Joglo Pos Edisi VII Tahun XVII 15 Desember - 14 Januari

Page 1

Kunjungi kami di http://www.manunggal.undip.ac.id

Eksistensi Fasilitas Kesehatan di Undip Foto: Dian/Manunggal Poliklinik Mahasiswa Undip, merupakan fasilitas yang disediakan oleh universitas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika Undip. Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 36 tahun 2006 tentang kesehatan.

Menurut Tono Suhartono, Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa (Kabag Kesma) Rektorat, poliklinik Undip didirikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. “Undip mendirikan sebuah poliklinik yang dikhusus­ kan untuk mahasiswa Undip. Poliklinik dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Undip sebagai alternatif pengobatan jika sakit,” ujar Tono. Lokasi poliklinik Undip seringkali berpin­ dah tempat. Saat ini, poliklinik sudah empat kali pindah lokasi. “Awalnya poliklinik ini berada di gedung PKM (Pusat Kegiatan Ma­ hasiswa) Undip Pleburan, lalu dipindahkan ke gedung PKM Undip Tembalang. Saat ini poliklinik berada di Laboratorium Terpadu ­Undip lantai 1,” ujar Tono ketika ditemui oleh tim JogloPos di ruangannya. Namun, keberadaan poliklinik ini jarang diketahui oleh mahasiswa karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai lokasi dan tata cara berobat di poliklinik tersebut. “Aku cuma pernah denger poliklinik sih, tapi enggak tahu tempatnya di mana,” ungkap Rahmi Hayati, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2015. Fasilitas kesehatan poliklinik Undip, menurut Tono, telah dilakukan pada saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). “Penge­ nalan fasilitas kesehatan poliklinik Undip t­ elah dilakukan pada saat PMB yang diperkenalkan kepada mahasiswa baru. Hal tersebut juga ­ti­­dak menutup kemungkinan juga dilakukan pada saat PMB di fakultas masing – m ­ asing,” ujarnya. Berbanding terbalik dengan Tono, ­perawat poliklinik mengatakan bahwa tidak ada sosiali­ sasi yang dilakukan. “Dari poliklinik sendiri tidak pernah melakukan sosiali­­­­sasi, hanya saja fasilitas kesehatan poliklinik tersebut tercan­ tum pada buku panduan fakultas yang diterima oleh setiap mahasiswa baru,” ungkapnya. Ada pun tata cara berobat ke poliklinik Undip, yaitu mahasiswa yang sakit hanya per­ lu datang saja ke poliklinik lalu menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). “Mahasiswa

Lokasi poliklinik mahasiswa Undip berada di Laboratorium Terpadu lantai satu. (17/12) tinggal datang lalu menunjukkan KTM setelah itu akan diperiksa oleh dokter. Biaya berobat di poliklinik untuk mahasiswa lama adalah se­ besar Rp10ribu, sedangkan untuk mahasiswa baru, bebas biaya berobat selama dua semes­ ter,” ujar salah satu perawat yang bertugas di Poliklinik Undip. Jam buka poliklinik sendiri, yaitu pada lima hari kerja. “Poliklinik buka dari hari Senin sampai dengan Jumat dan untuk pendaftaran berobat dimulai dari pukul 09.00 sampai de­ ngan 12.00 WIB dan poliklinik tutup jika tidak ada lagi pasien yang mendaftar hingga jam 12.00,” jelasnya. Poliklinik yang buka hanya sekitar tiga jam itu disayangkan oleh mahasiswa, salah sa­ tunya adalah Siti, mahasiswa D3 Manajemen Perusahaan Peternakan angkatan 2014. Dia mengatakan bahwa jam operasional poliklinik tersebut terlalu singkat dan kurang efektif. Tidak hanya itu, dokter yang bertugas pun datang tidak sesuai dengan jadwal yang ada. “Terkadang dokter yang bertugas terlambat bahkan tidak ada, dari petugas poliklinik itu tersendiri sudah menginfokan bahwa dokter akan datang pada jam sekian namun tetap saja mengalami keterlambatan,” tuturnya. Lebih lanjut, Tono mengatakan bahwa dokter yang bertugas di poliklinik Undip ini ada empat dokter. “Ada empat dokter yang bertugas, ya tapi karena dokternya juga ada­ lah dosen di Fakultas Kedokteran (FK) Undip

