, tersangka dilepas oleh Polres Sampang dengan alasan penangguhan penahanan. Tersangka dinyatakan sebagai tahanan kota.

Sementara Kepala Desa (kades) dan wakil ketua BPD Gunung Maddah pada 15 Januari 2018 lalu telah di tahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas kasus dugaan pungli prona. (dir)

dari halaman 1 kali wawasannya terbatas dan dibombardir informasi radikal, maka mereka banyak yang kemudian tidak hanya terinformasi, tapi juga berpotensi terinternalisasi paham-paham tersebut,” ucap Niken.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat lebih banyak mengisi dunia maya dengan konten-konten positif yang membangun dan bermanfaat agar energi tidak habis mengurusi hal-hal negatif seperti radikalisme dan terorisme.

kelima. Salah satu implementasi sila pertama saat ini diantaranya berupa saling peduli dan berbagi, diantaranya peduli dan berbagi dengan lingkungan, yang agama juga memerintahkan, dalam bentuk sodakoh dan zakat.

“Itulah working ideology Pancasila, ketika disparitas semakin tinggi, masyarakat yang mampu menyisihkan sedikit rejekinya untuk masyarakat banyak,” ujar Gubernur Jatim DR H Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan usai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (1/6).

Menjawab pertanyaan media mengenai bayangan intoleransi, Gubernur Jatim Pakde Karwo mengatakan negara manapun di dunia saat ini selalu berproses menjadi masyarakat yang majemuk, walaupun kemajemukan juga dibayangbayangi oleh resiko intoleransi, ketidak-bersatuan dan ketidakgotongroyongan. “Saatnya

kita berbagi pengalaman dalam berbhinneka tunggal ika atau bertoleransi, serta dalam membangun persatuan dan kebersamaan,” ungkapnya.

Pakde Karwo juga mengingatkan momen Bulan Ramadhan sebagai saat paling baik untuk saling berbagi dan peduli kepada lingkungan. Dengan sering membuka pintu untuk berbuat kebaikan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, jika ada yang mengunci pintu kebaikan, berarti pemahaman tentang Pancasila masih kurang.

Presiden RI H Joko Widodo dalam amanatnya mengemukakan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, harus dimanfaatkan sebagai momentum mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, juga menjadi momentum pengingat dan pemacu semangat dalam berbangsa dan bernegara. “Pancasila adalah berkah indah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa

Perusahaan ‘Mokong’ ... jaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur geram.

Setiajit menegaskan, akan ada tindakan dari pemerintah kepada perusahaan yang “mokong” karena tidak melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Sesuai ketentuan yang berlaku, waktu pembayaran THR maksimal tujuh hari sebelum (H-7) dari Hari Raya Idul Fitri.

“Kalau perusahaan melanggar, itu kan melanggar norma, kalau melanggar norma, nanti kita turunkan pengawas

ketenagakerjaan ke perusahaan tersebut,” kata Setiajit, Senin (28/5/2018).

Ada beberapa tahapan penindakan yang akan di lakukan pemerintah kepada perusahaan “mokong”. Pertama, akan dilakukan pembinaan dulu agar perusahaan tersebut segera melakukan pembayaran THR dengan proses mediasi.

Kedua, kalau di dalam mediasi kemudian tidak mencapai kesepakatan, maka kita pengawas ketenagakerjaan akan melakukan penyelidikan dan sekaligus juga penyidikan,” tandasnya.

Mulan Jameela ...

“Wah dia seneng banget.

Pas pulang (dari Palestina) kan aku belom pakai kerudung karena ada satu pekerjaan yang belum bisa aku pakai kerudung, jadi diundur dulu. Aku pikir ya udah lah nanti selesai acara itu aku pakai kerudungnya. Terus abis gitu aku kaya ngelebihin satu hari, kata mas Dhani loh katanya abis acara itu mau berjilbab mana? Terus aku bilang, ‘haha iya lupa-lupa’,” ujar Mulan, saat ditemui di Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).

Walau sudah memakai hijab, Mulan sendiri mengaku kalau ia memang belum meSebagai filter, ia menekankan pentingnya internalisasi nilainilai Pancasila dalam berbagai kegiatan, termasuk media sosial.

“Mari kita gunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal positif, seperti toleransi, penghormatan kepada pihakpihak lain. Walaupun kecil, itu bisa meningkatkan persatuan,” tutur Niken. (ist)

ngenakan cadar. Hal ini diakui Mulan karena sampai sekarang Ahmad Dhani belum memintanya untuk memakai cadar.

Tentu saja pelantun Abracadabra itu tidak menepis kemungkinan untuk memakai cadar ketika sang suami memintanya.

“Kalau menurut aku itu kan beda-beda pemahaman ya aku juga ada saudara aku yang berhijab, menurut saudara aku yang bercadar itu nggak wajib.

Ketika suami meminta dia bercadar dia harus nurut. Jadi ya aku berhijab dulu lah. (Kalau buat bercadar) belum, belum ke sana,” lanjut Mulan.

Sedangkan ketika ditanya mengenai stigma negatif yang kerap dialamatkan pada para perempuan yang mengenakan cadar, Mulan pun menolaknya dengan tegas. Sebabnya, Mulan menilai kalau stigma negatif pada perempuan bercadar muncul dari orang-orang yang memang memiliki hati buruk.

“Aku sih nggak, kalau stigma negatif kan dibuat sama orang-orang yang berhati buruk. Ya aku bilang karena aku ada saudara yang pakai cadar ya, nggak ada pemikiran kayak

dari halaman 1 “Semoga ilmu-ilmu dari KNKT bisa bermanfaat. Bagi diri pengemudi dan juga penumpang,” terang Irvan. (ist)

dari halaman 1 kepada masyarakat Indonesia melalui perenungan dan pergulatan,” ujar Presiden dalam amanat yang disampaikan Gubernur Jatim H. Soekarwo pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (1/6).

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya berlangsung semarak. Sekitar 1.607 undangan dan 785 peserta mengikuti jalannya upacara. Hadir dalam kegiatan ini a.l. jajaran Forkopimda Jatim seperti Ketua DP RD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Sekdaprov Jatim. Juga, para pimpinan OPD di jajaran Pemprov. Jatim.

Sementara itu, peserta upacara a.l. karyawan Satpol PP Prov. Jatim, Korpri. Pemprov.

Jatim, taruna AAL, TNI, POLRI, mahasiswa, menwa, pelajar SMU dan SMK, Pramuka, Tagana, dan Karang Taruna. Acara juga dimeriahkan oleh Paduan Suara UPN Surabaya. (komf)

dari halaman 1 Untuk diketahui, Sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) tanggal 13 Mei (2018) sudah banyak perusahaan yang membagikan THR bagi karyawan di perusahaannya masing-masing.

“Maksimal, H-7 (lebaran), harus sudah dibayarkan. Dan kami juga membuka Posko untuk THR di tiap Kabupaten/ Kota,diharapkan dapat berjalan dengan maksimal. Jika ada pekerja yang tidak mendapatkan THR bisa mengadukan ke kami, kemudian akan kami tindak lanjut,” pungkasnya. (her)

dari halaman 1 orang orang identik cadar tuh radikal atau garis keras, bentuk kepatuhan aja terhadap suami,” tukasnya.

Setelah berhijab, Ahmad Dhani pun selalu mendukung sang istri untuk mempertahankan niatnya berhijab termasuk dengan cara menola pekerjaan yang ditawarkan kepada Mulan Jameela. “Aku sempet enggak ditawarin pekerjaan yang aku kurang pantas pakai kerudung.

