Majalah Lacak Edisi 50 by Majalah Lacak

B E R A N I M E N G U R A I F A K T A

EDISI 050 2008

KOTA BIMA MENGERAHKAN SEGALA POTENSI

SKANDAL PANAS

WAKIL RAKYAT Kota Bima Mengerahkan Segala Potensi Rp. 24.800,-

SALAM PENERBIT PT. Petroprof Techno PENDIRI/ PEMIMPIN UMUM B.W Sugiarto WAKIL PEMIMPIN UMUM Mahesa Putra W PEMIMPIN PERUSAHAAN Lucia Yunita PEMIMPIN REDAKSI Tubagus Budi Rachman REDAKTUR EKSEKUTIF Tauﬁk R, Yudha Waskita Ɣ Syamsir S. MB. Joko Irianto Ɣ DR. Joko Widodo MS Santoso Krishartono Ɣ Daniel Krislam Kokali Kurniawan N. REDAKTUR PELAKSANA Bima Setiawan REDAKTUR Omar Syam Pasaribu STAFF REDAKSI Darussalam Ɣ Teguh Priyambodo Sjaiful Huda Ɣ Ahmed Witara 81a Inadra D. Ɣ I. Indrianto Darajati Imanullah Ɣ Handarujati Ɣ Umar S Clau Rizky Farurrozi SEKRETARIS REDAKSI Soﬁana KORESPONDEN Inadra D (Batam) Ɣ I Andrianto (Jateng) M Adi Cahyadi Ɣ Dani S.W Ɣ Indra B.U (Jatim) Andri (Denpasar) Ɣ Moh. Lutfhi (Pekalongan) WARTAWAN FOTO Rangga B Damardjati Djoni Litahalim ARTISTIK & DESAIN Dian Alamanda Yudi IKLAN Faisal Siregar SIRKULASI Muh. Naim (Manager) Ɣ Irman STAFF UMUM Saeful Habib Ɣ Kartono

REDAKSI & SIRKULASI/IKLAN Jl. RS Fatmawati No. 75A Jakarta Selatan 12150 Telp. (021) 7397037 - 7397023 - 72789718 Fax. (021) 7237744 No Rek. PT PETROPROF TECHNO: Bank Mandiri Cab. Jakarta Cipete. Ac. 1270005100084 EMAIL : redaksi@majalahlacak.com iklan@majalahlacak.com sirkulasi@majalahlacak.com

uli ini adalah bulan musim liburan bagi anakanak, tapi tentunya tidak bagi kami. Di dalam waktu yang tetap rigit ini kami harus berusaha tampil tepat waktu, untuk menemui pembaca dan menyuguhkan informasi yang perlu diketahui. Seperti biasa, jauh hari sebelum tenggat waktu, kami menyusun prioritas untuk Laporan Utama, Laporan Khusus dan rubrik-rubrik lainnya. Namun adakalanya, mendekati detik-detik terakhir baik Laporan Utama maupun Laporan Khusus berubah 180 derajat, kami pun harus banting stir. Demikian halnya kali ini. Seputar kejaksaan yang semula dirancang untuk Laporan Utama 1, melorot menjadi pilihan kedua. Sedangkan Laporan Utama 1, seperti pinta, Pemimpin Umum kami yang datang tiba-tiba di malam hari, adalah tingkah laku tercela anggota DPR, terutama dalam soal asmara. Masalah illegal logging di Riau menjadi Laporan Khusus. Untuk mengetahui seluk-beluknya, kami langsung terbang ke sana dan menemui berbagai sumber misalnya Walhi dan Jikalahari. Ternyata para pelaku illegal logging di sana banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Ada juga yang dilakukan oleh masyarakat tapi jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan pelaku illegal logging perusahaan-perusahaan besar tersebut. Selain kedua laporan itu, tentu kami masih mempunyai berbagai laporan menarik lainnya. Seorang rekan kami yang berkunjung ke Malaysia, sempat melakukan investigasi ringan mengenai seluk-beluk wanita panggilan di Petalling Street. Dalam Rubrik Olahraga, ada dua hal yang kami sorot yakni mengenai bursa transfer pemain di liga-liga Eropa termasuk di dalamnya perpidahan para pelatih dan prestasi atlet-atlet nasional di ajang PON XVII di Kalimantan Timur. Dengan biaya sekitar Rp 1,5 triliun, semestinya PON kali ini tidak seperti PON sebelumnya di Sumatera Selatan yang konon miskin prestasi. Dalam Rubrik Hankam masalah kecilnya gaji polisi kami angkat ke permukaan. Menurut Kapolri, gaji terkecil anggota Polri mestinya Rp 8,5 juta perbulan. Bandingkan dengan Rp 1,5 yang mereka terima sekarang. Kerepotan Polri bertambah manakala ratio mereka dengan jumlah penduduk berbanding sangat timpang; 1:1.200, padahal ukuran PBB 1:500. Memang belum ada jaminan, jika gaji polisi meningkat pesat apakah pungli di jalan raya akan hilang? Dalam Rubrik Entertainment, artis Andi Soraya punya prinsip dalam hal mendidik anak. Boleh nonton film komedi bahkan yang ada unsur pendidikan seksnya, daripada nonton film yang memamerkan kekerasan. Redaksi.

EDISI 050 2008

TAJUK

Moral

i balik dinding-dinding kokoh, megah nan mewah, tidak selamanya memberi jaminan bahwa yang terjadi di balik kekokohan, kemegahan dan kemewahan itu selaras dengan norma-norma peradaban manusia. Para wakil rakyat yang menghuni Gedung DPR/MPR di Senayan, sebetulnya harus merasa berada di dalam rumahnya rakyat, bukan di dalam rumah mereka sendiri yang membuat mereka bisa berbuat bebas sesuka hati. Tapi inilah yang terjadi. Para wakil rakyat yang terhormat itu, meski beberapa gelintir yang tertangkap basah berbuat amoral; wanita dan korupsi namun tetap memberikan citra bahwa begitu rendahnya moralitas yang mereka miliki, amat tidak sebanding dengan segala kemudahan dan kemewahan yang mereka terima dari negara. Menyangkut moralitas, masyarakat secara beruntut disuguhi oleh sejumlah peristiwa yang menunjukkan runtuhnya moralitas mereka. Belum hilang dalam ingatan masyarakat rekaman mesum anggota DPR Yahya Zaini dengan Maria Eva, kita dikejutkan oleh penangkapan anggota dewan Al Amin Nasution. Disamping disangka melakukan tindakan korupsi, penangkapan Al Amin juga menyisakan cerita tentang kemesraan dengan wanita lain. Rusaknya moralitas anggota de-

wan tidak saja terlihat dari cerita-cerita perselingkuhan atau kemesraan mereka dengan wanita lain, tetapi nampak secara jelas dari tuduhan korupsi yang kini sedang ditangani KPK. Di samping Al Amin, beberapa anggota dewan juga sedang disidik oleh KPK berkaitan dengan kasus aliran dana BI. Daftar nama itu akan menjadi panjang jika kita masukkan nama-nama anggota, ketua DPRD berbagai daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi. Tak bisa dipungkiri bahwa DPR sempat menjadi lembaga â&#x20AC;&#x2DC;super bodyâ&#x20AC;&#x2122; sejak lengsernya orde baru. Bahkan ada kecenderungan rasa takut dari para penegak hukum untuk mengambil sebuah tindakan tegas termasuk memproses secara hukum para anggota DPR, karena kuatnya posisi bargaining lembaga ini. Satu hal yang kita kuatirkan adalah dekadensi moral di Senayan itu akan memicu masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009, alias golput. Beberapa waktu lalu masyarakat dijejali aneka pemberitaan media massa soal Max Moein. Untuk Bung yang satu ini, urusannya tidak sekadar terekam tengah memeluk seorang gadis yang hampir bugil, tetapi ia juga harus menghadapi tudingan berbagai pelecehan seksual dari bekas sekretarisnya di DPR. Kasus-kasus itu tentu saja makin menguatkan kesan busuk rakyat terha-

EDISI 050 2008

dap anggota DPR. Kesan itulah kemudian yang memicu masyarakat malas menggunakan hak pilih pada pemilu. Pemilu yang diharapkan menjadi mekanisme perwakilan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, ternyata banyak yang dibelokkan oleh anggota dewan terpilih untuk mengeruk kepentingan pribadi. Banyak dari anggota dewan yang lupa untuk apa sebenarnya mereka dipilih dan atas jasa siapa mereka bisa menikmati kursi empuk Senayan itu! Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya menjadi normanorma moral untuk menilai perilaku dan ucapan anggota Dewan agar memenuhi kaidah kepatutan, kewajiban, dan larangan. Masyarakat sebenarnya menyadari bahwa banyak juga anggota dewan yang masih berpegang pada prinsip moral dan etika. Tetapi kenyataan seperti yang terungkap di permukaan itu cukup membuat kita prihatin. Keprihatinan itu bukan saja atas tindakan asusila yang mereka lakukan, tetapi juga karena telah terjadi pengkhianatan atas amanah perwakilan yang telah diberikan rakyat dalam pemilu legislatif. Kepada para wakil rakyat itu marilah kita serukan bahwa mereka menjadi panutan dan ukuran, bahwa apa yang mereka lakukan itulah cerminan masyarakat secara keseluruhan. Kalau baik ya baik, kalau tidak ya sebaliknya.

Daftar Isi LAPORAN UTAMA LAPORAN UTAMA

Skandal Panas Wakil Rakyat

LAPORAN KHUSUS

Skandal Panas Wakil Rakyat Gara-gara Tidur Diruang Sidang Kondom Bekas Berserakan Jangan Macam-macam Dengan Pengemplang BLBI Untung Tamat Situmorang Cemerlang Bulyan Bernyanyi, Siapa Lagi? Misteri Cek Rp. 1,150 Miliar Apa Kabar Serinata Marissa Belum Mnyerah

22 24 26 28

LAPORAN KHUSUS Riau Hancurnya Sebuah Peradaban Hancurnya Hutan Lancang Kuning Berkah dan Petaka Kelapa Sawit Penerbitan Ijin Kehutanan Diobral

30 32 35 40

OPINI

PERADILAN

Riau Hancurnya Sebuah

Peradaban DAERAH

ENTERTAINMENT

18 20

TELISIK

Pemilu 2009 Gagal

9 14 16

Jika Advokat Beda Pendapat Kasus Ijazah Atut Macet

44 46

PLESIRAN

Situ Bersejarah Cankuang

DAERAH Kota Bima Mengerahkan Segala Potensi Mengusung Jadi Kota Wisata

54 57

INTERMEZO Ayam Petaling Street Kuala Lumpur

POLITIK

Mengusung Jadi Kota Wisata

Partai Lokal dan Syarat Wajib Baca Quran Partai Politik Vs Golput Silakan Pilih Pansus Hak Angket BBM Mutasi Terkait Pemilu

63 64 66 68

HANKAM Gaji Polisi Seharusnya 8,5 Juta

NASIONAL Percepat Eksekusi Terpidana Mati Narkoba Mohon Maaf Byar Pet

72 74

INTERNASIONAL Islam Tergencet Sana Sini Anwar Ibrahim Nasibmu...

76 78

OLAHRAGA PON XVII Bangkitnya Olah Raga Indonesia Ronaldo Bertahan Ronaldinho Hengkang

80 82

GALERI All New Honda Jazz Sedan Sporty Kaum Muda 85

EKBIS

Adegan Ranjang Trial 007 EDISI 050 2008

Waktunya CDMA Adaro Dihadang Adaro Melenggang Pelaku UKM Jangan Miring Koperasi Atasi Masalah Perekonomian

88 90 93 94

ENTERTAINMENT Adegan Ranjang Trial 007 Andy Soraya Mendidik Anak Melalui Film

96 97

SURAT

PLN Bayar Ganti Rugi PLN byar-pet bukan ceritra baru. Apalagi sekarang PLN sedang kekurangan pasokan sehingga giliran pemadaman listrik konon sampai dengan 2010. Wow!! Menurut informasi kalangan perusahaan negara tersebut, kebutuhan nasional saat ini mencapai 40.000 megawatt (MW), sedangkan total daya yang dihasilkan PLN hanya sekitar 29.000 MW, sehingga terdapat defisit daya 11.000 MW. Saya sikh orang awam, tidak tahu hitung-hitungan sam-

Lindungi Anak-anak Dari Narkoba BELUM lama ini beberapa murid sekolah dasar tergeletak setelah mengkonsumsi permen yang dijual di depan sekolah. Selidik punya selidik, ternyata permen tersebut mengandung alkohol. Kejadian serupa sebetulnya banyak menimpa anak-anak sekolah dasar di berbagai tempat. Peristiwa itu semestinya mendapat perhatian yang sangat besar dari kalangan-kalangan terkait. Misalnya polisi, orangtua, pendidik, Komnas Anak dan tentunya BNN. Data BNN menyebutkan, sepanjang 2008 ini telah memusnahkan barang bukti narkoba berupa 1.001.170 butir ekstasi, 592.947 gram shabu, dan 32.200 kg ganja, 500.000 obat daftar G, dan 60.000 jenis jamu terlarang. Cerita anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi target jaringan narkoba, memang bukan hal baru. Sebab itu diperlukan langkah-langkah preventif yang kom-

pai segitu. Tapi yang perlu diperhatikan oleh PLN bahwa perusahaan itu perlu memberikan kompensasi kepada masyarakat akibat pelayanan PLN yang tidak prima. Masyarakat berhak mendapat ganti rugi pemadaman yang terjadi. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1836 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Listrik Tahun 2003, pada Pasal 6 disebutkan PLN berkewajiban meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan pada setiap awal triwulan. Apabila standar mutu pelayanan tidak dapat dipenuhi, khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, atau jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter, PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 persen dari biaya beban dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya. Sebenarnya, masyarakat bisa menggugat PLN sebab perusahaan itu telah melanggar Pasal 18 UU 8/99 tentang Perlindungan Konumen, jo Pasal 1365 KUH Perdata, dan dapat diminta membayar ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Irwan Budhyana Kalibata-Jakarta Selatan

perehensif. Betul kita punya BNN namun usaha pemberantasan dan memerangi karkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab badan tersebut, tapi juga tugas seluruh masyarakat. Namun sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab, BNN kiranya perlu menjalin kerja sama dengan Depdiknas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa dalam rangka pemberantasan narkoba. Selain itu pula, badan ini juga perlu menggelar operasi yustisi yang tidak hanya bertujuan memberantas dan memutus jaringan narkoba, tetapi juga tindak pidana lainnya, seperti pemalsuan uang, pencucian uang dan lainnya. Hasil dari operasi tersebut cukuplah signifikan. Saya mendukung upaya pemerintah dan DPR yang tengah mempersiapkan pembentukan lembaga memiliki kewenangan besar, menangkap dan menyidik sampai penuntutan, yakni Komisi Anti-Narkotika (KAK), yang mempunyai kewenangan menangkap dan menyidik, mirip komisi pemberantasan korupsi (KPK). KAK tersebut, terdapat dalam rancangan undang-un-

EDISI 050 2008

dang (RUU) Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (KP2N) yang sedang dibahas di DPR. Rossi Panjaitan Jl Panaitan-Bandung

Siapa Kecolongan INSIDEN anarkis di depan kampus Atmajaya terjadi Selasa (23/6). Satu bulan sebelum peristiwa itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar mengingatkan atau memberi info kepada polisi. Selayaknya polisi atau institusi terkait yang menangani kasus unjuk rasa itu langsung mengambil alih pengamanan. Misalnya Kapolda bisa menghubungi rektor di Jakarta untuk turut meredam mahasiswanya agar jangan anarki. Menurut Kepala BIN Syamsir Siregar provokator ternyata telah menyiapkan skenario aksi kerusuhan di DPR dan depan kampus Atma Jaya, sejak satu bulan lalu. Kerusuhan itu

SURAT dirancang untuk memancing emosi massa, termasuk polisi atau aparat pemerintah lainnya, dengan membakar kendaraan atau mobil pelat merah milik pemerintah. Syamsir mengaku telah mengantongi nama provokator Ferry Yulianto yang kemudian ditangkap polisi. Intelijen memang harus bergerak di bawah tanah. Pernyataan Kepala BIN yang menyatakan ada menteri ‘sontoloyo’ karena tidak konsisten terkait kebijakan kenaikan harga BBM, menuai kecaman Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengaku tersinggung atas pernyataan tersebut. Menurut dia, siapa pun akan tersinggung kalau merasa tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta agar Syamsir tidak mengeluarkan banyak pernyataan, apalagi berpotensi menimbulkan polemik. ”Ada bagusnya bila ke depannya Kepala BIN itu irit bicara. Meskipun saya tahu, gaya khas Pak Syamsir kadang blak-blakan dan hantam

kromo,”ujar Priyo. Ketua DPP PKB Effendy Choirie menyatakan, pernyataan Syamsir tersebut tidak selayaknya dilontarkan pimpinan intelijen negara. Menurutnya, menteri yang menentang kebijakan menaikkan harga BBM adalah menteri yang prorakyat. Sementara menteri yang tidak baik, lanjut dia, justru yang tidak aspiratif terhadap rakyat. Menurut saya, memang sebaiknya BIN tidak membuat pernyataan secara terbuka, sebab pekerjaan intelijen bukan ‘buka mulut’ membentuk opini, tapi membuat analisis yang menyampaikannya kepada instansi terkait. W. Setiawan Jl. Matadinata-Bandung

Mahasiswa Kehilangan Simpati

MAHASISWA, katanya calon intelektual, tumpuan harapan bangsa, dan banyak sebutan lainnya, ternyata juga bisa membuat masyarakat kesal dan gondok. Aksi murni menentang kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat memang bagus. Tapi janganlah justru aksi mereka malah membuat masyarakat menderita. Ingat, demonstrasi yang disertai aksi perusakan atau anarkis justru akan mengakibatkan gerakan mahasiswa kehilangan simpati masyarakat. Jika ini terus berlangsung, besar kemungkinan akan muncul stigma terhadap gerakan mahasiswa. Kalau disiplin gerakan mahasiswa rendah, akan mudah dipancing melakukan aksi kekerasan. Tapi, kalau mereka berdisiplin tinggi, mereka akan sulit diakali pihak lain. Memang, selalu ada Demonstrasi yang disertai aksi perusakan atau anarkis justru akan mengakibatkan gerakan mahasiswa semacam dorongan bagi anak muda untuk melaku-

kan aksi massa memprotes kebijakan penguasa. Namun, jika momentumnya tidak tepat akan sia-sia. Lagi pula, meski demokrasi di Indonesia masih prosedural, masyarakat masih lebih menyukai hal ini ketimbang cara kekerasan. Cara provokatif biasa dilakukan aparat agar stigma negatif melekat pada gerakan mahasiswa. Antarina Kurniasih Tebet-Jakarta Selatan

Rawan Dipolitisasi ANGGOTA DPR tengah sibuk menggulirkan hak angket sehubungan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM lalu. Memang ada pernyataan bahwa hak angket itu tidak akan digunakan sebagai langkah politis untuk menjegal Presiden, selain untuk kepentingan rakyat. Tapi menurut hemat kami, pengajuan hak angket kenaikan harga BBM rawan dipolitisasi untuk kepentingan Pemilu 2009. Bahkan, godaan kepada lawan- lawan politik pemerintah untuk melakukan impeachment atau pemakzulan sangat terbuka begitu penyelidikan Dewan tentang BBM ini dimulai. Jadi, begitu keran angket dibuka, godaan pemakzulan itu besar sekali, meski secara politis hak angket ini menarik secara politis. Delapan fraksi yang mendukung hak angket BBM tentu akan punya agenda sendiri-sendiri. Selain untuk menyelidiki politik perminyakan, ada yang memanfaatkannya untuk agenda menjatuhkan pemerintahan. Meskipun proses pemakzulan terhadap Presiden itu tidak sederhana, hal itu tetap menarik dilakukan. Menurut dia, tidak mustahil angket dipolitisasi ke arah sana oleh pihak tertentu. Seharusnya dalam angket ada kesinergisan antara langkah politis dengan hukum. Kalau mau dijalankan, hak angket tersebut seharusnya bisa membongkar mafia perminyakan. Nuzirwan Tebet-Jakarta Selatan

kehilangan simpati masyarakat.