EDISI VII/TAHUN XVII/15 Desember-14 Jaunuari 2018

jadi terkadang masih menyelesaikan urusan perkuliahan dulu,” jelas Tono . Pemindahan ke Klinik Pratama Pada tahun 2017 ini, telah dibangun Klinik Pratama yang berada di dekat SPBU Undip. Nantinya, poliklinik Undip akan dipindah ke Klinik Pratama. “Setelah Klinik Pratama resmi digunakan, nanti poliklinik akan dipindah ke sana. Itu mungkin tempatnya lebih luas lagi cakupannya dan lebih lengkap lagi fasilitas­ nya,” tutur Tono Direncanakan Klinik Pratama tersebut akan dibuka untuk umum, tidak seperti po­ liklinik Undip yang hanya dikhususkan un­ tuk sivitas akademika Undip saja. “Iya betul, nantinya Klinik Pratama akan dibuka untuk umum. Mungkin juga waktu bukanya akan menjadi 24 jam. Tapi saya belum tahu konsep ke depannya bagaimana,” ujarnya Namun, untuk pembukaan secara resminya masih belum diketahui kapan waktunya, kare­ na masih harus mengurus surat izin. “Selama ini masih dalam proses, karena tidak semudah itu untuk pindah ke sana (Klinik Pratama, red). Harus mendapatkan izin dari Departemen Kesehatan dan DKK (Dinas Kesehatan Kota), jumlah dokternya berapa, tempat tidurnya ha­ rus berapa, dan ada ketentuan - ketentuan,” jelasnya. (Thariq, Mara, Rena)

1


Salam dari Joglo

BREAK

Penyejahteraan Mahasiswa Undip

Undip memang sedang gencargencarnya membangun berbagai gedung dan memperbaiki fasilitas-fasilitas kampus. Namun sayangnya, pihak birokrat masih dirasa kurang memperhatikan masalah fasilitas kesehatan di kampus Undip. Padahal seharusnya, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang hampir setiap hari dipenuhi oleh beragam aktivitas akademik dan nonakademik, tentu membutuhkan berbagai macam fasilitas untuk menunjang kenyamanan dan keamanan bagi warga kampus. Begitu pun dalam hal kesehatan. Poliklinik, menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh universitas. Fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika Undip. Namun keberadaan Poliklinik mahasiswa seakan tidak banyak diketahui oleh warga kampus, sehingga masih sering sepi pasien. Biaya untuk berobat di poliklinik pun terbilang cukup terjangkau, namun jam

buka poliklinik ini hanya sebentar saja, yaitu pukul 09.00 – 12.00 WIB. Selain jam buka yang terbilang singkat, dokter yang bertugas pun tidak secara penuh berada di poliklinik tersebut pada saat jam buka. Hal tersebut membuat mahasiswa yang ingin berobat tidak langsung ditangani malah harus menunggu dengan ketidakpastian. Berbeda dengan poliklinik, Undip pun menyejahterakan mahasiswanya dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi untuk melakukan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kesempatan tersebut berlaku bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku dan menyiapkan berkas yang dibutuhkan. Setelah memenuhi persyaratan, berkas – berkas tersebut akan diseleksi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas masing – masing untuk kemudian diberikan kepada birokrat fakultas dan akan disetujui oleh Wakil Dekan (Wadek) 2. Bagi mahasiwa yang benar

