Tabloid Tempel
5
Halaman
Edisi 04
Tahun VII / Maret 2011
http://www.facebook.com/pages/komunika/85736916984
e-paper : http://www.issuu.com/komunika
www.bipnewsroom.info
BERANDA
KARAKTER BANGSA
Edisi Khusus Membangun Karakter Bangsa
kuning bahwa kepribadian kita sebagai bangsa ber-Pancasila kian melemah. Usaha-usaha menumbuhkan kembali karakter bangsa harus digalakkan, dengan langkah nyata di masyarakat, tidak hanya slogan dan kampanye.
"Cinta tanah air juga menjadi salah satu sikap wajib dari bangsa kita yang tidak hanya diwujudkan pendahulu kita dengan berperang melawan penjajah" http://www.sarimingeek.com/
Mengutip buku “Refleksi Karakter Bangsa� tulisan Ade Armando dan kawan kawan, dalam pandangan antropologi (khususnya masa lampau), karakter bangsa dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat. Memancarkan ciri-ciri khas sehingga dapat ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut. Lalu apa ciri khas karakter bangsa kita? Sebagai sebuah nilai luhur yang disepakati para pendiri bangsa, Pancasila sudah mencerminkan karakter yang seharusnya dimiliki bangsa ini. Rakyat Indonesia mestinya berperilaku sebagai insan yang berketuhanan, selalu berpegang pada ajaran agama yang diyakini. Memiliki
SUARA PUBLIKA
Edisi 16
Tahun VI September 2010
Djoko Waluyo djoko_waluyo26@ yahoo.com Sepakbola di Indonesia kian merakyat. Menjadi cabang olahraga yang popular
sikap peduli terhadap sesama dan saling mencintai layaknya manusia beradab. Cinta tanah air juga menjadi salah satu sikap wajib dari bangsa kita yang tidak hanya diwujudkan pendahulu kita dengan berperang melawan penjajah, akan tetapi bisa diemplemantasikan dengan melaksanakan tata aturan hukum yang ditetapkan. Sikap semaunya sendiri dalam bertindak dan melanggar hak orang lain yang saat ini kerap ditunjukkan sejumlah kelompok dalam masyarakat bisa dipastikan bertentangan dengan nilai-nilai kesetiakawanan serta toleransi yang seharusnya menjadi landasan moral bagi bangsa kita. Bisa jadi banyaknya peristiwa menyedihkan yang dialami bangsa ini merupakan lampu
dalam masyarakat. Banyaknya kompetisi sepakbola dunia yang ditayangkan di televisi turut menambah gairah masyarakat. Berharap persepakbolaan Indonesia maju dan mampu bersaing di
kancah internasional. Pun menunjukkan permainan yang menjunjung tinggi sportivitas dan fairplay. Jangan politisasi sepakbola Indonesia! Maju Indonesia. Maju Tim Garuda.
Gaung Pembangunan Karakter Kebangsaan kembali disuarakan pemerintah. Setelah sebelumnya oleh Presiden Soekarno pada 1960-an dengan berdikari –berdiri dengan kaki sendiri sebagai ruh yang dimaknai sebagai bangsa yang mandiri dan tidak mudah tergantung dengan bangsa lain. Kalau memang kemandirian merupakan salah satu karakter yang dimiliki bangsa Indonesia tentu saja semua elemen masyarakat harus bangkit dan berkembang. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan bisa terpenuhi sendiri oleh bangsa kita. Di samping itu juga harus ditumbuhkan kesadaran untuk peduli dan mencintai apa yang dihasilkan bangsa ini, tidak malah menjadikan produk luar sebagai kebanggan. (fr/dan)
Dwi Narsih via Facebook
tayangan tv, memojokkan salah satu agama. Agak meresahkan juga. Jangan H e n t i k a n sampai terjadi lagi konflik Masalah S A R A antar agama di Indonesia. Tolong dilihat dan ditindak sebuah fan page di facebook mengatasnamakan
Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), Ahmad Mabruri Mei Akbari (Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik). Pemimpin Redaksi: Sadjan (Direktur Pengelolaan Media Publik). Wakil Pemimpin Redaksi: Ismail Cawidu (Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik), Supomo (Direktur Komunikasi Publik), Bambang Wiswalujo (Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi), James Pardede (Direktur Kemitraan Komunikasi), Erlangga Masdiana (Direktur Layanan Informasi Internasional). Sekretaris Redaksi: Elvira Inda Sari N.K. Redaktur Pelaksana: Fouri Gesang Sholeh. Redaktur: Mardianto Soemaryo, Hypolitus Layanan, Endang Kartiwak, M. Taufik Hidayat. Fotografer : Agus Setia Budiawan. Reporter: Dimas Aditya Nugraha (Koordinator reporter), M. Azhar Zainal Iskandar (Koordinator reporter), M. Taofik Rauf (Koordinator reporter), Wiwiek Satelityowati, Suminto Yuliarso, Dewi Rahmarini, Lida Noor Meitania, Karina Listya Widyasari, Agus Triyuwono, RM Donum Theo KMP, Lamini, Wawan Budiyanto. Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo. Desain/ Ilustrasi: Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah, Andi Muslim. Sekretariat Keuangan: Mediari yulian P, Matroji, Djatmadi. Distribusi : Anim, Imron, Wasis. Tata Usaha : Mulyati, Inu Sudiati, Rien A, Lia Ulisari. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841. e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.
