BUKU SAKU PEDOMAN ORGANISASI
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
(KPA)
2013-2016
BUKU SAKU PEDOMAN ORGANISASI
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
(KPA) 2013-2016
Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria/ Consortium for Agrarian Reform (KPA) Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 T/F. 021 7984540; 021 7993834 www.kpa.or.id, kpa@kpa.or.id @SeknasKPA http://www.facebook.com/konsorsiumpembaruan.agraria
KATA PENGANTAR
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah melaksanakan Musyawarah Nasional ke-6 KPA pada tanggal 25 – 28 Februari 2013 di Bogor. Munas ini dibuka dengan penyelenggaraan “Konferensi Ekonomi Politik Agraria Indonesia” yang diselenggarakan oleh KPA bersama 35 organisasi non-pemerintah (ornop) di nasional dan dihadiri oleh semua pengurus dan anggota KPA dari seluruh daerah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah melaksanakan Musyawarah Nasional ke-6 KPA pada tanggal 25 – 28 Februari 2013 di Bogor. Munas ini dibuka dengan penyelenggaraan “Konferensi Ekonomi Politik Agraria Indonesia” yang diselenggarakan oleh KPA bersama 35 organisasi non-pemerintah (ornop) di nasional dan dihadiri oleh semua pengurus dan anggota KPA dari seluruh daerah.
Buku Saku Pedoman Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini disusun oleh SekNas KPA dalam rangka memenuhi proses sosialisasi hasilhasil Munas kepada seluruh pengurus dan anggota, sekaligus dimaksudkan sebagai panduan bersama dalam menjalankan mandat-mandat Munas. Semoga kehadiran buku saku ini bermanfaat dan dapat menjadi pendorong semangat bagi keluarga besar KPA dalam memperjuangan agenda Reforma Agraria (RA) sebagaimana cita-cita kelahiran KPA sebagai organisasi utama pengusung RA di Indonesia. Salam Reforma Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin Sekretaris Jenderal
DAFTAR ISI
1
Garis-garis Besar Haluan Program Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013 - 2016 ................................................. 1
2
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013 - 2016 ................................................. 11
3
Resolusi Munas VI KPA ............................................. 47
4
Profil Konsorsium Pembaruan Agraria ..................... 57
1 Garis-garis Besar Haluan Program Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013 - 2016
Program-Program Pokok: 1. Pengembangan Organisasi KPA 2. Memperkuat Posisi dan Peran Politik KPA 3. Advokasi Kebijakan 4. Pengembangan Kampanye dan Kajian 5. Penggalangan Dana Organisasi KPA 6. Penataan Sekretariat Nasional Program Pokok I Pengembangan Organisasi KPA 1. Pengkaderan • Percepatan pertumbuhan kader melalui pendidikan dan pelatihan ekonomi politik dan gerakan agraria. • Menghasilkan kader yang memahami dan memiliki kemampuan kepeloporan dalam konteks perjuangan reforma agraria. • Dari pengorganisasian kasus menuju pengorganisasian wilayah dan mengaplikasikan konsep Desa Maju Reforma Agraria (Damara). Garis-garis Besar Haluan Program
1
• Sumber utama pengkaderan adalah kader-kader muda yang berasal dari organisasi petani dan mahasiswa yang berasal dari lokasi yang sama. • Pengembangan sukarelawan Sekretariat Nasional KPA bekerjasama dengan organisasi mahasiswa, juga mahasiswa lain dengan membuka pemagangan. • Sukarelawan KPA akan mengembangkan kampanye dan terlibat dalam kasus-kasus pertanahan yang ada di KPA, juga turun di kasus-kasus tanah untuk wilayah perkotaan. 2. Penanganan Kasus • Memahami bahwa selama ini pembangunan organisasi rakyat dalam kerangka reforma agraria bergerak dari kasus-kasus tanah. • Kasus yang ada dituliskan dengan baik; kronologis kasusnya, lokasi, luas wilayah, organisasi dan anggotanya, peta wilayah, bukti-bukti yang mendukung, dan skema penyelesaian yang akan dijalankan di tingkat lokal dan nasional oleh KPA. • Kasus yang telah direkap dengan baik dikumpulkan dalam setiap wilayah provinsi dalam buku kasus KPA dengan warna sampul yang berbeda untuk memudahkan dokumentasi buku kasus, dan dibagikan ke setiap wilayah. • Dibutuhkan badan khusus di KPA dalam 2
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
•
•
•
•
•
•
menangani kasus dan pemahaman kader yang baik tentang hukum agraria. Dari pengorganisasian kasus, kader KPA akan bergerak kepada pengorganisasian wilayah desa. Desa Maju Reforma Agraria (Damara) akan dioperasionalkan oleh kader. Yang dimaksud dengan Damara ini akan dipahamkan kepada kader dalam sebuah pelatihan. Kemudian dipilih desa untuk dijalankan. Indikator desa maju reforma agraria akan dirumuskan secara bersama-sama dari konsep yang sudah ada di KPA, baik secara ekonomi, politik tingkat desa. Desa Damara KPA akan memfokuskan pada binaan wilayah desa pada anak, pemuda, petani, perempuan, pertanian integratif, pendidikan, demokrasi secara menyeluruh dalam indikatornya. KPA membangun dan mendorong wilayah percontohan pelaksanaan pembaruan agraria di tingkat kabupaten. KPA mendorong anggotanya dari organisasi rakyat untuk mengembangkan Damara.