– benar dirasa sangat membutuhkan maka golongan UKTnya akan turun. Namun, tidak banyak juga mahasiswa yang UKTnya tetap setelah melakukan banding UKT. Banding UKT tersebut menjadi solusi yang ditawarkan Undip bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT dengan golongan yang sudah ditetapkan. Meski begitu, banding UKT tersebut seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang menginginkan golongan UKT mereka turun, tapi juga diperuntukkan bagi mahasiswa mampu yang malah mendapatkan golongan UKT rendah. Hal tersebut pasti lebih berguna bagi Undip jika saja mahasiswa-mahasiswa mampu tersebut tidak merasa “rendah diri” dengan kemampuan finansial mereka. Semoga dengan rangkaian berita yang disajikan Joglo Pos ini, dapat memberikan pembaruan informasi seputar Undip. (Redaksi)

Golongan UKT Tidak Sesuai, Mahasiswa Dapat Melakukan Banding Foto: Neta/Manunggal

Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh Undip untuk mahasiswa yang kurang mampu membayar UKT sesuai dengan golongannya. Baik mahasiswa lama atau pun baru dapat mengajukan berkas untuk melakukan banding UKT. Banding UKT diperuntukkan bagi mahasiwa yang kurang mampu secara finansial dan mengalami hal-hal yang membuat mahasiswa tersebut tidak mampu membayar UKT sesuai golongannya. “Seperti orangtuanya meninggal atau bercerai, salah satu anggota keluarga mengalami sakit keras yang menahun, dan yang paling prioritas adalah yang terdampak bencana alam,” jelas staf Kesma BEM FT, Muhammad Burhanudin. Lebih lanjut, Burhanudin memaparkan bahwa jika orangtuanya pindah atau putus pekerjaan, maka akan dicarikan beasiswa untuk mahasiswa tersebut. Menurut staf Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) BEM Undip, Artika Nanda, mahasiswa yang ingin melakukan banding UKT harus memenuhi berkas-berkas yang diperlukan. “Mahasiswa harus memenuhi persyartan administrasi, seperti surat keterangan mahasiswa, formulir yang diisi oleh pihak kelurahan atau RT dan RW daerah asal mahasiswa yang menyatakan bahwa kondisi mahasiswa tersebut benar dan tidak dibuat-buat, melampirkan rekening listrik dan air, serta surat-surat pendukung seperti surat kematian jika orangtuanya meninggal,” jelasnya. Untuk tahapan banding, tambah Burhanudin, mahasiswa dapat mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan ke BEM fakultas. “Kemudian berkas tersebut diseleksi dan dipilih mana yang paling membutuhkan. Hasil seleksi berkas kemudian diumumkan dan dilanjutkan dengan seleksi berkas tahap kedua dengan pihak birokrat dan ditentukan oleh Wakil Dekan II,” tuturnya.

Masukan agenda Anda lewat twitter: @LPM_Manunggal

Feminisme dalam Budaya Indonesia Himpunan Mahasiswa Hubungan In­ ternasional (HMHI) Undip bidang Badan Keilmuan dan Analisis (BKA) mengadakan diskusi terbuka dengan tema “Apakah Femi­ nisme Bergesekan dengan Budaya Indo­ nesia?” yang diselenggarakan pada Jumat (24/11) di Pelataran Depan Gedung A FISIP Undip, Tembalang. Tema feminisme dan budaya Indonesia di­ angkat dalam diskusi yang dihadiri oleh inter­ nal departemen HI ini dipilih karena adanya salah pemahaman pemaknaan dari feminisme. “Topik ini cukup urgent karena banyaknya miss persepsi dan diskusi ini adalah ­tempat penyaluran pendapat,” ujar Kevin Rafif ­Feliatra, Kepala Bidang BKA HMHI. Diskusi tersebut membahas konsep femi­ nisme mulai dirancang sedemikian rupa se­ hingga membuat perempuan berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Salah satu hal yang dipegang erat oleh kaum feminis adalah kese­ taraan dalam segala hal sehingga laki-laki dan perempuan tidak dipandang berbeda. Dari diskusi konsep tersebut, muncul se­ buah pertanyaan “Apakah ketika kaum femi­ nis mengangkat suaranya, hal ini justru dapat menjadi bumerang bagi kaum wanita itu sendiri dimana semakin menujukkan bahwa

