Jendela demokrat (1)

DAFTAR ISI

4

SBY Minta FPD Perkuat Peran “Penyeimbang” untuk Sejahterakan Rakyat PENGANTAR REDAKSI SIKAP FRAKSI • Fraksi Partai Demokrat, Media

dan Posisi Penyeimbang • Pemikiran SBY dan FPD Untuk

Pemerintah Jokowi • FPD yang Kritis, Objektif

dan Beri Solusi • Respons Kritis FPD Pada

Berbagai Masalah NASIONAL • SBY Berharap RI Miliki Peace

Education Center KIPRAH DPP • Pemuda, Marilah Berpolitik • Perkuat Soliditas Kader PD

Jelang Pemilukada 2015 • Pembekalan untuk Tingkatkan Militansi • Menyambut Ratusan Rajawali Baru • Partai Demokrat Susun Strategi Menangkan Pemilukada KABAR FRAKSI ARTIKEL KADER • Arahan SBY dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat INSPIRASI • Sekretaris Jenderal PD • Ketua Fraksi PD DPR-RI • Sekretaris Fraksi PD DPR-RI

3

32

29

24 25 27 29

62

32 33 34 35 36 39 40

55 60 62 66

STRUKTUR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT NASIONAL • Ani Yudhoyono: Jangan Menyerah Meski Ekonomi Lesu LENSA FRAKSI PIA PD TESTIMONI

68

69 70 72 74

72

EDITORIAL Para pembaca yang budiman, Jamak diketahui bahwa Fraksi Partai Demokrat DPR-RI adalah kumpulan para wakil rakyat di pusat yang sepaham dalam ideologi nasionalis-religius; ideologi Partai Demokrat.

Artinya, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI adalah fraksi yang memperjuangkan aspirasi rakyat dalam bingkai tak terpisahkan atau satu kesatuan dengan partai berlambang bintang segitiga merah putih; partai yang digagas dan didirikan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat (2015-2020).

Saat ini, Partai Demokrat telah memasuki usia ke-14 tahun (didirikan 9 September 2001; bertepatan dengan ulang tahun ke-52 Susilo Bambang Yudhoyono). Dalam usia yang baru memasuki masa “remaja” Partai Demokrat telah berbuat banyak bagi Republik Indonesia yang kita cintai. Bahkan, Partai Demokrat telah diberi kesempatan dalam dua periode untuk memimpin Pemerintahan RI (2004-2009 dan 2009-2014) lewat kader terbaiknya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam peran politiknya, kini, Partai Demokrat berposisi sebagai partai penyeimbang. Partai Demokrat, termasuk melalui Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan sebaliknya mengkritisi setiap kebijakan yang tidak pro-rakyat, tentu dengan etika politik yang bersih, cerdas, dan santun. Tentu pula para kader yang berada di eksekutif tetap diinstruksikan untuk menjalankan tugas yang dibebankan pemerintah kepadanya.

Kiprah politik Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang tentu sangat banyak. Meski tak lagi memimpin pemerintahan saat ini, bukan berarti Partai Demokrat berpangku tangan melihat permasalahan negara dan masyarakat.

Dalam tema besar “Untuk Rakyat, Partai Demokrat Peduli dan Beri Solusi” seluruh kader telah diinstruksikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, termasuk ikut berjuang keras mengatasi masalah perekonomian makro maupun mikro; sektor keuangan dan rill yang menghadapi tekanan cukup berat.

Rangkaian aktivitas dan kiprah para kader Partai Demokrat terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dalam tema “Untuk Rakyat, Partai Demokrat Peduli dan Beri Solusi” menjadi inti sari pemberitaan Majalah Jendela Demokrat edisi perdana.

Tentu saja aktivitas dan kiprah para kader Partai Demokrat yang bisa dimuat dalam edisi perdana ini hanya bagai segores coretan dibandingkan aktivitas, kiprah, bahkan kinerja seutuhnya dari para kader.

PENANGGUNG JAWAB

Edhie Baskoro Yudhoyono, MSc PEMIMPIN UMUM

Didik Mukrianto, SH PEMIMPIN REDAKSI

Begi Hersutanto SEKRETARIS REDAKSI

H. Anton Sukartono Suratto EDITOR

Didik Luhur Pambudi STAF REDAKSI

Nanang Haroni Rosandi Dharma Tukardi FOTOGRAFER

Iwan Kurniawan LAYOUT

Omar Tara SEKRETARIAT REDAKSI

BAGIAN PEMBERITAAN FPD DPR-RI Gedung Nusantara 1 DPR-RI, Lantai 9 Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan - Jakarta Email: redaksi@fraksidemokrat.org Website: http://www.fraksi.demokrat.or/ majalah

Begitupun, kami berharap, Majalah Jendela Demokrat edisi perdana ini bisa menjadi coretan yang jelas dan tegas bahwa seluruh kader Partai Demokrat sangat menyadari bahwa partai ini didirikan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat: sang pemilik kedaulatan sejati negeri ini.

Para pembaca yang budiman, Selamat menyimak Majalah Jendela Demokrat edisi perdana

Pemimpin Redaksi

Begi Hersutanto

Desain Cover : Omar Tara Foto Cover : EBYteam

Jendela Demokrat

3

LAPORAN UTAMA

SBY Minta FPD Perkuat Peran “Penyeimbang” untuk Sejahterakan Rakyat

A

da instruksi khusus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI. Instruksi itu disampaikan SBY saat memberi pengarahan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat di Grand Balroom, Hotel Yasmin, Cipanas, Jumat malam, 28 Agustus 2015.

Pada para anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono, serta para kader utama lainnya

4

Jendela Demokrat

(Foto atas) Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembekalan dalam acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat di Cipanas-Jawa Barat, 28 Agustus 2015. (foto: mcpd/omartara)

yang berkumpul selama tiga hari penuh di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat (28-30 Agustus 2015), SBY meminta agar para kader Partai Demokrat di parlemen memperkuat peran “penyeimbang” , semata-mata untuk menyejahterakan rakyat.

LAPORAN UTAMA Pengarahan pada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat, antara lain untuk menyikapi kondisi perekonomian saat ini. SBY meminta agar seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat memperhatikan, mengelola dan mengendalikan APBN serta fiskal kita dengan tepat dan jangan ceroboh.

SBY menegaskan, menyikapi terus merosotnya nilai tukar rupiah dibanding dolar AS, pemerintah tidak bisa, misalkan, mengeluarkan Keppres. Tidak mungkin. Tetapi terhadap APBN dan fiskal, pemerintah punya fleksibilitas, punya peluang, inilah yang disebut dengan political economy.

“Presiden bersama-sama DPR-RI bisa.

‘Eh baiknya bagaimana APBN kita, baiknya bagaimana fiskal kita?’ Sepenuhnya at our hands. Tidak sangat dipengaruhi gejolak pasar. Itu menyangkut APBN yang ditingkat kita, asumsinya seperti apa, perkiraan penerimaan berapa, pajak berapa, pembelanjaan berapa, defisitnya berapa, darimana defisit itu, kredibel atau tidak kredibel, kita yang bikin.

Dibahas bersama, ditetapkan,dijalankan, ada dukungan bikin perubahan, namanya APBN-

P. Begitu caranya memahami APBN dan fiskal. Sepenuhnya dalam kekuasaan kita,” SBY mengingatkan para anggota Fraksi Partai Demokrat.

SBY berharap para anggota Fraksi Partai Demokrat menyampaikan agar dalam APBNP 2015 melihat ruangnya, meski sempit,karena sejak awal kita bisa mendesain. Ada Presiden dengan jajaran pemerintahan, ada dewan termasuk Fraksi Partai Demokrat.

“Pastikan ada ekspansi pembelanjaan.

Peningkatan government spending, government expenditure. Boleh dikatakan stimulus, defisitnya naik sedikit. Ada aturannya, ada batas Undang Undang berapa, bisa. Kemudian lakukan penetapan prioritas yang tepat.

Dalam keadaan ekonomi seperti ini, mestinya pembelanjaan pemerintah itu diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, stabilisasi harga dan pencegahan pengangguran baru. Mesti kesitu. Itu utamanya, tentu masih ada yang lain, pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya,” SBY menguraikan.

SBY juga mengingatkan agar pemerintah dan DPR menunda pembelanjaan yang masih

bisa ditunda. Harus mengutamakan pemulihan ekonomi.

“Yang masih bisa ditunda tahun depan kan masih banyak, tahun depannya lagi juga masih bisa, begitu. Infrastruktur yang sangat tidak diperlukan kehadirannya tahun ini, yang menggunakan peluang triliun rupiah, jangan sampai dipaksakan. Kalau uangnya ada boleh. Tapi kalau tidak ada, utamakan untuk jaga pertumbuhan, stabilisasi harga dan pencegahan PHK. Memang infrastruktur sebagian bisa menciptakan lapangan kerja, dihitung saja. Jangan pokoknya harga mati, infrastruktur yang lain nomor dua. Loh, ini sedang tidak normal perekonomian kita. Pastikan jangan ada janji-janji baru. APBN ini sudah pas-pasan jangan tambah 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun. Disamping tidak tepat, nggak ada uangnya. Dewan tolong ditanyakan pemerintah, cashflownya seperti apa sih? Posisi sekarang ini berapa banyak yang masuk?

Penerimaannya bagaimana? Pembelanjaan kita berapa? Cocokkan, klop tidak? Nah kalau tidak klop, defisitnya dalam, mbok jangan ada janji-janji baru, nanti saja,” ujar SBY pada para

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc diabadikan bersama seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI periode 2014-2019 di Gedung DPR-RI Jakarta. (foto: ebyteam)

Jendela Demokrat

5

LAPORAN UTAMA anggota Fraksi Partai Demokrat.

Pesan penting dari SBY pada para kader di Fraksi Partai Demokrat tentu dikarenakan partai berlambang bintang segitiga merah putih harus semakin dekat di hati rakyat. Saat ini nama baik Partai Demokrat yang pernah memimpin Pemerintahan RI selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014), kembali pulih.

Tentu karena para kader Partai Demokrat termasuk para anggota Fraksi Partai Demokratsiap memperjuangkan harapan rakyat. Partai Demokrat peduli dan memberi solusi bagi persoalan rakyat. Partai Demokrat semakin mengedepankan etika politik yang bersih, cerdas, santun.

Kongres IV Partai Demokrat Pulihnya kepercayaan rakyat pada Partai Demokrat telah terlihat ketika Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 melalui persidangan Kongres IV Partai Demokrat di

ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa malam (12/5/2015). Sidang dipimpin EE Mangindaan, Agus Hermanto, Syarief Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Amir Syamsuddin, Roby M. Nauw, Hasan Basri Agus, dan Muhammad Zainul Majdi. Harapan rakyat ternyata mampu dibaca seluruh kader Partai Demokrat yang memiliki hak suara dalam Kongres IV Partai Demokrat.

SBY terpilih secara aklamasi, terutama karena berhasil menyelamatkan Partai Demokrat dari tubir jurang kehancuran pada Pemilu Legislatif 2014. Sebelumnya, beberapa lembaga survei sempat memprediksi Partai Demokrat hanya akan memperoleh sekitar 5 hingga 7 persen suara, bahkan ada yang memprediksi tak lolos ambang batas parlemen (3,5 persen suara).

Kerja keras SBY, yang memimpin para kader, termasuk dengan berkeliling Indonesia mengkampanyekan Partai Demokrat berhasil menyelamatkan partai yang ia gagas dan dirikan. Partai Demokrat berhasil meraih 10,19

persen suara dan berada di posisi empat besar nasional. Jumlah raihan suara cukup besar itu sangat penting bagi Partai Demokrat yang saat ini mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

Segera setelah terpilih, SBY menyampaikan 5 agenda dan 10 rekomendasi Partai Demokrat dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum PD 2015-2020 dan Pernyataan Politik PD di Ballroom, Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (13/5) malam.

Berikut 5 agenda utama PD dalam kurun waktu lima tahun (2015-2020) kepemimpinan SBY: 1.Modernisasi Partai Demokrat, meliputi: infrastruktur baik fisik maupun sistem dan teknologi informasi; kultur, termasuk pembinaan internal dan prilaku kader; kaderisasi, termasuk regenerasi dan peningkatan kapasitas.

2.Peningkatan kepemimpinan dan manajemen, mencakup pendidikan dan pelatihan bagi kader Partai Demokrat, atau leader-

Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai salah satu pimpinan sidang Kongres IV Partai Demokrat memperlihatkan SK yang menyatakan terpilihnya kembali Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015 - 2020 di di Ballroom, Hotel Shangri-La, Surabaya, 13 Mei 2015. (foto: mcpd/iwan k)

6

Jendela Demokrat

LAPORAN UTAMA

Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono mengibarkan panji-panji partai berlambang bintang segitiga merah putih seusai menerimanya dari Pimpinan Sidang Kongres IV PD EE Mangindaan dalam acara penutupan kongres di Ballroom, Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (13/5) malam. (foto: mcpd/omartara)

ship, 3-8 minggu, dengan sasaran 5 ribu kader utama, baik pusat maupun daerah selama 5 tahun. Dan peningkatan manajemen pusat dan daerah agar Partai Demokrat benar-benar menjadi partai modern 3.Peningkatan pengabdian kepada rakyat.

Untuk rakyat, Partai Demokrat peduli dan beri solusi. Peningkatan pengabdian kepada rakyat akan dilaksanakan melalui kader di jajaran eksekutif, di lembaga legislatif, di jajaran struktur mulai dari pusat sampai daerah dan melalui kader Partai Demokrat melalui perseorangan.

4.Penyuksesan pilkada, meliputi pemilihan calon terbaik yang berintegritas, kapasitas, elektabilitas. Mengutamakan kader. Menjalankan pilkada langsung dengan perbaikan sesuai dengan Perppu Presiden SBY yang kini telah menjadi Undang-undang tentang pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar.

5.Penyuksesan Pemilu 2019. Sasaran Partai Demokrat adalah berjaya kembali dalam

Pemilu 2019 dengan tetap melaksanakan politik yang cerdas dan beretika. Bukan politik yang buruk. Dan Partai Demokrat siap berkompetisi secara sehat dan ksatria.

Dalam pidato politiknya, SBY juga menyampaikan 10 rekomendasi Partai Demokrat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berikut inti 10 rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Jokowi: 1.Terus jaga dan hidupkan kembali kampanye pemberantasan korupsi, karena rakyat menginginkan Indonesia makin bersih dan bebas dari korupsi, utamanya pencegahan, dan tetap agresif. Cermat dan tak gegabah menetapkan orang jadi tersangka. Tetap objektif dan logis.

2.Selamatkan institusi KPK dan Polri agar dua lembaga hukum tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif, fungsi eksekutif tak boleh terganggu hanya karena kepentingan individu.

3.TNI dan Polri harus bebas dari politik kekuasaan agar tidak mengkhianati reformasi.

Kedua pihak baik sipil dan TNI/Polri secara aktif harus menegakkan hubungan sipil militer sesuai konstitusi.

4.Partai Demokrat mendengar aspirasi yang menginginkan Negara tetap berpihak kepada yang kurang mampu. PD berharap pemerintah mengembalikan dan menghidupkan kembali program pro rakyat apa pun sebutannya. Jangan sampai ekonomi kita justru menuju kapitalisme.

5.Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi jangan sampai APBN terkuras hanya karena infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tak hanya lewat APBN, tapi juga dana BUMN dan swasta. Sebaliknya alokasikan anggaran yang cukup untuk kesejahteraan rakyat dan untuk program memberantas kemiskinan.

6.Jaga dan hidupkan kembali MP3EI. Nama boleh diganti karena itu disusun bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemda dan BUMN. Sebagai rencana induk, tentu harus ada perbaikan.

Jendela Demokrat

7

LAPORAN UTAMA

Implementasinya tentu bukan untuk orang per orang tetapi untuk kepentingan organisasi. Ketua Umum PD mengangkat pejabat PD untuk menjalankan tugas. Jadi, saudara diangkat menjadi pengurus pusat PD untuk menjalankan tugas yang hasilnya akan dipertangungjawabkan oleh Ketua Umum PD pada Kongres PD di 2020 mendatang

* SBY * 7.Saat ini ada persoalan dalam ekonomi kita. Ada masalah di sektor moneter, fiskal dan riil. Pemerintah dapat mengelolanya sungguhsungguh serta mengeluarkan kebijakan yang tepat sehingga ekonomi tetap tumbuh dan kemiskinan berkurang. Presiden Jokowi bisa mengkomunikasikan kebijakan pemerintah agar dimengerti.

8.Kedaulatan Negara dan keutuhan NKRI harga mati dan PD setuju. Tetapi jangan sampai pengelolaan hubungan internasional keliru sehingga hubungan terganggu.

Kedua tujuan itu penting. Dengan kemitraan sesungguhnya kedua tujuan itu dapat dicapai.

9.Kehidupan bernegara yang sehat atas pranata hukum dari segenap pelaku demokrasi harus mengalir. Dari semangat ini PD berharap agar ke depan terjalin hubungan sehat, serta hubungan antar-sesama partai politik dan penghormatan terhadap kedaulatan partai politik.

10.Kita sama-sama mengetahui bahwa ciri-ciri good governance adalah kapabel, akuntabel dan taat aturan. Partai Demokrat berharap agar semua keputusan oleh pemerintah dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas. Agar rakyat bisa mengerti. Di sisi lain rakyat juga dapat mengontrol kebijakan itu dan perangkat negara.

Pengurus Partai Demokrat 2015-2020 Sekitar dua pekan setelah terpilih, SBY mengumumkan susunan Pengurus Pusat Partai Demokrat Tahap Pertama. Susunan kepengurusan tahap pertama ini merupakan hasil rumusan formatur yang telah dibentuk setelah usainya Kongres PD 2015 di Surabaya.

“Sebagaimana diketahui sebagai Ketua

8

Jendela Demokrat

Umum Partai Demokrat 2015-2020, saya telah membentuk formatur yang merupakan amanah dari Kongres sekaligus amanah AD/ ART Partai Demokrat. Formatur terdiri 9 orang, yakni saya sebagai ketua formatur, dan 8 lainnya yang merepresentasikan para pimpinan penyelengara kongres dan daerah se-Indonesia,” demikian disampaikan SBY dalam pernyataan pers yang dilakukan di Multifunction Hall Raffles Hills Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (30/5/2015).

Ke-8 formatur lainnya adalah Ketua Pimpinan Sidang Kongres IV PD EE Mangindaan, Ketua Steering Committee Kongres IV PD Syariefuddin Hasan, Ketua Organising Committee Kongres IV PD Edhie Baskoro Yudhoyono, Koordinator Penyusunan AD/ART PD Amir Syamsuddin, Anggota Tetap Majelis Tinggi PD Ventje Rumangkang (SBY dan Ventje atas jasa menggagas dan mendirikan PD telah ditetapkan sebagai Anggota Tetap MTPD), Ketua DPD-PD Jatim Soekarwo, Ketua DPD-PD NTB Zainul Majdi, dan Ketua DPD-PD Jambi Hasan Basri Agus.

Seluruh formatur mendampingi SBY dalam pernyataan pers tersebut kecuali Hasan Basri yang berhalangan hadir.

Dalam penyusunan pengurus tahap pertama tersebut, masing-masing anggota formatur menyampaikan 50 nama yang dipandang layak menjadi pengurus pusat atau pengurus inti di PD. Seluruh anggota formatur mengajukan 50 nama pilihannya kecuali SBY karena SBY ingin memberi kebebasan bagi ke-8 anggota formatur.

“Rujukan dan dasar pembentukan kepengurusan ini adalah AD/ART hasil Kongres PD 2015 di Surabaya. Kedua lima agenda utama

PD dalam periode 2015-2020,” SBY menjelaskan.

SBY juga menggarisbawahi ada 4 elemen utama dalam kepengurusan pusat yakni Majelis Tinggi PD (lembaga tertinggi di PD), Dewan Pimpinan Pusat PD, Dewan Pembina PD, dan Dewan Kehormatan PD yang mencakup mahkamah partai dan komisi pengawas.

Sebulan setelah pengumuman Pengurus Pusat Partai Demokrat tahap pertama, Ketua Majelis Tinggi/Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Dr Susilo Bambang Yudhoyono melantik dan mengukuhkan Pengurus Majelis Tinggi, Pengurus Dewan Pembina, Pengurus Dewan Kehormatan, Pengurus Komisi Pengawas, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (4/7/2015).

Sebelum melantik para Pengurus Pusat Partai Demokrat, SBY menyampaikan, ada dua acara pokok dalam pertemuan hari ini.

Pertama pelantikan atau pengukuhan para Pengurus Pusat Partai Demokrat. Kedua Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang pertama, usai Kongres IV dilaksanakan di Surabaya, Mei lalu . Sambutan SBY merupakan pengantar atau penjelasan dari telah disusunnya Pengurus PD periode 2015-2020.

“Penjelasan saya ini berkaitan dengan pendekatan dan kebijakan yang kita tempuh dalam menyusun Kepengurusan Pusat PD lima tahun ke depan. Saudara akan mengetahui, setelah itu, harapan saya, saudara semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya,” ujar SBY yang kemudian menayangkan di layar depan presentasinya yang diberi judul “Pendekatan dan Kebijakan Penyusunan Pen-

LAPORAN UTAMA

Ketua Majelis Tinggi/Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono melantik dan mengukuhkan Pengurus Majelis Tinggi, Pengurus Dewan Pembina, Pengurus Dewan Kehormatan, Pengurus Komisi Pengawas, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (4/7/2015). (mcpd/omar tara)

gurus Pusat Partai Demokrat”.

SBY memulai presentasi dengan sebuah falsafah atau logika yang sering kurang dipahami sebagian besar kader dalam penyusunan pengurus PD pasca-kongres. Falsafah itu menjelaskan bahwa setelah kongres maka ketua umum terpilih atau dipilih berwenang atau bertugas menyusun pengurus pusat.

“Implementasinya tentu bukan untuk orang per orang tetapi untuk kepentingan organisasi. Ketua Umum PD mengangkat pejabat PD untuk menjalankan tugas. Jadi, saudara diangkat menjadi pengurus pusat PD untuk menjalankan tugas yang hasilnya akan dipertangungjawabkan oleh Ketua Umum PD pada Kongres PD di 2020 mendatang,” SBY menjelaskan.

Konkretnya, setelah menjadi Ketua Umum PD maka SBY tentu meneken kontrak kepada PD. Dan ketika para kader menjadi Pengurus Pusat PD maka mereka meneken kontrak kepada SBY yang kesemuanya kelak dipertanggungjawabkan kepada Partai Demokrat.

“Kemudian masalah etika politik. Perpolitikan yang kita anut dalam menyusun kepengurusan PD, ketua umum mengangkat dan menetapkan pejabat-pejabat utama yang memiliki integritas, kapasitas, dan loyalitas yang baik serta memiliki peran positif dalam Kongres PD 2015 lalu,” SBY memaparkan.

Ditambahkannya pula, Pengurus Harian PD tentu dievaluasi secara berkala atas kinerjanya, termasuk etikanya. Evaluasi dilaksanakan oleh ketua umum yang berwenang pula untuk melakukan perubahan. Perubahan ini tentu dikonsultasikan dulu kepada Majelis Tinggi PD. SBY kemudian menyampaikan bahwa pendekatan dan desain dan orientasinya adalah AD/ART. Kemudian 5 agenda PD yang telah disampaikan SBY saat penutupan Kongres PD 2015. Partai Demokrat memiliki sejumlah sasaran khusus yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang.

“Apakah berkaitan dengan Pilkada ataupun Pemilu Legislatif atau pun Pemilihan Presiden ataupun tugas partai yang lain,” ujar

SBY. Penggagas Partai Demokrat tersebut menegaskan, sifat dan desain yang ditetapkan, khusus terkait Dewan Pimpinan Pusat (DPP), meskipun bertajuk “dewan” tetapi DPP menjalankan tugas-tugas eksekutif bukan tugas kedewanan.

“DPP adalah badan pelaksana eksekutif.

Itu yang harus kita pahami. Dengan demikian garis organisasinya jelas,” SBY menyampaikan.

SBY menjelaskan, semua kader tentu berharap kepengurusan DPP-PD mengalir terus sampai ke satuan yang paling depan. Hal itu bisa terlaksana jika para kader memedomani dan menjalankan tatanan manajemen yang baik dan kepemimpinan yang efektif. Ini tentu penting agar 5 tahun tidak tersia-siakan, dan organisasi pun bisa diarahkan.

Selanjutnya SBY menggambarkan kepada semua kader bahwa PD meletakkan diri berada di tengah (sebagai penyeimbang). Sehingga kepengurusan ini akan mengemban tugas yang ada kaitannya dengan apa yang dilakukan pemerintahan saat ini, baik pada tingkat

Jendela Demokrat

9

LAPORAN UTAMA

Ketua Majelis Tinggi/Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Dr Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan kepada para kader dalam acara Rapimnas Partai Demokrat, di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (4/7/2015). Rapimnas diikuti Pengurus Pusat serta Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Pengurus DPD dan Ketua DPC PD seIndonesia. (foto: mcpd/omartara)

presiden maupun wakil presiden, tingkat kementerian dan bahkan lembaga pemerintahan serta non- pemerintahan.

“Meskipun negara kita tidak menganut sistem parlementer, ada the ruling party, oposisi, dan seattle party, bagaimanapun kita memiliki tugas dan peran yang harus dijalankan.

Oleh karena itulah di dalam struktur, kalau ada posisi di departemen-departemen tersebut, harus melihat apa yang dilakukan pemerintah atas dasar tiga sikap PD terhadap pemerintah,” SBY menekankan.

Ketiga sikap PD terhadap pemerintah adalah: Pertama wajib hukumnya bagi gubernur, bupati, dan wali kota dari Partai Demokrat loyal kepada Presiden RI, membantu penuh untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Kedua, Partai Demokrat akan mendukung penuh dan ikut menyukseskan kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Ketiga, Partai Demokrat akan mengkritisi dan mengoreksi manakala keputusan Presiden dan kebijakan pemerintah tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

10 Jendela Demokrat

Usai memberikan sambutannya, SBY dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum PD melantik para Pengurus Pusat PD yang terdiri dari Pengurus Majelis Tinggi, Pengurus Dewan Pembina, Pengurus Dewan Kehormatan, Pengurus Komisi Pengawas, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Rapimnas Partai Demokrat Seusai melantik dan mengukuhkan Pengurus Majelis Tinggi, Pengurus Dewan Pembina, Pengurus Dewan Kehormatan, Pengurus Komisi Pengawas, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat maka Ketua Majelis Tinggi/Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Dr Susilo Bambang Yudhoyono membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang diikuti Pengurus Pusat serta Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (4/7/2015).

Sebelum membuka Rapimnas Partai Demokrat 2015, SBY dalam sambutannya meng-

harapkan agar para Pengurus Pusat Partai Demokrat yang telah dilantik memberikan yang terbaik, untuk kepentingan rakyat.

“Kader Partai Demokrat harus peduli dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi rakyat,” SBY menegaskan.

SBY juga memberikan instruksi khusus kepada pengurus Partai Demokrat agar berpolitik yang baik sehingga hasilnya juga baik.

“Jangan merusak demokrasi, menyalahgunakan kekuasaan, menabrak pranata hukum, dan merusak parpol lain dengan kekuasaan yang dimiliki, fitnah, dan cara-cara buruk lainnya,” SBY menegaskan.

Kedua, SBY menginstruksikan para kader agar menjaga diri sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, SBY secara khusus menginstrusikan para pengurus yang baru dilantik agar menjaga kekompakan. Kompak bekerja sekuat tenaga agar Partai Demokrat benar-benar sukses.

SBY juga menyampaikan agenda pertama Rapimnas adalah persiapan pilkada, serta langkah-langkah pembinaan Partai Demokrat ke depan.

LAPORAN UTAMA Agenda kedua, rapat bersama pusat dan daerah serta penetapan para calon gubernur, bupati, dan walikota yang akan didukung Partai Demokrat pada Pilkada serentak, Desember 2015.

Dalam Rapimnas Partai Demokrat tersebut, SBY juga menyampaikan pada ribuan kader untuk bersama, menyukseskan pemilukada serentak. Kader harus memprioritaskan memenangkan sebanyak mungkin pemilihan langsung kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

SBY menegaskan, Partai Demokrat harus memiliki tujuan agar lebih banyak lagi kader yang menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota. Kemenangan-kemenangan di pemilukada akan bermakna sangat penting karena merupakan jalan atau sarana menuju tujuan memenangkan pileg (pemilihan langsung legislatif ) dan pilpres (pemilihan langsung presiden-wapres) di 2019.

SBY mengatakan, dalam sistem pemilihan

langsung baik pemilukada ataupun pilpres maka yang paling penting adalah sosok sang calon bukan partai pengusungnya.

SBY mengingatkan sejarah Pilpres di tahun 2004. Awalnya pasangan SBY-JK hanya diusung Partai Demokrat, PBB, dan PKPI, atau sekitar 10 persen dari jumlah suara di parlemen. Tapi yang terjadi, SBY-JK mampu memimpin perolehan suara di putaran pertama.

Pertarungan lebih tak berimbang terjadi di putaran kedua. SBY hanya didukung Demokrat yang suaranya 7,5 persen. Ditambah dukungan PKPI, PBB, dan PKS. Koalisi parpol ini menamakan diri sebagai Koalisi Kerakyatan. Saat itu Koalisi Kerakyatan berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan yang terdiri dari sejumlah partai seperti PDIP, PDS, Golkar, dan PPP. Hasilnya? Dengan kekuatan hanya 15 persen, berhadapan dengan partai-partai besar yang total suara parlemen 85 persen, tetap saja pasangan SBY-JK bisa memenangkan Pilpres 2004.