EDISI 050 2008

LAPORAN UTAMA

Skandal Panas

Wakil Rakyat Al Amin Nasution, Max Moein dan Yahya Zaeni barangkali hanya tiga nama yang â&#x20AC;&#x2DC;kebetulanâ&#x20AC;&#x2122; kedapatan menyalurkan hasrat kelaki-lakiannya bukan pada tempat yang semestinya. Kalau meminjam istilah Permadi dari Fraksi PDIP, jika dinding-dinding dewan bisa berbicara perilaku miring anggota dewan bisa terbongkar semua.

EDISI 050 2008

LAPORAN UTAMA

ara-gara uang haram, Amin mungkin tak pernah membayangkan titian kariernya sebagai politikus akan sampai di ujung sebelum waktunya. Biasanya, kalau satu borok besar terkorek, borokborok kecil lainnya yang tertutup akan terbongkar. Suami pedangdut Kristina ini dicokok oleh KPK di Hotel Ritz Carlton, Rabu (9/4), terkait dengan suap yang diterimanya untuk proses pengalihan fungsi hutan Kabupaten Bintan. Bersama Amin ditangkap pula Sekretaris Daerah Bintan, Azirwan. Seperti diketahui, hutan lindung di Desa Bintan, Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, seluas 8.300 ha sebagian besar pohonnya telah ditebang untuk keperluan pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan, akan dijadikan pusat kota, dan hutan ini juga telah beralih fungsi menjadi hutan tanaman

industri. Untuk memperlancar proses pengalihan itu Azirwan telah menyetorkan uang secara bertahap kepada Amin lebih dari Rp3 miliar. Dasar moral jeblok, selain duit Amin, anggota Komisi IV juga minta disediakan perempuan oleh Azirwan, dalam percakapan telepon mereka. Sebelum Amin, ada lagi cerita yang lebih hot, seputar anggota dewan yang terhormat. Bukan menyangkut duit tapi perempuan. Sosok itu tak lain daripada Max Moein asal PDI Perjuangan. Foto mesra bertelanjang dada anggota Komisi IX dengan sekretarisnya, Desi Vidiyanti, di sebuah kamar itu beredar kemana-mana. Semula Max membantah dengan mengatakan foto mesra itu bukan di kamar tapi di kolam renang. Namun itu terbantah karena tidak ada latar belakang kolam. Max terus berkelit. Katanya foto itu

EDISI 050 2008

diambil di sebuah ruang ganti di kolam renang. Namun apapun alibinya, belakangan ia pun mengaku. Kalau ingin mengikuti track record, turutilah track record yang baik, bukan sebaliknya. Amin dan Max rupanya lupa berkaca dari kasus yang menimpa Yahya Zaini dan Maria Eva pada akhir November 2006. Politikus asal Pohon Beringin ini tampak jelas dalam rekaman video beradegan mesum dengan Eva di sebuah kamar. Akibatnya, karier politik yang dirintisnya dengan penuh perjuangan meredup. Bahkan, stasiun televisi swasta sudah menayangkan 42 detik adegan ranjang dirinya dan pasangannya yang direkam pada 2004. Ia menghindari pers sejak pulang dari kunjungan dinas ke Australia pada 1 Desember 2006. Menurut pengakuan Maria Eva, hubungan tersebut dilakukan tanpa pernikahan dan ia sempat mengandung janin bayi

LAPORAN UTAMA

Kasus Anggota DPR 2004-2009

Al-Amin Nasution dari PPP (Korupsi+Skandal seks)

Max Moein dari PDIP (skandal seks)

Saleh Djasit dari Partai Golkar (Korupsi)

Hamka Yandhu dari Partai Golkar (Korupsi)

Bulyan Royan dari Bintang Reformasi (Korupsi)

Sarjan Taher dari Partai Demokrat (Korupsi)

hasil hubungan tersebut, yang kemudian digugurkan. Setelah menjadi bulan-bulanan pers, Yahya memutuskan mundur dari jabatan kepartaian. Ia mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Kerohanian. Surat pengunduran diri tertanggal 4 Desember 2006 diterima Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.

Kotor Tepat sehari sebelum foto syur Max Moein dilansir media cetak, di Tugu Proklamasi Jakarta dideklarasikan Gerakan Nasional Anti-Politisi Busuk. Dalam deklarasi yang digagas sejumlah LSM itu, masyarakat diminta tidak memilih, mendukung, atau mendanai politikus busuk dalam pemilu 2009. Yang dimaksud politikus busuk adalah mereka yang diketahui terlibat atau mendukung mereka yang melakukan praktik-praktik kotor, terlibat dalam pelanggaran HAM, juga dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, termasuk yang setuju dengan kenaikan BBM, tindak pidana korupsi, perusak lingkungan hidup, dan sebagainya. Tapi politikus busuk menurut Mohammad Nurfatoni, bukan itu saja, tapi termasuk juga para anggota atau calon anggota dewan yang terlibat kasus-kasus mesum semacam Yahya Zaini atau

Mantan Anggota DPR 1999-2004

Antony Zeidra Abidin dari Partai Golkar

Noor Adenan Razak dari PAN

Max Moein. “Kita tentu akan mendukung gerakan ini, karena akan menjadi peringatan bagi partai politik untuk lebih selektif dalam menyusun daftar calon legislatif sekaligus menjadi terapi kejut bagi para caleg yang tidak memiliki kredibilitas dan integritas agar tidak berani mencalonkan diri,” tegasnya. Hanya saja yang perlu diingat adalah meskipun pada saat menjadi caleg mereka tidak termasuk politisi busuk, tetapi bisa saja ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan mereka mengalami proses pembusukan. Ini terkait dengan ketidakmampuan mereka memegang amanah ‘tahta’ yang diberikan rakyat, karena ‘tahta’ itu

EDISI 050 2008

justru didayagunakan untuk mengeruk ‘harta’ secara ilegal dan menyelingkuhi ‘wanita’! Terkait itu, Nurfatoni mengingatkan sebuah falsafah betapa kuatnya tiga godaan bagi mereka yang sedang mendaki jalan sukses politik, yaitu tahta, harta, dan wanita (tiga ta). Kini, ‘tiga ta’ bukan dianggap sebagai godaan yang perlu disikapi secara hatihati melainkan justru dijadikan sebuah cita-cita secara salah. Jika tahta, yaitu kedudukan terhormat sebagai pejabat negara DPR, sudah diraih maka terbukalah lebarlebar kesempatan untuk menumpuk harta dan menggait wanita, meskipun dengan memanfaatkan jabatan dan kedudukannya secara tidak bermoral! Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang anggota dewan yang punya kehormatan, kedudukan, uang, dan ber bagai fasilitas itu? Bukankah dari beberapa kasus asusila anggota dewan tidak jauh dari korupsi dan perselingkuhan serta pelecehan. Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), Tiurlan Hutagaol masalah korupsi dan kasus pelecehan seksual yang dilakukan anggota DPR telah merusak citra lembaga DPR. Oleh karena itu, menurut Tiurlan, ke depan partai politik dalam merekrut calon legislatif harus secara sungguh-sungguh memperhatikan in-

LAPORAN UTAMA

kapan lagi.com

tegritas dan moral dari para caleg. Di samping itu, calon legislatif harus memiliki kapasitas intektual yang bagus. Dia juga meminta masyarakat agar memilih caleg yang memiliki integritas moral, intelektual. Untuk mengantisipasi kasus korupsi termasuk pelecehan seksual angota DPR, maka sejak awal partai politik yang mencalonkan perlu memperhatikan aspek moral dan integritas caleg. Sebagai contohnya, bila sesorang yang menjadi caleg mengeluarkan uang yang cukup banyak maka tatkala caleg terpilih terpilih akan berpotensi melakukan korupsi. “Sekurang-kurangnya menjadi mata duitan,” katanya. Sebab itu, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarif Hasan untuk mengantisipasi terulangnya kasus mencederai citra anggota DPR seperti kasus korupsi dan pelecehan seksual maka setiap pribadi anggota DPR dan setiap fraksi di DPR memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kode etik DPR. “Silakan masing-masing

Maria Eva fraksi memberikan sanksi kepada anggotanya yang melakukan tindakan melanggar kode etik anggota DPR,” kata Syarif. Sedangkan anggota BK dari Fraksi PDI Perjuangan, Agung Sasongko berpendapat, pada prinsipnya BK

hanya menjaga citra anggota dan lembaga DPR. Selama ini BK menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terhadap anggota DPR yang diduga melanggar kode etik DPR. “BK itu memproses setiap anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran kode etik DPR berdasarkan aduan masyarakat,” kata Agung. Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, BK sebagai penegak citra dewan seharusnya pro aktif untuk menindak anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik seperti korupsi dan pelecehan seksual. “Setiap anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik harus ditindak dan diberi sanksi,” kata Sebastian.

Akhirnya Golput Dekadensi moral yang kian sering dipertontonkan anggota DPR dikhawatirkan memicu masyarakat memilih Golput dalam pemilu. Jika pada Pemilu 2004 jumlah Golput tercatat sekitar 34 juta orang, maka pada pemilu mendatang bukan tidak mungkin angka itu akan bertambah secara signifikan. Kemungkinan tersebut memang mengenaskan. Persoalannya, telah sama-sama mahfum bahwa Pemilu 2004 sebenarnya telah ‘dimenangkan’ Golput, bukan partai politik yang berlaga dalam pemilihan. Betapa tidak? Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu saat itu saja hanya menangguk suara 24 juta, jauh di bawah jumlah Golput. Rentang perbedaan suara Golput dengan pemenang Pemilu 2004 yang mencapai 10 juta pemilih ini menegaskan pertanda bahwa sebetulnya partai politik yang ada bukanlah pilihan yang menarik bagi masyarakat. Maka ketika kondisi DPR kini begitu karut marut dan selalu membuat rakyat mual dengan aneka pengkhianatan atas amanah yang mereka emban, wajar bila keyakinan akan makin berkembangnya golput itu pun semakin menguat. Lihatlah, sementara masyarakat sulit mencatat prestasi legislasi para politisi Senayan, dengan

EDISI 050 2008

Eiffel, wanita yang ikut tertangkap bersama Al Amin Nasution di Hotel Ritz Carlton akhirnya keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/4). Wanita yang diduga sebagai bonus untuk memuluskan aksi suap yang melibatkan anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Al Amin Nasution ini dilepaskan oleh KPK gampang rakyat menunjuk aneka kedegilan yang terbongkar di lembaga terhormat itu. Tahun ini saja, paling tidak terkuak urusan korupsi yang membenamkan Al Amin Nur Nasution, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ke ruang sempit kamar tahanan sejak 9 April lalu. Kasus paling mutakhir, saat Bulyan Royan, anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi, tertangkap tangan dengan uang suap sebesar US$ 66.000 dan 5.500 euro, sebuah jumlah uang yang pasti terlalu besar untuk dibelanjakan di Plaza Senayan, tempat anggota dewan yang terhormat itu dicokok tanpa kehormatan. Belum lagi kasus aliran dana BI senilai Rp 31,5 miliar yang disebutsebut sebagai biaya sosialisasi UU BI dan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas BI. Kasus itu kini telah menyeret dua orang anggota dan mantan anggota DPR, Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdu, ke kamar tahanan. Tentu saja masyarakat tidak akan menutup mata atas kemungkinan besar bahwa masing-masing kasus tak

LAPORAN UTAMA hanya melibatkan Amin dan Bulyan Royan semata. Melihat posisi keduanya yang bahkan sama sekali tidak dikenal publik sebelum kasus-kasus itu muncul, terlibatnya nama-nama anggota DPR lain adalah sangat mungkin. Apalagi selama proses penyelidikan pun Amin selalu menyatakan bahwa dirinya lebih sebagai pihak yang mewakili rekanrekannya sesama anggota Komisi DPR untuk mengambil komisi dari Pemda Bintan terkait alih fungsi lahan hutan lindung tersebut. Dengan kata lain, nyaris bisa dipastikan bahwa Amin dan Bulyan tak sendirian dalam kasuskasus mereka itu. Besar yang tak kalah degilnya, yakni moralikemungkinan ada banyak wakil rakyat tas anggota DPR dalam soal peremlain yang terlibat. puan. Masih hangat dalam ingatan Bila kalangan legislatif saja sudah terlibat, rasanya sangat tidak mungkin kebusukan yang sama tidak melibatkan kalangan eksekutif. Karena itu, berbagai saran agar KPK mengembangkan penyidikan ke semua komisi DPR dan mitra-mitra kerja mereka tentu sangatlah argumentatif. Karena itu, keyakinan bahwa tertangkapnya Amin dan Bulyan hanya sekadar â&#x20AC;&#x2DC;konfirmasiâ&#x20AC;&#x2122; atas maraknya praktik korupsi di DPR, tampaknya benar adanya. Dari terma dan istilah yang sering Foto mesra bertelanjang dada anggota Komisi IX dipakai anggota DPR dengan sekretarisnya, Desi Vidiyanti saat mengobrol dengan kolega-kolega mereka, sebenarnya sejak lama bau tak sedap masyarakat soal kasus perselingkupraktik korupsi di Senayan, sudah sanhan bekas anggota DPR Yahya Zaini gat menyengat. dengan penyanyi dangdut Maria Eva. Belum lagi kalau bicara soal lain Hari-hari kita di pekan terakhir ini

pun masih dipenuhi aneka pemberitaan media massa soal Max Moein. Untuk Bung yang satu ini, urusannya tidak sekadar terekam tengah memeluk seorang gadis yang hampir bugil, tetapi ia juga harus menghadapi tudingan berbagai pelecehan seksual dari bekas sekretarisnya di DPR. Kasus-kasus itu tentu saja makin menguatkan kesan busuk rakyat terhadap anggota DPR. Kesan itulah kemudian yang memicu masyarakat malas menggunakan hak pilih pada pemilu. Prediksi soal membengkaknya jumlah Golput ini dikuatkan berbagai fenomena yang muncul seputar pilkada di berbagai daerah. Di Jawa Tengah bulan lalu, lebih dari 44% pemilih mengambil sikap Golput. Belum lagi di Sumatra Utara yang pilkadanya mencatat angka Golput 43%. Begitu juga Pilkada Banten yang mencatat 40% Golput. Pilkada Jawa Barat mencatatkan angka Golput lebih dari 33%, Pilkada DKI Jakarta yang mencatatkan 35% suara Golput, dan yang paling fenomenal adalah Pilkada Kepulauan Riau yang mencatatkan angka Golput hingga 46%. Tentu saja masyarakat tahu, ada banyak soal dan pihak berjalin kelindan menyebabkan kuatnya fenomena Max Moein Golput tersebut. Hanya saja, karena anggota DPR merupakan hasil langsung pemilu, maka kualitas DPR pun secara langsung mempengaruhi orang untuk berpartisipasi pada pemilu atau justru seperti tadi, menoleh pun tidak. tbr

Masih hangat dalam ingatan masyarakat soal kasus perselingkuhan bekas anggota DPR Yahya Zaini den-

gan penyanyi dangdut Maria Eva

EDISI 050 2008

LAPORAN UTAMA

Gara-gara Tidur di Ruang Sidang Tidur dan perempuan bagai tak bisa dipisahkan dari anggota-anggota DPR yang imannya tipis. Begitu kecewanya masyarakat terhadap kinerja anggota seperti itu, sampai-sampai ada satu anekdot seperti di bawah ini.

ada suatu siang, seorang anggota dewan ditelepon oleh seorang perempuan. Suara merdu dari seberang sana berkata, “Selamat siang Bapak anggota dewan.” Dari suaranya perempuan itu tampaknya masih muda. “Siang. Ini siapa ya?” tanya anggota dewan itu, sebut saja namanya si Polan dari fraksi X. “Saya Sylvia, yang pernah tidur bersama Bapak waktu itu,” jawab si perempuan genit. “Hahh….apa???” si Polan bertanya penasaran. “Kalau Bapak tidak ingin rahasia itu terbongkar, Bapak harus memberi saya uang tutup mulut!” ancam Sylvia. “Rahasia apa…,” tanya si Polan penasaran juga bingung. “Bapak kan pernah tidur dengan saya… Kalau Bapak tidak ingin rahasia ini terbongkar, harus ada uang tutup mulut untuk saya,” kata si perempuan itu lagi. “Oke, baiklah,” jawab si Polan pasrah. Kemudian dia berpikir, dimana pernah meniduri perempuan tersebut? Di Jakarta, di luar kota atau di luar negeri, dan kapan? Beberapa hari kemudian si anggota

Dewan itu menyerahkan sejumlah uang di suatu tempat yang telah ditentukan, sesuai permintaan si perempuan. Uang itu diterima oleh seorang kurir. Tetapi, setelah beberapa hari kemudian, si perempuan itu menelepon lagi dan meminta hal yang sama. Dengan hati yang masih penasaran, anggota dewan yang terhormat itu mengabulkan permintaan tersebut. Tetapi anehnya setelah beberapa minggu kemudian, wanita itu meminta hal yang sama dengan ancaman yang sama. Akhirnya, dengan pasrah si Polan pun mengabulkan permintaan tersebut. Meskipun demikian, si Polan menjawab dalam teleponnya. “Okelah Aku kabulkan permintaanmu. Tetapi, jangan bikin penasaran gitu dong. Saya cuma ingin tahu kita pernah tidur bersama dimana dan kapan itu terjadi? Sylvia pun menjawab dengan sangat lembutnya, “Kita kan sama-sama anggota DPR, kita pernah tidur bersama di ruang sidang utama pada waktu Presiden membacakan pidato di Gedung MPR-DPR tahun lalu!” “Hah? Sang anggota DPR pun pingsan karena terlanjur memberi uang kepada wanita itu sebesar Rp 500 juta..!!!!