Edisi IV/ Tahun VII/ Maret 2011
22 MELACAK JEJAK
Edisi 16
3 3 Sekolah Master:
Tahun VI September 2010
www.bipnewsroom.info
Edisi Khusus Membangun Karakter Bangsa
foto : Yuliarso
Penanaman sikap madiri sebagai salah satu karakter bangsa Indonesia sebagaimana pernah digaungkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960an masih tepat untuk terus digalakkan di semua lapisan masyarakat. terlebih kepada generasi penerus bangsa, tak terkecuali bagi kalangan anak-anak yang kurang beruntung karena harus hidup di jalanan. Adalah ”Sekolah Master” demikian sekolah yang disediakan gratis bagi anak jalanan yang berlokasi di kawasan Terminal Depok, Jawa Barat. Sekolah yang dirintis secara swadaya oleh Nurrohim ini berusaha menanamkan sikap kemandirian kepada anak-anak asuhnya. Dengan memberikan pendidikan yang sebelumnya merupakan suatu hal yang jauh dari cita-cita anak-anak jalanan ini, Nurohim berharap nantinya mereka akan bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban dan ancaman bagi masyarakat.
“Kami senantiasa menanamkan kepada anak-anak untuk menjadi manusia yang mandiri,” Ujar Nurrohim yang saat ini menjadi penanggungjawab sekolah gratis yang sudah berkembang dan memberikan pengajaran dari tingkat TK hingga SMA ini. Dalam memberikan bekal kepada anak didiknya, Sekolah Master melalui yayasan membuka sejumlah usaha yang memberikan bekal ketrampilan kepada anakanak yang singgah dan bersekolah di tempat ini. ”agar selain mereka memiliki ijazah juga memiliki keterampilan sehingga dengan modal tersebut mereka bisa mandiri dalam berusaha ketika sudah di tengah-tengah masyarakat. ” Ujarnya. Meski anak-anak belajar lesehan dan tidak memiliki fasilitas belajar yang lengkap, namun mereka tetap akan diberikan bekal yang memadai. “Di sini tampilan tidak penting, tapi roh belajar tetap ada. Kita buat siswa untuk kreatif dengan tidak menghilangkan inti
belajar. Kelas pun tidak harus dengan gedung mewah tapi kita ciptakan sekeliling menjadi media belajar,” papar pria yang pernah mengenyam pendidikan di beberapa pesantren ini. Pengelola sekolah ini berpendirian lebih baik menerima bantuan berupa pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan apa yang telah dimiliki sekolah ini. Pekerjaan-pekerjaan yang menjadi usaha yang dikelola yayasan dan dilaksanakan oleh segenap anak didik dibangtu para alumni, agar mendukung pola dan tujuan memberikan bekal sebagai manusia yang mandiri. Saat ini yayasan Sekolah Master memiliki berbagai usaha-usaha yang dilakukan seperti usaha percetakan printing digital, bengkel mobil dan bahkan pelayanan jasa perjalanan Umroh. ”Sekolah Master sudah memiliki 12 ruang kelas, sebagian besar berdiri semipermanen yang terbuat dari bambu, dan sebagian menempati bekas kontainer. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan ruangan untuk tidur bagi 200 anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan orang tua.” Ujar pria yang sebelumnya juga pernah memiliki usaha warteg ini sambil menunjukkan beberapa ruang yang digunakan untuk praktek bengkel dan studio musik untuk para pengamen. Pelataran Masjid Awal mula adanya sekolah ini, mereka menggunakan pelataran masjid di kawasan Terminal Depok, hingga anak-anak yang sekolah di sini menyebut dengan sekolah Master (Masjid terminal). Sempat
muncul kekhawatiran sebagian warga pengguna masjid terminal, mengingat kehadiran anak-anak jalanan ini yang bertampang tidak ramah, kumuh dan semrawut. Namun kekhawatiran itu segera ditepis oleh Nurrohim dan temanteman yang mendukungnya dengan dialog dan kegiatankegiatan positif. Bahkan aparat kepolisan sempat menuduhnya sebagai pihak yang mem-becking premanpreman, pengamen, pengasong maupun anak jalanan di terminal Depok, hingga pada saat itu mereka membuat ikrar untuk tidak mengamen dengan cara memaksa penumpang atau minum-minuman keras dan komunitas-komunitas di terminal sepakat untuk menjaga ketertiban dan akan melakukan pembinaan kepada masing-masing anggota komunitasnya di hadapan pihak Polres. Pada awalnya, sekitar tahun 2000 ada sekitar 200 anak jalanan, namun saat ini di tempat ini terdapat sekitar 8000 siswa dari mulai tingkatan TK sampai SMA dan diasuh oleh 60 relawan guru. Biaya operasional kegiatan ini mencapai 125 juta rupiah yang diperoleh dari dana usaha mandiri, donasi dari Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas) serta Badan Amil dan Zakat Daerah (Bazda) Depok, dan sebagian lagi dari donatur tidak tetap. Tempat ini juga berkembang dengan memberikan layanan pengobatan dan penanganan medik gratis oleh para dokterdokter relawan. [Yuliarso]
1001 Buku Jogja
Pereda Trauma Anak Korban Merapi. Keganasan bencana Erupsi Merapi sejak 26 Oktober 2010 hingga saat ini melekat di ingatan kita. Bahkan dampak erupsi dari Gunung Merapi paling aktif yang berada di dua Provinsi yakni Yogyakarta(Sleman) dan Jawa Tengah (Boyolali dan Magelang) masih menyisakan trauma bagi para korban tak terkecuali anak-anak. Saat bencana terjadi hampir semua pemangku kepentingan “turun gunung” untuk mengevakuasi korban ke pengungsian. termasuk para relawan dari banyak bidang, misalnya relawan 1001 Buku Yogyakarta yang khusus melakukan kegiatan pereda Trauma (Trauma Healing) 28 Oktober 2010 atau dua hari pasca erupsi Merapi. “Banyak keluarga yang mengungsi, tapi kami fokuskan ke korban anak-anak. Karena anak-anak adalah salah satu korban yang sangat riskan sekali terkena trauma dibanding orang tua yang masih bisa mengerti untuk mengendalikan dirinya. Selain itu kami juga memberikan bantuan logistik,” kata ketua Komunitas 1001buku Jogja, D. S. Elisabet Novililiana.
