Kendari Pos Edisi 29 November 2011

Selasa, 29 November 2011

Tahun XVI Edisi 38-Harga Eceran Rp. 3.500,-

http://www.kendarinews.com

Hearing Butur Deadlock

HUMANIORA

Beli Rumah, PNS Bisa Gunakan FLPP PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki rumah dan masih ngontrak atau tinggal di mertua permai, disarankan memanfaatkan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Menurut Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Marguestinny Oemar Ali, program FLPP akan membantu PNS memiliki rumah.

“Tugas pokok BLU-PPP menggalang, mengelo-

Baca RUMAH di Hal. 7

SELEBRITI

Klarifikasi soal Ganja PENGAKUAN Miley Cyrus bahwa dirinya adalah seorang stoner (penggemar ganja) di tengah ulang tahunnya yang ke-19 pada Rabu lalu (23/11) mengejutkan banyak pihak. Termasuk penggemarnya. Alhasil, juru bicara Cyrus buru-buru membuat pernyataan yang mengklarifikasi ucapan ngawur mantan bintang binaan Disney tersebut.

Ya, dalam ulang tahun yang dirancang Kelly Osbourne itu, Cyrus mendapat kue ulang tahun bergambar penyanyi reggae Bob Marley. "Kamu akan tahu bahwa dirimu seorang stoner ketika temanmu memberikan kue bergambar Bob Marley. Tahu kan maksudnya, terlalu banyak mengisap lintingan ganja," celetuk Cyrus ketika melihat kue tersebut.

Juru bicara Cyrus meminta media tidak m e n e l a n mentah-mentah ucapan putri Billy Ray Cyrus tersebut.

Menurut dia, itu semua diucapkan dalam konteks bercanda. "Kue itu candaan dan Miley menanggapinya dengan sarkastis. Media mengartikan ucapan tersebut di luar konteks," papar si juru bicara kepada Access Hollywood.

Osbourne yang merasa bertanggung jawab atas insiden kue itu ikut membela Cyrus. "Saya ingin membuat insiden Miley menjadi jelas. Bahwa kami mulai memanggilnya Bob Miley, itu adalah gurauan!" tegas Osbourne melalui Miley Cyrus pernyataan di Twitter. (tia)

Kendari, KP Hearing mencari jawaban Ibukota Kabupaten Buton Utara (Butur) di DPRD Sultra, kemarin, gagal dilaksanakan. Bupati Butur, Ridwan Zakaria maupun Gubernur Nur Alam batal hadir.

Keduanya berada di luar daerah. Lebih janggal lagi Sekda Butur, La Djiru SE berjanji akan datang mewakili bupati ternyata juga batal.

Agenda DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan hearing terhadap Gubernur maupun Bupati Buton Utara (Butur) terkait polemik penempatan ibukota kabupaten Butur. Penyebabnya, dua orang pengambil kebijakan itu tidak hadir. Nur Alam, sedang berada diluar negeri sedangkan Ridwan Zakaria beralasan keluar kota.

Saat memimpin hearing, Ketua DPRD Sultra Rusman Emba menerangkan, dalam menyelesaikan masalah ibukota Butur, tidak bisa jika hanya masyarakat maupun DPRD saja yang bertemu. Karena, masalah tersebut harus didudukan secara bersama-sama, agar solusi dari penyampaian aspirasi masyarakat Butur yang sudah berkali-kali itu mendapat jawaban. “Gubernur diwakili, Bupati tidak datang tidak akan mungkin ada solusi kalau mereka tidak hadir,” ujarnya

Baca BUTUR di Hal. 7

SUWARJONO/KP

Aksi unjukrasa di DPRD Sultra menuntut pemerintah Butur mengembalikan ibukota ke Buranga sesuai amanah undang-undang. (Inset) Mahasiswa melakukan orasi dengan ikat kepala bertuliskan "Siap Mati".

Polri : Walikota Tidak Salah

50 Persen Lebih Guru di Kabupaten Muna

Tak Layak Mengajar

Jakarta, KP Ini kritikan bagi penyelenggara pendidikan dasar di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Berdasarkan temuan CRC (Citizen Report Card) atau Laporan Penilaian Masyarakat (LPM) yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) didukung United States Agency for International Development (USAID) memberi kesimpulan mengejutkan. “Mutu pendidikan di Muna sangat rendah. Lebih dari separoh, guru di Muna tidak layak mengajar,” begitu

Terkait Sorotan Masyarakat Soal Pendirian Panggung Konser di Perempatan Jalan MTQ Kendari, KP Polemik siapa yang salah atau yang benar tentang konser yang berlangsung pada Sabtu (26/11) akhir pekan lalu akhirnya terjawab. Ternyata semua yang terjadi telah diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Jadi tidak ada yang salah baik Pemerintah Kota Kendari maupun dari Kepolisian Polda Sultra tentang pendirian panggung di tengah jalan. Mendirian panggung di perempatan jalan protokol pun tetap salah.

Kapolres Kendari AKBP Yuyun Yudantara melalui Kabag Ops Kompol Samin Sik mengatakan, kegiatan konser akhir pekan lalu sudah jelas diatur dalam undang-undang tentang

Baca MENGAJAR di Hal. 7

Baca TIDAK SALAH di Hal. 7

Mereka Yang Selamat dari Tragedi Ambruknya Jembatan Kartanegara

Tubuh Melayang, Berpikir Kiamat Datang Ambruknya Jembatan Kartanegara tidak hanya membawa duka mendalam bagi keluarga yang kehilangan sanak famili. Mereka yang lolos dari maut pun tak bisa begitu saja melupakan tragedi di depan mata tersebut.

EKA FATIMAH, Tenggarong SABTU (26/11) sekitar pukul 16.30 Wita, suara gemuruh bak guntur menjelang hujan badai mengguncang Kota Raja, Tenggarong. Setiap mata yang berada di sekitar Jembatan Kutai Kartanegara terpana akan apa yang dilihat-

ADI CHANDRA/KALTIM POST

Korban dari jembatan ambruk (kiri). Mulai pelajar, pekerja tambang, pegawai kantoran, hingga anggota TNI yang bertugas di Kukar kini ketergantungan dengan kapal penyeberangan (biasa disebut Taxi Feri) yang menghubungkan Samarinda dengan Tenggarong (kanan).

Menteri Kesehatan Endang Rahayu berbincang dengan seorang korban runtuhnya Jembatan Kuta Kertanegara yang selamat.

KALTIM POS

nya. Deru reruntuhan badan jembatan seperti mengisyaratkan raungan setiap jiwa yang berada di atasnya. Terlebih, saat itu arus lalu lintas di jembatan yang dibangun pada 1995 itu sedang ramai karena akhir pekan.

Ida, 27, warga Pal 6 Tenggarong yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan taman pedestrian bawah jembatan tersebut merupakan salah seorang yang merekam detik-detik keruntuhan jembatan yang disebut-sebut tercantik di Kaltim itu.

Pukul 16.00 Wita, mestinya pekerjaan Ida sudah usai. Namun, karena ingin melepaskan lelah sebelum melangkah pulang, dia menyantap bakso dulu di kawasan seputar taman.

Maklum, setiap menjelang senja hingga malam, taman pedestrian merupakan salah satu tem-

Baca JEMBATAN di Hal. 7

2

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

Tunjangan Guru Lambat, Salah Pemprov Guru ......................... sebagainya,” paparnya.

Hadapi Guru Jangan Pakai Ancaman!

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang lebih menekankan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap guru yang tidak mau bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Ketua Perngurus Besar PGRI, Sulistyo menerangkan, dalam menghadapi guru sebaiknya jangan menggunakan ancaman hukuman.

“Saya paling tidak suka kalau pendekatan guru dengan menggunakan ancaman-ancaman hukuman. Saya bicara seperti ini bukan karena apaapa, karena PGRI memang harus membela guru,” tegas Sulistyo ketika ditemui usai acara diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jika program pemerataan distribusi guru dilakukan secara adil, secara otomatis guruguru pastinya tidak akan ada yang keberatan. Namun jika sebaliknya, tidak akan ada guru yang mau dpindah.

“Kalau pemindahannya dilakukan secara adil pasti mau. Tapi kalau bernuansa hukuman, pasti tidak mau. Adil itu adalah diberikannya tunjangan tambahan jika

ditugaskan di pedalaman. Kalau tidak ada, berarti kan itu hukuman bagi dia,” ungkapnya.

Selain itu, Sulistyo juga pesimis bahwa implementasi SKB 5 Menteri di daerah tidak akan maksimal.

Pasalnya, pemerintdah daerah termasuk guru akan tetap berpegang pada hukum yang berkaitan dengan otonomi daerah. Maka dari itu, lanjut Sulistyo, pihaknya nanti akan menggelar pertemuan untuk berdiskusi dengan Pemda mengenai SKB 5 Menteri tersebut. Sehingga diharapkan, bisa menumbuhkan kesadaran semua pihak untuk bsia menjalankan aturan yang berlaku.

“Kami pesimis karena kalau menurut pengalaman yang ada, belum tentu Pemda kabupaten/kota mau melaksanakan SKB 5 menteri itu.

Apalagi ada UU yang lebih besar dan masih jadi kewenangan pemda.

Nah, apalagi jika pemerinta lemah dalam pengawalan, maka saya tetep pesimis,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, terhitung mulai Januari 2012, lima menteri negara sepakat untuk melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS). Kelima kementerian tersebut antara lain, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu)

dan Menteri Agama (Menag).

Mendiknas M Nuh menjelaskan, kesepakatan lima menteri ini sudah ditandatangani melalui peraturan bersama. Ini tindak lanjut dari Inpres mengenai regulasi pemerataan distribusi guru yang menjadi tanggung jawab Kemdikbud.

Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim secara tegas menerangkan, pemerintah akan memberikan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru-guru yang tidak mau dipindah ke daerah.

“Kalau tidak mau, pilih berhenti (PHK) atau menjalankan tugas.

Gampang saja kan pilihannya.

Karena yang namanya PNS ya harus bersedia ditugaskan di mana saja. Saya juga sebagai PNS harus bersedia ditugaskan di mana saja,” ungkap Musliar di Gedung PGRI, Jakarta, kemarin.

Tunjangan Guru Lambat, Salah Pemprov Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengungkapkan, lambatnya penyaluran tunjagan khusus guru perbatasan disebabkan pemerintah Propinsi lambat mengirimkan data guru ke pemerintah pusat. Bahkan terkadang, pemerintah provinsi kerap kali memberikan data yang salah sehingga tunjangan yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah guru yang ada.

“Itu dikarenakan data yang tidak sinkron. Terkadang pemerintah provinsi mengirimkan data lama , sehingga jumlah guru yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah yang ada saat ini,” ungkap Musliar di Gedung PGRI, Jakarta, kemarin.

Musliar mencontohkan, data guru perbatasan yang ada di Kalimantan Timur. Ketika diminta data oleh pemerintah pusat di tanggal sekian, lanjut Musliar, pemerintah provinsi terkadang tidak siap. Alhasil, pemerintah provinsi justru mengirimkan data guru seadanya saja, dan bahkan data-data lama yang belum diperbarui.

“Jika seperti ini, pastinya merugikan guru-guru yang seharusnya berhak menerima tunjangan khusus itu. Maka dari itu, ketidaksinkronan data ini yang akhirnya memakan waktu lama dan mengakibatkan tunjangan guru terlambat,” paparnya.

Di samping itu, untuk mempermudah akses bagi guru dalam proses pengambilan tunjangan, maka pemerintah juga sudah membangun sekolah satu atap. Di dalam lingkungan sekolah itu, juga dibangunkan sebuah asrama, sehingga para siswa dan guru bisa menginap di asrama tersebut.

“Jadi tidak perlu pulang dengan jarak yang cukup jauh. Nantinya juga akan dibangun politeknik di daerah perbatasan,” jelas Musliar.(cha/sam)

Menteri Curiga Pemda Manfaatkan Celah Moratorium CPNS Jakarta, KP Kebijakan moratorium CPNS yang memberikan pengecualian untuk beberapa kriteria, rawan dimanipulasi.

Terutama untuk kriteria ‘jabatan yang bersifat khusus dan mendesak’. “Moratorium CPNS memang tidak 100 persen diberlakukan. Sebab ada jabatan tertentu yang masih dibuka pemerintah. Seperti tenaga pendidik, dokter, bidan, perawat, lulusan ikatan dinas, serta jabatan khusus dan mendesak,” kata Mariani Akib Baramuli di Jakarta, kemarin.

Dari beberapa kategori, dia lebih menyoroti ‘jabatan yang bersifat khusus dan mendesak’. Menurut dia kriteria tersebut rawan dimanipulasi. Apalagi tidak disebutkan jelas apa yang dimaksud dengan ‘jabatan khusus dan mendesak’.

“Ini bisa menjadi celah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memasukkan orang-orangnya pada kategori tersebut. Mereka dapat beralasan itu sangat dibutuhkan dan mendesak diadakan,” ucapnya.

Dia menyarankan agar kriteria itu

dijabarkan lagi secara lebih spesifik.

Tujuannya agar daerah tidak semaunya menetapkan spesifikasi pada jabatan tersebut.

Di sisi lain Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN-RB Ramli Naibaho mengatakan, tujuan utama moratorium penerimaan CPNS adalah penataan menyeluruh pegawai negeri agar tercapai ukuran tepat dan efisien.

Penataan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Dalam kebijakan moratorium ini, diberlakukan pengecualian bagi kementerian/lembaga dan daerah yang membutuhkan PNS untuk tugas tenaga pendidik, dokter, perawat pada UPT kesehatan, jabatan khusus dan mendesak, serta lulusan ikatan dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu pemda yang besaran anggaran belanja pegawai kurang dari 50 persen dari total APBD 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik, dokter, bidan, perawat, jabatan khusus dan mendesak.(esy)

Tak Dibangun Jembatan Baru, Rakyat Marah KPK .......................... anggaran perawatan jembatan.

"Tapi soal anggaran perawatan itu kita tetap mengacu pada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kalau BPK menemukan ada indikasi tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana pemeliharaan itu, maka KPK bisa menindaknya," tegas Jasin.

Sementara Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, menyat-

akan bahwa Kementrian Pekerjaan Umum perlu berkaca pada peristiwa runtuhnya jembatan Tenggarong. "Agar ke depan, Kementrian PU benar-benar menjaga infrastruktur publik yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat," ujar Taufik di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Sekjen PAN yang pernah memimpin Komisi Perhubungan DPR itu menambahkan, infrastruktur publik yang vital memang memerlukan perwatan dan inspeksi secara

rutin dan berkala. Sayangnya, jembatan Tenggarong yang dibangun dengan biaya banyak dan menjadi kebanggan justru mencoreng citra Indonesia.

"Jembatan besar yang membanggakan bangsa Indonesia dengan harga miliaran rupiah ini akhirnya malah menjadikan kita malu karena runtuh begitu cepat. Harusnya masih berumur minimal 50 sampai 100 tahun kemudian runtuh, pasti ada keteledoran teknis," sesalnya.

Meski demikian Taufik tak

mau begitu saja menyalahkan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Ditegaskannya, justru jauh lebih penting agar di masa mendatang peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Salah satu caranya, kata Taufik, agar pemerintah benar-benar secara ketat mengawasi infrastruktur vital. "Pembangunan infrastruktur harus benarbenar memperhatikan maintenance inspection," pintanya.

Rakyat Marah Ketua Komite II Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Bambang Susilo mendesak pemerintah pusat mengaudit teknis jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur yang ambruk, Sabtu lalu (26/11). Perencana, konsultan, kontraktor dan pimpro pembangunan jembatan juga harus diperiksa.

Ambruknya jembatan tersebut, menurut Bambang bukan akibat dari bencana alam, karena arus sungai Mahakam saat itu relatif normal. Penyebab kejadian itu karena konstruksi

yang salah. Dia menduga, bahan-bahan yang dipakai kualitas rendah atau KW 10.

"Konstruksi yang salah itu, dikarenakan banyak hal. Oleh sebab itu, mesti dilakukan audit teknis dan kontraktor, pimpro, konsultan dan desainernya, diperiksa," ujar Bambang Susilo, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin.

Dia yakin, kalau bahan yang dipakai bagus, misalnya baja yang digunakan berkualitas standar saja, tak mungkin pilar-pilar penyangga jembatan mengalami penurunan dan akhirnya jatuh ke sungai.

"Karena kabel dan bajanya mungkin KW 10, ya nggak kuat menahan beban dan akhirnya ambruk. Masa pakai jembatan ini kan 50 tahun, tapi kenapa baru 9 tahun kok sudah jebol, ada apa" Makanya saya minta seluruh pihak terkait dimintai keterangan," pinta Bambang Susilo.

Ia bahkan mengungkap kecurigaan telah terjadi kongkalikong dalam pembangunan jembatan Kukar. Dia berprasangka, mungkin karena setiap ke Jakarta pejabat Pemda mendapat pelayanan yang memuaskan dari kontraktor salah satu BUMN. "Namun dengan kejadian ini saya berharap Pemda tidak lagi mendewa-dewakan kontraktor BUMN yang ternyata kualitas hasilnya payah, Pemda perlu mengajak para kontraktor daerah yang selama ini hanya jadi penonton," katanya.

