Majalah Sinergis Perdana

2

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Sinergis

Media Informasi Edhie Baskoro Yudhoyono

REDAKSI MAJALAH SINERGIS Pemimpin Umum Edhie Baskoro Yudhoyono Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Bonggas Adhi Chandra Redaktur Pelaksana David Christian Bojoh Editor David, Abdul Koordinator Liputan Daerah Muhamad Mulia Reporter EBY Team Fotografer EBY Team Kontributor Daerah Hernawan Adipriyana, Setyo Utomo, Destyan Sujarwoko, Herry Purnomo, Ryan Tata Letak dan Desain Grafis Frend Design Sirkulasi dan Distribusi Herry Purnomo Alamat Redaksi Jl. Piere Tendean No. 7 Pucang Sewu Pacitan 63513 Jawa Timur Telp. 0357 - 881993- Fax. 0357 - 881993 Email. info@edhiebaskoro.com

rampai sutra

Media Komunikasi Selaraskan Aspirasi

D

engan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Pemberi, akhirnya Majalah Sinergis dapat hadir di tengah-tengah kita semua. Majalah Sinergis muncul sebagai perwujudan salah satu obsesi dari Mas Ibas untuk selalu menjalin komunikasi dengan konstituennya yang berada di Dapil VII Jawa Timur.

Sinergis berusaha untuk menyelaraskan aspirasi, harapan, komunikasi, program-program pembangunan dan segenap pencapaian/prestasi yang telah dicapai agar semakin banyak diketahui masyarakat luas.

Dapil VII Jawa Timur yang meliputi 5 kabupaten: Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Trenggalek merupakan kabupaten-kabupaten yang terus berkembang dan erat di hati Mas Ibas. Mas Ibas berharap dengan keterwakilannya di DPR RI bersama wakil-wakil rakyat dari Parpol lainnya (dari Dapil VII Jatim), segala kemajuan dan capaian pembangunan dapat semakin cepat terlaksana. Karena sesungguhnya itulah esensi sederhana dari seorang wakil rakyat, membantu percepatan pembangunan di dapilnya masing-masing.

Selanjutnya dalam Sinergis akan ditemukan berita-berita kegiatan Mas Ibas di Jakarta sebagai wakil rakyat di Senayan dan juga sebagai Sekjen Partai Demokrat, program-program pembangunan baik level nasional maupun Dapil VII Jatim, berita-berita seputar Dapil VII Jatim termasuk pariwisata, potensi daerah dan kuliner. Sinergis nantinya juga diharapkan bisa menjadi corong promosi bagi kabupaten-kabupaten di Dapil VII Jatim untuk memunculkan dan mempromosikan potensi maupun prestasi dari daerahnya masing-masing.

Harapan kami tentu saja Sinergis dapat menjadi sebuah media komunikasi dan informasi yang bermanfaat bagi segenap pembacanya terutama di Dapil VII Jatim.

Selamat Membaca

Reaksi Dorong Penegak Hukum untuk Usut Tuntas Praktik Mafia Pajak ............................................................. 23 Internasional IC3D : Indonesia Perlu Waspadai Perang Informasi

Profil Edhie Baskoro Yudhoyono “Sekilas Perjalanan Karir Anggota DPR RI� .............. 4 Wakil Rakyat Komisi I DPR himbau manfatkan industri pertahanan dalam negeri ............................................................ 10

25 Sorotan Menengok Aktivitas Warga Korban Bencana Tanah Bergerak di Desa Kalikuning ........................ 27 Bedah Buku Saya Tidak Menyerah, Semua harus Dihadapi dan Dijalani .............................................................. 32 Pesona Pesona Pantai Srau, Eksotisme Pantai Selatan Pacitan ................................................................... 48 Prorakyat PUAP Ringankan Beban Petani ............................... 54 Siaga Bencana ....................................................... 62 SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

3

PROFIL EBY

K

ini, sosok pemimpin muda telah menghiasi dunia perpolitikan nasional. Peran mereka cukup signifikan di sejumlah organisasi politik sebagai tokoh sentral. Tak dimungkiri lagi, gagasan mereka akan memegang peranan penting sebagai tokoh pemimpin masa depan bangsa.

Sosok yang satu ini mulai meramaikan pemberitaan media massa nasional saat menoreh prestasi sebagai anggota DPR RI peraih suara terbanyak yaitu, 327.097 suara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 lalu. Mayoritas masyarakat daerah pemilihan VII Jawa Timur yaitu, Magetan, Trenggalek, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo menitipkan aspirasinya kepada Edhie Baskoro Yudhoyono. Atas kepercayaan masyarakat dan kesuksesannya itu, Ia pun mendapatkan anugerah dari Masyarakat Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mapilu-PWI) sebagai anggota legislatif peraih suara terbanyak. Sebagai anggota legislatif, Ibas sapaan akrabnya ditempatkan di Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi informasi.

Ibas kembali meramaikan pemberitaan media saat diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Anas Urbanigrum.

Sebagai ketua Steering Committee, Ia juga dinilai sukses menggelar acara kongres II Partai Demokrat di Bandung dengan adil dan demokratis.

Tak hanya itu, tepatnya 25 November 2010 Ibas ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, dan Budaya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Periode 2010-2015.

Meskipun mendapatkan karir yang gemilang, tetap saja sosok yang satu ini terus menjaga kesantunan yang diwarisinya dari keluarga. Tak banyak yang tahu totalitas perhatiannya terhadap masyarakat Dapil VII Jawa Timur.

Pada setiap kunjungannya ke wilayah Magetan, Trenggalek, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo, Ibas kerap memberikan bantuan langsung berupa alat pertanian kepada kelompok tani yang berada di lima wilayah

4

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Dapil VII Jawa Timur.

Menurutnya, sektor pertanian sebagai sektor unggulan masyarakat Dapil VII Jatim harus terus digerakkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Politisi muda kelahiran Bandung, 24 November 1980 ini menyelesaikan pendidikannya di jurusan Commerce Finance and Electronic Commerce pada tahun 2005 di Curtin University of Technology, Australia.

Kemudian melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura. Ibas meraih gelar masternya pada tahun 2008 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional. Ia lulus dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy : Attempts to Solve the The Twin-Critical-Economic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development�.

E

EDHIE BASKORO YUDHOYONO Tanggal Lahir : November 24, 1980 : Muslim Agama Alamat : Nusantara 1 Building, 9th Floor, Room 930 Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270 Pendidikan 2003 – 2006 Master of Science in International

Political Economy,Nanyang

Technological University, Singapore.

1999 – 2002 Bachelor of Finance and

E-Commerce Curtin, Australia.

1996 – 1999 SMAN 39 Cijantung, Indonesia.

Karir - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2010-2015 - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni, dan Budaya.

- Anggota DPR RI periode 2009-2014 - Ketua Departemen Kaderisasi DPP Partai Demokrat - Asisten Direksi PT. Gala Pangan.

- Sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam.

- Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Olahraga Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan Polri (GMFKKPI).

- Kepala Pengembangan Industri Derivatif Pertanian KADIN Indonesi.

dhie Baskoro Yudhoyono lahir di Bandung, 24 November 1980. Beliau adalah putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia Ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono. Ibas, sapaan akrabnya, meraih gelar Bachelor of Finance and E-Commerce tahun 2005 dari Curtin University, Perth, Australia.

Ibas kemudian melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura, dimana beliau meraih gelar masternya pada tahun 2008 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional. Beliau lulus dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy : Attempts to Solve the The Twin-Critical-Economic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development”.

Pada tahun 2009, Edhie Baskoro Yudhoyono berkecimpung dalam perpolitikan Indonesia dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, mewakili 5 daerah; yakni Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi. Ibas terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan April 2009 dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia; yakni 327.097 suara. Sebagai anggota DPR RI, Ibas ditunjuk sebagai anggota Badan Anggaran dan Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan dan informasi dan komunikasi.

Saat ini Edhie Baskoro Yudhoyono aktif sebagai politisi Partai Demokrat, partai yang memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2009.

Karirnya di Partai Demokrat diawali dengan penunjukan sebagai Ketua Departemen Kaderisasi.

Setelah Kongres Partai Demokrat ke 2 di bulan Mei 2010, beliau dipercaya sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) untuk mendampingi Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Penunjukan tersebut menjadikan beliau sebagai Sekretaris Jendral partai politik termuda di Indonesia. Ia juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni, dan Budaya periode 2010-2015.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

5

Sekilas Perjalanan Karir Edhie Baskoro Yudhoyono

K

ini, sosok pemimpin muda telah menghiasi dunia perpolitikan nasional. Peran mereka cukup signifikan di sejumlah organisasi politik sebagai tokoh sentral.

Tak dimungkiri lagi, gagasan mereka akan memegang peranan penting sebagai tokoh pemimpin masa depan bangsa.

Sosok yang satu ini mulai meramaikan pemberitaan media massa nasional saat menoreh prestasi sebagai anggota DPR RI peraih suara terbanyak yaitu, 327.097 suara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 lalu.

Mayoritas masyarakat daerah pemilihan VII Jawa Timur yaitu, Magetan, Trenggalek, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo menitipkan aspirasinya kepada Edhie Baskoro Yudhoyono. Atas kepercayaan masyarakat dan kesuksesannya itu, ia pun mendapatkan anugerah dari Masyarakat Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mapilu-PWI) sebagai anggota legislatif peraih suara terbanyak.

Sebagai anggota legislatif, Ibas sapaan akrabnya ditempatkan di Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi informasi.

6

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Edhie Baskoro Yudhoyono lahir di Bandung, 24 November 1980. Beliau adalah putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia Ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono. Edhie Baskoro atau populer dipanggil Ibas, menyelesaikan Bachelor Degree di jurusan Commerce Finance and Electronic Commerce pada tahun 2005 di Curtin University of Technology, Australia. Ibas kemudian melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura. Ibas meraih gelar masternya pada tahun 2008 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional. Beliau lulus dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy : Attempts to Solve the The TwinCritical-Economic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development”.

Pada tahun 2009, Edhie Baskoro Yudhoyono berkecimpung dalam perpolitikan Indonesia dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, mewakili 5 daerah, yakni Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi. Ibas terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan April 2009 dengan perolehan suara tertinggi se Indonesia, yakni 327.097 suara. Sebagai anggota DPR RI, Ibas ditunjuk sebagai anggota Badan Anggaran dan Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan dan informasi dan komunikasi.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

7

Selain aktif sebagai anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono juga aktif menjalankan tugas sebagai kader Partai Demokrat. Ia dinilai berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dipercaya menjadi Ketua Penyelenggara (Steering Committee) pada Kongres ke II Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 21-23 Mei di Bandung.

Dalam hajatan nasional partai terbesar di Indonesia tersebut, Edhie Baskoro kembali berhasil menyelenggarakan kongres tersebut secara demokrasi dan menghasilkan Ketua Umum terpilih partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Karirnya di Partai Demokrat diawali dengan penunjukan sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Setelah Kongres Partai Demokrat ke 2, Mei 2010, beliau dipercaya sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) untuk mendampingi Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dipercaya dan dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Periode 2010-2015 pada tanggal 7 Juni 2010. Penunjukkan ini sekaligus menjadikan Ibas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Politik termuda di Indonesia.

8

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Penunjukkan sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut diyakini Ibas sebagai amanah mulia yang diemban untuk membawa partai Demokrat lebih dekat lagi dengan masyarakat. Beberapa aktifitas Ibas sebagai Sekjen Partai Demokrat di antaranya, menghadiri Musyawarah Daerah partai Demokrat, turun langsung ke berbagai daerah untuk menyukseskan Pilkada serta mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum salah satunya pada acara pelepasan Bis Mudik Gratis Bersama Partai Demokrat 2010 di Kemayoran Jakarta Pusat.

Sementara sebagai anggota DPR RI, kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) yang dilakukan setiap masa reses merupakan bentuk keperdulian Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) kepada konstituennya. Dapil Jawa Timur VII yang menjadi konstituen EBY terdiri dari Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Trenggalek. Kesempatan kunjungan kerja ini dimanfaatkan oleh EBY untuk bersilatuhrahmi dengan segenap Pemerintah Daerah maupun warga yang menjadi konstituennya.

Selain itu Edhie Baskoro Yudhoyono juga memberikan update terhadap apa saja yang telah diperjuangkan di parlemen untuk masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Dapil Jawa Timur VII secara khusus. Kunjungan kerja ini juga memberikan kesempatan kepada EBY untuk mendengarkan aspirasi masyarakat konstituennya sehingga beliau dapat secara maksimal mewakili dan memperjuangkan kepentingan konstituennya di Jakarta maupun di daerah.

Di sela-sela kesibukan kegiatan Parlemen dan Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar negeri untuk menunjang kegiatan utamanya. Misalnya mengikuti short course dan diskusi tentang pertahanan dan hubungan Internasional di Amerika Serikat (Stanford University dan John Hopkins University), berkunjung ke Jepang dan Belanda untuk berdiskusi tentang partai politik modern dan dinamikanya dalam era demokratisasi.

Edhie Baskoro Yudhoyono juga pernah mewakili Presiden SBY dalam menerima penghargaan sebagai Best Communicator Leader in Asia di Hongkong.

Selain melakukan kunjungan sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono, sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VII juga aktif mengajak pejabat negara untuk mengunjungi Dapilnya.

Tujuan dari kunjungan ini adalah mengajak pejabat negara untuk berakselerasi dalam membangun Dapilnya sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat lebih merata dan dirasakan langsung oleh rakyat yang di wakilinya.

Tidak kurang dari Bapak Presiden SBY sendiri telah meninjau langsung selama dua kali (Januari dan Maret 2010) dan Bapak Menpora, Andi Malaranggeng (Agustus 2010) untuk meresmikan beerapa proyek infrastruktur dan fasilitas umum.

Kunjungan kerja lanjutan yang dilakukan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono, tidak hanya dilakukan dalam jadwal kegiatan DPR. Untuk melakukan respon cepat terhadap apa yang terjadi, Edhie Baskoro Yudhoyono juga rutin memberikan instruksi kepada tim-nya untuk ke Dapil Jawa Timur VII. Bantuan terhadap korban bencana alam (longsor dan banjir) seperti yang sering terjadi di Pacitan, Trenggalek, Ngawi dan daerah rawan bencana lainnya tidak pernah lepas dari amatannya.

Kegiatan-kegiatan Tim EBY lainnya berkaitan dengan follow up program infrastruktur, pertanian dan Koperasi.

Sejumlah bantuan pun diberikan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono dalam menstimulasi percepatan pembangunan di Dapil Jawa Timur VII.

Pada Novemver 2010, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga. Salah satu tugasnya adalah membangun program pemberdayaan di bidang olahraga agar menjadi industri strategis yang menguntungkan di Indonesia.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

9

wakil rakyat Edhie Baskoro Yudhoyono meninjau pabrik industri pertahanan dalam negeri

Komisi I DPR Himbau

Manfaatkan Industri Pertahanan Dalam Negeri

J

akarta - Komisi I DPR RI menghimbau agar alat-alat pertahanan nasional seperti persenjataan menggunakan dan mencintai produk asli Indonesia. Himbauan ini disampaikan guna melindungi serta memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Peneliti LIPI Pramodhawardani, Institute for Strategic Studies dan Propatria, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, di Gedung Nusantara II DPR.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Yahya Sacawiria mengatakan, harus ada proteksi yang dicanangkan dari dalam negeri. Karena, jika hal itu tidak dilakukan, maka produk nasional akan kalah bersaing meredam peredaran persenjataan asing. Ia menambahkan, tujuan komersialisasi juga patut dipertimbangkan agar peluang yang tercipta tidak hanya untuk pertahanan. “Proteksi harus ada. Kalau tidak ada proteksi, matilah industri pertahanan kita. Jangan sampai kita hanya menerima hasil produk luar

10

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

negeri tanpa adanya alih teknologi. Sama saja industri kita akan mati juga”, tambahnya.

Pada kesempatan itu, peneliti LIPI, Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan, bahwa industri pertahanan bukanlah industri jangka pendek yang hasilnya bisa dilihat langsung. “Industri ini adalah industri jangka panjang yang membutuhkan sekitar dua puluh tahun jika ingin melihat hasilnya”, ujarnya. Ia menambahkan, industri persenjataan nasional 80 persen masih bergantung bahan baku dari luar. Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian terkait dalam rangka pengembangan industri persenjataan dan alutsista nasional.

“Kita juga mengharapkan adanya imbal dagang dari negara penjual kepada pembeli agar dapat mencontoh teknologi yang digunakan. Ke depan, diharapkan tidak lagi bergantung pada pihak asing dalam hal Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista)”, tutup Pramodhawardani. dvd

wakil rakyat

Komisi I DPR Desak Pemerintah Perhatikan BUMNIP

J

akarta - Komisi I DPR menggelar rapat dengan tiga menteri anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Mereka adalah Menhan Purnomo Yusgiantoro (Ketua) dan anggota KKIP, Menristek Suharna Surapnata, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menperin MS Hidayat.

Hadir juga dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, adalah Wamenhan Letjen Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Rapat yang bertujuan untuk memberikan input kepada DPR untuk menyusun RUU Pengembangan dan Pemanfaat Industri Pertahanan Nasional, menghasilkan beberapa kesimpulan. Komisi I DPR dalam kesempatan tersebut meminta kepada Pemerintah untuk mengobati Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) yang mengalami kesulitan

likuiditas. Beberapa cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan Penyertaan Modal Negara. Komisi I DPR dalam kesimpulannya juga meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pemasaran produk-produk pertahanan dan keamanan nasional.

Selain itu, kesimpulan rapat tersebut juga mendesak pemerintah untuk melibatkan Menteri Keuangan dan Bappenas RI dalam proses pembahasan di dalam KKIP. Hal ini terkait dengan perlunya dukungan dana dari kedua lembaga tersebut.

Untuk mempermudah proses revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), pemerintah juga diminta segera mengeluarkan regulasi yang selama ini menghambat perkembangan industri pertahanan.

Sehingga pengembangan industri pertahanan dan tercapainya alih teknologi dapat segera direalisasikan. dnl

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, peraturan perundang-undangan sudah secara eksplisit menerangkan bahwa semua lembaga penyiaran wajib tunduk di bawah ketentuan yang telah diatur oleh KPI, sebagai lembaga penanggung jawab dunia penyiaran di Indonesia.

Hal tersebut diutarakan oleh Hasanuddin pada Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KPI, Rabu (2/3), di Gedung DPR RI. Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain adalah perkembangan kasus Silet dan program kerja KPI di tahun 2011.

Dalam Rapat tersebut, anggota KPI Iswandi Syahputra mengecam penanyangan kembali program Silet di RCTI. Munculnya kembali tayangan Silet, bagi KPI telah mendiskreditkan KPI sebagai institusi negara. Terlebih proses hukum sengketa ini juga dalam penyidikan oleh Mabes Polri. Iswandi sendiri menilai penayangan Silet dapat menganggu proses hukum yang sedang berjalan. dnl

Komisi I Kembali Cermati Tayangan Silet

J

akarta - RCTI dinilai oleh Komisi I DPR RI tidak memperhatikan aturan terkait dengan penayangan program berita entertainment Silet pada 7 November 2010. Hal ini mengingat kasus Silet masih dalam sengketa hukum di PTUN dan justru pada saat pelaporan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), program Silet ditayangkan kembali.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

11

reaksi

Dorong Penegak Hukum untuk Usut Tuntas Praktik Mafia Pajak

J

akarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menilai penyelesaian mafia pajak yang merugikan negara sebaiknya melalui proses hukum. Hal itu dikatakan Ibas menjelang dilaksanakannya sidang Paripurna DPR RI yang mengagendakan pengambilan keputusan pembentukan panitia hak angket mafia pajak pada Selasa, 22/2.

Politisi muda ini menambahkan, pengusutan kasus mafia pajak akan lebih objektif dan terarah jika diserahkan kepada aparat hukum yang memang memiliki kompetensi dibanding panitia angket pajak.

Bahkan menurutnya melalui Angket Pajak, tidak ada jaminan pengusutannya akan objektif. “Subjektifitas politik akan menjadi acuan dasar penyidikan masalah ini. Arah pengusutan melalui hak angket mafia pajak bisa dibelokkan oleh kepentingan politik sehingga substansi permasalahan mafia pajak tidak sepenuhnya disentuh,” ujarnya.

Ibas berpendapat, DPR seharusnya bisa mengawasi penegakan hukum dan memberikan dorongan pada aparat penegak hukum sekaligus mengevaluasi kendala-kendala yang hadapi aparat hukum dalam menuntaskan kasus mafia pajak. ”Kalau aturan sistem pengawasan yang menjadi pondasi penegakan hukumnya tidak cukup kuat membongkar praktik mafia pajak maka DPR bisa mengambil perannya untuk merevisi aturan itu bersama-sama pemerintah. Bukan justru mengambil alih peran penegak hukum,” tambah Ibas.

Bagi Ibas, peran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif seharusnya berjalan sesuai peran dan fungsinya. Ibas menangkap sinyal manuver politik hak angket pajak hanya akan dijadikan bargaining politik bukan bertujuan membongkar kejahatan mafia hukum dan pajak.

Menurutnya, penegasan Partai Demokrat menolak usulan hak angket pajak justru karena alasan yang kuat, yaitu untuk mendorong penuntasan kasus-kasus perpajakan melalui jalur yang benar yaitu jalur hukum. “Kemampuan anggota panitia angket jelas tak lebih sebanding kemampuan aparat penegak hukum,” tambah Ibas.

Statement EBY dimuat Media Indonesia online edisi 22 Februari 2011

Ibas Minta Pihak Kemlu Utamakan Keselamatan WNI di Mesir

J

akarta - Anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau lebih akrab dipanggil Ibas menghimbau agar Kementerian Luar Negeri bisa mengutamakan keselamatan WNI yang berada di tengah krisis politik di Mesir. Warga negara Indonesia yang berada di Mesir menurut catatan Kemlu berjumlah 6.149 orang yang sebagian besar didominasi oleh pelajar dan mahasiswa (sekitar 70 persen dari total WNI). ”Lakukan apa yang penting dilakukan untuk keselamatan WNI seperti evakuasi, membentuk posko-posko untuk WNI serta peningkatan komunikasi dengan seluruh WNI yang tersebar di Mesir beserta keluarganya”, begitu saran dari Ibas.

Ibas, yang juga merupakan Sekjen Partai Demokrat juga meminta para keluarga WNI yang berada di Indonesia untuk tetap tenang sambil

12

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

terus melakukan kontak keluarga mereka di Mesir ataupun dengan pihak KBRI/Kemlu. Menurut Ibas, masalah logistik dan penyediaan bahan makanan juga merupakan isu yang penting dalam perlindungan WNI di Mesir yang harus diantisipasi oleh Kemlu dan Satgas evakuasi.

Berdasarkan informasi terakhir Kemlu telah membuka 23 posko komunikasi dan tiga titik penampungan di Kairo. Pesawat Garuda dengan daya tampung 428 orang juga sudah menuju Kairo untuk melakukan evakuasi pertama terhadap WNI di Mesir. Pesawat ini juga membawa Satgas Evakuasi Mesir yang dibentuk oleh Presiden SBY untuk selanjutnya melakukan langkahlangkah operasional serta evaluasi terhadap perkembangan terbaru di Mesir.

Statement EBY dimuat metrotvnews.com edisi 2 Februari 2011

reaksi

J

Apresiasi Keputusan Menolak Hak Angket

akarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengapresiasi keputusan rekan-rekan fraksi yang menolak usulan hak angket mafia pajak pada rapat Paripurna DPR kemarin. Menurutnya, keputusan tersebut sudah tepat dengan menggunakan proses hukum sebagai instrumen utama pemberantasan kasus mafia pajak. “Tidak benar sama sekali kalau fraksi yang menolak usulan hak angket disebut melindungi mafia pajak. Justru dengan menolak usulan angket tersebut, kami ingin menjaga agar penyelesaian kasus mafia pajak berada di jalur yang benar, yaitu jalur hukum,” tegas Ibas.

