Koran Sumatera Hari ini
sumsel
Kamis, 29 oktober 2015 5
banyuasin, muba, Prabumulih, Muara enim, Lahat, Pali
lintas daerah Anggota DPRD Banyuasin
Lapor Balik Warga Desa Sumber Mukti
BANYUASIN, SHI Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Budi Hartono (BH) yang diduga melakukan kasus penganiayaan warga desa sumber mukit menyatakan bahwa dirinya akan melaporkan balik terkait kasus tersebut. Budi Hartono menegaskan bahwa dirinya telah melakukan pelaporan balik terhadap Sukarna terkait pencemaran nama baiknya selaku anggota DPRD. ”Saya sudah melaporkan balik yang bersangkutan (Sukarna) dalam kasus pencemaran nama baik, karena tidak ada penganiayaan yang saya lakukan, saya hanya membela diri,” ungkapnya Lanjutnya, laporan atas pencemaran nama baik itu telah disampaikannya ke Polsek Pulau Rimau pada Senin (26/10) dengan No Laporan, LP/B/X/2015/Sumsel/BA/ SEKPRM. Pihaknya menegaskan akibat perbuatan terlapor dirinya selaku pribadi maupun anggota DPRD menjadi tercemar nama baiknya. Terpisah, Kapolres Banyuasin, AKBP Julihan Muntaha memastikan pihaknya melalui aparat polres Pulau Rimau telah memproses laporan tidak penganiayaan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. ”Kita sudah proses, diperiksa semua yang terlibat termasuk pelapor dan terlapor serta saksi saksi lainnya. Kita terbuka meskipun memang melibatkan adanya anggota DPRD kita,” tegasnya singkat. Sementara itu Saharuddin Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuasin, menjelaskan Kasus penganiayaan warga yang diduga dilakukan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin berinisial BH memasuki babak baru. BK DPRD akan segera melakukan langkah jemput bola untuk menelusuri kebenaran dugaan penganiayaan yang dilakukan BH terhadap seorang warga Sukarna (42) warga Desa Sumber Mukti Kecamatan Pulau Rimau. ”Kami belum dapat berkomentar banyak, kami berencana akan melakukan jemput bola informasi laporan tindak pidana penganiaayaan yang diduga dilakukan anggota dewan berinisial BH untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut,” katanya. Ia menegaskan berbekal informasi tersebut pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh anggota BK dan hasilnya berupa rekomendasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD, Fraksi dan Partai yang bersangkutan. Sementara sanksi lebih lanjut akan dilakukan oleh oleh partai pengusung sebagaimana aturan serta mekanisme yang berlaku di partai Nasional Demokrat (Nasdem). ”Kita juga akan panggil BH untuk melengkapi berkas, Partai nanti yang memberikan sanksi kepada yang bersangkutan kita hanya sifatnya memberikan rekomendasi, mereka (Partai) memiliki mekanisme tersendiri untuk pengenaan sanksi, kita tidak akan intervensi,” tegasnya. Lanjutnya dalam hal ini sanksi dari BK akan berbentuk teguran namun jelas dalam kode etik dan tatib anggota DPRD, Seluruh anggota dewan dilarang melakukan tindakan amoral dan melanggar hukum. ”Meskipun mungkin masyarakat dalam hal ini salah namun tidak sepantasnya anggota DPRD langsung melakukan tindakan main hakim sendiri apalagi dengan melakukan penganiayaan,” pungkas dia (her)
Ratusan Warga Transmigrasi
’Sumringah’
LAHAT, SHI Keinginan warga Transmigrasi dan masyarakat tidak mampu, untuk memiliki legalitas kepemilikan resmi atas lahan miliknya terwujud. Pasalnya, sebanyak 4875 sertifikat tanah diberikan secara gratis dan disaksikan langsung oleh bupati H Saifudin Aswari SE, di pendopoan rumah dinas, Rabu (28/10). Menurut Aswari, pembuatan sertifikat bagi warga Transmigrasi dan PRONA (Program Nasional Agraria) merupakan program pemerintah pusat yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Untuk jumlah sertifikat yang diberikan sebanyak 4.875 terdiri dari program Transmigrasi, Prona dan UKM. ”Kita sangat apresiasi kepada BPN Lahat yang telah mengupayakan program inu, sehingga dampaknya sangat baik dan masyarakat bisa hidup nyaman tanpa adanya sengketa atas lahan yang dimiliki dan Pemkab Lahat akan membantu kendaraan Double Cabin sebagai bentuk apresiasi untuk membantu tugas BPN tahun depan,” ujarnya. Dijelaskannya, pemkab Lahat berharap agar kiranya warga yang lahannya telah bersertifikat untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Bagi, warga transmigrasi kiranya dapat melakukan aktifitas dan memanfaat kan tanah yang ada untuk membantu Pemkab Lahat meningkatkan hasil pertanian. ”PBB wajib dibayar, masyarakat tidak perlu lagi kwatir jika lahannya belum beraertifikat karena mudah-mudahan program ini berkelanjuta,” imbuhnya. Kakanwil BPN Sumsel, Ir Arif Pasha, melalui kepala BPN Lahat, Arifin Nur SH menuturkan, program untuk mendapatkan sertifikat gratis sebelumnya ada usulan dari masyarakat, sehingga direalisasikan pemerintah pusat sebanyak 47.875 sertifikat. (Irg)
Kisruh, Jadwal Pilkades Minta di Mundur
Foto: Imam/SHI
Sumarsi calon kepala desa didampingi kuasa hukumnya mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).