Terus aku kan kayak enggak terima ya, aku bilang nggak apa-apa mas ambil aja. Kata Dhani nggak usah, kamu kan lagi belajar.”

“Ya mungkin orang masih memaklumi aku tapi dia jaga aku. Ya mungkin itu bentuk support dari dia,” jelas Mulan Jameela.

Meski belum mampu memenuhi keinginan suami untuk bercadar, Mulan merasa niatnya untuk berhijab telah menjadi titik awal proses dirinya menyempurnakan diri sebagai wanita muslimah.

“Ya sudah nikmati aja dulu prosesnya yang penting kan arahnya sudah menuju ke sana,” ujarnya. (*/yus)

Hal - 12 Edisi No.289 Tahun XVII ~Minggu II Juni 2018



Safari Ramadhan Pemkot Malang

Menangkal Gerakan Terorisme dan Radikalisme Lewat Masjid Malang, Jatim Pos – Insiden serangan terorisme yang melanda Kota Surabaya dan Sidoarjo yang menyasar sejumlah gereja meresahkan warga Kota Malang. Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan sosialisasi guna menangkal gerakan terorisme dan radikalisme dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan lewat aktifitas Safari Ramadhan Pemkot Malang di masjid-masjid strategis.

“Mari semua warga Kota Malang bersama-sama men-

jaga ketentraman dan kedamaian warga dengan menyadarkan masyarakat agar kita perlu mewaspadai gerakan terorisme dan radikalisme.

Karena Kota Malang ini adalah milik bersama, bukan hanya milik pemerintah saja.

Sudah barang tentu kalau Malang ini tidak aman dan tidak nyaman, maka yang merasakan adalah warga Kota Malang secara keseluruhan,’’ ujar Abdul Malik, asisten dan staf ahli Wali Kota Malang dalam acara Safari Ramadhan di hadapan jama’ah solat tarawih di Masjid Quba, Bareng, Kec. Klojen

Kota Malang Selasa, 22 Mei 2018.

Menurut Malik, sejak terjadi tragedi serangan terorisme terhadap sejumlah gereja di Surabaya dan sekitarnya menjelang bulan puasa Ramadhan, Pemkot Malang sudah melakukan gerakan penyadaran bagi warga Kota Malang agar jangan sampai Kota Malang terkena dampaknya. Karena itu pihaknya menghimbau warga agar mewaspadai adanya gerakan terorisme dan radikalisme tersebut.

Mengingat Kota Malang adalah Kota Pendidikan, kata Malik lebih lanjut, di mana terdapat sekitar 50-an lebih perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Malang. Belum lagi jumlah sekolah mulai dari SD hingga SLTA. Maka bisa jadi Kota Malang yang berpredikat sebagai Kota Pendidikan bisa menjadi sasaran obyek persemaian penanaman paham-paham radikal. Pihakpihak yang terlibat terorisme belakangan ini, konon merupakan hasil panen persemaian bibit radikalisme yang ditanamkan di sekolah-sekolah atau kampus-kampus 10 tahun lalu.

“Berdasarkan informasi dari pihak yang berwajib, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam terorisme sekarang ini merupakan hasil pengkaderan sekitar 10 tahun lalu,’’ kata Abdul Malik.

Karena itu pihaknya, mengajak kerjasama dengan pengelola sekolah dan kampus-kampus agar membangun kesadaran kepada siswa dan mahsiswanya agar tidak terpengaruh dengan ajakan ataupun rayuan aktifis radikal yang akan mengarah-

kan gerakannya ke arah terorisme.

Menurut beberapa pengamat, paham-paham radikal yang tumbuh di Indonesia banyak dijejalkan lewat forum-forum diskusi keagamaan di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus. Paham radikal tersebut dikemas dalam forum-forum halaqah atau diskusi-diskusi keagamaan bahkan lewat wadah resmi yang di naungi sekolah atau kampus. Seperti wadah RohisRohis yang ada di sekolah-sekolah. Sementara di kampus biasanya pahampaham radikal diperkenalkan dalam halaqoh-halaqoh keagamaan.

Karena itulah, kata Malik, urgensi kerjasama dengan pengelola sekolah dan kampus itu adalah untuk cegah dini agar paham radikal ini tidak menyebar ke masyarakat. Pemkot Malang juga berkoordinasi dengan para ulama dan ustadz yang sebagian besar menjadi pengurus takmir masjid yang ada di Kota Malang. Beruntung orientasi gerakan Islam di Malang mayoritas masih berwajah Islam moderat. Hal itu tidak terlepas dari peran ulama NU dan Muhammadiyah yang mayoritas menjadi takmir masjid yang ada di Kota Malang.

Dalam kesempatan safari di masjid Quba tersebut, sesepuh Masjid Quba, Dr KH Dahlan Thamrin menyambut baik kerjasama dengan pihak Pemkot untuk menangkal paham-paham radikal. Untuk di Masjid Quba sendiri tradisi keagamaan yang dikembangkan adalah tradisi ahlus sunnah wal jama’ah yaitu Is-

lam moderat atau Islam wasathi.

“Masjid Quba punya tradisi panjang dalam mengamalkan Islam moderat atau Islam wasathi ini. Karena memang sejak dulu pengurusnya adalah kebanyakan warga NU atau nahdliyin,’’ ujar Kyai Dahlan.

Kyai Dahlan menegaskan, di Masjid Quba tidak memberikan kesempatan sedikit pun terhadap pahampaham radikal untuk disampaikan ke masyarakat jama’ah masjid tersebut. Karena jama’ah masjid terbesar di Kecamatan Klojen Kota Malang tersebut sebagian besar adalah warga nahdliyin yang paham keislamannya memang berwajah moderat.

Sebagi contoh pengamalan tradisi keagamaan yang

dilakukan di masjid Quba adalah solat tarawih dan witir 23 rakaat. Bahkan sudah 20 tahun ini, Masjid Quba mempraktikkan sitem two in one dalam tarawih. Maksudnya solat tarawih sekaligus melakukan tadarus Qur’an.

Karena setiap malam selama puasa ramadhan, solat tarawih dengan bacaan alQur’an satu juz.

“Untuk di Malang, Masjid Quba-lah yang mempelopori tarawih two in one ini, yaitu tarawih sekaligus tadarus Qur’an, tarawih tiap malam dengan membaca satu juz Qur’an. Sehingga dalam sebulan hatam al-Qur’an 30 juz,’’ papar Kyai Dahlan yang pernah menjadi Ketua Tanfidziyah NU Cabang Kota Malang. (HMS/Zis)

Hal - A Edisi No.289 Tahun XVII ~Minggu II Juni 2018



Cegah Terorisme

DPRD Jatim Dorong Penguatan Mental Anak Kondisi Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela setelah diguncang ledakan bom, di Ngagel, Surabaya.

PERISTIWA teror bom yang terjadi di Jawa Timur hingga kini menjadi sorotan.

Kejadian yang paling menyita perhatian adalah peledakan di tiga gereja Surabaya, pada Minggu pagi, 13 Mei 2018.

Peristiwa ini cukup memprihatinkan banyak pihak. Betapa tidak, Dita Oepriarto atau

Dita Supriyanto selaku kepala keluarga mengajak istri dan empat anaknya untuk melakukan aksi bom bunuh diri tersebut.

