Majalah Sinergis Edisi 002

“Jangan hanya berpikir mengenai menang

dalam pemilu dan pilkada tapi wujudkan Demokrat sebagai partai modern dengan sumber daya profesional. Kebijakan politik Partai Demokrat harus prorakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Perlu diingat, dewasa ini, masyarakat telah berkembang dan semakin cerdas dalam berdemokrasi. Untuk itu, partai perlu membangun strategi untuk mampu menjalin kedekatan dengan rakyat

�

E d h i e 2

Sinergis

B a s k o r o

Edisi 002 Juni 2011

Y u d h o y o n o

Sinergis

Media Informasi Edhie Baskoro Yudhoyono

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH SINERGIS Pemimpin Umum Edhie Baskoro Yudhoyono Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab Bonggas Adhi Chandra Redaktur Pelaksana David Christian Bojoh Editor David Christian Bojoh Abdul Qowi Bastian Koordinator Liputan Daerah Muhamad Mulia

Rampai Sutra

Reporter Abdul Qowi Bastian David Christian Bojoh Dinul Anchan Nurul Titi Marie

Tonggak Kebangkitan Bangsa

Fotografer EBY Team Kontributor Daerah Destyan Sujarwoko Hernawan Adipriyana Herry Purnomo Setyo Utomo, Ryan Tata Letak dan Desain Grafis Frend Design Sirkulasi dan Distribusi Herry Purnomo Alamat Redaksi Jl. Piere Tendean No. 7 Pucang Sewu Pacitan 63513 Jawa Timur Telp. 0357 - 881993 Fax. 0357 - 881993 Email. info@edhiebaskoro.com Wartawan dan tim redaksi Sinergis dilengkapi dengan ID card atau kartu pers setiap melakukan kegiatan jurnalistiknya. Nama wartawan dan tim redaksi Sinergis tertera dalam kolom Susunan Redaksi di atas.

Dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, wartawan dan tim redaksi Sinergis dilarang memungut/meminta biaya apapun dari/kepada narasumber.

A

khir Mei - awal Juni ini, Indonesia merayakan dua peristiwa penting yaitu Hari Kebangkitan Nasional dan Hari ‘lahirnya’ Pancasila. Dua tonggak tersebut merupakan tonggak penting bagi kehidupan kebangsaan kita, terlebih dibarengi dengan perayaan 13 tahun reformasi. Indonesia pasca reformasi telah mengalami perubahan signifikan, sistem politik yang demokratis, partai politik dan legislatif yang lebih aktif, sistem perimbangan kekuasaan yang lebih imbang serta pers yang jauh lebih terbuka. Pencapaian ini merupakan hasil perjuangan semua elemen rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia yang lebih baik.

Meskipun begitu, era demokrasi juga memunculkan beberapa dampak negatif yang masih menjadi pekerjaan rumah. Disinilah letak pentingnya makna kebangkitan bagi Indonesia. Perjuangan para pemuda Indonesia 103 tahun lalu hendaknya dijadikan momentum untuk bangkit melawan segenap pelaku maupun perilaku negatif yang hendak menarik mundur bangsa ini ke belakang. Kita harus percaya bahwa kita tidak bisa mundur lagi dalam mencapai cita-cita nasional untuk menjadi bangsa yang besar, aman dan sejahtera. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara kita haruslah dikembalikan fitrahnya sebagai pedoman hidup bangsa ini. Nilai-nilai mulia yang terdapat dalam Pancasila dan dibentuk oleh para founding fathers kita haruslah digali dan di re-aktualisasi agar senantiasa serasi dengan perkembangan zaman.

Sinergis yang akan diterbitkan rutin ini merupakan salah satu kontribusi kecil untuk Indonesia. Sesuai fungsinya sebagai wakil rakyat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) ingin selalu berkomunikasi dengan konstituennya dan segenap pelaku politik domestik; sekedar untuk berbagi kabar, menyapa, maupun berbagi informasi atas segala aktivitasnya yang merupakan amanah dari konstituennya yang berasal dari Dapil VII Jawa Timur. Semoga kontribusi kecil ini dapat berguna dan dimaknai secara tepat sebagai salah satu upaya seorang anak muda bangsa untuk kebangkitan Indonesia.

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

3

daftar isi 3 5

Rampai Sutra Profil EBY

28

Berjuang Bersama Rakyat

Wakil rakyat

Kilas Dapil Pacitan Raih Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yang Berprestasi Paling Tinggi Secara Nasional Derap langkah Gapoktan dengan PUAP

7

Rapat Kerja Komisi I DPR RI ke Perancis dan Italia

30

Sorotan

11

Mengunjungi Kampung Pengungsi Trenggalek

Komisi I Lakukan Intensifikasi dan Diversifikasi Kerjasama Militer RI dengan Negara Sahabat

Peduli Korban 34 EBY Bencana Ponorogo

12

Komisi I DPR RI Rencanakan Peningkatan Pengadaan Alutsista

21 April 2007. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar dataran tinggi di Kecamatan Bendungan menyebabkan sejumlah lereng bukit longsor. Salah satunya terjadi di lereng bukit Tumpak Dolo serta kawasan perbukitan lainnya yang mengelilingi Dusun Banaran, Desa Depok. Empat rumah ambruk diterjang longsor, puluhan lainnya retak-retak.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, akibat kondisi tanah yang masih labil, warga selalu dicekam rasa takut akan terjadi longsor susulan.

BACA HAL : 22

13 15

Reaksi Ibas Berharap Polemik Suap Kemenpora Tak Berlanjut Ibas Ikut Bangun Industri Olahraga Indonesia

Nasional

16

Presiden SBY Paparkan 10 Isu Penting dalam KTT ASEAN ke-18

18

Perempuan ASEAN Harus Bekerjasama Kampanyekan Anti-Human Trafficking

22

Sorotan Mengunjungi Kampung Pengungsi Trenggalek

Ponorogo 35 Bulog Peduli Kampung Idiot

Menuju 42 Trenggalek Swasembada Pangan

44

Pesona Indahnya Telaga Ngebel Ponorogo

Siaga Bencana

46 49 54

Terima Penghargaan Soal Bencana SBY Berterima Kasih pada Rakyat Indonesia Pantai Klayar, Si Cantik Nan Buas

Pro Rakyat LPDB Gelar Bursa Lapangan Kerja Dan Usaha

info DPP

Kilas Dapil VII Jawa Timur

Pelari Magetan Jadi Andalan Indonesia di Grand Prix Asia

Pelari putri asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Tri Setyo Utami, jadi salah satu andalan Indonesia dalam kejuaraan atletik Grand Prix (GP) Asia 2011 yang digelar di Cina 22-29 Mei mendatang.  Tri bakal berlaga di nomor lari jarak pendek 100 meter putri dan estafet 4x100 meter putri. Tri rencananya berangkat ke Cina pada 20 Mei nanti bersama delapan atlet tim nasional lainnya. “Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berlaga di tingkat Asia ini. Ini kesempatan saya berprestasi di tingkat Asia,â€? ujar Tri, Rabu (18/5).

BACA HAL 38

4

Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Lotek Perkaya Wisata Kuliner Indonesia Makanan tradisional khas Jawa Barat, lotek, bisa memperkaya wisata kuliner di Indonesia dan mampu menggerakkan ekonomi lokal, kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Kamis (19/5). BACA HAL 51

profil EBY

K

ini, sosok pemimpin muda telah menghiasi dunia perpolitikan nasional. Peran mereka cukup signifikan di sejumlah organisasi politik sebagai tokoh sentral. Tak dimungkiri lagi, gagasan mereka akan memegang peranan penting sebagai tokoh pemimpin masa depan bangsa.

Sosok yang satu ini mulai meramaikan pemberitaan media massa nasional saat menoreh prestasi sebagai anggota DPR RI peraih suara terbanyak yaitu, 327.097 suara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 lalu. Mayoritas masyarakat daerah pemilihan VII Jawa Timur yaitu, Magetan, Trenggalek, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo menitipkan aspirasinya kepada Edhie Baskoro Yudhoyono. Atas kepercayaan masyarakat dan kesuksesannya itu, ia pun mendapatkan anugerah dari Masyarakat Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mapilu-PWI) sebagai anggota legislatif peraih suara terbanyak. Sebagai anggota legislatif, Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, ditempatkan di Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi informasi.

Ibas kembali meramaikan pemberitaan media saat diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Anas Urbanigrum.

Sebagai ketua Steering Committee, ia juga dinilai sukses menggelar acara kongres II Partai Nasional di Bandung dengan adil dan demokratis. Tak hanya itu, tepatnya 25 November 2010 Ibas ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, dan Budaya periode 2010-2015.

Meskipun mendapatkan karir yang gemilang, tetap saja sosok yang satu ini terus menjaga kesantunan yang diwarisinya dari keluarga. Tak banyak yang tahu totalitas perhatiannya terhadap masyarakat Dapil VII Jawa Timur. Pada setiap kunjungannya ke wilayah Magetan, Trenggalek, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo, Ibas kerap memberikan bantuan langsung berupa alat pertanian kepada kelompok tani yang berada di lima

Edhie Baskoro Yudhoyono

Berjuang Bersama Rakyat wilayah tersebut. Menurutnya, sektor pertanian sebagai sektor unggulan masyarakat Dapil VII Jatim harus terus digerakkan untuk meningkatkan ketahanan nasional.

Politisi muda kelahiran Bandung, 24 November 1980 ini menyelesaikan pendidikannya di jurusan Commerce Finance and Electronic Commerce pada tahun 2005 di Curtin University of Technology, Australia. Kemudian

melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Ibas meraih gelar masternya pada tahun 2008 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional.

Ia lulus dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy: Attempts to Solve the The TwinCritical-Economic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development�.

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

5

profil EBY EDHIE BASKORO YUDHOYONO

Tanggal Lahir : 24 November 1980 Agama : Islam Alamat : Wisma Nusantara 1, Lt. 9, Room 930 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270 Pendidikan Master of Science in International Political Economy, 2003 – 2006

Nanyang Technological University, Singapore 1999 – 2002 Bachelor of Finance and E-Commerce, Curtin University, Perth, Australia 1996 – 1999 SMAN 39 Cijantung, Indonesia Karir

• Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2010-2015

• Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni, dan Budaya

• Anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014

• Ketua Departemen Kaderisasi DPP Partai Demokrat

• Asisten Direksi PT. Gala Pangan

• Sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam

• Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Olahraga Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan Polri (GMFKKPI)

• Kepala Pengembangan Industri Derivatif Pertanian KADIN Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan April 2009 dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia; yakni 327.097 suara. Sebagai anggota DPR RI, Ibas ditunjuk sebagai anggota Badan Anggaran dan Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan dan informasi dan komunikasi.

E

dhie Baskoro Yudhoyono lahir di Bandung, 24 November 1980. Beliau adalah putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia Ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ibas, sapaan akrabnya, meraih gelar Bachelor of Finance and E-Commerce tahun 2005 dari Curtin University, Perth, Australia.

Ibas kemudian melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura, dimana beliau meraih gelar masternya pada tahun 2008 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional.

6

Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Beliau lulus dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy : Attempts to Solve the The Twin-CriticalEconomic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development”.

Pada tahun 2009, Edhie Baskoro Yudhoyono berkecimpung dalam perpolitikan Indonesia dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, mewakili 5 daerah; yakni Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi. Ibas

Saat ini Edhie Baskoro Yudhoyono aktif sebagai politisi Partai Demokrat, partai yang memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2009. Karirnya di Partai Demokrat diawali dengan penunjukan sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Setelah Kongres Partai Demokrat ke 2 di bulan Mei 2010, beliau dipercaya sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) untuk mendampingi Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Penunjukan tersebut menjadikan beliau sebagai Sekretaris Jendral partai politik termuda di Indonesia. Ia juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni, dan Budaya periode 2010-2015.

wakil rakyat

Kunjungan Kerja Delegasi Komisi I DPR RI dalam rangka menjajaki kerjasama militer dengan Wakil Menteri Pertahanan Italia

Kunjungan Kerja

Komisi I DPR RI ke Perancis dan Italia

K

omisi I DPR RI, yang dipimpin

oleh Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin, pada tanggal 14-20 April 2011 telah melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Perancis dan Italia.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Perwakilan RI, termasuk mengetahui sejauh mana ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah, serta pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri telah dilaksanakan.

Di samping itu dalam bidang pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI

juga mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat.

Kunjungan Komisi I DPR RI telah disetujui oleh Pimpinan DPR RI melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor: 89/PIMP/III/2010-2011 dan didukung oleh Anggaran DPR RI melalui DIPA DPR RI Tahun Anggaran 2011 MA.022.02.001030.08.1025.01.001.

014.524211.

Hasil Pertemuan Komisi I DPR di Perancis

Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI di Paris, diperoleh informasi bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi perwaklian RI di Paris telah berjalan dengan baik. Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI di Paris, diperoleh informasi bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan RI di Paris telah berjalan dengan baik. KBRI Paris terdukung oleh 20 home staff dan 38 local staff, termasuk staf

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

7

wakil rakyat

Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Ramadhan Pohan berfoto bersama di depan kantor industri pertahanan Perancis, Thales Raytheon Systems.

pribadi Dubes dan pengemudi KBRI. Agenda pertama delegasi Komisi I DPR RI adalah dengan mengadakan pertemuan dengan DGA (Delegation Generale pour I’Armement, atau yang diartikan sebagai Direktorat Persenjataan Kemhan Perancis). DGA merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Pertahanan Perancis, yang mendukung usaha ekspor senjata dan mengawasi peraturan ekspor senjata. Saat ini DGA menangani 80 program persenjataan sesuai dengan modernisasi AP Perancis. DGA bertugas dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan implementasi program penelitian, desain dan produksi senjata. Selain itu, DGA turut bertanggung jawab terhadap pengawasan perusahaan-perusahaan nasional dan pengaturan keterlibatan perusahaan swasta dalam program persenjataan.

Kedua, agenda delegasi berisi pertemuan dengan DCNS (Direction des Constructions Navales Systemes & Services, atau yang disebut Direktorat Galangan Kapal Sista & Jasa). DCNS, yang sebelumnya bernama Direction des Constructions Navales (DCN), adalah perusahaan yang bergerak di bidang persenjataan laut. Perusahaan ini mendesain kapal perang, sistem tempur, infrastruktur pelabuhan, dan pemeliharaan kondisi operasi pasukan. DCNS telah melakukan merger dengan divisi Naval Thales dan kelompok galangan kapal Eropa, namun saham terbesar dikuasai Pemerintah Perancis.

DCNS bertindak sebagai produsen utama atau ko-produsen untuk sejumlah program Angkatan Laut

8

Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

(AL) Perancis seperti kapal selam, peluncur roket generasi baru Triomphant, kapal induk Charles de Gaulle, fregat horizon, fregat serba guna FREMM, kapal selam nuklir Barracuda, kapal selam Scorpene, dan kapal perang Mistral. Produk DCNS dijual ke AL Perancis dan negara-negara lain dengan izin dari pemerintah Perancis.

Ketiga, agenda dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Duta Besar RI untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andora. Dari hasil diskusi tersebut terdapat masukan dari KBRI Paris dimana mereka memiliki beberapa kendala. Kendala yang paling terasa yakni dalam konteks perlindungan WNI; KBRI tidak memiliki fasilitas penampungan untuk WNI bermasalah dan terlantar. Kemudian jika ada mahasiswa Indonesia yang memerlukan penampungan sementara atau transit, KBRI Perancis tidak dapat mengakomodasi.

Hari kedua di Perancis diisi pertemuan dengan DCI (Defense Conseil International, atau yang disebut Konsultan Pertahanan Internasional). DCI merupakan perusahaan swasta yang peran utamanya melakukan alih pengetahuan tentang pertahanan dan keamanan Perancis kepada negara-negara sahabat.

Sebanyak 49,9% saham perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Perancis. DCI mempekerjakan 700 karyawan, 250 orang diantaranya di luar negeri.

Perusahaan ini memiliki kantor cabang di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Malaysia.

DCI merupakan mitra penting Kemhan Perancis sebagaimana digariskan dalam Buku Putih Hankam

wakil rakyat

Anggota Komisi I DPR RI bersama Duta Besar RI di Perancis menghadiri rapat temu dengan kalangan industri pertahanan Perancis

Perancis 2008 (livre blanc). DCI memiliki hubungan yang erat dengan Direktorat Persenjataan Kemhan Perancis (DGA).

Selanjutnya, Delegasi melakukan pertemuan dengan EADS (European Aeronautic Defence and Space Company, atau Perusahaan Aeronautika, Pertahanan, dan Luar Angkasa Eropa). EADS termasuk ke dalam perusahaan papan atas dalam kancah internasional, khusunya dalam bidang peluncuran roket internasional, pembuatan helikopter, pesawat transport sipil, rudal dan sistel rudal, dan pesawat angkut militer. EADS merupakan gabungan dari perusahaan Aerospatiale Matra (Perancis), Daimler-Chrysler Aerospace AG (Jerman), dan CASA (Spanyol). EADS memiliki beragam sektor kegiatan, yakni Airbus, pesawat angkut militer, aeronautika, ruang angkasa, dan sistem sipil dan militer.

Setelah selesai bertemu dengan EADS, delegasi kemudian bertemu dengan CNIM (Constructions Industrielles de la Mediterranee, yang artinya Konstruksi Industri Mediterania). CNIM adalah group perusahaan industri Perancis yang bergerak dalam 3 sektor utama, yaitu lingkungan, mekanika, dan energi. Grup perusahaan ini dikenal sebagai spesialisasi dalam menghasilkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut di negara kerja sama. Di bidang teknik pertahanan dan militer, CNIM unggul dalam desain dan produksi jembatan militer dalam berbagai jenis, termasuk jembatan apung, bantalan kering, tempur, logistik dan rakit.

Terakhir, dalam rangkaian pertemuan dengan Kalangan Industri Strategis Pertahanan Perancis, rombongan bertemu dengan para Pimpinan Thales Raytheon Systems. Thales, sebelumnya bernama Thomson CSF, merupakan grup perusahaan di bidang aerospace, pertahanan dan teknologi informasi. Thales merupakan perusahaan terkemuka yang tersebar di 50 negara dengan jumlah pekerja mencapai 68.000 orang. Pada tahun 2010, pemasukan Thales tercatat sebesar 13,1 milyar euro.

Thales terbagi dalam 7 divisi, yakni: Avionique, Defense Terrestre, Espace, Operations Airiennes, Systemes C41 de Defense et Securite, Systemes de Mission de Defense, dan Systemes de Transport.

Beberapa program utama dan produk utamanya, yakni pesawat tempur Rafale dan Mirage, pesawat angkut A 400 M, helikopter (Tiger dan NH90), radar surveillance darat kapal Sawari II, Kapal SIGINT, dan kapal pemburu “Huon�.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi menjelaskan bahwa saat ini Komisi I DPR RI sedang menggodok RUU tentang Industri Strategis Pertahanan Nasional dalam upaya mendukung dan mendorong visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional dan mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat. Sehingga hasil dari kunjungan delegasi Komisi I tersebut ke Perancis bisa memberi masukan terhadap pembuatan RUU tersebut.

