Edisi No. 294

ISSN : 1412-7490

Edisi No.294 Tahun XVII ~Minggu V Jul/I Agustus 2018

Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit Direktur Utama

: PT Media Utama Jatim : H. Syaiful Anam

Pemilik Hak Patent Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM RI Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya.

Terverifikasi Dewan Pers www.dewanpers.co.id

80 Persen Bahan Baku Impor Luar Negeri 

MASIH ingat dengan ungkapan “hari patah hati nasional”? Saat itu Raisa Andriana memutuskan untuk menikah dengan Hamish Daud pada September 2017 lalu.

Setelah hampir setahun pernikahannya, Raisa mengunggahfotonya yang memakai gaun transparan. Tentu saja warganet dibuat terpukau dengan penampilannya penyayi bersuara merdu itu.

Di foto tersebut, Raisa tampak peminim dengan fashionnya yang menerawang. Ia terlihat duduk dengan anggun dalam balutan gaun warna pink-nya.

Tentu saja beragam komentar dari para netizen bermunculan. Tak sedikit pujian mengalir.

Bersamb ke hal. 15

Gubernur Usulkan Kerjasama Antar Daerah di Indonesaia

TERDAPAT permasalahan serius di tingkat nasional, yaitu 80 persen bahan baku industri merupakan hasil impor dari luar negeri. Dampaknya penyerapan produk-produk lokal menjadi rendah. Oleh sebab itu, perlu ada kerjasama antar daerah di Indonesia dalam rangka mengurangi impor bahan baku dari luar negeri.

Pemprov Jatim melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi impor bahan baku. Salah satunya, mencari potensi bahan baku di dalam negeri untuk dapat menjadi bahan substitusi pengganti. Bahan baku lokal yang dapat disubstitusi karena tersedia, misalnya produksi singkong, tembakau virginia, jagung, susu, dan biji kakao.

Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH Mhum memaparkan hal tersebut pada RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia XIII tahun 2018 yang berlangsung di Kota Tarakan, Selasa (25/7).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo sebagai salah satu

Pakde Karwo sedang memaparkan peluang dan tantangan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung optimalisasi potensi daerah. pembicara, memaparkan peluang dan tantangan kerjasama antar daerah dalam rangka

mendukung optimalisasi potensi daerah. “APEKSI harus bisa melihat dengan jeli potensi

itu hanya cerita sinetron. Tapi, ada “Pemulung Naik Haji”,

Miskat harus menunda keberangkatannya ke tanah suci Mekkah dan dilarikan ke RSU Haji Surabaya karena gejala sesak nafas.

ini realita. Namanya, Miskat, 70 tahun, terdaftar sebagai calon jamaah haji kelompok terbang (Kloter) 28 asal Kabupaten Probolinggo.

Miskat, berhasil mewujudkan impiannya naik haji setelah bertahun-tahun menyisihkan uang hasil jerih payahnya senilai Rp10 ribu setiap hari. Uang itu diperolehnya dari hasil memulung dengan berkeliling ke desadesa di Probolinggo. Dengan sepeda pancal lengkap wadah (ronjotan), biasanya dia berkeliling mencari barang Bersamb ke hal. 15

Bersamb ke hal. 15

Dua Parpol Tak Miliki Daftar Caleg Jombang, Jatim Pos Dari 16 partai politik (parpol) peserta pemilu 2019, hanya 14 parpol yang mendaftarkan bakal calon anggota legistlatif (Bacaleg) DPRD Jombang. Artinya ada dua Parpol yang tak daftarkan Bakal Calegnya.

Data yang dihimpun dari KPUD Jombang menyebutkan dari 14 parpol yang

Perjuangan Pemulung Probolinggo Naik Haji Surabaya,Jatim Pos “Tukang Bubur Naik Haji”

bahan baku di dalam negeri untuk dapat menjadi bahan

Bersamb ke hal. 15

Pendaftaran Bakal Caleg oleh salah satu parpol ke KPUD Jombang.

Depresi, Siswa SMA Tewas Gantung Diri Tuban, Jatim Pos – Muhammad Noval Atoriq (17) tewas gantung diri di rumah kosong Grand Cokroaminoto Regency Blok A34 Tuban, Jumat (27/7) sore. Dugaan kuat kematiannya disebabkan depresi akibat sakit yang dideritanya di bagian kemaluannya.

Bersamb ke hal. 15

Jenazah Noval saat akan dibawa ke RSUD

50 Ambulance Siaga Desa Diserahkan Bupati Ponorogo BUPATI Ponorogo, Ipong Muchlissoni menyerahkan 50 Kendaraan Ambulance Siaga Desa di Depan Paseban Aloon-aloon Kota Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (25/07/2018).

Program pemberian ambulance siaga desa ini diserahkan untuk kedua kalinya. Sebelumnya tahun 2017 sudah dilakukan penyerahan sebanyak 40 kendaraan ambulance.

Nampak hadir dalam acara itu, Sekda Agus Pramono, Dandim

0802 Ponorogo diwakili Kasdim wakilan Kades penerima ambuMayor Inf. M. Yusup, Polres Po- lance Desa siaga. Kemudian dinorogo diwakili Kasat Narkoba, lanjutkan penyerahan kunci amAKP Supardi, Kadinkes, Camat, bulance oleh Bupati Ponorogo.

Kepala Puskesmas dan 50 Kades Bupati Ponorogo, Ipong Mupenerima mobil ambulance.

Bersamb ke hal. 15 Sebelum melakukan penyerahan dilakukan berita Bupati Ponorogo, Ipong Muchlisoni acara penandataserahkan kunci mobil ambulance nganan oleh Kepakepada Kades penerima bantuan (gambar kiri). Penandatangan la Dinas Kesehaberita acara penyerahan ambulance tan, Kepala Pus(gambar kanan). kesmas dan per-

METROPOLIS

Hal - 2

Setelah Lee Kuan Yew, Surabaya Raih Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award DERETAN penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Surabaya terus bertambah.

Setelah sebelumnya berhasil meraih penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize kategori Special Mention di Singapura. Kini, Surabaya kembali meraih penghargaan, yaitu Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018. Bahkan, dalam penghargaan ini, Kota Surabaya berhasil meraih kategori best of the best diantara semua daerah di Indonesia.

Penghargaan ini pun diberikan langsung oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, pada Jumat (20/7). Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018 merupakan bentuk penghargaan kepada Kabupaten atau Kota yang memiliki komitmen, performansi, inovasi, kreasi dan lead-

ership dalam membangun pariwisata daerah. Award ini merupakan apresiasi bagi Pemerintah Daerah yang memiliki peran yang sangat besar untuk mengembangkan pariwisata daerahnya.

Dengan diterimanya penghargaan ini, maka berarti Kota Pahlawan berhasil mengalahkan Kota Denpasar (Bali) yang berada di posisi kedua dan Bandung (Jawa Barat) yang berada di posisi ketiga dari 34 Kota atau Kabupaten Provinsi yang ada di Indonesia.

“Selamat kepada para pemenang, terutama Surabaya yang size dan pertumbuhan tertinggi di atas 40 persen performancy-nya,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat malam penganugerahan itu.

Menurut Menteri Arief, penghargaan itu sangat penting jika ingin menjadi pemain dunia dan harus menggunakan global standart. Sebab, penghargaan atau award itu

memiliki unsur 3C yakni; calibration (kalibrasi), confidence (kepercayaan diri), credibility (kredibilitas).

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kesuksesan suatu daerah itu karena unsur 3 A (Atraksi, Aksestabilitas dan Amenitas). Makanya, tidak berarti nanti apabila pemerintah daerah itu tidak komitmen untuk mengembangkan pariwisata. “Yang lebih penting dari 3A adalah CEO commitment atau komitmen kepala daerah.

Karena kalau CEOnya tidak komitmen hal itu tidak akan tercapai. Pariwisata itu paling mudah dan Paling murah, sayang sekali jika rekan-rekan tidak memanfaatkanya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menpar Arief juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018. Sebab, penghargaan ini mengapresiasi potensi pariwisata di Indonesia. Selain itu, penghargaan ini

Risma Bangga Arek-arek Surabaya Gunakan Medsos Positif

Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat bertemu influencer medsos di ruang kerja walikota (foto: Humas Pemkot) WALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini menyatakan dirinya bangga kepada Arek Arek Surabaya karena ternyata mereka gunakan Media Sosial dengan positif.

“Jujur saya bangga kepada teman-teman sekalian ArekArek Surabaya, karena berkat teman-teman semua kota Surabaya sekarang menjadi terkenal di dunia ,terima kasih” ujar Walikota Perempuan pertama kota Surabaya yang populer dengan panggilan Risma tersebut saat menerima puluhan “Tamu Istimewa” para Influencer se Surabaya di ruang kerjanya Rabu 25 Juli lalu.

Selain menyampaikan terima kasih dan rasa bangganya Risma juga mengaku sangat senang karena Arek-Arek Surabaya bisa menggunakan akun media sosialnya untuk kebaikan.

Apalagi untuk mendukung dan mengenalkan Kota Surabaya ke dunia melalui media sosial. “Sekali lagi terima kasih karena selama ini teman-teman sudah mengangkat dan mendukung Surabaya supaya terus maju dan berkembang ke depannya,” tambah Risma dengan nada memuji.

Ketika di Singapura Risma mengaku telah bertemu dengan salah satu pejabat Singapura yang menyatakan dirinya sangat terkejut dan terkagum-kagum dengan perkem bangan dan keindahan kota Surabaya.

Menurut Risma kok bisa tahu si pejabat tersebut tentang kota Surabaya,ya paling ini gara-gara teman-teman ini yang banyak memposting ke media sosial, ujar Risma sambil tersenyum.

Karenanya Risma berkomitmen untuk menfasilitasi

para influencer apabila ada kebutuhan dan ide-ide kreatif untuk pengembangan kota Surabaya. “Silahkan usulkan kepada kami,selama itu tidak melanggar peraturan dan Sara, kami siap untuk memfasilitasi”, ujar Risma meyakinkan.

Sementara itu Shandy Setiawan inisiator pertemuan tersebut mengaku sangat senang dapat bertemu langsung dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya.

“Luar biasa sekali pertemuan ini, karena peristiwa ini pertama kali bagi kami bisa masuk langsung ke ruang kerja Ibu Walikota Surabaya Tri Rismaharini,ini sangat luar biasa,” ujar Shandy.

Di dalam ruang kerja yang di dipenuhi Piala dan tanda penghargaan Nasional maupun Internasional serta monitor CCTV Risma menjelaskan kepada para “Tamu Istimewa nya” bahwa setiap saat dirinya bisa mengetahui kondisi kota Surabaya.

Mulai dari masalah arus lalu lintas,pompa air,dan pelayanan publik serta ruangan Comand Center 112 di Siola Jl.Tunjungan. “Nah ini pompa air, kalau airnya bergerak berarti pompa airnya jalan, kalau ini pelayanan publik di Siola.Jadi melalui monitor setiap saat saya bisa mengetahui kondisi kota Surabaya,” ujar Risma sambil menunjukan satu persatu monitor CC TV yang super lebar di ruang kerjanya. [Gatot.S/Jatim Pos].

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018 dari Menteri Pariwisata Arief Yahya (20/7) (foto: Humas Pemkot) juga untuk memicu para pegiat dan pelaku pariwisata di Indonesia untuk senantiasa melakukan pembaruan dalam kemajuan bersama sektor pariwisata di Indonesia.

Menteri Arief juga menambahkan bahwa kampanye branding Wonderful Indonesia telah meningkatkan performance Indonesia. “Hal ini terlihat dari popolaritas Wonderful Indonesia melonjak dari status tidak tercatat menjadi ranking 47 dunia, sedangkan Truly Asia (Malaysia) dan Amaz-

ing (Thailand) masing-masing berada di posisi 83 dan 97 dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 Didien Junaedi mengatakan, ada 4 indikator penting yang mempengaruhi penilaian dalam penghargaan ini, yaitu Pertama, kinerja usaha pariwisata (akomodasi dan makan minum): PDRB dan tenaga kerja, dampak/outcome, serta (Data Statistik BPS) dengan bobot 40%.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan terimakasih kepada warga Surabaya dan semua pihak yang telah bekerja keras demi membangun Kota Surabaya.

Namun, perjuangan belum usai, Wali Kota Risma dan jajarannya masih akan terus memperbaiki dan mempercantik Surabaya ke depannya.

“Perjuangan kita bersama belum selesai. Mari kita terus bersama-sama membangun Kota Surabaya,” kata Risma.

(Gatot.S/JTMP)

Eddy: Saya Akan Istirahat Menikmati Pensiun PENAMPILANNYA bersahaja, kalem, sederhana. Demikian pula halnya dengan nama panggilannya, cukup “Eddy”. Itulah sosok pejabat Humas Pemkot Surabaya berpangkat III-d yang menjabat Kasubag Liputan Berita dan Pers yang tepat tanggal 1 Agustus 2018 ini “pensiun”.

“Saya akan istirahat menikmati pensiun bersama keluarga di masa tua sekarang ini” ujarnya kepada Jatim Pos ketika ditanya kegiatan apa yang akan dilakukan pasca pensiun di Kantor Humas Pemkot Surabaya Senin siang kemarin.

Eddy Witjahjanto [kiri] bersama Endang [kanan] Senang Banyak Teman dan Awet dengan souvenir lukisan foto Eddy [karya putra Endang.] (Foto Gatot.S/JTMP) Muda Ditanya tentang kesan suka dan duPemkot Surabaya selama 3 tahun bertugas di kanya ketika bergaul dengan para awak media Dinas Infokom Kotamadya Surabaya. yang bertugas di Pemkot Surabaya selama ini, Eddy yang bernama lengkap Eddy Witjahjanto Sabar dan Kebapakan mengatakan senang banyak teman.

Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser “Karena selalu senang dan banyak teman, menyatakan Pak Eddy adalah sosok yang sabar jika ketemu teman-teman sejawat mereka sedan kebapakan. “Beliau sangat sabar dan lalu mengatakan Pak Eddy “kok awet muda kebapakan dan dapat ngemong sangat Warya,” ujar Eddy merendah dengan menambahtawan, saya sangat terbantu. Sekalipun sudah kan dukanya boleh dikata “tidak ada”. pensiun saya tetap buka pintu untuk beliau,’’ Eddy Witjahjanto yang lahir pada 27 Juli komentar Fikser tentang Eddy yang telah purna 1960 dan gemar masakan “Rawon” serta hoby tugas kepada Jatim Pos. olah raga tersebut beristerikan Sarah [54 thn] Senada dengan Fikser, Yusri Nur Raja Agam juga sudah pensiun dikaruniai 3 orang anak Jurnalis senior yang mengaku sudah bertugas masing-masing yang tertua laki-laki [sudah bedi jajaran Pemkot Surabaya sejak jaman Orba kerja], kedua perempuan baru lulus Fak. Eko menyatakan Eddy adalah sosok pejabat Humas nomi Unair dan ketiga perempuan masih SMP. yang sabar dan tidak pilih-pilih kepada setiap Eddy memulai karier ASN-nya pada 32 wartawan yang ditugaskan di Pemkot Sutahun silam sebagai staf Kecamatan Tegalsari rabaya. [Gatot.S/JTMP] Surabaya. Sebelum menjadi pejabat di Humas

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H.Syaiful Anam. Redaksi Pelaksana: Husni Wakid. Koordinator Liputan: Siswo Oetomo. Komisaris/Pengawas Utama/Pemimpin Perusahaan: Gatot Sudjono. Dewan Redaksi: H.Syaiful Anam, Siswo Oetomo, Husni Wakid, Gatot Sudjono, Jufri Yus. Penasehat Hukum: Ahmad Budianto, SH., Heri Sunaryo, SH. Redaktur Senior: Agus Samiadji, Arifin Perdana, Dr.Hudiyono, MSi. Surabaya: Kurniadi N, Freddy Surya Lesmana, Biro-biro: Malang: Zis Muzahid Hasan. Batu: Wahyono, Swandy Tambunan. Jombang: Heru Cahyo Utomo, Musyanik Kurniasari. Kediri/Nganjuk: Heru Cahyo Utomo. Tuban: Nur Aminin. Kediri: Heru Cahyo Utomo. Madiun: Jumali. Ponorogo: Nuryadi. Ngawi: Renndy Rian Cachya. Bangkalan: M. Hayan. Pamekasan: Bambang Winarno, Arief Purbadi.

Sampang: Abdul Kodir, Ali W. Sumenep: Herman Basuki, Ach. Khoirol Hamdani, Hosnan. Mojokerto: Mokh. Zainudin. Pasuruan: Hamzah Pujiono. Situbondo: As’ad, Sugianto. Bondowoso: A. Babun Najib. Banyuwangi: Abdul Karim Su’ud, Asenan, Novie Nindyarto. Lumajang: Firman, Wahyudi. Jember: Bambang, Yudi Prayogo. Tulungagung: Sandhi Tratana, Trenggalek: Ahmad Yulis Satriadji, Puthut Purbantara. Blitar: Slamet Karno, Sandhi Tratana. Alamat Redaksi : Gedung Graha Wartawan PWI Jatim Jl. Taman Apsari 15-17 Surabaya, Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/ 34 Surabaya, Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya, Telp. (031) 72316006, 0811349194. E-mail: jatim_pos@yahoo.com.au. dan : jatimpos_baru@yahoo.com. Faximile: (031) 8708234. Penerbit: PT. Media Utama Jatim, Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Surabaya. Direktur Utama/Ketua: H.Syaiful Anam. No. Rekening: 0096.01.044662.50.2 BRI Surabaya Kaliasin, a.n. Syaiful Anam, Drs.H. Berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999. Percetakan : PT Penyebar Semangat, Jl. Bubutan 85-B Surabaya, Telp. 031-5342499 -5344233. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Jatim I

Hal - 3

Pendapatan Nelayan Pun Terdongkrak infrastruktur kepelabuhan.

“Maka, pembangunan infrastruktur kepelabuhan terus kita lakukan, agar kinerja nelayan semakin baik.

Dengan kinerja yang baik, ditandai produksi ikan tangkap naik, otomatis pendapatan nelayan pun turut terdongkrak naik,” kata Heru.

Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap di Desa Sendang Biru, Potensi laut Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil ikan tangkap cukup selatan yang besar, yaitu sekitar 400.000 ton per tahun. didominasi ikanPEMBANGUNAN Betapa tidak, Jatim ini ikan besar seperti Cakalang, infrastruktur kepelabuhan didukung luas laut 142.560 Tongkol, Tuna besar sirip di Jawa Timur sejak kilometer persegi termasuk biru, dapat dioptimalkan beberapa tahun dilaksazona ekonomi eksklusif penangkapannya oleh para nakan, diharapkan mampu (ZEE), memiliki panjang nelayan, jika didukung memberikan andil bagi garis pantai lebih kurang infrastruktur, dan sarana kesejahteraan masyarakat 800 km, menyimpan prasarana yang mumpuni. pesisir dan nelayan. sumber daya alam laut yang Seperti Pelabuhan Dinas Perikanan dan melimpah.

Pondokdadap Sendang Biru Kelautan (DKP) Jatim, Potensi perikanan hasil ikan tangkap cukup diketahui telah melakukan tangkap mencapai 590.020 besar, yaitu sekitar 400.000 pembangunan infrastruktur ton per tahun. Dengan ton per tahun. Ikan yang pada beberapa Pelabuhan jumlah nelayan 326 ribu didaratkan di PPI PondokPerikanan Pantai (PPP). nelayan laut di Jatim, dadap mencapai 15% dari Pembangunan infrastruktur kontribusi pantai selatan potensi laut selatan Jawa. kepelabuhanan perikanan pada produksi perikanan Dalam kerangka tangkap tersebut, meliputi Jawa Timur baru mencapai meningkatkan produksi ikan pembangunan pagar 12,12 persen. tangkap, DKP Jatim, selain pemecah gelombang atau Berbagai jenis ikan yang melakukan penguatan breakwater, pengerukan mempunyai nilai ekonomi infrastruktur kepelabuhan, kolam labuh, pembangunan seperti tuna, tuna kecil, juga memberikan bantuan dermaga, beserta sarana cakalang, layur dan kakap alat tangkap ramah serta fasilitas pendukung serta tengiri menjadi lingkungan kepada nelayan. kepelabuhan perikanan penghasil utama nelayan Alat tangkap diberikan tangkap. pantai selatan. Potensi dengan maksud mencegah Kepala Dinkala Jatim, Ir kekayaan laut ini tentu terjadinya kerusakan laut Heru Tjahjono, pada akan bisa diberdayakan jika beserta ekosistemnya, sebuah kesempatan didukung sarana prasarana diakibatkan penggunaan mengatakan, dengan nelayan serta alat tangkap yang tidak pro dilaksanakan penguatan kepelabuhanan. lingkungan. terhadap infrastruktur Potensi sumber daya kepelabuhan perikanan laut yang besar itu akan Sosialisasi tangkap, diharapkan dapat mampu meningkatkan Sementara itu, UPT meningkatkan produksi kesejahteraan masyarakat Pelabuhan dan Pengelolaan perikanan tangkap. pesisir tatkala didukung Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan Bulu-Tuban, baru-baru ini mengadakan sosialisasi penyadaran hukum tentang dampak penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan.

P)ada kesempatan itu juga diperkenalkan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kegiatan ini dilakukan mengingat pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sekitar area Pelabuhan Perikanan Bulu – Tuban terhadap Peraturan Perundangundangan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk mencegah terjadinya over fishing di laut, dalam sosialisasi kali ini masyarakat nelayan Bulu mendapat penjelasan tentang peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen – KP/2015 tentang Larangan Penggunaan alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebagai narasumber adalah Suryono, SE, M.Hum selaku koordinator Satwas PSDKP Lamongan. Dia menjelaskan secara detail jenis-jenis alat tangkap yang ilegal atau dilarang di perairan laut Indonesia dan mengajak nelayan Bulu Tuban untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Dengan sosialisasi ini diharapkan nelayan Tuban tidak mengunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan agar sumberdaya perikanan tetap lestari. (bur)

‘Cerdas Tani’ Program Unggulan Petrokimia Gresik dan Asuransi Jasindo Tuban, Jatim Pos. Program “Cerdas Tani” diluncurkan oleh PT Petrokimia Gresik (PG) dan PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sebagai bentuk inovasi. Peluncuran program bertempat di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dilakukan oleh Dirut PG, Nugroho Christijanto dan Direktur Operasi Ritel Jasindo, Sahara L Tobing,

Senin (23/07).

Dirut PG, Nugroho Christijanto menjelaskan program cerdas tani merupakan bentuk sinergi PG dengan Asuransi Jasindo yang diniatkan untuk meningkatkan dan melindungi kinerja petani dari hulu ke hilir. Dengan penandatanganan kartu Cerdas Tani sebagai bentuk kolaborasi kedua BUMN mendukung Gerakan

Dirut PG, Nugroho Christijanto saat memberikan sambutan.

Peningkatan Produksi Pangan (GP3) dari kementerian.

“Petrokimia Gresik memberikan teknologi budidaya dan pengawalan penggunaan pupuk.

Sedangkan Asuransi Jasindo bergerak pada pengendalian resiko gagal panen,” ucap Nugroho.

Dikatakannya, manfaat bagi petani cukup banyak menjadi peserta Cerdas Tani. Di antaranya mengikuti pendampingan budidaya padi hingga promo khusus pembelian pupuk phonska plus.

“Jika menjadi peserta Cerdas Tani, maka lahan pertanian tersebut akan diuji kelayakan secara gratis guna mengetahui perbandingan pemupukan.

Ada mantri pertanian yang mendampingi untuk hasil yang optimal,” jelas Nugroho.

Sementara untuk menyiasati gagal panen, peserta cerdas tani membayar Rp. 36 ribu/Ha. Sehingga jika gagal panen karena bencana alam akan mendapatkan polis asuransi kecelakaan senilai Rp. 1 juta. Selain itu asuransi jasindo ini juga berlaku pada promo asuransi peternakan.

