4 Koran SUMATERA Hari ini
Sambungan
Senin, 26 Oktober 2015 Sambungan dari Halaman 1
Tak Kunjung Pakam... ”Sebaran asap sangat tergantung pada arah angin. Berdasarkan pantauan satelit Himawari dari BMKG pada Minggu (25/10) pukul 08.30 WIB, lebih dari tiga per empat wilayah Indonesia tertutup asap tipis hingga tebal,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya, Minggu (25/10). Menurut Sutopo, hanya wilayah Jawa Tengah, DIY, sebagian Jawa Timur, NTT, Sulut, Maluku Utara dan bagian utara Papua saja yang tidak tertutup asap. Asap tebal masih mengepung beberapa daerah. ”Pada pukul 09.00 WIB, jarak pandang di Padang 200 meter berasap, Pekanbaru 1.000 me-
ter berasap, Jambi 900 meter berasap, Palembang 200 meter berasap, Pontianak 800 meter berasap, Ketapang 200 meter berasap, Palangkaraya 100 meter berasap, dan Banjarmasin 400 meter berasap,” ujarnya. Pasokan asap dari hot spot juga masih besar. Hotspot pantauan satelit Terra & Aqua pada Minggu pagi ada 1.187 hotspot. Kualitas udara (PM10) di Pekanbaru 570 berbahaya, Jambi 518 berbahaya, Palembang 325 sangat tidak sehat, Pontianak 169 tidak sehat, Banjarbaru 73 sedang, Samarinda 147 sedang, dan Palangkaraya 1.511 berbahaya. ”Hampir dua bulan lamanya warga di Riau, Jambi dan Pa-
langkaraya terkepung asap level Berbahaya,” terang Sutopo. Menurut Sutopo, asap tipis yang menutup langit Jakarta sudah berlangsung sejak Jumat (23/10/2015) hingga Minggu (25/10). Partikel halus dari asap tipis ini melayang di atmosfer pada ketinggian sekitar 1.000-3.000 meter. Pada pagi hari kelihatan lebih tebal karena bercampur dengan kabut atau uap air. ”Masyarakat tidak ada yang perlu khawatir dengan adanya sebaran asap tipis dari kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sifatnya temporer, yang mudah berubah setiap saat tergantung pada arah dan kecepatan angin. Kualitas udara di Jakarta saat ini
masih normal hingga sedang. Justru asap kendaraan bermotor yang lebih berbahaya bagi kesehatan,” imbuhnya. Sutopo menambahkan hingga saat ini sepuluh orang tewas karena bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Tewasnya sepuluh orang itu, ucap dia, karena terkena dampak langsung, seperti ikut terbakar saat memadamkan api; dan dampak tidak langsung, misalnya meninggal karena sakit akibat asap. Menurut Sutopo, selain sepuluh orang tewas, BNPB mencatat 503.874 penduduk terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan 43 juta penduduk
terpapar asap. ”Data pada 1 Juli23 Oktober 2015,” kata Sutopo dalam keterangannya, Minggu, 25 Oktober 2015. Sutopo menjelaskan, jumlah warga yang terserang ISPA itu tersebar di enam provinsi. Yakni 80.263 orang di Provinsi Riau, 101.333 di Provinsi Sumatera Selatan, 129.229 di Provinsi Jambi, 43.477 di Provinsi Kalimantan Barat, 52.142 di Provinsi Kalimantan Tengah, dan 97.430 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sutopo menuturkan jumlah warga yang terserang ISPA bisa bertambah. Musababnya, ucap dia, ada warga yang mengalami gangguan pernapasan tapi tidak berobat ke rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat. ”Me-
Sambungan dari Halaman 1
Keren! DPR... Daftar itu bertambah dengan nama Dewie Yasin Limpo. Dewie ditangkap KPK pada Selasa (20/10), saat tengah melakukan transaksi suap di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat itu ada beberapa orang lain yang ikut diamankan, diduga sebagai
pemberi suap sebesar Rp 1,5 miliar kepada Dewi. Suap diberikan guna pengurusan proyek pembangkit listrik tenaga uap. Penetapan status tersangka korupsi terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan
penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura Dewi Yasin Limpo menjadi bukti semua parpol Indonesia korup Begitu kata Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo.