Bambang berharap, pemerintah segera membuat komitmen dengan rakyat Kaltim untuk membangun jembatan baru sebagai pengganti jembatan yang ambruk itu. "Jangan hanya ngeruk kekayaan rakyat saja ke pusat, bangun jembatan yang baru. Kalau tidak, rakyat marah. Kan PDRB Kaltim tiap tahunnya sebesar Rp350 triliun, sementara untuk membangun jembatan ini tidak sampai Rp1 triliun," tegas Ketua Komite II DPD itu.(fas/ara)

Menhut Janji Tak Lagi Terbitkan Izin Penebangan Pohon ........................ sebelumnya telah cukup menjadi pembelajaran.

Karena itulah kini kemenhut mengaku berkonsentrasi pada proses rehabilitasi hutan melalui program Penanaman Satu Milyar Pohon pertahun yang digalakkan secara nasional. “Satu-satunya tugas Kemenhut adalah menanam,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puncak perayaan Hari Penanaman Hutan dilakukan serentak di seluruh daerah di Indonesia, Senin (28/11). Di Sentul, acara dihadiri Presiden, Wapres bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua. Di lokasi ini acara dimulai sekitar pukul 09.00 Wib dengan penganugerahan bidang pelestarian lingkungan serta penanaman pohon secara simbolis oleh Presiden dan para menteri di kawasan Indonesia Peace Security Centre yang dijadikan lokasi acara.

Presiden menanam pohon Manglid (Manglieta Glauca) dan Ibu Any Yudhoyono menanam Melinjo (Gnetum Gemon). Sementara Wapres dan istri masing masing menanam Suren (Toona Sureni) dan Salam (Sysgium polyanthum).

Penanaman ini juga diikuti para menteri, perwakilan negara sahabat, gubernur dan bupati yang hadir.

Ribuan siswa dan warga yang memadati kawasan tersebut juga turut menanam guna mengawali program penanaman Satu Miliar Pohon.(zul)

3

Selasa, 29 November 2011

BTN Pangkas Bunga Kredit Tinggal 8 -11 Persen Jakarta, KP Langkah Bank Indonesia yang memangkas BI rate (suku bunga acuan) kini mulai menuai hasil karena mendapat respons dari kalangan perbankan. Bank Tabungan Negara (BTN), misalnya, memangkas suku bunga pinjaman sebesar 50 basis poin menjadi 8,15 persen sampai 11 persen.

Kebijakan memangkas bunga pinjaman dilakukan setelah BI rate turun. “Rata-rata suku bunga kredit yang baru saja kita turunkan sekitar 50 basis poin,” sebut Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro saat menghadiri pembukaan Cabang BTN Prioritas Harmoni Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, meski semua jenis produk suku bunga kredit BTN turun 50 basis poin, tetapi masih ada satu produk yang kreditnya tetap, yaitu kredit KPR bersubsidi program fasilitas pembiayaan pemilikan perumahan (FLPP).

Iqbal mengemukakan, di masa mendatang ke depan tetap ada ruang (time leg) bagi BTN menurunkan suku bunga kreditnya. “Ada kemungkinan bunga kredit turun, kalau sumber dana turun. Kalau

biaya dana turun pasti bunga pinajaman akan turun lagi,” paparnya.

Menurut Iqbal, ketatnya persaingan antarbank memaksa pengelola bank melakukan terobosan saat menghimpun dana masyarakat. Inovasi produk perbankan menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi bank saat belakangan ini. “Beragamnya kebutuhan masyarakat perlu diakomodasi dengan adanya fasilitas perbankan yang memadai,” katanya.

Iqbal menjelaskan, potensi dana yang cukup besar di wilayah-wilayah strategis menjadi pertimbangan manajemen membuka gerai BTN Prioritas.

Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan layanan yang berbeda dengan sentuhan lebih spesifik untuk nasabah segmen tertentu, misalnya, bancassurance dan produk investasi lainnya.

Sampai akhir 2011, pihaknya merencanakan dapat membuka tujuh kantor layanan prioritas. Setelah Cabang Jakarta Harmoni, BTN akan membuka di tiga wilayah lainnya yaitu Semarang, Makassar, dan Jakarta Melawai. Sebelumnya BTN Prioritas sudah lebih dulu hadir di Jakarta Kuningan dan Jakarta Kelapa Gading Jakarta serta Surabaya. (jpnn/awl)

Dari Media Gathering XL Nort Region di Bali (Bagian 1)

Jaringan Internet Hingga Pelosok Desa, Siap Eksis di Sultra Jumlah pelangan XL di Provinsi Bali sebanyak 1,9 juta atau pangsa pasarnya tertinggi, ketimbang operator seluler lainnya di daerah tersebut.

Demikian kualitas jaringan di Pulau Dewata tentunya menjadi perhatian. Makanya North Region XL mengajak sejumlah mitra media untuk berpetualang di Bali dari 25 27/11 lalu, untuk menyaksikan betapa mudahnya menggunakan jaringan XL di Bali.

Sulis Setiarini ADA sekitar 30 wartawan dari wilayah North Region (Kalimantan Sulawesi, Maluku dan Papua). Mereka semua adalah para jurnalis media yang selama ini menjadi mitra XL dalam pemberitaan. Banyak hal yang dilakukan dalam media gathering tersebut. Dari kunjungan beragam tempat wisata di Bali diantaranya Tanah Loth hingga mengikuti arung jeram yang pesertanya adalah para wartawan, berikut

para petinggi XL di wilayah North Region.

Managemen XL North Region sengaja melakukan gathering di Bali karena di provinsi tersebut kinerjanya bagus. Pengguna XL sudah berada hingga pelosok Bali. Bahkan sejumlah spanduk XL mewarnai keramaian, poster tentang XL terpampang di sejumlah titik. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kinerja managemen XL dan pelayanan terhadap konsumen.

Ini terlihat dengan berkomunikasi di Bali menggunakan XL hampir tidak ada gangguan sama sekali. Termasuk berinternet hingga di pelosok sekalipun jaringan XL tersedia. Walaupun di Bali pengguna XL tinggi, tapi tidak ada keluhan mengenai jaringan.

Alasan itulah yang menjadikan sejumlah masyarakat di Bali memilih Xl sebagai sarana komunikasi maupun akses internet.”Harapan kami di daerah lain juga bisa seperti Bali,” Kata GM Finance & Management Service XL North Region,

ist/kp

Sejumlah wartawan yang mengikuti Media Gathering di Bali berpose bersama pimpinan XL di Wilayah North Region Awaluddin yang sebelumnya menjabat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Seperti diakui Vice President North Region, Nuruddin Al Fithroh saat ini di wilayah North Region memang tidak sesukses Bali, tapi upaya ke sana tentunya menjadi target. Dari data yang ada jumlah pelanggan Xl di Nort Region sekitar 2,6 juta.

Jumlah tersebut bila dibanding kontribusi Sultra masih sepuluh persen. Itu artinya manageman XL Kendari harus lebih memacu kinerjanya.

Sultra kata Nuruddin adalah

daerah yang saat ini sedang tumbuh perekonomian. Sejumlah sumber daya alam (SDA) yang ada tentunya menjadi penggerak perekonomian. Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat tentunya kebutuhan akan komunikasi juga tinggi.

XL sebagai perusahaan seluler terus memacu kinerja seperti perbaikan pelayanan, yakni meningkatkan kualitas

jaringan. Di Sultra memang belum semua kabupaten bisa dilalui XL, tapi bulan lalu XL sudah eksis di Baubau. “Kita akan upayakan untuk bisa berada di setiap pelosok Sultra.

Tahun 2012 nanti, kami tentunya juga akan menambah BTS dan Sultra juga mendapat porsi tersebut,” paparnya saat ditemui di sela-sela gathering. (bersambung)

Selasa, 29 November 2011

email : bumianoa@gmail.com

60 Kubik Kayu Pinus Diamankan

Pembahasan APBD-P Baubau Terkatung Lagi

Digunakan untuk Proyek Perumahan

DPRD Kocok Ulang Fraksi

Raha, KP Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemkab Muna, semakin intens saja melakukan pengawasan pembalakan kayu di hutan kawasan lindung. Ruang gerak, penjualan dan pemanfaatan kayu-kayu ilegal, makin terbatas. Minggu (27/ 11), institusi pimpinan Yamir tersebut, mengamankan sekitar 60 kubik kayu jenis pinus tanpa dokumen di Desa Kondongia, Kecamatan Loghia.

Saat melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut, satuan Pol PP mendapat halangan dari pemilik kayu (Minggu 27/11).

Pemilik kayu dan masyarakat memblokade jalan, saat dilakukan pengangkutan. Namun dengan jumlah pol PP yang lebih banyak, membongkar blokade tersebut, kemarin. Kayu-kayu tersebut lalu diangkut ke Dinas Kehutanan.

Menurut Yamir, kayu-kayu asal daerah Kusambi tersebut diduga akan digunakan untuk kebutuhan proyek pembuatan perumahan rakyat. Namun ketika pihaknya melakukan kroscek dokumen kayu tersebut, pihak pemilik tidak dapat diperlihatkan. “Barang buktinya langsung kita tahan. Saya juga sudah laporkan ke Bupati dan Dishut,” katanya. Kayu pinus sepengetahuan Yamir, hanya tumbuh dihutan kawasan. “Saat ini, tidak ada masyarakat yang berkebun pinus, “ ujarnya.

Sementara Kadishut Drs H Haris, membenarkan, kayukayu tersebut ditangkap tanpa dokumen. “Informasi dari Pol PP 60 Kubik. Saya sudah perintahkan kepala bidang, untuk kroscek kelapangan, “sebutnya. Kayu jenis pinus, berasal dari hutan kawasan, tidak ada masyarakat yang menanam pinus sebanyak itu.

Untuk kayu pinus, pengelolaannya harus ada izin. Namun

Baca KAYU di Hal 6

Kepengurusan AKLI Baubau “Kedaluarsa” Samsir : Pelantikan Baru Dilakukan November Baubau, KP Kepengurusan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Cabang Baubau sebagai Asosiasi Perusahaan yang beranggotakan Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia diduga ilegal mendapat tanggapan Ketua Akli Baubau Samsir. Meski SK yang menetapkan dirinya sebagai ketua Akli Cabang Baubau sudah melewati batas waktu, Samsir menilai dirinya masih tetap sah sebagai ketua Akli.

Samsir membantah jika kepengurusannya telah kedaluarsa. Meski dalam SK yang menyatakan dirinya sebagai ketua Akli Cabang Baubau telah berakhir sejak Agustus, namun pelantikan dirinya sebagai ketua Akli baru dilakukan pada November. “Memang SK berakhir pada bulan Agustus, tetapi waktu pelantikan dilakukan pada bulan 11, jadi kepengurusan belum kedaluarsa,” ujarnya.

Samsir menambahkan pihaknya masih legal sebagai mitra kerja pemerintah, mitra kerja usaha penyedia tenaga listrik, termasuk mitra kerja sesama usaha penunjang tenaga listrik dan penyedia jasa konstruksi karena surat-surat kepengurusan belum dinyatakan kedaluarsa. Olehnya itu pihaknya masih berhak menerima pelanggan yang ingin dipasangkan instalasi listriknya. “Tidak ada masalah dengan kepengurusan Akli Baubau penerimaan pelanggan yang mau pasang instalasi masih tetap jalan,” tuturnya. (p1/p2)

Baubau, KP Pembahasan APBD Perubahan Kota Baubau semakin terkatung-katung nasibnya. Setelah beberapa kali mengalami penundaan akibat tindakan boikot yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Kota Baubau, membuat komposisi fraksi bakal kocok ulang.

Rencana kocok ulang fraksi DPRD Kota Baubau itu, setelah digelar rapat paripurna dengan agenda penggabungan dan pembubaran fraksi yang dihadiri sedikitnya 20 orang anggota beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu

disepakati dilakukan kocok ulang.

Terkait rencana kocok ulang fraksi, legislator Golkar La Ode Hamuri mengaku partai yang berlambang beringin itu sifatnya menunggu pinangan dari partai lain yang ingin bergabung, apalagi Golkar yang diusung dua kursi tentu tinggal membutuhkan satu kursi sudah dapat membentuk satu fraksi.

“Melihat PPNS yang pecah dengan keanggotaannya, kami juga belum bisa memutuskan akan melakukan perombakan den-

LA ODE ASWARLIN/KP

Baca FRAKSI di Hal 6

Suasana rapat dewan dengan agenda pembentukan dan penggabungan fraksi DPRD Kota Baubau, akhir pekan lalu yang menghasilkan keputusan kocok ulang fraksi DPRD Kota Baubau.

Rencana Pembangunan PLTA Ditentang Unaaha, KP Minimnya sarana penerangan yang melingkupi Kecamatan Asinua dan Latoma, Konawe bakal terjawab dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua. Yang cakupannya termasuk di Kecamatan Ulu Iwoi, Kolaka. Sayangnya rencana pembangunan itu ditentang keras sekelompok mahasiswa.

Himpunan Mahasiwa Pemuda Pelajar Ulu Iwoi dan Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kolaka melalui aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Konawe dan Kantor Bupati Konawe, kemarin menegaskan alasan penolakan tersebut.

Orator aksi, Syukri. S menjelaskan pembangunan mega proyek itu bakal berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan kelestarian tanah leluhur di tiga kecamatan tersebut.

“Dampak besar yang akan ditimbulkan pembangunan PLTA tersebut, bendungan akan jebol. Bisa jadi Konawe akan hancur lebur. Kasus jebolnya bendungan PLTA di China menyebabkan jutaan jiwa rakyat melayang sia-sia. Demikian halnya ,ebolnya

Langganan Luar Kota Rp. 67.500,-

waduk Situgintung menyebabkan ratusan jiwa melayang. Untuk itu kami meminta Gubernur Sultra, Bupati Konawe dan Bupati Kolaka membatalkan rencana pembangunan PLTA di Asinua,” tegas.

Aksi Syukri Cs ini tidak mendapat respon positif DPRD Konawe. Karena tak satupun unsur pimpinan dan anggota DPRD Konawe ada di Gedung DPRD Konawe. Tak puas, mahasiswa berorasi di Kantor Bupati Konawe.

Disana mereka diterima Kabag Keuangan Setkab Konawe, Jahiudin. Oleh karena Bupati Konawe, Lukman Abunawas tidak ada ditempat, Jahiuddin berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada bupati. “Aspirasi adik-adik akan saya sampaikan kepada pak Bupati bahwa kalian menolak pembangunan PLTA di Asinua,” kata Jahiuddin.

Apalagi pembanguanan PLTA itu masih sebatas rencana dan masih dalam tahap sosialisasi. Oleh karena pada Rabu (30/11) nanti akan ada rapat sosialisasi kedua yang akan melibatkan mahasiswa, Jahiuddin meminta mahasiswa menyampaikan aspirasinya terkait rencana pembangunan PLTA pada forum itu. (din)

DPRD Baubau Tak Hasilkan Perda Dari 30 Raperda Usulan Pemkot Baubau, KP Sepanjang tahun 2011 ini fungsi legislasi DPRD Kota Baubau yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) benar-benar dipertanyakan. Bahkan dari 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah Kota Baubau, tak satu pun yang ditetapkan dewan.

Kinerja kurang maksimal, para wakil-wakil rakyat Kota Baubau itu, diakui Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, Yasin Mazadu. Katanya dalam kurun

waktu satu tahun ini, fungsi legislasi DPRD Kota Baubau belum terlalu menonjol, sebab hampir satu tahun ini pihaknya belum menetapkan satu pun Raperda menjadi Perda kecuali perda wajib, APBD 2011.

“Kendalanya mekanisme dalam menetapkan perda. Mulai dari tim legislasi pemerintah yang menyusun skala prioritas raperda, lalu dimasukkan ke badan legislasi. Tetapi terlambat masuk,” katanya kemarin.

Dikatakan, dokumen Raperda tersebut sebenarnya sudah masuk di DPRD Kota Baubau, tapi masuknya hampir bersa-

maan dengan dukumen pertanggung jawaban dan pelaksanaan APBD perubahan. “Tentu melihat dari beberapa dokumen yang ada perlu menjadi perhatian yang mana paling prioritas,” ujarnya.

Yasin mengaku pada tahun ini mustahil untuk dilakukan pembahasan Raperda dengan kurung waktu yang sangat mepet, namun pihaknya berjanji di awal tahun 2012, sejumlah Raperda yang diajukan eksekutip bakal menjadi prioritas dewan. “Raperda yang akan kita bahas tahun depan antara lain raperda mengenai retribusi daerah,” tutupnya. (p1)

6

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

Konsultan PT PNS Copy Paste KA-Amdal Terkuak Saat Seminar di BLH Konsel Andoolo, KP Pengajuan kerangka acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Amdal) PT Panji Nugraha Sakti (PNS) ke Badan Lungkungan Hidup (BLH) Konsel, sebagai syarat untuk memperoleh Izin Amdal terkesan tidak sesuai data lapangan dan terkesan hasil copy paste dengan kerangka acua Amdal yang disampaikan sejumlah perusahaan tambang di Kecamatan Tinanggea.