3. Menguatkan Organisasi Rakyat • Setiap organisasi rakyat yang akan menjadi
Garis-garis Besar Haluan Program
3
bagian dari perjuangan reforma agraria harus memahami tentang substansi dan strategi gerakan KPA. • Pelayanan KPA dalam menangani kasuskasus yang ada, diarahkan pada transformasi keorganisasian dari “organisasi kasus“ menjadi “organisasi gerakan “rakyat yang lebih luas. • Orientasi penguatan organisasi rakyat ini dimuarakan pada pembentukan Desa Maju Reforma Agraria di wilayahnya, dan menyokong perjuangan reforma agraria nasional. Program Pokok II Memperkuat Posisi Dan Peran Politik KPA (Nasional dan Internasional) 1. Tingkat Nasional • Tercapainya posisi dan peran politik KPA yang kuat dan strategis dengan cara pengembangan kualitas dan kuantitas kader. • Mengembangkan kerjasama dengan media massa, pekerja media, lembaga negara, lembaga pemerintah pusat dan daerah, kampus, dan NGO, yang potensial memperluas peran dan posisi KPA dengan roadmap yang jelas dan dapat diukur. • Mengembangkan aliansi strategis untuk 4
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
membangun kelompok penekan utama dalam agenda reforma agraria dan agenda kerakyatan lainnya di nasional dan wilayah. 2. Tingkat Internasional • KPA sebagai anggota International Land Coalition (ILC), saat ini sedang memperjuangkan untuk menjadi Sekretariat (Host) ILC untuk regional Asia bagi seluruh anggota ILC di Asia. • Memperkuat posisi internasional KPA sebagai pengusung ide utama dan pejuang lapangan reforma agraria Indonesia. • KPA mengupayakan masuk di lembaga formal PBB. • KPA mengembangkan atau mengupayakan kerjasama strategis di tingkat internasional dalam rangka mendukung perjuangan reforma agraria di tingkat nasional. Latar Belakang: • Saat ini, posisi politik KPA belum kuat di pentas politik dan kebijakan lembaga negara, pemerintah, DPR dan organisasi politik seperti partai politik. • Posisi politik kuat karena: (1) kekuasaan yang dipegang; (2) kemampuan mempengaruhi kekuasaan; (3) relasi sosial; (4) kekuatan massa; (5) media massa; (6) kekuatan ilmu
Garis-garis Besar Haluan Program
5
pengetahuan; dan (7) dukungan pendanaan. Catatan Refleksi: • Lembaga negara dan pemerintah yang paling sering berhubungan dengan KPA: Komnas HAM, BPN, Kementrian Kehutanan, DPD, DPR, Bappenas, Kementrian Pertanian (sumber kegiatan KPA). • Jika dilihat dari kegiatan yang dihadiri personal KPA dan relasi yang ada dengan anggota parlemen dari partai politik, maka yang paling sering berhubungan KPA adalah PDIP, PKB, Demokrat, Gerindra, dan Hanura. Namun, secara “kelembagaan” partai politik yang pernah berhubungan adalah PKB (wacana partai hijau). • Jalur DPR dan partai politik yang dimainkan oleh KPA lebih diseBabkan kepentingan advokasi kebijakan atas RUU dan kepentingan kasus. Belum ada roadmap yang jelas. • Komnas HAM: pada masa periode lalu, lembaga ini didorong oleh KPA dan aliansi untuk mewujudkan KNuPKA yang kemudian gagal diterima oleh Presiden Megawati. Sementara, pada periode selanjutnya usulan desk agraria di Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh Komnas. Perlu roadmap yang jelas untuk Komnas HAM di tingkat nasional dan wilayah. • BPN-RI: pada masa Joyo Winoto sebagai Ka. 6
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
BPN, KPA melalui Usep Setiawan mempunyai jalur hubungan yang baik dengan BPN. Namun, hasil dari kedekatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan maksimal oleh KPA. Perlu strategi ulang reformulasi hubungan dengan BPN. Program Pokok III Advokasi Kebijakan • Melakukan advokasi perubahan kebijakan terhadap berbagai aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan agraria. • Mengontrol dan mengawal pelaksanaan perundang-undangan pertanahan yang memiliki fungsi keadilan agraria, atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan agraria. • Menyusun kertas posisi/policy paper terhadap aturan dan perundang-undangan agraria. Program Pokok IV Pengembangan Kampanye dan Kajian 1. Pengembangan Media Center KPA • Departemen Kampanye dan Kajian KPA adalah penanggung jawab media center, yang membawahi perpustakaan, website, penerbitan
Garis-garis Besar Haluan Program
7
•
•
•
•
•
buku dan bulletin, pembuatan film, acara radio, TV dan event yang akan dibuat dalam kerangka untuk menyebarluaskan informasi, pendidikan publik, memperoleh dukungan politik, hingga pendanaan. Dalam rangka memperoleh pendanaan yang berkesinambungan maka Departemen Kampanye dan Kajian KPA dapat membangun kerjasama yang menguntungkan dan mengerjakan kerja-kerja profesional. Departemen Kampanye dan Kajian KPA bekerjasama dengan POR adalah penanggung jawab dalam melakukan pembangunan database konflik agraria KPA, dan mengeluarkannya ke dalam aneka bentuk media kampanye secara reguler. Departemen Kampanye dan Kajian KPA bertanggung jawab menyelengarakan diskusi dua mingguan KPA. Media center KPA adalah penanggung jawab semua siaran pers yang dikeluarkan oleh KPA atas nama organisasi/sekjend KPA Media center KPA dapat membuka pemagangan bagi banyak valounteer dalam rangka membangun media center.
2. Pengembangan kajian dalam kerangka mendukung kerja-kerja advokasi kebijakan 8
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
• Memperkuat kajian untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembaruan agraria. • Kajian tentang sistem hukum yang mendukung perjuangan pembaruan agraria. 3. Pengembangan Jaringan Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan isu reforma agraria untuk mengembangkan kajian dan penelitian lapangan tentang masalah agraria Indonesia, seperti perempuan, pesisir kelautan, pangan, dll. Program Pokok V Penggalangan Dana Organisasi Pendanaan (funding) • Menggali potensi sumber pendanaan dari usaha mandiri KPA, dan dari kerja sama dengan pihak lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART. • Mendorong upaya-upaya penggalian dana swadaya oleh anggota. • Iuran Anggota KPA, yang besarannya sesuai dengan AD/ART
Garis-garis Besar Haluan Program
9
Program Pokok VI Penataan Sekretariat Nasional Pembangunan dan penataan kinerja Sekretariat Nasional KPA: • Peningkatan kualitas dan kapasitas staff Sekretariat Nasional KPA. • Penataan manajemen dan administrasi keuangan. • Memperbaiki sistem pelayanan kepada anggota. • Membuat sistem pelayanan kepada masyarakat lain yang membutuhkan KPA (di luar anggota KPA) Batatan: GBHP ini sifatnya umum, dan akan diuraikan lebih lanjut oleh Pengurus KPA dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPA setelah Munas selesai.
10
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
2 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013 - 2016
Ditetapkan dalam Musyawarah Nasional VI KPA pada tanggal 27 Februari 2013 di Bogor, Jawa Barat melalui Surat Keputusan No. 05/ MUNAS-VI/KPA/VI/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria
Anggaran Dasar Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013 - 2016 MUKADIMAH Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber-sumber agraria yang melimpah dimulai dari tanah, laut dan hutan yang luas, kaya, subur dan didalamnya terkandung kekayaan berupa minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Sumber-sumber agraria yang kaya raya tersebut haruslah diabdikan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih dari itu, sumber-sumber agraria merupakan roh dan identitas kebanggaan yang secara turun-temurun telah diyakini oleh rakyat Indonesia. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
11
Oleh karena itu, penguasaan sumber-sumber agraria oleh segelintir kelompok sosial yang hari ini terjadi haruslah dihapuskan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Bahwa sesungguhnya ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria yang terjadi di Indonesia hari ini diseBabkan oleh peninggalan persekongkolan sistem feodalisme dan kolonialisme yang telah mengakar ratusan tahun di Indonesia, dan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 sesungguhnya merupakan tonggak untuk menghancurkan kekuatan sistem feodalisme dan kolonialisme tersebut. Lahirnya UUPA tahun 1960 adalah kelanjutan dari Revolusi Nasional untuk mewujudkan cita-cita anti-feodalisme dan kolonialisme tersebut. Namun, cita-cita perjuangan Revolusi Kemerdekaan Nasional 1945 tersebut, telah dikhianati oleh kekuatankekuatan yang menentang lahirnya keadilan agraria di Indonesia. UUPA 1960 yang memiliki karakter anti-imperialisme dan anti-feodalisme, seharusnya dapat dijadikan tonggak untuk mendorong lahirnya keadilan agraria dan seterusnya di Indonesia. SeBab, keadilan agraria merupakan kunci dari upaya pencapaian kemakmuran dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Namun sayangnya, lagi-lagi pengkhianatan terhadap UUPA 1960 dilakukan oleh rezim yang berkuasa, dengan membiarkan penguasaan sumber-sumber agraria oleh Tuan-tuan Feodal, dan menyerahkan sumber-sumber agraria kepada kekuatan imperialisme. 12