Ia menambahkan, fraksi Partai Demokrat akan serius mendorong kepolisian dan KPK menuntaskan permasalahan mafia pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara di bidang pajak.

“Komitmen kami, siapa pun yang terlibat harus diproses secara hukum.

Hukum harus Suasana voting hak angket mafia pajak pada sidang Paripurna DPR RI dikedepankan

sebagai dasar utama mengusut tuntas mafia pajak dan harus transparan,” tambah Anggota DPR ini.

Untuk itu, ia meminta rekan-rekan anggota DPR yang terlibat dalam panja perpajakan untuk bekerja maksimal. Komisi III DPR sudah membentuk panja pengawasan mafia pajak.

Panja itu, lanjut dia, tengah bekerja keras untuk mengungkap mafia pajak. “Harapan saya, rekan-rekan di panja untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap institusi pajak sekaligus mengawasi dan mendorong kepolisian dan KPK agar bekerja cepat dan tepat untuk membuktikan bahwa penyelesaian kasus mafia pajak bisa maksimal melalui proses hukum,” tegas Ibas.

Pada kesempatan yang sama, Ibas juga mengajak rekan-rekan fraksi yang sebelumnya setuju atas usulan pembentukan angket mafia pajak untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan terhadap kinerja institusi pajak. “ Sebaiknya kita bersama-sama mendorong agar institusi pajak bekerja maksimal. Hiruk pikuk politik kita tinggalkan karena masih banyak pekerjaan ke depan yang bisa kita optimalkan untuk melanjutkan pembangunan,” imbuh politisi muda ini. dvd SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

13

reaksi

J

Ibas Prihatin Peristiwa Cikeusik dan Temanggung

akarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) prihatin dan mengecam keras tindakan anarkis dalam insiden bentrokan antara warga Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik Pandeglang Banten dan aksi anarkis massa di Temanggung. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam bentuk alasan apapun. “Apapun alasannya, aksi kekerasan seperti ini melanggar hukum. Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, Anarkisme tidak pernah diajarkan di agama manapun. Hukum harus benar-benar ditegakkan seadil-adilnya,” ujarnya.

Pihak-pihak yang bertikai sebaiknya menahan diri dan bisa terus mempergunakan jalur hukum, sedangkan pihak lain hendaknya jangan juga memperkeruh suasana yang ada.

Ia menilai peristiwa kekerasan di Cikeusik dan kerusuhan di Temanggung perlu diwaspadai.

Pemerintah daerah, kepolisian, tokoh agama dan tokoh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia perlu terlibat secara proaktif untuk mencegah agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. “Rentetan peristiwa ini adalah warning bagi kerukunan beragama dan harus direspon serius agar tidak menyebar ke wilayah lain. Disinilah para pemuka agama dan

tokoh masyarakat dapat membantu berperan konkrit mencegah konflik di masyarakat agar toleransi beragama terus terjaga,” tegas Ibas.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan nilai-nilai kesejukan dan toleransi di masyarakat juga dinilai Ibas penting untuk dioptimalkan. “Misalnya mengintensifkan ajakan berdialog dengan seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah diprovokasi. Karena dengan berdialog, upaya pencegahan dan deteksi dini dapat maksimal,” tambah Ibas.

Politisi muda ini juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas motif dan pelaku insiden ini sekaligus memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Selain itu, ia juga menyarankan kepolisian dan Intelijen Negara bisa memaksimalkan fungsi dan perannya dalam mendeteksi potensi konflik yang ada. Aparat kepolisian juga dapat meningkatkan kerjasama dengan warga setempat untuk menjaga lokasi peristiwa pasca bentrok agar tetap kondusif.

“Intinya kepolisian sebagai alat negara harus benarbenar menjamin kebebasan umat beragama dan rasa aman masyarakat seperti yang diamanatkan undang-undang,” terang anggota Komisi I DPR ini.

Statement EBY dimuat harian Jurnal Nasional edisi 9 Februari 2011

Polemik Gaji Presiden Salah Arah

J

akarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai dinamika politik mengumpulkan koin untuk presiden telah Edhie Baskoro Yudhoyono salah arah dan berlebihan. Demikian dikatakan Ibas menanggapi polemik yang berkembang terkait pernyataan presiden seputar kenaikan gaji.

”Opini yang berkembang saat ini sudah jauh di luar konteks. Substansi pernyataan presiden bukan masalah kenaikan gaji melainkan cara presiden memotivasi TNI dan Polri untuk meningkatkan kinerjanya. Kontroversi yang berkembang sudah salah arah,” jelas Ibas. Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk penghinaan simbol negara.

14

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Menurut anggota DPR RI ini, substansi pesan presiden jelas bukan untuk kenaikan gaji apa lagi disampaikan di depan TNI dan Polri. “Tidak ada korelasinya sama sekali.

Inti pembicaraan SBY terkait kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan masyarakat. SBY konsisten untuk memprioritaskan pegawai menengah ke bawah,” tambahnya.

Politisi muda ini menjelaskan, selain konsisten untuk memprioritaskan peningkatan gaji untuk pegawai negeri selama lima tahun terakhir, sejak 2005 hingga 2010 pemerintah meningkatkan gaji baik di kalangan guru, Polri, serta TNI (remunerasi) yang tujuannnya jelas untuk kesejahteraan. Selain itu, gaji ke-13 pegawai negeri juga tetap dipertahankan. Ibas menilai, untuk saat ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan kenaikan gaji pejabat melainkan fokus untuk meningkatkan kinerja.

Statement EBY dimuat harian Rakyat Merdeka edisi 2 Februari 2011

wakil rakyat

Komisi I Desak KPI

Lakukan Pembenahan Penyiaran di Indonesia Komisi I DPR berkomitmen untuk memberikan dukungan penguatan kelembagaan dan kewenangan KPI yang akan dituangkan dalam RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

J

akarta – Komisi I DPR RI mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam mengatur penyiaran di Indonesia. KPI juga diminta mengedepankan kepentingan masyarakat untuk mendorong terciptanya siaran yang berkualitas.

Demikian hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE, MM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2010 dalam bidang kelembagaan, perizinan dan isi siaran.

Untuk itu, komisi I DPR berkomitmen untuk memberikan dukungan penguatan kelembagaan

dan kewenangan KPI yang akan dituangkan dalam RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Selain itu, KPI juga diminta segera menyerahkan rincian Laporan Realisasi Keuangan 2010 dan mengajukan rincian APBN-P tahun 2011.

Isu penting yang menjadi sorotan dalam rapat adalah tayangan isi siaran yang mengandung unsur kekerasan, isu SARA dan program yang tidak mendidik, serta peningkatan masalah penyelenggaraan penyiaran. Untuk itu, DPR mendesak KPI untuk membuat aturan yang lebih rinci yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sehingga memudahkan KPI dalam menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran yang terjadi.

Tak hanya itu, KPI harus segera meningkatkan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan mengenai keberadaan, tugas, fungsi, wewenang KPI dan P3SPS kepada penyelenggara siaran, masyarakat umum serta stakeholder lainnya yang terkait dengan bidang penyiaran, sehingga masyarakat dapat menindaklanjuti secara cepat terhadap isi siaran yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. dvd SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

15

wakil rakyat

J

Urgensi UU Intelijen sebagai Upaya Kontra Teroris di Indonesia

akarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) negara. Maka dari itu Pengesahan UU Intelijen Intelijen yang sedang dibahas oleh Komisi adalah implementasi dari turunan UUD 1945 I DPR dan pemerintah masih terus menuai yang baik. pro-kontra. Pada hakikatnya, pembentukan

RUU Intelijen perlu segera disahkan RUU Intelijen bertujuan untuk mengatur mengingat, tindakan terorisme, ledakan paket terwujudnya badan intelijen negara yang kuat, bom buku, dan tindakan yang dapat mengancam disertai landasan hukum untuk pengaturan kedaulatan negara dan persatuan, seharusnya organisasi, kegiatan, dan produk intelijen. Namun sudah dapat diantisipasi oleh intelijen, terutama dibalik maksud baik tersebut masih terdapat Badan Intelijen Nasional (BIN). Fungsi Badan berbagai dinamika perdebatan yang muncul Intelijen bukan hanya menindak atau mencari dari perbedaan paradigma masyarakat dan informasi pelaku kejahatan intelijen tapi juga pemerintah terhadap RUU Intelijen. melakukan upaya priventif. Terlebih, RUU Intelijen saat ini telah memiliki ruang lingkupnya

Di dalam kehidupan ber-demokrasi HAM adalah bagian dari warga negara yang dijamin sendiri, terutama untuk tindakan kriminal tertentu, dan dilindungi oleh negara. Jika merujuk Robert seperti : terorisme, subversif, dan spionase, serta A. Dahl (2001), hak adalah salah satu bahan kegiatan yang menganggu keamanan nasional. utama dalam membangun suatu pemerintahan

Meskipun terdapat konstalasi dinamika yang demokratis. Berlandas pada pemahaman perdebatan baik di masyarakat dan di pemerintah inilah banyak elemen masyarakat yang sedikit terkait dengan RUU Intelijen, level urgensi paranoid terhadap RUU Intelijen ini. pembahasan RUU Intelijen ada pada tahap tertinggi untuk segera disahkan. Hal ini didasari

Hal ini disebabkan, kultur lama berupa oleh pentingnya payung hukum Intelijen yang penangkapan dan penyadapan yang tidak sesuai lebih terukur, sehingga apabila terjadi ancaman prosedur birokrasi dan atas dasar pesanan atau potensi ancaman terorisme, komunitas untuk kepentingan politik semata. Dalam Bagian Intelijen dapat menyusun strategi yang terukur V Pasal 31 RUU Intelijen tersebut misalnya, menolak adanya pengaturan mekanisme guna melindungi masayarakat dari ancaman penyadapan melalui izin peradilan. Penolakan kejahaan terorisme, subversif maupun spionase. seperti itu jelas mengancam privasi warga negara RA karena dengan tanpa izin peradilan, intelijen secara sepihak dapat menyadap pembicaraan seseorang.

Namun apabila ditilik dari sisi lain, RUU Intelijen seharusnya segera dirampungkan sebab ancaman terhadap keamanan nasional terus berkembang pesat.

Mengingat, Roh RUU Intelijen adalah amanat Pembukaan UUD 1945.

Karena itu, sudah semestinya pemerintah melindungi dan hadir dalam menciptakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tengah berdiskusi dengan Ramadhan Pohan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang dibahas Komisi keamanan bagi I DPR dan Pemerintah

16

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

reaksi

Ibas Anggap Data Wikileaks Ngawur

J

akarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyangkal isu yang beredar berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan tuduhan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dokumen tidak jelas seperti itu kok dimuat, konfirmasi dong dengan objek pemberitaannya, itu baru berimbang dan artikelnya berkualitas,” Imbuh Ibas.

Isu ini beredar menyusul diedarkannya dokumen Wikileaks yang berasal dari kawat diplomatik kedutaan besar Amerika Serikat dan dimuat oleh media Australia, yaitu The Age dan Sydney Morning Herald hari ini, (11/3).“ “Subhanallah, saya kaget mendengar berita seperti ini. Tentunya tidak benar sama sekali.

Jelas informasi tersebut tidak benar dan kalau seperti ini kan mengarah pada fitnah,” lanjut Ibas.

Menurutnya, data Wikileaks yang diberitakan media Australia tersebut sangat diragukan validitas dan keotentikan data sumber beritanya.

Sejalan dengan langkah pemerintah yang meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memberikan protes keras dan meminta keterangan kepada duta besar Amerika Serikat di Jakarta, Ibas mendukung langkah tegas ini. Menurutnya, dubes AS Scot Marciel perlu memberikan klarifikasi lebih lengkap lagi terhadap informasi ini agar tidak memunculkan keresahan di masyarakat.

Ibas juga meminta kedutaan besar Indonesia di Australia untuk memberikan hak jawab di kedua media Australia tersebut. “Harus segera direspon dengan memberikan penjelasan atau hak jawab lewat media tersebut,” tegas politisi muda ini. dvd

Edhie Baskoro Yudhoyono

Tidak Perlu Dikotomi Kepemimpinan Tua dan Muda

C

irebon - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai tidak perlu ada dikotomi pemimpin muda dan tua. Menurutnya, pemimpin yang bisa diandalkan masyarakat adalah pemimpin yang memiliki integritas.

“Tentunya saya tidak ingin dikotomi antara tua muda.

Di manapun dalam satu penyelenggaraan negara, tokoh-tokoh baik tua dan muda miliki semua keunggulan, tapi bukan dari umur, tapi kita melihat dari kemajuan, integritas dan capacity building,” katanya.

Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/3). Ditambahkannya, perlu ada regenerasi yang sehat terkait kepemimpinan dan masa depan bangsa “Pendapat saya, kita ingin adanya regenerasi yang baik dan sehat. Tetapi dengan kesinambungan antara satu dengan yang lain, agar tidak terputus tali dan benang merah yang sudah ditunjukkan bangsa ini”, ujar politisi muda ini.

Dalam kunjungan tersebut, Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon Arief Natadiningrat mendoakan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi pemimpin masa depan bangsa. Sultan Sepuh mengatakan tempat duduk

“Pendapat saya, kita ingin adanya regenerasi yang baik dan sehat. Tetapi dengan kesinambungan antara satu dengan yang lain, agar tidak terputus tali dan benang merah yang sudah ditunjukkan bangsa ini.”

Ujar Edhie Baskoro Yudhoyono

Anas dan Ibas dalam pertemuan itu juga ditempati Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla saat kampanye Pemilihan Presiden 2004. “Saya mendoakan semoga Allah mengabulkan doa yang baik ini,” kata Arief.

Menanggapi hal itu, Ibas mengatakan doa tersebut adalah hal yang positif. “Mengenai doa yang disampaikan Sultan, ya apapun doa yang terbaik tentunya kami menyerap sebagai hal yang posititif,” kata Ibas. Disinggung mengenai 2014, Ibas mengatakan, pencalonan presiden di Demokrat sudah ada mekanismenya. “Saya harapkan mekanisme ini bisa disosialisasikan dengan baik, bersama menyatukan langkah untuk menjadikan Partai Demokrat berkembang dan modern yang dekat dengan rakyat sehingga bisa menyentuh hati rakyat secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam sambutannya mengatakan kunjungan silaturrahim Partai Demokrat ke Keraton Kasepuhan Cirebon, melanjutkan silaturrahim dan komunikasi yang sudah dilakukan pendahulunya. Partai Demokrat, kata dia, melakukan komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan Keraton Kasepuhan Cirebon.

Kalau soal doa Sultan, kata Anas, kita serahkan pada Allah SWT. dvd SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

17

reaksi Edhie Baskoro Yudhoyono

Apresiasi Inisiatif Pakde Karwo

Suasana pertemuan Gubernur Jawa Timur, Pak De Karwo saat bertemu dengan seluruh anggota DPR RI asal Jawa Timur, di Hotel Sultan Jakarta, Senin malam, (7/3).

J

akarta - Anggota Komisi I DPR RI asal daerah pemilihan VII Jawa Timur, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengapresiasi inisiatif gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disebut Pak De Karwo bertemu dengan seluruh anggota DPR RI asal Jawa Timur, di Hotel Sultan Jakarta, Senin malam, (7/3). Dalam sambutannya, Ibas menyambut positif silaturahmi seperti ini karena antara daerah dan pusat harus memiliki persamaan pandangan terhadap pembangunan di daerah.

“Hal ini positif karena pusat dan daerah harus membangun komunikasi yang intensif sehingga kami bisa mendapatkan informasi langsung dari kepala daerah terpilih tentang perkembangan pembangunan serta seluruh kendala yang dihadapi Provinsi Jawa Timur,” ungkap sekjen partai Demokrat ini. Hal positif lainnya menurut Ibas, dengan adanya informasi perkembangan di daerah Jawa Timur, akan menciptakan sinergi pembangunan antar stakeholders, legislatif pusat dan eksekutif daerah, sehingga sinergi dalam bentuk pengawasan dan penganggaran dapat berjalan selaras dan sesuai rencana.

Ibas juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Jatim yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6.67 % tahun 2010. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (Human

18

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Development Index) di Jawa Timur yang kini di peringkat 18 harus terus ditingkatkan. “Harapan saya IPM Jawa Timur bisa terus meningkat di masa mendatang dan bisa berada di peringkat sepuluh besar di Indonesia,” tambah Ibas.

Ibas juga mendukung Gubernur Soekarwo memberikan prioritas pembangunan seperti program infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) di ruas Trenggalek, yang diharapkan bisa memberikan pemberdayaan maksimal untuk wilayah Selatan Jawa Timur. Politisi muda ini mengharapkan proyek infrastruktur di Jawa Timur bisa selesai tepat waktu sehingga bisa segera mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur.

Pada acara yang juga dihadiri politisi PDIP, Pramono Anung dan wakil ketua DPR RI Priyo Budi Santoso tersebut, Ibas juga memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah Jawa Timur yaitu, permasalahan serapan anggaran APBD. Menurutnya, kecilnya serapan anggaran di triwulan I sampai triwulan III, dan kemudian berlombalomba untuk menghabiskan di triwulan IV harus diperbaiki. “Pola seperti ini mesti bisa dihindari dan berusaha untuk memaksimalkan anggaran secara lebih merata dan lebih proporsional di setiap triwulan,” ujar anggota Badan Anggaran DPR RI ini dvd memberikan masukan.

Temu Tripartit Nasional 2011

nasional

Ditandatangani Pakta Lapangan Kerja antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Buruh

J

akarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan penandatanganan Pakta Lapangan Kerja yang merupakan deklarasi kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Penandatanganan pakta ini merupakan bagian dari rangkaian acara pembukaan Temu Konsultasi Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dan Daerah 2011 di Istana Negara, Rabu (14/4) siang.

Pakta Lapangan Kerja merupakan kesepakatan bersama untuk menciptakan pekerjaan dan perlindungan sosial sebagai

elemen utama kebijakan ekonomi dan sosial dalam menghadapi krisis. “Fokus Pakta Lapangan Kerja Indonesia, antara lain, adalah menciptakan lapangan kerja, membangun hubungan industrial, menciptakan produktivitas tenaga kerja seiring dengan penghormatan terhadap sistem perburuhan internasional dan membangun sistem perlindungan sosial,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Presiden SBY sendiri berharap banyak pada Lembaga Tripartit untuk bisa berperan dalam menjadi penengah dalam penyelesaian berbagai masalah ketenagakerjaan. “Oleh karena itu wajib hukumnya pemerintah, mulai dari saya, para gubernur, sampai dengan para bupati dan walikota, juga memberikan peran, memberikan atensi, dan mendorong agar lembaga kerjasama tripartit ini betul-betul bisa berperan secara efektif,” kata Presiden dalam sambutannya.

Usai memberikan sambutan, Presiden SBY, didampingi Muhaimin Iskandar, memukul gong tanda resmi dibukanya Temu Konsultasi Tripartit Nasional dan Daerah ini. Hadi antara lain Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dan Kapolri Timur Pradopo.

Presiden SBY, didampingi Menakertrans Muhaimin Iskandar, resmi membuka Temu Konsultasi LKS Tripartit 2011, di Istana Negara, Rabu (13/4) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

presidensby.info

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

19

nasional

Kalau Sejak Awal Punya Kehendak Berkoalisi, Sikap dan Jiwanya Harus Mencerminkan Itu

J

akarta - Saat ini, Presiden SBY sedang bekerja menata dan membenahi koalisi, serta melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik dan pihak lain di luar koalisi. “Tentu pekerjaan menyangkut penataan kembali koalisi ini tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban saya untuk menjalankan roda pemerintahan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar rapat kabinet terbatas bidang polhukam dan kesra di Kantor Presiden, Kamis (10/3) siang.

Saat ini, lanjut Presiden, komunikasi politik sudah dan sedang dilakukan dengan pimpinan partai politik yang berkoalisi, termasuk pihak lain yang patut diajak berkomunikasi meskipun bukan bagian koalisi. “Saya telah melakukan evaluasi selama 1,5 tahun terkahir ini tentang koalisi. Saya juga banyak sekali mendapatkan pandangan, usulan, dan rekomendasi dari berbagai kalangan.

Dan saya berkesimpulan memang koalisi ini harus dibenahi, harus ditata kembali,” Presiden SBY menjelaskan.

Pembenahan dan penataan ini sesungguhnya tidak luar biasa, tinggal dikembalikan saja apa hakikat berkoalisi.

Menurut SBY, Bung Karno pada pidato yang bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945 mengutip kata-kata Ernest Renan. Filsuf asal Perancis ini

20

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

mengatakan, bangsa tiada lain adalah mereka yang punya kehendak untuk bersama-sama.

Jadi, kehendak koalisi adalah mereka yang berkehendak untuk bersama-sama.

“Kalau sejak awal punya kehendak, maka sikapnya, jiwanya, perilakunya mencerminkan memang berkoalisi. Sama saja dengan beroposisi, kehendaknya beroposisi ya jiwa, sikap, perilakunya, statement-nya memang beroposisi.

Kita kembalikan ke situ,” ujar SBY. “Publik juga melihat apakah semangatnya dan kehendak itu tetap ada dan eksis,” Presiden menambahkan.

Presiden SBY kemudian menunjukkan salinan dari kesepakatan partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi tentang tata etika pemerintahan RI 2009-2014. Presiden menjelaskan, penataan koalisi tidaklah harus diselesaikan sesegera mungkin, berbeda dengan penanganan bencana atau ancaman musuh.

“Ini kan kabinet masih ada, politik masih berjalan, kok kenapa harus dibikin (penataan koalisi dan kabinet) satu dua hari selesai, bisa keliru malah. Mari kita hormati dan pahami bahwa ini sesuatu yang tidak boleh serampangan karena emosional, jengkel. Itu tidak boleh,” SBY menegaskan. presidensby.info

nasional

Keterangan foto: Presiden SBY menerima Komnas Perempuan yang dipimpin ketuanya Yuniyati Chuzaifah, di Kantor Presiden, Kamis (3/3) siang. (foto: haryanto/presidensby.info)

Kultur Kekerasan Tidak Boleh Terjadi Lagi

J

akarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik permintaan Komnas Perempuan soal jaminan hak konstitusional warga negara, termasuk kaum perempuan, atas rasa aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Agar lebih kom-prehensif, Presiden ingin ada dialog antara Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi Per-lindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dialog tersebut untuk merumuskan kembali apa yang menjadi permasalahan masing-masing.

“Dari hasil yang dtemukan nanti terkait dengan perlu adanya perbaikan kebijakan di tatanan pemerintahan, maka sebaiknya direkomendasikan kepada pemerintah untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan perbaikan kebijakan ke depan,” kata Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha, dalam keterangan pers seusai mendampingi Presiden menerima pengurus Komnas Perempuan, di Kantor Presiden, Kamis (3/3) siang.

Julian memberikan keterangan pers bersama Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah.

Untuk menangani secara konklusif permasalahan pe-rempuan, lanjut Julian, dalam waktu dekat Presiden juga akan menerima Komnas HAM dan KPAI.

Sementara itu Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, Komnas Perempuan menyampaikan empat hal dalam pertemuan dengan Presiden SBY. Pertama, bagaimana negara

merespon atau bersikap terhadap banyaknya diskriminasi, politisasi agama, kekerasan yang mengatasnamakan agama dimana membawa dampak amat serius bagi perempuan. “Kedua, yang kami sampaikan adalah bagaimana keadilan bagi korban kekerasan masa lalu, atau perempuan di wilayah konflik. Yang ketiga adalah soal migrasi, ketenagakerjaan, terutama pekerja perempuan yang menerima kekerasan di negara-negara penerima,” Yuniyanti menjelaskan.

