Majalah Sinergis Edisi 006

Rampai Sutra Pembaca yang budiman,

Dinamika politik di Jakarta sangat dinamis satu bulan terakhir berkaitan dengan adanya reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Munculnya pro dan kontra menunjukkan atensi dan harapan yang sangat besar dari semua lapisan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah melalui proses selama kurang lebih satu minggu, Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono berembuk dan mengumumkan hasil penataan kabinet akhir Oktober, bertepatan dengan dua tahun jalannya pemerintah SBY-Boediono.

Presiden SBY turut mengajak seluruh jajaran kabinet agar bisa bekerja keras mempercepat programprogram pembangunan yang telah dicanangkan.

Komisi I DPR RI sebagai komisi yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi dan informasi, juga disibukkan dengan isu-isu yang menjadi kepedulian publik. Isu peningkatan anggaran pertahanan, masalah perbatasan Indonesia-Malaysia, masalah pencurian pulsa menjadi isu terhangat sebulan terakhir. Komisi I DPR segera menindaklanjuti isu-isu tersebut dengan meminta keterangan pemerintah dan memberikan rekomendasi dalam rapat kerja dengan pemerintah. Yang tentu patut diingat ialah Komisi I, berkat kerja sama yang solid sesama anggota, telah berhasil merampungkan sebuah produk berupa Undang-undang Intelijen yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI medio Oktober lalu.

Program-program pembangunan di Dapil VII Jawa Timur juga terus dijalankan dengan giat dan baik oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kabupaten Pacitan, contohnya, tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten yang berkinerja terbaik di Indonesia. Tidak hanya itu, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek juga tercatat sebagai nominator Pro Poor Award, karena dianggap banyak menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi rakyat miskin. Tentu saja kami, jajaran redaksi Majalah Sinergis, sangat mengapresiasi kemajuan-kemajuan ini dan mengharapkan kabupatenkabupaten lain di Dapil VII Jatim juga dapat mengukir prestasi yang sama.

Bersama Kita Bisa!

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 3

Daftar Isi

32 Sorotan Potensi Pengembangan Hasil Laut Pacitan

Melalui Minapolitan

Program Minapolitan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2009 semakin menggeliat. Diharapkan pada tahun 2011 akan terjadi percepatan peningkatan produksi dan pengembangan kawasan yang saling terpadu.

52 Seni dan Budaya

56 Siaga Bencana

3 Rampai Sutra 6 Rakyat Bicara 8 Profil EBY

Berjuang Bersama Rakyat

10 Wakil Rakyat

UU Intelijen: Jalan Tengah Kepentingan Negara dan Aspirasi Masyarakat Komisi I DPR RI: Bela Rakyat Dalam Pencurian Pulsa

34 Kilas Dapil VII Jawa Timur

Pacitan Optimalkan Potensi Dunia Pendidikan Pemerintah Bangun Balai Kejiwaan Ponorogo Petani Ngawi Serempak Lakukan Panen Raya Selamat Ulang Tahun Kabupaten Magetan Kirab Tujuh Pusaka Ramaikan Hari Jadi Trenggalek

21

Reaksi

Edhie Baskoro Yudhoyono

HUT KE-66 TNI Semakin Tangguh dan Dedikatif

E

dhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menilai Tentara Nasional Indonesia saat ini tampil semakin tangguh dan berdedikasi. “Saya melihat TNI kini semakin percaya diri, tangguh, dan berdedikasi dalam mengemban tugas dan amanah menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan NKRI,� tegas Ibas.

4 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

44 Pro Rakyat

PNPM Mandiri Pedesaan 2011: 280 Rumah Tangga Miskin Terima Sembako Gratis Langkah Kongkret Pemerintah Guna Tercapainya Target KUR 2011

50 Pesona

Pantai Pelang Trenggalek

Nuansa Mistis Berbalut Eksotika Pantai Pelang Trenggalek

Daftar Isi 28 Fokus

Penataan Ulang Kabinet Ciptakan Optimisme dan Komitmen Baru

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melantik 11 menteri baru, 13 wakil menteri baru dan satu pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10).

71

Agenda EBY September 2011

Minggu

Senin

Selasa

Rabu

1

Kamis

2

Jumat

3

Sabtu

60 Info DPP

Pelantikan DPD Demokrat Provinsi Banten

61 Info DPP

Partai Demokrat Kirim 18 Tunas Garuda Berlatih di Arsenal, London

Open House Idul Fitri di Rumah Dinas Menteri Luar Negeri

4

5

11

12

6

Pidato Ketua DPR RI dalam rangka HUT DPR RI ke -66 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2010-2011

RDP dengan Dirut LPP TVRI

Pertemuan Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri RI Rapat Internal Komisi I DPR RI

18

19

13 Rapat Pimpinan F-PD RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhanas & Sekjen Wantanas

RDP Komisi I dengan Kepala BIN

20

Rapat Paripurna DPR RI

7

Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI

21

RDP dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT LEN Industri

Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

25

26

27

Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

9

8

Rapat Pleno Fraksi Partai Demokrat di DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI

Pelantikan Ibu Hj. Siti Romlah, anggota F-PD DPR Pengganti Antar Waktu Masa Keanggotaan 2009-2014

Rapat Internal Komisi I DPR RI

14

28

Kadin: Pembahasan Modo Modi Expo 2011

15

10

16

17

23

24

Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut LPP TVRI

22 RDP dengan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Informatika RI, Dirjen Anggara Kemenkeu RI, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

29

Hari Ulang Tahun Kadin ke43

30

Raker dengan Menteri Pertahanan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI

Rapat Pleno Fraksi Partai Demokrat di DPR RI

Rapat Internal Banggar DPR RI

NOTES

www.edhiebaskoro.com Š EBY STAFF

Sinergis Media Komunikasi Edhie Baskoro Yudhoyono

Pemimpin Umum

Edhie Baskoro Yudhoyono

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab

Bonggas Adhi Chandra

Redaktur Pelaksana David Christian Bojoh

Editor

Abdul Qowi Bastian

Koordinator Liputan Daerah Muhamad Mulia

Reporter

Abdul Qowi Bastian Nurul Titi Marie

Fotografer EBY Team

Kontributor Daerah Destyan Sujarwoko Fahriansyah Hernawan Adipriyana Muh. Nurcholis Setyo Utomo

Tata Letak dan Desain Grafis Frend Mashudi

Sirkulasi dan Distribusi Herry Purnomo

Alamat Redaksi

Jl. Piere Tendean No. 7 Pucang Sewu, Pacitan 63513 Jawa Timur Telp. 0357 - 881993 Fax. 0357 - 881993 Email: info@edhiebaskoro.com

Wartawan dan tim redaksi Sinergis dilengkapi dengan ID card setiap melakukan kegiatan jurnalistiknya.

Nama wartawan dan tim redaksi Sinergis tertera dalam kolom Susunan Redaksi di atas. Dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, wartawan dan tim redaksi Sinergis dilarang memungut/meminta biaya apapun dari/ kepada narasumber.

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 5

Rakyat Bicara “Kepedulian Mas Ibas adalah wujud nyata untuk meningkatkan pendapatan para petani. Kami sangat berterima kasih atas bantuan berupa hand tractor dan bibit padi dari Mas Ibas akhir tahun lalu. Bantuan hand tractor sampai saat ini masih dalam keadaan baik dan bisa dimanfaatkan oleh anggota, karena semua anggota merasa memiliki barang tersebut. Saya, atas nama seluruh an ggota Kelompok Tani Manunggal, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih”.

Sukemi Ketua Kelompok Tani Manunggal, Kelurahan Pacitan.

Majalah Sinergis mengundang para pembaca untuk mengirimkan aspirasi, saran, dan kritik. Panjang tulisan tidak lebih dari 100 kata atau 2 paragraf singkat. Surat pembaca bisa dialamatkan ke redaksi Majalah Sinergis di Jl. Piere Tendean No. 7, Pucang Sewu, Pacitan, 63513, Jawa Timur, dan melalui email di info@edhiebaskoro.com.

Terima Kasih Pemerintah Pro Rakyat

Peduli Terhadap Pengusaha Kecil Ponorogo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sebagai pengusaha kecil yang selalu kekurangan modal usaha, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui program-program yang berbasis kerakyatan yang telah memberikan kemudahan terhadap usaha saya, dan usaha-usaha kecil lainnya.

Beberapa waktu lalu, saya telah menikmati Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI Ponorogo. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, namun kucuran dana KUR tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha kami di masa yang akan datang.

Semoga pemerintah selalu berpihak kepada rakyat kecil.

Wa’alaikumsalam Wr. Wb. Hormat Saya,

Hariyono

Pedagang di Dukuh Bibis, Desa Campurejo,

Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

M

ewakili masyarakat Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah RI yang telah mengucurkan dana dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pudak sejak tahun 2008 silam.

PNPM Mandiri Pedesaan tersebut bisa kami kelola dan serap dengan baik. Selain infrastruktur yang bisa dibangun, dibenahi dan diperbaiki, dalam program ini kami juga menggulirkan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk kelompok masyarakat kecil yang memiliki usaha. Hingga saat ini proses pengembalian SPP tersebut berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang ada.

Kami berharap, mudah-mudahan Kecamatan Pudak terus menerima program pro rakyat di masa yang akan datang sehingga kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan bisa direalisasikan. Terima Kasih.

Hormat Kami, Sutrisno Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan, Kecamatan Pudak Suwanto, SH Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Pudak – Kepala Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak

6 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

profil eby

W

ajah-wajah politisi muda kini ramai menghiasi dunia politik modern nasional. Peran pemimpin muda cukup signifikan dalam sejumlah organisasi politik sebagai tokoh sentral. Tak dipungkiri lagi, gagasan-gagasan mereka akan memegang peranan penting sebagai pemimpin masa depan bangsa.

Edhie Baskoro Yudhoyono mulai meramaikan pemberitaan media massa nasional saat menorah prestasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI peraih suara terbanyak: sebesar 327.097 suara, pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009 lalu. Mayoritas masyarakat daerah pemilihan (dapil) VII Jawa Timur: Pacitan, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Ngawi, menitipkan aspirasinya kepada Ibas, begitu ia kerap disapa.

Sebagai anggota legislatif, Ibas ditempatkan di Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Pria kelahiran Bandung, 24 November 1980, meraih gelar Bachelor of Finance and E-Commerce tahun 2005 dari Curtin University, Perth, Australia.

Ibas kemudian melanjutkan studinya di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang

E d h i e

Technological University, Singapura, dimana ia meraih gelar masternya pada tahun 2007 dengan spesialisasi Ekonomi Politik Internasional. Ia lulus dengan disertasi berjudul “Revitalization of Indonesia’s Economy: Attempts to Solve the The Twin-Critical-Economic Problems and To Build Foundation for Future Economic Development�.

Saat ini Ibas aktif sebagai politisi Partai Demokrat, partai yang memenangkan Pemilihan Umum tahun 2009. Karirnya di Partai Demokrat diawali dengan penunjukan sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Sebagai Ketua Steering Committee, Ibas sukses menggelar Kongres II Partai Demokrat di Bandung dengan adil dan demokratis. Setelah Kongres II Partai Demokrat, Mei 2010, ia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal untuk mendampingi Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Penunjukan tersebut menjadikannya sebagai Sekretaris Jenderal partai politik termuda di Indonesia.

Putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, ini juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga periode 2010-2015.

B a s k o r o

Y u d h o y o n o

Berjuang Bersama Rakyat

8 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

profil eby

Tanggal Lahir Agama Alamat

: 24 November 1980 : Islam : Wisma Nusantara 1, Lt. 9, Room 930 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Pendidikan 2005 – 2007

Master of Science in International Political Economy, Nanyang Technological University, Singapore 1999 – 2005 Bachelor of Finance and E-Com

merce, Curtin University, Perth, Australia 1996 – 1999 SMAN 39 Cijantung, Indonesia Karir • •

• • •

• •

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2010 – 2015 Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olah Raga periode 2010 – 2015 Anggota Komisi I DPR RI periode 2009 – 2014 Ketua Departemen Kaderisasi DPP Partai Demokrat periode 2008 – 2010 Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Olahraga Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan Polri (GMFKKPI) Kepala Pengembangan Industri Derivatif Pertanian KADIN Indonesia Sekretaris Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 9

wakil rakyat Pengesahan UU Intelijen Negara

Jalan Tengah Kepentingan Negara dan Aspirasi Masyarakat

Jakarta, SINERGIS undang Intelijen yang memakan waktu begitu lama Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (11/10), telah dapat dipahami karena dalam prosesnya memerlukan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) konsistensi dan komitmen yang tinggi agar mampu Intelijen menjadi undang-undang. Kehadiran UU mengakomodasi pendapat semua pihak, termasuk Intelijen diharapkan mampu menjadi panduan bagi masyarakat sipil dan akademisi," jelasnya. kerja Intelijen dengan rambu-rambu yang makin jelas.

Fardan Fauzan, anggota Komisi I DPR lainnya, Dalam pelaksanaan fungsinya, Intelijen dapat bertindak menyatakan RUU ini condong kepada perlindungan secara nyata, tanpa harus dibayang-bayangi akan masyarakat, tidak seperti yang masyarakat resahkan melanggar HAM. selama ini. “Fraksi Partai Demokrat menyadari RUU RUU Intelijen Negara merupakan RUU usul inisiatif ini akan memberikan manfaat lebih khususnya dalam DPR RI yang kemudian disetujui oleh Presiden yang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia demi kepentingan keamanan negara dengan (Kemenhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), dan mempertimbangkan situasi dan kondisi negara tidak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai wakil dari Pemerintah.

D a l a m perkembangannya, RUU ini telah mengalami banyak sekali perubahan demi menuju RUU yang sempurna, penambah substansi, dan sinkronisasi perundangan. RUU ini diakomodasi sebagai landasan hukum bagi Intelijen negara dalam melakukan tugasnya untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional, Suasana Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI, bersama mitra komisi dalam pembahasan draft dan sebagai deteksi dini Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen di Senayan Jakarta. Dok. EBY Team atas segala ancaman bagi bangsa dan negara. saja yang berkembang saat ini, tapi juga situasi dan kondisi masa lalu yang telah terjadi, maupun antisipasi UU Intelijen untuk Keamanan Warga Negara untuk masa yang akan datang,” imbuhnya.

Penerapan Undang-undang (UU) ini dimaksudkan Fardan menambahkan, “RUU ini dimaksudkan sepenuhnya demi keamanan dan melindungi rasa untuk memberdayakan Intelijen negara, dengan tetap aman warga negara. Rincian pasal per pasalnya dirasa memperhatikan dan menghormati HAM, penegakan sudah sempurna dan mengikuti peraturan perundang- hukum, dan perwujudan azas demokrasi. Fraksi Partai undangan pembuatan UU, serta menjunjung tinggi Demokrat juga menyadari, bahwa Intelijen negara dan menghormati hak asasi manusia (HAM) dan tidak ditujukan untuk kepentingan negara yang lebih luas, mengebiri hak-hak sipil. dan bukan sekedar hanya untuk kepentingan pihak Anggota Komisi I DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono keamanan maupun pemerintah.

(Ibas), menyambut baik pengesahan RUU yang sudah Ibas melanjutkan, “Akhirnya soliditas sesama anggota direncanakan sejak 9 tahun lalu. "Disahkannya Undang- Komisi I DPR berhasil membuahkan sebuah produk 10 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

wakil rakyat berkat kerjasama yang terjalin demi bangsa. Agar UU Intelijen berjalan sebagaimana mestinya, dibutuhkan goodwill dari segenap stakeholders yang terlibat”.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Patrialis Akbar, menyampaikan pendapat yang senada, “Diharapkan dengan adanya UU ini, Intelijen dapat menjalankan tugas dan penyelenggaraannya sesuai dengan sistem dan koridor hukum yang berlaku.

Untuk penghormatan terhadap hukum, demokrasi, dan HAM, intelijen diharapkan dapat memperhatikan hal-hal tersebut dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat”.

Ia, sebagai perwakilan dari pihak pemerintah, juga memuji kinerja Komisi I yang akhirnya dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini demi kepentingan rakyat. “Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPR RI dan Sekretariat DPR RI yang telah menyusun RUU ini,” katanya.

Ormas Gugat UU Intelijen Meski Rancangan Undang-Undang Intelijen telah disahkan, namun reaksi perlawanan terus bergaung dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka bahkan berencana mengajukan gugatan uji materi ke

Mahkamah Konstitusi. “Ada beberapa pasal yang kami nilai bertentangan dengan konstitusi,” ujar anggota Imparsial, Al A'raf.

Menurut A'raf, keberadaan UU Intelijen berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi.

Potensi pelanggaran itu terlihat dari pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang rahasia informasi intelijen yang mencakup pengertian tentang pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan kepentingan politik luar negeri.

“Pasal ini membuka ruang penafsiran yang luas,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mempersilakan masyarakat yang ingin mengajukan gugatan uji materi terhadap substansi UU tentang Intelijen Negara yang baru disahkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Priyo, seluruh substansi dalam UU tentang Intelijen Negara yang baru disahkan DPR RI, telah mengakomodasi aspirasi publik. UU tentang Intelijen Negara yang disahkan DPR RI, lanjut dia, merupakan jalan tengah antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat.