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

9

wakil rakyat Agenda paling akhir dalam kunjungan ke Perancis, ditutup dengan pertemuan bersama WNI di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi menjelaskan bahwa saat ini Komisi I DPR RI sedang menggodok RUU tentang Industri Strategis Pertahanan Nasional dalam upaya mendukung dan mendorong visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional dan mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat. Sehingga hasil dari kunjungan delegasi Komisi I tersebut ke Perancis bisa memberi masukan terhadap pembuatan RUU tersebut.

Pada sesi tanya jawab, muncul pertanyaan seputar RUU Intelijen, terkait dengan peran intelijen dalam menanggulangi aksi terorisme, mulai dari bom buku hingga yang terjadi di Cirebon dan kasus tertangkapnya Umar Patek di Pakistan, serta kontrol tehadap ceramah guna mencegah timbulnya aliran ekstrim, namun tidak bertentangan dengan hak atas ruang kebebasan publik. Dijelaskan bahwa RUU Intelijen jika dikaitkan dengan UU Anti Terorisme ditujukan untuk memperkuat kinerja intelijen dalam membatasi ruang gerak terorisme dan juga mengatur ruang gerak intelijen sesuai dengan nilainilai yang berlaku di alam demokrasi Indonesia.

Hasil Pertemuan Komisi I DPR di Italia

Usai rangkaian pertemuan bersama Kalangan Industri Strategis Pertahanan Perancis, Delegasi Komisi I DPR RI bertolak menuju Roma, Italia.

Dalam pertemuan dengan Dubes RI di KBRI Roma, Delegasi Komisi I DPR RI menyerap aspirasi dan mendengarkan kendala yang sedang dialami oleh KBRI setempat. Permasalahan WNI di Italia pada umumnya dilatarbelakangi karena izin tinggal yang melebihi batas dan berselisih dengan majikan.

Dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan tugas KBRI Roma telah berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini jumlah aset RI yang ada di Roma meliputi Gedung KBRI dan Wisma Duta dengan anggaran pemeliharaan terdukung dalam Anggaran KBRI Roma. Saat ini jumlah WNI di Italia menurut catatan KBRI Roma per Maret 2011 adalah 1322 orang.

Setelah itu agenda kunjungan berlanjut ke pertemuan dengan Pejabat Industri Strategis Pertahanan Italia. Dalam pertemuan dengan Pejabat Industri Strategis Pertahanan Italia, Delegasi telah mendapatkan masukan mengenai program industri pertahanan, baik untuk matra darat, matra laut, maupun matra udara. Italia saat ini tengah meningkatkan program pertahanan, melalui peningkatan program persenjataan, pesawat militer, maupun sarana dan infrastruktur pertahanan. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI juga menekankan pada kerja sama dalam program pendidikan dan latihan, serta transfer of technology.

Delegasi juga menjelaskan, bahwa akan dilakukan penjajakan kerja sama antara Industri Strategis

10 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Pertahanan Italia dengan Industri Strategis Pertahanan Indonesia.

Kegiatan selanjutnya, Delegasi Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Italia. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Pertahanan Italia terkait dengan pengadaan peralatan pertahanan Italia.

Dalam proses pengadaan peralatan pertahanan, dijelaskan bahwa industri pertahanan Italia tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan. Industri Pertahanan harus mendapatkan izin untuk menjual produk pertahanannya, untuk menghindari tri-angle, dan agar dapat dikontrol penggunaan industrinya.

Terakhir, Delegasi bertemu dengan Komisi Pertahanan Parlemen Italia. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia dan Italia telah memiliki payung kerja sama dalam bidang militer, yaitu Persetujuan RI – Italia mengenai kerja sama pertahanan yang ditandatangani di Roma pada bulan Oktober 2007. Indonesia dan Italia juga telah memiliki Persetujuan Kerja Sama Pengembangan Corvette yang ditandatangani di Roma pada bulan April 2007 oleh Menhan RI dengan Menhan Italia.

Pihak Parlemen Italia meminta agar Indonesia dapat segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, Delegasi akan menindaklanjuti kepada Pemerintah RI dan Parlemen untuk segera meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangani.

Sebagai rangkuman kunjungan Komisi I DPR RI ke Perancis dan Italia dalam menjajaki kerjasama militer dan evaluasi kinerja KBRI di kedua negara, Delegasi menyatakan terbuka terhadap kritik masyarakat yang menilai kunjungan kerja mereka ke luar negeri. Namun, Delegasi Komisi I, yang bidangnya meliputi pertahanan, luar negeri dan informasi ini, mengaku telah memerhatikan efisiensi uang negara dengan hanya memrogramkan satu kali kunjungan kerja dalam tahun 2011.

Tugas konstitusi anggota DPR di Komisi I antara lain fungsi pengawasan terhadap mitra kerja, termasuk di dalamnya Kedutaan Besar Republik Indonesia/Kementerian Luar Negeri. Dalam konteks pembuatan RUU Intelijen dan RUU Industri Strategis, anggota komisi dituntut paham tentang bagaimana program kerja sama industri strategis dirancang antar beberapa negara.

Sebagai wakil rakyat di parlemen, Komisi I DPR RI juga memahami efektifitas dan efisiensi badan intelijen negara-negara maju bekerja, termasuk menerima keluhan dan aspirasi WNI yang ada di negara yang dikunjungi seperti asimilasi kewarganegaraan, jaminan sosial, dan lain-lain.

Banyak hal yang didapat dari kunjungan kerja di Perancis. Hal-hal tersebut meliputi; hambatan dan peluang yang ada di KBRI dalam mengembangkan kemampuan diplomasi untuk kepentingan NKRI, struktur tentara Perancis yang canggih dalam kehidupan berdemokrasi yakni tetap loyal dan setia terhadap pemerintahan sipil. (Nurul Titi Marie)

wakil rakyat

Kunjungan Komisi I DPR RI ke Rusia dan negara sahabat lainnya dalam mendukung realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Sumber foto: dpr.go.id

Komisi I Lakukan Intensifikasi dan Diversifikasi

Kerjasama Militer RI dengan Negara Sahabat

Komisi I DPR RI tengah melakukan intensifikasi dan diversifikasi kerja sama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat, diantaranya Amerika Serikat dan Rusia. Hal itu merupakan upaya Komisi I DPR RI dalam mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja Luar Negeri ke Amerika Serikat, pada 6 Mei 2011 hingga 12 Mei 2011, dalam rangka membahas kerjasama bidang pertahanan. Sedangkan delegasi Komisi I lainnya telah melaksanakan kunjungan ke berbagai instansi di Moskow, Rusia, pada tanggal 25 dan 26 April 2011.

Kunjungan Komisi I DPR RI tersebut adalah untuk menciptakan diversifikasi kerjasama militer RI dengan negara-negara mitra, sekaligus untuk melihat dan memperoleh gambaran dari dekat tentang bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan industri-industri strategis untuk pertahanan dapat dilaksanakan di negara-negara tersebut, untuk menjadi masukan bagi industri strategis/pertahanan nasional, serta mendorong kerja sama antara industri strategis/pertahanan nasional.

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Amerika Serikat menjadi peran diplomasi parlemen untuk menjajaki berbagai kemungkinan kerja sama teknis militer dan berbagai kerja-sama terkait dengan upaya peningkatan pendidikan dan profesionalisem prajurit TNI. Untuk itu pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2011, Komisi I telah mengadakan Kunjungan United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pertemuan dengan Department of Justice; Department of Defense-Acquisition Technology and Logistics; Deputy Assistant Secretary for East Asian and Pacific Affairs, Mr.Joseph Yun; Deputy Assistant Secretary for Nuclear and Strategic Policy, Marcy Ries; Federal Communication (FCC); Director National Intelligence;

dan Senate Foreign Relations Committee, Dr.Jonah Blank.

Selain itu, Delegasi Komisi I juga mengadakan pertemuan dengan Industri Pertahanan, yang diatur oleh Cohen Group, menghadirkan Boeng (Stanley Roth), Northrop Grumman (Bill Ennis and Jhon Brooks), Locheed Martin (Chuck Jones and Rick Lirkland), Honeywell (Eric Wagner), Sikorsky dan Pratt & Whitney.

Pada bidang pengawasan, Komisi I DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah serta mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, tujuan utama dari kunjungan kerja Delegasi Komisi I DPR RI ke Rusia ini adalah untuk melakukan pengawasan atas kinerja KBRI Moskow, untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI untuk Russia di Moskow dalam mendukung program-program Pemerintah dengan Pemerintahan Russia serta melakukan pelayanan untuk perlindungan WNI di Russia.

Selain kunjungan ke KBRI, delegasi juga melaksanakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Negara Federasi Russia. Dalam pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri tersebut, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa hal yang menjadi pending matters hubungan bilateral kedua Negara.

Selain dari pada itu, mencermati kekhususan bidang tugas komisi I DPR RI di bidang pertahanan, dalam pertemuan dengan Pimpinan Federal Security on Military and Technical Cooperation (FSMTC), delegasi Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI mendapatkan komitmen pihak Russia pembangunan fasilitas service maintenance center atas alutsista yang diimpor Indonesia dari Negara Federasi Rusia. dpr.go.id

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

11

wakil rakyat

Komisi I DPR RI Rencanakan Peningkatan Pengadaan Alutsista

J

akarta - Selama masa reses DPR RI beberapa waktu lalu, Komisi I yang membidangi Luar Negeri, Pertahanan, Intelijen dan Komunikasi-Informasi, tengah mengadakan pendalaman kerjasama militer dengan beberapa negara sahabat, salah satunya dengan Korea Selatan. Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan Song Young-sun dan Lee Jinsam, anggota Parlemen bidang Pertahanan Korea Selatan, untuk membahas peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Parlemen Korea Selatan menawarkan kerjasama pengadaan alutsista pesawat T-50 dan kapal selam.

Kini Indonesia dan Korea Selatan sedang mematangkan rencana pertukaran atau barter pesawat latih militer buatan Korea Aerospace Industries, yakni T-50 Golden Eagle, dengan CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Pertukaran dinilai sebagai mekanisme perdagangan yang adil karena Korea Selatan dan Indonesia sama-sama tidak dirugikan. Saat ini sudah ada 10 unit CN-235 yang dipakai di seluruh Korea Selatan, sebagai pesawat militer, surveillance, serta penanganan bencana atau kedaruratan.

Sementara itu, Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) Kapal Selam di Kementerian Pertahanan saat ini sudah memasuki tahap memilih satu di antara dua negara produsen yang telah mengajukan penawaran.

12 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Dua negara itu adalah Jerman dan Korea Selatan.

Pembelian kapal selam disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, mengingat mahalnya harga kapal selam.

Jenis kapal selam yang ditawarkan pihak Korea Selatan adalah Chang Bogo.

Dalam kesempatan yang berbeda, data dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyebutkan, kesiapan alutsista yang dimiliki TNI masih di bawah rata-rata 50 persen. Jumlah dan kualitas alutsista yang ada masih minim, baik dari segi umur maupun teknologi. Persenjataan yang dimiliki TNI saat ini ratarata berusia 25-40 tahun dengan kesiapan TNI AD sekitar 35 persen, TNI AL sekitar 30 persen dan TNI AU sekitar 30 persen.

Perlu diketahui, Parlemen Indonesia tidak hanya menginginkan peningkatan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan, tapi juga menginginkan kerjasama lebih kepada peningkatan industri pertahanan.

Diharapkan kedepannya, Indonesia dapat mencontoh teknologi yang digunakan oleh negaranegara mitra peningkatan alutsista. Masyarakat seyogyanya harus mulai membuat inovasi membangun industri nasional seperti halnya India dan China.

Tujuannya tentu saja agar tidak lagi bergantung pada pihak asing dalam hal pengadaan alutsista. Berbagai Sumber

reaksi Ibas Berharap Polemik Suap Kemenpora Tak Berlanjut

S

ekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menilai kasus suap Kemenpora yang diduga melibatkan kader Demokrat sebaiknya diselesaikan lewat jalur hukum. Ibas mengatakan, Partai Demokrat dan dirinya secara pribadi mendukung penegakan hukum seadiladilnya sampai kasus ini tuntas karena Demokrat berkomitmen menyerahkan kasus ini ke jalur benar, yaitu jalur hukum.

“Semua kembali ke proses hukum. Kita tidak boleh membeda-bedakan hal tersebut, termasuk seluruh kader Partai Demokrat yang terlibat ataupun tidak terlibat,”

ujar Ibas.

Terkait polemik yang muncul antarkader Demokrat, Ibas berharap, tak berlanjut.

Itu hanya akan mengganggu kosentrasi penyelesaian kasus ini. “Jangan sampai polemik ini berkelanjutan sehingga membawa tarikmenarik antara satu sama lain ataupun individu-individu itu sendiri. Kami tidak ingin selalu dikaitkan dengan kasus-kasus yang mungkin belum terang benderang,” katanya.

Ibas mengajak semua pihak objektif dan menghormati proses penyelesaiannya, termasuk menghormati azas praduga tak bersalah. Politisi muda ini menambahkan, proses pemeriksaan internal

oleh Dewan Kehormatan Demokrat terhadap kader yang diduga terlibat harus dihormati karena keputusan yang diambil pasti yang terbaik untuk partai. “Apapun proses yang berjalan di internal Demokrat, biarlah itu menjadi bagian dari keputusan atau hasil dari rapat internal demokrat itu sendiri,” tambahnya.

Ibas yang terus mengikuti perkembangan kasus ini berharap seluruh kader Demokrat tetap positif dan berkosentrasi menjalankan tugasnya masing-masing.

Jangan larut terlalu jauh dalam polemik kasus ini.

(Abdul Qowi)

“

Jangan sampai polemik ini berkelanjutan sehingga membawa tarikmenarik antara satu sama lain ataupun individu-individu itu sendiri. Kami tidak ingin selalu dikaitkan dengan kasus-kasus yang mungkin belum terang benderang,” Edhie Baskoro Yudhoyono

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

13

reaksi

S

ekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menepis wacana kunjungan DPP Partai Demokrat ke Pondok Pesantren Al Zaytun beberapa waktu lalu dikaitkan dengan NII. “Memang benar saya mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Anas Urbaningrum dari DPP PD yang meng-agendakan kunjungan ke Al Zaytun beberapa waktu lalu. Namun selain Al Zaytun, agenda kunjungan DPP PD pada saat itu juga

mengunjungi s e j u m l a h ponpes lain di wilayah Jawa Barat dalam k e r a n g k a membangun bangsa,” ujarnya.

Menurut Ibas, kunjungan Partai Demokrat ke Al Zaytun tidak perlu dimaknai secara berlebih karena acara silaturahmi ke pondok pesantren sering diagendakan DPP PD di wilayah lain di Indonesia.

“Tidak benar sama sekali jika silaturahmi DPP PD dikaitkan dengan NII, apa lagi mendukung NII,” tegas Ibas. Ia menambahkan, pihak-pihak yang terbukti m e l a n g g a r dan menodai NKRI jelas harus ditindak tegas secara hukum, termasuk pelanggaran terkait NII yang saat ini sangat mencemaskan masyarakat. “NII jelas bertentangan dengan pilar NKRI. Insya Allah Partai Demokrat akan terus menjalankan dan mengamalkan pilar NKRI,” tambah Ibas.

Ibas juga mengajak segenap komponen bangsa untuk semakin memperkuat NKRI dan bersama membangun bangsa. “Justru kita menyambut baik bila dengan silaturahim DPP Partai Demokrat ada kesamaan pemikiran yang positif dalam kerangka memajukan kehidupan bernegara,” tutup Ibas.

Edhie Baskoro Yudhoyono

Silaturahmi Demokrat Dalam Konteks Membangun Bangsa 14 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

reaksi

Ibas bersama dengan jajaran pengurus bidang promosi internasional, Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga kadin.

(Sumber foto: Dokumentasi Kadin)

Ibas Bangun Industri Olahraga Indonesia Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ingin meningkatkan industri olahraga nasional dalam empat tahun ke depan. Rencana ini melibatkan putra bungsu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono. Niat Kadin mengembangkan industri olahraga nasional ditandai dengan pembentukan Komite Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kadin. Komite ini dibentuk melalui rapat Kadin beberapa waktu lalu.

Ketua Komite Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kadin, Iman Arif, mengatakan potensi industri olahraga di Indonesia sebenarnya sangat besar.

Namun sayang, hal ini tidak diikuti oleh manajemen industri yang menurut Iman masih masuk dalam kategori tertinggal.

Kondisi ini cukup merugikan mengingat keinginan berinvestasi negara-negara Barat dan Amerika Serikat lewat olahraga di negara Asia cukup besar, baik melalui hak siar televisi, sponsorship dan merchandising.

“Lewat program ini kami (Kadin) berharap industri olahraga Indonesia akan kuat dalam empat tahun ke depan. Bayangkan, India saja bisa mendapat pemasukan hingga 100 juta dolar dari pertandingan kriket,” kata Ketua Komite Pengembangan Industri Olahraga Kadin, Iman Arif, baru-baru ini.

Iman menambahkan berbagai rangkaian program dan kegiatan telah digelar di berbagai negara Asia seperti ajang F1, MotoGP, NBA, turnamen tenis dan golf dunia. Selain itu ada tur Asia klub-klub sepakbola papan atas Eropa, namun tidak pernah menyentuh pasar Indonesia.

“Industri olahraga belum diperhatikan pemerintah.

Rating TV dan hak siar kita masih undervalued, padahal Indonesia memiliki potensi yang luar biasa.

Pemerintah Singapura saja mau mengeluarkan hingga 280 juta dolar untuk mengembangkan industri olahraga mereka,” papar Iman. Komite Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kadin, menurut Iman, berusaha memperbaiki hal ini. Salah satu caranya adalah berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholder olahraga di Indonesia.

Program kerja Komite ini selanjutnya menurut Iman selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah.

Tugas ini diserahkan kepada putra Presiden RI, Edhie Baskoro Yudhoyono yang didaulat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Promosi Internasional Seni-Budaya dan Olahraga.

Hal tersebut diamini oleh Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono. “Sebagai negara besar, Indonesia memiliki potensi terpendam yang belum tergarap sepenuhnya. Begitu pula dengan ruang industri olahraga yang masih luas. Apalagi mengingat tingginya animo masyarakat terhadap olahraga”, jelasnya.

Dengan mengembangkan industri olahraga Indonesia, tentunya berlapis-lapis manfaat akan berimbas ke berbagai kalangan masyarakat. Ibas menuturkan, “Rancangan kegiatan yang Kadin ajukan akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan itu, akan tercipta lapangan-lapangan kerja baru. Dan tentunya juga akan mendorong prestasi olahraga nasional agar semakin cemerlang berkiprah di kancah internasional”.

Agar terlaksana dengan baik, Kadin merancang berbagai program. Diantaranya adalah; seminar “Mengintip Laba di Balik Industri Olahraga” (Juni 2011), Safari Industri Olahraga yang mencakup sepakbola dan futsal, basket, bulutangkis dan voli (Agustus 2011 – Februari 2012), dan Kadin Sports Fair sebagai puncak program (April 2012). Berbagai Sumber

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

15

Nasional

Presiden SBY menyampaikan keterangan pers soal hasil KTT ke-18 ASEAN, di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Minggu (8/5) petang usai menutup KTT. Ada sepuluh isu utama yang dinilai menarik publik dan media yang dihasilkan dalam KTT ke-18 ASEAN. Isu-isu itu, antara lain, berkaitan dengan konektivitas ASEAN, ketahanan pangan dan energi, dan pengelolaan konflik dalam perselisihan antaranggota ASEAN. (foto:cahyo/presidensby.info)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Paparkan 10 Isu Penting dalam KTT ASEAN ke-18 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-18 di Jakarta berakhir dan ditutup (8/5/2010) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Banyak keputusan dihasilkan dari KTT kali ini.