Serangan bom kemudian disusul pada esok harinya, Senin (14/5), di Polrestabes Surabaya pada pukul 08.50 WIB. Polisi sempat menyelamatkan

seorang anak perempuan dari lokasi peledakan bom di pintu masuk Mapolrestabes Surabaya. Anak tersebut diduga diikutkan dalam aksi peledakan oleh kedua orang tuanya yang menjadi terduga pelaku.

Dua kejadian beruntun tersebut dilakukan oleh sebuah keluarga yang sama-sama meli-

batkan anak-anak. Entah apa yang ada di pikiran orang tua mereka sehingga tega melibatkan anak-anak dalam aksi bom bunuh diri itu.

Melihat keterlibatan anakanak dalam peristiwa ini, DPRD Jatim mendorong perlunya pendidikan dengan penguatan mental sejak dini di sekolah sebagai upaya pencegahan terhadap faham terorisme di dalam diri anak.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Hanura, Gatot Sutantra mengatakan perlu ada pendidikan disekolah untuk memperkuat mental anak dari pengaruh yang berujung radikal atau menjurus terorisme. “Entah mungkin penguatan tersebut melalui penambahan mata pelajaran khusus atau memperkuat mata pelajaran yang ada misalnya menambah jam pelajaran PPKN,” sambung Gatot di Surabaya, Minggu (27/5).

Gatot Sutantra mengatakan dengan adanya penguatan terhadap pendidikan mental tersebut, pihaknya yakin bahaya laten terorisme akan

Tol Mapan Beroperasi Kemacetan Teratasi

KOMISI D DPRD Jatim optimis kemacetan yang ada selama ini dikawasan Taman Dayu, Lawang dan Singosari bisa teratasi setelah beroperasinya jalan tol Malang - Pandaan (Mapan) secara fungsional pada lebaran 2018 ini. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Sugeng Pujianto di DPRD Jatim, Jumat (25/5).

“Kami menyambut baik pengoperasional tol tersebut, sehingga dengan adanya tol Mapan kami harap bisa teratasi kemacetannya terlebih saat mudik Lebaran nanti,” tegas Sugeng Pujianto Politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini.

Sugeng yang juga Politisi asal Dapil V Malang Raya ini, juga berharap dengan adanya tol tersebut juga menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan perekonomian di Jawa Timur terlebih untuk daerah sekitar tol tersebut. “Roda perekonomian bisa meningkat dan tentunya bisa menambah PAD bagi Jatim sendiri,” ujarnya.

Ruas tol Pandaan-Malang merupakan kelanjutan dari proyek tol Gempol-Pandaan se-

Jalan tol Malang - Pandaan (Mapan) sudah rampung 80 persen, sehingga H-10 Lebaran sudah bisa digunakan.

panjang 13,6 kilometer yang beroperasi sejak Juni 2015.

Jalan tol baru ini memiliki panjang 38,688 kilometer yang terbagi dalam tiga bagian, yakni seksi I (Kabupaten Pasuruan) sepanjang 16,613 km, seksi II (Kabupaten Malang) sepanjang 21,45 km, dan seksi III (Kota Malang) sepanjang 0,625 km.

Sementara itu Direktur Transmarga Jawa Timur, Agus Purnomo menyampaikan pembangunan tol Pandaan-Malang untuk seksi 1 dan 3 saat ini selesai 80 persen. Sehingga, para pemudik dan balik lebaran bisa memanfaatkan jalan

bebas hambatan tersebut.

“Pembangunannya sudah rampung 80 persen di seksi 1 dan 3. Makanya, tol Pandaan-Malang tahun ini bisa dilalui pemudik lebaran,” tegasnya.

Menurutnya, seksi 1 itu dimulai dari exit tol Pandaan menyambung sepanjang 3 kilometer sampai Girder Lemah Bang Sukorejo. Selanjutnya, kendaraan menuju jalan nasional melewati Purwosari dan Purwodadi, berlanjut di Lawang.

“Untuk Girder Lemah Bang Sukorejo itu nanti dipakai untuk exit (keluar) menuju jalan nasional atau jalan yang biasa

digunakan untuk menuju ke Malang. Tapi, sampai di Lawang ada petunjuk belok kiri yang mengarah masuk ke dalam tol Pandaan-Malang seksi 3. Di seksi 3 ini, jaraknya lebih panjang yakni 12 kilometer.

Nantinya, seksi 3 ini diarahkan keluar di Karanglo, Kabupaten Malang,” papar Agus Seksi 1, akan membantu pemudik menghindari kemacetan di Taman Dayu, Kecamatan Pandaan. Sedangkan seksi 3, akan membantu pemudik menghindari kemacetan di Lawang dan Singosari.

“Kami pastikan H-10, kontruksi bangunan jalan tol untuk seksi ini sudah diatas 80 persen. Karena kondisi jalan sudah dicor halus serta akan dipasang rambu-rambu darurat.

Termasuk juga pembatas jalan untuk keselamatan,”ujarnya.

Dalam master plan-nya jalan tol ini akan bersinggungan dengan jalan arteri SurabayaMalang di kawasan Pandaan dan Purwosari. Jika jalan tol Pandaan-Malang sudah rampung, waktu tempuh perjalanan Surabaya-Malang bisa dipangkas hingga jadi 1 hingga 1,5 jam saja. (yd)

Apresiasi Dibuatnya Perda Pengaturan Tambang

PASCA peralihan kewenangan perizinan tambang galian C dari Kabupaten/Kota ke Pemprov, Komisi D DPRD Jatim menilai perlu segera ada perda yang mengatur secara rinci terkait pengaturannya.

“Di daerah pemilihan saya itu kan, dapil VI Kediri, Blitar dan Tulungagung banyak juga tambang galian C. Saya kira pemprov harus segera mengaturnya.

Sebab, banyak juga yang menggantungkan perekonomiannya di sana,” ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim Basuki Babussalam,

Kamis (24/5/2018).

Sebenarnya, pihaknya selaku Anggota Komisi yang membidangi pembangunan terus membahasnya. Diharapkan segera selesai dan tidak berlarut-larut. Mengingat peralihan kewenangan ini sudah sudah terjadi sejak 2014. “Kalau tidak segera disahkan regulasinya, bisa memicu galian liar yang berdampak terjadi pertikaian antara pemilik modal dengan rakyat yang hidup disekitar tambang,” jelasnya.

Komisi D DPRD Jatim sudah

mendorong Pemprov Jatim untuk segera menyelesaikan raperda tersebut. Namun, saat itu legislator terkendala akan landasan hukum diatasnya.

Tidak adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. Akhirnya diulur-ulur hingga tahun 2018. Padahal dengan mundurnya jadwal penyelesaian raperda soal izin galian C, maka yang dirugikan justru Pemprov Jatim.

Sementara itu, selain persoalan tambang, Basuki juga

berkosentrasi pada penguatan desa. Menurutnya, harus ada peningkatan sumber daya manusia (SDM) terutama ditingkat desa. Maka dari itu, dirinya memiliki gagasan yang dinamakan Desa Hebat.

Dengan membekali para Kepala Desa agar mampu mengatur dan mengurus pemerintahan Desa secara benar, inovatif, kreatif yang bisa membawa kemajuan Desa itu sendiri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (yd)

bisa dibendung.