Abdul Bastian, Nurul Titi Marie

Dinamika Proses Penyusunan UU Intelijen

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 11

wakil rakyat Proses Panjang Penyusunan RUU Intelijen Penyusunan RUU Intelijen sempat terkatung-katung 9 tahun lamanya: proses ini sudah dimulai sejak tahun 2002 lalu. Berikut intisari kronologi pembahasan RUU Intelijen di DPR sejak setahun terakhir:

Tanggal

Penjelasan

12 Mei 2010

Rapat Dengar Pendapat (RDP) RUU Intelijen dengan PACIVIS dan LIPI

6 September 2010

RDP Komisi I DPR RI dengan akademisi & LSM

11 Oktober 2010

RDP Komisi I DPR dengan agenda masukan dari komunitas masyarakat terhadap RUU Intelijen

23 November 2010

Pembahasan draft RUU Usul Inisiatif tentang Intelijen (finalisasi)

16 Desember 2010

Rapat Paripurna dengan agenda masukan pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Intelijen Negara menjadi RUU DPR RI

8 Maret 2011

RDP RUU Intelijen dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM

16 Mei 2011

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPP Hizbut Tahrir Indonesia terkait RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Intelijen Negara

19 Mei 2011

Penjelasan/keterangan pemerintah atas daftar inventaris masalah (DIM) terkait dengan karakteristik perbedaan substansi, substansi baru, dan dipertimbangkan untuk dihapus pada RUU tentang Intelijen Negara

25 Mei 2011

Naskah Akademik RUU Intelijen diberikan

6 Juni 2011

Rapat Kerja RUU Intelijen beserta naskah akademik dan naskah perubahan RUU Intelijen

26 September 2011

RDPU Komisi I DPR dengan Prof. dr. Muladi dan Hendardi tentang memberikan masukan terhadap RUU Intelijen RDPU Komisi I DPR dengan Universitas Indonesia tentang memberikan masukan terhadap RUU Intelijen RDPU Komisi I DPR dengan Kontras dan Imparsial tentang memberikan masukan terhadap RUU Intelijen

29 September 2011

Penandatanganan Naskah RUU

7 Oktober 2011

Rapat Pleno Fraksi, untuk RUU Intelijen akan masuk agenda Paripurna

11 Oktober 2011

Pengesahan UU Intelijen melalui Rapat Paripurna

12 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

wakil rakyat

Komisi I DPR Dukung Kenaikan Anggaran Alutsista Jakarta, SINERGIS Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang dinilai sudah tidak layak pakai kini mendapat perhatian DPR. Untuk menjamin pertahanan negara dapat terjaga dengan baik, Pimpinan DPR bersama Komisi I menyatakan dukungannya pada kenaikan anggaran sebesar Rp. 3 triliun untuk pengadaan alutsista pada APBN 2012.

“Pimpinan DPR mendorong Komisi I menyetujui kenaikan anggaran untuk alat-alat pertahanan negara ini. Alat-alat yang sudah tua harus dimodernisasi. Jadi pagu anggaran indikatif kenaikannya lumayan, sebesar Rp. 3 triliun menjadi total Rp. 64,5 triliun,” jelas Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Jumat (7/10).

Anggota Komisi I DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam kesempatan lain menyatakan, “Dalam APBN-P kali ini, Kementrian Pertahanan diberi alokasi dana yang paling besar untuk memenuhi kebutuhan minimum essential forces (MEF), dan untuk modernisasi alutsista yang tentunya menyertakan industri strategis dalam negeri”.

“Pemenuhan kebutuhan anggaran alutsista tahun 2012 bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI yang luas,” lanjut politisi muda yang biasa dipanggil Ibas ini.

Priyo juga memberi catatan apabila sistem persenjataan yang akan dibeli tidak diproduksi

di dalam negeri maka pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui program joint production: perusahaan pertahanan dalam negeri bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Pilihan lain ialah dengan menerapkan pembelian dengan sistem trade off: menukar dengan produk produksi dalam negeri.

Strategi pembangunan alutsista sesuai dengan arahan Presiden SBY bahwa untuk pengembangan alutsista harus berdasar pada azas seperti berikut: apabila mampu dikerjakan oleh industri dalam negeri maka harus dilaksanakan didalam negeri, apabila industri dalam negeri belum sepenuhnya mampu maka harus dilksanakan dengan konsep joint production, dan apabila sama sekali belum mampu maka harus dilaksanakan dengan konsep off-set.

Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) mengharapkan Komisi I dapat selalu mendukung, mengusahakan, dan mengawasi agar pembangunan alutsista dapat dilaksanakan sejalan dengan azas arahan Presiden.

Sebelumnya, Komisi I DPR mendesak Kemenhan dan Mabes TNI memprioritaskan pemenuhan kebutuhan alutsista dengan mengedepankan pertumbuhan industri dalam negeri. Hal tersebut mengemuka saat Komisi I mengadakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Senin (3/10).

Abdul Bastian

Sumber : www.proboards.com Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 13

wakil rakyat

Komisi I DPR:

Bela Rakyat Dalam Pencurian Pulsa usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Dijelaskan pula dalam Pasal 22 bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi dalam akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi, dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Untuk menangani masalah tersebut, Aksi protes pengguna jasa telekomunikasi yang menjadi korban pencurian pulsa. Foto. Menkominfo melakukan google.com pertemuan dengan semua pemangku kepentingan Jakarta, SINERGIS Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan terkait isu SMS penipuan, dan SMS yang menguras konsumen, dengan penyelenggara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pulsa telekomunikasi, penyelenggara jasa pesan terkait kasus pencurian pulsa, Senin (10/10). Dalam premium, lembaga konsumen (BPKN, YLKI, LPPMI, rapat ini, Komisi I mendesak pemerintah meminta operator selular mengembalikan pulsa yang dicuri. LISUMA, IDTUG, dll), kepolisian, Kementerian Sosial, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), dan Bank Indonesia.

Khusus untuk menangani keresahan Tifatul Sembiring, mengatakan kementerian yang dipimpinnya sudah menyelesaikan sekitar 93% masyarakat mengenai isu pengurasan pulsa, dari seluruh pengaduan masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil, di antaranya yaitu melakukan penghentian sementara perinzinan pencurian pulsa selular.

Tifatul memaparkan aturan hukum yang penyedia jasa pesan premium sampai batas waktu berpacu pada UU No. 36 Tahun 1999 tentang yang ditentukan dan menginstruksikan pada telekomunikasi; yaitu asas manfaat adalah dapat penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sanksi termasuk penghentian kerjasama dengan dan asas etika adalah dalam penyelenggaraan penyedia jasa pesan premium apabila perusahaan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat tersebut ditemukan telah merugikan konsumen, profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan dan segera melaporkannya pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar perizinannya keterbukaan.

Dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa penyelenggara dapat dicabut.

Bilamana ditemukan adanya kerugian konsumen telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan 14 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

reaksi “BRTI harus bersikap tegas terutama dalam hal registrasi, jangan sampai rakyat dirugikan”

Roy Suryo, Anggota Komisi I DPR yang disebabkan kesalahan penyedia jasa pesan premium, atau penyelenggara telekomunikasi, maka konsumen berhak mendapat rugi sewajarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menkominfo menambahkan, sosialisasi secara masif juga diperlukan agar konsumen dapat secara cerdas menyikapi SMS terkait penipuan untuk melaporkan pada operator maupun contact center BRTI 159 bila mendapatkan SMS berisi penipuan maupun pulsa yang berkurang akibat layanan SMS premium.

Ungkapan senada juga diucapkan oleh anggota Komisi I DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono. Ia mengatakan, “Yang penting, langkah penertiban ini juga diikuti oleh sosialisasi kesadaran masyarakat.

Masyarakat juga harus lebih cerdas memilih konten yang dibutuhkan. Tentu saja, peran penyedia konten dalam kasus ini tidak bisa dikesampingkan, dimana mereka tidak boleh dan tidak berhak mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya”.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat lainnya, Max Sopacua, mengatakan bahwa kasus pencurian pulsa ini sama dengan kasus korupsi di Bank Century yang telah memakan uang rakyat sampai dengan triliunan. Ia mengusulkan dibentuknya panitia kerja (panja) untuk menelaah masalah ini, karena kerugiannya langsung dirasakan oleh rakyat.

Seperti diketahui, kasus pencurian pulsa ini pertama kali dilaporkan oleh seorang warga, Feri Kuntoro, ke Polda Metro Jaya. Feri merasa dirugikan karena ia menerima pesan singkat berisi informasi artis-artis yang tidak sesuai dengan keinginan awalnya mengikuti undian. Dia mengaku total kerugian hingga mencapai Rp. 450 ribu.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Roy Suryo, mengatakan bahwa Komisi I akan membela Feri Suntoro. Pengguna telepon seluler di Indonesia, kata Roy, sebagian besar adalah masyarakat menengah ke bawah yang membeli pulsa dengan cara membayar di muka, dan hanya sedikit yang

memilih membeli pulsa dengan cara pasca bayar.

“Karena itu, BRTI harus bersikap tegas terutama dalam hal registrasi, jangan sampai rakyat dirugikan,” paparnya. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar Menkominfo menindak tegas content provider nakal dan sebaliknya memberi penghargaan kepada content provider jujur.

Kemkominfo Tidak Hapus Layanan Ring Back Tone (RBT)

Berhubungan dengan maraknya kasus pencurian pulsa yang meresahkan masyarakat, layanan ring back tone (RBT) juga akan dihentikan. Meski sifatnya sementara, langkah itu dinilai merugikan pelaku industri musik.

Namun Menkominfo, Tifatul Sembiring, menepis penonaktifan RBT. Ia menegaskan tidak akan ada penghapusan bagi layanan RBT. Bagi semua pelanggan yang menginginkan untuk mendapat layanan RBT harus bersedia melakukan registrasi ulang. Jika pelanggan tidak menginginkan layanan tersebut maka tidak ada pihak manapun yang boleh memaksa.

Pelanggan atau pengguna ponsel tentu masih membutuhkan penyedia jasa RBT yang baik dan jujur, sehingga pengguna ponsel akan mendaftar ulang dengan sadar atas keinginannya sendiri.

Semua content provider (CP) harus memudahkan proses UNREG, dan pelanggan dituntut untuk paham dan mengerti semua risiko jika melakukan REG. Edhie Baskoro, yang akrab disapa Ibas, juga mendukung kebijakan pemerintah. “Yang perlu dilakukan Kemkominfo adalah upaya penertiban yang tidak pukul rata, karena bagaimanapun masih banyak content provider yang baik dan mendukung dunia bisnis, contohnya penyedia jasa RBT ini,” dukung Ibas.

Abdul Bastian

Max Sopacua,

Anggota Komisi I DPR RI

"Saya mengusulkan dibentuknya panitia kerja (panja) untuk menelaah masalah ini, karena kerugiannya langsung dirasakan oleh rakyat" Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 15

reaksi

Ibas Dorong Pemuda Pacitan jadi Generasi Penerus Bangsa “Kami yakin Pacitan bisa mengembangkan individunya untuk berkarya bagi bangsa dan negara karena selama ini sudah terbukti banyak tokoh asal Pacitan yang berhasil,” seru Ibas.

Pacitan semakin bersemangat dan memiliki motivasi maju setelah salah satu putra daerahnya berhasil menjadi Kepala Negara. “Melihat Pak SBY berhasil menjadi Presiden RI, warga Pacitan jadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk menjadi lebih baik,” kata Sudibyo.

Ketua Harian PWP, Ir. H. Agus Isbandono, mengungkapkan suka citanya atas kehadiran Jakarta, SINERGIS Ibas yang mewakili ayahanda, Presiden SBY, yang Warga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berhalangan hadir. “Saya, mewakili segenap pengurus yang berdomisili di Jabodetabek, menunjukkan Paguyuban Warga Pacitan, sangat impressed atas kebersamaannya dalam ikatan silaturahmi yang kehadiran Mas Ibas. Apresiasi masyarakat sangat luar kuat. Kebersamaan itu semakin erat terjalin dan biasa. Hal ini terlihat dari kesuksesan acara ini yang terlihat nyata saat Paguyuban Warga Pacitan (PWP) dihadiri lebih dari 3 ribu orang,” ucap Agus. menggelar acara halal bi halal di Pekan Raya Jakarta, Pada kesempatan yang sama, Ibas juga Kemayoran, Minggu (2/10). menyerahkan bantuan kepada PWP agar dimanfaatkan Pagelaran halal bi halal dihadiri sejumlah toko untuk pemberdayaan warga Pacitan. “Terima kasih ternama seperti anggota DPR RI asal daerah pemilihan atas atensi yang Mas Ibas yang telah berikan kepada VII Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, organisasi kami. Apalagi, bantuan ini diberikan secara Magetan, Ngawi), Edhie Baskoro Yudhoyono; langsung oleh Mas Ibas secara personal,” ujar Agus mantan Menko Kesra lagi. dan Taskin, Prof. Dr. Paguyuban Haryono Suyono; Warga Pacitan mantan Ketua DPA, adalah suatu Sulasikin Murpratomo; wadah organisasi Dirut Utama Bulog, yang bersifat Sutarto Alimoeso; kekeluargaan, dan Sekretaris Utama yang merupakan Badan Kependudukan ikatan semangat, dan Keluarga komunikasi, dan Berencana Nasional pengabdian (BKKBN), Sudibyo warga Pacitan Alimoeso. yang bertempat Dalam kesempatan tinggal di Jakarta ini, Edhie Baskoro dan sekitarnya. berharap para A n g g o t a pemuda asal paguyuban kabupaten Pacitan, ini adalah Jawa Timur, bisa perorangan yang menjadi pemimpin mempunyai bangsa di kemudian Ibas bersama pengurus Paguyuban Warga Pacitan (PWP) saat acara halal ikatan batin hari. “Banyak tokoh- bi halal di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Minggu (2/10). dok. EBY Team dan hubungan tokoh yang telah e m o s i o n a l berhasil yang berasal dengan Pacitan, baik karena kelahiran, asal-usul, dari Pacitan. Bukan hanya Pak SBY, melainkan tokohikatan sekolah maupun pernah tinggal dinas atau tokoh lainnya,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro. tugas perjuangan, atau ikatan lainnya.

Dia mengemukakan, dirinya berharap di masa Organisasi masyarakat yang didirikan pada tahun mendatang Pacitan bisa menjadi satu lumbung 1973 ini memiliki visi untuk mewujudkan anggota penghasil generasi penerus bangsa yang berkualitas. paguyuban yang makmur dan sejahtera, berbobot, “Kami yakin Pacitan bisa mengembangkan berkualitas, berakhlak, dan berbudaya, sehingga individunya untuk berkarya bagi bangsa dan negara mampu menggayuh atau mewujudkan cita-cita. karena selama ini sudah terbukti banyak tokoh asal Terlebih lagi, PWP bertujuan nyata untuk Pacitan yang berhasil,” serunya. mengoptimalkan sumber daya manusia untuk Selain mengadakan halal bi halal, dalam acara meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan ini juga dihelat pergantian kepengurusan PWP produk dan jasa unggulan milik usaha-usaha anggota periode 2011-2016. DR. H. Sudibyo Alimoeso, MA paguyuban yang berkarya di perantauan. pun terpilih sebagai Ketua Paguyuban Warga Pacitan periode 2011-2016 menggantikan Brigjen TNI (Purn) Abdul Bastian Drs. Aziz Ahmadi, M.Sc. Sudibyo Alimoeso mengatakan bahwa warga 16 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

reaksi

Ibas Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina

Jakarta, SINERGIS Anggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mendukung penuh upaya Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Edhie Baskoro (Ibas) mengatakan, “Saya sepenuhnya mendukung kemerdekaan Palestina untuk membebaskan diri”.

Ibas mengingatkan bahwa Indonesia telah mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal, dan harus tetap memberikan dukungan terhadap negara tersebut agar menjadi negara yang merdeka.

“Sejak dulu Indonesia telah bersikap pro aktif dalam memberikan dukungan pada Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya melalui PBB. Kita juga harus membantu untuk menggalang support dari negara-negara sahabat, karena hal tersebut sesuai dengan UUD 1945,” jelas Ibas.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, Ibas berharap agar proposal yang diajukan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, ke PBB, Jumat lalu (23/9), dapat diterima dan disahkan. “Sebagai bangsa yang berdaulat, saya harap pemerintah Indonesia juga tidak surut memberikan dukungan agar konflik ini segera selesai dan Perjanjian Oslo 1993, yang kini tidak dianggap lagi, tak terulang lagi,” seru Ibas.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional mendukung Palestina masuk menjadi anggota ke194 Perserikatan Bangsa Bangsa. “Keanggotaan tersebut akan menjadi puncak perjuangan panjang rakyat Palestina menikmati hak-haknya untuk merdeka,” kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, dalam pertemuan Koordinasi Tahunan Tingkat Menteri Luar Negeri di New York, Jumat, (23/9).

Menurut Marty, Indonesia harus mengumpulkan semua kekuatan untuk mendorong komunitas internasional yang belum mengakui negara Palestina.

menganut agama Islam, lanjut Ibas, perlu diketahui pula bila terdapat warga non-muslim yang ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Kita tidak bisa mengatakan konflik ini adalah konflik agama. Yang perlu diubah ialah mindset segelintir orang yang memahami perjuangan Palestina sebagai sebagai perjuangan Islam, bukan perjuangan kemerdekaan,” kata Ibas.

Namun Ibas mengimbau bahwa penyelesaian konflik antara dua bangsa harus dilakukan secara damai dan tidak mengatasnamakan agama. “Perang antara Israel – Palestina telah berlangsung puluhan tahun, sudah relatif permanen. Ada baiknya jika tidak dikaitkan dengan isu agama, karena masalah utamanya adalah bagaimana warga Palestina bisa mendapatkan hak-haknya sebagai negara yang berdaulat di tanahnya sendiri,” tutur Ibas.

Abdul Bastian

“Sejak dulu Indonesia telah bersikap pro aktif dalam memberikan dukungan pada Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya melalui PBB. Kita juga harus membantu untuk menggalang support dari negara-negara sahabat, karena hal tersebut sesuai dengan UUD 1945” Edhie Baskoro Yudhoyono anggota Komisi I DPR RI

Bukan Konflik Agama Ibas juga menegaskan bahwa isu Israel – Palestina bukanlah konflik agama antara Islam dan Yahudi.

“Perang antara Israel – Palestina ini tidak dipicu oleh agama, melainkan karena kependudukan penguasa Israel atas bangsa Palestina. Ini adalah konflik kedaulatan,” tuturnya.

Hal ini, menurut Ibas, kerap kali muncul mengingat Israel adalah negara Yahudi. Sehingga masyarakat memiliki persepsi bila konflik Israel – Palestina ini adalah konflik agama antara Islam dan Yahudi. Meski sebagian besar warga Palestina Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 17

reaksi

Ibas Optimis Penambahan Wakil Menteri Percepat Pembangunan Jakarta, SINERGIS

Setelah melakukan serangkaian pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor, dan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selama hampir sepekan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10).

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyambut baik penunjukkan wakil-wakil menteri oleh Presiden SBY yang akan mengisi pos-pos di kementerian strategis.

