1
2
Salam Ganesha! Perjuangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warganya adalah perjuangan yang tidak mudah dan tidak bisa hanya diserahkan kepada salah satu pihak yang sedang mengisi pos di salah satu bagian jaman. Perjuangan ini adalah perjuangan panjang yang ujungnya tidak dapat dijangkau, terlalu utopis bagi kaum pragmatis. Oleh karena perjuangan ini tidak main-main dan diperlukan usaha bersama serta sekuensial dari tiap lini gerakan dan generasi, maka diperlukan suatu produk catatan mengenai tindakan apa saja yang pernah dilakukan salah satu lini gerakan. Setiap lini gerakan memiliki kapasitasnya masing-masing untuk menjadikan negara ini lebih maju – maju dalam artian seluruh warganya sejahtera dan bahagia, bukan hanya untuk segelintir pihak. Keseluruhan usaha yang beragam tersebut disatukan oleh nilai dan cita-cita yang sama. Kemenkoan Sosial Politik (Sospol) memiliki kapasitasnya yang khas dalam mengisi salah satu pos perjuangan di ranah gerakan vertikal. Perlu diketahui, sangat terbuka kemungkinan dilaksanakannya gerakan horizontal, tetapi usaha tersebut merupakan prasyarat dilakukannya gerakan vertikal sebagai inti utama. Jurnal aksi ini berisi mengenai langkah-langkah apa saja yang sejauh ini telah dilalui oleh Kemenkoan Sospol beserta segala dinamika yang ada. Harapannya, dari setiap tahapan yang telah dilalui Kemenkoan Sospol ini, memicu diskusi intelektual di kalangan massa kampus. Baik itu yang mengkritisi karena ketidaksetujuan, maupun yang setuju. Dengan syarat, perdebatan atau diskusi tersebut timbul karena tujuan dan nilai yang sama, yakni sama-sama ingin menjadikan negara Indonesia ini negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
3
Alangkah tidak eloknya jika diskusi yang muncul hanya terkait friksi antar egoisme pemahaman masing-masing individu mengenai gerakan mahasiswa yang paling benar, atau sekedar masturbasi pikiran dari bukubuku atau berita-berita yang sepotong-sepotong telah dibaca, atau dari siapa yang paling dahulu berdiskusi dengan dosen atau orang tertentu yang dianggap mumpuni. Justru, mahasiswa adalah masa di mana kesalahan masih dianggap lumrah dan malahan kesalahan tersebut yang menjadikan golongan mahasiswa kuat. Mahasiswa akan terus berdiskusi dan berdiskusi dalam mencari kebenarannya sendiri akan solusi dari permasalahan bangsa, tanpa menghakimi pihak lain sesama mahasiswa sebagai orang bodoh yang bacaannya tidak holistik. Tak ada gading yang tak retak, tidak menutup kemungkinan ada kesalahan di dalam teknis maupun konten jurnal aksi ini. Tetapi harapannya, semangat Kemenkoan Sospol untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi setiap warganya dapat tertular pada setiap insan yang membaca jurnal aksi ini dan kita bersama-sama bergerak sesuai kapasitasnya masing-masing demi Indonesia..! Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater!
Kurnia Sandi Girsang Menteri Koordinator Sosial Politik Kabinet Suarasa KM ITB 2017/2018
4
5
1 PRA AKSI
1
1.1
Kajian Aksi Sebelum terlaksananya aksi 19 Mei, KM ITB dengan
kementrian Sosial Poilitiknya melakukan beberapa kali kajian yang berkaitan dengan isu-isu yang ada di Indonesia. Hasil yang didapatkan dari kajian terdapat beberapa poin yang berasal dari tinjauan-tinjauan isu seperti salah satu isu terkait dengan KCIC. Berikut merupakan kutipan dari Buku Kajian Konten Aksi Kebangkitan Nasional 19 Mei 2017, pada halaman 44-45 : Proyek Kereta Cepat Indonesia China Sedangkan di lapangan, jangankan mengharapkan perlibatan masyarakat dalam proses peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang dilewati trase KCIC,
bahkan
tiga
desa
di
Kecamatan
Ngamprah, Bandung Barat, yakni Gadobangkong, Cilame, dan Mekarsari mendapatkan intimidasi pada saat proses pembebasan lahan. Mereka tidak pernah diajak berkomunikasi mengenai proyek tersebut oleh PT Kereta Api Indonesia maupun PT Kereta 44 Cepat Indonesia China terkait pembebasan lahan. Mereka diminta melepaskan lahan yang telah mereka tinggali
puluhan
tahun
hanya
dengan
harga
Rp250.000/meter, sedangkan taksiran harga tanah
222
di wilayah terkait sekitar Rp2.000.000/meter itupun belum dihitung dengan harga bangunan yang ratarata merupakan rumah tinggal. Padahal, warga tidak menolak
pembebasan
lahan,
mereka
hanya
menginginkan penggantian yang layak. Dalam kasus ini sangat jelas terlihat bahwa hukum tidak lagi dipatuhi. Lebih jauh lagi, kasus ini tidak hanya bertentangan dengan hukum mengenai tata ruang wilayah yang menjadi produk hukum turunan, namun juga jelas bertentangan dengan hak-hak warga negara yang tercantum dalam konstitusi. Warga negara seharusnya dipenuhi hak-haknya oleh negara dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, warga yang telah memiliki tempat tinggal layak selama puluhan tahun digusur dan diberikan penggantian yang sangat kecil dan tidak layak bagi kemanusiaan. Adapun isu lain yang dikaji terkait dengan Reklamasi Teluk Jakarta. Berikut merupakan sedikit kutipan dari Buku Kajian Konten Aksi Kebangkitan Nasional 19 Mei 2017, pada halaman 52:
33
Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Para nelayan yang terkena dampak negatif proyek reklamasi teluk Jakarta. Koalisi yang terdiri dari Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Gugatan diajukan sebab sejak proyek ini dimulai, sudah sekitar 16.000 nelayan di pesisir teluk Jakarta yang terkena dampaknya. Hasil tangkapan mereka bisa berkurang sampai 70 persen. Maret 2017, PTUN memenangkan gugatan koalisi nelayan dan menghentikan reklamasi pulau K, I, dan F. Menyikapi hal ini, tergugat, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta para pengembang PT Pembangunan
Jaya
Ancol,
PT
Jaladri
Kartika
Ekapaksi, dan PT Jakarta Propertindo bersiap mengajukan banding. Pemerintah
terlihat
sangat
konsisten
dalam
melanggar konstitusi Negara. Pemerintah tetap bertahan untuk menghilangkan pekerjaan belasan ribu warga pesisir pantai hanya demi memenangkan izin yang telah diberikan kepada pengembang.