Namun, setidaknya ada 10 kesepakatan penting yang dicapai antara pemimpin negara-negara ASEAN. Berikut kesepuluh isu utama KTT ASEAN beserta kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN: 1. Konektivitas ASEAN. Pemimpin ASEAN menyadari tujuan pembangunan konektivitas ASEAN harus segera diwujudkan. Oleh karena itu, master plan yang berkaitan dengan ASEAN Connectivity yang sudah disepakati harus ditindaklanjuti sehingga semua negara mampu membangun konektivitas regional. Konektivitas itu dilakukan dengan membangun infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, dan people-to-people contact.

16 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

2. Ketahanan pangan dan energi. Pada tingkat dunia, para pemimpin ASEAN merasakan terdapat gejolak harga pangan dan minyak bumi dengan volatilitas tinggi. Bahkan dalam waktu 6 bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik sistematis. Ini tentu memberikan dampak tidak baik bagi upaya meningkatkan kesejahteran rakyat.

Kenaikan harga pangan yang terus melambung, langsung atau tidak, akan meningkatkan jumlah kemiskinan masyarakat. Para pemimpin ASEAN sepakat untuk melakukan kerjasama regional menghadapi ancaman kecukupan pangan, terutama harganya, dan ketahanan energi. ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan dan membangun cadangan beras pada tingkat regional.

Selain itu, meningkatkan kerjasama di bidang research and development juga dinilai penting agar produksi pangan ditingkatkan. Kerjasama ASEAN dengan ASEAN+3 juga ditingkatkan dalam membangun cadangan pangan pada tingkat

Nasional Presiden SBY dalam sesi foto bersama sembilan pemimpin ASEAN l;ainnya, pada pembukaan KTT ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Sabtu (7/5) pagi. (foto: rusman/ presidensby.info)

latihan penanggulangan bencana alam. Latihan itu untuk meningkatkan respons terhadap bencana alam di ASEAN. 7. Kerjasama sub-kawasan ASEAN. Pada KTT kali ini juga dilaksanakan konferensi antara negara-negara yang bekerjasama dalam subkawasan. Pemimpin ASEAN sepakat kerjasama subkawasan itu juga ditingkatkan. kawasan yang luas. Di bidang energi, ASEAN sepakat mengembangkan sumber energy yang dapat diperbarui.

3. Manajemen dan resolusi konflik. Yang jadi perhatian dunia sekarang ini adalah konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Pemimpin ASEAN mempunyai sikap sama dan mendorong kedua negara untuk memilih jalan damai dan mencegah terjadinya eskalasi konflik. Indonesia sebagai ketua ASEAN telah menjembatani, memfasilitasi dengan mengajukan sejumlah usul demi tercapai solusi damai sesuai semangat ASEAN. 4. Regional architecture. Di kawasan ASEAN, Asia Timur, Asia Pasifik, terdapat banyak regional grouping seperti ASEAN, kerangka ASEAN+1, ASEAN+3, APEC, dan ASEAN Regional Forum.

Para pemimpin ASEAN membahas apa yang bisa diperankan ASEAN agar semua regional architecture itu saling bekerja sama agar seluruh kawasan menjadi damai, aman, dan stabil. ASEAN sepakat akan memainkan peran yang positif.

5. Partisipasi organisasi masyarakat. ASEAN diharapkan bukan hanya kerjasama antar pemerintah atau elit, tapi betul-betul membumi. Oleh karena itu, KTT ASEAN kali ini juga mengagendakan pertemuan antara pemimpin ASEAN dengan parlemen, pemuda, dan organisasi sipil ASEAN. Sebelum penyelenggaraaan KTT ASEAN ke-19 pada November mendatang di Bali, akan digelar ASEAN Fair yang diikuti oleh kalangan masyarakat.

6. Penanganan bencana alam. Kawasan ASEAN sangat rawan bencana alam. Karena itu, pemimpin ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama dalam

8. Penyelengaraan The 1st East Asia Summit.

Acara itu disepakati dan diselenggarakan di Indonesia untuk pertama kalinya, dan akan dihadiri oleh 2 anggota baru, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Konferensi Asia Timur akan membahas ekonomi maupun politik dan keamanan di kawasan ini. Secara lebih kita spesifik, KTT ini akan membahas tentang pemberantasan terorisme, kejahatan transnasional, dan keamanan di laut China Selatan dan Korea.

9. Keanggotaan Timor Leste. Timor leste secara formal telah mengajukan proposal kepada Presiden SBY agar keanggotaannya di ASEAN dipercepat.

Anggota ASEAN menerima kehadiran Timor Leste itu, sebab secara geografis, geopolitik, dan geoekonomi sepatutnya menjadi anggota ASEAN. Pemimpin ASEAN memberi tugas para menteri ASEAN untuk membuat rekomendasi dan akan diserahkan kepada KTT ASEAN mendatang.

Rekomendasi itu terkait apakah Timor Leste telah siap menjadi anggota ASEAN dengan segala kewajiban-kewajibannya dan sebaliknya. Tapi kapasitas Timor Leste juga harus dibantu dibangun supaya pada saatnya nanti bisa masuk ke ASEAN. 10. Pertukaran Myanmar dan Laos sebagai Ketua ASEAN. Myanmar semula ingin jadi ketua pada tahun 2016 dan Laos tahun 2014. Laos ingin bertukar waktu sehingga keketuaannya dalam ASEAN dimundurkan. Para pemimpin ASEAN pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan permintaan itu. Namun, Myanmar harus terus menjalankan proses demokrasi dan rekonsiliasi. Hal itu bertujuan agar, ketika menjadi ketua, tidak ada pandangan negatif terhadap Myanmar.

Berbagai Sumber/ (Abdul Qowi)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

17

Nasional

Keterangan foto: Ibu Ani Yudhoyono menyampaikan sambutan pada acara peresmian pembukaan forum pertemuan dewan pengurus ASEAN Confederation on Women Organization (ACWO). Sumber foto: presidensby.info

Perempuan ASEAN Harus

Bekerjasama Kampanyekan Anti-Human Trafficking Perlu kerjasama dan sinergitas yang kuat antara Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan ASEAN Confederation on Women Organization (ACWO) dalam menjalankan tiga misi ACWO. Tiga misi ACWO sendiri adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, melestarikan lingkungan hidup, dan mengatasi penyelundupan manusia (human trafficking), khususnya perempuan dan anak. Hal ini disampaikan oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono dalam bagian lain sambutannya ketika membuka the 3rd ACWO Board Meeting dan Kowani Fair 2011 di Istana Negara, Jumat (6/5). “Sinergitas dan kesinambungan sangat diperlukan. Kowani dan ACWO harus bersinergi dengan visi misi ASEAN,” ujar Ibu Ani. Untuk misi ACWO yang kedua, yaitu melestarikan lingkungan hidup, Ibu Ani mengatakan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara yang digalakkan pemerintah Indonesia bisa diperluas menjadi Gerakan Perempuan ASEAN Tanam dan Pelihara.

18 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

“Melihat naluri perempuan yang senang memelihara sebagaimana naluri seorang ibu, maka sangat berarti bila perempuan ASEAN ikut menanam pohon di negaranya masing-masing,” Ibu Ani menjelaskan.

“Bila dilakukan bersama-sama, maka gerakan ini akan memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dunia dalam mengatasi perubahan iklim,” Ibu Negara menambahkan.

Kemudian, untuk misi ketiga, yaitu human trafficking, Ibu Negara mengatakan hal ini merupakan isu yang sedang mengemuka secara global. Oleh karena itu, Kowani dan ACWO dapat mengampanyekan anti-human trafficking secara bersama-sama. “Ini adalah kasus yang banyak menimpa kita di Asia Tenggara. Wilayah perbatasan kita begitu menyatu dan terbuka,” ujar Ibu Ani. “Tidak mustahil orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan di daerah perbatasan.

Diperlukan kerjasama gerakan perempuan negara

“

Nasional

Perlu kerjasama dan sinergitas yang kuat antara Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan ASEAN Confederation on Women Organization (ACWO) dalam menjalankan tiga misi ACWO. Tiga misi ACWO sendiri adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, melestarikan lingkungan hidup, dan mengatasi penyelundupan manusia (human trafficking), khususnya perempuan dan anak.”

(Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono)

ASEAN agar human trafficking dapat dihentikan,” Ibu Ani menambahkan.

Dalam soal penyelundupan manusia ini, ASEAN sudah memiliki aturan hukum dan politik dalam ASEAN Declaration Against Trafficking in Person Particularly Women and Children yang telah disahkan pada 29 November 2004 lalu di Laos. “Kita hanya perlu menyatukan segenap elemen untuk bersama melawannya,” Ibu Ani menegaskan.

Sementara itu, perihal pemberdayaan perempuan, dunia menyadari bahwa peran perempuan penting bukan untuk dipinggirkan. Hal ini terbukti dengan penguatan peran perempuan yang kian nyata terasa di seluruh penjuru dunia. “Indonesia mempunyai sosok Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah pendobrak tradisi feodal dan patriarki dimana perempuan tersubordinasi oleh pria. Perempuan diletakkan di belakang atau bahkan hanya sebagai hiasan belaka,” Ibu Negara mengungkapkan. Menurut Ibu Negara, semangat yang diperjuangkan Kartini sejak jauh sebelum kemerdekaan RI masih terasa hingga kini.

“Spirit Kartini masih tetap hidup. Kowani diharapkan tetap melanjutkan tongkat estafet demi peningkatan kualitas perempuan dan bangsa Indonesia,” Ibu Ani menegaskan.

Kiprah Kowani sejak 1928 melalui embrio Kowani

masa itu telah menunjukkan sumbangsih tidak hanya melalui perannya sebagai perempuan tapi juga melalui revolusi fisik menuju kemerdekaan RI. “Hal ini menunjukkan peran perempuan penting dalam kemerdekaan bangsa. Perempuan-perempuan ASEAN sendiri pasti mempunyai peran sejarahnya masing-masing,” Ibu Ani menandaskan.

Pada kesempatan ini, Ibu Negara menyatakan bahwa tema yang diambil dalam Kowani Fair 2011 adalah tepat. “Keluarga penting dalam pemberantasan kemiskinan. Jika peran tersebut dapat ditingkatkan, pasti berdampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ibu Ani. Selain itu, Ibu Ani juga menyetujui bahwa 8 arah yang ingin dicapai dalam Millenium Development Goals (MDGs) sangat berwajah perempuan, dimana isunya sangat dekat dengan keseharian hidup perempuan. Yaitu mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi, pendidikan untuk semua, mendorong kesetaraan gender, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan derajat kesehatan ibu, pencegahan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, dan kesetaraan global untuk pembangunan. “Tepat bila Kowani menjadikan MDGs sebagai bagian dari kampanyenya,” kata Ibu Negara. (presidenri.go.id)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

19

Nasional

Presiden Ajak Pemuka Agama Kedepankan Kearifan Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB dengan Suara Terbesar

I

ndonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode tahun 2011 hingga 2014. Indonesia dipilih dengan suara terbesar baik di antara negara di kawasan Asia maupun dengan negara di kawasan lainnya, yaitu 184 suara dari 191 negara yang memiliki hak suara dalam Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, 20 Mei 2011 pukul 12.00 waktu setempat.

Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Dewan HAM PBB terbentuk pada tahun 2006.

“Terpilihnya Indonesia untuk ketiga kalinya, dan dengan suara terbesar, kembali menegaskan pengakuan masyarakat internasional atas semakin kokohnya proses demokrasi dan pemajuan HAM di tanah air. Disamping itu, hal

P

Juni 2011 Seluruh Kecamatan Tersambung dengan Internet

enggunaan teknologi internet dengan positif sangat diharapkan oleh pemerintah, hal tersebut dikarenakan pada akhir Juni 2011 seluruh kecamatan di Indonesia akan tersambung dengan internet. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring Kini, sebanyak 32.800 desa di Indonesia telah tersambung internet. Diyakini, sambungan internet yang sudah mencapai tingkat kecamatan, bahkan desa, akan memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat.

Kemanfaatannya adalah memberi kesempatan bagi

20 Sinergis

ini mencerminkan pula apresiasi masyarakat internasional terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda isu Hak Asasi Manusia baik di kawasan maupun di forum internasional” tegas Menlu RI, Marty Natalegawa.

Menlu RI menambahkan, “ini menunjukkan konsistensi Indonesia yang selama lebih dari 1 dekade terakhir senantiasa menetapkan Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari agenda dan prioritas politik luar negeri Indonesia”.

Dengan terpilihnya di Dewan HAM PBB ini, Indonesia memiliki peluang untuk semakin berperan dalam mengedepankan masalah HAM menjadi bagian penting dari kerjasama internasional di antara negara-negara di dunia. kemlu.go.id

Edisi 002 Juni 2011

masyarakat di berbagai daerah untuk mengembangkan kemampuan teknologi informatikanya, serta dapat berkomunikasi tanpa terhalang ruang dan waktu.

Selain sambungan internet di seluruh kecamatan, upaya penyiapan infrastruktur komunikasi dan informasi sedang digarap di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya penyiapan infrastruktur tersebut berupa proyek Palapa Ring untuk sektor Indonesia bagian timur.

Menurut data di Kementerian Komunikasi dan Informatika, 27 provinsi di Indonesia saat ini telah tercakup dalam jaringan broadband 3G. depkominfo.go.id

Sorotan

Mengunjungi Kampung Pengungsi di Trenggalek

Beralaskan tikar pandan, Tim EBY berbincang bersama pengungsi dan perangkat desa setempat

2

1 April 2007. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar dataran tinggi di Kecamatan Bendungan menyebabkan sejumlah lereng bukit longsor. Salah satunya terjadi di lereng bukit Tumpak Dolo serta kawasan perbukitan lainnya yang mengelilingi Dusun Banaran, Desa Depok.

Sedikitnya empat rumah ambruk diterjang longsor, sementara puluhan lainnya retak-retak.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun, akibat kondisi tanah yang masih labil, warga selalu dicekam rasa takut akan terjadi longsor susulan.

Pemerintah daerah melalui satuan pelaksana

22 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

penanggulangan bencana (satlak PB) setempat kala itu, lalu merelokasi seluruh warga di Dusun Banaran. Jumlah totalnya saat itu ada 68 kepala keluarga (KK). Kini tinggal 36 KK. Mereka dibuatkan tenda besar untuk tempat tinggal sementara di atas desanya hingga beberapa lama. Pemerintah daerah konon berjanji mengupayakan proses tukarguling lahan dengan perhutani. Caranya, tanah pemukiman warga yang sekarang tertimbun longsor ditukargulingkan dengan lahan/area hutan negara yang dikelola perhutani untuk dijadikan pemukiman baru di daerah yang lebih aman.

Sorotan 21 April 2007

Peristiwa bencana Peristiwa bencana Jenis bencana Lokasi Jumlah penduduk Korban Kerusakan Jumlah pengungsi yang bertahan Jumlah lapak/rumah pengungsian Lokasi pengungsian Rencana Relokasi Luas lahan yang direncanakan

Mereka yang Bertahan di Tengah Belantara Pinus

Sejak rombongan pengungsi meninggalkan kampung mereka yang nyaris punah didera bencana longsor April 2007 silam, puluhan keluarga pengungsi tak lagi memiliki rumah permanen.

Mereka hanya bertahan di pemukiman darurat yang mereka bangun ala kadarnya di atas lahan Perhutani hingga saat ini.

Tidak banyak yang berubah dari kampung pengungsian tersebut. Semua masih tampak asri dengan sejumlah bangunan yang kini mulai reot.

Beberapa pohon pinus, meski jumlahnya sangat jarang, terlihat berdiri tegak di antara rumah-rumah penduduk. Kawasan itu dulunya memang berupa belantara pinus, tepatnya hutan homogen dengan jenis tanaman pinus. Namun seiring bencana tanah longsor yang melanda perkampungan di bawahnya, salah satu titik area hutan yang berada di punggung bukit Tumpak Dolo ini kemudian berubah fungsi menjadi pemukiman sementara.

Perkampungan pengungsi yang belum memiliki nama itu tepatnya berada di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Dari pusat kota Trenggalek, jaraknya diperkirakan sekitar 30 kilometer dengan medan jalan menanjak beraspal. Daerah ini berada di kawasan perbukitan yang memiliki curah hujan tinggi seperti halnya di kawasan Puncak, Jawa Barat Kawasan pemukiman pengungsi yang berada di atas bukit Tumpak Dolo ini boleh dibilang terpencil. Terpencil karena jaraknya cukup jauh dari pemukiman-pemukiman lain, baik dari pusat Kecamatan Bendungan maupun dari desadesa lain yang ada di perbatasan TrenggalekTulungagung. Jalan arteri beraspal yang membelah pemukiman darurat ini kerap dijadikan jalur penghubung alternatif tiga kabupaten sekaligus,

21 April 2007 Longsor Dusun Banaran, Desa Depok, Kecamatan Bendungan 68 KK 4 rumah rusak berat, puluhan lainnya rusak sedang 36 KK 32 unit Puncak bukit Tumpak Dolo, Desa Depok, Kecamatan Bendungan Lahan eks-perkebunan Jimbarwangi 16 hektar untuk ditukar-guling

yakni Trenggalek, Tulungagung, dan Ponorogo.

Tetapi, karena hampir semua bangunan dibuat semi-permanen; terbuat dari kayu, memiliki ladang/ tegalan di tengah hutan, berukuran kecil (ratarata ukuran sekitar 5 x 6 meter), kampung itu lebih menyerupai kawasan para perambah hutan yang biasa ada di kedalaman Pulau Sumatera, Kalimantan, ataupun Papua. Banyaknya pohon tumbang di sekitarnya, menurut versi warga, belum diketahui penyebabnya. Sebagian beranggapan, banyaknya pohon pinus yang tumbang dikarenakan terpaan angin kencang saat terjadi hujan badai.

Anehnya, jika memang indikasi itu benar, pohonpohon yang tumbang berada di sekitar lahan yang dikelola warga secara magersari.

Dulu, sejenak pasca longsor yang melanda pemukiman penduduk di Dukuh Banaran, Desa Depok, kondisi para pengungsi itu lebih mengenaskan lagi. Mereka hanya tinggal di dua tenda besar dan beberapa tenda kecil yang disediakan pemerintah daerah setempat selama beberapa bulan.

Namun, karena perkampungan lama mereka, Dukuh Banaran, divonis tim geologi tak lagi layak untuk dihuni, warga menjadi frustasi dan berboyongboyong mengungsi ke puncak bukit Tumpak Dolo yang berjarak sekitar 2 kilometer.

