KK KARTU JKA KTP
01
2017
JKA PLUS
2018 Finger Print Program JKA Plus, adalah salah satu program yang menjadi visi dan misi Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, saat Pilkada 2017. Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang telah digagas sejak mantan propaganda GAM itu berkuasa 2007-2012, kembali Ia dengungkan dengan mengusung konsep baru dari implementasinya, dengan format JKA Plus. Program JKA sendiri, saat diluncurkan beberapa tahun silam, mendapatkan apresiasi dan sambutan yang luar biasa dari rakyat, hal ini dikarenakan, banyak kemudahan yang diperoleh rakyat saat berurusan dengan pelayanan kesehatan, dan program ini jugalah yang kemudian berbekas di hati rakyat, dan mengantarkan kembali Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh pada
Sehari sebelum dilantik dan ditetapkan sebagai Gubernur Aceh terpilih, hasil Pilkada 2017, Irwandi Yusuf, dikediaman resminya, kepada sejumlah wartawan, saat ditanya mengenai target 100 hari Pemeritahannya mengatakan bahwa, dirinya akan fokus pada 3 aspek mendasar yang mendesak dan menjadi kebutuhan rakyat Aceh, yakni, persoalan ketenagalistrikan, JKA Plus, dan rumah dhuafa. Dan pada tanggal 15 Oktober 2017 nanti, tepat
Pilkada 2017. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, dalam suatu wawancara, Senin, 9 Oktober 2017, menjelaskan, program JKA Plus yang merupakan target dari Pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, saat ini telah dipacu prosesnya. Pembenahan utama yang dilakukan pihaknya adalah penyederhanaan aspek pelayanan dan juga system administrasi. Jadi, sebut Hanif, perubahan subtansial pada JKA Plus terletak pada penyederhanaan manajemen dan administrasi. Dengan perubahan ini, maka system pelayanan JKA Plus dilakukan secara online dan terintergrasi. Integrasi pelayanan ini dengan melibatkan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), sehingga setiap warga yang nantinya akan berobat menggunakan JKA Plus, tidak direpotkan lagi dengan dokumen dan administrasi kependudkan, seperti harus foto copy KTP, KK atau lainnya. Semua online dan terintegrasi, jelasnya. Namun, implementasi pelayanan ini belum dapat di wujudkan tahun ini, sebab masih harus menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) pengganti, sehingga semua system yang ada baru akan efektif berlaku pada 2018. Draft Pergub sendiri telah disiapkan pihaknya, dan akan terus dimatangkan sebelum diaplikasikan sistemnya tahun depan. Nah, lanjut Hanif, kedepan, dengan rampungnya penyederhanaan pelayanan ini, maka, warga yang berobat ke rumah sakit rujukan BPJS, hanya menggunakan kartu JKA, atau KTP dan KK Aceh. Untuk tahap awal uji coba system baru ini akan dilaksanakan di RSUZA, sebagai pilot proyek, dan setelah berjalan normal akan di replikasi ke RS lainnya, seperti RSIA, RSJ, RS
Program rumah dhuafa sendiri, awalnya digagas dengan menggunakan dana pribadi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, serta kontribusi berbagai pihak, yang dana untuk pembangunan rumah diambil dari biaya kenduri akbar pelantikan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, total sudah ratusan unit rumah yang dibangun melalui program terserbut. Dan melalui APBA sendiri, pada tahun 2017 ini adalah 1.500 unit. Sedangkan untuk tahun 2018, dalam KUA PPAS yang direcananakan akan di bangun sebanyak, 6.110 unit, dengan volume anggaran sebanyak Rp. 535 miliar.
100 hari, sosok yang pernah menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 itu, menjadi pucuk pimpinan di Aceh sejak dilantik pada 5 Juli 2017. Tulisan ini sendiri, hanya menfokuskan isu pada tiga aspek, yakni, JKA Plus; Investasi; dan Ketenagalistrikan. Sudah sejauh mana tiga hal ini dicapai selama 100 hari perjalanan kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait.