44
Permasalahan sosial ini kemundian memunculkan pertanyaan yang selalu dan selalu dipertanyakan oleh banyak pihak. Lantas reklamasi ini untuk siapa? Untuk rakyat yang mana? Aksi yang dilakukan berlandaskan dari hasil kajian yang terdapat pada tautan http://bit.ly/Kajian19Mei, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Lalu Berikut merupakan potongan dari Buku Kajian Konten Aksi Kebangkitan Nasional 19 Mei 2017 sebagai penutup dan konkulsi dari tuntutan yang dibawa oleh KM ITB, pada halaman 58-59 : Pemerintah Serampangan, lalu Dimana Perwakilan Rakyat? Pemerintah telah secara serampangan mengelola negara. Perekonomian kita semakin jauh dari ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam UUD 1945 dan supremasi hukum yang dielu-elukan saat ini sudah hampir sampai hanya sekadar teori saja. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki andil besar dalam menciptakan kondisi dalam bahaya1 ini. Jika hal ini 1
Pertama kali diutarakan pada tahun 1934 melalui tulisan Muhammad Hatta yang berjudul “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya� didalamnya Hatta secara jelas menginginkan suatu reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat mempunyai posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya dengan para pelaku sektor ekonomi modern yang secara langsung melakukan proses eksploitasi. Yang dimaksud sebagai reformasi sosial adalah koreksi terhadap hubungan ekonomi secara mendasar sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi di dalam masyarakat.
55
dibiarkan terus menerus maka bukan mustahil bahwa rakyat
Indonesia
yang
seharusnya
diwujudkan
kemakmurannya malah terjajah di negerinya sendiri. Selain serampangan dalam kelola negara, pemerintah juga
kurang
tanggap
dalam
menangani
konflik
horizontal yang terjadi di masyarakat. Pemerintah, terutama Presiden Republik Indonesia, tidak sama sekali terlihat mencoba menengahi konflik horizontal yang terjadi, bahkan meski seminimal-minimalnya dengan memberikan keterangan. Konflik horizontal dibiarkan pecah baik di dunia nyata maupun di dunia maya, membuat peluang disintegrasi Bangsa Indonesia semakin besar. Di sisi lain, DPR RI sebagai lembaga legislatif tidak memenuhi perannya dengan baik sebagai Perwakilan Rakyat.
Dalam
kasus
eKTP,
ketika
merasa
kepentingannya terganggu, DPR RI mengeluarkan Hak Angket sebagai upaya intervensi dalam kasus tersebut2. Anehnya, di tengah kekacauan yang terjadi, DPR RI tidak menggunakan hak interpelasinya sebagai upaya 2
Nabilla Tashandra, “Ini Daftar 26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPK�. Kompas.com. (http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/07121971/ini.daftar.26.anggota.dpr.pengus ul.hak.angket.kpk, diakses tanggal 9 Mel 2017)
66
intervensi dalam keserampangan eksekutif. DPR RI sebagai perwakilan rakyat seakan-akan tidak memiliki suara untuk membela kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, lantas untuk apa titel perwakilan rakyat jika nyatanya saat kepentingan-kepentingan rakyat terancam DPR RI malah bungkam? Dimana Perwakilan Rakyat yang sebagai bentuk implementasi Demokrasi Indonesia? Tuntutan KM ITB Di saat eksekutif serampangan dan legislatif entah dimana, MPR RI sebagai implementasi kedaulatan tinggi di tangan rakyat, berdasarkan UUD 1945 Amandemen keempat, tidak memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun dalam menyikapi kondisi ini. Akhirnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak kunjung menemui titik penyelesaian. Rakyat hanya
menjadi
penonton,
beberapa
diantaranya
menjadi korban terdampak, dari permainan kekuasaan yang tengah dimainkan oleh para elitis Negara Indonesia. Melihat kondisi Bangsa saat ini, kami, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, menuntut, 1.
Kembalikan
perekonomian
77
Indonesia
dari
ekonomi yang menjunjung kedaulatan pasar kepada Ekonomi yang menjunjung nilai moral, kekeluargaan, dan gotong royong! 2.
Kokohkan Supremasi Hukum demi keadilan
rakyat, bukan hanya demi kepentingan konglomerat! 3.
Perkuat tugas, pokok, dan fungsi Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mampu untuk melaksanakan fungsi check and balance terhadap Pemerintahan Presiden Republik Indonesia! Apabila diperlukan Amandemen UUD 1945 Ke-5 demi mewujudkan
tuntutan
diatas,
mendukung
dengan
terus
maka
kami
mengawasi
akan proses
Amandemen UUD 1945 tersebut. Harapan kami, Bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk dapat mewujudkan cita-cita prinsip yang terkandung dalam konstitusi Negara Indonesia.