Dalam peluncuran program cerdas tani ini dihadiri Bupati Tuban, Fatkhul Huda dan wakilnya Noor Nahar Husein didampingi Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Nur Wicahyanto. Kabupaten Tuban menjadi salah satu titik awal pelaksanaan program pemberdayaan petani. Program ini diluncurkan di sebelas kecamatan di tiga kabupaten, yakni Tuban, Bojonegoro dan Lamongan. (min)

Kades Jiwut Umumkan Laporan Keuangan di Papan Pengumuman Blitar, Jatim Pos. Adanya Undang Undang Desa membuat tugas sekaligus tanggung jawab Kepala Desa menjadi semakin berat. Tugas Kepala Desa adalah selain sebagai pemimpin masyarakat, juga penanggungjawab keuangan desa.

Kepala Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, KabuKades Jiwut, Kasbolah paten Blitar, Kasbolah menjelaskan, pertanggungjawaban keuangan desa saat ini disampaikan secara terbuka. Masyarakat dapat melihat secara rinci di papan pengumuman di Balai Desa Jiwut.

Dengan sistem transparan keterbukaan publik dalam laporan keuangan seperti itu, masyarakat dapat menilai laporan keuangan itu akuntabel atau tidak.

“Mengelola keuangan sendiri bukanlah tugas yang mudah, sehingga harus disiapkan mekanisme pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,” kata pensiunan corps polisi militer (CPM) itu di ruang kerjanya, Rabu (25/7).

Menurut Kasbolah, sumber-sumber dalam pendapatan desa baik itu pendapatan asli desa, dana desa maupun bagi hasil pajak daerah akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Seperti program kegiatan di bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat tepat sasaran dan tepat mutu. (sk)

Paripurna DPRD Tuban Bahas Perubahan KUA – PPAS 2018 T u b a n , Jatim Pos. D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban k e m b a l i menggelar rapat paripurna penandatanganan Ketua DPRD Tuban (Tengah) menyerahkan berkas penandatangan kesepakatan kesepakan perubahan anggaran ke bersama tenWabup Tuban, Noor Nahar Husein. tang perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2018 di ruang rapat, Rabu (25/07/2018). Dalam rapat ini juga menyetujui dana cadangan dan menyepakati usulan dana tambahan untuk pembangunan gedung rawat intensif RSUD dr R. Koesma Tuban Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein dalam kesempatannya menyampaikan di tahun ini rumah sakit milik Pemkab semula mendapat anggaran sebesar Rp22 miliar dari APBD. Namun anggaran ini dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga untuk tahun 2019 menjadi Rp33 miliar.

“Angka Rp22 miliar ini belum kita gunakan karena ada usulan dana tambahan sebesar Rp11 miliar sehingga tahun depan menjadi Rp. 33 miliar ini,” jelas Noor Nahar Husein di dampingi Sekda Budi Wiyana yang ikut hadir dalam paripurna.

Karena anggaran untuk tahun ini belum bisa dicairkan dengan memperhatikan usulan tambahan, maka angka Rp. 22 miliar ini dimasukan dalam rekening atas nama kepala Badan Pengelolan Kas Asli Daerah (BPKAD).

Sementara itu Ketua DPRD Tuban usia paripurna menjelaskan, rapat ini merupakan hasil pembahasan perubahan anggaran yang telah dilaksanakan dua minggu yang lalu.

Selanjutnya pada rapat ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, ada beberapa item yang diubah mengingat kemampuan anggaran kabupaten Tuban yang tidak terlalu banyak. Sebelumnya panitia khusus yang membidangi badan anggaran telah membahas dengan badan eksekutif.

“Ada Rp2 triliun lebih yang dibahas Pansus badan anggaran bersama eksekutif dan hari ini kita sepakati,” jelas Miyadi. Selanjutnya, implementasinya akan diketahui setelah perubahan anggaran ini diparipurnakan kembali pada 30 Juli mendatang tentang nota penjelasan perubahan P APBD 2018. “Setelah paripurna berikutnya baru akan terlihat angka-angka itu untuk apa saja,” ucap Miyadi. (min)

Jatim II

Hal - 4

BPN Blitar Target Selesaikan 23 Ribu Sertifikat

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Muhammad Nur Watoni.

Blitar, Jatim Pos. Badan Pertahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar menargetkan sampai akhir 2018 akan menyelesaikan sertifikasi sebanyak 23 ribu bidang tanah dan bangunan milik warga. Sertifikasi dilakukan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

PTSL merupakan program pemrintah pusat untuk memberikan pelayanan ser-

tifikat tanah yang murah dan cepat. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua obyek pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia. Ini dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis.

Hal itu dijelaskan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Muhammad Nur Watoni, saat ditemui jatimpos.co di ruang kerjanya, Kamis (19/ 7/2018).

Menurutnya, tanah dan bangunan yang akan dibuatkan sertifikat itu tersebar di sembilan desa dan kelurahan di Kabupaten Blitar. Rinciannya, Kelurahan Nglegok 3 ribu lebih bidang tanah, desa Bangsri 2 ribu bidang tanah, dan Desa Jiwut 500 bidang tanah.

Hingga saat ini, tanah dan bangunan yang sudah dilakukan pengukuran baru mencapai 5.000 ribu bidang

yang ada di wilayah Kecamatan Nglegok.

Toni —demikian panggilan akrabnya— merasa optimis target 100 persen bisa terealisasi sebelum akhir tahun anggaran 2018.

Lanjut dikatakan, dengan dikeluarkannya Perbup Blitar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembiayaan PTSL diharapkan bisa berjalan lancar.

Desa yang sebelumnya belum melaksanakan PTSL diharapkan bisa mengikuti program PTSL tersebut.

“Tim kami saat ini sedang melakukan penyuluhan dan turun langsung ke kantor desa desa khususnya wilayah Kecamatan Nglegok,” ungkap Toni.

Sementara itu, di tempat lain Kelurahan Nglegok telah melakukan pengukuran tanah bersama BPN dan PT Konsultan pada Jumat (13/ 7/2018).

Pengukuran tanah ini merupakan realisasi dari program PTSL. Lurah Nglegok

Lutfi Alfandi kepada jatimpos.co di lokasi pengukuran tanah menjelaskan, proses pengukuran yang dilaksanakan oleh PT Konsultan dan BPN merupakan yang pertama kali ini.

“Dengan adanya program ini akan memperjelas status tanah yang ada di Kelurahan Nglegok,” ucap mantan staf Humas Kabupaten Blitar itu.

Menurut Lutfi, bidang tanah yang diukur mencapai 3.500 lebih. Pengukuran layak untuk dilakukan karena sudah sesuai dengan pengumpulan data yuridis yang masuk ke pemerintahan.

Prinsipnya pemerintah Kelurahan Nglegok masih menerima permohonan sampai bulan November 2018.

Pengukuran tanah ini, kata Lutfi, melibatkan pihak kelurahan dan warga masyarakat. Selama pelaksanaan berjalan lancar dan sukses. (sk)

Ketua RW Raih Penghargaan Kalpataru Malang, Jatim Pos. Ketua RW 23 Kota Malang, Bambang Irianto meraih penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Kepastian penerimaan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.294.MENLHK/PSKL/ PSL.3/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

“Saya dan warga bangga dan bersyukur, upaya kami selama ini ternyata diperhatikan pemerintah, sehingga diberi penghargaan Kalpataru,” kata Bambang, saat Konferensi pers di Kertanegara Restoran,

Jumat (13/7).

Saat konferensi pers, Bambang mengisahkan bagaimana membangun wilayahnya selama 6 tahun lebih, mulai dari wilayah yang kumuh hingga menjadi wilayah yang asri seperti saat ini.

“Enam tahun lalu saat dilantik jadi ketua RW 23 Purwantoro, wilayah saya itu tingkat kesehatannya rendah, angka kematian tinggi, selalu menjadi langganan banjir, dan kumuh,” ujar Pengagas Kampung Glintung Go Green (3G) itu.

Berkat upaya dan kerja kerasnya mengajak masyarakat menjaga dan memelihara lingkungan, walhasil kampung yang dulunya kumuh dan terlupakan kini menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat, baik lokal maupun internasional.

Ketua RW Bambang Irianto memberikan potongan tumpeng kepada Plt Wali Kota Malang, Setiaji.

“Kami mulai ajarkan bagaimana cara membuat biopori, membuat gerakan menabung air, dan kegiatan pemeliharaan lingkungan lainnya,” tambahnya.

Atas konsistensi membangun dan menjaga lingkungan, Bambang meraih penghargaan

tertinggi bidang lingkungan untuk perorangan, yakni penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan.

Rencananya penyerahan Kalpataru akan diberikan oleh Presiden Jokowi pada agustus mendatang.

Desa Pandansari Bangun TPT dan Pelebaran Jalan

Ngawi, Jatim Pos. Pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pelebaran Jalan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2018.yang berlokasi di Dusun Ngaluweh RT 02 RW 05 untuk memudahkan transportasi Jalan dan Petani. Sedangkan Volumenya Panjangnya 288 Meter asalnya lebar 1,5 meter menjadi 2,5 meter dengan terbal 0,12 meter.

Kepala Desa Pandansari Supriyadi mengatakan, “Bantuan DD dari APBN, dimanfaatkan Pemdes Pandansari untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti membangun TPT dan rabat beton di beberapa Dusun di wilayah yang merupakan jalan penghubung antar Dusun.

“Pemanfaatan bantuan dana desa ini tentu bisa lebih dimaksimalkan untuk membangun fasilitas umum yang bisa mendongkrak kesejahteraan warga sekitar, dengan didukung perbaikan fasilitas yang ada,” kata Kepala Desa Pandansari di kantor Desa Rabu, 19/7/2017.

Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kertaraharja dengan dibantu pihak LPMD dan lainnya ujar kades.

Fasilitas umum itu dibangun tiada lain sebagai pendukung sarana infrastruktur jalan desa, yang biasa digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian dengan memperlancar transportasi warga.

“Sementara untuk TPT menjadi skala prioritas hasil dari musyawarah kedusunan (Musdus), Musdes, dan Musrenbang. Seluruh kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan pihak TPK. Kami harap warga dapat mendukung program yang digulirkan,” ucapnya. (ren) “Untuk tanggalnya masih belum pasti, kemungkinan bertepatan saat tujuh belasan,” ujarnya.

“Penyerahan Kalpataru akan diberikan oleh bapak presiden pada Agustus mendatang, untuk tanggalnya masih belum pasti,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Malang, Sutiaji mengapresiasi penghargaan

yang diberikan kepada inisiator Kampung 3G. Menurutnya, pembinaan kampung ini sangat bagus dan harus ditingkatkan menjadi lebih baik.

“Ini mengangkat nama Kota Malang. Ini juga menjadi simbol bahwa jika kita bersama kita pasti bisa, semoga muncul lagi bambang bambang yang baru,” ungkapnya. (swan/yon)

Warga Bersama Pemdes Wonosari Perkuat Ekonomi Jalan Pertanian

Ngawi, Jatim Pos. Pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Sine,

Kabupaten Ngawi, memanfaatkan dana desa untuk membangun jalan

rabat beton sepanjang 550 meter, tinggi 10 cm dan Lebar 2,5 Meter pada satu titik. Pembangunan rabat beton berbiaya Rp 146.512.000,- itu bersumber dari dana desa Tahun 2018.

Kepala Desa (Kades) Wonosari Hartanto, Selasa (10/7) mengatakan, alasan menjadikan jalan desa menjadi sasaran dana desa, kerena kondisi jalan merupakan jalan pertanian, sehingga sangat mendesak untuk dibangun jalan rabat beton, guna mempermudah masyarakat desa dalam mengakut hasil pertanian untuk di bawa ke pasar.

Pembangunan rabat beton berlokasi di Dusun

Ngadiluweh RT 04 RW 02 yang baru dikerjakan untuk pencairan Tahap pertama dari anggaran dana Desa yang di glontorkan Pemerintah Pusat Kepada masyrakat, guna untuk perbaikan infrastrukutr.

Menurutnya, jika tidak segera dibangun, jalan tersebut akan berlumpur jika musim penghujan datang, hal itu tentu menghambat aktifitas warga.

“Diharapkan setelah dibangunnya jalan ini dapat memperlancar aktifitas warga, salah satunya ketika mengangkut hasil pertanian dan sebagainya,” terang Kepala Desa Hartanto.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana (TPK)

Bidang Pembangunan Sugiman, mengatakan dia bersama masyarakat lain bangga dengan kinerja kepala desa dalam membangun jalan rabat beton. Sebab, selama ini masyarakat kurang nyaman dengan jalan berlumpur saat turun hujan sehingga akses transportasi darat menjadi susah.

“Kami juga bangga memiliki seorang pemimpin yang peduli dengan pembangunan di desa.

Selain itu, kepala desa terbuka dan transparan dalam mengelola dana desa yang melibatkan semua unsur, baik dari BPD, LPM, dan masyarakat. Mudahmudahan pembangunan ini terus dilanjutkan tiap

tahunnya,” katanya.

Terpisah, Tokoh Masyarakat Setempat mengatakan, sejak pemerintah pusat menggulirkan bantuan dana desa ke setiap desa, pihaknya memprioritaskan pembangunan jalan rabat beton. Pembangunan jalan tersebut bertujuan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas.

“Jalan tersebut tadi hanya berupa jalan tanah yang digunakan untuk transportasi masyarakat.

Bahkan, jalan itu masih labil dan sering air menggenang saat turun hujan. Sebagian ada yang licin kalau dilalui sepeda motor,” terangnya. (ren)

Jatim III

Hal - 5

 Dispendukcapil Targetkan

Tidak Ada Anak yang Tidak Miliki Akta Kelahiran Madiun, Jatim Pos. Untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran dan e-KTP di Kabupaten Madiun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun telah melakukan berbagai upaya.

Salah satunya dengan membentuk Petugas Registrasi Desa (PRD). Setelah terbentuk, kinerja PRD itu pun terus dioptimalkan.

Karena, selain menjadi ujung tombak dalam pelayanan kependudukan yang cepat, tepat dan akurat di desa.

PRD juga memiliki fungsi untuk melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang terjadi di desa.

Hal itu seperti disampaikan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Ahmad Sofingi dalam pembinaan dan evaluasi program kepada PRD Kabupaten Madiun di lantai

3 Kantor Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Selasa (17/ 7/2018).

“Ini pertemuan rutin dalam rangka pembinaan dan evaluasi program kepada PRD di 206 desa yang tersebar di 15 Kecamatan. Selain itu untuk memberikan informasi tentang update laporanlaporan terkini serta perkembangan, capaian dan kendala apa saja yang dialami PRD,” ucapnya.

Menurut dia, PRD ini selain membantu pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil, juga diharapkan mampu menguasai Informasi Tehnologi (IT). Hal ini penting, agar petugas mampu mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa menggunakan aplikasi yang dimiliki desa. Sehingga, pemutahiran data penduduk, terutama elemen data terus terupdate sehingga sesuai dengan realita yang ada di desa.

Lebih lanjut dia katakan, terkait program percepatan Akta Kelahiran di Kabupaten Madiun tahun 2018 ini di-

targetkan capaian 95 persen harus tuntas. “Kita punya target 95 persen tahun 2018 ini, sedangkan nasional kan tagetnya 85 persen.

Sedangkan kita saat ini sudah mencapai 90 persen, itu artinya Kabupaten Madiun sudah melebihi target nasional itu,” ungkap Sofingi.

Ia menambahkan, untuk mencapai 95 persen ini memang berat. Namun, ia optimis tahun 2018 ini sudah bisa mencapai target nasional itu. Hal ini terlihat dari capaian di Desa sudah ada yang mencapai 100 persen.

Selain itu, Dispendukcapil Kabupaten Madiun juga telah melakukan upaya jemput bola, dengan melakukan perekaman data kependudukan secara offline di 206 desa secara bergiliran. Dan hasilnya sebanyak 9500 data penduduk bisa terekam hingga akhir Mei 2018 lalu.

“Target kita tidak ada anak di Kabupaten Madiun yang tidak memliki Akta Kelahiran,” pungkasnya. (Adv/jum)

Pemenang Lomba Inotek Kabupaten Madiun 2018 Terima Penghargaan

Madiun, Jatim Pos. Para pemenang atau juara lomba Inovasi dan Teknologi (Inotek) Kabupaten Madiun tahun 2018 menerima piagam penghargaan dan hadiah.

Piagam diserahkan langsung Bupati Madiun, H. Muhtarom pada upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun Ke 450 tahun 2018 di Halaman Pendopo Ronggo Jumeno Kabupaten Madiun, Rabu (18/7/2018).

Di kategori bidang agribisnis, juara pertama diraih Budi Siswanto dengan inovasinya Si Mimas, minuman sehat warisan leluhur. Juara kedua Jumawan Adi Firmansyah dengan inovasi proses pembuatan dendeng kenikir (Cosmos Caudatus K) sebagai diversifikasi pangan lokal. Juara ketiga Wahyu Helisa Vidiasari, Tia Maryani dan Arya Yuningrum Pamala dengan inovasi proses pembuatan tepung suweg terfermentasi dan pemanfaatannya.

Di bidang TIK, juara pertama diraih Budi Purnomo Soemadi dengan inovasinya Internet Of Thing (TOT), Smart Security System, Smart Gas

Detector, Smart Parking System, Smart Lamp Controller berbasis internet (Wifi dan Android). Juara kedua Dhidan Tomy Agistyawan dan Dhuma Aziza Altarin dengan inovasi pemanfaatan media social menghadirkan platform media kreatif Caruban ID Media.

Juara ketiga Andy Dwi Cahyono dan Fadilah Retno Hapsari dengan inovasinya rancang bangun aplikasi majalah digital berbasis android sebagai media informasi perkembangan pembangunan Kabupaten Madiun.

Di bidang Industri/ Ekonomi Kreatif, sebagai juara pertama Tegas Imam Ramadhan dan Tyas Widi Ani dengan inovasinya marketing campaign, mengenalkan coklat sebagai produk unggulan Kabupaten Madiun melalui bubuk coklat siap seduh aneka rasa dengan merk Mardjo POP. Juara kedua Noval Surya Sakti, Handika Kurniawan Putra dan Fransisca Nindya Maryadi dengan inovasi mobile garden sebagai inovasi media tanam masa kini.

Juara ketiga Budi Cahyono, S.pd, Ari Ridho Eko Widhianto dan Rizki

Ajeng Sukmana dengan inovasi upaya sinergitas dan pengembangan kerajinan tenun serat untuk meningkatkan nilai tambah industri kerajinan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Madiun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, Ir. Edy Bintardjo, MTP mengungkapkan pemberian penghargaan ini adalah untuk memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam memajukan penelitian,

pengembangan dan penerapan IPTEK serta ditemukannya inovasi dan teknologi khususnya di wilayah Kabupaten Madiun.

“Kegiatan ini untuk mengapresiasi dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan perhatian pada pentingnya keunggulan inovasi dan teknologi, kreatifitas manusia, pembangunan dan pendayagunaan IPTEK dalam kegiatan ekonomi dan daya saing, sekaligus sebagai pengakuan terhadap prestasi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/jum)

Pemdes Purworejo Serap Dana Desa Untuk Pengaspalan Jalan

Madiun, Jatim Pos. Pemerintah Desa (Pemdes) Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun serap anggaran Dana Desa tahap kedua tahun anggaran 2018 dengan melakukan pengaspalan jalan.

Sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dana Desa (DD) Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018, pos anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan desa sebesar Rp 185 juta dipergunakan untuk pembangunan jalan berupa pengaspalan jalan poros Dusun Godongan Kidul.

“Untuk penyerapan Dana Desa tahap kedua, kita pergunakan untuk pengaspalan jalan poros, salah satunya di Dusun Godongan Kidul,” jelas Kepala Desa Purworejo, Suprayogi kepada wartawan Jatim Pos, Jum’at (27/7/ 2018).

Menurutnya, pengaspalan jalan di Dusun Godongan Kidul ini dilakukan karena sebelumnya, kondisi aspal jalan sudah rusak, mengelupas dan berkerikil. Sehingga membahayakan para pengguna jalan.

Ia pun berharap, dengan selesainya pengaspalan jalan sepanjang 1.625 meter x 3 meter tersebut akan membantu melancarkan mobilitas warga Desa Purworejo khususnya warga Dusun Godongan Kidul.

“Saat ini masyarakat Desa Purworejo sudah merealisasikan pembangunan aspal jalan dan saat ini kondisi jalan tersebut sudah selesai 100 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa untuk mengelola anggaran ternyata dinilai sangat efektif untuk proses percepatan pembangunan yang dimulai dari desa.

Manfaatnya pun juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Seperti halnya Dana Desa yang bersumber dari APBN ini, manfaatnya sangat terasa bagi masyarakat. Sebab penggunaannya sudah dipastikan tepat sasaran karena sebelum digunakan, masyarakat sudah menyepakatinya kalau Dana Desa akan digunakan untuk membangun fasilitas yang diinginkan semua masyarakat.

“Warga sangat berharap jalan mulus karena banyak anak sekolah yang setiap hari melintas serta banyak petani yang membawa hasil bumi. Mudah-mudahan pula dengan mulusnya akses jalan ini dapat meningkatkan tarap perekonomian warga agar lebih sejahtera,” pungkasnya. (Adv/jum)

Sepasma 2018 Promosikan Kopi Kare ‘Java Wilis’ Madiun, Jatim Pos. Sepasma yang dulu memiliki arti sepasar ing madiun kini telah berubah menjadi sepekan di Madiun.

Perubahan nama itu karena animo masyarakat terhadap acara tahunan tersebut terus meningkat. Yang awalnya Sepasma hanya digelar 5 hari, sekarang digelar sepekan atau seminggu, mulai 19 hingga 24 Juli 2018.

Kegiatan ini dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 450 tahun 2018. Berbagai kegiatan pun digelar. Seperti pagelaran musik, budaya serta pameran dan bazar.

“Dalam Sepasma ini seluruh potensi kita keluarkan, seperti bazar kuliner, bazar UMKM, bazar BUMDes, pameran pariwisata, pameran benda bersejarah Museum Mpu Tantular, parade foodtrack, festival kopi dan bazar komunitas serta berbagai acara lainnya kita keluarkan di acara sepekan di madiun ini, “ jelas Bupati Madiun, H. Muhtarom dalam pembukaan Sepasma 2018, Kamis (19/7/2018) malam.

Seperti yang ada di stand pameran pariwisata. Selain mempromosikan berbagai potensi desa wisata, juga ada deretan stand kopi khas madiun yang dikenal dengan Kopi Kare ‘Java Wilis’. Pengunjung yang datang pun bisa mencicipi enaknya kopi ini.

Suwito, Pegiat Kopi Kare ‘Java Wilis’ menuturkan, ia mulai bereksperimen dengan biji kopi kare pada 2016, secara khusus belajar otodidak me-roasting kopi. Ketertarikannya

mengolah biji kopi tak lepas dari kampung halamannya yang sejak zaman penjajahan Belanda sudah akrab dengan produksi jenis minuman ini. Bahkan, sekitar 1911, berdiri pabrik pengolahan kopi di Kandangan, Kare. “Kopi kare ini merupakan minuman favorit pada masa kolonial Belanda. Kopi ini pernah merajai pasar Eropa pada era 1900-an,” ungkapnya.

Menurut dia, jenis kopi yang ditanam umumnya jenis robusta.

Kopi robusta ditanam di lereng gunung wilis bagian utara, tepatnya di Desa Kare pada ketinggian 900 meter diatas permukaan laut. Buah ceri merah yang matang dipilih dengan hati-hati, dicuci, diproses basah dengan hati-hati, dijemur secara alami di bawah sinar matahari, dan dipanggang secara selektif hingga sempurna.