Di puncak bukit yang kini menjadi titik konsentrasi pemukiman darurat ini, mereka kemudian membangun tempat tinggal semi-permanen di atas lahan hutan milik Perhutani tersebut. Kesannya memang liar, tapi pembangunan pemukiman sementara di tengah belantara pinus itu telah mendapat lampu hijau dari Perhutani dan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat maupun tingkat Provinsi Jatim karena sifatnya memang darurat bencana. “Seperti anak menunggu ibunya pulang dari

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

23

Sorotan

Trenggalek – Tulungagung di Kecamatan Bendungan merupakan akses jalur lintas kabupaten, saat ini kondisinya mengalami kerusakan di beberapa titik akibat pergerakan tanah.

pasar, kami juga selalu menunggu dan menunggu kepastian dari pemerintah akan status tanah relokasi yang sekarang kami tempati ini,� kata Ketua RT 25/RW 9, Dusun Banaran, Desa Depok, Sumiran (39). Ia termasuk kelompok warga yang hingga saat ini bertahan di lapak pengungsian.

Warga pengungsi sebenarnya sudah nyaman tinggal di lokasi pengungsian. Namun, karena tanah yang mereka tempati belum berstatus hak milik, warga merasa belum tenang.

Secercah Harapan Dikatakan Sumiran, antusiasme keluarga pengungsi di puncak bukit Tumpak Dolo ini sempat membuncah saat perwakilan dari Pemkab Trenggalek akhirnya datang ke pemukiman mereka, sekitar akhir November 2010 lalu. Saat

24 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

itu, beberapa petugas bagian pemerintahan umum menyatakan, Bupati Mulyadi berencana merealisasikan janji politik yang disampaikan saat masa kampanye pilkada sebelumnya. Namun, prosesnya tidak bisa seketika.

Menurut keterangan Sumiran maupun warga lain yang ikut pertemuan di mushala saat itu, pemerintah baru sebatas melakukan pendataan jumlah KK yang akan direlokasi. Setelah itu mereka juga sempat melakukan pengukuran lahan salah satu area di bekas pabrik perkebunan Jimbarwangi, tepatnya di lereng bukit Ngloji, sekitar 1 kilometer dari lokasi pengungsian.

Lahan itu sendiri menurut keterangan Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Trenggalek, Totok Rudijanto, statusnya belum jelas. Dulu merupakan area perkebunan cengkeh pada zaman penjajahan Belanda. Namun setelah kemerdekaan, keberadaan lahan eks-perkebunan seluas kurang-lebih 1.200

Sorotan hektare itu tidak pernah jelas apakah telah menjadi milik negara dan dikelola perhutani atau berstatus tanah bongkor (tidak bertuan).

Menyinggung soal wacana relokasi, salah seorang kepercayaan Bupati Mulyadi ini mengatakan, Pemda Trenggalek telah melayangkan surat ke Kementrian Kehutanan dan mengkonfirmasi rencana tukar-guling tanah perhutani di antara eks-perkebunan Jimbarwangi dengan bukit Tumpak Dolo.

Luas lahan tukar-guling yang diusulkan adalah 16 hektar sesuai tanah milik 36 KK di Dusun Banaran yang terkubur material longsor 2007 silam.

H a s i l n y a , Kementrian Kehutanan melalui Dirjen Planologi Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, menyatakan pada prinsipnya proses tukar-guling bisa dilakukan asal telah memenuhi syarat administrasi. Beberapa persyaratan dimaksud antara lain adalah kesiapan lahan pengganti tanah negara (Perhutani) dengan skema 1:1 (satu banding satu), kesanggupan ganti rugi tegakan hutan, kesiapan melakukan reboisasi di lahan pengganti, mengganti biaya pengukuran, serta studi kelayakan teknis dari Perhutani. “Dari semua persyaratan itu pada prinsipnya Pemda telah siap. Sekarang tinggal menunggu dilakukannya studi teknis kelayakan tanah pengganti oleh pihak Perhutani,� terangnya. Ia berjanji, jika semua persyaratan administrasi telah siap, Pemkab Trenggalek akan secepatnya mengupayakan proses tukar-guling lahan Perhutani untuk relokasi pengungsi ke Kementrian Kehutanan.

Pemda Trenggalek sebelumnya memang sempat menjanjikan proses relokasi secepatnya pada tahun 2011 ini. Namun melihat proses administrasi yang belum kunjung lengkap, realisasi janji itu sepertinya bakal molor lagi.

Empati Edhie Baskoro Yudhoyono Nasib para pengungsi di bukit Tumpak Dolo, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, yang sampai saat ini masih terkatung-katung memantik empati mendalam Edhie Baskoro Yudhyono (EBY). Secara khusus, putra bungsu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, yang juga anggota DPR RI ini, mengutus sejumlah staf ahlinya untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Hujan turun cukup deras saat Tim EBY tiba di kampung pengungsian yang lokasinya persis di puncak bukit Tumpak Dolo (5/5). Kerusakan beberapa ruas/badan jalan menyebabkan waktu tempuh perjalanan melebihi perkiraan, hingga jadwal yang direncanakan meleset sedikit. Namun, hal itu sama sekali tidak menjadi halangan bagi Tim EBY untuk berbincang akrab dengan suasana penuh ramah-tamah dengan para pengungsi.

Begitu sampai di lokasi, para pengungsi langsung menyambut rombongan dengan hangat.

Tim EBY lalu diajak masuk ke ruang mushola berukuran sekitar 30 meter persegi (5 x 6 meter) yang dibangun dengan amat sangat sederhana.

Beralaskan tikar pandan, diterangi lampu yang hanya berkapasitas 40 watt, serta sebotol air mineral yang segar membuat perbincangan Tim EBY dengan para pengungsi dan perangkat desa setempat semakin terasa bersahabat.

Obrolan terus mengalir mulai dari hal-hal seperti suka-duka selama pengungsian hingga kejelasan nasib mereka yang masih terkatungkatung di lahan penampungan sementara milik Perhutani. Pada tahapan perbincangan ini, obrolan menjadi sedikit lebih serius meski dari awal, Kades Depok Sugeng Asmoro, dan salah seorang tokoh pengungsi bernama Sumiran, menegaskan bahwa mereka legowo apapun kebijakan pemerintah menyangkut wacana relokasi yang pernah dijanjikan sebelumnya. “Kami akan menerima apapun keputusan pemerintah maupun Perhutani, apakah (jadi) akan direlokasi atau tetap di sini dengan cara magersari.

Yang penting bagi warga adalah adanya kejelasan nasib,� kata Kades Depok Sugeng Asmoro mewakili aspirasi warganya.

Mediasi Mendengar berbagai keluh-kesah tersebut, Bonggas Adhi Candra, staf ahli Edhie Baskoro Yudhoyono, berjanji akan memperjuangkan aspirasi para pengungsi. Seluruh permasalahan terkait rencana relokasi maupun harapan pemberdayaan ekonomi yang disampaikan para pengungsi dan perangkat Desa Depok bahkan langsung

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

25

Sorotan

Seorang petani di wilayah bendungan diantara rindangnya pohon pinus tengah menggarap lahan pertanian. foto destian

diinventarisir untuk kemudian disampaikan kepada Edhie Baskoro Yudhoyono.

Namun sebelum permasalahan tukar-guling lahan antara Perhutani dengan pemkab Trenggalek itu dikoordinasikan ke Kementrian Kehutanan, Bonggas Adhie Candra, selaku ketua rombongan Tim EBY, meminta agar persyaratan administrasi tukarguling lahan untuk relokasi pengungsi diselesaikan terlebih dahulu oleh daerah. “Kalau urusan di daerah sudah beres, pemerintah yang di pusat tentu akan lebih mudah dan cepat menyelesaikannya,” ujar Bonggas memberi pengertian kepada para pengungsi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Masalah yang disebut terakhir ini rupanya tidak begitu dipahami oleh masyarakat pengungsi di bukit Tumpak Dolo. Mereka hanya tahu, proses tukar-guling lahan mereka yang tertimbun longsor pada 2007 lalu sedang diproses ke Kementrian

26 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Kehutanan.

Padahal, sebagaimana penjelasan Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Trenggalek Totok Rudijanto, pengajuan tukar-guling lahan dengan Perhutani untuk relokasi pemukiman pengungsi di kawasan hutan produksi petak 34a, tak jauh dari pemukiman sementara para pengungsi di puncak bukit Tumpakdolo.

“Pemda Trenggalek secara resmi sudah mendapat jawaban dari Kementrian Kehutanan soal rencana tukar-guling yang kami usulkan.

Masalahnya memang ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu, itu sesuai petunjuk Dirjen Planologi Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, 22 Februari 2011 lalu,” kata Totok mengklarifikasi.

Di akhir acara temu tatap, perwakilan dari Perum Perhutani untuk wilayah Kecamatan Bendungan, Edi Purnomo, hadir ke lokasi. Alhasil, demi menginventarisir permasalahan dalam proses relokasi pengungsi di bukit Tumpakdolo, Tim EBY kemudian memediasi langsung pertemuan tripartit antara perwakilan pengungsi bersama perangkat Desa Depok, Pemda Trenggalek, yang diwakili Bagian Pemerintahan Umum, serta pihak Perhutani yang saat itu diwakili Polhut Edi Purnomo.

Pertemuan tripartit ini dilakukan di Kantor Kecamatan Bendungan dengan disaksikan langsung oleh Camat setempat, Habib Solehudin. Karena mendadak, pertemuan yang juga dihadiri Tim EBY ini pun masih bersifat informal.

Namun hal tersebut tidak mengurangi tujuan digelarnya upaya mediasi ini untuk mulai mengurai benang-kusut proses relokasi yang masih berlarutlarut.

Hasilnya, di satu sisi masyarakat yang selama ini tinggal di pemukiman sementara di bukit Tumpak Dolo akhirnya mengerti duduk persoalan yang membuat nasib ‘relokasi’ mereka terkatung-katung.

Di sisi lain, antara Pemda Trenggalek dengan Perum Perhutani juga mulai terbangun kesepahaman untuk segera melengkapi sejumlah persyaratan tukarguling lahan yang selama ini masih ‘mengganjal’.

Edi Purnomo dalam kesempatan tersebut berulangkali menjelaskan bahwa Perhutani tidak pernah mempersulit proses tukar-guling lahan untuk merelokasi para pengungsi yang saat ini menumpang di lahan mereka. Sebaliknya, perhutani selalu menunggu langkah proaktif pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rencana kebijakan yang telah disampaikan sejak tiga tahun silam itu.

(Destyan Sujarwoko)

Sorotan

Jaring Aspirasi

Griya Aspirasi EBY Pacitan

G

riya Aspirasi merupakan instrumen yang disediakan anggota DPR   untuk melaksanakan fungsi penyerapan aspirasi di Daerah Pemilihan masing-masing.

Griya Aspirasi diperlukan karena pertimbangan geografis, demografis, problem infrastruktur fisik, dan keterbatasan akses komunikasi dua arah antara anggota DPR yang terpilih dengan konstituennya, seperti di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur, yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Trenggalek. Untuk itulah Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) membangun rumah aspirasi di Kabupaten Pacitan dan Ponorogo.

Ditilik lebih dalam, rumah aspirasi sesungguhnya merupakan kebutuhan konstituen. Berdasarkan pengalaman, para petani dan nelayan, juga mereka yang jauh dari pusat pemerintahan, mengungkapkan perlunya wadah penyaluran aspirasi yang pasti dari segi lokasi, waktu, juga terjangkau, dan terbuka setiap saat, terhindar dari calo-calo, sampai ke anggota, dan tidak tereduksi oleh berbagai sentimen/ kepentingan lain. Rumah aspirasi diharapkan menjadi salah satu solusi masalah tersebut, sehingga fungsi artikulasi, agregasi, dan advokasi kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan independen. Kewajiban personal itu selama ini cenderung diabaikan sebagai salah satu alat ukur kinerja. Umumnya, DPR lebih sering disorot dari aspek kuantitas legislasi (secara kelembagaan).

Keberadaan rumah aspirasi dengan kejelasan mekanisme kerja dan tertib administrasi menjadikan penilaian yang mudah dilakukan.

Persoalan selanjutnya adalah mengupayakan seluas-luasnya partisipasi publik pada rumah aspirasi.

Mengutip Vetter (Lokal Burgerbeteiligung, 2008), ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan. Antara

lain karakteristik personal masyarakat (tingkat kesadaran, motivasi, pendidikan, dan kompetensi individu-individu), pandangan dan perilaku elite politik, struktur/konteks/sejarah/tradisi partisipasi masyarakat, adanya bentuk/instrumen partisipasi secara hukum dan politik, serta jaminan sejauh mana hal tersebut mengikat pengambil keputusan.

Poin terakhir relevan dengan pentingnya rumah aspirasi. Selebihnya, perlu keterlibatan banyak pihak untuk menyadarkan anggota DPR dan masyarakat bahwa partisipasi dalam sebuah sistem perwakilan adalah keniscayaan. Konsekuensi  logis yang perlu dipikirkan berikutnya adalah mendesain secara hukum agar masyarakat dapat mengganti wakilnya yang tidak bermanfaat bagi mereka. Hal ini antara lain bisa dilihat dari berjalan-tidaknya fungsi-fungsi rumah aspirasi tersebut. Jika kondisi ini tercipta, rumah aspirasi akan memaksa anggota DPR bekerja serius. Dengan demikian, rumah aspirasi akan menjadi alat kontrol publik dalam penguatan demokratisasi lokal.

Sekali lagi, DPR harus mengembangkan jaringan yang kuat, memelihara hubungan yang dekat dengan konstituen, serta menjembatani dan mewakili kepentingan mereka. Griya Aspirasi EBY di Kabupaten Pacitan beralamat di Jalan Pierre Tendean Nomor 7, Kelurahan Pucangsewu.

Sementara, untuk Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 118 A. Tepatnya di depan Rumah Sakit Muslimah Ponorogo.

Di Kabupaten Pacitan, Griya Aspirasi EBY sudah berdiri sejak bulan Juni tahun 2010. Beberapa program yang dijalankan di Griya Aspirasi EBY Pacitan diantaranya adalah membangun komunikasi intensif dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat, social community, dan stakeholder lainnya.

(EBY TEAM)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

27

Kilas dapil VII jatim Pacitan Raih Penghargaan

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yang Berprestasi Paling Tinggi Secara Nasional

“

Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Kita berharap kedepan, sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus dipupuk guna mewujudkan good goverment dan clean governance penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan,” ungkap Bupati Indartato.

K

abupaten Pacitan kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yang Berprestasi Paling Tinggi Secara Nasional.

Penetapan tersebut dibacakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dalam kesempatan peringatan HUT Otonomi Daerah ke-15 tingkat nasional yang diselenggarakan di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (25/4).

Penetapan peringkat dan status kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009. Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

28 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Indonesia nomor 120 – 276 tahun 2011. Dalam hal ini, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Kabupaten Pacitan pada peringkat Nomor 4 (empat) dengan skor 2,8620, yang berstatus “tinggi”.

Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil, dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang obyektif. Kemendagri memberikan penghargaan kepada 23 pemerintah daerah seIndonesia yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuaskan.

Bupati Pacitan Indartato, saat dikonfirmasi menyatakan, keberhasilan Kabupaten Pacitan meraih penghargaan tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta semua pihak. “Kami, atas nama

Kilas dapil VII jatim Pemerintah Kabupaten Pacitan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berperan atas pencapaian ini. Kita berharap ke depan, sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus dipupuk guna mewujudkan good goverment dan clean governance penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan,” ungkap Bupati.

Keberhasilan ini menurutnya, harus menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik ke depan. “Aparat pemerintah harus mengedepankan profesionalitas, harus dipupuk rasa keterpanggilan dalam diri para penyelenggara pembangunan untuk berkarya kepada masyarakat dengan ikrar (fateri/ profiteri) kesetiaan pada nilai luhur dan keahlian (kompetensi) yang tinggi,” tukas Bupati.

Semangat itulah yang harus terus digali dan dipupuk untuk bisa mempertahankan nilai-nilai luhur kebersamaan integritas, kejujuran, penghormatan pada martabat manusia dan HAM, kesetaraan, wawasan lingkungan dan pelayanan. “Penghargaan ini merupakan beban moral kita bersama untuk mempertahankannya untuk menuju kearah yang lebih baik,” imbuhnya.

Diakui Bupati, pelayanan kepada masyarakat merupakan hal utama untuk diperhatikan. Dalam hal ini kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi (pemerintah) untuk tetap dapat diterima oleh masyarakat. “Untuk itu harus ada pola-pola pelayanan publik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (Frend Mashudi) Berikut ini adalah 10 peringkat dan status kinerja 10 besar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang berprestasi paling tinggi secara nasional.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kabupaten Jombang Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Sragen Kabupaten Pacitan Kabupaten Boalemo Kabupaten Enrekang Kabupaten Buleleng Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kulon Progo

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

29

Kilas dapil VII jatim

Derap langkah Gapoktan dengan PUAP

Berawal dari

PUAP

Kesejahteraan Petani Bertambah Bagi mayoritas petani Indonesia, yang umumnya sulit mengakses modal perbankan, hadirnya lembaga keuangan mikro di pedesaan tentu membawa angin segar. Apalagi jika lembaga itu beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil (profit sharing), bukan atas dasar bunga riba seperti jamaknya lembaga perbankan. Dalam konteks inilah, program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) -yang digulirkan Kementerian Pertanian sejak 2008 -seakan menemukan momentumnya.

30 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

P

UAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk seluruh lapisan petani; baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Dalam skala pembangunan nasional, PUAP terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 di Palu, Sulawesi Tengah.

Targetnya adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan

pengembangan usaha agribisnis di pedesaan sesuai potensi wilayah.

PUAP bukan bantuan langsung tunai (BLT), tetapi adalah modal dasar untuk membiayai usaha produktif agribisnis, yang harus berkembang dan dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Melalui PUAP, Kementerian Pertanian ingin membangun lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah atau sistem bagi hasil di desadesa. Tahun 2008 telah digulirkan dana PUAP senilai Rp 1,053 trilyun, untuk 10.542 Gapoktan di 10.542 desa dari 33 provinsi

Kilas dapil VII jatim dan 389 Kabupaten/Kota. Tahun 2009 telah disalurkan kepada 9.884 gapoktan sebesar Rp 988,4 milyar di 417 Kabupaten/ Kota. Tahun 2010 dan 2011, dana PUAP senilai Rp 1 trilyun per tahun kembali menyentuh 10.000 desa baru di 33 provinsi se-Indonesia.

Sementara, untuk Kabupaten Pacitan, tahun 2008 mendapat anggaran sebesar Rp 4,1 miliar untuk 41 Gapoktan. Dan hingga tahun ini sudah berkembang hingga Rp 4,8 miliar lebih. Tahun 2009, Rp 5,5 miliar untuk 55 gapoktan, sudah berkembang hingga Rp 6,4 miliar lebih dan tahun 2010, dari Rp 2 miliar untuk 20 gapoktan sudah berkembang menjadi lebih dari Rp 2,1 miliar. Untuk tahun 2011, ada 25 gapoktan yang sudah di verifikasi.

Masyarakat pun merespons positif pelaksanaan program PUAP. Mereka merasa terbantu dalam mengatasi masalah keterbatasan modal. Dengan bimbingan dan binaan dari penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT), banyak Gapoktan berhasil mengembangkan usaha simpanpinjam, bahkan mulai bergerak ke tahapan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di pedesaan.