Terkuaknya copy paste kerangka acuan Amdal yang disajikan tim konsultan PT PNS dari Perguruan Tinggi Unhalu, masing-masing La Ode Arif, Iwan Rompo, Ramadhan Tosepu, Wa Ali Muna, itu saat seminar di BLH Konsel kemarin. Akibatnya, seminar yang dipandu Kepala BLH Konsel Ir Andi Sakra Pangeran tersebut, tim konsultan PT PNS,

Kayu .................. untuk saat ini, belum ada izinnya.

Informasinya, lanjut Haris, kayu-kayu tersebut digunakan untuk proyek. Kalau untuk proyek, ada anggarannya.

Kenapa harus membeli kayu tanpa dokumen. Kepala BPD Kondongia, Jopang,

Fraksi ................... gan fraksi, tentu kami masih akan melakukan rapat bersama anggota fraksinya terkait rencana kocok ulang ini,” ujarnya.

Sementara, Rais, poliitisi asal PDIP mengaku, kalau partainya sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai lain. salah satunya Golkar. “Pada prinsipnya PDIP yang diusung dua kursi di DPRD Kota Baubau siap bergabung kalau rekan-rekan dari partai politik lain menerima,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, Yasin Mazadu mengatakan, sejak awal ada tatib yang membatasi tentang mekanisme pembentukan fraksi yang baru dimungkinkan untuk dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Namun dalam dinamika rapat seluruh anggota menyepakati agar tatib tersebut diamandemen.

“Memang kita dalam kondisi yang dilema disatu sisi kita masih diperhadapkan dengan pembahasan APBD perubahan tetapi disisi lain secara defakto sudah ada fraksi yang resmi membubarkan diri, sementara ada tatib yang mengatur itu,” ujarnya.

Karena satu fraksi yang membubarkan diri berkaitan dengan alat kelengkapan lainnya, maka wacana tersebut menjadi kocok ulang.

Meski paripurna tersebut telah mengumumkan secara resmi PPNS telah membubarkan diri maka fraksi lain akan kembali melakukan rapat internal untuk membahas terkait rencana apakah tetap dengan fraksinya atau mengikut pecah. “Karena rapat tadi sifatnya masih skors maka akan ditindak lanjuti kembali dengan mendengarkan pendapat dari frak-

mendapat sorotan dari seluruh peserta, khususnya dari Camat Laonti, para Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat serta para pejabat Konsel.

“Wilayah Laonti, khususnya di Desa Batu Jaya, Malaringgi dan sekitarnya berbatasan langsung dengan hutan lindung, serta kondisi geografisnya berada di pinggir pantai dan bertebing. Karena itu harus mendapat perhatian serius PT PNS dalam rangka rencana pertambangan di Desa Batu Jaya, Kecamatan Laonti, makanya harus dilakukan perbaikan sesuai kondisi wilayahnya,” ujar Andi Sakra, kemarin.

Sementara Camat Laonti Ir Sahrat, mengungkapkan rencana pertambangan yang akan dilakukan oleh PT PNS di Desa Batu Jaya, sudah pernah disampaikan oleh bupati terkait izin yang telah dikeluarkan. Namun demikian PT PNS agar melakukan sosialisasi dini, termasuk menguasai lapangan terlebih dulu.

“Di lokasi yang di izinkan itu daerahnya bertebing, sehingga diperlukan rencana per-

tidak terima dengan penangkapan kayukayu tersebut, meski mengakui tidak mengantongi izin. Kata Dia, kayu tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dananya bersumber dari Pusat. Untuk di Kondongia ada 50 KK penerima manfaat, yang per KKnya menerima Rp 10 Juta.

si-fraksi lain apakah akan ikut membubarkan diri atau tetap dengan fraksinya,” ujarnya.

Meski waktu semakin sempit yang diprediksi bakal mempengaruhi keterlambatan pembahasan APBD perubahan Kota Baubau, pihaknya menilai masalah tersebut merupakan penyesuaian pembahasan APBD Perubahan Kota Baubau, karena fraksi sudah membubarkan diri maka mempengaruhi alat kelengkapan dewan.

“Tentu hal ini perlu digencot secepat mungkin agar pembentukan fraksi sesuai alat kelengkapan dewan bisa secepatnya dilakukan. Kita tetap berpikir positif meski melihat jadwal yang ada cukup padat,” tutupnya.

Untuk diketahui, jika pembahasan APBD Perubahan belum juga ditetapkan maka pembahasan APBD 2012 terus akan molor. Jika pembahasan APBD 2012 nantinya terlambat ditetapkan sebelum 31 Desember maka Kota Baubau akan terancam kena finalti dengan sanksi 25 persen dari APBD akan ditahan pencairannya. (p1/p2)

tambangan yang ramah lingkungan dan tidak berdampak longsor dan sebagainya. Selain itu di lokasi tersebut, sumber air warga dari area pegunungan, diharapkan jangan dengan adanya aktivitas pertambangan, sumber air warga terputus,” pintanya.

Iwan Rompo M.Si, salah satu konsultan PT PNS mengaku, akan memperhatikan segala masukan apa yang telah disampaikan oleh peserta di dalam seminar KA-Andal di ruang Rapat Pemda Konsel, kemarin. “Apa yang telah disampaikan, akan mejadi perhatian bagi kami, termasuk pihak PT PNS itu sendiri. Begitu juga soal sosialisasi, telah dan masih sementara berlangsung disampaikan kepada warga sekitar lokasi izin pertambangan,” tandasnya.

Berdasarkan izin Bupati Konawe Selatan, PT PNS mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Batu Jaya, Kecamatan Laonti dengan luasan 1.967 hektar, sesuai IUP Nomor 726 Tahun 2010, tepatnya 11 Januari. (era)

Menurut Jopan, kayu tersebut dibeli dipenampungan di UD Amudina sebanyak 10 kubik dan 10 kubik lebih lagi dibeli di tempat penampungan. “Bukan 60 kubik, sekitar 25 kubik, “sebutnya. Namun yang Ia sesalkan, ada oknum anggota Pol PP yang juga membeli ditempat penampungan yang sama mereka beli, namun tidak ditangkap. Ia juga mempertanyakan, banyaknya beredar kayu pinus dibangsal-bangsal penampungan, tapi tidak ada yang tertangkap. “Kita gunakan untuk perumahan masyarakat. Namun ditangkap,” kesalnya. (awn)

Urusan Rumah Tangga, Dihearing DPRD Raha, KP Semangat Komisi I DPRD Muna dalam menjalankan tugasnya, sangat luar biasa. Saking luar biasanya, urusan rumah tangga seorang pegawai negeri sipil (PNS) pun tak luput menjadi perhatian komisi yang membidangi pemerintahan tersebut. Kemarin, Komisi I menggelar hearing mengundang Kadis Kehutanan Drs Haris, Kepala BKD La Palaka, Inspektorat dan Kabag Hukum Edy Uga. Inti dengar pendapat itu, membuat yang mendengar senyum-senyum, karena yang dibahas urusan rumah tangga. Urusan pembagian gaji, bagi pasangan yang telah bercerai. Saking alotnya, hearing tersebut memakan waktu hampir tiga jam.

Ceritanya, LW (pegawai Kehutanan) menceraikan istrinya bernama WB. Setelah bercerai, LW tidak memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya tersebut. WB tidak terima itu, lalu mengadukan ke komisi I. Edy Uga, Kabag Hukum Pemda Muna, mengatakan, kasus pem-

bagian gaji mantan suami istri merupakan yang pertama kali masuk di DPRD. Pemda Muna, sudah memiliki tim untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini.

Bila bicara aturan, LW tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya. Apalagi mereka tidak memiliki keturunan. Namun biasanya, masalah ini bisa selesai di internal dengan musyawarah.

“Kalau saya baca pertimbangan majelis hakim. LW menceraikan istrinya, karena mendapatkan perlakuan kasar dari mantan istrinya, dibuktikan dengan hasil visum,” tambah Edy Uga. Dirun, Wakil Ketua Komisi I, menjelaskan alasan masalah tersebut dibawa ke DPRD. Kata Dia, awalnya komisinya enggan terlibat pada masalah ini sebab lebih tepat diselesaikan secara pribadi. “Pertimbangannya karena ini juga aspirasi masyarakat, maka komisi I membawa masalah ini ke DPRD,” ujar Dirun. (awn)

7

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

Pemkot Kendari Bantah Keluarkan Izin Tidak Salah ................ lalulintas dan angkutan jalan.

“D idalam undang-undang sudah jelas telah diatur. Jadi disini tidak ada kesalahan terjadi, baik Pemkot Kendari dan Kepolisian sendiri, semua sudah saling berkoordinasi,” katanya, kemarin.

Silahkan kata Samin melihat Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Pada pasal 127 ayat 1 mengatakan penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/ kota dan jalan desa. Pada ayat 2, dijelaskan pula penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Pada ayat 3, penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan atau kepentingan pribadi.

Sementara pada pasal 128 juga dijelaskan pada ayat 1 penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif, pada ayat 2 dijelaskan pengalihan arus lalulintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dinyatakan dengan rambu lalulintas sementara pada ayat 3 izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 dan ayat 3 diberikan oleh kepolisian negera republik indonesia.

“Silahkan lihat pada ayat 3

selain kegiatan umum, kegiatan pribadi juga diperbolehkan,” jelas Samin.

Mantan Kapolsek Mandonga ini menerangkan, jika semua arus lalulintas tidak semacet saat kegiatan konser lainnya.

Bahkan ada yang lebih parah lagi kemacetan. Tetapi semua telah diatur lalulintasnya dan jika tidak ada jalan alternatif sementara atau rambu-rambu lalulintas maka kegiatan tersebut tidak bisa dikeluarkan izin keramaiaanya.

Kepolisian tidak serta merta menerbitkan izin begitu saja tetapi penuh dengan kajian mendalam, apalagi kegiatan itu yang mendatangkan orang banyak. Bandingkan saat Tehnologi Tepat Guna atau kegiatan lainnya. Kepolisian terpaksa menutup jalan tersebut jika tidak pastilah jalan di sekitar MTQ Square akan terjadi kemacetan yang cukup parah.

Sementara kegiatan konser akhir pekan lalu, polisi hanya menutup jalan tengah tidak menutup jalur yang lainnya.

“Kami tidak melakukan pembelaan institusi tetapi kami menjalankan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Satu catatan kami, pihak Walikota jangan disalahkan karena mereka tidak bersalah dan mereka telah berjalan sesuai fungsinya masingmasing,” tegas Samin.

Pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Kendari selalu memberikan toleransi bagi warga yang akan menggunakan jalan umum untuk kegiatannya. Misalnya saja acara pernikahan yang menggunakan jalan, seharusnya jika Pemkot dan kepolisian ingin menerapkan undangundang sesungguhnya maka hal itu tidak bisa jalan tersebut digunakan. Kecuali ada

rambu-rambu alternatif atau meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengatur jalur alternatifnya.

Pemkot Bantah Keluarkan Izin Dugaan masyarakat yang menyebutkan bahwa konser musik yang digelar di simpang empat MTQ, akhir pekan lalu, mendapat izin dari Walikota Kendari dibantah keras Walikota Kendari, Ir Asrun. Melalui Kabag Humas Pemkot Trikora Irianto, ia menyayangkan adanya anggapan itu, karena sama sekali pemkot tidak pernah mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan konser di jalan umum.

“Pemerintah kota tidak pernah mengeluarkan izin untuk kegiatan konser di jalan umum.

Apalagi itu mengganggu kelancaran lalulintas, otomatis masyarakat terganggu. Jangankan izin, konfirmasi dari penyelenggara atau instansi yang memberi izin pun tidak ada,” terang Trikora.

Di tempat yang sama, Kadis Perhubungan Kota Kendari, Yunus Alif Toondu mengatakan, dirinya juga kaget melihat pemasangan panggung di tengah jalan. Melalui dua orang stafnya, ia menginstruksikan untuk mengecek kegiatan itu, termasuk izinnya. Ternyata, izin konser dikeluarkan oleh pihak Polda Sultra yang tertuang dalam surat bernomor S1/53/ 11/2011 pada tanggal 22 November 2011. Sedangkan untuk izin penggunaan jalan dikeluarkan oleh Polres yang ditandai dengan terbitnya SIPJ/06/11/2011.

Baik Polda maupun Polres kata Yunus, tidak melakukan konfirmasi apapun ke Pemkot.

Padahal, dalam wilayah kota Kendari, apalagi yang berkaitan dengan penggunaan fasili-

tas umum, minimal melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat agar diketahui.

Meski demikian, Yunus mengakui, dalam UU No 22 tentang lalulintas jalan, kewenangan sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Tapi, bukan berarti mengabaikan Pemkot, biar bagaimanapun pemerintah juga harus tahu ada kegiatan yang digelar di wilayah Kota Kendari.

“Kegiatan itu mendapat izin dari kepolisian. Dalam UU memang wewenang mereka. Tapi mestinya ada koordinasi dengan kami, selaku pemerintah.

Tapi namanya mitra, kita memang tidak bisa berbuat apaapa, namun kedepan kami berharap jika ada pihak yang meminta izin untuk menggelar suatu kegiatan, dikoordinasikan pula kepada kami,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari, Yan Bela. Menurutnya, untuk melakukan konser, tidak harus di tengah jalan. Banyak tempat-tempat umum lain yang bisa dimanfaatkan, tanpa harus mengganggu arus lalulintas dan kenyamanan masyarakat, khususnya para pengguna jalan.

Ia juga membantah ada PAD yang diterima Pemkot dari konser itu. Meski digelar di dalam wilayah kota Kendari, ia mengatakan sama sekali tidak menerima retribusi, baik dalam hal izin maupun parkirannya.

“Kalau kita dapat PAD, itu sama saja kita beri izin. Padahal kegiatan itu diluar sepengetahuan kami. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kami terima bayaran dari kegiatan itu, karena memang tidak ada retribusi apapun untuk Pemkot,” pungkasnya.(fya/ano)

Selamat Setelah Merebut Patahan Besi di Tengah Sungai Jembatan ................... pat favorit bagi penjaja aneka macam kuliner. “Kebetulan tempat duduk saya menghadap ke jembatan. Saya merasa ada yang aneh dari bentuknya yang tampak sedikit miring dari biasanya,” papar Ida. Karena penasaran, dia terus memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, tubuh jembatan itu seperti terguncang dan langsung ambruk, kemudian tenggelam ke Sungai Mahakam. Ambruknya jembatan itu disertai kepulan debu yang mirip asap tebal. Kedua mata ibu dua anak tersebut sesaat melotot. Dia sempat tak percaya bahwa apa yang dilihatnya itu adalah nyata. “Saat menyadari peristiwa itu, orangorang di sekitar saya langsung berteriak dan berlarian ke arah jembatan,” ungkapnya.

Kepanikan juga dirasakan Alim, pemuda asal Jawa yang beberapa hari terakhir ikut menggarap proyek pemeliharaan jembatan. Dia adalah salah satu korban selamat di antara sekitar sepuluh temannya yang tercebur ke sungai.

“Masih ada Udin, Hendra, dan entah siapa lagi namanya. Aku lupa. Semua bekerja di bagian tengah jembatan,” ucapnya.

Sesekali dia berteriak pilu akan nasib tragis yang menimpa rekan-rekannya.

Alim terbilang beruntung.

Saat musibah datang, dia berada di bagian mulut jembatan arah kota. Beberapa saat kemudian, dua pekerja ditemukan di tempat tersebut. Salah satunya terluka cukup serius di leher dan harus menjalani operasi di RSUD AM Parikesit Tenggarong.

Saksi hidup lain dari robohnya Jembatan Kartanegara adalah Nur Siamah, 42, dan Yayah Hairinah, 40, warga Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Saat musibah terjadi, dua guru TK RA Miftahul Tenggarong Seberang tersebut persis berada di tengah jembatan.

Mereka menggambarkan, seperti melihat kiamat saat peristiwa itu terjadi. Mereka termasuk korban selamat yang pertama mendapat pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit.

Setiap akhir pekan, dua perempuan itu selalu melintasi Jembatan Kartanegara untuk pergi dan pulang kuliah di Universitas Terbuka yang berlokasi di SMP 1 Tenggarong.

Setelah kuliah berakhir pada pukul 15.30 Wita, Nur dan Yayah segera bergegas pulang dengan berboncengan sepeda motor milik Nur. “Saya tidak bisa bermotor. Jadinya, selalu numpang Bu Nur jika kuliah,” cerita Yayah.

Seperti biasa, saat itu Nur mengendarai sepeda motor dengan perlahan. Tak ada rasa janggal saat mereka memasuki bibir jembatan yang diresmikan di masa awal pemerintahan Bupati Syaukani H.R. ini. Arus kendaraan ketika itu cukup ramai.

Namun, saat berada di bagian tengah jembatan, mereka melihat sisi jembatan di Tenggarong Seberang runtuh.

Dalam sekejap keduanya merasa melayang dan tercebur ke sungai. “Saya sempat berpikir, sepertinya ini kiamat,” ungkap Yayah.