Produk Kopi Kare ‘JavaWilis’ ini pun, menurutnya sudah terjual hingga ke Bandung, Jakarta, Kalimantan, Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Ia mulai memasarkan produk kopinya ini secara online maupun offline.

Bahkan, kopi kare inipun sudah mulai go international.

Pada November 2017 roast bean kopi kare buatan Suwito hadir dalam Wonderful Indonesia Festival di One World Mall, Bangkok, Thailand.

“Kita berkomitmen mengolah kopi kare ini lebih bekualitas dan sesuai standar internasional. Kita juga sepakat menjadikan kopi kare sebagai ikon Madiun,” pungkasnya. (Adv/jum)

Jatim IV

Hal - 6

Persiapan Renovasi Pasar, Dewan Minta Dinas Menata

H Mugiyanto.

Trenggalek, Jatim Pos. Rencana renovasi pembangunan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek yang sedianya dimulai bulan Maret 2018 membuat DPRD Kabupaten Trenggalek angkat bicara.

Hal ini berkaitan penataan lalu lintas yang ada di kawasan itu agar tidak terjadi keruwetan di seputaran Jalan RA Kartini, Jalan Dewi Sartika dan Jalan protokol Panglima Sudirman serta penggunaan Terminal Klas III atau Terminal Colt sebagai penampungan pedagang pasar sementara.

H Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan, renovasi Pasar Pon yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan mendongkrak perekonomian warganya. Namun karena disekitarnya merupakan sentra perekonomian warga, maka rekayasa arus lalulintas juga harus diperhitungkan secara matang dan detil.

“Arus lalulintas di seputaran Pasar Pon itu ramai, jika nanti ada pekerjaan renovasi tentunya jangan sampai tidak ada penataan,” ucapnya, Jumat (9/3) di Trenggalek.

Politisi asal Demokrat ini juga menghendaki dinas terkait agar segera melakukan langkah nyata untuk merumuskan rekayasa lalulintas diantaranya di jalan RA Kartini, jalan Dewi Sartika serta jalan Panglima Sudirman agar tidak mengganggu aktifitas pengerjaan pasar yang menelan anggaran miliyaran rupiah itu.

“Karena ini proyek besar tentunya aspek keselamatan kerja bagi rekanan yang mengerjakan bangunan serta bagi pemakai jalan yang lain harus diperhatikan menyeluruh,” tandasnya.

Dia menegaskan banyaknya aspek yang terdampak dalam proses pengerjaan renovasi pasar itu, membuat pihaknya dituntut untuk memberi masukan kepada stake holder agar bersiap sipa menyukseskan program Pemkab Trenggalek yang ingin merubah perekonomian warga Trenggalek.

“Semua dinas hyang terlibat untuk segera mempersiapkan diri tidak hanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan saja tetapi dinas yang lain harus bersiap

seperti Dinas Perhubungan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Trenggalek, Agus Sigid Hari Basuki mengungkapkan pihaknya akan segera mengkaji bagaimana rekayasa lalulintas yang dilakukannya di renovasi Pasar Pon Trenggalek. Secara teknis pihaknya untuk tahap awal lebih menyiapkan Terminal klas III, Terminal Colt yang akan digunakan untuk tempat penampungan pedagang yang direlokasi dari pasar.

“Untuk awal kita akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk merumuskan beberapa hal teknis yang dilkukan dinas itu,” terangnya.

Selanjutnya, Sigid akan membawa hasil rumusan itu untuk didiskusikan dengan forum lalulintas Kabupaten Trenggalek yang beranggotakan, kepolisian, Pol PP dan Organda.

“Rumusan dari dinas Kopersai itu akan kita bawa ke rapat dengan Forum lalulintas,” pungkasnya. (adv/dewan/ham)

 Dinperdagkop dan UM Kabupaten Madiun

Kembangkan Misi Dagang di Manado Madiun, Jatim Pos. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Dinperdagkop dan UM) Kabupaten Madiun ikut mengembangkan Misi Dagang Jawa Timur (Jatim) di Sulawesi Utara (Sulut) – Manado.

Kegiatan yang dihadiri 20 pelaku usaha dari Jatim dan 100 pelaku usaha dari Provinsi Sulut (Manado) ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Kota Manado, Kamis (19/7/2018).

“Misi dagang ini bertujuan mempertemukan produsen dengan buyer secara langsung di beberapa daerah, yang diharapkan akan membuka peluang baru yang tentu saja akan menambah pundi-pundi transaksi, “ jelas Kepala Dinperdagkop dan UM Kabupaten Madiun, Anang Sulistyono.

Menurutnya, Misi Dagang yang dikemas dalam forum “ Temu Bisnis Provinsi Jatim ke Provinsi Sulut (Manado)” ini dilaksanakan Disperindag Provinsi Jatim dalam rangka

meningkatkan akselerasi perdagangan dan perluasan jaringan pasar Provinsi Jatim dengan Provinsi Sulut (Manado) sebagai Provinsi Mitra.

Dalam Misi Dagang ini berbagai kegiatan pun dilakukan. Antara lain melalui promosi produk unggulan Jatim, temu bisnis dan transaksi dagang. Selain itu, juga diperdagangan hasil pertanian, perkebunan, hasil bumi, hasil industri rumah tangga, dan Industri Kecil Menengah (IKM).

Sementara pengusaha binaan Dinperdagkop dan UM Kabupaten Madiun dalam misi dagang ini mempromosikan produk unggulannya, berupa Barista Powder. Solusi usaha kuliner milik Romadji pengusaha dari Mojopurno ini merupakan bahan baku minuman untuk kebutuhan industri UKM, seperti café, kedai, hotel dan resto. Tersedia dua varian rasa, yakni Madiun Robusta untuk minuman dingin dan Latta

Latte untuk minuman panas.

Sementara produk lain yang ditawarkan diantaranya beras milik Budiono pengusaha dari Desa Geger. “Melalui temu bisnis ini diharapkan akan semakin mendorong perekonomian daerah masing-masing yang tujuaannya adalah kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Misi Dagang, Staf Khusus Gubernur Sulut bidang perekonomian Hanny Joost

Pajouw, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sulut Marhaen Roy Tumiwa, Kepala Disperindag Provinsi Sulut, Jeany Karouw, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jatim Saiful Jasan dan para pengusaha binaan Disperindagkop dari Madiun, Magetan, Tuban, Kota Mojokerto, Tulungagung, Lumajang serta para pengusaha binaan Provinsi Jatim.

(Adv/jum)

 Desa Mendak Wakili Kabupaten Madiun

Lomba Desa Tingkat Provinsi Jatim

Madiun, Jatim Pos. Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun mewakili Kabupaten Madiun untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2018.

Tim penilaian lapangan Lomba Desa Tingkat Provinsi Jatim 2018 pun melakukan penilaian administrasi dan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi desa yang terkenal dengan destinasi wisata watu rumpuk tersebut.

Ada tiga indikator yang dinilai dalam lomba desa ini, meliputi, bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Sebelum dilakukan penilaian, tim penilai yang terdiri dari berbagai instansi OPD Provinsi Jatim disambut dengan acara pertemuan yang digelar di lokasi wisata watu rumpuk Desa Mendak, Kamis (26/7/2018). ”Desa Mendak merupakan salah satu desa dari empat desa yang dikunjungi tim penilaian lapangan lomba desa/ kelurahan tingkat Provinsi Jatim 2018,“ kata Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto dalam sambutannya.

Menurut dia, di desa mendak sudah terlaksana dengan sangat baik. Capaian tersebut tidak lepas dari kompetensi Kades dengan segenap Perangkat Desa dan seluruh masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi nyata untuk pemberdayaan masyarakat dari paceklik cengkeh, yakni destinasi wisata watu rumpuk.

Selain itu, dalam rangka menjaga dan memperbaiki akuntabilitas desa, di Desa Mendak telah dipergunakan managemen pemerintahan yang berbasis informasi teknologi dengan berbagai manfaatnya, yakni IT Corner. Seperti penggunaan Aplikasi Epdeskel, Siskeudes, Sinduk Mendak dan Aplikasi IP4T-P. “Kami sangat mengharapkan Desa Mendak menjadi perwakilan Jawa Timur di tingkat nasional,“ harapnya.

Sementara menurut Ketua Tim Penilaian Lapang Lomba Desa Tingkat Provinsi Jatim 2018, Ahmad Robiul Fuad, dari 29 Kabupaten dan 1 Kota yang ada desanya di Jatim. Hanya diambil 4 desa yang terbaik oleh tim penilai. Salah satunya, Desa Mendak.

Ia pun berharap desa ini bisa dicontoh oleh desa – desa lain. Karena, meski di ujung gunung bisa menjadi desa yang terbaik. “Yang dikunjungi oleh tim ini hanya 4 desa. Jadi Desa Mendak ini sudah menjadi yang terbaik di Provinsi Jatim,“ ucapnya.

Sementara Kepala Desa Mendak, Nur Cholifah berharap dalam lomba desa ini bisa menjadi juara I tingkat Provinsi Jatim. Karena, menurut dia, semua yang ada merupakan unggulan desa. Seperti, wisata watu rumpuk yang merupakan unit dari BUMDesa. ” Kami semua warga Desa Mendak berharap dalam lomba desa ini murni bisa menjadi juara I tingkat Provinsi Jatim. Karena, di penilaian administrasi kami sudah memperoleh juara I, di penilaian pemaparan pun juara I dan di penilaian kunjung lapang ini harapan kami juga sama yakni juara I,“ pungkasnya. (Adv/jum)

DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna, Bahas Raperda LKPJ APBD 2017 Ponorogo, Jatim Pos. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna membahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2017 yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Ponorogo, Soedjarno tentang realisasi penggunaan anggaran tahun 2017 di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Senin (23/07/ 2018).

Pandangan Umum Fraksi

DPRD Kabupaten Ponorogo secara tertulis diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Ali Mufti kepada Wabup Ponorogo, Soedjarno.

Dalam pembacaan laporan LPJ tersebut, juga dimuat perubahan saldo anggaran lebih, neraca daerah, operasional perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Oleh karena itu, meski belum melakukan pembahasan, tampaknya komisi yang membidangi

pemerintahan bakal memelototi laporan tersebut dan sudah memiliki sejumlah pertanyaan yang bakal dilayangkan kepada eksuktif. Tentunya, hal itu berkaitan dengan masalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ” Dibahas dulu, sebelum nanti disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi - Fraksi pada rapat paripurna selanjutnya,’’ terang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Slamet Hariyanto.

Lebih lanjut,Slamet mengungkapkan sudah membuat disposisi kepada sekretariat dewan untuk mengagendakan paripurna pembahasan LPJ sekaligus membentuk Pansus.

Menurut dia, pembahasan tersebut harus dilakukan secepatnya. Sebab, ada ketentuan batas pembahasan LPJ hanya sebulan.

Untuk itu, lanjut dia, dalam waktu sebulan dimulai tanggal penyerahan pada 28 Juni 2018–, dewan harus mengeluarkan

pandangannya atau rekomendasi terkait dengan perbaikan penggunaan keuangan daerah.

“ Setelah kami bedah baru nanti dapat disimpulkan. Tapi, ini masih tahap awal,” kata Slamet Hariyanto. (Adv/nur)

Jatim V

Hal - 7

Pemkab Jombang Ajak Masyarakat Perangi Rokok Ilegal

Jombang, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika mengajak masyarakat aktif dan menjadi bagian penting dalam pemberantasan peredaran rokok illegal. Hal ini karena Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberantas peredaran rokok illegal diyakini bisa membersihkan kota santri dari peredaran rokok illegal.

Kepala Dinas Kominfo Budi Winarno, ST Msi, mengungkapkan guna memerangi peredaran rokok illegal, pihaknya menggalakkan sosia-

lisasi kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa. Sosialiasi tersebut, jelasnya, terkait bentuk dan ciri rokok illegal serta sanksi hukum bagi produsen maupun pengedar rokok ilegal.

“Harapan kita ada partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menghambat peredaran rokok illegal,” ujarnya.

Dikatakan, rokok illegal memiliki ciri yang bisa langsung dikenali masyarakat. Salah satunya, rokok yang dijual atau diedarkan tanpa dilengkapi dengan pita cukai.

“Ada beberapa ciri, diantaranya kemasan tidak sesuai

dan tidak dilekati dengan pita cukai. Partisipasi masyarakat sangat penting, dengan cara tidak membeli produk yang seperti itu,” papar Budi Winarno.

Selain ciri rokok illegal yang disampaikan dalam sosialiasi ini, Pemkab Jombang juga menyampaikan sanksi bagi produsen dan pengedar rokok illegal.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, ancaman hukuman penjara bagi produsen rokok illegal minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, serta sanksi denda paling sedikit Rp 20 juta.

Ditambahkan Budi Winarno, pemberantasan rokok illegal menjadi bagian dari peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCHT) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penghasil tembakau.

Ketentuan tersebut se-

bagaimana tertera dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 yang telah direvisi melalui PMK no. 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas penyalahgunaan DBHCHT. Dalam melaksanakan sosialisasi, Pemkab Jombang bekerjasama langsung dengan Kantor Bea Cukai Kediri.

Hal itu sebagaimana dilakukan pada Selasa (17/7/18) di Balai Balaidesa Kedungdowo Kecamatan Kabuh.

Sosialisasi yang dihadiri masyarakat setempat dari berbagai unsur ini menghadirkan 2 orang narasumber, yakni dari Pemkab Jombang Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs Purwanto MKP dan dari Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri diantaranya Adiek Marga Rahardja Dan Andyk Budi Widodo.

(Her/Hms/Kominfo/ADV)

KPU Jombang Tetapkan Munjidah-Sumrambah  Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Jombang, Jatim Pos. Merujuk pasal 54 ayat (1) peraturan KPU Nombor 9 tahun 2018 yang mengatur bahwa, KPU Kabupaten/ Kota menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka, sehingga pada Kamis (26/7) pukul 09.00 WIB KPU Jombang Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

Drs. Djafar, M.Si Komisioner KPU Divisi Teknis menyampaikan, sesuai ketentuan, setelah dilaksanakan registrasi terkait dengan perselisihan perolehan suara yang ada di MK. Di Kabupaten Jombang tidak ada perselisihan. Maka, KPU Kabupaten Jombang melaksanakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang

2018 terpilih.

Ketua KPU Jombang Muhaimin Shofi,SE tidak lupa menyampaikan, ucapan banyak-banyak terimakasih, mulai dari pasangan calon, Partai pengusung, Instansi terkait, TNI/Polri, Kejaksaan Jombang, masyarakat Jombang, penyelengara pemilu mulai dari tingkat PPK sampai KPPS, Bawaslu Jombang.

“Pada proses penyelengaraan Pilkada 2018 di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif sampai pada acara penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang tahun 2018,” Ujar Muhaimin Shofi Rapat pleno tersebut dihadiri, Forpimda Jombang, Dinas dan SKPD Jombang, Toga dan Tomas Jombang, Partai Politik di Jombang, seluruh ketua dan anggota PPK sekabupaten Jombang,

saksi/ LO dan pasangan calon. Paslon tiga yang diwakili Iwan Setiawan atas nama Bapak Safiin tidak bisa menghadiri acara ini dan menyampaiakan terima kasih pada penyelengara pemilu serta mengucapkan selamat kepada paslon Hj Munjidah Wahab dan Sumrambah. Ujar Iwan.

Sementara paslon terpilih Hj Munjidah Wahab dan Sumrambah menyampaikan terima kasih kepada KPU Jombang yang telah bekerja keras sebagai penyelenggara

Pilkada 2018. KPU sudah benar-benar netral seluruh rangkaian pilkada sudah dilewati dengan aman dan kondusif. Kami mengimbau mari rapatkan barisan, demi membangun Jombang yang terbaik dengan niat baik untuk membangun agar lebih maju dan sejahtera,” Ujar Mundjidah Wahab.

Acara yang Rapat Pleno Terbuka juga diiringan musik jalanan binaan KPU Jombang, menjadi hiburan tersendiri bagi tamu undangan yang hadir. (her)

Jombang Menerima Penghargaan KLA dan SRA 2018 Jombang, Jatim Pos. Tahun 2012 Kabupaten Jombang telah berhasil menerima penghargaan KLA Pratama.

Tahun 2013, 2015 dan tahun 2017 berturut-turut bertahan sebagai Kabupaten Layak

Anak kategori Madya.

Pada Senin (23/7/2018), Penghargaan KLA tersebut kembali diraih Kota Santri. Kali kelima ini Jombang menerima Penghargaan KLA dengan kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Tidak hanya itu, Kabupaten Jombang pada tahun 2018 ini juga menerima penghargaan Sekolah Ramah Anak (SRA). Prestasi ini diraih oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jombang, yang terletak di dusun Semanding RT.03 / RW. 05 Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah yang secara sadar telah berupaya menjamin dan memenuhi hak hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Adapun komponen penilaiannya adalah bagaimana Pelaksanaan Kurikulumnya. Pendidik dan Tenaga Kependidikannya.

Sarana Prasarananya. Pembiayaan serta Keterlibatan Orangtua dan siswa.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam surat bernomor : B.868/KPP.PADep.IV/PA.04/07/2018, telah menetapkan bahwa MTsN 6 Jombang terpilih sebagai Madrasah Penerima Penghargaan SRA( Sekolah Ramah Anak) Tingkat Nasional tahun 2018.

Penyerahan Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ditempatkan di Gedung Dyandra Convention Center, Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Penghargaan diterima langsung oleh Hj. Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang yang juga sekaligus pelaksana tugas Bupati Jombang.

“Semoga apresiasi dan penghargaan ini memotivasi sekolah-sekolah yang lainnya untuk turut maju bersama, ”Hj. Mundjidah Wahab Wakil Bupati yang juga Plt. Bupati Jombang, yang hadir bersama Kepala Kantor Kemenag Jombang, Pjs Sekda Eksan Gunajati dan beberapa OPD terkait.

Sementara itu, Nurkamalia, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PP dan PA) Kabupaten Jombang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang akan terus berupaya meningkatkan perhatian akan pemenuhan hak hak anak non diskriminasi, kepentingan hak anak, mendengar pandangan anak dan hak untuk kelangsungan hidup.

(Her/HMS/Kominfo)

Bupati H. Jhonathan Lepas 363 CJH Sampang

Pj Bupati Sampang H. Jhonatan Judianto memberangkatkan CJH Kabupaten Sampang.

Sampang, Jatim Pos. Pemerintah Kabupaten Sampang Fasilitasi Keberangkatan 363 Calon Jamaah Haji (CJH) yang

berangkat Ke Baitullah tanah suci Mekah, sabtu siang (21/07).

Melalui prosesi rangkaian seremonial, pelepasan keberangkatan CJH berlangsung dengan iringan isak tangis ribuan keluarga para CJH yang hadir mengantar kedepan Pandapa Sampang.

Pj Bupati Sampang H. Jhonatan Judianto dalam sambutannya, berharap seluruh CJH diberi kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam menjalani segala ritual Haji di tanah suci Mekkah, sehingga memperoleh predikat haji Mabrur dari Allah Swt. Terlebih berangkat dan pulang ke tanah kelahiran dengan selamat.

Sementara para keluarga dan saudara se-iman islam di Kab. Sampang dan di tanah air indonesia yang ditinggal Haji tahun ini, bisa juga kuat, sabar, dan terpanggil oleh Allah Swt untuk bisa menunaikan rukun islam ke-5 tersebut, yaitu Ibadah Haji (ziarah) ke Baitullah Mekkah.

Jhonatan menambahkan, hakikat berhaji adalah bentuk ibadah dalam rukun islam ke-5, dengan implemantasi ibadah Ruh, Badan dan Harta yg halal menjadikan manusia yang bersih dan sempurna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim.

“Dan selebihnya, saya atas nama Forkopimda

Sampang menitip do’a, agar Kabupaten Sampang bisa lebih baik diberbagai hal” Aamiin tutup Jhonatan, seraya dilanjutkan melepas rombongan CJH dengan pengawalan Polantas Polres Sampang.

Dari pantauan Jatim Pos, penjelasan kepala Kementrian agama Sampang, Drs. H. Juhedi, dari 363 CJH yang diberangkatkan pada waktu yang sama ke tanah suci mekkah melalui Klompok Terbang (Kloter) 16, 21 diantaranya mutasi gabung dengan Kabupaten Pamekasan, yang diberangkatkan dari wilayah pantura Sampang karena lebih dekat dengan rumah tinggal CJH, yaitu kecamatan Ketapang Sampang melalui armada 1Bus yang dilepas oleh Camat.

Sementara 342 CJH lainnya diberangkatkan di depan Pendopo Bupati Sampang, dengan armada 7 Bus, tepat pukul 13.00 wib siang.

Sedangkan keterangan kasi haji dan umroh Kemenag Sampang, H. Syamsuri menuturkan, bahwa seluruh 363 CJH tidak langsung diberangkatkan ketanah suci mekkah, namun transit di Sukolilo Surabaya, tempat seluruh CJH se-Jawa timur berkumpul, guna diperiksa barang bawaan CJH untuk memastikan tidak melanggar ketentuan Yang berlaku. (dir/man/adv)

Jatim VI

Hal - 8



Edisi No.294 Tahun XVII ~Minggu V Juli 2018

Bimbingan Teknis Pengembangan

Wisata Sejarah dan Relegi Jawa Timur Tahun 2018 tarik wisata dalam pengembangan produk pariwisata khususnya wisata sejarah dan religi di Jawa Timur.

Kegiatan ini diikuti sekitar 80 (delapan puluh) orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten dan Kota : Jombang, Mojokerto, Kediri, Tuban, Lamongan, Gresik, Nganjuk, Surabaya dan Sidoarjo serta pengelola wisata sejarah dan religi.

Materi yang disajikan diantaranya : Peningkatan Kualitas Wisata Sejarah Menjadi Destinasi yang Diminati Wisatawan, oleh : Adrian Perka-

sa, SHUm, MA. Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Pengembangan Pariwisata oleh : Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan.

Materi lainnya : Peningkatan Kualitas Wisata Religi Menjadi Destinasi yang Diminati Wisatawan oleh : Taufiq Harris, SH, MPd. Dan materi Merancang dan Mengemas Wisata Sejarah dan Religi oleh : Jhonny Koraag, serta Peran Tempat Ibadah Sebagai Wisata Religi oleh : Ivan Rovian dari Ketua Assosiasi Wisata Masjid Indonesia. (yd)

Kadisbudpar Jatim DR H Jarianto (kiri) dan Kabid Destinasi Pariwisata, Widarto SS, MM pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata Sejarah dan Relegi Jawa Timur Tahun 2018.

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melalui Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata Sejarah dan Relegi Jawa Timur Tahun 2018. Kegiatan berlangsung

tanggal 25 hingga 27 Juli 2018 di Hotel Suryo Jombang.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupa-

ten Jombang, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT dilingkungan Disbudpar Provinsi Jatim.

Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kabid Destinasi Pariwisata, Widarto SS, MM mengemukakan, maksud

dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya manusia pelaku pariwisata / instansi terkait dalam pengembangan wisata sejarah dan religi di Jawa Timur. Juga untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengelolaan daya

Potensi Besar Mengolah Wisata Sejarah dan Relegi di Jatim KEANEKARAGAMAN budaya dan sejarah Indonesia, menjadi potensi besar untuk diolah menjadi wisata sejarah. Hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Berbagai bangunan bersejarah peninggalan Belanda, warisan alam dan juga museum, menjadi objek wisata sejarah yang dapat dikunjungi.

Menteri Pariwisata Arief Yahya selalu menyebut, budaya dan sejarah menjadi daya tarik yang tak bisa dipisahkan.

Sejarah dan budaya menjadi salah satu alasan wisatawan mau liburan ke suatu daerah.