BANYUASIN, SHI Gejolak pencalonan kepala desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur kian memanas, setidaknya beberapa waktu lalu ratusan warga Dusun Talang Aur Desa Penandingan melakukan aksi demo di kantor DPRD Banyuasin. Hari Ini (Kemarin red) Sumarsi calon kepala desa yang namanya dijegal mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menuntut jadwal pilkades di undur. ”Ya kami meminta kepala BPMD bersikap bijak dan arif, dalam artian pilkades yang jatuh pada tanggal 30 oktober nanti diundurkan sampai
proses konflik ini selesai jika tidak maka akan dikhawatirkan menjadi konflik antara masyarakat,” Jelas Muhamad Yusuf Amir SH selaku pengacara Sumarsi. Yusuf mengatakan, persoalan yang menimpa Sumarsi terjadi saat dirinya yang mendiami Dusun Talang Aur Desa Penandingan hendak mencalonkan diri menjadi kepala Desa. Namun dihambat oleh perangkat desa setempat yang menegaskan Dusun Talang Aur tidak masuk di Desa Penandingan melainkan Desa Muara Abab. ”Ini merupakan bentuk kecurangan, administrasi kependudukan kami seluruhnya ada di desa
penandingan namun kami sama sekali tidak diakui sebagai warga desa tersebut, kami meminta persoalan dapat diselesaikan secara adil baru dilaksanakan pemilihan,” ujarnya. Lebih lanjut diungkapkannya, pihaknya menduga adanya upaya penjegalan yang dilakukan oleh panitia, perangkat desa serta camat setempat terhadap kliennya. Terutama dalam penolakkan pencalonan oleh panitia pilkades yang hingga hari ini hanya berupa penolakan lisan tanpa adanya surat keputusan tertulis. ”Kita menduga memang ada main mata antara panitia, perangkat desa bahkan juga camat yang terjadi,
untuk menolak pencalonan klien kami, kami minta penundaan pilkades karena persoalan ini sangat berpontensi memicu kerusuhan antar warga,” ungkap Yusuf. Yusuf menambahkan, pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sikap diskriminatif serta upaya penjegalan menimpa kliennya. ”Kita memiliki bukti pelanggaran terutama dalam mediasi yang sempat dilakukan,” katanya. Terpisah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuasin, Harobin Mustofa menegaskan pihaknya telah menerima rekomendasi dari DPRD Kabupaten Banyuasin terkait penundaan sejumlah Jadwal pilkades. Dan terkait itu, pihaknya telah mengintruksikan pihak camat, panitia kecamatan, panitia desa untuk mengambil langkah penyelesaian persoalan yang terjadi. ”Kita mengapresiasi rekomendasi dari DPRD, dan untuk itu kami telah meminta pihak pelaksana pilkades mulai dari tingkat kecamatan, hingga panitia desa untuk mengambil langkah strategis untuk mengatasi konflik itu, dan penyelesaian dapat segera diupayakan sesuai dengan aturan pelaksanaan pilkades yang berlaku,” ungkapnya. Pihaknya memastikan pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak akan melakukan intervensi terhadap setiap persoalan yang terjadi karena pada dasarnya penyelesaian memiliki tingkatan upaya penyelesaian yang harus dilalui terlebih dahulu. ”Khusus untuk persoalan di Desa Penandingan pihaknya memastikan persoalan itu disebabkan karena ada sengketa tapal batas namun saat ini sudah selesai dengan terbitnya SK Bupati tahun 2008 terkait dua desa itu,” Tandas dia (her)