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria oleh kekuatan feodalisme dan imperialisme, dan pengkhianatan aparat negara terhadap Reforma Agraria, telah melahirkan semangat perlawanan rakyat. Sebuah semangat perlawanan yang didasarkan bahwa kemenangan Reforma Agraria sesungguhnya bersandar pada inisiatif dan kekuatan rakyat. Sejarah dan semangat perlawanan tersebut telah mengilhami lahirnya KPA, sebagai bagian dari front perjuangan untuk mewujudkan keadilan agraria, sekaligus memutus rantai praktik feodalisme, kapitalisme dan imperialisme. Sebuah perjuangan yang dilandaskan pada garis perjuangan rakyat. Artinya, hanya dengan kekuatan massa rakyatlah reforma agraria dapat terwujud. Reforma agraria yang dimaksud adalah sebuah reforma agraria yang betujuan; Pertama, mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, baik dengan cara redistribusi kepada buruh tani, tani miskin, buruh nelayan, dan nelayan miskin, serta masyarakat miskin kota, ataupun pengakuan atas sumber-sumber agraria kepada masyarakat adat; Kedua, peningkatan produksi pertanian dan; Ketiga, jaminan pasar yang berkeadilan; dan hanya dengan dijalankan Reforma Agraria Sejati, akan tercipta tatanan masyarakat yang lepas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
13
BAB I Nama, Kedudukan, dan Waktu Pendirian Pasal 1 Organisasi ini bernama Konsorsium Pembaruan Agraria, disingkat dengan KPA. Pasal 2 Organisasi ini berkedudukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 3 Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 di Bandung, untuk waktu yang tidak terbatas BAB II Asas Dan Nilai Pasal 4 KPA berasaskan Kedaulatan Rakyat. Pasal 5 Nilai-nilai yang dianut dalam KPA: 1. Hak Asasi Manusia 2. Kelestarian lingkungan 14
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
3. Kearifan nilai-nilai adat 4. Demokrasi 5. Keadilan (sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan gender) 6. Non sektarian 7. Non partisan 8. Perdamaian dan anti kekerasan 9. Anti diskriminasi 10. Solidaritas Bab III Sifat dan Tujuan Pasal 6 Organisasi KPA merupakan Gerakan Rakyat yang bersifat terbuka dan independen. Pasal 7 KPA bertujuan untuk memperjuangkan: 1. Terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. Jaminan penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, buruh dan masyarakat adat; 3. Serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
15
BAB IV Peran Dan Fungsi Organisasi Pasal 8 Peran KPA KPA berperan memperjuangkan Pembaruan Agraria Sejati, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi KPA. Pasal 9 Fungsi KPA KPA berfungsi: • Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan Pembaruan Agraria berdasarkan inisiatif rakyat. • Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-pembaruan agraria. • Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan, ide, pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.
16
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
BAB V Bentuk Organisasi Pasal 10 KPA berbentuk Konsorsium. BAB VI Lingkup Kegiatan Pasal 11 Kegiatan KPA meliputi: • Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat miskin terutama petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan masyarakat miskin kota. • Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif, serta perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat. • Menyelenggarakan pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria. • Penguatan, peningkatan dan perluasan jaringan gerakan dan penggalangan solidaritas untuk perjuangan pembaruan agraria di tingkat daerah, nasional maupun internasional Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
17
• Pengembangan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdi pada pemenuhan tujuan-tujuan gerakan pembaruan agraria. • Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas, dan front/aliansi perjuangan daerah, nasional dan internasional untuk Pembaruan Agraria. BAB VII Struktur Organisasi dan Kepengurusan Pasal 12 Struktur organisasi KPA terdiri dari Musyawarah Nasional, Dewan Nasional, Sekretatis Jenderal, KPA Wilayah, Dewan Pakar, dan Anggota KPA. Pasal 13 Musyawarah Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi yang berwenang untuk menetapkan sekurang-kurangnya: • • • • •
18
Anggaran Dasar KPA. Anggaran Rumah Tangga KPA. Garis-Garis Besar Program KPA. Kepengurusan KPA. Keanggotaan KPA.
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Pasal 14 Kepengurusan KPA terdiri dari Dewan Nasional, Sekretaris Jendral KPA, KPA Wilayah dan Dewan Pakar. BAB VIII Dewan Nasional Pasal 15 1. Dewan Nasional adalah perwakilan dari anggota yang koordinatornya dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional. 2. Region yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 15 adalah Sumatra Bagian Selatan, Sumatra Bagian Utara, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi Bagian Utara, Sulawesi Bagian Selatan, Kalimantan Bagian Barat, dan Kalimantan Bagian Selatan. 3. Dewan Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. 4. Dewan Nasional melakukan Rapat Dewan Nasional minimal setahun sekali. 5. Rapat Dewan Nasional dianggap sah, jika dihadiri oleh ½ + 1 dari Anggota Dewan Nasional dan tidak dapat diwakilkan. 6. Dewan Nasional berhak untuk mendapatkan pembiayaan atas aktifitasnya yang berhubungan
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
19
dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan mandat dan program kerja KPA Pasal 16 Hak dan Wewenang Dewan Nasional 1. Dewan Nasional bersama Sekretaris Jenderal mencarikan dana, baik dari dalam maupun luar organisasi. 2. Dewan Nasional berwenang mengawasi program dan keuangan serta kekayaan organisasi. 3. Dewan Nasional berhak meminta laporan perkembangan terkait program dan keuangan kepada Ketua Sekreatris Jendral KPA dalam Rapat Kerja Dewan Nasional KPA. 4. Dewan Nasional berhak mengusulkan program kerja berdasarkan kebutuhan anggota di regionnya. 5. Dewan Nasional berhak mendapatkan dukungan dari Sekretariat Nasional KPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai kemampuan dan sumberdaya organisasi. Pasal 17 Dewan Nasional berkewajiban untuk: 1. Menjalankan Nasional. 20
mandat-mandat
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Musyawarah
2. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional. 3. Mendorong konsolidasi Pembaruan Agraria di tingkat nasional, regional, dan internasional. 4. Mengawasi pelaksanaan program kerja di regionnya. 5. Melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja KPA Wilayah. Pasal 18 1. Keanggotaan Dewan Nasional: a. Anggota Dewan Nasional dipilih oleh anggota sebagai representasi region dengan mempertimbangkan keanggotaan, dan ditetapkan dalam Munas. b. Keanggotaan berjumlah 11 orang, teridiri dari 10 orang anggota dan 1 orang ketua yang dipilih dalam Musyawarah Nasional. 2. Pergantian antar waktu Anggota Dewan Nasional: a. Anggota Dewan Nasional bisa diberhentikan atau diganti jika diusulkan oleh 1/2 plus 1 jumlah Anggota KPA di region yang memilihnya. b. Pergantian antar waktu Anggota Dewan Nasional dapat dilakukan jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
21
BAB IX Sekretaris Jenderal Pasal 19 Sekretaris Jendral KPA adalah representasi organisasi KPA. Pasal 20 Sekretaris Jendral KPA dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional. Pasal 21 Sekretaris Jendral KPA berhak untuk: 1. Menjalin kerjasama dengan pihak lain, selama tidak bertentangan dengan pandangan dasar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPA. 2. Mendapat dan menggunakan fasilitas KPA untuk mendukung kerja organisasi dan kepentingan KPA. Pasal 22 Sekretaris Jendral KPA berkewajiban untuk: 1. Menjalankan mandat dan program yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional. 2. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional KPA sekurang-kurangnya sekali setahun. 3. Membantu Dewan Nasional untuk 22
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
4.
5.
6. 7. 8.
menyelenggarakan Musyawarah Nasional KPA. Memberikan laporan perkembangan kepada Dewan Nasional sekurang-kurangnya satu kali setahun secara tertulis. Memprioritaskan dana dan sumber daya yang dimiliki KPA untuk keperluan gerakan di tingkat basis. Melakukan upaya-upaya perjuangan Pembaruan Agraria pada skala nasional. Menjaga nama baik KPA. Menyebarluaskan informasi dari dan kepada anggota.