Dalam keadaan sadar, Yayah dan Nur dapat merekam dengan detail setiap kejadian yang

dialaminya. “Saya hampir tenggelam dan meminum banyak air sungai,” cerita Yayah.

Namun, karena ingin mempertahankan hidup, ibu dua anak itu berusaha sekuat tenaga untuk dapat menggapai benda apa saja agar bisa mengangkat kembali tubuhnya ke permukaan air. “Alhamdulillah, saya bisa menggapai besi-besi sisa reruntuhan dan badan saya bisa terapung,” terangnya. Dia pun bersyukur mendapati Nur berada di dekatnya.

Tubuh Nur dan Yayah dibawa menepi oleh sesama korban reruntuhan lain yang selamat. “Seingat saya, beberapa pria yang lolos dari reruntuhan menyeret tubuh kami berdua hingga ke tepi,” ceritanya.

Melihat kondisi badan Nur yang lemah dan terluka cukup parah di pangkal paha, Yayah tidak menyadari bahwa kaki kirinya juga terluka dalam.

Baru saat di dalam mobil yang

membawanya ke RS dan melihat darah di kaki, dia sadar kalau terluka cukup parah.

Akibat luka parah di pangkal pahanya, Nur mengaku hanya sadar saat tubuhnya dimasukkan ke mobil. “Saat ditarik ke pinggir, baju yang saya kenakan sudah compang-camping. Bahkan, bagian bawah telanjang. Hanya jilbab yang masih utuh,” katanya.

Meski merasa sangat sakit, kepala TK ini berkeinginan keras untuk dapat mempertahankan hidup. “Demi anakanak saya, saya ingin tetap hidup,” tuturnya.

Selama dirawat, Nur telah menjalani dua kali operasi. Pertama, sesaat setelah tiba di RSUD AM Parikesit, Sabtu malam (26/ 11), untuk pertolongan pada luka pangkal pahanya dan pemasangan gips pada persendian tangan kanan. Operasi kedua dilakukan kemarin sore di daerah abdomen.(ekf/nw)

Gubernur-Bupati Butur Batal Datang Butur ......................... di hadapan perwakilan masyarakat Butur.

Sebelum hearing dimulai, puluhan massa dari Koalisi Mahasiswa Pemerhati Keadilan (KMPK) Sultra mendatangi DPRD. Mereka menuntut prtanggung jawaban dari Gubernur, Bupati bahkan Kapolda Sultra, terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pembangunan diluar ibukota kabupaten. Lalu, kasus pembakaran kantor BKD dan penculikan yang dilakukan 54 preman, terhadap mahasiswa dan masarakat Butur dalam mengawal Undang-Undang (UU) Pembentukan Kabupaten Butur juga dipersoalkan.

Rusman menjelaskan,

dalam rapat koordinasi ini, Bupati rencananya akan diwakili oleh Sekda. Tapi, adanya aksi unjukrasa membuat Sekda Butur La Djiru SE MSi, ketakutan untuk hadir.

Makanya, untuk mengoptimalkan waktu hearing harus tetap dilaksanakan meski tanpa perwakilan. “Saya sudah kontak Sekda katanya dia takut datang, karena banyak massa,” paparnya.

Lebih lanjut alumni fakultas teknik ini menuturkan, pihaknya akan mencari waktu lain untuk melaksanakan pertemuan ulang. Lalu, DPRD segera menyurat ke Mendagri agar bisa mengundang Gubernur, Bupati, ketua DPRD Sultra dan Butur, dalam hal pembahasan langsung ibukota.

“Saya kira menjadi agenda

utama DPRD untuk melakukan persuratan secepatnya. Tapi, jangan terlalu mendesak sebab meski kita sudah menyurat, kita juga akan menunggu bagaimana tanggapanya dari pihak Kemendagri,” jelasnya.

Sementara itu, ketua KMPK Adi Iksan Wiratama menyatakan dalam pertemuan ini, sangat tidak efektif tanpa melibatkan unsur yang berkompeten. Sehingga, ketidakhadiran Gubernur dan Bupati merupakan bentuk pelecehan terhadap mahasiswa juga masyarakat Butur. “Sekarang ini, bukan lagi kita membahas ruang.

Sebab, bukan lagi waktunya.

Kami minta kepada DPRD agar bisa menghadirkan mereka.

Kami tidak butuh janji-janji.

Kami butuh tindakan pasti,” tegasnya.(m1)

Beli Rumah, PNS Bisa Gunakan FLPP Rumah ...................... la dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan tujuan

meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan,” kata Marguestinny dalam keterangan persnya, Senin (28/11).

Dijelaskannya, program BLUPPP dalam bentuk blended fund yang bekerja sama den-

gan bank pelaksana akan menekan bunga KPR menjadi maksimal 8,75 persen. Sehingga kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi MBR dan PNS akan lebih mudah karena terjangkau pembiayaannya. (esy)

Mutu Pendidikan Muna Sangat Rendah Mengajar ................... kesimpulannya.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri mengatakan penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Muna karena banyaknya guru yang dianggap tidak layak mengajar. Selain itu, mutu sarana dan prasarana, dan tata kelola yang belum transparan, partisipatif dan akuntabel juga memperburuk kondisi pendidikan.

“Rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Muna terlihat dari banyaknya guru yang tidak layak mengajar 68,92 persen ,mutu sarana dan prasarana yang buruk 46 persen (rusak berat dan ringan),” kata Febri Hendri saat dihubungi dari Jakarta, Senin (28/11).

Survei LPM ini dilakukan pada bulan Juni sampai Oktober 2011 di 23 Kecamatan di Muna yang melibatkan 1000 responden. Riset ini juga didukung United States Agency for International Development (USAID).

Febri menjelaskan dari hasil riset yang dilakukannya, ditemukan pula sarana dan prasarana sekolah seperti ruang kelas yang rusak berat dan meubeler yang kurang layak.

“Bahkan ada sarana dan prasarana yang belum ada di sekolah sesuai dengan Permendiknas No 24 tahun 2007

tentang standar sarana dan prasarana sekolah,” katanya.

Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat tahun 2010 naik, namun Febri mengatakan akses pendidikan dasar juga masih buruk. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka anak putus sekolah dan yang tidak mengecap pendidikan dasar.

“Pada tahun 2009, ada 280 anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah terkait masalah ini kritik melihat penyebab utama munculnya masalah akses tersebut adalah rendahnya komitmen Pemkab dan DPRD Kabupaten Muna untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Febri, komitmen itu terlihat dari tidak adanya kebijakan spesifik dari Pemkab Muna untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan kebijakan anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Hitung-hitungan dia, paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 38 miliar untuk memperbaiki seluruh ruang kelas berat dan riungan. “Akan tetapi meski sudah ada anggaran dari jumlah dana tersebut masih ditemukan ruang kelas yang rusak berat setiap tahunya, itu membuktikan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen anggaran APBD yang diperoleh,

sedikitnya anggaran untuk peningkatan mutu guru seperti untuk pelatihan mengajar, buku pegangan guru sangat minim. Demikian pula lemahnya tatakelola pemerintahan di sektor pendidikan.

“Pengelolaan anggaran di tingkat Diknas dan sekolah belum transparan adan akuntabel. Termasuk masalah pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak transparan dan partisipatf sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008,” katanya.

Dari hasil LPM ini, ICW juga menemukan banyaknya anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS) yang tidak ditempel di papan pengumuman sekolah, meskipun telah diatur dalam petunjuk teknis (juknis) BOS tahun 2010 melalui Permendiknas No 37 tahun 2010.

“Kalaupun ditempel papan pengumunan itu ada di ruang guru atau kepala sekolah sehingga tidak bisa dibaca oleh masyarakat atau orangtua murid. Mereka juga menemukan pengadaan buku dengan menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terkait masalah ini, masyarakat sekabupaten Muna sekitar 90 persen menyarankan agar adanya keterbukaan pengelolaan dana sekolah terutama dana BOS, dan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah,” pungkasnya.(awa)

8

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

Seperti TNI, Guru Harus Diurus Pusat Jakarta, KP Ketua DPR RI, Marzuki Alie meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang selama ini masih berlangsung.

Menurutnya, otonomi pendidikan tidak menunjukkan hal yang positif, terutama untuk penyelesaian masalah guru.

“Ini harus dievaluasi lagi agar distribusi guru dapat lebih baik lagi. Sehingga tak ada daerah yang kekurangan dan kelebihan guru,” ungkap Marzuki Alie kepada wartawan usai acara

diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, kemarin.

Diakui, semenjak urusan pendidikan diserahkan ke daerah kabupaten/kota, dirasakan percepatan peningkatan kualitas pendidikan menjadi terhambat. “Padahal, itu baru dari segi kuantitas, belum kita bicara kualitas,” imbuhnya.

Karenanya, lanjut Marzuki, persoalan guru ini harus benarbenar dilakukan secara kontekstual dan dilakukan secara bersama-sama, khususnya Kemdikbud. Apa yang menja-

di kendala dan problematika harus dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

“Persoalan guru itu soal manajemen pendidikan dan pengelolaan guru, tapi kebijakan bisa saja dilakukan oleh pusat, khususnya soal distribusi dan pembinaan. Saya berpikir masalah guru ini kan masalah yang sentral terkait dengan pembangunan bangsa. Sehingga, pendidikan guru ini disentralisasikan saja, seperti pendidikan Akpol, TNI, dan lain

Baca GURU di Hal. 2

ADI CHANDRA/KALTIM POST

Mulai pelajar, pekerja tambang, pegawai kantoran, hingga anggota TNI yang bertugas di Kukar kini ketergantungan dengan kapal penyeberangan (biasa disebut Taxi Feri) yang menghubungkan Samarinda dengan Tenggarong. Bahkan tiga hari pasca runtuhnya jembatan Kartanegara Tenggarong ini, mobil ambulans membawa pasien pun terpaksa menggunakan jasa ini, daripada harus membuang waktu satu setengah jam memutar jalur lintas kota.

KPK Curiga Jembatan Kukar Sarat Korupsi FERY PRADOLO/INDOPOS

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengkampanyekan penanaman 1 miliar pohon pada Puncak Peringatan nasional Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Pohon (BNM) di Bukit Merah Putih, Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, kemarin (28/11).

SBY Awali Penanaman 1 Miliar Pohon Jakarta, KP Jika dulu Kementerian Kehutanan rajin memberikan konsesi penebangan hutan untuk memacu industri kayu di tanah air, saat ini hal ini dihentikan. Rusaknya kualitas ling-

kungan akibat penebangan hutan berlebihan membuat pemberian izin penebangan itu kini telah dihentikan.

“Kemenhut tidak lagi memberikan konsesi penebangan pohon,” ujar Menteri Kehutan-

an Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada Perayaan Hari Menanam Pohon Indonesia yang dipusatkan di Bukit Merah Putih, Sentul, Jawa Barat Senin (28/11).

Dijelaskan Zulkifli, sejak

kepemimpinannya, izin penebangan terutama di lahan gambut sudah ditiadakan. Menurutnya kondisi buruk hutan yang diwariskan dari periode

Baca POHON di Hal. 2

Jakarta, KP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium aroma korupsi terkait runtuhnya di Kutai Kertanegara, Kaltim.

Wakil Ketua KPK, M Jasin, mensinyalir ada yang tak beres dalam proyek pembangunan jembatan sepanjang 710 meter itu.

Menurut Jasin, bisa saja saat proses pembangunan jembatan ada kecurangan. "Yang jelas robohnya jembatan itu ada indikasi kecurangan dalam proses pembuatannya. Misalnya kapasitas bahan bangunan seperti besi dan semen dikurangi, sehingga membuat tingkat keawetannya tidak sesuai dengan

perencanaan atau spesifikasi teknisnya," kata Jasin di KPK, kemarin.

Sayangnya, kata Jasin, KPK tidak bisa mengusut dugaan korupsi p[ada pembanginan jembatan yang dilakukan pada 1995 itu. Sebab, KPK hanya bisa menangani korupsi setelah tahun 1999 seiring munculnya UU Nomor 31 Tahun 1999 ten-

tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Meski demikian, kata Jasin, KPK masih tetap memiliki pintu masuk untuk mengusut dugaan korupsi proyek jembatan kebanggaan masyaakat Kukar itu. Yakni dengan menyurusi dugaan penyelewengan pada

Baca KPK di Hal. 2

Selasa, 29 November 2011

Langganan Dalam Kota Rp. 65.500,-

Wajah Dewan Tercoreng Harga Lapak Tetap Naik, Tim Terpadu Tak Berfungsi

foto:dokumentasi suwarjono/kp

Pedagang pasar basah di Mall Mandonga yang mengeluhkan nasibnya ke dewan karena tingginya harga lapak.

Namun aspirasi ini ternyata sia-sia.

Kendari, KP Gelar terhormat anggota dewan ternyata mentah di hadapan pengelola pasar basah Mall Mandonga. Permintaan untuk menunda kenaikan harga lapak yang dijanjikan dewan,justru pengelo-

osis sman 4 kdi for kendari pos

BAHAGIA DI HUT SMA NEGERI 4 KENDARI---Sejumlah siswa SMA 4 Negeri Kendari bersama para guru terlihat bahagia di hari jadi sekolah yang ke-37. Perayaan sekolah yang berdiri sejak tanggal 26 November 1974, tahun ini berlangsung meriah karena melibatkan para alumni sekolah, mulai saat sekolah itu masih bernama Sekolah Menengah Perencanaan Pembangunan (SMPP), SMA Negeri Mandonga hingga SMA Negeri 4 Kendari.

Memeriahkan perayaan HUT telah digelar berbagai kegiatan, salah satunya jalan santai yang digelar Minggu (27/11). Puncak HUT akan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu (30/11) besok, akan dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra, H Nur Alam SE, yang juga tercatat sebagai alumni sekolah dimaksud.

RS Abunawas Retak, Koridor Bocor Anggaran Rp 6 M Terancam Ditolak Kendari, KP Harapan Pemkot memiliki rumah sakit representatif lengkap dengan sarana laboratorium tampaknya tak akan terwujud. Sebab usulan angaran Rp 6 miliar untuk tahun 2012 terancam

ditolak dewan.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, Aladin, mestinya proses pembangunan dimaksimalkan, termasuk penimbunan. Apalagi di lokasi tersebut adalah bekas empang. Jika tak padat timbunan, tentu saja bangunan akan mudah retak.

“Untuk apa dana sebesar itu dianggarkan merampungkan pembangunan

la berani melawan arus tersebut dengan menaikan sampai 50 persen.

Sebelumnya harga lapak Rp 100 ribu perbulan menjadi Rp 120 ribu perbulan. Setelah itu naik menjadi Rp 150 ribu dan terakhir menjadi Rp 200 ribu per bulan.

Pedagang pasar basah tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Baca WAJAH di Hal 10

foto:dokumentasi/kp

Rumah Sakit Abunawas yang dibangun di atas tanah timbunan. Dewan meyangsikan bangunan ini akan kokoh karena timbunan dianggap tak padat. Banyak bangunan mulai retak, padahal belum difungsikan.

RS Abunawas. Kita bisa lihat kondisi RS Abunawas sekarang, belum ditempati tapi beberapa sudah ada yang bocor dan retak-retak. Ini akibat kurangnya pengkajian teknis sebelum melakukan pembangunan,” terangnya.

Seharusnya penimbunan dipadatkan baru dibangun. Kalau anggaran Rp 6 miliar itu digunakan untuk membangun bangunan baru, tentu tidak akan

maksimal jika tidak dilakukan penimbunan. Untuk penimbunan saja, butuh Rp 2 miliar. “Kalau itu dipaksakan, saya tentunya menolak dan bersedia keluar dari anggota Banggar jika anggaran itu diloloskan,” tegasnya.

Secara terpisah, Dirut RS Abunawas dr Asrida mengatakan, masalah teknis

Baca ABUNAWAS di Hal 11

Giliran Mantan Bendahara Kesra Diperiksa Kendari, KP Polda Sultra terus mengejar aliran dana bantuan rumah ibadah yang diduga fiktif.

Giliran mantan Bendahara Kesra Konsel, Amir Mahmud yang diperiksa, kemarin.

Amir Mahmud diperiksa pukul 13.00 Wita di Direktorat Reskrimsus Polda Sultra terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana ibadah bernilai Rp 1,2 miliar.

Informasi yang dihimpun, Amir Mahmud bersama Hendrawan Mangidi berperan dalam mengumpulkan nota fiktif realisisasi pendistribusian bantaun rumah ibadah di

Konsel tahun 2009. Mereka yang menyedorkan nota telah bertulis uang tunai pada 307 rumah ibadah di Konsel untuk ditandatangani dan distempel oleh pengurus atau pengelola rumah ibadah.

Dengan peran tersebut, Amir Mahmud dan Hendrawan Mangidi juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Kabag Kesra, Walam yang kini menjabat sebagai Kadis Pariwisata Konsel. Bahkan, ada rumah ibadah yang tidak mendapatkan ban-

Baca GILIRAN di Hal 11

Pembaretan di Pantai Nambo Kendari, KP Polresta Kendari akhir pekan resmi menerima 20 bintara baru. Prosesi pelantikan hingga menjadi anggota Polri baru dengan memasang baret di Pantai Nambo, Kendari.