EDISI 050 2008

Makanya jangan tidur kalau sidang pak! Ha…ha….ha….

Ketiban sial Karena anekdot, tentu itu bukan kejadian sebenarnya. Namun demikian banyak hal positif bisa diambil dari anekdot tersebut. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Permadi, mengungkapkan bahwa mencuatkan rekaman skandal seks yang melibatkan anggota DPR Yahya Zaini dengan artis Maria Eva dapat menyebabkan sebagian anggota DPR lainnya gemetar dan khawatir kasus serupa terungkap. “Kalau Badan Kehormatan (BK) DPR mau menuntaskan kasus video porno, jangan tanggung-tanggung, tetapi bersihkan sekalian semua,” katanya di Jakarta, Senin (4/12). Permadi mengungkapkan, Yahya Zaini hanya ketiban sial akibat video pornonya beredar. “Kalau mau jujur, banyak yang belum terungkap,” katanya. “Kamar-kamar anggota DPR dan kamar-kamar hotel bisa jadi saksi bisu terjadinya perselingkuhan. Nggak usah ditutup-tutupi, di Gedung DPR ini malah ada pemasoknya. Kalau mau dibersihkan, jangan tanggung-tanggung,” sambungnya. Yahya boleh jadi memang sedang sial. Barangkali sudah menjadi rahasia tak sedikit anggota DPR yang juga memiliki kebobrokan serupa, bahkan lebih parah. Tak sekedar hubungan intim antara anggota DPR yang telah beristri dengan perempuan lain, kebobrokan anggota DPR juga melibatkan korban bencana, hingga jamaah haji. Sebelum

LAPORAN UTAMA Zaini, nama Azidin sempat menyita perhatian masyarakat. Anggota DPR dari Partai Demokrat ini diketahui menjadi calo pengadaan asrama dan katering haji. Semua tindakan yang dilakukan secara pribadi ini seolah melengkapi kebijakan institusional DPR yang sering dinilai kurang pas di mata masyarakat. Seperti besarnya gaji dan fasilitas yang didapat hingga kunjungan ke luar negeri yang dinilai hanya menghamburkan anggaran. Demikian juga dengan langkah anggota DPRD yang datang ke DPR untuk memperjuangkan kenaikan pendapatannya. Menurut pengamat politik UGM, Arie Sujito, untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat, kepemimpinan harus merupakan perpaduan teknokrasi dan demokrasi. Teknokrasi berarti kepemimpinan berbasis kompetensi yang berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Sementara demokrasi berbasis legitimasi rakyat. Fenomena saat ini, pemilihan anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden semata-mata baru berdasarkan perolehan suara. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak dialah yang akan menang. Maka muncullah tren ‘politikus selebritis’ yang cenderung mengandalkan popularitas daripada kompetensi. Kepemimpinan di Indonesia baru memenuhi unsur demokrasi dan cenderung melupakan pentingnya figure teknokrat. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, penetapan seseorang untuk menjadi calon legislatif dilakukan oleh masing-masing partai politik. Dari nama-nama yang telah ditetapkan tersebut, masyarakat akan memilih nama-nama yang akan duduk di parlemen. Reformasi partai politik harus segara dilakukan. Terutama untuk membenahi sistem rekrutmen kader. Selama ini, partai-partai tidak menetapkan syarat kompetensi dalam memilih kadernya. Bahkan, tampak kasat mata partai cenderung memilih kader yang memiliki banyak uang untuk dimunculkan sebagai calon legislatif maupun eksekutif. tbr

Desi:”Saya diberi obat….”

adan Kehormatan DPR ternyata tidak mampu menenangkan hati Desi Firdianti, mantan asisten pribadi anggota DPR Max Moein. Ia tampak emosi karena Badan Kehormatan itu tidak menindaklanjuti laporan perkosaan yang diajukannya. Karena itu, meluncurlah sejumlah pengakuan yang menyudutkan Max dari mulut Desi. “Saya juga dipaksa Bapak minum obat,” tutur Desi antara lain. Kendati demikian, Max tak mau berikan komentar, apalagi saat ini karier politiknya terancam bukan saja karena laporan Desi, tapi juga karena foto-foto mesranya dengan perempuan lain. Sebelumnya, Max Moein mendatangi Badan Kehormatan DPR, Senin (2/6) sekitar pukul 13.00 WIB, atas inisiatifnya untuk menjelaskan perihal skandal foto syurnya dengan seorang perempuan serta tuduhan pelecehan seksual terhadap mantan asisten pribadinya Desi Firdianti. Di hadapan pimpinan BK, Max tidak menyangkal adanya hubungan as-

EDISI 050 2008 2008

mara sesaat dengan para perempuan ini. Namun, dia menolak mengakui telah melakukan pelecehan seksual. Sementara itu dalam dialog di Liputan 6 Pagi, beberapa waktu silam, Desi sempat mengakui telah mengalami pelecehan seksual yang membuatnya dihantui mimpi buruk. Di LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Desi mengatakan pelecehan tersebut dialami dari Maret 2005 hingga Maret 2006 selama menjadi asisten pribadi Max Moein di ruang kerjanya. Namun banyak kalangan meragukan pengaduannya, sebab partikel yang digunakan sebagai penyekat antar ruangan anggota dewan rentan terhadap suara yang kecil sekali pun. “Boleh jadi semula ada paksaan, namun selanjutnya mana mungkin pelecehan dilakukan selama setahun tanpa korban mengadu,” kata seorang rekan Max. Sampai minggu pertama Juli ini, Max masih tercatat sebagai anggota DPR, sedangkan Desi konon sudah terbang ke Paris… tbr

LAPORAN UTAMA

Kondom Bekas

Berserakan Perempuan cantik yang â&#x20AC;&#x2DC;masukâ&#x20AC;&#x2122; Senayan biasanya melalui satu jaringan. Anggota yang tak tahan, akhirnya melepas hasrat di ruang kerjanya.

eorang petugas saluran pembuangan air dari Gedung Nusantara I, II, III, dan IV Gedung DPR, pernah terheran-heran. Pasalnya, ia menemukan kondom bekas pakai hanyut di saluran pembuangan air tersebut. Itu terjadi, manakala peristiwa asmara Yahya Zaini dengan pedangdut Maria Eva, meledak. Tentu, si petugas tidak berani memastikan siapa pengguna kondom. Tapi yang pasti kondom bekas itu datang-

nya dari dalam gedung DPR, bukan dari tempat lain. Seperti diketahui, pusat pengaturan saluran pembuangan air itu sendiri terletak persis di depan kafetaria di dekat lobi gedung Nusantara I. Sekilas, bangunan penutup saluran pembuangan ini mirip dengan bangunan gardu listrik. Meski saluran itu setiap pagi dibersihkan, namun ada saja kondom bekas yang lewat. Meski besar kemungkinan bahwa yang menggunakan kondom itu anggota

EDISI 050 2008

dewan, namun petugas saluran pembuangan disana tak berani memastikan kondom itu bekas siapa. â&#x20AC;&#x153;Lagipula saya tak pernah melihat ada yang begitu. Tapi dengar-dengar memang ada anggota yang suka begitu,â&#x20AC;? katanya. Beda lagi pengalaman petugas keamanan dalam atau Pamdal. Meski mereka tak menemukan kondom bekas di saluran, namun cerita esek-esek di gedung yang terhormat itu, sudah berlangsung sejak lama. Cerita esek-esek

LAPORAN UTAMA

Meski saluran itu setiap pagi dibersihkan, namun ada saja kondom bekas yang lewat. itu, sebetulnya sudah banyak yang tahu. Pernah ada seorang OB mendapatkan anggota yang sedang bermesuman. “Besoknya, langsung dipecat tu OB,” kata Pamdal berperawakan tegap itu. Berdasarkan pengalaman itu, kini semua petugas, apakah Pamdal, kebersihan atau OB, mereka lebih suka tutup mulut ketimbang kehilangan pekerjaan. Hal-hal yang sangat bersifat pribadi itu pantang diuangkap ke permukaan. Ada empat gedung utama di kompleks rumah wakil rakyat ini, yakni Gedung Nusantara I, II, III, dan IV. Gedung Nusantara I yang memiliki 23 lantai juga digunakan sebagai kantor fraksi-fraksi. Nah, Yahya Zaini yang belakangan dihebohkan berkantor di lantai 12. Tapi belakangan suasana lantai 12 rada sepi. Pemandangan di sana sangat kontras dengan pemandangan di lantai

I yang nyaris ramai setiap hari karena digunakan untuk rapat. Selain gedung utama untuk rapat, ada juga bangunan lain seperti gedung sekretariat jenderal, gedung pelayanan kesehatan, dan kantin. Sementara itu seorang staf DPR mengatakan bahwa sejumlah anggota DPR yang suka berselingkuh punya selera tinggi. Bagi kelompok ini, harga pasangan tidak jadi soal. Biasanya, kaum perempuan cantik yang menjadi langganan Senayan merupakan anggota sebuah jaringan yang bekerja sangat rapi. “Tapi brokernya atau penyalurnya saya tahu,” kata staf pribadi seorang anggota DPR tersebut. “Bahkan ada yang dipekerjakan sebagai staf pribadi. Nah, kalau bosan, anggota DPR bisa menggantinya kapan saja dia mau,” katanya. “Mereka itu berasal dari satu jaringan. Bisa ditukar

EDISI 050 2008

kapan saja, dibawa ke mana saja, termasuk dalam perjalanan dinas,” tambahnya seperti dikutip Warta Kota. Perempuan yang menjadi staf dadakan seperti ini digaji dari kocek pribadi anggota DPR. “Honornya secara bulanan, di luar tips harian, di luar tanggungan biaya rumah kontrakan, dan sebagainya,” katanya. Anggota DPR yang takut-takut memilih mencari pasangan dari luar. Perempuan bebas seperti ini bisa ditemukan di beberapa rusun, dengan tarif termurah Rp 10 juta. Pascareformasi tahun 1998, gedung DPR tak ubahnya pasar kaget. Tak bisa lagi dibedakan antara wartawan yang bertugas mencari berita dan pemasok perempuan yang berkeliaran di sana. Suasana seperti itu pula yang bisa mengelabui masuknya perempuan-perempuan cantik di Senayan, yang berdandan aduhai. Tbr

LAPORAN UTAMA

Artalyta Suryani tak ubahnya spiderwoman. Jaringannya begitu luas mulai dari penguasa, politisi, hamba hukum hingga pengemplang BLBI. Miliaran uang milik konglomerat ditebarnya kepihak-pihak yang dapat menyelamatkan kliennya, termasuk ke Kejaksaan Agung. Sekaligus membenamkan institusi tersebut ke lembah nista. Jaksa Uri p tri Gunawan

Jangan Macam-Macam Dengan Pengemplang BLBI

ulukan apakah yang paling tepat diberikan kepada Artalyta Suryani, Wonder Woman atau Spiderwoman? Bila melihat begitu luas jejaring yang dibuatnya, mulai konglomerat hingga birokrat. Dari penegak hukum sampai ke politisi. Atau bahakan dari rakyat jelata hingga penguasa. Maka julukan paling pantas disematkan kepadanya adalah spiderwoman. Bayangkan, uang bermiliar-miliar rupiah milik konglomerat digenggamnya. Padahal dalam urusan cien (uang), tak mudah bagi konglomerat untuk mempercayakan uangnya begitu saja kepada orang lain. Tapi tidak bagi

Artalyta. Pesona spiderwoman yang satu ini mampu membuat siapa pun bertekuk lutut dikakinya, termasuk konglomerat. Bahkan kalau dirasakannya kurang, dia cukup angkat telpon dan cien pun segera mengalir mengisi tabungannya. Dan layaknya superhero dalam menumpas kejahatan, bahkan yang terselubung sekalipun, Artalyta pun mampu mengungkap betapa kotornya permainan dan tingkah polah para hamba penegak hukum. Bayangkan saja, empat presiden sudah silih-berganti memimpin republik ini. namun kasus BLBI tak juga tuntas. Ironisnya lagi, dari dari 65 obli-

EDISI 050 2008

gor pengemplang BLBI baru dua orang saja yang masuk penjara. Sedangkan 63 orang lainnya tak jelas kelangsungkan kasusnya, sampai tanggal 29 Februari 2008, tepatnya Jumat, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman mengumumkan bahwa penyidikan kasus BLBI I dan II dihentikan. Pertimbangannya, tidak memiliki bukti hukum. Kemas Mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Jaksa BLBI ditemukan bahwa pengembalian dana BLBI telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pihaknya menilai tidak ada perbuatan

LAPORAN UTAMA tindak pidana korupsi dalam kasus BLBI I dan BLBI II. Dalam kasus BLBI di BCA, diutarakannya, sebelumnya dinilai BCA memiliki hutang BLBI sebesar Rp. 29 triliun. Namun setelah diselidiki hutang tersebut telah dilunasi grup BCA dengan cara memberikan 89% saham BCA ke pemerintah. Adapun BLBI II, BDNI sebelumnya memiliki hutang sebesar Rp. 47 triliun. Berdasarkan hasil penyeliArtalyta Suryani dikan, hutang tersebut juga penggunaan dana BLBI yang diterima telah dilunasi dengan cara menyerah48 bank sebesar Rp 80,4 triliun. Tak kan aset BDNI. lagi terhitung berapa banyak sudah Para pengemplang pun bersorak cien yang dikeluarkan untuk menygirang. Artalyta gembira bukan keelamatkan diri mereka. palang. Tak mau ketinggalan, institusi Harap maklum saja kasus BLBI kejaksaan pun membusung bangga. bukanlah sekedar uang gobangan, tapi Artalyta dan Kemas pun saling umbar menyangkut dana yang sangat-sangat tawa dan pujian dalam percakapan mebesar dan melibatkan begitu banyak lalui telepon. pihak yang memiliki kekuataan tentuNamun pesta kemenangan urung nya, khususnya politik dan ekonomi. dilaksanakan. Urip Tri Gunawan, jaksa yang ditunjuk sebagai kepala tim jaksa Artalyta: Sama ini, Bang, saya mau pemeriksa yang khusus menangani informasikan. .. BLBI yang diterima Bank Dagang NaKemas: Yang mana? sional Indonesia (Sjamsul Nursalim) Artalyta: Masalah si Joker. dan Bank Central Asia (Anthony SaKemas: Oh, nanti, nanti, nanti. lim), selang dua hari pasca pengumuArtalyta: Saya kan perlu jelasin, man tertangkap tangan petugas KPK Bang. di sekitar rumah Sjamsul Nursalim Kemas: Nanti, nanti itu. Tendengan segepok uang senilai Rp 6,1 ang saja, nanti ada cara miliar. lain. Nanti saja. (nadanPesta kemenangan pun berubah ya tergesa-gesa). menjadi skandal suap paling memaluArtalyta: Selasa saya ke situ ya. kan republik ini dan sekaligus memKemas: Gak usah, gampang itu. porakporandakan Kejaksaan Agung. Nanti, nanti. Saya sudah Sebuah institusi yang menjadi benteng bicarakan dan sudah paling akhir bagi para pencari keadilan mendapatkan informasi di negeri ini. dari sana. Atau adakah hal itu semacam perArtalyta: Tapi begini, Bang. ingatan kepada pihak manapun untuk Kemas: (memotong) Jadi begini, tidak macam-macam dan berlaku serini sudah saya umumakah kepada para pengemplang BLBI? nya. Ada alasan lain, Sejak Badan Pemeriksa Keuangan nanti dalam perencamengungkapkan hasil auditnya, Agusnaan. tus 2000, tentang adanya penyimpanTelepon pun terputus. Tugan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 uuutttttt. triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun dan adanya penyelewengan

EDISI 050 2008

Bersatunya uang dan politik apalagi ditambah wanita, kian lengkaplah kekuatan untuk menjungkirbalikkan logika hukum dan sekaligus mempermainkannya. Tertangkap tangannya Urip Tri Gunawan dan serangkaian percakapan melalui telpon antara Artalyta dengan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung telah membuktikan hal tersebut. Tengoklah, bagaimana seorang Artalyta mampu menjadikan ruang pengadilan tak ubahnya panggung catwalk. Artalyta tak pernah lepas dari sapuan kosmetik pada wajah dan busana mahal membalut tubuh pengusaha asal Lampung ini. Bila para pejabat yang sehat walâ&#x20AC;&#x2122;afiat disaat berkuasa dan mendadak sakit-sakitan saat masuk ruang pengadilan. Berbeda dengan Artalyta. Dia bahkan mampu tertawa lepas saat menonton aksi Komite Aksi Masyarakat Peduli Artalyta (KAMPA) yang berdemonstrasi di luar pengadilan dari balik jendela ruang terdakwa di lantai II Gedung Tipikor, di hari pertamanya duduk di kursi pesakitan. Seakan-akan tak ada pihak yang perlu ditakutinya, termasuk pengadilan sekalipun. Toh sebagai broker, dirinya telah sukses menjalankan tugasnya untuk membebaskan Sjamsul Nursalim, bos BDNI dan penerima BLBI, dari jeratan hukum. Dan menjerumuskan institusi Kejaksaan Agung ke dalam lembah penuh nista. Mirip benar dengan pembicaraan antara Artalyta dengan Kemas, soal Joker. Kemudian diketahui bernama Djoko S Chandra, terdakwa kasus pengalihan tagihan utang (cessie) di Bank Bali yang kemudian divonis bebas. Kabarnya, Djoko berencana mengembalikan uang di saat Kejagung akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan tujuan untuk memenjarakan Djoko yang saat itu menjabat Dirut PT Era Giat Prima dan mantan Gubernur BI Syahril Sabirin.

LAPORAN UTAMA

Untung Tamat

Situmorang Cemerlang Artalyta Suryani menelan banyak korban. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun Untung Uji Santoso, besar kemungkinan salah satunya. Siapa pengganti Untung? Jaksa Agung menjagokan Edwin Situmorang. Bersihkah dia?