Karenanya SBY mengajak para kader agar benar-benar mengajukan calon terbaik dalam pemilukada mendatang. SBY sangat meyakini jika para kader Partai Demokrat bekerja keras maka Partai Demokrat akan kembali menjadi partai terbesar di 2019.

Mudik Bareng Partai Demokrat Perhatian besar Partai Demokrat terhadap persoalan masyarakat terus berjalan. Tak sampai sepekan setelah menggelar Rapimnas, Partai Demokrat menggelar acara mudik bareng.

Dalam acara mudik bareng itu, Ibu Ani Yudhoyono didaulat untuk melepas keberangkatan 2.703 peserta Mudik Bareng Partai Demokrat di lapangan (parkir timur) JIExpoPRJ, Kemayoran, Jakarta, Minggu (12/7) sekitar pukul 09.00 WIB. Acara yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB tersebut difasilitasi Partai Demokrat secara gratis sebagai satu pembuktian bahwa Partai Demokrat peduli dan memberi solusi bagi masyarakat.

Sebelum melepas keberangkatan ribuan

Ibu Ani Yudhoyono menyapa pemudik yang ikut serta dalam “Mudik Bareng Partai Demokrat 2015� di PRJ Kemayoran Jakarta, 12 Juli 2015. (foto: mcpd/iwan kurniawan)

Jendela Demokrat

11

LAPORAN UTAMA peserta, Ibu Ani sempat berdialog dengan masyarakat di bus no 1 yang menuju ke Pacitan, Jawa Timur. Kepada warga yang akan pulang ke kampung halaman, Ibu Ani Yudhoyono menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut. Ibu Ani Yudhoyono juga mengingatkan sopir agar hati-hati dalam mengemudikan bus.

“Mudah-mudahan diberikan keselamatan kepada sopir dan seluruh pemudik. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Sopir, agar jangan terlalu cepat, tetapi, tentu, jangan pula nggremet atau terlalu pelan. Pas saja. Yang penting sampai tujuan dengan selamat karena tujuan kita bertemu keluarga di kampung halaman,” Ibu Ani mengingatkan.

Secara khusus Ibu Ani menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan mudik gratis tersebut.

“Persiapan mudik gratis ini hanya empat hari, tetapi sudah sangat baik, apalagi kalau delapan hari. Tahun depan, insya Allah, kita akan persiapkan lebih baik lagi,” Ibu Ani menegaskan.

Persiapan singkat bukan berarti tidak teliti

dan maksimal. Ketua Panitia Mudik Bareng Partai Demokrat, Gatot M Suwondo bahkan terpaksa meminta maaf kepada warga karena panitia tidak mengizinkan warga berdiri meskipun kapasitas bus cukup luas. Keseluruh peserta mudik diangkat 52 bus. Selain itu ada 2 bus cadangan. Para peserta diberangkatkan menuju 18 kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kota-kota tujuan tersebut antara lain Pekalongan, Pemalang, Semarang, Yogyakarta, Tegal, Wonogiri, Wonosobo, Purwokerto, Solo, Cirebon, Blitar, Cilacap, Pacitan, Surabaya, Madiun, Nganjuk, Bojonegoro.

DI tempat sama, Sekjen Partai Demokrat Dr Hinca Pandjaitan menyampaikan sambutan yang antara lain mengharapkan agar sopir tetap kuat dan sehat sehingga mampu membawa ribuan pemudik ke tempat tujuan. Ia mendoakan seluruh warga yang mudik sehat sentosa saat bertemu keluarga di kampung halaman. Ia juga menyampaikan salam Partai Demokrat kepada keluarga yang tengah menanti lebaran tiba.

Rapat Pleno dan Pendidikan Politik Roda-roda Partai Demokrat terus bergulir semakin cepat dan tepat. Hal itu dikarenakan

tantangan memang sudah berada di depan mata. Terkait hal itu para kader utama Partai Demokrat berkumpul selama tiga hari penuh (28-30 Agustus 2015) di Cipanas, Cianjur Jawa Barat.

“Segenap pengurus untuk pertama kalinya menggelar rapat pleno pertama Pengurus Pusat Partai Demokrat. Hal ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi bergulir cepat dan tepat. Tantangan di depan menantang kita. Partai Demokrat saat ini dituntut berpartisipasi aktif dalam Pemilukada serentak Desember 2015,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII pada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan para kader dalam laporannya saat Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat Grand Balroom, Hotel Yasmin, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat malam, 28 Agustus 2015.

Hinca Pandjaitan memaparkan rapat pleno ini sangat strategis karena setelah menentukan pasangan calon yang didukung, manajemen partai harus dituntaskan.

“Seluruh kader dan pengurus yang hadir malam ini siap mendengarkan arahan dan

Seluruh peserta Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat kompak menyanyikan lagu Mars Partai Demokrat di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015. (foto: mcpd/ omartara)

12 Jendela Demokrat

LAPORAN UTAMA

Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembekalan dalam acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015. (foto: mcpd/omartara)

perintah dari Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenangkan Partai Demokrat. Jajaran pengurus ingin memastikan seluruh kader solid, bersinergi, dan berenergi kuat untuk menjalankan roda partai serta kerja-kerja partai yang ada di depan mata dan membutuhkan arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat,” demikian disampaikan Hinca Pandjaitan.

Hinca juga melaporkan, Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) DPP-PD, yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BP-OKK) DPP-PD, dipimpin Pramono Edhie Wibowo, telah menemukan kader-kader baru yang siap bekerja keras di Pemilukada dalam kapsitas sebagai calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tentu akan banyak kader-kader baru lainnya yang bergabung dengan Partai Demokrat hingga jumlahnya tak terhingga.

Hadir dalam rapat pleno tersebut Pimpi-

nan Dewan Pembina, Pimpinan Dewan Kehormatan, Pimpinan Komisi Pengawas, Fraksi PD DPR-RI, 46 Pejabat Utama; 10 Divisi dan 65 Departemen di bawah naungan DPP-PD.

Siap Menangkan Seluruh Kompetisi Politik “Para kader utama Partai Demokrat berkumpul selama tiga hari penuh di kawasan Cipanas Jawa Barat dengan tekad bersatu dan melangkah bersama mengemban tugas-tugas di masa mendatang. Para Kader berkeyakinan bahwa semua tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk memenangkan semua perjuangan dan kompetisi politik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan pada saatnya nanti Pemilu 2019.”

Paparan di atas disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam arahannya saat Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat Grand Balroom, Hotel Yasmin, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat malam, 28 Agustus 2015.

“Sekjen PD (Hinca Pandjaitan) telah menyampaikan agenda utama yang akan berlangsung malam ini hingga lusa. Sambutan dan arahan yang ingin saya sampaikan pada jajaran pengurus pusat, saya bagi dua. Yang pertama ajakan, harapan, dan instruksi kepada saudara semua termasuk saya untuk mengemban tugas ke depan, sesuai tema besar kita, Partai Demokrat Peduli dan Memberi Solusi bagi Permasalahan Rakyat,” demikian disampaikan sang penggagas dan pendiri utama Partai Demokrat.

Sementara bagian kedua sambutan dan pembekalan SBY, khusus kepada para kader, berkenaan dengan internal partai kita agar mesin organisasi ke depan bisa berjalan makin efektif sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

“Para kader yang sangat saya cintai, topik utama sambutan saya adalah menyikapi situasi perekomomian nasional dan apa yang Partai Demokrat mesti lakukan berkaitan dengan

Jendela Demokrat

13

LAPORAN UTAMA

Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono disambut hangat oleh seluruh peserta saat memasuki ruangan acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat 2015 di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015

cara mengatasi permasalahan ekonomi saat ini,” demikian pengarahan SBY. Kepala Negara dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) itu menegaskan, ada tiga hal penting yang ingin disampaikannya.

Pertama perkembangan situasi dan permasalahan ekonomi nasional dewasa ini.

Para kader harus memahami apa masalahnya.

Harapannya, Pemerintah bisa memahami ragam jenis masalah agar solusinya tepat.

“Yang kedua melalui mimbar ini, saya sampaikan pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat pada Negara dan Pemerintah.

Ini niat baik dan keinginan tulus Partai Demokrat untuk membantu Negara dan Pemerintah mengatasi permasaalahan ekonmi yang dampaknya dirasakan rakyat,” SBY mengutarakan.

Hal ketiga, SBY menginstruksikan apa yang mesti dilakukan Partai Demokrat.

Enam Masalah Ekonomi Nasional Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam tiga tema ara-

14 Jendela Demokrat

hannya kepada para kader mengatakan hal pertama yang ingin disampaikannya adalah soal perkembangan situasi dan permasalahan ekonomi nasional dewasa ini. Ada enam poin masalah ekonomi nasional saat ini yang disampaikan SBY saat Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat.

“Dengan jujur dan objektif harus kita akui bahwa perekonomian kita mengalami masalah baik makro maupun mikro; sektor keuangan dan rill menghadapi tekanan cukup berat,” ujar SBY. SBY kemudian membahas permasalahan yang dihadapi bangsa secara lebih khusus.

Pertama, pertumbuhan ekonomi melemah. Ada sejumlah faktor yang menyebabkannya. Pertama, konsumsi rumah tangga.

Daya beli masyarakat menurun. Kedua, pertumbuhan kita menurun, investasi menurun, di banyak sektor bahkan terhenti. Ketiga, ekspor kita nilainya juga menurun, mungkin sejumlah komoditas volumenya tetap, ada yang naik, tetapi nilainya menurun. Ini disebabkan sejumlah komoditas harganya jatuh.

Misalnya minyak bumi, batu bara, kelapa sawit dan karet. Karena kita produsen utang atas komoditas-komoditas itu maka perolehan negara dari ekspor menurun. Yang keempat, pembelanjaan pemerintah, government spending, karena satu dan lain hal termasuk permasalahan yang menyangkut realisasi APBN kita itu juga tidak optimal. Itulah paling tidak empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan kita terus menurun dan sekarang angkanya dibawah 5%, baik di kuartal pertama maupun kuartal kedua per tahun 2015 ini.

Permasalahan kedua, harga barang dan jasa, termasuk harga bahan pokok, meningkat.

Sebagian peningkatannya tajam. Tentu hal ini menimbulkan kesulitan bagi kehidupan sebagian besar rakyat.

Ketiga, telah mulai terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagian mengatakan, sudah lebih 1 juta, bahkan ada yang mengatakan lebih 1,5 juta. Berapa pun angkanya, adalah fakta gelombang PHK terjadi. Tentu ini menambah angka pengangguran, mengakibatkan kemiskinan baru.

LAPORAN UTAMA

Lakukan stabilisasi harga dan harga-harga bahan pokok harus diturunkan. Stop kebijakan apa pun yang mendorong inflasi. Pastikan supply (ketersediaan barang) cukup hingga harga tidak naik. Berhenti beretorika ideologis. Rakyat dalam keadaan seperti ini tidak memerlukan retorika ideologis. Rakyat butuh harga barang yang terjangkau.

Kalau supply kurang maka harga meningkat. Bermain-main retorika ideologis maka masalah tidak akan selesai.

Susilo Bambang Yudhoyono Keempat, sektor riil terpukul. Baik usaha besar, menengah maupun kecil. Hampir semua terpukul. Pembelian barang dan jasa yang diproduksi juga menurun. Akibatnya pajak yang dibayarkan ke negara menurun. Penerimaan dari sektor pajak menurun.

Kelima nilai tukar rupiah tergerus tajam sehingga memukul pemerintah, karena pemerintah punya kewajiban yang berakibat transaksi keuangan dalam dolar AS. Dolar AS tinggi, rupiah anjlok, pelaku usaha tentu terpukul. Memimjam dalam dolar tetapi menjual dalam rupiah. Gap ini sangat besar dan tentu merepotkan. Sebagian masyarakat yang kerap “mengkonsumsi” dolar juga terkena dampak.

Keenam, situasi fiskal dan APBN kita.

Fskal dan APBN mengalami tekanan. Mengapa ada tekanan dalam APBN kita? Karena penerimaan juga menurun drastis. Karena sasaran pembelanjaan yang ada dalam APBNP 2015, katakanlah itu cukup ekspansif, sementara penerimaannya menurun. Ditambah perhitungan atas penerimaan pajak yang tidak tepat.

“Saudara tahu, saya selama 10 tahun memimpin negara dan pemerintahan, mengambil keputusan, menetapkan kebijakan berkaitan dengan APBN, saya mengetahui bahwa dari sisi penerimaan negara lebih dari 75% itu dari pajak. Kalau perhitungannya tidak tetap dan penerimaan riilnya jauh di bawah, tentu menjadikan persoalan yang serius terhadap APBN kita,” SBY menjelaskan.

Ibaratnya, kata SBY, kita mau belanja ban-

yak, uangnya tidak ada.

“Itulah enam inti permasalahan ekonomi kita dan kita harus jujur, terbuka, dan logis mengindentifikasi persoalan itu,” SBY menekankan.

Permasalahan ekonomi domestik, yang tidak ringan itu, harus ditambah faktor eksternal yang ternyata meningkatkan derajat kerawanan dan permasalahan.

Ada setidaknya tiga faktor eksternal, tapi yang terakhir 1 plus 3.

Pertama, pertumbuhan ekonomi di Asia juga menurun. Tiongkok, ekonomi nomor dua terbesar dunia pertumbuhannya menurun, padahal Tiongkok dengan Indonesia ada hubungan perdagangan dan investasi yang tinggi, tentu kita kena dampaknya. Juga pertumbuhan di Malaysia bahkan Malaysia ditambah dengan jatuhnya Ringgit dan sejumlah fundamental ekonomi mereka. Singapura juga kena. Pendek kata ketika Indonesia kena, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita juga mendapatkan tekanan, ada yang sama, ada yang kelebihan sedikit, ada yang lebih berat sedikit, itu faktor penting.

Yang kedua, Rupiah kita yang terus tergerus akan menghadapi tantangan baru ketika federal reserve, itu sama dengan BI-nya Amerika Serikat, nanti menaikkan suku bunganya. Diduga antara bulan September sampai Desember. Begitu suku bunga Amerika dinaikkan, dollar banyak yang kembali ke Amerika Serikat, sekarang sudah banyak kembali, akan lebih banyak yang kembali, akibatnya Asia ter-

masuk Indonesia akan kekurangan dollar, dan itu lebih menekan rupiah kita.

Ketiga, 1 plus 3, adalah komoditas yang sering menjadi andalan perekonomian kita juga jatuh. Minyak, plus 3 komoditas yakni kelapa sawit, batu bara dan gas.

Akibat enam permasalahan domestik plus situasi kawasan yang tidak kondusif, saat ini, di berbagai daerah, rakyat mulai cemas.

Rakyat takut negara kita mengalami krisis, sebagian bahkan kurang percaya bisakah kita mengatasi perekonomian ini. Masalah perekonomian berdampak ke sosial. Rakyat bisa merasa ditinggalkan dan marah hingga bisa melakukan tindakan tidak baik.

“Partai Demokrat harus mencegahnya.

Partai Demokrat sangat siap mencegah hal buruk itu terjadi,” SBY menggarisbawahi.

Enam Cara Tepat Atasi Permasalahan Ekonomi Setelah menyampaikan enam poin masalah ekonomi nasional saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan enam solusi mengatasi permasalahan ekonomi.

“Setelah kita pahami, ada apa dengan perekonomian kita, maka Partai Demokrat ingin menyampaikan pandangan dan rekomendasi yang baik-baik kepada negara dan pemerintah.

Pandangan ini, intinya, bagaimana cara tepat mengatasi permasalahan ekonomi. Berangkat dari falsafah enam persoalan maka solusinya tentu mengarah kepada enam hal tersebut,”

Jendela Demokrat

15

LAPORAN UTAMA SBY menjelaskan.

Keenam solusi itu, Pertama, Partai Demokrat berharap pemerintah bisa menjaga agar pertumbuhan tidak terus meluncur ke bawah. Caranya menggalakkan dan meningkatkan permintaan (demand) dalam ekonomi ditingkatkan.

Dalam krisis ini kerap dipraktekkan. Lakukan stimulus secara tepat. Keluarkan kebijakan khusus agar investasi kembali hidup, ekspor kembali meningkat, ringankan beban eksportir, buka jalan, beri karpet merah, agar mereka berinvestasi dan sektor riil hidup kembali.

Bantu rakyat yang paling menderita atas kesulitan ekonomi.

Kedua lakukan stabilisasi harga dan harga-harga bahan pokok harus diturunkan.

Stop kebijakan apa pun yang mendorong inflasi. Pastikan supply (ketersediaan barang) cukup hingga harga tidak naik. Berhenti beretorika ideologis. Rakyat dalam keadaan seperti ini tidak memerlukan retorika ideologis.

Rakyat butuh harga barang yang terjangkau.

Kalau supply kurang maka harga meningkat.

Bermain-main retorika ideologis maka masalah tidak akan selesai.

Ketiga cegah gelombang PHK dengan cara membantu perusahaan agar tidak mudah PHK. Saat SBY menjadi Kepala Negara RI, di tahun 2008-2009, dunia juga menghadapi krisis. Situasinya tidak mudah. SBY dan kabinetnya bermalam-malam kurang tidur. Ketika banyak pengusaha akan melakukan PHK, SBY melarangnya. Konsekuensinya Pemerintahan SBY memberikan insentif pada para pengusaha agar PHK tidak terjadi. Penarikan pajak harus tepat, sehingga pengusaha tidak merasa dbebani, sebab jika pengusaha dibebani maka mereka akan lakukan PHK. Keempat, cegah merosotnya sektor riil dengan cara, jurus 2008-2009, keep buying strategy. Meskipun ekonomi sulit tetapi jika pemerintah masih membeli barang dan jasa maka perusahaan tidak mudah bangkrut. Tingkatkan stimulus, lakukan program pro-rakyat termasuk bantuan langsung tunai karena tidak diharamkan; di negara lain juga terjadi.

Semua kebijakan dan regulasi harus diarahkan agar sektor rill bergerak. Jangan bikin kebijakan yang bikin mereka mandeg. Presiden Jokowi bersama kabinetnya harus mendorong bergeraknya sektor riil.

Kelima, cegah dan lakukan sesuatu agar rupiah tidak makin jatuh. Jangan sampai menembus 15 ribu. Kebijakan moneter BI harus tepat da efektif. Koordinasi BI dengan kabinet harus bisa melahirkan kebjakan tepat dan efektif. Siapkan bantalan cadangan lewat kerjasama dengan negara lain.

Antisapi kenaikan suku bunga fed (Federal Reserve). Memang kita tidak perlu panik, tapi sedia payung sebelum hujan. Cegah panic buying dan rush. Caranya bukan dengan mengatakan “jangan membeli dolar�. Tidak cukup. Mereka tidak akan memborong dolar jika pemerintah dan BI punya kebijakan serta action. Jangan mengeluarkan statement meremehkan persoalan. “Yang keenam, yang terakhir. Ini temanteman DPR tolong perhatikan, kelola dan kendalikan APBN dan fiskal kita dengan tepat

(dari kiri) Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat DR Hinca IP Pandjaitan XIII, Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono, Bendahara Umum Partai Demokrat Indrawati Sukadis dan Ketua BP-OKK DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo. (foto: mcpd/omar tara)

16 Jendela Demokrat

LAPORAN UTAMA

Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Tiga Instruksi kepada seluruh kader dalam Rapat Pleno Partai Demokrat di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015. (foto: mcpd/omar tara)

dan jangan ceroboh. Kalau nilai tukar rupiah itu pemerintah tidak bisa, misalkan dengan Keppres dikeluarkan perintah ‘Mulai hari ini nilai tukar Rupiah harus kembali ke 10.000.

Dilarang meningkat dari 10.000’. Nggak mungkin. Tetapi kalau APBN, fiskal, pemerintah punya fleksibilitas, punya peluang, inilah yang disebut dengan political economy.

Presiden bersama-sama DPR-RI bisa,” SBY menjelaskan.

Fraksi PD DPR-RI juga akan memastikan ada stimulus, memprioritaskan perbelanjaan yang tepat untuk pertumbuhan, stabilisasi harga, dan pencegahan pengangguran.

Tunda pembelanjaan yang masih bisa ditunda. Jika masih bisa tahun depan ya tahun depan. Infrastruktur yang tidak sangat diperlukan tapi menelan biaya puluhan triliun jangan dipaksakan. Perekomian kita tidak normal, jangan ada janji-janji baru.

SBY mengatakan jika sarannya ini diden-

garkan saja maka yang mendengar sudah dapat pahala, Apalagi jika menjalankannya. Tetapi jika tidak didengar apalagi diterima maka pahalanya jatuh ke para kader Partai Demokrat.

Tiga Instruksi SBY ke Kader Demokrat Setelah menjelaskan enam masalah dan enam solusinya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para kader untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi.

SBY menginstruksikan tiga hal yang mesti dilakukan para kader, termasuk dirinya sebagai ketua umum partai. Tiga instruksi ini berlaku untuk kader Partai Demokrat di jajaran pengurus pusat, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, serta kader Partai Demokrat yang bertugas sebagai eksekutif serta legislatif di daerah.

Pertama, jajaran Partai Demokrat Pusat, akan terus memantau, memberikan saran,

melakukan kritik konstruktif apabila diperlukan, “Kalau kita mengkritik konstruktif, jangan dipidanakan. Dan membantu negara dan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Saya ulangi, kita yang di pusat, akan terus memantau, memberikan saran, melakukan kritik konstruktif, dan membantu negara dan pemerintah dalam langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional.” Demikian SBY menegaskan.

Kedua, Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, harus memastikan APBN P 2015 dan APBN 2016 kelak tepat, realistik dan berorientasi kepada pemulihan ekonomi nasional.

Kalau ternyata tidak tepat, tidak realistik, tidak berorientasi, harus berani mengatakan, Fraksi Partai Demokrat tidak setuju.

“Lakukan itu. Lakukan. Rakyat akan senang, ‘lihat Partai Demokat, kalau tidak tepat, APBN nya berani mengatakan tidak setu-

Jendela Demokrat

17

LAPORAN UTAMA ju’. Tetapi sebaliknya kalo sudah ok, kebijakan A, program kementerian B, ya dukung. Pastikan dalam APBN itu perlindungan rakyat tetap menjadi prioritas. Dalam keadaan seperti ini, empati harus diberikan kepada rakyat kita terutama mereka yang menderita. Maka perlindungan rakyat jangan ditinggalkan dalam desain APBN, dan jadikan prioritas, termasuk kebijakan dan program pemerintah,” SBY menyampaikan.

Ketiga, instruksi bagi para pejabat eksekutif di daerah termasuk fraksi Demokrat di daerah-daerah.

“Tugasnya sama sebetulnya. Tapi mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung action. Berupaya sekuat tenaga untuk memulihkan ekonomi di daerahnya masing-masing, yang berbeda-beda antar daerah, tapi pastinya ada persoalan di daerah.

Prioritasnya adalah gubernur, bupati, walikota dan DPRD itu, tetap pertumbuhan, stabilitas

harga, pencegahan PHK, pencegahan kenaikan kemiskinan, dan bantuan kepada rakyat miskin. Itu harus dijalankan secara pararel.

Pusat kita bekerja, fraksi Demokrat DPR RI bekerja, kader-kader kita yang mengemban amanah sebagai pejabat eksekutif dan DPR, bekerja. Maka inilah bukti nyata Demokrat peduli dan beri solusi.

“Dalam keadaan seperti ini, ada tendensi, menghantam pemerintah, menghantam negara, mengkritik sana kritik sini, kita tidak perlu ikut-ikutan. Tapi sampaikan pandangannya, rekomendasinya. Dan siap, dan ikut meringankan beban, termasuk yang di daerah-daerah tadi.

“Jika semua kader Partai Demokrat bekerja maka ini adalah bukti nyata bahwa Partai Demokrat peduli dan beri solusi. Jangan ikutikutan mengkritik negara tapi sampaikan pandangan dan ikut bekerja,” SBY menjelaskan pada para kader.

SBY menyampaikan, sebagai penutup, Partai Demokrat sungguh peduli, dan akan terus beri solusi. Partai Demokrat berharap, pemerintah mengerti niat baik Partai Demokrat.

“Kami tidak menggurui, tapi ingin membantu, dan ikut mencari solusi. Karena kami tahu, ketika Demokrat berada di pemerintahan, 10 tahun dulu kami memimpin Indonesia, juga pernah mengalami keadaan seperti ini. Tidak ada yang serba mudah, sulit, sama.

Tetapi kami dulu menghadapi situasi seperti itu. Pertama-tama, kami tidak suka menyalahkan yang lain. Stop blaming others. Bismillah ini tugas kita,” demikian dikatakan SBY yang kemudian mengatakan, sejarah membuktikan, dunia mencatat bahwa Pemerintahan SBY mampu meminamilisir dampak krisis dan perekonomian RI selamat.

Selanjutnya SBY mengatakan, Partai Demokrat mendoakan pemerintah berhasil

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI yang juga Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono MSc berbincang dengan Ketua BP-OKK DPP Partai Demokrat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo sebelum acara Malam Inaugurasi Kader Baru Partai Demokrat di mulai di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015. (foto: Iwan Kurniawan)

18 Jendela Demokrat

LAPORAN UTAMA

(dari kiri) Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS, Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono dan Bendahara Umum Partai Demokrat Indrawati Sukadis (tidak terlihat) menyaksikan kader baru Partai Demokrat yang merupakan salah satu calon kepala daerah yang didukung Partai Demokrat dalam Pemilukada 2015 mencium bendera Partai Demokrat dalam Malam Inaugurasi Kader Partai Demokrat di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015. (foto: mcpd/omar tara)

menghadapi tantangan. Pemerintah masih punya waktu mencegah memburuknya perekonomian dan bisa bangkit.

Selamat Bergabung Para Kader Baru Seusai Rapat Pleno Pengurus Pusat, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengukuhkan kader baru dalam acara “Inagurasi Kader Baru Partai Demokrat” yang digelar di Green Area, Hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat, Jumat malam (28/8/2015).

Presiden ke-6 RI tersebut memberikan pesan singkat kepada kader baru yang telah resmi menjadi anggota dan kader Partai Demokrat untuk menjalankan politik yang baik.

Politik yang baik adalah politik yang niatnya baik, tujuannya baik, dilaksanakan dengan cara-cara yang baik.

“Contohnya saudara semua ingin menjadi gubernur atau wakil gubernur di sebuah provinsi; bupati atau wakil bupati di sebuah

kabupaten; ataupun ingin menjadi walikota atau wakil walikota di sebuah kota, maka mulailah dengan satu niat dan tujuan.

“Jika, Insya Allah, saudara mendapatkan amanah dan mandat dari rakyat, maka niat dan tujuan saudara hendaklah untuk memajukan daerah itu dan ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam politik memang kita ingin mendapatkan kekuasaan, tetapi kekuasaan ini harus digunakan dengan penuh amanah, dengan tujuan baik. Cara mendapatkan kekuasaan ini pun dengan cara yang baik, tidak menghalalkan segala cara.

“Saya yakin, dengan izin Allah, jika saudara-saudara dalam waktu dekat akan berkompetisi dalam pemilukada pada tingkat Provinsi, kabupaten ataupun kota maka kalau perjuangan politiknya mempunyai niat dan tujuan baik dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan kerja keras; ikhtiar dan dukungan semua pihak, insya Allah, sekali

lagi, saudara akan berhasil memimpin daerah sebagaimana yang saudara cita-citakan,” SBY menyampaikan pada para kader usai mengukuhkan para kader baru partai berlambang bintang segitiga merah putih.

SBY menambahkan, tentu menjadi kader Partai Demokrat tujuannya bukan hanya memenangkan pemilukada dan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi lebih dari itu, kita ingin partai kita suatu saat menjadi partai yang kuat, modern, mengayomi dan benar-benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada negeri tercinta.

“Itu semua dapat kita capai kalau kita sungguh-sungguh menjalankan politik yang baik. Politik yang baik juga politik yang bersih.

Bersih dalam hati dan pikiran kita. Semuanya untuk kebaikan,” SBY mengingatkan.

Presiden dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) tersebut menerangkan, politik

Jendela Demokrat

19

LAPORAN UTAMA

Ketua Umum Partai Demokrat Prof DR H Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat DR Hinca IP Pandjaitan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc berfoto bersama dengan seluruh pengurus pusat Partai Demokrat dan seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI di Cipanas Jawa Barat, 29 Agustus 2015. (foto: mcpd/omar tara)

yang baik juga politik cerdas. Bukan hanya pandai menyalahkan dan mendiskreditkan tapi politik yang juga memberikan solusi. Juga politik yang santun, berpolitik sesuai budaya yang kita anut. Bukan politik yang kasar dan politik yang buruk. Politik bersih, cerdas, santun juga salah satu ciri-ciri politik yang baik.

“Menanglah dengan terhormat dan ksatria. Apabila itu dicapai maka kemenangan itu mulia. Kemenangan itu akan mendapat dukungan dari rakyat dan sekali lagi politik baik seperti inilah yang akan menghasilkan suatu yang lebih abadi,” ujar SBY. Di akhir sambutannya SBY mengajak semua kader bersama-sama berjuang untuk kembali mengukir sejarah, peduli kepada rakyat, dan memberi solusi. Usia Partai Demokrat belum panjang, belum genap dua dasawarsa namun Partai Demokrat telah belajar banyak, mengalami pasang dan surut.

