Posisi fraksi partai demokrat dpr r1 isi

POSISI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI Pada tanggal 9 Januari 2015, Presiden RI mengirimkan surat dengan nomor surat R01/Pres/01/2015 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri kepada Pimpinan DPR RI terkait pencalonan Sdr. Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus pemberhentikan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri. Selanjutnya, Pimpinan DPR RI menugaskan Komisi III untuk menindak lanjuti hal tersebut.

Dalam menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan pandangan dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Fraksi Partai Demokrat DPR RI menghormati dan mendukung hak prerogatif Presiden RI untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri sesuai dengan pasal 11 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Fraksi Partai Demokrat menghargai usulan Presiden RI yang mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa yang bersangkutan

memiliki

kapasitas,

pengalaman

dan

kompetensi

sebagai

Kapolri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

3. Namun, Fraksi Partai Demokrat dikejutkan dengan ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi.

4. Dengan telah ditetapkannya Sdr. Budi Gunawan sebagai tersangka, Fraksi Partai Demokrat dalam Pleno Komisi III mengusulkan penundaan sementara proses Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan Komisi III untuk berkonsultasi dengan Pimpinan DPR RI, selanjutnya Pimpinan DPR RI berkonsultasi dengan Presiden RI. Namun, usulan Fraksi Partai Demokrat tersebut tidak diterima, dan Komisi III memutuskan untuk melanjutkan Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut.

5. Berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut (yang dilaksanakan tanpa kehadiran Fraksi Partai Demokrat), Rapat Pleno Komisi III memutuskan untuk menerima

usulan pengangkatan Komjen Pol. Budi Gunawan dan pemberhentian Jenderal Pol. Sutarman, yang selanjutnya dibawa ke Rapat Tingkat II untuk pengambilan keputusan.

6. Meskipun Rapat Pleno Komisi III telah memutuskan untuk menerima usulan pengangkatan Komjen Pol. Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Sutarman, Fraksi Partai Demokrat tetap mengusulkan penundaan persetujuan DPR RI tersebut dengan pertimbangan : a. Pengangkatan Komjen Pol. Budi Gunawan oleh Presiden RI akan mencoreng sejarah di negeri kita, karena untuk pertama kalinya Presiden RI mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri. b. Apabila Komjen Pol. Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri (dengan status tersangka) maka diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat, apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. c. Yang harus dilakukan DPR RI saat ini adalah melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan keterlibatan Komjen Pol Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi, baik kepada Presiden, KPK, Kapolri, Kompolnas maupun Komjen Pol. Budi Gunawan sendiri. d. Kapolri yang tengah menjabat sekarang, Jenderal Pol Sutarman, masih tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi atas kasus Komjen Pol Budi Gunawan selesai.

Dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Bab II Pasal 11 beserta penjelasannya, masa jabatan Jenderal Pol. Sutarman belum berakhir; yang bersangkutan tidak mengundurkan diri; belum memasuki usia pensiun; tidak berhalangan tetap; dan juga tidak dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. e. Jika Presiden RI dan/atau DPR RI mengabaikan apa yang menjadi ketetapan KPK, akan memiliki akibat yang buruk karena kedua lembaga utama di negeri ini oleh rakyat dinilai tidak serius mendukung upaya pemberantasan korupsi.

7. Dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah, Fraksi Partai Demokrat berpendapat Komjen Pol. Budi Gunawan justru bisa menggunakan haknya untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan apabila nyata-nyata tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan oleh KPK.