“Karena itu, sejarah dan budaya harus dilestarikan mengingat memiliki nilai ekonomis. Laku dijual untuk turis mancanegara,” ujarnya. Untuk itu, Menteri Arief Yahya mendorong agar para penggiat kebudayaan dan sejarawan mampu menghasilkan daya kreasi yang bernilai komersil tinggi. Dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan berkualitas. “Yang terpenting, searah dan budaya harus terus dilestarikan. Semakin dilestarikan, akan makin mensejahterakan,” tambahnya.

Hal itu dirasakan Provinsi Jawa Timur yang memiliki segudang potensi wisata sejarah. Mulai dari House Of Sampoerna, Desa Kemiren, Jembatan Merah, Monumen Kapal Selam Surabaya, hingga Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman. Semua memiliki keberagaman dan nilai sejarah tersendiri.

Menurut Deputi Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata, I Gde Pitana, untuk pengembangan wisata sejarah dan religi, Jatim memiliki potensi kekayaan sejarah

Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata Sejarah dan Relegi Jawa Timur Tahun 2018 dengan tarian khas daerah. yang berlimpah. Berbagai penjuru wilayah di Jawa Timur bila dikemas dengan baik, bagus untuk dijadikan atraksi pariwisata.

“Sehingga diharapkan mampu menarik minat kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara,” ujar Pitana, didampingi Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Area 1, Wawan Gunawan, di Banyuwangi, beberapa waktu lalu.

Pitana menambahkan, hal terpenting dalam pengembangan wisata sejarah di antaranya, komitmen pemerintah daerah, masyarakat, budayawan, komunitas atau pelaku industri wisata sejarah, akademisi dan media. Hal tersebut diperlukan untuk mendata, mengidentifikasi, mengembangkan dan mematenkan sejarah. Tentunya dengan menyertakan nilai dan filosofi dari daerah setempat.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Area 1 Wawan Gunawan menambahkan, kader wisata sejarah harus diarahkan.

Tujuannya agar mampu berfungsi memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. Khususnya wisata sejarah.

“Penetapan destinasi wisata sejarah, khususnya di wilayah Jawa Timur, harus melalui komitmen pemerintah daerah dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu dalam bentuk kegiatan edukasi, atraksi, apresiasi dan rekreasi khususnya wisata Sejarah di Jawa Timur,” ujar Wawan.

Pengembangan industri pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur, terutama wisata religi mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mendukung penuh.

“Banyak peninggalan wisata berbasis religi di Jawa Timur

mulai dari masjid, makam dan juga pondok pesantren,” Ketua Tim PWNU Award 2018, M Qoderi, “Bahkan sejak zaman wali songo, sehingga hal ini perlu dikembangkan lebih baik lagi,” urainya. Ia mengemukakan, wisata religi ini nantinya akan mengenalkan keberadaan Ahlusunnah Waljamaah supaya lebih dipahami oleh masyarakat luas.

Ia mengatakan, saat ini keberadaan Islam nusantara yang ada sekeliling jamiyah Nahdlatul Ulama khususnya religi sangat banyak, seperti peninggalan artefak yang menyebar mulai dari masjid, makam dan juga peninggalan wali songo.

“Eksplorasi wisata religi perlu dikembangkan lagi, salah satunya seperti makam para Aulia yaitu Gus Dur yang saat ini banyak dikunjungi oleh peziarah,” ucapnya. (bur)

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata Sejarah dan Relegi Jawa Timur Tahun 2018 menyampaikan pertanyaan pada pemateri.

Wisata Relegi Mulai Berkembang di Jawa Timur

KADISBUDPAR Jatim DR H Jarianto Msi mengemukakan, trend wisata religi mulai berkembang seiring dengan meningkatnya populasi muslim, wisata religi merupakan sebuah konsep pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan pelayanan dan pengelolaannya.

“Jawa Timur memiliki banyak destinasi wisata religi salah satunya yang sangat terkenal adalah wali songo, dimana keberadaan lima diantara sembilan wali tersebut makamnya terdapat di Jawa Timur. hal ini sudah tentu merupakan suatu anugrah bagi Jawa Timur, karena wisatawan dapat mengunjungi 5 (lima) wali sekaligus,” ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata Sejarah dan Relegi Jawa Timur Tahun 2018 di Jombang.

Disamping wisata religi, menurut Jarianto, kita juga memiliki banyak wisata sejarah antara lain situs-situs peninggalan sejarah peninggalan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jawa Timur, kerajaan kahuripan, singosari dan puncaknya pada jaman kerajaan majapahit. berbagai bangunan sejarah peninggalan belanda, museum, masjid dan lain-lain menjadi daya tarik wisata sejarah yang dapat dikunjungi.

“Destinasi wisata sejarah dan religi memiliki berbagai ragam wisata yang berbasis pada sumber warisan sejarah, hal ini apabila dikelola dengan sentuhan enterprenur maka potensi yang ada di masyarakat ini akan mampu menarik

minat kunjungan wisatawan dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Jawa Timur dengan 784 DTW potensial yang terdiri dari Alam 265, Budaya 320 dan Buatan 199 memiliki potensi yang sangat besar dan siap untuk dikunjungi oleh wisatawan.

Adapun kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dapat diinformasikan sbb : Jumlah kunjungan wisman tahun 2017 sebanyak 625.729 orang meningkat sebesar 1.5% dibanding tahun 2016 sebesar 618.

645 orang, sedangkan jumlah pergerakan wisnus pada tahun 2017 sebanyak 58.65 juta naik 7% dibanding tahun 2016 sebanyak 54.65 juta orang.

Adapun kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim pada tahun 2016 sebesar 106,27 trilyun atau sebesar 5.6% dari PDRB Jatim sebesar 1857,60 trilyun, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 117,43 trilyun sehingga memberikan kontribusi sebesar 5.8% dari total pdrb jatim 2.019,2 trilyun “Harapan kami, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata Sejarah dan Religi dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan serta terciptanya sinergitas antara pengelola daya tarik wisata sejarah dan religi dengan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota sekaligus dapat meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara,” katanya. (bur)

Jatim VII

Hal - 9



Manfaatkan Dana Desa Tahap I Tahun 2018

Warga Desa Ngrendeng Rabat Jalan dan TPT Secara Padat Karya

Ngawi, Jatim PosWarga Dusun Ngrendeng, Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, mulai membangun akses jalan desa menggunakan Dana Desa tahap pertama. Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 113.775.000,- telah masuk ke rekening kas Pemerintah Desa Ngrendeng Salah satunya untuk realisasi pembangunan jalan rabat beton dan Talut Penahan Tanah (TPT) di Dusun Ngrendeng RT 01 RW 01 Desa Ngrendeng.

Peningkatan jalan sepanjang 200 meter dengan lebar 3,25 meter dan tinggi 0,10 meter dan Talut Penahan Tanah (TPT) Sepanjang 84 Meter, dilakukan secara padat karya. yang dianggarkan dari dana desa tahun 2018 ini, dengan upah untuk Tukang 90 ribu dan Pekerja 80 ribu, Sesuai Petunjuk dan Aturan yang berlaku.

Ada pekerjaan yang harus

dikerjakan tenaga khusus seperti operator molen dan tukang batu.

“Pengerjaannya ini secara padat

karya. Jadi warga Dusun Ngrendeng yang mengerjakan sendiri jalan ini, ada swadaya tenaga dan member-

dayakan Keluarga kurang mampu sesui petunjuk teknis Padat Karya Tunai sebagai pekerja,” ujar Kepala Desa Joko Sutanto saat di konfirmasi wartawan Jatim Pos di Kantor Desa Ngrendeng.

Di tempat Lokasi Pengerjaan Ketua TPK Ainur Rofik me ngatakan, “dalam proses realisasi pembangunan tidak ada kendala di bidang material maupun pekerja, akhirnya pembangunan dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” imbuhnya di Lokasi pengerjaan.

Sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan ini, beberapa hari yang lalu Pemerintah Desa Ngrendeng mengundang Pokmas, TPK

dan para pendamping desa di kantor balai desa. Mereka diundang dalam rangka koordinasi dalam hal pembelian bahan material adalah tugas TPK dan penjelasan teknis terkait spesifikasi pembangunan infrastruktur oleh pendamping desa bidang teknik.

Diharapkan jalan ini dapat memudahkan mobilitas warga, mengingat mayoritas warga yang melewati jalan ini tidak hanya warga Dusun Ngrendeng, tapi ada warga dusun lain yang melewati menuju ladangnya. Salah satu warga yang rumahnya dekat dengan lokasi pembangunan jalan rabat ini mengatakan, “Jalan ini untuk kelancaran mengangkut padi dan kelancaran masyarakat untuk ke rumah maupun ke sawah,” tambahnya. (ren)

Jatim VIII

Hal - 10

 Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono

Ambil Sumpah dan Mengangkat 58 PNS Ngawi, Jatim Pos. Bertempat di Pendopo Wedya Graha, Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono mengambil sumpah atau janji dan mengangkat CPNS menjadi PNS sebanyak 58 orang, diantaranya 44 tenaga kesehatan, 10 orang Penyuluh Pertanian, dan 4 Guru, Kamis (19/ 7) dengan saksi sumpah Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar dan Sekretaris Daerah Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto.

Juga hadir dalam acara ini Kepala Badan pejabat dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutannya Bupati Ngawi, menegaskan setiap PNS wajib mengangkat sumpah atau janji PNS, “Sumpah ini merupakan pernyataan kesanggupan

untuk melakukan kewajiban dan tidak melanggar larangan peraturan perundang – undangan,” tandas Bupati.

Menurut Bupati, pengambilan sumpah atau janji ini bertujuan agar aparatur negara ini setia dan taat pada Pancasila dan Undang –

Undang 1945, “Selain itu, juga untuk negara dan Pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya,” tuturnya.

Kepala BKPP Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo

mengatakan kalau menjadi PNS adalah suatu kehormatan, apalagi ditengah pelaksanaan moratorium penerimaan PNS, sebab Pemerintah telah berikan kesempatan bagi Bidan PTT Kementerian Kesehatan, dan Tenaga Harian Lepas Bantuan Penyuluhan Pertania dan Guru menjadi PNS. “Merupakan suatu kehormatan dan penghargaan bagi para PNS yang dilantik karena dulunya mereka merupakan K1, pegawai kontrak dari kementrian kesehatan maupun Kementerian Pertanian yg dimana tahun lalu mereka di angkat menjadi CPNS dan tahun ini diangjat menjadi PNS,” kata Yulianto. (ren)

Desa Jogorogo Membangun Rabat Beton Jalan Ngawi, Jatim Pos. Salah satu pemerintah desa yang ada di Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi nampaknya kini telah merealisasikan Proyek pembangunan Jalan Rabat Beton yang diserap dari Dana Desa (DD) 2018 yang dikucurkan dari APBN. Kepala Desa Jogorogo kepada wartawan Jatim Pos saat ditemui di kantornya menyampaikan, untuk kegiatan fisik yang direalisasikan dari anggaran DD tahun 2018 APBN. “ini kami realisasikan ke

pembanggunan Rabat Beton sepanjang 200 meter dengan Lebar jalan rabat beton 2 meter dan ketebalan 10 cm, ini di dusun jogorogo RT 4 RW 1 tahap 1, dengan tujuan untuk mempelancar akses masyarakat sekitar,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam melaksanakan kegiatannya selalu oleh Tim pelaksana kegiatan Desa(TPKD), LPMD, BPD, RW dan masyarakat dengan Padat Karya bahu membahu, selain rabat beton jalan, sudah direalisasikan diantaranya pembangunan jalan Desa, pembangunan,

pembangunan posyandu dan pembangunan bak sampah di beberapa titik.

Beberapa warga Desa jogorogo yang dikonfirmasi, Samsudin dan karim menuturkan, “adanya kegiatan pembangunan yang ada di desa kami ini cukup baik hasilnya, dengan program pemerintah Dana Desa yang dialokasikan untuk membangun berbagai bentuk kegiatan fisik seperti yang kami lihat pembangunan rabat beton di jalur dusun jogorogo itu wajib dicontoh bagi para desa yang lain.

Kenapa demikian, bisa dilihat cor-coran betonnya sangat mantap seperti hasil rabat beton dan yang lainnya.

Selain itu kepala desa kami ini memang patut ditiru dan lagi pula beliau sosok yang bijaksana dan bermasyarakat,” tandas mereka. (ren)

Desa Ngrayu Lakukan Pavingisasi dan TPT

Ngawi, Jatim Pos. Dana Desa tahap I dan 2 tahun 2018 sudah cair.

Untuk memanfaatkannya, setiap pemerintahan desa mempunyai program yang berbeda-beda antar desa.

Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi mislanya, memanfaatkan dana desa tahap I dan 2 ini

untuk pembangunan sarana infrastruktur. Desa Ngrayudan menggunakan dana tersebut untuk pavingisasi guna memperlancar aktivitas masyarakat dan Talut penahan Tanah (TPT) untu memperkuat Jalan Desa.

“Dana Desa Tahap I ini diperuntukan pavingisasi mengingat beberapa jalan dusun desa setempat belum dipaving. Selain itu sengaja semua difokuskan untuk kegiatan tersebut untuk mempermudah akses masyarakat Desa Ngrayudan dan Memperlancar Perekonomian,”

ujar Kepala Desa Ngraudan Suwarno.

Sementara Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Supriyanto mengungkapkan,’’ bahwa pelaksanaan proyek paving ini melibatkan masyarakat kurang mampu dengan system Padat karya Tunai, dengan Upah Mandor 85 ribu, Tukang 80 Ribu, dan Tukang 70 Ribu. “Sesuai dengan Aturan yang Berlaku,’’ katanya.

Ia merincikan, pavingisasi yang dilakukan di dusun bungkus RT 2, 4 RW 4 dengan panjang 350 Meter

dan Lebar 2,5 meter dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 186.303.400 dan untuk TPT berlokasi di dusun Nglorok RT 1 RW 3 dengan Panjang 194 meter tinggi variable Dana desa sebesar Rp. 142.637.400,- dari APBN.,” terangnya.

Di tempat lain, masyrakat Desa Ngrayudan Toni Menyampaikan,’’sangat Puas dengan kinerja Desa dari tahun ke tahun pembngunan jalan semakin baik dan maju, untuk menunjang perekonomian masyrakat desa ngrayudan. (ren)

Desa Gendol Bangun Talut Penahan Tanah Ngawi, Jatim Pos. Tahun 2018 ada beberapa jalan yang diperkuat dengan TPT. Di antaranya, selatan sepanjang 18 meter dan Utara sepanjang 6 meter berlokasi di Dusun Gendol RT 05/RW 01 dengan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 58.715.000,- tujuanya untuk memperkuat Rabat jalan yang sudah di bangun tahun 2017 tahun kemarin.

Kepala Desa Gendol Moch syahid mengatakan, sejumlah jalan itu dilengkapi dengan TPT karena kontur tanah jalan itu labil. Sedangkan, sejumlah jalan itu sering dilintasi kendaraan besar. Setelah

dilengkapi TPT, jalan semakin lebar dan semakin aman dilintasi. “Begitu dilewati truk, tekstur jalan longsor. Sekarang enak dan truk bisa masuk,” ujarnya.

Ketua Tim Pelaksana (TPK) Sunarwan mengatakan, “Jjalan di Dusun Gendol RT yang kini dilengkapi TPT, merupakan jalan penghubung antar desa yang setiap hari dilalui kendaran roda 4 dan truk pengangkut. Sebelumnya, Namun, setelah jalan ini dibangun jarak ke jalan Kecamatan makin lancar, karena jalanya sudah bagus dan baik meter. “Dulu sebelum dibangun jalan berlubang

sekarang sudah bagus dan baik,” katanya di lokasi Pengerjaan Proyek Tersebut.

Selain memperkuat badan jalan, adanya pembangunan TPT ini juga untuk memperlancar Pengairan lahan pertanian yang sebelumnya terhambar tanaman liar, kini lebih lancar. Begitu rampung dibangun, malah warga minta sekalian dibangun irigasi,” tambah Kepala Desa Gendol.

“Rencana kedepan setealah pembangunan TPT selesai kita akan membangun jalan rabat beton yang berlokasi di Dusun Klito, gunan memperlancar akses

jalan untuk meningkatkan perekonomian masyrakat desa yang mayoritas sebagi petani agar lebih mudah dalam mengakut hasil pertanian dan memperlancar anak pergi kesekolah. (ren)

Pemerintah Desa Burbuh Tampung Aspirasi Warga

Ngawi, Jatim Pos. Penggunaan DD dan ADD yang digelontorkan pemerintah pusat pada tahun 2018, digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di dusun desa Brubuh, kecamatan Jogorogo, kabupaten Ngawi.

Tri Joko selaku kepala desa mengatakan,DD dan ADD digunakan untuk membangun infrastruktur, diantaranya pembangunan talut di dusun-dusun yang sudah teralisasikan saat ini.semua ini usulan dari masyrakat desa, setelah pondasinya jalan ada baru nanti jalan akan di perbaiki.

“Pembangunan yang sudah kita lakukan saat ini adalah TPT Desa Brubuh RT 01 dan RW 01 dan TPT Desa Brubuh RT 06 RW 02 Desa Brubuh, Kami mengupayakan sebaik mungkin dalam hal pembngunan untuk jangka panjang desa bias lebih baik dan maju,’’ ujar Ketua TPK Pembangunan Sunardi.

“Mumpung lagi ada DD dan ADD, aspirasi masyarakat kita tampung. DD dan ADD pure untuk membangun infrastruktur jalan perkampungan,” ujarnya.

Tri Joko selaku kepala desa menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut, dilakukan oleh warga setempat secara Padat Karya dengan tujuan untuk memberdayakan dan memperkuat rasa persatuan dimasyarakat. Usulan ini sudah di tampung dalam musyawarah dusun (Musdes) dulu, baru ke Musrenbang desa dan selanjutnya,”tambahnya.

Salah satu warga kampung Brubuh, Samiyun mengaku bersyukur pembangunan saat ini sudah sampai kepelosok perkampungan. Ia berharap, program tersebut dapat terus dilakukan mengingat masih banyak sektor lainya yang belum dilaksanakan. (ren)

Desa Umbulrejo Sukses Bangun TPT dan Infrastruktur Ngawi, Jatim Pos. Pemerintahan Desa Umbulrejo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Ngawi sebut saja Parin selaku Kepala Desa Umbulrejo merupakan sosok kepala desa yang selalu termotifasi menjadikan desanya yang di pimpin menjadi desa terbaik dan menjadi Desa Wisata, yang rencanaya akan di buat wisata Para Layang, Karena Desa Tersebut Terletak Di lereng Gunung Lawu.

Untuk Mencapai Tujuanya itu Pemerintah Desa Umbulrejo memanfaatkan Dana Dari Pemerintah untuk kegiatan Pembangunan TPT, Rabat Jalan dan Saluran Drainase Karena wilayahnya Yang sangat rawan terjadi longsor. ‘’Untuk pencapaian terbaik kita perlu berfikir positif dan menjadikan semua dusun di desa Umbulrejo harus maju, persaingan antar desa untuk membangun dan memperbaiki desa masing masing menjadi motifasi tersendiri bagi kepala desa,’’ terang Parin selaku kades Umbulrejo.

Sumber dana tersebut dituangkan dari dana desa (DD) fisik tahun 2018 ini dipergunakan untuk pembangunan talut penahan tanah (TPT) Dusun wajong RT 01 RW 01, TPT Dusun Wajong RT 04 RW 01, TPT dan Drainase RT 01 RW 02, TPT Dusun Ngadirejo RT 01 RW 03, Drainase Dusun Ngadirejo RT 01 RW 03, Drainase Jalan sawah Dusun Wajong RT 03 RW 01, Drainase Jalan Wajong RT 01 RW 02, Irigasi Desa atau Normalisasi saluran Dusun Wajong, dan Rabat Jalan Gang Dusun Sadakan RT 01/ RW 02,padat karya tenaga masyarakat memberikan kekuatan rasa optimis untuk kegiatan fisik DD bisa berjalan mulus seperti yang diharapkan”ungkap Parin Kepala Desa Umbulrejo kepada wartawan Jatim Pos”.

“Kemarin ada isu atau berita tidak benar terkait pengerjaan pembangunan di Desa umbulrejo, itu tidak benar mas, itu hanya oknum yang sengaja ingin mengganggu ketenangan dan keharmonisan desa, padahal desa kita tidak pernah ada kendala apapun dalam bidang pembangunan,” tambahnya kepala desa umbulrejo di lokasi pembangunan TPT yang menjadi bahan pembicaraan.

Salah satu warga desa memberikan tanggapan tentang dibuatnya talut penahan jalan,sebut saja Nur, mengaku, “Sangat bangga kepada kepala desa yang sudah menganggarkan tiap-tiap dusun untuk di talut jalanya supaya tidak terjadi penggerusan tanah karena Talut Penahan Tanah (TPT) ini jalan menuju pemukiman masyarakat,” katanya kepada wartawan Jatim Pos. (ren)

Jatim IX

Hal - 11

 Paripurna DPRD Tuban

Pembangunan RSUD dr R. Koesna Dianggarkan Rp 33 M

Ketua DPRD Tuban (tengah) menyerahkan berkas penandatangan kesepakan perubahan anggaran ke Wabup Tuban, Noor Nahar Husein.

Tuban, Jatim Pos. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban kembali menggelar rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama tentang perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2018 di ruang rapat, Rabu (25/07/2018).

Dalam rapat ini juga menyetujui dana cadangan dan menyepakati usulan dana tambahan untuk pembangunan gedung rawat intensif RSUD dr R. Koesma Tuban Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein dalam kesempatannya menyampaikan di tahun ini rumah sakit milik Pemkab semula mendapat anggaran sebesar Rp22 miliar

dari APBD. Namun anggaran ini dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga untuk tahun 2019 menjadi Rp33 miliar.

“Angka Rp22 miliar ini belum kita gunakan karena ada usulan dana tambahan sebesar Rp11 miliar sehingga tahun depan menjadi Rp. 33 miliar ini,” jelas Noor Nahar Husein di dampingi Sekda Budi Wiyana yang ikut hadir dalam paripurna.

Karena anggaran untuk tahun ini belum bisa dicairkan dengan memperhatikan usulan tambahan, maka angka Rp. 22 miliar ini dimasukan dalam rekening atas nama kepala Badan Pengelolan Kas Asli Daerah (BPKAD).

Sementara itu Ketua DPRD Tuban usia paripurna menjelaskan, rapat ini merupakan hasil pembahasan perubahan anggaran yang telah dilaksanakan dua minggu yang lalu. Selanjutnya pada rapat ini dilakukan penanda-

tanganan kesepakatan bersama tentang perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, ada beberapa item yang diubah mengingat kemampuan anggaran kabupaten Tuban yang tidak terlalu banyak. Sebelumnya panitia khusus yang membidangi badan anggaran telah membahas dengan badan eksekutif.

“Ada Rp2 triliun lebih yang dibahas Pansus badan anggaran bersama eksekutif dan hari ini kita sepakati,” jelas Miyadi. Selanjutnya, implementasinya akan diketahui setelah perubahan anggaran ini diparipurnakan kembali pada 30 Juli mendatang tentang nota penjelasan perubahan P APBD 2018.

“Setelah paripurna berikutnya baru akan terlihat angka-angka itu untuk apa saja,” ucap Miyadi. (min)

Polres Pamekasan Tangkap Tiga Orang Pelaku Curanmor Pamekasan, Jatim Pos. Kepolisian Resort Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berhasil mengamankan tiga orang pelaku curanmor spesialis sepeda motor yang sering beraksi di wilayah Kabupaten Pamekasan, Kamis (26/07).

Kapolres Pamekasan, AKBP Teguh Wibowo, SIK mengatakan jika ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan atensi pimpinannya.

“Sesuai dengan perintah pimpinan, kegiatan pengungkapan terhadap kejahatan jalanan harus selalu dilaksanakan pengungkapannya,” katanya.

Adapun ketiga tersangka

tersebut masing-masing RR (24) warga Kecamatan Larangan, ER (18) dan ERW (17) asal Kecamatan Pademawu.