Hal ini dikatakan Ibas menanggapi penataan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) yang telah berlangsung jelang akhir Oktober lalu. “Saya menyambut baik pemilihan wakil-wakil menteri di kementerian strategis yang dipilih langsung oleh Presiden SBY. Saya optimis kehadiran mereka akan mempercepat akselerasi pembangunan yang tengah diupayakan pemerintah,” jelas politisi muda ini.

Ibas menambahkan, pengangkatan wakil menteri di pos-pos kementerian ini dilakukan mengingat kompleksnya bidang kerja, serta luasnya cakupan wilayah kerja di kementeriankementerian tersebut. “Harapan saya, kinerja masing-masing kementerian KIB II ke depan mampu mencapai seluruh wilayah NKRI yang luas.

Dengan demikian, pemerataan pembangunan sampai ke pelosok daerah dan program-program pemerintahan hingga berakhirnya masa tugas Presiden SBY dapat tercapai sesuai target,” tuturnya.

Terkait penunjukkan wakil menteri yang akan menduduki kementerian strategis, anggota Komisi I DPR RI ini yakin sosok-sosok yang mengisi posisi tersebut mampu menjalanlan tugas-tugasnya. “Mereka yang diangkat sebagai wakil menteri telah dievaluasi sebagai sosoksosok yang kredibel, profesional, dan mempunyai track record yang baik. Saya yakin mereka dapat bersinergi dengan para menteri di kementerian masing-masing,” sambung Ibas.

Ibas optimis bahwa penataan kabinet kali ini akan mendorong tercapainya target-target pemerintah terutama target program-program pro rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah masih on the right track dan terus berupaya mempercepat implementasi programprogram pembangunan secara menyeluruh,” lanjut Ibas.

Dalam reshuffle ini, Presiden menunjuk 13 orang wakil menteri baru. Sehingga saat ini ada 19 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. 18 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Sekretaris Jenderal Partai Edhie Baskoro Yudhoyono

Demokrat

Berikut nama-nama Wakil Menteri yang akan masuk dalam jajaran KIB II: 1. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar 2. Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indraya 3. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan 4. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti.

5. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim.

6. Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo.

7. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar (sebelumnya menjabat Wakil Menteri Perdagangan) Menteri Perdagangan Bayu 8. Wakil Krisnamurthi (sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian) Menteri BUMN Mahmuddin 9. Wakil Yasin (sebelumnya menjabat Sekretaris Kementerian BUMN) 10. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron 11. Wakil Menteri Luar Negeri Wardana 12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar Menteri ESDM Widjajono 13. Wakil Partowidagdo.

David Christian

REAKSI

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), turut menghadiri peresmian official merchandise SEA Games store di lantai 3, Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu (2/10). dok. EBY Team

Ibas: Kadin Dukung Sukseskan SEA Games

W

Jakarta, SINERGIS

akil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan panitia pelaksana SEA Games ke-26, INASOC, sepakat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan teknis yang tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

“SEA Games bukan hanya bisa mengangkat prestasi para atlet-atlet kita ke level internasional, tapi juga membawa keharuman bagi Indonesia sebagai penyelenggara. Semua lapisan

masyarakat Indonesia mesti bekerjasama agar SEA Games dapat terlaksana dengan baik.

Untuk itu Kadin sebagai wakil dunia usaha mendukung sepenuhnya penyelenggaraan SEA Games ini,” jelas Ibas dalam sambutannya di di hadapan hadirin yang turut menghadiri peresmian official merchandise SEA Games store di lantai 3, Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu (2/10).

Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut antara lain membantu dalam mensosialisasikan Sea Games XXVI dengan pergelaran budaya pada acara torch relay dan bekerjasama dalam penjualan merchandise.

Ibas mengatakan, INASOC dan seluruh elemen masyarakat

Indonesia harus bersatu untuk memberikan citra yang positif bagi Indonesia melalui penyelenggaraan SEA Games kali ini. “Melalui kerjasama dengan INASOC ini, saya, mewakili Kadin, mendukung pelaksanaan SEA Games demi tercapainya tri sukses penyelenggaraan SEA Games 2011, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi,” lanjut Ibas.

Ibas juga berharap, "semoga kesepakatan ini bisa meningkatkan perekonomian secara merata dan memeratakan perekonomian di daerahdaerah".

Abdul Bastian Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 19

REAKSI HUT Tentara Nasional Indonesia:

Ibas Nilai TNI Semakin Tangguh dan Dedikatif

A

Jakarta, SINERGIS nggota Komisi I DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menilai Tentara Nasional Indonesia saat ini tampil semakin tangguh dan berdedikasi. “Saya melihat TNI kini semakin percaya diri, tangguh, dan berdedikasi dalam mengemban tugas dan amanah menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan NKRI,” tegas Ibas di selasela upacara peringatan HUT TNI ke – 66 yang bertempat di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10).

“Upaya TNI meningkatkan profesionalitas dengan memegang teguh Sapta Marga TNI patut diapresiasi. Militer profesional harus memiliki keahlian profesi, tidak berpolitik praktis, dan mengakui supremasi sipil. Militer yang tumbuh di negara demokrasi harus dicintai rakyatnya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Hal lain yang menurut Ibas menjadi catatan penting untuk TNI adalah konsistensi menjalankan doktrin TNI Tri Darma Eka (Tridek). “Intinya, tugas TNI yang sesungguhnya adalah menegaskan kembali dan menjaga jati diri TNI, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi rakyat, bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, baik potensial maupun aktual. Tunjukkan identitas TNI sebagai alat negara, bukan alat kelompok tertentu,” saran Ibas.

Namun demikian, ada beberapa hal yang menurut Ibas perlu diperhatikan untuk menjadikan TNI semakin mantap ke depan, antara lain TNI harus terus inovatif dalam hal how to defend dan how to fight, mengingat ancaman saat ini semakin berkembang dan dinamis. Berikutnya adalah regulasi politik yang mengatur posisi TNI, yaitu UU TNI dan UU Pertahanan Negara yang masih perlu disempurnakan.

Ibas juga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan peningkatan anggaran alutsista TNI yang saat ini tengah menjadi konsentrasi pemerintah. “Dukungan sarana pendidikan dan pelatihan TNI, termasuk dukungan pengembangan industri strategis pendukung pertahanan nasional harus kita perhatikan bersama,” tandas Ibas. David Christian Dimuat mediaindonesia.com

nasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers di istana negara mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah. foto : presidenri.go.id

Presiden Kutuk Keras Aksi Teror Bom Bunuh Diri di Gereja Solo Jakarta, SINERGIS Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Ledakan bom terjadi usai para jemaat menyelesaikan kebaktian kedua pada Minggu (25/9) sekitar pukul 11.00 WIB. “Atas nama negara, saya mengutuk keras atas aksi terorisme, kejahatan luar biasa yang bersifat tanpa pandang bulu yang terjadi di negeri kita,” Presiden SBY, seperti dikutip dari presidenri.go.id, menegaskan dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, sore harinya.

Kepada para korban yang sampai saat ini jumlahnya mencapai 22 orang, Presiden mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan pengobatan sampai selesai. “Kepada yang terluka, pemerintah akan memberikan bantuan pengobatan dan perawatan sampai selesai,” SBY menambahkan. Korban meninggal dunia akibat peristiwa ini berjumlah dua orang. Salah seorang korban yang tewas diduga pelaku bom bunuh diri.

Pelaku diduga masih terkait dengan jaringan aksi terorisme Cirebon, Jawa Barat, yang enam bulan

lalu juga melakukan peledakan bom bunuh diri di sebuah masjid di kompleks Mapolresta Cirebon ketika sedang melaksanakan shalat Jumat.

Terkait peristiwa ini, Kepala Negara kembali menginstruksikan agar investigasi penuh segera dilakukan intensif. “Saya instruksikan agar segera dilakukan investigasi secara intensif untuk membongkar habis jaringan pelaku pemboman.

Termasuk dana, pemimpin dan penggerak aksi terorisme,” seru Presiden SBY. Presiden kembali mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih ada dan nyata. “Kalau saya terus mengingatkan bahaya terorisme, itu bukan mengada-ada, tapi didorong oleh kesadaran dan pengetahuan para intelijen,” Presiden menekankan.

Ancaman terorisme, lanjut SBY, bukan hanya masalah khas Indonesia, tapi juga di negara lain.

“Wajib hukumnya bagi kita untuk waspada, untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorisme ini,” Presiden menandaskan.

Abdul Bastian Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 21

nasional

Mendiknas, Senin (3/10), meletakkan batu pertama Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi SD-SMP, di SDN Babakan Madang 01, Sentul, Jawa Barat.

Foto: kemdiknas.go.id

Pemerintah Targetkan Rehabilitasi 21 Ribu Ruang Sekolah Rusak

P

Jakarta, SINERGIS emerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional  (Kemdiknas), menargetkan tahun 2013 mendatang tidak ada lagi SD dan SMP yang rusak. Hal ini disampaikan saat peluncuran Program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Sekolah, Senin, (26/9), di Gedung A Kemdiknas, Jakarta.

Kemdiknas melalui situs resminya melaporkan tahun 2011 ini ditargetkan sebanyak 21.500 ruang belajar akan selesai diperbaiki dengan jumlah anggaran sekitar Rp 2,8 triliun, masing-masing untuk tingkat SD sebanyak 18 ribu ruang kelas dan SMP 3.500 ruang kelas. Sedangkan sisanya, sebanyak 131.526 ruang, dianggarkan pada tahun anggaran 2012.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, menjelaskan alokasi anggaran untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 akan diprioritaskan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar. "Kami akan menuntaskan rehabilitasi ini secara bertahap, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBN," kata Mendiknas.

22 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Ia berharap program rehabilitasi sekolah tersebut akan selesai pada akhir tahun 2012. "Setelah itu bukan berarti akan tidak ada lagi sekolah rusak karena jumlah yang disebutkan adalah sekolah yang mengalami rusak berat. Tentu saja sekolah yang kini rusak ringan akan juga menjadi rusak berat jika tidak segera ditangani," tambahnya.

Menurutnya, salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah infrastruktur atau sarana dan pra-sarana. Karena itu Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah ini sangat penting, dan harus bisa selesai secepatnya, dengan partisipasi berbagai pihak.

Mekanisme pengerjaan rehabilitasi gedung sekolah akan melibatkan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan. “Kami mengajak TNI, BPKP, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi.

Karena urusan pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi tanggung jawab semua,� lanjutnya.

Mohammad Nuh juga mengatakan, pengaruh kepala sekolah dan dinas-dinas pendidikan sangat

nasional menonjol dalam perkembangan dunia pendidikan di daerah-daerah. “Kepemimpinan sekolah bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap prestasi sekolah,” ujarnya. Karena itu ia mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran untuk terus memberikan pendampingan dan bimbingan kepada sekolah-sekolah.

Maksimalkan Fungsi Pengawasan

Menindaklanjuti program ini, Mendiknas, Senin (3/10), meletakkan batu pertama Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi SD-SMP, di SDN Babakan Madang 01, Sentul, Jawa Barat.

Mohammad Nuh, pada kesempatan tersebut, mengajak semua pihak yang terlibat dalam program

“Kami mengajak TNI, BPKP, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi. Karena urusan pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi tanggung jawab semua"

ini untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan mengawal program ini tepat sasaran. “Dukungan tersebut berupa pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Ia menilai, urusan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata melainkan keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan.

Mendiknas menambahkan, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, pihaknya menggunakan sistem pengawasan khusus yang dilakukan antara pemerintah dan TNI. “Kami bekerja sama dengan TNI memiliki sistem informasi kurva S,” katanya.

Kurva S merupakan sistem pengawasan yang dilakukan secara berantai dari pusat ke daerah.

Melalui kurva S ini, bisa diketahui seberapa jauh pembangunan dilaksanakan. Kurva S akan mengoordinasikan pusat ke provinsi, dan provinsi ke kabupaten/kota. “Kami bisa tahu posisinya di mana, berapa mobilisasi pasukan dan material, tanpa harus terjun langsung ke lapangan” pungkas Mohammad Nuh optimis.

David Christian

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 23

nasional

Ketua Umum Kadin saat ini, Suryo Bambang Sulisto

Peringatan Hari Ulang Tahun Kadin Ke-43 Jakarta, SINERGIS Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingati hari ulang tahunnya setiap 24 September. Dalam acara peringatan hari jadinya yang ke-43, Kadin Indonesia menggelar silaturahmi dan halal bi halal di hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (22/9), dan dihadiri sejumlah pelaku usaha nasional, kalangan pemerintah dan duta besar negara-negara sahabat.

Riwayat Kadin Hingga Kini

Kadin Indonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah (Kadinda) Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 1973.

Organisasi ini kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indonesia bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara.

24 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta secara bersamasama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar sektor, antar skala usaha, dan antar daerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

Bersama Kadin Membangun Negeri

Sebagai satu-satunya induk usaha, Kadin turut berpartisipasi negeri. Telah banyak kontribusi dari dunia usaha yang lahir

organisasi dunia aktif membangun dan rekomendasi dari pemikiran-

nasional pemikiran bersama antara kemitraan Kadin dengan stakeholder-nya.

Dalam masa kepemimpinan Ketua Umum Kadin saat ini, Suryo Bambang Sulisto, Kadin mengusung lima program prioritas 2010-2015, yakni: 1. Peningkatan Capacity Building Organisasi Kadin 2. Mendorong Pertumbuhan Investasi 3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur 4. Meningkatkan Hubungan Internasional 5. Pemberdayaan SDM dan Mendorong Penciptaan Wirausaha Baru Dewasa ini Kadin telah berkembang dan memiliki 33 Kadin di tingkat Provinsi, 423 Kadin di tingkat Kabupaten/Kota dan 194 asosiasi/gabungan/ himpunan di tingkat Nasional. Kadin juga telah mengembangkan kerjasama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral.

Berikut adalah tugas pokok Kadin: •

Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya

•

Melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha

•

Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi

•

Memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan

•

Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha

•

Membina dan memberdayakan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha

•

Memberikan akreditasi kepada organisasi perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia

•

Memberikan jasa dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya

•

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa Undangundang No. 1 Tahun 1987

•

Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan, dan sebagainya

Mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional, maupun internasional.

Abdul Bastian (kadin-indonesia.or.id) •

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 25

nasional “Di era demokrasi ini, politik luar negeri Indonesia merangkup pihak-pihak lain di luar pemerintah dalam perumusannya.

Membangun arsitektur kawasan yang solid seperti di ASEAN Summit dan merevitalisasi di forumforum internasional, secara spesifik Indonesia berusaha membangun persahabatan dengan negara yang sehaluan" Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional

Peran Indonesia di Pentas Internasional Kian Diperhitungkan

I

Jakarta, SINERGIS ndonesia kini menjadi negara yang diperhitungkan perannya di panggung internasional.

Kondisi ini semakin menguntungkan Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Triyono Wibowo, pada seminar yang digelar oleh Indonesia Center of Democracy, Diplomacy, and Defense (IC3D) dengan tema “Kilas Balik Kinerja Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Optimisme di Tengah Globalisasi,” di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (27/9).

Menurut Triyono, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia di masa lalu saat negara belum menerapkan asas-asas demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). “Pada masa itu peran dan posisi diplomasi luar negeri Indonesia di kancah internasional sulit bergerak,” jelas Triyono.

Ia menjelaskan, peristiwa reformasi politik nasional Indonesia di tahun 1997-1998 menghasilkan perubahan diplomasi luar negeri yang menjadi modal dasar yaitu demokratisasi, penghormatan dan pemajuan HAM, pemulihan keamanan dan perdamaian, dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, hal-hal ini merupakan hal dasar dalam pengarahan politik luar negeri Indonesia.

Namun kini, Triyono menambahkan, peran Indonesia menjadi modal kuat dalam diplomasi internasional. “Proses demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan baik seperti proses pemilihan umum secara langsung yang juga merupakan 26 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

nilai-nilai universal yang memudahkan diplomasi dibidang-bidang HAM dan good governance.

Sehingga nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dalam tataran domestik sejalan dengan nilai-nilai yang dianut secara internasional,” ungkap Troyono optimis.

Ia juga menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia dirumuskan pemerintah dengan mengikutsertakan berbagai pihak.

“Proses perumusan politik luar negeri, selain dirumuskan oleh Kemenlu dan Presiden, juga melibatkan DPR, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum. Hal ini berdampak sangat strategis dan memantapkan politik luar negeri Indonesia karena mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama dari publik” jelasnya.

Dalam perkembangannya sekarang ini, politik luar negeri Indonesia sekarang diarahkan pada kerjasama ekonomi sesuai dengan orientasi kerjasama ASEAN. Indonesia memanfaatkan keanggotaannya di ASEAN sebagai batu pijakan politik luar negeri. Namun, lanjutnya, dalam laju globalisasi ini sangat mustahil apabila hanya menekankan pada bidang ekonomi saja. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia diarahkan juga ke kerjasama pengembangan politik, demokrasi, dan HAM. Kolaborasi dalam pengarahan politik luar negeri ini mendapatkan pujian dari dunia internasional.

“Pujian ini tidak hanya datang dari pengembangan yang telah disebutkan di atas saja, namun juga

NASIONAL dalam pemberantasan terrorism, good governance, dan pluralism,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur IC3D Bidang Pertahanan dan Keamanan, Begi Hersuntanto, menjelaskan, diplomasi tidak berjalan sendiri melainkan proyeksi dari kebutuhan nasional itu sendiri sehingga harus melibatkan banyak stakeholders.

Menurutnya, tolok ukur politik luar negeri Indonesia dinilai dari segi permasalahan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat; seperti

sehaluan, mendorong politik luar negeri Indonesia menjadi sangat dinamis. “Di era demokrasi ini, politik luar negeri Indonesia merangkup pihakpihak lain di luar pemerintah dalam perumusannya.

Membangun arsitektur kawasan yang solid seperti di ASEAN Summit dan merevitalisasi di forumforum internasional, secara spesifik Indonesia berusaha membangun persahabatan dengan negara yang sehaluan,” ujarnya.