Untuk poin pertama, ujar Yuniyanti, Presiden menegaskan bahwa kekerasan di Indonesia harus disudahi. “Kultur kekerasan tidak boleh terjadi di Indonesia. Yang akan dilakukan ke depan adalah meletakkan semua persoalan di atas meja dan beberapa stakeholders duduk bersama untuk mencari solusi, me-review, dan membuat rekomendasi-rekomendasi,” Yuniyanti Chuzaifah menambahkan.

Presiden sangat mendukung lembaga Komnas Perempuan karena akan memberi masukan berdasarkan temuan di lapangan.

“Komnas Perempuan, menurut Presiden, harus terus ada, kerjanya sangat penting di Indonesia dan menjadi indikator demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas Perempuan sekarang banyak menjadi role model lembaga hak asasi di tempat lain terutama yang akan mengembangkan HAM perempuan,” kata Yuniyanti. presidensby.info SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

21

nasional

Meskipun masih ada pengangguran di negeri kita, harus saya akui, kita sudah bekerja keras untuk terus menggerus pengangguran itu.

Dari angkatan kerja yang bertambah 2.7 juta, tapi terserap 3.3 juta. Berarti pengangguran berkurang,” Presiden menjelaskan.

Presiden SBY menyampaikan sambutan pembukaan Temu Konsultasi LKS Tripartit 2011, di Istana Negara, Rabu (13/4) pagi. (foto: haryanto/presidensby.info)

J

SBY: Kita Sudah Bekerja Keras Mengurangi Pengangguran

akarta: Walaupun angka pengangguran masih besar, namun kecenderungannya semakin menurun. Kenaikan angkatan kerja bisa diserap oleh pertumbuhan lapangan kerja. Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja Indonesia per 10 Agustus 2010 mencapai 116,5 juta orang. “Ini berarti naik sebanyak 2.7 juta dari tahun sebelumnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Temu Konsultasi LKS Tripartit 2011 di Istana Negara, Rabu (13/4) siang.

Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang bekerja adalah 108.2 juta jiwa, atau terdapat peningkatan sebesar 3.3 juta jiwa dari tahun

22

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

sebelumnya. “Artinya apa? Meskipun masih ada pengangguran di negeri kita, harus saya akui, kita sudah bekerja keras untuk terus menggerus pengangguran itu. Dari angkatan kerja yang bertambah 2.7 juta, tapi terserap 3.3 juta. Berarti pengangguran berkurang,” Presiden menjelaskan.

“Inilah yang harus kita jaga, harus lebih banyak yang diserap oleh sektor pertanian, perindustrian, dan jasa, dibandingkan dengan yang diproduksi sebagai tenaga kerja yang baru,” Presiden menambahkan. Presiden berharap cara pikir seperti ini juga diterapkan oleh para pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, ataupun walikota. presidensby.info

nasional

Presiden SBY berbincang dengan pengusaha Sofyan Wanandi pada acara pembukaan Temu Konsultasi Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional 2011 di Istana Negara, Rabu (13/4) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

“Kita Harus Bertekad Mengurangi TKI Rumah Tangga”

J

akarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak agar semua bertekad mengurangi dan meniadakan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk sektor rumah tangga.

Caranya, dengan menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Pengiriman TKI sebaiknya diprioritaskan untuk mereka memiliki keterampilan (skilled workers). Presiden Susilio Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam pembukaan Temu Konsultasi LKS Tripartit Nasional, di Istana Negara, Rabu (13/4) pagi.

“Sebagai bangsa, sebagai sesama warga negara Indonesia, kita merelakan kalau saudarasaudara kita bekerja di luar negeri untuk sektor professional, skilled workers. Tetapi kalau arahnya ke pranata rumah tangga, kita harus berusaha, bertekad untuk menguranginya, bahkan suatu saat meniadakannya,” kata Presiden SBY. Caranya, lanjut SBY, dengan menyediakan lapangan kerja yang layak di dalam negeri.

“Pemerintah bersama-sama pengusaha swasta dan pihak-pihak lain sekarang sedang menggodok, dan hampir final, yang disebut

dengan rencana induk untuk perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia,” SBY menjelaskan. Pemerintahan selanjutnya wajib untuk menuntaskan rencana ini.

“Harapan saya akan lebih banyak tenaga kerja yang kita serap, bukan hanya di industri dan konstruksi tetapi juga dipertanian, sektor jasa, dan sebagainya,” ujar Presiden. Bila rencana ini terlaksana, tidak perlu WNI mencari kerja di luar negeri, khususnya di sektor rumah tangga.

Presiden mengajak semua pihak agar berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan tekad ini. presidensby.info

“Sebagai bangsa, sebagai sesama warga negara Indonesia, kita merelakan kalau saudarasaudara kita bekerja di luar negeri untuk sektor professional, skilled workers. Tetapi kalau arahnya ke pranata rumah tangga, kita harus berusaha, bertekad untuk menguranginya, bahkan suatu saat meniadakannya, Caranya, dengan menyediakan lapangan kerja yang layak di dalam negeri.” kata Presiden SBY. SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

23

nasional

Presiden Bertemu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

Presiden SBY menghadiri silaturahmi dengan pimpinan lembaga negara di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (7/2) siang. (foto: cahyo/presidensby.info)

J

akarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Wakil Presiden Boediono beserta para pimpinan lembaga negara melakukan pertemuan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (7/2).

Yang hadir diantaranya Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MPR Taufik Keimas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkama Agung Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. Pertemuan sudah mulai sejak pukul 10.00 WIB.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari tiga pertemuan sebelumnya yang digelar di Istana Negara, Istana Bogor, dan MPR. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membangun sinergi, tanpa harus mencampuri dan mengintervensi fungsi, peran, dan tugas masing-masing lembaga negara.

Para pimpinan lembaga bakal saling bertukar pikiran dan membahas persoalan fundamental. Salah satu isu yang jadi bahasan terkait lembaga-lembaga negara pemerintah harus terus berkomunikasi dan terus melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pertannggungjawaban keuangan.

Dalam hal ini BPK menyampaikan perkembangan pembangunan pusat data BPK yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik atau e-audit. Nantinya akan dibangun hubungan data yang link and match antara lembaga-lembaga negara termasuk pemerintah dan pihal-pihak lain mengelola keuangan negara dengan BPK. Melalui e-audit diharapkan mampu mendorong pencapaian strategi pembangunan oleh pemerintah yang pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment.

Sumber : Ant/Kntn

24

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

internasional

IC3D : Indonesia Perlu Waspadai Perang Informasi

J

akarta - Globalisasi yang mempertautkan cooperation and competition telah menghadirkan sebuah skenario baru dalam hubungan internasional yang dikenal dengan nama “Perang Asimetris”. Artinya, informasi negatif yang disebarkan media internasional merupakan bagian dari perang informasi.

Demikian salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi “Indonesia dalam Pusaran Opini Dunia” yang diselenggarakan Indonesia Centre for Democracy, Diplomacy, and Defense (IC3D) di Cikini Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Direktur Ekskutif Indonesia Centre for Democracy, Diplomacy, and Defense (IC3D), Teuku Rezasyah mengatakan Indonesia perlu kritis menangkal isu internasional yang bersifat negative. “Kita perlu kritis dan proporsional dalam menghadapi kritik dari luar, karena kadang kritik tersebut bersumber pada fakta yang kurang atau tidak kredibel, data mentah ataupun observasi terbatas yang kemudian digeneralisasi seperti info yang dilansir dari bocoran kawat wikileaks.

Itu bagian dari perang informasi yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Perang informasi ini melibatkan masyarakat global yang saling terhubungkan satu sama lain serta bergerak secara independen dan bersamasama dengan tujuan tertentu untuk melemahkan

negara yang dianggap mengancam atau mempertahankan status quo dalam hubungan global. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam globalisme di dunia, harus mewaspadai ancaman perang generasi keempat dengan melakukan berbagai antisipasi. “Perang generasi keempat ini lebih kompleks dan rumit karena aktornya tidak hanya pemerintah dari negara tertentu, tapi bisa lembaga maupun perorangan dari masyarakat global yang menguasai teknologi informasi,”

“Dalam perang asimetris ini, informasi negatif disebarkan oleh media internasional yang merupakan bagian dari perang informasi,” kata staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Bandung ini. Menurutnya, dalam dua bulan terakhir, cukup banyak berita internasional yang menyudutkan Indonesia seperti “bocoran kawat” Wikileaks melalui dua koran Australia “Sydney Morning Herald” dan “The Age”.

Teuku Rezasyah mengusulkan, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa sikap di antaranya merespons kritik dari dunia internasional secara pro-aktif dan proporsional, kritis, dan terus melakukan perbaikan kebijakan yang tepat dan terukur. Usul lainnya adalah, merespons secara tepat sesuai kaidah demokrasi dan hukum terhadap pemberitaan dari luar uang dianggap merugikan dan tidak berdasar.

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kominfo, katanya, perlu selalu berkoordinasi guna menangkal dan merespons berita negatif, sekaligus memunculkan isu positif dan konstruktif tentang Indonesia.

Sementara itu, Begi Hersutanto, Direktur IC3D, mengatakan polemik penyelesaian UU Intelijen jangan hanya berkutat pada boleh atau tidaknya intelijen melakukan penyadapan ataupun penangkapan. Menurutnya, dua hal itu jangan menjadi penyebab sehingga pembentukan UU ini menjadi molor. Sehingga keamanan negara bisa semakin terancam. “Ambil poin pentingnya, Intelejen itu bukan penyidik atau sebuah lembaga hukum, tidak boleh melakukan penangkapan, sehingga tidak terjadi abuse of power atau kekuasaan berlimpah. Dan andaikan melakukan penyadapan juga tidak boleh mencederai kebebasan individu, sehingga SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

25

internasional

Sumber foto : Flikr

harus tetap meminta izin dari pengadilan negeri setempat. Intinya, kewenangan intelejen hanya sebagai early warning sistem atau hanya bertugas dalam konteks memprediksi potensi ancaman. Inilah yang harus diatur di UU Intelijen, di mana hakim harus bisa dikordinasikan selama 24 jam oleh intelijen untuk mengeluarkan izin penyadapan,” tambahnya.

Informasi dalam RUU Intelijen yang tengah digodok ini, muncul kekhawatiran publik salah satunya akan kewenangan BIN dalam melakukan penyadapan. BIN dalam RUU itu bisa melakukan penyadapan kepada siapapun tanpa izin pengadilan. Hal inilah yang dikhawatirkan banyak pihak. “Yang perlu diatur adalah sanksi bagi pembocor informasi negara. Yakni sanksi bagi hakim pengadilan yang memberikan ijin penyadapan, petugas intel ataupun pihak-pihak asing yang sengaja membocorkan rahasia negara,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, pengajar Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Haryadi Wiryawan menambahkan, merespons perang informasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah.

Ia mengatakan, DPR juga harus merespons secara komprehensif dengan segera menyelesaikan UU Intelijen dan UU Keamanan Nasional sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai kecenderungan ancaman pada masa depan. Haryadi juga mengingatkan

26

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

masyarakat untuk menggunakan momentum kebebasan informasi saat ini secara mandiri dan tetap bersikap kritis terhadap pemberitaan dunia.

Menurut Hariyadi, perang informasi melibatkan juga masyarakat global yang saling terhubungkan satu sama lain dan bergerak secara independen dan bersama-sama dengan tujuan tertentu. Untuk itulah, Indonesia sebagai negara yang juga ikut dalam permainan global harus mewaspadainya dengan segala antisipasinya. “Kita perlu kritis dan proporsional dalam menghadapi kritik dari luar, karena kadang kritik tersebut bersumber pada fakta yang kurang atau tidak kredibel, data mentah ataupun observasi terbatas yang kemudian digeneralisasi seperti info yang dilansir dari bocoran kawat wikileaks. Itu bagian dari perang informasi yang harus diwaspadai,” ucapnya.

Hariyadi Wirawan mengatakan Pemerintah perlu mempertimbangkan permintaan pembajak Somalia yang menyandera 20 warga negara Indonesia (WNI). Masalahnya, permintaan USD 3 juta sebagai uang tebusan akan menjadi pertaruhan harga diri bangsa Indonesia.

“Memang ada resiko takut dibunuh (sandera), tapi harga diri dipertaruhkan. Secara politik memang melemahkan posisi Indonesia dan memperkuat posisi pembajak. Dan kalau ada lagi kapal Indonesia yang melintas pasti dibajak lagi,” kata Hariyadi di sela-sela diskusi bertajuk “

Menurut Hariyadi, memang banyak pilihan yang bisa diambil Pemerintah sebelum mengerahkan militer ke Somalia untuk membebaskan para sandera. Diantaranya adalah melakukan diplomasi dengan Pemerintah Somalia atau meminta bantuan kepada Amerika Serikat karena memiliki pangkalan militer di Meditrania. dvd

sorotan

Menengok Aktivitas Warga Korban Bencana Tanah Bergerak di Desa Kalikuning Bantuan Berdatangan, Mulai Dari Warga Biasa Hingga Anak Presiden

P

acitan - Pasca bencana longsor di Dusun Sono, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan , bantuan dari berbagai pihak terus mengalir. Selain Bantuan dari Pemkab Pacitan, beberapa bantuan juga datang dari lembaga sosial, Anggota Legislatif, BUMN serta berbagai lapisan masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan Edhie Baskoro Yudhoyono. Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur menyerahkan sejumlah bantuan dilokasi bencana.

Penyerahan bantuan berupa makanan siap saji, makanan bayi dan lain-lain dilakukan oleh TIM EBY kepada masyarakat. Selain memberikan bantuan, TIM EBY juga terjun langsung ke lokasi untuk melihat secara langsung rumah-rumah warga, sekolah dan fasilitas lain yang rusak.

“Bencana Ini merupakan teguran dari Allah, untuk itu mari kita semua saling bergandeng tangan, merekatkan hati kita, bersama menjalin solidaritas untuk membantu saudara-saudara kita,” ungkap Bonggas Adi Chandra, Ketua TIM EBY.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pacitan, Marwan mengatakan, bantuan bagi para korban longsor mengalir mulai dari masyarakat biasa, pemerintah maupun berbagai organisasi kemasyarakatan. “Semoga Bantuan itu bisa bermanfaat untuk meringankan penderitaan para korban,” tukas Marwan.

Dijelaskan, bencana tanah bergerak di Dusun Sono, Desa Kalikuning mengakibatkan kerugian material milyaran rupiah. Jumlah pengungsi terus bertambah. Sebelumnya 489 jiwa dari 136 kepala keluarga telah diungsikan.

Namun jumlah pengungsi bertambah 58 jiwa dan total mencapai 574 jiwa. Sekitar 2 ribu jiwa dari 519 kepala keluarga menurut jumlah penduduk di Dusun Sono harus segera dievakuasi.

Empati Bupati Pacitan

Bupati Pacitan Indartato, pun menyerahkan bantuan berupa uang senilai Rp. 102 juta dari anggaran Tanggap Bencana APBD Pacitan kepada 56 KK korban bencana. Selainnya itu, Bupati juga menyalurkan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Timur, uang senilai Rp. 225 juta untuk 45 KK serta bantuan sembako kepada 139 KK dari Bank Jatim. “Bantuan ini hanya sebagai stimulus untuk membantu para korban bencana. Tentunya bantuan ini tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan yang dialami masyarakat Kalikuning. Kami berharap, ini dapat membantu meringankan beban mereka,” kata Bupati Indartato.

Sementara itu, Sarip (35) salah seorang penerima bantuan, warga Rt.01/Rw.09 Dusun Sono Desa Kalikuning, mengaku cukup

Lokasi bencana tanah bergerak di Desa Kalikuning, Pacitan, Jawa Timur. (dok. EBY Team)

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

27

sorotan

terbantu dengan pemberian bantuan ini. Ia akan menggunakannya untuk memperbaiki beberapa bagian rumahnya yang rusak serta untuk kebutuhan sehari-hari.

Ia mengaku sedih dengan bencana yang menimpanya, hingga rumah dan pekarangan miliknya amblas dan tak bisa ditempati lagi.

Rencananya, Ia akan pindah lokasi tempat tinggal, dengan mencari daerah yang jauh dari lokasi retakan.

Dari data yang ada, sebanyak 139 KK atau sekitar 574 jiwa penduduk menjadi korban bencana tanah bergerak. Kini, mereka memilih meninggalkan rumah dan mengungsi di tempat saudara dan tetangga mereka yang dianggap aman.

Sementara itu, dari hasil pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Lereng Dusun Sono Desa Kalikuning Pacitan, memiliki batu api yang masih aktif. “PVMBG menemukan adanya pegunungan batu pasir lumpur serta di bawah dusun tersebut terdapat batu api yang mulai aktif, sehingga pergerakan tanah terus terjadi. Bahkan sejauh pengamatan kami tanah Dusun Sono ini tidak layak untuk pemukiman,” ujar ahli Pergeseran Tanah PVMBG, Sutikno.

Selain itu, di dekat Telaga Sono terdapat gunung api dan lumpur panas serta batuan beku yang juga masih aktif. Curah hujan yang masih cukup tinggi, kata Sutikno, akan memicu batu api tersebut semakin membesar dan berpotensi menimbulkan getaran yang lebih kuat dengan suara gemuruh, hingga longsor perbukitan dan amblas. Tim ahli PVMBG merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk sesegera mungkin merelokasi serta evakuasi dini warga ke tempat lebih aman. “Pergerakan tanah tidak dapat di prediksi kapan akan berhenti. Apalagi, sejumlah lokasi pengungsian saat ini masih dalam area rawan,” ungkapnya.

Jadi Tempat Wisata Lokasi bencana tanah bergerak di dusun Sono desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Pacitan, kini berubah layaknya lokasi wisata bencana. Hal itu seperti terjadi di lingkungan RT.01/RW.09 Dusun Sono, yang berada persis diatas Telaga Sono. Di lokasi yang berada tepat

28

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

dilereng tebing yang tengah bergerak tersebut, tiap harinya selalu didatangi ratusan warga dari berbagai daerah yang hilir mudik memadati lereng perbukitan yang masih sangat rentan terjadi

longsoran.

Pantauan dilapangan, warga yang yang berdatangan umumnya melihat lokasi bencana sekaligus berfoto. Namun demikian para pengunjung juga mengaku turut prihatin atas musibah yang menimpa. Terutama, warga yang rumahnya rusak akibat pergeseran tanah yang terus terjadi tiap harinya. “Kami penasaran seperti apa keadaan dusun ini setelah bencana ini terjadi.

Ternyata sangat memprihatinkan,” kata Warito, 40 tahun, warga Ngrayun, Ponorogo, yang membawa sanak keluargannya untuk datang kelokasi tersebut.

Hal yang sama diungkapkan,Ratri, Ibu bersama kedua buah hatinya ini datang dari Tegalombo sekedar mengobati rasa penasaran setelah melihat tayangan di salah satu stasiun Televisi Swasta. “Selain saya juga masih ada

saudara disini, saya juga ingin melihat dari dekat lokasi bencananya seperti apa, saya penasaran dan was-was setelah lihat beritanya,” ujar Ratri, saat ditemui diatas sebuah perbukitan yang

sangat labil dan rentan bergerak.

Kini, Jalan menuju lokasi bencana ini juga dimanfaatkan warga setempat untuk memasang kotak amal. Uang hasil sumbangan yang terkumpul digunakan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah diwilayah tersebut. “Ini sifatnya sukarela. Apalagi setelah melihat banyak warga dari wilayah lain mendatangi tempat ini, ya mungkin sekedar mau melihat dan berempati. Saat ini kami sudah tidak punya apa-apa dan bingung mau kemana, karena lokasi ini sudah tidak aman lagi untuk bermukim, sementara kami tak lagi punya tempat lain yang bisa dijadikan hunian,” kata salah satu warga yang tidak bersedia namanya disebut.

Dianjurkan Relokasi Warga Bencana Kalikuning tak luput dari pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

sorotan

(PVMBG). Sutikno, ahli Pergeseran Tanah dari lembaga tersebut, mengungkapkan bahwa kawasan Dusun Sono sudah tidak layak huni karena berada di lereng perbukitan dengan karakter tanah yang bergerak. “Termasuk kategori gerakan tanah lama dan cukup aktif bergerak sebagai dampak dari struktur geologi, khususnya ketika intensitas hujan tinggi. Gerakan aktif kembali dimulai dari gerak di lereng atas dan mendorong gerak di lereng bagian bawah,” paparnya.

Ia menegaskan, total luas lahan yang bergeser mencapai kisaran 150 hektar.

Batuan penyusun di daerah tersebut berupa batuan Formasi Arjosari.

Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah Provinsi Jawa Timur Bulan Januari 2011 yang dikeluarkan PVMBG, daerah Kalikuning termasuk zona potensi terjadi bencana tanah kategori menengah sampai tinggi.

Karena itu, PVMBG merekomendasikan agar pemukiman warga di sekitar lokasi lereng perbukitan direlokasi. “Sebaiknya direlokasi karena jumlah warga cukup banyak,” ujar Sutikno.

Pemkab Siap Merelokasi Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Pacitan mengutarakan, lahan untuk membangun kawasan pemukiman baru yang sehat dan aman sudah disiapkan.

“Hanya saja semua masih tergantung pada ketersediaan anggaran. Kalau dipindahkan pemerintah, konsekuensinya juga harus ditangani pemerintah. Kalau mengandalkan anggaran tak terduga dari APBD jelas tidak cukup,” ucapnya.

Jika relokasi dibebankan kepada warga dengan mengandalkan bantuan dana langsung bagi rumah yang rusak juga tidak cukup. Warga yang rumahnya rusak berat hanya diberi bantuan Rp 2 juta dan rusak sedang hanya Rp 1 juta. Dalam APBD 2010, pos anggaran dana tak terduga yang bisa digunakan termasuk untuk bencana alam Rp 2 miliar. Namun setelah dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), jumlahnya berkurang menjadi Rp 1 miliar. Sedangkan dalam APBD 2011, jumlah anggaran dana tak terduga mencapai Rp 2 miliar. Karena itu, pemerintah Kabupaten Pacitan saat ini mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. “Pengajuannya sedang diurus ke provinsi dan pusat. Kami berharap bantuan segera cair.”

Korda Pacitan

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

29

kilas dapil VII jatim

P

acitan - Melalui Program One Village One Product (OVOP), Menteri Koperasi dan UKM berharap bukan hanya batik produk yang bisa berkembang di Pacitan. OVOP merupakan pendekatan program pengembangan produk unggulan daerah serta meningkatkan nilai tambah produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi dan UKM (KUMKM).

“Kita dorong semua produk di Pacitan sehingga daya saing meningkat untuk kemudian kesejahteraan masyarakat jauh membaik,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan saat meresmikan Pengembangan Produk Unggulan batik Kabupaten Pacitan dengan pendekatan OVOP di Pendopo Kabupaten Pacitan , 4 Maret 2011.

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, siap membantu produk OVOP Pacitan yang dikelola koperasi dari mulai bantuan permodalan, pelatihan, promosi serta pemasaran. Menteri bahkan berjanji akan

30

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

memasarkan produk batik Pacitan di Gedung SMESCO Jakarta agar batik tersebut lebih dikenal masyarakat. “Ini soal keberpihakan pada rakyat, dan program nasional, kalau semua bisa bersinergi maka saya percaya bisa mengurangi tingkat pengangguran,” ujarnya.

Kesuksesan Pacitan melalui OVOP koperasi tersebut mendorong Menteri untuk berharap empat tahun ke depan Pacitan akan melahirkan koperasi terbesar kedua di Indonesia setelah Kospin Jasa yang saat ini merupakan koperasi terbesar di Indonesia. Ia bahkan memuji pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang meluncurkan program OVOP. Menteri berjanji untuk memprioritaskan Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan modal melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

OVOP, kata Menteri, merupakan program yang berasal dari Jepang yakni Oita dengan konsep mendorong produk daerah melalui koperasi. Semua produk yang ada dituntut

kilas dapil VII jatim memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Khusus bagi masyarakat Pacitan, harus mengimbanginya dengan kecintaan terhadap produk itu sendiri.