Partai Demokrat sadar bahwa masih banyak kekurangan.

“Oleh karena itulah kita berbenah diri.

Kita melakukan instropeksi dan membangun diri. Dengan cara ini semua, insya Allah, partai kita akan jauh lebih siap dan jauh lebih baik untuk berbakti kepada rakyat bangsa dan negara. Sekali lagi selamat datang para sahabat, kader partai yang baru. Mari kita berjuang bersama-sama. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungannya agar perjuangan kita semua berhasil,” SBY memungkasi sambutannya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyampaikan laporan hasil keras Komisi Pemenangan Pemilihan Umum (KPPU) dan Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi (BPOKK) yang berhasil menampilkan bintang-bintang baru Partai Demokrat, “Selamat datang kepada 14 kader baru, bintang Partai Demokrat, yang pada malam hari ini hadir dan bergabung dengan Partai

20 Jendela Demokrat

Demokrat,” ujar Hinca dengan penuh semangat.

Dalam Proses acara “Inaugurasi Kader Baru Partai Demokrat” tersebut, para kader baru memakai jas Partai Demokrat dan disematkan pin Rajawali, lambang Partai Demokrat, oleh Ketua BPOKK Pramono Edhie Wibowo. Selanjutnya kader baru tersebut mencium bendera pataka Partai Demokrat dan mendapatkan ucapan selamat sambil berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan serta Bendahara Umum Partai Demokrat Indrawati Sukadis.

Empat belas kader baru Partai Demokrat adalah: 1.Ir.H.Irianto Lambrie MM – Cagub Provinsi Kaltara 2.Udin Hanggio – Cawagub Provinsi Kaltara 3.I Gusti Ayu Mas Sumarti – Cabup Kab. Karangasem, Bali 4.Franny Djaru’u S.Si,M.Kes – Cabup Kab. Poso,Sulteng 5.Mahmud Ibrahim S.Sos,MM – Cabup Morowali Utara,Sulteng 6.Mahini Rizal – Cabup Labuhan Batu,Sumut 7.Habsi Wahid – Cabup Mamuju,Sulbar 8.Waluyo – Cawabup Labuhan batu,Sumut 9.Darma Wijaya – Cabup Serdang Bedagai,Sumut 10.Admin AS Lasimpala – Cawabup Tojo Una Una,Sulteng 11.Rurakhmad – Cawabup Kab. Bengkayang, Kalbar 12.M Idaham SH,Msi – Cawalkot Binjai,Sumut 13.Hefriansyah – Cawawali Kota Pematang Siantar,Sumut

14.Rico Rustombi – Kader Utama

Foto Bersama SBY dan Para Kader Gemuruh mesin Partai Demokrat tak pernah berhenti. Setelah mengukuhkan para kader baru dan merngikuti malam api unggun hingga lewat dini hari, pagi harinya, Sabtu 29 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono diabadikan bersama Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) dan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI. Ada 46 Pejabat Utama; 10 Divisi; dan

LAPORAN UTAMA

65 Departemen serta 61 Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI yang berada di bawah naungan DPP-PD. Foto bersama yang merupakan rangkaian dari Rapat Pleno Pengurus Pusat Pusat Partai Demokrat dan Pendidikan Politik Menghadapi Pemilukada 2015 menunjukkan kesolidan para kader Partai Demokrat.

Tiga hari penuh, 28-30 Agustus 2015, segenap kader utama Partai Demokrat berkumpul di Hotel Yasmin, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dengan tekad bersatu dan melangkah bersama mengemban tugas-tugas di masa mendatang.

Para kader berkeyakinan bahwa semua tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk memenangkan semua perjuangan dan kom-

petisi politik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan pada saatnya nanti Pemilu 2019.

Lima Pesan SBY untuk Menangkan Pemilukada 2015 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sungguh menginginkan para kader partai yang didirikannya mampu memenangkan Pemilukada serentak 9 Desember 2015 mendatang. SBY bahkan mengonsepkan lima pesan yang sangat efektif bagi para kader untuk memenangkan pemilukada jika dipedomani dan dilaksanakan.

Kelima pesan tersebut disampaikan SBY saat memberikan pengarahan pada para kader yang mengikuti Pendidikan Politik Meng-

hadapi Pemilukada 2015, di Grand Balroom, Hotel Yasmin, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu malam, 29 Agustus 2015.

Pertama, dalam kampanye jelaskan cara memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat lima tahun ke depan. Banyak calon saat kampanye bicara ke kiri dan ke kanan, padahal rakyat ingin tahu apa yang bisa calon lakukan. apa saran dan bagaimana caranya?

Jelaskan secara gamblang. Bagaimana membangun daerah, meningkatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran. “Kalau rakyat percaya apa yang saudara lakukan. Insya Alah, mereka memilih saudara,� ujar SBY. Kedua, jangan obral janji, apalagi tidak bisa ditepati. Rakyat ingin bukti, bukan janji.

Jendela Demokrat

21

LAPORAN UTAMA

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan para pimpinan Partai Demokrat diabadikan bersama 233 pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat. (foto: omartara)

Misalkan ada kepala daerah mengatakan, kalau terpilih ia pastikan pertumbuhan ekonomi bisa 8 persen. Itu hanya angin surga dan janji palsu. Dari mana datangnya? Atau ada calon mengatakan bisa menggratiskan semuanya.

Dari mana uangnya?

“Jangan bohong. Rakyat kita sudah pintar. Makin muluk-muluk janji seorang calon, maka rakyat pasti tahu jika janji itu tidak akan ditepati. Sampaikan saja yang bisa dicapai,” Kepala Negara RI dua periode itu mengatakan.

Ketiga, saat ini ekonomi kita sedang susah. Kita harus jujur mengakui permasalahannya apa saja dan mencari solusi yang mesti dilakukan. Terkait hal itu SBY bahkan telah menginstruksikan, wajib bagi kader Partai Demokrat membantu pemerintah, demi rakyat yang kita cintai.

Saatnya sekarang para kader buktikan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang peduli pada persoalan rakyat dan memberikan solusinya. Wajib hukumnya, demi rakyat, para kader ikut berikhtiar.

Perekonomian harus jadi prioritas karena rakyat telah merasakan dampaknya. Jika para kader Partai Demokrat berempati pada permasalahan rakyat maka tentu rakyat akan mendukung Keempat, kembali menghidupkan program pro-rakyat. Ketika Partai Demokrat di pemerintahan, banyak program pro-rakyat untuk masyarakat tidak mampu. Kini sebagian ditinggalkan, sebagian tidak dijalankan.

Wajib hukumya bagi kader Partai Demokrat jika memimpin daerah dan punya otoritas untuk membuat dan menjalankan program pro-rakyat. Kalau programnya merupakan kebijakan pusat maka harus menyarankan pada presiden agar melanjutkan program prorakyat.

Program pro-rakyat di era Pemerintahan SBY antara lain: -Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) -Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin)

22 Jendela Demokrat

– Program Keluarga Harapan (PKH) – Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) – Bantuan sosial untuk pengungsi – Bantuan untuk penyandang cacat – Bantuan untuk lanjut usia (lansia) dan sangat banyak program pro-rakyat lainnya.

“Kelima, jaga keamanan daerah dan kerukunan sosial. Apa pun kemajemukan yang ada, harus rukun. Tidak boleh ada konflik karena berbeda agama, suku, etnis dan sebagainya.

Jamin kerukunan sosial dan tegakkan hukum secara adil. Jangan tebang pilih. Kalau daerah aman, masyarakat rukun, hukum adil, maka rakyat merasa diayomi. Itu tugas pemimpin di provinsi, kabupaten, dan kota. Jika semua terwujud akhirnya terjadi the good society yakni masyarakat yang tenang dan damai serta merasa diayomi,” SBY menyampaikan.

SBY menegaskan, inilah pesan-pesannya yang harus dlaksanakan para kader ketika dicalonkan Partai Demokrat sebagai kepala daerah. Kelima pesan itu bukan dilaksanakan dalam kampanye saja tetapi ketika sang kader dipercaya rakyat menjadi pemimpin di daerahnya.

“Akhirnya, selamat berkompetisi. Semoga saudara semua menang!” SBY menutup arahannya dengan doa dan keyakinan bahwa panji-panji Partai Demokrat berkibar megah saat Pemilukada 2015 digelar.

Jangan Lengah Keesokan hari, Minggu pagi (30/8/2015), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali berpesan agar calon kepala daerah incumbent dari Partai Demokrat jangan tinggi hati dan memandang remeh pesaing. Sebab politik itu sifatnya dinamis dan cepat berubah.

“Incumbent jangan merasa pasti menang atau anggap ringan kompetitor dan memandang remeh. Politik itu dinamis,” ujar SBY saat memberi arahan dan pembekalan dalam Pendidikan Politik untuk Menghadapi Pemi-

lukada 2015 hari kedua di Hotel Grand Yasmin, Cipanas, Jawa Barat,.

Presiden ke-6 RI itu juga menyampaikan kepada para kader terpilih untuk senantiasa melakukan pendekatan kepada rakyat. Menurutnya, rakyat lebih senang memilih calon pemimpin daerah jika menaruh kepedulian besar terhadap kesejahteraan ekonomi.

“Rakyat akan senang dan memilih saudara jika memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ekonomi dan kesejahteraan serta memiliki solusi. Itu pesan saya,” SBY melanjutkan.

“Kami sungguh ingin saudara menang dan berhasil. Bukan hanya menang di pemilukada, tapi juga berhasil bertugas sebagai gubernurwakil gubernur, bupati-wakil bupati dan wali

LAPORAN UTAMA

kota-wakil wali kota. Jika berhasil yang diuntungkan bukan hanya partai tapi rakyat,” SBY menggarisbawahi.

Kepada para calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat, tetapi berasal dari partai koalisi, SBY menyampaikan salam bagi pimpinan partai koalisi. SBY mengatakan, Partai Demokrat harus bisa bekerjasama baik dengan partai lainnya untuk kepentingan rakyat.

“Bagi saudara yang berasal dari partai lain sampaikan salam saya kepada pimpinan, semoga kita bisa bekerjasama dengan baik,” katanya.

Hadir dalam pendidikan politik tersebut Ibu Ani Yudhoyono, 233 pasang calon ke-

pala daerah yang diusung Partai Demokrat, Pimpinan Dewan Pembina, Pimpinan Dewan Kehormatan, Pimpinan Komisi Pengawas, Pimpinan dan Anggota Fraksi PD DPR RI, 46 Pejabat Utama; 10 Divisi dan 65 Departemen di bawah naungan DPP PD.

Foto Bersama dengan233 Pasangan Calon Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan para pimpinan Partai Demokrat diabadikan bersama 233 pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat.

Dari ratusan calon kepala daerah tersebut, 123 antaranya adalah kader Partai Demokrat, selebihnya merupakan kader partai koalisi.

Foto bersama, yang dilakukan usai Pendidikan Politik Menghadapi Pemilukada 2015 di hari kedua, digelar di pelataran Hotel Yasmin, kawasan Cipanas, Jabar, Minggu pagi, 30 Agustus 2015.

Foto bersama yang menandai berakhirnya “Rapat Pleno Pengurus Pusat dan Pendidikan Politik Menghadapi Pemilukada 2015” menunjukkan kesolidan dan kesiapan Partai Demokrat serta ratusan calon kepala daerah yang diusung untuk memenangkan Pemilukada serentak pada 9 Desember2015. iwankurniawan/didikpambudi

Jendela Demokrat

23

SIKAP FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, Media, dan Posisi SEBAGAI Penyeimbang

S

elama ini, terutama secara ilmiah, fungsi media massa selalu dibayangkan ideal. Menyediakan informasi, boleh jadi menghibur, tapi juga terpenting, mendidik, arena debat yang fair dan control baik terhadap kekuasaan maupun masyarakat. Apakah fungsi-fungsi ini berjalan seimbang? Rasanya, tidak perlu survey sedemikian jauh untuk mengatakan: tidak. Atau setidaknya, belum.

Media, kerapkali, masih terjebak dalam upaya menampilkan informasi dengan memegang prinsip yang populer: laku, menarik perhatian.

Dalam kontek sinilah, tak selalu mudah memaparkan sikap, pemikiran atau informasi yang dianggap penting oleh sebuah institusi maupun perorangan, kepada masyarakat. Di DPR misalnya, anggota maupun fraksi, harus ‘bersabar’ mengupayakan agar penjelasan hal-hal penting bagi publik, benar-benar dikutip secara fair. Karena kerap kali, setelahsebuahsikapdisampaikansecarapanjangdankomprehensif, yang menonjol di media justru statemen tertentu—yang dinilai—‘’menjual’’.

Senin, 6 April 2015, Fraksi Partai Demokrat menggelar konferensi pers di ruang Rapat F-PD usai rapat konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan Presiden RI hari yang sama.

Ketika itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) membacakan pernyataan, didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto dan anggota FPD Joko Udjianto.

Fraksi antara lain menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya rapat konsultasi

24 Jendela Demokrat

pemerintah danparlemen sebagai ikhtiar meningkatkan komunikasi politik dan menciptakan harmoni. Tak terlewat, juga disampaikan saran agar pemerintah segera menyelesaikan konflik KPK-Polri kala itu.

Demi kepentingan bangsa. FPD juga ingin mendengar lebih lanjut kebijakan dan solusi konkret pemerintah di bidang ekonomi agar apa yang sudah dicapai selama ini dapat terus ditumbuhkembangkan.

Usai membacakan lembar pandangan Fraksi, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) menceritakan bahwa dalam rapat konsultasi tersebut, ia sempatkan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi. ‘’Saya katakan, kami berharap, Partai Demokra ttidak di-Golkarkan.

Kami akan menggelar kongres, dan kami berharap agar kita memiliki kedaulatan hokum dan politik. Presiden memberikan jawaban positif terkait hal ini, semoga benar, kita ikuti saja selanjutnya.’’

Saatitu, dualisme di Partai Golkar sedang memanas, memang. StatEment Ketua Fraksi, muncul dalam konteks meminta komitmen pemerintah untuk tidak melangkah jauh mencampuri urusan internal sebuah partai.

Tentu penting bagi berjalannya proses demokrasi yang sehat.

Kembali ke konteks bagaimana kemudian kutipan yang muncul. Tak kurang dari 40 media baik online maupun cetak menggunakan kutipan EBY ‘’agar Demokrat tidak di-Golkarkan’’ sebagai judul. Sebagian, bahkan bernada miring. Subtansi pandangan Fraksi, memang muncul. Tapi kadarnya sangat terbatas, hamper tertutup oleh judul besartersebut. Padahal di dalam pandangan

tersebut, banyak hal yang sangat penting terkait ketegasan sikap pemerintah mengawal wibawa hukum, hingga masalah-masalah ekonomi yang saat itu sudah ‘dibaca’ F-PD akan menjadi tantangan berat.

Meski tak sepenuhnya dianggap wajar, hal ini dilihat F-PD sebagai realitas tak terbantah. Tak jua meluruhkan semangat para pimpinan Fraksi maupun anggota untuk menyampaikan pemikiran, kritik dan control terhadap pemerintah serta masalah-masalah publik. Bahkan juga apresiasi terhadap kinerja tertentu dari pemerintah yang dianggap baik.

Alhasil, di tahun awal masa kerja DPR ini, hampir tak ada isu-isu penting yang terlewatkan. Respons para anggota dewan dari Fraksi Demokrat terhadap berbagai isu, kerap muncul di media dengan takaran yang relative proporsional. Artinya, substansi pemikiran dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat ‘berhasil’ muncul, atau dimunculkan dengan baik.

‘Suara’ anggota FPD, tetap nyaring baik di dalam maupun di luar sidang-sidang di Gedung MPR/DPR. Masalah-masalah ekonomi, pendidikan, olahraga, hukum, hingga konflik-konfliksosial yang mengemuka, direspons dengan pemikiran-pemikiran konstruktif dan diliput media. Suasana ini, semoga akan semakin kondusif. Artinya, hingga akhir masa jabatan bahkan seterusnya, para anggota dapat memastikan kontribusinya untuk perbaikan negeri, dengan memanfaatkan media massa sebagai corong dalam kadar yang proporsional. Tim Media Fraksi Demokrat DPR-RI

SIKAP FRAKSI

Pemikiran SBY dan FPD untuk Pemerintah Jokowi Seiring sejalan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI menyumbangkan pemikiran dan mengkritisi secara sehat permasalahan ekonomi nasional di era Presiden Jokowi. SBY berbagi pengalaman mengatasi masalah.

FPD mengingatkan pemerintah agar tetap terjaga, terbuka,dan mau menerima masukan.

K

etika rupiah menembus angka Rp 14.000 per dolar AS, bahkan terlihat gejala terus merambat naik banyak pihak bereaksi. Media—baik konvensional maupun media social menunjukan rekaman reaksi itu dalam beragam rupa.Tapi umumnya, tekanan terhadap pemerintah meningkat.

Masyarakat, juga anggota dewan dan kalangan politisi umumnya bahkan juga dunia usaha, meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis.Juga terpenting, jujur mengakui keadaan agar masyarakat tidak disesatkan oleh pernyataan bahwa keadaan baik-baik saja.

Di titik inilah Partai Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat memposisikan diri

sebagai anak bangsa yang peduli. Jauh dari kesan menghujat dan menyalahkan, sebaliknya, memberikan masukan-masukan konstruktif seraya tegas mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesegera mungkin. Kendati kerap kali niat baik ini ditanggapi dengan sinisme atau bahkan penyudutan —bahkan oleh satu dua menteri— FPD dan KetuaUmum PD tak surut menyampaikan pemikiran secara santun.

Melalui twitter, SBY misalnya, menegaskan agar Pemerintah khususnya Presiden Jokowi cepat mengantisipasi pelambatan ekonomi dan menghindari terlalu banyak beretorika. Dalam twit yang kemudian dikutip berbagai media, Presiden Keenam RI menyatakan bahwa kecemasan atas membu-

(Foto) Presiden keenam Republik Indonesia, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Ani Yudhoyono dan para petinggi Partai Demokrat, dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi dari sejumlah media massa di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Kamis (27/8/2015) malam. (mcpd/omartara)

ruknya situasi perekonomian bukan hanya disuarakan oleh pelaku pasar, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Tapi, ‘’Sebaiknya kita tidak perlu panik.

Keadaan seperti ini setiap saat bias terjadi.

Masa kini dunia ekonomi mudah dan sering mengalami gejolak,’’ kata SBY. Terpenting, lanjutnya, pemimpin dan pemerintah menyadari, juga mengakui bahwa memang ada persoalan yang harus ditan-

Jendela Demokrat

25

SIKAP FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Ruhut Poltak Sitompul.

didengar dan dijalankan karena pengalamannya memimpin 10 tahun dan melewati berbagai krisis. Hal senada, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat Ir. H. Marwan Cik Asan. ‘’Dengan pengalaman beliau memimpin Indonesia selama 10 tahun dan kesediaan secara tulus untuk memberikan masukan, saran Pak SBY patut didengar dand ijalankan. Pak SBY, tidak pernah terjebak menjadi sosok yang menghakimi, nyinyir, apalagi menghina. Jadi sarannya, pantas didengar.

Termasuk dalam masalah ekonomi saa tini,’’ kata Marwan (6/7/2015) sebagaimana dikutip berbagai media nasional.

Rupiah di Level Gawat gani secara serius. Diingatkan, untuk mengatasi masalah seperti ini diperlukan gerak cepat dan solusi efektif terkait persoalan fiskal dan APBN, pertumbuhan yang melambat serta kelesuan investasi dan bisnis.

SBY juga mengingatkan agar pemerinta segera menetapkan policy response yang realistic dan sungguh dijalankan. ‘’Jangan terlalu banyak beretorika.’’

Juga kepada wartawan—usai menghadiri Rapimnas Partai Demokrat, Minggu (5/7/2015) SBY menyampaikan tip dan trik untuk Jokowi dalam rangka membawa bangsa ini keluar dari kelesuan perekonomian.

Jokowi, menurut SBY, harus memberikan penjelasan kepada masyarakat termasuk pengusaha dalam dan luar negeri tentang kebijakan yang akan diambil. ‘’Oke ada masalah perekonomian, tapi inilah solusi kami, policy respons namanya, ada solusi dan dijalankan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat.

Bila kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah itu disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi, SBY yakin akan mendapat respons positif dari pasar. Pihaknya sendiri berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan terhadap langkah-langkah seperti itu.

Di DPR, politisi Demokrat menguatkan pesan positif itu hingga gaungnya kian menguat di media. Ruhut Sitompul misalnya.

Anggota FPD yang juga juru Bicara Partai Demokrat itu, lantangmengatakan di media bahwa masukan-masukan SBY sangat layak

26 Jendela Demokrat

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Jokowi memang tak mudah. Kenyataannya, belakangan rupiah melemah dan tembus hingga Rp. 14.000 per dolar AS. Segera pula, FPD mengingatkan pemerintah tentang dampak yang mungkin timbul dari situasi ini. ‘’Ini merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia selama 17 tahun terakhir. Sayangnya, babak baru ini sama sekali tidak menggembirakan. Pemerintah harus segera dan sangat serius menangani ini, dan mengantisipasi dampak melemahnya ekonomi Indonesia bagi masyarakat,’’ demikian misalnya, disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, DidikMukrianto, di Jakarta (24/08).

Pelemahan rupiah hingga level Rp. 14.000 per dolar AS ini pernah menjadi

Anggota FPD DPR-RI Marwan Cik Asan.

sejarah kelam bangsa Indonesia pada 19971998. Saat itu, krisis melanda berbagai sector perekonomian dan menimbulkan dampak yang sama sekali tak mudah diatasi. Daya beli menurun tajam, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi prahara di mana-mana, dan terjadi kerawanan sosial. Hal itulah yang menurut Didik, harus diwaspadai oleh pemerintah. ‘’Rupiah ini kondisinya gawat. Maka sekali lagi harus menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah.Tentu kita tidak akan lupa pada kejadian tahun 1997-1998, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika bahkan hingga level Rp. 14.000 sempat membuat kolaps perusahaan di Indonesia dan memporak porandakan perekonomian kita,’’ tutur Didik.

Ditegaskan, penanganan rupiah tidak bias dilakukan dengan melempar wacanawacana tidak perlu dan bahkan pernyataanpernyataan yang bias membingungkan pasar.

Dan sebagaimana spirit yang disampaikan SBY, FPD juga mengingatkan Pemerintah Jokowi agar bersinergi dengan pemimpinpemimpin dunia, terutama Negara-negara ASEAN. ‘’Indonesia tidak bias berdiri sendiri menghadapi krisis ini. Kita butuh teman, harus bersama Negara lain, bersinergi karena semua saling terkait,’’ kata Marwan Cik Asan.

Sayangnya, kontribusi pemikiran SBY dan FPD tak selalu berbuah respons positif. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro justru menyampaikan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan, pemerintahan era Presiden SBY terlalu terlena dengan kesuksesan dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen pada tahun 2011. ‘’Itu tidak elok. Seharusnya Pak Bambang bersama jajarannya lebih fokus terhadap langkah-langkah strategis antisipasi kondisi ekonomi yang semakin mengkhawatirkan ketimbang menimbulkan perdebatan. Presiden SBY dan tim sudah menunjukan keberhasilan melewati krisis 2008 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke 3 dunia setelah China dan India,” demikian dikatakan Marwan CikAsan (27/08/2015) menanggapi pernyataan Menkeu. tim media fraksi demokrat

SIKAP FRAKSI

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI mensupport dan menguatkan kebijakan-kebijakan positif pemerintah, tapi juga tetap kritis terhadap langkah-langkah yang dianggap memberatkan masyarakat. Pandangan-pandangan FPD tersusun dan disampaikan secara rasional, objektif, seimbang dan komprehensif terkait berbagai isu.

S

ejauh ini, Fraksi Partai Demokrat (FPD)DPR-RI menunjukan sikap tegas dan kontribusi pemikiran yang konkret terkait kebijakan pemerintah, RUU, dan berbagai masalah yang dibahas di Gedung Parlemen.

FPD, secara luas dan mendalam menggali persoalan, membaca situasi dan menyampaikan sikap dengan spirit jelas: memberikan solusi.

Semangat mendorong pemerintah menjaga dan mengembangkan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang dinilai baik dan berhasil, juga menjadi ciri penting FPD dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Salah satunya, ketika menyetujuiusulinisiatif DPR terhadap RUU Penjaminanuntukdijadikan RUU Prioritas dalam Prolegnas tahun 2015, FPD antara lain

menyampaikan catatan bahwa keberhasilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) —di masa pemerintahan SBY— dalam pengembangan usaha UMKM, merupakan cermin nyata dari pentingnya meningkatkan porsi alokasi kredit kepada UMKM dalam RUU Tentang Penjaminan.

Pandangan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI terkait penyampaian Pandangan Fraksi terhadap UsulInisiatif DPR tentang RUU Penjaminan (Kamis, 25/06/2015). Dicatat, program KUR diluncurkan 5 November 2007 dan dalam kurun tujuh tahun (2007–2014) telah menyalurkan kredit sebanyak 161 triliun kepada 11,5 juta pelaku UMKM, dan membuka lapangan pekerjaan untuk 115 juta penduduk. ‘’Keberhasilan KUR dalam pengembangan UMKM dan pembukaan lapangan kerja

Suasana Sidang Paripurna DPR-RI. (foto: www. fraksidemokrat.org)

merupakan keberhasilan penjaminan yang diberikan pemerintah kepada pihak perbankan dalam menyalurkan KUR. Maka lahirnya Undang-undang Penjaminan menjadi penting untuk mengokohkan peran dan fungsi kegiatan penjaminan dalam mendukung kinerja perbankan memberikan porsi kredit yang proporsional kepada pelaku UMKM,’’ demikian pandangan FPD. Dengan spirit serupa —member solusi bagi rakyat— FPD juga menegaskan dukungan bahkan desakan agar sejumlah RUU segera dirancang. Sebut misalnya, RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang merupakan salah satu usul ini-

Jendela Demokrat

27

SIKAP FRAKSI siatif DPR. Dalam Pandangan Akhir yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR-RI (25/06/2015), FPD mencatat bahwa hingga tahun 2015, Indonesia masih kekurangan pembangunan perumahan (backlog) 13,5 sampai dengan 15 juta unit rumah. ‘’Mekanisme pembiayaan harus gampang dan meringankan masyarakat. Tapi jangan lupa, pemerintah harus sangat berperan pembangunan kawasan permukiman berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat. Di sana harus ada satu kesatuan fungsional tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya,’’ kata Marwan Cik Asan MM, Wakil Ketua Komisi XI DPR F-PD saat membacakan pandangan Fraksi.

Dalam Paripurna 26 Juni 2015—terkait penyusunan RAPBN 2016—FPD menegaskan agar Pemerintah menjaga situasi politik dan keamanan. Karena perekonomian nasional dinilai sedang dalam tantangan berat.

Baik eksternal maupun internal.Saat itu, FPD sudah mencatat adanya persoalan dan ketidakpastian (uncertainty) yang mengakibatkan nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif dan terus melemah. Pertumbuhan ekonomi melambat, investasi rendah dan ekspor turun. ‘’Mencermati kondisi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan kendala struktural seperti defisit neraca transaksi berjalan, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kondisi pasar tenaga kerja yang rigid serta terbatasnya dukungan pasar keuangan yang masih lemah. Akhir 2015, kita akan dihadapkan pada pemilihan kepaladaerahserentak yang berpotensi berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi.

Maka pemerintah perlu sigap menjaga dan mewaspadai situasi politik dan keamanan nasional agar target pertumbuhan ekonomi tahun ini tercapai,’’ demikian pandangan yang dibacakan Rinto Subekti SE MM. FPD juga memberikan catatan penting ketika menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 untuk menjadi Undang-Undang (01/07/2015). Reformasi bidang perpajakan menjadi tekanan. FPD meminta kepada pemerintah terus memantapkan proses

28 Jendela Demokrat

Anggota FPD DPR-RI Bahrum Daido.

perencanaan anggaran yang jelas dan terukur, penyederhanaan dokumen pencairan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu. Dan terpenting, pemerintah diminta melanjutkan reformasi di sektor perpajakan untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan perpajakan dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir kebocoran.

Tentang Minol hingga Instabilitas Rupiah Semangat menangkap kegelisahan masyarakat, juga dicerminkan FPD dalam pandangan terhadap isu-isu yang sudah lama menjadi wacana. Contohnya, ketika FPD menyampaikan persetujuan atas RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai RUU Insitiatif DPR dan dibahas ke tahap berikut.

FPDberpandangan bahwa pengawasan dan pengendalian mimuman beralkohol harus diatur secara komprehensif dalam bentuk UU. Karena penggunaan—konsumsi—minol secara bebas akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Pandangan ini, dibacakan dalam Paripurna DPR RI Jumat (3/7/2015) oleh Dr Ir H Bahrum Daido MSi, Komisi V/ Badan Legislatif dan anggota FPD dari Dapil Sulsel III. ‘’Perlu untuk segera dibentuk peraturan perundangan-undangan yang secara spesifik mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Karena minol ada di masyarakat, bisa disalahgunakan, tapi juga terkait dengan atau mungkin digunakan dalam praktik ritual adat tertentu, daerah pariwisata khusus,

serta keperluan industri farmasi.’’