”Ini bukti tidak ada parpol yang suci dari korupsi,” ujar lulusan magister politik Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociates (EHESS) Paris, Perancis itu. Menurut Andar, publik kecewa berat atas kasus yang menimpa Patrice Rio Capella dan
Dewi Yasin Limpo. Setidaknya, kedua kasus tersebut telah menambah keyakinan publik bahwa saat ini tidak ada lagi partai politik yang bisa dipercaya. Kekecewaan semakin bertambah lantaran Hanura dan Nasdem selalu mencitrakan diri sebagai
siatif merevisi Undang-Undang KPK. Komposisi pengusul itu rata-rata partainya yang banyak dijerat,” ujar Emerson. Ditangkapnya beberapa kader dari partai politik pendukung pemerintah oleh KPK secara tidak langsung akan membuat kredibilitas pemerintah menurun. Terlebih, Presiden Joko Widodo mengedepankan revolusi mental dalam pemerintahannya. ”Jadi bagaimana implementasi dari pemerintah, kalau pendukung utamanya terlibat kasus suap dan korupsi,” kata pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro Siti mencontohkan, dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak kader Partai Demokrat yang terjelem-
bab dalam kasus korupsi. Hal ini juga yang membuat pamor Partai Demokrat sebagai partai pendukung utama pemeritahan SBY menurun di pemilihan legislatif 2014 lalu. Selain Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pendukung pemerintah, juga terganjal kasus korupsi. Hal ini, lanjutnya, menambah penilaian negatif di masyarakat terhadap pemerintahan saat itu. Jika melihat pemerintahaan saat ini, maka PDI Perjuangan sebagai pendukung utama Presiden Joko Widodo memang tidak terjebak dalam kasus korupsi. Namun beberapa kader dari partai yang tergabung di dalam koalisi pendukung pemerintah yang terlibat kasus korupsi bisa menjadi batu sandungan bagi
pemerintah dalam mewujudkan program revolusi mental dan nawacita. ”Ini akan menjadi pertanyaan serius dalam revolusi mental. Revolusi mental akan dimulai dari Persiden Jokowi dan ini terus mengalir ke bawah ke kabinetnya dan ke partai-partai pendukungnya. Jadi bagaimana revolusi mental diimplementasikan pemerintah kalau pendukungnya terlibat kasus-kasus korupsi,” tutup Siti. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah secara tegas menolak usulan sejumlah kalangan untuk merevisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengungkapkan, si-
kap tegas diambil Presiden Jokowi untuk mempertahankan eksistensi KPK sebagai lembaga adhoc yang bertanggung jawab di bidang pemberantasan korupsi.“Presiden sudah mengambil sikap tegas, tidak akan merevisi UU KPK. Revisi hanya dilakukan untuk memperkuat posisi KPK,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dia mengatakan, keputusan itu diambil Presiden Jokowi setelah berdiskusi dengan kalangan pakar hukum, penggiat antikorupsi, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya. Presiden Jokowi, lanjutnya, secara tegas menolak keinginan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi KPK. “Presiden minta bicarakan
Syamsudin Fei, uang Rp 2,65 miliar itu akan diganti oleh para kepala dinas yang ada di Muba setelah masing-masing mendapat kucuran dana APBD. ”Dari dulu memang seperti itu. Memang pakai uang ibu Lucianty. Tetapi nanti yang bayar tiap-tiap SKPD,” jelasnya Beberapa waktu lalu, Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, berdasarkan pengalaman selama di KPK, kata Johan, tidak ada istri yang melarang suaminya melakukan korupsi. ”Yang tahu langsung melarang itu hanya ada di sinetron saja. Malah biasanya menerima dan mengucap alhamdullilah,” ujar Johan. Ada pun sejumlah istri yang bersama-sama melakukan korupsi dengan suaminya antara lain: Nurlatifah (istri eks Bupati Karawang) Nurlatifah terlibat dalam kasus pemerasan, penyuapan dan pencucian uang terkait pengurusan izin Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang dan pencucian uang. Ia bersama suaminya, Ade Swara memeras PT Tatar Kertabumi sebesar Rp 5 miliar yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang. Uang itu akhirnya diberikan dalam bentuk dollar AS berjumlah 424.329 dollar AS. Selain itu, KPK menemukan indikasi bahwa Ade dan Nurlatifah mentransfer, menempatkan, membayarkan, atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga juga dikenakan pasal pencucian uang. Atas perbuatannya, Nurlatifah, divonis hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan Di Palembang, ada nama Masyito (istri eks Wali Kota Palembang Romi Herton). Masyito memberikan uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui orang de-