Jika perlu, dia mengimbau seluruh orang yang telah berpenghasilan, supaya menggunakan baju batik minimal 20 hari dalam sebulan. Dengan demikian, batik dari Pacitan makin mudah mencapai sasaran pemasaran.

Batik yang terkenal dari Pacitan adalah batik lorok, dan merupakan produk asli UMKM dari daerah setempat. Keunggulan batik tulis lorok adalah pewarnaannya yang menggunakan bahan alami dari akar-akaran dan kulit pohon lokal. Warna alami ini menjadi daya tarik bagi orang asing.

Pihaknya juga siap membantu permodalan para perajin batik melalui koperasi dan memfasilitasi merek/ branding serta hak paten.

Pada kesempatan itu. Menteri Koperasi dan UKM. Sjarifuddin Hasan, menyerahkan bantuan 40 unit sarana/kios kepada pedagang kaki lima melalui Koperasi Bumi Raya Perkasa, bantuan pelatihan pengrajin gula kelapa, dan bantuan permodalan pengrajin gerabah melalui Koperasi Maju Asri.

Menteri juga menyerahkan bantuan pengadaan sarana peralatan produksi batik tulis kepada Koperasi Wanita Batik Puri, bantuan permodalan kepada Koperasi Maju Lancar Malika. dan bantuan penguatan modal kepada Koperasi Wanita Canting Jaya.

Sementara itu, I Wayan Dipta, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMK, menjelaskan, produk batik lorok terkendala persoalan di antaranya masih terbatasnya upaya promosi, belum seluruh perajin memiliki merek

Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan ikut “membatik” khas Pacitan dalam pembukaan Pengembangan Produk Unggulan batik Kabupaten Pacitan dengan pendekatan OVOP di Pendopo Kabupaten Pacitan, 4 Maret 2011.(foto.frend)

dan hak paten, serta sulitnya infrastruktur untuk menjangkau sentra batik lorok (sekitar 40 km dari pusat kota Pacitan). Padahal, batik tersebut terbukti telah diminati oleh pembeli asing dari India dan Jerman yang sudah mendatangi dan memesan langsung ke sentra batik lorok.

“Di antara pembeli asing itu ada yang kurang percaya dengan pewarnaan alami. Ketika mereka membeli langsung ke Pacitan, mereka umumnya merasa puas karena bisa membuktikan bahwa pewarnaan batik lorok memang ramah lingkungan,” papar I Wayan Dipta.

Wayan Dipta berharap, adanya OVOP, para pengrajin diharapkan bisa lebih padu dan kompak. Selain itu para pengrajin juga terdorong lebih kreatif serta inovatif sesuai selera pasar.

Ia juga berharap, jangan sampai diantara para pengrajin saling menjatuhkan karena akan berdampak buruk terhadap iklim pasar.

Ada beberapa alasan mengapa batik Pacitan dijadikan produk unggulan, diantaranya batik merupakan unggulan daerah yang sangat lokal, mengunakan SDA lokal, selalu tampil baik, memiliki nilai tambah serta pasar yang luas. “Daya saing produk UKM RI tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini produk yang kreatif dan unik yang hanya diproduksi di Indonesia,” kata Wayan.

Ia mengatakan, dari sisi kualitas, produk Indonesia sudah layak diekspor, khususnya ke Uni Eropa yang masih menjanjikan. Terlebih, belum banyak produk UKM yang masuk ke pasar Uni Eropa, sehingga pasar di kawasan tersebut perlu diperluas agar lebih optimal.

“Namun harus diakui, untuk menembus pasar ekspor Eropa masih ada beberapa kendala bagi produk-produk lokal Indonesia,” katanya.

Wayan mencontohkan, produk UKM RI kerap kurang kompetitif karena kendala infrastruktur yang menjadikan biaya operasional tidak efisien.

Menurutnya, banyak sentra produksi kerajinan di Tanah Air terletak di kawasan terisolasi yang memiliki sarana transportasi amat terbatas.

“Untuk itu, kami sarankan koperasi di wilayah itu diperkuat sehingga segala sesuatu bisa lebih efisien,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan siap membantu permodalan dan memfasilitasi produk lokal untuk memiliki merek dagang serta mendaftarkan hak paten. “Upaya promosi juga akan terus kami dorong sehingga produk lokal kita bisa semakin luas menembus pasar ekspor khususnya Eropa,” ujarnya.

Korda Pacitan

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

31

bedah buku

Susilo Bambang Yudhoyono

Saya Tidak Menyerah, Semua harus Dihadapi dan Dijalani

J

akarta - Hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagai teriris sebilah pisau tajam ketika dua surat kabar Australia, Sydney Morning Herald dan The Age menerbitkan berita buruk terkait gunjingan kawat diplomat Amerika Serikat yang dipublikasikan Wikileaks. Dalam wawancara khas dan ekslusif bersama surat kabar harian Jurnal Nasional, Kepala Negara mengklarifikasi semua tuduhan, termasuk tuduhan korupsi dan penyelewengan kekuasaan, yang tertuju kepada beliau dan mengusik keluarga.

Menanggapi tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dialamatkan pada SBY, beliau merasa pemberitaan kejam

32

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

tersebut telah mencoreng nama baiknya.

“Pemberitaan itu amat sadis. Saya pikir sudah termasuk kategori ‘pembunuhan karakter’ terhadap saya. Saya dipermalukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tangan-tangan asing benarbenar telah merusak nama baik saya”.

SBY sangat menyayangkan tudingan yang dirilis dua koran ternama Australia itu, terutama dua hal yang dituduhkan; korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merupakan tekad yang beliau kerap agendakan untuk diberantas dan tidak berkembang di tanah air. SBY melanjutkan, “Kalau saya harus berterus terang, baik Wikileaks, Sydney Morning Herald, dan The Age, serta Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, masing-masing memiliki tanggung jawab moral atas berita yang keterlaluan tersebut”.

Mengenai dua koran yang menyerang beliau, Presiden tidak mengira jika Sydney Morning Herald dan The Age bersikap begitu gegabah dalam pemberitaannya.

“Etika dan profesionalisme jurnalistik dilanggar. Berita bocoran Wikileaks langsung dianggap sebagai fakta dan kebenaran. Tidak ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak saya, untuk menyampaikan tulisan itu secara berimbang dan meng-cover both sides”, tutur beliau. SBY kembali menegaskan, bahwa jurnalisme ada etikanya. Tidak diperbolehkan dalam aturan mana pun untuk langsung memvonis dan mengadili suatu pihak sebagai pihak bersalah. “Apalagi menggunakan katakata korupsi dan abuse of power. Ditambah pula dengan judul yang manipulatif,” lanjutnya.

Perihal kabar tak mengenakkan tersebut, pihak Amerika Serikat; melalui Duta Besar AS di Jakarta Scot Marciel, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Presiden Barack Obama, menyesalkan insiden itu dan sudah meminta maaf. “Intinya, sesuai keterangan pers pihak Kedubes Amerika, informasi dari kawat diplomatik mereka bersifat sangat mentah

(raw materials), sangat awal (preliminary), tidak lengkap (incomplete), dan tidak jelas kebenarannya (unsubstantiated). Bahkan lebih sebagai pendapat pribadi”, jelas SBY. Mantan Menkopolkam ini tentunya menghargai upaya dari AS yang meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh diplomatnya itu, tapi menurut beliau, hal rumit seperti ini tidak dapat terselesaikan hanya dengan permintaan maaf.

SBY kemudian berpesan bijak, “Oleh karena itu berhati-hatilah dalam berkata dan menulis, karena banyak orang bisa jadi korban”.

Australia, di lain pihak, tidak terganggu oleh pemberitaan yang dapat merusak hubungan bilateral kedua negara. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd, yang juga mantan Perdana Menteri Australia, berkunjung ke Indonesia untuk sebuah pertemuan regional beberapa waktu lalu.

Rudd bertemu tatap muka dengan SBY dan mengungkapkan responsnya terhadap artikel di dua koran tersebut. “Kevin Rudd, yang telah mengenal saya sejak 10 tahun yang lalu, menyampaikan tidak terpengaruh atas berita di koran itu, dan tetap percaya atas integritas saya”, terang SBY.

Meski demikian, diduga banyak pihak yang ingin menggoyang kedudukan SBY sebagai Presiden RI. Pemberitaan Wikileaks, salah satu contoh yang sempat hangat dibicarakan, diyakini merupakan alat untuk meruntuhkan kejayaan SBY. Ia pun tak menampiknya. “Politik itu memang keras dan panas. Sejak saya menjalankan mandat tahun 2004, goyangan terhadap saya semakin nyata”, terang beliau.

Upaya menjatuhkan SBY tidak hanya datang dari dunia perpolitikan dalam negeri, namun unsure politik luar negeri kabarnya ikut andil. “Yang saya rasakan memang ada elemen di luar negeri yang tidak begitu senang terhadap Indonesia, mungkin juga terhadap saya. Saya mendengar ketika kita baru saja keluar dari krisis 1998, dan kita berjuang untuk membangun kembali ekonomi kita, termasuk menarik investasi ke dalam negeri ada pihak-pihak di luar negeri yang menghasut untuk tidak berinvestasi ke Indonesia”. Namun SBY tidak gentar menghadapi bisikan-bisikan pahit dari mereka yang iri. Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota G20 saja masih dilirik sinis oleh negara-negara lain. Toh dengan masuknya Indonesia ke G20 tidak merugikan satu pun negara lain.

Seiring dengan isu miring yang kerap menimpa keluarga, meski terpukul SBY mencoba bersikap tegar dalam menghadapi berbagai macam cemooh dan hujatan. Sementara itu, Ibu

bedah buku

Ani juga dituduh memanfaatkan posisi politiknya untuk mencari dan mendapatkan keuntungan yang bersifat financial. Disebut juga keuntungan itu didapatkan dari BUMN-BUMN. Menurut SBY, Ibu Negara sangat sedih dan terpukul mendengar cibiran-cibiran yang tak terbukti kebenarannya karena fitnah seperti ini sangat menyakitkan dan merusak harga dirinya. “Sering Bu Ani menyembunyikan perasaan selama mendampingi saya, karena ia tak ingin hati dan pikiran saya terganggu. Tapi saya tahu ketika setelah selesai shalat wajib dan kemudian lama sekali berdoa dan berzikir, apalagi kalau sampai menitikkan air matanya, pasti ada yang sangat dirasakannya”, cerita SBY terenyuh.

Terhadap isu-isu yang kini ramai digunjingkan, SBY, sekaligus mewakili istrinya, memiliki dua jawaban. “Pertama, di alam demokrasi, keterbukaan dan supremasi hukum dewasa ini, siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi, termasuk kepentingan finansial, pasti akan terkuak. Apalagi mencari keuntungan dari BUMN yang juga memiliki sistem, kode etik dan aturan main yang jelas,” jelasnya. Mengenai tanggapan yang kedua, SBY menuturkan, beberapa hari setelah ia dilantik menjadi Presiden tahun 2004, Ibu Ani sempat bertanya, apa tugas dan kewajibannya sebagai Ibu Negara, karena tidak diatur dalam undang-undang atau aturan apa pun. “Jawaban saya, agar sebagai Ibu Negara, aktif di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan handicraft. Kami berdua sepakat agar seorang Ibu Negara tidak masuk urusan politik kekuasaan dan bisnis. Itulah sebabnya begitu saya terpilih jadi Presiden, Ibu Ani langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat,” tutur SBY. Intinya, Kepala Negara meminta agar Ibu Negara mengajak dan mendorong kaum perempuan dan civil society untuk beraktivitas di bidang-bidang di atas, sehingga bisa membantu suksesnya kerja pemerintah.

Terbukti, dengan kritik pedas, hujatan dan bahkan ancaman terhadap keselamatan pribadi Presiden dan keluarga, SBY masih terlihat tegar. “Saya tidak boleh menyerah. Semua harus saya hadapi dan jalani,” ujarnya. Ia pun memohon doa restu dari rakyat Indonesia agar dapat merampungkan tugas dan pengabdian beliau sebagai Presiden dengan baik. “Saya ingin, presiden-presiden mendatang bisa bekerja dalam suasana yang lebih baik, dan dapat lebih berhasil lagi dalam mengemban tugasnya, demi kepentingan rakyat Indonesia,” tutupnya.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

33

inspirasi

M

asa kecilnya sebagai anak pamong praja membuat sosok kelahiran Ponorogo, 27 September 1954 ini terbentuk menjadi pribadi yang sederhana. Sosok sederhana, putra pasangan Sudarmanto – Kasiati ini pada awalnya tidak memiliki cita-cita menjadi seorang bupati.

Namun pada akhirnya menjadi abdi negara adalah sebuah pilihan yang diambilnya untuk membantu masyarakat Pacitan lebih sejahtera.

34

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Kedekatannya dengan masyarakat, memang sudah menjadi trade mark seorang Indartato.

Masyarakat menilai, Indartato memiliki kepemimpinan ‘khas Pacitan’. Masyarakat juga mengenal Indartato sebagai sosok yang santun, tidak pernah korupsi dan peduli dengan masyarakat. Karakter inilah yang diharapkan masyarakat mampu menjawab persoalan-persoalan di Pacitan.

Pacitan butuh pemimpin yang benarbenar sudah terbukti dan teruji menjadi panutan. Pemimpin yang sangat mengerti dengan keinginan sebagian besar masyarakatnya. Dengan begitu, dalam kepemimpinannya nanti, ia akan mampu menggelorakan partisipasi masyarakat.

Setelah resmi dilantik pada 21 Februari 2011, Bupati terpilih Pacitan Drs. Indartato, MM bertekad mengubah predikat Pacitan sebagai daerah tertinggal sejajar dengan daerah maju lainnya. Untuk itu, salah satu program pemerintah daerah yang akan diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur.

Berikut petikan wawancara Tim EBY dengan Bupati Pacitan, Indartato.

Apa yang menggerakkan Pak Indartato untuk maju dalamPilkada kemarin?

Pada awalnya saya tidak mengira bisa menjadi Bupati Pacitan. Karena saya merasa di Pacitan ada banyak figur pemimpin yang mampu untuk menjadi bupati. Putra-putri terbaik

inspirasi KUNJUNGI PASAR TRADISIONAL: Saat berkunjung ke Pacitan, Edhie Baskoro Yudhoyono berkesempatan mengunjungi pasar tradisional Arjowinangun.

Bersama Bupati Pacitan Indartato. Selain membeli batik khas Pacitan, Ibas juga berkesempatan berinteraksi dengan pedagang dan pengunjung pasar.

(Foto: Frend) asal Pacitan yang sukses di luar Pacitan sangat banyak, termasuk para kandidat yang mencalonkan diri dalam pilkada kemarin. Tetapi, atas kehendak masyarakat Pacitan-lah saya berani untuk maju dalam pilkada. Bukan keinginan pribadi seorang Indartato.

Kemenangan dalam pilkada lalu oleh banyak kalangan dikaitkan dengan kedekatan anda dengan Presiden SBY. Komentarnya?

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah idola orang Pacitan. Dan bukan hanya Pacitan, beliau menjadi panutan sebagian besar rakyat Indonesia.

Bahkan dalam level internasional beliau juga diakui ketokohannya.

Sebenarnya kalau dikatakan dekat, saya tidak dekat dengan Bapak SBY. Karena Indartato bukanlah siapa-siapa. Tetapi berkat restu dari beliau-lah saya maju dalam pilkada.

Apakah menjadi Bupati adalah cita-cita Bapak saat kecil?

Menjadi bupati tidak pernah terlintas dalam pikiran saya waktu kecil. Hanya saja dengan bertambahnya usia saya mempunyai keinginan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya menjadi abdi negara adalah sebuah pilihan.

“Menjadi bupati tidak pernah terlintas dalam pikiran saya waktu kecil.

Hanya saja dengan bertambahnya usia saya mempunyai keinginan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya menjadi abdi negara adalah sebuah pilihan�

Bisa dijelaskan faktor apakah yang menentukan kemenangan kemarin?

Pertama tentu saja faktor Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, Partai Demokrat.

Dan, yang ketiga dukungan masyarakat Pacitan.

Dan, tidak lupa peran serta partai pendukung, seperti PKS, Hanura dan PPP. Selain itu masih banyak elemen-elemen lain yang mempunyai peranan penting. Saya sangat berterima kasih.

Semoga saya menjadi pemimpin yang amanah demi terwujudnya masyarakat Pacitan sejahtera.

Bagaimana anda melihat Pacitan saat ini?

Pacitan saat ini masih dalam kategori daerah tertinggal.

Banyak yang mengakui, semangat dan etos kerja masyarakat Pacitan sangat tinggi. Tetapi potensi ekonominya kurang. Kita lakukan pemetaan di berbagai bidang agar seluruh potensi bisa tergali maksimal.

Tujuannya, agar predikat sebagai daerah tertinggal dapat terhapus.

Potensi apa saja yang perlu segera dikembangkan? Dan apa yang akan diprioritaskan dalam pembangunan Pacitan?

Pacitan sangat kaya akan sumber daya alam.

Tetapi apakah sudah tergali maksimal? Itulah pertanyaan kita. Potensi pariwisata, tambang, kelautan dan petanian. Itu hanya sebagian kecil contoh. Beberapa potensi itu bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

35

inspirasi Saat ini kita memprioritaskan menggarap potensi kelautan dan pariwisata. Mengapa kelautan?

Karena tujuh dari dua belas kecamatan di Pacitan berbatasan langsung dengan laut. Kalau pariwisata, banyak obyek-obyek pariwisata yang belum kita kembangkan. Kalau semua itu bisa terwujud, otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah. Dengan bertambahnya PAD, kesempatan untuk membangun pun akan semakin besar.

Bagaimana Anda memproyeksikan masa depan rakyat Pacitan lima sampai sepuluh tahun ke depan?

Saya akan menjabarkan visi dan misi saat maju dalam pilkada lalu.

Yakni, professional birokrasi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama. Dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut nantinya akan kami jabarkan dalam RPJMD, dan dengan persetujuan DPRD setiap tahun direalisasi melalui APBD sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa APBD harus mampu meningkatkan produktifitas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

yang akurat. Dari data itu nantinya kita akan klasifikasikan program pembangunan. Dalam sambutannya pada waktu pelantikan Bapak Gubernur menegaskan bahwa semuanya dimulai dari titik nol. Maksudnya, jangan sampai dalam menyusun program nantinya tidak teratur. Saling loncat. Itu yang saat ini saya lakukan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNES) dalam penggalian data dan informasi. Setelah semuanya terstruktur baru program-program itu nantinya bisa dieksekusi.

Apakah ada kendala?

Kendala Pacitan dari waktu ke waktu sebenarnya adalah klasik. Yaitu permasalahan anggaran. Pendapatan asli daerah hanya menyumbang 3,9 persen dari total APBD. Pacitan dikenal sebagai wilayah yang rawan dengan musibah longsor, banjir dan fenomena alam lainnya.

Saya sudah menginstruksikan kepada para pejabat terkait mulai dari level Dinas, Badan, Kantor, Camat sampai Kepala Desa. Intinya agar memberi peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Apa yang menjadi kosentrasi Anda terkait pembangunan Pacitan dalam waktu dekat ini?

Peningkatan infrastruktur. Itu yang paling penting. Masyarakat menilai bupatinya berhasil atau tidak adalah dengan mulus atau tidaknya jalan-jalan masuk ke desa mereka. Kalau jalan masuk desa sudah bagus, kegiatan perekonomian masyarakat juga akan naik. Kedua adalah birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat (publik).

Sejauhmana prosesnya berjalan?

Semua proses kita awali dari data

36

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Formula apa yang sedang anda siapkan untuk mengantisipasi kondisi ini?

Saya sudah menginstruksikan kepada para pejabat terkait mulai dari level Dinas, Badan, Kantor, Camat sampai Kepala Desa. Intinya agar memberi peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Tujuannya agar jika terjadi bencana bisa diminimalisir terjadinya korban jiwa. Perlu diketahui bahwa hampir semua kecamatan di Pacitan rawan bencana. Untuk lebih mempermudah koordinasi, saya juga sudah melantik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Salah satu masalah pokok yang dialami adalah relokasi masyarakat ke tempat yang relatif aman. Apa respon pemda atas masalah ini?

Terkait relokasi seperti di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, misalnya. Pemerintah daerah memfasilitasi bagi penduduk yang tidak mempunyai lahan untuk membangun rumah. Karena anggaran tanggap bencana yang kita miliki sangat sedikit, kita sudah mengajukan tambahan anggaran kepada provinsi dan pusat. Pemerintah daerah dalam tanggap darurat juga sudah memberikan bantuan langsung kepada para korban bencana berupa sembako dan uang tunai.

Korda Pacitan

biodata

Nama : INDARTATO TTL : Ponorogo, 27 September 1954 Alamat : Jl Yos Sudarso. 10 Kec/Kab.Pacitan Jenis Kelamin : Laki – laki Agama : Islam Status Perkawinan : Kawin KELUARGA Istri : Luki Tri Baskorowati Anak : 1. Eko Prasetyo Wahyudiarto

(Swasta – Jakarta)

2. Yanu Prasetyawan (Swasta – Surabaya)

3. Asri Rizekiana (Pelajar)

Drs. INDARTATO, MM.

RIWAYAT PENDIDIKAN SD : SD Negeri Tulakan (lulus tahun 1967) SMP : SMP Negeri Lorok (lulus tahun 1970) SMA : SMA Negeri Pacitan (lulus tahun 1973) Diploma : Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (lulus tahun 1982) SI : Universitas Muhamadiyah Malang (lulus tahun 1989) S2 : STIE Mitra Indonesia Yogyakarta (lulus tahun 2000)

RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN 1. Staf Sekretariat Pemda Kabupaten Pacitan

(1976 – 1978) 2. Tugas Belajar APDN (1978 – 1981) 3. Mantri Polisi Pamong Praja

Kecamatan Punung (1982 – 1984) 4. Camat Pringkuku (1984 – 1988) 5. Camat Arjosari (1988 – 1991) 6. Plh. Kabag Pembangunan (1990 – 1991) 7. Kabag Perekonomian (1991 – 1992) 8. Kabag Pembangunan / Penyusun Program

(1992 – 1997)

No Nama Organisasi 1.

UNIT KORPRI KEC.

9. Kepala Dinas Pendapatan (1997 – 2003) 10. Kepala BAPPEDA (2003 – 2006) 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Sumberdaya Energi (2006 – 2007) 12. Kepala Balitbang (2007 – 2008) 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

(2008 – 2010) TANDA JASA / PENGHARGAAN 1. Satyalencana Karyasastra 20 Tahun (1999) 2. Satyalencana Karyasastra 30 Tahun (2009)

Kedudukan

Tahun

Ketua

1984 – 1988

PRINGKUKU 2.

UNIT KORPRI ARJOSARI

Ketua

1988 – 1991

3.

UNIT KORPRI KAB. PACITAN

Ketua

1997 – SEKARANG

4.

HKTI KAB. PACITAN

Wakil Ketua

1988 – 2000

5.

PENGURUS DPP / BEGOLKAR

Pengurus DPP

1993 – 1997

PACITAN

(Bendaharawan)

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

37

kilas dapil VII jatim

Penggabungan Ngawi ke Provinsi Surakarta

perlu Dikaji

“Jika memang keputusan dari pusat mengharuskan kami masuk kedalam provinsi baru, yakni provinsi Surakarta, maka kami akan menerima keputusan tersebut dengan tangan terbuka,” ujar Bupati Ngawi, Budi Sulistyono

N

gawi - Wacana penggabungan kabupaten Ngawi masuk ke wilayah provinsi Surakarta, jika provinsi tersebut benar terbentuk, dinilai masih perlu pengkajian baik buruknya. Seperti dikutip Antara, Sejumlah anggota DPRD provinsi Jawa Timur menolak wacana penggabungan sejumlah kabupaten di Eks-Keresidenan Madiun dengan Eks-Keresidenan Surakarta yang akan memisahkan diri dari provinsi Jawa Tengah untuk menjadi provinsi tersendiri.