Untung Uji Santoso ejaksaan Agung memang tengah sibuk luar biasa. Bukan karena ada hajatan tapi sedang menata ke dalam sehubungan dengan diciduknya jaksa-jaksa nakal yang diduga terlibat dalam berbagai masalah yang menyangkut duit. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) BD Nainggolan kepada LACAK mengemukakan Untung dalam waktu dekat ini akan diganti. Kebijakan

Jaksa Agung Hendarman Supandji ini ditempuh untuk menjaga kredibilitas lembaga kejaksaan khususnya Jamdatun. ”Selama ini banyak tudingan miring kepada Untung, karena adanya hubungan telepon dia dengan Artalyta,” kata Nainggolan lagi. Dalam pembicaraan telepon yang berhasil disadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Untung mengatakan, penangkapan Artalyta oleh Kejaksaan Agung sebagai skenario penyelamatan mereka terhadap perempuan yang dikenal dengan nama Ayin itu. Untuk mengganti Untung, Jaksa Agung sudah menyodorkan tiga nama ke Wapres, setelah melalui Badan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Kejakgung. Ketiga nama tersebut adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Mashudi Ridwan, Sekretaris

EDISI 050 2008

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas) Halius Husein, dan Deputi III Bidang Hukum dan HAM, Edwin Pamimpin Situmorang. Di jajaran Menko Polhukam, jabatan Deputi adalah pejabat eselon I, sedangkan jabatan Ses JAM di Kejagung, levelnya adalah Eselon II. Dari tiga nama itu, ada satu calon yang menjadi prioritas Hendarman. Ia sudah memanggil calon itu dan mempertanyakan komitmennya guna menjaga kredibilitas dan kewibawaan Kejagung. “Saya tanya dia mau jujur atau tidak? Kalau tidak mau silahkan mundur. Lalu saya akan pertegas mau punya budaya malu atau tidak? Jangan sampai terjadi percakapan rekaman sadapan serupa dalam tubuh kejaksaan. Kalau yang bersangkutan bersedia, tentunya akan saya usulkan pada Presiden untuk menjadi Jamdatun,” kata Hendarman menjelaskan. Seperti diketahui luas, bahwa Edwin pernah menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun). Ia ditengarai berpeluang besar menggan-

LAPORAN UTAMA tikan Untung. Hal ini didasarkan pada pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang menegaskan dirinya lebih sreg dengan calon dari luar Kejagung. Alasannya orang dari luar tubuh Kejagung dipandang masyarakat lebih terpercaya. Sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 24 ayat 3 disebutkan, Jaksa Agung Muda boleh berasal dari luar Kejaksaan dengan keahlian tertentu. Jadi boleh-boleh saja, cuma tetap proses pengajuan melalui Jaksa Agung Selanjutnya nama-nama tersebut dinilai oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasil dari TPA kemudian disampaikan kepada Presiden, dan kemudian Presiden akan mengeluarkan Keppres. Ketika ditanya mengenai tenggat waktu, Nainggolan menyatakan pihak Kejagung tidak menentukannya. Semua tergantung Presiden, Kejakgung tidak berhak mendesaknya. Terhadap ketiga nama itu, Komisi Kejaksaan mengingatkan, jika Edwin memang calon andalan, Hendarman harus ingat rekam jejaknya. Anggota Komisi Kejaksaan Maria Ulfa Rambot mengutip laporan dosen Syamsul Bahri dan Palembang yang mengaku diperas Rp 600 juta oleh seorang jaksa di Kejati Sumsel. Jaksa itu mengaku akan membagikannya pula untuk pimpinannya, salah satunya Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Selatan. Padahal, ketika peristiwa terjadi, Edwin P Situmorang menjabat sebagai Kepala Kejati Sumsel. Itu sebabnya, Maria mendesak para pihak yang menyeleksi calon Jamdatun harus benar-benar mencek rekam jejak para calon. Jika tidak, kredibilitas Jamdatun pengganti Untung juga akan diragukan oleh masyarakat. “Meski kasus pemerasan belum terbukti, jejak rekam ini harus menjadi pertimbangan,” ujar Maria. Maria juga yakin, Edwin calon andalan Hendarman jika merunut pernyataan Jaksa Agung itu. “Tapi jangan hanya menilai karir dan senioritas. Calon Jamdatun yang baru harus punya jejak rekam yang jelas dan bersih dari kasus korupsi atau

pidana lainnya,” tegasnya. Sementara itu, Sesjamwas Halius Husein pesimistis bisa jadi Jamdatun walaupun dari tingkat senioritas dan jam terbang, jaksa karier ini sangat layak diperhitungkan untuk dinominasikan menjadi pengganti Untung Udji Santoso. Halius mengatakan bahwa besar kemungkinan bukan dirinya yang akan menggantikan Untung. “Kayaknya bukan saya kok. Kemarin kan katanya Pak Jaksa Agung ke wartawan, yang akan menjadi Jamdatun akan ditelepon atau dipanggil bertemu beliau. Sampai siang ini saya belum dipanggil untuk menghadap beliau. Padahal jam dua siang tadi Pak Jaksa Agung sudah berangkat ke Istana Wapres karena ada acara yang harus dihadiri di sana,” kata Halius.

Ikhlas Jamdatun Untung yang ditemui di kantornya mengatakan, dirinya ikhlas dengan putusan apapun yang akan diterimanya. “Saya anggap itu sebagai suatu cobaan untuk saya,” ujarnya. Kendati demikian, ia tetap yakin dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus penyuapan Jaksa Urip sebesar Rp 6 miliar oleh Artalyta. “Wong orang yang terima duitnya kok bolanya malah lari ke saya. Kalau saya ditanya ini adil atau tidak, ya silahkan jawab sendiri. Saya tidak merasa berbuat, tapi dikena-

kan hukuman seperti ini. Adil atau enggak?” ungkap Untung balik bertanya. Hendarman mengatakan, upaya pergantian Jamdatun itu bukan sanksi terhadap Untung. “Saya belum menjatuhkan sanksi. Apa yang saya lakukan terhadap Untung bukan sanksi. Pergantian bukanlah sebuah hukuman, tapi upaya untuk menjaga kredibilitas jabatan tersebut. Sekarang pejabatnya (Untung) tersangkut dalam penyadapan yang semua orang sudah tahu mengenai hal itu. Bagaimana menjaga kredibilitas pejabat jika ia sudah dibicarakan semua orang seperti itu? Maka saya lakukan pergantian, sanksi sendiri belum diputuskan,” tuturnya. Sementara, pencopotan Untung Udji Santoso ditanggapi pesimistik oleh Zainal Arifin Mochtar dan Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM). “Pencopotan itu hanya sanksi terendah, dan setiap orang normal yang mendengar percakapan jaksa tersebut dengan Artalyta tentu tahu apa sanksi setimpal yang semestinya diberikan,” kata Zainal di Jogjakarta. Menurut dia, Untung maupun JAM lain seharusnya dipecat dengan tidak hormat dan diproses hukum pidana. “Kalau hanya dicopot dan jabatannya dan dipindahkan ke meja lain, tidak akan menimbulkan efek jera, dan mafia kejaksaan tetap subur,” tegasnya.

Jaksa nakal bakal diciduk. EDISI 050 2008

TELISIK

Bulyan Bernyanyi,

Siapa Lagi? Bulyan Royan, sudah buka mulut.Politisi PBR ini dinilai banyak pihak tidak mungkin bermain sendirian dalam kasus dugaan suap pengadaan kapal patroli Dephub. Siapa bakal menyusul? ulyan Royan benar-benar apes. Baru saja selesai diperiksa selama 9 jam oleh tim penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap pengadaan kapal patroli Dephub, dirinya sempat ‘disemprot’ seorang aktivis anti korupsi asal Papua. Ceritanya, berawal saat Bulyan keluar sekitar pukul 18.30 WIB Rabu (9/7). Ketika dicecar wartawan, ia hanya melontarkan permintaan maaf kepada para wartawan yang menunggunya di tangga KPK.“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua karena saya dalam proses pemeriksaan. Nanti setelah selesai kita bicara,” kata politisi PBR ini di KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama ini. Bulyan kemudian menuju mobil tahanan, namun tiba-tiba seorang pria yang belakangan diketahui bernama Dorus menghampiri dan langsung memaki-makinya. Pria asal Papua ini bahkan sempat ingin memukul koban. Untunglah aksi nekat ini dicegah petugas keamanan KPK.“Bangsat, perampok, koruptor goblok,” makinya. Dorus mengaku kesal karena laporannya soal korupsi tak juga ditindaklanjuti KPK. Sebelumnya Dorus juga sempat memaki-maki tersangka aliran dana BI Anthony Zedra Abidin yang ke-

luar lebih dulu. Kasus yang menjerat Bulyan, setelah KPK ‘mengendus’ pria berkepala plontos ini menerima transfer dua kali dalam kasus dugaan penyuapan pengadaan kapal patroli Dephub. Jumlah yang diterima anggota DPR ini cukup fantastis. “Jadi hanya dua kali, Euro 55.000 sebelumnya 40.000 saya nggak jelas mata uangnya, dolar kalau nggak salah,” ujar Pengacara Bulyan Royan, Inu Kertapati. Namun Inu tidak menjelaskan dari mana asal transfer uang tersebut. Apakah uang tersebut berasal dari lima perusahaan pengikut tender pengadaan kapal patroli itu atau bukan.“Saya malah belum tahu, itu kan pengakuan pengusaha,” ungkapnya. Apapun dalih sang pengacara, tampaknya kisah Bulyan bakal berlanjut dalam beberapa babak. Tidak tertutup kemungkinan, aktor-aktor lainnya juga bakal menyusul nasib Bulyan. Pasalnya, Bulyan yang tertangkap basah KPK saat mengambil uang itu sudah ‘bernyanyi.’ Anggota DPR dari Partai Bintang Reformasi (PBR) asal Riau itu, sudah buka mulut kepada KPK mengenai beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus yang sama.”Jumlahnya tidak lebih dari lima orang. Namanya tidak bisa disebutkan, nanti jika diper-

EDISI 050 2008

lukan akan kami panggil,” ujar juru Bicara KPK, Johan Budi. Bulyan Royan ditangkap KPK, saat mengambil uang senilai 66.000 dollar AS dan 5.500 euro dari tempat penukaran uang (money changer) DS di lantai 1 Plaza Senayan. Saat itu, Bulyan mengambil uang yang diduga ditransfer Dedi Suwarsono, Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa, beralamat di Muara Baru, Jakarta. Perusahaan ini merupakan PT yang memenangi tender pengadaan kapal patroli senilai Rp 120 miliar milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Bulyan dan Dedi saat ini berstatus tersangka dan ditahan KPK. Berdasarkan keterangan keduanya, Bulyan Royan dan Dedi Suwarsono, diketahui sejumlah nama yang diduga terlibat dalam proses pelolosan anggaran pengadaan kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Dari instansi mana asal orang-orang tersebut, apakah dari DPR ataukah Departemen Perhubungan? Johan Budi masih memilih untuk tutup mulut. Yang jelas, banyak kalangan tidak yakin kalau dalam kasus ini Bulyan hanya bertindak solo alias sendirian. Tommy A Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen menilai

TELISIK penangkapan Bulyan oleh KPK pada 30 Juni 2008 sekadar ”konfirmasi” maraknya praktik korupsi. Bulyan pun diyakini tak sendirian menerima suap dari pengusaha terkait pembelian kapal patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan itu. Boyamin S, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), juga yakin Bulyan tak sendiri dalam kasus itu. Pasti ada wakil rakyat lain yang terlibat, termasuk dari kalangan eksekutif. Karena itu, ia menyarankan KPK mengembangkan penyidikan ke semua komisi DPR dan mitra kerja mereka. ”KPK jangan hanya berhenti menyidik mereka yang tertangkap tangan. Patut diduga di DPR ada proyek titipan atau produk kongkalikong. Bukan rahasia lagi kalau ada anggota DPR yang melakukan lobi dengan pengusaha untuk kepentingan proyek yang terkait APBN,” tutur Boyamin. Ketika dimintai komentarnya mengenai kasus yang kemungkinan besar bakal merembet kemana-mana, Ketua Komisi V DPR RI bersikeras kalau dirinya tidak tahu menahu akan persoalan tersebut. Bahkan, Ahmad juga tidak tahu menahu perihal kasus yang menjerat mantan anggota komisinya, Bulyan Royan. “Saya enggak ngerti mau gimana. Saya enggak ngerti, bener!” kata Muqowam. Ketika disinggung kemungkinan merembetnya kasus itu dengan munculnya sejumlah nama, dengan singkat ia menjawab, “Oya? Saya belum tahu.” Kalau ada pimpinan Komisi V yang namanya disebut-sebut dan dimintai keterangan oleh KPK, Muqowam tak gentar. “Sepanjang itu kompetensi KPK, silakan saja. Yang punya kepentingan untuk melakukan pemanggilan itu kan KPK,” kata Muqowam. KPK sendiri telah menggeledah ruangan Bulyan di Gedung DPR RI. Enam orang penyidik menggeledah ruangan Bulyan, dengan memeriksa berkas dilemari yang terdapat di ruangan tersebut. Penggeledahan telah dimulai sejak pukul 11.00 WIB (10/7). Selain di ruangan Bulyan, 10 orang penyidik KPK juga menggeledah ruang sekretariat komisi V.

Beberapa petugas polisi dan Pamdal DPR terlihat berjaga didepan ruangan yang tengah diperiksa.Ketua BK Irsyad Sudiro mengatakan, surat izin penggeledahan diterima DPR pukul 09.00 pagi tadi. Sekitar jam 10, penyidik KPK datang ke Gedung DPR dan langsung memulai penggeledahan pukul 11.00. “Saya tidak berkuasa menolak atau

mendorong (dalam hal izin penggeledahan). Secara formal, izin ke Komisi V tidak ada. Katanya sudah ada komunikasi di antara pimpinan DPR dan pimpinan KPK sehingga soal waktunya kapan, ya sudah monggo saja. Kami menghormati KPK yang menggeledah. Jangan dibawa-bawa ke persoalan-persoalan yang bisa jadi tidak benar,” ujar Muqowam. MJK

KPK ‘mengendus’ pria berkepala plontos ini menerima transfer dua kali dalam kasus dugaan penyuapan pengadaan kapal patroli Dephub.

EDISI 050 2008

TELISIK

Misteri Cek Rp 1,150 Miliar Bupati Muaro Jambi As’ad Syam dan mantan Kabag Keuangan Setda Muaro Jambi Zaidan Jauhari sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pencairan cek senilai Rp1,150 miliar dana kas daerah (Kasda) Kabupaten Muarojambi 2001-2005 . Belum lama ini giliran Mantan Wakil Ketua DPRD Muarojambi H. Husin Effendi menyandang status yang sama. Misteri kasus ini masih samar-samar.

. Husin Efendi, harus menelan pil pahit. Mantan Wakil Ketua DPRD Muarojambi ini sejak 11 Juli 2008 harus meghabiskan hari-harinya dari balik jeruji besi. Kenapa? Di hari itu, setelah menjalani pemeriksaan lebih kurang selama delapan jam, Husin langsung ditahan penyidik Kejati Jambi, setelah sebelumya dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pencairan cek senilai Rp1,150 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari dana kas daerah (Kasda) Kabupaten Muarojambi 2001-2005 senilai Rp 4,5 miliar. Husin ditahan penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor 187/N.5/Fd.1/07/2008 tertanggal 10

Juli 2008. Husin ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi. Waktu itu dia dibawa ke tahanan dengan mobil Panther warna biru berpelat nomor BH 1333 AZ sekitar pukul 16.16 WIB di bawah pengawalan beberapa petugas kejaksaan. Dengan ditetapkannya Husin sebagai tersangka dalam kasus kasda itu, berarti dia mengikuti jejak dua mantan pejabat Muarojambi. Yakni, mantan Bupati MuarojambiAs’ad Syam dan mantan Kabag Keuangan Setda Zaidan Jauhari. Keduanya saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sengeti. Menurut Kasi Penerangan Hukum dan Humas (Penkum) Kejati Andi Ashari, Husin ditetapkan sebagai tersangka setelah dalam pemeriksaan

EDISI 050 2008

ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. “Dia yang bertugas mencairkan cek tersebut,” tegas Andi. Dia menambahkan, tersangka akan dikenai pasal 12 b tentang gratifikasi karena tidak tertangkap tangan menerima sejumlah uang. Apakah ada kemungkinan Nawawi Hamid, ketua DPRD Muarojambi saat ini, juga akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut? Andi menegaskan, ada tidaknya kemungkinan ditetapkannya tersangka baru tergantung pengembangan penyidikan. Menurut Andi, pihaknya masih menunggu surat izin dari gubernur Jambi untuk memeriksa Nawawi. “Surat izin pemeriksaan Nawawi Hamid sudah kami kirim ke gubernur,” tegasnya. Ketika dicegat sejumlah wartawan beberapa menit sebelum dibawa ke lapas, Husin mengatakan menerima cek senilai Rp 1,150 miliar dari Ketua DPRD Nawawi Hamid. Cek tersebut kemudian langsung dicairkannya ke bank. “Semua anggota DPRD Muarojambi saat itu menerima dana itu, termasuk saya sendiri,” akunya. Menurut dia, uang tersebut bukanlah uang haram, melainkan honor anggota DPRD periode 1999-2004 yang bersidang membuat peraturan daerah (perda) Kabupaten Muarojambi. Na-

TELISIK mun sayang, saat ditanyakan berapa besaran uang yang diterima seluruh anggota DPRD tersebut, pertanyaan itu belum sempat dijawab Husin karena dia keburu masuk ke mobil tahanan. Proses penahanan Husin sebenarnya sempat terhambat beberapa lama. Pasalnya, dia tidak bersedia menandatangani berita acara penahanan (BAP). Penyidik terpaksa mengantarkan surat pemberitahuan penahanan terhadap Husin ke rumah keluarganya di kawasan Jelutung. Sebelum dibawa ke lapas, kesehatan Husin juga diperiksa salah seorang dokter sekitar pukul 15.12 WIB. “Dia dalam kondisi sehat,” ujar dr Ahmad yang melakukan pemeriksaan terhadap Husin.

Diperiksa Sebelumnya, di awal Juli tahun ini Kejati Jambi memeriksa empat pejabat dan mantan pejabat di kabupaten terse-

mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Muaro Jambi Abdul Latif, mantan Kepala Banwasda Muaro Jambi Lukman Elbas, mantan Wakil Ketua DPRD H Husein dan Sani mantan staf di Bagian Keuangan Setda Muaro Jambi. Menurut Kasi Penerangan Hukum dan Humas (Penkum) Kejati Jambi Andi Ashari, pemeriksaan berjalan intensif. ‘’Mereka diperiksa dugaan tindak pidana korupsi kasus dana Kasda Muaro Jambi,’’ tegas Andi. Pemeriksaan tersebut dilakukan tim penyidik di empat ruangan berbeda. Abdul Latif diperiksa di ruang Kasi Perdata, Lukman Elbas di ruangan Sekretariat Pidana Khusus (Pidsus), Sani di ruangan Kasi Uheksi dan Husein diperiksa di salah satu ruangan di samping ruangan Kasi Perdata. Sani terlihat lebih dulu ke luar dari ruangan Kasi Uheksi. Ia keluar sekitar pukul 14.56 WIB. Sani tampak tergesa-gesa menuruni tangga sehingga be-

berapa wartawan media cetak maupun media elektronik tidak sempat meminta keterangan darinya. Sementara tiga pejabat lainnya masih diperiksa hingga pukul 15.30 WIB. Menurut keterangan Andi Azhari, pemeriksaan dilakukan terkait dengan fakta di persidangan menyangkut pencairan dana Kasda sebesar Rp 1.150 miliar. “Kita melakukan cross check, ternyata memang ada dana Kasda yang dicairkan sebesar Rp 1,150 miliar,” tegasnya. Lantas siapa yang mencairkan dan menerima dana tersebut? Andi mengatakan, setelah ditelusuri penyidik akhirnya mengetahui pihak yang mencairkan dana tersebut. Namun, demi kepentingan penyelidikan belum bisa dibeberkan. “Yang mencairkan dana ini masih menjadi rahasia penyidik,’ elaknya waktu itu. Sementara itu, As’ad Syam yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini, masih dirawat inap di ruangan Jamsostek Kamar 04 RSUD Raden Mattaher Jambi. As’ad mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian berpakaian preman. Saat ini, As’ad Syam masih menjalani proses persidangan di PN Sengeti bersama terdakwa lainnya Zaidan Jauhari. Statusnya untuk sementara dibantarkan. Mjk

but, satu di antaranya Husin. Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut setelah mantan Bupati Muaro Jambi As’ad Syam dan mantan Kabag Keuangan Setda Muaro Jambi Zaidan Jauhari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pejabat yang diperiksa antara lain,

EDISI 050 2008

TELISIK

Unjuk rasa warga NTB di KPK.