“Kalau sejak dini sudah ditanamkan cinta Pancasila dan NKRI tentunya faham te-

rorisme tak akan bisa tertanam pada diri anak. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” tandasnya. (yd)

Guru SMA ini tetap setia mengajar meski tunjangan mereka berkurang sejak pengelolaan SMA/SMK diambil alih Provinsi Jatim.

DPRD Berharap Pemerintah Perhatikan Guru SMA/SMK DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk tetap memberikan perhatian kesejahteraan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) di SMA/SMK yang ada di Jawa Timur.

Anggota DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan saat reses pihaknya mendapat keluhan dari para Guru SMA/ SMK yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, seharusnya sejak diambil alih oleh Provinsi harapan para Guru tersebut mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari Kabupaten/Kota. Tapi sejak diambil Provinsi tunjangan mereka malah berkurang.

“Artinya ini kesenjangan untuk kesejahteraan Guru ini malah mengalami kemunduran,” ujarnya.

Oleh karena itu, Anik politisi asal Fraksi PKB ini berharap kedepannya soal tunjangan dan kesejahteraan para Guru SMA/SMK harus diperbaiki, sehingga kualitas SDM para Guru ini lebih bagus saat berada atau dipegang oleh Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, pihaknya meminta kepada pemerintah Provinsi Jatim untuk memperkuat kembali Puspo Agro menjadi pusat atau bidang pengembangan agro di Jawa Timur. Yaitu dengan membuka akses pelebaran jalan menuju puspo agro. “Kami berharap pemprov Jatim untuk kembali serius untuk membuka akses puspo agro sebagai pusat agro di Jawa Timur,” ujarnya.

Menurutnya, Puspa Agro nantinya tidak hanya berorientasi bisnis melainkan juga pada sosial agar keberadaan Puspa Agro dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Jawa Timur khususnya dalam penjualan hasil pertanian.

“Kalau Puspa Agro ingin cepat maju, maka jalan akses mulai Kletek hingga ke ger-

bang Puspa Agro harus dilebarkan. Bahkan saat ini puspo agro jadi anak perusahaan sendiri di bawah JGU seharusnya mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Bahkan pihaknya mendorong agar BUMD di Jawa Timur, salah satunya Puspa Agro untuk ikut menguatkan tata niaga tebu di Jatim dengan membentuk unit usaha untuk menangani tebu di Jatim. “Itu salah satu yang memungkinkan. Karena koor bisnis JGU kan di bidang agro, jadi tidak adalah salahnya dikelola, tetapi harus ada kajian,” katanya.

Anik menilai penetapan pabrik gula di Jawa Timur membuat nasib petani tebu tidak menentu. Mengingat tebu yang dihasilkan tidak bisa diserap, sehingga para petani merugi.

“Tahun kemarin penutupan dua titik di Sidoarjo berpengaruh pada petani tebu. Mau nggak mau ketika tutup dia tidak punya usaha lain dan berpengaruh pada pengangguran,” katanya.

Dia mengatakan, selain banyaknya pabrik yang tutup, para petani juga sangat dirugikan dengan kondisi pabrik yang tua. Pasalnya, rendemen tebu yang dihasilkan rendah, sehingga akan merugikan petani.

“Pabrik gula yang tua mempengaruhi rendemen dan berpengaruh pada lesunya petani ketika rendemen rendah,” tambahnya.

Anik mengatakan, Jawa Timur adalah wilayah berbasis pertanian. Salah satu komoditi Jatim yang menyuplai nasional salah satunya adalah gula. Anik meminta agar ada perbaikan tata niaga gula di Jawa Timur, agar nasib petani bisa lebih baik. “Intinya adalah memperbaiki tata niaga gula. Bisa membeli mesin baru dan memperbaiki regulasi,” tegasnya. (yd)

Hal - B Edisi No.289 Tahun XVII ~Minggu II Juni 2018

Deklarasikan Jatim Aman dan Damai 

Optimis Investasi Rp. 328 Triliun Masuk Jatim

Gubernur dan Forpimda Jatim Deklarasi “Jawa Timur Aman dan Damai” di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (30/5) malam dengan melepas burung merpati putih.

GUBERNUR Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, dan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jatim dengan tegas dan kompak melakukan deklarasi “Jawa Timur Aman dan Damai” di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (30/5) malam.

“Ayo angkat tangan, kepalkan tangan, mari kita samasama mengatakan, Jawa Timur Aman..!! Jawa Timur damai..!!,” tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memimpin deklarasi tersebut.

Pakde Karwo mengatakan, deklarasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menjaga provinsi ini senantiasa berada dalam situasi aman dan damai. Deklarasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat, khususnya pasca tragedi bom yang terjadi pada tanggal 1314 Mei lalu.

Gubernur kelahiran Madi-

un ini meyakinkan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha, bahwa Jatim telah sepenuhnya aman dan kondusif pasca tragedi bom tersebut. Pasalnya, kepolisian dan TNI, dari tingkat tertinggi sampai terbawah telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian di provinsi ini.

“Dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, jika polisi dan tentaranya kompak, 90% permasalahan selesai, sedangkan 10% sisanya adalah urusan pemerintah. Dan hari ini, polda dan TNI diwakili oleh Pangdam dan Kapolda sama-sama kompak melakukan deklarasi menjaga Jatim” ujarnya.

Ditambahkan, Jatim memiliki ciri khas berupa kekuatan dan kekompakan tiga pilar untuk menjaga keamanan di tingkat terbawah, yaitu desa. Ketiga pilar adalah kepala desa yang mewakili unsur pemerintah, babinsa (TNI), dan babinkamtibmas (polisi).

“Mereka akan mencegah secara dini jika ada orang

berpakaian, berperilaku, dan jalan hidupnya aneh, serta akan melaporkan dan diselesaikan di tingkat kecamatan.

Itu prosedur tetapnya. Jadi keamanan di Jatim benarbenar dijamin,” tambahnya.

Sejalan dengan upaya menjaga keamanan, lanjut Pakde Karwo, pemerintah pusat pun telah mengesahkan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

Revisi ini mempersempit gerakan teroris, sebab dengan adanya UU ini, pemerintah memberi kewenangan kepada aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, penyidikan, dan penindakan sebelum aksi terorisme benar-benar terjadi.

“UU ini seperti internal security act (ISA). Jika ada kegiatan yang berpotensi sebagai aksi teror, maka pelakunya bisa langsung ditindak. Jadi kepada masyarakat, khususnya pengusaha, kedepan negara ini, khususnya Jatim akan lebih aman dan kondusif. Sebab ada jaminan luar biasa terkait keamanan” lanjutnya.

Investasi Rp. 328 Triliun Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menyampaikan, dengan adanya kekompakan dan deklarasi bersama ini, pihaknya optimis rencana investasi atas dasar ijin prinsip dengan nilai total Rp. 328 Triliun akan masuk ke Jatim. Jumlah itu terdiri dari PMA sebesar Rp. 248 Triliun, dan PMDN sebesar Rp. 80 Triliun.

“Yang PMDN kami yakin akan landing, tapi untuk PMA senilai Rp. 248 triliun, para investornya masih menunggu komitmen dari polisi dan TNI terkait keamanan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana pengelolaan keamanan di Jatim? Dan pertanyaan itu terjawab dalam deklarasi malam ini. Kami yakin PMA tersebut terealisasi” ujarnya.

Jika PMA tersebut terealisasi, lanjut Pakde Karwo, maka akan mendorong kinerja perekonomian Jatim. Sampai dengan Triwulan-I Tahun 2018, kinerja perekonomian Jatim berjalan baik dan mampu tumbuh sebesar 5,50%, lebih tinggi diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06%.