Pasal 23 Sekretaris Jendral KPA berwenang untuk: 1. Membentuk struktur pengurus Sekretariat Nasional KPA, dengan berkonsultasi kepada Dewan Nasional KPA. 2. Mengangkat dan memberhentikan staf personalia di Sekretariat Nasional KPA. 3. Membentuk dan menetapkan Dewan Pakar dan badan-badan ad-hoc sesuai dengan kebutuhan dan mandat organisasi, dengan berkonsultasi kepada Dewan Nasional KPA. 4. Mengesahkan pembentukan KPA Wilayah.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
23
5. Bertindak dan berwenang untuk dan atas nama organisasi dalam mengeluarkan pernyataan dan atau pernyataan politik; menjalin kerjasama dengan pihak lain; dan melakukan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan mandat dan tujuan organisasi. 6. Meminta laporan-laporan tentang kegiatankegiatan yang dijalankan oleh KPA Wilayah, di dalam kerangka perjuangan Pembaruan Agraria. BAB X KPA Wilayah Pasal 24 1. KPA Wilayah adalah pelaksana mandat dan program KPA pada tingkat wilayah. 2. KPA Wilayah dibentuk sesuai dengan kondisi keanggotaan dan dinamika wilayah. 3. KPA Wilayah dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Jendral KPA. 4. KPA Wilayah bertugas melayani anggota dalam hal informasi, pengorganisasian, pendidikan, dan advokasi. 5. KPA Wilayah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya front perjuangan Pembaruan Agraria di wilayah. 24
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
6. KPA Wilayah diberikan kewenangan dan otonomi untuk melakukan tindakan-tindakan cepat dalam membantu anggota yang mengalami represi, sebagai resiko perjuangan yang terjadi di dalam perjuangan Pembaruan Agraria. 7. KPA Wilayah disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPA. 8. Pengesahan KPA Wilayah dihadiri oleh Sekretaris Jendral dan Anggota Dewan Nasional di region tersebut. 9. KPA Wilayah berhak mendapatkan dukungan logistik dari Sekretariat Nasional KPA untuk menjalankan mandat Musyawarah Nasional. 10. KPA Wilayah diberikan kewenangan untuk mencari dana sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART. 11. Tata cara pembentukan KPA Wilayah akan diatur lebih lanjut dalam ART KPA. 12. Pola hubungan antara Sekretariat Nasional KPA dengan KPA Wilayah akan diatur dalam ART. BAB XI Dewan Pakar Pasal 25 Dewan Pakar Agraria adalah struktur yang dibentuk oleh Sekretariat Nasional, yang dalam pelaksanaan dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
25
tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Jendral dan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah agraria sesuai dengan kepakarannya. Pasal 26 Anggota Dewan Pakar Agraria adalah individu-individu yang memiliki pengalaman panjang dan keahlian di bidang agraria, yang mendukung perjuangan pembaruan agraria baik di nasional maupun internasional, dan reputasinya diakui oleh anggota KPA. BAB XII Berakhirnya Masa Kepengurusan Pasal 27 Kepengurusan organisasi berakhir apabila: 1. Meninggal dunia. 2. Dinyatakan demisioner dalam Musyawarah Nasional. 3. Diberhentikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa. 4. Berhalangan tetap. 5. Mengundurkan diri. Pasal 28 Masa kepengurusan KPA selama 3 tahun dan/atau di antara dua Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa. 26
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Pasal 29 Kepengurusan KPA yang dipilih melalui Musyawarah Nasional hanya berlaku untuk satu periode, dan hanya dapat dipilih untuk satu periode berikutnya. BAB XIII Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Musyawarah Wilayah Pasal 30 1. Musyawarah Nasional (Munas) dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. 2. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar biasa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. 3. Musyawarah Nasional dihadiri oleh anggota, calon anggota, dan undangan-undangan. 4. Musyawarah nasional menetapkan rencana strategis wilayah. 5. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Dewan Nasional memutuskan penyelenggaraannya atas dasar alasan:
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
27
a. Sekretaris Jenderal menyimpang dari AD/ART, atau b. Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan mandat Musyawarah Nasional sehubungan dengan Pasal 25 Bab XI c. Adanya kejadian-kejadian tertentu yang mengancam kelangsungan hidup organisasi. 6. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional sehubungan dengan alasan Sekretaris Jenderal menyimpang dari AD/ART, hanya dapat diselenggarakan apabila: a. Telah diberikan peringatan secara tertulis atau dibuat pertemuan dengan Sekretaris Jenderal. b. Mendapatkan persetujuan setengah dari jumlah anggota tambah satu. 7. Anggota dapat berinisiatif untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan persetujuan setengah dari jumlah anggota tambah satu, jika Dewan Nasional tidak bersedia menyelenggarakannya. 8. Musyawarah Nasional Luar Biasa akan diselenggarakan apabila anggota telah menerima undangan satu bulan sebelumnya. 9. Musyawarah Nasional Luar biasa hanya dilakukan untuk memilih Sekretaris Jendral dan atau Ketua Dewan Nasional. 28
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
BAB XIV Keanggotaan Pasal 31 Anggota KPA Anggota KPA adalah Organisasi Rakyat, Organisasi NonPemerintah, dan Anggota individu sebagai anggota Kehormatan yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang mempunyai keberpihakan dan tujuan yang sama dengan KPA. Pasal 32 Keanggotaan Organisasi Rakyat 1. Keanggotaan Organisasi Rakyat hanya dapat diberikan kepada organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, organisasi perempuan dan organisasi rakyat lain yang mendukung perjuangan Pembaruan Agraria. 2. Organisasi Rakyat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Organisasi Rakyat yang berbasis komunitas minimal setingkat Kabupaten. 3. Organisasi Rakyat yang menjadi anggota KPA adalah yang memiliki basis massa/anggota yang luas, mengenai jumlah keanggotaan diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga, ataupun aturan lain organisasi.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
29
Pasal 33 Keanggotaan Organisasi Non-Pemerintah Organisasi Non-Pemerintah yang bisa menjadi anggota KPA adalah Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki tujuan, agenda, dan program yang terkait dengan Pembaruan Agraria. Pasal 34 Keanggotaan Kehormatan 1. Keanggotaan kehormatan diberikan pada individu yang diberikan yang mempunyai kepedulian terhadap perjuangan Pembaruan Agraria, hanya memiliki hak bicara 2. Anggota Kehormatan diangkat oleh Ketua Sekretariat Nasional atas persetujuan Dewan Nasional Pasal 35 Calon Anggota Calon Anggota dapat diterima jika mengusulkan keanggotaanya kepada KPA Wilayah dan penetapan Calon Anggota menjadi anggota hanya dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan dalam Musyawarah Nasional.
30
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Pasal 36 Hak Anggota KPA Setiap anggota KPA berhak: 1. Diundang dan menghadiri Musyawarah Nasional. 2. Mendapatkan layanan informasi dan akses-akses organisasi dari kepengurusan KPA. 3. Menyampaikan pendapat, masukan, usulan, kritik pada Pengurus KPA, baik secara lisan maupun tulisan.