Ikhsan Modjo, Dosen dan Peneliti Senior Financial Reform Institute menjelaskan bahwa isu di hampir seluruh negara khususnya Indonesia lebih

Suasana seminar yang digelar oleh Indonesia Center of Democracy, Diplomacy, and Defense (IC3D) dengan tema “Kilas Balik Kinerja Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Optimisme di Tengah Globalisasi,” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (27/9).

masalah perbatasan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Mengenai masalah perbatasan, ia menjelaskan bahwa hal ini bukan merupakan fungsi Kemenlu dalam diplomasinya, namun merupakan kajian di bidang pertahanan. “Fungsi politik luar negeri disini hanya sebatas dalam perancangan hukum internasionalnya saja, bukan dari hal-hal yang teknis seperti penjagaan dan pengawasan pulaupulau terdepan di nusantara,” tambahnya.

Di bidang perlindungan WNI di luar negeri, khususnya mengenai permasalahan TKI, ia menjelaskan bahwa hal ini juga bukan merupakan fungsi Kemenlu dalam menerapkan politik luar negerinya secara teknis, namun merupakan pekerjaan instansi-instansi negara yang menaungi masalah ketenagakerjaan.

Sementara itu, Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, mengatakan, isu strategis adalah suatu hal yang berdampak pada masyarakat Indonesia dan global.

Isu-isu ini meliputi, namun tidak terbatas pada, masalah kebakaran hutan, dan juga tantangan global yang dimensional yang melewati lintas negara seperti terorisme, krisis ekonomi, kejahatan transnasional, masalah HAM, dan demokrasi.

Teuku Faizasyah menambahkan, meningkatnya kerjasama bilateral, terutama dengan negaranegara tetangga dan negara-negara yang

Ikhsan Modjo, Dosen dan Peneliti Senior Financial Reform Institute

kepada isu tentang ekonomi global, bukan lagi isu ideologi dan agama dan Indonesia termasuk negara yang berhasil melewati melewati krisis ekonomi global yang tengah melanda. "Krisis yang melanda pada tahun 2008, Indonesia berhasil selamat karena fundamental ekonomi Indonesia stabil dan cenderung mengalami penguatan," ujarnya.

Menurutnya, program pemerintah yang terkosentrasi pada penguatan ekonomi kerakyatan seperti PNPM Mandiri dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat krisis melanda cukup signifikan menambah ketahanan ekonomi Indonesia sehingga krisis yang melanda dapat dilewati.

Pada sesi akhir diskusi, Bantarto Bandoro, Pengajar Jurusan HI President University memaparkan, dalam memproyeksi politik laur negeri, perlu diperhatikan faktor geo-strategi, geoeconomic dan geo-politic. "Indonesia memiliki nilai tambah dalam hal politik luar negerinya yaitu posisi strategis di Asia Pasifik, sumber daya alam yang melimpah, dan berada di posisi persimpangan. Di bidang investasi, Indonesia sekarang merupakan negara di urutan ke sembilan yang paling diminati investor asing," ungkapnya.

David Christian Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 27

Fokus

Penataan Ulang Kabinet Ciptakan Optimisme dan Komitmen Baru "Pidato saya kali ini adalah merupakan instruksi dan arahan kepada segenap jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sekaligus ajakan saya kepada lembaga-lembaga nonpemerintah serta masyarakat luas untuk kita bisa berkolaborasi dan bekerjasama guna menyukseskan tugas-tugas di masa depan" (Foto: presidensby.info/Abror

J a k a r t a , SINERGIS Presiden S u s i l o B a m b a n g Yu d h o y o n o (SBY) telah melantik 11 menteri baru, 13 wakil menteri baru dan satu pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (19/10).

Usai melakukan pelantikan, Presiden memberikan arahan terkait fokus pelaksanaan pemerintahan yang akan diemban oleh para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. "Pidato saya kali ini merupakan instruksi dan arahan kepada segenap jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sekaligus ajakan saya kepada lembagalembaga non-pemerintah serta masyarakat luas untuk kita bisa berkolaborasi dan bekerjasama guna menyukseskan tugas-tugas di masa depan," tegas Presiden.

Dalam arahannya, Presiden memaparkan bahwa korupsi penggunaan uang negara, baik oleh oknum pemerintah maupun DPR, pusat maupun daerah, masih sering terjadi. Oleh karena itu, Presiden meminta aparat penegak hukum terus melakukan pengawasan dan pencegahan yang efektif.

Menurutnya, praktik mafia menjadi agenda penting yang harus diberantas.

Presiden juga mengangkat masalah peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah sendiri akan mengurangi jumlah tenaga kerja secara bertahap melalui implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Pemerintah ingin terus menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, salah satunya dengan melalui implementasi program MP3EI,” kata Presiden SBY dalam pidato kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti dikutip situs presidenri. go.id.

28 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Isu lainnya yang menurut Presiden menjadi agenda penting pemerintahan adalah masalah ketahanan pangan dan energi. Presiden ingin produksi nasional pangan dan energi terus ditingkatkan mengingat situasi global saat ini tidak dapat terprediksi. Untuk pangan, SBY menginstruksikan agar menyukseskan surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014. Untuk itu, SBY meminta para menteri dan gubernur memberikan laporan secara berkala per enam bulan.

Presiden juga membahas konsentrasi kinerja pemerintah untuk pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan dan pengangguran menurun, namun Presiden menilai angka tersebut belum cukup dan belum memuaskan, sehingga perlu ditingkatkan keberhasilan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. “Saya berharap ke depannya kita bisa menggerakkan dan melibatkan kaum intelektual yang masih menganggur. Mari kita kembangkan kewirausahaan. Mari kita libatkan mereka dalam program pro rakyat” kata Presiden seperti dikutip dari situs seskab.go.id.

Presiden menambahkan, pemerintah juga sedang memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, saat ini ada 141 perusahaan BUMN dengan aset yang besar, tapi keuntungan masih jauh dari yang diharapkan, padahal biaya operasionalnya sangat tinggi, yaitu sebesar Rp. 1.075 triliun, sedangkan capital letter tercatat pada Rp. 210 triliun.

Dengan angka seperti yang dijabarkan di atas, menurut Presiden, pasti ada yang salah dan ada kebocoran keuangan BUMN. “Saya minta dilakukan reformasi dan transformasi di jajaran BUMN untuk tiga tahun mendatang. Hentikan biaya tinggi dalam jajaran BUMN, karena disamping tidak adil juga membahayakan perekonomian nasional,” kata Presiden.

Terkait isu keamanan, Presiden meminta perhatian dari semua pihak, jajaran pemerintah, gubernur, para Pangdam, dan Kapolda, agar

Fokus

Presiden SBY melantik dan mengambil sumpah 12 menteri baru hasil reshuffle, di Istana Negara, Rabu (19/10) pagi. (foto: abror/ presidensby.info)

benar-benar menjalani instruksi Presiden yang disampaikan di Bogor beberapa bulan yang lalu bersama Panglima, Kapolri, Jaksa Agung, dan Mendagri. Inti dari pesan yang disampaikan di Bogor adalah mengutamakan pencegahan di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi kekerasan horizontal, terorisme, dan pelanggaran hukum.

Selain isu-isu di atas, Presiden juga menyampaikan sejumlah isu-isu khusus di antaranya: penyelesaian kasus Bank Century dan kasus Antasari Azhar yang belakangan dituding sebagai rekayasa; perbaikan kontrak kerjasama Indonesia dengan perusahaan asing, dimana kontrak-kontrak tersebut belum memenuhi rasa keadilan; penetapan kebijakan khusus untuk Aceh dan Papua; percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui MP3EI; pengolahan bisnis pertambangan; penyelesaian masalah pertanahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur; serta perbaikan manajemen transportasi baik darat, laut, dan udara.

Proses Panjang Reshuffle KIB II

Sebelumnya, proses reshuffle telah melalui jalan panjang dan penuh dengan dinamika politik yang menyita perhatian banyak pihak. Penunjukan menteri dan wakil menteri yang baru menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan harapan masyarakat akan adanya perbaikan kinerja pemerintahan.

Terkait hal ini, Presiden telah menjelaskan bahwa reshuffle didasarkan atas penilaian objektif bahwa yang masuk dalam kabinet yang baru adalah individu-individu yang professional dan memiliki track record yang baik.

Hal ini diperjelas staff khusus presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparingga. Ia mengatakan, penataan kabinet akan mengawali

era kepemimpinan yang lebih agresif.

Kabinet Indonesia Bersatu II akan menjadi motor perubahan untuk mewujudkan amanat rakyat. Salah satu fokus kerja pemerintah untuk tiga tahun mendatang adalah penataan anggaran negara.

Menurut Daniel, pemborosan dan berbagai penyimpangan alokasi uang rakyat di APBN, APBD, dan badan badan usaha milik negara harus dihentikan.

Penataan kembali KIB II seharusnya menjadi harapan baru masyarakat Indonesia.

Sepantasnya presiden SBY yang memiliki gaya kepemimpinan yang solutif dan konstruktif didukung seluruh masyarakat Indonesia dengan sikap optimis. Setidaknya presiden mencoba memenuhi harapan masyarakat Indonesia dengan menempatkan wakil-wakil menteri di kementerian strategis diisi oleh sebagian besar akademisi yang memang kompeten di bidangnya. Reshuffle yang dilakukan oleh Presiden SBY akan lebih berarti jika mendapat dukungan rakyatnya. Sebaliknya, kinerja para menteri KIB II yang baru ditunjuk harus tetap terarah dan selalu terorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Wakil menteri yang ditunjuk juga harus segera mencari formula pendekatan internal yang tepat dan konstruktif di kementerian masing-masing dalam mengemban amanah presiden. Hal ini sangat diperlukan mengingat mereka bukan berasal dari lingkungan kementerian tersebut. Wakil Menteri yang baru harus pandai dan mampu bersinergi dengan atasan dan jajarannya.

Di samping itu, presiden seharusnya tidak lagi terusik lagi dengan hiruk pikuk politik yang disinyalir akan terus memanas hingga 2014. Kedewasaan masyarakat yang semakin pandai menilai kinerja pemerintahan presiden dan kabinetnya selayaknya menjadi faktor pendorong dan memotivasi segenap kabinet dan jajarannya untuk terus meningkatkan performa kerjanya.

Dengan demikian, postur kabinet yang baru ke depan diharapkan semakin solid dan stabil dalam mempercepat akselerasi pembangunan mencapai target-target yang telah ditetapkan presiden dan jauh lebih penting dari itu adalah komitmen baru, semangat baru untuk tiga tahun sisa masa kepemimpinan pemerintahan SBY. Hasil reshuffle selayaknya menjadi motor penggerak dan memotivasi seluruh pembantu presiden untuk secepatnya mengimplementasikan program-program pro job, pro poor, pro growth dan pro environment yang selama ini menjadi konsentrasi kerja KIB II yang dinakhodai oleh presiden SBY. David Christian Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 29

Fokus

Wajah Baru Tujuh Menteri dan Satu Pejabat Tinggi Negara Kabinet Indonesia Bersatu II PADA Rabu, (19/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik delapan orang baru untuk menduduki posisi menteri dan pejabat tinggi negara.

Berikut wajah-wajah baru di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II :

DAHLAN ISKAN Menteri Negara BUMN Lahir: Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951 Karier: Reporter di Samarinda, Kalimantan Timur, (1975); wartawan majalah Tempo (1976); memimpin surat kabar Jawa Pos (1982) Pos; mendirikan stasiun TV lokal JTV (2002) kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru; Direktur utama PLN (2009).

BALTAZAR KAMBUAYA Menteri Lingkungan Hidup Lahir: Ayamaru, Papua, 9 September 1956 Pendidikan : Sarjana Muda di Universitas Cendrawasih Jayapura (1978); Sarjana (S1) di Universitas Brawijaya Malang (1984); Magister Business Administration (MBA) di Durham University Business School-Inggris (1996); Doktor (S3) Bidang Ekonomi di UNHAS Makasar (2003) Karier: Asisten Dosen (1979) Univ Cendrawasih; Dosen Fak Ekonomi Uncen (1981); Kasubag Pada Lembaga Penelitian Uncen (1985); Pembantu Dekan I–FIHES (Fakultas Ilmu-Ilmu Hukum, Ekonomi, dan Sosial),1986 -1987; Pembantu Dekan III – FIHES, 1987 – 1991; Pembantu Dekan I – FIHES, 1991–1995; Pembantu Dekan I – FIHES, 1995 – 2000; Dekan Fakultas Ekonomi Uncen, 2001 – 2004; Rektor Uncen, 2005 – sekarang.

Penghargaan: Satya Lencana Adhitya Dharma Nugraha dari Menteri Karier dan Kebudayaan RI, sebagai Dosen Teladan 1988

SHARIF CICIP SUTARDJO Menteri Kelautan dan Perikanan Karier: Pemilik kelompok usaha Ariobimo Perkasa Organisasi: Ketua Umum HIPMI (1983-1989); Anggota Tim Evaluasi Program Pin Nasional (2002); Ketua Kadin Bidang Telematika Perposan dan Media Massa (2000-2004); Ketua Asosiasi Indonesia China (2004): Wakil Ketua Umum Partai Golkar (2009-sekarang)

30 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Fokus GITA WIRJAWAN Menteri Perdagangan Lahir: Jakarta, 21 September 1965 Pendidikan: S-1 di AS Jurusan Administrasi Bisnis, Kennedy School of Government, Harvard University, (1992); S-2 jurusan public administration (administrasi Publik) di Harvard University (2000).

Karier: Bekerja di Goldman Sachs Singapura (2000-2004); ST Telecom (2006); Direktur Utama JP morgan Indonesia (2006-2008); Mendirikan Ancora Capital (2008); Kepala BKPM (2009-2011) DJAN FARIDZ Menteri Perumahan Rakyat Lahir: Jakarta, 5 Agustus 1950 Karier: SD St Fransiskus (lulus 1963); SMP Kanisius (1966); SMA Negeri II (1969); Fakultas Teknik Arsitektur Univ Tarumanegara Organisasi: Ketua Umum PWNU DKI Jakarta; Bendahara Forum Ulama Habaib Betawi (FUHAB); Ketua Kompartemen Hipmi Jaya Karier: Direktur Utama PT Priamanaya Djan International (1996-sekarang), anggota DPD 2009-2014 DKI Jakarta, bertugas di Komite II dan Panitia Musyawarah.

AMIR SYAMSUDDIN Menteri Hukum dan HAM Lahir: Ujungpandang, Sulawesi Selatan, 27 Mei 1941 Pendidikan : FK Hukum UI (1983); Pascasarjana UI Organisasi: Pengurus Peradin; Anggota Dewan Kehormatan Ikadin; Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat

AZWAR ABUBAKAR Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lahir di Banda Aceh, Indonesia, 21 Juni 1952 Pendidikan: S-2 Magister Managemen Unsyiah Karier: Anggota Komisi I Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Informasi DPR (2009-sekarang)

LETJEN TNI MARCIANO NORMAN/ Kepala Badan Intelijen Negara Lahir: Banjarmasin, 28 Oktober 1954 Pendidikan: AKABRI (Lulus 1978) Karier: Komandan Kompi Serbu 73 Yonkav 7 Kodam Jaya; Komandan Kavaleri Batalyon 7 Kodam Jaya; Komandan Kompi Serbu 73 Yonkav 7 Kodam Jaya; Komandan Kodim 1633/ Nainaro; Wakil Asisten Operasi Kaskargartap I/Jakarta; Wakil Asisten Operasi Kasdam Jaya; Asisten Operasi Kasgartap I Jakarta; Asisten Operasi Kasdam Jaya; Danrem 121/ABW Kodam Tanjungpura; Direktur Analisa Lingkungan Strategis DItjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan; Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2008); Pangdam Jaya (2010); dan Komandan Kodiklat TNI-AD (26 April 2011).

Diolah dari berbagai Sumber Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 31

P

sorotan

Pacitan – SINERGIS rogram Minapolitan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2009 semakin menggeliat. Diharapkan pada tahun 2011 akan terjadi percepatan peningkatan produksi dan pengembangan kawasan yang saling terpadu.

Program minapolitan yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi nelayan telah menghabiskan dana sebesar Rp. 3,4 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan untuk pembangunan sarana pendukung. “Dana itu digunakan untuk membangun sejumlah sarana pada zona pendukung program Minapolitan,” ujar Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pacitan, Bambang Marhaendrawan.

Selain membangun sarana pendukung, anggaran sebanyak itu juga digunakan untuk memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana lain yang mengalami kerusakan, seperti jalur labuh di Desa Jetak dan rehabilitasi balai benih ikan di Desa Jati Gunung, Kecamatan Tulakan.

Bambang mengungkapkan, pembangunan serupa juga dilakukan wilayah Kecamatan Ngadirojo, yakni pembangunan pusat pengembangan ikan, penambahan gudang rumput laut di Pantai Tawang, Desa Sidomulyo, serta pembangunan zona pendukung di tiga lokasi di Kecamatan Kebonagung. “Masingmasing adalah pembangunan jembatan menuju pantai di Desa Karangnongko, serta pembenahan tempat perbaikan jaring ikan di Desa Klesem dan Katipugal,” ungkap dia.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, saat ini proyek tersebut sudah berjalan namun sebagian lagi di antaranya masih dalam tahap proses lelang.

Dana pengembangannya sendiri berasal dari dua sumber, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD provinsi. “Proyek ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2010 lalu, setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu

Potensi Pengembangan

pilot project program Minapolitan,” jelasnya.

Bambang mengatakan, tujuan program itu adalah untuk meningkatkan perekonomian nelayan.

Sebab, selama ini nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapan ikan langsung ke luar daerah sehingga harganya murah. Meski sekarang sudah ada usaha pengolahan ikan, tetapi skalanya masih kecil karena sebatas industri keluarga. “Berbeda halnya jika diolah lebih dahulu. Dan tidak menutup kemungkinan di areal Pelabuhan Tamperan juga akan didirikan pabrik pengolahan atau pengalengan ikan,” kata dia.

Pada kesempatan berbeda, Bupati Pacitan, Indartato, mengatakan potensi kelautan Pacitan bisa dilihat dari letak geografis yang ada. Tujuh dari dua belas kecamatan yang ada terletak di daerah pesisir.

“Untuk itu, wajar jika perikanan menjadi andalan Pacitan,” terangnya.