“Diprediksi, kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim pada akhir tahun ini bisa mencapai 5,6%. Tapi jika PMA sebesar Rp. 248 triliun bisa terealisasi, maka pertumbuhan ekonomi Jatim di akhir tahun bisa lebih dari 5,6%” pungkasnya.

Traumatik Sosial Dalam sambutannya, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, pasca tragedi bom, pihaknya fokus untuk memberantas sel-sel terorisme sampai ke akarnya, dan juga menangani traumatik sosial yang dialami masyarakat.

“Sampai saat ini, sudah ada 31 orang ditangkap, dan kita sudah memetakan sel-sel teroris. Peristiwa peledakan ini

adalah masalah global, jadi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya di dunia, seperti Perancis, Filipina, dan Amerika” katanya.

Akibat tragedi bom tersebut, lanjutnya, masyarakat masih mengalami trauma.

Contohnya, ketika ada orang ketinggalan tas di terminal bus, atau di minimarket, masyarakat panik hingga menghubungi tim penjinak bom, lalu ketika ada listrik yang tibatiba mati di pasar, para pengunjung berhamburan, dan lainnya.

“Traumatik sosial seperti ini harus diselesaikan, jadi kami terus berpatroli di semua tempat, baik mall, rumah-rumah ibadah, ini agar masyarakat merasa tenang dan perlahan-lahan bisa pulih dari trauma tersebut” katanya.

Kapolda Machfud juga bersyukur RUU Anti Terorisme telah disahkan, dengan begitu, pihaknya bisa mencegah aksi terorisme sejak dini. Pihaknya juga telah membentuk satgas anti terorisme dari tingkat Polda sampai ke tingkat Polres.

“Program kami adalah pertama, pencegahan, kedua, deradikalisasi, dan ketiga penegakan hukum. Tujuan kami sama, kami ingin investasi, kehidupan bermasyarakat berjalan normal, dan Jatim bisa tenang kembali dan semakin maju, sehingga masyarakat lebih sejahtera” ucapnya.

Lebih lanjut, Kapolda Machfud mengatakan, selama 1,5 tahun menjadi Kapolda Jatim, secara umum situasi keamanan di Jatim terkendali.

Hingga saat ini tidak ada konflik berbau agama, suku dan ras. Kalaupun ada kejadian kriminalitas, hanya bersifat umum. Seperti narkotika, pencurian dan lainnya.

Sementara itu, Ketua Forkas Pengusaha Jatim Nur Cahidin mengatakan, dekla-

rasi ini sebagai salah satu wujud dukungan pengusaha kepada pemerintah, polisi, dan TNI dalam memulihkan situasi kondisi pasca tragedi bom di Surabaya pada 13-14 Mei 2018.

“Deklarasi ini juga menunjukkan bahwa Jatim telah aman dan damai, dan tidak seburuk apa yang diceritakan di media sosial. Jadi kepada masyarakat, khususnya kepada investor, tidak usah takut datang ke Jatim. Buyer juga tidak perlu menunda jadwalnya. Kita bersama-sama menjamin bahwa Jatim aman” katanya.

Ditambahkan, tragedi bom memang berdampak pada iklim usaha, namun, dampaknya tidak berlangsung lama. Pasalnya, Gubernur Pakde Karwo, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya melakukan pekerjaan yang sangat cepat, yakni mampu memberikan keyakinan, kepercayaan rasa aman.

Rasa aman itulah, lanjutnya, yang membuat masyarakat Jatim yakin bahwa problem terorisme sudah tertangani dengan baik. Dampaknya, para pengusaha semakin optimis situasi keamanan di Jatim pada khususnya akan berjalan aman dan damai. Apalagi setelah disahkan undang-undang tentang terorisme.

“Karena sudah disahkan undang-undang antiterorisme, kita semakin optimis bahwa kedepan kejadiankejadian seperti itu bisa diminimalkan. Ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi iklim berusaha di Jawa Timur,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan ini, antara lain, pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim, para pejabat di Polda Jatim, 37 asosiasi pengusaha di Jatim, konsul jendral dan ekspratiat negara-negara sahabat seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, para buyer, dan awak media. (hms)

Atasi Disparitas, SMA dan SMK Terus Tingkatkan Kualitas SMA dan SMK se-Jatim harus terus meningkatkan kualitas agar tidak terdapat disparitas atau kesenjangan antara sekolah yang satu dengan lainnya. Sebab, apabila sekolah favorit atau berkualitas hanya di perkotaan saja, maka bisa menjadi permasalahan urban.

“Setingkat SMA dan SMK kualitasnya harus merata. Oleh karena itu, urusan jenjang pendidikan ini diserahkan ke provinsi. Kita ingin sekolah-sekolah di daerah pinggiran dan tengah sama-sama berkualitasnya,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (31/5), menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus adanya siswa yang bunuh diri karena tidak bisa masuk sekolah favorit.

Pakde Karwo-sapaan akrab Gu-

bernur Jatim menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SMA dan SMK yakni setiap sekolah membuat inovasi untuk menjadi favorit. Selain itu, diharapkannya SMA dan SMK se-Jatim untuk berkualitas world class.

“One school one innovation.

Jadi sekolah yang hebat bisa ada dimana-mana,” ujarnya sambil menyampaikan bahwa langkah ini telah diterapkannya pada setiap OPD di jajaran Pemprov Jatim. Inovasi di OPD-OPD tsb sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas SMA/SMK, lanjut Pakde Karwo, juga dilakukan dengan inovasi perbaikan manajemen sekolah. Penerapannya, melalui pendistribusian guru dan kepala sekolah yang merata. Sebagai contoh, kepala sekolah di daerah tapal

kuda dipindah ke perkotaan, sebaliknya yang di perkotaan bisa dipindah ke tapal kuda. Dengan demikian semua sekolah bisa memiliki kualitas sama.

“Jangan selama masa kerjanya, kepala sekolah itu terus berada di sekolah yang lama,” pungkas orang nomor satu di Jatim ini.

Terapkan Good Governance Sebelumnya, Pakde Karwo menyampaikan nota penjelasan terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam sambutannya, ia menjelaskan, Pemprov Jatim konsiten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab konsistensi ini menjadi salah satu faktor

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bersalaman dengan anggota DPRD Jatim pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya. penunjang dalam menjaga kestabilan perekonomian di Jatim.

Ia mengatakan, salah satu perwujudan konsistensi penerapan good governance yakni dengan pengelolaan APBD secara akuntabel dan transparan. Selain itu, APBD

harus dilakukan dengan bijaksana dan kredibel agar memberikan tingkat stimulus yang tinggi terhadap kinerja perekonomian daerah.

Dengan demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim segera terwujud. (hms)

Hal - C Edisi No.289 Tahun XVII ~Minggu II Juni 2018

Pembangunan KEK Singosari Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menerima audiensi Bupati Malang, H. Rendra Kresna di Ruang Kerja Gubernur.

PEMBANGUNAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Si-

ngosari, Kab. Malang akan mendorong tumbuhnya pere-

konomian masyarakat. Keberadaan KEK ini diharapkan men-

jadi trigger dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menerima audiensi Bupati Malang, H. Rendra Kresna di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (30/5).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjelaskan, pembangunan KEK di Singosari ini sangat baik terutama dalam mendorong sektor pariwisata. Apalagi, potensi pariwisata di kawasan Malang Raya sangat tinggi. Dari sekitar 58 juta kunjungan wisatawan nusantara ke Jatim tahun 2017 lalu, sebanyak 24 persennya berkunjung ke Malang Raya.