Pasal 37 Kewajiban Anggota KPA Setiap anggota KPA berkewajiban: 1. Mengkonsolidasikan, mengorganisir, memobilisir, dan mengupayakan perjuangan-perjuangan Pembaruan Agraria. 2. Membayar iuran, mengenai mekanisme dan jumlahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau aturan lain organisasi. 3. Menjaga nama baik organisasi. 4. Melaksanakan nilai-nilai KPA yang terkandung pada Pasal 5 Bab II. 5. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan program yang dijalankannya yang berkaitan
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
31
dengan Pembaruan Agraria. 6. Memberikan dukungan kepada Pengurus dalam menanggapi atau merespon perkembangan tertentu yang terkait dengan agenda-agenda Pembaruan Agraria. BAB XV Keuangan Pasal 38 Keuangan diperoleh dari: 1. Iuran anggota. 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi. 3. Hasil usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ ART organisasi. 4. Kerjasama-kerjasama dengan pihak lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi. Pasal 39 Segala sesuatu pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat oleh Pengurus KPA, dan pengaturan yang lebih lanjut akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.
32
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
BAB XVI Sanksi dan Penghargaan
1.
2.
3. 4.
Pasal 40 Sanksi Sanksi organisasi diberikan kepada anggota dan atau Pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan atau aturan lain organisasi. Bentuk-bentuk sanksi: a. Anggota: - Surat Peringatan. - Status Keanggotaan dibekukan. - Dicabut Keanggotaanya dalam Musyawarah Nasional KPA. b. Pengurus: - Surat Peringatan. - Dinonaktifkan. - Dipecat dari Kepengurusan. Mekanisme penilaian dan pemberian sanksi dilakukan oleh DN bersama sekjen. Anggota dan atau Pengurus yang melakukan pelanggaran tersebut di atas, berhak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan dalam forum khusus untuk itu, dan atau dalam Musyawarah Nasional KPA.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
33
Pasal 41 Penghargaan 1. Penghargaan organisasi diberikan kepada anggota dan atau pihak lain yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa atau signifikan, terhadap kemajuan Pembaruan Agraria. 2. Mekanisme pemberian dan penilaian pihak-pihak yang akan menerima penghargaan, dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional KPA. 3. Usulan pihak-pihak yang akan menerima penghargaan dilakukan oleh Dewan Nasional bersama sekjen KPA dalam Musyawarah Nasional KPA. BAB XVII Pembubaran Pasal 43 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
34
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
BAB XVIII Penutup Pasal 44 1. Anggaran Dasar ini hanya bisa diubah melalui forum Musyawarah Nasional. 2. Segala sesuatu yang belum diatur dan belum jelas dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
35
Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013 - 2016 BAB I Kepengurusan KPA Pasal 1 Rapat Dewan Nasional menghasilkan; 1. Panduan umum tentang Sekretaris Jenderal KPA 2. Mekanisme pelaporan Sekretaris Jenderal KPA 3. Mekanisme legalisasi 4. Mekanisme pengawasan serta kontrol terhadap Sekretaris Jenderal KPA 5. Mekanisme penilaian terhadap kinerja Sekretaris Jenderal KPA Pasal 2 Mekanisme pengambilan keputusan dijalankan seperti berikut ini : 1. Setiap aspirasi dan laporan yang secara aktif masuk ke KPA baik dari anggota KPA maupun dari kaum tani dan rakyat pada umumnya merupakan sumber utama sebagai dasar untuk mengambil keputusan, yang selanjutnya diperiksa secara mendalam dan
36
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
2.
3.
4.
5.
didiskusikan dalam Rapat Kerja Dewan Nasional KPA Ketetapan-ketetapan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Dewan Nasional dijalankan oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral. Setiap keputusan atau kebijakan dapat ditinjau kembali dalam setiap Rapat Kerja Dewan Nasional KPA Rakernas dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh ½ + 1 dari jumlah anggota Dewan Nasional Keputusan dianggap syah apabilah disepakati oleh ½ + 1 jumlah anggota Dewan nasional yang hadir dalam Rapat Kerja Dewan Nasional.
Pasal 3 Dewan Nasional 1. Rapat Kerja Dewan nasional diselengarakan minimal 1 tahun sekali. 2. Dalam keadaan dan situasi khusus yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi, dapat diselengarakan Rapat Dewan Nasional yang khusus untuk membahas hal itu. 3. Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat (2) adalah: (a) Ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
37
yang mengancam keberadaan organisasi, (b) Adanya kebijakan pemerintah yang mendasar sehingga berdampak luas terhadap pelaksanaan pembaruan agraria. 4. Rapat-rapat tersebut diatas dikoordinir oleh Ketua Dewan Nasional KPA.
1. 2. 3.
4. 5.
6.
38
Pasal 4 Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal memimpin kesekretariatan KPA. Sekretaris Jenderal memutuskan struktur tim kerja kesekretariatan. Sekretaris Jenderal memberitahukan struktur dan personalia tim kerja kesekretariatan untuk dinilai dan diputuskan dalam Rapat Kerja Dewan Nasional. Semua personalia tim kesekretariatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Personalia tim kerja kesekretariatan yang dimaksud dapat berasal dari anggota KPA atau perorangan yang memiliki komitmen terhadap gerakan reforma agraria. Bidang-bidang dalam kesekretariatan KPA terdiri dari : a. Bidang Penguatan Organisai Rakyat b. Bidang Advokasi Kebijakan c. Bidang Kampanye
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
d. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu 7. Sekretaris Jenderal berwenang mengangkat dan memberhentikan staf kerja administrasi terdiri dari manajer keuangan, manajer kantor, sekretaris, dan staf lainnya.
1. 2.
3.
4.
5.
Pasal 5 KPA Wilayah KPA Wilayah dibentuk atas dasar inisiatif dari anggota KPA di wilayah yang bersangkutan. Pada wilayah yang mempunyai anggota KPA lebih dari 1 maka inisiatif pembentukan KPA Wilayah harus melalui musyawarah seluruh anggota KPA di wilayah tersebut. Usulan pembentukan KPA Wilayah dilakukan oleh anggota Dewan Nasional dari wilayah dimaksud dan didorong oleh Sekretariat Nasional melalui Sekretaris Jenderal. Selanjutnya diterbitkan surat pengesahan berupa surat keputusan Dewan Nasional yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. Struktur KPA Wilayah dapat terdiri dari : a. Bidang Penguatan Organisai Rakyat b. Bidang Advokasi Kebijakan c. Bidang Kampanye d. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
39
6. KPA Wilayah berkedudukan di tingkat propinsi. 7. Dalam hal keuangan, KPA Wilayah berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional KPA untuk mencari dukungan keuangan bagi operasional dan program yang dijalankan KPA Wilayah. BAB II Keanggotaan Pasal 6 Mekanisme Penerimaan Keanggotaan KPA: 1. Setiap calon anggota yang bersedia menjadi anggota KPA harus membuat pernyataan secara tertulis, untuk mematuhi AD/ART dan berbagai peraturan lainnya. 2. Setiap calon anggota harus mendapat dukungan dari 5 anggota aktif KPA yang ada di region dan atau mendapat mendapat rekomendasi dari KPA Wilayah dan Dewan Nasional. 3. Apabila klausul pada ayat 2 tidak terpenuhi, maka setiap calon anggota mengusulkan diri pada anggota Dewan Nasional di wilayah atau regionnya. 4. Surat pernyataan kesediaan dan dukungan diserahkan setiap calon anggota kepada KPA Wilayah/anggota Dewan Nasional KPA di wilayahnya atau di regionnya yang selanjutnya akan ditetapkan keanggotaannya dalam Musyawarah Nasional KPA. 40
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
5. Setiap calon anggota sampai ditetapkan keanggotaannya dalam Musyawarah Nasional KPA mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sejak menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota KPA kecuali hak suara. Pasal 7 Rekrutmen keanggotaan KPA diutamakan untuk organisasi rakyat yang berbasis komunitas di tingkat kabupaten atau mempunyai anggota minimal 150 orang. Pasal 8 Verifikasi anggota: 1. Verifikasi anggota merupakan pendataan kembali anggota yang telah terdaftar. 2. Verifikasi anggota dilakukan oleh Dewan Nasional dan/atau KPA Wilayah. 3. Hal-hal yang diverifikasi adalah : a. Keberadaan organisasi b. Komitmen untuk terus berjuang dalam gerakan pembaruan agraria Pasal 9 Keanggotaan kehormatan akan hilang apabila selama masa 3 tahun tidak membangun organisasi rakyat, kecuali bagi individu yang dibutuhkan kepakarannya oleh KPA. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
41
BAB III Keuangan Pasal 10 Keuangan yang ada diprioritaskan untuk mendukung upaya-upaya penguatan organisasi rakyat yang menjadi anggota KPA dan organisasi kaum tani pada umumnya serta organisasi-organisasi yang memperjuangkan pembaruan agraria. Pasal 11 Sumber Keuangan: 1. Setiap anggota berkewajiban membayar iuran anggota sebesar Rp.50.000,-/ bulan. 2. Tata cara penyetoran iuran anggota sebagai berikut: a. Melalui pengurus KPA Wilayah untuk selanjutnya dikirimkan kepada manajer keuangan sekretariat nasional KPA. b. Apabila KPA wilayah belum terbentuk maka penyetoran iuran anggota melaui anggota Dewan Nasional di wilayah tersebut untuk selanjutnya dikirimkan ke manajer keuangan sekretariat nasional KPA. c. Apabila tidak terdapat anggota Dewan Nasional dapat dikirimkan langsung kepada manajer keuangan sekretariat nasional KPA.