Apa Kabar

Serinata? KH M. Zainul Majdi, Senin (14/7) resmi terpilih sebagai Gubernur NTB yang baru setelah ia dan pasangannya Badrul Munir memenangkan Pilkada NTB 2008. Gubernur lama, Lalu Serinata gulung tikar. Ia juga tengah menghadapi dugaan korupsi Rp 17,5 miliar. alu Serinata seperti pepatah ‘sudah jatuh tertimpa tangga’. Belum lama ini ia harus mengakui keunggulan pasangan Zainul dan Badrul dalam pilkada NTB yang berlangsung belum lama ini. Lalu memang tidak terlalu diung-

L 26

gulkan meski dia incumbent. Justru masyarakat NTB lebih memilih Zainul, yang menurut catatan dialh gubernur termuda se Indonesia kini. Bagi banyak kalangan, justru ini merupakan fenomena menarik. Mengapa Serinata harus keok di tanah

EDISI 050 2008

kelahirannya sendiri? Secara general, sosok Serinata dan Husni yang diusung dari Partai Golkar dinilai kurang populer. Setidaknya, penilaian itu yang terlontar dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla saat mengomentari kekalahan ‘jagoannya.’ Di sisi lain, bisa jadi kekalahan yang ‘mendukung’ Serinata dipicu oleh faktor hukum yang tengah membidiknya. Maklum saja, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung menetapkan Serinata sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD NTB tahun 2001-2003. Dalam Laporan BPK, kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur NTB mencapai Rp.17.5 miliar namun berdasarkan pernyataan Jampidsus Marwan Efendi Gubernur NTB dindikasi melakukan korupsi sebesar Rp.26,5 miliar. Angka ini menjadi lebih besar diakibatkan Kejagung juga membidik Serinata dalam dugaan korupsi pada pemilihan Gubernur NTB. Selama ini, proses hukum yang menimpa Serinata boleh dibilang berjalan alot. Pemeriksaan terhadap dirinya pun berjalan laksana ‘kura-kura,’ lambat. Makanya tidak heran kalau ada yang menilai kejaksaan dalam menangani kasus ini tebang pilih. Sebenarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan izin pemeriksaan sebagai saksi terhadap Serinata pada 19 Juli 2007. Surat izin itu bernomor R-43/Pres/07/2007. Izin keluar, namun Serinata tak kunjung diperiksa. Kenapa? Iskamto yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB beralasan, pihak kejaksaan belum melakukan penyidikan terhadap Serinata karena

TELISIK menunggu izin pemeriksaan sebagai tersangka dari Presiden SBY. Surat permohonan sebagai tersangka telah dilayangkan sejak awal September 2007. Pertimbangannya bagi Iskamto demi efisiensi waktu agar pejabat yang bersangkutan tidak berulangkali diperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka. “Maka dari itu Kejagung belum menindaklanjuti izin presiden untuk memeriksanya sebagai saksi,” tutur Iskamto waktu itu. Kini, surat izin pemeriksaan sebagai tersangka sudah dikantongi Kejagung. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung BD Nainggolan izin tersebut sudah dikantongi sekitar dua bulan lalu. ”Saya lupa tanggalnya, yang jelas izin pemeriksaan sebagai tersangka sudah kami terima,” katanya kepada LACAK. Ditambahkannya, upaya untuk memajukan tersangka ke meja hijau tetap berjalan. Bahkan, sekarang kasus ini masuk dalam pemberkasan dan tidak lama lagi akan dilimpahkan ke penuntutan. ”Penyidik kepenuntutan masih dilingkungan kejaksaan tinggi, dari situ dilimpahkan ke pengadilan, kemudian sidang berjalan, ujar pria yang kental logat Sumatera Utaranya itu.

yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disaat KPK menetapkan tersangka, tidak beberapa lama diiringi dengan penahanan. Koordinator ITK NTB Ilham Yahyu, menduga Kejaksaan Agung tidak serius menangani dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur NTB.”Gubernur NTB panglimanya Koruptor, Hendarman Supandji keok,” jelas Ilham. Mendengar pernyataan itu, BD Nainggolan buru-buru meluruskan. Kejaksaan Agung belum menahan Serinata karena didasari berbagai pertimbangan. Satu di antaranya, karena Serinata tengah mengikuti jalannya Pilkada. Artinya biarlah proses itu dijalani tapi proses hukum akan tetap berjalan. ”Kemudian pemerintahannya supaya berjalan dulu. Nanti kalau dia ditahan seolah-olah ada pesanan dari pihak calon lainnya, Itu secara politisnya. Supaya dia tidak ikut dalam pemilihan itu. Tapi proses hukum tetap berjalan,” tegas Nainggolan.

Ungkapan senada juga disampaikan Kasi Penyidik Jampidsus Kejagung, Darmawangsa. Menurutnya, kasus korupsi Serinata tetap menjadi perhatian Kejagung. “Penyidik masih mempelajari sejauhmana Kejagung akan mengambil langkah penahanan,” jelas Darmawangsah sambil menginformasikan sampai saat ini belum ada keputusan final dari tim penyidik. Kemungkinan besar dalam ajang Pilkada NTB 2008, Serinata ’bertekuk lutut’. Dengan kekalahan yang diterimanya, akankah pihak Kejaksaan Agung segera menahan Serinata? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, penanganan kasus ini sempat membuat nama kejaksaan tercoreng di Nusa Tenggara Barat. Sebab, bisa dibilang kasus dugaan korupsi APBD 2001-2003 di lingkup DPRD NTB merupakan kasus terlama yang hingga saat ini belum tertuntaskan. Ayo, buktikan taringmu... Mjk/Amry

Pesimis Meskipun demikian, sejumlah masyarakat NTB pesimis terhadap langkah kejaksaan dalam menguak kasus yang menjerat Serinata itu. Maklum saja, sudah enam Kajati NTB silih berganti, tapi kasus ini masih begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Masyarakat NTB masih belum yakin kejaksan akan menuntaskan kasus yang melibatkan orang pertama di NTB tersebut .Kekhawatiran ini sangat wajar mengingat status tersangka Serinata tidak diikuti dengan penahanan. Sebelumnya, Institut Transapransi Kebijakan (ITK) mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menahan tersangka Serinata. Langkah ini untuk mempermudah penyidikan melengkapi bukti-bukti yang ada dan tersangka tidak bisa menghilangkan bukti-bukti tersebut. Berbeda halnya dengan kebijakan

Kejagung didesak untuk menahan Serinata. EDISI 050 2008

TELISIK

Marissa Belum Menyerah Perang dingin antara Marissa Haque dengan Hj Ratu Atut Chosiyah belum juga berakhir, Bahkan bisa dibilang semakin panas. Bahkan, seorang polisi dilaporkan oleh Marissa ke Divisi Propam Mabes Polri karena tidak mau membeberkan perkembangan kasus yang pernah dilaporkannya. erjuangan belum berakhir. Mungkin sepenggal kalimat itu pantas untuk menggambarkan kegigihan Marisa Haque yang berusaha membeberkan bukti-bukti kepada masyarakat tentang dugaan ijazah palsu Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah. Langkahnya tidak main-main. Meski pada akhirnya genderang perang dingin masing-masing telah ditabuh. Beberapa waktu lalu, istri dari rocker gaek 80-an Ikang Fawzi ini pernah menantang orang nomor satu di Banten itu bertarung habis-habisan di pengadilan. Kakak kandung dari Sahnaz Haque sudah menyiapkan bukti-bukti yang akan diajukannya. Bahkan, Marissa menantang Atut utuk menunjukkan bukti ijazah diploma (D3)-nya di STIE YPKP, Bandung (sekarang Universitas Sangga Buana), yang dijadikan dasar bagi Atut untuk meneruskan studinya di Universitas Borobudur, Jakarta tersebut.“Kalau memang ijazah itu asli, tolong tunjukkan transkrip nilai D3-nya dan kemudian cek ke Diknas (Departemen Pendidikan Nasional-red) apakah transkrip nilai itu memang ada dan apakah ia lulusan dari sana. Dan tunjukan pula siapa dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya saat sidang skripsi,” tegas Marissa beberapa waktu lalu.

Djonggi M. Simorangkir, salah seorang kuasa hukum Marissa juga mengeluarkan pernyataan senada. Dia menyarankan penyidik Polda Metro Jaya meminta jadwal perkuliahan Atut, jam berapa masuk, jam berapa pulang, berapa SKS dan berapa Semester. “Kemudian apakah dia juga sudah memeriksa Rektor STIE YPKP Bandung tempat kuliah asal Atut. Bagaimana proses perpindahannya, berapa SKSnya, tahun berapa dia pindah? tahun berapa dia masuk Univiversitas Borobudur? Dan sebagainya,” katanya. U n t u k mengetahui lebih jauh ke a b s a h a n ijasah yang diperoleh Atut dan beru-

EDISI 050 2008

saha untuk mengungkap mengenai fakta yang berkembang, belum lama ini Lacak sempat bertemu dengan Kepala Bagian Akademi Universitas Sangga Buana, Bandung, Yan Sukiman SE.MM. Sukiman, juga pernah diperiksa pihak Polda Metro Jaya. Tapi sebenarnya kehadiran Sukiman di Polda Metro Jaya, bukan untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian, akan tetapi menggantikan posisi rektor Universitas Sangga Buana yang berhalangan hadir. Sukiman mengatakan yang dipanggil ke polda sebetulnya bukan saya, tapi rektor. ”Rektor itu mendelegasikan saya Saya diberi surat tugas dan diperiksa penyidik di polda. Saya dimintai keterangan oleh polda dan saya bilang apa adanya,” ungkap Sukiman kepada Lacak. Dari mulut Sukiman juga diperoleh informasi kalau Atut memang pernah kuliah disini, tepatnya pada tahun 1981, tapi hanya sampai lima semester. ”Saat itu Atut mengambil D3 (Diploma) dan Diplomanya tidak tamat karena hanya sampai semester lima,”ujar Sukiman kepada Lacak. Dulu waktu Atut kuliah universitas ini, namanya masih Akademi Akubank, dia mengambil jurusan

TELISIK Akutansi untuk diploma. Kemudian nama akademi ini merubah menjadi STIE YPKP, Bandung dan terakhir menjadi Universitas Sangga Buana. ”Atut kuliah hanya sampai lima semester, bahkan dalam lima semesterpun tidak lengkap semua nilainya. Dia hanya mengambil lebih kurang 54 SKS,” tambahnya lagi. Kemudian, pada tahun 2003, Atut datang kesini dan meminta transkip nilainya. ”Karena dia mahasiswa transkipnya sudah dicetak, maka pihak universitas Sangga Buana memberikannya,”ujar Sukiman. Transkip nilai itu diberikan karena itu haknya, ”Terserah dia mau pindah atau mau apalah,” katanya.

Laporan Marissa Haque Fawzi menduga, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menggunakan ijasah sarjana palsu untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Banten 2006. Karena dirugikan, mantan salah satu calon gubernur Banten ini mengadukan Atut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Jumat 7 Maret 2008. Dalam laporannya ke polisi, Marissa menyampaikan, lewat media massa ia mengetahui, Atut menggunakan sarjana ekonomi palsu yang diterbitkan Universitas Borobudur, Kalimalang. Tapi setelah kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib, justru ketidakpuasan muncul di pihak Marissa. Marissa menyayangkan sikap penyidik Polda yang tebang pilih dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Bahkan, menurut Marissa, penyidik sengaja tidak menindaklanjuti laporan ijazah palsu ini karena menyangkut seorang pejabat. “Sepertinya ada tekanan dari pihak-pihak tertentu sehingga laporan ijazah palsu itu tidak ditindaklanjuti. Hanya jalan di tempat,” kata Marissa. Menurut Marissa, bila tidak ada tekanan dari pihak mana pun seharusnya penyidik dari awal sudah menyita ijazah Ratu Atut. “Tapi sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa,” ungkapnya. Terkait masalah itu, belum lama ini Marissa melalui Djonggi menda-

Djonggi M. Simorangkir SH tangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan laporan kliennya ke penyidik. Menurut Djonggi, di Polda dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Kanit V Kamneg IV, Kompol Djoko Purwadi SH MH. ”Saat itu kita mau bertemu dengan Direktur Reskrimum Pak Karlo Tewu, karena sibuk Pak Karlo mengatakan agar ketemu Bapak Tornagogo saja sebagai Kasat, ternyata Tornagogo tidak ada ditempat,”ujar Djongi menceritakan. Tak berapa lama menunggu, akhirnya Djonggi bertemu dengan Djoko Purwadi. Setelah itu, dirinya menanyakan perkembangan kasus ini sampai dimana. Kenapa Cuma ini aja yang diperiksa? Di jawab ya sudah, sudah cukup. Tapi Djonggi tak puas dengan jawaban tersebut. ”Jangan cukup segini aja Pak. Kan harus diperiksa dulu siapasiapa dosennya, berapa SKS yg diambilnya? Dan sebagainya,” ujar Djonggi. Nah, disitu Djoko marah. Menurut Djonggi, kalau memang dia seorang polisi yang profesional kan harus terbuka atas berbagai kasus yang tengah ditanganinya. ”Ini sudah cukup Pak dan alasan cukupnya itu harus diterangkan,” ujarnya. Kerena itu, dia harus menjelaskan yang diperiksanya itu siapa saja, karena

EDISI 050 2008

polisi juga harus membuktikan bahwa sudah seluruhnya dia periksa kata Djonggi yang juga ketua bidang HAM DPP Ikadin. Atas persitiwa itu, Marissa Haque langsung melaporkan Kompol Djoko Purwadi SH MH Kanit V Kamneg IV Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Laporan polisi dengan No. Pol: LP/132/VI/2008/YANDUAN ter tanggal 26 juni 2008 itu diterima AKP Margono. Dalam laporan itu, intinya menyebutkan tentang dugaan pelanggaran disiplin seorang polisi karena tidak bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat. Serta tidak bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan perkara pidana yang ditanganinya. Sehingga dimaksud dalam pasal 3 huruf i, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri. Dan pasal 10 ayat 2 huruf c Perkapolri No.7 tahun 2007. Bagi Djonggi tidak ada masalah kalaupun didahulukan laporan Ratu Atut mengenai fitnah yang dilakukan Marissa saya pikir lebih bagus. ”Jadi saya memang tidak pilih kasih segera dua-duanya dinaikan ke Pengadilan,”tandasnya. Tapi janganlah seakan-akan kasus ini didiamkan begitu saja, sebab waktu berjalan terus. Kalau dari data yang ada, kata Djonggi tahun 2002 aja Hj. Atut Chosiyah sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur di Banten. Kalau memang kuliah tahun 2003 tamat tahun 2004 dan wisuda 2005 berarti harus dibuktikan secara transparan. Kapan dia kuliah dan dimana kuliahnya? Meskipun gemburan dahsyat datang dari pihak Marissa, kubu Atut hanya menanggapi digin saja. Penasehat hukum Ratu Atut, OC Kaligis mengatakan laporan Marissa itu tidak ada dasarnya, ”Sebab kita sudah kasih semua buktinya. Ada teman kuliahnya dan semuanya ada. Kemudian dekanya juga mengatakan ijazah itu asli, jadi gimana lagi,” tandasnya usai sidang perdata Tommy Suharto di PN Jakarta Pusat. Amri/Mjk

LAPORAN KHUSUS TELISIK

RIAU

Hancurnya Sebuah

Peradaban

EDISI 050 2008

TELISIK KHUSUS LAPORAN

aktu begitu cepat berlalu. Masa lalu kejayaan akan kekayaan alamnya telah menjadi dongeng pengantar tidur anak-anak Riau. Tentang sekawanan harimau yang bermain di halaman rumah kala matahari senja menyisakan sinar tipis di balik rerimbunan hutan. Lalu para ibu dengan cekatan mengajak anak-anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah. Menutup semua pintu dan jendela. Sebenarnya tak sedikit pun ada ketakutan pada anak-anak. Harimau, gajah atau apalah namanya adalah teman bagi mereka. Berlari adu cepat dengan harimau. Berlompatan dan berenang riang di antara gajah. Bermain petak umpet di antara pohon-pohon raksasa yang tinggi menjulang seakan hendak mencumbu langit biru. Dan langit mengirimkan hujan, petir dan angin memberi semangat bagi tunas-tunas baru untuk tumbuh. Hingga pada suatu hari datanglah kaum penebang. Gagah melangkah masuk ke dalam hutan dan tak pernah keluar lagi. Sejak saat itu, hanya suara derak pohon yang terdengar. Pohonpohon merintih saat kapak-kapak menghujam. Lalu, suara berdebum keras terdengar. Tanah bergetar hebat, matahari meredupkan sinarnya dan awan-awan putih berubah gelap pekat. Nyanyian yang sama akan selalu terdengar dari hari ke minggu. Minggu ke bulan dan bulan ke tahun. Entahlah sampai tahun ke berapa suara pohon-pohon tumbang itu akan berhenti terdengarnya. Namun yang pasti tak ada lagi harimau atau gajah yang bermain di halaman rumah. Harimau dan gajah telah pergi hilang entah kemana, karena rumahnya telah menjadi hamparan tanah tandus, belantara kelapa sawit atau pohon akasia yang jutaan hektar luasnya. Kalaupun harimau dan gajah itu muncul di pekarangan, hanyalah membawa dendam, luka, kemarahan dan kerusakan. Kini Riau berada di ujung peradabannya. Kekayaan alam, baik yang berada di dalam maupun di atas tanahnya, tak menjadi anugerah bagi penduduknya justru membawa malapetaka yang tak berkesudahan. Kehancuran hutan raya Riau yang dilakukan secara sistematis dan mengatasnamakan ekonomi itulah yang coba dihadirkan LACAK kepada pembaca.