Agar Anak Tetap Ceria Menurut Novililiana yang akrab dipanggil Nana, komunitas yang dimulai 1 November 2010 ini bekerjasama dengan relawan dari lembaga lain mengadakan pustaka keliling untuk anak merapi ke camp pengungsian di daerah korban merapi. Dalam setiap kunjungan, relawan 1001 buku melakukan berbagai kegiatan “trauma healing” untuk anak-anak, dengan membacakan cerita, dongeng, menggelar bukubuku bacaan, permainan lego, puzzle, playdough (malam), origami, menggambar, dan mewarnai serta “playing therapy” yang digelar baik di dalam maupun di luar ruangan. “Kami mengajak mereka (anakanak) bermain yang sifatnya menghibur. Ini dimaksudkan agar mereka tetap bisa ceria dan gembira,” jelas Nana. Selama bulan November 2010, Komunitas 1001 Buku telah melakukan 2.670 kali kunjungan ke pengungsian yang berada di Magelang, Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam melakukan kegiatan
foto : Dimas Nugraha
perpustakaan keliling ini, relawan 1001 Buku terlebih dahulu melakukan pendataan anak-anak korban Merapi dengan pejabat desa setempat. Kemudian melakukan persetujuan, jika disetujui baru melakukan kunjungan, tentunya dengan meminta disediakan tempat untuk melakukan kegiatan seperti menggambar, bermain dan lain-lain. “Pada dasarnya kegiatan ini akan berlangsung sesuai permintaan masyarakat” ucapnya. Tugas utamanya bergerak dalam empat jenis aktifitas yakni, menjemput bola yaitu mendatangai sumbangan yang akan diberikan oleh para donator. Kemudian Sapu jagad yakni mengumpulkan buku didaerah pemukiman.
Lalu book a-thon yakni mengumpulkan buku yang ada di tempat- umum seperti plaza atau pusat perbelanjaan dan terakhir, Book dropbox yaitu menempatkan kotak-kotak di lokasi yang dinilai strategis untuk mempermudah pendistribusian buku. Kini komunitas 1001 buku telah memiliki 224 relawan dan mendistribusikan 12.000 buku ke 34 taman bacaan yang telah terdaftar. Dan akan terus mengembangkan sayapnya ke daerah lain. “Ini kerja kita bersama. Mereka Saudara kita. Kalau bukan kita lantas siapa lagi?”, tutup Nana. Ya, mereka Saudara kita. (Agus/ Hendi)
UTAMA
MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN ANAK JALANAN
Edisi 16
Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BB.A Pakar Hukum Universitas Padjadjaran
“Perubahan Masyarakat Butuh
UTAMA
www.bipnewsroom.info
Tahun VI September 2010
Edisi Khusus Membangun Karakter Bangsa
Ruang Aspirasi� hak dan kewajiban. Agar tercipta keadaan yang kondusif untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan bersama : damai dan demokratis. Bukan dengan cara melanggarnya. Ketidaksetujuan terhadap aturan, sebaiknya dituangkan dalam bentuk usulan perubahan aturan itu sendiri yang harus disampaikan dan dilakukan secara baik. Pemerintah selaku regulator juga akan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran untuk perubahan aturan yang memang dibutuhkan masyarakat.