42
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
3. Penyetoran iuran anggota paling lambat tanggal 20 pada bulan berjalan dan mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah ART ini ditetapkan. 4. Dana iuran anggota dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Dewan Nasional melalui Rakernas Dewan Nasional dan Musyawarah Nasional KPA. Pasal 12 1. Sekretaris Jenderal bersama tim kerja sekretariat dan Dewan Nasional mencari sumber-sumber pendanaan bagi aktifitas KPA. 2. Dalam rangka mendapatkan sumber-sumber dana, Sekretaris Jenderal berwenang melakukan kerjasama dengan pihak lain atas dasar kesamaan program. Pasal 13 Alokasi Anggaran: Alokasi penggunaan anggaran KPA adalah sebesar 75% untuk kebutuhan program dan 25% untuk penguatan institusi.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
43
BAB IV Pembubaran Pasal 14 1. Dalam hal terjadi pembubaran KPA, maka seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus disumbangkan kepada organisasi rakyat yang menjadi anggota KPA atau organisasi kaum tani pada umumnya yang memperjuangkan pembaruan agraria. 2. Untuk melaksanakan ayat 1 di atas maka dibentuk kurator. BAB V Penutup Pasal 15 1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KPA. 2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya bisa diubah melalui forum Musyawarah Nasional KPA. 3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini, akan diatur dalam aturan organisasi lainnya sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.
44
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dalam Rapat Kerja Dewan Nasional KPA yang diselenggarakan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musyawarah Nasional V KPA pada tanggal 25 Juni 2009 di Bogor, Jawa Barat melalui Surat Keputusan No. 04/MUNAS V/KPA/VI/2009, yang disempurnakan dalam Musyawarah Nasional VI KPA pada tanggal 27 Februari 2013 di Bogor, Jawa Barat melalui Surat Keputusan No. 05/ MUNAS-VI/KPA/VI/2013 tentang Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria.
Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
45
46
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
3 RESOLUSI MUNAS VI KPA
Jalankan Reforma Agraria Sejati untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat yang Berkeadilan Sosial! Sejak masa orde baru hingga sekarang pengingkaran atas pelaksanaan reforma agraria sejati terus berlangsung. Akibat dari pengingkaran tersebut telah lahir sejumlah persoalan agraria, yaitu semakin timpangnya struktur kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas sumber-sumber agraria. Bersamaan dengan kondisi tersebut, ekskalasi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat dengan maraknya konflik-konflik agraria. Tidak dilaksanakannya reforma agraria sejati juga turut menghilangkan akses dan kontrol perempuan atas sumber-sumber agraria. Kebijakan agraria yang bertentangan dengan semangat pembaruan agraria, sektoralisme dalam menjalankan penguasaan dan pengelolaan sumbersumber agraria, serta ketidakmampuan lembaga negara yang ada saat ini turut menghambat agenda reforma agraria sejati. Praktek-praktek perampasan tanah serta terusirnya rakyat dari tanah airnya sudah
RESOLUSI MUNAS VI KPA
47
menjadi kenyataan yang menyengsarakan. Masalah-masalah agraria di atas akan semakin diperparah dengan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang merupakan turunan dari kerangka penataan ulang geografis di wilayah-wilayah utama Asia Tenggara. Penataan ini dibuat dengan mengandalkan integrasi fungsi-fungsi ekonomi dan pembagian kerja antar wilayah, demi melancarkan sirkulasi modal skala dunia. MP3EI semakin menguatkan struktur ekonomi colonial, yang sejak Indonesia merdeka belum berubah, dimana konsentrasi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan pemegang lisensi perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan lainnya dan hanya menempatkan rakyat Indonesia menjadi tenaga kerja. MP3EI yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tidak berpengaruh pada kesejahteraan rakyat serta tidak memperhatikan pembangunan perdesaan, rakyat desa, termasuk perempuan dan kaum marginal lainnya. MP3EI juga turut mengancam agenda pembaruan agraria, kedaulatan pangan, kedaulatan rakyat sehingga potensial berakibat pada krisis pangan pangan, krisis ruang hidup, konflik agraria yang semakin massif dan melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan beragam ketidakadilan berbasis gender. Dalam hal pelembagaan penyelesaian konflik tenurial kehutanan, ketiadaan kelembagaan
48
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
penyelesaian konflik tenurial menunjukan potensi besar untuk menambah semakin banyaknya konflikkonflik tenurial berikutnya akibat dari pelaksanaan MP3EI yang tidak memihak pada penguatan hak-hak rakyat. Sejumlah inisiatif penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan selama ini mengalami beberapa kendala yang terjadi karena lemahnya otoritas, koordinasi antar instansi yang bertugas menyelesaikan konflik, yang kemudian menjadi penyeBab terhambatnya prosesproses penyelesaian konflik. Persoalan birokrasi dan akses informasi yang kurang cepat, tepat dan akurat juga telah menjadi salah satu faktor terhambatnya penyelesaian konflik. Belum terlihat bagaimana langkah ke depan dari berbagai pihak baik Kementerian Kehutanan, Dewan Kehutanan Nasional dan juga Badan Pertanahan Nasional untuk membangun pelembagaan penyelesaian konflik tenurial yang terintegrasi. Dalam kaitannya MP3EI dengan krisis ekologi, politik ruang dan pelembagaan penyelesaian konflik, MP3EI telah berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup, penegakan HAM yang berakumulasi terhadap krisis ekologi. MP3EI adalah bukti dari kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat serta implementasi kebijakan yang jauh dari prinsip keterbukaan sehingga penerapannya telah menyeBabkan banyak konflik struktural terjadi dan rakyat sangat rentan dikriminalisasi dalam penyelesaian konflik tersebut. MP3EI telah mengabaikan sistem pengetahuan rakyat
RESOLUSI MUNAS VI KPA
49