Selain
itu,
bangsa
ini
membutuhkan
pemimpin-pemimpin yang amanah dan konsisten menjunjung prinsip-prinsip tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat. Namun, yang terpenting adalah seluruh Bangsa Indonesia harus bergotong royong
88
dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diamanahkan konstitusi. Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater! 1.2
Audiensi Kongres Setelah suatu hasil kajian keluar dan cukup matang
sehingga dianggap perlu diadakan sebuah aksi. Sebelum mengeluarkan sikap atau aksi tersebut terdapat suatu hal yang wajib dilakukan oleh Kabinet KM ITB adalah melakukan audiensi kepada perwakilan lembaga (Kongres). Forum ini merupakan mekanisme penarikan aspirasi secara formal
melalui
basis
keterwakilan
KM
ITB
sebagai
permohonan persetujuan atas sikap dan aksi yang akan dilakukan.
Audiensi
juga
merupakan
bentuk
dari
pensuasanaan aksi ke massa KM ITB itu sendiri. Berbagai persiapan telah selesai dilaksanakan dan kami siap untuk menghadapi audiensi kepada Kongres KM ITB yang dikepalai oleh Andi Setianegara MG’14. Audiensi dilaksanakan siang hari 16 Mei 2017 mulai pukul 10.00 WIB. Audiensi meliputi sikap dan rencana teknis aksi 19 Mei 2017.
99
Audiensi dapat dikatakan cukup lancar meskipun ke depannya ada hal yang kemudian menjadi masalah yang cukup signifikan di akhir.
Gambar 1 Suasana Audiensi ke Kongres KM ITB
Setelah melalui audiensi, maka aksi tersebut telah disepakati dan rekrutmen terbuka massa aksi dimulai. Jumlah pendaftar massa aksi tidak secepat ekspektasi, namun masih dalam jumlah yang cukup banyak. Pada akhirnya massa aksi terdata sekitar 150 orang, baik yang berangkat ikut rombongan dengan bus, maupun yang menggunakan kendaraan pribadi atau menyusul langsung di lokasi aksi.
1010
1.3
Diskusi Publik Untuk
mencari
dan
memperluas
pengetahuan
Kemenkoan Sosial Politik mengadakan diskusi publik dengan mengundang beberapa pakar alumni di ITB. Sebelumnya diadakan diskusi mengenai ke-infrastrukturan dengan mengundang massa kampus untuk mengikuti diskusi publik. Diskusi yang publik dengan mengundang alumni diadakan selama 3 hari, 9-11 Mei 2017. dengan tema supremasi hukum oleh Alvaryan Maulana PL’10, ekonomi kerakyatan oleh Rihan Handaulah EL’04 dan Yorga Permana MRI’09, dan penyimpangan tatanan bangsa oleh Hanief Adrian PL’03 dan A.H. Rasulino FI’99. Adapun notulensi terkait hasil dari diskusi publik dapat diakses pada http://bit.ly/InkubasiKajian.
1111
Gambar 2. Suasana Diskusi Supremasi Hukum
Gambar 3. Suasana Diskusi Ekonomi Kerakyatan
1212
Gambar 4. Suasana Diskusi Penyimpangan Tatanan Bangsa
1.4
Penyuasanaan Aksi Satu orang yang bergerak jauh lebih baik daripada
sepuluh orang yang berpikir. Maka diskusi, pembahasan, dan wacana alternatif tanpa adanya eskalasi tidak berarti apaapa. Ia hanya akan menguap ke udara lalu hilang tanpa bekas dan berakhir tidak bermanfaat untuk yang lain. Eskalasi adalah proses pengangkatan suatu isu agar wacana alternatif yang terbentuk tersampaikan dengan baik kepada pihak yang berwenang. Proses eskalasi adalah juga bagian dari gerakan, malah bisa dikatakan eskalasi adalah pokok dari gerakan itu sendiri. Eskalasi dilakukan dengan strategi tertentu sesuai dengan wacana alternatif yang disampaikan. Untuk mengangkat permasalahan tersebut di atas KM ITB memilih aksi sebagai metode eskalasi, melihat 1313
permasalahan
yang
sangat
fundamental
untuk
keberlangsungan NKRI. Untuk dapat menyuasanakan aksi, dilakukan strategi propaganda untuk dapat menghimpun massa aksi yang menjadi kekuatan utama aksi massa. Strategi propaganda yang dilakukan untuk Aksi 19 Mei terbagi ke dalam beberapa fase. Pertama, penetrasi dari propaganda secara underground, teknisnya dilakukan dengan menyebar kertas buram di kampus yang menekankan urgensi hari kebangkitan yg disikapi oleh KM ITB. Selanjutnya, dilakukan pernyebaran info terkait aksi (baik penataran maupun untuk hari H) melalui social media, dalam bentuk desain poster, dan sebuah audio visual yang sengaja disebar luaskan melalui akun social media pribadi Ring 1 Kemenkoan Sosial Politik. Di samping itu, dilakukan penyuasanaan lainnya sebagai salah satu bentuk pengingat, yaitu template photo profile di social media. Penyuasanaan aksi dilakukan dengan dua metode, yaitu strategi ranah formal dan strategi ranah informal. Untuk ranah formal dibagi menjadi empat cara, yaitu diskusi publik, media propaganda, wawancara staff, dan meja open recruitment. Sedangkan, untuk ranah dinformal dilakukan pendekatan dengan para ketua himpunan, senator, panitia
14 14
DDAT, panitia OSKM, dan unit-unit potensial yang berada di ITB. Kemudian, bentuk teknis lainnya seperti properti hari H, dibuat sebuah baliho bendera sebesar 3x5m dilukis manual, dicetak 2 bendera Kabinet ukuran 1,5x1m dan 1x0.7m, panji sebanyak 4 pasang, bando penyuasanaan, ikat kepala, dan spanduk. 1.5
Forum Massa dan Rapat Pimpinan (Rapim) Rapat Pimpinan (Rapim) dihadiri oleh ketua-ketua
lembaga dan perwakilan kabinet. Tujuan dari Rapim sendiri adalah pencerdasan dan penyuasanaan kepada massa kampus mengenai konten Aksi 19 Mei melalui ketua lembaga yang dianggap sebagai pemegang massa dari masing-masing lembaga. Rapim terkait aksi 19 Mei pertama kali dilakukan di Jatinangor pada tanggal 10 Mei 2017 dengan pembahasan mengenai latar belakang, tujuan, dan sasaran aksi 19 Mei 2017. Setelah itu, rapim berikutnya yang direncanakan pada tanggal 13 Mei 2017, menjelma menjadi forum massa yang cukup ramai bertempat di Basement CC Timur. Dihadiri sekitar 150 orang massa KM ITB, forum tersebut cenderung kondusif dengan bahasan konten aksi 19 Mei.