foto : Lida Noor
Konon, ada ungkapan, di negeri ini aturan dibuat untuk dilanggar. Bahwa anak bangsa ini lebih patuh bila dalam pengawasan hukum ketimbang berbuat dengan dilandasi kesadaran pribadi. Lihat saja dalam perilaku membuang sampah, berlalu lintas, dan lainnya. Bandingkan bila aparat berdiri di sana. Padahal, katanya sejak kecil ada norma yang diajarkan dalam lingkungan kerluarga. Ada tata karma dan nilai kesopanan yang dilestarikan turun menurun. Karakter bangsa yang sopan santun ala masyarakat Timur. Benarkah tak ada lagi karakter dan kesopanan itu? Benarkah bila diawasi masyarakat ini akan patuh? Reporter Komunika Lida Noor dan Dimas Aditya mewawancarai Pakar hukum Universitas Padjadjaran, Adrian Rompis beberapa waktu lalu. Berikut
Di Indonesia, konon aturan dibuat untuk dilanggar. Bagaimana tanggapan anda? " petikannya :
"
Di indonesia, konon aturan dibuat untuk dilanggar. Bagaimana tanggapan anda? Itu pemahaman yang sangat keliru. Aturan, baik aturan hukum, aturan agama, aturan etika, maupun aturan sosial, dibuat untuk dapat menjamin terlindungnya
Apa benar orang Indonesia bisanya dikerasi dengan hukuman, ketimbang diberitahu secara lisan? Saya kira tidak demikian. Bangsa Indonesia memang sedang berproses menjadi bangsa yang sadar dan bijak hukum, bangsa yang dewasa hukum. Oleh sebab itu, proses itu pun harus diarahkan pemerintah dengan caracara yang juga harus sesuai dengan hukum. Antara lain dengan merumuskan aturan dalam bentuk tertulis. Selain sebagai jaminan kepastian perlindungan, hukum tertulis juga sebagai batasan kewenangan semua pihak, termasuk pemerintah agar tidak terjadi kesewenangwenangan. Pemberitahuan secara lisan juga dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi aturan, mulai dari tahap perencanaan (Prolegnas), pelibatan dalam proses penyusunan rancangan aturan, sampai sosialisasi aturan yang sdh disahkan. Mengapa bisa demikian? Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain karena bangsa Indonesia memang belum dewasa, sadar, dan bijak hukum. Sifat masyarakat yang masih berpola kepemimpinan yang kharismatik, membutuhkan contoh, peran pemerintah, peranan aparat penegak hukum, dan sarana-sarana penegakan hukum yang memadai dan baik. Hal ini karena memang kesadaran hukum masyarakat harus didorong dengan aturan yang baik,
aparat penegak hukum yang berperan baik, sarana dan prasarana yang menunjang, serta contoh dan prilaku pimpinan yang juga baik dan taat hukum. Bagaimana supaya tidak seperti itu? Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses penyusunan aturan, diberikan contoh yang baik, serta diarahkan oleh aparat penegak hukum yang kharismatik, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penegakan hukum. Masalahnya di mana dalam sosialisasi nilai-nilai antargenerasi? Nilai-nilai luhur sebenarnya tetap demikian, hanya mungkin cara penyampaian dan materi yang disampaikan belum mampu menggugah kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi dengan informasi-informasi yang update dan menarik tentang maksud dan tujuan aturan tersebut. Juga perlu disadarkan bahwa generasi saat ini adalah generasi yg harus bertanggung jawab terhadap generasi penerusnya, anak-cucunya kelak. Jadi, mereka akan berfikir panjang tentang kewajiban mereka terhadap anak cucu, ketimbang melulu menyuarakan nasib mereka sendiri. Apakah sekarang sudah pudar? Yang pasti, perlu upaya lebih serius, sering, dan stratejik, untuk membina kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus diedukasi tentang pentingnya menyaring perubahan dan pengaruh
global, tentang pentingnya memiliki jati diri sendiri, dan tentang pentingnya tanggung jawab kepada generasi mendatang. Te n t a n g a d a n y a U U Pornografi, ada yang menyebut sebagai ketiadaan moral dan jatidiri bangsa dalam menghadapi sebuah nilai baru. Bagaimana pendapat Anda, apakah moral bangsa ini sudah hilang? Bukan seperti itu. Adanya UU pornografi bukan lantas meragukan atau menganggap moral dan jatidiri bangsa, hilang. Tapi karena pengaturan dalam perundangan adalah tugas pemerintah selaku regulator. Artinya kewenangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan. Jika yang ditanyakan mengapa diatur dalam UU, hal itu karena materi muatan tentang pornografi menyangkut perlindungan hak dan kewajiban warga negara, yang menurut UU 10/04 itu adalah materi muatan yang harus dalam bentuk UU. (lida nor / dan)
Nama lengkap: Adrian E Rompis, Alamat: jln wira angun2 no. 3 Bandung, 022 4217108, Tempat/Tgl Lahir : Bandung Pekerjan: dosen fakultas hukum univ. padjadjaran, S2 hukum, jln dipati ukur 35-37 Bandung Telp : 022 2503271.
Edisi IV/ Tahun VII/ Maret 2011
44
“Korupsi Sistemik�
9
OPINI
Oleh : Drs. Bambang Mahmudi
(Auditor Ahli Madia Itjen Kemkominfo)
http://semacam-catatan.blogspot.com/2011/01/jangan-takut-korupsi.html
Masalah korupsi tidak berstandar pada limitasi kebijakan hukum, tetap terkait dengan masalah ekonomi dan politik. Untuk itu, perlu dicermati kritik pengamat politik hukum negara berkembang, Prof. SS Hueh, Rektor (saat itu) The University of East Asia, yang menyatakan, pertumbuhan hukum korupsi tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam kerangka sosial-ekonomi. Prof Hubeh memberi ilustrasi, pembentukan aturan hukum dalam rangka memberantas korupsi tidak begitu saja dapat dipisakan dari soal ekomomi dan politik.