“Pembentukan provinsi baru itu justru bukan untuk keutuhan NKRI, melainkan menambah beban APBN,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu, di Surabaya, Selasa 5 April 2011. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Kusnadi, juga menolak wacana tersebut atas pertimbangan konstitusional, karena Jatim termasuk salah satu dari delapan provinsi yang dibentuk melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945.

Dalam sidang itu, PPKI menyebutkan bahwa wilayah provinsi Jatim meliputi kabupaten Ngawi di sebelah barat hingga kabupaten Banyuwangi di sebelah timur. “Wacana itu hanya euforia sejarah zaman kerajaan. Kalau Jateng mau dimekarkan menjadi dua provinsi itu terserah masyarakat sana. Tapi kalau sampai mencaplok wilayah Jatim, itu tidak dibenarkan,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh bupati Ngawi, Budi Sulistyono. Pihaknya menyatakan, siap bergabung dengan provinsi Surakarta, dengan catatan penggabungan wilayah tersebut merupakan keputusan dari pusat dan membawa kebaikan bagi warga Ngawi.

“Jika memang keputusan dari pusat mengharuskan kami masuk kedalam provinsi baru, yakni provinsi Surakarta, maka kami akan menerima keputusan tersebut dengan tangan terbuka,” ujar Kanang, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, masyarakat Ngawi sebenarnya memiliki ikatan emosional dengan masyarakat Surakarta, yakni dengan budaya Mataraman. Hal tersebut terlihat dari budaya masyarakat Ngawi yang

38

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

lebih mirip dengan keraton Surakarta daripada wilayah Surabaya, ibu kotanya selama ini. Namun, jika boleh memilih, pihaknya mengaku lebih memilih untuk menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur. Hal itu karena selama menjadi bagian dari provinsi Jatim, telah terjalin keja sama yang baik dengan pemerintah provinsi. “Selama ini kerja sama dan koordinasi dengan pemeritah provinsi Jawa Timur berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah. Sehingga, kami tidak menemukan alasan untuk keluar dari provinsi Jatim,” ucap Kanang.

“Saya malah baru dengar kali ini, jika kabupaten Ngawi akan dijadikan bagian dari provinsi Surakarta.

Sebab, selama ini tidak ada pembahasan hal tersebut baik dari pemerintah provinsi maupun pusat. Sehingga, kami sendiri juga belum mengerti, apa pertimbangan sebenarnya, hingga timbul wacana tersebut,” tambah Kanang. Wacana pemekaran provinsi Surakarta berasal dari keinginan penduduk Surakarta, Jawa Tengah, untuk mengusulkan Surakarta menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Tengah.

Provinsi Surakarta diusulkan terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, seperti Solo (Surakarta), Klaten, Salatiga, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Sukoharjo.

Keinginan pembentukan daerah otonom baru di tingkat provinsi tersebut telah diusulakn dan dibahas di Komisi II DPR RI. dvd

kilas dapil VII jatim Pemkab Ponorogo Lakukan Penataan Kota

P

onorogo - Pemerintah kabupaten Ponorogo berniat meraih Adipura dengan melakukan perbaikan tata kelola kota. Upaya tersebut dilakukan dengan mengerahkan langsung Petugas DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) membersihkan gorong-gorong kota karena genangan air hujan di jalan protocol sering menyebabkan kemacetan.

Normalisasi drainase dilakukan dengan mengeruk endapan lumpur. Pengerukan dilakukan disepanjang saluran air di jalanjalan yang sering tergenang termasuk semua sudut alun-alun dan kawasan Blok M. Selain

itu, petugas juga telah membenahi taman kota sehingga terlihat rapih kembali.

Selain drainase,sejumlah pembenahan juga sudah dilakukan di beberapa sentra ruang layanan masyarakat. Di antaranya, terminal, alun-alun dan pasar. Tak hanya itu, petugas Satpol PP juga telah menertibkan pedagang dan mobil angkutan sayur yang biasa mangkal di pinggir jalan depan Pasar Legi. Harapannya, usaha pemerintah daerah Ponorogo bisa membuahkan hasil dan terus melakukan pembenahan penataan kota secara rutin.

Korda Ponorogo

Mufti Rusia Kagumi Pondok Modern Darussalam Gontor

P

onorogo - Ulama Rusia menjajaki kerja sama bidang pendidikan dan dakwah dengan Pondok Modern Darussalam, Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Rombongan Dewan Mufti asal Negeri Beruang Merah ini datang ke Gontor dan melakukan pertemuan sejak pagi hingga siang dengan pimpinan pondok setempat, Selasa (5/4).

Rombongan didampingi diplomat Indonesia di Moskow, Muhammad Aji Surya.

Mufti adalah sebutan ulama yang memiliki wewenang menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa kepada umat. Fungsi mufti biasanya diakomodir dalam suatu organisasi ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)

maupun Pengadilan Agama. Mufti Rusia, AsSyaikh Rushan Hazrat Abbyasof berserta rombongannya, yaitu: As-Syaikh Damir Hazrat Mukhetdinov, As-Syaikh Arslan Hazrat Sadriev, As-Syaikh Magomed Emin Usmanov, AsSyaikh Ildar Usmanov, dan salah satu alumni Pondok Gontor Drs. Muhammad Aji Surya, SH. Ms.I. Ini merupakan kunjungan pertama kali ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Bahkan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi Syaikh Rushan Hazrat Abbyasof, karena bisa berbicara di depan keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. “Terus terang, ini pertama kalinya saya berbicara di depan lebih dari seribu hadirin,� ungkap Syaikh Rushan Hazrat Abbyasof. Dia SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

39

kilas dapil VII jatim

juga menyampaikan tentang perkembangan umat muslim yang ada di rusia. Islam di Rusia sudah ada sejak zamannya sahabat Nabi, kirakira lebih dari seribu tahun yang lalu. “Hanya saja sempat mengalami kemunduran ketika komunis berkuasa di Rusia. Islam kembali berkembang pada tahun 1992, karena pada tahun ini kebebasan beragama mulai di dengungkan kembali,” ujarnya.

Pada saat ini komunitas muslim Rusia mencapai 23 juta jiwa, yang teridiri dari 57 suku di seluruh Rusia. Suku terbesar dari umat islam Rusia adalah suku Tatar yang berdomisili di republik Tatarstan dengan jumlah lebih dari 6 juta jiwa. “Sementara di ibukota Rusia Moskow, umat islam yang tinggal di sana lebih dari 2 juta jiwa. Ada juga yang menetap di Siberia, daerah yang dinginnya mencapai -50 derajat celcius,” terangnya. Menurutnya, umat islam Rusia sangat aktif dalam pergerakan dakwahya.

“Terbukti, setidaknya sekarang sudah berdiri 6000 mesjid di seluruh RUsia yang di dukung oleh 7 universitas Islam,” tambahnya.

Namun syaikh Rushan Hazrat Abbyasof mengakui, bahwasannya universitas mereka masih jauh kualitasnya di bandingkan dengan yang ada di Indonesia. “Oleh karena itulah mereka mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk belajar lebih dalam lagi tentang islam.

Bagaimana sistem hajinya, manajemen keuangan syariahnya, sehingga nanti bisa mendirikan bank islam di Rusia,” tegasnya.

Syaikh Rushan Hazrat Abbyasof juga sangat berterimakasih atas dukungan diplomatis yang diberikan presiden pertama Indonesia, Soekarno.

40

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

“Dimana pada masa komunis berkuasa di Rusia, presiden Soekarno meminta untuk membuka kesempatan beribadah bagi kaum muslimin rusia. Sehingga di bukalah masjid yang selama komunis berkuasa sempat berhenti dari kegiatannya,” jlentrehnya. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor sangat senang dengan kehadiran tamu dari Rusia. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pondok Gontor. “Sangat membanggakan kami, karena yang datang bukanlah orang biasa, tetapi seorang mufti,” KH. Hasan Abdullah Sahal. Dia juga mengatakan bahwa dengan kedatangan mufti Rusia ini, setidaknya merobah pandangan kita terhadap Rusia yang selama ini di cap sebagai Negara komunis.

Ternyata di Rusia juga ada saudara seiman. Selain itu, beliau juga menyampaikan sekilas tentang perjalanan berdirinya Pondok Gontor, sepakterjangnya, sistemnya, dan alumni-alumninya yang tidak hanya berkiprah di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. “Harapan dari kunjungan ini, semoga silaturrahmi antara umat muslim Rusia dan umat muslim Indonesia, khususnya Gontor bisa terus terjalin.

Sehingga bisa saling meningkatkan kualitas keislaman antara sesama,” urainya. Setelah acara sambutan di gedung pertemuan Pondok Modern Darussalam Gontor, rombongan syaikh Damir Hazrat Mukhetdinov melaksanakan sholat dhuhur berjama’ah di mesjid jami’ Gontor. Dan silaturrahmi kali ini berakhir dengan jamuan makan siang di kantor pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Korda Ponorogo

Tamu Mufti Rusia, As-Syaikh Rushan Hazrat Abbyasof berserta rombongannya bersama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor saat bertatap muka dengan puluhan ribu santri.

kilas dapil VII jatim

FMPP Gelar Bahtsul Masail ke-XXII di Trenggalek

T

renggalek - Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa Madura kembali menggelar Bahtsul Masa’il yang ke XXII di Pesantren Darussalam, Jajar, Sumbergayam, Durenan, Trenggalek, Rabu, (23/03). Bahtsu digelar selama dua hari (23-24) tersebut dibuka langsung oleh Bupati Trenggalek, Dr. Ir. Mulyadi.

Ketua FMPP Pusat Agus Abdul Mu’id Shohib mengatakan, acara bahtsul masa’il yang digelar FMPP kali ini mengundang lebih dari

dari 200 pesantren se-Jawa Madura. Antara lain, Pesantren Lirboyo, Pesantren Ploso, Pesantren API, Pesantren Sidogiri, Pesantren Hidayatut Tulab, Trenggalek, dan masih banyak lagi. “Tema penting yang akan dibahas oleh peserta musyawarah kali ini adalah seputar dunia entertainmet, antara lain Uya Kuya, Indonesia Mencari Bakat (IMB), seputar haji, dan masih banyak lagi,” katanya.

Disinggung mengenai keputusan hasil bahtsu FMPP yang dianggap meresahkan, seperti fatwa haram Facebook, rebonding, foto pre-wedding, Agus Abdul Mu’id Shohib mengatakan, hasil keputusan bahtsu FMPP sifatnya memberi pencerahan kepada masyarakat luas mengenai hukum syariat yang benar. “FMPP justru mengajak masyarakat menyinergikan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memutuskan sebuah hukum, FMPP juga memandang aspek ekonomi, sosial, dan lain-lain. Perihal ada yang protes, saya kira itu bisa dimaklumi. Mungkin karena mereka belum mengetahui hukum agama yang benar. Begitu mendengar, mereka langsung kaget,” pungkasnya. (Korda Trenggalek)

PNS Diharapkan menjadi Panutan Masyarakat dalam Pembayaran PBB

D

alam rangka menyukseskan pelaksana-an Pekan panutan penyampaian SPT Tahunan PPH Tahun. 2010 dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011, Bupati Trenggalek, Dr. Mulyadi menghimbau kepada para Wajib Pajak untuk segera melunasi Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) Tahun 2011.

Hal tersebut dikarenakan batas akhir pem-bayaran PBB adalah pada Hari Jumat, 29 Juli 2011. Agar pekan panutan tersebut dapat berhasil sesuai yang diharapkan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi panutan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga negara utamanya pembayaran pajak dengan segera melunasi PBB yang menjadi tanggungannya. Mengingat pajak adalah salah satu pendapatan bagi Negara untuk pambangunan dan kelangsungan pemerintahan itu sendiri, maka pada dasarnya setiap pribadi baik Warga Negara Indonesia atau Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Humas Pemkab SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

41

kilas dapil VII jatim

Dinas Pariwisata Jawa Timur Gelar Acara Otomotif di Trenggalek

T

renggalek - Untuk mendukung program Tahun Kunjungan ke Jawa Timur Tahun 2011 atau Visit East Java 2011, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur menggelar atraksi wisata otomotif dan fun bike, tanggal 22-23 April 2011. Untuk atraksi wisata otomotif melibatkan Surabaya Off Road Club [SOC] dan bekerja sama dengan 5 kabupaten/kota yaitu Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Sedangkan rute yang akan ditempuh adalah menjelajah Pantai Selatan di lima kabupaten/kota tersebut dengan garis start di Kabupaten Trenggalek dan finish di Kota Malang.

Upacara pemberangkatan wisata otomotif dengan tema Jelajah Pantai Selatan telah dilaksanakan Jum’at pagi, tanggal 22 April 2011 bertempat di Jalan Pemuda, depan Pendopo Kabupaten Trenggalek. Menurut laporan Ketua Panitia, Kardani, peserta wisata otomotif atau off road yang terdaftar sebanyak 89 unit kendaraan, namun masih ditambah penggembira lebih dari 20 unit kendaaan. Lebih lanjut Kepala Dinas Perikanan Prov. Jatim yang hobi off road ini menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini selain untuk

42

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

mengenal potensi wisata di sepanjang pantai selatan dan juga mendorong agar Jalur Lintas Selatan segera terselesaikan.

Dalam upacara pemberangkatan wisata otomotif jelajah pantai selatan yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Bupati Tulungagung, Ir. Heru Cahyono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr. Jariyanto, Kepala Dinas Kominfo Jatim, Drs. Sudjono serta Angota Forum Pompinan Daerah Kabupaten Trenggalek ini, Bupati Trenggalek, Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena Kabupaten Trenggalek dilibatkan dan merupakan sebagian rute dari kegiatan ini.

Bupati mengharapkan agar dengan kegiatan ini potensi wisata Trenggalek di kawasan selatan akan semakin dikenal. Selanjutnya Bupati mempromosikan potensi unggulan wisata Kabupatenb Trenggalek, mulai Pantai Pelang di Kec. Panggul, Pantai Blado Munjungan, Pantai Damas, Pantai Prigi dan Pamntai Kraranggongso serta Gua Lowo di Kecamatan Watulimo.

Terkait Gua Lowo, kepada Gus Ipul Bupati meminta agar bantuan untuk pengembangan Gua Lowobu bukan eskalator [tangga berjalan], karena saat ini sedang dibangun terowongan untuk mempermudah masuk goa, namun berupa lighting [perangkat pencahayaan]. Sehingga pengunjung dapat jelas menikmati keindahan Goa Lowo.

Merespon permintaan Bupati Trenggalek, dalam sambutannya Gus Ipul menyatakan bahwa permintaan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Pakdhe Karwo. Selanjutnya Gus Ipul menegaskan kembali bahwa kegiatan ini memang untuk mengenal potensi wisata di pantai selatan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian program Jalur Lintas Selatan [JLS].

Peserta wiasata otomotif secara resmi

diberangkatkan oleh Bupati Trenggalek dengan rute Jalan Pemuda depan Pendopo – pertigaan Jarakan belok kanan-Gandusari-Kampak-Slawe-Pantai Prigi. Setelah istirahat sejenak diteruskan ke Pantai Karanggongsp-menuju perbatasan Kabupaten Tulungagung. Gus Ipul beserta isteri merupakan salah satu peserta off road.

Bupati Trenggalek Undang Investor Untuk Mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Prigi Trenggalek - Sesampai di Pantai Prigi, Gus Ipul dan peserta wisata otomotif jelajah pantai selatan lainnya istirahat sejenak. Di Pantai Prigi telah disambut peserta fun bike tidak kurang dari 500 peserta serta hiburan musik dari sponsor.

Seratus peserta berasal dari Surabaya dan lainnya dari Kabupaten Trenggalek. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Timur, Dr. Jariyanto, kepada peserta diberikan kupon gratis dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah, mulai dari sepeda gunung maupun barang elektronik lainnya.

Sedangkan rute yang akan dilewati di seputar Kawasan Wisata Pantai Prigi sepanjang kurang lebih 16 Km.

Bupati Trenggalek, Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT saat upacara pemberangkatan fun bike menyatakan bahwa untuk Kawasan Wisata Pantai Prigi sangat potensial untuk dikembangkan. Apalagi bila Jalur Lintas Selatan [JLS] telah terwujud. Oleh

kilas dapil VII jatim

karena itu Bupati mengundang investor untuk mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Prigi.

“Dalam kesempatan ini saya mengundang investor untuk masuk Pantai Prigi, saya jamin proses perijinan tidak sulit” ungkap Bupati.

Sementara itu Gus Ipul mengajak para peserta fun bike dan undangan yang hadir untuk mencintai dan melestarikan alam sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga alam tidak memberikan dampak buruk kepada manusia.

Hal tersebut sangat penting demi masa depan Trenggalek serta Jawa Timur.

Sebelum peserta fun bike diberangkatkan, Gus Ipul secara simbolis memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Prigi. Total bantuan sembako sebanyak 340 paket dan tiap paket berisi beras 2,5 Kg. Menurut Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kabupadayaan [Poraparibud] Kabupaten Trenggalek, Drs. Catur Budi Prasetyo, bantuan sembako ini berasal dari para peserta fun bike dan sumbangan para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Setelah memberangkatkan peserta fun bike, Gus Ipul diiringi Bupati Trenggalek, Bupati Tulungagung dan peserta off road lainnya meneruskan perjalanan jelajahpantai selatan menjuju wilayah Kabupaten Tulungagung. Humas Pemkab

Dinas Kesehatan Magetan Tambah Tenaga Medis Ponkesdes

M

agetan - Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mengumumkan penerimaan Perawat Pondok Kesehatan Masyarakat (Ponkesdes), Selasa (29/3). Dari 142 pendaftar, 40 perawat dinyatakan diterima. Selanjutnya mereka ditempatkan di Ponkesdes di desa yang telah memiliki polindes. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Magetan, Harry Susanto, kebutuhan perawat di ponkendes ini sangat mendesak untuk memaksimalkan fungsi ponkendes sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Penerimaan perawat Ponkendes, dilakukan melalui seleksi administratif berdasarkan masa kerja di lingkungan dinas kesehatan, kedekatan domisili dengan ponkendes dan tahun kelulusan DII perawat. Pendaftaran sebelumnya dilakukan sejak 21 hingga 25 Maret 2011.

Sementara ditempat terpisah, Dinas Kesehatan (dinkes) Kabupaten Magetan mengaku siap untuk menyelenggarakan program persalinan gratis yang mulai diberlakukan pemerintah daerah Magetan. Dinkes melakukan sejumlah persiapan agar kebijakan tersebut, aplikatif di lapangan.

“Kami menyiapkan rencana sosialisasi. Kami juga menggodok pola tarif, agar benar-benar pasien tak mengeluarkan biaya sepesen pun,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan, Heroe Widhiatmoko.

Dinkes Magetan akan memfokuskan program pada warga yang belum mendapat asuransi. Enam puskesmas yang telah memiliki pelayanan persalinan dasar disiapkan, yakni di Plaosan, Panekan, Karangrejo, Maospati, Kawedanan dan Takeran. “Masyarakat kini tak perlu takut soal persalinan, karena gratis dan ditangani professional,” imbau Heore.

Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 trilliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 untuk program biaya persalinan. Setiap Kabupaten/ Kota akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 2 milliar untuk pembebasan biaya persalinan. Program ini untuk menekan angka kematian bayi dan ibu dalam proses persalinan. Angka kematian ibu dalam proses persalinan di Magetan, 183 per seribu kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi 12,2 persen. Korda Magetan/Magetan Online SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

43

kilas dapil VII jatim

Pemerintah Kembangkan Pasar Tradisional Percontohan Mendag kucurkan Rp 4 miliar untuk revitalisasi pasar percontohan Minulyo

P

acitan Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu melakukan kunjungan ke pasar percontohan ke 7 di Pasar Minulyo, (16/4/ 2011). Turut dalam kunjungan Mendag, anggota komisi VI DPR (F-Demokrat) Ida Ria S, Wakil Direktur Utama Bank Edhie Baskoro Yudhoyono berbincang BNI Felia Salim, dengan pedagang di pasar Minulyo Bupati Pacitan Pacitan sekaligus mencoba makanan tradisional yang menjadi cirri khas Indartato, Dirjen Pacitan. (dok. EBY Team) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Gunaryo, Sesditjen PDN Mardjoko, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pacitan Hery Purwanto serta sebanyak 100 pedagang Pasar Minulyo.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, alasan dipilihnya pasar Minulyo sebagai pasar percontohan karena pasar berada di tengah kota, dibuka setiap hari, terdapat lebih dari 900 pedagang yang terlibat, dan juga komitmen yang luar biasa dari pemerintah daerah (Pemda) Pacitan. “Di setiap daerah ada hal unik di pasar masing-masing. Jika pasar dikelola dengan baik, bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Itu kunci utamanya,” kata Mari.

Kondisi pasar ini memang sudah tertata baik, namun akan lebih jika ditingkatkan lagi pengelolaannya. Selain itu, di tempat ini juga akan ada pusat jajanan kuliner yang bakal menampung sebanyak 40-60 Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

Revitalisasi pasar, kata Mari, harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, dimulai dari tata kelola fisik di dalam pasar. Pasar percontohan yang baik, ujar Mari, harus bersih, ramah lingkungan, serta higienis. “Area kuliner nantinya akan memberikan tempat bagi pedagang kreatif lapangan (PKL). Jadi nanti bagaimana kita bisa kelola PKL, karena mereka kreatif sehingga bisa menarik orang dari luar Pacitan datang ke pasar Minulyo,” jelas Mari.

Selain bantuan finansial, Mari menjelaskan juga memberikan pendampingan perencanaan

44

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

kedepan serta memberdayakan para pedagang.

Harapannya, dalam waktu selama tiga tahun, pasar percontohan di setiap daerah bisa mengalami peningkatan, yakni dari sisi secara ekonomi, pengelolaan, dan ketertiban. “Pendampingan yang kita lakukan adalah pelatihan manajemen pengelolaan pasar tradisional, penyusunan model pembangunan dan pengelolaan pasar, dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pedagang,” tukas Mari Elka.

Khusus untuk Pasar Minulyo, Kementerian Perdagangan telah memberikan dukungan dana sebesar Rp 3,7 milyar pada tahun 2010 dan tahun ini Kementerian Perdagangan kembali mengucurkan dana Rp 4 milyar untuk pembangunan area kuliner dan pengerasan tapak pasar serta pemberdayaan pelaku pasar tahap pertama.

Selain didukung dana dari pemerintah pusat dan daerah, pembangunan dan pengembangan Pasar Minulyo juga didukung sebuah perbankan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Bupati Pacitan Indartato menyambut baik dengan pencanangan Pasar Minulyo sebagai salah satu Pasar Percontohan. “Pasar Minulyo terdiri dari enam blok dengan luas pasar sekitar 24 ribu meter persegi dengan jumlah kios 284 unit,” ucapnya dalam sambutan. Pasar Minulyo merupakan pasar yang dibangun sejak tahun 2008. Hingga kini terdapat sekitar 950 pedagang dari berbagai jenis kebutuhan.

Salah satu pedagang Pasar Minulyo, Abdul Ghoni, berharap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengelola Pasar Minulyo memperhatikan aspek keamanan. “Kami berharap aspek keamanan pasar lebih diperhatikan agar aman baik bagi pedagang maupun pembeli,” ujar pedagang makanan dan minuman ini.

Tahun 2011 ini, di seluruh Indonesia dikembangkan sebanyak 10 pasar percontohan.

Diantaranya Pasar Minulyo (Kabupaten Pacitan), Pasar Pangururan, Samosir (Sumatera Utara), Pasar Grabag, Purworejo (Jawa Tengah), Pasar Lambocca, Bantaeng (Sulawesi Selatan), dan Pasar Agung, Denpasar (Bali). Mengenai upaya revitalisasi, Mari menjelaskan, tahun ini pemerintah menyediakan anggaran Rp 505 milyar. Dari sekitar 10.000 pasar tradisional, 80 persen diantaranya harus direvitalisasi. Beberapa pertimbangan revitalisasi dan renovasi antara lain karena usia pasar sendiri yang sudah lebih dari 20 tahun.