Meuraksa, dan seluruh rumah sakit daerah yang berada di kabupaten dan kota. Saat ini, lanjut Hanif, proses pembentukan tim JKA Plus telah mulai dilaksanakan di kabupaten dan kota, dan diharapan pada awal 2018, implementasi JKA Plus sudah dapat dilaksakanan di seluruh rumah sakit yang ada di Aceh. Dan bahkan, penyederhanan juga dilakukan bagi pasien rujukan dari daerah. Salah satu inovasi, bagi pasien yang tidak membawa rujukan dari tempat asal, rujukan dapat di peroleh di seluruh puskesmas yang ada di Kota Banda Aceh. Dan jika tidak membawa kelengkapan dokumen adminstrasi kependudukan, di tiap RS dan Puskesmas, pasien hanya tinggal datang dan melakukan proses ďŹ nger print, sebab data kependudukan sudah terekam semuanya. Dan berikut skema alur perubahan system JKA Plus Ia melanjutkan, tahun 2107, telah diterbitkan, Instruksi Gubernur Aceh (Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2017) terkait pembentukan Tim Terpadu, dan menyiapkan petugas registrasi kependudukan on site untuk memudahkan proses registrasi pasien yang belum memiliki KTP/ Kartu BPJS di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Tim terpadu dan lintas sektoral ini mencakup pihak Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Sosial Aceh, dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Menggagas dan menerapkan Sistem Finger Print untuk kemudahan akses layanan. Mekanismenya adalah peserta datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan perekaman data awal, kemudian diterbitkan SEP (surat eligibilitas peserta) untuk pelayanan. Kunjungan berikutnya langsung Fingger Print, kemudian diterbitkan SEP (Surat eligibilitas peserta) dan pelayanan.
02 Pembanguan Rumah Dhuafa
www.jsithopi.org
03 INVESTASI Dalam berbagai kesempatan lawatannya ke sejumlah Negara, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kerap mengundang investor asing untuk berinvestasi di provinsi ujung pulau sumatera ini. Dan terdapat 4 sektor yang ditawarkannya di berbagai even pertemuan investasi, yakni, Pariwisata, KEK Arun, Energi, dan Agro Industri. Dalam kurun tiga bulan sejak dilantik, Pemerintahan Aceh, dibawah Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sangat konsentrasi pada peningkatan investasi ke Aceh, hal ini ditandai dengan telah ditandatangani sejumlah Memorandum of Understanding (MoU), minat investasi sejumlah Negara, dan perusahaan internasional berinvestasi di Aceh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Ir Iskandar, menerangkan, banyak kemajuan yang diperoleh pada sector investasi di Aceh, dan Bapak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sangat fokus pada peningkatan nilai investasi yang masuk ke Aceh. Saat ini saja, terangnya, sudah ditandatangani sebanyak 4 MoU, yakni :
1. MoU, Turkey dan Aceh, investasi energy untuk pengembangan KEK Arun 2. MoU Hitay Group, untuk pengembangan energy di Mon Geuredong, dan Bener Meriah 3. MoU, China-Aceh, untuk pengembangan energy 4. MoU, Prospherity, perusahaan asal Hongkong
04 Ketenagalistrikan
Dua sector yang menjadi fokus pengembangan investasi yang diarahkan oleh Gubernur Aceh adalah bidang energy dan pariwisata. Dan kepariwisataan adalah fokus pengembangan yang dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan untuk membangun brand image, atau gambaran positif masyarakat internasional terhadap Aceh. Capaian lainnya, saat ini, Aceh telah menempati posisi ke-9, sebagai provinsi yang menarik sebagai kawasan investasi secara nasional, dan ini merupakan hal yang sangat baik, artinya secara nasional, peringkat Aceh sudah berada pada 10 besar daerah tujuan investasi. Dan kita harapkan hal ini terus akan kita perbaiki. Dari sisi regulasi, inovasi yang sudah dilakukan oleh Gubernur Aceh, adalah percepatan pelimpahan kewenangan perizinan investasi, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP), sehingga saat ini, perizinan investasi penanaman modal telah dilimpahkan yang semula oleh Gubernur, saat ini cukup oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, dengan seperti ini, proses perizinan dan hal lainnya akan lebih cepat dan mudah. Aspek pembenahan regulasi lainnya, Pemerintah Aceh telah menerapkan proses perizinan secara online, yakni e-perizinan, jadi, dengan adanya sistem dan aplikasi ini, investor tidak perlu datang langsung ke Aceh, atau bertatap muka dengan pihak terkait, cukup mengisi aplikasi, di proses, dan kemudian diadakan follow up. Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus, atau KEK-Arun, capaian terbesar yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, selaku ketua Dewan Kasan, yakni percepatan operasionalisasi dan pengelolaan kawasan tersebut, yakni pada Desember 2017, sudah akan di luncurkan operasionalisasinya, dari target yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) selama 3 tahun. Kerja cepat pembentukan manajemen KEK ARUN, berupa pembentukan Badan Pengelola dan Administratur sudah rampung dilaksanakan.