Masalah kebijakan hukum korupsi tidak akan terlepas dengan kekuasaan ekonomi dan politik suatu negara sehingga stigma korupsi dapat mengakar pada korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan. Pandangan Prof Hueh ini sejalan dengan Kongres Ke-7 PBB tentang prevention of Crime and the Treatment of Of fenders di Milan, 1985, yang membicarakan tentang terjadi dan meningkatnya “penyalahgunaan kekuasaan� di bidang ekonomi yang melibatkan kaum konglomerat maupun politik melalui pejabat tinggi negara yang berkonspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok,
Korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktinya, tetapi tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya amat minim dan selalu menjadi uji coba untuk menanggulanginya. Hasilnya pun kadang diprediksi secara pesimistis,yaitu tidak searah kebijakan masyarakat untuk memberatas korupsi. Secara konsepeptual, pada negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi merupakan bagian dari kekuasaan, menjadi tidak, bahkan bagian dari
sistem itu sendiri, menjadi tidak diragukan. Karena itu, ada yang berpendapat, penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Sangat sulit menetukan awal dimulainya antispasi pemberatasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaruan (reformasi) terhadap struktur, substsnsi hukum sebagian cermin etika dan integritas penegak hukum. Pendekatan sistemik sebagai bahan untuk memecakan persolan hukum atau penyelesaian hokum, maupun pendapat hukum.
Gratis Mobil yang Bikin Pintar
http://www.swaberita.com/2008/10/30/news/mobil-pintar-bantu-cerdaskan-anak-bangsa.html Rendahnya minat baca dan minat belajar bagi kebanyakan anak-anak di Indonesia, kecenderungan masyarakat yang lebih mengenal bahasa lisan dari pada bahasa tulisan, dan banyak anak usia 4-15 tahun yang belum terjangkau dunia pustaka, membuat Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dibantu oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menawarkan program pembelajaran Mobil Pintar. Mobil Pintar adalah sumber belajar dan program pembelajaran multi fungsi. sumber belajar dalam Mobil Pintar meliputi buku bacaan yang 85% untuk anakanak, CD interaktif, arena panggung dan perangkat komputer jenis laptop serta arena permainan edukatif. Program pembelajaran dirancang untuk mengembangkan seluruh
potensi kecerdasan. Program pelayanan pendidikan ini diberikan secara gratis. Program ini dirasa cocok mengingat letak geografis Indonesia yang terpisah-pisah dan kebanyakan masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Permohonan Mobil Pintar : Surat diajukan kepada Ibu Murniati Widodo AS selaku Ketua Sikib (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu) dengan : Alamat: Gedung Ria Pembangunan, Jl. Gerbang Pemuda Komplek Taman Ria Senayan, Jakarta Selatan 10270 Telp. 021-5732513 atau indopin@indonesiapintar.or.id
Disertai: Untuk di daerah: 1. Surat Permohonan 2. Proposal 3. Surat rekomendasi dari Pemda 4. Surat Pernyataan dari pihak yang mengajukan bahwa bersedia untuk mendanai biaya operasional Mobil Pintar/ Motor Pintar/ Rumah Pintar Untuk di Jakarta: 1. Operasional reguler Jabodetabek 2. Surat permohonan 3. Contact person 4. Denah lokasi (sumber : www.indonesiapintar.or.id / dimas)
Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic-minded sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari pentingnya hukum sebagai regulasi umum. Misalnya korupsi sebagai budaya hukum ini terkait dengan etika, moral masyarakat, khususnya penegak hukum. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasiljika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari pendekat hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi suap.
10
MAJALENGKA,
DAERAH
GO INTERNASIONAL MELALUI BOLA
foto : Yuliarso
Klub sepakbola asal Majalengka memang tidak nampak dalam jajaran klub-klub elit sepakbola tanah air. Bukan karena minim prestasi, ya karena memang daerah ini tidak memiliki klub sepakbola profesional. Namun uniknya, tanpa klub, bola produksi Kabupaten Majalengka sudah melanglang buana ke seantero dunia. Dengan standar FIFA yang telah dikantongi bola “cap Majalengka” ini, setidaknya dua perhelatan besar sepak bola dunia telah menambah daftar kebanggaan akan produksi anak negeri. “Perhelatan Piala Dunia 2010 lalu di Afrika Selatan menggunakan bola hasil produksi para perajin
asal Majalengka. Kualitas produksi bola dengan merek Triple S ini sudah mengantungi lisensi dari federasi sepak bola dunia FIFA, sehingga untuk kualitas sudah tidak diragukan lagi,” kata Drs. Maman Sutiman, Kabag Humas Pemda Kabupaten Majalengka. Daya tarik para pembeli luar negeri untuk produksi bola asal Majalengka menurut Maman adalah karena dijahit dengan tangan (handmade) oleh para perajin dan bukan menggunakan mesin, sehingga secara kualitas dan kekuatan lebih terjamin. “Bola sepak ini telah menembus pasar internasional seperti Korea, Jepang, Amerika, Singapura, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.”