Ketiganya ditangkap anggota Polres Pamekasan dengan kasus dan lokasi yang berbeda.

RR melakukan pencurian sepeda motor dengan Nopol M 5874 BH dengan menggunakan anak kunci di pariran warnet yang berada di jalan Jokotole bersama temannya berinisial F yang hingga sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO. ER melakukan pencurian sepeda motor dengan Nopol P 2163 KW di rumah salah satu warga di jalan Gozali,

Dua diantara tiga orang pelaku curanmor spesialis sepeda motor diapit anggota Polres Pamekasan.

sedangkan ERW mencuri sepeda motor bernopol M 4782 BW di jalan Veteran Muda. “Saat ini ketiga orang pelaku cufamor itu ditahan di Mapolres Pamekasan,” ujar Kapolres Pamekasan.

Akibat perbuatannya yang melanggar hukum, ketiga tersangka itu dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. (bw)

Polres Ringkus Pelaku Penggelapan Mobil Rental

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, S.Ik didampingi Kasat Reskrim AKP Hari Siswo saat press realase di Mapolres.

Pamekasan, Jatim Pos. Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, berhasil meringkus seorang pelaku penggelapan mobil rental berinisial HHM (35) warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (26/07).

Jenis mobil yang digelapkan berupa satu unit Susuki Sigra dengan Nopol M 1347 AI berwarna putih tahun 2017. Kapolres Pamekasan, AKBP Teguh Wibowo, SIK saat pers releace mengata-

kan, pelaku dapat diamankan setelah adanya laporan dari korban pemilik kendaraan rental jika telah terjadi tindak pidana penggelapan satu unit mobil miliknya oleh tersangka.

“Setelah mendapat laporan, jajaran Satreskrim langsung melakukan lidik terhadap kasus tersebut, dan selanjutnya mengamankan tersangka beserta barang buktinya,” katanya.

Menurut Kapolres, pelaku menggelapkan mobil korban dengan cara menyewa yang selanjutnya digadaikan tanpa seijin pemiliknya sebesar Rp35 juta.

“Pelaku menyewa kepada korban sekitar bulan Mei 2018 dan menggadaikan kepada seseorang dengan menjelaskan jika mobil itu miliknya. Dengan kasus tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 183 juta,” ungkapnya.

Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Pamekasan

untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. “Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal

372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” pungkas Kapolres Pamekasan. (bw)

Mendikbud Resmikan Museum Mpu Purwa  Museum Modern di Kota Malang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (kedua dari kanan) meresmikan secara langsung Museum Mpu Purwa.

Malang, Jatim Pos. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Sabtu (14/7) kemarin meresmikan Museum Mpu Purwa dijalan Soekarno-Hatta No. 210 Lowokwaru, Kota Malang. Museum ini bisa disebut museum kekinian karena museum ini mempunyai visual atau desain yang modern.

Museum ini juga dijuluki sebagai museum zaman now.

Museum Mpu Purwa menampilkan tata ruang yang segar dengan teknologi cahaya.

Museum ini memiliki 212 koleksi artefak atau benda purbakala yang ditemukan di berbagai wilayah Malang Raya. Semua artefak disertai tahun di dalam prasastinya.

Benda koleksi purbakala paling banyak merupakan benda bersejarah di era Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Hindu yang berada di Malang, Jawa Timur.

Museum ini juga memiliki mahakarya Arca Ganesha, yakni arca tikus berukuran kecil. Arca Ganesha tikus adalah satu-satunya arca di Indonesia yang menggambarkan sang dewa mengendarai wahananya.

“Artefak yang ada ini luar biasa, ini bisa dibikin sebagai sarana pendidikan dengan tema tertentu di mana museum ini bisa jadi wahananya,” kata Muhadjir.

Museum Mpu Purwa juga dilengkapi beberapa peralatan multimedia. Beberapa layar besar terpajang di samping benda-benda koleksi museum. Layar-layar multimedia itu berfungsi sebagai literasi yang menjelaskan benda-benda purbakala di museum.

Paling mutakhir adalah QR Code atau quick response code. Pengunjung hanya tinggal melakukan scan menggunakan smartphone yang dimiliki. Penjelasan benda-benda koleksi musem akan langsung keluar di smartphone dengan menggunakan aplikasi QR Reader.

“Kami harapkan semua museum nanti sama. Sekarang kan ada payung hukum UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang memajukan kebudayaan. Karena ada undang-undangnya maka implikasinya terhadap anggaran sudah ada di APBN, makanya nanti akan digunakan untuk kebudayaan di antaranya permuseuman,” tutur Muhadjir.

Sementara itu, Plt Wali Kota Malang Sutiaji sangat berterimakasih atas diresmikannya museum ini.

“Saya atas nama Pemkot sangat berterimakasih, semoga kedepannya APBD Kota Malang bisa menyentuh akses jalan ke museum ini,” tuturnya. (swan/yon)

Ajak Seluruh Masyarakat Jangan Takut Teror  Nobar Film 22 Menit, Kapolres Jombang Bersama Forkopimda Jombang, Jatim Pos Ajakan Tolak Takut Teror kepada Masyarakat diserukan Polri, seperti yang dilakukan oleh Polres Jombang yang dipelopori Kapolres AKBP Fadli Widyanto,S.Ik bersama Forkopimda Jombang, untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, serta menjadikan teroris sebagai musuh bersama.

Pada Kamis (19/7) Polres Jombang menggelar Nonton Bareng Film 22 menit di Ciniplex XXI Linggar jati Jombang.

Film 22 menit yang berdurasi kurang lebih 80 besutan Eugene Panji dan Myrna itu menceritakan aksi heroik Polri dalam melumpuhkan teroris.

Film ini diadopsi dari kisah nyata aksi terorpada tanggal 14 Januari 2016 silamdi Jalan MH Thamrin, Jakarta. Plt Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab usai menonton film tersebut sangat mengapresiasi terhadap kinerja Polri yang sangat piawai dalam mengatasi tindak terorisme sehingga dapat dilumpuhkan dengan cepat dan jaringannya pun bisa dilumpuhkan.

“Pertama saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara untuk Polri. Kami yakin dengan Polri yang sangat piawai

Usai Nobar, dari kiri (Dandim 0814 Letkol Beni Sutrisno, Kajari Safirudin,SH, Plt Bupati Jombang Hj. Munjidah Wahab, dan Kapolres Jombang AKBP Fadli Widyanto,S.Ik)

berantas aksi terorisme, saya berharap kedepan Polri semakin maju dan lebih mengamankan Indonesia lebih baik lagi,” ungkap Hj. Munjidah Wahab. (heru)

Jatim X

Hal - 12

Lomba Mewarnai dan Minum Susu Kambing dan imajinatif. Di samping itu juga menanamkan rasa percaya diri pada anak anak.

Lomba mewarnai yang dilatarbelakangi oleh obyek - obyek pertanian akan memberikan pemahaman Bapak, ibu-ibu, dan anak-anak diminta minum susu kambing dalam kepada rangkaian Hari Krida Pertanian ke-46. anak-anak tentang Lumajang, Jatim Pos. Tahun 2018, di Kawasan pentingnya peningkatan Ketua Tim Penggerak Wonorejo Terpadu (KWT), produktifitas yaitu dalam PPK Kabupaten Lumajang, Sabtu (21/07/18). rangka pemenuhan Ny. Hj. Tutuk As’at memDalam sambutannya kebutuhan hajat hidup Ketua TP PKK menyampaibuka Lomba Mewarnai dan sebagai pribadi maupun Gerakan Minum Susu Kamkan, bahwa lomba tersebut dalam kehidupan sosial bing. Acara digelar dalam memberikan peluang masyarakat. Namun, yang rangka Hari Krida Pertanian kepada anak-anak untuk paling utama melalui ke-46 Dinas Pertanian berkreasi sejak dini, serta kegiatan lomba ini dapat menumbuhkan jiwa kreatif Kabupaten Lumajang menanamkan untuk

mencintai pertanian sejak usia dini.

Ia menghimbau kepada orang tua dan para guru agar menanamkan kebiasaan minum susu kepada anak-anaknya, agar nutrisi bagi anak - anak bertambah sejak dini.

Ketua Panitia, Sujono, SP., melaporkan kegiatan mewarna tersebut diikuti oleh seluruh TK se Kabupaten Lumajang dan bertujuan mengenalkan pertanian bagi usia dini dengan tema: “Mencintai pertanian sejak dini”. Hal ini bertujuan agar minat anakanak di bidang pertanian semakin bertambah.

Dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK didampingi Guru dan Anak anak TK se Kab. Lumajang melakukan gerakan minum susu bersama.

Di akhir acara Ketua TP PKK beserta jajarannya meninjau lomba mewarnai dan stand pameran yang ada di lingkungan lomba tersebut. (yudi)

Dukung Sektor Desa Wisata Lumajang  BPOM Berikan Bimtek Bagi Pelaku Usaha Pangan

Lumajang, Jatim Pos. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya menghimbau agar masyarakat sebagai pelaku usaha tidak memakai bahan kimia berbahaya yang tidak diperuntukkan untuk pangan dan menggunakan wadah pangan sesuai dengan cara penggunaannya, serta tidak memakai sembarang wadah.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Surabaya Dra. Lindawati, Apt., pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Usaha Pangan Desa di Destinasi Desa Wisata, bertempat di Balai Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kamis (26/7/ 2018).

Bimtek tersebut digelar Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha pangan desa pada daerah destinasi wisata di Kabupaten Lumajang.

Lindawati juga menyampaikan, bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam pengolahan dan pengemasan dari sebuah hasil produk usaha pangan dalam bentuk apapun.

Kegiatan bimtek ini menghadirkan narasumber Kepala Seksi Tata Operasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI Yanti Ratnasari dan Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Surabaya Dra. Lindawati, Apt., dan diikuti oleh Pelaku Usaha dan TP PKK se-Kecamatan Senduro.

Kepala Desa Senduro Farid Rahman saat membuka acara mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha pada desa yang mempunyai potensi lebih banyak destinasi wisata nasional seperti pendakian Gunung Semeru, Ranu Kumbolo dan Negeri di Atas Awan B29 (bukit dengan ketinggian 2.900 mdpl) serta destinasi wisata

lainnya.

“Untuk meningkatkan daya saing dalam sektor pariwisata, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi wisata nasional yang akan diangkat, dikembangkan dan dimajukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah”, ujarnya.

Dirinya berharap, dengan adanya dukungan dari BPOM berupa kegiatan bimtek ini bisa membangun desa pangan aman, dan dapat menjadikan destinasi wisata di Kabupaten Lumajang, serta semakin diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sementara itu, Yanti Ratnasari juga menambahkan, bahwa BPOM juga mempunyai peran dalam memajukan sektor pariwisata indonesia, yakni memberikan pengawasan pangan yang dijual pada daerah destinasi wisata dan menyosialisasikan pentingnya surat izin untuk usaha pangan yang baik.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha industri rumah tangga pangan guna memproduksi bahan makanan yang layak konsumsi. Dirinya juga berharap, Bimtek ini mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mampu memproduksi bahan makanan yang aman dan sehat serta memenuhi syarat untuk di konsumsi. (kom-lmj)

PKPI Tuban Tak Muncul Dalam Bursa Bacaleg 2019

Ketua KPU Tuban Kasmuri (tiga dari kanan) saat menerima pendaftaran Bacaleg di kantor KPU Tuban.

Tuban, Jatim Pos. Hingga penutupan masa pendaftaran pukul 00.00 WIB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mendaftarkan satu pun bakal calon legislatif (bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban.

Ketua KPU Tuban Kasmuri kepada jatimpos.co mengatakan, pihaknya telah menghubungi pengurus PKPI di Tuban jauh-jauh hari. Namun tidak ada satupun pengurus dan kader partai yang dipimpin oleh Ketua Umum pusat Dyas Faisal Hendropriyono itu merespon. “Dengan tidak mendaftarnya PKPI ke KPU Tuban, maka hanya ada 15 partai politik (parpol) yang bersaing di pileg 2019,” jelas Kasmuri, di kantornya, Rabu (18/7).

Sedangkan jumlah calon yang diajukan oleh 15 partai politik (Parpol) ada 617 orang. 617 peserta saat ini tengah dilakukan verifikasi data, untuk selanjutnya diumumkan pada tanggal 21 mendatang. Jika syaratnya yang diajukan untuk mendaftar kurang, seperti ijazah dan surat kesehatan, maka peserta bisa melengkapi lagi.

Di antara Parpol yang sudah mengajukan Bacaleg, Nasdem 50 orang, Golkar 50, Perindo 30, Hanura 50, PAN 50, PKB 50, PPP 50, Gerindra 50, PDIP 50, Demokrat 41, PSI 15, PKS 42, Berkarya 50, PBB 33 dan Garuda 6. (min)

SELAMAT ATAS DITETAPKANNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG PRIODE 2O18-2023 OLEH KPUD LUMAJANG BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG KETUA :

AKHMAD MUJADDID MAMBAUR ROSYAD, S.Pd.

SEGENAP PIMPINAN DAN STAF

BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG MENGUCAPKAN

SELAMAT ATAS DITETAPKANNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG PRIODE 2O18-2023 OLEH KPUD LUMAJANG TTD

H. KARMAD Koordinator Pengelola Zis

Jatim XI

Hal - 13

 Perpustakaan Kabupaten Jombang

Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Agus Purnomo SH, M.Si memperlihatkan hadiah yang diraihnya, foto bersama dengan para petugas perpustakaan.

Jombang, Jatim Pos. Perpuseru Indonesia tahun 2018 kembali digelar dengan diikuti 18 propinsi dan 180 perpustakaan.

Kegiatan diadakan selama 2 hari, mulai tanggal 5 – 6 Juli 2018 di Yogyakarta.

Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang berhasil meraih Penghargaan sebagai PERPUSTAKAAN TERBAIK NASIONAL 2018. Dengan demikian, terhitung mulai ikut kegiatan Perpuseru sejak 2016, Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang yang juga dikenal dengan Perpustakaan MASTRIP Jombang. Perpustakaan ini telah meraih dan mempertahankan Penghargaan sebagai Perpustakaan terbaik

Nasional selama 2 tahun berturu-turut.

Perpustakaan Desa Percontohan di Jombang, juga mendapatkan Penghargaan sebagai PERPUSTAKAAN DESA TERBAIK 2018 yakni Perpusdes Tondomaos desa Tondowulan kecamatan Plandaan dan Perpusdes Karanglo desa Karanglo kecamatan Mojowarno.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Agus Purnomo, SH.M.Si mengatakan, Penganugerahan Perpuseru Award 2018 mempunyai berbagai kategori diantaranya Penghargaan cerita terbaik, penghargaan video cerita terbaik, penghargaan perpustakaan

daerah terbaik dan penghargaan perpustakaan desa terbaik.

“Ada hal yang menjadi perhatian khusus, yakni FESTIVAL LAPAK PERPUSERU. Disediakan stand kepada 88 kabupaten untuk menggelar Produk hasil kegiatan Perpuseru di daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Jombang menjadi bagian salah satu yang menggelar lapak produk hasil kegiatan perpuseru,” ucap Agus yang sebelumnya menjabat Kabag Hukum Setkab Jombang.

Dijelaskan Agus, disediakan lapak berbagai Ragam produk dari hasil impact atau penerima manfaat kegiatan perpusda diantaranya: Keripik Pare, Keripik Pisang rasa Buah, Emping Coklat, Emping Jagung Pedas dan Original, Keripik Pisang Salju, Kopi Hitam Jombang, Kopi Excelsa, dan sebagainya.

Produk dari perpusdes antara lain dari Perpusdes Tondomaos Desa Tondowulan kecamatan Plandaan menghadirkan produk pleret dan keripik bunga pisang. Produk dari perpusdes Karanglo desa Karanglo kecamatan Mojowarno menghadirkan produk keripik tahu, lele

pedas dan original serta kerupuk tahu lele.

Sedangkan dari perpusdes Podoroto desa Podoroto kec.Kesamben menghadirkan beberapa produk diantaranya opak ladu, kue bandjar, kacang tanah, keripik usus serta sambel pecel. jelasnya.

Dalam acara penyerahan simbolis penghargaan tersebut, Plt Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan selamat kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang telah meraih penghargaan sebagai Perpustakaan terbaik Nasional.

“Kami sebagai Pemerintah Kabupaten Jombang mengapresiasi perpustakaan Mastrip Kabupaten Jombang. Ke depan harus dipertahankan dan lebih baik lagi karena sudah 2 tahun berturut turut mendapat penghargaan perpustakaan terbaik nasional.

Ke depan, Program Perpuseru Jombang bisa dikembangkan secara mandiri dan segera diaplikasikan ke seluruh desa di kabupaten Jombang, agar manfaat nyata yang dihasilkan bisa lebih dirasakan ke semua lapisan masyarakat”. pesan Munjidah Wahab. (her/nik)

Hasil Pembahasan Komisi DPRD Kabupaten Sumenep  Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 Sumenep, Jatim Pos. Mengawali penyampaian laporan hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017.

Pembahasan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka mencapai perubahan yang lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang ekonomis , efesien dan efektif, serta menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban APBD mengandung konsekwensi logis dan

strategis sebagai wahana penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Penilaian mencakup besaran kinerja dan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang terukur secara rasional dan obyektif guna tercapainya pemerintahan yang baik (good governance).

Mengacu pada hal tersebut diatas, kami Komisi-Komisi telah melakukan pembahasan secara intens dalam rangka menyesuaikan antara realisasi secara perangkaan dengan realisasi yang terjadi dilapangan.

Selanjutnya kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Komisi -Komisi bersama eksekutif terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017,yang di dampingi BPPKAD dan Bappeda dalam setiap pembahasan di antaranya KOMISI I Pada Sisi Pendapatan Daerah, dari anggaran pendapatan

sebesar 407 Juta 75 Ribu Rupiah terealisasi sebesar 271 Juta 871 Ribu 435 Rupiah tersisa sebesar 135 juta 203 ribu 564 rupiah.

KOMISI II Target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2017 komis II sebesar 2 triliun 002 milyar 158 juta 919 ribu 964 rupiah, terealisasi sebesar 2 triliun 055 milyar 528 juta 962 ribu 817 rupiah 45 sen atau 102,67 %. bertambah dari target sebesar 53 milyar 370 juta 042 ribu 853 rupiah 45 sen. KOMISI III Pada sisi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Mitra Kerja Komisi III terdapat 4 (empat) OPD yang memberikan kontribusi.

Total Pendapatan Daerah dari masing-masing OPD tersebut terealisasi sebesar 4 Milyar 12 Juta 532 Ribu 282 Rupiah dari anggaran yang ditargetkan sebesar 5 Milyar 325 Juta 491 Ribu 926 Rupiah sehingga berkurang sebesar 1 Milyar 312 Juta 959 Ribu 644 Rupiah, atau terpenuhi 75,35%.

Selanjutnya KOMISI IV Anggaran Pendapatan yang terdapat pada Mitra Kerja Komisi IV, sebesar 117 Milyar 601 Juta 700 Ribu Rupiah, terealisasi sebesar 98 Milyar 463 Juta 848 Ribu 984 Rupiah 23 Sen, berkurang sebesar 19 Milyar 137 Juta 851 Ribu 15 Rupiah 77 Sen. (rul)

108 Pejabat Baru Dilantik Bupati Sumenep

Sumenep, Jatim Pos. Bupati Sumenep DR.A.Busyro Karim melantik 108 jabatan tingkat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah ab. Sumenep hari jum’at tanggal(27/07) di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Sumenep, A.Fauzi, Sekdakab Sumenep H. Edy Rasiyadi, Kepala BKPSDM Titik Suryati, juga pimpinan OPD dan para undangan.

Bupati Sumenep membacakan putusan tentang pengangkatan dalam jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dihadapan sekitar 108 pejabat yang dilantik, Bupati Sumenep A.Busyro Karim, berharap agar pejabat yang baru dilantik bisa menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut A. Busyro, dalam bekerja kita harus tetap memperhatikan kerjasama yang solid di tiap OPD. Untuk mencapai tujuan yang optimal maka tiap personil di masing-masing OPD harus bekerjama, harus solid. Pihaknya berharap agar pejabat yang baru dilantik bisa menjaga amanah sebagaimana sumpah yang telah diucapkan.

Pihaknya menambahkan agar disetiap langkah dan perbuatan, ASN harus selalu menjaga martabat sebagai ASN di lingkungan Pemkab Sumenep, juga memberi contoh yang baik kepada masyarakat. (rul/nan)

Wabup Ponorogo Berangkatkan 594 Jamaah Haji 2018 Ponorogo, Jatim Pos. Wakil Bupati Ponorogo H. Soedjarno memberangkatkan calon jamaah haji kloter 36 dan 37 di depan Paseban Aloon-aloon Kota Ponorogo, Sabtu (28/07/2018).

Pelepasan jamaah haji asal Ponorogo menuju Embarkasi Surabaya menggunakan kendaraan 12 bus, 2 kendaraan panitia, 3 mobil Patwal dan 3 mobil ambulance.

Jumlah calon jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo ada 594 orang. Diantaranya, jamaah Laki - laki 275 orang dan jamaah perempuan 319 orang.

Wakil Bupati Ponorogo, H. Soedjarno dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jamaah haji asal Ponorogo yang menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kekuatan, keselamatan dan kesehatan sampai ditujuan. “ Selamat menunaikan ibadah haji, kepada semua calon jamaah haji asal Ponorogo. Semoga semua bisa menjalankan semua rukun haji, hingga nanti pulang kembali ke rumah semua dalam keadaan sehat, “ ucapnya.

Wabup berharap agar jamaah haji asal Ponorogo menjaga kekompakan dan menjaga sopan santun selama menunaikan ibadah haji. “Kita seluruh warga Ponorogo mendoakan seluruh jamaah haji dapat menunaikan seluruh rukun haji baik wajib dan sunah dengan khusuk, sehingga nantinya menjadi haji mabrur,” terangnya.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Soedjarno, Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufthi, Dandim 0802 Ponorogo diwakili Kasdim Mayor Inf. Muhammad Yusuf, Kapolres diwakili Kabagsumda Kompol Suseno, Ketua MUI K.H. Anshor M. Rusdi, Kemenag Hadi Muhtarom, Kasi Penyelenggara Haji Muhammad Tohari beserta undangan lainnya. (Nur)

Wakil Bupati Ponorogo Dr. H. Soedjarno, M.M. melepas keberangkatan Jamaah Haji Kloter SUB 36 dan SUB 37 asal Kabupaten Ponorogo.

Jatim XII

Hal - 14

Dinkes Kabupaten Blitar Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Blitar, Jatim Pos. Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menggelar Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) pada puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar tepat digedung PKPRI di Jln. Kalimantan. Kegiatan ini dilakukan karena hingga saat ini dunia kesehatan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam infeksi terkait pelayanan kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati mengatakan, kegiatan workshop yang telah dilakukan seluruh puskesmas ini dibagi menjadi 3 gelombang. Setiap gelombang dilakukan selama 2 hari. Untuk gelombang pertama dilakukan pada 10 – 11 Juli 2018 lalu.

“Setiap puskesmas mengirimkan 5 petugasnya.

Gelombang pertama kita pada tanggal 10 dan 11 Juli 2018. Untuk tanggal 10 Juli sudah kita lakukian, namun untuk tanggal 11 Juli baru

kita tunda dan baru kita lakukan Senin (16/07/2018) ini, Hal ini kita lakukan karena saat itu narasumbernya dari PPI RSUD Wlingi tidak bisa, makanya ditunda,” kata dr.

Christine Indrawati usai membuka workshop, Senin (16/07/2018), dan untuk workshop gelombang kedua, lanjut dr. Cristine, direncanakan akan dilakukian pada 17 dan 18 Juli 2018. Sementara gelombang ketiga direncanakan pada 24 dan 25 Juli 2018 mendatang.