1515
Gambar 5. Peserta Rapim Jatinangor
Gambar 6. Suasana Forum Massa
1.6 Forum Bebas Forum Bebas atau Forbas adalah budaya di KM ITB yang sudah beberapa tahun ini sepi untuk diadakan. Padahal budaya ini sangat erat dengan sejarah pergerakan KM ITB. Agar semua massa kampus tersuasanakan akan Aksi 19 Mei ini, diadakanlah Forbas. Massa kampus melepas secara 16
simbolis orang-orang yang terjun pada aksi. Forbas posisinya
seperti
MA,
massa
kampus
bebas
dapat
mengutarakan apa saja. Upaya
yang
ingin
dilakukan
adalah
kembali
menghidupkan Forbas, namun keberjalanan kemarin tidak diikuti oleh banyak massa. Seharusnya setiap himpunan datang dan menunjukan persatuan bahwa mereka mau untuk memperjuangkan suara KM ITB.
Gambar 7. Suasana Forum Bebas
Kekurangannya, mulai tidak tepat waktu karena massa yang hadir sedikit. Namun, positifnya adalah KM ITB berhasil menghidupkan kembali Forbas.
17 17
2 AKSI
18
2.1
Jurnal Aksi Setelah melalui tahap-tahap pra aksi, akhirnya 19
Mei 2017 tiba. Pukul 1 dini hari massa aksi berangkat ke Jakarta. Massa berangkat menggunakan 3 buah bis (133 massa) dan beberapa mobil pribadi. Selain itu, ada juga massa aksi yang langsung bertemu di titik kumpul yaitu Parkiran Timur Senayan. Perjalanan sempat tersendat dikarenakan masih terdapat macet yang parah pada Tol Cipularang karena terdapat kecelakaan. Sesuai dengan teknis lapangan, massa aksi melakukan shalat subuh berjamaah di perjalanan dan sampai di Jakarta 07.30 WIB.
Gambar 8. Rundown Lapangan Aksi 19 Mei 2017
1919
Gambar 9. Briefing di Lapangan Parkir Senayan
Gambar 10. Mobilisasi ke Depan Gedung DPR MPR RI
Sesampainya di Parkiran Timur Senayan, massa aksi berkumpul untuk melakukan briefing lagi yang kali ini dipimpin oleh Komandan Lapangan Aksi, Said Fariz Hibban (ME’14). Pada saat briefing, kami juga menghafalkan lagu-lagu perjuangan.
Dalam
keberjalan 2020
briefing,
Koordinator
Lapangan Fadly Erwil Prasetya (TM’14) berkoordinasi dengan kepolisian demi kelancaran aksi.
Setelah pukul
09.30 WIB, massa aksi mulai mobilisasi sambil menyanyikan lagu perjuangan hingga sampai di depan gedung DPR MPR RI.
Gambar 11. Massa Aksi di Depan Gedung DPR MPR RI
Sesampai kami di depan gedung DPR MPR RI beberapa puluh polisi langsung menjaga membentuk sebuah pagar yang memisahkan antara massa aksi dengan jalan raya. Aksi dimulai dengan melakukan mimbar bebas. Massa aksi beberapa kali diminta wawancara oleh wartawan, namun massa tetap satu komando untuk berbicara hanya melalui satu pintu, yakni Ardhi Rasy Wardhana (TA’13) sebagai Ketua Kabinet KM ITB. Mimbar 2121
bebas terus berlangsung hingga kurang lebih pukul 11.15 WIB. Setelah itu, massa aksi melakukan persiapan mobilisasi ke masjid terdekat untuk melaksanakan shalat jumat. Massa Aksi yang perempuan menunggu sambil mengonsumsi makan siang dan bergantian shalat dengan massa laki-laki. Seusai
sholat
Jumat dan makan siang, kami
bergabung dengan rombongan UI dan meramaikan mimbar bebas yang sesekali mengajak kita menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Hampir semua orang berkesempatan bersuara, termasuk menko-menko kabinet dan beberapa peserta aksi perempuan yang dipanggil para srikandi.
Gambar 12. Orasi Perwakilan KM ITB
Dalam
keberjalanan,
selain
dari
baliho
yang
dipegang, massa juga membagikan hasil kajian dari KM ITB
22 22
kepada warga sekitar yang lewat di jalan raya. Di dalamnya tercantum tuntutan-tuntutan yang dibawa pada aksi kali ini. Setelah beberapa aksi teatrikal dilaksanakan, sebuah kejadian unik terjadi yaitu dari pihak kepolisian ikut meramaikan aksi dengan melakukan nyanyi bersama. Suasana yang tercipta menjadi harmonis antara pihak kepolisian dan pihak mahasiswa.
Gambar 13. Press Release Dibagikan kepada Masyarakat
23 23
Gambar 14. Polisi Memberikan Apresiasi
Perhatian dari wartawan juga teralihkan setelah dipasangnya Surat Kuasa yang dibuat sebagai gimmick aksi oleh massa UI.