Kasat Sabara AKP Zudun Umar mengatakan, pembaretan mempunyai arti dan makna, bahwa sejak hari itu calon bintara telah resmi menjadi keluarga besar polisi dan dituntut untuk menjadi contoh teladan bagi seluruh personel polisi lainnya dan masyarakat. “Khusus di Polres Kendari 20 polisi dan Polda Sultra termasuk Polres Wakatobi juga melakukan hal yang serupa,” katanya, foto:suwarjono/kp

Bintara Polresta usai pembaretan, mengekspresikan diri dengan mencebur diri ke laut. Bahkan seniornya-pun jadi sasaran.

kemarin.

Pembaretan personil Bintara Samapta Angkatan ke-35 menambahkan, polisi mempunyai tugas pokok penting yang harus dilaksanakan, yaitu penyelidikan kriminal, pengamanan fisik, penegakan tata tertib dan disiplin, penegakan hukum bagi kepentingan polisi.

Ia berpesan agar anggota polisi dapat bersikap sebagai aparatur penegak hukum yang berkerja secara jujur, adil dan berani menegakkan kebenaran serta bertanggung jawab.

Pembaretan Bintara Samapta Angkatan ke- 35 diikuti ratusan personil Polres Kendari. Sebelumnya telah melaksanakan tradisi Kepolisian seperti penghadangan, penyergapan, pengintaian, penggerebekkan, pengejaran, pembersihan dan mandi suci. “Jadi kami meyambut mereka dengan seperti itu karena sudah menjadi tradisi di institusi polri,” kata Zudun. (ano)

10

Kenaikan Harus Ditunda Wajah...

Aspirasi yang mereka bawa ke dewan ternyata hanya jadi penghias meja. Hal tersebut kembali membuat puluhan pedagang kembali mendatangi gedung DPRD Kota Kendari. Para pedagang tampak kecewa setelah sebelumnya mengunjungi kantor wali kota, tapi tak menemukan satupun pejabat yang bisa memberi keterangan mengenai hasil kerja tim terpadu yang dibentuk Jumat (25/11).

Menurut Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Mandonga (KP2M), Asis Kaisman, kesepakatan membentuk tim terpadu untuk menyelesikan persoalan di pasar basah tidak membuahkan hasil. Hari Sabtu kata dia, pihak pengelola sudah melakukan sosialisasi kenaikan sewa, mulai Senin (kemarin, red) sudah dilakukan penagihan.

“Sebenarnya bagaimana tim yang dibentuk itu.

Pedagang sudah diminta membayar kenaikan sewa, padahal kesepakatan sebelumnya akan ditunda sampai dua Minggu, sambil menunggu hasil kerja dari tim terpadu. Kok sudah ada penagihan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Bahrun Konggoasa mempertanyakan kerja panitia tim terpadu yang terdiri dari Bagian Hukum Pemkot, Bagian Ekonomi, KPPM dan PT Kurnia. “Kita akan desak agar SK tim terpadu pasar basah segera ditandatangani agar dapat bekerja lebih cepat,” tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPRD Abd. Rasak dan Ketua Komisi II Harmina Andi Baso. Menurut politisi PAN dan Demokrat itu, dalam mengintervansi kebijakan sewa lapak, DPRD tidak punya wewenang.

Namun, sebagai representasi rakyat di legislatif, DPRD akan berupaya mendesak tim terpadu termasuk PT Kurnia, untuk tidak menikkan sewa secara sepihak, apalagi dalam nominal yang sulit dijangkau pedagang.

“Pokoknya kenaikan tarif harus ditunda. Kami juga akan melakukan upaya agar pengelola tidak menaikkan secara sepihak ,” tegas Rasak. (fya)

Metro

Kendari Pos | Selasa, 29 November 2011

Pelanggar Lalin Akan Ditindak Tegas Kendari, KP Pengendara baik roda dua maupun empat atau lebih harus lebih ekstra waspada dalam memeriksa kelengkapan kendaraan. Pasalnya, para pelanggar lalulintas (Lalin) akan ditindak tegas tanpa kompromi. Saat ini, Ditlantas Polda Sultra beserta jajaran menggelar operasi zebra anoa 2011.

Pelaksanaan operasi berlangsung 14 hari sejak tanggal 28 Nopember 2011. Operasi Zebra dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk Polda Sultra dan jajaran dalam rangka mengoptimalkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas menjelang pelaksanaan operasi lilin 2011.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Sultra, AKBP Onto Cahyono didamp-

ingi Kabid Humas Polda Sultra, AKBP . Moch. Fahrurrozi di Mapolda Sultra, kemarin.

“Operasi zebra dengan sistem kendali pusat mempunyai sasaran operasi baik masyarakat (orang), benda dan tempat wisata. Program tersebut dilaksanakan menyongsong operasi lilin 2011. Berbagai faktor akan menjadi pantauan baik berlalulintas yang bisa menimbulkan potensi kecelakaan, maupun potensi tindak pidana yang terjadi di jalan raya,” terang Onto Cahyono.

Sistem yang digunakan dalam operasi zebra yakni dengan mobile. Personil yang dilibatkan akan melakukan patroli pada titik-titik rawan, khususnya jalan protokoler. Tak hanya fokus pada pengendara yang ada di Kota Kendari, tapi semua pen-

gendara se-antero Sultra.

“Kami akan memantau dan memeriksa kelengkapan kendaraan. Jika pengendara roda dua harus lengkap helm standar, surat-surat kendaraan, aksesoris kendaraan baik kaca spion, knalpot standar, maupun sistem keamanan berkendara lainnya. Light on harus tetap diperhatikan. Sedang bagi pengendara roda empat, harus memperhatikan penggunaan safety bel. Jika masih ditemukan ada yang melakukan pelanggaran, akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas pengganti Kombes Pol. Edi Setio Budi Santoso itu.

Dalam pelaksanaan operasi zebra, lanjutnya, tindakan pre-emtif dan preventif lebih diutamakan. Personil yang dili-

batkan dalam oprasi tersebut diperintahkan untuk melaksanakan tugas secara proporsional dan profesional. “Jangan arogan. Tetap santun, ramah dan mengutamakan pengendalian diri dalam menjalankan tugas di lapangan. Operasi ini kemungkinan berlangsung selama 24 jam setiap harinya,” katanya.

Kabid Humas Fahrurrozi menambahkan, dalam operasi zebra tak hanya melibatkan polisi lalulintas, namun juga melibatkan satuan kerja (Satker) lainnya. Mereka terbagi dalam 8 tim yakni penegakan hukum (Gakum), pendidikan masyarakat (Dikmas), Turdalalin (pengaturan dan pengendalian lalulintas), tim lidik, humas dan tim bersih.

“Yang turut dilibatkan dalam

operasi ini yakni dari Polantas, Binmas dan Reskrim. Khusus untuk Polda Sultra, melibatkan 428 personil. Seluruh jajaran Polda Sultra juga mengerahkan kekuatan yang optimal,” jelas Fahrurrozi.

Untuk diketahui, data pelanggaran lalu lintas tahun 2010 mencapai 1.480 kasus dengan rincian, tilang sebanyak 741 kasus dan teguran sebanyak 739 kasus. Kejadian lakalantas sebanyak 22 kasus. Lima diantaranya meninggal dunia, 13 mengalami luka berat, dan 17 mengalami luka ringan.

Kerugian material mencapai Rp 73.0100.000,-. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi rambau-rambu lalulintas dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya lagi. (aka)

yang dikeluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan pemilik toko ditampung pada rumah salah seorang warga di Jalan Saranani. Rencananya, barangbarang tersebut akan dijual, tapi berhasil diamankan sebelum tujuan mereka tercapai.

“Kami menyita cukup banyak barang bukti. Semuanya didominasi dengan peralatan rumah tangga baik dispenser maupun perabot lainnya. Barang bukti

dan tersangka langsung diamankan. Kini, tersangka kami titip penahanannya di Rumah Tahanan Mapolres Kendari,” jelas mantan Kanit Tipiter Polres Kendari itu.

Ketiga tersangka terancam dikenakan pasal 363 KUHP subsider pasal 362 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. “Para tersangka kini masih dalam proses pendalaman penyidikan,” jelas Ambon. (aka)

Tiga Sopir Barang Ditangkap Kendari, KP Tiga sopir yang selama ini menjadi karyawan Toko Makmur Abadi, Jalan Bunga Seroja dijebloskan ke tahanan Mapolsek Kemaraya. Mereka adalah Nanang (38), Mansyur (50), dan Kadir (23) yang diduga melakukan pencurian di gudang Toko Makmur Abadi. Ketiganya diciduk Tim Reskrim Polsek Kemaraya, Sabtu (26/11), sekitar pukul 16.00 Wita.

Kapolsek Kemaraya, Fantry Taherong melalui Kanit Reskrimnya, Aiptu Supratman Ambon mengatakan, perbuatan tiga sopir pengangkut barang itu terungkap ketika banyak pelanggan yang komplain kepada pihak Toko Makmur Abadi.

Pasalnya, nota pesanan barang yang dikeluarkan pemilik toko tidak sesuai dengan barang yang diantarkan.

“Pemiliknya pun melakukan

kroscek. Ternyata, tiga karyawannya mengibuli pemilik toko.

Order barang yang diberikan kepada sopir tidak sesuai dengan barang yang dikeluarkan.

Bahkan, jumlahnya pun cukup berbeda,” terang Supratman yang akrab disapa Ambon saat ditemui di Mapolres Kendari, kemarin.

Berbagai perabot rumah tangga yang diselewengkan oleh pelaku. Perabot rumah tangga

Metro

Kendari Pos | Selasa, 29 November 2011

11

Rental Motor Tapi Tak Kembali Kendari, KP Sewa kendaraan sering menjadi modus operandi bagi para pelaku penggelapan dan penipuan. Berjanji hanya merental beberapa jam, namun bermingguminggu kendaraan tak kembali. Modus tersebut kebanyakan terjadi pada jasa rental ojek atau kendaraan roda empat.

Seperti yang dialami Vikram, warga Bunga Kumala Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat.

Ia gigit jari saat sepeda motornya disewa oleh Anwar alias Nuar (20), warga Jalan Palapa, Kelurahan Kemaraya yang tak lain temannya sendiri. Dengan alasan rental beberapa jam, ternyata sepeda motor merek Suzuki Spin milik Vikram tak kembali selama 16 hari.

Vikram pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemaraya. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata, Anwar membawa sepeda motor tersebut ke Pondidaha. Tim Reskrim Polsek Kemaraya langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

“Pelaku berhasil ditangkap kemarin (Minggu, 27/11) sekitar pukul 13.00 Wita di Pondidaha. Ia bersama barang bukti langsung digiring untuk proses penyidikan lebih mendalam,” terang Kapolsek Kemaraya, Fantry Taherong melalui Kanit Reskrimnya, Aiptu Supratman Ambon saat ditemui, kemarin.

Kini, Anwar mendekam di Mapolsek Kemaraya sebagai konsekuensi atas perbuatannya itu. Pelaku terancam dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. “Kami masih mendalami kasus ini,” jelasnya. (aka)

Terserah Mau Loloskan Atau Tidak Abunawas... pembangunan di RS Abunawas, itu adalah kewenangan Dinas PU. RS Abunawas dibangun untuk melayani masyarakat, jadi diharap bisa rampung secepatnya. Meski demikian bukan berarti dibangun tanpa perencanaan,namun sudah melalui kajian teknis.

“Kita sebenarnya target untuk mendapatkan akreditasi. Itu juga untuk memaksimakan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau DPRD tidak mau meloloskan, itu terserah mereka. Yang jelas kami berupaya berbuat yang terbaik untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepada masyarakat,” tandasnya. (fya)

foto: wulan/kp

Stand dan panggung hiburan di lapangan bola Unhalu. Unhalu Expo akan dihadiri rektor se-Indonesia.

Unhalu Expo Dihadiri Rektor se-Indonesia Kendari, KP Dalam rangka memeriahkan pertemuan Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari, akan digelar event bertajuk Unhalu Expo 2011 yang di pusatkan di lapangan

sepak bola Unhalu. Spesial event ini diikuti seluruh fakultas dan jurusan, lembaga penelitian serta lembaga kemahasiswaan.

Tidak hanya internal Unhalu ikut ambil bagian, tapi beberapa pelaku dunia usaha dari komu-

nitas enterpreneurship (EU) Kendari dan perusahaan show room mobil Suzuki sudah menyatakan kesiapannya. Bahkan perusahaan ibookcorner dan ibookpublishing asal Jakarta sudah menghubungi panitia

expo untuk berpartisipasi.

Unhalu Expo yang akan berlangsung tanggal 2 s.d 5 Desember 2011, akan disaksikan seluruh rektor se-Indonesia baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

“Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi memeriahkan Unhalu Expo, silahkan datang mendaftar di r Kendari Pos jalan Malik Raya,”kata ,” kata Rustam, manager intermedia promotion.(m2)

Tiga Sak Semen, Kwitansinya Rp 15 Juta Giliran... tuan sepeser pun, tapi pengurusnya harus menandatangani kwitansi jutaan rupiah.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Moch. Fahrurrozi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Amir Mahmud. Mantan Bendahara Kesra yang kini menjadi staf BKD itu memenuhi panggilan penyidik dalam memberikan keterangan. Namun, pemeriksaan terhadap Amir Mahmud masih diklaim sebagai pemeriksaan saksi.

“Dia (Amir Mahmud) memang diperiksa hari ini. Ia menghadiri panggilan penyidik.

Pemeriksaan yang dihadiri oleh yang bersangkutan masih sebagai saksi dalam kasus tersebut,” terang Fahrurrozi. Kepolisian masih berkutat pada wilayah saksi, meskipun status pada SPDP sebagai tersangka.

SPDP menjadi bukti peningkatan status pemeriksaan ke level penyidikan pada pengusutan perkara dugaan korupsi.

Seperti yang diketahui, Walam, S.Sos, Amir Mahmud dan Hendrawan Mangidi ditetapkan

sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana ibadah tahun 2009 oleh Penyidik Tipikor Polda Sultra. Penetapan tersebut berdasar hasil penyelidikan dari laporan polisi nomor LP/213/IX/siaga ops tertanggal 15 September 2011. Ia diduga melakukan penyimpangan pada realiasasi anggaran pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah tahun 2009 dengan total anggaran sebesar Rp 1,2 miliar. Penyidik masih melakukan koordinasi dengan BPKP Sultra untuk audit investigasi guna memastikan jumlah kerugian

negara yang terjadi dalam kasus tersebut.

Laporan keuangan pada pertanggungjawaban dana pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah dalam bentuk penyerahan uang tunai pada seluruh rumah ibadah di Konsel. Setelah ditelusuri, ternyata Kadis Pariwisata itu bersama Amir Mahmud dan Hendrawan merealisasikannya dalam bentuk pengadaan barang. Beberapa rumah ibadah mendapat barang yang tak sesuai dengan nota atau kwitansi yang harus ditandatangani oleh pengelola rumah ibadah.

Pengurus Masjid misalnya, hanya diberi satu lembar sejadah, tapi harus menandatangani kwitansi bernilai Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Begitu pula salah satu Gereja di Konsel, disumbang 20 kursi, tapi pengelolanya harus meneken kwitansi bernilai Rp 20 juta. Perlakuan yang sama pada pengurus atau pengelola Pura, disumbang 3 sak semen, namun harus meneken dan stempel kwitansi bernilai Rp 15 juta. Malah ada yang tidak menerima bantuan apapun, namun tetap diminta menandatangani kwintansi. (aka)

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

Hiburan

Masuk Nominasi Aktris Terbaik

13

Woow, Syahrini Langsung Cium Beckham

AKTRIS Prisia Nasution tampil memukau saat memerankan karakter Srintil dalam film karya sutradara Ifa Isfansyah ‘Sang Penari’. Dalam ajang Festival Film Indonesia 2011, nama Prisia masuk dalam nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik.

Bintang film kelahiran Jakarta, 1 Juni 1984 itu bersaing dengan sejumlah aktris lainnya yang bisa dibilang mencuri perhatian lewat film-filmnya. Mereka adalah Dinda Hauw (Surat Kecil Untuk Tuhan), Fanny Fabriana (True Love), Gita Novalista (Mirror Never Lies), dan Salma Paramitha (Rindu Purnama).

Sementara itu, para nominasi untuk kategori Pemeran Pendukung Wanita Terbaik antara lain Atiqah Hasiholan lewat film ‘Mirror Never Lies’ dan Dewi Irawan ‘Sang Penari’. Mereka kan bersaing dengan Endhita (?), Poppy Sofia (Catatan Harian Si Boy), dan Wulan Guritno (Masih Bukan Cinta Biasa).

Rencananya, dewan juri akan memilih seluruh Pemenang Piala Citra dalam Malam Anugerah Piala Citra FFI 2011 di Hall D Kemayoran, Jakarta pusat, pada Sabtu 10 Desember mendatang.