EDISI 050 2008

LAPORAN KHUSUS

Hancurnya Hutan

Lancang Kuning Kerusakan hutan Riau akibat illegal logging yang bersifat destruktif mencapai 3,7 juta hektar. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran menjadi senjata utama pemilik modal agar tidak dihentikan operasional perusahaannya. Persiden Soesilo Bambang Yudhoyono dituding menjilat ludahnya sendiri. Mengapa?

ajah Jhoni S Mundung memerah menahan amarah. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau ini, coba meredamnya dengan menarik nafas dalam-dalam lalu dihembuskannya secara perlahan. “Masyarakat Riau sendiri merasa sudah berada di ambang kehancuran peradaban, karena illegal logging dilakukan secara destruktif dan sistematis. Bayangkan para pelaku secara terangterangan melakukan penebangan di kawasan yang tidak diperbolehkan sekalipun,” ujarnya dengan logat Melayu Riau. Hal tersebut dikarenakan hutan Riau itu sudah porak-poranda dengan laju kerusakan 160.000 ha/tahun. Bila dihitung sejak tahun 1983 hingga 2005, maka hutan Riau yang rusak seluas 3,7 juta hektar yang sudah dihabisi oleh para pelaku illegal logging. Penghancuran yang bersifat destruktif terhadap hutan Riau menyebabkan tiap tahun kawasan kota tergenang banjir. Jhoni tidak habis fikir, bagaimana mungkin 16% dikuasai oleh 2 orang dan 20 orang mampu menguasai 23% dari total luas daratan Riau melalui konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Lucunya, 864,325 ha (45%) areal HTI be-

rada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 meter. Kemudian 230,624 ha (70%) areal HTI perijinan dari Bupati juga berada pada kawasan gambut kedalaman lebih 3 meter. Bukan hanya HTI saja yang berada di kawasan gambut, tercatat 81 pemilik perusahaan HPH dan kelapa sawit juga berada di lahan yang sama luasnya mencapai 425 ribu ha. Baginya keberadaan areal HTI, HPH dan perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut kedalaman lebih 3 meter nyata-nyata melanggar Kepres Nomor 32/1990 Ttg perlindungan lahan gambut yang berkedalaman lebih dari 3 meter. Carut marut di atas barulah satu contoh, bagaimana pemerintah telah salah urus dalam pengelolaan hutan. Johny tidak tidak meragukan keseriusan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas illegal logging. Namun untuk Riau, dia meragukan presiden akan serius dalam memberantas illegal logging. Alasannya, sebagai presiden, SBY akan berhadapan dengan dua perusahaan yang tidak saja terbesar di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Ujung-ujungnya, penghentian beroperasinya dua perusahaan tersebut akan menyebabkan ribuan bahkan jutaan

EDISI 050 2008

orang akan kehilangan pekerjaan. “Tidak mungkin perusahaan itu berhenti, kayunya masih banyak kok. Mereka menanam akasia itu 16 tahun yang lalu, kok yang dibabat hutan alam Riau dan bukan akasianya,” ujarnya. Bahkan dengan terang-terangan Jhoni menuding Presiden SBY dan Menteri Kehutanan telah menjilat ludahnya sendiri. Dia mencontohkan pemerintah menetapkan hutan Riau sebagai Taman Nasional, tapi menteri kehutanan justru mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di kawasan taman nasional atau hutan lindung. “Ini menunjukkan sikap ambivalensi Pres-

LAPORAN KHUSUS

iden SBY,” ujarnya. Jhoni bukannya tidak tahu para pengusaha menjadikan penghentian operasi pabrik akan menyebakan pemecatan massal. ““Illegal logging dihentikan, maka perusahaan berhenti berproduksi dan mengakibatkan pemecatan terhadap 16 ribu karyawan serta memicu angka kriminalitas,” ujarnya Faktanya, setelah pihak kepolisian bersikap tegas untuk memberantas illegal logging dan menyebabkan tutupnya perusahaan, ketakutan tersebut tidak terbukti. “Tidak ada korelasi antara PHK karyawan akibat tutupnya sebuah pabrik menyebabkan angka krim-

inalitas tinggi. Karena karyawan yang diberhentikan itu mendapat pesangan jutaan rupiah dan bisa digunakan sebagai modal usaha,” ujarnya. Dia pun menantang presiden dan menteri kehutanan untuk menutup perusahaan Riau Andalas Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Baginya, cara paling rasional dan realistis untuk menghentikan illegal logging yang menyebakan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan banjir adalah menutup perusahaan tersebut. “Tutup kedua perusahaan itu selesai semua persoalan,’ ujarnya sam-

EDISI 050 2008

bil mempertanyakan apakah Presiden SBY berani melakukannya. Mengapa RAPP dan IKPP? Kedua perusahaan tersebut, menurutnya, sejak beroperasi di Riau telah merusak ribuan hektar hutan Riau. RAPP yang dibangun Sukanto Tanoto, menurutnya, selama ini dijalankan secara tidak berkelanjutan (sustainable), karena mengambil bahan baku dari hutan alam dan hanya sebagian kecil dari kebun HTI mereka sendiri. Bila melihat kapasitas pabrik RAPP tercatat 2 juta ton per tahun dan membutuhkan kayu sebanyak 9,46 juta meter kubik. Lebih dari 4,2 juta meter kubik per tahun (42,26%) diperoleh dari hutan alam. Praktik ini telah berlangsung lebih dari 15 tahun dan RAPP menguasai 2 juta hektar lahan di Riau, itu berarti hampir tiga perempat wilayah provinsi Riau. “RAPP sudah beroperasi selama 16 tahun di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan, tercatat 82 desa yang miskin,” ujarnya. Sukanto Tanoto, menurutnya, termasuk dalam konglomerat hitam. Fakta, saat krisis moneter 1997, kerajaan bisnis Raja Garuda Mas (RGM), induk dari RAPP, tersangkut utang sebesar 1,14 milyar dolar akibat penyalahgunaan dan pelanggaran peraturan per-

LAPORAN KHUSUS

bankan yang dilakukan melaluli bank miliknya sendiri, Unibank. Meski utang menggunung, tidak menyurutkan langkah Sukanto Tanoto terus melakukan perluasan kapasitas industrinya, dengan menyiasati hukum di Indonesia sehingga sebagian besar utangnya ditanggung oleh Negara melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Sukanto Tanoto telah melakukan kejahatan perbankan dan kejahatan lingkungan yang merugikan Negara maupun keselamatan rakyat banyak,” ujarnya. Begitu juga dengan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang sudah beroperasi selama 20 tahun di Riau dan setiap tahun mengalami kenaikan kapasitas produksinya karenakan kebutuhan kertas dunia dan kebutuhan bubur kertas dunia, sehingga IKPP terus merambah hutan Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Sementara itu, Tabrani Rab, tokoh masyarakat Raiu, menyodorkan hitung-hitungan berapa besar kebutuhan sebenarnya IKPP. satu hektare hutan perawan menghasilkan 80 ton bubur

kertas untuk satu ton bubur kertas. Satu hektare hutan alam menghasilkan 80 ton bubur kertas. Sementara produksi bubur kertas dari Indah Kiat adalah 24 ribu ton bubur kertas per hari. Jadi diperlukan 24 ribu hektare bubur kertas dibagi dengan 80

EDISI 050 2008

ton bubur kertas adalah sama dengan 300 hektare hutan per hari. Produksi ini berasal dari 30 persen HTI dan 70 persen adalah hutan alam. Dengan demikian kehancuran hutan alam yang ditimbulkan oleh pabrik bubur kertas adalah sama dengan 70 persen kali 300 hektare yakni 200 hektare hutan alam per hari. Dasyat bukan? “Riau itu memiliki dua perusahaan pulp and paper besar yang kapasitas produksinya besar sehingga membabat hutan yang sangat besar. Kebutuhan pabrik itu mencapai 1.500 meter kubik/hari atau setara dengan 16 juta meter kubik/tahun. Sebuah kebutuhan yang dahsyat itu tentu haus dipenuhi dengan membabat habis hutan Riau,” ujar Jhoni. Itu belum dihitung dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan lainnya atas kayu, seperti pabrik sawmill, maulti dan triplek itu totalnya mencapai 23 juta meter kubik/tahun. Sedangkan kapasitas hutan alam yang bisa diproduksi atau diambil kayunya hanya 7 juta meter kubik/tahun. “Besar pasak daripada tiang,” tegasnya.

LAPORAN KHUSUS

Berkah dan Petaka

Kelapa Sawit Ambisi Indonesia untuk menjadi negara pengekspor CPO terbesar di dunia kian mendekati kenyataan. Malaysia pun mulai angkat bendera putih untuk mempertahankan kedigdayaannya. Namun keberhasilan tersebut harus dibayar sangat mahal. Hutan yang gundul, kabut asap, banjir bandang hingga konďŹ&#x201A;ik. Ironisnya, kemiskinan terus membekap masyarakat.

EDISI 050 2008

LAPORAN KHUSUS

iatnya sungguhlah mulia. Indonesia harus bisa mengalahkan Malaysia sebagai minyak sawit terbesar di dunia. Untuk mewujudkan niatan itu, sejak tahun 1996, semasa Pak Harto menjabat Presiden Indonesia, pembukaan lahan besar-besaran pun dilakukan. Menurut catatan Sawit Watch, produksi minyak kelapa sawit Malaysia rata-rata 3,66 ton CPO/ Ha/ Tahun sedangkan Indonesia 3,11 ton CPO/ Ha/ Tahun. Diam-diam pemerintah Malaysia pun mulai harap-harap cemas melihat kemampuan Indonesia menghasilkan CPO. Pengakuan tersebut dikemukakan oleh Menteri Perkebunan dan Komoditi Peter Chin setelah melihat ke-

ka punya lebih banyak lahan, lebih banyak perkebunan dan karenanya mereka secara logika saja akan berproduksi lebih banyak dan eksportir lebih besar. Kami mengakui itu,” ujarnya. Bila pernyataan Chin benar, ambisi dari pemerintah Indonesia untuk menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran tentunya tidak sia-sia. Bayangkan dari sebuah negara yang tidak masuk dalam peta perdagangan CPO, meski memiliki lahan yang teramat luas, Indonesia menjelma menjadi sebuah negara nomor dua terbesar di dunia dalam soal CPO mengalahkan Thailand, Filipina, Vietnam, Cina dan tak lama lagi Malaysia pun disalip.

pakan lahan hutan konversi. Hasrat pemerintah ini menguat seiring dengan meningkatnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di dunia. Ketidakseimbangan peningkatan kebutuhan dan produksi CPO selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan harga CPO melambung. Mei tahun lalu harga CPO masih sekitar 700 dolar AS per ton. Pada bulan yang sama tahun 2008 ini sudah menembus 1.000 dolar AS per ton. Namun keberhasilan Indonesia menggeser Malaysia harus dibayar sangat mahal. Untuk memperluas kebunkebun kelapa sawit tentu membutuhkan areal yang sangat luas. Kebijakan lewat konversi hutan dalam menundukung pengembangan perkebunan kela-

seriusan Indonesia dalam memperluas areal perkebunan kelapa sawit secara drastis. “Dari gambaran awal di tahun 2007 tampaknya Indonesia telah mengambil alih kami dalam hal produksi,” ujarnya. Ditambahkannya, meski sampai saat ini Malaysia masih pengekspor utama dunia tetapi Indonesia sudah “sangat dekat “ dan mungkin akan mengklaim sebagai yang paling utama pada tahun 2008. “Sekarang Indonesia semangkin berperan, kami mengakui bahwa mere-

Berdasarkan data dari Departemen Pertanian RI, tahun ini kita memiliki 6,78 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit dengan total produksi sebanyak 17,37 ton. Sesuai dengan rencana, lahan ini akan diperluas lagi hingga mencapai 20 juta hektar, setara dengan luas wilayah negara Inggris, Belanda dan Swiss jika digabungkan. Luas perkebunan 6,78 juta hektar tersebut berada di atas lahan yang berpotensi sesuai untuk pengembangan kelapa sawit seluas 18 juta hektar, dengan 13,7 juta hektar di antaranya meru-

pa sawit skala besar dalam prakteknya telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan maupun dampak sosial. Di lapangan, pemilik perusahaanperusahaan kelapa sawit ternyata juga mengantongi konsesi HPH. Untuk menekan biaya seminim mungkin, para pengusaha mengambil jalan pintas. Puluhan bahkan jutaan pohon ditebang untuk membuka lahan (land clearing) kemudian lahan hasil sisa tebangan tersebut di bakar. Sementara kayu-kayunya di jual dan tentu saja menghasil-

EDISI 050 2008

LAPORAN KHUSUS kan rupiah yang sangat besar bagi pemilik perusahaan. “Tebang hutan ganti dengan kelapa sawit. Tebang hutan ganti dengan akasia kalau ini terus terjadi dan tiap tahun rakyat Riau harus menerima banjir bandang dan kabut asap. Kondisi ini sama saja membiarkan rakyat Riau hidup dalam kebodohan dan kemiskinan. Miskin karena tidak bisa bekerja dan bodoh karena tidak bisa bersekolah dengan layak,” Johni Setiawan Mundung, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau. Akibat pembakaran hutan tersebut, menurutnya, musim kabut asap yang berlangsung dari Februari sampai Juli membuat aktivitas rakyat lumpuh, ini dikarenakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota mengeluarkan kebijakan melarang warga untuk keluar rumah. Sekolah diliburkan berdampak jutaan anak-anak mulai taman kanakkanak hingga mahasiswa dirugikan dalam bidang pendidikan dibandingkan anak-anak di provinsi lain. Gara-gara ekspor asap itu juga, tiap tahun pemerintah Indonesia dimarahi oleh Pemerintah Singapura, Malaysia

dan Thailand akibat asap dari kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ekspor asap besar-besaran itu menyebakan rakyat di tiga negara itu mudah terhinggap penyakit infeksi saluran paru-paru atas (ispa). Sedangkan data yang Walhi punya terdapat 3,5 juta orang dari tahun 2002-2006 terkena penyakit Ispa sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Bukan hanya itu saja, turunan dari CPO pun menguntungkan secara bisnis. Setidaknya 10 produk yang dijual kepasaran, 7 produk berbahan dasar CPO seperti sabun, shampoo, lipstik, pasta gigi, minyak rambut, semir sepatu, minyak goreng dan mentega. Uniknya di Riau, menurut Jhoni, tidak ada pabrik sabun, pabrik shampoo, pabrik pasta gigi dan lainnya, kalaupun ada hanya pabrik bioful itupun hanya 3 pabrik. Ini menunjukkan industri hulu dikuasai oleh Jakarta

EDISI 050 2008

dan industri hilir dikuasai oleh Singapura sedangkan Riau hanya kebagian jadi penonton,” paparnya. “Tragisnya penentuan harga CPO ada di Belanda padahal Indonesia yang punya barang. Ujung-ujungnya, rakyat dunia yang menikmati, rakyat Riau yang melarat. Ini bisa terjadi karena adanya kerjasama yang baik antara aparat, birokrat dan konglomerat dalam hal korupsi berjamaah dan membuat masyarakat melarat” menurut Hariansyah, Wakil Koordinator Jikalahari kepada LACAK. Bukan hanya menciptakan kemiskinan, menurutnya, pembukaan areal perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan kehancuran ekologi. Data yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian tentang kelapa sawit menunjukkan, kelapa sawit merupakan tumbuhan monokultur yang tumbuh di daerah tropika basah di sekitar lintang Utara - Selatan 12 derajat, pada ketinggian 0-500 m dpl. Kelapa sawit membutuhkan curah hujan sekitar 1.250-3.000 mm/th (optimum 1.750-2.500 mm/th) merata sepanjang tahun. Tingkat penyerapan airnya cukup besar, yaitu 12 liter perpohon perharinya.

LAPORAN KHUSUS

Kelapa sawit kini dikuasai pihak asing. Tingkat penyerapan air pada tanaman kelapa sawit tersebut, menurut Departemen Pertanian, ternyata tidak diimbangi dengan daya tangkapannya. Hal ini disebabkan kerana pembakaran lahan yang dilakukan saat membuka lahan sawit. Penebangan pohon dan pembakaran lahan memang berakibat menurunnya fungsi tanah sebagai penyimpan unsur hara dan tangkapan air. Begitu juga dengan pembakaran lahan menghanguskan lapisan humus tanah. Hal ini menyebabkan lahan rentan terhadap bencana banjir dan longsor. Wilayah lahan yang dekat dengan sungai pun tak pelak menyebabkan penyerapan air yang tinggi, sehingga mengancam fungsi sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dampaknya, masyarakat yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut bisa mengalami kemiskinan secara struktural. Kelapa sawit pun menciptakan

konflik yang tak berkesudahan di Riau. Pembukaan areal perkebunan kelapa sawit juga melahirkan konflik baik antar masyarakat dengan pemilik perkebunan, tapi juga terjadi antara perusahaan kelapa sawit, perusahaan HPH dan perusahaan HTI. Bahkan konflik juga terjadi antara manusia dengan binatang. Konflik yang terjadi sangat rumit untuk diuraikan, berdasarkan catatan Walhi sejak tahun 2000 hingga 2005 terdapat 678 konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan HPH, HTI dan kelapa sawit. Begitu juga konflik yang terjadi antara perusahaan HPH dengan HPH, HPH dengan HTI dan HPH dengan kelapa sawit serta perusahaan HTI dengan HTI dan HTI dengan Kelapa sawit. Bukan hanya dengan manusia konflik itu terjadi. Konflik juga terjadi antara manusia dengan hewan, seperti gajah atau harimau. Hewan itu membutuhkan

EDISI 050 2008

rumah untuk makan, tidur dan kawin. Ketika hutannya menghilang, maka kebutuhan binatang untuk makan juga menghilang. Cerita soal gajah masuk ke areal penduduk dan menghancurkan rumah dan segala fasilitas yang dimiliki penduduk sudah bukan hal aneh lagi. Begitu juga dengan nasib yang menimpa para penjaga keamanan baik di RAPP maupun IKPP yang kerap diterkam harimau. Binatang itu mengamuk karena tempat main, makan dan kawinnya dihancurkan. Kabar terakhir 27 ekor gajah berada di Pekanbaru, sebentar lagi Kantor gubernur habis diamuknya. â&#x20AC;&#x153;Posisi Pemprov Riau sendiri justru membiarkan konflik itu terjadi kemudian baru diadakan perdamaian dengan acara potong kerbau, tenang sebentar tapi tahun depan meledak lagi. Pemprov tidak melihat akar permasalahannya yakni kecemburuan,â&#x20AC;? ujarnya. Â&#x201E;

LAPORAN KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN

NOMOR IJIN

TAHUN IJIN

PENERBIT

LUAS (HA)

12,270.50 12,270.50

A. DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR RIAU PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL Kpts/522.2/PK/1014 JUMLAH