Gambar 15. Surat Kuasa
Bersamaan dengan massa aksi yang melakukan mimbar bebas di depan gedung DPR MPR RI, tim advokasi telah sejak pagi berkeliling bertemu dengan pihak-pihak 2424
yang berwenang dalam rangka mengadvokasikan tuntutan. Miqdam Furqany (TA’13), Izzudin Prawiranegara (TG’13), dan Chairin Chalila (EL’15) telah dengan lebih dulu sampai di Jakarta dua hari sebelumnya. Mereka lalu bertemu dengan Ardhi dan Saeful Mujab, Presiden BEM UI saat ini. Kelima orang tersebut bersama-sama berusaha untuk dapat bertemu dengan Setya Novanto, Ketua DPR RI, namun beliau hanya menjanjikan tanpa adanya follow up. Sore harinya, akhirnya kami mendapat kabar dari kelima orang terkait bahwa setelah sedikit mengobrol dengan Bapak E.E. Mangindaan selaku Wakil Ketua MPR RI dan memberikan buku kajian KM ITB, kami dijanjikan audiensi di Hari Senin, 22 Mei 2017 11.00 WIB dengan MPR RI terkait tuntutan yang kami bawa. Hasil yang sangat kurang memuaskan untuk kami yang mengekspektasikan audiensi di tempat. Meski begitu, akhirnya kami menutup aksi 19 Mei 2017 tersebut dengan berfoto bersama seluruh massa aksi.
25 25
Gambar 16. Foto Bersama Seluruh Massa Aksi
2.2
Dokumentasi Setelah aksi 19 Mei, kami mendapatkan beberapa
video yang dibuat oleh massa aksi yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi pembaca mengenai aksi yang telah terjadi. Diantaranya yaitu, 19 Mei 2017 – Aksi Anti Serampangan oleh Roziyan Hidayat dan AKSI 19 MEI oleh Anggi Ruth yang dapat diakses di tautan berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=6gjrCWEgEFQ&fe ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0rpAya9BZMI
Lalu hasil dokumentasi dari beberapa sumber dapat diakses dalam tautan-tautan di bawah ini. 1. bit.ly/DokumAksi
official
Suarasa KM ITB 2017/2018. 2626
dokumentasi
Kabinet
2. bit.ly/tautanserampangan oleh Aditya Purnomo Aji PL’13. 3. bit.ly/aksi19mei2017 oleh Syafira Pramesti dan Roziyyan Hidayat. 2.3
Report Pribadi Dalam keberjalanannya massa aksi diliput oleh
beberapa media baik online maupun komersil. Setelah aksi selesai penulis mendapatkan hasil reportase dari massa aksi. Link-link berikut sebagai hasil dari reportase rekan-rekan wartawan. 1. http://politik.rmol.co/read/2017/05/19/292060/KMITB-BEM-UI:-Pemerintah-Tidak-Becus-MengelolaNegara!2. http://www.wartapilihan.com/mahasiswa-ui-dan-itbdemo-dpr/ 3. https://m.tempo.co/read/news/2017/05/29/2858795 96/ketua-mpr-kedatangan-bem-ui-dan-itb 4. https://news.detik.com/berita/d-3514634/terima-bemui-dan-itb-ketua-mpr-pancasila-itu-senasibsepenanggungan 5. https://m.tempo.co/read/news/2017/05/22/2858775 76/wakil-ketua-mpr-politik-tak-boleh-semena-mena
2727
Selain dari para wartawan, mahasiswa yang berada ditempat juga ikut meliput. Berikut beberapa hasil liputan yang berhasil kami kumpulkan, ditulis oleh para mahasiswa yang berada di lokasi aksi. 1. Reynaldi Satrio Nugroho - TI’14 Mematahkan
7
Mitos
Demonstrasi
di
Aksi
#AntiSerampangan DISCLAIMER Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung buta seluruh aksi dalam bentuk apapun. Saya pribadi tidak
mendukung
sikap
#AntiSerampangan
KM
karena
ITB
pada
beberapa
aksi
alasan.
Walaupun begitu saya merasa harus mengetahui realita lapangan sehingga saya meminta izin untuk meliput ke Koordinator Lapangan aksi. Tulisan ini adalah
hasil
perjalanan
liputan
tersebut
saya
bersama
berupa massa
catatan aksi
#AntiSerampangan dari KM ITB pada hari Jum’at 19 Mei 2017. Selamat membaca catatan saya yang banyak mematahkan mitos demonstrasi!
2828
MITOS
1:
BRIEFING
DEMO
=
PROVOKASI
BERBUAT RUSUH Massa aksi KM ITB menyanyikan lagu Indonesia Raya Setelah briefing di Kubus pagi buta dan menempuh perjalanan ke Jakarta diselingi ishoma saat subuh, saya dan massa aksi di bus 1 tiba di Stadion GBK pada
pukul
09.00.
Massa
aksi
langsung
diberikan briefing lanjutan oleh Ketua Kabinet KM ITB, Menko Sospol Kabinet KM ITB, dan Komandan Lapangan aksi. Pada saat itu massa aksi diberikan panji KM ITB, spanduk, penanda massa aksi dan bendera kecil yang berisi sikap KM ITB. Massa aksi juga bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama serta diajarkan lagu-lagu untuk dinyanyikan selama aksi sebelum mobilisasi. Hal yang saya titik beratkan di sini adalah kedamaian briefing yang diberikan. Massa aksi diminta untuk berani menyatakan sikap di gedung MPR nanti karena gedung tersebut merupakan rumah rakyat yang hanya dititipkan ke perwakilan. Namun massa aksi sama sekali tidak diminta untuk membuat huruhara
dan
justru
diminta
2929
untuk
menghormati
masyarakat sekitar. Mengapa? Karena mahasiswa juga bagian dari masyarakat. Betul tidak? MITOS 2: MOBILISASI DEMO MERUGIKAN DAN MEMBUAT MACET Massa aksi KM ITB berjalan menuju gedung MPR Pada pukul 10.00 massa aksi mulai berjalan kaki menuju gedung MPR sambil menyanyikan beberapa lagu aksi. Di lapangan, sejumlah polisi menjadi pasukan pendahulu dan barikade samping untuk menjaga ketertiban massa aksi. Di barisan paling depan, terdapat mobil polisi yang mengawal massa aksi keluar dari GBK. Cukup tertib. Nah, sekarang coba tebak. Berapa kali massa aksi melakukan penyebrangan besar yang mematikan fungsi lalu lintas? Jawabannya bisa dihitung hanya dengan
jari
pada
satu
tangan
saja.