kat Akil, Muhtar Ependy sebesar Rp 14 miliar. Suap tersebut ditujukan untuk memenangkan gugatannya dalam sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Masyitoh dan Romi juga memberikan keterangan palsu dalam sidang Akil. Dalam hal ini, Muhtar berperan mengarahkan keterangan Romi dan Masyito selaku saksi untuk mengaburkan fakta dalam persidangan. Muhtar menyuruh keduanya untuk mengaku tidak mengenal Muhtar dan tak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Akil melalui Muhtar. Atas perbuatannya, hukuman Masyito diperberat menjadi lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Masih di pusaran kasus Akil Mochtar, istri dari Budi Antoni Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, Suzanna terlibat dalam kasus korupsi demi memenangkan suaminya
dalam sengketa Pilkada Empat Lawang di MK. Dalam kasus ini, Suzanna berperan sebagai perantara suap dari Budi kepada Akil. Budi melalui Suzanna menyerahkan uang Rp 10 miliar kepada Muhtar Ependy, orang dekat Akil. Budi melalui istrinya kembali menyerahkan uang 500.000 dollar AS kepada Muhtar. Selanjutnya Muhtar menyerahkan uang tunai sebesar Rp 5 miliar dan 500.000 dollar AS kepada Akil di rumah dinasnya. Sisa Rp 5 miliar disetorkan ke tabungan pribadi Muhtar atas persetujuan Akil. Tak hanya itu, Suzanna dan Budi juga diduga memberi keterangan palsu dalam sidang Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ada juga Evi Susanti (istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho). Evi disebut-sebut berperan dominan dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kuasa hukum salah satu tersangka M Yagari Bhastara alias Gerry, Haeruddin Masarro mengatakan, Evi berperan dominan untuk menghubungi Gerry dan Otto Cornelis Kaligis. Haeruddin juga menyebut Evi menyerahkan langsung sejumlah uang kepada Kaligis. Sementara itu, menurut kuasa hukum Gatot, Razman Arif Nasution, Evi memang kerap memberi fee kepada Kaligis, termasuk saat Pemprov Sumut bersengketa di PTUN Medan. Evi selaku istri Gatot tidak ingin kasus yang mencuat itu mengganggu kinerja Pemprov Sumut dan suaminya. Razman mengatakan, biaya operasional untuk pengacara diminta langsung oleh Kaligis. Besaran yang diminta Kaligis biasanya sekitar 3.000 dollar AS hingga 10.000 dollar AS. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Kaligis sebagai tersangka. (rmo/jpnn) Sambungan dari Halaman 1
Dulu Potong ”Titit”... untuk mencegah kejahatan, penyakit, kekerasan, dan kelahiran yang tak diinginkan. Bermacam alasan dilakukannya praktik kebiri, mulai dari alasan religius, hukuman kejahatan, hingga kepentingan vokal dalam bermusik mempertahankan nada tinggi anak-anak meski sudah beranjak dewasa. Victor T Cheney menuliskan, praktik pengebirian di Tiongkok bisa terlacak sampai dua milenium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205 SM 1766 SM). Awalnya, mereka yang dikebiri adalah para tahanan dari wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, praktik kebiri malah dilakukan untuk mencapai status sosial di kerajaan. Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim atau pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia kini, adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming, Abad 15 Masehi. Di Mesir Kuno, Rasa Merneptah dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 penis yang dipotong lewat pertempuran dengan suku Libya dan orangorang Mediterania. Emaskulasi