MULAI DARI DIRI SENDIRI Sajisapo mampu menghijaukan ± 5 Ha daerah pesisir Probolinggo dengan ± 23.000 batang mangrove. Endang Sulistyowati, Guru Biologi dan Pendidikan Lingkungan Hidup SMAN 2 Probolinggo, Jawa Timur awalnya hanyalah orang biasa di ujung Timur pulau Jawa. Namun, komitmen dan kecintaannya pada lingkungan, membuat ibu tiga orang anak ini menjadi manusia luar biasa, menyabet Kalpataru pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010. Ber awal dari pemikir annya tentang bagaimana seorang siswa dapat melakukan hal nyata untuk menyikapi adanya isu Global Warming, Endang mulai membenahi sekolahnya dengan program-program sederhana namun bermanfaat “Namanya ReUse, ReDuce dan ReCycle. Para siswa kami ajak untuk langsung terjun di lapangan. Tak sekadar wacana saja. Ayo tanam. Mulai dari sekolah, rumah, nanti baru bicara lingkungan sekitar. Kalau semua sadar dan memulai dari diri sendiri serta lingkungan pribadinya, saya yakin, berhasil. Sajisapo, satu jiwa satu pohon,
Lanjutnya lagi. Hingga tahun 2010 produksi bola yang pabriknya terletak di Liangjulang Kecamatan Kadipaten, kabupaten Majalengka ini telah membukukan ekspor ke seluruh dunia sebanyak satu juta unit. Direncanakan target produksi sepanjang tahun 2011 ini akan mencapai 1,5 juta unit bola yang membutuhkan nilai investasi sebesar US$ 1 juta. Jumlah produksi sebanyak itu juga masih belum mencukupi kebutuhan bola dunia, dari hitungan FIFA setiap bulannya dibutuhkan sekitar 250 ribu bola. Sementara hasil produksi merek Triple S ini baru mampu menghasilkan 100 ribu bola per bulan.
Peluang Kerja Berkah produksi bola dari PT. Sinjaraga Santika Sport yang sudah go internasional ini, tentunya dinikmati juga oleh masyarakat sekitar dimana lokasi pabrik tersebut berdiri. Setidaknya perusahaan itu kini telah memiliki 200 orang karyawan dan melibatkan 2500 penjahit rumahan yang tersebar tidak hanya di Majalengka, namun juga di Kabupaten Kuningan, Cirebon dan Indramayu. Produksi bola sepak mulai dari bahan dasar, hingga menjadi bola yang siap pakai, menggunakan peralatan berstandar internasional. Bahan dasar utama juga didatangkan dari Jepang dan
kali ada berapa orang, maka akan ada sekian pohon,” kata Endang. Endang yang kini ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Lingkungan Hidup yang bernaung langsung dibawah Kementerian Pendidikan Nasional mengatakan, pendidikan lingkungan hidup yang efektif haruslah dilakukan sejak dalam lingkungan keluarga. “Akan langsung membekas pada anak. Selain itu har us dicontohkan dengan perilaku orang tua yang lebih nyata. Sederhana saja, mulai dari tidak buang sampah sembarangan. Memisah sampah or ganik dan yang bisa didaur ulang. Kadang orang berpikir terlalu luas, tapi tidak pernah dilaksanakan menjadi sebuah bentuk kegiatan,” kata Endang. Kian Banyak Pengikut Dari hal kecil yang sederhana, kemudian bergulir bak bola salju yang kemudian m e m b a w a E n d a n g ke p a d a l i n g k u p organisasi yang lebih luas. Ia mulai terlibat dalam berbagai kelompok masyarakat yang berkecimpung dalam bidang lingkungan hidup. Kini program ini telah berhasil mengajak penduduk setempat untuk menanam mangrove. Luas areal di pesisir utara kota Probolinggo yang telah ditanami mangrove seluas ± 5 Ha dan telah ditanami + 23.000 batang. (andi muslim/dms) foto : BLH Probolinggo
India, untuk menghasilkan bola bersertifikasi FIFA. Menurut Jefri, direktur produksi bola Triple S, ada kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan para pengrajin rumah tangga. Perajin diberikan bahan dasar dan peralatan oleh perusahaan, kemudian hasilnya dibeli oleh perusahaan berupa bola yang sudah jadi dan telah memenuhi kualits standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. “Kita bisa kok berstandar internasional. Mengerjakan bola ini kan dengan manajemen sederhana namun kualitas mendunia. Percaya, kita bisa!” kata Jefri. (Yuliarso)
Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id
WARGA AIMAS NIKMATI AIR BERSIH BERSUMBER DARI DANA OTSUS
Bekasi Sidoardjo
Sorong, 29/3/2011 (Kominfo-Newsroom) Warga Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sudah bisa menikmati air bersih yang dialokasikan dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat tahun anggaran 2010, yang difokuskan pada empat lokasi.