Paparan menarik dari FPD, kemudian tercermin dalam Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum DPR RI Tentang RAPBN 2016 beserta Nota Keuangannya (20/08/ 2015. Setelah memberikan analisis dan catatan terhadap sejumlah isu actual dan kebijakan-kebijakan ekonomi, FPD menegaskan agar pemerintah segera menangani masalah ketidakpastian rupiah.

Meski demikian, FPD secara objektif menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah, dengan tetap bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan dan realisasi kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, FPD memandang asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada RAPBN 2016 cukup realistis dan bias dicapai jika pemerintahan secara serius dan sungguh-sungguh menjalankan kebijakan dan program-program pembangunan secara konstruktif, kreatif, inovatif, dan memperbaiki komunikasi, sinergi serta koordinasi antar kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder.

Di sisilain, F-PD menilai target inflasi 4,7persen masih cukup realistis. Tapi Pemerintah dan BI harus bekerja lebih keras lagi dalam menjaga dan menekan laju inflasi tersebut pada 2016. Dalam hal ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus tetap bekerja keras membuat inflasi bias ditekan dan bias dikendalikan dengan baik.

Hal lain, FPD menilai pemberian subsidi BBM tetap perlu dilakukan. Pengurangan subsidi beberapa waktu lalu yang bernilai Rp 240 triliun, dinilai belum optimal dampaknya terhadap pembangunan dan programprogram kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

F-PD juga menyatakan komitmennya mendorong pemerintah untuk melakukan monitoring dan memberikan pelatihan kepada penerima Dana Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran agar kelak tidak terjerat persoalan hukum.

Penting, penyaluran Dana Desa secara terencana, tersebar merata, dan terserap dengan baik agar memiliki manfaat langsung kepada masyarakat pedesaansesuaidengan UU No.6 Tahun 2014 tentangDesa. NH/Tim TA/Media FPD

SIKAP FRAKSI

Respons Kritis FPD pada Berbagai Masalah Pimpinan dan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI cepat dan cermat merespons berbagai masalah yang muncul serta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari soal prostitusi online hingga kisruh PSSI. Media nasional, menangkap pernyataan mereka.

D

idik Mukrianto SH, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat prihatin ketika membaca berita peristiwa kematian Deudeuh Alfisahrin, perempuan 26 tahun, di kamar kostnya di Tebet, Jakarta Selatan (10/04/2015). Lehernya terjerat kabel. Mulutnya tersumpal kaos kaki. ‘’Lebih prihatin lagi, karena beritanya kemudian hampir tidak berhenti. Lalu muncul isu prostitusi online. Itu membuat saya gusar,’’ kata Didik.

Sebagai peristiwa kriminal, kasus ini tentu tidak terlampau mengejutkan. Meski tentu saja memprihatinkan. Masalahnya, kasus ini terus berkembang dalam pemberitaan media dan kemudian menyangkut sejumlah isu penting. Kasus ini layak disorot karena, menyangkut penegakan hokum baik bagi pelaku maupun terkait prostitusi online yang ‘kisahnya’ merebak pasca kematian Deudeuh. ‘’Kita tidak bisa bilang kasus ini sederhana atau rumit, saat kepolisian mengungkapnya dengan sigap dan cepat, layak diapresiasi. Dan ingat, ini hanyalah puncak gunung es dari merebaknya postitusi online. Jadi, segera ungkap dan bongkar bisnis ‘’esek-esek’’ online ini. Berikan sanksi maksimal. Kita tahu, tidak mudah menghentikan praktik demikian di era teknologi seperti ini, tapi Negara harus punyasikap, punya konsep jelas untuk mengatasi penyebarannya. Ini sudah sangat serius, berbahaya terutama bagi generasi muda,’’ kata Didik.

Kasus prositusi online yang sempat beberapa pecan mendominasi pemberitaan, adalah satu dari sejumlah isu yang ‘memanggil’ para anggota FPD untuk angkat bicara. Sejumlah

Sekretaris FPD DPR-RI Didik Mukrianto.

media nasional, mengutip pernyataan Didik terkait kasus tersebut.

Kesigapan dan sikap kritis juga ditunjukan ketika masa UN tiba. Senin (4/5/2015), Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs dimulai serentak dan 9 juta siswa terdaftar sebagai peserta. Meski tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa persiapan, keseriusan dan cara melihat UN harus tetap baik. ‘’Baik dalam arti, bahwa UN itu merupakan peristiwa penting untuk mengukur hasil belajar siswa,’’ demikian Teuku Riefky.

Kepada media, Teuku Riefky menegaskan bahwa UN tetap penting karena menjadi dasar

pemetaan mutu pendidikan dan pertimbangan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. ‘’Karena itulah, pelaksanaannya secara baik, dan proses yang berjalan sejujur mungkin menjadi sangat penting. Peta kualitas pendidikan hanya bias diukur dengan benar, jika proses UN bebas dari kecurangan dan kepentingan tertentu. Lebih parah lagi, itu bias merusak karakter anak,’’ Riefky menegaskan.

Di media lain, isu pendidikan juga disuarakan Anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Jefirstson Riwu Kore. Usai rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Anies Baswedan di Gedung Nusantara I DPR, Rabu (17/6/2015), Jefri —demikianJefirstsondisapa—mengatakan miris melihat indeks

Jendela Demokrat

29

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Teuku Riefky Harsya

integritas siswa. Menurutnya, hal itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. ‘’Sadar atau tidak sadar, kadang kita sendiri yang memaksa untuk berbuat curang,” kata Jefirstson.

Jefri member contoh saat ujian nasional dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, oknum pendidik justru membiarkan muridnya mencontek saat ujian demi kelulusan.

Jefri, juga menunjukan kepekaannya terhadap isu-isu seputar pendidikan lainnya.

Salah satunya, terkaitnasib guru-guru pendidikan anak usia ini (PAUD) di daerah. Di NTT—Nusa TengaraTimur-red, guru-guru PAUD adalah “guru yang terbuang”, banyak yang tidak digaji. Tapi mereka tetap mendidik.

“Kami bangga terhadap guru anak usia dini,” kata Jefri pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Kisruh PSSI Isu lain yang fenomenal di media dan direspons anggota FPD terkait dengan kisruh PSSI dan Kemenpora. Berbagai media, antara lain memuat pernyataan-pernyataan Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya dan rekannya di komisi X Jefirstson R. Riwu Kore.

Teuku Riefky, bahkan sampai menyampaikan pernyataan bernada geram perihalini. Menurutnya, Kemenpora terkesan menganggap re-

30 Jendela Demokrat

meh sanksi FIFA atas PSSI. ‘’Ini (sepakbola) masalah harga diri rakyat. Jangan dianggap enteng!’’ kata Riefky.

Sebagaimana diketahui, kondisi persepakbolaan tanah air semakin suram, seiring keluarnya sanksi dari FIFA terhadap PSSI. FIFA merilis surat yang ditandatangani sekjennya, Jerome Valcke, ditujukan kepada Sekjen PSSI Azwan Karim untuk member tahu bahwa Komite Eksekutif FIFA menjatuhkan hukuman kepada PSSI, pada 30 Mei 2015.

Keputusaniniberakibat PSSI kehilangan hak keanggotaan merekadan seluruh

tim di Indonesia (klubdantimnasional) dilarang mengikuti kompetisi internasional yang diadakan FIFA dan AFC. Dasar hukuman berupa pelanggaran statuta FIFA, yaitu intervensi pemerintah. PSSI sebagai anggota FIFA mendapat skorsing sampai batas waktu yang tidak disebutkan.

Menyikapi sanksi FIFA yang terbit menyusul pembekuan PSSI oleh Kemenpora, Riefky mengatakan, sejak awal dirinya menilai bahwa masalah ini harus dilihat melalui system pemerintahan Indonesia yang menganut TriasPolitika. ‘’Legislatif (DPR, DPD), Yudikatif (putusan sela PTUN), bahkan sebagian dari Eksekutif pun (Wapres, KOI, KONI), sudah mendesak Presiden (Joko Widodo) dan Menpora (Imam Nahrawi) tentang pencabutan atau apapun istilahnya terhadap Surat Keputusan Pembekuan, tapi tidak digubris,’’ kata Riefky.

Sementara Jefri menilai, Kemenpora dan PSSI tidak bias menyelesaikan masalah yang sebenarnya bias dibuat simpel. ‘’Simpel. Masing-masing pihak duduk bersama, berkomunikasi secara sehat, lihat kepentingan yang lebih besar. Kepentingan bangsa. Yang jadi soal, saya tidak melihat ada kemauan untuk itu,’’ katanya, sebagaimana dikutip fraksidemokrat.org dan sejumlah media online. ‘’Sekali lagi, kisruh sepakbola ini bias merembet ke hal-hal lain karena untuk beberapa daerah, klub sepakbola adalah harga diri dan identitas dari daerah tersebut. Jadi masalah

Karena itulah, pelaksanaannya secara baik, dan proses yang berjalan sejujur mungkin menjadi sangat penting. Peta kualitas pendidikan hanya bisa diukur dengan benar, jika proses UN bebas dari kecurangan dan kepentingan tertentu.

* Teuku Riefky Harsya *

KABAR FRAKSI ini harus diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas politik nasional. Ini bukan urusan untung rugi, tapi kesatuan NKRI (Negara KesatuanRepublik Indonesia),’’ kata TeukuRiefky, di lain kesempatan.

Apa yang dikhawatirkan TeukuRiefky dan Jefri dan disampaikan, kemudian menjadi kenyataan. Hingga kini, kisruh PSSI—Kemenpora belum benar-benar usai. Pembekuan sudah berjalan. Liga berhenti. Sejumlah klub nasional menyatakan berhenti pula beroperasi.

Potret keprihatinan anggota Fraksi Partai Demokrat terhadap masalah-masalah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, juga terekam dalam liputan media seputar lebaran. Pendapat agar pemerintah mengendalikan harga dan mengantisipasi spekulan bahan pokok pada Ramadhan dan jelan gLebaran, mengemuka dari sejumlah politisi Partai Demokrat. Suara-suara yang relative mendapatkan ruang di media terkait dengan isu ini, antara lain dating dari Wakil Ketua Komisi XI DPR F-PD, Ir.H. Marwan Cik Asan,Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron danWakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Azam Azman Natawijana dan Michael Wattimena.

Menyangkut persiapan Lebaran, anggota Fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena menegaskan pemerintah diminta sigap dalam mengatasi infrastruktur jalan dan jem-

Anggota FPD DPR-RI Jefirston R. Riwu Kore.

Anggota FPD DPR-RI Michael Wattimena

batan serta permasalahan transportasi dalam menghadapi Puasa dan Lebaran tahun ini.

Permintaan tersebut diantaranya ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti menyelesaikan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan jelang memasuki mudik Lebaran 2015. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga diharapkan bias lebih baik dalam mengelola transportasi mudik lebaran. ”Antisipasi dan kesiapan tersebut mem-

berikan kenyamanan kepada mereka yang akan mudik Lebaran usai menjalankan ibadah puasa tahun ini. Jadi pemerintah harus mengevaluasi penyelenggaraan mudik sebelumnya, dan membuat perencanaan yang matang menghadapi Lebaran tahun ini,” tegas Wattimena sebagaimana dikutip indopos.co.id. ‘’Ini tahun yang berbeda. Pemerintah Jokowi harus benar-benar cermat dan sungguh-sungguh memperhatikan ketesediaan, kelancaran dan stabilitas harga kebutuhan pokok,’’ kata Marwan Cik Asan(8/6/2015), dikutip oleh beberapa media online.

Marwan mengimbau Presiden Jokowi agar memastikan kelancaran distribusi barang ke berbagai tempat. Bahka nmenurutnya, jika diperlukan libatkan TNI dan Polri demi mencegahkegiatan para spekulan yang akan menambah beban rakyat.

Adapun, Azam Azman mengatakan, “ Harga-harga bahan pangan naik bukan hanya menurunkan jumlah pembeli melainkan berdampak pada daya beli. Seperti biasanya membeli cabai sebanyak 1 kg namun setelah kenaikan pembelian dikurangi menjadi ½ kg hingga 3/4 kg.” ‘’Yang dikhawatirkan pasca-Idul Fitri, jika supply terganggu musim panas seperti sekarangini, produksi berkurang tentu mengancam stabilitas harga,’’ kata Herman Khaeron sebagaimana diberitakan rmol.co (22/7/2015). nh/tim mediafraksi demokrat

Jendela Demokrat

31

NASIONAL

SBY Berharap RI Miliki Peace Education Center

P

residen RI ke-6, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap akan lahir peacemaker atau juru damai-juru damai di Indonesia. Ia menantang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk membangun Peace Education Center yang akan membentuk manusia yang berkarakter damai.

Hal itu disampaikan SBY saat memberikan kuliah umum di hadapan 7 ribu lebih mahasiswa baru UPI di Gedung Gymnasium UPI, Jalan Dr. Setiabudi Bandung, Rabu (2/9/2015). SBY memberikan kuliah umum bertema ‘Pendidikan Kedamaian untuk Memperkokoh Jati Diri Bangsa’ dengan materi berjudul Membangun dan Memelihara Kedamaian di Era Perubahan.

“Bagaimana cara membangun masyarakat Indonesia yang rukun, toleran dan cinta kedamaian. Perkuat akar perdamaian mulai dari

32 Jendela Demokrat

hati dan akal,” ujar SBY. Jika ada konflik di mana pun berupayalah untuk menyelesaikan dengan pendekatan damai yang costnya tidak mahal.

“Meskipun ada aparat yang menegakkan keamanan tapi pendekatan itu tidak efektif, dibandingkan pendekatan secara religius dan culture,” katanya.

Ia berharap Indonesia suatu saat nanti akan memiliki Peace Education Center yang bertujuan membangun manusia, masyarakat, negara dan dunia yang damai.

“Boleh juga dilakukan pendidikan pelatihan untuk juru damai. Kita harusnya bisa bangun Peace Education Center untuk kembangkan dan implementasikan perdamaian,” katanya.

Menurutnya tak harus ada mata kuliah khusus kedamaian atau perdamaian, namun cukup ada komponen yang konsisten diterapkan oleh pembimbing atau dosen.

Presiden RI ke-6 dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono. (foto:/mcpd)

“Harus aktif menyelenggarakan seminar atau konferensi perdamaian. Bangun kemitraan dan kerjasama dalam luar negeri,” SBY menuturkan.

Ia berharap sekaligus menantang, Peace Education Center akan lahir di kampus UPI Bandung.

“Tantangan bagi Rektor UPI dan para guru besar untuk membangun peace education center. Sehingga kalau dunia bertanya, apa betul di Indonesia ada peace education center, maka nanti akan dijawab ‘ada, di Bandung, di UPI. Saya hormat kalau UPI bisa bangun Peace Education Center. Insya Allah bisa. Saya akan sangat senang kalau bisa ikut membantu,” SBY menegaskan. detik/dik

KIPRAH DPP

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Doktor Hinca IP Pandjaitan SH MH ACCS (berjas biru).

Pemuda, Marilah Berpolitik

P

artai Demokrat dalam waktu dekat ini akan mengajak kaum muda untuk lebih mencintai politik agar mengubah pandangan.

Selama ini politik dicitrakan oleh mereka buruk.

“Kami nanti mau buat slogan, kalau politik itu tidak selalu buruk,” kata Sekretaris Jen-

deral DPP Partai DemokratHinca Pandjaitan di Jakarta, Rabu (2/9).

Menurutnya, Partai Demokrat saat ini tengah menggodok konsep tersebut. Misalnya ‘Anak Muda Indonesia Tinggalkan Narkoba, Mari Berpolitik’.

“Apalagi ada sekitar 60 persen di daerah anak-anak muda kena narkoba,” jelasnya.

Menurut Hinca, partainya juga menyiapkan kos-kosan atau rumah tinggal sementara di dekat sekolah menengah atas (SMA). ”Para siswa tetap sekolah formal, tapi bisa dapat pendidikan politik di kos-kosan Partai Demokrat,” ia menjelaskan.

Penerapan itu, dilanjutkan Hinca, supaya kaum muda nanti bisa menjadi calon pemimpin bangsa.

“Kita tidak ganggu pendidikan formal.

Misal sebulan sekali, siswa SMA menghadiri ceramah tips lulus masuk universitas terbaik,” Hinca menguraikan. rmol/dik

Jendela Demokrat

33

KIPRAH DPP

Perkuat Soliditas Kader PD Jelang Pemilukada 2015

M

enjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, Partai Demokrat terus merapatkan barisan dengan melaksanakan konsolidasi kader melalui agenda Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat yang bertema “Menuju Partai Modern dan Bersatu untuk Menang Pemilukada 2015”.

Terkait hal itu Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, mengatakan, melalui konsolidasi kader di bawah pimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, kader-kader Partai Demokrat diminta semakin solid dan bersatu untuk menyukseskan dan memenangkan Pemilukada 2015.

34 Jendela Demokrat

“Konsolidasi kader-kader Partai Demokrat ini bertujuan menguatkan motivasi agar semakin solid dan siap menghadapi Pemilukada serentak. Kader juga diberikan arahan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono agar bersatu merapatkan barisan sehingga siap bertarung mengemban amanah rakyat di daerahnya sebagai calon pemimpin,” Ibas, yang juga Ketua Fraksi PD DPR-RI, menyampaikan di sela-sela rapat pleno di Hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat, Jumat malam (28/8/2015).

Ibas menjelaskan, momentum pemilihan pemimpin daerah adalah saat yang tepat bagi partai politik berkontribusi membangun daerah. Para kader Partai Demokrat harus menunjukkan bukti konkret dalam membangun daerah.

“Kompetisi pemilukada serentak akan ber-

(Foto) Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono MScmendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono dan Sekjen DPP PD Dr Hinca IP Pandjaitan XIII berfoto bersama Panitia Rapat Pleno dan Pendidikan Politik PD di Cipanas Jawa Barat, 30 Agustus 2015. (foto:iwan k)

langsung sengit karena menjadi arena pertaruhan parpol melalui kader terbaiknya. Untuk itu, Partai Demokrat siap membuktikan perjuangannya dalam menjalankan amanat rakyat di daerah-daerah,” ujar Ibas sembari berharap arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan energi dan semangat hingga memacu kader-kader PD semakin bekerja keras. ebyteam/dik

KIPRAH DPP

Pembekalan untuk Tingkatkan Militansi dan Pengetahuan Para Kader (Foto) Ketua Divisi Diklat DPP-PD Gondo Radityo Gambiro (duduk di tengah; kedua dari kiri) bersama jajarannya (ist).

L

embaga yang paling bertanggungjawab terhadap militansi; loyalitas, dedikasi, pengetahuan, wawasan, dan moralitas para kader Partai Demokrat tentulah Divisi Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Div Diklat DPP-PD).

Guna meningkatkan militansi, loyalitas, dedikasi, pengetahuan, wawasan, dan moralitas para kader, Ketua Divisi Diklat DPP-PD Gondo Radityo Gambiro terus menggerakkan para kadernya melaksanakan konsolidasi dan terus berusaha menggali serta mematangkan materi-materi program yang sesuai dengan kebutuhan seluruh kader Partai Demokrat. Materi-materi yang dimatangkan tersebut diperuntukkan bagi kader yang berada di Jajaran DPP dan DPR-RI, maupun yang berada di Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Fraksi PD di DPRD Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Fraksi PD di DPRD Kabupaten/ Kota, bahkan Pimpinan Anak Cabang (PAC).

“Perubahan zaman sudah pasti menuntut penyesuaian. Karena itu, siapa yang cepat be-

radaptasi dengan perubahan, dialah yang akan mendapatkan peluang terbesar untuk menang,” demikian ditegaskan Kadiv Diklat DPP-PD Gondo Radityo Gambiro kepada website demokrat di Jakarta, Senin (31/8).

Pematangan materi juga dilakukan karena sudah dicanangkan bahwa yang disebut Anggota Partai Demokrat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. Sedangkan yang disebut Kader Partai Demokrat adalah Anggota Partai Demokrat yang sudah mengikuti pelatihan.

“Pengurus Harian Partai Demokrat di berbagai tingkatan otomatis adalah Kader Partai Demokrat, oleh karenanya Pengurus Harian Partai Demokrat sudah seyogianya memiliki militansi, loyalitas, dedikasi, pengetahuan, wawasan, dan moralitas yang lebih baik dari yang lainnya,” Kadiv Diklat DPPPD menekankan.

Guna semakin meningkatkan militansi, loyalitas, dedikasi, pengetahuan, wawasan, dan moralitas para Kader Partai Demokrat maka Div Diklat DPP-PD segera melaksanakan konsolidasi dalam bentuk Pembekalan dan Koordinasi kepada Anggota Div Diklat DPP-PD pada 29-30 Agustus 2015 di Jakarta. Peningkatan kualitas para pengurus dilakukan dalam bentuk test, simulasi dan diskusi kelompok yang mengkaji beberapa materi program.

“Semua ini dilakukan setelah mendapat pengarahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapimnas di Jakarta Convention Centre pada bulan Juli 2015 lalu dan Rapat Pleno Pengurus Harian DPP-PD di Cipanas, jabar, pada 28 Agustus 2015,” Kadiv Diklat DPPPD menginformasikan.

Kadiv Diklat DPP-PD menambahkan, para kader tentu sepakat bahwa Partai Demokrat mempunyai peluang besar untuk memenangkan Pemilu 2019, namun itu semua tergantung dari perjuangan Kader-kader Partai Demokrat di tahun-tahun mendatang.

“Kerja keras dan kerjasama yang baik di antara sesama Pengurus dan Kader yang didukung Anggota Partai Demokrat, akan menjadi tulang punggung gerakan dan perjuangan Partai Demokrat untuk memenangkan Pemilu 2019,” Kadiv Diklat DPP-PD mengakhiri keterangannya. kardi/didik

Jendela Demokrat

35

KIPRAH DPP

Menyambut Ratusan

Rajawali Baru

“I

ni adalah perisitiwa penting bagi kemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2019, karena Partai Demokrat memulai dari hal-hal yang kecil tapi besar dan mulia yaitu melakukan pendidikan dan latihan (Diklat) untuk rajawali-rajawali baru Partai Demokrat di bawah bimbingan Ketua Divisi Keamanan Internal DPP-PD Rudolfus YB Kadarisman. Partai Demokrat memberikan penghargaan yang luar biasa. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono, sudah saya lapor-

36 Jendela Demokrat

kan, dan beliau merasa bangga mendengar kabar ini dan memutuskan saya untuk menyampaikan pesan-pesan beliau. Oleh karena itu, Partai Demokrat menyambut gembira lahirnya ratusan rajawali baru mulai tahun ini”.

Kalimat penuh apresiasi pada kinerja Satuan Tugas (Satgas) Rajawali tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan saat diwawancarai website demokrat di sela sela penutupan pendidikan dan latihan (Diklat) Satgas Rajawali yang digelar Divisi Keamanan Internal DPP-PD di Bumi Perkema-

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Doktor Hinca IP Pandjaitan memberikan pengarahan saat seremoni api unggun Diklat Satgas Rajawali, yang diselenggarakan Divisi Pengamanan Internal DPP-PD 20-23 Agustus 2015. Diklat Satgas Rajawali resmi ditutup di Buperta Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Agustus 2015. (foto: mcpd/omartara)

han dan Taman wisata (Buperta) Ragunan, Jakarta Selatan,Minggu malam, 23 Agustus 2015.

Hinca menambahkan, jumlah Satgas Rajawali (yang didirikan, antara lain, oleh Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008) secara bertahap akan mencapai seribu, lima ribu, sepuluh ribu personel bahkan sampai tak terhingga.

Penyebabnya Satgas Rajawali bukan hanya menjaga kewibawaan Partai Demokrat tetapi juga menjadi satu marketing terbaik dan ujung tombak Partai Demokrat untuk mencari suarasuara pemilih sampai ke pelosok negeri.

“Oleh karena itu saya berpesan kepada kader Partai Demokrat, di manapun berada, mari menjadi satria-satria sejati untuk mengamankan dan mengawal PartaiDemokrat mencapai kejayaannya. Satgas Rajawali adalah kendaraan terbaik untuk mencapai itu,“ Hinca menggarisbawahi.

KIPRAH DPP

Aneka materi pelatihan diberikan kepada peserta Diklat Satgas Rajawali di Buperta Ragunan, 20 - 23 Agustus 2015. (foto: mcpd/omartara)

Pria kelahiran Asahan,Sumut (25/9/1964) menjelaskan bahwa Satgas Rajawali berbeda dengan rajawali-rajawali sebelumnya. Satgas Rajawali kali ini diberi energi baru yang disebut respect. Respect adalah kata internasional yang dipilih untuk bidang politik dan juga olah raga. Dimisalkannya, FIFA (badan sepakbola dunia) selalu mengkampanyekan wasitnya agar dihormati dan dihargai saat memimpin setiap pertandingan.

“Di Partai Demokrat, Satgas Rajawali, dengan konsep respectnya, menjadi bagian mengawal Partai Demokrat untuk menghormati atau menghargai siapa saja yang berkomunikasi terhadap Partai Demokrat,” Hinca menjelaskan benang merah “respect” di bidang politik dan olah raga.

Hinca melanjutkan, dengan etika politik bersih,cerdas, dan santun maka Satgas Rajawali akan melayani siapa pun yang bersentuhan dengan Partai Demokrat.

“Itulah makna kata respect. Dalam bahasa

sehari-hari, dengan bahasa Jakarta, respect berarti juga ‘anda jual; kami beli’. Itu penting karena Satgas Rajawali adalah orang-orang pilihan atau bijak yang bisa menerjemahkan visi Partai Demokrat untuk memenangkan Pemilu 2019,” ujar Hinca yang juga Wakil Ketua Umum PSSI. Hinca juga mengucapkan, selamat untuk rajawali-rajawali baru yang telah ditasbihkan menjadi duta-duta Partai Demokrat hingga ke pelosok-pelosok negeri.

“Sekali, lagi atas nama DPP-PD, Ketua Umum dan Sekjen memberikan respect dan penghormatan yang luar biasa kepada Satgas Rajawali. Selamat bertugas dan mengabdi untuk masa depan Partai Demokrat,” Hinca meng-apresiasi.

Sebelumnya, Diklat Satgas Rajawali yang diselenggarakan Divisi Pengamanan Internal DPP-PDsejak 20 Agustus 2015 resmi ditutup melalui sebuah upacara di Bumi Perkemahan dan Taman Wisata (Buperta) Ragunan, Jakarta

Selatan, Minggu, 23 Agustus 2015.

Ketua Departemen Urusan DPR DPPPD Yahya Sacawiria SIP MM (yang salah satu pendiri Satgas Rajawali tahun 2008) didaulat sebagai inspektur upacara penutupan Diklat Satgas Rajawali. Dalam pengarahannya, Yahya Sacawiria menyampaikan rasa bangga terhadap militansi para peserta yang telah mengikuti pelatihan Satgas Rajawali selama 3 hari tanpa imbalan sepeser pun.

“Saya acungkan jempol. Ini adalah suatu langkah yang baik. Bagaimana saudara-saudara yang hadir di sini sudah termotivasi untuk melaksanakan tugas selanjutnya yaitu mengabdi kepada Partai Demokrat. Sesuai dengan janji saudara ketika menyanyikan lagu Mars Partai Demokrat,” ujar Yahya Sacawirya dengan penuh semangat.

Yahya Sacawirya menyampaikan 3 pesan penting untuk Satgas Rajawali. Pertama, membangun disiplin.

Kedua, membangun loyalitas.

Jendela Demokrat

37

KIPRAH DPP “Loyalitas tidak hanya kepada atasan tetapi juga loyalitas kepada bawahan. Jadi saudara paham dan mengerti apa yang dirasakan oleh rekan-rekan saudara ketika menjalankan petunjuk dan perintah,” ujar Yahya Sacawirya.

Dan ketiga, membangun soliditas.

Sementara Ketua Divisi Pengamanan Internal DPP Partai Demokrat Rudi Kadarisman menyampaikan rencana dan harapannya ke depan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Satgas Rajawali di seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat se- Indonesia.

“Diklat Satgas Rajawali dengan konsep trainer by training ini saya buat menjadi 40 kelompok dan setiap kelompoknya akan dibagi dua. Selanjutnya mereka bisa mengajarkan SOP (Standard Operating Procedure/Prosedur Operasional Standar) Satgas Rajawali ke daerahdaerah,” Rudi Kadarisman memaparkan.

12 SOP (Standard Operating Procedure/ Prosedur Operasional Standar) dalam diklat ini agar terjadi keseragaman Satgas Rajawali di semua daerah.

Ke-12 SOP itu adalah: 1.Prosedur dan teknis membawa pataka (bendera lambang) Partai Demokrat 2.Prosedur dan cara penghormatan 3.Pelatihan baris-berbaris 4.Cara menyampaikan yel-yel dan menyanyikan lagu Mars Partai Demokrat; Mars Rajawali; dan lagu yang disukai SBY yakni “Pelangi di Matamu” dari band Jamrud 5.Prosedur dan teknik penanganan massa.