“Seperti gelombang ketiga, kemungkinan jadwalnya juga masih bisa berubah,” tandas Christine.iyapun menegaskan, pada pelayanan di Puskesmas dipastikan ada kuman-kuman yang beredar.

Baik dari pasien yang datang karena sakit maupun memang kuman dari pemberi layanan atau petugas di

puskesmas. Salah satu contohnya, seorang ibu menunggu anaknya opname di rumah sakit maupun puskesmas atau di klinik. Kemudian waktu pulang, si ibu yang awalnya sehat begitu pulang malah batuk maupun diare. Ini patut diduga kumannya berasal dari tempat anaknya dirawat,” ungkapnya.

Christine berharap, dengan adanya workshop ini kedepan kuman ada disekitar cukup selesai di lokasi dan tidak berkembang kemanamana. Sehingga masyarakat bisa sehat dan tidak mengkhawatirkan kembali.

“Hasil pantauan selama ini masih banyak masyarakat yang sakit karena terkena infeksi kuman,” pungkas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. (san/dinkes)

Gelar Pilkades Serentak di 30 Desa Kabupaten Blitar Bitar, Jatim Pos. Sebanyak 30 desa di Kabupaten Blitar segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada tahun 2018 ini.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar “dikutip”, Suhendro Winarso mengatakan tahun ini Pemerintah Kabupaten Blitar segera menggelar Pilkades serentak bagi 30 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

“Ada 30 Desa dari 17 Kecamatan yang akan mengikuti pesta demokrasi tingkat Desa dan dipilih langsung oleh masyarakat tahun ini,” kata Suhendro Winarso, Kamis

(26/7) kemarin.

Lanjutnya Suhendro, 17 Kecamatan yang masingmasing desanya akan mengikuti Pilkades serentak diantaranya Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Bakung, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Doko, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun dan Kecamatan Selopuro.

“Dari 22 Kecamatan di

Kabupaten Blitar hanya 17 Kecamatan yang melaksanakan Pilkades karena masa jabatan sudah habis serta adanya kekosongan jabatan Kades karena meninggal,” ujarnya.

Selain itu Suhendro menjelaskan untuk tahapan pelaksanaan Pilkades dimungkinan baru dimulai pada Bulan Agustus mendatang, sedangkan hari H pencoblosan Pilkades masih menunggu Keputusan Bupati.”Serta untuk teknis pelaksanaan juga masih menunggu dari Peraturan Bupati,” terangnya.

Suhendro Winarso menambahkan sesuai dengan rencana untuk Pelantikan

Kades terpilih akan dilakukan pada Bulan Desember 2018 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto berharap Pemkab Blitar benarbenar mempersiapkan pelaksanaan Pilkades secara matang dan kundusif, dimana menurutnya tahun 2018 ini adalah tahun politik yang rawan karena bersamaan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). “Sehingga harus benar-benar siap, karena tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik yang rawan dengan gerakan masyarakat,” singkatnya. (san)

115 CPNS Diangkat Menjadi PNS Pemkab Pamekasan

Pj Bupati Pamekasan Fattah Jasin melantik ratusan CPNS menjadi PNS.

Pamekasan, Jatim Pos. Pj Bupati Pamekasan, Fattah Jasin melantik dan mengambil sumpah 115 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (24/07).

Acara yang berlangsung di Pendopo Agung Ronggosukowati ini dihadiri Plt Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Adapaun ke 115 PNS yang diambil sumpah tersebut terdiri dari 107 tenaga kesehatan (bidan/perawat) dan 8 tenaga penyuluh per-

tanian.

Dalam sambutannya Pj Bupati Pamekasan mengatakan, pengangkatan ini di karena tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh merupakan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Ini mengandung makna bahwa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran perawat dan penyuluh dalam rangka khusus mensejahterakan masyarakat dimanapun, selain itu juga untuk menghadirkan pemerintah ditengah-tengah masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pengangkatan CPNS menjadi PNS kali ini karena pemerintah sangat memandang sektor kese-

hatan dan pertanian merupakan sektor andalan di Indonesia.

“Jadi pemerintah memberikan formasi khusus kepada seluruh kabupaten di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu untuk penempatannya ke 107 PNS tenaga kesehatan disesuaikan dengan puskesmas yang ada yang belum memenuhi, sedangkan untuk 8 penyuluh ditempatkan dibeberapa kecamatan, namun demikian bisa digerakkan ketika dibutuhkan.

Lebih lanjut Pj Bupati berharap agar PNS yang sudah diangkat dan diambil sumpahnya dapat melaksanakan kewajibannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsinya selaku OPD. “Maka visi dan misi bupati terpilih, mereka harus faham dan tahu, karena yang pasti ada jurusan yang harus didukung. Sebab bupati dalam setiap tahunnya harus mempertanggungjawabkan dana APBD kepada masya-

rakat melalui dewan, oleh karena mereka harus tahu target-target prioritas apa saja yang harus dipenuhi,” tandasnya. (Adv/bw)

269 ASN Di Kabupaten Tulungagung Naik Haji Tulungagung, Jatim Pos. Dari 1.081 calon jamaah haji Kabupaten Tulungagung, 269 jamaah di antaranya tercatat sebagai ASN.Para CJH ini, Rabu (25/7) kemarin, dilepas oleh Pj Bupati Tulungagung, Dr Jarianto MSi di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tulungagung, Drs H Ngudiono Mag MM, mengungkapkan jumlah ASN yang dapat menunaikan ibadah haji di Tulungagung dari tahun ke tahun semakin meningkat.”Ini menandakan kesejahteraan ASN semakin meningkat,” ujarnya.

Jumlah ASN yang tercatat sebagai CJH Tulungagung pada tahun2018 ini, menurut Ngudiono, hanya dapat diungguli oleh jamaah dari kalangan swasta.Kemenag Tulungagung mencatat jumlah CJH Tulungagung dari kalangan swasta sebanyak 280 jamaah.”Hanya kalah dari kalangan swasta yang memang selalu mendominasi dalam setiap pemberangkatan calon jamaah haji,” tuturnya.

Menanggapi relatif banyaknya ASN yang menunaikan ibadah haji, Jarianto seusai acara pelepasan CJH Tulungagung menyatakan sudah bisa dipastikan para CJH dari kalangan ASN telah mengajukan cuti sebelum menunaikan ibadah haji.”Pastilah mereka mengajukan cuti sebelum menunaikan ibadah haji,” katanya.

Sejumlah pejabat Tulungagung dan kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung pun tercatat menunaikan ibadah haji tahun ini. Di antaranya Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, Ir Usmalik, dan Camat Gondang, Triwantoro. Selain juga Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, yang menjadi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah).

Jarianto menyebut dari 269 ASN yang menunaikan ibadah haji, tidak hanya dari sekretariat atau badan di lingkup Pemkab Tulungagung.Tetapi juga dari kalangan guru-guru.”Mereka juga banyak yang menunaikan ibadah haji,” bebernya.

Soal bantauan dana dari Pemkab Tulungagung untuk CJH Tulungagung, Jarianto yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jatim ini mengungkapkan telah menganggarkan dana Rp 700 juta lebih. “Semua untuk kebutuhan 1.081 CJH asal Tulungagung.Peruntukannya seperti untuk beli baju batik dan uang transport.Jadi pergi dan pulang dari Tulungagung ke embarkasi haji Surabaya sudah ditanggung oleh Pemkab Tulungagung,” paparnya.

Jarianto berharap semua CJH Tulungagung dapat menjaga stamina selama di tanah suci Mekkah.Selain menjaga mental agar selalu sabar.”Jangan sombong.

Jangan merasa sudah tahu semuanya di sana (Mekkah), nanti bisa bingung sendiri. Pintu Masjidil Haram itu semua mirip-mirip,” tandasnya.

Sesuai rencana, CJH Tulungagung yang terdiri dari kelompok terbang (kloter) 49, kloter 50 dan kloter 51 akan berangkat ke embarkasi haji Surabaya pada Kamis (2/8) dan Jumat (3/8) pekan depan. Kloter 49 dan kloter 50 pada Kamis (2/8) pukul 24.00 WIB dan kloter 50 pada Jumat (3/8) pukul 24.00 WIB. semua akan diberangkatkan dari Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. (san/hms)

Dindik Kabupaten Blitar Tidak Berikan Seragam Gratis Untuk SMP Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan Kab Blitar yang dikutip beberapa waktu lalu, Mariadi mengatakan, pada tahun ajaran 2018/2019 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten tidak memberikan seragam gratis untuk siswa siswi SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Mariadi menjelaskan, hal itu karena pada tahun ini belum ada anggaran, untuk pengadaan pemberian seragam gratis bagi siswa siswi SMP di Kabupaten Blitar. Namun pihaknya mengatakan, apabila sudah ada anggaran maka akan

segera direalisasikan.

Sementara itu berbeda dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, untuk dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar pada ajaran baru tahun 2018/ 2019 memberikan seragam gratis bagi siswa siswi SMP di Kota Blitar.

Kasi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar, Turkamandoko mengatakan, untuk pengadaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Blitar, Pemkot Blitar mengalokasikan dana anggaran sebesar Rp. 2,4 miliar melalui Dana APBD 2018 yang saat ini proses lelang sudah selesai dan

akan tersalurkan pada bulan Agustus mendatang. Pemberian seragam gratis ini berbeda dari tahun sebelumnya.Apabila ditahun sebelumnya pemberian 3 stel seragam dalam bentuk kain, pada tahun ini pemberian seragam dalam bentuk sudah jadi.Hal ini karena evaluasi pada tahun sebelumnya, kebanyakan orang tua tidak menjahitkan kain seragam, padahal sudah diberi ongkos jahit.Menurutnya dengan pemberian seragam jadi juga lebih mudah untuk pengawasannya. (san/dik)

SAMBUNGAN

Hal - 15

Perampas Mobil di Jalur Pantura Tuban Satu Ditangkap, Satu Tewas Ditembak Tuban, Jatim Pos Sahat Maruli (35) asal Sambiarum Lor, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya berhasil dibekuk Satreskrim Polres Tuban.

Sedangkan seorang rekannya lagi tewas ditembak.

Mereka adalah pelaku tindak pidana perampasan mobil di jalur pantura Tuban, Senin petang, (23/07).

Tersangka Sahat Maruli (35) saat dikeler dalam jumpa pers.

Diketahui Sementara Kapolres Tuban AKBP Nanang Hariyono pelaku yang temenunjukkan barang bukti sebilah golok dan pisau. was bernama Deddy Marihot Simanjutak asal Kelurahan Mereka dipaksa masuk mobil dihadang pelaku sempat Kedurus, Kecamatan avanza lalu kendaraan dump melawan dan mengeluarkan Karangpilang, Kota Surabaya. truk dibawa kabur ke arah senjata tajam. Tembakan Kapolres Tuban, AKBP Surabaya. Sesampai di peringatan tidak diindahkan Nanang Hariyono dalam daerah Pereng Kecamatan hingga akhirnya petugas jumpa pers menjelaskan, Jenu Sopir dan kenek menembak mati Deddy perampasan ini dilakukan diturunkan dan melaporkan Marihot Simanjutak. oleh lima orang dengan kejadian ini di Pos lantas “Ada sebilah golok dan menggunakan mobil avanza setempat. pisau yang dibawa terputih. Setiba di Desa Kinanti, “Dalam aksi ini ada lima sangka,” tambah Nanang.

Kecamatan Tamboyo Tuban orang. Tersangka dan Polisi masih mengejar menemukan target mobil rekannya yang tewas ini ketiga pelaku yang kabur. dump truk nopol S 8679 HH mengemudikan dump truk, Sementara satu yang yang dikemudikan M. Jaenuri dan ketiganya berhasil kabur ditangkap dikenakan pasal Abdullah dan keneknya Reza menggunakan avanza,” ucap 365 KUHP dengan ancaman Zulfi ismail.

Nanang pada awak media. humuman 9 tahun penjara.

Berdalih dari pihak Sebelumnya polisi “Kita masih menyelidiki kasus finance, Sahat Maruli dibantu sempat mengejar pelaku ke ini untuk pengembangan temannya memaksa sopir arah Lamongan dengan lebih lanjut,” pungkasnya. (min) dan kenek dump truk bekerjasama tim Resmob menyerahkan kendaraannya. Polres Lamongan. Saat

50 Ambulance ... chlisoni dalam sambutannya mengatakan program bantuan mobil ambulance desa siaga ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah Ponorogo terhadap desa yang jauh dari Kota.

“Ambulance desa siaga diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesulitan masyarakat di desa terutama mobilisasi kesehatan dari desa ke kota,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bantuan ambulance desa siaga ini merupakan bagian dari ikhtiar

Pemerintah Daerah. Karena, di tahun 2017 Pemkab Ponorogo juga sudah menyerahkan sebanyak 40 unit ambulance desa siaga.

Lebih lanjut dikatakan, latar belakang dari penyediaan ambulance siaga desa di Ponorogo berdasarkan aspirasi dari berbagai masyarakat tentang bagaimana kesulitan mereka. Terutama, mereka yang berada di desa jauh dari kota. “ Dari masukan dan aspirasi masyarakat akhirnya pemerintah daerah memberikan bantuan mobil ambulance siaga desa. Sedang kriteria yang

Raisa Andriana ...

Rata-rata mengagumi gaun transparan berwana pink yang dikenakan oleh Raisa. Seorang netizen bahkan menyanjung penampakan Raisa kali ini bak bidadari.

Saat masih lajang, Raisa memang penyanyi yang banyak digandrungi, terutama kaum Adam, karena kecantikan dan keseksiannya. Tak pelak, penampilannya selalu menjadi sorotan publik.

Tak hanya bersuara merdu, parasnya yang cantik juga menjadikannya dipuja banyak lelaki.Ia mulai dikenal publik setelah membawakan lagu berjudul “Serba Salah”.

Wanita kelahiran Jakarta, 6 Juni 1990 ini memang kerap berpenampilan “wah” dengan

busana yang modis dan mewah. Sebelum bernyanyi solo, Raisa merupakan salah satu vokalis band bentukan Kevin Aprilio, Andante, yang kemudian menjadi Vierra (sekarang Vierratale).

Bakat menyanyi Raisa muncul sejak usia dini. Di usia 3 tahun, Raisa sering tampil berpura-pura seperti penyanyi sungguhan di atas panggung.

Musikalitas Raisa banyak terinspirasi dari musisi kenamaan Amerika Serikat seperti Brian McKnight, Alicia Keys, dan Joss Stone.

Raisa mulai dikenal publik setelah merilis debut single solonya yang berjudul Serba Salah. Kepopulerannya membuat Raisa diundang sebagai salah

dari halaman 1 mendapat berdasarkan geografis yang dialami desa. Desa yang dipilih, tidak berdasar pada politik dan lain-lain tapi murni untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Dengan adanya Bantuan Ambulance atau Mobil Siaga Desa ini Bupati Ponorogo pun berharap dapat membantu kesejahteraan masyarakat, memudahkan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan sulitnya jangkauan desa ke kota. “Semoga dengan adanya mobil ini kesulitan tersebut bisa teratasi,” pungkasnya. (Adv/nur).

dari halaman 1 satu bintang pengisi acara dalam event Java Jazz Festival 2011. Performa Raisa di panggung Java Jazz Festival tersebut makin melejitkan kariernya hingga Raisa mendapatkan penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 2012 sebagai Pendatang Baru Terbaik-Terbaik.

Raisa pernah menjalin asmara dengan salah satu personil grup band Tangga Mohammed Kamga dan Keenan Pearce, kakak kandung aktris Pevita Pearce Raisa menikah dengan Hamish Daud pada hari Minggu, tanggal 3 September 2017 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Sebenarnya, istri Hamish Daud ini lebih sering tampil dengan lipstik-lipstik berwarna

80 Persen Bahan ... substitusi pengganti. Apabila tersedia bahan baku dari dalam negeri, maka tidak perlu dilakukan impor,” harapnya.

Selain itu, Pemprov. Jatim juga melakukan langkah penguatan perdagangan antar daerah melalui membuka 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Dampaknya cukup besar, neraca perdagangan dalam negeri selama lima tahun terakhir meningkat 133,55 persen. Dengan capaian tersebut, Jatim menguasa pasar domestik sebesar 20,7 persen.

Pada Tahun 2016 neraca perdagangan mengalami surplus Rp. 100, 5 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi surplus Rp. 164,49 triliun. “Di provinsi yang kami ajak kerjasama melalui KPDnya, mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat di proses produksi dan pasar. Hal tersebut berlangsung sangat cepat karena dampak positif adanya KPD,” tuturnya. Kerjasama antar daerah, lanjut Pakde Karwo

juga harus didukung dengan informasi teknologi. Saat ini, Jatim memiliki Jatim Smart Economy. Berbagai kebutuhan dan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan bisa dimasukkan di dalam database ini. Didalamnya, masyarakat bisa mengetahui berapa besar laporan investasi secara realtime, prediksi inflasi, prognosa produksi, ketersediaan bahan baku dan pengembangan UMKM. “E-raw material bisa dimasukkan didalamnya,” ujarnya sambil menambahkan juga adanya smart factory yang berisi data base perusahaan di kota yang bekerjasama dengan Jatim.

Pakde Karwo mencontohkan Jatim membutuhkan tepung singkong untuk produksi Chail Jedang di Jombang. Setidaknya membutuhkan 1 juta ton untuk produksi. Bahan baku tersebut juga bisa dikerjasamakan dengan daerah lain.

“Kerjasama Jatim dengan Kalimantan Utara adalah mengi-

dari halaman 1 rimkan transmigran yang dibiayai APBD. Mereka tersebar di Bulungan untuk mengajarkan menanam jagung,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie memuji potensi luar biasa luar biasa Pakde Karwo. Selama memimpin Jatim selama dua periode, banyak prestasi yang telah diraih. Salah satunya, perekonomian Jatim yang terus meningkat, meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan berkurangnya angka pengang guran. “Pakde Karwo merupakan pemimpin yang selalu memiliki inovasi untuk memajukan wilayahnya,” jelasnya.

Dengan didukung dengan kekayaan alam yang besar, dan memiliki wilayah yang strategis, Jatim bisa cepat berkembang.

Potensi tersebut akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung dengan adanya pemimpin yang berkompeten. “Pakde Karwo dan Jatim luar biasa,” pujinya. (hms)

Dua Parpol ... telah mendaftar ada 547 orang bacaleg. Semua parpol tersebut menyerahkan berkas pendaftaran.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang M. Ja’far dan M. Fatoni, Jum’at (20/ 7/2018) mengatakan, “Ada beberapa parpol yang penuh 50 orang didaftarkan, tapi ada beberapa parpol yang jumlah bacaleg-nya tidak sampai 50 orang,” ucap M. Ja’far.

Ditambahkan M. Ja’far, PKB

mengusung 50 bacaleg, PKS 50 bacaleg, PPP sebanyak 47 bacaleg dan Partai Gerindra 50 bacaleg. PDI-P mendaftarkan 50 bacaleg, Perindo mengusung 43 bacaleg serta PSI hanya 18 orang.

“Partai Hanura menyetorkan daftar caleg sebanyak 37 orang, sedangkan Partai Golkar 50 orang, dan PAN 31 orang.

Sementara itu partai besutan Yusril Isa Mhendra yakni, PBB mendaftarkan 22 orang

dari halaman 1 sebagai bacaleg, sedangkan Partai Berkarya 26 orang, Partai Demokrat 50 orang dan Partai Nasdem sebanyak 50 orang,” ucapnya.

Sedangkan untuk dua partai lainnya yakni, PKPI dan Partai Garuda tidak mendaftarkan bacaleg mereka ke kantor KPU Jombang hingga batas waktu penutupan yang ditetapkan.

“Kedua parpol tidak mengambil kursi DPRD Jombang,” pungkasnya. (her)

Depresi, Siswa SMA ...

Remaja yang hobby menari dan sebelumnya tinggal bersama bibiknya di Kelurahan Kedungombo RT 7 / RW 4 Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban gantung diri menggunakan selendang yang diikatkan dengan bandar kusen atap rumah.

Kejadian ini pertama kali diketahui Mujayana (40) yang tak lain adalah bibiknya yang setiap hari merawatnya. Sontak Mujayana ini histeris melihat keponakannya gantung diri. Menurutnya keponakannya ini ma-

sih duduk di bangku SMA Negeri 1 Tuban dengan karakter yang cenderung pendiam.

“Kaget dan tak menyangka keponakan saya bisa gantung diri,” ucap Mujayana sembari menangis. Dikatakannya, sepulang sekolah keponakannya lebih sering terlihat mengurung diri di dalam rumah.

Kapolsek Semanding, AKP Desis Susilo dari olah TKP menjelaskan, remaja ini asal Desa Dahor, Kecamatan Grabagan Tuban anak tunggal dari bidan desa, Isrok (37). Namun setiap

dari halaman 1 harinya tinggal bersama bu Leknya. Motifnya mengakhiri hidup karena masalah depresi. korban ini pernah operasi, dan sering mengeluh sakit setelah aktifitas berat di bagian kemaluan pasca menjalani operasi.

“Gantung diri menggunakan selendang yang biasanya dipergunakan ekstra kurikuler tari di sekolah,” ungkap Desis.

Hasil pemeriksaan tidak ada tanda penganiayaan dipastikan murni gantung diri. Jasad Noval dibawa ke rumah sakit daerah. (min)

Perjuangan ...

dari halaman 1

bekas dari pagi hingga sore.

Miskat mengaku, ia memang bercita-cita naik haji saya sejak masih muda. “Naik haji sudah menjadi cita-cita saya sejak masih muda,” ujar duda dua anak ini dengan suara terdengar lirih.

Sampai suatu ketika, dia mendatangi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) setempat. Lalu, Miskat mendaftarkan

diri dengan berbekal uang tabungan sebesar Rp 3 juta. Selebihnya, Miskat wajib melunasi kekurangannya sebesar Rp 25 juta. Namun, berkat ketekunan menjalani profesi sehari-harinya, Miskat mampu melunasinya selama 3 tahun.

Empat bulan lalu, menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Miskat menderita penyakit sesak nafas. Sejak itu

nude yang kalem. Namun kali iniRaisa tampil dengan lipstik warna merah terang. Lipstik merah dengan hint orange ini membuat dirinya terlihat semakin cerah dan fresh.

Rupanya beberapa warganet menyoroti bagian bibir Raisa. Bibir Raisa yang dibalut lipstick merah merona itu nampak kontras dengan keseluruhan fotonya. Namun tetap saja

mereka mengakui Raisa tampil cantik dengan warna lipstick yang kontras.

Lalu, bagaimana hubungannya dengan sang suami setelah menjalani Ramadan pertamanya. Menurut Raisa, Hamish Daud telah membuat tahun pertama menjalankan bulan puasa sebagai suami istri menjadi lebih menyenangkan.

dia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur rumahnya, tanpa dapat melakukan aktifitasnya lagi sebagai pemulung.

Sampai akhirnya waktu keberangkatan tiba. Meski dalam keadaan sakit, Miskat harus berangkat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Tiba di asrama haji kondisi fisiknya makin menurun. Keberangkatan Miskat pun harus ditunda. Padahal, seharusnya ia berangkat pada Kamis (26/7).

Petugas di Asrama Haji Sukolilo Surabaya malam ini merujuk Miskat ke Rumah Sakit Umum Haji Surabaya untuk menjalani perawatan medis pada pernafasannya. Dari sorotan matanya masih terpancar semangat untuk segera melihat Rumah Allah di Mekkah, menunaikan ibadah haji, memenuhi rukun Islam kelima.

(yus)

(ant)

Hal - 16 Edisi No.294 Tahun XVII ~Minggu I Agustus 2018

Pariwisata Jatim Butuh Infrastruktur Memadai 

Disbudpar Jatim mendorong Bandara di Malang dan Banyuwangi Jadi Internasional

Bandar Udara Banyuwangi diharapkan bisa menjadi bandara internasional untuk menopang industri pariwisata di Jawa Timur.