Dengan modal awal Rp 100 juta per Gapoktan, Pemerintah berharap sektor riil agribisnis tumbuh di desa-desa. Secara umum dana BLM-PUAP yang telah disalurkan kepada para Gapoktan di pedesaan sejak tahun 2008 telah mengalami perkembangan sebesar 5% hingga 30%. Bahkan di beberapa wilayah, ada Gapoktan yang sudah berhasil melipatgandakan modalnya.

Contohnya, Gapoktan Mardi Rahayu Di Desa Bogoharjo, Kecamatan Ngadirojo. Penerima PUAP tahun 2009 ini telah memiliki akumulasi modal kerja sampai Rp 110 juta lebih. “Alhamdulillah, dengan PUAP, petani lebih sejahtera. Bahkan, sampai bisa mengembangkan berbagai usaha rumahan (home industry)” ungkap Toto Sumalsiyanto, Ketua Gapoktan Mardi Rahayu.

Selain itu, program pemberdayaan petani ini juga berhasil meningkatkan pendapatan para anggota melalui unit-unit usaha yang dikembangkannya.

Gapoktan Mardi Rahayu sudah memiliki empat unit usaha.

Diantaranya, unit simpan pinjam, saprodi (sarana produksi pertanian), RMU (Rice Milling Unit) dan Usaha Penyewaan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA).

Ke depan, diharapkan akan muncul Gapoktan lain yang sukses dan berjaya bersama PUAP. Dengan usaha dan kerja keras, program PUAP dapat diandalkan menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan mendasar sektor pertanian, yaitu membuka akses petani pada sumber pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Dengan munculnya rangkaian Gapoktan yang berkinerja baik dan berhasil membangun lembaga keuangan mikro, kelak diharapkan muncul pula pusat-pusat pertumbuhan agribisnis di desa-desa sebagai solusi untuk mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Melalui program PUAP setidaknya tiga dari tujuh gema revitalisasi bisa berjalan.

Yaitu, revitalisasi sumber daya manusia (melalui pelatihan kepada pengurus Gapoktan, penyuluh dan PMT), revitalisasi pembiayaan (yang dilaksanakan melalui penyaluran dana PUAP), dan revitalisasi kelembagaan petani (melalui proses pendampingan oleh penyuluh pendamping dan PMT guna menumbuhkembangkan usaha produktif, usaha simpan pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis).

(Hernawan Adipriyana)

“Alhamdulillah, dengan PUAP petani lebih sejahtera. Bahkan, sampai bisa mengembangkan berbagai usaha rumahan (home industry)” Toto Sumalsiyanto, Ketua Gapoktan Mardi Rahayu

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

31

Kilas dapil VII jatim

Memahami “Kampung Idiot”

S

aat mengunjungi sebuah wilayah yang baru, para tetamu akan merasa senang dan nyaman jika disambut warga setempat dengan senyuman.

Namun, berbeda rasanya saat mendapat-kan sambutan berupa senyuman sumringah dari wajah-wajah penderita keterbelakangan mental di kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Bahkan, tidak hanya tersenyum, seorang perempuan berusia 21 tahun pun tidak paham bahwa dengan berlari tanpa sehelai benang yang menutupi bagian atas tubuhnya, ia cukup ranum untuk menjadi obyek pelecehan seksual.

Kabupaten Ponorogo sudah sering ditampilkan di berbagai media massa dengan sebutan stigmatis seperti “kampung idiot” atau “desa idiot”. Tetapi gambaran jelas tentang sebab musabab kondisi ini sepertinya masih kurang.

Dengan berkunjung langsung ke lokasi tersebut, dapat dirasakan bahwa mereka yang tersenyum tanpa makna tersebut membutuhkan perhatian kontinu. Perhatian itu mereka butuhkan tidak hanya dari penanggung jawab sekelas pemerintah daerah setempat, tetapi juga pemerintah pusat yang kebetulan saja pada kesempatan ini terwakili oleh kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI.

32 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Memahami Gangguan Kekurangan Yodium (GAKY)

Akibat

Orang awam yang menonton tayangan tentang “kampung idiot” di sebuah televisi wajar merasa iba dan takjub karena ada sebuah keluarga yang semuanya berpostur tubuh kerdil, mempunyai ekspresi wajah senyum terbatas, mata yang juling, ukuran kepala yang kecil, gerakan yang kaku, mudah teralih, bahkan bisu dan tuli. Berbagai gangguan neurologis atau saraf yang menimpa mereka rupanya diakibatkan oleh defisiensi yodium sehingga disebut Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

Mungkin faktor penyebab ini yang luput dari pemberitaan tentang “kampung idiot”. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.627 orang di Desa Sidoharjo, ditemukan penderita GAKY sebanyak 233 orang atau sebesar 4,1 % dari jumlah penduduk. Di Desa Krebet terdapat 83 orang penderita GAKY dari jumlah penduduk 7827 atau 1,1 % dari jumlah penduduk.

Juga telah tampak manfaat penanganan dengan indikator penurunan angka kejadian GAKY pada mereka yang berusia di bawah 5 tahun.

Jika masih terdapat 116 kasus gangguan neurologis yang berhubungan dengan defisiensi yodium pada kelompok umur di atas 30 tahun, maka tampak penurunan jumlah kasus pada kelompok

umur 15–30 tahun sebanyak 41,5–15 tahun sembilan kasus, dan di bawah 5 tahun hanya ditemukan dua kasus. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah program peningkatan status gizi masyarakat.

Keadaan gizi suatu masyarakat dapat menunjukkan baik atau tidaknya derajat kesehatan suatu masyarakat. Selain upaya penyembuhan bagi penderita kurang gizi, tentu harus dibuat sebuah sosialisasi perubahan pola makan yang terlanjur salah dalam masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya kurang gizi. Tidak terkecuali pada masyarakat miskin bahkan masyarakat yang kuat secara ekonomi juga belum tentu paham betul tentang pola makan bergizi adekuat.

Salah satu masalah gizi yang masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia adalah GAKY atau dalam bahasa Inggris disebut iodine deficiency disorder (IDD). GAKY merupakan kumpulan gejalak lini sebagai manifestasi dari kekurangan yodium dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam jurnal GAKY Indonesia Juni & Desember 2010 dijelaskan bahwa penyebab awal GAKY adalah kurangnya yodium dalam air dan tanah. Berarti masalah GAKY akan selalu ada pada daerah yang kandungan yodium dalam tanahnya sedikit. Di Desa Sidoharjo, Krebet, dan Karangpatihan terbukti bahwa air dan tanahnya sama sekali tidak mengandung yodium.

Penanganan GAKY

Masalah GAKY di daerah endemik seperti “kampung idiot� tidak cukup ditangani oleh satu tim dokter jiwa dan dokter saraf saja, tetapi telah ditangani secara keroyokan oleh gubernur, pangdam, Dinsosnakertrans, Masyarakat Peduli Ponorogo (MPP), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan lain-lain. Bantuan pun beragam berupa pemberian bantuan modal usaha untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), pemugaran rumah, pembagian kapsul yodium, perbaikan jalan, pemberian bantuan bibit, dan lain-lain.

Upaya-upaya langsung seperti pengawasan garam beryodium, pemetaan gizi, pemeriksaan urine ibu hamil, dan bahkan pemberian kapsul yodium

Kilas dapil VII jatim

kepada WUS (wanita usia subur) di daerah endemis berat sudah mencapai 100%. Desa dengan garam beryodium baik juga meningkat dari 41% (2008), 70,21% (2009), dan 82% (2010). Dengan indikator keberhasilan program berupa berkurangnya penderita GAKY pada kelompok umur di bawah 5 tahun, beberapa hal harus tetap dilaksanakan kontinu, simultan, dan integratif lintas sektoral.

Seperti, diberlakukannya perda ten-tang peredaran garam, penegakan hukum dalam peredaran garam (polisi garam),pengentasan kemiskinan, pem-berdayaan modal sosial masyarakat, mempermudah akses jalan, dan memperkuat anggaran. Problem-problem di Indonesia secara substansi saling terhubung termasuk indikator pencapaian MDGs. Dibutuhkan kerja keras dengan keikhlasan dosis tinggi, political will, dan penanggalan ego sektoral agar terjadi sebuah chain reaction keberhasilan.

Selain penanganan bersifat general seperti di atas, perlu diperhatikan kebiasaan makan tidak adekuat. Di Indonesia, GAKY merupakan bentuk lain dari kelaparan tak kentara (kurang gizi). Individu yang tinggal di daerah endemik GAKY dengan tingkat modal sosial rendah mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memiliki kebiasaan makan yang tidak adekuat daripada individu yang tinggal di dalam masyarakat dengan tingkat modal sosial tinggi.

PKK, posyandu menuju bebas GAKY, dan organisasi lain di dalam masyarakat merupakan aset dalam struktur modal sosial yang dapat ikut membantu menumbuhkan perilaku makan anggota masyarakat yang adekuat, dengan tetap menghormati privasi tiap keluarga dan individu.

DR NOVA RIYANTI YUSUF, SPKJ Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ content/view/394827/

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

33

Kilas dapil VII jatim

Staff ahli Edhie Baskoro Yudhoyono meninjau langsung korban bencana angin puting beliung di Kampung Idiot, Dukuh Sidowayah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Ponorogo. Sumber foto: EBY Team

Edhie Baskoro Yudhoyono Peduli Korban Bencana Ponorogo Ponorogo – Langkah sigap ditunjukkan oleh anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil VII Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Trenggalek), Edhie Baskoro Yudhoyono, atau yang biasa disapa Ibas, dalam membantu korban bencana alam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Seperti terlihat Rabu (4/5) petang, staff ahli Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), Bonggas Adhi Chandra beserta tim, meninjau langsung korban bencana angin puting beliung di Kampung Idiot, Dukuh Sidowayah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon.

Bonggas langsung memberikan bantuan berupa santunan kepada sebuah keluarga dengan keterbelakangan mental yang rumahnya hancur luluh lantah akibat bencana tersebut.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Bonggas kepada Mbah Kunting, korban bencana alam tersebut. Pada kesempatan yang sama, Bonggas yang didampingi perangkat desa setempat, Indadi, sempat berjalan kaki sepanjang satu kilometer lebih untuk sampai tempat pengungsian Mbah Kunting.

Nenek berusia 73 tahun ini tinggal serumah dengan dua anaknya yang idiot, Slamet (50 th) dan Boimin (45 th). Kondisi Mbah Kunting masih tampak shock; karena selain luka, rumahnya juga hancur lebur.

“Saat ini Mas Ibas belum bisa datang langsung

34 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

ke sini, tetapi melalui Tim EBY, Beliau berpesan kepada Mbah Kunting untuk sabar menerima cobaan ini,” ungkap Bonggas. Menurutnya, Mas Ibas sempat terenyuh setelah membaca berita musibah di Kampung Idiot tersebut.

“Tadi (kemarin), kita juga sempat bertemu dengan Bupati Ponorogo, Pak Amin, untuk membicarakan tentang rencana apa yang cocok untuk tanggap darurat daerah rawan bencana serta penanganan korban, seperti keluarga Mbah Kunting ini,” terangnya.

Dia juga menyampaikan permintaan maaf karena Mas Ibas belum bisa turun langsung. “Mudahmudahan sedikit bantuan ini bisa meringankan kesedihan Mbah Kunting,” imbuhnya.

Sementara itu Mbah Kunting mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian Mas Ibas tersebut. “Mugi-mugi amal sae putro Pak SBY niki saged wonten gunanipun datheng kulo sak keluargo (Mudah-mudahan amal baik Putra Pak SBY ini bisa bermanfaat bagi kami sekeluarga),” tutur Mbah Kunting dengan logat Jawanya.

Sedangkan Indadi, salah satu perangkat desa setempat, berharap wilayahnya ada penanganan khusus sehingga bisa sejajar dengan wilayah lain di Ponorogo. “Mudah-mudahan ke depan ada prioritas khusus untuk kemajuan desa kami,” harap Indadi.

(Muh. Nurcholis)

Kilas dapil VII jatim

Keluarga Mbah Damin yang mengalami cacat kaki dan tiga anaknya yang idiot saat diberi bantuan Perum Bulog Subdivre Ponorogo dan kepala Dharma Wanita Unit Perum Bulog Subdivre Ponorogo.

P

Bulog Ponorogo Peduli Kampung Idiot

erum Bulog Subdivre Ponorogo melakukan aksi kepedulian berupa pemberian paket sembako gratis serta pakaian kepada warga Kampung Idiot, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (7/5).

Hadir dalam acara tersebut adalah seluruh karyawan Perum Bulog Subdivre Ponorogo bersama seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Unit Perum Bulog Subdivre Ponorogo. Menurut Kepala Subdivre Perum Bulog Ponorogo, Drs. Miftahul Adha, pihaknya memberikan 200 paket kepada warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. “Kita memilih Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo karena daerah ini memang tergolong minus dan memerlukan uluran tangan kita,” ujar Drs. Miftahul Adha.

Dia menambahkan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian Perum Bulog Subdivre Ponorogo bersama seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Unit Perum Bulog Subdivre Ponorogo kepada warga miskin serta warga kurang mampu. “Pembagiannya kita berikan kepada keluarga yang kurang mampu serta mempunyai anggota keluarga lemah mental atau idiot,” imbuhnya.

Kedepan, dia berjanji akan terus secara rutin melakukan aksi kepedulian sosial ke berbagai wilayah di Kabupaten Ponorogo. “Tentunya kita tetap

mengedepankan skala prioritas, utamanya daerah pinggiran yang memerlukan penanganan utama dan pertama,” tegasnya.

Disamping itu, menurut Drs. Miftahul Adha, bakti sosial pembagian sembako tersebut juga sebagai salah satu rangkaian menyambut HUT Ke-44 Bulog. “Terpenting lagi hingga saat ini, Bulog masih sebagai andalan ketahanan pangan dan hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia semuanya,” tambahnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, utamanya para petani dalam mempertahankan swasembada pangan nasional.

Disamping itu dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Bulog Subdivre Ponorogo serta para anggota Dharma Wanita Persatuan Unit Perum Bulog Subdivre Ponorogo.

“Tanpa kerjasama yang baik, sulit rasanya kegiatan sosial ini bisa berjalan,” urainya. Sementara itu Mbah Jemirah (75 th), warga Dukuh Sidowayah, Desa Sidoharjo mengaku bersyukur mendapat bantuan paket sembako dari keluarga besar Perum Bulog Subdivre Ponorogo dan Dharma Wanita Persatuan Unit Perum Bulog Subdivre Ponorogo.

“Mugi-mugi panjenengan sedhoyo pikantuk piwales saking Gusti Alloh” (Semoga anda semua mendapat balasan dari Allah SWT),” tutur Mbah Jemirah. (Muh. Nurcholis)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

35

Kilas dapil VII jatim

Pembuat Carang Mas dianjurkan membentuk koperasi agar mampu memberdayakan diri secara bersama Sumber foto: EBY Team

Menengok Usaha “Carang Mas”

S

enyum Sutirah membuncah setelah menerima bantuan modal dari Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang disampaikan melalui ketua tim, Bonggas Adhi Candra, awal Mei lalu. Perempuan yang setiap harinya bekerja membuat jajanan khas Magetan, Carang Mas, tampak terharu.

“Saya ini sangat kesulitan modal, apalagi sekarang bahan baku ketela rambat naik menjadi Rp. 600/kg dari yang sebelumnya hanya Rp. 400,” kata warga Desa Bulu Gunung, Kecamatan Plaosan, Magetan, yang sudah 20 tahun membuat Carang Mas itu.

Tak hanya Sutirah, beberapa perempuan lain yang memiliki usaha memproduksi Carang Mas juga mendapat bantuan. “Jumlahnya tidak seberapa, tapi ini bagian dari kepedulian Mas Ibas terhadap usaha kecil yang dikelola perempuan. Sebetulnya, dari kunjungan ini, kami akan mencari formula yang tepat untuk membantu pengembangan usaha mereka,” kata Bonggas.

Di Desa Bulu Gunung, ada 200 warga yang memproduksi jajanan Carang Mas. Warga sekitar menyebutnya walangan. Sekitar 20 persennya, sudah bisa mengembangkan usahanya hingga

36 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

mengirim ke luar kota, Surabaya, Malang hingga Jakarta. Namun, sebagian besar merupakan usaha kecil yang hanya cukup untuk makan anggota keluarga.

“Mereka yang usahanya sudah berkembang saja, kadang-kadang masih terbentur terbatasnya bahan baku dan modal, sehingga tidak semua pesanan bisa diatasi,” kata Kepala Desa Bulu Gunung, Binti Rahma.

Sementara itu, Bonggas mendorong agar para pengusaha kecil perempuan ini membentuk koperasi atau perkumpulan agar bisa memberdayakan diri.

“Organisasi semacam itu sangat strategis agar persoalan modal hingga pemasaran bisa diatasi secara bersama, tidak sendiri-sendiri seperti sekarang,” katanya kepada sekitar 20 pengusaha kecil yang memproduksi walangan tersebut.

Jajanan Carang Mas ini terbuat dari ketela rambat yang diiris tipis-tipis. Setelah dibuat bentuk mirip sarang burung dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa, dibumbui gula merah lalu digoreng. Jajanan mudah dijumpai di Kawasan Telaga Wisata Sarangan dengan harga Rp. 2000 hingga Rp. 5000, tergantung dari besar gorengan ‘sarang burung’ yang dihasilkan. (Fahriansyah)

Kilas dapil VII jatim “Saya berharap sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini dapat menjadi momentum bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan ke teman-teman dan siswa-siswi yang merupakan generasi penerus harapan negara ini,” Edhie Baskoro Yudhoyono perundangan-undangan dasar 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penyampaiannya, Bapak Edhie Baskoro Yudhoyono juga menjelaskan dengan detail tugas lembaga negara, termasuk DPR RI. “Maaf karena banyaknya perubahaan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, saya hanya akan menjelaskan substansi yang mewakili seluruh perubahan yang penting, tapi saya telah menyiapkan bahan yang sudah berbentuk CD untuk dibagikan ke masingmasing perwakilan sekolah,” kata beliau.

Sementara itu, para guru yang hadir terlihat antusias mengikuti pemaparan yang disuguhkan oleh anggota Komisi I DPR RI ini. Dalam beberapa kesempatan beberapa guru memberi masukan penting terkait penguatan Empat Pilar Bangsa terutama dalam bidang pendidikan.

Seorang guru dari Kecamatan SDN Kecamatan Maospati meminta agar dalam kunjungan berikutnya, Bapak Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, dapat membawa serta buku-buku terkait Empat Pilar

Puluhan Guru Hadiri Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

T

idak kurang dari 60 guru Pendidikan Kewarganeraan (PKN) menghadiri sosialisasi empat pilar bangsa yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bapak Edhie Baskoro Yudhoyono. Sosialisasi itu sendiri dilaksanakan di Balai Kota Magetan, Kamis (5/5).

Sosialisasi ini sendiri dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal ini, setiap anggota MPR ditugaskan untuk melakukan pemasyarakatan atau sosialisasi empat pilar, khususnya UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 kepada segenap komponen bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Edhie Baskoro Yudhono secara berurutan menjelaskan empat pilar bangsa. Penjelasan itu dimulai dengan dasar Negara; Pancasila, dilanjutkan dengan

Kebangsaan.