Orang nomor satu di Jatim ini mengakui, pembangunan KEK di suatu wilayah menyebabkan hilangnya penerimaan

pajak seperti PPN dan PPnBM. Namun, potensi yang diperoleh dari adanya KEK ini juga lebih banyak, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, meluasnya lapangan pekerjaan, serta pendapatan pajak dari sektor pariwisata.

“Ini prospek sekali, ibaratnya seperti makanan, dimasak apapun pembelinya banyak.

Prinsipnya kami senang dan akan support,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pakde Karwo akan mengajak tim ini untuk beraudiensi dengan Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan KEK RI, guna membahas lebih lanjut tentang pembangunan KEK Singosari. “Nanti kami jadwalkan lagi mungkin sekitar minggu depan menunggu jadwal Pak Menko,” katanya.

Sementara itu, Bupati Ma-

lang, H. Rendra Kesna menyatakan kesiapan Pemkab Malang untuk mendukung pembangunan KEK Singosari ini. Pihaknya sudah menyiapkan perizinan AMDAL dan menyempurnakan berbagai kajian atau studi kelayakan. “KEK Singosari ini mendukung tumbuhnya sektor pariwisata, apalagi calon investor sudah banyak yang menunjukkan minatnya,” katanya.

Ia juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan beberapa stake holder tentang pembangunan KEK Singosari ini.

Turut hadir Kepala DPMPTSP Pemprov Jatim, Lili Soleh Wartadipradja, Kepala Bappeda Jatim, Budi Setiawan dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Aries Mukiyono. (hms)

Jatim Persiapkan Jadi Tuan Rumah HPN 2019 PENUNJUKAN Jatim sebagai tuan rumah even nasional Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019, perlu persiapan matang, termasuk materi diskusi. Dengan demikian, sebagaimana diharapkan PWI pusat, pertemuan nasional ini bukan hanya untuk nongkrong atau kongkow-kongkow tetapi memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jatim.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada acara “Buka Puasa Bersama Gubernur Jatim Dengan PWI, Pimpinan Media Cetak, Online, dan Elektronik” di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (26/5) malam.

Sebagai langkah awal, lanjutnya, Pemprov Jatim mengundang jajaran PWI Jatim dan pimpinan media, baik cetak, online, maupun elektronik di Jatim untuk penyamaan persepsi, termasuk materi diskusi.

“Setelah itu, dilanjutkan pertemuan-pertemuan jajaran Pemprov. Jatim pertemuan dan PWI Jatim dengan PWI Pusat,” ujarnya.

Terkait agenda kegiatan, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengusulkan, antara lain perlunya diskusi mengenai pengaruh digitalisasi, termasuk digitalisasi ekonomi dan media.

“Digitalisasi ekonomi jangan menjebak kita pada digitalisasi trading yang menjadikan kita semata-mata sebagai trader, tetapi lebih dari itu kemampuan kita menjadi industri atau digital industri,” pesannya. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi konsumen bagi yang lain.

Ditambahkan, juga perlu dipikirkan apakah digitalisasi ini mematikan media mainstream, atau sebaliknya menjadi bonus bagi media mainstream. Untuk itu, perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan upaya mempertahankan media mainstream didalam proses memberikan informasi yang berkualitas.

Bagi Pakde Karwo, mempertahankan media main-

Gubernur Pakde Karwo bersama ketua PWI Jatim H.Akhmad Munir stream merupakan hal yang sangat penting, karena media jenis ini tetap menjadi rujukan kepastian informasi, termasuk media digital on line. Dengan data kuat dan akurat yang dianalisis dan diolah menjadi informasi, media online melengkapi media mainstream cetak dan elektronik.

“Saya yakin Jatim bisa menyumbangkan pemikiran terkait digitalisasi ini sebagai bagian dalam perkembangan yang tidak bisa ditahan,” ujarnya sambil menambahkan dengan demikian digitalisasi akan menjadi bonus, bukan sebaliknya sebagai bencana.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menyampaikan saat ini terdapat investasi sebesar Rp. 328 triliun yang siap masuk ke Jatim, atas dasar ijin prinsip, dengan nilai PMA sebesar Rp. 248 triliun. “Tanggal 30 Mei ini kita kumpul dengan para pengusaha tersebut,” ujarnya seraya menambahkan untuk PMDN tinggal landing karena sudah mengetahui mengetahui kultur dan kondisi di Jatim.

Kepastian realisasi investasi tersebut, lanjut Pakde Karwo, tergantung dari hasil pertemuan ini, yang diantaranya juga akan menjelaskan bahwa di Jatim aman. Demikian pula, para pengusaha asing yang sudah ada di Indonesia ikut memberikan penjelasan tentang situasi bisnis di Jatim.

Ditambahkan, pihaknya optimis para investor asing tersebut tetap menanamkan modalnya di Jatim. Karena, kon-

disi di Jatim sudah aman terkendali. Juga, akar terorisme sudah dideteksi dan dicabut oleh kepolisian, serta UU anti terorisme telah disahkan oleh DPR RI. “Gangguan-gangguan seperti ini bersifat internasional, tidak hanya di Indonesia saja.

Bahkan negara adikuasa seperti Amerika Serikat saja juga mengalami gangguan ini,” tegasnya. Oleh karena itu, ia optimis para pengusaha tetap akan melakuka investasi di Jatim PWI Jatim Siap Dalam sambutannya, Ketua PWI Jatim, Ahmad Munir mengatakan, pihaknya siap menyukseskan HPN 2019 yang akan digelar di Jatim. “Dari tahun ke tahun, PWI jadi motor penggerak HPN. Karena itu, kami siap mengantar Pemprov Jatim menjadi tuan rumah pada HPN 2019 mendatang” ujarnya.

Menurut Munir, HPN merupakan even terbesar bagi insan pers, bukan hanya tingkat nasional, tetapi bahkan se-Asia.

Pandangan ini disampaikan insan pers dari berbagai negara di Asia ketika mengikuti HPN-HPN sebelumnya.

“Mereka kaget, bangga, dan heran melihat hari persnya Indonesia. Pada acara ini, seluruh wartawan se-Indonesia, dari yang tua sampai muda bisa hadir di HPN, yang tempatnya selalu berpindah-pindah diseluruh provinsi se-Indonesia. Itu artinya kekuatan pers kita kuat” tegasnya.

Munir menegaskan, bersama Pemprov Jatim, pihaknya akan melakukan koordinasi secara intensif untuk mempersiapkan penyelenggaraan HPN 2019. Alasannya, selain even berskala nasional, momen ini juga menjadi event akbar terakhir bagi Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim.

“HPN 2019 akan digelar pada 9 Februari 2019, sementara Pakde Karwo akan pamit secara formal sebagai Gubernur Jatim pada 12 Februari 2019. Jadi ini menjadi even pamungkas Pakde Karwo yang akan pamitan kepada wartawan seluruh Indonesia” katanya.

Secara khusus, Ahmad Munir memberi apresiasi kepada Pakde Karwo yang mau memperjuangkan Jatim sebagai tuan rumah HPN 2019.