ide tentang revisi ini dengan ahli, pegiat antikorupsi, para akademisi, dan lain sebagainya. Tidak ada keinginan untuk memperlemah KPK,” katanya. Dia mengaku, memasuki setahun pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla hasil survei dari sejumlah lembaga menyebutkan adanya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah, terutama di bidang penegakan hukum dan ekonomi. “Presiden sadar KPK untuk saat ini sangat diperlukan. Apalagi lagi pembangunan infrastruktur sedang digenjot sehingga ada peluang terjadinya penyimpangan. Karena itu butuh KPK yang kuat, jaksa yang kuat, dan polisi yang kuat,” kata Teten. (rmo/jpnn) Sambungan dari Halaman 1
Waduh! Bini Bupati... Kamis, (20/10) lalu, Lucianty justru menjadi orang yang menawar nilai suap yang diajukan DPRD Muba dari 20 miliar menjadi 12 miliar. Akhirnya disepakati angka Rp 17,5 miliar. ”Semua orang di Muba tahu Lucianty itu orangnya eksis. Setiap ada pertemuan apapun selalu ada (hadir),” ujar Bambang saat ditanya kapasitas Lucianty yang menawar harga suap. Sementara itu dalam kesaksiannya, Syamsudin Fei mengatakan anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba) telah menerima panjar suap sebesar Rp 2,65 miliar dari pihak eksekutif. Uang tersebut didapat dari kocek pribadi Lucianty, istri Bupati Muba, Pahri Azhari. Dalam kesaksiannya beberapa hari lalu Lucianty mengaku uang tersebut adalah pinjaman kepada Syamsudin Fei dan yang bertanggung jawab untuk pengembaliannya adalah Syamsudin Fei. Ternyata dalam keterangan
partai yang terbebas dari kasus korupsi. ”Publik kecewa berat lantaran Hanura dan Nasdem yang dicitrakan bersih ternyata tidak beda dengan partai lain (samasama korupsi),” tandas pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. (rmo/jpnn) Sambungan dari Halaman 1
Fraksi yang Banyak... Di bawah Golkar, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 21 politikus. Berikutnya Partai Demokrat dengan 9 anggota, Partai Amanat Nasional (9), Partai Persatuan Pembangunan (7), Partai Gerakan Indonesia Raya (4), dan Partai Kebangkitan Bangsa (2). Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bintang Reformasi, Partai Nasional Banteng Kerakyatan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang masing-masing satu orang. Sebelum Dewie Yasin, KPK menjerat politikus Partai NasDem, Patrice Rio Capella. Emerson mencurigai pelemahan KPK lewat revisi UndangUndang KPK terkait dengan fakta tersebut. ”Itu kelihatan dari para pengusul yang berini-
reka berobat mandiri sehingga tidak tercatat,” ujarnya. Selain itu, ucap Sutopo, sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Menurut dia, kualitas udara di Filipina, Malaysia, dan Singapura menurun. ”Berdasarkan satelit Himawari, asap tipissedang menutup Laut Jawa dan sebagian Jakarta,” tuturnya. Sutopo menambahkan, bencana asap akibat ulah buyan (bodoh) manusia yang 99 persen disengaja ini belum akan padam dalam waktu dekat. ”Dengan skala kebakaran yang sedemikian luas, tidak mungkin dua pekan ini akan padam.” (rmo/ jpnn)
(pemotongan organ kelamin) dari musuh yang kalah perang dipandang sebagai penyempurnaan kemenangan. Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus (484-425 SM) dari Yunani. Herodotus mengisahkan Panionius yang mengkebiri budak dan kemudian menjual budaknya. Dia menjual orang terkebiri itu pada Ephesis dan Sardis, mereka dihargai orang karena kejujuran dan kesetiaannya. Salah satu budak Panionius bernama Hermotimus, menjadi kepala kasim dari Xerxes (486-463). Di Timur Tengah era abad pertengahan, para kasim juga menjaga kawasan para selir (harem). Terang saja, mereka disuruh menjaga para selir lantaran para kasim sudah tak lagi bisa berbuat aksi seksual dengan organ genitalnya. Pada praktik keagamaan Kristiani Eropa abad pertengahan, gereja mempunyai posisi kontradiktif. Di satu sisi, rujukan kitab dan Bapa Gereja awal menegur kaum kasim berdasarkan Injil, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum Ilahi. Namun di sisi lain, gereja memberi penilaian baik kepada para kasim dan diberi tempat di aktivitas gereja.
