3. Justice, Judicial System and Transitional Justice

years of age at the time of the commission of the crime, as well as pregnant women; 6. Also urges States that have not yet abolished the death penalty to ensure that it is not imposed as a sanction for specific forms of conduct such as apostasy, blasphemy, adultery and consensual same-sex relations;

3. Justice, Judicial System and Transitional Justice

Dalam rumpun hak mengenai keadilan, sistem peradilan, dan keadilan transisional, terdapay perbedaan sikap yang diambil oleh Pemerintahan SBY dan Jokowi di antara 4 Resolusi yang diadopsi melalui voting, 1 di bawah pemerintahan SBY dan 3 lainnya pada pemerintahan Jokowi.

Pemerintah Indonesia di era SBY memilih untuk mendukung resolusi, seperti halnya pada 2 Resolusi yang diadopsi pada pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, dalam 1 resolusi lainnya, pemerintahan Jokowi memilih untuk abstain.

Tabel 4.3: Perbandingan Posisi Indonesia dalam Resolusi DEHAM PBB di Isu Justice, Judicial System & Transitional Justice pada Periode SBY dan Jokowi

Terdapat 2 isu dalam rumpun tema ini yang diadopsi secara voting oleh Dewan HAM PBB, yaitu Integrity of the judicial system dan Human rights dan democracy and the rule of law. Resolusi Integrity of the judicial system dan Human rights diusung oleh Rusia sebagai Sponsor utama resolusi, dengan 19 Negara sebagai co-sponsor, yang didominasi oleh Negara-negara sosialis dan pula Negara-negara Muslim. Pertama kali dimajukan oleh Rusia pada tahun 2014, diadopsi secara voting oleh Dewan HAM PBB dengan komposisi 27 mendukung, 12 abstain, dan 1 menolak yaitu Amerika Serikat. Indonesia mengambil posisi mendukung.138

138 Hasil voting adalah: In favour: Algeria, Argentina, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Chile, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Ethiopia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Mexico, Morocco, Namibia, Pakistan, Peru, Philippines, Russian Federation, Sierra Leone, South Africa, United Arab Emirates, Venezuela (Bolivarian Republic of), 206

Di antara yang dibahas dalam Resolusi ini adalah: 7. Urges States to guarantee that all persons brought to trial before courts or tribunals under their authority have the right to be tried in their presence, to defend themselves in person or through legal assistance of their own choosing and to have all the guarantees necessary for their legal defence; 8. Calls upon States to ensure that the principles of equality before the courts and before the law are respected within their judicial systems by, inter alia, providing to those being tried the possibility to examine, or to have examined, the witnesses against them and to obtain the attendance and examination of witnesses on their behalf under the same conditions as witnesses against them; 9. Reaffirms that every convicted person should have the right to have his/her conviction and sentence reviewed by a tribunal of competent, independent and impartial jurisdiction according to law;

10. Calls upon States that have military courts or special tribunals for trying criminal offenders to ensure that such bodies are integral part of the general judicial system and that such courts apply procedures that are recognized according to international law as guarantees of a fair trial, including the right to appeal a conviction and a sentence;

Viet Nam; Against: United States of America; Abstaining: Austria, Benin, Côte d’Ivoire, Czech Republic, Estonia, France, Gabon, Germany, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Maldives, Montenegro, Republic of Korea, Romania, Saudi Arabia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]

11. Stresses the importance of developing cooperation between national judicial systems with a view to, inter alia, strengthening the protection of persons deprived of their liberty. 139 Dalam proses adopsi, selain Rusia yang mewakili Negara pengusung Resolusi, Amerika Serikat menyampaikan statemennya sebelum mengambil sikap. Di antara yang signifikan dalam statemen tersebut adalah tentang sikap Amerika yang mendukung prinsip yang disebutkan di dalam Resolusi, namun tidak secara utuh mengakui adanya pembagian kekuasaan dan independensi sistem peradilan, bahkan menolak hal tersebut. Hal ini yang kemudian diusulkan oleh Amerika di dalam draft untuk direvisi, yaitu untuk memperbaiki kata-kata yang ambigu terkait sistem peradilan sipil dan militer.140 Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Uni Eropa yang secara prinsip mendukung substansi resolusi, namun juga menyampaikan perhatian terkait dengan beberapa usulan perubahan, di antaranya pada aspek peranan sistem peradilan dalam memastikan perlindungan HAM dan juga memastikan peranan Pelapor Khusus untuk Independensi Hakim dan Pengacara dapat terwujud. Menurut pernyataan ini, Uni Eropa mengecewakan sikap dari Negara pengusung yang menolak usulan tersebut dan akhirnya Negaranegara Anggota Uni Eropa mengambil sikap abstain.

139 Resolusi A/HRC/RES/25/4, diadopsi pada Sesi Sidang Regular ke-25 Dewan HAM PBB pada 10 April 2014. Dapat diunduh pada laman https://www.rightdocs.org/doc/a-hrc-res-25-4/ 140 “Explanation of vote by the Delegation of the United States of America”, delivered by Paula G. Schriefer, pada Sesi Regular ke-25 Dewan HAM PBB, 27 Maret 2014, Item 3: Resolution entitled “Integrity of the Judicial System”, A/HRC/25/L.5, diakses dari laman HRC Extranet.

Pada tahun 2018, Resolusi serupa juga dibahas untuk kedua kalinya oleh Dewan HAM, dengan sponsor utama adalah Rusia dan dengan 19 Negara co-sponsor. Resolusi diadopsi secara voting dengan hasil 23 mendukung, 22 abstain, dan 2 menolak. Indonesia tidak sebagai Anggota Dewan HAM saat Resolusi ini dibahas pada 2018 dan tidak pula masuk sebagai salah satu negara co-sponsor.141Amerika Serikat tetap menjadi Negara yang menolak resolusi, bersama dengan Goergia. Uni Eropa dan sejumlah Negara Asia, seperti Korea Selatan dan Jepang, mengambil sikap abstain. Namun, tidak ada penjelasan lebihlanjut dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Resolusi berikutnya yang masuk dalam rumpun Justice, Judicial System and Transitional Justice adalah terkait dengan Human rights, democracy, and rule of law, 2 Resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2012 dan 2015. Resolusi pertama dibahas di Dewan HAM pada Sesi Sidang Regular Dewan HAM PBB ke-19, Februari 2012, dengan Negara pengusung Maroko, Norwegia, Peru, Qatar, Romania, dan dan Tunisia. Pengusung adalah kolaborasi Negara-negara Eropa dan AnggotaOKI. Sementar co-sponsor terdiri dari 118 Negara. Resolusi diputus oleh Dewan HAM melalui voting dengan komposisi 43 menerima dan 2 menolak; China dan Cuba yang menolak resolusi tersebut. Dalam proses adopsi, tidak ada statemen apapun yang disampaikan oleh China dan Cuba sebagai Negara yang menolak. Hanya Rumania dan Peru yang menyampaikan statemen pengantar dan penjelasan sebelum voting dari Ecuador. Pada tahun 2015, Resolusi ini kembali dibahas oleh Dewan HAM, dengan 6 Negara Sponsor, 71 Negara co-sponsor, dan diputuskan

141 Resolusi A/HRC/RES/37/3 (Integrity of the judicial system), diadopsi pada Sesi Regular Dewan HAM ke-37, 9 April 2018. Resolusi dapat diakses pada laman https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-37-3/ 209