“Logikanya, Pakde Karwo akan pensiun pada 2019, jadi sudah tidak ada kepentingan. Untuk apa mau susah-susah mengurus teman-teman media? Jadi ini karena kebaikan beliau yang begitu perhatian dengan teman-teman media” pujinya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ditambahkan, selama 10 tahun Pakde Karwo memimpin sebagai gubernur, Jatim tumbuh dengan luar biasa. Dimana pertumbuhan ekonominya selalu diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Terakhir pada 2017, pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5,1%, sedangkan Jatim bisa tumbuh 5,45%.

“Ini berkat peninggalan atau landasan dasar yang diletakkan Pakde Karwo lewat Jatimnomic-nya. Kami mewakili insan media mengucapkan terma kasih kepada Pakde Karwo” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, para tokoh pers dan komunikasi, diantaranya Prof. Sam Abede, Ali Salim, Joko Tetuko, para pimpinan PWI Jatim dan pimpinan media, baik cetak, televisi, dan online. (hms)

Pertemuan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Jean Charles Berthonnet di Ruang Kerja Sekdaprov.

Tawarkan Kerjasama Bromo Vulcania Park kepada Perancis SEKDAPROV Jatim DR.H. Akhmad Sukardi menawarkan peluang berinvestasi pada proyek Bromo Vulcania Park di kawasan Bromo-Semeru kepada Perancis. Proyek ini telah dilakukan feasibility study atau study kelayakan dan memenuhi syarat, namun masih terkendala pendanaan, atau membutuhkan investor.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Jean Charles Berthonnet saat menemui di Ruang Kerja Sekdaprov, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (28/5) siang.

Untuk kepastian investasi bagi para investor, imbuh Sekdaprov Sukardi, Pemprov Jatim memberikan empat garansi.

Yakni kemudahan perijinan, penyelesaian masalah perburuhan, ketersediaan energi dan infrastruktur wilayah, serta fasilitasi penyediaan lahan.

Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Tahun 2017 sebesar 5,45%, unggul diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,19%. Sementara PDRB Jatim Tahun 2017 mencapai Rp. 2.019,2 triliun atau setara dengan USD 149,5 miliar (dengan asumsi USD 1 = Rp. 13.500,-).

Sekdaprov Sukardi melanjutkan, perekonomian Jatim Tahun 2017 ditopang oleh tiga

sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 29,03%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,18%, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,80%.

Berdasarkan komposisi tersebut, maka Jatim telah bergeser menjadi provinsi industri, dimana sektor pertanian, industri dan perdagangan saling bersinergi.

Kemudian dari sisi ekonomi dan perdagangan, Jatim adalah hub bagi 16 provinsi di wilayah Indonesia bagian Timur, “Jadi, Jatim adalah tempat yang paling tepat untuk berinvestasi. Kami berharap kedepan Bapak Dubes bisa mengajak para pengusaha Perancis kesini untuk menjalin kerjasama, dan pertemuan ini menjadi awal untuk membahas kerjasama yang lebih detail” katanya.

Tawaran ini disambut baik oleh Dubes Jean, menurutnya ini adalah peluang yang baik, namun masih terkendala pembiayaan. Karena itu, ia berjanji akan membawa delegasi pengusaha untuk datang ke Jatim.

“Kita bisa bekerjasama membuat Public Private Partnership (PPP) untuk merealisasikan peluang-peluang itu.

Kami akan menggandeng pengusaha kami, bahkan Bank untuk membahas kerjasama ini” katanya. (hms)

Hal - D Edisi No.289 Tahun XVII ~Minggu II Juni 2018

DPRD Jatim Tolak Beras Kemasan Sachet

Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) membuat gebrakan dengan meluncurkan beras kemasan sachet seberat 200 gram dengan harga Rp 2.500.

DPRD Jatim menolak rencana Bulog untuk meluncurkan beras sachet. Pasalnya hal tersebut bisa dianggap pelecehan terhadap masyarakat.

“Ini bentuk pelecehan. Sejak jaman Kemerdekaan tak ada

masyarakat Indonesia makan beras kemasan sachet atau beli beras dengan ukuran ons. Ini jelas tak masuk akal,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto di Surabaya, Jumat (25/5).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan apa yang dilakukan pemerintah dengan meluncurkan beras kemasan sachet merupakan bentuk kepanikan pemerintah.

“Kami minta jangan mem-

buat masyarakat panik. Justru pemerintah sekarang ini yang panik,” jelasnya.

Ditambahkan Noer Soetjipto, seharusnya pemerintah tak membuat beras kemasan sachet karena kondisi pangan saat ini sedang stabil.

“Katanya stok aman, kok buat beras kemasan sachet. Kayak sedang krisis pangan saja dan saya yakin di Jatim tak ada masyarakat yang mau membelinya,” jelasnya.

Sekadar diketahui, Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) membuat gebrakan dengan meluncurkan beras kemasan sachet seberat 200 gram dengan harga terjangkau Rp 2.500 dan ukuran ini setara dengan tiga piring nasi.

Beras ini akan diberi merek saset dan akan dipajang rencengan di warung penjual dan kualitas beras saset adalah beras premium lokal.

Untuk pendistribusiannya, selain melalui warung, kios, toko dan ritel, nantinya akan bekerja sama dengan Institusi ne-

Komisi E Usulkan Pendidikan Seks Jadi Mata Pelajaran FENOMENA siswi kelas 2 SMP yang dihamili oleh pacarnya siswa kelas 5 SD di Tulungagung membuat miris masyarakat. Berita itupun menyebar dan sampai ke Gedung DPRD Jawa Timur.

Solusi pendidikan seks di bangku sekolah pun kembali menyeruak. Agar kasus yang memilukan ini tidak terjadi kembali, legislatif menilai perlunya pendidikan seks dalam materi pelajaran.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch Eksan mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pendidikan seks atau sex education dimasukkan menjadi bagian materi atau menjadi mata pelajaran tersendiri di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

“Pendidikan seks yang dimaksud adalah untuk kepentingan pemberian pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap fungsi alat kelamin, tugas, tanggung jawabnya, dan adat istiadat yang harus dipatuhi di dalam rangka menye-

babkan kebutuhan biologisnya,” katanya, di Surabaya, Jumat (25/5/2018).

Dengan adanya pendidikan seks, kalangan anak muda yang akan melakukan seks bebas bisa ditekan sedini mungkin karena adanya pemahaman yang cukup. Mengingat selama ini proses pematangan seksual generasi muda sekarang lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya disebabkan konten pornografi dan pornoaksi yang tersedia dengan cara yang tidak baik.

“Mereka mencari informasi berkaitan dengan seksualitas dari sumber-sumber yang tidak benar.Akhirnya dia mengakses konten-konten pornografi dan pornoaksi,” tuturnya.

Politisi asal Partai Nasdem itu mengaku pendidikan seks ini bukan hal yang baru. Mengingat di kalangan pesantren sudah dilakukan pendidikan seksual itu melalui beberapa kitabkitab yang berkaitan dengan seksualitas. Salah satunya kitab Qurrotul Uyun, dan beberapa kitab yang lain.

Politisi Partai Golkar ini lalu menjelaskan, karena itu Pemkot seharunya konsultasi ke Pemprov. Sebab, setiap perubahan detail tata ruang itu harus dikonsultasikan pada pemerintah satu tingkat diatasnya. Aturan tersebut terdapat dalam Perda dan Undang-undang tata ruang. “Harus di laporkan,” ungkap Sahat yang juga mantan Ketua Pansus RPJMD DPRD Jatim.