wanita itu lemah dan butuh dukungan?” Menurut Rifzan, salah satu peserta disku­ si, tujuan awal feminisme untuk mengangkat derajat perempuan. “Sebenarnya tujuan awal feminisme, yaitu untuk mengangkat derajat perempuan yang selalu berada di bawah la­ ki-laki dan memberi edukasi pada perempuan lainnya, jadi tidak akan terjadi bumerang me­ lainkan dapat menjadi batu loncatan,” ujarnya. Berbeda dengan pendapat peserta diskusi lain, Kevin mengatakan bahwa feminisme bisa menjadi bumerang. “Hal itu karena pikiranpikiran yang dianut feminisme berbeda de­ ngan aturan – aturan agama,” ungkapnya. Forum tersebut juga mendiskusikan ma­ salah gender. Jika permasalahan gender di Indonesia menjadi persepsi masyarakat yang sudah mengakar turun-temurun, maka akan susah sekali untuk dihilangkan. Hal ini me­ nimbulkan sebuah pertanyaan “Apakah affirmative action yang sudah ada cukup untuk memuaskan tuntutan para kaum feminis?” Salah satu peserta diskusi lainnya, Dipi mengatakan affirmative action belum cukup memuaskan kaum feminis. “Dunia masih me­ mandang wanita sebagai objek keindahan se­ mata contohnya kontes kecantikan,” ujar Dipi. (Dinda, Sherline)

Redaksi Menerima tulisan berupa opini, esai, cerpen, surat pembaca, maupun liputan kegiatan. Tulisan dapat dikirim melalui email ke redaksi@manunggal.undip.ac.id. Redaksi berhak melakukan penyuntingan seperlunya.

Pembac a menyam yang ingin paikan komen­ tar, kelu h saran se an, kritik, atau pu Undip d tar persoalan d apat me i ngirimk pesan l an ewat sm s ke nom 089681 or 074061

Bagaimana sih Undip menetapkan sistem banding UKT? Apa yang menjadi pato­ kan Undip memutuskan seseorang berhak dikabulkan ajuan bandingnya atau tidak ? Saya sudah mengajukan banding UKT tapi tetap saja UKT saya mahal, gimana tuh ? (08126925xxxx)

Bagian pelayanan kesejahteraan mahasiswa adalah tempat untuk memberikan pelayanan kebutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan mahasiswa.(28/11) Peran Kesma BEM Dalam Banding UKT Kesma BEM fakultas berperan mengumpulkan berkas di fakultas masingmasing, lalu diadvokasikan ke pihak dekanat fakultas bersama Kesma BEM Undip. “Kalau di tingkat fakultas mentok atau tidak ada jalan keluar, nanti baru naik ke universitas, nanti akan kita bantu audiensikan ke wakil rektor ataupun rektor langsung. Yang penting, mahasiswa tersebut tetap bisa berkuliah,” terang Artika. Kesma BEM Undip juga mengadakan Forum Kesejahteraan Mahasiswa (Forkesma) sebelum diadakannya banding. “Pengadaan forkesma itu tujuannya untuk mengumpulkan Kesma BEM fakultas dan merumuskan masalah banding UKT agar pelaksanaan banding dapat terkoordinir dengan baik,” ujarnya. Kesma BEM, baik di tingkat Undip maupun fakultas, juga aktif dalam memberikan pengumuman tentang jadwal pelaksanaan banding di tiap fakultas. “Kesma BEM juga tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja)