6.Teknik bernegosiasi 7.Cara pengunaan alat komunikasi 8.Pelatihan teknik dasar bela diri 9.Pelatihan dan formasi variasi dalam peraturan baris-berbaris (PBB) 10.Peraturan penggunaan seragam dinas Satgas Rajawali, baik pakaian dinas lapangan (PDL) dan pakaian dinas harian (PDH), termasuk pengecekan kerapihan berpakaian 11.Pembagian tugas personel Satgas Rajawali dalam sebuah acara 12.Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) “Harapan saya setiap DPC menyediakan minimal 30 orang, maksimal 50 orang; lalu DPD minimal menyediakan minimal 100 orang, maksimal 200 orang. Mereka ini yang akan kita kirim ke daerah-daerah, setelah lulus mengikuti Diklat Satgas Rajawali untuk menjadi pelatih. Karena Ketua Umum Partai

38 Jendela Demokrat

Ketua Departemen Urusan DPR DPP-PD Yahya Sacawirya SIP MM menyematkan baret biru Satgas Rajawali sebagai simbol kelulusan mengikuti Diklat Satgas Rajawali di Buperta Ragunan, 20 - 23 Agustus 2015.

Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Doktor Hinca IP Pandjitan menginginkan, dalam 2 tahun ke depan kita akan menyelenggarakan apel besar Satgas Rajawali se-Indonesia. Dalam rangka memperlihatkan eksistensi Satgas Rajawali menjadi gardu terdepan dalam pengamanan internal Partai Demokrat di seluruh Indonesia,” Rudi Kadarisman menerangkan.

Pada malam harinya saat seremoni api unggun Diklat Satgas Rajawali, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan bersama Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (Wasekjen PD) Teuku Riefky Harsya, Wasekjen PD Andi Timo Pangerang, Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan DPP-PD Gondo Radityo Gambiro, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari, Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP-PD Nurcahyo Anggorojati, Ketua Departemen Urusan Serikat Pekerja DPP-PD Yosef Tahir Ma’ruf dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menemui para peserta Diklat Satgas Rajawali.

Dalam pengarahannya kepada Satgas Rajawali, Sekjen PD Hinca Pandjaitan menyampaikan tiga berita gembira.

“Pertama, selepas malam ini kawan-kawan akan diturunkan mengamankan acara Partai Demokrat di tanggal 28 nanti. Yang kedua, Satgas Rajawali akan selalu menjadi bagian dalam

setiap kegiatan-kegiatan internal partai. Yang ketiga saya akan menerangkan kata respect pada lambang Satgas Rajawali. Ide rescpect saya ambil dari kata respect pada kostum wasit internasional sepakbola. Agar ia adil memimpin pertarungan sepakbola, maka kata respect dilekatkan di lengan kanan seragam wasit. Maka wasit itu adalah pemimpin teringgi dalam pertandingan 2 kali 45 menit. Harus dihargai oleh siapa saja yang sedang bertanding. Saat yel ‘Satgas Rajawali’ diucapkan kalian menjawab ‘Satria Sejati’.

Itu teriakan yel-nya tapi cara kerjanya kalian harus menghormati orang yang lebih tua, respect (menghargai) siapa saja, “ demikian disampaikan Hinca Pandjaitan dalam pengarahannya.

Selanjutnya Hinca menjelaskan makna lambang Satgas Rajawali yang berupa kepala elang.

“Kalian lihat mata tajam elang ini? Memastikan saat ‘menembak’ dia tepat sasaran…

Pesannya, Anda adalah orang terpilih; orang yang menjadi harapan partai mengamankan partai untuk memenangkan pertarungan.”

Hinca juga memerintahkan Satgas Rajawali mengawal Partai Demokrat di seluruh pelosok tanah air.

“Di mana ada bendera Partai Demokrat berkibar, menjulang tinggi ke angkasa, di situ ada Satgas Rajawali mengawalnya,” Hinca menegaskan di akhir pengarahannya. omar/iwan/ dik

KIPRAH DPP

K

etua Komisi Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (KPP DPPPD) Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menerangkan DPP-PD segera menggelar ajang konsolidasi pemenangan pemilukada. Konsolidasi tersebut akan dihadiri kader-kader terbaik Partai Demokrat yang akan berlaga di ajang Pemilukada serentak 9 Desember 2015 mendatang.

“Melalui konsolidasi pemenangan, Partai Demokrat menyusun strategi jitu dibawah arahan Ketua Umum Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenangkan Pemilukada serentak 2015,” Ibas menyampaikan di Bogor, Jabar, Senin (31/8) .

Ibas menyebutkan, strategi jitu Partai Demokrat untuk menang Pemilukada, antara lain, dengan menyiapkan dan menawarkan kader-kader terbaik Partai Demokrat yang memiliki kapasitas pemimpin. ” Partai Demokrat menyiapkan kader-kader terbaik yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, mumpuni dan disukai masyarakat untuk berkompetisi memenangkan Pemilukada 2015,” Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI tersebut menerangkan.

Menurut Ibas, ada sejumlah pesan penting dan arahan Ketua Umum Partai Demokrat

Partai Demokrat Susun Strategi Menangkan Pemilukada 2015 Susilo Bambang Yudhoyono untuk para kader yang akan bertarung pada Pemilukada 2015.

“Pertama, Pak SBY meminta seluruh kader calon kepala daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara-cara dan program kerja mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kedua, Ibas melanjutkan, para calon pemimpin daerah yang diamanatkan DPP-PD harus berkomitmen menjalankan program pembangunan yang nyata, bukan hanya janjijanji kampanye semata karena rakyat membutuhkan bukti yang konkret.

Ketiga, SBY meminta para kader berkontribusi dan memberikan solusi mengatasi masalah ekonomi nasional yang sedang melambat.

“Pak SBY meminta kader, baik pusat dan daerah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk secara konkret bersinergi dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini penting untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah,” Ibas menguraikan.

Keempat, SBY juga menggarisbawahi agenda penting untuk kader-kader yang bertarung pada pemilukada agar mengawal dan mengimplementasikan program-program prorakyat yang sudah berjalan selama 10 tahun di era Presiden RI ke-6 SBY (2004-2014).

“Terakhir untuk para kader Demokrat diminta bersama masyarakat menjaga kerukunan dan keamanan di masyarakat. Mengawal agar supremasi hukum ditegakkan sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi rakyat, dan meyakini, bahwa negara senantiasa melindungi dan mengayomi rakyatnya,” Ibas mengatakan.

Ibas berpesan, para kader Partai Demokrat terus membuka diri bersama potensi-potensi yang ingin bersama-sama membangun daerah.

“Bersama kader-kader terbaik, Partai Demokrat siap bersinergi dengan stakeholder dan menawarkan solusi-solusi untuk membangun daerah-daerah di seluruh Indonesia demi kemajuan bangsa,” Ibas, yang juga anggota Komisi 10 DPR-RI, mengakhiri keterangannya. ebyteam/dik

Jendela Demokrat

39

KIPRAH DPP

Ibas Kawal Program Bantuan Pompa Air untuk Petani

T

(Foto) Bersama Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek Joko Surono, Tim EBY menyerahkan 9 unit pompa air kepada sembilan kelompok tani di Kabupaten Trenggalek, Kamis, 6/8/2015. (foto: EBYteam)

40 Jendela Demokrat

renggalek: Musibah kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah tanah air menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan petani. Kekeringan menjadi hal yang menakutkan bagi petani karena produksi pertanian mengalami gagal panen dan menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok di seluruh pelosok tanah air.

Hal ini mendorong anggota DPR RI asal Dapil VII Jawa Timur, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, melalui Griya Aspirasi EBY di Kabupaten Trenggalek mengawal dan menyalurkan bantuan pompa air kepada sejumlah kelompok tani.

“Kekeringan yang melanda di sejumlah lokasi di Dapil VII Jatim memang menjadi fokus

perhatian Mas Ibas yang terus memantau perkembangan dapilnya. Melalui pengawalan dan penyerahan program bantuan pompa air ini, beliau kembali menunjukkan kepedulian kepada konstituennya,” ujar Babe, Kordinator Griya Aspirasi EBY Kabupaten Trenggalek.

Bersama Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek Joko Surono, Tim EBY menyerahkan 9 unit pompa air kepada sembilan kelompok tani di Kabupaten Trenggalek, Kamis, 6/8/2015.

“Ucapan terima kasih kami sampaikan atas segala upaya dari Griya Aspirasi EBY khususnya bagi Mas Ibas yang telah memperjuangkan bantuan bagi para petani di Kabupaten Trenggalek,” ujar Joko di sela-sela penyerahan bantuan.

Pada kesempatan yang sama, ungkapan terima kasih juga disampaikan perwakilan kelompok tani penerima bantuan, Suroso Ketua Poktan “Sido Dadi” dari Kecamatan Dongko.

Menurutnya, perwakilan petani akan memanfaatkan bantuan pompa air tersebut dengan semaksimal mungkin guna menjaga produksi hasil panen.

“Hanya ucapan terima kasih dan doa buat Mas Ibas semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan tetap peduli kepada rakyat kecil,” Suroso mengungkapkan. ebyteam/dik

KIPRAH DPP

Berinvestasilah di Indonesia

W

akil Ketua DPR RI Agus Hermanto memastikan, Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya. Selain ditunjang pasar yang sangat besar, sumber daya manusia Indonesia juga cukup mumpuni. Hal itu dikatakan Agus usai menerima delegasi Taiwanese Chambers of Commerce (WTCC), di ruang rapat BKSAP, Gedung Nusantara III, Kamis (27/08/15) sore.

“Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi. Apalagi, kita mempunyai Undangundang Investasi yang memiliki keberpihakan kepada investor asing. Dan memang investasi merupakan darah segar dari pembangunan.

Sehingga kami meng-encourage (mendorong) para investor dari WTCC ini untuk tetap menanamkan investasinya di Indonesia,” Agus menjelaskan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, pertemuan tersebut menawarkan beberapa potensi investasi di Indonesia, diantaranya di bidang telekomunikasi, elektronik, atau otomotif. Untuk investasi di bidang telekomunikasi, Agus menyarankan investasi

produksi telepon genggam. Mengingat, jumlah pengguna telepon genggam di Indonesia sangat banyak.

“Apalagi kita tahu, bahwa memang harga barang produksi Taiwan itu bisa cukup bersaing. Kita bisa produksi di Indonesia, dengan investasi dan transfer knowledge (alih pengetahuan) dari Taiwan, dan kemudian dipasarkan di Indonesia. Artinya, orang Indoenesia akan menggunakan produksi Indonesia, tentunya akan lebih bangga. Walaupun mungkin itu kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan. Namun jika diproduksi di Indonesia, ini dapat menguatkan nasionalisme kita,” Agus memaparkan.

Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan ini juga mendorong agar Indonesia meningkatkan ekspor kopi. Mengingat, masyarakat Taiwan dikabarkan menyukai kopi luwak dari Indonesia. Ia juga mendorong bukan hanya kopi luwak, tapi setiap daerah di Indonesia yang memiliki kopi terbaik, untuk dapat mengekspor ke Taiwan.

“Selain itu, untuk produksi yang lebih bagus, perlu adanya transfer teknologi dari Taiwan juga penting untuk Indonesia, karena

Taiwan memiliki keunggulan teknologi agrikultur,” Agus menyarankan.

Agus berharap dengan adanya kantor perwakilan dagang Indonesia di Taiwan, yakni Indonesian Economic and Trade Office (IETO), dan kantor perwakilan dagang Taiwan di Indonesia, yakni Taipei Economic and Trade Office (TETO), dapat meningkatkan hubungan investasi kedua negara.

“Dua lembaga ini harus menjalin hubungan kerjasama yang kuat, sehinga investasi Taiwan di Indonesia, betul-betul bisa ditingkatkan dan tetap kita pacu,” Agus menegaskan.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini menambahkan, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada Menko Perekonomian dan Menteri terkait, mengingat hal ini terkait perjanjian kedua negara.

“Banyak perjanjian antara Indonesia dengan Taiwan, akan kami sampaikan kepada Pemerintah, melalui Menko Perekonomian, dan menteri terkait. Investor ini juga perlu diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena kita juga harus menjaga hubungan dengan Taiwan,” tutup Agus.

Delegasi WTCC dipimpin oleh Shie Lin Liu. Ia mengaku sudah mengunjungi 6 negara di Asia. Shie juga berjanji untuk menarik para investor ke Indonesia. Pertemuan ditutup dengan bertukar cinderamata dan foto bersama. dpr.go.id/wan/dik

Jendela Demokrat

41

KABAR FRAKSI

Pagelaran Wayang, Bentuk Kepedulian Kembangkan Nilai Luhur Bangsa

H

al mengagumkan dilakukan Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan membuat pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang dibawakan dalang Ki Enthus Susmono (Bupati Tegal), dengan lakon “Semar Pe’Peling” di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Sabtu ( 29/8) malam.

Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto, yang juga kader Partai Demokrat di parlemen, dalam sambutan mengatakan, pagelaran wayang kulit dalam rangkaian peringatan HUT ke-70 RI merupakan kepedulian lembaga DPR dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tengah-tengah serbuan budaya asing dalam kehidupan kita.

“Di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, ma-

42 Jendela Demokrat

sih dapat melaksanakan suatu kegiatan yang telah menjadi tradisi di DPR yaitu pagelaran wayang kulit,” katanya.

Ditambahkan, kesenian wayang kulit sebagai salah satu bentuk kebudayaan hanya dapat tumbuh dan lestari apabila kita semua, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan masyarakat umum turut menghidupi dengan memberikan kesempatan seperti pagelaran pada malam itu.

Disamping itu, karena wayang kulit merupakan salah satu bentuk kesenian yang mempunyai banyak penggemar dari berbagai kalangan, diharapkan dapat memberikan pendidikan yang menghibur serta hiburan yang mendidik. Apalagi dalang yang mementaskan lakon adalah Ki Enthus Susmono yang merupakan dalang dengan banyak penggemar. Diharapkan semakin mendekatkan DPR

sebagai lembaga perwakilan dengan rakyat.

Wayang kulit, Agus melanjutkan, sebagaimana bentuk-bentuk kesenian tradisional lainnya yang tersebar di Nusantara, adalah merupakan hasil mahakarya dari leluhur kita yang mencerminkan tingginya filosofi hidup bangsa Indonesia.

Sedangkan lakon Semar Pe’Peling, menurut Pimpinan DPR ini, menggambarkan tekad kita bersama senantiasa melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk menjaga kebersihan hati dan komitmen pada nilai-nilai moral bangsa.

“Lakon ini dapat menjadi cermin dan inspirasi bagi kita semua dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang pengabdian kita masing-masing. Hanya dengan cara demikianlah, upaya untuk melestarikan dan mengembangkan wayang dan kesenian tradisional lainnya menemukan konteksnya yang benar yaitu memberi inspirasi dan pencerahan yang menumbuhkan semangat kita dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia,” Agus mengakhiri sambutannya.

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini juga dihadiri oleh beberapa Duta Besar antara lain Dubes Irak, Yunani, Italia, Yaman dan Kepala Perwakilan negara-negara sahabat, sejumlah anggota DPR serta ribuan masyarakat. dpr.go.id/dik

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Dede Yusuf Macan Effendi

PHK Bukan Opsi Terakhir

G

elombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besarbesaran pelan-pelan mulai terjadi. Pemerintah atau pemangku kebijakan tentu tidak boleh berkilah bahwa dampak pelemahan ekonomi dan gejolak rupiah telah menimbulkan banyak masalah salah satunya gelombang PHK. Menanggapi gelombang PHK ini Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengingatkan jangan sampai terjadi dan terus meningkat. Data yang dikirimkan ke Komisi IX DPR sudah ada 30.000 buruh terkena PHK. “Artinya apa, pengusaha jangan

mengambil langkah PHK sebagai opsi terakhir. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan supporting, Salah satunya adalah mungkin pajak tahun ini tidak ditarik dulu dari para pengusaha termasuk PBB. Dengan demikian pengusaha punya semacam simpanan dana untuk membayar pegawai,� ujar Dede Yusuf yang juga Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI. Untuk itu dia mendesak Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi dengan cepat jika tidak ingin PHK dalam jumlah besar terjadi. Kalau opsi itu tidak bisa dilakukan pemerintah, maka tidak ada cara lain kecuali mem-

percepat dan memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam mendapatkan kredit. Terutama pengusaha kelas menengah dan kecil (UKM) “Ini kan bisa dikomunikasikan oleh pihak pengusaha atau bisa di percepat dengan lending credit atau pemberian kredit bagi para pengusaha yang selama ini susah, bisa didorong mendapat bantuan berupa kredit murah. Selain itu pemerintah bisa menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok, Masih banyak solusi-solusi lain�tegas Dede Yusuf. dpr.go.id/wan/dik

Jendela Demokrat

43

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Jefirston R. Riwu Kore.

Kemenpar Harus Kerjasama dengan Maskapai Penerbangan

A

nggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore menyarankan Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan maskapai penerbangan, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara ke berbagai destinasi pariwisata di Indonesia.

Mengingat, tambah Jefri, infrastruktur ataupun fasilitas lain seperti hotel ataupun kondisi jalan yang baik tak cukup menjamin wisatawan mengunjungi destinasi pariwisata itu. Dengan adanya kerjasama dengan maskapai penerbangan, diharapkan wisatawan datang dari berbagai penjuru.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Tapi yang paling penting bagaimana dibuka kerjasama dengan mas-

44 Jendela Demokrat

kapai penerbangan, sehingga jalur destinasi pariwisata semakin terbuka,” saran Jefri, di sela-sela raker dengan Menpar Arief Yahya, di Gedung Nusantara I, Selasa (1/09/15) malam.

Politikus Fraksi Partai Demokrat ini yakin, kerjasama dengan maskapai penerbangan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

“Kemenpar harus kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk membuka jalur pariwisata baru. Jangan berpatokan pada bandara yang sudah ada,” Jefri menyarankan.

Apalagi, tambah Jefri, tahun ini Kemenpar mendapatkan anggaran hampir empat kali dari tahun sebelumnya. Tentunya, hasil yang didapat diharapkan juga lebih baik. Namun, Kemenpar hanya menorehkan kenaikan sebesar 2,69 persen pada Januari hingga Agustus 2015, dibanding tahun lalu.

“Ini perlu kita kaji bersama, apakah anggaran yang diberikan ini sudah sesuai dengan pencapaian,” imbuhnya.

Politikus asal daerah pemilihan NTT itu juga menyoroti penyerapan anggaran Kemenpar. Walaupun penyerapan anggaran masih cukup rendah, namun masih lebih baik dibanding mitra kerja Komisi X yang lain.

“Memang masih ada kendala, diantaranya ada proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP). Ini salah satu yang menjadi kendala semua mitra kerja kami,” kata Jefri.

Untuk itu, ia memberikan catatan agar proses ini dapat ditinjau ulang oleh Pemerintah, sehingga tidak membuat aturan-aturan baru yang justru menghambat proses penyerapan anggaran.

“Kalau proses penyerapan anggaran juga baik, maka dana juga pasti akan berputar.

Dana bergulir ini akan berpengaruh terhadap sektor riil dan ekonomi masyarakat dapat berkembang,” Jefri mengharapkan.

Sementara sebelumnya, Menpar mengakui, akibat erupsi Gunung Raung yang terjadi beberapa waktu yang lalu, cukup mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Diperkirakan, kerugian mencapai Rp 734 miliar. website.dpr.go.id/wan/dik

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Darizal Basir.

Indonesia Harus Bantu Timur Tengah

A

nggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi Demokrat, Drs H Darizal Basir MBA meminta agar Indonesia turut aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang tengah dilanda konflik di Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah.

“Perekonomian bangsa memang belum stabil, tetapi memberikan bantuan kepada negara-negara yang tengah dilanda konflik tidak akan menjadikan bangsa ini miskin dan hancur,” kata Darizal Basir.

Irak dan Suriah adalah dua negara sahabat yang tengah memerlukan uluran tangan kemanusiaan. Dua negara tersebut tengah dilanda krisis multi-dimensi akibat konflik internal yang sangat sektarian dan penuh kepentingan

asing. Situasi makin kompleks ketika ISIS masuk ke ranah konflik dan mengklaim sebagai penguasa baru di Irak dan Suriah. Akibatnya terjadi aliran pengungsi yang sangat besar dari dua negara tersebut ke wilayah-wilayah aman atau negara perbatasan.

Kondisi menyedihkan tersebut dipaparkan Dubes RI untuk Suriah, Djoko Harjanto, dan Dubes RI untuk Irak, Safzen Noerdin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI Rabu (2/9/15).

Sebagai seorang sahabat, Indonesia harus hadir memberikan kepeduliannya tanpa terjebak dalam konflik kepentingan dan sektarian yang terjadi. “Ada banyak hutang budi yang dimiliki bangsa ini terhadap bangsa Irak dan Suriah,” kata Darizal.

Ketika Indonesia membutuhkan dukungan politik bagi kemerdekaan, Irak adalah negara yang secara cepat memberikan dukungan politik tersebut. Irak juga adalah negara yang selalu membanggakan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia.

“Kini saatnya kita menunjukkan pada Irak bahwa Indonesia tidak akan melupakan sejarah dan meninggalkan sahabatnya. Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan,” Darizal melanjutkan.

Darizal mengingatkan, tak lama lagi akan datang musim dingin di Irak yang puncaknya pada November nanti. Anak-anak dikhawatirkan semakin menderita bahkan terancam nyawanya karena kedinginan serta kelaparan di tenda-tenda pengungsian.

“Selembar selimut dan semangkuk sup hangat untuk setiap pengungsi Irak di tenda pengungsian—dari Indonesia—akan sangat berarti bagi keselamatan hidup mereka.”

Terhadap Suriah, Indonesia juga berkewajiban memberikan bantuan. Darizal mengingatkan bahwa ketika Aceh dilanda tsunami, Rakyat Suriah membantu US$ 250 ribu. Saat ini Suriah sangat berharap Indonesia mau memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk finansial, bukan barang.

“Ini karena jika dalam bentuk barang, mereka akan kesulitan membayar orang atau petugas yang mengangkutnya,” kata Darizal.

Namun demikian Darizal mengingatkan bahwa karena situasi Suriah dan Irak saat ini dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi dan kepentingan yang sangat beragam, maka bantuan harus disalurkan secara selektif dan hati-hati.

“Jangan sampai bantuan tersebut dinikmati oleh kelompok-kelompok yang bertikai atau kelompok teroris seperti ISIS sementara rakyat Suriah dan Irak yang betul-betul membutuhkan justru tidak terjangkau”.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Darizal menghimbau agar seluruh bantuan yang ada nantinya disalurkan melalui satu pintu, yaitu KBRI baik Irak maupun Suriah.

“Ini karena KBRI lebih mengetahui kondisi dan peta di lapangan konflik sehingga bantuan kita benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” tandas Darizal. webfpd-dpr/dik

Jendela Demokrat

45

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Herman Khaeron

W

Petani Gagal Panen, Gratiskan Pupuk dan Benih

akil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan, akan mendorong adanya pergeseran anggaran untuk memberikan subsidi pupuk maupun benih.

“Ini dipandang penting, karena situasi ekonomi melemah, maka untuk petani yang gagal panen agar pupuk dan benihnya digratiskan saja,” katanya kepada pers Selasa (1/9) siang di Jakarta.

Hal itu dikemukakannya berkaitan kemarau panjang yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia dan para petani terancam gagal panen.

Kepada para petani yang masih bisa pan-

46 Jendela Demokrat

en, ia berharap tetap sesuai mekanisme yang ada yakni pemberian subsidi pupuk masih berjalan sambil menerapkan asuransi petanian.

Asuransi perlu diberikan pemilik sawah atau lahan pertanian yang berisiko gagal panen.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini meminta seluruh stakeholder di bidang pertanian, baik itu BUMN dan Bulog untuk bersama-sama memberikan dukungan permodalan di masa tanam yang akan datang. Dengan demikian, kendala permodalan untuk masa tanam yang akan datang itu bisa diselesaikan bersamaan. Selanjutnya, hasil panennya ditampung Bulog dan menjadi stok nasional untuk pengadaan pangan di masa tanam yang akan datang.

“Ini sudah disetujui dalam rapat kerja baru-baru ini dan bagaimana memformulasikan terhadap anggaran apa yang didorong, supaya masuk dalam anggaran stimulus program kepada petani,” ujarnya.

Lebih lanjut Herman mengatakan, masalah ini sudah dilaporkan kepada Menteri Pertanian dan diminta menyiapkan dana Rp100 miliar.

“Jadi sudah ada Rp4 triliun yang disalurkan melalui DAK dipersiapkan untuk pembuatan embung. Ada pergeseran Rp100 miliar di pusat dan Rp100 miliar dialokasikan untuk embung,” tambahnya.

Pergeseran anggaran itu dimaksudkan agar bisa dikerjakan secara padat karya bagi petani yang gagal panen sebagai dampak kemarau panjang serta bisa menjadi stimulus program alternatif penghasilan petani.

“Saya kira kegiatan-kegiatan ini yang akan dikawal, dan bahkan dalam perencanaan APBN 2016 nanti kami akan prioritaskan bahwa anggaran itu ada di sektor sektor produktif yang juga memberikan insentif pendapatan kepada para petani,” kata Herman Khaeron. dpr.go.id/wan/dik

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Marwan Cik Asan

Untuk Perbaiki Perekonomian, Cermatilah Saran SBY

W

akil Ketua Komisi XI DPRRI Marwan Cik Asan mengatakan, tim ekonomi Kabinet Kerja sebaiknya dengan cermat memperhatikan saran perbaikan ekonomi yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Marwan saran itu cukup ampuh untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Marwan berpandangan, meski perombakan Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah tepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, hasil perbaikan itu

belum bisa dirasakan dalam waktu singkat.

“Keadaan sulit seperti sekarang tentu tidak bisa instan. Secara komposisi, Presiden sudah tepat menempatkan orang-orang itu guna menyelesaikan turbulensi (pergolakan) ekonomi yang ada,” kata Marwan saat dihubungi wartawan, Jumat (28/8/2015).

Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat itu mengatakan, pelemahan ekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi dua faktor, yakni eksternal dan internal. Dari sisi internal, masih minimnya penyerapan anggaran merupakan hal paling berpengaruh terhadap kondisi ekonomi.

Sementara, sisi eksternal disebabkan karena adanya devaluasi Yuan Tiongkok dan sinyal Amerika Serikat untuk menaikkan tingkat suku bunga. Kondisi berbeda akan dialami, jika Amerika telah menentukan besaran kenaikan tingkat suku bunga itu. Sehingga, kegaduhan akibat spekulasi pasar tidak akan terjadi.

“Saat ini, semua pihak harus bekerjasama untuk tidak menimbulkan kegaduhan baru.

Karena jika sampai ada kegaduhan, yang paling berpengaruh itu pasar,” ujarnya. didik

Jendela Demokrat

47

KABAR FRAKSI ruhnya dari pemerintah.

Di Yaman, kendati Kedubes RI mengalami kehancuran akibat terkena serangan, layanan terhadap WNI terus dilakukan. Operasional untuk sementara dipindah ke Salalah, Oman. Hingga saat ini, Kedubes RI di Yaman telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 2.318 WNI dan juga ratusan orang asing.

Diperkirakan jumlah WNI yang masih di Yaman dan belum dievakuasi saat ini berjumlah 1.117 orang.

Blusukan di Tengah Desing Peluru

Anggota FPD DPR-RI Djoko Udjianto

Kisah Heroik Para Dubes RI di Timur Tengah

K

inerja Duta Besar (Dubes) Indonesia yang berada di wilayah Konflik di Kawasan Timur Tengah layak diapresiasi. Mereka dinilai tetap berkomitmen melaksanakan tugas di wilayahwilayah yang rawan konflik dan rentan bagi keselamatan.

Hal ini disampaikan Ketua Poksi Demokrat untuk Komisi I, DR H Djoko Udjianto, di Kompleks MPR/ DPR Senayan (2/9/2015).

Hari yang sama, para Dubes di wilayah konflik kawasan Timur Tengah rapat bersama Komisi I DPR RI sebagai tindak lanjut dari kunjungan Komisi I DPR RI ke Lebanon pada Juni lalu. Para Dubes dimaksud adalah Wajid Fauzi (Dubes RI untuk Yaman), Letjen TNI (purn) Safzen Noerdin (Irak), Djoko Harjanto (Suriah), dan Dubes RI untuk Jordania (merangkap Palestina) Teguh Wardoyo.

Menurut Djoko, menjadi Dubes di wilayah konflik bukan tantangan mudah. Berdasar prioritas kepentingan nasional di luar negeri, penyelamatan WNI dalam wilayah

48 Jendela Demokrat

konflik adalah urutan pertama.

“Para Dubes tersebut adalah orang-orang pilihan tepat yang diangkat oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Khusus Jordania, meski tidak sedang berkonflik, wilayah ini sangat rentan karena diapit negara-negara yang tengah berkonflik.

Dan meski juga bukan negara kaya, Jordania merupakan salah satu destinasi favorit para TKI. Tercatat resmi, TKI mencapai 11.000 di kawasan tersebut. Tapi diperkirakan, jumlah sesungguhnya lebih dari 40.000. ‘’Karena itu, kami minta agar Kedubes RI di Jordania meningkatkan perannya sebagai perwakilan negara yang melindungi WNI tanpa memilah apakah mereka legal atau ilegal,’’ tutur Djoko.

Sementara itu, Kedubes RI di Suriah dinilai telah secara maksimal melaksanakan tugas perlindungan warga negara. Sepanjang tahun 2012 hingga 2015, sekitar 12.000 WNI telah dipulangkan dari Suriah dengan biaya selu-

Demikian juga di Irak. Di tengah situasi yang penuh dengan konflik dan ancaman terhadap keselamatan maupun keamanan, Dubes Safzen Noredin tetap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan catatan yang ada, Noerdin juga memiliki semangat salesman yang tinggi dalam mempromosikan Indonesia di Irak dan membangun hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Seperti Presiden Jokowi terkenal dengan metode blusukannya di Tanah Air, Noerdin juga dikenal WNI di Irak sebagai Dubes yang rajin blusukan di tengah desingan peluru dan ancaman ledakan bom.