Senada anggota DPRD Jatim lainnya, Agus Maimun menegaskan meski tidak ada sanksi pidana, memang seharusnya kepala daerah tunduk dan patuh pada Perda RTRW. Mengingat keberadaan RTRW pemerintahan dibawahnya harus sinkron dengan yang diatas

ngan buat kebijakan yang membuat masyarakat panik,” ungkap Politisi asal Partai Golkar ini, Minggu (27/5).

Politisi asal Tulungagung ini mengatakan seharusnya beras kemasan sachet dibuat jika kondisi pangan di Indonesia dalam kondisi parah. “Kalau sedang krisis pangan baru dibuat kemasan sachet tersebut. Tak ada krisis kok buat kemasan sachet. Lucu sekalilah,” jelasnya.

Moch. Alimin mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak Bulog terkait keputusannya dengan membuat beras kemasan sachet. “Kami akan minta keterangan mereka terkait itu,” jelasnya. (yd)

kan dengan cara liar. Tetapi tetap dalam koridor yang dibenarkan dan memiliki dampak yang baik bagi tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Seperti diketahui, seorang siswa SD menghamili siswi SMP di Tulungagung, Jawa Timur. Saat ini, pelajar SMP tersebut tengah hamil 6 bulan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung Winny Isnaeni mengatakan, dari laporan yang diterimanya, siswi SMP itu diketahui hamil setelah pihak sekolah memeriksakannya ke Puskesmas setempat pada Sabtu (19/5/ 2018) karena terlihat kurang

sehat. Petugas medis di Puskesmas pun menyatakan bahwa siswi tersebut positif hamil.

Setelah itu, pihak sekolah langsung memberitahukan kejadian ini ke pihak keluarga.

Melalui pendekatan, siswi tersebut akhirnya mengaku sosok ayah bayi di kandungannya yaitu pacarnya yang masih duduk di kelas V SD. “Meski masih SD, usianya sudah 13 tahun karena beberapa kali tidak naik kelas. Sebetulnya di Jawa Timur banyak sekali kasus serupa dan di Tulungagung ini menjadi perhatian karena lelaki-nya masih SD,” kata Winny. (yd)

Meski masih menjadi pro kontra, anggota DPRD Jatim mengusulkan pentingnya pendidikan seks diajarkan di sekolah.

Eksan menerangkan, di kitab tersebut diberikan penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan kebutuhan seks itu hanya bisa dilalui setelah ada pernikahan.

“Bukan hanya sekadar untuk mencari kenikmatan, tetapi tanggung jawab untuk melahirkan generasi di dalam rangka menjalankan visi dan misi sebagai seorang hamba yang

menjalankan syariat ajaran agama Islam,” paparnya.

Selain itu, dalam kitab Quratul Uyun dijelaskan bahwa secara biologis manusia punya kebutuhan seksualitas sehingga Allah SWT menjadikan laki dan perempuan itu bukan hanya sekadar perbedaan gender, tetapi ada misi tertentu yakni reproduksi dan regeneration.

Dengan begitu, proses penyaluran biologis tidak dilaksana-

Minta Kab/Kota Segera Laporkan Perubahan RTRW Ke Pemprov

DPRD JATIM mengingatkan agar perubahan RTRW yang dilakukan Kabupaten/Kota seluruhnya dilaporkan kepada Pemprov, guna memudahkan dalam melakukan sinkronisasi. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjutak di DPRD Jatim, Kamis (24/5).

Dia pun mencontohkan di Surabaya, ada perubahan peruntukan RTRW yang tidak dilaporkan oleh Pemkot. “Seperti di Jalan Manyar Kertoharjo yang kini banyak berdiri pusat bisnis dan apartemen. Padahal sebelumnya adalah kawasan perumahan, sehingga pemerintah kota harus segera membuat perubahan perda tata ruang kota,” ujar Sahat.

gara misalnya Polres, Polsek, Kodim, Koramil akan menjadi Outlet.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim lainnya dari Komisi B, Moch. Alimin, juga mempertanyakan alasan Bulog menerbitkan beras dalam kemasan sachet. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai tak layak diberlakukan mengingat saat ini di Indonesia tidak sedang krisis pangan.

Moch. Alimin mengatakan pihaknya menilai pemerintah dengan meluncurkan beras kemasan sachet sangat aneh.

Pasalnya, pemerintah melalui Menteri Pertanian pernah menjamin stabilitas pangan di Indonesia termasuk di Jawa Timur sampai akhir tahun ini.

“Tolonglah pemerintah ja-

dengan alasan menjaga lingkungan.

“Menjaga keseimbangan lingkungan itu penting. Karena antara RTRW milik kab/kota harus berkaitan. Jika tidak maka dipastikan lingkungan akan rusak dan merugikan masyarakat,” kata Agus.

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekdaprov Jatim Anom Surahno mengatakan, perubahan RT RW kabupaten/kota pada dasarnya bisa berubah. Asalkan persetujannya sesuai dengan rencana nasional. Bagi yang sudah ditetapkan, maka harus ada persetujuan menteri agraria dan tata ruang. Baru bisa dilakukan perubahan.

“Ada memang yang tidak

dilaporkan. Artinya, untuk zonasi pasti dilaporkan. Tapi untuk spesifikasi langsung ke pusat. Kita biasa hanya meneruskan ke pemerintah pusat dari hasil yang telah ditetapkan kalau ada perubahan,” kata Anom.

Dia menjelaskan, untuk zonasi pada detail tata ruang kabupaten/kota tidak bisa diubah. Biasanya setelah pengajuan perubahan, Anom melakukan pengecekan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ada planologi zonasi milik pemprov yang yang akan disesuaikan dengan milik kabupaten/kota.

“Kalau itu bukan zona ekonomi, tidak mungkin bisa berubah,” tandasnya. (yd)

Ilustrasi.

Rekrutmen CPNS Diminta Transparan

REKRUTMEN CPNS yang akan segera bergulir di lingkungan Pemprov Jatim, diharapkan mengutamakan transparansi dalam melakukan proses rekrutmen tersebut.

“Harus ada transparansi secara akuntabel dalam proses rekrutmen,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim Hasan Irsyad saat di konfirmasi di Surabaya, Minggu (27/5).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan dimasa keterbukaan saat ini pengutamaan transparansi harus dilakukan mengingat saat ini rawan adanya permasalahan yang berujung dalam proses hukum. “Jangan sampai tak transparan sehingga ada pihak-pihak terkait bersentuhan dengan hukum.

Kami minta Pemprov Jatim memperhatikan ini,” sambung pria asal Probolinggo ini.

Tak hanya itu, jika dalam

proses rekrutmen tersebut harus melibatkan pihak ketiga, kata Hasan Irsyad, maka harus ditunjuk pihak ketiga yang independen. “Libatkan pihak ketiga yang akuntabel. Jangan ada KKN dalam proses rekrutmen yang nantinya akan merugikan Pemprov itu sendiri,” jelasnya.

Sekadar diketahui, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surano mengatakan bahwa Pemprov Jatim tahun ini akan melakukan rekrutmen CPNS. Rencananya akan digelar bulan Mei 2018, namun karena ada pelaksanaan Pilkada serentak maka pelaksanaannya diundur usai pilkada serentak.

Rencananya Pemprov. Jatim dalam rekrutmen tersebut membutuhkan 1900 PNS dengan formasi yang masih diajukan ke Pemerintah Pusat. (yd)