Durasi
menyebrang pun juga demikian apabila dihitung dalam satuan menit. Lumpuhkah lalu lintas? Sila dipikir sendiri. Pertanyaan berikutnya, ada berapa banyak fasilitas yang
dirusak
observasi
saya,
selama nol.
3030
mobilisasi?
Berdasarkan
Saya
yang
saja
tidak
mengenakan
identitas
menggunakan
kemeja
massa juga
aksi ikut
dan ditegur
hanya saat
menginjak rumput saat mobilisasi. Takut merusak fasilitas umum, kata pihak dari massa aksi yang menegur. MITOS 3: DEMO DI DEPAN GEDUNG MPR = MENDOBRAK ATAU MEMANJAT GERBANG Massa Aksi KM ITB tiba di gedung MPR. Setelah massa aksi sampai di gedung MPR pada pukul 10.40, sekitar 30 orang (apabila saya tidak salah hitung) polisi baik di dalam maupun di luar gerbang langsung mengawal dengan membawa sejumlah senjata, pentungan dan gas air mata. Massa aksi mulai menyatakan sikapnya dengan berorasi, bernyanyi dan lain-lain sambil diselingi istirahat seperlunya. Selama aksi tersebut, sepengamatan saya tidak ada massa aksi yang mendobrak atau memanjat
gerbang
selain
untuk
kepentingan
memajang spanduk. Lagipula perwakilan massa aksi KM ITB sudah menempuh jalur yang sah untuk menyatakan pendapat dan masuk ke gedung MPR. Untuk apa
31 31
melakukan
usaha
masuk
paksa
seperti
itu?
Tidak worth it. Tapi belum tentu semua aksi seperti ini. Contohnya ketika saya mengobrol dengan (sepertinya) wartawan yang ada di sekitar pos medik saat
membeli
minum,
saya
diberitahu
bahwa
sebelum KM ITB ada massa aksi lain yang memanjat gerbang‌.. Selengkapnya dapat di baca pada tautan berikut ini https://medium.com/@reysatrio/mematahkan-7mitos2. Azis Sani MA’14 [KARYA JALANAN] [AKS1 9EMPITA] Kami bukan preman jalanan Juga bukan pengamen bis kota Kami hanya turun ke jalan menyuarakan hati nurani yang tersulut api Oleh mirisnya keadaan bangsa kini Soal ekonomi dan supremasi Kami bukannya sedang tak ada kerjaan
32 32
Atau lari dari kenyataan minimnya karya yang bisa kami telurkan Justru inilah salah satu karya terbesar kami Apa yang kami sampaikan bukanlah hasil otretan dari kertas kecil yang usang Melainkan
hasil
pemikiran
yang
dibumbui
penghayatan Bukan hanya 1 atau 2 bulan Namun bertahun-tahun lamanya dikaji sampai mulut berbusa dan otak berkerikil Aku bangga menjadi bagian dari sejarah pergerakan yang telah lama dirindukan Romantisme
kemahasiswaan
masa
lalu
turut
menghujam jantung kami Ada perasaan yang tak bisa dicerritakan Penghayatan Perenungan Dan harapan Tentang Indonesia yang masih bisa berubah di masa depan
3333
Bercumbu
dengan
aspal
memang
tak
selalu
menyenangkan Kulit terbakar dan dibasahi keringat Okayyy Kalian boleh memanggil kami kepiting rebus Tapi bukan kepiting biasa Kami lahir dari terpaan ombak yang keras dan tajamnya karang Butuh darah dan mungkin juga nyawa untuk membakar semangat-semangat kami Bentukan aksi ini telah mendorong hati kami Untuk lebih menghayati keadaan negeri Dan aksi ini telah membuka mata kami Bahwa sesungguhnya negeri ini tidak sedang baikbaik saja Banyak hal yang tak dapat dilihat dari dalam mobil mewah dan dari atas motor harley Mengamati mereka yang terpinggirkan dari dekat, sangat dekat Kenyataan di jalanan memang terlalu menguras hati
3434
Oiya,
Alhamdulillah
kedatangan
kami
sedikit
menambah penghasilan mereka dalam sehari Ku tak begitu paham, mungkin ini yang dinamakan keberkahan Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan aksi kami Mesti mungkin sebagian dari kalian tak jua turun karena satu dan lain hal Tak apa, sebab ini memang pilihan Dan tak ada yang salah Toh aku hanya akan bertanggungjawab atas diriku dan kamu hanya akan bertanggungjawab atas dirimu Alhamdulillah kami baik-baik saja, justru merasa lebih baik dari sebelumnya Oiya aku hampir lupa Tak perlu panik soal gimmick Aku takut kalian hanya terbawa opini publik Sampai-sampai harus ada yang meminta maaf untuk sedikit usaha ini, sekedar untuk membagi keresahan kepada hati-hati yang tertutup rapi
35 35
Padahal
"saudara
tua"
kita
pun
tak
mempermasalahkan ini, tak jua merasa tercekik Ohh maaf, aku salah Kita ini Institut Terbaik Bangsa Sudah sepatutnya nama itu kita jaga (Pak Setnov, ditunggu 22 Mei, pkl 11.00) Azis Syahbudin Sani 10114011 anggota biasa KM ITB (foto dari berbagai sumber) #bangkitbersatu #bersatulawanserampangan #spektakaryahimati (disunting dari akun LINE yang bersangkutan) 3. Rangga Putra Pertama https://medium.com/@ranggaputrapertama/sejarah -besar-dan-garangnya-itb-serta-indahnya-aksia42ea1098055
3636
4. Andriana Kumalasari https://medium.com/@annakumala96/tak-kalahromantis-jurnal-aksi-mei-2017-de03ea41e71f
3737
3 PASCA AKSI
38
Aksi anti serampangan yang dikolaborasikan antara KM ITB dengan IKM UI di depan Gedung MPR/DPR/DPD telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017. Aksi 19 Mei 2017 atau yang disebut aksi antiserampangan dihadiri 230 orang telah berhasil memancing stakeholder terkait untuk menanggapi aksi tersebut. Bentuk tanggapan dari aksi antiserampangan meliputi audiensi dengan Wakil Ketua MPR Pak E.E. Mangindaan, mendapatkan kursi untuk dapat bergabung dalam diskusi ahli pakar dalam Round Table Discussion dan audiensi dengan Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan. Aksi 19 Mei diharapkan dapat meyakinkan anak muda Indonesia bahwa setiap warga negara memiliki haknya untuk mengemukakan pendapat dan tidak ada salahnya untuk