Terkait Minapolitan, Bupati Indartato menegaskan Pelabuhan Tamperan siap menjadi kawasan Minapolitan tahun 2014 nanti. Hal itu didasarkan pada rencana program Kementerian Kelautan Dan Perikanan. “Pelabuhan Minapolitan ditujukan untuk meningkatkan penghasilan nelayan. Dan Konsep minapolitan menampung aspek penangkapan ikan, pengolahan, maupun penjualan,” tegasnya.

Indartato menambahkan, di seluruh Indonesia baru ada sembilan daerah yang menjadi pilot project, salah satunya berada di Kabupaten Pacitan.

Karena itu, lanjutnya, ke depan nanti dimungkinkan akan ada indusri pengalengan ikan di kawasan Pelabuhan Tamperan sebelum hasil tangkapan nelayan dijual ke luar daerah. “Kita berharap, nantinya industri ini tidak hanya yang bersifat rumahan,” jelasnya.

Pelabuhan Tamperan bakal menjadi induk Minapolitan dengan sejumlah kawasan pantai di Pacitan menjadi pendukung. Sesuai rencana, kapal laut berukuran besar bakal bertambah dan dimanfaatkan

Hasil Laut Pacitan

Melalui Minapolitan 32 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

sorotan para nelayan tradisional. “Diharapkan, hasil tangkapan nelayan lebih banyak, karena daya jelajah di laut akan lebih jauh daripada menggunakan kapal kecil,” kata Indartato.

20 Kementerian Dukung Minapolitan di Pacitan

Tidak kurang dari 20 Kementerian mendukung program Minapolitan di Kabupaten Pacitan. Untuk itu, di tahun anggaran 2011 ini, kementerian/lembaga (K/L) tersebut mengalokasikan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, menuturkan percepatan pembangunan Pacitan harus segera dilakukan melalui program Minapolitan. “Pacitan sudah memiliki potensi dan komoditas unggulan, tinggal bagaimana pemerintah mengembangkannya,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak. Wamen PU itu menegaskan kesiapan lembaganya dalam mendukung program ini. Bahkan dukungan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan pemukiman pada pengembangan kawasan minapolitan telah difasilitasi sejak 2009 lalu sebanyak 32 dari 41 kawasan yang ada.

Dukungan infrastruktur yang dapat diberikan dalam pengembangan kawasan Minapolitan antara lain, pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan nasional yang mendukung pemasaran hasil produksi perikanan, pembangunan sistem pengolahan air minum skala kawasan, pembangunan sistem pengolahan dan jaringan air limbah setempat, pembangunan jalan poros utama, jalan produksi, dan jalan akses pemasaran. “Kami harapkan, Pemda dapat berperan dalam pelaksanaan, pemanfaatan, terutama pemeliharaan pengembangan kawasan ini,” terangnya.

Meski program Minapolitan di Pacitan berbasis perikanan tangkap,

namun perikanan budidaya juga akan dikembangkan.

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Made L. Nurdjana, mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap komoditas yang potensial untuk dikembangkan. “Saat ini yang bisa dikembangkan adalah ikan lele,” terangnya.

Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Pacitan merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkannya komoditas ini. Pertama, kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di dua lokasi tersebut berkembang dengan baik dan sangat mendukung.

Kedua, akses pasar ke Yogja dan sekitarnya relatif dekat. “Untuk memacu perkembangannya, tahun ini kami telah menyiapkan anggaran Rp. 1,3 miliar,” tuturnya.

Rencana menjadikan Pelabuhan Tamperan Pacitan sebagai kawasan Minapolitan juga menarik perhatian Komisi IV DPR RI. Komisi yang membidangi kelautan tersebut mengunjungi Pelabuhan Tamperan, yang berada di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan.

“Komisi IV DPR sangat mendukung dengan adanya program peningkatan klaster Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengarah pro rakyat, dalam rangka menuju ke arah peningkatan kehidupan rakyat nelayan,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anna Mu’awanah.

Hernawan Priyana

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 33

Kilas DapilVII Pacitan

Pacitan Optimalkan Potensi

Bidang Pendidikan

B

Pacitan, SINERGIS erbagai penghargaan terus diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan.

Kali ini giliran dunia pendidikan yang boleh berbangga. Dari hasil penilaian Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) tahun 2011, Kabupaten Pacitan mendapat anugerah Otonomi Awards kategori daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan pendidikan. Ini menjadi bukti bahwa layanan dasar pendidikan untuk masyarakat di kota Seribu Satu Goa ini sudah mampu dijangkau masyarakatnya. “Saat ini pemerintah daerah telah mendekatkan layanan pendidikan dengan mendirikan sekolah satu atap SD dan SMP sebanyak 10 unit. Semuanya tersebar di beberapa daerah dengan kategori terpencil,� ungkap Ir. Mulyono, MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan.

Kabupaten Pacitan saat ini sedang mengoptimalkan seluruh potensi untuk mengejar ketertinggalan, termasuk bidang pendidikan.

Secara sepintas, kabupaten berpenduduk sekitar 540 ribu jiwa itu masih fokus meningkatkan akses pendidikan yang diparalelkan dengan upaya peningkatan mutu.

Medan yang sulit menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, dimana sekitar 85 persen wilayah di Pacitan didominasi kawasan perbukitan dan jurang-jurang terjal di beberapa titik. Dengan kondisi seperti itu, Pemkab dituntut berpikir kreatif dan inovatif. Salah satu terobosan yang ditempuh adalah pengadaan bus sekolah untuk mempermudah akses transportasi siswa miskin di kawasan pinggiran.

Diawali pengajuan permohonan kepada pemerintah pusat tahun 2007, Pacitan kini memiliki dua unit bus sekolah yang beroperasi di Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar. Pada tahun 2011, jumlah bus sekolah yang beroperasi bertambah satu unit lagi.

Pengelolaan bus bantuan dari Kementerian Perhubungan itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Beberapa kepala sekolah yang berada di sepanjang trayek bus sekolah juga dilibatkan secara operasional sejak 2009. Sedangkan dana operasional merujuk pada keputusan Bupati Pacitan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan Operasional 34 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM).

Perhatian Pemkab terhadap siswa miskin juga diwujudkan dalam bentuk optimalisasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Di Pacitan, gerakan ini mendapat sokongan dari APBD dan diperkuat oleh iuran rutin seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang dikumpulkan dalam bentuk dana program peduli anak asuh.

Dana yang terkumpul dari program ini cukup signifikan. Pada 2008 terkumpul Rp. 239,7 juta.

Jumlah itu terdiri dari iuran PNS sebesar Rp. 57,18 juta, ditambah dana APBD Rp. 182,52 juta. Pada dua tahun berikutnya, iuran PNS melonjak dua kali lipat, menjadi Rp. 112,52 juta (2009) dan Rp. 233,31 juta (2010). Sedangkan alokasi dana APBD Rp. 275,57

Bupati Pacitan, Indartato, ketika mengunjungi SDN Jatimalang di Keca kali melakukan kegiatan tilik warga yang dilakukan secara bergulir di 1

Kilas DapilVII Pacitan juta (2009) dan Rp. 348,39 juta (2010).

Pada 2009, penerima manfaat program tersebut sebanyak 1.216 siswa SD, 615 siswa SMP, dan 150 siswa SMA/SMK. Pada tahun berikutnya, penerima bantuan program tersebut 945 siswa SD, 327 siswa SMP, dan 150 siswa SMA/SMK. Besar bantuan adalah Rp 120 ribu/siswa SD, Rp 150 ribu/siswa SMP, dan Rp 175 ribu/siswa SMA/SMK. “Tahun ini pemerintah daerah mengalokasikan Rp. 1 milyar untuk keluarga miskin. Tujuannya agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan membantu pendidikan keluarga tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi setingkat SLTP,� terang Sekda.

Rumah Pintar Stimulasi Minat Baca Warga Pacitan

Terobosan lain adalah pengembangan rumah pintar mini. Sebagaimana namanya, program ini terinspirasi oleh rumah pintar yang digagas Ibu Negara Ani Yudhoyono bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).

Konsep rumah pintar ini senada dengan pusat kegiatan belajar masyarakat. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pusat baca dan menumbuhkan semangat baca di kalangan masyarakat. Sasarannya adalah warga di wilayah pedesaan padat penduduk

dan pra-sejahtera, terutama yang bermukim di lokasi-lokasi yang pernah dievaluasi melalui kehadiran mobil pintar. Warga yang disasar adalah anak-anak usia 4-9 tahun, remaja usia 10-17 tahun, hingga ibu-ibu.

Sejarah kelahiran rumah tidak bisa dilepaskan dari kehadiran mobil pintar yang diterima dari Ibu Ani Yudhoyono pada 18 Juni 2007. Dua bulan berikutnya, tepatnya 31 Agustus 2007, Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya menyerahkan bantuan rumah pintar kepada Pemkab Pacitan. Tepat pada 10 Desember 2007, berdasarkan Perda No. 18 tahun 2007, rumah pintar menjadi unit pelaksana teknis di bawah dinas pendidikan.

Saat ini rumah pintar sudah berdiri di 65 lokasi.

Sebanyak 30 unit lainnya didirikan pada 2011.

Direncanakan tahun depan akan berdiri 100 unit rumah pintar lainnya di Pacitan.

Upaya pemerataan pembangunan sektor pendidikan juga ditempuh melalui kemitraan sekolah/guru. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Caranya, guru-guru dari sekolah yang dinilai relatif maju ditugasi mengajar di sekolah yang kurang maju. Begitu juga sebaliknya.

Sejak 2008, program ini diikuti 78 guru dari berbagai jenjang. Mulai SD, SMP hingga SMA/ SMK. Pesertanya tersebar di 12 kecamatan. Sebagai penghargaan, guru yang mengikuti program ini mendapat insentif berupa tambahan honor, uang makan, dan biaya transportasi.

Pada saat yang sama, daerah terpencil mendapat sentuhan program SD-SMP satu atap. Sejak 2006, SD-SMP satu atap dikembangkan di Kecamatan Donorojo, Bandar, Arjosari, Ngadirojo, Pacitan, Kebonagung dan Sudimoro.

Untuk kawasan perbatasan juga dikembangkan SMK. Itu dipicu bertambahnya jumlah penduduk dan adanya kebutuhan peningkatan fasilitas pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketiga lokasi tersebut masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pacitan, Heru Wiwoho, upaya tersebut merupakan salah satu pengejawantahan visi pemerintah daerah yang ingin mendorong pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai salah satu daerah dengan IPM (Indeks Prestasi Manusia) yang relatif rendah, Dinas Pendidikan Pacitan saat ini juga berupaya meningkatkan angka lama sekolah. Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia diharapkan segera meningkat.

Hernawan Priyana

amatan Arjosari. Kegiatan mengunjungi sekolah ini rutin dilakukan tiap 12 kecamatan yang ada.

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 35

Kilas Dapil VII PONOROGO

Pemerintah Peduli “Kampung Gila”

Bangun Balai Pengobatan Kejiwaan

K

Ponorogo, SINERGIS ampung gila di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kunjungan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur bersama dokter kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Surabaya, dan RSJ Lawang, Malang, beberapa bulan lalu mendapat respons dari Kajati Jatim, Abdul Taufik SH, untuk mendirikan Balai Pengobatan Masyarakat atau Puskesmas Pembantu Kesehatan Jiwa bersama Yayasan Bakti Persatuan Surabaya.

Penyerahan pembangunan gedung pengobatan kesehatan jiwa oleh Abdul Taufik, dilaksanakan Sabtu (10/9), kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. “Kami berharap, penyerahan ini bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, terutama yang mengalami gangguan jiwa,” kata Taufik kepada Sinergis. “Kami juga berharap kelengkapan peralatan dan tenaga medisnya, yakni dokter jiwa, akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selama ini, di Ponorogo belum ada Dokter Spesialis Jiwa. Gerak cepat penanganan kasus kemanusian ini dilakukan Kajati Jatim bersama Yayasan Bakti Persatuan Surabaya untuk membantu masyarakat Ponorogo di Desa Paringan Jenangan setelah mengetahui jumlah penderita gangguan jiwa dalam satu desa mencapai 100 orang dari jumlah penduduk 6.005 orang.

Setelah melalui serangkaian penelitian dan pendalaman, diputuskan untuk medirikan balai pengobatan jiwa. “Kami akan terus memantau perkembangan Rumah Kesehatan ini bersama Yayasan Bakti Persatuan untuk membantu apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo,” lanjut Taufik.

Penyerahan Balai Pengobatan Kejiwaan di Desa Paringan Jenangan ini sekaligus dihibahkan kepada Pemkab Ponorogo untuk dikelola dan menjadi aset 36 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Suasana gedung pengobatan kesehatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Pemkab. Dalam waktu dekat, sesuai rencana juga akan dibuatkan ruang inap untuk pasien.

Selain itu Kajati Jatim juga memberikan bantuan garam beryodium untuk lima desa yakni Pandak, Sidoharjo, Krebet, Dayakan, dan Karangpatihan.

Sebanyak 2 ton garam beryodium akan diberikan secara gratis secara bertahap. “Pemberian garam ini bertujuan untuk memangkas kejadian yang sudah terjadi terhadap keluarga idiot. Marilah kita berikan pengertian pentingnya menggunakan garam yodium,” jelas Kajati lagi.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dr. Nova Riyanti Yusuf, menegaskan pentingnya sebuah undang-undang khusus untuk menangani masalah kejiwaan yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, kesehatan jiwa memegang peranan penting dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kesehatan Jiwa tidak hanya menjadi bagian dari kesehatan tapi juga memegang peranan penting bagi proses pembelajaran, produktivitas, dan inklusi sosial.

“Kita membutuhkan pendekatan secara holistik untuk menangani masalah gangguan kejiwaan; seperti pencegahan, promotif, penyembuhan, dan rehabilitasi.

Saat ini kita memiliki peraturan dan undang-undang tentang kesehatan jiwa. Tapi peraturan dan undangundang tersebut berceceran di dalam undang-undang lain. Ini merupakan entry point bagi stakeholders untuk menyediakan jasa dalam menangani masalah kejiwaan di Indonesia,” ujarnya.

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diprakarsai oleh World Health Organization (WHO) per tanggal 10 Oktober tiap tahunnya, dr. Nova berharap RUU Kesehatan Jiwa dapat segera diprioritaskan di tahun 2012 mendatang.

Muh. Nurcholis, Abdul Bastian

Kilas DapilVII Ponorogo

Foto: Kapolres Ponorogo, AKBP Yuda Gustawan, saat menandatangani MoU dengan beberapa LSM dan Polmas.

Kapolres Ponorogo Teken Nota Kesepakatan Mitra untuk Mewujudkan Kamtibmas

K

Ponorogo, SINERGIS epala Polres Ponorogo, AKBP Yuda Gustawan, menegaskan bahwa membangun sebuah kemitraan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Karena itu pihaknya melakukan penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) dengan 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan beberapa pilar Perpolisian Masyarakat (Polmas), di Aula Mapolres, Jum’at (23/9).

“MoU ini untuk menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat.

Tidak hanya mencegah timbulnya masalah, tetapi juga mencari jalan keluar permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan, dan berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban,” ujar AKBP Yuda Gustawan di sela penandatanganan MoU tersebut kepada Sinergis.

Selain itu, tujuan membangun kemitraan, lanjutnya, adalah untuk mencegah kejahatan, mengurangi ketakutan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ”Dalam menerapkan polmas, khususnya di wilayah Ponorogo, strategi yang dikedepankan adalah pemecahan masalah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari perangkat desa; mulai dari RT, RW, pamong, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Sekaligus juga untuk memperdayakan lembaga sosial masyarakat,” jelasnya.

AKBP Yuda Gustawan juga mengatakan sasaran penerapan polmas adalah untuk membangun kepolisian yang dipercaya warga dan membangun

komunitas yang siap bekerja sama dengan Polri dalam meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman bagi warga. ”Di era reformasi saat ini, masyarakat menuntut agar Polri melakukan reformasi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan yang dimaksud, pimpinan Polri telah melakukan reformasi sesuai paradigma baru yang meliputi aspek struktural, instrumental, dan kultural,” tambahnya.

Polres juga siap bekerjasama dengan LSM serta masyarakat dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Ponorogo. “Kita akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat,” ungkapnya.

Salah satu tokoh masyarakat Ponorogo yang juga mantan angggota DPRD Ponorogo 19992009, Suparno, menyambut baik gagasan tersebut.

Menurut Suparno, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) serta LSM merupakan aspek esensial dalam menjaga kamtibmas.

Selain penandatanganan MoU, Polres Ponorogo juga mengadakan HUT Satuan Lalu Lintas ke 56 Polres Ponorogo serta launching Polisi Sobo Kampung. Bahkan Kapolres AKBP Yuda Gustawan dan Kasatlantas AKP Arief Mukti sempat didaulat naik ke atas dada merak dalam pentas Reyog Ponorogo.

Muh. Nurcholis

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 37

Kilas Dapil VII magetan

Jajaran Muspida (ki-ka: Ketua DPRD Joko Suyono, Dandim 0804 Magetan Letkol Kav. Sugiono, Bupati Sumantri, dan Kapolres AKBP Awi Setiyono) mengikuti Napak Tilas Hari Jadi Magetan ke-336. Dok. EBY Team

Selamat Ulang Tahun Magetan

Magetan Kumandang Yen Kabeh Tumandang

S

Magetan, SINERGIS iang itu, Bupati Magetan, Sumantri, mengibarkan bendera start di Desa Ngunut, Kecamatan Parang, Jumat (7/10). Sumantri, bersama jajaran Muspida, berjalan kaki dari Ngunut Parang hingga alun-alun Magetan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Magetan yang ke-336. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tanggal 12 Oktober.

Napak tilas Ngunut Parang – Magetan ini mengingatkan akan sebuah sejarah, ketika pusat pemerintahan Kabupaten Magetan dipindahkan ke Ngunut saat terjadinya agresi militer Belanda pada tahun 1948. Belanda menyerbu Magetan pada tanggal 19 Desember 1948. Pada tanggal 26 Oktober 1949 tentara Belanda meninggalkan Magetan, dan tanggal 1 Januari 1950 pusat pemerintahan di Magetan yang berada di pedalaman kembali ke kota.

38 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Napak tilas ini diikuti oleh ribuan peserta mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, pelajar, hingga masyarakat umum, dan menempuh jarak sekitar 15 kilometer dengan garis finish di alun-alun kota Magetan.