2003

Gubernur Riau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B. DIKELUARKAN OLEH BUPATI PELALAWAN PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA 522.21/IPK/I/2003/007, 21-01-2003 PT RIMBA MUTIARA PERMAI (2) 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008, 27-01-2003 PT. MITRA TANI NUSA SEJATI 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009, 27-01-2003 PT. BUKIT RAYA PELALAWAN 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/00, 17-12-2002 PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL 522.1/Dishut/XI/2002/002, 12-11-2002 PT. SELARAS ABADI UTAMA 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005, 30-12-2002 PT. SINAR DELI PRATAMA 522.21/IUPHHKHT/I/2003/00 , 21-01-2003 PT. MERBAU PELLWAN LSTARI 522.21/IUPHHKHT/I/2002/004, 17-12-2002 PT. SATRIA PERKASA AGUNG 522.21/IUPHHKHT/I/2003/00 , 29-01-2003 CV. MUTIARA LESTARI 522.21/IUPHHKHT/I/2003/00 , 25-01-2003 CV. RIAU BINA INSANI 522.1/Dishut/VI/2002/002, 01-06-2002 CV. PUTRI LINDUNG BULAN 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005, 25-01-2003 CV. TUAH NEGERI 522.21/IUPHHKHT/I/2003/00 , 25-01-2003 PT. PUTRA RIAU PERKASA 522.21/IUPHHKHT/V/2002/00 , 08-05-2002 PT. MITRA HUTANI JAYA 522.21/IUPHHKHT/I/2003/00 , 29-01-2003 CV. BHAKTI PRAJA MULIA 522.21/IUPHHKHT/I/2003/001, 28-01-2003 PT. TRIOMAS FDI 522.21/IUPHHKHT/I/2003/00 , 29-01-2003 KUD BINA JAYA LANGGAM 522.21/IUPHHKHT/I/2003/00 , 24-01-2003 CV. ALAM LESTARI 522.21/IUPHHKHT/I/2003/015, 30-01-2003 PT. UNISERAYA 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006, 30-12-2002 PT. RIAU BINA INSANI 522.21/IUPHHKHT/VI/2002/001.A, …-06-2002 JUMLAH

2003 2003 2003 2000 2002 2002 2003 2002 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan

1 2 3 4 5

C. DIKELUARKAN OLEH BUPATI INDRAGIRI HULU PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA Kpts.330/XI/2002, 5-11-2002 PT. BUKIT BETABUH SEI INDAH Kpts.331/XI/2002, 6-11-2002 PT. MITRA KEMBANG SELARAS Kpts.352/XI/2002, 21-11-2002 PT. ARTELINDO WIRATAMA Kpts.74/IV/2002, 11-04-2002 PT. SUMBER MASWANA LESTARI Kpts.18/…/2003, JUMLAH

2002 2002 2002 2002 2003

Bupati Indragiri Hulu Bupati Indragiri Hulu Bupati Indragiri Hulu Bupati Indragiri Hulu Bupati Indragiri Hulu

16,500.00 13,450.00 14,450.00 19,440.00 10,000.00 73,840.00

1 2 3 4 5 6

D. DIKELUARKAN OLEH BUPATI SIAK PT. SERAYA SUMBER LESTARI 03/IUPHHKHT/II/2003, 27-01-2003 PT. RIMBA MANDAU ABADI 04/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003 PT. BALAI KAYANG MANDIRI 05/IUPHHKHT/II/2003, 03-02-2003 PT. BINA DAYA BINTARA 02/IUPHHKHT/I/2003, 10-01-2003 PT. RIMBA ROKAN PERKASA 01/IUPHHKHT/I/2003, 16-01-2003 PT. NASIONAL TIMBER AND FOREST 06/IUPHHKHT/II/2003, 3-01-2003 JUMLAH

2003 2003 2003 2003 2003 2003

Bupati Siak Bupati Siak Bupati Siak Bupati Siak Bupati Siak Bupati Siak

16,875.00 6,400.00 21,450.00 8,000.00 21,500.00 8,200.00 82,425.00

2002 2002

Bupati Indragiri Hilir Bupati Indragiri Hilir

1 2

E. DIKELUARKAN OLEH BUPATI INDRAGIRI HILIR PT. BINA DUTA LAKSANA 17.A/TP/VI/2002, 13-06-2002 PT. RIAU INDOAGROPALMA 17.B/TP/VI/2002, 3-06-2002 JUMLAH TOTAL (A+B+C+D+E)

EDISI 050 2008

1,500.00 9,000.00 7,300.00 6,000.00 4,412.00 20,000.00 3,000.00 5,590.00 12,000.00 4,000.00 7,275.00 2,500.00 1,500.00 21,650.00 10,000.00 5,800.00 9,625.00 1,887.00 3,300.00 35,000.00 4,300.00 175,639.00

2,405.00 820.00 3,225.00 378,299.50

LAPORAN KHUSUS

Penerbitan Izin Kehutanan

Diobral Tertangkapnya Bupati Pelalawan Riau, Tengku Azmun Jafar menyeret mantan Gubernur Riau Rusli Zainal. Setelah Kepala Dinas Kehutanan Riau tahun 20032004, Syuhada “bernyanyi”. Begitu mudahnya mengeluarkan penerbitan izin kehutanan.

Bupati Pelalawan Riau, Tengku Azmun Jafar

utan punya caranya sendiri untuk menuntut balas atas kehancuran yang disebabkan mesin Chainsaw yang tak henti-hentinya mengergaji pohon-pohon raksasa miliknya. Buldozer yang hilir mudik bersama mesin kepiting yang sibuk memindahkan kayu-kayu gelondongan ke dalam truk logging. Dan dalam hitungan tahun, permadani hijau pun berubah menjadi hamparan tanah merah retak. Bekerja bersama hujan, terciptalah banjir bandang yang menenggelamkan desa dan kota di sekujur Riau. Bersekutu dengan api keserakah manusia, membumbunglah asap pekat tidak saja menyelimuti Riau tapi juga membuat

negeri tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, terganggu baik ativitas ekonomi hingga kesehatan. Bersama binatang, lahirlah teror. Gajah-gajah masuk ke desa dan kota lalu menghancurkan apapun yang ada disekitarnya. Harimau tanpa ampun menerkam manusia-manusia yang lengah dan mencabik-cabiknya. Begitu juga dengan pihak-pihak yang merekomendasi atau memberikan izin dan menutup mata atas aksi penebangan membabi buta itu. Bila si pemberi izin selalu berlindung atas izin presiden, kini mali harap-harap cemas. Setidaknya dua bupati telah merasakan pahitnya memainkan kekuasaannya dengan seenaknya mengeluarkan surat izin konsesi baik itu untuk HPH, HTI maupun perkebunan Kelapa sawit. Persoalannya bukan pada keluarnya surat izin tersebut, melainkan izin yang diterbitkan baik itu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan sebagainya ternyata berada di kawasan gambut ketebalan 3 meter Uniknya semakin mendekati berakhirnya masa berkuasanya seorang bupati atau pemilihan kepala daerah, maka seorang bupati akan mengobral

EDISI 050 2008

surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada para investor. “Orang awam akan mudah menebaknya, mengapa seorang bupati begitu royal mengeluarkan izin, termasuk izin untuk menebang di wilayah-wilayah yang tidak diperbolehkan untuk di tebang,” ujar Jhoni S Mundung, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau. Begitu juga dengan menteri kehutanan. Menteri Kehutanan yang membuat peraturan tentang tidak boleh menebang di hutan lindung, di hutan alam, ini tidak boleh, itu tidak boleh pokoknya tidak boleh. “Lho kok sekarang malah mengeluarkan izin memperbolehkan memanfaatkan kayu di hutan lindung apa tidak aneh,” ujarnya. Cuma ya itu tadi, meski pihak kepolisian sudah berkirim surat kepada presiden untuk meminta izin pemeriksaan terhadap sejumlah kepala daerah dalam kasus penerbitan izin kehutanan, nyatanya surat izin tersebut ‘digantung’ oleh presiden. “Ketika bupati dan gubernur Riau hendak diperiksa, presiden pasang badan dengan tidak mengeluarkan izin pemeriksaan. Hal ini membuat Polda Riau bingung. Polda dan Kapolri sudah minta izin agar presiden mengeluarkan izin untuk memeriksa namun sudah 1,5 tahun izin tersebut tidak juga keluar,” tegas Jhoni. Sikap pasang badan presiden tentu saja membuat para bupati senang bukan kepalang. Tapi presiden atau kepala daerah mungkin lupa masih ada pihak lain yang tidak perlu minta izin presiden, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi KPK mencium ada yang tidak beres dengan obral besar-besaran dalam penerbitan izin kehutanan oleh kepala daerah. Hasilnya, Bupati Pelalawan Riau, Tengku Azmun Jafar pun tak berkutik dibuatnya. Bayangkan, selama lima tahun memimpin Pelalawan, 2001-2006, Azmun mengeluarkan penerbitan kepada 15 perusahan. Hebatnya, tujuh dari 15 perusahaan tersebut terafiliasi dengan dirinya. Selain itu juga ditemukan adanya aliran dana kepada Azuman senilai lebih Rp 1 miliar. Tumpak Hatorangan Panggabean,

LAPORAN KHUSUS Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan, perbuatan Azuman merupakan perbuatan korupsi karena penerbitan izin tersebut memberikan keuntungan kepada dirinya. Tidak hanya itu, penerbitan izin yang seharusnya diperuntukkan pada lahan kosong, nyatanya izin tersebut dilakukan pada lahan hutan alam yang memilliki potensi kayu di atas lima meter kubik per hektar. “Bukan pada areal kosong,” ujarnya. Akibat perbuatan Bupati Pelalawan itu, KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun. Taksiran itu berdasarkan tegakan kayu di tempat perusahaan itu memiliki ijin. Untuk keperluan penyidikan, KPK pun terbang ke Pelalawan untuk menggeladah kantor dinas maupun rumah dinas bupati untuk menemukan barang bukti. Hasilnya, buku kas PT Persada Karya Sejati Tahun 2006, tiga lembar form PT Persada Karya Sejati tanggal 26 Januari, satu lembar kuitansi tertanggal 20 Januari 2006 dengan nilai Rp 600 juta. Selain itu, KPK juga menemukan satu bundel kesekapatan antara CV Tuan Negeri dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tertanggal 1 Juli 2003, satu bundel kesepakatan CV Putri Lindung Bulan dengan RAPP, dan satu bundel kesepakatan antara Koperasi Pangkalan Tuo Sakti dengan PT RAPP. Begitu juga dengan Bupati Kampar Burhanudin Husin. Setelah puas mengeluarkan izin penerbitan, kini Burhanudin harus berurusan dengan KPK. Bahkan KPK telah meminta pihak imigrasi untuk mencekal Burhanudin untuk keluar dari Indonesia. Permintaan pencekalan ini diajukan KPK terkait dengan penyidikan penerbitan izin kehutanan yang melibatkan tersangka Bupati Pelalawan Tengku Azmun. Saat izin dikeluarkan, Burhanudin menjabat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005-2006.

Tak hanya Burhanudin, KPK juga meminta pihak imigrasi untuk mencekal Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005, Asral Rachman, yang kini menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau, dan Kepala Dinas Kehutanan Riau tahun 2003-2004, Syuhada Tasman. Permintaan KPK agar ketiga orang tersebut tidak keluar dari luar negeri diutarakan oleh Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Syaiful Rachman. Ditambahkannya, Cegah dan tangkal (cekal) terhadap tiga pejabat tersebut berlaku sampai 13 Juni 2009. Permintaan pencekalan ini baru diterima

berkan keterlibatan Rusli saat diperiksa sebagai saksi Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 13 November lalu. Dalam pengakuannya, pada akhir 2003 dirinya melaporkan ke Gubernur Riau tentang sejumlah permohonan penilaian pengesahan RKT dari sejumlah perusahaan. Kepada Rusli, Syuhada mengaku tidak berani meneken dan mengesahkan RKT itu karena belum selesainya proses verifikasi yang dilakukan Departemen Kehutanan. “RKT ini kan rutin. Di samping itu, kita perlu percepatan pembangunan hutan tanaman. Siapkan saja. Kalau perlu, saya tanda tangani,” jawab Rusli seperti dituturkan Syuhada. Kemudian

pihaknya pada 17 Juni lalu. Tertangkapnya Azuman, tak ubahnya membuka helai demi helai selubung misteri yang selama ini tak tersentuh hukum. Keterlibatan bekas Gubernur Riau Rusli Zainal mengeluarkan izin rencana kerja tahunan (RKT) untuk sejumlah perusahaan kayu mulai terungkap. Adalah Syuhada Tasman, bekas Kepala Dinas Kehutanan Riau yang kini menjadi tersangka kasus pemberian izin eksploitasi hutan di Pelalawan, membe-

lanjutnya, Rusli pun meneken RKT untuk sejumlah perusahaan itu. Padahal, menurutnya, Gubernur Riau tidak mempunyai kewenangan mengesahkan RKT. Alasannya, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/KPTS-II/2002 tanggal 4 Juli 2002 menyebutkan kewenangan itu ada pada Kepala Dinas Kehutanan Riau. Hutan punya caranya sendiri sendiri untuk menuntut balas. Caranya, memberikan keserakah pada pemegang kekuasaan.

EDISI 050 2008

OPINI

Pemilu 2009 Gagal? TB Januar Soemawinata HAJAT besar bangsa Indonesia yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 sangat berpotensi untuk gagal. Hampir dipastikan gagal karena berbagai hal. Dari sekian banyak kendala yang akan dijadikan alasan gagalnya pelaksanaan Pemilu adalah. Pertama, perangkat atau peraturan perundangannya sendiri. Beberapa undangundang yang lahir dan ada untuk perangkat lunak Pemilu, seperti UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, diyakini bermasalah. Misalnya dalam UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, disana dijelaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas atau kewenangan melakukan pengawasan, jika perlu membuat rekomendasi yang berujung kepada pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, sebagaimana kita ketahui, Bawaslu ini dibentuk oleh KPU sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 2007. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anggota Bawaslu melakukan tugas pengawasan terhadap KPU, jika lembaga itu yang membentuknya. Di samping itu, Bawaslu ini lahir setelah KPU. Jadi bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan Bawaslu jika kondisinya seperti itu. Sebagai ilustrasi kita gambarkan demikian, di republik ini hampir semua persoalan diselesaikan dengan tawar-menawar kepentingan. Demikian pula di saat pemilihan atau pun seleksi anggota Bawaslu yang dilakukan KPU. Aroma tawar-menawar kepentingan terasa sangat tajam dan

bukan mustahil telah terjadi pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Namun, karena tugas pengawasan yang seharusnya dilakukan Bawaslu, sedangkan yang bersangkutan belum terbentuk, bagaimana pertanggungjawabannya? Lagi pula masih menurut UU yang sama, Bawaslu dibentuk paling lambat sebulan sebelum tahapan Pemilu dimulai. Kita semua tahu, tahapan Pemilu 2009 dimulai sejak bulan Mei 2008. Faktanya, belum semua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dibentuk. Masih menyoroti isi UU tersebut, meskipun lembaga Bawaslu telah dibentuk dan tercantum dalam perundangan. Namun sejauh ini belum ada peraturan yang menyebutkan tentang pendanaan Bawaslu, termasuk kantor dan sekretariatnya. Lebih dari itu, lembaga yang memiliki tugas sangat berat itu ternyata pertanggungjawabannya sangat sumir. Dalam UU No 22 tahun 2007, sama sekali tidak jelas kemana KPU maupun Bawaslu harus bertanggungjawab, baik mengenai penggunaan keuangan, maupun mengenai pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Dalam UU hanya disebutkan, KPU dan Bawaslu memberikan laporan secara periodik kepada Presiden dan DPR. Sedangkan untuk pertanggungjawaban keuangan, KPU dan Bawaslu bertanggungjawab sesuai undang-undang yang berlaku. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan UU yang berlaku itu yang mana? Ruang kosong inilah yang kelak dapat menjadi persoalan. Bahkan ruang-ruang kosong tadi menjadi rawan untuk diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalah kedua, sebagaimana kita

EDISI 050 2008

sempat singgung, sampai saat ini dana untuk Bawaslu belum jelas darimana didapatnya. Menurut kabar yang beredar, dana itu telah dimintakan KPU kepada Menteri Keuangan. Hal ini dilakukan karena anggaran Bawaslu tidak dimasukan dalam APBN dan berkaitan dengan Pemilu 2009. Ketiga, dengan naiknya harga minyak yang meningkat tajam dan tidak sejalan dengan pendapatan perkapita penduduk Indonesia, bukanlah sesuatu yang dianggap ringan. Sebab kondisi semacam itu dapat memicu timbulnya gejolak sosial. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan sistem perundangan yang ada. Lebih runyam lagi, Presiden kita paling suka penampilan, ingin disebut flamboyant, tanpa melihat dengan kelambanannya dia bertindak, rakyat semakin resah dan menderita. Ketiga persoalan itulah dan terutama sekali berkait dengan remuk redamnya peraturan perundangan yang ada, pandangan atau pun pendapat Pemilu 2009 bisa saja gagal semakin mendekati kenyatan. Terlebih jika nantinya, pemerintah kembali menaikan harga BBM dan mengganti para menteri yang dianggap tidak loyal karena lebih mementingkan partainya daripada membantu kinerja Presisden. Pastilah, Pemilu gagal bukan sekedar mimpi di siang bolong. Penulis, pemerhati masalah sosial, politik dan kemasyarakatan dari Universitas Nasional, Jakarta.