“Untuk kunjungan mendatang, para guru mengharapkan sekiranya Pak Ibas dapat juga membawa serta cetak Amandemen UUD 1945 untuk setiap sekolah, sehingga penguatan nilainilai kebangsaan dapat dengan tegas disalurkan ke anak –anak murid,” imbuh guru tersebut.

Saat ditanyakan oleh wartawan setempat mengapa sosialisasi empat pilar tersebut mengundang para guru, Ibas mengatakan para guru, khususnya guru PKN, merupakan ujung tombak dari penguatan spirit kebangsaaan bagi generasi muda. “Saya berharap sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini dapat menjadi momentum bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan ke teman-teman dan siswa-siswi yang merupakan generasi penerus harapan negara ini,” tandasnya.

(Dinul Anchan)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

37

Kilas dapil VII jatim

Pelari putri asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Tri Setyo Utami, andalan Indonesia dalam kejuaraan atletik Grand Prix (GP) Asia 2011. Sumber foto: Antara

Pelari Magetan Jadi Andalan Indonesia di Grand Prix Asia

P

elari putri asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Tri Setyo Utami, jadi salah satu andalan Indonesia dalam kejuaraan atletik Grand Prix (GP) Asia 2011 yang digelar di Cina 22-29 Mei mendatang.

Tri bakal berlaga di nomor lari jarak pendek 100 meter putri dan estafet 4x100 meter putri. Tri rencananya berangkat ke Cina pada 20 Mei nanti bersama delapan atlet tim nasional lainnya. “Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berlaga di tingkat Asia ini. Ini kesempatan saya berprestasi di tingkat Asia,” ujar Tri, Rabu (18/5).

Tri selama ini sudah ditempa di Pusat Pelatihan Nasional Atletik Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) di Jakarta. Tri tampil di GP Asia 2011 setelah meraih prestasi di beberapa kejuaraan, antara lain merebut medali perunggu estafet 4x100 meter dalam South-East Asia Games di Laos 2009 dan berhasil menggondol medali emas estafet 4x100 meter pada Jatim Open, Maret 2011.

Selain GP Asia, gadis berusia 20 tahun itu juga

38 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

diproyeksikan mewakili Jawa Timur dalam Pekan Olahraga Nasional XVIII di Pekanbaru, Riau, 2012 mendatang dan SEA Games XXVI di Palembang, akhir tahun ini.

GP Asia 2011 akan dilaksanakan di tiga kota di Cina; Jiaxing, Kunshan, dan Wunjiang. “Saingan yang berat adalah atlet tuan rumah Cina serta dari Uzbekistan, Jepang, dan Thailand. Tapi, saya akan berusaha maksimal merebut medali emas,” ujar anak pasangan Tri Putwanto dan Karyati ini.

Selama di Pelatnas, para atlet mendapat pengarahan dari pelatih nasional Henny Maspaitella.

Tim Merah Putih bertekad memperbaiki prestasi dalam GP tahun ini. Sebab, pada ajang yang sama tahun lalu di India, Indonesia hanya bertengger di peringkat tujuh.

Ketua Pengurus Cabang PASI Kabupaten Magetan Djoko Sutopo mengaku bangga atas prestasi Tri. Ia berharap Tri jadi cermin bagi atlet Magetan lainnya.

“Kami berharap Tri jadi contoh bagi para atlet di Magetan lainnya,” katanya. Tempo Interaktif (Abdul Qowi)

Kilas dapil VII jatim Reses di Desa Kwadungan

P

Berupaya Membantu Masyarakat Ngawi

ada masa reses anggota DPR RI kali ini, Tim Edhie Baskoro Yudhoyono yang mewakili Ibas, sapaan akrabnya, sendiri, melakukan kunjungan ke Desa Kwadungan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. Tim EBY yang dipimpin oleh Bonggas Adhi Chandra, dalam kunjungannya ini turut didampingi oleh 9 personil dari Tim Griya Aspirasi EBY. Adapun dalam kunjungan ini dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Kwadungan.

Tampak hadir diantaranya Camat Kwadungan Setyono, BA, dan perwakilan dari Polsek serta Koramil Kwadungan.

Kesempatan ini dihadiri sekitar 30 orang. Diantaranya terdiri dari Kepala Desa Kwadungan dan perangkat Desa Kwadungan serta tokoh warga dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Kepala Desa Kwadungan serta Camat Kwadungan sangat berterima kasih atas upaya EBY yang telah membantu mendapatkan program PPIP dari Kementerian PU. Kepala Desa dan Camat juga menjelaskan akan melaksanakan program PPIP di jalan desa sepanjang 3 KM. Saat ini kondisi jalan yang melewati jalur Kantor Desa setempat, serta jalan menuju Puskesmas Kwadungan ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan dan belum beraspal, sehingga Kades dan Camat sangat berterima kasih atas perhatian EBY untuk membantu mendapatkan program dari pusat dan berjanji akan melaksanakannya semaksimal mungkin.

Selain ucapan terima kasih, Camat Kwadungan juga berharap semoga Ibas juga akan terus membantu pembangunan di Ngawi secara umum dan

Kwadungan pada khususnya.

Camat menambahkan semoga persoalan pertanian dan kepemudaan juga bisa mendapatkan perhatian dari EBY. Sementara Bonggas dalam sambutannya mengatakan, bahwa EBY sangat peduli terhadap masyarakat yang diwakilinya sehingga sebisa mungkin beliau akan terus berupaya untuk membantu pembangunan di Ngawi dan masyarakat yang diwakili.

Bonggas juga menambahkan Ibas akan berupaya untuk memperhatikan masyarakat Ngawi secara umum, tidak terbatas pada masyarakat Kwadungan. Selain itu staf ahli Edhie Baskoro Yudhoyono ini juga menambahkan agar bantuan PPIP ini semaksimal mungkin dapat digunakan untuk pembangunan jalan sehingga menghasilkan jalan yang baik dan berkualitas. (Setyo Utomo)

Staff ahli Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan sambutan kepada masyarakat Kecamatan Kwadungan.

(Sumber foto: EBY Team)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

39

Kilas dapil VII jatim

Benih padi Wisanggeni yang siap dipatenkan Sumber foto: EBY Team

Wisanggeni, Benih Padi Asal Ngawi Siap Dipatenkan Ngawi - Berbekal dari keuletan dan keinginan yang kuat untuk menemukan benih padi unggul, Jumari, petani asal Ngawi, mampu menemukan benih padi dengan kualitas unggul. Sejak awal, petani yang juga karyawan PDAM Ngawi ini memang bertekad menemukan benih padi unggul agar petani dapat meningkat kesejahteraannya. Berkat keuletan dan keseriusannya untuk menciptakan benih padi unggul, upayanya pun membuahkan hasil. Berawal dari kegiatan Uji Varietas yang diselenggarakan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jawa Timur di Ngawi tahun 2010 lalu, Jumari mengusulkan pada BPSB Provinsi Jawa Timur agar temuannya diikutsertakan dalam uji coba

40 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

penanaman keunggulan benih padi temuannya.

BPSB pun memfasilitasi penanaman benih padi temuan ketua kelompok “Tani Mulyo� Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Ngawi ini.

Alhasil, benih padi yang dinamakan Wisanggeni ini menghasilkan hasil panen yang memuaskan.

Benih padi Wisanggeni ini mampu menghasilkan 9 ton padi dari 1 (satu) hektar sawah. Padahal benih padi pada umumnya dalam satu hektar penanaman rata-rata menghasilkan 7-7,5 ton hasil padi. Disamping itu benih padi Wisanggeni ini memiliki beberapa keunggulan lain, misalnya lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan serangan hama tanaman. Batang pohon padi Wisanggeni ini juga

Kilas dapil VII jatim lebih kokoh dan besar. Jenis padi yang ditemukan Jumari diklaim lebih tahan hama dan tahan rebah saat hujan, banjir, ataupun angin kencang. Tak hanya itu, padi Wisanggeni juga memiliki rasa nasi yang lebih pulen.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sangat mengapresiasi benih padi unggul temuan Jumari ini, yang murni ditemukan oleh seorang petani tanpa ada campur tangan dari lembaga riset.

Jumari menuturkan, apresiasi dari Pemprov Jatim ini ditunjukkan dengan memfasilitasi upaya sertifikasi benih padi Wisanggeni dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kementerian Pertanian.

Pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian Jatim menargetkan benih padi varietas terbaru bernama Wisanggeni yang dinilai tepat untuk dikembangkan di cuaca ekstrim siap untuk  segera dipatenkan.

Untuk itu, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur tengah berupaya keras untuk mempatenkan benih padi Wisanggeni ini.

Jumari pun saat ini bersiap-siap untuk melakukan presentasi di Jakarta agar benih padi temuannya ini dapat melalui proses uji kelayakan untuk dipatenkan. Tujuannya, agar benih padi Wisanggeni ini dapat segera digunakan oleh para petani. Sejumlah keunggulan pada benih padi ini kini masih menjadi perhatian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB TPH) Provinsi Jawa Timur di Madiun. BPSB TPH saat ini sedang mengusulkan Wisanggeni pada BPSB Pusat untuk diteliti sebelum dipatenkan.

Keseriusan Pemprov Jatim untuk merespons temuan benih padi Wisanggeni ini terlihat dari rencana mematenkan padi yang bisa dipanen empat kali setahun mendapat dukungan langsung dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Jumari menceritakan, Gubernur Soekarwo sempat memperkenalkan Wisanggeni pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sidoarjo pada 14 Januari lalu dan menunjukkan langsung bentuk varietas baru ini pada Presiden RI. Jumari menambahkan, dalam pertemuannya dengan Presiden SBY di Sidoarjo, Presiden berpesan agar Jumari terus berkarya. Pesan dari Presiden ini selalu diingat dan membuat Jumari semakin bersemangat untuk mengembangkan pertanian.

Berawal dari Gapoktan Tani Mulyo Benih padi Wisanggeni merupakan hasil ekperimen Jumari dari sekitar 20 benih padi lokal.

Berawal dari Gapoktan Tani Mulyo yang diketuai Jumari sendiri mendapat bantuan sekitar 20 varietas benih padi lokal dari balai benih. Setelah itu satu per satu dicoba hingga menghasilkan benih padi Wisanggeni yang lebih tahan hama dan tahan roboh saat cuaca buruk melanda. Wisanggeni merupakan jawaban spontan Jumari ketika ditanya oleh orang-orang tentang nama benih padi

B

enih padi Wisanggeni merupakan hasil ekperimen Jumari dari sekitar 20 benih padi lokal. Berawal dari Gapoktan Tani Mulyo yang diketuai Jumari sendiri mendapat bantuan sekitar 20 varietas benih padi lokal dari balai benih. Setelah itu satu per satu dicoba hingga menghasilkan benih padi Wisanggeni yang lebih tahan hama dan tahan roboh saat cuaca buruk melanda.

Wisanggeni merupakan jawaban spontan Jumari ketika ditanya oleh orang-orang tentang nama benih padi temuannya. Nama tersebut diambil dari nama putra keduanya. temuannya. Nama tersebut diambil dari nama putra keduanya. Keunggulan padi Wisanggeni ini juga telah disaksikan oleh Dirjen Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian RI, yang turun langsung ke Ngawi untuk menyaksikan hasil panen padi Wisanggeni, bersama Sekda Prov Jatim, Dr. Rasio, M. Si dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Ir. Wibowo Eko Putro pada 2010 lalu. Kini benih padi Wisanggeni ini banyak dipakai oleh para petani di Ngawi, Madiun, Magetan dan Nganjuk.

Bahkan di wilayah Kabupaten Ngawi, jenis padi Wisanggeni ini telah ditanam di atas lahan seluas 500 hektar.

Proses penemuan benih padi unggul ini pun tidak membutuhkan waktu yang pendek.

Dengan ulet dan telaten Jumari berupaya untuk menemukan jenis padi yang benar-benar memiliki kualitas unggul. Keahliannya untuk menemukan jenis benih padi unggul ini bermula pada tahun 2007, ketika ia direkomendasikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Ngawi untuk mengikuti pelatihan penangkaran benih padi unggul oleh Balai Besar BSPB Deptan di Sukamandi, Jawa Barat. Sepulang dari pelatihan ini Jumari terus mencoba melakukan penelitian terhadap jenis benih padi unggul. Dari sini Jumari berharap agar proses sertifikasi benih padi Wisanggeni dapat berjalan lancar, sehingga para petani dapat memakai benih padi Wisanggeni, yang lebih tahan terhadap serangan hama serta cuaca ekstrim, mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.  (Setyo Utomo)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

41

Sumber foto: presidenri.go.id

Trenggalek Menuju Swasembada Pangan Raih Penghargaan Bidang Peningkatan Produksi Padi dari Presiden SBY Trenggalek-Kabupaten Trenggalek baru-baru ini meraih penghargaan dari Presiden RI Bambang Susilo Yudhoyono atas keberhasilannya meningkatkan produksi padi hingga di atas lima persen pada kurun tahun 2010.

Prestasi dibidang ketahanan pangan itu bahkan telah mereka capai sejak tahun 2006 lalu berkat pengembangan “laboratorium pertanian” yang tersebar di 622 kelompok SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu).

Pada tahun 2008, volume produksi padi di Kabupaten Trenggalek sebenarnya tidaklah mengesankan.

Kemampuan daerah yang dikenal dengan sebutan Kota Keripik Tempe ini dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan baku nasi bahkan sempat diragukan menyusul defisit produksi padi mereka saat itu. Dari total

42 Sinergis

kebutuhan akan beras sebesar 90.596 ton selama kurun tahun 2008, total produksi padi pada durasi waktu yang sama tercatat hanya mencapai 84.269 ton.

Secara keseluruhan masyarakat Trenggalek memang tidak sampai kesulitan pangan meski pada masa yang sama juga tak semua mengkonsumsi beras (di daerah pesisir ini sebagian masih ada tradisi makan gaplek sebagai makanan pokok pengganti nasi).

Namun ketimpangan antara jumlah kebutuhan konsumsi beras dengan volume produksi mau tidak mau telah menyebabkan mereka mengalami defisit padi sebesar 6.327 ton. Akibatnya, pasokan beras dari luar daerah menuju kota pesisir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Kediri, serta Tulungagung ini lebih besar daripada kemampuan mereka menyuplai pasar ataupun melalui gudang bulog.

“Sejak itu produksi (padi/beras) kami terus meningkat. Pada tahun 2009 bahkan untuk pertama kalinya Kabupaten Trenggalek mengalami surplus beras hingga

Edisi 002 Juni 2011

27,48 persen,” terang Kepala Dinas Pertanian Trenggalek, Joko Surono.

Pernyataan insinyur pertanian yang telah bertahun-tahun mengabdi di dinas pertanian dan perkebunan ini bukanlah sekedar mengumbar optimisme semu.

Berdasar data produktivitas beras yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) setempat selama kurun 2009, hasil pertanian padi di daerah ini untuk pertama kalinya mencatatkan volume hingga kisaran 106.740 ton. Jumlah ini jauh melebihi target sekaligus kebutuhan masyarakat setempat akan konsumsi beras yang hanya 77.435 ton pertahun. “Itu adalah surplus beras pertama kali sejak satu dasawarsa terakhir,” imbuh Joko.

Tentu saja prestasi dalam hal produktivitas beras serta ketahanan pangan itu tidaklah dicapai dengan mudah. Proses menuju swasembada pangan di tingkat lokal ini memerlukan proses panjang, salah satunya melalui pengembangan program laboratorium pertanian yang dikembangkan di setiap kelompok tani yang tergabung dalam SLPTT. Joko Surono menjelaskan, melalui sekolah lapang yang diberikan kepada 644 kelompok tani se-Kabupaten Trenggalek ini pihaknya tidak hanya memberikan penyuluhan pertanian serta mengucurkan bantuan program pertanian maupun tenaga pendamping. Lebih dari itu, dinas pertanian memberi ruang kepada setiap kelompok tani yang tergabung dalam SLPTT untuk melakukan penelitian. Tujuannya sederhana, yakni mengidentifikasi varietas padi serta pola cocok tanam yang tepat disesuaikan dengan lahan pertanian yang ada sehingga menghasilkan produksi beras secara maksimal dengan kualitas unggul.

“Dengan pola penelitian yang terbagi di masing-masing kelompok ini kemudian kami evaluasi lagi secara menyeluruh untuk mengetahui jenis padi yang paling baik serta jarak tanam atau pola cocok tanam yang

SL-PTT TAHUN 2011 KABUPATEN TRENGGALEK NO

KECAMATAN

1 PANGGUL 2 MUNJUNGAN 3 WATULIMO 4 KAMPAK 5 DONGKO 6 PULE 7 KARANGAN 8 SURUH 9 GANDUSARI 10 DURENAN 11 POGALAN 12 TRENGGALEK 13 TUGU 14 BENDUNGAN JUMLAH

PADI NON HIBRIDA

LUAS 400 300 200 175 200 200 400 100 375 375 350 350 275 100 3.800

PADI HIBRIDA

UNIT 16 12 8 7 8 8 16 4 15 15 14 14 11 4 152

LUAS 70 100 50 50 50 90 90 50 100 150 80 40 80 40 1.040

UNIT 7 10 5 5 5 9 9 5 10 15 8 4 8 4 104

PADI LAHAN KERING

LUAS 425 300 250 100 250 100 50 250 50 175 100 175 400 375 3.000

UNIT 17 12 10 4 10 4 2 10 2 7 4 7 16 15 120

Sumber: Dinas Pertanian Trenggalek

ideal,” urai staf ahli Joko Surono di bidang Produksi Pertanian.

Konsistensi dan keberhasilan Kabupaten Trenggalek mencapai surplus produksi beras saat itulah yang membuat salah satu kawasan pesisir di eks karesidenan Mataraman ini dua kali meraih penghargaan tertinggi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2010).

Penghargaan presiden terakhir mereka terima secara tidak langsung melalui Dirjen Tanaman Pangan pada Kamis, 7 April lalu di Balai Pengembangan Palawija Kota Malang.

“Penghargaan diberikan karena produksi padi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2010 naik menjadi 192.154 ton atau sekitar 13,8 persen dari produksi padi tahun 2009 yang hanya sebesar 168.898 ton,” terang Joko. Menurut Joko, kebutuhan beras masyarakat Trenggalek pada tahun 2010 tercatat sebesar 92.068 ton sedangkan produksi beras mencapai 121.441 ton. “Jadi Kabupaten Trenggalek surplus beras sekitar 24,2 persen,” tandasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan peningkatan produksi beras pada tahun 2010 selain karena bantuan benih dari pemerintah pusat juga dipengaruhi oleh keberadaan SLPTT. Lembaga pendidikan atau lebih tepatnya pembinaan singkat ini pada tahun 2010 sempat

diikuti 800 kelompok tani dari berbagai penjuru daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek. “Setiap kelompok terdiri dari 25 orang dan masing-masing mendapat bantuan benih padi untuk lahan seluas 25 hektare,” imbuhnya.