Selain napak tilas ini, berbagai acara digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan untuk memperingati hari jadi ke-336 ini, baik yang sifatnya lomba atau hiburan; seperti lomba kebersihan kantor, lomba musabaqah tilawatil Qur’an (MTQ) PNS antar dinas instansi, lomba PNS berprestasi, ziarah makam, bakti sosial, nonton wayang, dan lainnya.

Ziarah Makam Hingga Rebutan Koin Kreweng

Kamis (6/10), sehari sebelum Napak Tilas Ngunut Parang – Magetan, Bupati Magetan dan rombongannya mengadakan ziarah ke Makam

Kilas DapilVII magetan Ronggo Galih Desa Durenan, Kecamatan Sidorejo.

Warga sudah menanti kedatangan Bupati beserta rombongan di sekitar makam, menunggu pembagian koin kreweng, sebuah koin yang terbuat dari tanah liat. Meskipun koin tersebut terbuat dari tanah liat, tetapi masih mempunyai nilai rupiah. Setiap satu koin bernilai Rp. 3 ribu, dan bisa dibelanjakan aneka jajanan di area pemakaman tersebut. Nanik Sumantri, istri Bupati Magetan, membagi-bagikan koin itu kepada warga yang sudah berjubel.

Tradisi pembagian koin kreweng ini memang rutin dilakukan setiap tahun, bertepatan dengan Hari Jadi Magetan. Setelah mendapatkan koin, mereka langsung menuju pusat jajanan yang berada dekat area pemakaman salah satu Bupati Magetan itu.

Bagi-bagi koin ini merupakan rangkaian acara ziarah makam leluhur.

Sejarah Berdirinya Magetan

Wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1645 merupakan sejarah surutnya kejayaan Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, beliau sangat gigih melawan VOC (kompeni Belanda). Beliau digantikan oleh putranya, Sultan Amangkurat I (1645-1677). Berbeda dengan sikap ayahnya, Sultan Amangkurat I bersikap lemah dan lunak terhadap VOC. Pada 1645, Sultan Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan VOC yang isinya antara lain mengakui kedaulatan VOC di Batavia. Dengan demikian, Batavia terlepas dari ancaman Mataram, dan mulai terbukalah pintu Mataram bagi pengaruh VOC. Tindakan dan kebijaksanaan Sultan Amangkurat I menimbulkan perasaan kecewa dari berbagai pihak, utamanya oposisi seperti Pangeran Giri yang berpengaruh di Pesisir Utara Pulau Jawa dan bersiap-siap untuk melepaskan diri dari Kerajaan Mataram. Pangeran Trunojoyo dari Madura melancarkan pemberontakan pada 1674, kemudian didukung oleh orang-orang Makassar.

Pada saat itulah, seorang kerabat Mataram yang bernama Basah Gondo Kusumo atau Basah Bibit bersama Patih Kerajaan Mataram bernama Nrang Kusumo dituduh bersekutu dengan pihak oposisi dan kaum pemberontak yang menentang kebijaksanaan Amangkurat I. Atas tuduhan itu, Basah Gondo Kusumo dijatuhi hukuman pengasingan di Semarang di rumah kakek beliau yang bernama Basah Suryaningrat.

Sedangkan Patih Nrang Kusumo meletakkan jabatannya, kemudian bertapa di daerah Timur Gunung Lawu. Atas nasehat kakeknya, maka beliau berdua menyingkir ke daerah Timur Gunung Lawu.

Pada saat itu, Ki Buyut Suro, yang bergelar Ki

Ageng Getas, yang sedang menjalankan perintah Ki Ageng Mageti, yakni cikal bakal daerah tersebut, untuk melaksanakan babat hutan. Untuk mendapatkan sebidang tanah sebagai tempat bermukim, maka Basah Suryaningrat dan Basah Gondo Kusumo diantar oleh Ki Buyut Suro atau Ki Ageng Getas untuk menghadap Ki Ageng Mageti di tempat kediamanannya yaitu di Dukuh Gandong Kidul (Gadong Selatan), tepatnya sekitar alun-alun Kota Magetan.

Melalui perdebatan yang sengit antara Ki Ageng Mageti dengan Basah Suryaningrat, akhirnya Ki Ageng Mageti mengetahui benar-benar bahwa Basah Suryaningrat bukan saja kerabat Keraton Mataram, tetapi seorang sesepuh dari Kerajaan Mataram. Sehingga, beliau dipersilakan menempati sebidang tanah di Utara Gandong, tepatnya Desa Tambran, Magetan. Akhirnya, Ki Ageng Mageti mempersembahkan semua tanah miliknya kepada Basah Suryaningrat sebagai tanda bukti kesetiaannya pada Mataram.

Setelah Basah Suryaningrat menerima tanah persembahan dari Ki Ageng Mageti lalu beliau mewisuda cucunya yang bernama Basah Gondo Kusumo menjadi penguasa di tempat baru itu dengan gelar Yoso Negoro yang kemudian dikenal sebagai Bupati Yoso Negoro yakni pada tanggal 12 Oktober 1675 Masehi.

Tempat atau wilayah baru tersebut dinamakan Magetan berdasarkan pertimbangan bahwa peristiwa yang mewarnai terjadinya Kabupaten Magetan adalah pemberian Ki Ageng Mageti, yaitu nama ‘Mageti’ yang mengalami perubahan ejaan menjadi Magetian, akhirnya Magetan.

Hari jadi atau berdirinya Kabupaten Magetan adalah saat diwisudanya Basah Gondo Kusumo oleh kakeknya Basah Suryaningrat menjadi Bupati Magetan yang bergelar Yosonegoro, yakni pada tanggal 12 Oktober 1675.

Hari jadi Kabupaten Magetan diberi peringatan Suryo Sengkolo: “Manunggaling Roso Suko Ambangun�, yang mempunyai makna atau harapan bahwa adanya kesatuan dan persatuan masyarakat Kabupaten Magetan yang kokoh dan bulat, sematamata untuk tekad membangun dan menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fahriansyah

Warga Kecamatan Sidorejo berebut koin keberuntungan yang rutin diadakan tiap ulang tahun Kabupaten Magetan Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 39

Kilas Dapil VII Ngawi

Petani Ngawi Serempak Lakukan Panen Raya Ngawi, SINERGIS Saat ini di Ngawi sedang terjadi panen raya serempak di hampir semua wilayah di Ngawi.

Seperti di Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, sudah berhari-hari sejak awal Oktober ini tampak puluhan pekerja di sawah sedang memanen padi.

Pemandangan yang sama juga terlihat di Kecamatan Geneng dan Kecamatan Paron.

Pada musim panen kali ini, suasananya berbeda dengan musim panen yang lalu. Dimana petani saat ini terlihat puas memanen padinya karena hasilnya cukup baik, tidak terserang hama wereng seperti musim panen yang lalu. Seperti yang dikatakan Aang Baihaki (45), petani asal Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, “Pada musim panen ini kami sangat bersyukur karena hasil padi di sawah kami cukup baik”.

Aang menambahkan, “Dari 1 hektare luas sawah kami mampu menghasilkan 7 ton lebih. Ini cukup membanggakan bagi kami para petani”.

Harga gabah di pasaran saat ini cukup berpihak pada petani, mencapai Rp. 3.800 per Kg. Rata-rata petani di Ngawi dalam penjualan hasil padinya, dari sawah langsung dijual pada tengkulak, yang langsung datang ke sawah-sawah maupun ke rumah petani.

Para tengkulak ini banyak berdatangan dari luar daerah, seperti Nganjuk, Kediri, bahkan dari Blitar hingga Sragen. Hal ini seperti yang di katakan Yuliani, penampung gabah dari petani di wilayah Geneng, setelah membeli gabah dari petani di sekitarnya, ia tampung dan kemudian sudah didatangi oleh para tengkulak dari luar kota.

Selasa lalu (4/10), juga terlihat rombongan rombongan Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar ST., Kepala Dinas Pertanian Ir. Sutrisno M.Si, anggota

40 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

DPRD Ngawi Siti Kunthi Maesaroh, Camat Padas Sunarto S.Sos, dan Kepala Desa se-Kecamatan Padas, serta perwakilan dari Petro, berkunjung ke Desa Tambak Romo Padas.

Petani yang tergabung dalam kelompok Kawan Tani menyambut kedatangan rombongan tersebut. Ketua Kelompok Kawan Tani, Sutrisno, yang didampingi pengurus lainnya, menyambut rombongan Wabup dan kemudian mempersilakan beliau untuk memberikan sambutan sekaligus melakukan ceremony secara simbolis untuk memanen padi hasil penanaman dari kelompok tani Kawan Tani, sebagai isyarat di mulainya panen raya di Ngawi.

Dalam sambutannya, Wabup kelahiran tahun 1979 tersebut mengucapkan, “Puji syukur, bahwa musim panen kali ini hasil pertanian sangat baik dan memuaskan. Kita harapkan pada musim tanam mendatang dan selanjutnya bisa menghasilkan sebaik ini”.

Namun ada sedikit perbedaan pada musim panen kali ini dimana para pekerja pemanen padi di sawah banyak didatangkan dari luar daerah, dimana para pekerja buruh sawah ini dibawa oleh para tengkulak dari luar daerah yang membeli padi para petani dengan sistem memborong dan menebas langsung padi di sawah.

Para tengkulak ini membawa tenaga sendiri untuk memanen hasil padi di sawah dari daerah asal mereka, seperti dituturkan Parno, warga Desa Simo, Kecamatan Kwadungan, sehingga dirinya pada musim panen kali ini tidak dapat ikut bekerja memanen padi di sawah. Kondisi ini juga banyak dialami oleh para pekerja di sawah di wilayah lain di Ngawi.

Setyo Utomo

Kilas DapilVII NGAWI

HUT Jatim ke -66 Pemkab Ngawi Gelar Pameran Produk Unggulan Ngawi, SINERGIS Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim yang ke-66, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi mengadakan bazar dan pameran berbagai produk unggulan di Ngawi, Sabtu (8/10). Kegiatan pameran ini bertempat di alunalun Ngawi.

Berbagai produk dan kerajinan asal Ngawi dipamerkan dalam bazar ini, mulai dari makanan khas (kripik tempe, kripik ketela, serta makanan ringan lain), hingga kerajinan dari bonggol jati. Batik Ngawi yang berasal dari Banyubiru, Kecamatan Widodaren, juga dipamerkan sebagai salah satu produk unggulan Ngawi.

Tema pada pameran produk unggulan ini cukup menggelitik, yaitu: “Kita berantas korupsi untuk mengurangi kemiskinan”. Selain pameran produk unggulan juga diadakan jalan sehat yang bertepatan pada hari Minggu keesokan harinya.

Dalam pembukaan pameran ini, Bupati Ngawi, Ir. H. Budi Sulistyono, dalam sambutannya, mengatakan bahwa dengan mengupayakan kerja keras yang mengacu pada visi-misi pembangunan Jawa Timur, yaitu “makmur dengan wong cilik bersama APBD untuk rakyat”, maka kebijakan yang berpihak orang miskin dan pro kesempatan kerja adalah hal yang utama. Hal ini akan dilakukan “dengan mengedepankan investasi langsung,” tambah Bupati.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemprov Jatim telah mampu merangkul 3.750 desa se-Jawa Timur dengan memberikan modal melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) di desa. Selain itu, Pemprov Jatim telah mengupayakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu insentif biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin di Jawa Timur.

Pemprov Jatim juga telah mengucurkan dana hibah pada tahun anggara 2009 -2010 kepada 217 desa se-Ngawi melalui Koperasi Wanita di tingkat desa. Tentu hal ini sangat membantu upaya menggerakkan sektor perekonomian di tingkat desa. Harapan ke depannya tentu semoga dapat terus ditingkatkan. Setyo Utomo

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 41

Kilas Dapil VII Trenggalek Kirab Tujuh Pusaka dan Atraksi Dirgantara

Ramaikan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-817

T

Trenggalek, SINERGIS ujuh pusaka milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dikirab (diarak) mengelilingi kota dalam rangka memperingati hari jadi daerah tersebut yang ke-817. Pawai pusaka itu diikuti oleh pejabat di pemerintahan kabupaten Trenggalek, mulai sekretaris daerah hingga kepala bidang di masing masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan mengenakan pakaian adat Jawa.

Pelaksanaan kirab pusaka tahun ini berbeda dibanding tahun yang lalu, karena dilakukan setelah tanggal kelahiran Kabupaten Trenggalek, yakni 31 September. “Kami lakukan setelah tanggal 31 September karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri 1432 H,” terang Koordinator Prosesi Kirab Pusaka, Suparlan.

Tujuh pusaka dan lambang yang dikirab tersebut antara lain, Prasasti Kamulan, Tombak Korowelang, serta sejumlah lambang Kabupaten Trenggalek, termasuk lambang penghargaan Parasamya Karya Nugraha yang diterima Kabupaten Trenggalek dari Presiden RI ke-2, H.M. Suharto, pada tahun 1974.

Ia menambahkan tujuh pusaka dan lambang yang dikirab tersebut antara lain, Prasasti Kamulan, Tombak Korowelang, serta sejumlah lambang Kabupaten Trenggalek, termasuk lambang penghargaan Parasamya Karya Nugraha yang diterima Kabupaten Trenggalek dari presiden pada tahun 1974.

Suparlan menjelaskan beberapa pusaka yang dikeramatkan tersebut, salah satunya adalah Prasasti Kamulan.

Menurutnya, prasasti ini merupakan peninggalan Prabu Kertadjaja yang ditemukan di tanah perdikan Kamu- l a n , Kecamatan Durenan. “Dari Prasasti Kamulan inilah kita bisa mengetahui sejarah lahirnya kabupaten ini, yang sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Trenggalek,” terangnya.

Ia juga menjelaskan sekilas keberadaan pusaka Tombak Korowelang. Sesuai dengan catatan sejarahnya, tombak tersebut adalah senjata andalan yang dahulunya digunakan untuk menghalau musuh yang hendak memporakporandakan Trenggalek.

42 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Atraksi Dirgantara Ikut Meriahkan Hari Jadi Trenggalek

Selain prosesi kirab pusaka, puluhan penerjun payung TNI-AU dari Batalyon-464 Lanud Abdurrahman Saleh, Malang, ikut meramaikan peringatan hari jadi Kabupaten Trenggalek di Stadion Menak Sopal, Kelutan, Kamis (8/9). Total penerjun yang didatangkan ke Trenggalek berjumlah 23 personil.

Pelaksanaan terjun payung dibagi menjadi dua tim. Tim pertama berjumlah 10 orang dan tim kedua berjumlah 13 orang. Dari kejauhan, tampak para penerjun melakukan manuvermanuver sebelum pendaratan. Bebarapa di antaranya juga membawa bendera merah putih dan bendera yang bertuliskan Selamat Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-817. Tepuk tangan meriah para penonton termasuk Bupati Trenggalek, Mulyadi WR, beserta jajarannya menyambut tiap personil terjun payung ketika menginjakkan kakinya di tanah.

Tidak hanya terjun payung saja, atraksi kemudian dilanjutkan dengan manuver pesawat Hercules jenis Alfa 1303 yang terbang rendah dengan kecepatan tinggi dimana dalam istilah penerbangan disebut low pass.

Atraksi yang digelar di Lapangan Stadion Menak Sopal, Kelutan, ini terbuka untuk umum sehingga banyak sekali masyarakat Trenggalek, baik pria maupun wanita, tua ataupun muda, yang memadati tribun maupun pinggir lapangan stadion.

Bupati Trenggalek, didampingi Komandan Kodim 0806 Letkol CZI Hari Pahlawantoro, Wakil Bupati Kholiq, Ketua DPRD Saniman Akbar Abbas, Sekda Cipto Wiyono, serta beberapa Kepala Dinas lingkup Pemkab Trenggalek, juga turut hadir menyaksikan acara ini.

Destyan Sudjarwoko

R

Trenggalek, SINERGIS

Kilas Dapil VII Trenggalek

encana pembangunan bendungan di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, diproyeksikan mampu mengendalikan sekurang-kurangnya 50 persen ancaman banjir yang kerap melanda wilayah Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Ponorogo.

“Beberapa waktu yang lalu ada pemaparan dari Balai Besar Brantas yang menyatakan bahwa pembangunan bendungan itu akan memiliki manfaat yang luar biasa, salah satunya untuk pengendalian banjir, Insha Allah 50 persen volume air yang timbul saat ini mampu diatasi, sehingga banjir yang rutin terjadi di Trenggalek, Tulungagung, maupun Ponorogo bisa berkurang,” kata Bupati Trenggalek, Mulyadi WR, Selasa (6/10).

Ia menyebutkan berdasar hasil perhitungan pemerintah daerah, setiap kali terjadi banjir dan tanah longsor rata-rata dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp. 15 miliar.

Mulyadi bahkan mengutarakan bahwa banjir yang terakhir menyebabkan puluhan jembatan dan rumah penduduk rusak telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, yakni mencapai Rp. 30 milliar.

Selain mampu mengendalikan ancaman banjir, pembangunan bendungan tersebut juga berpotensi mencetak area persawahan baru di tiga kabupaten seluas 120 ribu hektare. “Manfaat yang didapatkan nanti bukan hanya untuk wilayah Trenggalek saja

namun juga untuk kabupaten sekitar, seperti Ponorogo dan Tulungagung,” kata Bupati Trenggalek, Mulyadi.

Ia juga mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum baru saja menyelesaikan “studi larap” di wilayah Kecamatan Tugu, untuk melihat potensi dampak sosial serta gejolak di masyarakat terhadap rencana pembangunan itu.

“Meskipun hasil secara resminya belum keluar, namun dari analisa awal ternyata potensi gejolak sosial yang ditimbulkan sangat kecil, namun dengan catatan jika pemerintah kabupaten mampu memberikan ganti rugi yang sesuai dengan harga pasar,” kata dia.

Untuk meminimalisir gejolak di masyarakat, pemerintah daerah kini tengah menyiapkan beberapa strategi pendekatan kepada masyarakat yang tanah dan bangunannya bakal tergusur oleh pembangunan bendungan senilai hampir Rp. 500 miliar itu.