EDISI 050 2008

PERADILAN

Gugatan Terhadap Tommy Soeharto Cs

Siapa Bakal Keok? Sidang perdana gugatan perdata terhadap Tommy Soeharto Cs, sudah digelar, tapi tak berjalan mulus. Siapa yang bakal memenangkan gugatan tersebut?

agi itu (8/7), ruang sidang Prof. R. Subakti, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi wartawan. Para kuli tinta itu hadir untuk mengikuti jalannya sidang gugatan perdata Menteri Keuangan terhadap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto cs. Maklum, sebelum sidang tersebut digelar, sudah tersiar kabar kalau Kejaksaan Agung menggugat Tommy Soeharto cs, dengan nilai rupiah yang fantastis. Gugatan perdata itu telah diajukan Kejaksaan Agung pada awal Mei 2008 dalam kasus penjualan asset PT Timor Putra Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tommy bersama empat tergugat lainnya, PT Visata Bella Pratama, PT Mandala Buana Bakti, PT Humpuss dan PT Timor Putra Nasional. Mereka digugat membayar kerugian negara Rp 4,045 triliun. Gugatan yang dilayangkan Kejaksaan Agung terhadap Tommy Cs ternyata bukan gertak sambal. Semestinya sidang bisa berjalan mulus. Tapi sayang sidang gugatan ini tidak bisa

berjalan maksimal. Kenapa? Jawabannya klasik. Sidang yang dipimpin Reno Listowo SH itu, terpaksa ditunda hingga 23 Juli 2008, gara-garanya tiga dari lima tergugat tidak menunjukkan ‘batang hidungnya’ di PN Jakarta Pusat. Ketiga tergugat tersebut yaitu, PT Vista Bella Pratama (tergugat I), PT Mandala Buana Putra (tergugat II) dan PT Timor Putra Nasioal (tergugat IV). PT Humpuss (tergugat III) hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya, Elza Syarief dan Tommy Soeharto (tergugat V) diwakili OC Kaligis serta turut tergugat Amazonas Finance Limited diwakili kuasa hukumnya, Gunthar P Gamal dan Shafiq Khan. “Sidang ditunda sampai 23 Juli 2008,” ujar Reno. Agenda sidang kedepan akan dilanjutkan pada tahap mediasi. ”kita akan memanggil ulang pihak yang belum hadir karena masih berada di luar wilayah PN Jakarta Pusat,” tambah Reno. Upaya utuk mendatangka seluruh tergugat telah dilaksnakan sesuai rencana. Surat panggilan tergugat I sudah

EDISI 050 2008

dikirimkan ke kantornya di Jalan Muara Karang Raya, tetapi kantornya kosong. Panggilan diteruskan ke kelurahan. Sedangkan tergugat II surat panggilan diterima oleh satpam dan diteruskan ke kelurahan sesuai data yang ada. Sedangkan tergugat IV memiliki 2 alamat. Dasar dan alasan gugatan muncul, pada intinya karena pada tahun 1997 tergugat PT Timor Putra Nasional (tergygat IV) mendapat fasilitas kredit investasi dari bank dagang negara (BDN) sebesar USD 23.386.792 atau Rp 173 miliyar lebih dengan jaminan tanah dan bangunan pabrik mobil timor di Cikampek. Lalu pada tahun 1998 tergugat IV mendapat fasilitas kredit lagi dari Bank Bumi Daya (BBD) sebesar USD 260.112.092 dengan jaminan hak atas tagihan, hak atas klim asuransi, stock mobil timor, deposito dan personal garansi Hutomo Mandala Putra. Pada tanggal 31 Maret 1999 kredit tergugat IV macet, maka dalam rangka program penyehatan perbankan, penyelesaian kredit yang tertunggak sebesar Rp 4 Triliun lebih dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasioanal (BPPN). Dan 15 april 2003 BPPN menjual hak tagih/piutangnya tergugat IV kepada tergugat I sebesar Rp 444 Milyar lebih berdasarkan akta perjanjian jual beli pihutang yang dilegalisir oleh Notaris Buntario tigris Darma dengan Nomor: 935/2003/leg. Dengan demikian hak tagih piutang itu beralih dari BPPN kepada tergugat I. Selain itu, tergugat V selaku komisaris utama pada tergugat IV dan pemegang saham 99% serta komisaris utama pada tergugat III. Untuk itu, jaksa berpendapat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I. Karena tergugat I membeli hak tagih/piutang tergugat IV dari BPPN yang ternyata terafiliasi dengan tergugat III yang sahamnya dimiliki oleh tergugat V. Dengan adanya hubungan terafiliasi dalam pelaksanaan tersebut mengakibatkan kerugian bagi penggugat sejumlah Rp; 4.045.756.668.138,- , jelasnya. Menurut pihak kejaksaan, perbuatan tergugat I sampai V adalah

PERADILAN perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan poin 2 keputusan komite kebijakan sektor keuangan Nomor : Kep.03/ K.KKSK/11/2000 tanggal 10 November 2000 tentang kebijakan penyehatan dan restrukturisasi utang prusahaan dan pedoman pelaksanaan program penjualan aset kredit III (PPAK III) BPPN tanggal 31 januari 2003, khususnya tentang syarat pernyataan kepatuhan. Kasus PT Timor ini mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berkoordinasi dengan KPK dan Kejagung di Gedung KPK pada November tahun 2007. Dalam rapat tersebut, terungkap penjualan aset dan hutang PT Timor senilai Rp 4,5 triliun, hanya dibeli oleh PT Vista Bella sebesar Rp 512 miliar. Penjualan dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Belakangan diketahui, bahwa dana yang digunakan PT Vista Bella berasal dari Humpuss Group. Padahal, PT Timor adalah perusahaan yang terafiliasi dalam Humpuss Group. Kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh Tommy Soeharto.

Tidak takut Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 November 2007 menemukan indikasi dugaan korupsi pengalihan aset PT TPN. Namun, sampai saat ini, tersangka belum ditetapkan. Ketua KPK Antasari Azhar pernah mengungkapkan, KPK siap memberikan informasi dan bukti jika Kejagung menemukan indikasi pidana terlebih dahulu. “KPK belum melakukan penyelidikan,” ujar Humas KPK Johan Budi S.P. Menghadapi gempuran tersebut, Tommy Soeharto cs tidak gentar. Bahka mereka siap menghadapi gugatan perdata tersebut. Bahkan, Tommy lewat kuasa hukumnya, siap melakukan

gugatan balik atau rekonpensi terhadap pemerintah. Alasannya, kasus penjualan PT Timor Putra Nasional (TPN) ini terlalu dipaksakan untuk dikaitkan dengan Tommy. Pihak Tommy mencurigai, pemerintah terus menerus menggugat perdata Tommy, karena mencari-cari alasan untuk membekukan uang milik Tommy di Bank Paribas Guernsey sebesar 36 juta Euro. “Gugatan itu adalah kewenangan pemerintah. Terserah saja. Nanti kita hadapi. Silakan saja fakta- faktanya diungkap di Pengadilan. Kita hadapilah,” tegas kuasa hukum Tommy Soeharto Elza Syarief. Pihaknya merasa gugatan yang dilayangkan pemerintah ini terkesan dipaksakan. “Saya merasa aneh, kok Mas Tommy terus diburu. Pemerintah kok rasanya nafsu banget ngambil uang Mas Tommy. Apa tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk mendapatkan uang,” kesal Elza Syarief. Dijelaskan Elza, kalau gugatan kasus PT Timor ini adalah transaksi jual beli PT Timor kepada PT Vista Bella, maka seharusnya yang digugat adalah perusahaan. Bukan pribadi seperti Tommy. “Kalau PT, yang digugat ya PT dong. Kok pribadi seperti Mas Tommy diikut-ikutkan terus. Nafsu banget pemerintah ambil uang Mas

EDISI 050 2008

Tommy pakai cara seperti ini,” ulang Elza. Diakui Elza, Tommy sampai sekarang masih memiliki saham di PT Timor. Namun baginya, kalau ada masalah dengan perusahaan, maka pemegang saham tidak perlu diseret-seret. Soalnya, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada saham yang ia miliki. Bukan pada adanya transaksi yang dilakukan. Keanahen lain yang ditunjukkan Elza, yakni kasus PT Timor ini sebenarnya sudah lama. Elza heran, kenapa setelah pemerintah RI mengajukan pembekuan uang Tommy di Guernsey, kini terus menerus menggugat Tommy. “Beberapa waktu lalu kasus tukar guling tanah Bulog dengan Goro yang akhirnya kalah. Sekarang PT Timor. Terus apa lagi nanti. Jangan karena hanya uang di Guernsey, Mas Tommy terus menerus digugat dong. Jangan ambil uang rakyat semaunya begitu. Mas Tommy kan juga rakyat biasa,” kesal Elza. Atas dasar itulah, Elza mengatakan pihaknya nanti berencana mengajukan gugatan balik atau rekopensi terhadap pemerintah “Yang gugat ini Menteri Keuangan kan. Nanti gugatan balik kita, akan kita sertakan Menteri Keuangan sebagai tergugat,” ujar Elza. Amry

SIAPA MENYUSUL

Uang, Wanita Dan Kekuasaan Al Amin: Di mana nanti menginap bang? Azirwan: Di Bintan, terserah mau di mana? Amin: Enggak yang di Tanjung Pinangnya? Azirwan: Kalau tempat itu kan jauh, dua jam atau apa kita langsung ke situ? Satu malam di situ, lalu kita langsung ke Batam. Hotel dan perempuan di Bintan, khususnya di hotel terkenal, yaitu Hotel Bintang Permata di Tanjung Pinang tidak se-fresh di Jakarta. Amin: Saya membawa 25 orang DPR, termasuk staf. Azirwan: Sudah disiapkan. Amin: Abang mau kasih berapa satu orang (DPR). Azirwan: Sudah ada, saya siapkan dalam dolar. Amin: Jangan bang, dalam bentuk rupiah saja. Nanti enggak enak sama yang lain. Atau dengarlah yang ini:

Al Amin Nasution (AAN): Di mana, bos? Azirwan (A): Di Ritz Carlton. AAN: Namanya? A: Mistere, tempatnya turun lift satu. AAN: Jam berapa? A: Jam 10-lah. Bos mau dicariin satu gitu. Tapi aku tak janji. Kalau diupayakan nanti, selera bos payah pula. AAN: Ya, carikanlah. A: Yang kira-kira udah lama aku kenal, bos ini paham kan kira-kira. AAN: Yang kayak tadi malam kan bagus juga yang baju putih itu. A: Tak bagus. AAN: Udah dipakai ya? A : (Tak jelas terpotong interupsi) Nanti aku carikan yang bagus.

Kekuasaan dan perempuan memang tak terpisahkan. Sejatinya hanya ada dua senjata yang dapat meluluhkan hati kaum pria, yakni uang dan perempuan. Saat uang ternyata tak ampuh, maka keberadaan perempuan berparas cantik, kulit mulus, betis bak bunting padi dan dada yang membusung indah menantang menjadi senjata berikutnya. Sejarah dunia pun mencatat, bagaimana kekuasaan yang dibangun seorang pria hancur berantakan karena hadirnya sosok wanita lain dalam hidupnya. Tengoklah, John F. Kennedy dengan sejumlah wanita selingkuhannya, termasuk Marilyn Monroe. Terakhir Bill Clinton, saat menjabat Presiden Ameriksa Serikat, terlibat skandal esek-esek dengan seorang wanita bernama Monica Lewinsky yang tak lain adalah stafnya di Gedung Putih.

Apakah hanya kedua tokoh itu yang terjerat kasus esekesek? Ternyata tidak. Shelley Ross dalam bukunya Fall from Grace mengungkapkan, tak kurang dari 11 pemimpin Amerika seperti George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Andrew Jackson, Richard Johnson, James Garfield, Grover Cleveland, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, politikus Gary Hart dan Gubernur New York Eliot Spitzer terlibat dalam penyelewengan seksual. Untuk Eliot Spitzer tak hanya skandal seks terkait pencucian uang dan perbuatan amoral. Bahkan jauh sebelum terungkapnya adegan mesra Yahya Zaini bersama Maria Eva, Al Amin Nur Nasution dengan wanita pemuas nafsu dan Max Moein dengan Desi Firdianti. Kasus esek-esek juga sempat menggegerkan publik, ketika Faridah Abdullah Rahman membuat pengakuan soal transaksi seksual yang membuatnya harus melayani berbagai ras di AS termasuk tokoh penting di lingkungan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di New York. Pengakuan wanita asal Bima, Nusa Tenggara Barat, yang tak bisa berbahasa Inggris, ini langsung membuat Departemen Luar Negeri yang saat itu dipimpin Hassan Wirajuda kebakaran jenggot. Hanya saja, kasus Farida yang terjadi empat tahun lalu menguap begitu saja. Pun begitu dengan kasus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir dengan Nia Paramitha, yang tak lain istri dari Gusti Randa. Setelah sempat bikin heboh, kasusnya pun menghilang begitu saja. Uang dan wanita bermuara pada satu titik yakni kekuasaan. Dan, kekuasaan itu sendiri pada dasarnya memabukkan yang membuat orang gampang lupa diri. Kekuasaan pun merubah manusia dari sekedar haus akan uang dan wanita, menjadi manusia predatorian. Kembali ke soal percakapan antara Al Amin Nur Nasuiton dan Azirwan soal 25 orang anggota Dewan, tentulah harus diselidiki siapakah mereka itu dan tak hanya berhenti di Al Amin. Pun begitu dengan kasus yang mencuat dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bupati Tanah Laut Adriansyah dan Wakil Bupati Atmari ini tersandung berbagai tindak korupsi meski baru sebatas dugaan. Mulai dari penerbitan 64 izin kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan Bupati Tanah Laut, yang sebagian diduga tumpang tindih dengan izin Pemegang Kuasa Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Selain itu, juga menyangkut 449 Surat Keterangan Angkutan Barang (SKAB) dan 24 bundel surat rekomendasi Bupati Tanah Laut hingga penyelewengan dana APBD tahun 2005-2007. Siapakah yang akan menyusul kasus Al Amin dan Bupati Tanah Laut.

EDISI 050 2008

PERADILAN

David Melancong Kejaksaan ‘Bengong’

Wisnu Subroto asih ingat nama David Nusa Wijaya? Ya, pria yang terlahir dengan nama lahir Ng Tjuen Wie di Jakrta pada 26 September 1961 ini adalah seorang pengusaha Indonesia. Dulunya, David pernah duduk di kursi Direktur Utama Bank Umum Servitia (BUS), tepatnya di tahun 19981999. Di tahun-tahun setelah kejatuhan mantan Presiden Soeharto boleh dibilang hari-hari kelam bagi David. Ujung-ujungnya dia menyandang status terpidana dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 1,291 triliun. Sebelumnya David sempat melarikan diri sebelum dieksekusi dan menjadi salah seorang 12 buronan kakap Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam sebuah operasi yang dilakukan Biro Penyelidik federal Amerika Serikat (FBI) pada 13 Januari 2006 di AS , ia berhasil ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia empat hari kemudian. Pada 11 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakrta Barat menghukumnya tiga tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 21 Mei 2002 memvonisnya dengan empat tahun penjara, disertai denda dan pembayaran uang pengganti.

Pada 23 Juli 2003 Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya justru menambah hukuman David menjadi 8 tahun penjara. Dalam Peninjauan Kembali (PK), MA mengurangi hukuman buat David menjadi 4 tahun. Dan belum lama ini David dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman. Tapi di tengah bebas besrayarat itu, David kembali bikin ulah. Disebut-sebut kini David tegah melancong ke beberapa negara bahkan hingga ke Hongkong. Kejaksaan Agung yang menerima informasi itu haya bisa ‘bengong’ alias tidak percaya. Hal itu terugkap dari pernyataan dan sikap yang dilontarkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto. Mantan Kajati Bali ini mengaku baru tahu kepergian David setelah adanya laporan dari petugas Imigrasi di Hongkong pada Rabu 9 Juli 2008. Padahal, Kejari Jakarta Barat sudah meminta perpanjangan cekal buat David. “Saya juga sudah perintahkan jaksa perwakilan di Hongkong untuk kirim balik David ke Indonesia,” ujar Wisnu di sela rapat teknis antara Kejaksaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, di Senayan Jakarta Selatan, Kamis (10/7). Perginya David di tengah masa menjalani hukuman dipicu setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Bebas Bersyarat oleh Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) buat David. “Kalau Dirjen Pemasyarakatan kasih tahu kita David diberi Pembebasan Bersyarat kan kita ikut mengawasi,” bebernya.

EDISI 050 2008

Sumber; Media Indonesia

Gara-gara tidak ada koordinasi antara Dirjen Lapas dan Kejaksaan Agung, David Nusa Wijaya yang baru bebas bersyarat sudah bisa pergi melancong ke luar negeri. Kok bisa ya?

David Nusa Wijaya Wisnu menyayangkan Dirjen Lapas yang tidak melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan Kejaksaan adanya ketetapan bebas bersyarat itu. Terlebih lagi, lanjutnya, “cekal buat dia (David) sudah habis. ”Kini Kejari Jakarta Barat sedang mengusahakan perpanjangan cekal bagi David,” tambahnya. Ditambahkan Wisnu, Bebas Bersyarat bukan berarti bisa melancong ke Hongkong seenaknya. Wisnu benarbenar menyesalkan ketiadaan koordinasi dari Dirjen Pemasyarakatan dengan Kejaksaan soal Pembebasan Bersyarat pada David. “Menurut Kepmen kan bebas bersyarat itu nggak boleh ke luar negeri. Saya sudah telepon pak Dirjen Untung. Yang penting kembalikan saja David ke Indone sia,” selorohnya. Tak hanya Wisnu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy juga merasa koordinasi belum dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dalam pemberian Bebas bersyarat. “Tapi yang saya tahu, David memang sudah menjalani 2/3 masa hukuman,” ujarnya di sela acara peluncuran buku memoar 930 Hari di Pundak Gedung Bundar tu-

PERADILAN

Lapas perlu koordinasi intensif dengan kejaksaan. lisan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Jakarta, Jum’at (11/7), seperti dikutip Hukumonline. Keputusan Menteri yang dimaksud Wisnu dan Marwan adalah Keputusan Menteri Kehakiman yang mengatur soal Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (Kepmenkeh No M.01-PK.04.10 Tahun 1999). Beleid itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 tentang 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Bab II Kepmenkeh Pasal 7 Ayat (2) huruf f, disebutkan, pembebasan bersayarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak tanggal putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Angka dua pertiga tersebut juga tidak boleh kurang dari waktu 9 bulan menjalani hukuman. Untuk menjamin pengawasan selama masa bebas bersyarat, Kep-

menkeh juga menentukan siapa yang harus melakukan pengawasan. Pasal 22 beleid itu menunjuk Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melakukan pengawasan terhadap si narapidana yang diberi pembebasan bersyarat. Nah, kira-kira menurut Wisnu, tanpa ada koordinasi dari Pemasyarakatan, Kejaksaan mana bisa melakukan pengawasan. Aturan pembebasan bersyarat itu kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2007. Persyaratan substantif dan administratif memang sama. Saat mensosialisasikan Permen yang terbit Agustus 2007 itu, Untung, sempat menjelaskan perbedaan dengan aturan pembebasan bersyarat 1999. Jika sebelumnya, pembebasan bersyarat dihitung dari tanggal vonis pidananya di pengadilan. Lalu dihitung jumlah pidana dikurangi dengan remisi serta masa tahanan, kemudian baru dihitung jumlah 2/3 dari sisa per-

EDISI 050 2008

hitungan itu. Permen 2007 mengatur bahwa pembebasan bersyarat dihitung sejak sejak seorang narapidana ditahan. “Itu dinilai sebagai awal masa menjalani pidana,” jelas Untung. Lalu dikurangi masa remisi. Hasilnya dihitung masa dua pertiganya. Itulah waktu jatuh tempo pembebasan bersyarat. Bagi Wakil Jaksa Agung Ariﬁn Mochtar mengatakan, kasus David murni disebabkan tidak adanya koordinasi antar lembaga. “Yang penting kalau dilepas bersyarat itu ada koordinasi dengan Kejaksaan, artinya Dirjen Lapas yang bertanggungjawab,” ujarnya usai sholat Jum’at di Kejaksaan Agung. Persoalannya menurut dia, Kejari Jakarta Barat belum selesai menginventarisir aset David yang tersebar di banyak tempat. Aset itulah yang akan dieksekusi Kejari Jakarta Barat untuk mengganti kerugian uang negara yang disebabkan oleh David. Mjk

N A K U J A M AYO ! ! ! I S A R E P O K MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KOPERASI KE-61

12 JULI 2008

GERAKAN SADAR

BERKOPERASI MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN

EKONOMI RAKYAT

EDISI 050 2008