Pengalaman Noerdin sebagai seorang prajurit marinir yang terbiasa dengan medan pertempuran dan peperangan menjadikannya sosok tangguh dan tidak kenal takut dalam menjalankan tugasnya demi bangsa dan negara.

“Sangat tepat Presiden SBY dulu mengisi pos Dubes Irak dari orang yang berlatar belakang tentara,” kata Djoko. ‘’Karena itu, kebijakan tersebut dapat dijadikan preseden bagi pemerintah Jokowi dalam mengisi pos-pos Dubes mendatang,” ia melanjutkan.

Walaupun berdasarkan Undang-Undang pengangkatan Dubes merupakan hak prerogatif Presiden, namun penempatan pos-pos Dubes harus disesuaikan dengan latar belakang yang ada, khususnya yang bukan berasal dari jalur karier diplomat. Menurut Djoko, kasus Dubes Safzen Noerdin adalah contoh penempatan yang tepat bagi Dubes yang bukan berasal dari Kemlu atau karier. ‘’Pak SBY saat itu, memilih orang yang tepat meski bukan dari Kemlu atau diplomat karier,’’ ujar Djoko menegaskan tepatnya pilihan Kepala Negara dua periode tersebut. webfpd-dpr/dik

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Mulyadi

Tingkatkan Penyediaan Energi

K

omisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (2/8/15). Rapat tersebut terkait dengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas Elpiji serta Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas di Indonesia.

Mitra yang datang memenuhi undangan yaitu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Unit Pengelola Hulu Migas (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), dan PT Pertamina (Persero). Rapat tersebut dimulai pukul 14.00 di ruang rapat Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ir H Mulyadi. Agenda rapat yang dibahas dalam rapat dengar pendapat tersebut merupakan bagian fungsi pengawasan DPR RI. “Rapat ini akan membedah seputar persoalan terkini terkait pendistribusian BBM dan

Elpiji serta Pengelolaan WK migas yang ada di Indonesia” jelasnya saat membuka rapat.

Di dalam presentasinya Direktur Jendral Migas IGN Wiratmaja mengatakan bahwa kenaikan volume BBM bersubsidi pada umumnya selalu melebihi kuota, itu terjadi dari tahun 2010 sampai 2014 (kecuali pada tahun 2013, karena kenaikan harga BBM). Tahun 2015 Premium tidak lagi disubsidi, sehingga hanya minyak tanah dan solar saja yang mendapat subsidi dari pemerintah. Minyak tanah realisasi sampai dengan 29 Agustus 2015 sebesar 0,49 Juta KL untuk proyeksi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 0,73 Juta KL di APBN-P 2015 sebesar 0,85 Sedangkan Minyak solar realisasi sampai dengan 29 Agustus 2015 9,09 Juta KL untuk proyeksinya sampai 31 Desember 2015 sebesar 16,02 di APBNP 2015 sebanyak 16,02 Juta KL. “Prognosis realisasi solar sampai dengan Desember 2015 diperkirakan menurun sebesar 0,23 Juta KL dari hasil pengurangan konsumsi kapal nelayan diatas 30 GT. Sedangkan realisasi kuota minyak tanah 2015 mengalami

penurunan sebesar 20% dibanding realisasi tahun 2014 akibat program konversi minyak tanah ke elpiji sebanyak 1,128 juta paket perdana.

“Untuk pengawasan kami juga memiliki program pengawasan BBM bersubsidi dan sistem monitoring penyaluran LPG 3 Kg berbasis web (SIMOL3K),” ujar Dirjen Migas.

Di dalam sesi pendalaman Kapoksi Fraksi Partai Demokrat Ir H Mulyadi menekankan perlu ada daftar (data base) agen LPG di seluruh Indonesia dan bagaimana persebarannya wilayah kabupaten, kota, dan provinsi di wilayah Indonesia. Hal itu yang belum terpaparkan secara jelas dan baik.

“Jangan sekadar hanya mengejar jumlah konversi secara kuantitas saja namun juga harus dilihat distribusi yang adil dan merata berdasarkan pada tata wilayah dan geografis, di bagian mana saja masyarakat yang belum dapat menikmati elpiji 3 Kg. Harus ada klasifikasi dan indikator bahwa orang yang mendapatkan bbm bersubsidi dan gas 3 Kg benar-benar membutuhkan karena jauh accessibility-nya dan kurang mampu. Hal itu penting karena peran pemerintah sebagai pelayan dan penyedia energi untuk masyarakat,” Mulyadi menguraikan.

Terkait dengan pengelolaan wilayah kerja Migas (WK), Dirjen Migas mengungkapkan akan banyak menawarkan sebanyak 319 WK kepada investor yang banyak terdapat di wilayah Barat Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selain pengembangan WK conventional juga dilakukan pengembangan unconventional yaitu shale gas dan coalbed methane sebanyak delapan WK. Di dalam upaya pemerintah mengembangan eksplorasi dan eksploitasi migas, Mulyadi menanyakan untuk WP & B terbesar di Indonesia siapa saja? Minimal lima besar saja disebutkan. Itu penting untuk mengevaluasi kerja KKKS yang tidak mau memenuhi target lifting migas yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia.

“Sejauh mana, apakah ada revisi dan realisasinya, kan belum ada? Jika tidak memenuhi target maka sebaiknya ada upaya untuk memberikan sanksi terhadap KKKS. Hal itu semata untuk mengamankan kepentingan energi di Indonesia,” ungkapnya dengan tegas. webfraksidemokrat/dik

Jendela Demokrat

49

KABAR FRAKSI

Anggota FPD DPR-RI Nurhayati Ali Assegaf

GOPAC Momentum Pemberantasan Korupsi

K

etua BKSAP (Badan Kerjasama Antar-Parlemen) DPR-RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, konferensi Global Organization Against Corruption (GOPAC) di Yogyakarta (6-8 Oktober 2015) dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kepedulian sesama parlemen dalam memberantas korupsi di negaranya masing-masing maupun dalam tingkat global.

“Hal ini merupakan kesempatan yang baik dan kepedulian parlemen anti-korupsi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam menjalankan politik yang bersih dan jujur,”ujarnya kepada wartawan di Gedung Pustakaloka, Senin, (24/8).

50 Jendela Demokrat

Menurut Nurhayati, pertemuan GOPAC akan terbagi atas enam sesi diskusi mulai dari proses pencegahan dan penindakan korupsi, maupun panel usulan dari Parlemen Indonesia mengenai topik demokrasi yang semakin mahal.

“Intinya kita menyampaikan pokok pikiran parlemen Indonesia dalam berbagai diskusi dan isu aktual lainnya,”jelasnya.

DPR juga ingin meningkatkan sinergitas pemberantasan korupsi diberbagai lembaga sesuai komitmen Parlemen Indonesia yang ingin melakukan pemberantasan korupsi di berbagai bidang.

Tema yang diambil dalam konferensi global parlemen dalam pemberantasan korupsi yaitu bringing perpetrators of grand corruption to justice for sustainable world where all citizens can live in prosperity and equity. Tema dalam pertemuan keenam ini, yang diselenggarakan di Yogyakarta dalam rangka melakukan konsolidasi terhadpa posisi parlemen Indonesia terhadap berbagai isu sekaligus membangun momentum, dalam meningkatkan pemberantasan korupsi. dpr.go.id/wan/dik

KABAR FRAKSI

R

apat pleno Komisi Tetap Bidang Ekonomi dan Pembangungan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) membuat terobosan penting dalam pembahasan draf resolusi tentang Masalah Keuangan: Memastikan Langkah untuk Pertumbuhan Ekonomi.

Delegasi Parlemen Kuwait mengusulkan agar parlemen menyerukan kepada negara Anggota APA untuk memfasilitasi dan mempromosikan dana investasi negara atau sovereign fund dan mendorong investasi swasta dari Asia untuk tetap di Asia tidak beranjak ke belahan dunia lain.

“Ini terobosan penting dari peserta sidang Komite Ekonomi ini, terutama Delegasi Kuwait yang masuk kategori negara kaya. Kalau ini bisa dijalankan investasi dari negara kaya di Asia bisa dipastikan dapat menggerakkan perekonomian di kawasan ini,” kata anggota delegasi DPR, Sartono Hutomo, usai sidang di Hotel Intercontinental, Jakarta, Kamis (20/8/15).

Bagi wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat ini permasalahan utama investasi di Asia adalah masalah transparansi, akuntabilitas dari birokrasi. Apabila ini dibenahi, ada kepastian dan keamanan bagi investor baik negara maupun swasta, ia meyakini dana investasi akan mengalir masuk.

Ketua Delegasi Kuwait Odah Alrowie dalam paparannya saat sidang menyebut sejumlah negara kaya di Asia memiliki suvereign fund yang selama ini lebih banyak ditanamkan di Eropa dan Amerika.

“Kenapa kita tidak dorong dana tersebut beralih ke Asia diinvestasikan ke pasar saham, proyek yang beresiko rendah, pembangunan infrastruktur dan proyek lain,” kata dia.

Sementara delegasi Filipina meminta usulan yang akhirnya dimasukkan ke dalam draf resolusi itu juga memberikan ruang kepada investasi swasta.

Pimpinan sidang Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno akhirnya mengetokkan palu, memutuskan agar peluang diberikan kepada negara dan juga pihak swasta. dpr.go.id/

Anggota FPD DPR-RI Sartono Hutomo (kanan).

Sidang APA Dorong Investasi Asia Tetap di Asia

wan/dik

Jendela Demokrat

51

KABAR FRAKSI

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto bersama kader Partai Demokrat saat menghadiri Malam Inaugurasi Kader Baru Partai Demokrat di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015.

Demokrat Tetap Penyeimbang

P

artai Demokrat menolak tegas klaim yang menyatakan Partai Demokrat merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP). “Demokrat tetap ajeg (konsisten) dan istiqomah, tetap jadi partai penyeimbang.

Tidak ke koalisi dan tidak ke oposisi,� kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Agus, yang juga Wakil Ketua DPR-RI, menegaskan Partai Demokrat tetap di tengah, tak ke KMP ataupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Partai Demokrat akan mendukung

52 Jendela Demokrat

program pemerintah yang pro-rakyat, dan mengkritik jika ada yang dianggap tak sesuai janji.

Kabar perpolitikan saat ini dengan bergabungnya PAN, maka KIH makin kuat di DPR. Total kekuatan KIH menjadi 289 kursi, unggul jauh dari KMP yang tinggal 210 kursi.

Sedangkan Partai Demokrat tetap pada posisi penyeimbang. detik/dik

Artikel Kader

Arahan SBY dalam

RAPAT PLENO Pengurus Pusat PARTAI DEMOKRAT

P

ara kader utama Partai Demokrat berkumpul selama tiga hari penuh di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat (28-30 Agustus 2015) dengan tekad bersatu dan melangkah bersama mengemban tugas-tugas di masa mendatang. Para Kader berkeyakinan bahwa semua tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk memenangkan semua perjuangan dan kompetisi politik pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan pada saatnya nanti Pemilu 2019.

Terkait hal di atas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi pengarahan saat Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat di Grand Balroom, Hotel Yasmin, Cipanas, Jumat malam, 28 Agustus 2015.

Banyak hal dikemukakan SBY dalam pidatonya yang berjalan sekitar sejam tersebut. SBY menyampaikan ajakan, harapan, dan instruksi kepada para kader Partai Demokrat untuk mengemban tugas ke depan, sesuai tema besar “Untuk Rakyat,Demokrat Peduli dan Memberi Solusi”.

Dalam tiga tema arahannya kepada para kader Partai Demokrat, SBY mengatakan hal pertama yang ingin disampaikannya adalah soal perkembangan situasi dan permasalahan ekonomi nasional dewasa ini. Ada enam poin masalah ekonomi nasional saat ini yang disampaikan SBY. Setelah menyampaikan enam poin masalah ekonomi nasional saat ini, SBY menyampaikan enam solusi mengatasi permasalahan ekonomiBerangkat dari falsafah enam persoalan maka solusi yang disampaikan SBY juga mengarah kepada enam hal tersebut.

54 Jendela Suara Demokrat Demokrat

Terakhir, SBY menginstruksikan para kader Partai Demokrat untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi. Tiga instruksi ini berlaku untuk kader Partai Demokrat di jajaran pengurus pusat, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, serta kader Partai Demokrat yang bertugas sebagai eksekutif serta legislatif di daerah.

Berikut transkrip lengkap pidato SBY dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat, 28 Agustus 2015 sebagai bagian dari memperjuangkan kesejahteraan rakyat dalam tema besar “Untuk Rakyat, Partai Demokrat Peduli dan Beri Solusi” : Bismillahirrahmannirrahim Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu Yang saya cintai pimpinan dewan pembina, pimpinan dewan kehormatan, pimpinan komisi pengawas, Yang saya cintai para anggota Fraksi Partai Demokat DPR-RI, Yang saya cintai Sekretaris Jenderal dan para Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Para kader partai yang saya cintai dan saya banggakan.

Alhamdulillah, hari ini, insya Allah akan berlangsung selama tiga hari, partai kita kembali bertekad, bersatu, dan melangkah bersama untuk mengemban tugas-tugas di masa mendatang dengan keyakinan bahwa semua tugas itu akan dapat kita laksanakan dengan baik.

Termasuk keyakinan kita untuk memenangkan semua perjuangan politik dan kom-

petisi dalam rangka pemilihan umum, dan pada saatnya nanti pemilihan umum 2019. Saudara sekretaris jenderal tadi telah menyampaikan tujuan serta agenda utama pertemuan Cipanas ini, yang akan berlangsung mulai malam hari ini, besok, dan lusa. Dan oleh karena itu, sambutan serta arahan yang ingin saya sampaikan kepada jajaran pengurus pusat Partai Demokrat saya bagi dua.

Yang pertama, adalah ajakan, harapan dan instruksi saya kepada saudara semua, termasuk saya di dalamnya untuk mengemban tugas ke depan sesuai dengan tema besar. Ingat tema besar kita, tema besar perjuangan kita adalah “Untuk Rakyat Partai Demokrat Peduli dan Beri Solusi”.

Kemudian nanti bagian kedua dari sambutan dan pembekalan saya berkenaan dengan internal partai kita agar mesin organisasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen tadi, ke depan ini bisa berjalan makin efektif sehingga tugas-tugas dapat kita laksanakan dengan baik.

Para kader yang sangat saya cintai, topik utama sambutan saya malam ini adalah menyikapi situsi perekonomian nasional dan apa yang jadi jalan Partai Demokrat mesti lakukan.

Yang kita lakukan berkaitan dengan mengatasi permasalahan ekonomi kita saat ini tetap segaris dengan tema besar yang disampaikan tadi, “Untuk Rakyat Partai Demokrat Peduli dan Beri Solusi”.

Para kader, ada tiga hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, perkembangan situasi dan permasalahan atas perekonomian nasional dewasa ini. Kita harus memahami apa inti ma-

Artikel Kader

Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat, di Cipanas Jawa Barat, 28 Agustus 2015. (foto: mcpd/iwan kurniawan)

salahnya. Kita harap negara dan pemerintah juga bisa memahami hakekat beragam dan jenis masalah agar solusinya juga tepat. Yang kedua, melalui mimbar yang mulia ini saya akan sampaikan pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat kepada negara dan pemerintah. Ini niat baik dan keinginan tulus partai kita untuk membantu negara dan pemerintah mengatasi masalah ekonomi yang dampaknya telah dirasakan oleh rakyat kita. Yang ketiga, berkaitan dengan apa yang mungkin dilakukan oleh jajaran Partai Demokrat.

Saya ingin mulai dari yang pertama, yaitu perkembangan situasi dan permasalahan yang ada menyangkut ekonomi nasional dewasa ini.

Saudara-saudara, dengan jujur dan objektif kita harus mengakui bahwa ekonomi kita telah mengalami persoalan. Ekonomi kita, baik makro maupun mikro, baik sektor keuangan maupun sektor riil, menghadapi tegangan yang cukup berat. Lebih khusus permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah, satu, pertum-

buhan ekonomi kita melambat atau menurun.

Mengapa pertumbuhan ekonomi kita melambat atau menurun? Ada sejumlah faktor yang menyebabkannya. Pertama, konsumsi rumah tangga house goal consumption. Pembelian masyarakat atas barang dan jasa itu dulu, karena daya beli masyarakat juga menurun.

Kedua, mengapa pertumbuhan kita menurun, investasi menurun, di banyak sektor bahkan terhenti. Ketiga, ekspor kita nilainya juga menurun, mungkin sejumlah komoditas volumenya tetap, ada yang naik, tetapi nilainya menurun.

Mengapa? Sejumlah komoditas harganya jatuh.

Misalnya minyak bumi, batu bara, kelapa sawit dan karet. Karena kita produsen utang atas komoditas-komoditas itu maka perolehan negara dari ekspor kita menurun. Yang keempat, pembelanjaan pemerintah, government spending, karena satu dan lain hal termasuk permasalahan yang menyangkut realisasi APBN kita itu juga tidak optimal. Itulah paling tidak empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan kita terus

menurun dan sekarang angkanya dibawah 5%, baik di kuartal pertama maupun kuartal kedua per tahun 2015 ini.

Satu, pertumbuhan. Yang kedua, harga barang dan jasa membumbung, termasuk harga bahan pokok yang diperlukan rakyat dalam kehidupan sehari-harinya juga mengalami peningkatan. Sebagian peningkatannya tajam.

Tentu hal ini menimbulkan kesulitan bagi kehidupan sebagian besar saudara-saudar kita, rakyat indonesia. Yang ketiga, mulai terjadi gelombang PHK, lay o. Sebagian mengatakan kepada saya sudah lebih sudah dari satu juta, sebagian mengatakan lebih dari satu setengah juta. Berapapun angka yang disebutkan tadi fakta menunjukkan bahwa gelombang PHK telah terjadi di berbagai sektor riil di berbagai daerah. Tentu ini menambah angka pengangguran baru, ini meningkatkan kemiskinan baru.

Yang keempat, sektor riil terpuruk, baik itu usaha besar, menengah, maupun kecil hampir semuanya terpukul. Mengapa terpukul? Karena

Jendela Suara Demokrat

55

Artikel Kader pembelian atas barang dan jasa yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, maupun kecil itu juga terpuruk. Akibatnya, maka pajak yang dibayarkan pada negara juga menurun, akibatnya penerimaan negara dari sektor pajak juga menurun.

Yang kelima, nilai tukar rupiah tergerus cukup tajam sehingga memukul pemerintah karena pemerintah ada kewajiban yang berkaitan dengan transaksi keuangan, komitmennya dalam dollar. Begitu dollarnya tinggi sekali, rupiah anjlok, bebannya meningkat, cukup tajam, pelaku dunia usaha tentu terpukul. Mereka melakukan pinjaman dalam bentuk dollar.

Menjual barang dan jasanya dalam rupiah. Gap ini besar dan tentu merepotkan mereka. Sebagian masyarakat juga, yang telah mengkonsumsi dollar untuk kebutuhan satu dan lain hal, bagaimanapun juga berdampak.

Itu yang kelima, yang keenam, situasi fiskal dan APBN kita. Para wakil anggota dewan perwakilan dan kehormatan, tentu mengetahui bahwa fiskal dan APBN kita juga mengalami tekanan. Mengapa ada tekanan dalam APBN kita? Karena penerimaan juga menurun drastis.

Karena sasaran pembelanjaan yang ada dalam APBNP 2015, katakanlah itu cukup ekspansif, sementara penerimaannya menurun. Ditambah perhitungan atas penerimaan pajak yang tidak tepat. Saudara tahu, saya selama 10 tahun memimpin negara dan pemerintahan, mengambil keputusan, menetapkan kebijakan berkaitan dengan APBN, saya mengetahui bahwa dari sisi penerimaan negara lebih dari 75% itu dari pajak. Kalau perhitungannya tidak tetap dan penerimaan riilnya jauh dibawah, tentu menjadikan persoalan yang serius terhadap APBN kita. Ibaratnya kita mau belanja banyak, uangnya tidak ada. Itulah enam inti permasalahan berkaitan dengan ekonomi kita. Kita harus jujur, terbuka, secara logis mengidentifikasi apa saja persoalan itu.

Permasalahan ekonomi domestik itu memang merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus ditambah lagi oleh faktor eksternal yang ternyata meningkatkan derajat kerawanan dalam permasalahan.

Baik saya lanjutkan saudara-saudara. Perhatikan, karena saya ingin kader Demokrat sangat menguasai permasalahan ini, sehingga kalau saudara menjelaskan kepada rakyat, kepada pers, diminta pandangannya di DPR RI, tepat

56 Jendela Suara Demokrat Demokrat

apa yang disampaikan.

Tadi yang saya sampaikan ada 6 masalah dalam perekonomian kita. Ditambah lagi ada faktor eksternal, paling tidak ada satu plus tiga faktor eksternal ini. Ada 3 sebetulnya tapi yang terakhir 1 plus 3. Pertumbuhan ekonomi di Asia juga menurun. Tiongkok, ekonomi nomor dua terbesar dunia pertumbuhannya menurun, padahal Tiongkok dengan Indonesia ada hubungan perdagangan dan investasi yang tinggi, tentu kita kena dampaknya. Juga pertumbuhan di Malaysia bahkan Malaysia ditambah dengan jatuhnya Ringgit dan sejumlah fundamental ekonomi mereka. Singapura juga kena. Pendek kata ketika Indonesia kena, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita juga mendapatkan tekanan, ada yang sama, ada yang kelebihan sedikit, ada yang lebih berat sedikit, itu faktor penting.

Yang kedua, Rupiah kita yang terus tergerus akan menghadapi tantangan baru ketika federal reserve, itu sama dengan BI-nya Amerika Serikat, nanti menaikkan suku bunganya. Diduga antara bulan September sampai Desember.

Begitu suku bunga Amerika dinaikkan, dollar banyak yang kembali ke Amerika Serikat, sekarang sudah banyak kembali, akan lebih banyak yang kembali, akibatnya Asia termasuk Indonesia akan kekurangan dollar, dan itu lebih menekan rupiah kita.

Nah yang ketiga yang saya katakan 1 plus 3 tadi, adalah komoditas yang sering menjadi andalan perekonomian kita juga jatuh, minyak, 1 plus 3 tadi, kelapa sawit, batu bara dan gas. Itulah faktor eksternal, kita punya masalah internal, kita tekan oleh faktor yang sifatnya eksternal.

Akibatnya apa saudara-saudara? 6 permasalahan domestik tadi ditambah dengan situasi kawasan yang juga tidak kondusif bagi pemulihan ekonomi kita, maka saat ini kalau kita dengarkan apa yang ada di daerah-daerah, yang disampaikan oleh rakyat kita saat saya berpergian ke Jawa Tengah, ke DIY, Jawa Timur. Saya bercakap-cakap dengan mereka, sudah terasa secara psikologis rakyat kita itu mulai cemas, mulai takut kalau negara kita menghadapi krisis lagi. Sebagian bahkan kurang percaya apakah bisa kita atasi ekonomi ini dan kalau psikologis sosial seperti itu maka situasi sosial juga akan terbentuk.

Dari ekonomi menuju ke sosial, maksud

saya apa? Kalau masyarakat sudah merasa terhimpit kehidupan, mudah-mudahan bisa kita cegah untuk tidak sampai ke situ, maka rakyat akan merasa ditinggalkan, jadi korban, rakyat akan marah dan bisa melakukan tindakantindakan yang tidak baik. Itulah yang harus dicegah oleh negara dan kita semua. Partai Demokrat sangat siap bersama-sama dengan negara dan pemerintah mencegah hal-hal buruk itu terjadi. Saudara-saudara, nah setelah kita memahami what’s going on with our economy, ada apa dengan ekonomi nasional kita? Jujur, terbuka, logis mengidentifikasi, maka melalui haul ini pula, pada malam hari ini, ingin menyampaikan pandangan dan rekomendasi.

Pandangan dan rekomendasi baik-baik pada negara dan pemerintah. Pandangan ideologinya, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi ini?

Berangkat dari falsafah kalau tadi ada enam persoalan berkaitan dengan ekonomi kita, maka sebaiknya yang paling tepat, solusinya juga mengarah kepada enam hal tadi, perbaikannya juga mengarah, relevan, dan langsung kepada enam hal yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu kita ingin menyampaikan melalui forum ini.

Satu, kita berharap pemerintah sebagai penjuru dengan bersamaan dengan yang lain, bisa menjaga pertumbuhan agar tidak terus meluncur ke bawah. Jaga agar tidak terus meluncur, ditahan.

Pada saatnya nanti pada saat badai ini lewat, dinaikkan kembali. Ini yang saya sebut dengan komponen pertumbuhan atau growth.

Caranya apa? Caranya, galakkan dan tingkatkan permintaan, demand dalam ekonomi, dalam ilmu ekonomi. Dalam keadaan krisis, teori ini perlu dipraktekkan, simulasi permintaan. Demand dinaikkan, lakukan stimulus atau peningkatan pembelanjaan pemerintahan.

Jangan malah dikurangi, jangan digunakan untuk yang tidak tepat, yang tidak ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Lakukan stimulus secara tepat, keluarkan kebijakan khusus agar investasi kembali hidup, sekarang di manamana terhenti. Agar ekspor kembali meningkat. Ringankan beban para eksportir, buka jalan kepada para investor, kasih kabar gembira, ibaratnya supaya mereka mau berinvestasi, kemudian sektor riil hidup kembali. Dan jangan lupa bantu rakyat yang paling menderita akibat kesulitan ekonomi ini. Untuk apa? Agar mereka punya uang, agar mereka bisa membeli kebu-

Artikel Kader

Agar ekspor kembali meningkat. Ringankan beban para eksportir, buka jalan kepada para investor, kasih kabar gembira, ibaratnya supaya mereka mau berinvestasi, kemudian sektor riil hidup kembali.

Dan jangan lupa bantu rakyat yang paling menderita akibat kesulitan ekonomi ini. Untuk apa? Agar mereka punya uang, agar mereka bisa membeli kebutuhan sehari-harinya.

Susilo Bambang Yudhoyono

tuhan sehari-harinya. Semua itu sesuai dengan sumber-sumber pertumbuhan, yang satu plus telah sebutkan. Kalau pertumbuhan lembur, bikin empat-empatnya naik, meningkat. Begitu lho pak rekomendasi kita.

Yang kedua, lakukan stabilisasi harga, dan bagi harga-harga pokok yang diperlukan rakyat, yang harganya kelewat tinggi, harus bisa diturunkan, dengan catatan stop kebijakan-kebijakan apa pun, kebijakan kementerian mana pun yang justru makin mendorong inflasi.

Pastikan supply kita, supply itu ketersediaan barang dengan distribusinya. Apakah daging, apakah daging sapi, apakah beras, apakah daging ayam, apakah garam, apapun, itu cukup, kalau cukup, harga tidak akan terus naik. Dan tidak kalah pentingnya, tolong berhenti beretorika, retorika ideologis. Rakyat dalam keadaan seperti ini tidak memerlukan retorika ideologi.

Mereka ini butuh barang ada, bisa membeli dengan harga yang terjangakau, betul? Kalau kenyataannya supply-nya kurang, bergejolak, bukan diatasi tapi malah main retorika dari hari ke hari, tidak akan selesai itu masalah.

Yang ketiga, cegah bertambahnya gelombang PHK. Gelombang PHK, lay off dengan cara bantu perusahaan agar tidak mudah PHK. Dulu 2008-2009 ketika saya juga mengatasi krisis, situasi juga tidak mudah, siapa bilang mudah? Bermalam-malam kami kurang tidur mencari solusi, sampai saya berkomunikasi langsung, termasuk hari libur, di kantor, di Wisma Negara, di Cikeas ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang kira-kira akan mem-

PHK-kan. Saya bilang, “Tolong, tolong, jangan PHK-kan. Apa yang bisa pemerintah bantu?”.

“Baik Pak, kami akan sejauh mungkin tidak PHK. Tapi bisa nggak kami dikasih insentif sedikit dengan kami?”. Oh kita bisa, begitu cara kita supaya perusahaan tidak berlomba-lomba mem-PHK-kan buruhnya atau pekerjanya. Masih dalam rangka mencegah gelombang PHK, penarikan pajak harus tepat. Sehingga perusahaan dalam keadaan ekonomi sulit ini tidak merasa sangat dibebani. Sebab kalau merasakan dibebani sudah susah, mungkin dia ambil jalan pintas juga. PHK-kan saja begitu. Jadi, inipun bisa kita kurangi dengan langkah dan kebijakan yang tepat. Itu yang ketiga.

Yang keempat, gerakkan dan cegah terus merosotnya sektor riil dengan cara, di berbagai kesempatan saya sering mengatakan jurus kita waktu kita praktikkan tahun 2008-2009 adalah yang saya sebut dengan “keep buying strategy”.

Artinya apa? Meskipun ekonomi sulit tapi kalau rakyat dan pemerintah masih membeli barang dan jasa dalam teori ekonomi namanya government spending, house of consumption, masih beli dia barang dan jasa dijamin perusahaan tidak akan mudah bangkrut. Nah bagaimana pemerintah bisa membeli? Tingkatkan pembelanjaannya. Namanya stimulus, namanya ekspansi. Rakyat bagaimana yang sangat menderita? Bantu dengan berbagai macam program pro-rakyat. Ekstrimnya kalau sangat diperlukan itu bantuan langsung tunai. Tidak diharamkan.