“Karena itu, untuk kepentingan bersama, kami harapkan masyarakat dapat ikut mendukung penuh. kemudian untuk meredam gejolak sosial yang akan timbul, kami akan melakukan pendekatan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Orang nomor satu di Trenggalek ini pun optimis pemerintah pusat akan mewujudkan rencana pembangunan itu, terlebih setelah beberapa tokoh nasional meyatakan siap mendukung pembangunan Bendungan Tugu.

“Pada saat silaturahmi IKAT (Ikatan Keluarga Asal Trenggalek) beberapa tokoh asal Trenggalek hadir, di antaranya ada Bapak Hermanto Dardak (Wakil Menteri Pekerjaan Umum) dan Bapak Prio Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI). Beliau-beliau sangat mendukung dan siap membantu. Termasuk juga Edhie Baskoro Yudhoyono (anggota Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan VII Jawa Timur) saat kunjungan kerja ke Trenggalek beberapa waktu lalu, mengaku siap membantu,” tandas Mulyadi.

Destyan Sudjarwoko

Bendungan Trenggalek Diproyeksi Cegah Banjir Tiga Kabupaten Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 43

pro rakyat

PNPM Mandiri Pedesaan 2011:

Sebanyak 280 Rumah Tangga Miskin Terima Sembako Gratis

Camat Pudak, Dirni DS, menyerahkan paket sembako gratis secara simbolis kepada 280 RTSM.

S

Ponorogo, SINERGIS ebanyak 280 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) se-Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menerima bantuan sembako gratis yang diberikan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pudak. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Camat Pudak, Dirni DS, bertempat di Pendopo Kecamatan Pudak, Sabtu (8/10).

44 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Paket sembako tersebut diberikan kepada sejumlah RTSM yang selama ini berada di enam desa yang berada di Kecamatan Pudak. Sedangkan penerima bantuan sembako gratis terdiri atas 78 RTSM Desa Pudak Wetan, 23 RTSM Desa Pudak Kulon, 53 RTSM Desa Bareng, 49 RTSM Desa Banjarejo, 47 RTSM Desa Krisik, dan 30 RTSM Desa Tambang. Tiap paket sembako berisi 5 Kg beras, 2 Kg gula, 1 Kg minyak goreng, dan 5 bungkus mie

pro rakyat

Camat Pudak, Dirni DS, saat memberikan sambutan dalam pembagian dana sosial dari alokasi surplus UPK tahun 2011

Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Bupati Ponorogo, H. Amin SH, Jumat (16/9), mengharapkan agar dana PNPM disalurkan pada pos yang tepat dan tidak disalahgunakan. ”Kalau dana PNPM dikorupsi, itu merupakan kejahatan luar biasa karena dana tersebut untuk rakyat miskin,” tegasnya.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah fasilitator dan pengelola Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam forum fasilitasi yang dipimpin Bupati Ponorogo bagi para pendamping program pemerintah instan. pusat, terungkap pula bahwa peran dan dukungan Sutrisno, selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan pemerintah diminta tak hanya dalam anggaran, (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Pudak, namun juga koordinasi yang rapi, mulai dari tingkat menjelaskan bahwa kegiatan penyerahan sembako pemerintahan desa/kelurahan sampai ke provinsi. tersebut dilakukan untuk meringankan beban Sementara di tingkat bawah, para fasilitator dan warga masyarakat miskin yang berada di enam pendamping dalam menjalankan misi mulai harus desa. “Tujuan kami menyerahkan bantuan sembako, dengan rasa keikhlasan. bagi warga miskin di enam desa,merupakan niat Pelaksanaan PNPM tahun 2011 yang kini kami untuk membantu warga miskin, agar mereka sedang dijalankan oleh masing-masing BKM dan turut merasakan manfaat PNPM Mandiri Pedesaan,” fasilitator kecamatan. Program itu dirancang dari, ungkap Sutrisno. oleh, dan untuk rakyat. Dengan begitu, nuansa Sutrisno mengatakan, dana untuk pemberian demokrasi benar-benar berjalan. Sebab proses sembako tersebut diambil dari dana surplus tersebut juga dijalankan secara terbuka, termasuk UPK tahun 2011. “Dana yang kami ambil dalam pelaporan penggunaan anggarannya. Model kegiatan ini, adalah surplus dana UPK tahun ini. pengidentifikasian masalah dengan penyerapan Saya berharap dengan sebagian kecil pemberian aspirasi, penerapan program, pelaksanaan hingga kami, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang evaluasi, tetap melibatkan kelompok-kelompok menerimanya,” harapnya. masyarakat sampai tingkat bawah.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Pudak, “Kunci keberhasilan PNPM adalah dengan Dirni DS, dalam sambutannya menyampaikan melibatkan masyarakat langsung dalam programpenghargaan kepada PNPM Mandiri program untuk pemberdayaan. Dana itu harus Pedesaan Kecamatan Pudak karena telah berhasil dikelola transparan dan diketahui luas oleh memberikan sembako gratis kepada 280 RTSM. Dia masyarakat. Namun sering terjadi, banyak juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah masyarakat tidak tahu tentang kucuran program pusat yang telah menggulirkan program berbasis dan transparansinya,” tambahnya. kerakyatan seperti PNPM Mandiri Pedesaan di Keberhasilan PNPM selama ini, di antaranya wilayahnya. terangkatnya derajat kaum miskin perkotaan mulai tersedianya lapangan kerja dan akses kesehatan Bupati Ponorogo: murah, hingga tumbuhnya sektor ekonomi Dana PNPM Tak Boleh Dikorupsi masyarakat, serta meningkatnya kualitas hidup warga.

"Kalau dana PNPM dikorupsi, itu merupakan kejahatan luar biasa karena dana tersebut untuk rakyat miskin”

Muh. Nurcholis

Bupati Ponorogo, Amin.

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 45

pro rakyat Langkah Kongkret Pemerintah Guna Tercapainya

Target KUR 2011

Jakarta, SINERGIS

Target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2011 sudah tercapai di akhir Agustus 2011. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Syarifuddin Hasan, mengatakan jika dibandingkan tiga tahun terakhir, realisasi KUR tahun 2011 mencapai Rp. 20,282,4 triliun.

Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya realisasi KUR tahun 2011. Pertama, kebijakan KUR oleh pemerintah melalui sejumlah ketentuan; yakni penurunan tingkat bunga sebesar dua persen. Selain itu, calon debitur yang sedang memperoleh kredit konsumtif sebelumnya tidak diperkenankan memperoleh KUR. Ketentuan lain dari pemerintah adalah KUR mikro yang semula maksimum Rp. 5 juta diubah menjadi maksimum Rp. 20 juta. Kemudian, adanya penambahan bank pelaksana KUR. Sampai tahun 46 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

2009, bank pelaksana KUR berjumlah enam: BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Sejak tahun 2010, 13 Bank Pembangunan Daerah telah ditetapkan sebagai bank pelaksana KUR. Selanjutnya, faktor sosialisasi yang intensif juga mendukung terjainya peningkatan penyaluran. Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya dan bank pelaksana KUR melakukan sosialisasi KUR ke seluruh provinsi.

Pemerintah mengakui, sosialisasi KUR di berbagai media massa, terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh bank pelaksana KUR. Semakin intensifnya pemerintah daerah mendorong perluasan KUR di daerah masingmasing juga membuat realisasi KUR ini meningkat pesat.

Dikatakan Syarief, melalui program KUR,

pro rakyat

“Diharapkan pada 2012, pemerintah menetapkan target KUR menjadi Rp. 30 triliun karena permintaan dan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pembiayaan sangat tinggi” usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh manfaat; antara lain, sejumlah 5.198.602 debitur UMKM telah mendapat akses permodalan dari perbankan guna membiayai modal kerja dan investasi bagi pengembangan usahanya. UMKM yang mendapatkan KUR sebanyak lebih dari 5,198 juta tersebut secara kualitatif akan meningkat omzetnya dan mampu menciptakan tambahan lapangan kerja baru.

Proyeksi Target KUR Tahun Depan Capai Rp. 30 Triliun

Terpenuhinya target KUR 2011 ini bukan berarti penyaluran KUR berhenti sampai bulan Agustus 2011 saja. Sementara itu, target penyaluran KUR diproyeksi naik menjadi Rp. 30 triliun guna mendorong akselerasi pembiayaan UMKM pada 2012.

“Diharapkan pada 2012, pemerintah menetapkan target KUR menjadi Rp. 30 triliun karena permintaan dan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pembiayaan sangat tinggi,” kata Syarifuddin. Diperkirakan, resapan KUR akan mencapai Rp. 23 triliun sampai Rp. 30 triliun, karena tahun ini pemerintah tidak membatasi pencairan KUR. Jumlah jenis usaha di Indonesia berjumlah lebih dari 53 juta, dimana 53 persen di antaranya adalah usaha mikro. Banyaknya peminat KUR disinyalir karena sistem kreditnya yang cukup mudah. Pelaku usaha yang meminjam Rp. 20 juta, contohnya, tidak diperlukan jaminan dan agunan selama usahanya berjalan baik.

Selain itu, bunga KUR juga cukup kecil; yakni sebesar 22 persen. “Target microfinance ini bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan memerangi rentenir yang mencekik rakyat,” tandas Syarif. Jurnal Koperasi dan UKM Indikator Kemajuan Ekonomi Indonesia Agustus 2011 • Pertumbuhan ekonomi 2010 mencapai 6,1%. Untuk triwulan I tahun 2011 sebesar 6,5%, dan rata-rata dari tahun 2005-2010 sebesar 5,7% • Produk Domestik Bruto (PDB) Rp. 7.019 triliun • Nilai APBN 2011 mencapai Rp. 1.229 triliun dengan nilai kurs Rp. 8.904 per US dollar • Pendapatan per kapita sekitar US$ 3.009 • Produksi padi tahun 2011 (ARAM II) diperkirakan sebesar 68,06 juta ton GKG, meningkat sebanyak 1,59 juta ton (2,40%) dibandingkan tahun 2010 • Cadangan devisa hingga Agustus 2011 sebesar US$ 123,2 miliar • Angka kemiskinan 2010 tercatat 13,3%, namun pada Juni 2010 terjadi penurunan menjadi 12,49%.

• Angka pengangguran pada triwulan I 2011 tercatat 6,8% • Subsidi tahun 2011 sebesar Rp. 187,6 triliun: meliputi BBM Rp. 95 triliun, listrik Rp. 40,7 triliun, pangan Rp. 15,3 triliun, pupuk Rp. 16,4 triliun, PSO Rp. 1,9 triliun, bunga kredit program Rp. 2,6 triliun, dan pajak Rp. 14,8 triliun • Indonesia telah masuk anggota G-20 Abdul Bastian (Media Informasi Bertindak Untuk Rakyat edisi 147)

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 47

pro rakyat

P

Berlapisnya Program untuk Rakyat Miskin

emerintah menempatkan program pengurangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama.

Program dilakukan secara berlapis sehingga mendorong rakyat miskin dapat mandiri. Hasilnya telah terbukti dengan berkurangnya angka kemiskinan dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 12,49 persen pada 2011. Begitu juga angka pengangguran berkurang dari 9,9 persen pada 2004 menjadi 6,8 persen 2011.

Program yang dilakukan secara berlapis ini dibagi menjadi empat klaster, yakni Bantuan dan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kredit Usaha Rakyat, dan 6 Sasaran Program lainnya.

Klaster 1: Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Klaster 1 diibaratkan sebagai ikan. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa : o Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Anggaran BOS tahun 2011 sebesar Rp. 16, 4 triliun. o Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin) 15kg/RTS/bulan dengan harga Rp. 1.600/kg o Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Setiap RTSM mendapat

48 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

Rp. 600.000 – Rp. 2,2 juta per tahun. PKH tahun 2011 terdiri dari 25 provinsi dan 115 kabupaten/kota. Anggaran PKH tahun 2011 sebesar Rp. 1,610 triliun. o Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III milik pemerintah. Tahun 2010 peserta Jamkesmas diperluas kepada gelandangan dan napi. Selain Jamkesmas diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp. 100 juta/Puskesmas/tahun. Anggaran Jamkesmas 2011 sebesar Rp. 6,3 triliun. o Bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana. o Bantuan untuk penyandang cacat Rp. 300 ribu/bulan. o Bantuan untuk lanjut usia (lansia) terlantar Rp. 300 ribu/bulan.

pro rakyat Klaster 2: Pemberdayaan Masyarakat.

Klaster 2 diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini Pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. o Dilaksanakan oleh 13 Kementerian dan 1 Lembaga. o Anggaran PNPM 2011 sebesar Rp. 10,3 triliun. o Setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp. 3 miliar. o Untuk tahun 2011, sasaran yang akan dicapai 6.622 kecamatan. Tahun 2010 mencakup 6.321 kecamatan, tahun 2009 mencakup 6.408, tahun 2008 mencakup 3.988 kecamatan.

Klaster 3: Kredit Usaha Rakyat.

Klaster ini diibaratkan sebagai perahu. Melalui program ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 19 Bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua. o Pemerintah memberikan jaminan melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) sebesar Rp. 2 triliun/tahun. KUR tahun 2010 telah dikucurkan Rp. 17,4 triliun. o KUR Rp. 20 juta diberikan tanpa agunan. o Persyaratan: memiliki usaha tetap, KTP, KK dan Keterangan Usaha dari desa/kelurahan. o KUR untuk TKI dengan kredit maksimal Rp. 60 juta. KUR untuk perkebunan diberikan waktu hingga 13 tahun.

Klaster 4: Sasaran Program Lainnya Sebagian dari Klaster 4 ini dilaksanakan mulai 2011 dan efektifnya mulai tahun 2012 yang meliputi 6 sasaran, yakni: o Program Rumah Sangat Murah & Murah o Program Angkutan Murah Pedesaan o Program Air Bersih Untuk Rakyat

o Program Listrik Murah dan Hemat o Peningkatan Kehidupan Nelayan

o Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan Sumber: Media Komunikasi Bertindak Untuk Rakyat

Usaha Kecil Menengah (UKM)

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 49

pesona

Nuansa Mistis Berbalut Eksotika

Pantai Pelang Trenggalek Suara deburan ombak beradu dengan sejumlah karang menghiasi pesona Pantai Pelang. Keindahan objek wisata alam yang berada di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ini layak disejajarkan dengan kemolekan Pulau Dewata, Bali. Destinasi ini lebih memiki kelengkapan fasilitas yang memang disajikan secara alami, yakni air terjun dan pemandangan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Daerah ini berupa sebuah lembah kecil di pinggir laut selatan Jawa Timur, meski pantai selatan Pulau Jawa jamak dikaitkan dengan nuansa mistis: mitos bahwa Pantai Pelang ialah pintu masuk Istana Nyi Roro Kidul.

Banyak pengunjung yang percaya bila datang ke Pantai Selatan wajib menghindari mengenakan pakaian berwarna hijau, merah, dan biru karena jika terseret ombak akan susah ditemukan. Masyarakat setempat yakin warna - warna itu merupakan warna favorit Nyi Roro Kidul, sehingga dipercayai pemakainya akan hilang.

Namun, hawa mistis tersebut akan terbuyarkan ketika para pelancong menjejakkan kakinya untuk bermain di pasir pantai yang berhiaskan banyak goa, tebing curam, dan ombak yang garang.

Sementara itu, untuk menyaksikan kemegahan 50 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

ciptaan Tuhan itu para pelancong bisa dengan mudah menjangkaunya. Apalagi, kini sudah dibangun akses khusus berupa talud dari bibir pantai ke pantai.

Sebelum berwisata di area yang diresmikan Maret 2009 oleh Dinas Pendidikan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, para pelesir diharuskan membayar tiket masuk.

Tarifnya dibedakan baik orang maupun kendaraan.

Per sepeda motor Rp. 1.500, mobil Rp. 3.500, dan kendaraan roda enam Rp. 7.000.

Perjalanan menuju kawasan wisata yang dihiasi aksen perkampungan nan mewah ini menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam dari Kota Kediri ke Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor. Lalu, dilanjutkan 2,5 jam berkendara menuju perbatasan Pacitan dan Trenggalek.

Air Terjun Mengandung Belerang Sembuhkan Penyakit

Melihat Pantai Pelang akan membawa wisatawan laksana berada di Tanah Lot, Bali.

Banyak pulau kecil dan karang yang dihuni burung bangau. Pemandangan kian menyegarkan mata saat menyaksikan hamparan pasir bersapu ombak dengan latar belakang bukit yang seakan berbaris

pesona

dan menyatu dengan kumpulan awan putih.

Bagi pengunjung yang ingin bermain air bisa mencari tempat menarik seperti di balik karang. Namun, suasana sedikit berbahaya ketika pengunjung berani beraktivitas di tepi pantai karena ombak tingginya dikhawatirkan dapat menyeret tubuh sampai ke tengah laut.

Wisatawan yang lelah berenang dan bermain pasir berwarna keemasan, bisa membersihkan kotoran pasir di air terjun yang berada dekat dengan bibir pantai. Air terjun ini biasa dikenal sebagai Air Terjun Gerojogan Sewu.

Di sana, pengunjung dapat merasakan kesejukan mendalam karena dipenuhi pepohonan jambu air berbatang besar dan enau. Air terjun berair tawar tersebut mengandung belerang dan dipercaya menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit.

Dukungan Infrastruktur

Rencana pembangunan infrastruktur akan menambah sekian banyak gasebo yang bisa menaungi pengunjung saat menikmati keindahan pantai dan pemandangan di sekitarnya. Ada sekitar belasan gasebo yang kini sedang memasuki tahap pembangunan dan disebar di setiap titik strategis.

Pada malam hari suasana mistis semakin membuat semriwing karena di langit bertaburan ratusan bintang berekor. Masyarakat di sana percaya bahwa bintang laksana komet itu mengandung ilmu hitam (semacam perang santet dari berbagai arah). Namun, kondisi semacam itu tidak terlalu

berdampak negatif bagi pengunjung.

Menyikapinya, Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (Depari) Jawa Timur, Yusak Anshori, mengemukakan, dukungan infrastruktur dan ketersediaan prasarana dan sarana memadai di setiap objek wisata di Tanah Air khususnya di Jatim sangat diperlukan. Selain itu, kemudahan akses menuju lokasi wisata ikut menjadi pertimbangan para wisatawan domestik maupun asing ketika memilih objek wisata. “Setiap wisatawan yang datang ke Jatim, idealnya bisa kembali ke daerahnya dengan kesan positif. Jangan sampai mereka mengeluh seperti tidak adanya fasilitas toilet atau air bersih, serta jalan raya yang rusak sehingga susah dilalui,� katanya.