Melalui SLPTT inilah, kata Joko, para petani melakukan kajian dan berbagi pengalaman untuk menghasilkan produksi padi yang terbaik. Biasanya para petani melakukan kajian tentang jarak penanaman, jenis varietas tanaman, serta penggunaan pupuk yang optimal. “Kajian ini juga dipandu oleh teman-teman dari penyuluh pertanian,” tandas dia.

Selain dari faktor-faktor di atas, musim penghujan yang terjadi sepanjang tahun 2010 turut mendorong para petani untuk menanam padi. Konsekuensinya,

luas areal yang digunakan untuk menanam padi pada tahun 2010 meningkat menjadi 21.982 hektare dari tahun 2009 yang hanya seluas 27.362 hektare.

Hal ini beresiko hasil produksi pertanian selain padi semisal palawija, jagung, kedelai ikut turun. “Walaupun turun, target produksi pertanian non-padi masih terpenuhi,” kata Joko.

Pada tahun 2011 ini, Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Trenggalek tetap optimistis produksi padi di daerahnya masih tinggi. Mereka setidaknya telah mematok target minimal sama dengan tahun 2010 atau bahkan lebih tinggi.

Namun, diakui Joko, tingginya anomali air pada tahun 2011 ini juga disinyalir akan berdampak terhadap munculnya organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan prototipe berbeda, misalnya, dengan munculnya wereng dengan ukuran yang lebih kecil, siklus yang pendek, serta anakan yang lebih banyak dari wereng yang biasanya ditemukan.

Dinas Pertahutbun akan berusaha untuk terus mengamati berbagai jenis hama yang muncul serta merekomendasikan pestisida yang tepat kepada masyarakat untuk mengatasinya. Di samping itupemanfaatan pupuk organik akan terus digalakkan kepada para petani. “Walaupun pupuk organik bekerja secara bertahap, namun pasti akan menambah kesuburan tanah,” pungkas Joko Surono. (Destyan Sujarwoko)

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI KABUPATEN TRENGGALEK

200.000 150.000 100.000 50.000

L.PANEN

0

2006 2007 2008 2009 2010 L.PANEN

Sumber: Dinas Pertanian Trenggalek

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

43

pesona Indahnya Telaga Ngebel Ponorogo Legenda Telaga Ngebel

B

anyak sekali obyek wisata di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang masih alami. Tidak sedikit pula yang masih ‘perawan’ dan belum tersentuh investor maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Salah satu obyek wisata alam di Kabupaten Ponorogo yang cukup terkenal di kalangan wisatawan lokal adalah Telaga Ngebel.

Telaga (danau) Ngebel berada di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel.

Konon cerita yang berkembang di masyarakat, Telaga Ngebel memiliki kisah unik yang didasarkan pada kisah seekor ular naga bernama “Baru Klinting“. Ketika bermeditasi, Sang Ular secara tak sengaja dipotong-potong oleh masyarakat sekitar untuk dimakan. Secara ajaib Sang Ular menjelma menjadi anak kecil yang mendatangi masyarakat dan membuat sayembara, untuk mencabut lidi yang ditancapkan di tanah. Namun tak seorangpun berhasil mencabutnya. Lantas dia sendirilah yang berhasil mencabut lidi itu.

Dari lubang bekas lidi tersebut keluarlah air yang kemudian menjadi mata air yang menggenang hingga membentuk Telaga Ngebel. Legenda

44 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Telaga Ngebel terkait erat dan memiliki peran penting dalam sejarah Kabupaten Ponorogo.

Konon salah seorang pendiri Kabupaten Ponorogo, Batoro Kantong, sebelum melakukan syiar Islam di Kabupaten Ponorogo, Ia menyempatkan mensucikan diri terlebih dahulu di mata air, yang ada di dekat Telaga Ngebel yang kini dikenal sebagai Kucur Batoro.

Mudah Dicapai, Belum Terjamah, Telaga Ngebel Favorit Wisatawan Telaga Ngebel terletak sekitar 25 km ke arah timur laut menuju Ponorogo dari arah utara.

Kawasan ini memiliki panorama menarik. Berada di lereng Gunung Wilis dengan ketinggian 734 meter diatas permukaan laut, udara terasa sejuk. Suhu rata-rata 22-23 derajat Celcius. Ditambah dengan uap air yang menyegarkan suasana, wisatawan akan betah berlama-lama di sini.

Mengunjungi Telaga Ngebel tidaklah sulit.

Kendaraan umum siap mengantar dari Terminal Ponorogo atau Sub Terminal Jenangan.

Perjalanan dari Ponorogo hanya memakan waktu 45 menit. Seperti daerah pegunungan lain, sepanjang perjalanan terhampar pepohonan dan pemandangan yang menyejukkan mata. Dari kejauhan pantulan air telaga tampak berkilauan.

Telaga dengan luas permukaan 1,5 km dan dikelilingi jalan sepanjang 5 km ini menjadi sumber ikan bagi penduduk setempat. Keramba dipasang berderet-deret di telaga. Setiap pagi dan sore, para pemilik keramba sibuk memberi makan ikan.

Jumlah keramba yang terhampar di sini sekitar 900 yang dikelola 12 kelompok. Ikan yang ditanam adalah nila, wader, dan mujair.

Mengitari telaga lewat jalan darat yang ada di sekeliling telaga cukup menyenangkan. Tetapi cobalah berkeliling dengan bus air. Ada sepuluh bus air dengan kapasitas 20 penumpang yang siap mengantar mengelilingi telaga, melihat keramba dari dekat. Tarif naik bus air relatif murah. Dengan Rp 5.000 per orang, pengunjung bisa berkeliling menyusuri keluasan danau selama 30 menit.

Guntoro (35), pengemudi bus air di Telaga Ngebel menjelaskan, untuk memberangkatkan perahu yang disupirinya ada syarat khusus. Jika jumlah penumpang di di bawah sepuluh orang, maka bus air belum diberangkatkan. Jika penumpang tak sampai sepuluh orang, pendapatannya terlalu kecil. ”Boleh di bawah sepuluh orang, tetapi penumpang harus membayar lebih. Sekali jalan, minimal Rp 50.000 ribu,” kata Guntoro.

Yang tak ingin segera beranjak dari telaga dan ingin menikmati malam di tepi telaga, pengunjung bisa menghabiskan malam di penginapan.

Memang hotel atau penginapan belum sebanyak di Telaga Sarangan tetapi cukup menyenangkan jika membawa keluarga menginap. Salah satu penginapan yang dekat dengan telaga adalah Pesanggrahan Songgolangit. Penginapan milik Pemkab Ponorogo dan memiliki sepuluh kamar ini disewakan Rp 45.000 - Rp 75.000 per malam.

Setiap akhir pekan jumlah pengunjung bisa mencapai 2.500. Namun jumlah tersebut masih terhitung rendah menurut perhitungan Pemkab Ponorogo melalui Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Pemuda Olahraga. ”Kami terus berkampanye untuk mengembangkan wisata Telaga Ngebel.

Image Telaga Ngebel saat ini dianggap angker,

pesona

padahal tidak. Kami juga melibatkan 40 pemuda desa di dekat telaga untuk menjadi pemandu wisata,” ujar Gunardi, Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Pemuda Olahraga Kabupaten Ponorogo.

Selain panorama yang indah dan belum tersentuh, Telaga Ngebel juga kaya akan sumber alam. Air tawar bersih yang keluar dari sumber-sumber di dasar telaga sedalam kurang lebih 52 meter. Tanah subur di sekitar telaga juga menghasilkan aneka pohon buah berkualitas. Durian Ngebel menjadi buah primadona kawasan ini. Selain buah berduri itu, tumbuh subur pula pohon manggis, nangka, dan tanaman perkebunan seperti cengkeh dan kopi.

Menikmati keindahan panorama telaga sembari makan buah-buahan khas Ngebel adalah tujuan para wisatawan.

Bagi pengunjung yang menginginkan ikan hasil budidaya Telaga Ngebel seperti ikan nila, dapat langsung menyantapnya di warung atau rumah makan yang berjumlah cukup banyak. Yang membuat nikmat, ikan yang dibakar adalah ikan tangkapan dari telaga. Mereka baru membakar ikan jika ada yang memesan.

Sambil menunggu ikan dibakar pengunjung bisa duduk mencangkung menikmati hembusan angin di telaga. Bau masakan ikan bakar menusuk hidung dari dapur pun mengundang perut yang lapar.

Sekitar sepuluh menit kemudian, hidangan ikan nila bakar pun tersaji lengkap dengan sambal dan lalapan plus nasi. Tak ada yang mengalahkan rasa nikmat makan di alam terbuka dengan seporsi ikan bakar segar. Harga yang dipasang pun tidak mahal.

Satu porsi nila bakar dihargai Rp 5.000.

Di kawasan wisata alam ini cobalah sesekali perut dikenalkan pada tiwul bukan sebagai jajanan, tetapi sebagai pengganti nasi. Selain itu di Telaga Ngebel juga terdapat kuliner istimewa`Sega Goreng Tiwul’ (nasi goreng tiwul), cukup populer.

Wah, ingin menikmati keindahan Telaga Ngebel datang saja ke Kabupaten Ponorogo.

(Muh. Nurcholis)

Membeludak : Suasana larung Risalah Doa dipadati wisatawan, masyarakat dan pejabat. (foto: Muh. Nurcholis)

Asri : Kesejukkan Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

Larung Risalah Doa: Digelar setiap 1 Muharam bertepatan dengan tanggal 1 Syuro (tahun Jawa) di Telaga Ngebel.

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

45

siaga bencana Presiden SBY yang berhalangan hadir mengutus Kepala BNPB Syamsul Maarif untuk menerima penghargaan Global Champion for Disaster Risk Reduction di Jenewa, Swiss.

Sumber foto: Detik

Terima Penghargaan Soal Bencana

SBY Berterima Kasih pada Rakyat Indonesia

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono dianugrahi Perserikatan Bangsabangsa (PBB) sebagai Tokoh Dunia Bidang Pengurangan Risiko Bencana (Global Champion for Disaster Risk Reduction). Penghargaan itu disampaikan di Pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction Third Session di Jenewa, Swiss, Selasa (10/5/2011).

Penganugrahan tersebut disematkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Mengingat pemberian penghargaan bersamaan dengan KTT Asean, maka penerimaan penghargaan diwakilkan kepada DR. Syamsul Maarif, selaku Kepala BNPB dan Ketua Delegasi Republik Indonesia. Dari PBB diwakili oleh United Nations Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction, Margareta Wahlstrom dengan disaksikan beberapa kepala negara, menteri dan 2.500 undangan dari 160 negara.

Penghargaan itu menjadi sangat bergengsi karena

46 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

hanya diberikan kepada satu kepala negara di dunia dan hanya sekali saja. Artinya bukan suatu penghargaan tahunan atau berkala.

Indonesia dinilai oleh PBB telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam pengurangan risiko bencana (PRB). Penghargaan tersebut diharapkan juga akan memacu percepatan upaya pengurangan bencana di dunia. Sejak bencana besar tsunami Aceh tahun 2004, bangsa Indonesia terus berupaya membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Mulai dari legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan dan pengembangan kapasitasnya agar penyelengaraan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik.

Berbagai capaian yang dinilai sangat positif oleh PBB antara lain, ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD, dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) dan

siaga bencana Platform Daerah PRB, tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Nasional PRB, dan sebagainya.

Enam Alasan Penghargaan PBB untuk SBY Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo, Puro Nugroho, memaparkan, ada enam alasan yang melatarbelakangi PBB menyerahkan penghargaan non-berkala itu kepada Pemerintah Indonesia. Pertama, PBB menilai bahwa Presiden Yudhoyono aktif di berbagai kegiatan penanggulangan bencana.

Kedua, Yudhoyono telah mendorong pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Alasan ketiga, PBB menilai bahwa pemikiran dan langkah-langkah inisiatif dan strategi yang digagas pemerintah dalam pengurangan risiko bencana sudah tepat. Keempat, PBB melihat kuatnya komitmen Indonesia dalam menanggulangi bencana dengan meningkatkan anggaran penanggulangan bencana hingga 1.000 persen pada 2011. Alasan kelima, PBB memberi penilaian terhadap upaya pemerintah dalam mendorong keterlibatan multi-stakeholder dalam menanggulangi bencana.

Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai turut mendorong terbangunnya ketahanan di tingkat masyarakat melalui community based disaster management. Selain hal tersebut, PBB

turut mempertimbangkan sejumlah pencapaian Yudhoyono terkait pengurangan risiko bencana.

Pencapaian yang pertama, Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi kerangka aksi Hyogo. Kedua, Indonesia menerbitkan beberapa produk legal formal khusus untuk penanggulangan bencana. Ketiga, pembentukan satuan rekasi cepat penanggulangan bencana pada 2009 dengan basis di Jakarta dan Malang. Keempat, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) dalam sistem pendidikan dengan memasukkan PRB ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.

Adapun kelima, pertimbangan terhadap kerja sama bilateral dan regional dalam kerangka penanggulangan bencana seperti kerja sama Indonesia-Australia, APEC, dan ASEAN. Keenam, latihan gabungan tanggap darurat di negaranegara ASEAN dan internasional seperti dalam Ocean Wave Exercise dan ARF Direct. Ketujuh, pembuatan peta risiko rawan bencana di beberapa daerah yang menganggarkan Rp 36 miliar untuk tahun ini. Kedelapan, penyelesaian SOP untuk tsunami early warning system tingkat nasional dan lokal. Kesembilan, upaya-upaya selama lima tahun terakhir, yaitu pemerintah mendukung lembaga pendidikan dan pusat penelitian untuk membuat penelitian terkait bencana.

Berbagai Sumber (Abdul Qowi)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

47

siaga bencana

Pantai Klayar, Si Cantik nan Buas Keterangan foto: Kecantikan Pantai Klayar, Pacitan, terus menelan korban

Pacitan - Pacitan ternyata menyimpan kecantikan alam yang tersembunyi, Pantai Klayar. Sebuah pantai nan cantik dengan karang yang eksotis siap memanjakan pengunjung yang datang.

Pantai Klayar berada di wilayah Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, yang jaraknya kurang lebih 35 Km ke arah barat kota Pacitan. Pantai berpasir putih ini memiliki suatu keistimewaan, yaitu adanya ‘seruling laut’ yang sesekali bersiul di antara celah batu karang dan semburan ombak.

Di samping itu juga terdapat Air Mancur Alami yang sangat indah. Air mancur ini terjadi karena tekanan ombak air laut yang menerpa tebing karang berongga.

Air muncrat yang dapat mencapai ketinggian 10 meter menghasilkan gerimis dan embun air laut yang diyakini berkhasiat sebagai obat awet muda.

Pantai Klayar sendiri merupakan teluk kecil yang terbentuk dari tebing-tebing karang. Di sisi timur, 2 karang tinggi menjulang sepohon kelapa menjadi ikon favorit petualang. Di balik karang, terhampar karang yang diterjang ombak Samudra Indonesia setiap saat. Berhimpitan dengan karang tersebut, berdiri kokoh pulau karang. Sayang, akses menuju ke pantai itu sangat sulit.

Menurut warga setempat, ‘klayar’ berasal dari kata klayar-kluyur, yang berarti jalan-jalan. Waktu terbaik untuk mengunjungi wisata alam yang terletak di kabupaten tempat kelahiran Presiden SBY ini, menurut pengakuan warga, adalah musim penghujan.

Diyakini, pemandangan matahari terbenam yang ditelan laut sangat menakjubkan. Pada musim kemarau, lain halnya, sunset terjadi dibalik bukit.

Sebagai kawasan yang masih alami, suhu air sungai dari bukit menuju pantai masih dingin dan jernih. Tapi bagi wisatawan yang tak bisa jauh-jauh dari telepon seluler, harap waspada karena tak ada sinyal sedikitpun dari seluruh provider, apalagi listrik.

Pemerintah Pacitan Aktifkan Kembali Tim Penjaga Pantai Pantai Klayar memang merupakan salah satu obyek wisata yang cukup terkenal di Pacitan.

Keindahan panoramanya yang alami mengundang

wisatawan datang ke kawasan pantai yang terletak di perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tersebut. Namun, dibalik kemolekan yang dimiliki, karakter ombak yang cenderung tidak menentu sering meminta korban. Bahkan, keganasannya telah beberapa kali menelan korban jiwa. Korban kebanyakan merupakan wisatawan luar daerah.

Dalam kurun waktu dua pekan, terjadi dua kasus wisatawan tenggelam di Pantai Klayar, Desa Sendang, Kecamatan Donorojo. Pada 30 April 2011 lalu, tujuh orang dari dua keluarga asal Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan (kota), tertelan ombak saat melihat fenomena ‘seruling samudera’ di pantai tersebut. Tiga di antaranya selamat, tiga ditemukan tewas, dan satu dinyatakan hilang.

Peristiwa berikutnya terjadi Rabu, 11 Mei 2011.

Dua wisatawan asal Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, tertelan ombak saat melihat ‘seruling samudera’. Satu di antaranya selamat dan satu lainnya masih hilang.

Setelah beberapa kali terjadi peristiwa wisatawan tenggelam pada kawasan wisata pantai Klayar akhir-akhir ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan akan segera mengaktifkan kembali tim penjaga pantai (baywatch). pihak pengelola wisata setempat sebenarnya sudah memberi peringatan pada wisatawan. Namun wisatawan tetap memaksa berkunjung dan tidak hati-hati.

Menurut pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora), sebelumnya sudah pernah ada penjaga pantai di Pantai Teleng Ria. Namun, petugas pemerintah ditarik setelah dikelola swasta.

Selain membentuk tim penjaga pantai, pihak pengelola melalui Disbudparpora juga akan memasang papan peringatan di kawasan pantai.

Pihak Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan menegaskan, mereka yang akan bertugas sebagai penjaga pantai harus menjalani pelatihan untuk melengkapi pengetahuan dasar yang telah dipunyai.

Berbagai Sumber (Abdul Qowi)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

49

info DPP

Kader Demokrat Bersatu Besarkan Partai Pelantikan DPC PD Bali

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengharapkan kadernya di daerah harus solid untuk membangun kebesaran partai supaya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. “Saya harapkan kader-kader di daerah untuk membangun soliditas. Dengan perbuatan seperti itu tentu bisa memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Anas di Sanur, Denpasar, Bali, dalam acara pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat periode 2011-2016 (15/5). Dalam kesempatan tersebut, 1,237 kader dilantik dari kabupaten/kota di Bali.

Ia juga meminta kepada pengurus dan kader Demokrat di Bali agar mengedepankan etika sopan santun dalam berpolitik. “Bali memiliki filosofi yang menyatu dengan ajaran agama, yaitu percaya dengan adanya karma pala (hasil perbuatan) dan menegakkan dharma (kebenaran),” ujar Anas disambut tepuk tangan kader Demokrat.

Dikatakan dia, jika dalam berpolitik tersebut dijalankan dengan dharma maka masyarakat pun akan simpati terhadap partai tersebut. Maka dari itu, kata dia, sebagai kader Demokrat harus mampu menunjukkan dharma tersebut dengan perbuatanperbuatan yang menyejahterakan rakyat.

Anas menegaskan pengurus dan kader Demokrat harus selalu konsolidasi dan bersosialisasi kepada masyarakat mulai sekarang, sehingga saat pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah dan presiden, rakyat akan memilih calon dari Partai Demokrat. “Masyarakat sekarang dalam berdemokrasi sudah semakin cerdas dan menentukan pilihan pada pemilu legislatif, kepala daerah hingga presiden. Karena itu bangunlah strategi untuk mampu menjalin sinergisitas dengan rakyat,” ucapnya.