Membantu rakyat kita yang sedang susah, namanya bantuan langsung sementara masyarakat

atau cash transfer itu tidak haram. Di negara lain juga sering terjadi, dalam keadaan emergency, dalam keadaan sulit, kalau memang diperlukan. Pendek kata, keep buying strategy.

Kalau bisa dijaga dijamin sektor riil itu –pasti menurun, tidak akan jatuh semuanya.

Semua kebijakan dan regulasi harus diarahkan agar sektor riil tetap bergerak, jangan sebaliknya. Bikin peraturan, bikin program, bikin kebijakan yang bikin mereka langgeng tanpa disadari. Para Menteri, siapa pun, harus bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden memastikan kebijakannya itu sinkron satu sama lain, dan outputnya mendorong bergerak dan kembali sektor riil, meskipun ini juga bukan sesuatu yang mudah. Karena saya pernah mengalami.

Yang kelima, cegah dan lakukan sesuatu agar rupiah kita tidak makin jatuh lagi.

13.000 sudah dilewati, 14.000 sudah dilewati, segeralah kita melakukan langkah-langkah yang tepat, jangan nanti jatuh bebas, freefall, tembus 15,16 dan sebagainya. Mari kita cegah bersama-sama, dengan catatan kebijakan moneter BI harus tepat dan efektif. Meskipun BI tidak di bawah Presiden, tapi dengan komunikasi yang baik, konsultasi yang baik, antara BI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan teman-teman itu bisa akhirnya ditetapkan kebijakan yang tepat dan efektif. Siapkan segmen yang lain kalau sampai something happens di Indonesia, menyangkut keuangan kita, kita punya bantalan dengan kerja sama dengan negara-negara

Jendela Suara Demokrat

57

Artikel Kader lain. meskipun dulu tidak pernah saya kerjakan, amit-amit tidak terjadi. Tapi kita sudah siap. Akibat pasar tahu pemerintahnya siap if something happens dengan bantalan cadangan penutup krisis keuangan dulu, pasar tenang.

Krisis tidak terjadi. Antisipasi perbaikan suku bunga FED. Jangan mengatakan “Ah tidak ada pengaruhnya, tenang saja” don’t say that. Tidak perlu panik tapi jangan menganggap remeh sesuatu – sedia payung sebelum hujan, bahwa nanti hasilnya bagus, alhamdulillah. Cegah terjadinya panic buying dan rush atas tingginya dolar. Bukan begini, “Hai saudara-saudara para pelaku bisnis janganlah membeli dolar demi bangsa dan negara tercinta”. Mereka tidak akan panik dan memborong dolar, manakala mereka tahu pemerintah punya kebijakan bersama BI dan action, action itu dijalankan dan akhirnya pasar percaya, bisnis percaya, pasti mereka bisa menahan diri. Dan itu bisa. Oleh karena itulah tadi malam saya bertemu dengan para pemimpin redaksi, para wartawan senior saya mendengar pemerintah akan segera mengeluarkan jurus-jurus saktinya, paket-paket kebijakan saya senang, welcome. Karena kalau itu tepat dan dijalankan betul pasar akan lebih tenang, dan orang yang diduga akan panik akan bisa menahan diri. Jadi bisa sekali lagi bukan hanya dengan kata-kata, tapi bikin mereka trust kepada langkah-langkah BI dan pemerintah begitu.

Dan masih berkaitan dengan nilai tukar rupiah, terdapat pernyataan pejabat publik yang kontra produktif, “itu nggak apa-apa. Dulu tahun 1998 kan 18.000, sekarang kan belom.” Loh memangnya perlu sampai 18.000? Jangan. Jangan, nggak perlu itu, sudah kita beresi barengbareng. Demokrat itu supaya tidak menonjol ke tingkat itu. Begitu cara berpikir kita.

Yang keenam, yang terakhir. Ini temanteman DPR tolong perhatikan, kelola dan kendalikan APBN dan fiskal kita dengan tepat dan jangan ceroboh. Kalau nilai tukar rupiah itu pemerintah tidak bisa, misalkan dengan Keppres dikeluarkan perintah “Mulai hari ini nilai tukar Rupiah harus kembali ke 10.000. Dilarang meningkat dari 10.000”. Nggak mungkin.

Tetapi kalau APBN, fiskal, pemerintah punya fleksibilitas, punya peluang, inilah yang disebut dengan political economy. Presiden bersamasama DPR-RI bisa. “Eh baiknya bagaimana APBN kita, baiknya bagaimana fiskal kita?”

Sepenuhnya at out hands. Tidak sangat dipenga-

58 Jendela Suara Demokrat Demokrat

ruhi gejolak pasar. Itu menyangkut APBN yang ditingkat kita, asumsinya seperti apa, perkiraan penerimaan berapa, pajak berapa, pembelanjaan berapa, defisitnya berapa, darimana defisit itu, kredibel atau tidak kredibel, kita yang bikin.

Dibahas bersama, ditetapkan,dijalankan, ada dukungan bikin perubahan, namanya APBNP. Begitu caranya memahami APBN dan fiskal, sepenuhnya dalam kekuasaan kita.

Nah, teman-teman di DPR, antara fraksi Partai Demokrat DPR, partai kita, partai yang kita cintai menyampaikan agar dalam APBNP 2015 lihat ruangnya, memang sempit ya saya mengintip, tapi 2016 sejak awal kita bisa mendesain. Kita ini bisa desain. Ada Presiden kita dengan jajaran pemerintahan, ada dewan termasuk fraksi Demokrat itu kita, saya di luar sih tapi saya memberikan doa dan bantuanbantuan yang konstruktif. Pastikan ada ekspansi pembelanjaan. Peningkatan government spending, government expenditure. Boleh dikatakan stimulus, defisitnya naik sedikit. Ada aturannya, ada batas Undang Undang berapa, bisa. Kemudian lakukan penetapan prioritas yang tepat. Dalam keadaan ekonomi seperti ini, mestinya pembelanjaan pemerintah itu diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, stabilisasi harga dan pencegahan pengangguran baru.

Mesti kesitu. Itu utamanya, tentu masih ada yang lain, pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya.

Tolong pemerintah dan DPR menunda pembelanjaan yang masih bisa ditunda. Utamakan dulu, pulihkan ekonomi kita. Yang masih bisa ditunda tahun depan kan masih banyak, tahun depannya lagi juga masih bisa, begitu. Infrastruktur yang sangat tidak diperlukan kehadirannya tahun ini, yang menggunakan peluang triliun rupiah, jangan sampai dipaksakan. Kalau uangnya ada boleh. Tapi kalau tidak ada, utamakan untuk jaga pertumbuhan, stabilisasi harga dan pencegahan PHK. Memang infrastruktur sebagian bisa menciptakan lapangan kerja, dihitung saja. Jangan pokoknya harga mati, infrastruktur yang lain nomor dua. Loh, ini sedang tidak normal perekonomian kita. Pastikan jangan ada janji-janji baru.

APBN ini sudah pas-pasan jangan tambah 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun. Disamping tidak tepat, nggak ada uangnya. Dewan tolong ditanyakan pemerintah, cashflownya seperti apa sih?

Posisi sekarang ini berapa banyak yang masuk?

Penerimaannya bagaimana? Pembelanjaan kita berapa? Cocokkan, klop tidak? Nah kalau tidak klop, defisitnya dalam, mbok jangan ada janjijanji baru, nanti saja.

Kemudian ini berkaitan dengan itu, penegakan hukum itu penting, pencegahan korupsi penting, 10 tahun saya berdiri mendorong, menyemangati para penegak hukum, apakah KPK, Polri atau Kejaksaan, siapa pun. Dalam keadaan seperti ini, ketika ada kepanikan di sana sini, cegah penegakan hukum yang tidak tepat, yang membikin takut, bikin menghambat, terkunci semua langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi. Bukan kita tidak mendukung penegakan hukum, 100% Demokrat dukung. Tetapi kalo masih dalam tahap awal kemudian luar biasa, apa namanya, proses, ditambah dengan pemberitaan yang bertubi-tubi, itu terkunci semua, itu takut semua nanti. Kecuali yang nyata-nyata crimes-nya berat, kejahatannya nyata, negara dirugikan, rakyat disengsarakan, ya sudah, go. Tetapi kalau masih belum terus tiba-tiba semuanya dibikin takut, macet pemulihan ekonomi kita. Enam masalah, ini enam solusi yang diusulkan Partai Demokrat.

Dengarkan saja, yang mendengarkan dapat pahala. Apalagi sebagian diterima, menambah.

Dan pasti negara sebagian sudah punya, pemerintah sudah punya dan banyak orang hebat di pemerintahan sekarang, di kabinet sekarang, sebagian besar teman-teman saya, mereka paham. Tapi saya tahu ini sulit. Demokrat memberikan tambahan pandangan, diterima pahalanya tinggi, dijalankan jadi lebih tinggi. Tidak diterima, pahalanya jatuh ke Partai Demokrat.

Yang terakhir, kita mengidentifikasi permasalahannya apa, Demokrat dengan niat baik, mengajukan pandangan dan rekomendasi, tetapi Demokrat ingin, apa hanya begitu pak? Tidak. Kita ingin langsung membantu, ingin langsung berkontribusi, langsung berbuat, untuk rakyat, untuk negara dan untuk pemerintahan kita. Pemerintahan itu pemerintahan kita. Bukan hanya pemerintahan yang mengusung Pak Jokowi kemarin jadi Presiden, tidak, tidak. Bagian dari negara dan itu juga pemerintahan kita, begitu. Partai Demokrat menetapkan 3 cara, dalam rangka membantu negara dan pemerintah. Dan sejak malam hari ini, semoga yang sudah mulai kita laksanakan, saya minta dijalankan oleh semua. Sekjen dengan timnya bisa memantau di seluruh tanah air,

Artikel Kader implementasi dari instruksi saya pada malam hari ini. Judul besarnya kita membantu negara dan pemerintah.

Yang pertama melalui jalur jajaran Partai Demokrat, tingkat pusat, termasuk saya, termasuk semua pengurus harian. Kita akan terus berkontribusi, ke depan. Yang kedua melalui fraksi Partai Demokrat DPR RI secara khusus.

Dan ketiga melalui pejabat eksekutif di daerah, apakah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, atau Wakil Bupati, Walikota atau wakilnya yang mereka itu kader partai, berlaku instruksi saya ini. Termasuk anggota fraksi Demokrat yang di DPRD seluruh Indonesia. Jadi jalur pertama pusat, jalur kedua fraksi DPR RI dan jalur ketiga adalah mereka yang mengemban tugas di daerah. Dengarkan tugasnya apa, tugas kita.

Jajaran Partai Demokrat Pusat, kita akan terus memantau, memberikan saran, melakukan kritik konstruktif apabila diperlukan, Kalau kita mengkritik konstruktif, jangan dipidanakan. Dan membantu negara dan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Saya ulangi, kita yang di pusat, akan terus memantau, memberikan saran, melakukan kritik konstruktif, dan membantu negara dan pemerintah dalam langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional.

Bagi fraksi Partai Demokrat di DPR RI, tugas saudara adalah pastikan APBN P 2015 dan APBN 2016 kelak tepat, realistik dan berorientasi kepada pemulihan ekonomi nasional.

Kalau ternyata tidak tepat, tidak realistik, tidak berorientasi, harus berani mengatakan, fraksi Partai Demokrat tidak setuju. Lakukan itu. Lakukan, rakyat akan senang, lihat Partai Demokat, kalau tidak tepat, APBN nya berani mengatakan tidak setuju. Tetapi sebaliknya kalo sudah ok, kebijakan A, program kementerian B, ya dukung. Pastikan dalam APBN itu perlindungan rakyat tetap menjadi prioritas.

Dalam keadaan seperti ini, empati harus diberikan kepada rakyat kita terutama mereka yang menderita. Maka perlindungan rakyat jangan ditinggalkan dalam desain APBN, dan jadikan prioritas, termasuk kebijakan dan program pemerintah. Waktu rapat bersama dengan menteri terkait, pastikan beliau-beliau itu kebijakan dan programnya, dalam keadaan seperti ini jangan menomorsekiankan perlindungan rakyat.

Ini bukan lip service, ini bukan pencitraan, ini bukan populis, real. Turunlah ke daerah, ada

yang memang sudah terpukul. Pastikan mereka tidak merasa ditinggalkan oleh negara yang dicintai ini.

Kemudian ini perjuangan kita bukan hanya sekarang, sampai tahun 2019. Dan ke depan, teriakkan di seluruh tanah air, Partai Demokrat akan terus berjuang, menyarankan kepada pemerintah, pemerintah daerah, tetapi, tetap dengan cara-cara yang tepat, agar programprogram pro rakyat yang dulu kita jalankan, yang sebagian telah ditinggalkan, padahal rakyat suka, itu dihidupkan kembali. Apalagi ekonomi kita sedang seperti ini, Sarankan baikbaik, Pak, ini penting, BOS, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, buku, vcd buku, jamkesmas sekarang BPJS, kemudian pelayanan publik, dan program-program seperti itu, lantas kredit usaha rakyat, PNPM, apapun namanya, diganti tidak apa-apa, yang penting programnya tetap ada, karena rakyat suka dengan program-program itu. Program keluarga harapan, kemudian lanjut usia yang terkena bencana, banyak sekali program-programnya. Dan itu tidak saya langgar. Jangan terpengaruh dengan ekonomi yang sangat kapitalis, Kita itu tidak boleh ini saja, infrastruktur semuanya. Infrastruktur maha penting. Tapi jangan swadaya APBN. Ajak swasta.

Ajak BUMN. Dan tentu ada porsi dari APBN. Karena kalau semua dibawa ke situ, bantuan untuk hidup rakyat jadi kecil sekali. Berjuanglah kita, agar program-program pro-rakyat itu dihidupkan kembali. Ini perjuangan kita nanti.

Saya akan ikuti, insya Allah tanggal 9 September bersama-sama dengan fraksi kita syukuran, potong tumpeng. Untuk memulai bahwa kita akan berperan secara cerdas, tapi tidak kasar di DPR RI. Kemudian ketiga, yang terakhir, bagi para pejabat eksekutif di daerah termasuk fraksi Demokrat di daerah-daerah. Tugasnya sama sebetulnya. Tapi mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung action. Berupaya sekuat tenaga untuk memulihkan ekonomi di daerahnya masing-masing, yang berbeda-beda antar daerah, tapi pastinya ada persoalan di daerah. Prioritasnya adalah gubernur, bupati, walikota dan DPRD itu, tetap pertumbuhan, stabilitas harga, pencegahan PHK, pencegahan kenaikan kemiskinan, dan bantuan kepada rakyat miskin. Itu harus dijalankan secara pararel. Pusat kita bekerja, fraksi Demokrat DPR RI bekerja, kader-kader kita yang mengemban

amanah sebagai pejabat eksekutif dan DPR, bekerja. Maka inilah bukti nyata Demokrat peduli dan beri solusi.

Dalam keadaan seperti ini, ada tendensi, menghantam pemerintah, menghantam negara, mengkritik sana kritik sini, kita tidak perlu ikut-ikutan. Tapi sampaikan pandangannya, rekomendasinya. Dan siap, dan ikut meringankan beban, termasuk yang di daerah-daerah tadi.

Sebagai penutup, para kader yang sangat saya cintai, Partai Demokrat sungguh peduli, dan akan terus beri solusi. Kami berharap, pemerintah mengerti niat baik Partai Demokrat, kami tidak menggurui, tapi ingin membantu, dan ikut mencari solusi, Karena kami tahu, ketika demokrat berada di pemerintahan, 10 tahun dulu kami memimpin Indonesia, juga pernah mengalami keadaan seperti ini. Tidak ada yang serba mudah, sulit, sama. Tetapi kami dulu menghadapi situasi seperti itu pertamatama, kami tidak suka menyalahkan yang lain.

Stop blaming others. Bismillah ini tugas kita.

Kemudian tentukan kebijakan dan lakukan tindakan. Ajak semua bersatu. Ajak semua, kabinet, gubernur, BUMN, swasta, ekonom, media massa, semua bersama-sama. Karena kalau itu dilaksanakan, hasilnya bagaimanapun akan ada.

Hasilnya akan real. Dan sejarah membuktikan bahwa menghadapi krisis 2008-2009, Indonesia dicatat oleh dunia, bukan oleh Partai Demokrat yang mencatat, kita bisa meminimalkan dampak, dan ekonomi kita selamat. Kami berdoa, kami berharap, kali ini pun pemerintah juga berhasil mengatasi apa yang menjadi tantangannya. Saya optimis masih punya waktu, pemerintah masih punya sumber daya atau resources, pemerintah masih punya opsi, untuk mencegah terus memburuknya ekonomi ini dan bahkan menjadikan normal kembali, serta suatu saat bangkit kembali.

Dan kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya instruksikan, agar upaya membantu pemerintah dan meringankan beban rakyat ini, menjadi tugas dan sekaligus prioritas. Laksanakan, mari kita laksanakan, Lets do it. Tuhan beserta kita. Selamat berjuang. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb. dik

Jendela Suara Demokrat

59

INSPIRASI Sekretaris Jenderal Par tai Demokrat

DR. HINCA IP PANDJAITAN SH MS ACCS

Pemenang Pemilu 2019 Ditentukan Pemilukada 2015

M

emilih pasangan calon pemimpin bangsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak pada 9 Desember 2015 (baik di level provinsi, kabupaten, dan kota) adalah pekerjaan besar dan tantangan bagi partai mana pun, khususnya Partai Demokrat. Bukan pekerjaan mudah menemukan, mencari, dan menjaring calon-calon terbaik untuk diusung. Wajarlah jika Partai Demokrat membuat kriteria, yang secara umum, logis dan dapat dipahami serta memenuhi kriteria undang-undang.

Penjelasan di atas disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Dr Hinca Pandjaitan dalam wawancara di ruang kerjanya, lantai 8, Kantor Pusat Partai Demokrat, Graha Kramat 7, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa malam (28/7/2015).

Hinca menggambarkan, selain popularitas, kapabilitas, dan juga kemampuan, para calon harus membawa misi partai ke depan. Partai Demokrat mengukurnya dari survei, karena survei adalah salah satu alat modern menentukan secara objektif siapa yang mampu memimpin. Begitupun Partai Demokrat tidak menutup mata dari kearifan realitas lokal yang muncul di tempat-tempat tertentu. Misalnya kearifan realitas lokal dari kader di Papua tentu berbeda dengan kearifan realitas lokal di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. “Jadi, banyak kriterianya. Oleh karena itu kita butuh masukan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, sebab Partai

60 Jendela Demokrat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat DR. Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS

Demokrat punya peraturan organisasi. Untuk bupati/walikota, penjaringannya ada di DPC; sementara untuk gubernur penjaringannya ada di DPD. Dari DPC dan DPD dihimpun bersama, baru dibawa ke DPP, (yang nantinya dibahas) Komisi Pemenangan Pemilu (KPP).

Di situ didengarkan, dibaca, dan didata serta dibahas baru masuk ke Ketua Umum PD (Dr Susilo Bambang Yudhoyono) bersama Wakil Ketua Umum PD, serta Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) untuk memutuskan (siapa) bupati dan walikota (yang dicalonkan). Majelis Tinggi PD khusus membahas calon gubernur. Jadi ada

tingkatannya. Di antara kriteria umum yang saya sebutkan tadi, penentuan akhir tetap ada di Ketua Umum PD dengan melihat kenyataan atau realitas di lapangan. Dalam hal-hal tertentu, sesekali, jika yang diusulkan DPD dan DPC berbeda, maka DPP berada di posisi di antaranya atau salah satunya. Tetapi kalau (usulan) dari DPC dan DPD sama, maka ke DPP juga sama. Itu mekanisme dari kerja luar biasa Partai Demokrat menghadapi pemilukada serentak tahun 2015,� Hinca memaparkan mekanisme penjaringan hingga pemutusan calon pada Pemilukada 2015.

Hinca, yang juga Wakil Ketua Umum I

INSPIRASI

PSSI, melanjutkan, hari-hari ini yang terjadi baru etape pertama. Jika masyarakat dan para politisi, umumnya, menamakan mencari rekomendasi, di Partai Demokrat menamakannya lain, yaitu melakukan audisi, untuk mendapatkan tiket final pertandingan 9 Desember 2015.

“Untuk mencapai final nanti, setelah Partai Demokrat melakukan proses penjaringan agar si calon tersebut dekat kepada Partai Demokrat dan Partai Demokratdekat dengan si calon, maka Partai Demokrat menyebutnya audisi atau ritual kepartaian yang harus dilewati semua calon. Saya ingin menyampaikan mata ketemu mata; hati bertemu hati; dan pikiran ketemu pikiran sehingga dia merasa nyaman dan enak. Kenapa kita harus ketemu DPD dan DPC serta pasangan calonnya? Karena, sekali partai memutuskan maka yang menjalankan di bawahnya, apakah DPD dan DPC, diperintahkan untuk mengamankan putusan partai mendaftarkan ke KPUD masing-masing (dari tanggal 26 sd 28 juli 2015). Ritual ini penting untuk disiapkan. Untuk mengejar hal ini, saya namakan ‘sprinter politik’ yang mengejar secepat-cepatnya mendapatkan tiket. Tapi, begitu tiket sudah ditetapkan oleh KPU, sesungguhnya yang terjadi menjelang 9 Desember, adalah realitas politik; dan saya menyebutnya ‘maraton politik ala Kenya’. Artinya mempunyai endurance (stamina dan daya tahan) yang sangat cepat. Hati-hati. Kalau dia gak pandai maka akan jatuh. Bagaimana memenangkannya, Partai Demokrat mendukung penuh calon tersebut dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki partai. Tapi yang utama juga adalah, dalam beberapa hari ke depan, Ketua Umum Partai Demokrat akan mengundang seluruh calon yang diusung Partai Demokrat ke satu tempat selama dua hari. Ketua Umum Partai Demokrat akan menjelaskan bagaimana teknik berkampanye dan teknik menarik simpati rakyat, sehingga suara bisa direbut. Tentu para calon juga akan berfoto bersama dengan Pak SBY. Foto bersama itu akan dinaikkan, nanti, dengan (apa yang disebut) ‘serangan udara’ dengan balihonya,” Hinca mengungkapkan sebagian persiapan Partai Demokrat memenangkan para calon yang diusung.

Pria kelahiran Asahan, Sumut (25/9/1964) tersebut menegaskan, seluruh kader Partai Demokrat sangat meyakini bahwa foto dan nama SBY masih melekat di hati rakyat Indonesia, di manapun berada. Sehingga nama SBY pasti bisa menaikkan posisi tawar calon yang diusung.

Partai Demokrat juga meyakini bahwa amanah Kongres Partai Demokrat 2015 di Surabaya agar memenangkan 30 persen dari total pemilukada bisa dipenuhi.

Terkait berapa persen jumlah kader Partai Demokrat yang diusung maju di pemilukada serentak, Hinca menjelaskan, Partai Demokrat didirikan tentu untuk mengutamakan kaderkader terbaik menjadi pemimpin, tetapi realitasnya jumlah kader yang mumpuni tidak cukup untuk menempati pos-pos yang ada pada 233 (dari 269) pemilukada yang diikuti Partai Demokrat. Partai Demokrat sangat menyadarinya, karena itu Partai Demokrat menargetkan 40-60 % kader PD harus menempati pos itu baik itu nomor satu ataupun nomor dua (Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur). Faktanya, hampir semua calon yang diusung pada 233 pemilukada diisi para kader PD. Sebab banyak calon yang tadinya tidak berpartai, langsung menggunakan “the blue jacket” (masuk jadi kader PD) begitu diusung PD. “Contohnya, Pak HM Sani di Kepulauan Riau yang dicalonkan menjadi gubernur. Beliau diresmikan dulu menjadi anggota Partai Demokrat, baru bertarung,” Hinca menjelaskan.

Begitupun, Hinca mengingatkan, hal paling penting dalam proses ritual yang dibangun di Partai Demokrat, seluruh calon yang diusung menandatangani pakta integritas. Hal itu penting karena pakta integritas menjadi lilin pemandu jika yang bersangkutan menjadi pejabat.

“Menghadapi kampanye, Partai Demokrat akan melakukan komunikasi intensif dan banyak memberi masukan bagi para calon. Saat ini masih cukup waktu mengasah kemampuan menghadapi, apa yang saya sebut, ‘maraton politik ala Kenya’. Kalaupun berdasar survei hari ini, katakanlah, ada calon berjarak 10% (dengan calon dari partai lain), jangan lupa

posisinya per hari ini, sedangkan pertarungan masih 4 bulan lebih. Jadi hasil survei berubah sangat memungkinkan. Kedua, kalau ada head to head (berhadapan), hasil survei tidak sangat penting karena sudah pertarungan hidup dan mati. Tapi kalau ada 3 atau 4 pasangan calon maka hasil survei menjadi sangat penting.

“Saat ini saya diminta Pak SBY untuk mengelola energi sedemikian rupa, dari mulai proses pendaftaran sampai nanti bertarung. Saya akan ikut di lapangan. Pak SBY memastikan kepada para calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat, boleh menggunakan nama SBY dan Sekjen di dalam tim pemenangan yang nantinya ikut bertarung. Pak SBY akan keliling satu demi satu pilkada selama 4 bulan ini. Jadi akan ada rekonsiliasi terus,move on, dan terus jalan.

Para pengurus akan berbagi sedemikian rupa.

Saya kira, ini peringatan juga bagi partai sahabat yang lain bahwa sekarang Partai Demokrat punya energi baru yang luar biasa. Sekaligus, peringatan juga kepada para kader di seluruh Indonesia agar bersama-sama memenangkan pertarungan 2015. Sebab untuk memastikan siapa pemenang Pemilu 2019 akan ditentukan seberapa kuat Anda memenangkan Pemilukada serentak 2015,” Hinca menggarisbawahi.

Di akhir wawancara, mantan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD (2010-2015) ini menghimbau kepada KPU sampai ke KPUD agar lebih kuat dan teratur servisnya hingga tidak mempersulit.

“Kehadiran KPU hendaknya benar-benar melayani supaya semua calon leluasa dengan keseimbangan dan kesetaraan memainkan perannya bertarung. Jadi kalau ada panggung dan penari, ‘EO-nya’ jangan membuat panggung tidak menarik... Kepada kawan-kawan yang telah mendapatkan tiket dari Partai Demokrat untuk Pemilukada 9 Desember 2015. Ingatlah, harganya mahal sekali, dalam konteks kesempatan, karena saudara-saudara terpilih dari sekian banyak tokoh. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Bertarunglah habis-habisan. Saya selalu membuat joke, Anda berhutang besar kepada Partai Demokrat dan hanya ada satu cara membayarnya: menang di tempat Anda bertarung,” Hinca mengakhiri wawancara. iwan k/didik

Jendela Demokrat

61

INSPIRASI Ketua Fraksi Par tai Demokrat DPR-RI

EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.

EMPAT BELAS TAHUN PARTAI DEMOKRAT MAJU, BERSATU UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

E

dhie Baskoro Yudhoyono MSc, yang akrab disapa Ibas, saat ini adalah sosok terpenting menjaga aktivitas, kiprah, dan kinerja para anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI. Sejak 1 Oktober 2014, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memang mempercayakan jabatan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI kepada Ibas (Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2010-2015).

62 Jendela Demokrat

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc.

Ibas, yang lahir di Bandung, 24 November 1980, adalah peraih gelar Bachelor of Finance and E-Commerce tahun 2005 dari Curtin University, Perth, Australia. Ibas kemudian melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, dimana ia meraih gelar masternya pada tahun 2007 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional. Ia lulus dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy: Attempts to Solve the

The Twin-Critical-Economic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development”.

Ibas adalah wakil rakyat untuk DPR-RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Ia mewakili Daerah Pemilihan VII Jawa Timur (meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi).

Kariernya di Partai Demokrat diawali dengan penunjukan sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Setelah Kongres II Partai

INSPIRASI Demokrat di Mei 2010, ia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal. Penunjukan tersebut menjadikannya sebagai Sekretaris Jenderal partai politik termuda di Indonesia. Ia juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga periode 2010-2015.

Bagaimana pandangan Ibas terhadap kiprah, tantangan, tugas yang ia emban, dan harapannya terkait upaya semakin membesarkan Partai Demokrat yang kini memasuki usia 14 tahun?

Simak inti sari dari wawancara dengan politisi muda tersebut di ruang kerjanya, Sekretariat Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta, Rabu, 2 September 2015.

Partai Demokrat kini memasuki usia ke14 tahun dalam kiprahnya mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana Mas Ibas melihat perjalanan Partai Demokrat selama ini?

Alhamdulilah, Partai Demokrat sampai saat ini terus eksis dan menjadi bagian dari perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Kita juga bersyukur, karena Partai Demokrat sebagai partai yang relatif muda telah mampu meraih sederetan prestasi gemilang dalam kancah politik Indonesia. Partai Demokratmampu menempatkan kader terbaiknya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono memimpin bangsa Indonesia selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014).

Sedikit melihat ke belakang, sebagai partai yang lahir di era reformasi tentu tidak mudah melewati masa-masa transisi politik yang penuh dengan dinamika. Kita juga tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan sekaligus tantangan-tantangan yang mengiringi perjalanan Partai Demokrat. Semua ini menjadi bahan koreksi dan evaluasi seluruh kader Partai Demokrat baik pusat maupun daerah.