POTENSI pariwisata di Jawa Timur sangat besar. Namun demikian, akses menuju tempat-tempat wisata tersebut dibutuhkan infrastruktur yang memadai. .

Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melalui Pemprov Provinsi Jatim mendorong Bandara Abdul Rachman Saleh di Malang dan Bandara Banyuwangi bisa menjadi bandara internasional untuk menopang industri pariwisata.

Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan, Bandara Internasional Juanda Surabaya saat ini sudah overload. Lalu lintas penumpang mencapai 21 juta.

Padahal, idealnya hanya delapan juta orang.

“Akses Surabaya–Malang bisa ditempuh enam jam saat weekend. Jadi, kita butuh infrastruktur yang lebih bagus,” ujarnya dalam FGD Collaborative Destination Development yang diadakan Angkasa Pura I, belum lama ini.

Akses tersebut sangat penting untuk menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang makin diminati wisatawan mancanegara. Akses tol menuju TNBTS melalui Probolinggo juga telah disediakan.

“Yang harus dilakukan, untuk melewati Probolinggo

dan Bromo, ada destinasi baru yang harus diisi. Ini tawaran kepada Asita (Asosiasi Agen Tur dan Travel Indonesia, Red) untuk mengisi destinasi baru,’’ kata Soekarwo.

Pada 2017, tercatat ada 625 ribu wisman ke Jatim dan 58 juta wisatawan nusantara.

Tujuan 24 persen wisatawan nusantara adalah Malang Raya.

Karena itu, strategi yang dioptimalkan untuk menambah destinasi adalah menjadikan Bandara Abdul Rachman Saleh di Malang dan Bandara Banyuwangi sebagai bandara internasional.

Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Angkasa Pura I Devy Suradji menjelaskan, bandara menjadi entry point pertama saat wisatawan masuk.

“Jadi, bandara ini yang harus terus dikembangkan sehingga penumpang yang datang tidak sekali, tapi bisa berulang,” tutur Devy.

Sementara itu, Ketua Dewan Tata Krama (Asita Jawa Timur, Nanik Sutaningtyas mengatakan, dalam program pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur di kawasan pariwisata. Dengan demikian hasilnya bisa cepat meningkatkan perekonomian daerah atau pendapatan per kapita.

Pariwisata Bisa Jadi Andalan Ekonomi Jatim INDUSTRI pariwisata Jawa Timur memang luar biasa. Sektor ini telah memberikan andil cukup besar dalam memajukan perekonomian daerah ini. Lihat saja, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp 106 triliun.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf,bahkan meyakinisektor pariwisata Jatim bisa menjadi andalan dalam memajukan perekonomian di masa mendatang. Apalagi melihat trennya, dari tahun ke tahun sektor pariwisata menunjukkan tren positif.

“Pariwisata Jatim bisa menjadi sektor yang menjanjikan apabila dikemas dengan menarik dengan menonjolkan kebudayaan lokal. Wisata harus dikembangkan menjadi tontonan menarik untuk semua generasi, baik turis lokal maupun mancanegara,” kata Gus Ipul dalam suatu kesempatan.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul meyakini, dengan pariwisata dikemas menjadi lebih menarik, maka turis akan berbondong-bondong ingin mengunjungi Jatim. Apalagi, jika dilihat data yang ada, pada 2009 jumlah kunjungan turis mancanegara sebanyak sekitar 300 ribu. Tapi, saat ini sudah mencapai 600 ribu.

“Targetnya sampai de-

Pantai Pulau Merah di Banyuwangi, kini menjadi tujuan wisata surfing baru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bahkan telah memperkenalkan pantai tersebut lewat kompetisi surfing internasional. ngan 2019 ada sekitar 1 juta turis yang mengunjungi Jatim.

Perlu kerja keras agar turis menyenangi budaya Jatim.

Oleh sebab itu, potensi wisata harus digali dan dikemas dengan baik,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, jumlah kunjungan turis ke Jatim juga dipengaruhi oleh infrastruktur. Dengan digalakannya pembangunan tol yang menghubungkan Jateng dengan Jatim, maka potensi kunjungan wisatawan semakin meningkat.

Menurut Gus Ipul, pertumbuhan pariwisata Jawa Timur cukup bagus di atas pertumbuhan ekonomi. “Maka dari itu kita terus berbenah, kita juga memperkuat daerah lain misalnya Trenggalek yang memiliki Pantai Prigi,” kata Gus

Ipul.

Dia juga menuturkan jika saat ini sejumlah wisata yang berpotensi besar adalah sepanjang Pantai Selatan. “Mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, nanti kalau Jalur Lintas Selatan (JLS) sudah jadi Insyallah itu akan menarik wisatawan datang,” tambahnya.

Selain medan transportasi yang sedang dalam pengerjaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakatnya juga jadi salah satu kunci utama.

Karena itu mengapresiasi pelaku usaha yang bergerak di dunia pariwisata yang telah bekerja dengan baik. “Tapi ke depan kita perlu pelaku usaha yang bersertifikat. Ini penting untuk persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN,” tutup Gus Ipul. (ist)

Disbudpar Jatimjuga perlu meningkatkan promosi pariwisata daerah dengan menggandeng pelaku wisata yang kredibel, termasuk membangun akses atau infrastruktur.

“Selain itu, pemerintah juga harus aktif dan gencar promosi untuk memperkenalkan potensi wisata daerah dan bekerja sama dengan pelakupelaku pariwisata yang memiliki kredibilitas potensial,” papar Nanik di kantornya.

Pengusaha biro perjalanan PT Akdirasa Tours and Travel itu menambahkan selama ini infrastruktur jalan dan fasilitas obyek wisata yang layak menjadi kendala utama perkembangan sektor pariwisata. Padahal, lanjut Nanik, bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi devisa negara paling menguntungkan karena bersifat multiplayer effect.

“Jika suatu daerah ingin segera meningkatkan perekonomian, maka cepat bangunlah. Kami yakin investasiinvestasi di sektor ini akan bertumbuh mulai hotel, restoran, hingga para pedagang, trans-

portasi umum, bahkan tukang becak pun akan ikut menikmati, tentunya perizinan investasi juga harus dipermudah,” ujarnya.

Nanik mengibaratkan Jawa Timur seperti raksasa yang sedang tidur lalu bangkit. Sekarang sudah banyak bermunculan obyek wisata baru. Bukan hanya Gunung Bromo, Batu Malang, Gunung Ijen, hampir setiap kabupaten punya objek wisata yang menarik tapi kurang infrastruktur.

Contohnya, Madura yang memiliki Gili Iyang yang terkenal dengan Pulau Oksigen. Kini, pulau tersebut banyak dilirik oleh wisatawan asing sebagai destinasi wisata kesehatan karena memiliki oksigen terbaik di dunia.

Namun sayang, akses dan transportasi yang layak menuju Gili Iyang masih belum memadai atau hanya bisa diakses dengan menggunakan kapal nelayan. “Itu bisa dijadikan wisata kesehatan. Bayangkan jika kita beli oksigen murni untuk alasan kesehatan orang sakit per tabungnya mahal sekali,” imbuh Nanik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Januari 2018 mengalami peningkatan hingga 55% dibandingkan kunjungan pada periode yang sama tahun lalu.

Pada Januari 2018, ada 22.700 kunjungan wisman sedangkan pada Januari 2017 jumlahnya 22.422 kunjungan.

Bila dibandingkan dengan Desember 2017, kunjungan wisman mencapai 17.157 kunjungan atau tumbuh 19%.

Menurut Kepala BPS Jatim Teguh Pramono, wisman yang kebanyakan berasal dari Malaysia, Singapura, dan China tersebut diperkirakan ekspatriat yang bekerja di Indonesia.

Mereka kembali setelah selesai berlibur pada momen liburan Natal dan Tahun Baru pada Desember 2017.

“Tidak diketahui pasti tujuan mereka datang ke Surabaya melalui Bandara Juanda, apakah mereka datang untuk berlibur dan pergi ke tempat wisata di Jatim, atau memang ekspatriat yang bekerja di sini,” ungkapnya. (ist)

Tawarkan Paket ‘Hot Deal’ ASISTEN Deputi dan Komunikasi Pemasaran, Deputi Bidang Pemasaran II, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) menggelar Forum Group Discussion (FDG) bertajuk Java Hot Deal, di Hotel Santika Jalan Jemursari Surabaya, Jumat, (6/7/2018).

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Kemenpar RI, Dr Anang Sutono, CHE, mengatakan, pihaknya menggelar acara tersebut, karena Hot Deal adalah bagian dari program Kemenpar yang memiliki kepastian mengisi ‘idle capacity’.

Program paket Hot Deal ini, adalah gagasan bersama Kemenpar RI bersama Forum Visit Wonderful Indonesia, sebuah konsorsium 18 asosiasi pelaku industri pariwisata nasional. Forum ini digagas Hariyadi Sukamdani (PHRI), Asnawi Bahar (ASITA) yang berkolaborasi mengajak asosiasi lain untuk bergabung demi memajukan pariwisata nasional.

“Hot deal, pada prinsipnya menerapkan konsep sharing economy yaitu menjual barang atau jasa yang ‘idle capacity’ alias tidak terjual atau excess capacity misalnya dengan diskon besar atau dengan menawarkan paket-paket wisata khusus sehingga mampu menarik calon wisman pada masa low season atau week day,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan strategi mempercepat pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Acara dihadiri staf Asisten Deputi Kemenpar RI, Kadisbudpar Jawa Timur, Dr H Jarianto, M.Si, Ketua PHRI Jatim, Herry Siswanto, SH.MH, Ketua ASI-

Dr Anang Sutono, CHE menyerahkan cindera mata kepada Dr H Jarianto, M.Si, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim.

TA Jatim Ariefudinsyah, Ketua IHGMA Joko Widiyanto, serta perwakilan Disbudpar Jember, Situbondo, Probolinggo, Malang, Banyuwangi, Pasuruan serta perwakilan asosiasi dibawah forum Visit Wonderful Indonesia yaitu Organda, Apserapi, APPBI, Putri dan HIPPINDO, serta insane pariwisata lainnya di Jatim.

Menurut Anang,program Hot Deal merupakan solusi Jitu meningkatkan akupansi hunian kamar hotel dan transportasi udara darat, laut. Terlebih ditunjang dengan hadirnya inovasi idea-idea kreatif dan menarik kamar hotel yang tersedia di Surabaya sekitar 20.000, namun akupansinya baru mencapai angka 55 persen. Sehingga masih ada 45 persen belum dioptimalkan.

Nah, jika agen travel yang tergabung dalam ASITA Jatim bisa menjual paket-paket wisata yang lebih menarik, dipastikan akupansi kamar hotel di waktu low season/week day (hari biasa).

Ia meyakini bahwa kein-

dahan panorama Jatim, seperti Madura, Banyuwangi, Bromo Tengger serta pantai selatan nya, serta bentuk budaya egaliter dan religi dari masyarakatnya. Hal ini akan kondusif menciptakan paket-paket di Hot Deals. Hal itu dikarenakan melihat potensi Kota Surbaya, Malang, dan wilayah sekitarnya yang selalu inovatif. Seperti potensi seni budaya, alam dan kreativitasnya yang mengakar.

Menanggapi hal ini, Kadisbudpar Jawa Timur, Dr.Jariyanto, menyambut positif dan mengingatkan panorama dan wisata di Gili Iyang Sumenep, jangan pernah dilupakan. Dia mengingatkan, kekuatan religi spiritual Jatim yang melahirkan tokoh-tokoh besar adalah sebuah fakta sejarah yang tak terabaikan.

Lebih jauh beliau mengatakan bahwa wisatawan Cina, Eropa, Midle East atau Timur Tengah juga akan tertarik dengan paket- Jatim sebuah peluang dengan keramahan warga Jatim. Sehingga bisa menghasilkan devisa. (ist)

Hal - A Edisi No.294 Tahun XVII ~Minggu I Agustus 2018



Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

FPD Ucapkan Selamat Atas WTP Ke-7 Kalinya

bahwa kita semua sepakat untuk memperkuat komitmen mewujudkan good governance and clean government, terutama di bidang keuangan daerah.

Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur terhadap Raperda tentang PerKetua Fraksi Partai Demokrat, tanggungjawaAgus Dono Wibawanto. ban Pelaksanaan APBD Tahun BAGI Fraksi Partai Demo- Anggaran 2017 itu disampaikrat, Gubernur Jatim telah kan oleh juru bicaranya Mubekerja keras untuk mene- hamad Reno Zulkarnaen, SIP, rapkan kebijakan pemerinta- dalam rapat paripurna, Senin han yang mampu mewujud- (16/7). kan good financial governance.

Menurut Fraksi Partai DePada tataran inilah maka pa- mokrat, laporan Pertanggungradigma yang dibangun adalah jawaban Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2017 harus dipahami sebagai piranti Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam menggunakan anggaran publik untuk kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan Gubernur dengan spirit seperti inilah yang telah mengingatkan kondisi era 1970an yang digambarkan Anne Booeh dan RM Sundrum dalam tulisannya “Income Distribution in Indonesia” yang memiliki aktualita di Jawa Timur sekarang ini; keadaan pendapatan rakyat yang meningkat dan pertumbuhan ekonominya menggembirakan sekaligus membanggakan.

Ini merupakan prestasi financial excellence Provinsi Jawa Timur dan khusus untuk APBD Tahun Anggaran 2017, hasil akhir pemeriksaan BPK-RI yang diapresiasi dalam Laporan Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 22 Juni 2018

dengan WTP. Fraksi Partai Demokrat mengucapkan Selamat Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperolehnya dalam hal pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2017 yang ke-7 (tujuh) kalinya sejak Tahun 2010.

Tentu saja WTP itu bukanlah pekerjaan mudah melainkan membutuhkan energi yang besar dalam mempersiapkan SDM profesional di bidang manajemen keuangan daerah. Capaian WTP niscaya menjadi begitu bermakna dalam takaran akuntabilitas keuangan daerah. Hasil ini merupakan produk kepemimpinan Gubernur yang telah membawa taraf hidup rakyat Jawa Timur meningkat dan pertumbuhan ekonominya sangat menggembirakan sekaligus membanggakan.

Badan Anggaran DPRD

Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Juni 2018 juga mengemukakan pendapat yang intinya, berdasarkan LHP BPKRI yang telah disampaikan kepada DPRD dan Gubernur Jawa Timur, maka pencermatan terhadap substansi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 akan mengacu pada perangkaan yang sudah diaudit. Dengan demikian, Rapat Paripurna ini sangatlah penting artinya bagi penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ke depan, karena menyangkut penetapan Raperda Pertang-

gungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah dilakukan audit oleh BPK-RI dengan opini WTP. Fraksi Partai Demokrat yang diketuai Drs H Agus Dono Wibawanto, M.Hum pun mengajak untuk terus menjaga kondusivitas Jawa Timur usai kontestasi pemilihan kepala daerah 27Juni 2018 dan kini memasuki babak baru pileg dan pilpres 2019. Suasana aman, nyaman dan harmoni harus dijaga dengan komitmen bahwa pesta demokrasi pilkada merupakan tahapan tata kelola pemerintahan modern yang konstitusional. (yd)

FPDIP Memberi Rekomendasi Fraksi Partai Golkar : Meski Raih WTP, Faktanya Masih Langkah Prioritas Ada Kelemahan di OPD 

SETELAH mengikuti pembahasan bersama Eksekutif dan mendengar laporan Komisi serta Badan Anggaran, pada dasarnya Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima laporan Pertanggungjawaban Gubernur atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Namun demikian, sebagai bentuk penajaman, Fraksi PDI Perjuangan memberi beberapa rekomendasi langkah prioritas kepada Pemerintah Provinsi. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Afwan Maksum, SE.QIA, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (16/ 7).

Menurutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat melaksanakan program secara lebih baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan, dalam rangka mempercepat turunnya angka kemiskinan di Jawa Timur sebagai salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kemudian Inspektorat, diharapkan semakin tajam dalam pelaksanaan pengawasan dalam rangka mencegah penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang bersih.

Demikian halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, agar makin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi publik. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masya-

rakat.

Bakesbangpol juga harus senantiasa melakukan deteksi dini terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan yang intoleran maupun keberadaan orang asing yang berpotensi mengganggu ketertiban umum untuk menjaga kondusifitas masyarakat Jawa Timur.

Termasuk pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing.

Ketua Fraksi PDI PerjuangDinas Pertanian, agar an, Sri Untari Bisowarno. melakukan evaluasi dan pelaporan perencanaan penyalur- konservasi mangrove dan tean dan penggunaan pupuk rumbu karang berkelanjutan, sekaligus mengintensifkan meningkatkan kerjasama anpembinaan penggunaan pu- tar pengawas perikanan dan puk organik dan anorganik di kelautan provinsi, kabupaten/ tingkat petani serta mening- kota dengan aparat penegak katkan daya saing komoditas hukum dalam penanganan tanaman pangan dan holti- pelanggaran pidana perikanan, melakukan mediasi penyelekultura.

Selanjutnya, Fraksi PDI saian konflik nelayan, serta mePerjuangan yang diketuai Dra ngaktifkan keberadaan bank Sri Untari Bisowarno, MAP ber- UMKM di tengah nelayan.

Selain itu, Dinas Pemuda harap Dinas Perkebunan benar-benar melakukan langkah dan Olahraga melakukan langkonkret guna membantu pe- kah inovatif untuk melahirkan tani khususnya untuk tanaman atlet muda yang berpotensi tebu, kakao, tembakau dan serta bersinergi dengan bercengkeh. Hal ini untuk menga- bagai organisasi kepemudaan tasi berbagai masalah yang seperti KNPI dalam rangka muncul sehingga pada akhir- mencegah tumbuhnya geranya dapat meningkatkan pen- kan intoleransi dan radikalisme di Jawa Timur. dapatan para petani.

Dinas Kebudayaan dan PaDinas Peternakan juga segera melakukan inovasi untuk riwisata mendorong munculmenggalakkan program peng- nya kawasan desa wisata di gemukan sapi dan program mana masyarakat terlibat imunisasi buatan untuk sapi langsung dalam pengelolaan betina produktif, menggalak- wisata di wilayahnya, sehingga kan program pembibitan ter- mampu menigkatkan penghanak sapi dan pengendalian sapi silan masyarakat setempat.

Badan Penanggulangan betina produktif, serta lebih menggalakkan pemberian Bencana Daerah memprioribantuan berupa mini feedmill taskan program pengurangan dan chooper untuk mengura- resiko bencana dan pengembangan desa tanggguh di ngi beban biaya pakan.

Dinas Perikanan dan Kela- daerah rawan bencana, serta utan, seharusnya lebih intensif penyediaan peralatan alat dalam melakukan kegiatan peringatan dini (Early Warning rehabilitasi dengan melibatkan System) untuk mencegah masyarakat melalui sosialisasi bencana. (yd)

PADA prinsipnya evaluasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini adalah tinjauan terhadap 3 (tiga) hal pokok.

Pertama, bagaimana hasil evaluasi/pemeriksaan oleh BPK RI, yang telah diuraikan secara lengkap, meliputi kesimpulan Opini Pemeriksaan, Adanya unsur kesalahan dalam tatakelola, serta Ketentuan perbaikan yang harus dilakukan oleh penanggungjawab anggaran.

Kedua, bagaimana capaian target Pendapatan maupun Belanja Daerah, serta penggunaan alokasi Anggaran pada OPD-OPD dalam bentuk serapan Belanja di akhir tahun program.

Ketiga, kelengkapan susunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diawali dengan review oleh Inspektorat sebelum dilakukan pemeriksaan BPK RI. Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur yang disampaikan juru bicaranya, Hery Sugihono Tugas Oetomo, SH.MH. Dari laporan Gubernur pada tahun 2017 Provinsi Jawa Timur telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya.

DPRD memberi apresiasi atas capaian tersebut. Namun demikian harus menjadi perhatian bahwa faktanya masih ada temuan kelemahan yang cenderung ‘klasik’ terjadi di beberapa OPD dalam tatakelola keuangan.

Temuan dari BPK RI pada dasarnya dikelompokkan dalam dua hal, yakni Kelemahan pada sistem pengawasan internal, dan Ketidakpatuhan terhadap ke-

tentuan yang berlaku.

Fraksi Partai Golkar yang diketuai Sahat Tua P. Simanjuntak, SH, tidak akan mengungkap ulang catatan temuan oleh BPK RI tersebut.

Tetapi yang penting bahwa sejumlah temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh penanggungjawab pengguna anggaran. Selanjutnya, sebagai bahan meneguhkan komitmen jajaran Pemerintah Provinsi agar tidak terjadi atau memperkecil terjadinya kesalahan serupa pada tahun program yang akan datang.

“Bahwa setiap temuan yang terakumulasi sampai miliaran rupiah bisa berdampak pada perhitungan anggaran, yang pada kondisi tertentu dapat berakibat pada proses hukum,” kata Sahat.

Fraksi-Fraksi melalui Pemandangan Umum-nya telah meminta klarifikasi atas berbagai hal yang disampaikan Gubernur dan telah mendapat penjelasan melalui Jawaban Eksekutif pada tanggal 3 Juli 2018.

Demikian pula Komisi-Komisi telah melakukan pencermatan bersama OPD mitrakerjanya, dan banyak hal yang dikritisi oleh Komisi-Komisi terkait program-program utama di tiap OPD. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 Badan Anggaran telah melaporkan hasil kajian terhadap perangkaan anggaran pada posisi akhir, baik dari sisi penerimaan maupun penggunaannya.

Dengan demikian APBD tahun anggaran 2017 telah dijalankan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh Eksekutif, serta telah dievaluasi secara berlapis oleh Lembaga yang diwewe-

Ketua Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P. Simanjuntak. nangkan. Dari banyak hal yang dipertanyakan oleh Fraksi maupun Komisi, Fraksi Partai Golkar ungkap kembali beberapa hal penting.

Misalnya, tentang serapan anggaran pada beberapa OPD yang masih rendah. Secara khusus seperti yang terjadi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU Binamarga, Dinas Ciptakarya dan Perumahan, Bakorwil Jember serta Sekretaris DPRD. Kemudian, adanya temuan dari pemeriksaan BPK RI pada LHP terkait Ketaatan terhadap ketentuan Peraturan dan belum optimalnya sistem pengendalian internal yang menyebabkan indikasi kerugian bagi negara.

Selain itu, masih besarnya saldo piutang pendapatan daerah maupun piutang layanan pasien Jamkesmas dan Jamkesda yang harus terus dicarikan solusinya.

Fraksi Partai Golkar sependapat bahwa sejumlah persoalan di atas perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi, tentu berbareng dengan catatan kritis dari Komisi-Komisi maupun Fraksi lainnya. (yd)

Hal - B Edisi No.294 Tahun XVII ~Minggu I Agustus 2018

Jatim Raih Penghargaan Provinsi Penggerak Pengembangan KLA

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memperoleh penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA JAWA Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini provinsi paling ujung timur di Pulau Jawab ini meraih Penghargaan Provinsi Penggerak Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2018.

Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA di Dyandra Convention Hall Jalan Basuki Rahmat Surabaya,

Senin (23/7) malam. Jatim memperoleh penghargaan yang dikemas dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 ini karena 50 persen kabupaten/kota di provinsi ini mendapatkan penghargaan layak anak.

Menjawab pertanyaan wartawan seusai menerima penghargaan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menyampaikan Jatim terpilih menerima penghargaan, karena provinsi yang dipimpinnya telah menjadi provinsi yang layak anak, baik

kondisi fisik maupun non fisik.

“Insyaallah semua aspekaspek kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/ atau Undang-Undang Perlindungan Anak,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA mengatakan, tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) kembali

Pakde Karwo Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2018

GUBERNUR Jatim Dr. H. Soekarwo menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (26/7) pagi.