Di Bidang ketenagalistrikan, Irwandi Yusuf berkomtimen penuh agar tidak adanya pemadaman listrik, dan hal ini telah dibuktikannya, sebagaimana disampaikan oleh General Manager (GM) PT PLN Aceh, Jefry Rosiadi. Menurutnya, Gubernur Aceh, selalu berkordinasi dengan mengingatkan kinerja pihaknya. Dan untuk itu, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar tidak ada pemadaman, dan hal ini telah berhasil dilaksanakan, dengan memanfaatkan semua potensi pembangkit yang ada di Aceh. Dan jikapun ada pemadaman, hal ini murni dikarenakan persoalan jaringan, atau JTF yang mengalami masalah. Komitmen Gubernur Aceh, di bidang ketenalistrikan, juga dapat dilihat dari kemudahan perizinan yang didapatkan PLN Aceh, untuk investasi di sektor pembangkit listrik. Sebagai contoh, upaya PLN membangun pembangkit 50 MW di Krueng Raya, Aceh Besar, ini semua proses perizinannya sangat di mudahkan oleh Pemerintah Aceh, dan di dukung oleh Pemerintah Kabupate. Dan untuk menjadikan Aceh mandiri secara energy, dengan adanya tambahan pembangkit 50 MW di Krueng Raya, dan 250 MW di Lhokseumawe, maka dapat dipastikan tidak ada persoalan lagi atas masalah kelistrikan di provinsi ini.
Pandangan JSI atas 3 program Prioritas 100 hari Irwandi-Nova namun upaya preventif dan promotif juga harus dilakukan agar tercipta perilaku dan budaya sehat di lingkungan masyarakat. Selain itu juga, program pembangunan RS regional yang pernah digagas oleh Gubernur sebelumnya, dapat untuk terus dilanjutkan, dan juga peningkatan armada ambulan udara untuk kondisi kegawatdaruratan.
Dari sejumlah capaian program program yang menjadi prioritas kerja 100 hari Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, Tim JSI berpandangan bahwa, terdapat kemajuan yang positif dari apa yang telah digagas dan kemudian diimplementasikan dengan cepat untuk menjawab janji politik kepada rakyat Aceh. Namun tentu saja, masih terdapat hal yang mesti menjadi perhatian serius, dan perlu dalam bentuk kebijakan strategis yang dilahirkan. 1. JKA Plus Terkait dengan program JKA Plus, JSI berpandangan bahwa, pelayanan kesehatan rakyat, tidak hanya berfokus pada aspek kuratif,
2. Investasi Dari beberapa kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan berbagai pihak perihal investasi, kesemuanya masih sebatas penandatangan minat atau ketertarikan ingin berinvestasi di Aceh oleh investor asing. Memorandum of understanding (MOU), letter of interst (LOI), dan hal ini perlu terus di dorong dan diwujudkan menjadi investasi resmi dalam bentuk penanaman modal yang tercatat sebagai realisasi investasi. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah persoalan jaminan keamanan dan perwujudkan iklim investasi yang kondusif, dan ini hanya dapat terwujud dengan melibatkan segenap komponen masyarakat dan unsur yang dapat menjadi pengganggu dalam konteks keamanan berinvestasi.
3. Keteganalistrikan Kerja cepat Irwandi Yusuf dalam persoalan investasi energy, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Jaboy di Sabang, dan juga penyelesaian legal hukum masalah eksplorasi pembangkit panas bumi Seulawah, yang terus tertunda, merupaka suatu hal yang layak di apresiasi. Besarnya potensi investasi pembangkit listrik yang saat ini tengah dikerjakan di Aceh, berpeluang wilayah ini akan surplus energy kedepan, dan ini harus dipikirkan kerangka untuk berkordinasi dengan PT PLN guna pembentukan unit pembagi beban (UPB), yang saat ini masih terdapat di Sumatera Utara. Guna meraih kemandirian energy, dan untuk mendorong perluasan investasi, Pemerintah Aceh perlu mendorong agar provinsi ini memiliki unit pembagi beban tersendiri, yang tidak terkoneksi dengan UPB Sumut, ini dimaksudkan agar persoalan devisit energy yang terjadi sewaktu waktu dapat dengan mudah teratasi di Aceh.