Usai acara Mendag beserta rombongan melakukan kunjungan ke usaha batik pewarna alam Canting Jaya di Desa/Kecamatan Ngadirojo binaan Suparni dan mengunjungi lokasi Usaha Batik “Tengah Desa”.

Korda Pacitan

kilas dapil VII jatim

Kunjungan Menteri Pertanian Ke Pacitan

KPRL, Budaya Menanam Perkuat Ketahanan Pangan

Bupati Indartato mendampingi Menteri Pertanian Suswono saat meninjau kawasan rumah hijau di desa Kayen, Kecamatan Pacitan. (foto.frend)

P

acitan - Kawasan Rumah Pangan Lestari Model Perkotaan dan Model Perdesaan di Desa Kayen, Kecamatan/Kabupaten Pacitan menjadi lokasi kunjungan kerja Dr. H Suswono, Menteri Pertanian (Mentan) pada tanggal 9 April 2011. Kunjungan kerja Mentan ini didampingi oleh Bupati Pacitan, Indartato, dan Kepala Badan Litbang Pertanian, Dr. Haryono, serta pejabat lingkup Kementerian Pertanian, termasuk Badan Litbang Pertanian.

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk melihat kemajuan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang didisain untuk memanfaatkan pekarangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, peningkatan pendapatan serta upaya pelaksanaan diversifikasi pangan dengan basis sumberdaya lokal. Teknologi yang diterapkan disini antara lain teknologi vertikultur untuk tanaman hortikultura. Teknologi yang cocok untuk lahan sempit ini, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tanaman hortikultura telah mulai berbuah dan siap dipanen dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk mendukung kelestarian Kawasan Rumah Pangan Lestari ini pengembangan usaha pembibitan juga telah dirancang. “Ketahanan pangan akan lebih kuat apabila basisnya di rumah tangga,” ujar Suswono.

Disamping komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi, komoditas pangan lokal seperti uji jalar, ganyong, garut juga dikembangkan di pekarangan kawasan ini. Teknologi pengolahan melalui penggunaan mesin, juga diperkenalkan.

Mesin pengolah berkapasitas kecil, nampaknya cocok diterapkan di kawasan yang produksinya tidak terlalu besar.

Menteri Pertanian juga mengadakan dialog dengan petani dan penyuluh. Dalam dialog tersebut, petani mengharapkan agar masalah pertanian

diantaranya masalah teknologi pertanian dapat dibantu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian juga mendengarkan masalah yang dihadapi dan memberi arahan kepada Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) di Pacitan.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan pemerintah berupaya menggerakkan kembali budaya menanam di lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk itu Kementerian Pertanian telah menyusun suatu konsep yang disebut dengan “Kawasan Rumah Pangan Lestari” yang dibangun dari Rumah Pangan Lestari (RPL) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. Pada tahun 2011 ini program pengembangan kawasan rumah pangan lestari dilaksanakan di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

“Intensifikasi pekarangan dalam program semacam ini merupakan pola yang tepat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat,” terang Mentan.

Program pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Pacitan saat ini mencakup 31 kepala keluarga yang dikelompokkan menjadi 3 strata, yakni (1) rumah tangga dengan pekarangan sempit (< 100 m2), (2) rumah tangga dengan pekarangan sedang (200-300 m2), dan (3) rumah tangga dengan pekarangan luas (> 300 m2). Pada program ini diperkenalkan bagaimana memanfaatkan pekarangan secara intensif, sehingga dapat mendukung penyediaan bahan pangan bagi keluarga secara lestari, yakni dengan memanfaatkan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman obat, ternak dan kolam ikan.

Respon petani terhadap program ini cukup baik, terlihat dari peran aktif mereka dalam mempersiapkan lahan pekarangan dan perbaikan kandang ternaknya. Kondisi masyarakat demikian merupakan media diseminasi yang baik bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk menyampaikan teknologi pertanian yang telah dihasilkan, sekaligus untuk melihat bagaiman respon dan tingkat adopsi petani terhadap teknologi yang diintroduksikan.

Sementara itu, Bupati Pacitan, Indartato mengakui, Program RPL merupakan sebuah terobosan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, baik secara energi maupun gizi.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

45

kilas dapil VII jatim

“Muaranya tertuju pada pertumbuhan penduduk yang sehat.”

“ Untuk saat ini, kawasan RPL di Pacitan baru diaplikasikan untuk 37 kepala keluarga (KK).

Sesuai target, pada tahun 2015 keberagaman pangan masyarakat berada di angka 95. Hal serupa juga dipatok untuk pemenuhan gizi,” ungkap Bupati.

Kunjungan kerja Menteri Pertanian, berakhir di Kodim 0801, Pacitan. Tentu saja, tidak terkait dengan masalah stabilitas keamanan, namun terkait masalah pertanian. Lebih tepatnya, Komandan Kodim 0801, Pacitan, Letkol ARM Muzahar SiP telah mengundang Mentan, Bupati Pacitan, dan Kabadan Litbang Pertanian untuk melihat penerapan ’Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Model Perkotaan’ di Kodim 0801, Pacitan. Model pertanian seperti ini diterapkan juga di seluruh Koramil di Pacitan.

Kodim 0801, Pacitan telah mencanangkan program pertanian yang antara lain bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan, sehingga paling tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga melalui pekarangannya. Program yang dicanangkan Kodim 0801 Pacitan ini, sejalan

dengan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Kayen, Kec/Kab. Pacitan yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Nampaknya para Peneliti Badan Litbang Pertanian memberikan kontribusi dalam pengembangan pertanian di Kodim 0801, Pacitan.

Memang, memasuki halaman Markas Kodim akan terasa gairah pemanfaatan pekarangan ini. Lahan pekarangan Kodim telah ditanami komoditas hortikultura seperti terong, cabe, kangkung secara vertikultur yang ditata dengan apik tanpa mengurangi kerapihannya. Begitupun di pekarangan rumah dinas Kodim 0801.

Untuk lebih menggairahkan para parajurit ini berkiprah di pertanian, Letkol ARM Muzahar SiP mengadakan lomba. Tentu saja, rumah dinas yang berpenampilan baik dengan tanaman beraneka ragam dengan produksi pertanian tinggi yang menjadi juara. Meskipun demikian, ciri khas militernya tetap ada yaitu vertikultur tempat menanam sayuran, baik di halaman Markas maupun di pekarangan rumah dinas, tetap di cat hijau militer.

Korda Pacitan

Haryono Suyono:

Posdaya Harus Prorakyat

P

acitan - Kabupaten Pacitan menjadi yang kedua setelah kabupaten Boalemo propinsi Gorontalo yang berhasil membentuk Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya) secara total.

Mulai tingkat kabupaten hingga ke pedesaan. Demikian diungkapkan Prof DR Haryono Suyono saat menghadiri pengukuhan kepengurusan Posdaya di pendopo Pacitan Kamis (07/4).

Mantan kepala BKKBN itu menyatakan, setelah resmi dikukuhkan pengurus baru harus segera menjalankan tugas.

Ditargetkan dalam sebulan kedepan semuanya sudah berjalan seperti yang diinginkan. Yakni membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan di tingkat desa dan dusun. Berikutnya tiap Posdaya menyiapkan data lengkap kondisi keluarga yang akan dijadikan sasaran.

Tokoh kelahiran Pacitan itu mengingatkan,Posdaya yang terbentuk harus memihak kepada kepentingan rakyat. Setiap program yang akan dijalankan sebisa mungkin

46

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

melibatkan keluarga tidak mampu atau yang terpinggirkan. Sedangkan bagi keluarga mampu juga harus dirangkul agar bisa membantu keberlangsungan Posdaya itu sendiri.

Haryono Suyono mencontohkan, perlunya pemberdayaan usaha bagi keluarga muda miskin agar memiliki sumber penghasilan. Jika hal itu bisa terlaksana maka akan terbuka sumber lapangan pekerjaan. Tekat dan keinginan Haryono Suyono untuk merubah Pacitan agar lebih berdaya juga dibuktikan dengan memberikan bantuan stimulan bagi pengembangan posdaya. Untuk masing-masing kecamatan diberikan bantuan Rp.5 juta serta Rp.1 juta untuk tiap desa. Total bantuan yang dikucurkan mencapai Rp.231 juta.

Selain diikuti seluruh camat, kepala desa dan tokoh masyarakat di Pacitan acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional. Dalam kesempatan itu juga diselingi penandatanganan nota kesepakatan kerjasama perbatasan antara kabupaten Pacitan, Wonogiri, Ponorogo dan Trenggalek.

Korda Pacitan

kilas dapil VII jatim

Perajin Kulit Magetan M

agetan - Pencanangan Hari Sepatu oleh pemerintah membuat perajin kulit di Magetan tersenyum. Pemerintah mencanangkan Hari Jumat, sebagai Hari Sepatu Nasional, sejak 9 Maret lalu. Perajin kulit di Magetan, berharap imbauan bisa diikuti di tingkat lokal dengan mengenakan sepatu produk lokal bagi pegawai di instansi pemerintah kabupaten. ‘’Kebijakan seperti ini yang kami tunggu. Karena, dampaknya pada kelangsungan usaha perajin alias bisa mendongkrak penjualan,” kata Ketua Aspek (Asosiasi Perajin Kulit) Magetan, Eko Patrianto kepada tim EBY.

Menurut Eko, intervensi pemerintah semacam itu akan membantu perajin khususnya menghadapi derasnya serbuan produk China.

“Dari kami, berani bersaing karena kualitas kami unggul, namun kebijakan pemerintah akan sangat membantu kami,” tambahnya.

Eko menceritakan, sebenarnya beberapa tahun lalu, Aspek sudah menjalin kerjasama dengan pemkab Magetan terkait pengadaan sepatu bagi pegawai di lingkup pemkab. Namun, itu terbentur dengan peraturan tender. “Akhirnya, kami siasati kerjasama dengan dinas-dinas,” ujarnya.

Magetan dikenal sebagai sentra penghasil kulit yang diolah menjadi sepatu, tas, jaket hingga beragam aksesoris. Magetan juga memiliki show room hasil kerajinan kulit di Jalan Sawo. Jalan yang menjadi tujuan warga dan wisatawan untuk belanja hasil kerajinan kulit. Saat ini bertahan 85 pengusaha sepatu dan 24 pengusaha sandal dengan kapasitas produksi rata-rata 60 pasang per hari. Industri sepatu Magetan mempekerjakan sedikitnya 476 perajin.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Magetan, Venly Tomi Nocholas mengakui, kelemahan industri sepatu Magetan terletak pada disain dan tenaga ahli.

“Lihat saja, model sepatu dari dulu ya seperti itu. Kami berencana untuk memperkaya disain dengan lomba disain,” katanya beberapa waktu lalu.

Venly mengatakan dinas juga memiliki prioritas untuk menambah tenaga ahli dengan mengirim perajin ke sentra kulit di Sidoarjo dan Mojokerto. “Upaya ini rutin kami lakukan, setiap tahunnya. Kadang juga kami datangkan ahlinya ke Magetan. Ini agar, ada keahlian khususnya mislanya ahli disain, ahli finishing, ahli membuat bagian alas,” terangnya.

Butuh Balai Latihan Kerja

Kekurangan Tenaga

Upaya untuk memaksimal produksi masih terkendala kurangnya tenaga ahli di bidang persepatuan. Pemerintah diharapkan membantu dengan menyediakan balai latihan kerja agar bisa menghasilkan perajin yang handal. “Kami kekurangan tenaga yang ahli di bidang sepatu, seperti mulai dari disain hingga finishing.

Biasanya, kami melatih sendiri lulusan SMA atau SMK ,” kata Eko.

Terkait hal ini, Purwanto, pengusaha sepatu dan sandal di Magetan menambahkan pengrajin sepatu memerlukan keterampilan khusus di samping kesabaran dan ketekunan. Tanpa ketiga hal tersebut, produk yang dihasilkan tidak akan berkualitas.

Korda Magetan

“Dari kami, berani bersaing karena kualitas kami unggul, namun kebijakan pemerintah akan sangat membantu kami,” ungkap Eko Patrianto, Ketua Aspek (Asosiasi Perajin Kulit) Magetan.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

47

pesona

Eksotisme Pantai Selatan Pacitan

48

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Pesona Pantai Srau ika pergi ke Kabupaten Pacitan, sempatkan untuk mampir ke Pantai Srau. Pantai Srau adalah salah satu dari banyak pantai yang ada di Pacitan yang memiliki keindahan paronama yang luar biasa. Pantai Srau terletak di Dusun Srau, Desa Candi, Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tepatnya 25 KM di sebelah barat dari Kota Pacitan. Perjalanan ditempuh setengah jam dari pusat kota Pacitan.

Jalan menuju pantai Srau cukup berkelokkelok dan hanya melewati ruas jalan yang kecil dan desa desa yang masih berumah gebyok (dari kayu) meskipun sudah ada beberapa rumah yang terbuat dari tembok. Desa-desa menuju pantai ini masih tergolong desa yang kurang pembangunannnya, khususnya pembangunan dalam berkesadaran sanitasi. Terbukti di kanan

pesona kiri jalan desa masih terdapat himbauan berupa papan yang isinya seruan bagi warga untuk buang air besar di jamban.

Selain itu masih banyak sisi jalan desa yang masih berlobang. Bagi orang yang tidak kuat untuk menempuh jalan berkelok siapkan kertas kresek untuk menampung makanan dari perut yang dimungkinkan untuk dimuntahkan.

Namun apa yang ditempuh selama diperjalanan sebanding dengan keelokan panorama Pantai Srau yang menawan.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

49

pesona

Suasana Pantai Srau (Doc. EBY Team)

Sesudahnya kita akan menemukan pos tiket masuk kepantai, harga tiket masuk RP. 5000 per orang. Pertama kali masuk kita disambut oleh deburan ombak yang besar disertai dengan bukit karang yang mencuat di tengah pantai yang sangat alami. Itu adalah pantai bagian pertama.

Pantai Srau sendiri terbagi menjadi 3 bagian pantai yang dikeliling bukit karang.

Bagian pertama, adalah pantai yang letaknya tidak jauh dari pos tiket. Ombaknya besar dan warna laut masih biru laut serta pasir putih yang bersih. Di tengah laut menonjol beberapa bukit karang yang terlihat hidup ketika diterpa ombak yang besar.

Bagian kedua, terletak kurang lebih 100 meter dari pantai pertama. Pemisahnya adalah bukit karang yang ditumbuhi ilalang. Untuk kondisi pantainya sendiri, lokasi kedua ini memiliki ombak yang cukup jinak, namun tetap

50

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

berbahaya. Kondisi pantai berpasir namun juga terdapat karang-karang namun tidak sebanyak lokasi pertama. Bagian Pantai Srau inilah yang sering dijadikan lokasi surfing, bukan hanya oleh penduduk lokal, namun juga oleh wisatawan mancanegara. Yang khas dari tempat kedua ini dan wajib dikunjungi adalah gua laut yang terletak pada di bagian paling timur dari lokasi kedua ini.

Panorama pantai kedua hampir sama dengan pantai pertama. Bagian ketiga, yang paling bagus dan paling favorit. Pantai sangat bersih, biru dengan ombak yang besar, di bibir pantai dihiasi beberapa pohon kelapa yang tumbuh liar. Ditambah lagi terdapat semacam anjungan dari bukit yang membuat kita leluasa melihat laut dari atas sehingga laut tampak seperti telaga. Untuk menikmati pemandangan tersebut, kita harus naik ke bukit dahulu. Setelah

pesona sampai di atas bukit barulah kita bisa melihat air laut yang begitu biru disertai dengan deburan kecil yang airnya mengumpul menyerupai telaga. Kita bisa berlarian di bukit tersebut yang juga dihiasasi karang hitam.

Angin sepoi ditambah pula kebiruan laut membuat suasana pantai semakin manakjubkan.

Ternyata di bukit itu juga ada beberapa nelayan yang tengah duduk manis sedang menangkap ikan, caranya dengan memancing dengan penggunakan alat yang masih tradisional dan menggunakan ikan teri sebagai umpan.

Memang membutuhkan waktu lama dalam proses penangkapan ikan namun tidak menyurutkan niat nelayan setempat untuk tetap disana sampai mendapatkan hasil. Nelayan di Dusun Srau memang terkenal ulet.

Secara keseluruhan pantai Srau sangat komplit menyajikan keindahan alam dan membuat kita berdecak kagum mulai dari ombak yang besar, laut yang sangat biru, angin sepoi, bukit yang menyerupai semenanjung, karang hitam yang eksotis, dan laut yang membentuk telaga.

Pemandangan yang menakjubkan layaknya surga dunia yang bisa kita temui di Indonesia.

Selain itu, di lepas pantai dapat kita saksikan karang yang menyembul dan bentuknya mirip seperti ekor Hiu. Dasar wilayah pasang surut di bagian pantai ini bukan berupa pasir melainkan batuan karang sehingga kita dapatmenyusuri pantai tanpa kaki kita harus terbenam pada pasir pantai dan di celah-celah batuan karang ini, terutama di tempat yang benar-benar terlindung dari sinar matahari, dapat kita temukan berbagai hewan laut seperti teripang, bintang laut, maupun landak laut.

Untuk yang bernyali, Anda bisa saja mendaki bukit-bukit karang yang tersebar di pantai ini untuk menikmati pemandangan lepas pantai yang merupakan bentangan Samudera Hindia. Tidak jarang penduduk sekitar atau wisatawan menggunakan bukit-bukit ini sebagai tempat untuk duduk dan memancing.

Dari Surfing, Snorkeling, Hiking hingga Memancing

P

antai Srau menawarkan 3 surf spots bagi intermediate surfer, pemandangan pantai dengan hamparan pasir putih yang alami dan jauh dari keramaian, snorkeling di air laut yang jernih serta memancing dari atas bukit karang.

Tersembunyi di balik deretan perbukitan, Pantai Srau adalah salah satu surga bagi para surfer. Pantai ini memiliki 3 surf spots dengan ombak yang cukup menantang bagi peselancar yang sudah cukup handal. Spot pertama terletak di belakang portal tiket sehingga sering disebut sebagai The Portal. Spot kedua adalah Pancingan, berada di bawah bukit karang sebelah barat pantai yang sering dipakai mangkal oleh para nelayan pemancing ikan. Sementara spot ketiga adalah Pandan, berada di balik bukit karang ini.

Pantai Srau memiliki memiliki tipe ombak reef break, artinya ombak tercipta karena gelombang air laut membentur karang. Dasar pantainya pun didominasi oleh batu karang, sehingga peselancar harus lebih berhati-hati. Bulan November hingga Februari adalah waktu yang terbaik untuk surfing dan mengejar barrel di Pantai Srau.

Selain memanjakan surfer dengan barrelnya, Srau juga menawarkan pesona keindahan pantai dengan hamparan pasir putih yang dihempas ombak yang jernih. Kejernihan airnya inilah yang juga menjadikan tempat ini cocok untuk snorkeling dan menikmati keindahan serta keragaman biota laut. Bosan berjalan-jalan di bibir pantai? Cobalah naik ke bukit kecil di sebelah kanannya. Hiking di bukit karang ini sambil memandang bentang pantai dan laut yang luar biasa indahnya akan segera menghilangkan rasa bosan Anda. Bukit ini juga adalah surga bagi para pemancing ikan. Selain para nelayan, tidak sedikit orang-orang yang hobi memancing sengaja datang dari luar kota dan menghabiskan harinya di sini.

Korda Pacitan

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

51

kuliner

Sensasi Kenikmatan Ayam Panggang Dusun Gandu

Foto bersama Edhie Baskoro Yudhoyono dengan pemilik rumah makan bu Setu beserta para karyawan. (dok. EBY Team)

M

agetan â&#x20AC;&#x201C; Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Magetan tanpa menikmati hidangan khas ayam panggang Bu Setu.

Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan Jawa Timur, dikenal sebagai sentra kuliner Ayam Panggang. Di desa ini terdapat belasan warganya yang membuka usaha rumah makan ayam kampung panggang. Tak heran

Rumah yang ia tempati pun disulap sebagai rumah makan dengan konsep lesehan di ruang keluarga sehingga pengunjung serasa menikmati makanan di rumah sendiri. Rahasia kelezatan ayam panggang Bu Setu terletak dari bahan bakunya yang menggunakan ayam kampung muda dengan resep tradisional pilihan.

Pengunjung dapat menikmati kelezatan ayam panggang dengan rasa bawang yang gurih atau bumbu rujak yang pedas.

Bumbu ayam panggang racikan Bu Setu memiliki daya tarik tersendiri bagi penikmatnya.

Sehingga, sebagian penggemarnya seolah terhipnotis untuk kembali singgah di rumah makan Bu Setu setiap berkunjung ke Magetan.

Cita rasa ayam yang dipanggang dengan kayu bakar ini semakin sempurna dengan makanan pendamping seperti trancam, urap, pelas, dan sambal, serta lalapan.

Pemilik ayam panggang di desa Gandu hidup rukun dan tidak merasa tersaingi meski rumah diantara penjual ayam panggang merupakan tetangga dekat karena memiliki pelanggan masing-masing. Dalam sehari, Bu Setu mampu menjual 200 ekor ayam panggang.

Jumlah ini melonjak hingga 700 ekor per hari saat masa liburan seperti lebaran atau tahun baru. Dengan kesuksesan Bu Setu memanjakan lidah pengunjungnya, banyak media lokal dan nasional yang kerap memberitakan hidangan ayam panggang khas Gandu. Untuk itu, silahkan buktikan kelezatan ayam panggang Bu Setu saat berkunjung ke Magetan.

Dano Christian

Proses pembuatan ayam panggang uu Setu yang masih tradisional namun kenikmatannya telah dikenal para konsumen bahkan samapi di luar kota.

jika Dusun Gandu banyak dikenal para pecinta kuliner bahkan sampai wilayah luar pulau Jawa sekalipun.

Keberadaan Ayam Panggang Gandu ini tak lepas dari jerih payah Bu Setu yang berjualan ayam panggang dengan berkeliling desa pada awal tahun 1990. Karena rasanya yang gurih dan banyak diminati warga, ia pun merintis usaha dengan membuka rumah makan ayam panggang.

52

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Sajian lengkap masakan ayam panggang beserta lalapan dan sambel khas hasil racikan bu Setu.

inspirasi budaya

Daya Tarik Batik Pacitan

eindahan alami warna Batik Pacitan membuat Inggrid Kansil terpesona.

Tak hanya itu, wanita kelahiran Cianjur 9 November 1976 ini begitu terkesima ketika melihat anak-anak pelajar setingkat SMU sudah piawai membatik. “Saya aja belum tentu bisa membatik seperti adik-adik ini. Mestinya kita malu, masak tinggal memakai aja nggak mau,” tukas Istri Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, saat berkunjung ke stand pameran Batik Pacitan, di Pendopo Kabupaten Pacitan.

Ia pun tak sungkan-sungkan mempromosikan karya anak negeri yang adi luhung ini kepada pengunjung pameran. “Batik akan membuat kita memiliki identitas. Jangan sampai budaya batik ini hilang dan dijiplak negara lain, ini warisan yang tak ternilai harganya,” ujar anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini.

Inggrid juga mengakui, dalam setiap kesempatan, baik saat beraktivitas sebagai anggota dewan, maupun saat mendampingi sang suami, pakaian batik seakan sudah menjadi keharusan. “Saya gemar pakai batik bukan lantaran saya istri Menteri lho. Tapi batik memang memiliki daya tarik yang unik dan memiliki nilai seni yang adi luhung, ini bisa menjadi cermin budaya bangsa,” tandasnya.

Dirinya berharap, dengan batik kita dapat memulai langkah untuk melestarikan budaya dalam negeri. “Budaya kita banyak diklaim oleh negara tetangga, saya pikir kita sudah harus bangkit untuk melestarikan apa yang kita punya.