Rakornas ke-9 oleh BI yang bertemakan “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas” ini dibuka Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Presiden RI Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang hadir. Alasannya, capaian inflasi rendah dalam tiga tahun terakhir di bawah 4% tidak terlepas dari kinerja semua pihak termasuk kepala daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas capaian inflasi. Segenap anggota TPID. Karena selama empat tahun kita betul betul bisa menekan inflasi pada angka dibawa 4 persen,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, upaya yang perlu diperhatikan untuk mencapai target tersebut adalah dengan cara melakukan koordinasi secara intensif antara pu-

Pakde Karwo berjabat tangan dengan Presiden RI Jokowi pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. sat dan daerah. Selain itu, upaya dan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) pangan juga harus terus ditingkatkan demi mencapai target inflasi yang terus menurun setiap tahunnya.

“Lompatan seperti ini harus terus dilanjutkan baik ada satgas pangan dan yang ada di pusat dan daerah bekerja dengan baik,” jelas Presiden Jokowi.

Hadir mendampingi Presiden RI Jokowi dalam kesempatan ini sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Diantaranya, Menteri Koordinator bidang

Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar.

Selain itu, juga hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Winboh Santoso hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta pejabat BI lainnya. Acara itu juga dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati dan walikota dari seluruh Indonesia. (hms).

memberikan penghargaan kabupaten/kota layak anak kepada kepala daerah yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Penghargaan ini diberikan, lanjutnya, agar pemdapemda di negeri ini semakin mendorong keluarga, masyarakat, dan media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Selain itu, pemda juga terdorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi.

Ia berharap, penghargaan ini juga dapat mendorong gubernur sebagai pembina wilayah dan bupati/wa-

likota untuk lebih memacu diri meningkatkan perhatian pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus di wilayahnya masing-masing.

Di tahun 2018 ini, evaluasi kabupaten/kota layak anak diikuti sebanyak 389 kab/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 177 kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh penghargaan. Jumlah ini meningkat hampir 50 persen dari tahun 2017.

Sedangkan tahun ini juga terdapat sebanyak 10 pemerintah provinsi sebagai Provinsi Penggerak Pengembangan KLA Tahun 2018, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI

Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Selain penghargaan KLA, Menteri PPPA juga memberikan berbagai penghargaan kepada daerah yang terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina Forum Anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mewujudkan sekolah ramah anak.

Selanjutnya, juga diserahkan penghargaan kepada daerah yang menyelenggarakan pelayanan ramah anak di puskemas, melakukan inovasi-inovasi dari kemajuan pembangunan anak di wilayahnya, serta mampu menurunkan angka perkawinan anak. (hms)

BKOW Dorong Wanita Jatim Berwirausaha BADAN Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Prov.

Jatim mendorong para wanita yang ada di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini untuk terus mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Dorongan tersebut diharapkan agar mereka memiliki daya saing yang hebat dan berujung pada peningkatan pendapatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BK OW) Prov. Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf saat membuka Rapat Pleno dan Seminar bertemakan “Meraih Sukses Sebagai Perempuan Wirausaha Tangguh” di RM. Mutiara Manyar Surabaya, Kamis (26/7).

Dikatakannya, bahwa kewirausahaan sangat dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia.

Berwirausaha bukan hanya semata-mata berperan sebagai penggerak perekonomian masyarakat, namun juga sebagai pendorong perubahan sosial khususnya bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Menurutnya, wanita memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, baik dalam kapasitasnya sebagai pekerja maupun pengusaha pada usaha/ industri mikro dan kecil. Kondisi tersebut memberi keyakinan

apabila perempuan diberi kesempatan, peluang dan dukungan, mereka akan mampu menjadi wirausaha yang tangguh, mandiri serta berdaya saing.

Dihadapan, para peserta pleno dan seminar ia mencontohkan banyaknya pengusaha wanita yang sukses di bidangnya. Tak hanya itu, BKOW Prov Jatim juga memiliki koperasi Citra Padma Wanita (CPW) yang telah terbukti memberikan dampak bagi anggotanya sekaligus bagi perekonomian Jatim.

“Saya melihat, banyak pengusaha wanita di Jatim yang telah sukses dibidangnya. Mereka harus terus di dampingi dan didukung keberadaanya aga bisa lebih sukses dalam berwirausaha.

Kita terus belajar kepada pengusaha-pengusaha yang telah sukses, agar wanita-wanita Jatim bisa menyerap ilmu dalam berwirausaha,” ujarnya.

Didampingi para Ketua I V hingga Sekretaris dan Bendahara Umum BKOW Prov Jatim, Fatma mengingatkan kepada pengurus dan anggota pleno bahwa salah satu tugas rapat pleno adalah mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan selama jangka waktu dua bulan.

Selain itu, melalui rapat pleno akan ditampung usul,

saran dan pendapat dari masing masing organisasi anggota.

“Melalui rapat pleno ini, saya menghimbau agar seluruh anggota pleno dapat berperan aktif dan dapat memanfaatkan rapat pleno ini seoptimal mungkin,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Sekretaris Umum BKOW Prov. Jatim, Ir. Ningky Poesponegoro M.Si mengatakan, aktivitas kewirausahaan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh sistem pembelajaran di berbagai perguruan tinggi di Indonesia lebih terfokus pada menyiapkan lulusan dan mendapatkan pekerjaan dari pada menciptakan lapangan pekerjaan.

Wirausaha, lanjutnya dimulai melalui sebuah ide yang berasal dari produk/jasa apa yang akan dijual, kepada siapa akan dijual, cara menjual produk/jasa tersebut hingga mengerti kebutuhan pelanggan yang bisa dipenuhi dari sebuah bisnis.

Menurutnya, kelebihan dalam berusaha/bisnis adalah memiliki peluang menjadi bos dan bukan karyawan. Peluang mengurus bisnis bisa dilakukan dengan leluasa. Kelebihan lainnya dalam berbisnis yakni menumbuhkan kesadaran diri untuk dapat lebih kreatif dan inovatif/bukan bergantung kepada orang lain. (hms).

Hal - C Edisi No.294 Tahun XVII ~Minggu I Agustus 2018



Bude Karwo Ajak Kader PKK

Tingkatkan Literasi Informasi di Perpustakaan

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Timur, Nina Kirana Soekarwo membuka Penyuluhan Kader PKK Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Hotel Harris, Jl Bangka Surabaya.

KETUA Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Timur, Nina Kirana Soekarwo, mengajak seluruh kader PKK untuk meningkatkan literasi informasi atau melek informasi bagi masyarakat. Caranya, antara lain mengunjungi perpustakaan, khususnya perpustakaan di desa/kelurahan.

Ajakan itu disampaikan Bude Karwo, sapaan akrab Ke-

tua TP PKK Jatim saat membuka Penyuluhan Kader PKK Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Hotel Harris, Jl Bangka Surabaya, Selasa (24/7) sore.

Bude Karwo mengatakan, literasi informasi berperan penting bagi peningkatan kualitas hidup keluarga. Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan, yang mene-

gaskan literasi adalah jembatan dari penderitaan menuju harapan, dan tameng terhadap kemiskinan, serta penyokong pembangunan.

Istri Gubernur Jatim ini mencontohkan, kegiatan literasi informasi yang dapat dilakukan kader PKK di perpustakaan di antaranya adalah belajar resep masakan, menyulam, dan cara mendidik anak. Seluruhnya bisa dipelajari baik lewat membaca buku, maupun dengan memanfaatkan fasilitas internet yang tersedia di perpustakaan.

“Khusus bagi kaum perempuan yang merupakan agen kesehatan gizi dan keluarga, literasi adalah hak asasi manusia yg mendasar, dan menjadi jalan untuk kemajuan dan sarana yang membuat perempuan menuju pemenuhan potensi dirinya” katanya.

Karena itu, Bude Karwo, terus mendorong semangat kader-kader PKK untuk menggerakkan masyarakat meningkatkan literasi informasi di perpustakaan, khususnya di desa/kelurahan. TP PKK harus terus aktif untuk meningkatkan gerakan membaca, memahami, dan mengajarkan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat.

Anak Indonesia Disebut Genius GUBERNUR Jatim, Dr. H. Soekarwo menyebut semua anak Indonesia, khususnya Jatim merupakan anak “genius”, kepanjangan dari kata gesit, berempati, berani, unggul, dan sehat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Pakde Karwosapaan akrabnya, saat Peringatan Hari Anak (HAN) tingkat Nasional Tahun 2018 di Kebun Raya Purwodadi, Kab. Pasuruan, Senin(23/7).

Menurut Pakde Karwo, terciptanya anak genius berkat peran orang tua yang luar biasa. Orang tua, merupakan guru utama dan pertama dalam mendidik anak. “Anak yang hebat karena ada orang tua yang tidak pernah lelah mendidik menjadi orang yang luar biasa,” tuturnya.

Pakde menjelaskan, hampir semua prestasi yang diraih Indonesia salah satu pencetaknya adalah anak dari Jatim.

Sebagai contoh, Olimpiade Matematika, yang berasal dari Jatim.”Oleh sebab itu, anak anak harus dipersiapkan lebih matang karena anak merupakan mata rantai generasi emas tahun 2045,” ungkapnya.

Dijelaskan prinsip anak disebut genius adalah memiliki iq diatas 110. Salah satu cara menciptakan anak genius adalah dengan memberikan perhatian khusus saat usia 1-8 tahun. Karena 80 persen pembentukan kemampuan otak pada usia tersebut. “Anak pada usia tersebut, diberikan asupan makanan yang bergizi tinggi agar bisa menjadi anak yang genius. Salah satunya

Bude Karwo didampingi Pakde Karwo menyapa anak berkebutuhan khusus pada Peringatan Hari Anak (HAN) tingkat Nasional Tahun 2018 di Kebun Raya Purwodadi, Kab. Pasuruan. adalah mengkonsumsi ikan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP PA) RI Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA menuturkan anak Indonesia sebagai anak yang genius.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para anak, lanjutnya, negara memberikan perlindungan dengan membuat UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Didalamnya berisi tentang setiap orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak hingga menyebabkan meningal, cacat, dan menularkan penyakit berbahaya bisa dikenakan hukuman berat. “Misalnya hukuman mati dan kebiri,” ungkapnya Di akhir sambutan, Menteri PPPA berpesan anak adalah masa depan bangsa. Untuk itu, waktu yang ada saat ini

agar dimanfaatkan dengan baik untuk belajar. Anak juga menyempatkan waktu untuk bermain dan melakukan beragam kegiatan yang menunjang kreatifitas. “Hal tersebut menjadi bagian dari hak anak yang harus dijaga,” tambahnya.

Peringatan Hari Anak (HAN) tingkat Nasional Tahun 2018 diikuti sekitar 3.500 peserta. Dimana 3.000 pesertanya adalah anak-anak dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembacaan suara anak Indonesia yang dibacakan oleh 34 anak yang mewakili Provinsi se-Indonesia (FAN). Hadir dalam kesempatan ini a.l. Sesmen RI PPPA, Pribudiarta Nur, dan Plt Deputi Perlindungan Anak PPPA RI, Agustina Erni, Wakil Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Sidoarjo, dan para pimpinan OPD di jajaran Pemprov.

Jatim. (hms)

Ditambahkannya, salah satu kegiatan TP PKK bersama pemerintah yang telah terbukti mampu meningkatkan semangat membaca di masyarakat adalah gerakan membacakan buku pada anak-anak menjelang tidur. Gerakan tersebut dicanangkan pada bulan Mei Tahun 2014 lalu.

“Ini sangat efektif untuk meningkatkan minat baca, terbukti indeks minat baca naik signifikan. Setelah gerakan ini, indeks minat baca Jatim naik dari 56% di 2013 menjadi 65,5% di 2014, kemudian tahun 2015 naik menjadi 69%, dan tahun berikutnya menjadi 72%,” tambahnya.

Bude Karwo juga mengapresaisi perkembangan perpustakaan di desa/kelurahan, dimana saat ini telah terbentuk 3.557 perpustakaan desa/ kelurahan. Kemudian di tahun 2018 ini, dengan adanya bantuan 1.000 buku dan 2 buah



rak buku untuk 100 desa, maka jumlah perpustakaan di desa/kelurahan bertambah 100 lagi sehingga menjadi 3.657.

“Kami apresiasi Pemprov Jatim yang terus mengembangkan perpustakaan, kaim juga berharap pemerintah kabupaten/kota juga ikut tergerak untuk menambah perpustakaan di wilayahnya. Kami juga mengapresiasi TP PKK yang menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kualitas SDM di desa” pujinya.

Diikuti 100 Peserta Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Drs Sudjono MM mengatakan, penyuluhan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti sebanyak 100 peserta yang berasal dari para kader PKK kabupaten/kota se-Jatim yang mendapatkan bantuan 1.000 buku

dari Pemprov Jatim.

Ditambahkannya, tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan indeks tingkat membaca dan kepuasan masyarakat terhadap layanan di bidang perpusatakaan, dan meningkatkan peran keluarga dalam menumbuhkembangkan minat membaca masyarakat, serta kerjasama dengan kader PKK dalam penyelenggaraan perpustakaan desa dan kelurahan.

Dalam kesempatan ini, diberikan pula penghargaan kepada pemenang lomba perpustakaan tingkat provinsi dan pustakawan berprestasi. Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota se-Jatim, Wakil Ketua II TP PKK Jatim dan para kader Pkk desa/ kelurahan se-Jatim. (kom)

Alumni Diklat Pim II

Harus Mampu Aplikasikan Proyek Perubahan di Daerah PENJABAT (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, MMT agar para Alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan mampu mengaplikasikan proyek perubahan yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah mereka masing-masing.

“Terpenting adalah harus mempunyai jiwa kompetisi dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global,” ujar Jumadi saat menutup Diklat Pim II Angkatan X Tahun 2018, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (27/ 7).

Menurut Jumadi, ada tiga kunci penting yang wajib dipahami oleh para Alumni Diklat Pim II dalam mengatasi permasalahan di daerah mereka.

Pertama yakni persoalan pembangunan sumberdaya manusia yang lebih kreatif, inovatif dan produktif. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, dan ketiga persoalan deregulasi dan debirokratisasi.

Khusus untuk persoalan pembangunan sumberdaya manusia, Jumadi menyampaikan kalau persoalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi persaingan di era global. Sedang untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dinilainya sangat peting dalam usaha pemerataan dan konektivitas antar wilayah. Utamanya dalam untuk memperkecil kesenjangan. Sementara untuk deregulasi dan debirokratisasi, dinilai sangat penting dalam memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi serta peningkatan produkti-

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, Msi didampingi Pj Sekdaprov Jatim dan Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim menyerahkan piagam penghargaan kepada peserta Diklat Pim II Angkatan X Tahun 2018. vitas.

Jumadi menambahkan, salah satu permasalahan pemerintah di tahun 2024 – 2025, permasalahan bonus demografi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Bangsa Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial dan menjadi beban negara di masa mendatang.

“Salah satu harapan, alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan, harus mampu juga mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh bonus demografi tersebut,” ungkapnya penuh harap.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, MSi menyatakan bahwa selama menjalani Diklat Pim II, para peserta diwajibkan untuk menghasilkan proyek

perubahan sebagai sebuah persyaratan. Oleh karena itu sangat diharapkan setelah kembali ke daerah mereka masing-masing, para alumni harus menindaklanjuti proyek perubahan yang dihasilkan sebagai upaya untuk perbaikan di daerah mereka.

“Para alumni harus mampu menjadi teladan dan contoh di lingkungannya. Baik tingkahlaku, dan tuturkata.

Tularkan virus perubahan pada semua sehingga dinikmati oleh semua,” harapnya.

Sementara itu, Dilkat Pim II Angkatan X Tahun 2018 diikuti 60 peserta. Untuk eselon II sebanyak 54 orang dan eselon III sebanyak 6 Orang.

60 peserta tersebut dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuskan (16 orang), memuaskan (38 orang), dan cukup memuaskan (6 orang). Sebagai peringkat pertama terpilih Bambang Gunawan (Kejaksaan Agung RI), peringkat kedua Dr. Nyono, ST, MT (Provinsi Jawa Timur), dan ketiga Winaryo, MSi (Gunung Kidul). (hms)

Hal - D Edisi No.294 Tahun XVII ~Minggu I Agustus 2018



Raperda Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016

Berharap Perubahan Mengakomodir Kebijakan Nasional

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Hadinuddin.

SIKAP politik Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, menyampaikan beberapa pandangan dan catatan.

Hal itu disampaikan oleh juru bicaranya Abdul Halim,

SH.MH, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (16/7).

Pertama, Fraksi Partai Gerindra berharap perubahan perda ini mampu mengakomodir kebijakan nasional pengelolaan aparatur yang diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional,

netral dan bebas dari intervensi politik. Kemudian, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, kata Fraksi Partai Gerindra, dibutuhkan manajemen aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dibutuhkan sistim pendidikan dan pelatihan aparatur yang mampu menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas aparatur sipil negara.

Fraksi Partai Gerindra yang diketuai Ahmad Hadinuddin, S.PdI memahami bahwa untuk mewujudkan idealisme

nasional, berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

Selain itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia perlu ada perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara kerja gotongroyong dengan semua komponen, baik di pusat maupun daerah, perguruan tinggi, aparatur yang kompeten, untuk mewujudkan aparatur yang melayani.

Menurut Fraksi Partai Gerindra, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, misi besar peningkatan kompetensi ASN ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada sinergitas dan harmoni. Dalam kerangka percepatan pencapaian kompetensi ASN tersebut, selain memerlukan koordinasi dan konsolidasi antara Lembaga di bidang pengembangan SDM, juga harus berbasis standarisasi dan sertifikasi (triangles strategies) yang telah ditetap-

kan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Fraksi Partai Gerindra juga berharap, setelah perubahan nomenklatur menjadi Badan yang mandiri, terpisah dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan tidak takut berinovasi dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi ASN di Jawa Timur pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pola strategi pendidikan enterpreneursip atau kewirausahaan bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi strategi baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan di Jawa Timur.

Sesuai dengan Laporan Komisi A DPRD Provinsi Jawa

Timur, Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur menjadi BPSDM. Penerapan PPK-BLUD juga diharapkan tidak sekadar perubahan format belaka, yaitu mengejar remunerasi, fleksibel, menghindari peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa. Tetapi yang benar adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat sejalan dengan salah satu spirit BLUD yang dikelola berdasarkan “praktik-pratik bisnis yang sehat”. Esensi dari PPL-BLUD adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. (yd)

FPAN Memahami Perlunya Menyesuaikan Ketentuan Permendagri Fraksi PKS: Struktur Gemuk, Tapi Fungsi Minim

Ketua Fraksi PAN, Agus Maimun.

RANCANGAN Peraturan Daerah yang sedang dibahas pada tahapan terakhir ini hanya mengenai perubahan nomeklatur kelembagaan.

Untuk itu Fraksi PAN mengaku tidak berpanjang lebar dalam penyampaian pendapat akhir ini.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H Moh Zainal Lutfi, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (16/7).

Menurutnya, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang baru efektif berlaku tidak lebih dari 2 tahun ini harus dilakukan perubahan menyangkut pengaturan nomenklatur baru, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi.

Perubahan ini secara yuridis kita pahami bersama sebagai konsekuensi hukum dari adanya Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelengaraan Urusan Pemerintahan.

Di dalamnya mengatur

tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana masing-masing urusan penunjang Urusan Pemerintah Provinsi tersebut diwadahi dalam bentuk badan.

Oleh karena itu unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai pasal 4 huruf e angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang masih menggunakan nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan, maka harus disesuaikan.

Dengan demikian, kata Fraksi PAN yang diketuai Agus Maimun, SE.M.HP,pengaturan mengenai perangkat daerah lebih banyak berkarakter imperative dari peraturan yang lebih tinggi.Berdasar kebijakan pemerintah pusat tersebut, Fraksi PAN tentu saja mema-

hami perlunya segera menyesuaikan dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri tersebut.

Selanjutnya, di luar aspek yuridis, Fraksi PAN mempunyai harapan sekaligus mendorong “kelembagaan baru” menjadi center of excelence dalam menghasilkan sumber daya manusia yang handal, khususnya untuk birokrasi.

Transformasi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada Badan Pengembangan SDM, memerlukan transformasi organisasi yang mampu melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Untuk itu visi dan misi harus ditata ulang, tidak sekadar menjadi mesin pencetak sertifikat sebagai tanda hasil pendidikan dan pelatihan. Tetapi lebih dari itu menjadi lembaga yang unggul dan handal dalam mendesain dan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas.

Pada transfomasi ini pula Fraksi PAN melihat tidak perlunya pembesar organisasi, tetapi justru harus ditata untuk lebih profesional. Dalam konteks pembiayaan, dengan status dan rekam jejak Badan Diklat saat ini, maka ke depan dengan menjadi Badan Pengembangan SDM, justru akan dapat menjadi “Penghasil” melalui kegiatan pengembangan SDM yang pasarnya tidak hanya lingkungan Jawa Timur, tetapi seluruh Indonesia. Untuk itu setelah Raperda ini mensahkan perubahan menjadi Badan Pengembangan SDM, maka harus segera dilakukan transformasi yang terukur target-target yang dapat segera direalisasikan. (yd)

RODA pemerintahan dan pembangunan daerah akan berjalan dengan baik, optimal dan produktif serta berakselarasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, jika didukung oleh oraganisasi perangkat daerah kuat dan perfomance yang excellen.

Karena itu, pembentukan dan penyusunan kelembagaan perangkat daerah yang menopang kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan menjadi sebuah kebutuhan, agar kebijakan, program dan kegiatan keperintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan juru bicaranya drh Suhartono, saat pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Fraksi PKS, harus diakui bersama, salah satu masalah krusial dalam tubuh birokrasi pemerintahan daerah, terutama di era otonomi daerah ini adalah masalah gemuknya struktur birokrasi pemerintahan daerah, tapi memiliki fungsi-fungsi sangat minim. Dengan kata lain, struktur birokrasi pemerintahan daerah kita kaya struktur, tapi sangat miskin fungsi. Kondisi ini yang semestinya harus dipikirkan secara serius dan ditata ulang sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya.

Dalam sistim birokrasi pemerintahan yang modern

Ketua Fraksi PKS Irwan Setiawan. yang mengedepankan adalah bagaimana struktur birokrasi pemerintahan itu dibentuk secara efektif dan efisien.

Dalam konteks ini, yang kita butuhkan adalah sistim birokrasi yang ramping pemerintah yang dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Di mana di dalam sistem birokrasi tersebut memiliki sedikit struktur, tapi memiliki banyak fungsi.

Salah satu ikhtiar yang dilakukan untk menata ulang kelembagaan organisasi perangkat daerah adalah dengan perubahan nomenklatur Badan Pandidikan dan Pelatihan yang diubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi (BPSDM Provinsi).

Kebijakan penentuan organisasi pemerintahan daerah akan menentukan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya lainya. Muaranya akan sangat menentukan efisiensi dan efektifitas jalannya Pemda.

Hadirnya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Raperda dimaksud.

Untuk itu Fraksi PKS yang diketuai Irwan Setiawan, S.Ip berharap akan melahirkan postur kelembagaan birokrasi yang lebih ideal dan profesional. Selain itu, perubahan “papan nama” kelembgaan SKPD ini tentu harus diikuti dengan perubahan budaya birokrasi yang lebih responsif dan melayani.

Restrukturisasi birokrasi di daerah memang bukan hanya persolan efisiensi dan aktivitas birokrasi semata. Sebagai sebuah kebijakan tentu akan sarat dengan kepentingan politis. Tetapi kita harus menyadari bahwa orientasi politik tertinggi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hal tersebut dapat tercapai apabila mesin birokrasi itu ramping, lincah, dan handal serta didukung dengan SDM-SDM yang handal dan berdaya saing. (yd)