Lintas Daerah WARGA SIAP IKHLASKAN TANAH UNTUK DUKUNG KWB SUROLOYO Warga masyarakat Kecamatan Kalibawang dan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, yang berada di sepanjang jalan Pasar Bendo-Kawasan Obyek Wisata (Obwis) Suroloyo siap mengikhlaskan tanahnya untuk pelebaran jalan. “Hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari semangat dan kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam membangun Suroloyo sebagai Kawasan Wisata Budaya (KWB),” kata Camat Samigaluh Latnyana, Sag, Kamis (17/3). Disamping itu, warga masyarakat sepanjang akses jalan menuju obyek wisata Suroloyo memang telah lama memiliki keinginan untuk memiliki akses jalan yang lebih baik . Kesulitan akses jalan dinilai juga menjadi penyebab utama pembangunan di kawasan tersebut terhambat dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kabupaten Kulonprogo. “Dengan kondisi jalan yang sempit, naik turun dan berkelok sangat sulit bagi wisatawan yang akan berwisata ke obyek wisata Suroloyo. Apalagi kalau berpapasan dengan sesama pengendara mobil,” kata Latnyana. Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik pembangunan Kawasan Wisata Budaya Suroloyo maupun keinginan masyarakat yang merelakan tanahnya untuk pelebaran jalan dan beraharap hal tersebut merupakan kejujuran dan bebas dari paksaan. (www.bipnewsroom.info) KADARKUM DIHARAPKAN BISA MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS Pekalongan, 29/3/2011 (Kominfo-Newsroom) Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) diharapkan akan bisa menekan angka kriminalitas yang kondisinya terasa semakin mengkhawatirkan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Walikota Pekalongan dr HM Basyir Ahmad, keyakinan itu bukanlah tidak beralasan, karena jika sesorang sudah terbiasa dengan penegakan hukum atau disiplin di lingkungan keluarga, maka ia juga akan cenderung untuk tidak melanggar hukum di luar keluarga. “Saat ini kesadaran hukum dan dispilin di lingkungan keluarga masih kurang, maka kenakalan remaja cukup marak. Ini memang kondisi yang memprihatinkan,” katanya.
Lurah Aimas, Solfester Sefnat, S.STP, Senin, (28/3) mengungkapkan, dari empat lokasi itu, tiga diantaranya sudah terealisasi yakni warga di RW 03, RT 01/ RW 05 dan RT 01/ RW 04, sedangkan untuk RT 01/RW 01 masih dalam tahap pengerjaan. Untuk pengeboran sumber air tersebut, mencapai kedalaman 1.320 meter dengan debit air yang ada lumayan besar. Program tersebut, kata Sefnat, yang sebenarnya melalui program dana Rencana Starategi Pembangunan Kampung (Respek) tahun 2009. Namun, hal itu tidak terlaksana secara keseluruhan, maka di tahun 2011 dilaksanakan melalui anggaran dana Otsus tahun 2010. Sementara yang dibangun pada tahun 2009 lalu, berupa tangki penampung air sebanyak 3 buah, dan untuk tahun 2011 dilanjutkan dengan pemasangan pipa yang diperuntukan bagi 7 rumah warga.(MC.Sorong/rim/arhem/toeb) KOTA SOLO JADI PROYEK PERCONTOHAN PENANGANAN PKL Solo, 29/3/2011 (Kominfo-Newsroom) Keberhasilan Walikota Solo Joko Widodo dalam menata PKL, menjadikan kota Solo sebagai proyek percontohan tingkat nasional dan tiga kementerian ikut memberikan bantuan kepada PKL di Kota Solo, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Dalam Negeri. Menurut Kepala Pusdiklat Perdagangan Kementerian Perdagangan, Rahayu Budi, latar belakang pemilihan Kota Solo sebagai proyek percontohan tak lepas dari keberadaan PKL serta kepedulian dan keaktifan pemerintah daerah dalam menangani PKL. “Jadi ini merupakan percontohan untuk PKL diluar pasar. Ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menangani daerah kumuh di perkotaan. Para pedagang di luar pasar ini akan dikelola, dibenahi oleh tiga kementerian,” katanya seperti dikutip siaran pers Seksi Pelayanan Informasi MPN Solo, Selasa (29/3). Tugas dari Kementerian Dalam Negeri, akan terkait dengan lokasi, daerah kumuh serta mekanisme pembenahannya. Kementerian Perdagangan akan memberikan bantuan dalam bentuk cara melatih dan mengelola pedagang, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM akan membentuk kelompok-kelompok koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. (toeb)
Lintas lembagA 3 LEMBAGA NEGARA MEREVITALISASI 313 BLK Pelatihan dan pendidikan kerja adalah bagian dari sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Atas dasar itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) bersama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berkoordinasi merevitalisasi 313 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. ”Revitalisasi pelatihan kerja (vocational training) di BLK memiliki peranan yang sangat strategis guna meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja atau pencari kerja yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam sambutannya pada acara “East Asia Conference On Skills Development for Produktivity” di Hotel Shangrilla, Jakarta, Rabu (23/3) malam. Ada lima komponen utama yang menjadi sasaran revitalisasi BLK, seperti peningkatan dan perbaikan peralatan pelatihan, perbaikan sarana dan prasarana BLK, peningkatan profesionalisme dan jumlah tenaga kepelatihan dan instruktur BLK. Sasaran revitalisasi BLK pun dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas program pelatihan berbasis kompetensi, serta peningkatan kualitas manajemen BLK. (Az/dry)