Saya hanya ingin batik dipunyai oleh Indonesia,” tambahnya.

Dulu, dalam pikiran Inggrid, dunia istri pejabat itu penuh glamour, namun setelah ada di dalamnya ternyata sangat merendah dan kegiatannya murni untuk masyarakat tanpa ada pamrih.

“Kita melakukan semuanya tidak dibayar atau digaji,” tegasnya Pekerjaan yang dirasakan paling mendasar saat ini, adalah semakin bisa dekat dirinya dengan masyarakat serta dapat melihat berbagai macam kondisi masyarakat dari berbagai lapisan, khususnya yang secara sosial kurang beruntung. “Sama masyarakat lebih dekat dan konkrit. Kalau di dunia entertaiment mereka hanya bisa lihat di layar kaca. Tapi disini, kita bisa berjumpa langsung, apalagi persoalan di daerah kita ketemu,” pungkas Anggota Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan ini.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

53

pro rakyat

PUAP Ringankan Beban Petani

P

engembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program PNPMMandiri untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pe-numbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayahnya.

Program ini dimulai pada tahun 2008 dan merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumahtangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT).

Penyaluran BLM PUAP ke Gapoktan sebesar Rp 100 juta dilakukan setelah mereka menyerahkan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun dengan memperhatikan kelayakan usaha produktif petani meliputi budidaya berbagai sub sektor dan usaha non budidaya (industri rumah tangga pertanian dan usaha lain berbasis pertanian).

Program PUAP disambut Gapoktan dengan harapan bisa mengubah nasib menjadi

lebih baik. Harapannya, program PUAP benarbenar tepat saasran dan tepat usaha. Para petani dilibatkan mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai evaluasi kegiatan usaha pertaniannya.

Pemerintah melalui program PUAP terus mendorong terbentuknya SDM baik itu pengurus Gapoktan maupun sistem pendampingannya.

Seperti pelatihan Ketua Gapoktan yang meliputi manajemen ke-pemimpinan, dinamika kelompok, penyusunan RUB, pembuatan laporan dan survei potensi desa. Dengan demikian, diharapkan program PUAP merupakan jembatan meningkatkan usaha agribisnis pertanian bagi petani miskin yang berada di pedesaan yang selanjutnya dapat mengurangi angka kemiskinan.

Pemahaman yang mendalam terhadap PUAP sendiri merupakan bagian yang penting dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikordinasikan oleh kantor Menko KESRA. Pemerintah berharap, program ini menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar sub-sektor.

Pola Dasar PUAP

54

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Berikut tujuan Program PUAP:

1. Untuk mengurangi kemis-kinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

2. Meningkatkan kemampuan pelaku agribisnis, pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluh Pendamping, dan Penyelia Mitra Tani.

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.

4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan.

Program bantuan ini akan disasarkan pada 10.000 desa miskin/tertinggal yang memiliki potensi pertanian, yang tersebar di 33 provinsi.

Dimana pemerintah akan mempercayakan pengelolaan bantuan tersebut kepada 10.000 Gapoktan/Poktan yang dimiliki oleh petani.

Selain membantu pelaku usaha agribisnis,

pro rakyat

bantuan tersebut diharapkan juga dapat menyentuh pada skala yang lebih kecil, yakni buruh tani dari rumah tangga miskin. Penetapan Kuota Desa dilakukan dengan mempertimbangkan data-data dari Kementerian PDT, BPS, termasuk dari aspirasi masyarakat sendiri.

Daftar calon desa PUAP kemudian dikirim oleh Tim PUAP Pusat ke Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Program bantuan dari pemerintah ini akan terbilang berhasil apabila BLM dapat tersalurkan dengan baik kepada para petani. Kesuksesan ini nantinya terlihat dari meningkatnya kemampuan GAPOKTAN sebagai fungsinya sebagai lembaga ekonomi, menurunnya angka petani miskin dan pengangguran di perdesaan, meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan, meningkatnya pendapatan petani, serta berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa PUAP. Program ini juga akan melakukan pendampingan bagi GAPOKTAN /POKTAN.

(Dari berbagai sumber)

Berharap EBY Fasilitasi Pendirian Rumah Baca di Trenggalek

M

engucapkan selamat atas terbitnya majalah SINERGIS yang notabene merupakan media komunikasi Edhie Baskoro Yudhoyono dengan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VII, khususnya Trenggalek. Semoga, media ini efektif dalam menjembatani aspirasi konstituen untuk diperjuangkan melalui proses legislasi di pemerintahan pusat.

Salah satu yang saat ini kami harapkan untuk memajukan kecerdasan kehidupan bernegara bagi generasi muda di Trenggalek adalah perlunya â&#x20AC;&#x153;rumah bacaâ&#x20AC;? sebagaimana â&#x20AC;&#x153;rumah pintarâ&#x20AC;? yang telah dirintis Presiden SBY di berbagai daerah.

Rumah baca ini sendiri sebenarnya telah kami rintis melalui sebuah komunitas

sastra di Kecamatan Watulimo dengan harapan bisa membantu minat baca anakanak terhadap buku yang berisi ilmu pengetahuan dan sastra. Namun mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada, kami tentu sangat berharap Bpk Edhie Baskoro Yudhoyono bisa membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan maupun prasarana seperti bangunan permanen serta kelengkapan bukubuku bacaan ataupun berbagai pengetahuan dan ketrampilan untuk anak-anak maupun kaum dewasa.

Salam demokrasi Nurani Soyomukti, Penulis serta pekerja sosial yang bermukim di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

55

pro rakyat

Pemerintah B Keluarkan 6 Program Prorakyat

ogor - Pemerintah mengeluarkan enam program prorakyat, yang merupakan kluster keempat, untuk memperkuat program prorakyat. Program ini melengkapi tiga kluster yang sudah dijalankan selama ini. Intinya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini ketika memberikan arahan pada penutupan Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) di Istana Bogor, Selasa (22/2) .

Keenam program tersebut adalah Program Rumah Sangat Murah, Program Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih untuk Rakyat, serta Program Listrik Murah dan Hemat. Kemudian, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggiran Perkotaan. â&#x20AC;&#x153;Enam program baru ini, saudara-saudara, yang insya Allah bisa kita mulai tahun depan dan seterusnya, itu akan menjadi kluster keempat dari program-program prorakyat,â&#x20AC;? kata Presiden SBY.

56

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

“Inti dari kluster keempat ini adalah rakyat membeli sesuatu dengan harga sangat murah, dengan sebagian maksudnya dibantu pemerintah,” Presiden menjelaskan. “Sebagai contoh, rumah sangat murah dan angkutan umum sangat murah,” Presiden menambahkan.

SBY meminta agar semua pihak, baik itu pemerintah daerah, gubernur, atau pemerintah pusat, untuk bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden meminta agar rencana ini dibicarakan langsung dengan DPR, dan akan dimulai pada tahun 2012. Walaupun tidak seketika langsung besar, Presiden ingin keenam program prorakyat ini harus sudah dimulai.

Seperti diketahui, pemerintah selama ini telah meng-implementasikan tiga kluster program prorakyat. Kluster pertama adalah bantuan dan perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Program ini diibaratkan sebagai ‘memberi ikan’.

Kluster kedua diibaratkan sebagai ‘kail,’

pro rakyat

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sedangkan Kluster ketiga adalah penguatan Usaha Menengah, Mikro, dan Kecil (UMKM), yang dianalogikan sebagai ‘perahu.’ Misalnya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penerima manfaat kluster ketiga ini adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keber-dayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya.

Seperti dikutip dari situs resmi Presiden RI, ketiga prioritas tersebut adalah: Pertama: surplus beras minimal 10 juta ton per tahun dalam waktu 5-10 tahun mendatang. Hal tersebut untuk memenuhi target pemerintah dalam mencapai swasembada beras dengan sejumlah program. Program tersebut diantaranya pembukaan lahan baru eks tanah terlantar, merealisasikan food estate dengan skema plasma dan inti, benih dan pupuk, irigasi dan embung, melakukan teknik tanam dan penyuluhan, gerakan lawan hama, research and development, inovasi, studi dan kerja sama dengan China. www.presidenri.go.id

Strategi Pembangunan Nasional

Pembangunan Ekonomi Indonesia) lebih berkaitan dengan investasi, bisnis, dan pembangunan ekonomi.

Perekonomian middle level investasi tanpa itu ekonomi tidak akan terangkat, dengan investasi besar-besaran di seluruh Indonesia, UMKM (Usaha Menengah, Kecil Menengah) juga turut bergerak.

“Tidak mungkin dipisahkan ekonomi perdagangan, wisata, apapun, karena itu menjadi satu, integrated. Jangan lupa, di samping UMKM akan tumbuh, pembangunan juga akan melaksanakan sejumlah program, kita menambah satu cluster, menjadi empat, untuk betul-betul membantu rakyat kita lebih sejahtera, ini adalah control strategi dan policy negara kita,” tuturnya.

“Akhirnya, ajakan saya kepada kadin dan dunia usaha pada umumnya adalah jangan sia-siakankan peluang dan momentum yang kita miliki, ekonomi di negeri ini tidak akan berubah ke arah lebih baik jika kita tidak mengubahnya. kita tahu banyak persoalan, jangan gemar mengeluh, menyalahkan pihak lain, pesimis dan negatif, mari bergandengan tangan mengatasi dan memperbaikinya, ”tukasnya.

4 Jalur Ala SBY

J

AKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa Indonesia masih menganut strategi pembangunan empat jalur. “Pembangunan ekonomi empat jalur, yaitu yang pro pertumbuhan jelas, pro lapangan kerja, pro kemiskinan dan pro lingkungan,” kata SBY saat membuka Rapimnas Kadin 2011 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. “Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi sudah sampai 6-7 persen, tidak usah tinggi sekali, pas saja. Jangan hanya kota besar, Jawa, tapi seluruh sektor, daerah.

Inclusive, jangan sampai yang belum mampu, tidak sejahtera tidak mendapatkan dan kemudian sustainable,” jelasnya.

Seperti dikutip situs okezone.com, SBY juga menyinggung tiga pilar pembangunan nasional yang harus terus ditingkatkan.

Pertama, ekonomi untuk kesejahteraan.

Kedua, demokrasi makin hidup tapi bermartabat dan terakhir keadilan yang menyeluruh, justice for all, keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menuturkan jika master plan MP3EI (Master plan Percepatan dan Perluasan

www.presidenri.go.id

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

57

pro rakyat

Desa di Trenggalek

Dapatkan Dana Pembangunan Infrastruktur 60 Juta

Bupati Trenggalek menyerahkan dana bantuan pembangunan infrastruktur desa sebesar 60 juta rupiah per desa. Pada acara sosialisasi tentang pengelolaan dana untuk desa,di pendopo Trenggalek, 6 /4/2011.

T

renggalekâ&#x20AC;&#x201C;Pemerintah kabupaten Trenggalek menyediakan dana bantuan pembangunan infrastruktur desa sebesar 60 juta rupiah per desa. Pada acara sosialisasi tentang pengelolaan dana untuk desa, Pemerintah setempat melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Trenggalek men-jelaskan mekanisme pengelolaan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan untuk desa di pendopo Trenggalek, 6 /4/2011.

Bantuan keuangan yang telah disediakan oleh Pemkab untuk pembangunan desa terbagi dalam empat bagian alokasi, yaitu: Alokasi Dana Desa (ADD), dana Pilkades, Tambahan Penghasilan Tetap (TPT) serta bantuan pembangunan infrastruktur. Seperti dikutip humas pemkab Trenggalek, Plt. Asisten Pemerintahan Setda, Drs. I Gede Siama, menjelaskan bahwa dana bagi hasil yang akan diterima oleh desa didapatkan dari 2 sektor, yaitu: pajak dan retribusi daerah. Dalam hal ini, desa akan mendapatkan

58

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

dana bagi hasil sebesar 10 % atau 750 juta dari total penerimaan pajak Pemkab sebesar 76,5 milyar. Sedangkan untuk retribusi daerah, desa akan mendapatkan dana bagi hasil sebesar 5 % atau 987 juta dari total retribusi sebesar 20 Milyar.

Kabag Administrasi Pembangunan Trenggalek, Ir. Janu Rianto menjelaskan tiap-tiap desa akan mendapatkan bantuan dana sebesar 60 juta untuk pembangunan infrastruktur. Dana ini khusus digunakan untuk membangun jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran irigasi serta sarana prasarana desa lainnya yang rusak

Untuk pencairan dana pembangunan infrastruktur direncanakan akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dicairkan sebesar 40 %, tahap kedua dan ketiga sebesar 30 %. Tahap kedua dan ketiga bisa dicairkan jika pihak desa telah menyelesaikan laporan pertanggungjawabnnya (SPJ). â&#x20AC;&#x153;Untuk lebih jelasnya, Bagian Administrasi Pembangunan juga telah merencanakan pelaksanaan

Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait masalah dana pembangunan infrastruktur yang akan diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam waktu 2 minggu lagi”, papar Janu Rianto.

Terkait proses pencairannya, 70 % dari jumlah dana bagi hasil akan dibagi rata ke 152 desa. Sedangkan sisanya sebesar 30 % akan dibagikan secara proporsional kepada desa tergantung jumlah pajak dan retribusi daerah yang diberikan. “Dalam pencairannya akan dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama direncanakan akan dicairkan pada Bulan Juli 2011 sebesar 50 %, sedangkan tahap kedua pada Bulan Oktober 2011 juga sebesar 50%,” ujar Hartoko, Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Trenggalek.

Pemkab memberikan keleluasaan kepada desa untuk menentukan skala prioritas dalam pemanfaatan dana bagi hasil ini. Namun, masih menurut Hartoko, pemkab juga memberikan arahan agar dana bagi hasil ini digunakan untuk 3 sasaran, yaitu : pengembangan iklim usaha masyarakat desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana desa.

Kabag Pemerintahan Desa, Drs. Agus Salim dalam kesempatan ini memberikan arahan terkait ADD, TPT serta dana Pilkades. Untuk ADD, pada tahun 2011 ini Pemkab telah menyediakan Pagu Total sebesar 16,4 milyar. “14,88 milyar merupakan pagu ADD murni sedangkan sisanya sebesar 1,52 milyar merupakan dana penguatan

pro rakyat

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”, rinci Agus Salim. Sebesar 30 % dari ADD murni digunakan untuk Belanja Aparatur dan Biaya Operasional Pemerintahan Desa, sedangkan 70 % sebagai biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk besarnya Tambahan Penghasilan Tetap (TPT) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Drs. Agus Salim menjelaskan akan disesuaikan dengan pagu anggaran 2011 dan diusahakan dilakukan penyesuaian dengan Upah Minimun Kabupaten (UMK). Saat ini TPT sudah bisa dicairkan di 55 desa, 60 desa masih dalam proses sedangkan sisanya masih belum memenuhi persyaratan sehingga belum bisa diproses.

Sedangkan dana bantuan pilkades, dikhususkan untuk desa yang akan melaksanakan pilkades pada tahun 2011 ini. “Bantuan dana pilkades ini dapat digunakan untuk : pengadaan formulir-formulir yang diperlukan, surat suara dan alat tulis kantor, pemberian honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa serta untuk penyelenggaraan rapat-rapat”, tambah Agus Salim.

Terkait bantuan pembangunan infrastruktur, Bupati kembali mengingatkan kepada para Kades untuk tidak menggunakannya membangun Balai Desa. “Boleh digunakan membangun Balai Desa, asalkan kondisi jalan, jembatan serta infrastruktur desa lainnya dalam keadaan baik. Namun, pihak desa juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemkab”, tegas Bupati.

EBY Team

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

59

testimoni

Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil, Arjosari

“

Selaku Pimpinan Pondok Pesantren, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ibas yang sudah memberi bantuan kepada siswasiswi kami berupa peralatan lengkap drum band.

Semoga bantuan peralatan ini bisa memacu daya kreativitas, sekaligus mendorong prestasi belajar siswa,” kata KH. Moch. Burhanuddin.

Selain untuk memberdayakan kegiatan ekstra kurikuler, bantuan peralatan ini diharapkan dapat memacu daya kreatifitas siswa.

Pengembangan kreatifitas ini setidaknya akan menjadi stimulus bagi para siswa untuk lebih maju dan berprestasi.

Karena, drum band merupakan suatu media yang bisa memberikan pelatihan terhadap kekompakan anak.

“Mereka bisa kompak dan bisa menghargai pemimpin, karena dengan bermacam karakter terpusat pada satu pemimpin yaitu mayoretnya,” Lebih jauh KH. Moch Burhanuddin mengatakan, peningkatan kualitas anak didik memang harus ditunjang dengan sarana yang memadai.”Bentuk kepedulian semacam ini harus diimbangi kemampuan merespon dan mendalami dengan berusaha mengajarkan kepada anak didik untuk memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang sudah diberikan, tentunya alat ini akan berfungsi kalau dimanfaatkan dengan baik, semoga siswa kita bisa mandiri dalam berkreatifitas,” terangnya.

Korda Pacitan

“Mas Ibas Peduli Petani Magetan”

S

ebagai wujud perhatian dan kepedulian terhadap petani Edhie Baskoro Yudhoyono menyerahkan bantuan alat pertanian Handtraktor dan alat perontok padi bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Mulyo di Desa Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan yang mengalami kendala

60

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

dalam pengelolaan lahan pertanian.

“Terima Kasih pada Mas Ibas, dengan bantuan tersebut , sangat bermanfaat bagi para petani karena sangat membantu dan bisa meningkatkan hasil pertanian, “ kata Ketua Gapoktan Ngudi Mulyo.

Harapannya kepada seluruh anggota petani yang tergabung dalam Gapoktan agar dapat meningkatkan hasil pertanian,dengan demikian, diharapkan magetan bisa menjadi sentra produksi pertanian.

Bantuan itu, dapat mempermudah petani dalam menggarap sawahnya. Kini, penggarapan sawah tidak lagi sebatas cara tradisional, tapi sudah dengan cara modern. Dengan begitu, sektor pertanian dapat berkembang dengan baik.

“Kami akan menjaga dan merawat bantuan dari Mas Ibas. Bantuan ini tidak hanya milik ketua atau pengurus Gapoktan. Tetapi seluruh anggota,” ujarnya.

Korda Pacitan

rakyat bicara

Edhie Baskoro Yudhoyono selaku Anggota DPR RI menyerahkan bantuan alat pertanian Handtraktor dan alat perintok padi kepada Gapoktan Ngudi Mulyo Desa Jomplang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.

Bantuan Pupuk dan Benih Padi Untuk Gapoktan Babadan

B

antuan pupuk dan benih sangat dinantikan oleh sebagian besar petani di Kabupaten Ponorogo. Sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Berkah Tani, Desa Kadipaten, Kecamatan Babadab, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edhie Baskoro Yudhoyono selaku Anggota DPR RI yang telah memberikan bantuan berupa pupuk dan benih padi. Bantuan ini sangat penting agar para petani lebih mudah dalam mengelola lahan pertanian. Harapan kami terjadi peningkatan hasil pertanian. untuk itu, bantuan hand traktor ini akan kami jaga dan dipergunakan serta dijalankan dengan baik.

Bantuan ini juga merupakan rangsangan kepada kami untuk lebih giat lagi dalam mengolah lahan pertanian. Dan dengan sendirinya dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi bagi para anggota kami.

â&#x20AC;&#x153;Kami akan memper-tanggungjawabkan bantuan ini dengan baik. Bantuan ini bukan untuk ketua kelompok, tetapi untuk dipergunakan oleh semua anggota kelompok,â&#x20AC;? tandas Arifin, Ketua Gapoktan Berkah Tani.

Menurutnya, bahwa tolak ukur keberhasilan bantuan pupuk dan benih tersebut,

ketika produksi pertanian meningkat bagi seluruh anggota kelompok. Karena pada dasarnya itu, diperuntukkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian para petani. Keberhasilan pengurus kelompok tani itu adalah ketika mampu meningkatkan produksi pertanian anggotanya.

Korda Ponorogo

Ketua Tim EBY, Bonggas Adi Chandra menyerahkan bantuan alat pertanian.

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

61

siaga bencana

Tips Menghadapi

Bencana Tanah Longsor

B

encana Tanah longsor sering mengancam wilayah dapil 7 Jawa Timur, terutama pada musim penghujan. Kejadian bencana pada umumnya terjadi di daerah perbukitan sehingga banyak menimpa masyarakat di daerah kaki bukit serta menghancurkan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, bahkan rumah dan gedung sekolah. Berikut upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor : • Kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terdapat ciri-ciri daerah rawan longsor kita dapat menghindar.

• Perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng.

• Tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam (akar tunggang) • Tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk kedalam tanah.

• Selalu waspada pada saat musim hujan terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu lama.

• Waspada terhadap mata air/rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng.

Situasi saat longsor : • Bencana tanah longsor pada umumnya terjadi secara mendadak pada saat atau setelah terjadi hujan.

• Umumnya longsor terjadi dengan diikuti suara gemuruh, disertai gerakan massa tanah dan/ atau batuan yang meluncur sangat cepat ke bawah bukit menyapu apa yang dilewati.

Tindakan yang dapat dilakukan saat kejadian Kebanyakan pendudukdi bawah lereng tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar pada saat massa tanah sudah mulai meluncur ke bawah. Evakuasi penduduk jika tebing telah menunjukkan gejala akan longsor.

Tindakan yang dilakukan setelah kejadian * Lakukan evakuasi korban yang tertimbun secara hati-hati, karena penggalian pada timbunan dapat memicu terjadinya longsoran baru. * Lakukan evakuasi penduduk yang tinggal di daerah bahaya ke tempat penampungan yang aman. * Ceri sumber-sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk daerah penampungan yang aman. * Segera hubungi pihak terkait seperti Kepala Desa/Lurah atau Camat sehingga kejadian bencana dapat ditangani dengan segera secara terkoordinasi.

Waspadailah • Tumpukan tanah gembur dan lolos air (lempung, lempung pasiran, dan pasir • Retakan lengkungan pada lereng atau retakan pada bangunan dan jalan pada saat setelah turun hujan • Lapisan tanah atau batuan yang miring kearah luar lereng. Munculnya rembesan air pada lereng Tindakan yang harus dihindari : • Mendirikan bangunan diatas lereng rawan longsor • Mencetak kolam atau sawah irigasi di atas daerah rawan longsor • Melakukan penggalian di sekitar kaki lereng yang rawan longsor • Menebang pohon sembarangan pada dan di sekitar lereng yang rawan longsor

62

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

• Tinggal dibawah lereng rawan longsor Yang harus dilakukan • Melapor ke aparat desa atau kelurahan setempat • Tutup retakan tanah dengan lempung atau material kedap air lainnya • Hindari air meresap ke dalam lereng dan atur drainase lereng • Buat parit pengatur air hujan yang menjauhi lereng • Tancapkan bambu-bambu yang dilubangi kedua ujungnya kedalam lereng • Apabila rembesan/ aliran air bercampur lumpur muncul semakin deras pada lereng, segera tinggalkan lereng Sumber : BNPB

Akses Informasi Cepat Kebencanaan

siaga bencana

BPBD Jalin Kerjasama Dengan ORARI

P

acitan - Setelah resmi terbentuk pertengahan Maret lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan langsung melakukan beberapa langkah strategis. Hal ini dilakukan mengingat kabupaten di ujung selatan Jawa Timur ini memiliki daerah rawan bencana alam. Baik banjir, tanah longsor maupun ancaman tsunami. Ditemui Kasi Kedaruratan dan Logistik, Juri mengatakan, upaya awal yang dilakukan pihaknya adalah merapatkan barisan menjalin koordinasi dengan lintas sektoral.Yakni dengan melakukan sosialisasi dengan dinas instansi dan pemegang wilayah terkait keberadaan BPBD.

Selain itu, pihaknya juga intensif menjalin kerjasama dengan organisasi radio amatir seperti ORARI maupun RAPI dalam hal komonikasi kebencanaan.