turun
langsung
ke
lapangan
sehingga
dapat
menstimulasi sebuah tanggapan dari stakeholder terkait. 3.1
Audiensi Dengan Pak E. E. Mangindaan Pada tanggal 19 Mei 2017, aksi anti serampangan
yang dihadiri 230 orang ini diakhiri dengan orasi dari Ardhi Rasy Wardhana selaku Ketua Kabinet KM ITB dan Saeful Mujab selaku Ketua IKM UI. Keduanya memaparkan hasil yang diperoleh dari pertemuan dengan pimpinan MPR dan wakil-wakil rakyat.
39 39
Sebelumnya, Pertemuan dengan wakil rakyat telah diatur sepekan sebelumnya dengan mengirimkan surat audiensi kepada Pimpinan MPR RI yang dalam hal ini ditujukan langsung kepada Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI dan apabila berhalangan akan diwakilkan oleh Wakil Ketua beliau. Dalam hal ini, pimpinan MPR yang tidak berhalangan hadir di gedung DPR MPR ialah Wakil Ketua MPR Pak E.E. Mangindaan. Setelah menunggu didepan ruangan Wakil Ketua MPR Pak E.E. Mangindaan, akhirnya Ardhi dan Munjab dipersilahkan untuk menemui beliau di Gedung Nusantara 3 MPR RI. Kepada Pak E. E. Magindaan di utarakan mengenai tiga tuntutan KM ITB dan IKM UI dalam waktu yang sangat singkat.
Karena
menyelesaikan
keterbatasan pembicaraan
waktu dan
maka
beliau
meminta
untuk
melanjutkan pembicaraan pada hari Senin 22 Mei 2017 pukul 11.00 WIB. Di akhir pembicaraan, KM ITB dan IKM UI menyerahkan buku kajian konten aksi kepada E. E. Mangindaan.
40 40
Gambar 17. Ketua Kabinet KM ITB dengan Wakil Ketua MPR Pak E.E Mangindaan
Menindaklanjuti aksi anti serampangan KM ITB dan IKM UI melakukan audiensi yang dijanjikan oleh Wakil Ketua MPR RI Pak E.E. Mangindaan pada Senin 22 Mei 2017. Berangkat dari Bandung pada dini hari, KM ITB diwakii oleh Ketua Kabinet KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana, dan jajaran Kabinet KM ITB serta perwakilan Kongres KM ITB. Rombongan ITB berjumlah 8 orang, sedangkan IKM UI diwakili oleh Koorbid Sospol, Reynaldi Ikhsan menuju kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III lantai 9 dan langsung bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI Pak E.E. Mangindaan, Pak Yana selaku kepala biro kajian MPR, Ibu Elis selaku kabag staff Wakil Ketua MPR dan
41 41
beberapa protokoler. Audiensi dibuka dengan perkenalan baik dari perwakilan ITB dan UI maupun dari pihak MPR. Dilanjutkan dengan pemaparan buku kajian KM ITB dan tuntutan yang dibawa oleh ITB dan UI pada aksi antiserampangan. Pemaparan
tersebut
disampaikan
oleh
Ketua
Kabinet KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana. Mengutip pasal 33 UUD NRI tahun 1945, KM ITB dan IKM UI menyesalkan semua turunan produk hukum melenceng dari cita – cita konstitusi. Menurut Ardhi, sitem perekonomian Indonesia saat ini semakin jauh dari pondasi yang diletakkan oleh pendiri bangsa ini yakni sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi bangsa ini lebih ditekan kekuatan internasional, seperti IMF. Sehingga aturan – aturan yang ada lebih mengarah pada sistem ekonomi liberal, semua dilempar pada sistem pasar. Ardhi juga menuturkan bahwa hukum tidak lagi memiliki supremasi. Hal ini berdasarkan beberapa isu yang dikaji baik oleh KM ITB maupun IKM UI. Misalnya, dalam proyek kereta api Indonesia – China, banyak hal yang masih menjadi kendala sepert AMDAL dan sengketa lahan. Namun, proyek tersebut tetap dapat dijalankan sehingga terasa seperti dipaksakan dan hanya akan menguntungkan
42 42
pihak atau golongan tertentu. Dalam hal ini permainan politik seolah – olah selalu dapat mengalahkan hukum yang seharusnya menjadi panglima. Demikian pula yang terjadi pada
persoalan
reklamasi
di
teluk
Jakarta
maupun
pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah. Kemudian Ardhi menuturkan bahwasanya peran DPR dirasa kurang dalam melakukan check and balance terhadap lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Ardhi menyampaikan permintaan KM ITB dan IKM UI kepada MPR bahwasanya apabila DPR tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk dapat mewakili aspirasi rakyat maka perlu dilakukan penguatan peran MPR dan mendorong MPR untuk melakukan amandemen UUD NKRI 1945 yang dirasa tidak pro rakyat khususnya pasal 33 ayat 4. Wakil Ketua MPR RI memberikan respon yang baik terhadap pemaparan dan tuntutan yang disampaikan oleh Ardhi. Beliau merasa bangga dengan mahasiswa yang mengikuti isu – isu permasalahn negara. Beliau juga menambahkan bahwa tiap – tiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat seperti yang dilakukan oleh KM ITB dan IKM UI. Beliau sepakat mengenai poin supremasi hukum bahwasanya hukum seharusnya menjadi panglima
43 43
dalam
penyelanggaraan
negara.
