6. Protection of the Family

Tabel 4.11: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Palestinian Self Determination pada Periode SBY dan Jokowi

6. Protection of the Family

Resolusi mengenai perlindungan keluarga juga termasuk topik yang selalu didukung oleh Indonesia sejak Resolusi ini dibahas tahun 2014. Berdasarkan data, terdapat 4 resolusi yang dibuat selama sepuluh tahun di mana Indonesia berada di bawah 2 kepemimpinan, akan tetapi kedua rezim tersebut sama-sama mendukung, yakni rezim SBY yang mendukung dibuatnya 1 resolusi dan 3 lainnya dibuat pasa masa Peresiden Joko Widodo.

Tabel 4.12: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Protection of the Family pada Periode SBY dan Jokowi

Pada tahun 2014, Resolusi Perlindungan Keluarga dibahas pda Sesi Sidang Regular ke-26 Dewan HAM PBB.147 India sebagai salah satu Negara yang memberikan statemen menegaskan bahwa Resolusi melindungi hak-hak perempuan dan anak di dalam keluarga merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan HAM secara umum. Sementara Brazil menegaskan pentingnya pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang berorientasi pada keluarga, terutama pada penanggulangan kemiskinan, pekerjaan, dan integrasi sosial, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis pada HAM, namun perlu pula mempertimbangkan hak setiap individu di dalam keluarga secara bebas dan mengambil pilihan sesuai persetujuannya.

147 Lihat Resolusi dan hasil voting pada laman: https://www.right-docs.org/doc/ahrc-res-26-11/

Pada 2015, Resolusi diadopsi melalui voting pada Sesi Sidang ke-19, Juni 2015, dengan hasil 29 Negara mendukung, 4 abstain, dan 14 menolak. Indonesia adalah salah satu Negara co-Sponsor dan mendukung. Indonesia tetap pada posisi co-sposor dan mendukung dalam proses voting. Pada tahun 2015 ini, Negara yang menyampaikan statemen penjelasan sebelum adopsi Resolusi bertambah, yaitu dari Arab Saudi, Mesir, Bangladesh, Qatar, dan Uni Eropa. Saudi Arabia, Mesir, Qatar, dan Bangladesh adalah 4 di antara 12 Negara yang mengusulkan Resolusi tersebut (sebagai Sponsor). Sementara Uni Eropa yang diwakili oleh para Anggotanya di Dewan HAM adalah kelompok yang menolak Resolusi tersebut. Dalam statemennya, ada sejumlah catatan yang dimunculkan oleh Uni Eropa, di antaranya adalah: Pertama, terkait judul, Uni Eropa mempertanyakan “Perlindungan Keluarga” dibandingkan perlindungan terhadap hak asasi manusia individu yang ada di dalam keluarga, karena pada prinsipnya mereka adalah pemegang hak. Kedua, terkait dengan tidak adanya pengakuan terhadap keragaman keluarga yang secara sosiologis ada di masyarakat. Ketiga, Resolusi tidak secara khusus menegaskan kewajiban Negara untuk menjamin kesetaraan gender dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga, termasuk anak-anak. Keempat, Resolusi mengakui adanya tradisi yang hidup dalam keluarga, namun tidak menegaskan tentang keharusan perlindungan terhadap individu dalam keluarga dari tindakan diskriminasi berdasarkan budaya.148

148 Statemen disampaikan oleh Uni Eropa di Dewan HAM PBB pada Sesi Sidang ke-29, Item 3 – A/HRC/29/L.25-EoV (EU Explanation Note), diunduh dari laman HRC Extranet.