BPOM DAN KEMENDIKNAS AWASI JAJANAN ANAK SEKOLAH Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berupaya bekerja sama dengan para produsen dan juga Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan pembinaan kepada produsen dalam mengawasi jajanan anak di sekolah. ”Kita sudah melakukan pembinaan kepada produsen dan juga bekerja sama dengan sekolah. Bersama Diknas kita membuat kantin sehat, namun jangkauannya baru 308 dari jumlah Sekolah Dasar di seluruh Indonesia,” ujar Ketua BPOM Kustianah di Jakarta, Jumat (18/3). Pengawasan pangan khususnya jajanan anak sekolah juga menjadi program prioritas BPOM tahun 2011. Sebab masih banyak bahan berbahaya dalam makanan terutama jajanan anak. “Sekitar 40 persen jajanan anak masih menggunakan zat-zat berbahaya yang dilarang seperti formalin dan boraks, kalaupun ada yang sesuai belum memenuhi standar,” katanya. Kustantinah mengakui, untuk
mengawasi penggunaan bahan pangan berbahaya dalam makanan, kosmetik dan penambahan bahan kimia dalam obat tradisional, BPOM tidak dapat berperan sebagai single player saja. “Pengawasan obat dan makanan akan efektif apabila seluruh komponen dalam hal ini pemerintah, pemangku kepentingan, masyarakat melakukan perannya masing-masing. Di samping itu, dukungan legislasi, regulasi sangat penting untuk kepastian hukum dalam pengawasan obat dan makanan,” tandasnya.(www. bipnewsroom.info). MS. HIDAYAT : PERLU ATURAN YANG JELAS SOAL GANTI RUGI TANAH Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengusulkan perlu ada aturan yang jelas tentang tata cara penghitungan ganti rugi tanah untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum dan memaksimalkan sosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan. “Tata cara penghitungan ganti rugi tanah diperlukan agar terjadi transparansi tentang nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pemiliki tanah secara wajar, sebab hingga saat panitia pengadaan tanah cenderung mempergunakan harga nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai acuan ganti kerugian atas tanah tersebut,” katanya dalam acara Pansus RUU Pembebasan tanah untuk infrastruktur untuk kepentingan umum Jakarta, Rabu (23/3).
Masalah kerap muncul kata dia, sebab pihak pemilik tanah cenderung menggunakan harga pasar, bahkan sering menuntut ganti rugi hingga mencapai 3-4 kali dari besar NJOP. Hal demikian jelas akan berdampak pada ketidak berlanjutan proyek pembangunan di sektor Industri seperti pembangunan kawasan industri. Dia menegaskan, penghambat pengembangan industri yang paling rumit adalah adanya penolakan masyarakat menjadikan wilayahnya sebagai lokasi pembangunan pabrik atau kawasan indusri. Menurutnya, hal-hal semacam ini memungkinkan terjadi karena secara psikologis masyarakat memiliki kecenderungan menolak untuk kehilangan sesuatu yang mereka miliki sejak lama, ditambah lagi adanya provokasi pihak tertentu agar menolak pembebasan lahannya oleh para calo tanah. (Mf/rm)
KEMENHUB SIAPKAN EMPAT TRILIUN RUPIAH UNTUK TURUNKAN KECELAKAAN KA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan rencana aksi untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan transportasi kereta api (KA) agar berkurang hingga 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terhitung sejak 2010 hingga 2014. Hal tersebut
dengan didukung dengan penyiapan dana sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana. Sementara dari sisi peningkatan sumber daya manusia, Kemenhub juga telah menyiapkan program pelatihan penguji prasarana dan sarana, inspektur, serta auditor perkeretaapian. Selain itu juga, sertifikasi baik bagi penguji, inspektur, auditor, awak dan petugas serta akreditasi badan hukum atau lembaga diklat SDM perkeretaapian. “Dari total 102 kejadian dari enam kategori pada 2005, mengalami penurunan hingga 68 kasus dari enam kategori di 2010. Kami mentargetkan jumlah kasus di 2010 dapat ditekan hingga setengahnya pada tahuntahun berikutnya,” ujar Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Kamis (10/3). Rasio kecelakaan KA berdasarkan jumlah penumpang dalam empat tahun terakhir, terhitung sejak 2007 hingga 2010 juga turun secara signifikan. Yakni dari 0.91 pada 2007 menjadi 0,36 pada 2010. (www.bipnewsroom. info)
PERISTIWA
Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kota Pekalongan Sutarno SH MM dalam laporanya menjelaskan, acara tersebut diharapkan sebagai media pembelajaran bagi seluruh peserta guna lebih memahami peraturan Perundang-Undangan agar tidak terjerat ke dalam masalah hukum. Selain itu, juga merupakan komitmen Pemkot Pekalongan untuk tidak melanggar aturan hukum dan agama. (AN Takari/toeb)
Sorong
Palembang
11
foto : Fouri
foto : Fouri
foto : Fouri
foto : Bangun S
foto : Bangun S