yang sudah terbentuk dari kehidupan mereka sehari– hari terkait pengelolaan lahan dan sumber-sumber kehidupan, sehingga mendorong proteksi wilayah kelola rakyat dalam bentuk pendidikan dan pengembangan kapasitas untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan kelola lahan. Praktek penerapan MP3EI melembagakan pemberian izin dalam rencana tata ruang dan tata wilayah yang membuka intervensi dari pihak pemodal ketika birokrasi rentan diintervensi dengan alasan kepentingan penanaman modal. Semua masalah yang muncul dalam konteks pembangunan tidak lagi merupakan permasalahan lokal yang melibatkan masyarakat lokal, tetapi sudah menjadi masalah nasional yang memiliki dampak serius pada kondisi ekologi dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Mandegnya penyelesaian konflik agraria diseBabkan oleh keterbatasan institusi yang memiliki kewenangan penyelesaian konflik seperti KOMNAS HAM, BPN, pemerintah daerah, Komisi Kepolisian Nasional. Dalam dokumen MP3EI, MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) ditetapkan untuk merespon krisis pangan global di tahun 2007/08, yang dibaca oleh pemerintah Indonesia sebagai ancaman sekaligus peluang ekonomi. Melalui MIFEE, masyarakat Papua dipaksa untuk menerima penghancuran landasan hidup mereka yang dibangun di atas tanah atas nama pembangunan. Ketahanan pangan mereka
50
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
yang diperoleh dari apa yang tumbuh dan hidup di atas tanah digantikan dengan uang. Mereka dipaksa menghadapi serbuan ekonomi yang sangat berbeda dari karakter kehidupan yang mereka jalani turuntemurun. Mereka dipaksa masuk ke dalam logika “yang kuat yang menang� (survival of the fittest). Perempuan Papua menanggung dampak yang jauh lebih berat. MIFEE mencerabut akses dan kontrol perempuan Papua atas tanah, sumber-sumber agraria, dan sumber-sumber kehidupan lainnya, memiskinkan dan menindas mereka dalam berbagai sendi kehidupan. Karakter pembangunan yang mengedepankan gagasan “yang kuat yang menang� seperti itu harus terus-menerus dipertanyakan, digugat, bahkan dilawan. Upaya melakukan hal tersebut, diperlukan sutu gerakan untuk memproduksi pengetahuan tandingan, yang terus-menerus mengungkap pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh implementasi MIFEE. Kemudian, karena orang Papua telah dihadapkan kepada konflik agraria yang sering dialihkan menjadi konflik bersenjata dalam rentang waktu yang panjang, hal itu telah menimbulkan trauma mendalam, akibatnya, mereka tidak bebas dalam mengutarakan keinginan dan harapan. Untuk itu, agar memahami sepenuhnya apa yang menjadi jiwa kehidupan yang dinginkan oleh orang Papua, maka diperlukan upaya mengenal Papua dengan menjadi orang Papua. Terkait hal itu, RESOLUSI MUNAS VI KPA
51
menjadi sangat sangat penting merekognisi sejarah dan budaya Papua, termasuk memahami peran dan posisi perempuan Papua. Selanjutnya, menyikapi tanah Papua sebagai sumber kebudayaan, pengetahuan dan kehidupan Papua yang telah dirampas, diperlukan jawaban mendesak untuk meletakkan hak-hak orang Papua, perempuan dan laki-laki, yang terampas ketika model pembangunan Papua sudah menghilangkan eksistensi Papua. Akses dan kontrol perempuan atas sumber-sumber agraria dipengaruhi oleh politik ekonomi global. perempuan tidak mendapat perlindungan dari negara, bahkan negara telah melakukan pembiaran sehingga perempuan menjadi korban dan ketidakadilan berlapis akibat perampasan tanah. Ideologi patriakhi yang menjadi akar dari persoalan ketidakadilan gender telah dikuatkan oleh politik ekonomi global melalui perjanjian perdagangan bebas dan keterlibatan lembaga keuangan internasional yang mengendalikan pembangunan di Indonesia, sehingga memperparah penindasan akibat ketidakadilan gender dan berujung pada pemiskinan perempuan. Inilah bentuk legitimasi penindasan perempuan melalui neokolonialisme! Dengan mengingat dan menimbang hal-hal tersebut di atas, maka Resolusi Munas VI KPA menyampaikan:
52
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
I. Resolusi Internal: 1. Mendorong penyusunan sistem ekonomi kerakyatan demi kesetaraan, keadilan dan keselamatan rakyat. 2. Perumusan rencana aksi gerakan bersama di seluruh wilayah Indonesia untuk upaya penanganan dan penyelesaian konflik agraria. 3. Penguatan strategi dan taktik harus secara intens didiskusikan oleh sesama kaum gerakan dengan saling mendukung dan memberi saran satu sama lain. 4. Rekonsiliasi gerakan masyarakat untuk melakukan pemetaan, dimulai dari database konflik, potensi konflik, hingga pemetaan gerakan masyarakat sipil di seluruh wilayah Indonesia. 5. Upaya percepatan pelaksanaan agenda reforma agraria harus digerakan oleh organisasi rakyat yang kuat dalam rangka penggalangan kekuatan untuk mengalahkan musuh bersama demi mencapai tujuan bersama. 6. Memperkuat gerakan perempuan dalam gerakan reforma agraria untuk menegaskan perjuangan memperoleh akses dan kontrol, serta mempertahankan sumber-sumber agraria. 7. Memperbaharui dan memperkaya pola-pola aksi perlawanan dari lokal ke tingkat pusat RESOLUSI MUNAS VI KPA
53
8. Mendorong organisasi rakyat untuk melancarkan pendudukan, penguasaan, dan pengusahaan tanah secara langsung dan masif oleh rakyat di lapangan. 9. Memperkuat barisan gerakan reforma agraria melalui konsolidasi dan penggalangan kekuatan rakyat agar mampu merebut kekuasaan politik bagi percepatan pelaksanaan reforma agraria. II. Resolusi Eksternal 1. Hentikan aksi-aksi represif dan kriminalisasi oleh TNI dan POLRI dalam menangani konflikkonflik agraria. 2. Bebaskan pejuang reforma agraria, lingkungan hidup, dan HAM yang tengah ditahan oleh POLRI. 3. Bentuk lembaga khusus penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal dan nasional yang bersifat ad-hoc. 4. Tolak MP3EI karena sangat bertentangan dengan semangat dan agenda reforma agraria, serta pembangunan perdesaan yang setara dan berkeadilan. 5. Lakukan peninjauan ulang dan penghentian ekspansi korporasi di berbagai sektor agraria dan bangun sistem ekonomi kerakyatan.
54
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
6. Akhiri ideologi yang meminggirkan kaum perempuan dengan menjalankan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembaruan agraria. 7. Bentuk kementerian koordinator agraria untuk mengatasi sektoralisme dan ketidakmampuan lembaga negara yang sudah ada dalam menjalankan reforma agraria. 8. Jalankan reforma agraria sejati demi mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian Resolusi Munas VI KPA ini dirumuskan dan ditetapkan dalam Munas VI KPA di Bogor, tanggal 27 Februari 2013, pukul 21.36 WIB. Disempurnakan oleh Tim Kerja Sekretariat Nasional KPA di Jakarta, tanggal 14 Maret 2013.