EDISI VII/TAHUN XVII/15 Desember-14 Januari 2018

bersama dengan Senat Mahasiswa dan pihak dekanat yang bertugas menentukan golongan UKT mahasiswa,” jelasnya. Burhanudin menjelaskan bahwa di Fakultas Teknik, pada bulan Juli ada 330 berkas yang diajukan untuk banding UKT, dan pada periode Desember 2016 sampai Januari 2017 ada sekitar 120 berkas yang masuk, sehingga untuk tahun ini total ada 450 berkas banding yang masuk. “Yang diterima pada periode Juli kemarin 73 berkas, yang periode Desember sampai Januari kalau tidak salah sekitar tiga puluhan,” ungkapnya. Artika menuturkan banding UKT di Undip terbagi menjadi dua, yaitu banding UKT untuk mahasiswa baru jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur UM, serta mahasiswa lama. “Untuk mahasiwa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN, banding UKT dijadwalkan serentak dan dikoordinir oleh BEM Undip. Sementara banding UKT mahasiswa lama dan mahasiswa baru jalur UM dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing fakultas,” ujarnya. (Hanifa, Isna)

2

Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Manunggal Universitas Diponegoro Pelindung: Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Penasihat: Prof. Dr. Ir. M. Zainuri, DEA., Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt., Dr. Budi Setiyono, S.Sos., M. Pol. Admin., Prof. Dr. Ir. Ambari­ yanto, M.Sc., Dr. Adi Nugroho Pemimpin Umum: Faqih Sulthan. Sekretaris Umum: Suryaningrum Ayu I. Pemimpin Redaksi: Putri Rachmawati. Pemimpin Litbang: Lilis Sujianto. Pemimpin Perusahaan: Anissa Dyah P. Wakil Pemimpin Redaksi: Aryo Aji A.. Redaktur Pelaksana: Dinda Sukma A. Staf Redaksi: Ulfa Mawaddah A., Yana Laras W. A., Rivan Triardhana P. Redaktur Fotografi: Normawati Susanto. Staf Fotografi: Verensia Audre S., Nur Chamidah. Redaktur Design: Fatma Khosiah. Staf Artistik: Ika Octaviani. Staf Layout: Annisa Zafira, Ayu Muntiah. Manajer Rumah Tangga: Safira Irfani M. Manajer Produksi Distribusi dan Iklan: Ma’ruf Hidayat. Staf Produksi Distribusi dan Iklan: Diyah Ayu C., Dyah Ayu Laras P. Alamat Redaksi, Iklan dan Sirkulasi: Sekretariat LPM Manunggal Student Centre Universitas Diponegoro Jalan Prof Soedarto SH, Tembalang Semarang 50275 Email: persmanunggal@yahoo.com Website: www.manunggal.undip.ac.id

EDISI VII/TAHUN XVII/15 Desember-14 Januari 2018

3


Sorotan Pemunduran Pelaksanaan Muswa Menuai Tanda Tanya Ilustrasi: Ika/Manunggal

Oleh Alfiansyah, Ammar, dan Adi Cahyono Ada yang berbeda dengan musyawarah mahasiwa (muswa) tahun ini. Muswa yang biasanya diselenggarakan sebelum Pemilihan Umum Raya (Pemira), namun kali ini justru sebaliknya. Hal tersebut sempat menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka yang tidak begitu paham alasan dibalik penundaannya dapat menimbulkan berbagai spekulasi, bahkan juga kritik. Menurut Zaki Haidar, Ketua Komisi 4 Senat Mahasiswa (SM) Undip, penundaan pelaksanaan muswa itu sendiri dikarenakan sedang diusulkan untuk dibentuknya suatu lembaga yudikatif. “Saat ini dirasa sudah saat­ nya SM untuk membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk menampung segala aksi massa yang terjadi. Seperti yang terjadi pada pemira kemarin, sehingga kami rasa pe­­ ng­­­­adaan muswa setelah pemira ini bertujuan sebagai awal untuk membentuk lembaga yu­ dikatif tersebut untuk membantu kinerja kami ke depannya.” ungkapnya. Zaki menambahkan bahwa dari pihak SM Undip sendiri menyadari banyaknya ungkapan keberatan yang diterima. Dia pun mengakui bahwa itu menjadi kesalahan pihaknya karena kurangnya waktu dan persiapan. Berbeda dengan Zaki, ketua SM Undip, Ahmad Izzudin, berpendapat bahwa SM Udip hanya sebagai fasilitator saja dan pelaksanaan muswa hanya bisa terlaksana jika sudah ada kesepakatan antara setiap elemen ormawa dan lembaga di fakultas. “Kemarin itu temanteman lembaga fakultas di pra muswa meng­ hendaki adanya pengunduran, jadinya diren­ canakan sebelum pemira, karena pertimbang­ an lebih baik disetelahkan. Jadi sebenarnya