Dari sekitar 60 film yang mendaftar ke FFI, total ada 16 film yang memperebutkan piala dari 12 kategori. Film ‘?’ karya Hanung Bramantyo, ‘Masih Bukan Cinta Biasa’ besutan Benni Setiawan dan ‘Sang Penari’ dari sutradara muda Ifa Isfansyah meraih masingmasing sembilan nominasi FFI 2011. (jpnn/lia)

Jakarta, KP Kedatangan David Beckham ke Jakarta benarbenar menjadi magnet bagi penggemarnya. Tak hanya penggila bola, artis sekelas Syahrini saja tampak ‘tergila-gila’ menyambut kedatangan suami Victoria itu.

Yang bikin fans yang lain cemburu, Syahrini juga berkesempatan mengalungkan bunga ke leher David Beckham.

Tak hanya itu, Syahrini langsung mencium idolanya itu meski terlihat sangat gugup. Wooww... “Aku ngomong ke manajernya. Akhirnya dibolehin. Kalau enggak, mana mungkin,” kata pelantun Kau yang Memilih Aku itu.

Syahrini juga merasa gak malu-malu mengakui dirinya sampai kehilangan kata-kata saat mencium Beckham. “Aku cium pipi dia kiri dan kanan. Aku sampai gemetaran,” tambahnya. (jpnn/lia)

Prisia Nasution

Syahrini saat mengalungkan bunga pada david beckham di Bandara Soekarno Hatta.

Iwan Fals Guncang Mentawai Mentawai, KP “Anaaloita (Selamat datang) Mentawai! Bangkit Mentawai”! Sapa Iwan Fals sebelum menyanyikan lagu pertamanya berjudul “Menanti Kekasih” dengan melambaikan tangannya. Spontan, 4.000 penonton di lapangan Sepak Bola Km 8 Tuapejat bersorak sambil melambaikan tangan.

Lapangan sepak bola Tuapejat berkapasitas 3.000 orang itu sesak padat. Bahkan, lereng tebing dan pohon yang ada di sekitar lapangan juga dipenuhi penonton. Penonton yang tidak diperkirakan oleh aparat keamanan itu ternyata berasal dari Pulau Sikakap dan Siberut. Akhirnya, penggemar Iwan Fals dari tiga pulau yang ada di Mentawai tumplek jadi satu di Tuapejat tadi malam.

Kali ini, penampilan Iwan Fals jauh berbeda dari konser yang sudah dilakukannya di berbagai tempat dan daerah. Sebab setiap pergantian lagu, Iwan Fals selalu memberikan kata-kata bijak bagi warga Bumi Sikerei untuk menjaga hutan, laut, serta nilai-nilai luhur budaya Mentawai yang masih asli. Di samping sambil bernyanyi, celotehan kritik sosialnya untuk para koruptor, pelaku ilegal loging, dan mafia hukum selalu dilontarkan dengan nada te-

gas dan beringas.

“Mentawai Hebat! Tidak sia-sia saya datang kemari. Tahun depan, pastikan saya akan konser di Pulau Siberut untuk melihat nilai-nilai budaya luhur nenek moyang saya,” kata Iwan Fals yang disambut dengan ribuan lambaian tangan.

Ribuan penonton selalu berteriak ingin mendengarkan Bento. “Iwan Fals, kami dari Pulau Sikakap dan Siberut, beri kami lagu bento sebagai pelepas dendam terhadap para koruptor di sini,” teriak seorang penggemar dari atas mobil pemadam kebakaran yang jaraknya hanya lima meter dari panggung.

Permintaan itu tak sertamerta dipenuhi, karena Iwan Fals malah memilih melantukan lagu Umar Bakri. Na-

mun, penggemar pun tidak kecewa dan tetap menikmati semua lagu yang dibawakan Iwan Fals.

Akhirnya Bento memang dibawakan oleh Iwan. “Baik untuk anda yang merasa tertindas dan dibohongi dengan janji, inilah Bento untuk Bumi Sikerei,” kata Iwan sebelum melantunkan Bento.

Di Mentawai, Iwan tampil di atas panggung berukuran 8x20 meter dengan atap rumbiah dan tiang kayu tembakau. Cukup sederhana, tapi tidak kalah meriahnya.

Di akhir konsernya, Iwan Fals menyapa penggemarnya dengan tembang Kemesraan. Kembali, ribuan pasang tangan pun melambai mengiringi musik klasik gitarnya.

“Tahun depan, kalau Pemda Mentawai masih mau mengundang, saya akan konser ke Siberut sambil membawa istri dan anak saya,” ucap Iwan yang pamitan di hadapan penggemarnya dengan sujud syukur di atas panggung. (jpnn/lia)

Edukasi Tak Mau Pindah ke Daerah, Guru Terancam PHK 14

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

Pengawas Diseleksi dari Guru Profesional

Kendari, KP Sorotan masih terdapatnya pengawas Diknas Kota Kendari yang kurang pro aktif menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga mempenJakarta, KP tinggal (3T) sangat minim. gri. Karena, aparat daerah kan beragan sertifikasi itu adalah guru harus garuhi perencanaan kualitas pendidikan ditanggapi KoordiWakil Menteri Pendidikan dan “Kalau tidak mau, pilih berhenti da di bawah Kemdagri. Kemdikbud mengajar dengan total 24 jam dalam 1 nator Pengawas Diknas Kota Kebudayaan (Wamendikbud) bidang (PHK) atau menjalankan tugas. Gamhanya menentukan jumlah dan daminggu.

Kendari, Made Sukada.

Pendidikan, Musliar Kasim secara pang saja kan pilihannya. Karena yang tabasenya saja,” jelasnya.

“Karena banyak jumlah guru di “Tidak semua pengawas Diktegas menerangkan, pemerintah akan namanya PNS ya harus bersedia dituNamun begitu, Musliar mensekolah itu, sehingga guru hanya nas Kota Kendari yang kurang memberikan ancaman pemutusan gaskan di mana saja. Saya juga segungkapkan saat ini justru banyak mendapat jatah mengajar sedikit. Jadi pro aktif, karena sesuai Perhubungan kerja (PHK) terhadap bagai PNS harus bersedia ditugaskan guru yang ingin dipindah. Hal ini harus mengajar di tempat lain. Maka men No 12 tahun 2007 tentang guru-guru yang tidak mau dipindah di mana saja,” ungkap Musliar di Gediakibatkan banyak guru yang tidak itu, nanti akan kita atur rotasinya standar pengawas serta Permen ke daerah. dung PGRI, Jakarta. bisa memenuhi beban jam mengajar sebaik mungkin. Nanti bisa kita tawarNo 38 tahun 2009 tentang tugas Menurutnya, penolakan penugasan Menurutnya, jika terjadi hal yang yang merupakan syarat utama untuk kan dimulai rotasi antar kabupaten, pokok pengawas menegaskan ke daerah ini kerap kali dilakukan demikian maka yang bertindak mendapatkan tunjangan sertifikasi. kemudian antar propinsi. kabupaten jenjang pengawas TK dan SD binaanya 1 : 10, sedangkan oleh guru-guru yang berada di kota. melakukan eksekusi adalah Dicontohkan, banyak guru yang menberlebih, ya antar kabupaten, kalau jenjang SMP, SMA dan SMK Padahal, jumlah guru yang ada di kota Kemdikbud meskipun Surat Kepugajar di sekolah A terpaksa dia harus propimsi ya antar propinsi. Kalau tetap satu pengawas wajib membina sudah sangat berlebihan. Sementara tusan (SK) pemecatannya akan dikemencari ke tempat-tempat (sekolah) tidak mau ditugaskan seperti itu, ya minimal 40 orang guru yang sebaliknya, jumlah guru yang berada luarkan oleh Kemdagri.“Untuk SKlain untuk memenuhi beban jam menpasti akan berlaku pinalti (PHK) itu sejenis, sementara jauh-jauh di wilayah terluar, terdepan, dan ternya tetap dikeluarkan oleh Kemdagajarnya. Mengingat, syarat tunjantadi,” tukasnya. (jpnn/lia) hari sebelum keluarnya Permen tersebut, pengawas telah ada sehingga masih ditemukan jumlah pengawas yang kurang memadai,” terang Made Sukada.

Permasalahan mendasar ungkapnya terjaWalau berasal dari kan pagi hingga siang hari, tidak menganggu kuliahIa pun menejlaskan bahwa Yayasan Insan cita bangdi pada jenjang SD, keluarga yang berekonomi nya yang berlangsung sore hingga malam harinya. Ia sa (YIB) ini memang berniat mencetak generasi muda mengingat Peraturan pas-pasan, tak membuat berusaha membagi waktu kerja dan belajar. Rutinitasbangsa yang cerdas dan berkualitas serta bertaraf Menteri (Permen) baru lulusan terbaik Unhalu nya di DPR, membantu salah satu anggota DPR RI, Andi internasional untuk memimpin negeri dan berasal keluar tahun 2009 tentahun 2007 ini, berkecil Rahmat SE, anggota DPR RI Dapil Sultra. Trimakasih dari organisasi hijau hitam. Fitri memilih ambil S2 tang pengaturan beban, hati. Dengan bermodalkan banyak atas bantuan dan didikannya terhadap saya. kembali di salah satu negara bagian Amerika, mereka sehingga masih ditolerkemauan, kerja keras dan Saya mengalami banyak kendala sebenarnya untuk diberi kebebasan memilih 2 Perguruan tinggi dan dua ir ketidaktercapaian doa, perempuan yang menyelesaikan studi saya Di Universitas Paramadina, negara, dan dirinya menjatuhkan pilihan pada Uniperbandingan pengadilahirkan di Bau bau, 25 terutama persoalan biaya pendidika penyelesaian stuversity of florida (UF) dan Michigan state university was tersebut, maka ada tahun silam ini, terus di,” ujar Fitri. dan keduanya di USA. Saat ini, sementara dipersiaptugas tambahan bagi seberjuang menggapai Univ paramadina adalah salah satu universitas swasta kan berbagai pelatihan dan peningkatan kemampuan mimpinya yang ingin terbaik di negara ini dan sebanding dengan biaya SPP berbahasa Inggris yang semuanya ditanggung oleh berkarir politik. nya yang menembus angka 15 juta persemester, angka yayasan pemberi beasiswa. yang lumayan besar dibandingkan dengan perguruan Intinya, menurut juara I lomba karya tulis TEPATLAH, ungkapan yang menyatakan bahwa lain di Indonesia, khususnya untuk pasca sarjana. ilmiah bidang IPS Indonesia Timur ini, satu yang pasti Impian akan mengarahkan kita kemana akan melangAkan tetapi, Fitri merasa kualitas dan fasilitasnya juga dengan semua hal yang telah dilewati, dengan semua kah, bagaimana akan berbuat dan bersikap. Nah, inilah kenyamanan studinya memang sebanding dengan itu. upaya yang telah dilakukan, ia hanya ingin menjadi yang coba diimpelemantasikan seorang Fitria Amin, Ada hal yang menganjal saat berupaya meminta perempuan terbaik dari sultra yang bisa berkiprah mahasiswi Program Pascasarjana (S2) di salah satu bantuan Pemda di Sultra terkait kebutuhan kebutusecara nasional baik intelektual maupun karir kedeuniversitas ternama di Indonesia, Universitas Paramahan biaya pendidikannya di Universitas Paramadina. pan, dan sekarang gambaran masa depan yang ingin dina, Jakarta. Dengan keterbatasan ekonomi yang Rupanya, bantuan atau kepedulian yang diberikan diukir, bukan lagi sebagai diplomat seperti cita-cita dimiliki, tak membuat dirinya berpatah arang. Ia jauh yang diharapkan, padahal prosedur yang ditemawalnya. Tapi, bagaimana dirinya bisa menjadi wakil yakin, mimpi tidak akan terwujud tanpa doa, kepuh sangat rumit. Bantuan yang diberikan sangat bagi rakyat Sultra bahkan bagi bangsa ini yang memimauan, kerja keras, strategi dan kemampuan mengatidak layak membantu pendidikan mahasiswa yang liki kecerdasan dan bermartabat, juga bisa menjadi tur diri untuk meraik kesuksesan hidup. kini mendapat tawaran beasiswa studi S2 di Universiseorang konsultan politik terbaik di indonesia.

Tercatat sebagai mahasiswi S2 di Universitas Paraty of florida (UF) dan Michigan state university dan “Yang terakhir dan yang terpenting adalah saya bisa madina tahun 2010 jurusan komunikasi politik, bukeduanya di USA. menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibuku, doa kanlah hal yang mudah bagi peraih mahasiswa ber“Tapi saya tetap bertahan dengan segala konsekuenmerekalah yang membuat saya tetap tegar, bersabar prestasi Unhalu ini. Ia harus berani menerima konsi, karena bagi saya keyakinan akan membawa saya dan ikhtiar untuk menghadapi semua tantangan. Saya sekuensi menempuh pendidikan di kampus swasta pada pintu kesuksesan. Alhamdulillah, Paramadina berharap Pemda maupun pejabat di daerah asal saya berstandar internasional dengan biaya SPP minimal adalah kampus yang memiliki tingkat fleksibilitas yang (Sultra-red) bisa peduli dengan putra/putri daerahRp 15 juta per semesternya. tinggi soal kebijakan akademik. Saya boleh kuliah nya, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan Sebenarnya, andai saja jurusan komunikasi politik meskipun pembayarannya belum di selesaikan. Saat ekonomi tapi berprestasi dan bermaksud merengkuh murni ada di PTN seperti UI atau UGM, maka alumni inipun saya lulus beasiswa yang di berikan oleh KAHimpiannya, membanggakan Sultra, bangsa dan negaSMAN 1 Bau bau ini tidak akan menjatuhkan pilihanMI (korps Alumni HMI) melalui yayasan Insan cita ra. Minimal memberikan beasiswa pad amahasiswanya untuk studi di universitas yang dipimpin Anies bangsa (YIB), untuk mengambil program studi S2 di mahasiswa yang berprestasi di luar Sultra sehingga R. Baswedan, Ph.D. tersebut karena budget untuk luar negri, insyallah Agustus tahun depan akan dibbisa terus berkarya,” pungkas pengurus KNPI Sultra kuliah di kampus tersebut jauh lebih besar ketimerangkatkan,” terang perempuan yang super aktif ini. ini.** (emilia ningsih) bang dua universitas negeri ternama yang sempat menjadi pilihannya. Demi cita-citanya, perempuan aktif di berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus ini, akhirnya memutuskan kuliah di Universitas Paramadina.

Walau terdaftar sebagai mahasiswa Paramadina, Fitri terkadang harus membuang kucing-kucingan dengan pihak keuangan karena terpaksa uang semesternya hingga kini belums empat dituntaskan. Walaupun bermasalah, ia tetap semangat berusaha menyelesaikan studinya yang ditargetkans elesai tahun 2012 mendatang. Salah satu hal yang memotivasinya, pihak universitas masih memberikannya peluang untuk kuliah dengan batasan membayar SPP sebelum ujian akhir dilaksanakan.

Kebiajakan pihak universitas tersebut, tentu saja tidak serta merta membuatnya tenang. Ia terus berusaha mencari kerja untuk menutupi biaya hidupnya di ibu kota negara. Upayanya tidak sia-sia, berkar link saat berorganisasi (Himpunan mahasiswa Islam, HMI), ia akhirnya terdaftar sebagai salah satu staf DPR RI tahun 2011.

Tentu saja aktivitasnya di parlemen yang dilaku-

Fitria Amin, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Paramadina

Merengkuh Impian Ditengah Keterbatasan

orang pengawas untuk memperoleh sertifikasi.

“Demikian pula mengenai pengawas yang malas turun karena rekomendasinya tidak didengar sekolah binaan, tidak semua pengawas demikian, pasalnya laporan mereka terus masuk yang menunjukan mereka telah turun lapangan.

Terkait dana dan kebijakan merupakan kebijakan instansi, yang jelas pengawas selalu memberikan laporan per triwulan,” ungkapnya.

Kendala secara signifikan jelasnya tidak terlalu nampak, tetapi kalau dasarnya Permen No 12 daan sertifikasi lebih kepada Permen yang terlambat terbit dan harus dipenuhinya beban kerja 37,5 jam per minggu atau setara dengan 40 guru binaan bagi pengawas SMP, SMA dan SMK serta 10 sekolah binaan bagi pengawas SD. “Lagi pula pengawas merupakan guru yang diangkat karena telah memenuhi persyaratan, sesuai Permen No 12 Tahun 2007 yaitu delapan standar nasional antara lain sosial, kepribadian, penelitian dan pengembangan, serta supervisi. Selain itu bukan menjadi tugas pengawas untuk mengakomodir semua permintaan guru, pasalnya pengawas hanya sekedar menyampaikan kepada pemangku kepentingan untuk diambil kebijakan tepat,” jelasnya. (fas)

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

Edukasi

Unhalu Jadi Tuan Rumah FRI Temanya, Restorasi Kebudayaan Dimulai dari Pendidikan Jakarta, KP Universitas Haluoleo (Unhalu), ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Rektor Indonesia (FRI) tanggal 2 s.d 4 Desember. Kegiatan yang melibatkan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Pusat ini, bertajuk Restorasi Kebudayaan Dimulai dari Pendidikan: Pendidikan Karakter di Tengah Keragaman Budaya dalam Memperkuat Daya Saing Bangsa.