RESOLUSI MUNAS VI KPA
55
56
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
4 Profil Konsorsium Pembaruan Agraria
Nama dan Kedudukan Organisasi ini bernama Konsorsium Pembaruan Agraria, disingkat KPA. Organisasi ini berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia. KPA didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta, dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 dalam Musyawarah Nasional I KPA di Bandung untuk waktu yang tak terbatas. Â Asas dan Nilai KPA berasaskan Kedaulatan Rakyat. Nilai-nilai yang dianut dalam KPA:Â Hak asasi manusia; kelestarian lingkungan; kearifan nilai-nilai adat; demokrasi; keadilan sosial; keadilan dan kesetaraan gender; non-sektarian; non-partisan; perdamaian dan anti kekerasan; anti diskriminasi pada ras, suku, agama dan aliran kepercayaan; dan solidaritas. Â Sifat dan Tujuan Organisasi KPA merupakan gerakan rakyat yang bersifat terbuka dan independen. KPA bertujuan untuk Profil Konsorsium Pembaruan Agraria
57
memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumbersumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumbersumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin. Â Bentuk, Struktur dan Kepengurusan KPA berbentuk Konsorsium. Struktur Organisasi KPA terdiri dari Musyawarah Nasional, Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal, KPA Wilayah (di tingkat Provinsi), Anggota KPA, dan Dewan Pakar. Kepengurusan KPA Terdiri dari Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal KPA, KPA Wilayah dan Dewan Pakar.
Bagan struktur kepengurusan KPA 2013-2016
58
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Fungsi dan Kegiatan KPA berfungsi: (1) Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan Pembaruan Agraria berdasarkan inisiatif rakyat, dan (2) Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-reforma agraria. Kegiatan KPA meliputi: (1) Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin; (2) Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif di satu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat di lain pihak; (3) Menyelenggarakan pendidikan alternatif; (4) Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal; (5) Pengembangan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdi pada pemenuhan tujuan-tujuan gerakan Pembaruan Agraria; dan (6) Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas nasional dan front/aliansi perjuangan internasional untuk Reforma Agraria Sejati. Â Keanggotaan Anggota KPA adalah organisasi rakyat (serikat tani, nelayan, dan masyarakat adat) dan organisasi nonProfil Konsorsium Pembaruan Agraria
59
pemerintah (NGO/LSM) yang mempunyai keberpihakan dan tujuan yang sama dengan KPA. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional VI KPA tanggal 25-28 Februari 2013 di Puncak Bogor, Jawa Barat, jumlah anggota KPA yang ditetapkan adalah 173 (seratus tujuh puluh tiga) organisasi, dengan rincian 96 organisasi rakyat dan 77 organisasi non-pemerintah. Kepengurusan Organisasi Sekretariat Nasional (Executive Board) KPA terdiri dari: Sekretaris Jenderal
Iwan Nurdin
Wakil Sekretaris Jenderal
Dewi Kartika
Tim Kerja Sekretariat Nasional, sebagai berikut: • Kepala Departemen Kajian dan Kampanye
Galih Andreanto
- Staf Departemen Kajian dan Kampanye
Andria GP
- Staf Departemen Kajian dan Kampanye
Dwi Agus Susilo
• Kepala Departemen Pengambangan Jaringan Politik dan Organisasi
D.D. Shineba
• Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat
Yusriansyah
- Staf Departemen Penguatan Organisasi Rakyat
Adang Satriyo & Yayan Herdiana
- Bantuan Hukum
Suprayitno
• Administrasi dan Keuangan:
60
- Manager Keuangan
Diana
- Sekretaris
Roy Silalahi
- Bendahara
Acik Handini
- Staf Rumah Tangga Kantor
Deni Kurnia & Wawan Juanda
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Dewan Nasional (Legislative Board) KPA terdiri dari: • Ketua Dewan Nasional: Agustiana • Anggota Dewan Nasional, sebagai berikut: - DN Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel): Anwar Sadat - DN Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumut, Aceh, Sumbar, Riau): Hawari Hasibuan - DN Wilayah Sulawesi Bagian Selatan (Sulsel, Sulbar dan Sultra): Sufri - DN Wilayah Sulawesi Bagian Utara (Sulut, Sulteng dan Gorontalo): Irwan CK - DN Wilayah Jawa Bagian Barat (Jabar dan Banten): Abdul Rozak - DN Wilayah Jawa Bagian Tengah (Jateng dan Yogyakarta): Lukito - DN Wilayah Jawa Bagian Timur (Jatim): Tukinan - DN Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali, NTB dan NTB): Ngurah Karyadi - DN Wilayah Kalimantan Bagian Barat (Kalbar dan Kalteng): Yusnono - DN Wilayah Kalimantan Bagian Timur (Kaltim dan Kalsel): Mohamad Saleh
Profil Konsorsium Pembaruan Agraria
61
Dewan Pakar KPA terdiri dari: • Dr. Ir. Gunawan Wiradi M.Sos.Sc • Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H, M.CL, M.PA • Prof. Dr Sediono M.P. Tjondronegoro • Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo • Noer Fauzi Rachman, Ph.D • Drs. Erpan Faryadi • Dr. Bonnie Setiawan • Boedhi Wijadjo, S.H, M.H • Myrna A. Safitri, S.H., M.Si., Ph.D • Hendro Sangkoyo, Ph.D • Usep Setiawan, S.Sos, MSi • Prof, Dr, KH. M. Maksum Machfoedz • Idham Arsyad, S.Ag KPA Wilayah Sementara di tingkat wilayah (provinsi) terdapat sebelas KPA Wilayah, yang terdiri dari: • • • • • • • • • • 62
KPA Wilayah Jawa Barat: Yayan Hardiana KPA Wilayah Jawa Timur: Sofyan Ubaidi Anom KPA Wilayah Jawa Tengah: Daud Kristianto KPA Wilayah Sulawesi Tengah: Rahmawati KPA Wilayah Sulawesi Ternggara: M. Jufri KPA Wilayah Sulawesi Selatan* KPA Wilayah Kalimantan Barat* KPA Wilayah Bali: Made Indrawati KPA Wilayah Sumatera Utara* KPA Wilayah Bengkulu* Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
• KPA Wilayah Jambi* • KPA Wilayah Lampung* *) KPA wilayah belum melaksanakan musyawarah wilayah sampai dengan per Januari 2014 terkait dengan restrukturisasi organisasi. Masing-masing KPA wilayah dipimpin oleh Koordinator Wilayah atau Presidium.
Jaringan Kerja Internasional dan Nasional • The International Land Coalition (ILC), Roma, Italia, sebagai Council Member. • Freres des’ Hommes (FdH), Paris, Perancis, sebagai partner. • Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI. • Tim Kerja Tenurial di Departemen Kehutanan RI. • Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM Tanah), satu koalisi nasional 35 organisasi masyarakat sipil yang secara khusus mengadvokasi RUU Pengadaan Tanah dan UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum –sebagai Sekretariat Bersama dan Koordinator Koalisi. • Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat (SekBer PHR), satu koalisi nasional terdiri dari 77 Profil Konsorsium Pembaruan Agraria
63
organisasi masyarakat sipil yang dibentuk untuk merespon konflik-konflik agraria yang menguat di tanah air – sebagai salah satu inisiator dan Juru Bicara. • Dll. Kontak Pengurus Alamat Sekretariat Nasional KPA: Komplek Liga Mas, Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Telp. (021) 7984540, Fax. (021) 7993834, e-mail: kpa@kpa.or.id, website: www.kpa.or.id. Contact Person: • Sekretariat Nasional: Iwan Nurdin (Sekretaris Jenderal), e-mail: iwan_selamat@yahoo.com, HP: 081229111651 dan • Dewan Nasional: Agustiana (Ketua Dewan Nasional), HP: 085351994033
64
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Catatan:
Profil Konsorsium Pembaruan Agraria
65
Catatan:
66
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA
Catatan:
Profil Konsorsium Pembaruan Agraria
67
Catatan:
68
Buku Saku Pedoman Organisasi KPA