Praktik kebiri secara fisik lantas berangsur menjadi kebiri secara kimiawi. Kebiri secara kimiawi juga menjadi salah satu jenis hukuman. Di Inggris, Alan Thuring yang dikenal sebagai sang pionir ilmu komputer juga dihukum kebiri kimiawi pada 1952. Soalnya, dia didakwa bersalah melakukan tindak homoseksualitas. Saat itu homoseksual merupakan perbuatan kriminal di Inggris. Sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (25/10), bila rencana ini teralisasi, Indonesia bakal mengikuti jejak negaranegara yang telah menerapkan hukuman kebiri. Negara-negara itu adalah Polandia, Rusia, Estonia, bahkan hingga sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Pada 2011, Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang menerapkan hukuman kebiri kimiawi. Kebiri secara kimiawi tak melibatkan pemotongan organ genitalia manusia, melainkan hanya menyuntikkan hormon yang mampu menurunkan libido manusia, dalam hal ini yang disoroti adalah pihak pria. Dikutip dari Straitstime dan berbagai sumber, berikut adalah negara-negara yang mempraktikkan hukuman kebiri model suntik kimiawi itu:
1. Korea Selatan Korea Selatan menjadi negara pertama yang melegalisasi hukuman kebiri kimiawi pada 2011. Rancangan unxdangundang telah gol pada Juli 2011 dan membolehkan kastrasi semacam itu untuk diterapkan pada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak. Terpidana haruslah berusia 19 tahun lebih dan berisiko mengulangi perbuatannya terhadap anak dibawah umur 16 tahun. Sejak saat itu, dua pria telah dikastrasi secara kimiawi. Pria bernama Park (45) pada 2012 menjadi yang pertama. Park rutin disuntuk kebiri setiap tiga bulan selama tiga tahun. Park dipenjara 10 tahun karena berusaha memerkosa gadis usia 10 tahun. Sebelumnya, dia juga pernah menyerang gadis berusia di bawah 16 tahun. Selain Park, ada juga Pyo (31). Pada 2013, dia menjadi orang kedua yang kena hukuman model itu. Dia terbukti bersalah karena melakukan hubungan seksual dengan lima remaja. Dia bisa menemukan para remaja itu lewat aplikasi layanan obrolan ponsel pintar. Dia juga mengedarkan video rekamannya secara online, serta memerkosa dengan mengancam
menggunakan senjata. 2. INGGRIS Pemecah kode Perang Dunia II yang tersohor, yakni Alan Turing, yang kisahnya pernah diangkat ke layar lebar, dahulu juga dicokok kepolisian dan dihukum karena praktik homoseksual pada 1952. Kala itu, homoseksualitas adalah tindakan kriminal di Inggris. Turing dikenakan hukuman kebiri kimiawi. Dia akhirnya bunuh diri pada usia 41. Turing lantas dimaafkan secara resmi oleh Ratu Elizabeth II pada 2013. Belakangan, paedofil di Inggris Raya telah secara sukarela menjalani kebiri kimiawi sebagai upaya mencegah diri sendiri untuk mengulangi tindakan kriminalnya. Kementerian Kehakiman Inggris ada 25 sukarelawan yang dikebiri kimiawi pada 2014. 3. RUSIA Rancangan Undang-undang yang menyatakan kebiri kimiawi telah diserahkan ke Duma Negara (lembaga legislatif di Rusia) pada 20 Oktober kemarin. Rancangan Undang-undang itu dibikin untuk mewujudkan perintah kepada paedofil yang melakukan tindak kriminal, agar menjalani kastrasi macam itu. Mereka yang akan wajib
dikastrasi adalah yang memerkosa anak-anak di bawah 14 tahun. Sekarang, hukuman kebiri kimiawi sebenarnya sudah diizinkan kepada para terpidana paedofilia, namun harus dengan rekomendasi panel dokter. 4. POLANDIA Polandia punya hukum yang memaksa pria pemerkosa anakanak dan keluarga dekat untuk menjalani kebiri kimiawi. Hukum itu berjalan sejak Juni 2010. Namun hukuman ini harus diputus pengadilan dengan pertimbangan pendapat psikiater. 5. JERMAN Di Jerman, sekitar lima orang yang dihukum karena kejahatan terkait seks dikebiri setiap tahun dengan proses pembedahan untuk menurunkan nafsu mereka sebelum dibebaskan dari penjara. Pemerintah Jerman menyatakan praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman. Pemerintah juga mengatakan bahwa praktek itu dilakukan secara sukarela dan harus disetujui oleh orang yang bersangkutan dengan usia minimal 25 tahun. Namun, kebijakan pemerintahan Jerman ini memang mendatangkan kritik dari banyak pihak. (har/ berbagai sumber)