50 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Pelantikan DPD PD NTB dan NTT

Pada acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat NTB (16/5), Anas mengatakan bahwa jangan mengembangkan dikotomi kader lama dan baru dalam kepengurusan di Partai Demokrat. “Jaga soliditas internal, jangan kembangkan dikotomi kader lama dan baru,” ujar Anas.

Dalam pidato politiknya, Anas juga menekankan pentingnya menjaga nama baik Partai Demokrat, agar selalu mendapat tempat di hati masyarakat.

“Jaga nama baik partai seperti menjaga nama baik sendiri, karena nama baik itu penting untuk mempertahankan kebesaran partai,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat NTT (17/5), Anas juga mengingatkan semua jajaran pengurus agar menjadikan langit NTT menjadi biru pada 2014, merebut peluang kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menambah jumlah kursi di legislatif.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih, Ir. Yohanes Kaunang, M.S, dalam sambutannya, menegaskan, Demokrat tetap mengawal dan mendukung program pemerintah daerah agar kesejahteraan rakyat NTT terus meningkat.

Demokrat terus membangun kerja sama untuk melahirkan NTT baru yang bebas dari kemiskinan.

Sekretaris Panitia Pelantikan, Rikardus Wawo, mengatakan, acara pelantikan itu dihadiri kurang lebih 700 undangan, utusan DPC se-NTT, anggota DPRD asal partai tersebut serta istri para pengurus.

Usai pelantikan dilanjutkan dengan rapat pimpinan daerah (Rapimda) untuk membahas program kerja partai itu menghadapi berbagai momen politik seperti pemilu kada di kabupaten/kota dan propinsi, pemilu legislatif serta pemilu presiden. Berbagai Sumber (Abdul Qowi)

M

akanan tradisional khas Jawa Barat, lotek, bisa memperkaya wisata kuliner di Indonesia dan mampu menggerakkan ekonomi lokal, kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Kamis (19/5).

Hal tersebut disampaikan Ibas saat mengunjungi warung lotek Ci Apang di Kecamatan Karawang Barat, dalam melaksanakan program Demokrat Bakti Negeri yang dikemas dalam bentuk Spektakuliner Nusantara.

“Saya mampir ke warung lotek ini atas rekomendasi pak Saan Mustofa (Wakil Sekjen Partai Demokrat) dan informasinya makanan lotek Ci Apang itu enak. Setelah saya rasakan, memang lotek Ci Apang cukup enak,” kata Ibas, di Karawang , yang juga didampingi sejumlah pejabat Partai Demokrat seperti Saan Mustofa dan Marwan Jafar.

Ibas mengaku penasaran mencicipi makanan asal Karawang karena keunikannya. Lotek sendiri sudah terkenal rasanya yang khas sejak 1955.

Menurut dia, makanan tradisional lotek Ci Apang itu berpotensi memperkaya wisata kuliner di Indonesia dan mampu menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, ada resep khusus dalam menyajikan makanan

info DPP sayuran-sayuran tersebut. Dalam kesempatan itu Ibas juga sempat mempraktikkan cara membuat lotek sendiri.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam siaran persnya, mengatakan, Indonesia memiliki beragam kuliner lokal yang tidak kalah dengan makanan internasional.

Ia berharap banyaknya tempat kuliner di Karawang bisa memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarkaat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Dengan demikian, Karawang bisa dikunjungi sebagai daerah wisata kuliner yang menjanjikan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, lanjut Anas, usaha kuliner juga merupakan kegiatan ekonomi yang riil di masyarakat. Karena itu, dengan mengenalkan kuliner nusantara melalui Spektakuliner, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Diharapkan juga bisa melahirkan ide-ide kreatif pengembangan resep makanan tradisional,” kata Anas. Ia mengaku berkomitmen untuk memperkenalkan kuliner khas daerah, agar nantinya bisa diketahui dan dicintai masyarakat. Berbagai Sumber (Abdul Qowi)

Lotek Perkaya Wisata Kuliner Indonesia Edhie Baskoro Yudhoyono menikmati makanan tradisional khas Jawa Barat, lotek, di Karawang, dalam bagian program Demokrat Bakti Negeri.

Sumber foto: EBY team Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

51

info DPP

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, didampingi Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, meresmikan ajang pembinaan sepak bola usia dini yang tergabung dalam Tunas Garuda di Stadion Persib, Bandung, Jawa Barat (20/5).

Anas dan Ibas Resmikan Tunas Garuda

K

etua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, didampingi Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, meresmikan ajang pembinaan sepak bola usia dini yang tergabung dalam Tunas Garuda di Stadion Persib, Bandung, Jawa Barat (20/5). Para bibit muda nantinya akan dilatih secara terarah dan profesional.

“Pembinaan usia dini adalah salah satu kunci untuk mewujudkan harapan prestasi sepak bola Indonesia ke depan,” kata Anas saat peresmian di Stadion Persib. Hari pertama seleksi anak-anak berbakat di bidang sepakbola untuk golongan 1416 tahun yang nantinya diharapkan bisa menjadi Tunas garuda yang dapat dibanggakan sengaja bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Dipilihnya Bandung sebagai kota awal dalam penyeleksian Tunas Garuda karena Bandung dipercaya sebagai salah satu kota yang cukup mewarnai dunia sepakbola Indonesia.

Tunas Garuda akan bekerja sama dengan sejumlah soccer partners, termasuk Sekolah Sepak Bola Arsenal Indonesia untuk menjaring 36 anak pilihan terbaik dari sembilan kota tempat seleksi.

52 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Mereka yang terpilih akan mendapatkan pelatihan sepak bola secara benar dan intensif. Selanjutnya, dari 36 pemain akan dipilih lagi 18 terbaik untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri. Mereka dijanjikan dibawa ke Inggris untuk berlatih di Camp SSI London, bertanding melawan klub setempat, dan menonton langsung pertandingan Liga Inggris.

Tunas Garuda merupakan salah satu program kegiatan Demokrat Bakti Negeri, sebuah gerakan sosial untuk menumbuhkan berbagai potensi yang dimiliki negeri ini mulai dari bidang olah raga, kuliner, ekonomi, seni budaya, pendidikan hingga entrepreneurship. “Ini merupakan kampanye Partai Demokrat, dengan tema Demokrat Bakti Negeri.

Sepakbola adalah olahraga yang sangat populer, dinikmati, dan memiliki potensi mempersatukan bangsa. Kami ingin mengirim pesan dari Bandung, supaya sepakbola kita dapat diurus dengan baik. Ini bukan hanya untuk Demokrat, tetapi untuk kepentingan Indonesia. Peserta yang lolos seleksi, akan bergabung bersama SSB Arsenal, untuk dibawa ke Arsenal,” lanjut Anas. Berbagai Sumber (Abdul Qowi)

info DPP

Ibas: Kader Demokrat Jangan Hanya Berpikir 2014

S

ekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, meminta kader Demokrat untuk tidak sekedar berpikir memenangkan Pemilu 2014 tetapi bagaimana menjadikan Demokrat sebagai partai modern. Ibas mengaku, pihaknya sudah mendapatkan laporan kandidat calon ketua DPD yang mencul berkualitas.

“Tentu penentuannya diserahkan kepada forum Musda II Demokrat Sumbar,” katanya. “Calon yang maju silahkan berkompetisi, tetapi diminta semua kader Demokrat untuk selalu menciptakan demokrasi dalam Musda. Perbedaan aspirasi suatu hal yang wajar, tapi hindari hal-hal yang tak demokrasi dalam Musda. Musda merupakan hal yang rutin dijalankan dalam tubuh partai yang diamankan konstitusi partai,” katanya.

Sekjen DPP Demokrat juga memberi apresiasi kalangan kader Demokrat Sumbar yang telah menempatkan kader-kader terbaiknya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Namun, prestasi sekarang belumlah cukup karena masih banyak yang harus dilanjutkan ke depan. DPD Demokrat Sumbar tepat mengambil tema dalam Musda, untuk merapatkan organisasi dan konsolidasi,” katanya.

Jadi, kader Demokrat harus menciptakan formula pembangunan tanpa henti, dan harus diwujudkan dengan prestasi dan memperlihatkan kinerja kerja untuk kepentingan rakyat, ujar Ibas menambahkan. Peserta Musda II DPD Demokrat diikuti sekitar 500-an yang terdiri dari DPC pada 19 kabupaten/kota dan pengurus DPD. Sedangkan suara yang akan diperebutkan pada Musda II Demokrat sebanyak 21 suara.

Balon yang muncul lima kepala daerah itu, Josrizal Zain (Wali Kota Payakumbuh), Irzal Ilyas (Wako Solok), Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan), Syamsu Rahim (Bupati Solok) dan Muslim Kasim (Wakil Gubernur Sumbar). Sedangkan dua balon yang mengapung lainnya berasal dari internal pengurus DPD Demokrat Sumbar, yakni Yultekhnil (Sekretaris DPD Demokrat, juga Ketua DPRD Provinsi Sumbar), Arkadius Dt. Intan Bano (Pengurus DPD Demokrat dan juga anggota DPRD Sumbar).

Hadir dalam pembukaan Musda II Demokrat Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno, wakil gubernur Muslim Kasim dan sejumlah bupati/wali kota serta dewan pembina dan petinggi DPP Demokrat.

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

53

Pro Rakyat

LPDB Gelar Bursa Lapangan Kerja Dan Usaha Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyelenggarakan bursa lapangan usaha dan kesempatan kerja melalui usaha franchise di Jakarta (27-29/5). Tema acara ini adalah “Dengan Tumbuh Kembangnya UKM Franchise/BO, Tumbuhkan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja”.

Acara tersebut diselenggarakan guna menanggulangai salah satu kendala yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni untuk menciptakan lapangan usaha/kerja dan penyerapan tenaga kerja. Acara ini program kerjasama LPDB-KUMKM dengan Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM. Kemas Danial, Direktur Utama LPDBKUMKM mengatakan, acara ini diharapkan membuka kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar lebih berperan mengembangkan usahanya.

“Ini merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan peran serta usaha franchise untuk membangun ekonomi nasional. Kegiatan ini melibatkan beberapa instansi terkait maupun lembaga-lembaga sponsor,” ujarnya.

LPDB menampilkan 120 perusahaan franchise maupun business opportunity (BO) terbaik di bidangnya, dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausahawan baru di berbagai bidang usaha dengan pola franchise.

Lapangan kerja yang diharapkan tumbuh dari

54 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

kegiatan ini pada sektor UKM, dan dampaknya bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan tidak memiliki modal usaha. Namun memiliki keinginan berusaha.

Selain masyarakat umum, acara ini juga ditujukan pada asosiasi terkait, media dan pelajar.

Lebih dikhususkan bagi mereka yang memiliki keingintahuan mengenai waralaba dan sistem permodalannya.

Informasi lain yang tersedia adalah klinik pola usaha franchise, sistem dan proses pendanaan serta dukungan pemerintah terkait pengembangan usaha franchise. Pada saat yang sama diadakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara LPDB-KUMKM dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, serta LPDBKUMKM dengan para UKM waralaba.

LPDB-KUMKM akan memberi dukungan khususnya kepada usaha franchise dan business opportunity dalam bidang pembiayaan. Lembaga ini juga berpartisipasi aktif dalam masyarakat sebagai upaya mendorong percepatan program pemerintah dalam menyediakan lapangan usaha dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Lembaga pembiayaan seperti bank dan nonbank, BUMN/BUMD, Koperasi dan institusi lainnya hadir memberi solusi bagi calon wirausaha. Bisnis Indonesia

bedah buku Pulau Terdepan: Garda Utama Pertahanan Republik Indonesia dalam buku Transformasi Kepemimpinan

A

nggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, membawa ide segar dalam sistem pertahanan RI berkaitan dengan fenomena pulau terdepan. Menurutnya, pulau terdepan bisa menjadi garda terdepan Indonesia untuk memperkuat pertahanan bangsa.

Seharusnya dengan posisi strategisnya yang berhadapan langsung dengan perbatasan negara lain, fungsi pulau terdepan bisa diajukan ke tataran yang lebih strategis. Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, disini mempunyai pendekatan/ paradigma yang berbeda dengan para pengamat lainnya yang cenderung mengedepankan dalam memperkuat pulaupulau besar/inti. Perbedaannya sudah dimulai dari penggunaan istilah ‘pulau terdepan’, dibandingkan istilah lain yang sering digunakan yaitu ‘pulau terluar’ (outer island). Secara psikologis walaupun merujuk kepada ‘benda’ yang sama tetapi penggunaan istilah ‘pulau terdepan’ menunjukkan perspektif bahwa pulau-pulau ini penting dan strategis dibandingkan kata ‘pulau terluar’ yang cenderung menganggap pulau-pulau ini sebagai halaman belakang/terluar.

Penjelasan dari Ibas cukup komprehensif dengan menjelaskan terlebih dahulu ancaman-ancaman yang muncul terkait dengan pulau-pulau terdepan ini. Ancamanancaman yang bersifat tradisional; seperti masuknya kapal-kapal negara tetangga atau asing, kejahatan transnasional, pencurian ikan, perdagangan manusia, dan masuknya imigran illegal, merupakan ancaman yang masih berlangsung saat ini. Ancaman lainnya yang bersifat lebih kompleks; seperti separatisme maupun terorisme yang mampu mengancam kedaulatan wilayah Indonesia, perlu juga dicermati sebagai ancaman kontemporer yang serius.

Yang menarik dari artikel ini adalah Ibas menawarkan sejumlah konsepsi cara pandang yang berbeda, juga solusi konstruktif dalam penanganan pulau terdepan.

Konsep Negara Maritim yang ditawarkan, nampaknya perlu dikaji secara mendalam, karena banyak pembuat kebijakan yang masih berorientasi Negara Daratan. Dalam konteks ini diperlukan penekanan pembangunan alutsista yang lebih dapat mengamankan wilayah perairan kita, dimana TNI AL bisa mendapatkan peran lebih sentral lagi.

Peran koordinasi antara lembaga pemerintah yang mengatur masalah maritim juga sentral ini dikarenakan pengaturan pulau terdepan bukan sebatas pengamanan semata. Disini tercatat 12 institusi dan beberapa kementerian yang berkepentingan dalam masalah infrastruktur, imigrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi diantara sekian banyak institusi inilah yang

berorientasi kepada program mesti yang jelas dan terukur. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu diapresiasi sebagai political will yang baik dari pemerintah dalam menangani segenap ancaman yang muncul di perbatasan.

Kerjasama bilateral, regional, dan internasional dalam konteks diplomasi perbatasan juga disinggung sebagai salah satu solusi. Penyelesaian kesepakatan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga perlu dilakukan segera.

Penggunaan kerangka ASEAN juga bisa menjadi instrumen yang menjanjikan bagi wilayah-wilayah terdepan karena dapat menjadi ujung tombak investasi dan perdagangan.

Contohnya adalah terbentuknya EAST Asian Growth Area yang bertumpu kepada pulau-pulau perbatasan di Indonesia, Brunei, Malaysia dan Filipina.

Solusi terakhir yang dimunculkan, dan juga tidak kalah pentingnya, adalah pendekatan sosio-kultural yang menekankan masyarakat di pulau terdepan sebagai aktor utama bersama pemda setempat. Dengan menempatkan mereka sebagai aktor dan melakukan pemberdayaan, maka pemda-pemda setempat pun akan berperan sentral dalam mengatasi ancaman-ancaman yang muncul. Pendekatan sosio-kultural yang berpadu dengan kesejahteraan ekonomi akan membuat penduduk di pulaupulau terdepan semakin terjaga nasionalismenya, dan berada di garis terdepan bersama-sama dengan TNI dan kepolisian mengamankan garda terdepan kita.

Buku yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini merupakan buku yang sangat menarik karena ditulis oleh sejumlah tokoh politik dan analis muda Indonesia. Ragam tulisannya pun berbeda-beda sesuai dengan ketertarikan dan keahlian masing-masing penulis. Buku kumpulan esai ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya menaungi isu-isu yang kerap muncul di Tanah Air seperti proses demokrasi, revitalisasi pemuda Indonesia, pemberdayaan perempuan, pengelolaan sumber daya alam, pemahaman pluralitas, dan ekonomi dan politik nasional dan internasional. Karya sejumlah tokoh politik muda yang tersingkap dalam buku ini menunjukkan ide orisinal yang bisa menjadi solusi cerdas bagi permasalahan bangsa ini. Semoga ke depannya makin banyak tokoh muda yang menyalurkan ide-ide cerdasnya lewat berbagai tulisan demi kemajuan Indonesia yang kita cintai bersama.

(Bonggas Adhi Chandra)

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

55

56 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

Kunjungan EBY ke Sumatera Barat disambut dengan tarian khas daerah.

58 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011

4

Rabu

11 12

24

1. Musda DPD PD Sumbar

29

2. Rapat Komis I DPR RI dengan Menhan RI

1. Rapat Intern Komisi I DPR RI dengan Dewas LPP TVRI

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Pengawas TVRI 2011-2016

30

NOTES

2. Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Pengawas TVRI 2011-2016

31

1. Rapat Paripurna DPR RI

2. Rapat Kerja Komisi I DPR RI 2. Seminar Infrastruktur Jatim dengan Menteri Pertahanan 2010-2015 RI 3. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI

Rapat Paripurna DPR RI

25

23

22

1. Musda DPD PD Sumbar

2. Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI

2. Pelantikan Pengurus DPD PD NTB

2. Rapat Intern Komisi I

1. Musda DPD PD Gorontalo

26

2. Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI

19 1. Rapat Dengar Pendapat dengan KPI

18 1. Rapat Wakil Ketua Umum Kadin

16

Pelantikan Pengurus DPD PD NTT

1. Kampanye Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Barat

15

Kampanye Pilkada di Kota Ambon

5

Kamis

1. Pelantikan Pengurus DPC PD Provinsi Bali

17

10

Kampanye Pilkada di Kabupaten Morotai

Rapat Acara Persiapan ASEAN- Pengukuhan dan Pelantikan EU Business Summit Pengurus GIPI 2011-2015

3

Selasa

2. Rapat Intern Panja RUU Industri Strategis Komisi I DPR RI

2. Rapat Paripurna DPR RI

1. Seminar 8th ASEAN Leadership Forum

9

2

Senin

3. Rapat Pimpinan Fraksi

2. ASEAN Leadership Forum

1. Musda Kepulauan Riau

8

1

Minggu

Mei 2011

28

21

Festival Budaya dan Pariwisata Gunung Tangkuban Perahu

14

2. Jamuan Makan Malam KTT ASEAN

1. Pembukaan KTT ASEAN

7

Sabtu

www.edhiebaskoro.com Š EBY STAFF

27

Peluncuran MP3EI

2. Rapat Poksi I Fraksi Partai Demokrat

20

1. Rapat Paripurna DPR RI

Rapat Pleno Fraksi Partai Demokrat

13

6

Jumat

agendaMei EBY 2011

Edisi 002 Juni 2011 Sinergis

59

60 Sinergis

Edisi 002 Juni 2011