Atas semua ini, saya sebagai kader yang ikut mengawal perjalanan Partai Demokratmerasa bangga karena dari semua cobaan yang

terus menghantam Partai Demokrat, kita lihat, Partai Demokrat masih tetap hadir di tengah-tengah masyarakat.

Inilah proses yang harus dilewati Partai Demokrat bersama kader-kadernya dalam mentransformasikan diri menjadi Partai Demokrat yang modern serta mampu beradaptasi dengan berkembangan masyarakat dari masa ke masa. Perjalanan Partai Demokrat selama ini terus memberikan motivasi untuk kami terus berkarya bagi nusa dan bangsa.

Apa saja tantangan yang telah, sedang, dan akan dilewati Partai Demokrat?

Setiap partai tentu memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi, apalagi partai yang baru terjun dalam kancah perpolitikan Indonesia, tentu harus melalui banyak proses.

Khusus tantangan yang dihadapi Partai Demokrat, saya melihat dalam dua sudut pandang. Pertama tantangan yang bersifat eksternal, bagaimana Partai Demokrat mampu berperan meningkatkan partisipasi politik

(Ketiga dari kiri) Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono MSc.

Jendela Demokrat

63

INSPIRASI masyarakat kita. Tantangan ini terus dijawab Partai Demokrat dengan program-program kerja yang masif di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, tantangan yang sifatnya internal, sejauhmana Partai Demokrat mampu mentransformasikan diri menjadi partai modern yang ideal dan mampu terus eksis di tengahtengah masyarakat. Konflik internal partai sangat berpotensi muncul, seiring berkembangnya Partai Demokrat, sehingga soliditas seluruh kader perlu selalu dijaga. Regenerasi dalam tubuh Partai Demokrat juga harus terus berjalan. Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan peran serta kader harus terus ditingkatkan. Jadi secara kelembagaan, edukasi politik kader-kader harus terprogram dan terimplementasi dengan baik.

Inilah kira-kira tantangan yang harus terus dijawab oleh Partai Demokrat agar mampu terus berkembang menjadi partai yang ideal bagi masyarakat kita.

Bagaimana Mas Ibas memaknai HUT ke14 Partai Demokrat kali ini?

Tentu kami bersyukur karena kiprah Partai Demokrat di tengah-tengah masyarakat masih terus berjalan dalam mengawal amanah dan aspirasi masyarakat. Sebagai kader Partai Demokrat, khususnya sebagai kader yang diberikan kepercayaan oleh Partai Demokratuntuk memimpin Fraksi di DPR-RI, saya memaknai HUT ke-14 Partai Demokrat sebagai momen untuk koreksi dan introspeksi.

Sudah sejauh manakah kami di fraksi memberikan upaya dan kerja keras, berkontribusi mewujudkan kebesaran dan kejayaan Partai Demokrat? Sudahkah kami di Fraksi Partai Demokratmenjadi bagian yang ikut

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan Aliyah Baskoro Yudhoyono saat kunjungan ke rumah yatim. (foto: ebyteam)

andil dalam memenuhi harapan masyarakat, khususnya konstituen kami?

Pertanyaan tadi menurut saya penting bagi kami seluruh anggota Fraksi Partai Demokratdi seluruh tanah air agar momentum HUT ke14 Partai Demokratini dapat membangkitkan motivasi dan energi baru bagi kami meningkatkan kinerja ke depannya.

Sebagai perpanjangan tangan Partai Demokrat di DPR-RI, bagaimana Fraksi Partai Demokrat memainkan peran dan fungsinya agar terus sejalan dengan kebijakan Partai Demokrat?

Dalam berbagai kesempatan, pesan Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY untuk seluruh kader, termasuk kami di Fraksi Partai

Saya optimistis Fraksi Partai Demokrat, ke depan, semakin produktif menjalankan tupoksinya di parlemen dengan terus membangun komitmen dan konsisten untuk meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi, hingga bisa berjalan lebih maksimal.

* Edhie Baskoro Yudhoyono * 64 Jendela Demokrat

Demokrat, baik di pusat; provinsi; kabupaten atau kota agar menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sesuai aturan dan garis kebijakan Partai Demokrat. Kami dituntut untuk terus mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan serta kepentingan rakyat melalui seluruh usaha dan kerja di kedewanan.

Jadi, sudah menjadi bagian dari Fraksi Partai Demokratuntuk selalu tanggap menilai atau menguji kebijakan pemerintah. Bahkan dalam sejumlah isu, Fraksi Partai Demokratberusaha mengubah program dan kebijakan eksekutif agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Fraksi Partai Demokrat ditugaskan partai untuk ikut berperan menentukan arah pembangunan dan implementasi program pemerintahan. Fraksi Partai Demokratjuga terus mendorong mekanisme “Check and Balances� sehingga pemerintah dan DPR memiliki peluang yang sama untuk saling mengontrol jalannya pembangunan.

Untungnya bagi kami di FraksiPartai Demokrat, Ketua Umum Partai DemokratPak SBY selalu memonitor, mengawasi, mengarahkan Fraksi Partai Demokrat untuk terus memaksimalkan evaluasi kinerja fraksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian semangat perbaikan dan reformasi terus menjadi bagian dari Fraksi Partai Demokrat dan tentu sejalan dengan cita-cita sebagai partai yang modern.

INSPIRASI Kami juga bersepakat akan selalu terbuka dengan kritikan, masukan dan koreksi dari masyarakat yang telah memberikan mandat dan kepercayaan untuk kami di legislatif.

Menyambut HUT ke-14 Partai Demokrat, adakah arahan khusus Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY untuk Frakasi Partai Demokrat di DPR-RI? Pengarahan dan bimbingan Ketua Umum Partai Demokrat tentu akan menjadi panduan untuk kami di fraksi. Kita ingin sukses menjalankan tugas-tugas kedewanan dengan menunjukkan kinerja dan produktifitas yang terarah dan terukur.

Terbaru, Pak SBY menginstruksikan agar seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat yang berada di parlemen agar terus mengawasi implementasi dari APBN dan memastikan bahwa APBN dapat digunakan secara ekspansif.

Konkretnya, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI akan menjalankan arahan beliau untuk memastikan APBN Perubahan 2015 dan

APBN 2016 tepat dan berorientasi kepada pemulihan ekonomi nasional.

Kami juga akan terus mengawal programprogram pro-rakyat seperti yang pernah dijalankan di era pemerintahan Pak SBY agar bisa terus terimplementasi dengan baik, bahkan ditingkatkan di masa sekarang.

Kami juga diinstruksikan untuk membantu kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan bangsa saat ini. Turut memantau, memberikan saran serta kritik yang konstruktif dengan solusi-solusi konkret di setiap daerah.

Apa harapan Mas Ibas terhadap Fraksi Partai Demokrat di masa depan?

Saya optimistis Fraksi Partai Demokrat, ke depan, semakin produktif menjalankan tupoksinya di parlemen dengan terus membangun komitmen dan konsisten untuk meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi, hingga bisa berjalan lebih maksimal.

Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat

juga bisa mengintensifkan kegiatan dan agenda di dapilnya dalam mengawal programprogram pemerintah agar dapat berjalan secara merata di seluruh daerah. Selanjutnya, kami, fraksi dengan jumlah anggota terbesar keempat di parlemen, berharap mampu menjaga loyalitas sesuai garis kebijakan Partai Demokrat agar dapat berpartisipasi secara konkret dan konstruktif sesuai dengan fungsi di parlemen terhadap setiap kebijakan yang diimplementasikan eksekutif.

Fraksi Partai Demokrat akan menyatukan tekad dan semangat agar setiap program dan langkah yang ditempuh oleh fraksi senantiasa berorientasi pada perbaikan. Baik yang terkait dengan perbaikan masyarakat maupun pemerintahan. Hal itu sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY. Akhirnya, saya tentu optimistis seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. davidchristian/wan/dik

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono bersalaman dengan Penasehat Presiden Direktur SCTV Rosianna Silalahi di Cikeas, 27 Agustus 2015.

Jendela Demokrat

65

INSPIRASI Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR-RI

DIDIK MUKRIANTO, SH

Jangan Berpikir yang Diberi Demokrat tapi Apa yang Kita Beri

“D

alam usianya yangke-14 tahun, Partai Demokrat telah memiliki perjalanan panjang.

Tentu kita berharapPartai Demokrat tumbuh dan berkembang menjadi partai terbesar dan para kadernya berkontribusi secara real dan utuh. Para kader Partai Demokratharus mendorong dan berpartisipasi penuh untuk besarnya partai ke depan.

“Jangan pernah berpikir apa yang diberikan Partai Demokratkepada kita, justru para kader harus berpikir apa yang sesungguhnya bisa kita berikan untuk Partai Demokrat. Kita harus menyadari betul kalau kita tulus, ikhlas, dan rela bekerja keras untuk kebesaran Partai Demokrat, pastilah kita akan terbawa oleh kebesaran Partai Demokrat.”

Paparan kalimat gamblang di atas disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Didik Mukrianto saat diwawancarai majalah Jendela Demokrat di ruang kerjanya, Sekretariat FPD, Gedung DPR/MPRRI,Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan,Selasa (1/9/2015).

Anggota DPR-RI Dapil Jawa Timur IX (Kab Tuban dan Kab Bojonegoro) tersebut menambahkan,Fraksi Partai Demokrat DPRRI senantiasa mengawal dan menjaga apa yang menjadi arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ter-

66 Jendela Demokrat

masuk saat ini, menyikapi kondisi perekonomian yang mengalami penurunan di berbagai bidang. Fraksi Partai Demokratpasti melilhat persoalannya secara jernih dan akan diterjemahkan dalam setiap kebijakan di DPR. “Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang dipimpin Pak SBY tentu in line (sejalan) dengan kebijakan Fraksi Partai Demokrat. Artinya Fraksi Partai Demokratakan melihat persoalan yang adasecara rasional dan realistis. Pengarahan Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY tentunya menjadi modal bagi seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat untuk menciptakan kebersamaan dengan rakyat; sesuai dengan tema besar Partai Demokrat: untuk rakyat, Partai Demokrat peduli dan beri solusi. Kalau Fraksi Partai Demokrattidak menciptakan kebersamaan dengan rakyat, bagaimana mungkin bisa mengetahui penderitaan rakyat? Tentu juga tidak dapat mengetahui kondisi rakyat sesungguhnya. Padahal para kader Partai Demokratharus tahu betul apa yang akan diperjuangkan untuk rakyat,” Didik Mukrianto yang juga Ketua Umum Karang Taruna (2015-2020) menegaskan.

Anggota Komisi III DPR-RI tersebut kemudian menjelaskan, Partai Demokrat, sebagai partai politik, tentunya memiliki targettarget politik. Terkait hal itu, tujuan politik Partai Demokrat adalah senyawa dengan tujuan demokrasi. Tidak lain dan tidak bukan, bagaimana para Partai Demokrat bisa men-

jawab rintihan, keinginan, serta mewujudkan harapan rakyat.

“Untuk itulah, Partai Demokrat tidak henti-hentinya berjalan bersama dengan rakyat, mendengar apa yang diinginkan rakyat,melihat apa yang dirasakan rakyat, dan, akhirnya, berjuang mewujudkan harapan tersebut sekaligus memberikan solusinya,” ujar Didik Mukrianto yang juga tercatat sebagai Ketua Umum LDP KUMHAM (Laskar Demokrat Penegak Hukum dan HAM).

Pria kelahiran Magetan 21 Juni 1974 tersebut menyadari sepenuhnya, Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu ujung tombak atau “etalase”Partai Demokrat dalam konteks penciptaan atau perwujudan dinamisasi serta stabilisasi persoalan ekonomi,politik,sosial,per tahanan, keamanan dan lainnya.

“Seiring apa yang telah dicapai Partai Demokrat dan sesuai amanah Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya, Mei lalu, apa pun yang diputuskan Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY; apa pun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, maka Fraksi Partai Demokrat DPR-RI senantiasa bekerja keras untuk mengawalnya. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY, Fraksi Partai Demokrat ingin memberikan solusi dan jawaban atas persoalan rakyat. Senantiasa berpangku pada kepentingan rakyat, itulah standing point Partai Demokrat yang mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

INSPIRASI

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Didik Mukrianto SH.

Tentu di situ pula standing point Fraksi Partai Demokrat dalam setiap pengambilan keputusan,” Didik Mukrianto secara lugas menggambarkan titik berdiri Fraksi Partai Demokrat menyikapi persoalan ketatanegaraan dan kerakyatan.

Menyikapi persiapan para kader Partai Demokrat menghadapi Pemilu 2019, Didik Mukrianto mengingatkan, pada Pemilu 2019, kompetisi pemilihan langsung anggota legislatif (pileg) dan pemilihan langsung presidenwapres (pilpres) dilaksanakan bersamaan/ serentak.

“Ini merupakan hal baru dan bukan hal yang mudah untuk memenangkannya. Apalagi kita memahami betul, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pencalonan pilpres sudah membatalkan President Threshold (ambang batas suara untuk keikutsertaan mencalonkan presiden-wapres bagi partai politik). Artinya, untuk pencalonan presiden tidak perlu lagi

persyaratan-persyaratan seperti yang diatur dalam UU Pilpres. Putusan MK memberikan peluang kepada parpol-parpol, peserta Pemilu 2014, untuk berkompetisi di dalam Pilpres 2019. Masing-masing parpol bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Hal ini, selain pileg dan pilpres dilakukan bersamaan, tentu memerlukan strategi matang yang harus dipersiapkan sejak dini. Semuanya itu tidak bisa instan. Kita harus merancang strateginya dari sekarang. Misalnya, bagaimana berbuat yang terbaik untuk bangsa; memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat.

Votersnya (para pemilih) adalah rakyat. Rakyat pasti bisa menilai partai politik mana yang betul-betul berjuang untuk mereka dan partai politik mana yang hanya lip service (basa-basi) saja,” Didik Mukrianto menggarisbawahi persiapan yang harus segera dilakukan.

Didik Mukrianto juga menegaskan, saat ini Partai Demokrat segera menghadapi Pe-

milukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) untuk 269 daerah secara serentak pada 9 Desember 2015. Tentunya diperlukan soliditas serta kerja tulus-ikhlas dari seluruh kader Partai Demokrat.

“Para kader Partai Demokrat harus realistis. Meskipun posisi Partai Demokrat saat ini sedang berangsur naik, tapi jangan terlena. Para kader Partai Demokrat harus tetap waspada. Kalau ingin Partai Demokrat menjadi partai pemenang maka harus menjaga kebersamaan dengan rakyat. Sebagai kader, kita harus selaras dengan apa yang diamanahkan Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya.

Kita harus bisa hadir dan peduli untuk rakyat; hadir untuk memberikan solusi bukan provokasi,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1992-1996) dan Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1999-2000) tersebut. iwankurniawan/didikpambudi

Jendela Demokrat

67

SUSUNAN STRUKTUR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN SK NOMOR 01/SK/FPD/XI/2014 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2014 - 2019 PENASEHAT FRAKSI 1. DR. Syarifuddin Hasan, MM., MBA 2. DR. Ir. Agus Hermanto, MM 3. EE. Mangindaan, S.Sip 4. DR. Nurhayati Ali Assegaf

KETUA FRAKSI WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III WAKIL KETUA IV

SEKRETARIS FRAKSI : Didik Mukrianto, SH WAKIL SEKRETARIS I : Sartono Hutomo WAKIL SEKRETARIS II : Michael Wattimena, SE., MM WAKIL SEKRETARIS III : H. Agung Budi Santoso, SH., MM WAKIL SEKRETARIS IV : Vena Malinda

BENDAHARA FRAKSI : H. Anton Sukartono Suratto, M.Si WAKIL BENDAHARA I : Rinto Subekti, SE., ME WAKIL BENDAHARA II : Verna Gladies M. Inkiriwang

KOMISI I Bidang Luar Negeri, Pertahanan dan Penyiaran KAPOKSI : Ir. Djoko Udjianto, MM SEKRETARIS : Darizal Basir

KOMISI II Bidang Pemerintahan dan Dalam Negeri KAPOKSI : Drs. H. Wahidin Halim, M.Si SEKRETARIS : Fandi Utomo

KOMISI III Bidang Hukum dan HAM KAPOKSI : DR. Benny Kabur Harman, SH SEKRETARIS : Erma Suryani Ranik, SH

KOMISI IV Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan KAPOKSI : Ir. E. Herman Khaeron, M.Si SEKRETARIS : Ir. H. Muhammad Nasyit Umar

KOMISI V Bidang Infrastruktur dan Transportasi KAPOKSI : Michael Wattimena, SE., MM SEKRETARIS : Drs. H. Umar Arsal

KOMISI VI Bidang Perdagangan, Perindustrian, UKM dan BUMN KAPOKSI : Ir. H. Azam Azman Natawijaya SEKRETARIS : Sartono Hutomo

KOMISI VII Bidang ESDM KAPOKSI : Ir. Mulyadi SEKRETARIS : Eko Wijaya

KOMISI VIII Bidang Agama, Sosial, Perlindungan Anak & Perempuan KAPOKSI : Khatibul Umam Wiranu, M.Hum. SEKRETARIS : Dwi Astuti Wulandari

KOMISI IX Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KAPOKSI : Dede Yusuf Macan Effendi, ST SEKRETARIS : Hj. Aliyah Mustika, SE

KOMISI X Bidang Olahraga, Kepemudaan, Pariwisata & Pendidikan KAPOKSI : Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT SEKRETARIS : DR. Jefirston R. Riwu Kore, MM., MH

KOMISI XI Bidang Perbankan dan Keuangan KAPOKSI : Ir. H. Marwan Cik Asan, MM SEKRETARIS : Evi Zainal Abidin, B.Comm BADAN-BADAN / KAPOKSI BADAN ANGGARAN / KAPOKSI BURT / KAPOKSI BKSAP / KAPOKSI MKD / KAPOKSI

: Rinto Subekti : Muslim, SH., MH : Syofwatillah Mohzaib, S.Sos : Darizal Basir

: Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc : DR. Benny Kabur Harman, SH : Ir. E. Herman Khaeron, M.Si : Ir. Djoko Udjianto, MM : Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT

NASIONAL

ANI YUDHOYONO :

Kita Tak Boleh Menyerah Meski Ekonomi Lesu

S

eluruh elemen bangsa diharapkan bersatu mengatasi lemahnya perekonomian nasional. Apalagi, perlambatan perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia.

Demikian dikemukakan mantan Ibu Negara RI ke-6, Ani Yudhoyono, dalam “Musyawarah Nasional Paguyuban Pengelola Rumah Pintar Nasional” di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Ibu Ani, mengeluh dengan kondisi ekonomi sekarang tidak akan menyelesaikan persoalan. “Kalau hanya mengeluh saja, bagaimana bisa teratasi,” katanya.

“Intinya, kita tidak boleh menyerah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan sampai menyerah dengan kondisi apapun. Sesulit apapun mari kita berusaha sebaik-baiknya mengatasi,” ujar mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.

Dia mengajak semua pihak bahu membahu.

“Ya kita semua tahulah, ekonomi kita melambat ya. Kalau saya hanya bisa menyampaikan, ayolah kita sama-sama berusaha memperbaikinya,” ucapnya.

Sekadar diketahui, pengelola Rumah Pintar Nasional didirikan atas pemikiran Ibu Ani Yudhoyono. Tujuannya agar Rumah Pintar Nasional, berperan dalam menyejahterakan bangsa. Rumah Pintar Nasional bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyasar pendidikan luar sekolah. Selain itu, Rumah Pintar Nasional juga berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat bagi kelompok usia lanjut dalam upaya memberantas buta aksara. beritasatu/dik

Jendela Demokrat

69

PIA PD

PIA-FPD, Sang Elang Demokrat

K

iprah Persaudaraan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat (PIA-FPD) dibawah kepemimpinan Aliya Baskoro Yudhoyono makin gemilang dan aktif. Hal ini terbukti dengan tak pernah adanya bulan yang sepi dari pelaksanaan program PIA-FPD. “Saya pribadi mempunyai visi bagi para anggota PIA-FPD untuk tak hanya mendampingi suami, namun juga membantu kinerja suami dengan turun langsung ke masyarakat. Kami Siap menjadi elang partai yang menjadi mata dan tangan untuk masyarakat, “ ujar Aliya, istri Ketua FPD DPR-RI Edhie Baskoro Yudhoyono.

Program-program kemasyarakatan pun digodoksedemikian rupa, semenjak Aliya menjabat sebagai Ketua PIA-FPD periode 2014-2019. Tentu tak seorang diri, Aliya dibantu seluruh anggota yang nampak cekatan dan mumpuni di bidang masing-masing. ”Kami mempunyai lima bidang yang terdiri dari Bidang Perekonomian dan Keuangan , Bidang Pendidikan dan Usaha Kreatif, Bidang Pemberdayaan, Bidang Sosial dan Rohani, serta Bidang Public Relation atau Humas. Para anggota PIA tentu bertanggung

72 Jendela Demokrat

jawab penuh pada programnya masing-masing,” ungkap Mitha Didik Mukrianto yang juga menjabat sebagai sekretaris PIA FPD. Masing-masing bidang tersebut bukan hanya menciptakan program sesaatnamun diwajibkan meneruskan program pro-rakyat yang selama ini digagas dan dilaksanakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terutama saat menjadi Kepala Negara RI (2004-2014).

Lalu apa program utama PIA-FPD yang menyumbangkan dedikasi untuk masyarakat dan Partai Demokrat?

Mitra Sehati Bagai gajah di seberang lautan, Program Mitra Sehati inisekilas tampak kecil, mudah,

dan sederhana namun sebenarnya mempunyai dampak besar bagi partai dan tentunya masyarakat Indonesia.

Mengapa?

Dimulai dari gagasan awal untuk menciptakan program yang nyata, Adinda Rifki Harsya yang mengepalai Bidang Perekonomian dan Keuangan mematangkan program Mitra Sehati yang merangkul seluruh UKM dari seluruh wilayah daerah pemilihan masing-masing anggota DPR FPD untuk dibina.

“Saya, Mba’ Aliya serta Ibu-Ibu anggota yang lain mematangkan program ini agar selain dapat lebih dekat dengan masyarakat, juga agar para pelaku UKM di seluruh Indonesia dapat lebih dikenal dan berkembang,” ujar istri Teuku Rifki Harsya, dari Ketua Komisi X

Luar biasa sekali semangat para Ibu-Ibu PIA Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019 ini. Tak pernah bosan dan gentar dalam menjalankan amanah tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Semoga kedepannya kita dapat terus memberi sumbangsih nyata bagi partai dan juga masyarakat Indonesia.”

* Aliya Baskoro Yudhoyono *

PIA PD

DPR, tersebut.

Dalam pengerjaan awal, Mitra Sehati tentunya melalui trial and error. Namun dengan pantang menyerah, para anggota PIA-FPD terus mengembangkan dan menjalankan berbagai kegiatan bagi para pelaku UKM binaanya.

“Kami berprinsip bahwa tak ada pekerjaan kami yangmenggantang asap, mengukir langit atau sia-sia belaka. Dengan strategi yang tepat dan aksi yang konkret kami percaya bahwa UKM Indonesia akan terus bangkit.

Optimisme itu selalu tertanam dalam semangat kami. Maka itu, sedikit demi sedikit kami terus menerus melatih dan memperluas binaan kami,” Aliya menegaskan.

Bahkan jauh sebelum diresmikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono pada Kongres bulan Mei lalu, sistem Mitra Sehati telah rampung digarap. Berbagai bazar diupayakan untuk para binaan Mitra Sehati agar dapat meningkatkan distribusi pasar yang selama ini cenderung terhambat.

“Selama ini, UKM kita umumnya tidak kalah kualitas dibandingkan dengan negara lain. Namun market UKM kita banyak yang terhambat dan kecil sehingga jumlah produksi tidak sesuai dengan jumlah distribusi penjualan. Itulah focus dari Mitra Sehati. Kami melakukan pelatihan, pagelaran bazar dan perluasan penjualan untuk meningkatkan pasar dan penjualan para UKM binaan,” Aliya,

yang segera memiliki anak kedua, menjelaskan.

Dengan langkah pasti dan penuh optimistis, saat ini Mitra Sehati telah memiliki 372 UKM yang tersebar di berbagai daerah dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua dan Papua Barat. UKMtersebut terbagi dalam binaan 10 Koordinator Wilayah. Misi kedepan, Mitra Sehati akan terus mengadakan berbagai bazaar dan pelatihan baik packaging maupun marketing. Selain itu Mitra Sehati juga akan membentuk e-commerce bagi seluruh UKM binaan yang tergabung di akun pribadi Mitra

Sehati.

Aliya berujar bahwa para anggota PIAFPD tentunya berharap apa yang diciptakan dan dilakukan inidapat menjadi sumbangan besar serta membawa dampak nyata bagi Partai Demokrat dan juga masyarakat Indonesia.

“Saya punya mimpi, orang-orang di kampung nantinya dapat membeli Mercy dengan apa yang telah dicapainya. Itu bukan hal yang tidak mungkin karena dengan program prorakyat, kita pernah mendapat buktinya,” Aliya mengungkapkan penuh semangat. Luciana Dita/dik

Jendela Demokrat

73

Testimoni Masyarakat via Media Sosial Kiprah dan kinerja Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono bagai melekat abadi di hati rakyat. Karisma SBY bahkan tetap terlihat nyata setelah tidak lagi menjabat Kepala Negara dan Pemerintahan RI, yang dipegangnya selama satu dasawarsa (2004-2014).

Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tersebut tetap dipandang rakyat sebagai pemimpin yang memiliki jiwa sebagai negarawan sejati. Berbakti kepada rakyat selamanya.

Kekaguman, kerinduan, bahkan rasa cinta yang besar dari rakyat terhadap sang penggagas dan pendiri Partai Demokrat bisa disimak di berbagai media mainstream dan media sosial.

Komentar rakyat di bawah ini tentu hanya sepotong kecil dari fakta nyata tersebut.

SBY Selalu dι Hati Kami Pak Susilo Bambang Yudhoyono akan selalu ada dιhati kami. Kami bangga pernah mempunyai Kepala Negara dan Pemerintahan seperti Bapak.

Kebesaran jiwa juga negaawan sejati senantiasa Bapak tunjukkan.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi Bapak dan keluarga.

Semoga,kelak akan ada pemimpin seperti Bapak. Amin...

Eka Wati sumber: komentar pada artikel “Syukuran Kemerdekaan dan Peluncuran Komunitas Generasi Muda "Indonesia Future Society (IFS)" di facebook.com/SBYudhoyono

SBY adalah Pemimpin yang Baik Saya bangga pada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Bapak adalah sosok pemimpin yang berwibawa dan baik.

Salam buat Pak SBY. Dari kami yang berada di luar negeri.

Merdeka!

Abdul Saranghe Novia sumber: komentar pada artikel “Syukuran Kemerdekaan dan Peluncuran Komunitas Generasi Muda "Indonesia Future Society (IFS)" di facebook.com/SBYudhoyono

Rindu Program SBY untuk Kesejahteraan Rakyat Salam hormat kami untukBapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono serta semua keluarga.

Kami salut atas kepemimpinan Bapak memimpin Indonesia selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014), Kami rindu mendengar pidato-pidato Pak SBY, yang biasanya berkumandang setiap 17 Agustus, selama 10 tahun.

Kami juga rindu pada program-program kerja Bapak untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Terima kasih untuk semuanya itu,Pak SBY,presidenku yang terhormat.

Semoga Bapak beserta semua keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan.

Amin...

Kristina Mamasa sumber: komentar pada artikel “SBY Hadiri Upacara Detik-detik Proklamasi di Nawangan, Pacitan”di facebook.com/SBYudhoyono

74 Jendela Demokrat

Wibawa SBY Masih Melekat Masya Allah... Wibawa Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu masih melekat jelas dalam diri. Jika ada kesempatan bisa bertemu dengan Bapak SBY, aku akan meminta untuk dinasehati tentang bagaimana menjadi orang yg tetap berjiwa besar seperti dirinya.

Amalia Fajriah sumber: komentar pada artikel “Syukuran Kemerdekaan dan Peluncuran Komunitas Generasi Muda "Indonesia Future Society (IFS)" di facebook.com/SBYudhoyono

SBY Sangat Bersahaja Saya ingat, pas Pak Susilo Bambang Yudhoyono datang ke SD saya, dulu. Bapak memberikan bantuan untuk sekolah kami.

Pada saat kehadiran Pak SBY, saya sempat bertemu dan bersalaman langsung dengan Bapak. Bapak sampai mengelus kepala saya.

Subhanallah...

Pak SBY adalah sosok yang sangat bersahaja dan kebapakan.

Perhatian Pak SBY membuat saya menangis terharu saat itu juga.

I love you, Pak. Semoga Pak SBY dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin...

Maiira Wulandari Achmad sumber: komentar pada artikel “SBY Hadiri Upacara Detik-detik Proklamasi di Nawangan, Pacitan”di facebook.com/SBYudhoyono

Rakyat Rindu Kepemimpinan Pak SBY Rakyat akhirnya banyak yang rindu dengan wibawa dan kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono Semoga Bapak sekeluarga diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin...

Edy Hartono Edy sumber: komentar pada artikel “SBY Hadiri Upacara Detik-detik Proklamasi di Nawangan, Pacitan”di facebook.com/SBYudhoyono