Kegiatan FRI kampus VIII terdiri dari dua agenda utama, yakni konvensi kampus VIII dan temu tahunan XIV. Konvensi kampus akan disi dengan presentase dan pembahasan hasil kerja kelompok kerja serta diskusi persoalan pendidikan dasar.

Acara yang akan dihadiri para rektor dari PTN maupun PTS seluruh Indonesia ini, rencananya turut dihadiri Mendiknas RI, Mohammad Nuh. Terkait persiapan pelaksanaan FRI, dijelaskan Prof Dr H Usman Rianse MS selaku Ketua FRI tahun 2012. Katanya, sejak

Prof Usman Rianse pertama berdiri, FRI telah melakukan berbagai upaya memberi masukan dan mendukung program-program pemerintah demi suksesnya kepentingan pembangunan nasional. Pada konvensi kampus V dan temu tahunan XI, FRI telah memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemecahan masalahmasalah kebangsaan dalam menghadapi tarikan-tarikan globalisasi yang meniscayakan adanya kompetensi dengan menekankan pentingnya peningkatan daya saing bangsa.

Lanjut Prof Usman, FRI pada

konvensi kampus VI dan temu tahunan di Tanjungpura Pontianak tanggal 8-9 Januari 2010 telah memberikan kontribusi untuk menjaga semua elemen masyarakat agar memiliki pola sikap, pola pikir dan pola tingkah laku yang senantiasa sesuai dengan jati diri bangsa serta senantiasa menjaga martabat bangsa. Begitu halnya pada konvensi kampus VII dna temu tahunan XIII FRI di Palembang telah membahas tema menjadi tuan di negeri sendiri, dan pada konvensi kampus VIII dan temu tahunan XIV FRI diorientasikan untuk membahas tema Restorasi peradaban dimulai dari pendidikan: pendidikan karakter di tengah keragaman budaya dalam memperkuat daya saing bangsa. Konvensi ini diselenggarakan di Unhalu tanggal 2-4 Desember mendatang.

“Dipilihnya tema restorasi peradaban dimulai dari pendidikan: pendidikan karakter di tengah keragaman budaya dalam memperkuat daya saing bangsa karena merosotnya nilai-nilai sosial budaya dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdampak pada melemahnya karakter bangsa,

serta hilangnya pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan yang berakibat pada melemahnya daya saing bangsa,” ungkap Prof Usman di dampingi Pembina Asosiasi Tradisi Lisan Prof Dr Fasli Jalal, dan Ketua ATL Pusat, Prof. Dr. Pudentia MPSS, M.Hum, saat menggelar konfrensi pers di salah satu hotel di Jakarta, (26/11).

FRI telah mendeklarasikan tiga butir agenda kerja strategis yang menjadi dasar bagi kontribusi FRI kepada bangsa, yakni melakukan kajian-kajian akademik untuk mencari alternatif pemecahan masalah bangsa secara komprehensif, mengajak segenap bangsa untuk besama menciptakan tatanan kebangsaan dan kenegaraan yang mampu mengatasi tarikan-tarikan globalisasi dan subnasionalisme serta menghimbau para penyelenggara negara untuk kembali kepad acita-cita pendiri bangsa, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedialan sosial. (lia)

STIE 66 Kendari Rayakan HUT English Club Kendari,KP Menyadari pentingnya bahasa Inggris di era globalisasi seperti saat ini, mahasiswa STIE 66 Kendari pada 26 November 2010 lalu membentuk 66 English Club. Dan tahun 2011 ini, English Club resmi merayakan HUT ke- 1 yang jatuh tanggal 26 November lalu.

“Meskipun mahasiswa pencentusnya yaitu mahasiswa STIE 66 Kendari, tetapi kurang lebih 25 anggota 66 English Club berasal dari berbagai universitas yang ada di Kota Kendari, seperti STIK Avicenna, Unhalu, Unsultra, dan AMIK Catur Sakti,” ujar Ketua 66 English Club, Kusman Paluala didampingi Wakil Ketua 66

English Club, Thomas Pailin.

Ditanya tujuan awal pembentukan english club, karyawan salah satu maskapai penerbangan di Kota Kendari ini menuturkan sekedar sharing pengetahuan bahasa Inggris, meliputi speaking, reading dan listening.

“Dengan sharing pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris, kami berharap para mahasiswa yang ingin mengembangkan keinginan dan potensi bahasa Inggris memiliki wadah untuk belajar bahasa Inggris sekaligus mengeksplor kemampuan yang dimiliki,” jawabnya.

Untuk lebih mengembangkan club, pungkasnya kedepannya pihaknya akan bermitra den-

gan Unhalu dan lembaga kursus bahasa Inggris. “Dengan kemitraan tersebut, kami berharap wawasan para anggota lebih terasah lagi, apalagi hari ini (26/ 11,red) 66 English Club merayakan HUT ke-1,” jelasnya.

Sementara itu Ketua STIE 66 Kendari, Sudarmanto SE MSi mengungkapkan pada prinsipnya STIE 66 Kendari sangat respon dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang inovatif dan kreatif.

“Berbicara kualitas, tidak bisa hanya dengan membandingkan dua orang berprestasi, tetapi butuh pengakuan masyarakat. Demikian pula alumni ekonomi yang dihasilkan STIE 66 Kendari, tidak han-

ya dituntut ahli dalam bidang ekonomi tetapi juga bahasa Inggris,” ungkap Sudarmanto.

Dalam kesempatan itu perwakilan universitas anggota 66 English Club menyampaikan kesan dan pesan selama menjadi anggota, rata-rata mereka mengatakan salut dan berterima kasih karena telah terbentuk wadah 66 English Club, sekaligus sebagai pemersatu silaturahim antar universitas seKota Kendari. Peringatan HUT ke-1 66 English Club ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua 66 English Club, Kusman Paluala dan potongan kue pertama diberikan kepada Ketua STIE 66 Kendari, Sudarmanto SE MSi. (fas)

15

Alokasi BOS Belum Merata Pemerintah Abaikan Sekolah Swasta dan SLB Kendari, KP Program sekolah gratis pemerintah pusat melalui bantuan operasional siswa (BOS), dirasakan belum adil bagi sebagian sekolah khususnya sekolah swasta atau pun sekolah luar biasa (SLB). Selama ini, pemerintah memberikan bantuan berdasarkan jumlah siswa, padahal guru mengajar siswa dengan jumlah waktu yang sama dan menggunakan alat tulis seperti spidol dan kapur dengan jumlah yang sama pula.

Disisi lain, sekolah negeri mendapatkan alokasi yang lebih dibanding sekolah swasta atau SLB karena memiliki jumlah siswa yang banyak, tetapi kebanyakan sekolah negeri masih merasa tidak cukup dengan bantuan yang diberikan. Lantas apa yang perlu dibenahi dalam kebijakan BOS ini?.

“Kalau berdasarkan jumlah, pemerintah pusat juga menyadari dana BOS belum cukup, sehingga tergantung bagaimana sekolah memanfaatkan dana yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya,” terang Kepala SMPN 1 Kendari, Mahdin SPd MPd. Dana BOS Rp 575 ribu per siswa per tahun rincinya kalau dibagi 12 hanya Rp 47 ribu lebih per siswa per tahun, dengan 16 item yang dibiayai untuk delapan standar nasional pendidikan (SNP). Khusus siswa RSBI satu siswa per bulan butuh dana lebih dari Rp 100 ribu, sehingga tidak cukup seperdua jika dilihat dari unit cost.

“Sebagai solusi maka harus menggunakan skala prioritas, dari delapan SNP mana yang menjadi skala prioritas. Untuk RSBI paling tinggi biayanya yaitu biaya listrik sekitar Rp 6 juta per bulan, karena seluruh kelas menggunakan IT, dan siswa yang ditanggung BOS sebanyak 614 orang dengan alokasi per triwulan sekitar Rp 100 juta, diantaranya Rp 18 juta untuk listrik,” rincinya.

Untung saja ungkapnya pihaknya memiliki dana komite untuk sharing BOS diantaranya untuk pembayaran listrik dan pembelian LCD. Karena itu adilkah dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa, menurutnya pendekatan penilaian yang digunakan berbeda, pasalnya dana BOS melihat unit cost per siswa.

“Olehnya itu kedepannya kami memberikan saran kepada pemerintah pusat, agar menambah kriteria pemberian dana BOS selain jumlah siswa juga disesuaikan kondisi sekolah, apakah membutuhkan biaya operasional lebih atau tidak. Lagi pula terdapat dana rutin dari Pemda yang diseragamkan u n t u k sekolah swasta d a n negeri,” ungkapnya.

Perlu diingat tandasnya dana B O S yaitu biaya unit cost yang dibutuh-

kan per siswa, bukan untuk sarana fisik terutama berkenaan dengan proses belajar mengajar (PBM) dan ekstrakurikuler siswa. Karena itu idealnya pemerintah melihat fasilitas sekolah, yang membutuhkan biaya operasional.

“Mengenai apakah terjadi penyimpangan dana BOS, karena sekolah tidak merasa cukup dengan bantuan yang diberikan, tergantung monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan manager BOS. Apalagi sekolah memberikan laporan setiap triwulan, maka akan kelihatan jika terjadi penyimpangan atau tidak,” tandasnya.

Senada dengan itu Kepala SMPN 5 Kendari, Drs La Suala menuturkan BOS Rp 575 per siswa per tahun tidak mencukupi kebutuhan operasional per siswa, karena berdasarkan hitung-hitungan sekolah, setiap siswa membutuhkan dana lebih dari Rp 47 ribu.

“Karena itu kami menerapkan skala prioritas, yaitu 40 persen penggunaan dana untuk pembinaan siswa berbakat, selebihnya untuk rehab kecil dan pemeliharaan fisik sekolah serta untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa,” tutur La Suala.

Soal tudingan adanya penyimpangan pengalokasian BOS, jika sekolah tetap merasa tidak cukup dengan dana yang diberikan, dirinya menjelaskan tergantung komitmen sekolah dan guru dalam penggunaan anggaran.

“Misalnya di sekolah kami, meskipun dana BOS dirasakan belum mencukupi, tetapi kami masih dapat memberikan reward kepada siswa dan guru berprestasi.

Karena itu tergantung komitmen dan kreatifitas sekolah dalam penggunaan anggaran,” jelasnya.

Mengingat tahun 2012 nanti dana BOS direncanakan akan naik, La Suala mengatakan kedepannya pemerintah tidak hanya memlihat jumlah siswa, tetapi juga melihat kondisi sarana prasarana (Sarpras) sekolah.

“Biaya operasional Sarpras juga penting untuk diperhatikan pemerintah, dengan begitu dana BOS berdasarkan jumlah siswa dan kondisi sekolah dapat mencukupi semua kebutuhan sekolah,” kata La Suala. Sementara itu, Kadiknas Kota Kendari, Drs Kasman Arifin MSi menegaskan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah siswa, merupakan kebijakan pemerintah pusat dan Diknas kabupaten / kota selaku instansi tekhnik hanya mengamankan kebijakan itu.

“Tetapi kami juga akan menyuarakan keluhan misalnya di SD satu atap yang siswanya sedikit tetapi gedungnya megah, sehingga butuh biaya operasional lebih. Dengan begitu perlu juga dipertimbangkan pengkhususan kondisi sekolah dan bukan hanya jumlah siswa,” tegas Kasman.

Mengenai cukupkah dana BOS yang diberikan berdasarkan jumlah siswa, mantan Dosen Unhalu ini menuturkan relatif karena tergantung pengelolaan dan kreativitas penggunaan dana oleh masingmasing sekolah.

“Apalagi tahun 2012 nanti akan dinaikkan jumlahnya, tetapi tentunya ada sekolah yang merasa tidak cukup lagi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dengan alasan fluktuasi harga. Karena itu pentingnya skala prioritas dengan pertimbangan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP), “tuturnya. (fas)

16

Xpresi

share

Dra. Hj. Sukmawati, M.Hum (Guru MAN 1 Kendari)

Saatnya Maksimalkan Ibadah TAHUN baru Islam atau perayaan yang jatuh pada tanggal satu Hijriah merupakan hari yang istimewa bagi Umat Islam sedunia. Umunya orang percaya bahwa pada hari tersebut tidak dibolehkan keluar rumah atau berbagai mitos lainnya, hehehe...tentu saja kepercayaan tersebut tidak boleh membebani kita.

Mengingat, Hijriah bukan berarti pindah tempat lho... hanya ada yang perlu diubah.

Apa lagi kalo bukan kualitas iman kita.

Jadi di tahu baru tersebut saatnya kita untuk memaksimalkan ibadah.

Caranya gampang kok, coba dech tanya pada diri kita sendiri, apakah kualitas ibadah kita sudfah baik? yang sering menggosip, kurangi dong? kalo yang solatnya masih bolong-bolong dirapetin dong? Nah, momentnya lagi bagus tuh, so di tahun baru mulai dengan hal-hal yang lebih baik.

Perubahan itu harus ada, karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam firmnnay bahwa kit tidak akan bisa berubah jika bukan kita sendiri yang merubahnya. Jadi saat untuk berubah lebih baik lagi. (Ka’ Wulan)

Sabtu, 26 November 2011

Rayain Tahun Baru Islam..

NGGAK bisa kita pungkiri, euforia tahun baru masehi lebih meriah dibandingkan tahun baru Islam. Itu bisa kita saksikan saat tahun baru..udah pasti sebelum tahun baru masehi, banyak yang ngatur planning mau acara tahun baru dimana, en mau ngapain aja? tapi ada nggak ya sobat Xpresi yang memparsiapkan tahun baru Islam, tuk dirayain?

Sebenarnya sech nggak harus dirayain secara wuahh..terpenting bagaimana kita memaknainya dengan penuh rasa kesyukuran kepada sang pencipta. Nah, caranya adalah memperbanyak ibadah dan meningkatkan kualitasnya.

Tentu donk kita pengen perubahan yang baru en positif di tahun yang baru.

Untuk itulah kita banyak belajar, baik tentang ilmu agama maupun ilmu umum.

Kata Vivin, memperingati tahun baru Islam itu nggak harus hurahura, tapi dilakukan dengan bersyukur kepada Allah. Apalagi, kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjng. etidaknya, kita masih diberi peluang untuk meningkatkan ibadah dan berbuat baik di sisa umur kita sekarang ini.

Emang sech kata cewek berambut panjang itu, usia bukan kita sendiri yang tentukan. Olehnya itu,

mumpung masih ada kesempatan, jangan sampe kita menyia-nyiakan peluang.

Selagi sehat en mampu, yuk..berburu amal en kebaikan.

Itu juga dilakukan Melani.

Cewek mungil berkulit hitam manis itu juga nggak punya ritual khusus untuk memperingati tahun baru Islam.

Terpenting kata Melani, harus ada upaya untuk meningkatkan hal positif dan menghindari hal negatif yang kerap kita lakukan.

Tapi, jangan lupa yach sob, niat itu datang dari hati, Jangan sampe hanya karena orang lain, kita juga jadi ikut-ikutan..yakin dech, itu nggak bakalan tahan lama. So, kalau memang kita pengen berubah, jangan setengah-setengah.

Di tahun baru ini, kita bisa memulai segalanya ke hal yang lebih baik dari sebelumnya. (Ka’ Piyan)

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

4 AC Milan v Chievo 0

AFP PHOTO / FABIO MUZZI

Gol satu-satunya Luis Castaignos (kiri) memastikan Inter Milan meraih tiga poin saat bertandang di Stadion Artemio Franchi menghadapi Siena.

0 Siena v Inter Milan 1

Setiap Laga Adalah Final Siena, KP Inter Milan berhasil mencuri tiga angka dari Siena melalui gol menit akhir pemain pengganti, Luc Castaignos dalam lanjutan Serie A 2011-2012 di Artemio Franchi yang berakhir Senin (27/11) dinihari WIB. Tak ingin lama-lama terpuruk di jurang degradasi, Inter langsung menekan sejak menit-menit awal. Dejan Stankovic langsung memberi ancaman pada kiper tuan rumah, Zeljko Brkic melalui tendangan keras khasnya dari luar kotak penalti.

Akan tetapi Brkic masih sigap menahan bola tersebut.

Ricardo Alvarez menjadi motor serangan Inter kali ini.

Beberapa kali ia mampu menciptakan peluang bagi rekanrekannya namun belum dapat dikonversi menjadi gol. Siena yang tampil di kandang sendiri, mencoba keluar dari tekanan.

Pelan tapi pasti mereka mencari ruang dari ketatnya lini pertahanan Nerrazzuri yang dikawal duet Walter Samuel dan Andrea Ranocchia. Namun, tak ada satu pun yang benarbenar menjadi sebuah peluang emas.

Barulah semenit menjelang bubaran Luc Castaignos benar-benar menjebol gawang Siena. Usai menerima bola dari Javier Zanetti, Motta memberikan terobosan yang langsung disambar Castaignos. Zeljko Brkic tak mampu mencegah bola tersebut dan Inter unggul 0-1. Injury time 4 menit tak mampu dimaksimlakan dengan baik oleh tuan rumah.