Selain
itu,
beliau
menyampaikan bahwa politik seharusnya memiliki koridor dan tidak boleh semena – mena. Menyikapi tuntutan mengenai amandemen, beliau menjelaskan bagaiman proses amandemen UUD NRI 1945 yang harus dilakukan secara bertahap. Amandemen dilakukan sebagai upaya untuk membangun check and balance. Audiensi
berjalan
dengan
lancar
dan
diakhir
keberjalanan audiensi, KM ITB diundang langsung kedalam Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI yang diharapkan dapat searah dengan tuntutan KM ITB dalam aksi anti serampangan pada 19 Mei 2017. Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Pak E.E. Mangindaan memberikan buku kajian dari Lembaga Pengkajian MPR RI kepada KM ITB dalam menanggapi Aksi antiserampangan yang berjumlah 12 buku dengan topik yang berbeda-beda dan dapat diakses di Sekretariat KM ITB.
44 44
Gambar 18. Audiensi Bersama Wakil Ketua MPR RI Pak E.E Mangindaan
45 45
Gambar 19. Salah Satu Buku Kajian Lembaga Pengkajian MPR RI
3.2
Round Table Discussion Setelah melakukan audiensi dengan pimpinan MPR
RI
pada
Senin,
22
Mei
2017,
keberlanjutan
aksi
antiserampangan dilakukan oleh perwakilan KM ITB dengan mengikuti Round Table Discussion yang bertajuk “Sistem Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945� pada hari Selasa, 23 Mei 2017. Round Table Discussion Lembaga Pengkajian 46 46
MPR RI ialah suatu forum diskusi dengan para ahli pakar yang bertujuan untuk mengkaji mengenai konstitusi yang kemudian dapat diimplementasikan menjadi rumusan GBHN dan amandemen UUD apabila dirasa perlu. Pada diskusi tersebut turut hadir, Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, Ketua Biro Pengkajian MPR RI, pakar ekonomi Rizal Ramli, Dr. Tanri Abeng MBA, Salamuddin Daeng, ketua KEIN dan guru besar ekonomi dari UI, UGM, UNPAD, dan universitas lainnya, serta pakar ekonomi lainnya.
Gambar 20. Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI
Forum diskusi ini diisi oleh 4 pembicara yaitu, oleh Kodrat
Wibowo,
Perekonomian
SE,
Nasional
PHD Yang 47 47
dengan Ideal:
topik
Sistem
Pertumbuhan,
Pemerataan, dan kelembagaan; Salamuddin Daeng dengan topik Reformasi: Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia; Dr. Tanri Abeng, MBA dengan topik Politik Ekonomi dan Keuangan Inklusif BUMR; dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI dengan topik Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UndangUndang Dasar NRI Tahun 1945. Pemaparan materi dilakukan satu arah tanpa sesi tanya jawab. Secara garis besar, forum diskusi berbicara searah dengan
tuntutan
KM
ITB
poin
pertama
untuk
mengembalikan perekonomian Indonesia dari ekonomi yang menjunjung tinggi kedaulatan pasar kepada ekonomi yang menjunjung nilai moral, kekeluargaan, dan gotong royong. Dan bahwasanya perekonomian Indonesia saat ini lebih mengarah
pada
neolib.
Forum
diskusi
ini
semakin
memperluas wawasan bagi perwakilan KM ITB yang hadir.
48 48
Gambar 21. Perwakilan KM ITB pada Round Table Discussion
49 49
3.3
Audiensi dengan Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan Menindaklanjuti
aksi
antiserampangan
yang
berlangsung pada Jumat, 19 Mei 2017, perwakilan KM ITB dan IKM UI bertemu dengan ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Ketua Kabinet KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana memaparkan mengenai
hasil
kajian
tuntutan
yang
dibawa
aksi
antiserampangan. Dalam hal ini Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menanggapi bahwa ini merupakan masalah penting dan beliau meminta kepada KM ITB untuk membuat diskusi publik di kampus ITB dengan waktu disesuaikan.
Gambar 22. Audiensi II dengan Ketua MPR RI
5050
51
4.1
Langkah ke Depan Kabinet KM ITB akan tetap mengawal sikap-sikap
yang
telah
dihasilkan
sebelumnya
dengan
terus
memperhatikan perkembangan dinamika isu atau masalah terkait. Di samping itu, peninjauan dan gerakan terhadap masalah-masalah insidental juga akan tetap dilaksanakan. Selama jurnal ini dibuat, tercatat Kabinet KM ITB telah melaksanakan aksi solidaritas bersama IKM UI dan Forum Guru Besar dalam upaya mempertanyakan legalitas Pansus KPK. Laporan mengenai aksi tersebut akan dituangkan pada jurnal aksi yang akan datang. Aksi massa selanjutnya akan dilaksanakan di momen tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya aksi tersebut akan dieskalasi dengan berbagai metode yang bentukannya akan didiskusikan lebih lanjut. Setelah itu, Kabinet KM ITB akan fokus pada kajian evaluasi reformasi. Bisa dengan menggunakan hasil kajian yang ada, maupun membuat sintesis baru yang didasarkan pada referensi yang lebih holistik.
5252
53
54