Alasanya, dengan informasi yang cepat dan tepat, tindakan penanganan dapat segera dilaksanakan.

Terkait dengan kesiapan infrastruktur, Juri mengaku sudah cukup lengkap. Diantaranya telah tersedia Radio Internet (Ranet) untuk informasi gempa dan tsunami yang terkoneksi nasional, perangkat pemantau pasang surut air laut serta peta rawan tsunami dan 13 selter pengungsian kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Hanya saja menurut Juri saat ini jalur evakuasi tersebut belum dilengkapi petunjuk arah atau rambu khusus.

Secara kelembagaan BPBD tandas Juri berfungsi sebagai koordinator, komando dan pelaksana jika terjadi bencana alam. Jika sewaktu-waktu hal tersebut terjadi maka instansi terkait lainya akan bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Kabupaten Pacitan sendiri dari

12 kecamatan hanya satu yang tidak masuk kategori rawan bencana. Yakni. kecamatan Donorojo. sedangkan lainya berpotensi terjadi banjir maupun tanah longsor. Sementara itu dari data BPBD terhitung dari Januari hingga Maret telah terjadi 555 kejadian bencana alam. Dari jumlah itu separuh lebih bencana tanah longsor.

Sedangkan sisanya bervariasi mulai dari banjir, puting beliung serta kebakaran.

Sumber : Humas Pemkab Pacitan

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

63

info DPP

Demokrat Lebih Senang Koalisi dengan Petani

Panen Raya di Palimanan Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melakukan panen raya sekaligus menyerahkan bantuan 5 ton benih padi sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya ke desa Kepu, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 16 Maret 2011. Foto Ridwan

C

IREBON - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya lebih senang berkoalisi dengan petani. “Karena petani biasanya lebih jujur dan tulus,” ujarnya, saat menghadiri acara pesta panen, di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jabar, Rabu (16/3).

Menurut Anas, Partai Demokrat memandang penting berkoalisi dengan petani, dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. “Hanya dengan manunggaling bersama petani, barulah kita dapat bersama-sama meningkatkan produksi pertanian di negeri ini,” tuturnya.

Mantan Ketua F-PD di DPR RI itu mengungkapkan, suksesnya pembangunan pangan oleh pemerintah SBY sekarang ini, hendaknya selalu dijaga dan terus dipertahankan. Tentunya menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran petani di Indonesia.

64

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Anas menambahkan, pentingnya menjaga ketahanan pangan, adalah karena permasalahan tersebut terkait dengan stabilitas nasional.

“Bagaimanapun, pangan itu kan berhubungan dengan perut. Kalau orang lapar, maka mereka akan berontak,” paparnya.

Kebersamaan petani dengan Demokrat, diharapkan Anas pula tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, tapi juga agar produk pertanian di negeri ini ke depan dapat diekspor ke luar negeri. “Jadi, bukan hanya untuk dalam negeri. Indonesia juga (diharapkan) punya andil menjaga stabilitas pangan dunia,” tutur Anas meyakinkan.

Rombongan DPP Partai Demokrat ke Cirebon hari ini sendiri, disambut meriah oleh warga di salah satu kawasan lumbung beras wilayah Jabar itu. Selain Ketua Umum, ikut serta juga Sekjen Edhie Baskoro, Jafar Hafsah, Saan Mustafa, serta beberapa pentolan Demokrat lainnya. Kehadiran mereka disambut oleh Wagub Jabar Dede Yusuf. (mur/jpnn)

info DPP

Anas Urbaningrum Lantik Pengurus Baru DPD-PD Sulsel Ketua DPD PD Sulsel mengibarkan Pataka Bendera Partai Demokrat pada acara pelantikan disaksikan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono, Sabtu (29/1).

(Foto: Bobby Triadi)

M

akassar – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum didampingi Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono melantik 273 pengurus Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2015 yang diketuai Ilham Arief Sirajuddin. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan diselenggarakan di gedung Celebes Convention Centre Makassar, Sabtu 29 Januari 2011, siang, sekitar pukul 14.00 WITA. Kepada pengurus baru DPD PD Sulsel, Anas Urbaningrum meminta seluruh pengurus untuk selalu menghargai ketua DPD Demokrat sebelumnya. Dua tokoh yang dimaksud Anas yakni Reza Rasyid Ali dan Syamsul Mapparepppa yang merupakan tokoh pendiri Demokrat di Sulawesi Selatan. “Mari banyak menghargai jasa itu. Keduanya merupakan perintis Demokrat di daerah ini,” kata Anas.

Sementara ketua DPD PD yang baru, Ilham Arif Sirajuddin usai dilantik menyampaikan, rasa hormat kepada mantan Gubernur Sulsel Amin Syam dan Gubernur Sulsel saat ini Syahrul Yasin Limpo yang dinilainya telah banyak memberikan konstribusi dalam perjalanan karir politiknya.

“Pak Amin Syam dan kanda Syahrul merupakan guru politik besar di Sulawesi Selatan. Ia banyak memberikan apresiasi dalam kancaH perpolitikan saya,” kata Ilham.

Selain Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP Demokrat Edhie Baskoro

Yudhoyono, sejumlah pengurus pusat turut hadir antara lain Menteri Koperasi, Syarif Hasan, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Wakil Ketua MPR RI, Hj Melani Leimena Suharli, Reza Ali, Jafar Hafsah, Nizar Syihab, serta Sekretaris Dewan Kehormatan, Amir Syamsuddin.

Seperti dikutip situs Demokrat, Pelantikan ini sekaligus menjadi ajang unjuk kekuatan partai Demokrat Sulsel di bawah kepemimpinan ketua yang baru. Sekitar 10 ribu kader memadati ruangan pelantikan. Tak hanya pelantikan, DPD Partai Demokrat Sulsel juga memberikan dan meluncurkan program Anak Sekolah Asuh (ASA) Biru.

Menurut Ilham, program ASA Biru tersebut akan menjadi tanggung jawab setiap pengurus dan kader Demokrat yang memiliki kemampuan secara ekonomi terutama mereka yang duduk sebagai legislator untuk memberi bantuan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.

“Intinya kita beri bantuan pendidikan bagi orang tidak mampu. Targetnya nanti semua yang mampu secara ekonomi di Partai Demokrat bisa menanggung biaya anak putus sekolah minimal pendidikan dasar,” jelas Ilham. dvd/Sumber : Antara/Demokrat

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

65

info DPP Tabel Tabel

Representasi Perempuan dan Laki-laki di Legislatif Hasil Pemilu 2009 Anggota Legislatif

Legislatif

Total

Perempuan

Laki-laki

DPR RI

103 (18%)

457 (82%)

560

DPRD Provinsi

321 (16%)

1.684 (84%)

2005

DPRD Kabupaten/Kota (data dari 461 daerah)

1.856 (12%)

13.901 (88%)

15.758

Sumber : Pusat Kajian Politik Fisip (Puskapol) Universitas Indonesia - 17 Desember 2010

Nomor Urut Perempuan Terpilih di Legislatif Legislatif

No Urut 1

No Urut 2

No Urut 3

No Urut 4 dst

Catatan

DPR RI

44%

29%

20%

7%

93% terpilih dari urutan 1-3

DPRD Provinsi

41%

20%

24%

14%

85% terpilih dari urutan 1-3

DPRD Kabupaten/Kota

41%

23%

18%

18%

82% terpilih dari urutan 1-3

Sumber : Pusat Kajian Politik Fisip (Puskapol) Universitas Indonesia - 17 Desember 2010

Jumlah Kursi Perempuan dari Sembilan Partai Politik No

Persen Anggota Perempuan dari Total Kursi Partai Politik

Partai Politik

% DPR RI

% DPRD Provinsi

% 461 DPRD Kab/Kota

1

Demokrat

2 3 . 6 4 (1 4 9 )

2 2 . 3 1 (3 6 3 )

1 4 . 8 6 (2 1 2 8 )

2

Golkar

1 7 . 9 2 (1 0 6 )

1 6 . 8 6 (3 4 4 )

1 5 . 0 7 (2 4 7 5 )

3

PDIP

1 8 . 0 9 (9 2 )

1 7 . 4 5 (2 7 5 )

1 2 . 8 6 (2 1 5 3 )

4

PK S

5 . 2 6 (5 7 )

1 5 . 6 7 (1 8 5 )

7 . 7 5 (1 0 5 7 )

5

PPP

1 3 . 1 6 (3 8 )

1 1 . 2 (1 2 6 )

9 . 3 8 (9 2 2 )

6

PAN

15.22 (48)

1 6 . 8 7 (1 6 0 )

8 . 5 (1 2 4 6 )

7

PKB

2 5 . 0 (2 8 )

1 5 . 1 5 (6 6 )

9 . 4 2 (8 7 0 )

8

Hanura

2 2 . 2 2 (1 8 )

1 4 . 4 2 (9 9 )

1 2 . 3 8 (7 7 5 )

9

Gerindra

1 9 . 2 3 (2 6 )

1 4 . 8 5 (1 0 1 )

1 5 . 1 7 (5 1 4 )

Sumber : Pusat Kajian Politik Fisip (Puskapol) Universitas Indonesia - 17 Desember 2010

66

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

info DPP

B

alikpapan – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbanigrum melantik pengurus baru Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2010-2015, di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat, 8 Pebruari 2011.

H. Isran Noor terpilih menjadi Ketua DPD PD Kalitim didampingi Nicolas Pangeran sebagai Sekretaris terpilih memimpin Partai Demokrat di Kaltim. Mereka terpilih pada Musda II, 29 September 2010 yang lalu.

Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur yang baru saja dilantik pada 13 Februari 2011 lalu, mengajak pengurus Partai Demokrat Kaltim bersama-sama bekerja sukarela untuk partai.

Kepada yang belum terpilih menjadi pengurus, Isran meminta agar bersabar. “Nanti akan ada estafet kepengurusan,” kata Isran.

Selanjutnya Isran mengajak seluruh kader agar kedepannya dapat menjadikan partai demokrat sebagai partai modern khususnya di Kaltim, beretika dan jangan dikotori dengan katakata yang menimbulkan orang lain tersinggung.

“Kader Demokrat Kaltim berbicaralah yang

santun, jangan asal ngomong yang sebagai tokoh agama, seni, serta lainnya berbicara secara etis, santun dan pandai menghormati orang lain, maka Partai Demokrat akan disayang rakyat. Berbuatlah sesuatu yang memiliki manfaat bagi orang lain, semoga dapat diamalkan dengan sungguhsunguh. Karena Pangkat Jabatan itu adalah amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan baik,” ujar Isran.

Anas dalam pidato pencerahan-nya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD-PD Kaltim sebelumnya yang telah mendedikasikan diri hingga menjadikan Partai Demokrat menjadi yang terdepan di Kalimantan Timur. “Prestasi politik yang patut dibanggakan yang penuh dedikasi” tegas Anas.

Selain itu, Anas menggaris bawahi pidato Ketua DPD prov. kaltim bahwa Demokrat adalah partai “SANTUN”.

“Saya makin yakin Demokrat di Kaltim akan membuat langit Kaltim semakin membiru dengan kerja keras kader partai. Hal ini harus dipanggul oleh pengurus partai, jangan dulu membicarakan Pemilu 2014, itu masih jauh, sekarang berbuatlah untuk rakyat, kepentingan rakyat. Mari memberikan politik secara baik, membumi dan kerja nyata, Partai Demokrat harus hadir ditengah-tengah rakyat, dengan kerja keras, membuat prestasi, dari seluruh kader, kita membangun kekuatan menjadi partai kuat secara Nasional, menjadi Partai Demokrat terdepan dan mari kita lanjutkan kerja keras para kader terdahulu,” kata Anas.

Selain Anas dan Ibas, turut pula hadir sejumlah anggota DPR RI Partai Demokrat, Ketua DPRD Prov. Kaltim Mukmin Faisal HP, Walikota Tarakan Udin Hiangio, Bupati Bulungan Budiman Arifin, Bupati Terpilih Malinau Yansen TP, Anggota DPRD Prov. Kaltim, Anggota DPRD Kabupateen/Kota dari Fraksi Demokrat, KetuaKetua DPD/DPW Prov. Kaltim diantaranya, Hanura, PAN, Gerindra, Sekretaris DPD PDIP, Pengurus DPC Partai Demokrat Se Kaltim, Kader dan Simpatisan, Tokoh Masyarakat. dvd/Sumber : Demokrat SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

67

info DPP

Partai Demokrat

Fokus Perjuangkan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan

J

akarta - Hasil perolehan kursi Pemilu 2009 menunjukkan bahwa ada peningkatan representasi perempuan di tingkat nasional dan daerah. Jumlah perempuan yang terpilih menjadi wakil rakyat meningkat dari 12% (65 orang) menjadi 18% (103 perempuan).

Sementara di tingkat lokal, dilihat dari agregat secara nasional, representasi di DPRD provinsi adalah dari total 2005 calon terpilih di 33 DPRD provinsi, jumlah kursi perempuan sebanyak 321 (16%).

Upaya meningkatkan keterwakilan kaum perempuan sebagai wakil rakyat menjadi agenda penting Partai Demokrat. Jumlah politisi perempuan dari Partai Demokrat yang menjadi anggota DPR sekitar 34 persen dari total politisi perempuan di DPR.

Ketua Umum DPP Partai Deemokrat (PD) Anas Urbaningrum mengharapkan, perjuangkan kaum perempuan menyangkut isu keterwakilan di legislatif hendaknya tidak lagi berorientasi kuantitatif. Perjuangan kaum perempuan hendaknya sudah berorientasi ke kualitatif. “Pengertian keterwakilan bukan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen tetapi isu-isu sensitif gender apa yang bisa digarap kaum perempuan?” kata Anas Urbaningrum dalam sambutan sebelum membuka acara Diskusi RUU Pemilu bertema Peluang untuk Keterwakilan Perempuan yang digelar Departemen

68

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) DPP-PD di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Februari lalu.

Anas Urbaningrum menegaskan, gerakan perempuan harus lebih substansial. Isu-isu keadilan gender harus direbut aktivis perempuan. “Kaderkader PD harus lebih maju memaknai keterwakilan perempuan,” kata Anas Urbaningrum mengingatkan.

Anas meyakini, jika gerakan seperti itu terus dilakukan, bisa menjadi gerakan moral yang besar. Bisa menjadi basis demokrasi yang berkeadilan.

Perempuan Demokrat Rapatkan Barisan

Di tempat terpisah, Departemen Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan menggelar workshop pendidikan politik perempuan dan konsolidasi perempuan di Aula Anging Mammiri Makassar. Minggu 20 Februari 2011.

Politisi perempuan dari Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang membeberkan sejumlah celah penting dalam dunia politik, yang penting dimaksimalkan oleh perempuan. Di antaranya, perempuan harus berani masuk kepengurusan parpol, dan berjuang atas pemenuhan kuota 30 persen di 2014.

Dalam workshop tersebut, setidaknya ada 7 poin penting yang harus diperhatikan didalam faktor regulasi yang dapat mempengaruhi keterpilihan perempuan.

Faktor pertama tentang Kebijakan afirmasi di UU No.10/2008 (pasal 53 dan 55) dapat mendorong keterpilihan perempuan di legislatif. Kedua, pencalonan perempuan 30% dan penempatan calon perempuan di tiga urutan atas dalam UU No.10/2008 terbukti signifikan mendorong keterpilihan. Ketiga, mayoritas perempuan terpilih di nasional dan lokal berada di nomor urut atas. Keempat, ketentuan parliamentary threshold (PT) nasional memiliki

info DPP “Gerakan perempuan harus lebih substansial.

Isu-isu keadilan gender harus direbut aktivis perempuan.

Kader-kader PD harus lebih maju memaknai keterwakilan perempuan karena saya yakin jika gerakan seperti itu terus dilakukan, bisa menjadi gerakan moral yang besar. Bisa menjadi basis demokrasi yang berkeadilan” kata Anas Urbaningrum. pengaruh terhadap naiknya jumlah perempuan di DPR. Partai yang meraih suara besar, otomatis mendorong jumlah perempuan yang terpilih.

Kelima, di daerah tidak ada PT, dampaknya jumlah partai peraih kursi di DPRD amat beragam. Keenam, afirmasi dalam UU No.2/2008 tentang kepengurusan partai mengikutsertakan 30% perempuan di berbagai tingkatan memiliki pengaruh dalam penempatan calon perempuan dan yang terakhir, afirmasi dalam kepengurusan partai mendorong partai melibatkan perempuan, khususnya di tingkat lokal, posisi kepengurusan menjadi basis politik yang penting dalam pencalonan legislatif (termasuk penempatan di urutan atas) bagi perempuan.

“Mengacu pada data perolehan kursi legislatif, harus dikatakan bahwa kinerja calon

perempuan Demokrat terhadap perolehan kursi partai masih rendah. Apalagi di tingkat daerah dengan kondisi ketatnya persaingan partai dan calon, tanpa afirmasi internal partai, calon perempuan harus bersaing meraih suara terbanyak,” ujarnya.

Bila dilihat dari nomor urut keterpilihan perempuan di DPR-RI, Andi menyampaikan bahwa 44% perempuan di DPR-RI terpilih dengan nomor urut 1, selebihnya 29% di nomor urut 2, 20% di nomor urut 3 dan 7% berada di nomor urut 4. “Pengaruh PT 2,5% untuk kursi DPR berpengaruh terhadap jumlah kursi perempuan Demokrat yang mencapai 24%. Dugaan pengaruh pemilih yang dominan preferensi pada partai untuk tingkat DPR, membuka peluang keterpilihan perempuan di nomor urut atas (preferensi partai lebih kuat daripada preferensi calon),” jelas Andi.

Partai Demokrat Sulsel berharap perempuan, utamanya di internal Demokrat, bisa menyatukan persepsi terkait posisi perempuan demi kemajuan Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014. Untuk mewujudkan ini, perempuan dituntut meningkatkan pemahaman politik dan makna keterwakilan perempuan di parlemen. “Menyikapi hal itu, kami (para perempuan legislatif asal PD) siap untuk meluaskan pemahaman, meluaskan cakrawala pengetahuan, dan mengikuti pendidikan politik Departemen Pemberdayaan Perempuan DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan terus-menerus,” kata Andi Timo. menggelar workshop pendidikan politik perempuan dan konsolidasi perempuan di Aula Anging Mammiri Makassar. Minggu 20 Februari 2011.

(dvd/demokrat)

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

69

lensa EBY

Agenda kegiatan Edhie Baskoro Yudhoyono di DPR saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan mitra Komisi I DPR. (dok. EBY Team)

70

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

lensa EBY Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerahkan paket bantuan kepada petani dalam rangkaian kunjungan ke daerah pemilihan (dapil VII) Jawa Timur

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meninjau langsung bantuan untuk konstituennya di dapil VII Jawa Timur

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melalui timnya menyerahkan paket bantuan kepada warga masyarakat yang terkena bencana SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

71

lensa EBY

Selain aktif sebagai anggota DPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dipercayakan sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga masa bhakti 2010-2015. (dok. Kadin)

Edhie Baskoro Yudhoyono bersama pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) saat diterima presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta. (dok. Kadin)

72

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

lensa EBY

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono meninjau lokasi pengobatan gratis dan berbincang dengan warga di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Acara ini digelar untuk memperingati HUT ke-9 Partai Demokrat. (Dok. Partai Demokrat)

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, DPP Partai Demokrat kerap menyelenggarakan kegiatan amal di sejumlah tempat.

Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Ketua Umum Partai Demokrat memberikan bantuan kepada masyarakat di Jakarta dalam rangkaian kegiatan menyambut HUT Partai Demokrat beberapa waktu lalu. (dok. EBY Team)

Kegiatan gerak jalan santai menempuh rute depan kantor DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara di jalan Sao sao dan berakhir di lapangan MTQ Square Kota Kendari, Minggu(22/3). (dok. Ridwan) SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

73

lensa EBY

Suasana interview media bersama Edhie Baskoro Yudhoyono saat mengomentari perkembangan isu nasional.

Edhie Baskoro Yudhoyono menerima wartawan senior harian Kompas di Senayan Jakarta. (dok. EBY Team)

Edhie Baskoro Yudhoyono saat diwawancarai TV One terkait pelaksanaan Kongres Nasional Partai Demokrat di Bandung Jawa Barat. (dok. EBY Team)

Edhie Baskoro Yudhoyono saat diwawancarai Reporter TRANS TV.(dok. EBY Team)

74

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

lensa EBY

Rangkaian kegiatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mendampingi Ketua Umum Anas Urbaningrum di sejumlah kunjungan di daerah. (dok. EBY Team)

Jalan Sehat - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mendampingi Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam acara jalan santai bersama kader Partai Demokrat dan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Foto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono beserta para petinggi Partai Demokrat saat Musyawarah Daerah Provinsi Banten. (dok. EBY Team)

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono saat mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur. (dok. Ridwan) SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

75

lensa EBY

Suasana pelantikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Istana Negara. (dok. EBY Team)

Suasana pelantikan Gubernur Lemhanas Budi Soesilo Supandji di Istana Negara. (dok. EBY Team)

Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri Sertijab Paspampres di Jakarta. (dok. EBY Team)

76

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

lensa EBY

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mendampingi Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam rangkaian kegiatan silaturahmi DPP Partai Demokrat pada sejumlah Pondok Pesantren di Indonesia. (dok.Ridwan/EBY Team)

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

77

lensa EBY

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menghadiri Rapat Kerja Daerah DPD Partai Demokrat di Provinsi NAD. (Dok. Partai Demokrat)

Edhie Baskoro Yudhoyono menghadiri Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat DI. Yogyakarta.

(Dok. Partai Demokrat)

Menteri UKM, Syarief Hasan menerima cenderamata usai memberikan materi diskusi kepada peserta Rapat Kerja Fraksi Demokrat DPR-RI, Jumat, 26 Nopember 2010 di Hotel Crowne, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. (Dok. Partai Demokrat)

Edhie Baskoro Yudhoyono saat membacakan pengurus pusat DPP Partai Demokrat masa bhakti 2010-2015 di Cibubur. (dok. EBY Team)

78

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

18

Kunker Komisi 1 DPR RI ke Italia

17

Kunker Komisi 1 DPR RI ke Italia

25

11

10

24

4

1. RDP dgn Kepala BIN dan Kepala BNPT 2. Rapat Panja dgn Pemerintah 3. Raker dgn Panglima TNI 4. Seminar Penguatan dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan DPR RI

Senin

3

Minggu

5

27

20

13

6

Rabu

Kamis

28

Digital Video Conference with Former Vice President Al Gore

21

Kunker Komisi 1 DPR RI ke Prancis

14

1. Rapat Paripurna DPR RI 2. Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat 3. RDPU Banggar DPR RI dengan Pakar Perminyakan

7

* Perkiraan Musda disesuaikan dengan masa berlaku SK DPD

NOTES

26

Raker Komisi I dengan Menhan dan panglima TNI

Kunker Komisi 1 DPR RI ke Italia

19

Pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Jogyakarta masa bakti 2010-2015

12

1. Rapat Paripurna DPR RI 2. KADIN - Undangan Makan Siang dari Kedutaan Besar Inggris

Selasa

Jumat

9

Sabtu

Peringatan Maulid Agung Nabi Muhammad SAW

2

30

23

Kunker Komisi 1 DPR RI ke Prancis

16

www.edhiebaskoro.com Š EBY STAFF

Round Table Discussion Bedah Buku 'Presidensialisme Setengah Hati'

29

22

Kunker Komisi 1 ke Prancis

15

Pidato Penutupan Masa Sidang Pondok Pesantren Nikmatul III Tahun Sidang 2010/2011 Jawahir

8

Rapat Paripurna DPR RI

1. RD1. Rapat Konsolidasi Internal Fraksi 2. Audiensi Asosiasi Kabupaten Tertinggal se-Indonesia (ASKATI)

1

agendaApril EBY 2011

SINERGIS: EDISI 001:TH.I/MEI/2011

79