bukan tanggung jawab SM kenapa bisa mun­ dur atau lebih cepat,” tutur Izzu. Jika berbicara dampak yang ditimbulkan dari penundaan pelaksaan muswa ini, menurut Anisah Chamalia, belum menimbulkan dampak yang begitu signifikan secara kelem­ bagaan. “Mungkin hal itu baru akan terasa di semester depan, setelah muswa itu sendiri dilaksanakan,” ujarnya. Wajah Muswa Setelah Pemira Walaupun pelaksanaannya berbeda de­ngan sebelumnya, tetapi dalam hal pembaha­ san, muswa tetap mengacu pada konsep awal diselenggarakannya. “Hal yang dibahas dalam muswa tetap sama, yaitu pembahasan LPJ dan PPO GBHK dalam jangka waktu yang panjang sebagai landasan hukum tertinggi,” jelas Izzu. Selain itu, dari peserta muswa sendiri pun juga mengacu pada persetujuan rektorat, yaitu menggunakan prinsip keterwakilan. “Diharap­ kan dengan tidak adanya peserta yang tidak bertanggung jawab pada sebuah organisasi apapun, selain itu proses jalannya muswa dapat kondusif dan tidak bertele-tele,” ujar Izzu. Berkaitan dengan pembicaraan soal pemi­ ra, nampaknya tidak akan menjadi topik dari muswa tahun ini. Karena tadi juga sudah dise­ butkan bahwa SM akan merealisasikan lemba­ ga yang akan menangani persoalan tersebut. Di samping itu, karena muswa juga hanya membahas prinsip-prinsip dasar hukum secara umum. Selanjutnya peran tiap elemen tentunya sangat diharapkan partisipasinya dalam pelak­ sanaan acara sekelas muswa ini. Ketua BEM Undip, Jadug Trimulyo, menerangkan baik BEM Undip, BEM Fakultas, SM Fakultas dan juga UKM memiliki derajat yang sama. “BEM Undip sama seperti BEM fakultas

EDISI VII/TAHUN XVII/15 Desember-14 Januari 2018

atau UKM kita hanya peserta, kalo diundang kita datang, enggak ya enggak, kalau diminta mempersiapkan sesuatu ya kita persiapkan” tutur ­Jadug. Selain itu, terkait pemberitahuan informa­ si, diharapkan SM Undip ke depannya lebih cepat tanggap mengenai pelaksanaan muswa ini agar tidak terjadi penundaan-penundaan yang akhirnya menggangu jalannya timeline kerja SM. “Harapannya lebih digencarin lagi informasinya ke teman-teman agar lebih ba­­­­ nyak lagi mahasiswa yang ikut andil dan nan­ tinya bisa lebih luas lagi cakupannya,” tutur Anisah Chamalia, salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya.

Bang Jo Eksistensi fasilitas kesehatan di Undip. Banyak yang butuh, tapi belum ban­ yak yang tahu. Golongan UKT tidak sesuai, mahasiswa dapat melakukan banding.

Sudah pasti dikabulkan engga tuh tuntutan bandingnya? Pemunduran pelaksanaan Muswa menuai tanda tanya.

Semoga bisa lebih konsisten de­ ngan waktu pelaksanaan.

4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.