Komisi IV Segera Panggil Kepala BPMPD SEKAYU, SHI Polemik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) bagi 10 desa yang berada di tiga kecamatan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Muba tetap menunjuk Kades yang lama untuk menjabat menjadi Plt, meskipun sudah dua periode berbuntut panjang. Dimana Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba sebagai mitra akan segera memanggil pihak BPMPD. “Kita akan memanggil pihak BPMPD, menanyakan secara pasti maksud tujuan kenapa kades yang lama masih tetap ditunjuk menjadi Plt, padahal sudah dua periode. Seharusnya itu tidak dibolehkan,” ungkap Seketaris Komis IV, Tapriansyah S.Ag. Dia mengatakan, dalam undangundang tidak diperbolehkan untuk memperpanjang kades yang sudah dua periode masih ditunjuk lagi, sebab diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut menunjuk penjabat kepala desa yang telah habis harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan kecamatan atau pemerintah daerah. “Ini sudah ada aturannya, tetapi pihak BPMPD tetap bersikukuh menunjuk kades lama. Apalagi ada Surat Keputusan (SK) yang langsung ditanda-tangani oleh Bupati Muba untuk tetap menunjuk kades lama,” katanya. Jadi, sambungnya, seolah-olah
nanti Bupati Muba tidak tahu undang-undang sampa menerbitkan SK untuk tetap menunjuk kades lama. Makanya pihak BPMPD mengacu SK tersebut sehingga pengajuan camat untuk mengganti kades yang masa berakhir tidak digubris. “Ini kesalahannya ada disiapa, serta maksud tujuannya, perlu ditanyakan. Kasihan nanti orang menganggap Bupati tidak tahu tentang UU,” ungkapnya. Dan juga, masih kata politisi PAN ini, kisruh ini juga sudah sampai kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin, karena salah BPD yang berada di Kecamatan Sungai Keruh langsung melayangkan surat meminta untuk menunjut penjabat kades diwilayah BPD tersebut karena telah berakhir masa jabatannya. “Masalah kecil, kenapa tidak diselesaikan. Sampai-sampai pihak BPD tidak percaya lagi dengan Pemkab langsung meminta pihak Pemprov Sumsel. Ini semua tanggung jawab BPMPD, sudah mencoreng muka Pemkab Muba,”cetusnya. Sementara itu, Bupati Muba H Pahri Azhari ketika dikonfirmasi mengaku, masalah ini sudah diketahuinya dan langsung memanggil pihak yang terkait. “Ini masalah sepele hanya salah persepsi saja, satu atau dua hari ini akan selesai. Dan semuanya yang mana kadesnya berakhir akan ditunjuk penjabat berasal dari PNS,” tandasnya. Diberitakan sebelumnya, warga desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh yang belum ditunjuknya Plt
tak urung membuat warga mendesak Badan Permusyawarahan Desa (BPD) meminta langsung ke Gubernur untuk menunjuk penjabat Kades Kertajaya, hal itu dilakukan karena pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tetap menunjuk Kades yang lama untuk menjabat, kendati sudah habis masa jabatan. Ketua BPD Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh, Harlan mengatakan, masa jabatan Kades lama telah berakhir pada Febuari 2015 lalu, namun hingga sekarang belum ada penunjukan Plt dari BPMPD, padahal sudah beberapa kali mengajukan tapi tidak digubris. Selain itu juga, apabila telah berakhir harusnya dilaksanakan Pemilihan Kades (Pilkades) tapi ini justru tidak dilakukan. “Oleh sebab itu melalui musrawarah seluruh anggota BPD serta warga, maka kami mengirimkan surat dengan nomor : 141/21/X/2015 tentang meminta menunjuk penjabat Desa Kertajaya dan telah dibalas oleh Gubernur pada 21 Oktober 2015 ini,” ungkap Harlan, kemarin (27/10). Dia menjelaskannya, prosedur sebelum mengirimkan surat sudah dilakukan tapi tidak ada jawaban. Harusnya pemerintah kabupaten melalui BPMPD menunjuk Plt Kades yang di SK kan langsung oleh Bupati dimana sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Nomor