Bahkan mereka harus rela bermain sepuluh orang saja karena Franco Brienza harus diusir keluar usai menerima kartu kuning keduanya. Hingga laga usai kemenangan satu gol Inter tak berubah. Hasil ini membuat kedua tim sama-

Baca LAGA Hal 18

AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE

Makin Dekat ke Puncak Milan, KP AC Milan berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Chievo di San Siro dengan skor telak 40, Senin (28/11) dini hari WIB. Sejak menit pertama Milan langsung membuat tamunya waspada. Pertandingan baru berjalan satu menit saat Zlatan Ibrahimovic membuat gawang Chievo bergetar, meski sepakannya membentur mistar.

Thiago Silva akhirnya membobol gawang lawan pada menit ke-7.

Pemain Brazil yang kali ini ditunjuk sebagai kapten itu melakukan tendangan mendatar terukur hasil umpan Kevin-Prince Boateng.

Penyerang AC Milan asal Swedia Zlatan Ibrahimovic mencetak dua gol ke gawang Chievo sekaligus meraih rekor gol ke-110 dan 101 selama berkiprah di Serie A Italia.

Baca PUNCAK Hal 18

1 Liverpool v Manchester City 1

Jaga Rekor London, KP Tuan rumah Liverpool gagal memecahkan rekor tak terkalahkan Manchester City dalam 13 pertandingan setelah hanya bermain imbang 1-1 di Stadion Anfield dalam laga yang berakhir Senin, (28/11) dinihari WIB. Sejak awal, The Reds—julukan Liverpool—dibuat tak berkutik oleh City yang berinisiatif mengambil serangan sejak menit-menit pembuka. Manchester Blue seolah tak gentar dan mampu mendominasi permainan, meski di kandang lawan. Peluang pertama City dipe-

roleh Yaya Toure saat laga berjalan enam menit melalui tendangan volinya dari dalam kotak penalti tuan rumah.

Namun, tendangannya memanfaatkan crossing Sergio Aguero itu masih jauh dari sasaran.

Terus mendominasi, gol bagi Manchester Blue seolah tinggal menunggu waktu saja. Pada menit ke-30 mereka mampu unggul melalui sundulan Vincent Kompany memanfaatkan situasi tendangan sudut. Usai David Silva melepaskan corner kick, Kompany mampu lepas dari kawalan Dirk Kuyt dan Glen Johnson untuk menyambut bola dan menga-

Baca REKOR Hal 18

AFP PHOTO/ PAUL ELLIS

AFP PHOTO / JOSE JORDAN

Gelandang Manchester City James Milner (kiri) mendapat penjagaan ketat dari pemain Liverpool Lucas Leiva saat pertemuan kedua tim di laga lanjutan English Premier League. Hasil imbang 1-1 di Anfield membuat City tetap mempertahankan rekor belum pernah terkalahkan.

Striker andalan Levante Arouna Kone (kiri) berebut bola dengan gelandang Sporting Gijon Alberto Rivera (kanan).

Levante unggul 4-0 dalam pertemuan di Ciutat de Valencia tersebut.

2 Udinese v AS Roma 0

Malapetaka Gol Telat

4 Levante UD v Sporting Gijón 0

Kembali Mengejutkan Valencia, KP Klub debutan Levante yang tampil mengejutkan di awal musim ini akhirnya menghentikan hasil buruk yang mereka peroleh di tiga pertandingan terakhir. Mereka sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Sporting Gijon di Estadio Ciudad de Valencia, akhir pekan ini. Hasil ini membuat Levante tetap berada di peringkat empat klasemen sementara dengan koleksi nilai 26 dari 13 laga yang sudah dijalani. Levante defisit delapan poin dari pemuncak klasemen sementara Real Madrid.

Baca KEMBALI Hal 18

AFP PHOTO/ ANTEPRIMA/ DIEGO PETRUSSI

Pablo Estifer Armero (kanan) menjaga ketat area pertahanan Udinese dari gempuran pemain AS Roma. Udinese menang 2-0 di Friuli Stadium, Udine.

Udine, KP Antonio Di Natale turut andil mencetak satu gol yang membantu kemenangan Udinese 2-0 atas AS Roma. Meski begitu, Ia tetap mengakui jika lawan yang mereka hadapi adalah tim tangguh yang sulit dikalahkan.

Sebelumnya Zebrette—sebutan Udinese—hanya membutuhkan 11 menit terakhir untuk memecah kebuntuan mereka lewat gol Di Natale yang digenapkan oleh Mauricio Isla demi membungkam sang tamu di Friuli. “ Ini merupakan laga yang sulit malam

ini. Udinese memainkan laga yang sempurna melawan tim Roma yang hebat. Giallorossi begitu kuat di babak pertama,” akunya. Gol ke-9 Di Natale musim ini membawanya bersanding dengan pemain Atalanta, German Denis di puncak daftar top skorer Serie A. “ Kami takkan melihat papan klasemen. Kami hanya fokus mengumpulkan poin dan akan sangat luar biasa jika bisa mengulangi pencapaian musim lalu,” pungkasnya. Beda ek-

Baca TELAT Hal 18

20

Kendari Pos |Selasa, 29 November 2011

157 Perempuan Melamar Jadi PPK Laki-laki Hanya 41 Orang

SUWARJONO/KP

Tim juri lomba maskot Pilwali saat mengumumkan pemenang lomba Maskot Pilwali, kemarin.

Gambar Mete Sehat Jadi Maskot Pilwali Kendari, KP Satu kerja KPU Kota Kendari sudahtuntas.GalenLarobuyang menampilkan gambar mete sehat,akhirnyaditetapkansebagai juara I gambar maskot Pilwali oleh dewan juri yang terdiri dari Prof Dr H Anwar Hafid M Pd (Unhalu), Arham Rasyid (Kartunis Kendari Pos) dan Laode Abdul Nasir Muthalib (anggota KPU Kota Kendari). Galen berhak mendapatkan uang tunai Rp 1 juta, tropi dan sertifikat dari panitia.

Dalam seleksi wawancara kemarin, Galen yang tampil dengan kemeja biru, menceritakan pemilihan jambu mente sebagai gambar maskotnya.

Singkatnya, menurut Galen, gambar orang berbentuk jambu mente mengenakan topi dari gong dan di tengahnya bergambar kalosara, kemudian kedua tangannya mengenakan sarung tangan berwarna putih, menandakan orang tersebut adalah warga Kota Kendari yang bersiap ke TPS memilih calon walikota sesuai hati nuraninya. Kaos tangannya yang berwarna putih menggambar-

kan putihnya hati orang tersebut untuk mengikuti pemilihan yang jujur, terbuka, adil dan demokratis.

“Namanya mete sehat. Artinya, memilih tepat sesuai hati nurani. Kenapa saya pilih jambu mete? karena kalau gambar anoa, memang binatang khas Sulawesi, tapi sudah ada yang pilih gambar anoa. Saya lalu memilih jambu mente, karena jambu mente memang ada di semua kabupaten, tapi di kota juga ada. Topi yang berbentuk gong, karena gong adalah alat yang dipakai kerajaan zaman dulu jika ingin mengumpulkan masyarakatnya,” cerita galen menjawab pertanyaan Arham Rasyid.

Ketua dewan juri Maskot Pilwali, Prof Dr H Anwar Hafid M Pd, mengatakan, dari 7 peserta yang mempresentasekan 7 gambar, diputuskan 3 juara.

Peringkat 1 diraih Galen Larobu yang menampilkan jambu mente, juara 2 diraih Ahmad Akbar dengan gambar anoa dan juara 3 diraih Ikhwatul Rahmat Samudera, juga menampilkan gambar anoa.

“Ada 3 kriteria yang kita tetapkan, kreatifitas, detail gambar, deskripsi, harmonisasi gambar dan originalitas. Belum pernah dipublikasi dan mereka sendiri yang buat. Kita sudah verifikasi, yang ikut memang benarbenar menampilkan karya aslinya. Yang menarik, mereka berangkat dari latar belakang alam, budaya seperti Kalosara,” ujarnya.

Sementara, Kartunis Kendari Pos, Arham Rasyid, menjelaskan, masing-masing peserta menampilkan gambar sesuai karakter Kota Kendari. Tapi yang paling menarik, kata dia, adalah gambar yang ditampilkan Galen. Menurut dia, banyak unsur yang masuk dalam satu maskot, seperti gong, telenga saramami atau kalosara yang merupakan lambang budaya suku Tolaki, suku asli Kota Kendari. Vokal poinnya, lanjut dia, ada di gambar mete sebagai ciri khas kota. “Dia pake maskot mete sehat dan ada artinya.

Persentasenya bagus dan mewakili pilihan Sultra dan sesuai semangat Pilwali,” tandasnya.(dri)

Hasid Pedansa Deklarasi Cawali Kendari, KP Sekretaris PDIP Sultra, Abd Hasid Pedansa menunjukan keseriusannya untuk tampil di Pilwali Kota Kendari tahun 2012 nanti. Minggu (27/11) sore lalu di sebuah hotel di Kendari ia menggelar acara temu relawan dan simpatisan. Dihadapan pendukungnya, Hasid mendeklarasikan diri untuk maju di Pilwali.

Katanya, selama 25 tahun berkiprah sebagai PNS dan 12 tahun berkecimpung di dunia legislatif, cukup memberikan pengalaman dalam memahami urusan pemerintahan dan masyarakat,baikhakmaupunkewajiban.

“Saya memahami sangat banyak hak-hak rakyat yang diabaikan, oleh pemerintah selaku pemberi pelayanan,” teriaknya yang disambut tepuk rauh simpatisan maupun relawannya.

Dikatakannya, diantara hak masyarakat itu misalnya, hak untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan keuangan daerah, serta kesetaraan dalam menikmati keuangan daerah. Lalu, hak peran aktif dalam pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kemudian, hak dari sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, perumahan, penyediaan sarana dan prasarana umum, tata ruang, koperasi, usaha kecil dan lainnya.

“Apa yang menjadi hak itu sudah diatur dalam perundangundangan. Rakyat tidak boleh diterlantarkan. Lihat saja, hingga saat ini masih terdapat pengamen jalanan usia dini. Padahal, ia seharusnya bersekolah untuk mendapatkan hak pendidikan,” papar anggota DPRD Sultra ini yang lagi-lagi disambut tepuk riuh.

Lebih lanjut anggota komisi tiga DPRD Sultra ini menjelaskan, tujuan utama bertarung di Pilwali untuk menyatukan persepsi dalam menata pemerintahan daerah secara demokrasi. Sehingga, rakyat bisa merasakan langsung bagaimana hak dan kewenangan dalam menempatkan posisinya. Misalnya, dalam urusan pemerintahan semua harus di Perdakan.

Untuk mewujudkan semua itu kata Hasid, setiap bagian urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang melekat dalam satuan kerja akan didukung dengan peraturan perundangundangan daerah. Ia juga mengungkapkan, untuk pasangan akan diumumkan jika deklarasi, menuju pilwali telah dilaksanakan secara resmi.

“Ini hanya pertemuan biasa

bagi keluarga, kerabat dan saudara-saudaraku memberitahukan bahwa saya untuk maju pada Pilwali 2012-2017 menda-

tang. Niatan maju juga berdasarkan dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat, maupun seluruh pendukung,”tuturnya.(m1)

Kendari, KP Minat para perempuan di Kota Kendari untuk berkiprah di aktivitas bernuansa politik makin tinggi. Buktinya, rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebagai penyelenggara Pilwali Kota Kendari nanti didominasi kaum hawa.

Tercatat, dari 198 pelamar PPK yang datanya masuk ke KPU, dan sudah diverifikasi, 157 diantaranya adalah wanita, dan 41 sisanya tentu saja adalah pria.

Itulah salah satu informasi penting yang disampaikan KPU Kota Kendari kemarin di depan wartawan saat mengumumkan hasil verifikasi pendaftar PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dari jumlah tersebut, kecamatan yang paling banyak meloloskan calonnya adalah Kecamatan Baruga 31 orang, Kecamatan Poasia 27 orang, Kambu 23 orang.

Sedangkan Kecamatan Wuawua, Mandonga, Abeli dan Kadia, masing-masing 19 orang.

Kecamatan Puuwatu 17 orang, Kendari Barat 15 orang dan Kecamatan Kendari hanya 9 orang. “Kalau dilihat dari pekerjaan, wiraswasta mendominasi calon anggota PPK, yang jumlahnya 146 orang dan PNS sebanyak 48 orang. Dimana, 36 orang bekerja sebagai pamong, 9 guru dan 3 dosen.

Sedangkan calon dengan back ground LSM atau OKP, hanya 4 orang,” kata Ketua Badan Ad Hock Kota Kendari, Hidayatullah, saat konferensi pers di Kantor KPU Kota, kemarin.

Hidayatullah menambahkan, dari sisi klasifikasi pendidikan memang dominant strata 1. Hanya saja, ada dua orang jebolan SMP yang

Hidayatullah mendaftar di Kecamatan Baruga. Tapi Dayat-sapaan akrabnya-menyatakan bahwa di persyaratan tidak ada standar pendidikan yang penting cakap bahasa Indonesia. “Yang dominan S1, ada 121 orang yang lolos. Untuk LSM, awalnya dari data yang masuk 57 orang, tapi hanya 4 orang yang kembalikan berkas,” kata mantan pimpinan sebuah LSM di Kendari.

Jika melihat klasifikasi usia, kata Dayat, calon anggota PPK yang paling dominan adalah usia 25-35 tahun yakni sejumlah 106 orang. Usia 36-45 tahun 67 orang dan 46 tahun ke atas 26 orang. Menurut Dayat, yang paling memprihatinkan adalah Pendaftar Panitia Pemilihan Suara (PPS). Sampai batas penutupan rekrutmen PPS, banyak kelurahan yang tidak memenuhi kuota yang telah

ditetapkan KPU Kota Kendari.

Padahal, kata dia, dari awal pembukaan, KPU sudah mengirimkan surat dan memberikan pengumuman disertai formulir pendaftaran 5 November lalu. Bahkan, camat dan lurah sudah diberikan pemahaman melalui rapat koordinasi.

“Kita sudah jelaskan mekanisme, sudah berikan formulir dan sudah dijelaskan pendaftaran PPK bisa di KPU dan kecamatan, PPS dibuka di kelurahan. Kita juga sudah kasih dana insentif, ternyata tanggal 27 November verifikasi, malah ada 8 kelurahan sampai batas waktu, tidak ada yang setor nama calon PPS,” ujarnya.

Menurut Dayat, anggota KPU kota sudah bekerja sangat maksimal. Salah satu buktinya, mereka sudah menyampaikan pada lurah, agar merekrut calon PPS minimal 6 orang. Rangking 1-3 disiapkan sebagai anggota PPS dan 3 lainnya jadi calon Pengganti Antar Waktu (PAW).

Tapi ternyata hanya 26 kelurahan yang bisa penuhi kuota.

Paling banyak, Kelurahan Mataiwoi, Bonggoeya dan Anawai (Wuawua) masing-masing 11 dan 9 calon, Kelurahan Lalolara 10 orang (Kambu), Kelurahan Rahandouna (Poasia) 7 orang, Kelurahan Sodohoa (Kendari Barat) 7 orang dan Kelurahan Bungkutoko (Abeli) berjumlah 9 orang dan Kelurahan Punggolaka (Puuwatu) 8 orang.

Kelurahan yang sama sekali tidak ada calon PPS-nya yakni

Kampung Salo dan Mangga Dua (Kecamatan Kendari), Kelurahan Watu-watu dan Tipulu (Kendari Barat), Anggoeya dan Matabubu (Poasia) serta Kelurahan Tondonggeu (Abeli). Kondisi tersebut, memaksa KPU kota untuk merubah waktu seleksi dan menambah waktu perekrutan.

Kata Dayat, semula seleksi akan diumumkan tanggal 28 November - 3 Desember. Namun, karena masih banyak kelurahan yang tidak ada pendaftarnya dan tidak penuhi kuota, maka KPU mengubah waktu seleksi jadi tanggal 9-13 Desember untuk PPS dan tanggal 3-8 Desember untuk PPK. Dengan perubahan tersebut, pendaftaran akan diambil alih KPU, meski kelurahan bisa juga membuka pendaftaran. Hanya saja untuk pengembalian berkasnya sudah di KPU. Alasan Dayat, tidak dibuka lagi di kelurahan, karena secara anggaran KPU kota sudah tidak mampu membiayai.

Ketua Pokja Sosialisasi KPU Kota Kendari, Hayani Imbu, menambahkan, tidak tertibnya kelurahan bisa berpotensi mengganggu tahapan. “Kami terganggu. Dalam rangka seleksi, kami harap peran serta masyarakat untuk memberikan tanggapan. Jangan sampai kami di tingkat Pokja tidak dapat info akurat. Ada calon yang masuk Parpol, tapi kami tidak tahu, tolong disampaikan pada kami untuk merevisi calon tersebut,” tandasnya.(dri)