6 tahun 2014 tersebut menunjuk penjabat Desa Kertajaya dari PNS sesuai perundang-undangan berlaku. “Dalam perundang-undangan sudah jelas, penjabat itu harus dari PNS yang ditunjuk oleh Bupati. Sebelum adanya kades terpilih pada Pilkades yang dilaksanakan nanti, meskipun belum ada kejelasan dari pihak BPMPD kapan dilaksanakan Pilkades untuk Kertajaya. Yang jelas kami tidak ingin kekosongan dipemerintahan desa, karena berdampak pada pelayanan adminitrasi,” jelasnya. Sementara itu, Camat Sungai Keruh Alam Sabit, mengakui, adanya empat desa yang ada diwilayahnya sudah habis masa jabatan Kades salah satunya Kertajaya, namun belum ditunjuk penjabat. Padahal pihak kecamatan sudah mengajukan nama penjabat sesuai perundangundangan dari PNS merujuk dari surat Telex dari BPMPD nomor 141/291/BPMPD/TEL. Yang isinya meminta kepada delapan camat untuk mengusulkan pemberhentian dan Plt kades berasal dari PNS dalam lingkup Kecamatan Sungai Keruh. Tapi pengajuan tersebut hingga sekarang ini tidak ada gubrisan, yang anehnya lagi dari delapan kecamatan yakni Bayung Lencir, Lais, Lawang Wetan, Batanghari Leko, Lalan, Tungkal Jaya, Sungai Keruh hanya tiga kecamatan yang belum ditunjuk penjabatnya melalui SK Bupati, yakni Lawang Wetan, Sungai Keruh, dan Babat Toman.(wah)
Lagi. Dinas TPH Berikan Bantuan Alat Pertanian, Untuk 35 Kelompok Tani LAHAT, SHI Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), berupa 25 hentractor dan 10 pompa air kepada 35 kelompok tani (Poktan) di 14 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lahat. Penyerahan bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, Rabu (28/10). Kepala Dinas TPH Kabupaten Lahat, Ir H Hapit Padli MM menuturkan, bantuan yang diberikan kepada petani di Kabupaten Lahat tersebut berupa 25 hand tractor dan 10 pompa air. “Bantuan ini diberikan untuk 35 Kelompok petani (Poktan) di Kabupaten Lahat, dengan
rincian 14 kecamatan di Kabupaten Lahat,” jelasnya. Dilanjutkannya, dengan dibantunya alsintan untuk para petani di Kabupaten Lahat, tentunya sebagai upaya dalam meningkatkan program swasembada pangan nasional. “Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi para petani di Kabupaten Lahat,” harapnya. Selain itu, perwakilan Poktan dari Desa Gunung Liwat, Kecamatan Muara Payang, Lahat, Endang Suprapto mengatakan, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Lahat, dalam hal ini Bupati Lahat, H. Saifudin Aswari Riva’I, SE. “Dengan adanya bantuan ini, akan kita manfaatkan. Dan harapan kami kedepannya, semoga pemerintah kembali membantu petani lainnya di Kabupaten Lahat,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Aswari mengungkapkan, bencana terbesar yang sangat menakutkan bagi umat manusia adalah bencana kelaparan. Oleh karena itu, sebagai petani dalam mencegah bahaya tersebut pemerintah membantu dengan membagikan alat pertanian berupa hand tractor dan pompa air. “Bahaya terbesar yang sangat membahayakan manusia saat ini bukan bahaya kebakaran, melainkan bahaya kelaparan. Oleh sebeb itu, petani harus kita perhatikan agar hasil panen yang mereka tanam dapat kita nikmati. Dengan itulah, kita sebagai pemerintah selalu memperhatikan para petani, salah satuya memberikan bantuan berupa alsintan,” ucapnya. Dilanjutkannya, pemerintah
sangat bangga terhadap petani Kabupaten Lahat. Berkat petanilah, hasil pertanian di Kabupaten Lahat dapat melimpah. “Disini kami sangat bangga kepada para petani, karena untuk sekarang ini, kita lihat saja, orang-orang muda banyak yang tidak mau menjadi petani, karena mereka lebih suka menjadi PNS. Dimana, mereka ingin masuk PNS rela membayar uang ratusan juta untuk bisa diterima menjadi pegawai,” cetusnya. Ditambahkan Aswari, bahkan, Pemkab Lahat akan tetap berkomitmen memberikan yang terbaik bagi petani di Kabupaten Lahat. “Dimana, demi memberikan yang terbaik bagi para petani, kita selalu memberikan bantuan, lalu membangun jalan usaha petani,” katanya. (Irg)