Dengan gencarnya promosi dan upaya memperbaiki infrastruktur yang ada tahun ini maka pencanangan Tahun Kunjungan Jawa Timur 2011 bisa terealisasi optimal. Bahkan, menaikkan angka kunjungan wisatawan di provinsi ini.

Yusak optimistis, pada tahun 2011 kinerja pariwisata Jatim meningkat 10 persen dibandingkan tingkat kunjungan wisatawan ke Jatim selama tahun 2010. Apabila angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional meningkat ke depan memicu pertumbuhan ekonomi Jatim. “Salah satunya menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah supaya mengambil peluang tersebut,� harapnya.

Destyan Sudjarwoko Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 51

SENI & BUDAYA

Batik Ekspresi Budaya Masyarakat Indonesia 52 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

SENI & BUDAYA “Batik adalah ekspresi budaya dan identitas bangsa.

Dengan adanya identitas dan jati diri yang melekat pada bangsa Indonesia, kita semakin percaya diri untuk berdiri tegak diantara bangsa-bangsa lain di dunia”

P

Jakarta, SINERGIS residen Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, membuka Pertemuan Puncak Batik Sedunia atau World Batik Summit (WBS), di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (28/9). Summit ini berlangsung selama enam hari hingga 2 Oktober.

Acara dibuka dengan penyampaian laporan Ketua Panitia Dodi Supardi yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan WBS merupakan tindak lanjut dari pengukuhan batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO tahun 2009. “Penyelenggaraan World Batik Summit ini diharapkan dapat membangun antusiasme batik secara internasional dan mendukung praktisi dan para pencinta batik di seluruh dunia,” ujar Dodi.

Perwakilan dari UNESCO, Prof. Hubert Gijzen, menyampaikan bahwa pengukuhan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia hanyalah salah satu dari banyak sekali warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. “Pengukuhan ini merupakan salah dari empat yang dipunyai Indonesia dalam daftar tersebut, bersama wayang dan keris yang dikukuhkan tahun 2008, dan juga angklung yang dikukuhkan tahun lalu,” kata Hubert.

Sedangkan Joop Ave, pemrakarsa WBS, mengatakan bahwa Indonesia sudah sepantasnya bangga pada batik sebagai identitas Indonesia.

“Di manapun di dunia, bendera Indonesia ibaratnya adalah bendera batik,” kata Joop Ave, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata.

Di tengah-tengah sambutannya, Joop Ave mempersilakan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk menyerahkan buku batik dan cetak biru pelestarian dan pengembangan batik nasional 2012-2025.

Presiden SBY sendiri memulai sambutannya menyampaikan hal senada dengan Joop Ave bahwa batik identik dengan Indonesia. “Meskipun batik ada di banyak negara, tetapi kalau bicara batik, maka lekat dengan seni budaya Indonesia,” ujar Presiden SBY. Penting bagi Indonesia untuk mengembangkan dan melestarikan batik, bukan hanya dalam kon-

teks sebagai warisan budaya dunia yang bersifat tak benda, “tetapi mari kita letakkan pula dalam dimensi yang lebih lengkap; yang meliputi aspek ekonomi, budaya, lingkungan, dan diplomasi,» SBY menjelaskan.

SBY memaparkan, dalam mengembangkan dan melestarikan batik, aspek ekonomi dari batik juga harus menjadi perhatian. Tahun 2010, nilai penjualan batik di dalam negeri sebesar Rp 3,9 triliun, sedangkan ekspor mencapai 22,3 juta dolar.

Kepala Negara berharap agar WBS dapat digunakan untuk mencapai tujuan melestarikan dan mengembangkan batik serta membangun dan memperkuat kerja sama dan kemitraan di antara semua pemangku kepentingan, termasuk dengan negara sahabat. SBY juga berpesan agar, “semua yang kita lakukan ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, termasuk peningkatan penghasilan perajin batik,” SBY menegaskan.

“Dari segi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), data menunjukkan bahwa dari 55 ribu unit usaha batik, 99 persen dijalankan oleh usaha mikro dan usaha kecil,” Presiden menjelaskan. Ini akan baik, SBY menambahkan, bila dilanjutkan karena akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Ibu Negara: Batik Ekspresi Budaya Masyarakat Indonesia

Sementara itu, Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Batik Nasional 2011 di Lapangan Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (3/10), menjelaskan bahwa batik adalah ekspresi budaya yang memiliki makna simbolis yang unik dan nilai estetika yang tinggi bagi masyarakat Indonesia.

Keunikan yang indah itu merupakan salah satu pembentuk karakter bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain sehingga dapat menjadi identitas dan jati diri bangsa. “Dengan adanya identitas dan jati diri yang melekat pada bangsa Indonesia, kita semakin percaya diri untuk berdiri tegak diantara bangsa-bangsa lain di dunia,” ujar Ibu Ani. Satu hal yang khas dalam proses produksi batik, menurut Ibu Ani, adalah tingginya keterlibatan perempuan. “Mayoritas pembatik adalah perempuan, baik yang bekerja di rumah atau di sentra produksi. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan industri batik sejalan dengan usaha pemberdayaan perempuan yang berarti pula peningkatan kesejahteraan perempuan, “ lanjut Ibu Ani. “Oleh karena itu, mari kita dorong kaum perempuan tidak hanya memproduksi batik tapi juga memasarkan sehingga kesejahteraannya meningkat,” jelas Ibu Ani menutup sambutannya.

Abdul Bastian (presidenri.go.id)

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 53

Seni & Budaya

Pesta Kesenian Pacitan 2011

i s i d a r T Geliat I R U M r o dan Rek

M Pacitan, SINERGIS

elestarikan kesenian tradisional menjadi sebuah tantangan tersendiri di tengah makin derasnya pengaruh budaya modern.

Acap kali masyarakat Indonesia memilih untuk menjaga agar kesenian tak mati begitu saja.

Pilihan tersebut dinilai paling realistis, ketimbang berpikir bagaimana cara mengembangkan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia.

Mati suri adalah kondisi yang jamak dialami kesenian-kesenian tradisional di tanah air saat ini.

Namun, kendati sulit, harapan pantang padam. Tak sekadar bertahan hidup, beragam upaya dilakukan untuk mengembangkan kesenian asli Indonesia. Setidaknya itulah yang tergambar 54 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

dari dilaksanakannya Pesta Kesenian Rakyat di Pacitan, yang digelar di alun-alun Kabupaten Pacitan, Sabtu (8/10).

Selama dua hari, kampung halaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyuguhkan parade kesenian dari sembilan kabupaten, seperti Pacitan, Sragen, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Gunungkidul, Trenggalek, dan Karanganyar.

Kesenian seperti Tari Eklek dari Pacitan, Tari Srandil dari Karanganyar, Jaran Pelok, wayang kulit, serta reyog dari Ponorogo menyemarakkan kegiatan yang baru kali kedua dilaksanakan itu.

Untuk makin menggairahkan acara dan guna menarik minat kalangan muda terhadap kesenian tradisional, konsep pesta rakyat itu dibuat tak kaku.

Panitia juga turut menghadirkan band terkenal seperti Seventeen serta pesta kembang api. Pesta

Seni & Budaya “Pendekatan yang dikembangkan tidak boleh dikotomis: bahwa kalau pariwisata dikembangkan budaya akan hancur, dan sebaliknya.

Pendekatan harus bersifat sinergis dan simbiosis mutualistik,” kata Pitana.

Kesenian itu makin ramai karena juga menampilkan pameran produk karya pelaku usaha kecil dan menengah, potensi pariwisata, serta kuliner dari sembilan kabupaten di wilayah tersebut.

Rekor MURI

Antusiasme masyarakat Pacitan dan sekitarnya terlihat begitu luar biasa dalam mengikuti salah satu program promosi budaya Tanah Air itu. Ribuan orang semangat datang menyaksikan pembukaan Pesta Rakyat meskipun matahari sangat menyengat.

Salah satu yang paling ditunggu masyarakat adalah atraksi pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) oleh masyarakat Pacitan.

Rekor MURI diberikan atas penyelenggaraan Rontek Gugah Negeri terbanyak dengan melibatkan 2.818 peserta. Rontek merupakan kesenian khas Pacitan dengan kentongan sebagai instrumen utamanya. Pada awalnya, kesenian ini biasa dilakukan di Pacitan saat bulan Ramadhan untuk membangunkan orang sahur.

“Kita punya kesenian yang dilakukan setiap puasa. Sekarang dibuat ke dalam Rekor MURI untuk gugah negeri,” kata Bupati Pacitan Indartato di sela acara.

Menurut Indartato, kesenian itu diutamakan karena memiliki filosofi yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh dengan diselenggarakannya kegiatan ini, maka kesenian tradisional tak hanya selamat dari gempuran budaya luar tetapi juga berkembang, dikenal oleh rakyat Indonesia, bahkan hingga tingkat dunia. Dengan begitu, kesenian asli Pacitan ini diharapkan mampu bersinergi dengan pengembangan pariwisata di daerah yang dikenal sebagai Kota 1001 Goa. Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, I Gde Pitana, mengatakan kegiatan yang menggairahkan minat masyarakat memang harus terus dilakukan dalam rangka pelestarian.

Menurutnya, upaya ini tidak hanya sebagai pelestarian kebudayaan tapi sekaligus juga sebagai usaha untuk menarik pariwisata nusantara.

“Pendekatan yang dikembangkan tidak boleh dikotomis, bahwa kalau pariwisata dikembangkan budaya akan hancur, dan sebaliknya. Pendekatan harus bersifat sinergis dan simbiosis mutualistik,” kata Pitana.

Menyampaikan pesan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, yang berhalangan hadir, Pitana mengatakan masyarakat Pacitan dan sekitarnya harus mulai melakukan antisipasi terhadap potensi akan makin berkembangnya pariwisata di daerah tersebut dengan menyiapkan berbagai fasilitas serta layanan.

“Mereka yang datang, pasti perlu tempat menginap, makanan, cinderamata, hiburan, dan sebagainya. Itu yang perlu disiapkan,” lanjut dia.

Dengan begitu, jalan untuk menjadikan Pacitan sebagai kota wisata yang juga berkebudayaan tinggi akan semakin terbuka.

Sementara, Manajer Senior Museum Rekor Indonesia, Paulus Pangka, mengatakan pihaknya berpegang pada asas kuantitas dalam menetapkan kelayakan seni tradisional rontek. “Saya sangat mengapresiasi pagelaran ini karena masyarakat sangat antusias. Pesertanya dari tingkat siswa sekolah dasar hingga masyarakat umum. Mereka dipersatukan oleh budaya rontek,” ujarnya.

Hernawan Priyana

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 55

Siaga Bencana

Upaya Pemkab Trenggalek Atasi Krisis Air Bersih

K

Trenggalek, SINERGIS emarau panjang yang saat ini tengah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia berdampak hingga ke daerah-daerah yang ada di berbagai daerah di penjuru daerah pemilihan VII Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi). Lahan pertanian semakin berkurang serta air bersih mulai susah didapatkan merupakan dampak nyata dari kemarau panjang.

Fakta itu setidaknya diungkapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur yang mencatat bencana kekeringan di 29 kabupaten di Jawa Timur. “Untuk wilayah kotamadya asumsi kami tidak ada yang kekeringan karena masih bisa dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tapi kalau di 29 kabupaten ini pasti ada desa atau kecamatan yang kondisi airnya kritis,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Sudarisman, di Trenggalek, Minggu (18/9).

Sudarisman menjelaskan sebagian besar kekeringan air bersih ini mulai terjadi pada awal Agustus 2011, terutama di desa-desa yang berada di kawasan pegunungan. Saat pertemuan antara pemerintah provinsi dan perwakilan 29 kabupaten beberapa waktu lalu, kata Sudarisman, sebagian daerah mengaku mulai mengalami kekeringan sejak Agustus, tapi yang terparah terjadi sejak awal September atau pasca Lebaran 1432 H. Sementara itu, untuk mempermudah penanganannya, BPBD Jatim mengelompokkan jenis kekeringan tersebut menjadi tiga ketegori; yakni kering langka terbatas, kering langka dan kering kritis.

Kering langka terbatas artinya masyarakat masih bisa memperoleh air untuk masak, minum, cuci, dan mandi, dengan jarak kurang dari setengah kilometer.

Sedangkan kering langka itu jarak untuk mendapatkan air antara radius setengah kilometer hingga tiga kilometer. “Untuk kering kritis, kebutuhan minum saja harus mencari lebih dari tiga kilometer,” terangnya.

Untuk mempercepat penanganan kekeringan tersebut, lanjut Sudarisman, BPBD Jatim berharap pemerintah kabupaten segera mengirimkan data desadesa yang mengalami krisis air.

Empat Kecamatan di Trenggalek Alami Krisis Air Bersih

Di Kabupaten Trenggalek sendiri tercatat sebanyak empat kecamatan yang mengalami krisis air bersih.

Empat kecamatan dimaksud masing-masing adalah Kecamatan Karangan, Suruh, Dongko, dan Panggul.

Untuk mengatasi potensi kekeringan tersebut, pemerintah kabupaten Trenggalek melalui PDAM telah mengirimkan air bersih ke sejumlah titik-titik kekeringan yang tersebar di empat kecamatan tadi.

Adapun anggaran yang disediakan Pemkab Trenggalek pada tahun anggaran 2011 pada 56 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

pos pengadaan air bersih untuk daerah bencana adalah sebanyak Rp. 80 juta yang berada di Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

Namun apabila kekeringan ini masih terus berlanjut, maka akan diambilkan dari pos dana tak terduga yang nilainya mencapai Rp. 2,55 miliar.

Selain itu, Pemkab Trenggalek mendapatkan bantuan dari BPBD Provinsi Jatim sebesar Rp. 5 juta per minggu untuk wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan air. Selain bantuan air bersih, BPBD Jatim juga memberikan bantuan penampung air (hydrant umum ) bagi daerah yang belum memiliki tempat penampung air.

BPBD Kekurangan Dana

Permasalahan mendasar yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek adalah mereka tidak memiliki cukup anggaran untuk menghadapi situasi bencana.

Akibatnya bisa ditebak, setiap kali krisis alam terjadi, BPBD tidak dapat berbuat banyak, bahkan untuk sekedar melakukan pendataan pun kesulitan.

Siaga Bencana Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek, Sugeng Widodo, saat ini yang bisa dilakukan BPBD hanya sebatas koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk melakukan penanggulangan maupun penanganan bencana. Setiap badan termasuk BPBD ini seharusnya didukung oleh anggaran yang memadai, namun apabila kondisinya seperti ini, dengan anggaran hanya Rp. 100 juta memaksa BPBD bekerja sesuai potensi yang ada.

Sugeng berharap, pada tahun depan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk BPBD, mengingat Babupaten Trenggalek memiliki potensi bencana yang tinggi, termasuk banjir dan tanah longsor.

Pemkab Trenggalek Alirkan Dana Rp. 80 Juta

Meski BPBD belum memiliki anggaran untuk melakukan penanggulangan maupun mitigasi b e n c a n a , tidak berarti pemerintah daerah setempat

mengabaikan nasib warganya yang menjadi korban.

Penegasan ini setidaknya disampaikan Kabag Humas Pemkab Trenggalek, Yoso Mihardi, yang mengatakan bahwa pihaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 80 juta untuk mengatasi kekeringan yang melanda ribuan kepala keluarga di daerah tersebut. “Anggaran bantuan itu ada dan telah dialokasikan pos bantuan air bersih untuk daerah bencana, jumlahnya Rp. 80 juta, dan dikelola oleh Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat),� terang Yoso.

Dana tersebut, kata Yoso, lalu dipakai untuk membeli air bersih milik di PDAM yang kemudian didistribusikan kesejumlah desa yang saat ini mengalami krisis air.

Apabila dari anggaran yang disediakan tersebut masih tidak mencukupi, Yoso mengaku pihaknya masih memiliki anggaran tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk sebesar Rp. 2,55 miliar.

Plt Direktur PDAM Trenggalek, Suprapto, mengatakan pihaknya telah menggelontorkan lebih dari 190 tangki air bersih ke desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih. Untuk mempermudah sekaligus mempercepat pendistribusian bantuan air bersih, Suprapto meminta agar masyarakat langsung menghubungi sopir mobil tangki PDAM. Upaya proaktif pemerintah daerah ini setidaknya membuat masyarakat tidak perlu laporan ke PDAM.

Tanam Palawija Atasi Dampak Kekeringan

Sementara pemerintah daerah sibuk membagikan bantuan air bersih ke sejumlah kantong wilayah yang mengalami kekeringan, Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek mengimbau kepada seluruh petani setempat agar memprioritaskan tanaman palawija selama kemarau. Tujuannya jelas, yakni untuk mengantisipasi dampak kekeringan serta penyebarluasan hama wereng.

Kepala Dinas Pertanian Trenggalek, Joko Surono, mengimbau agar petani tidak menanam padi telah disosialisasikan sejak pertengahan bulan Juli lalu atau memasuki pekan-pekan awal musim kering.

Namun dikarenakan keterbatasan petugas pertanian yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi serta kesalahan dalam memperhitungkan musim, diakuinya masih ada sebagian petani yang nekat bercocok tanam padi menjelang kemarau tiba. Akibatnya bisa ditebak, begitu hujan semakin jarang turun dan sungai-sungai irigasi mulai mengering, tanaman padi yang terlanjur mereka semai tidak bisa tumbuh dengan normal.

Beberapa memang mencoba mengatasinya dengan memompa air bawah tanah menggunakan mesin penyedot, namun tak semuanya berhasil maksimal. Selain itu, ongkos produksi yang mereka keluarkan juga menjadi berlipat.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar karena faktor salah memilih jenis tanaman pada saat kemarau itulah, Dinas Pertanian mengimbau kepada seluruh petani maupun pemilih lahan pertanian agar tidak menanam padi untuk sementara waktu.

Sebaliknya, mereka disarankan untuk menanam palawija karena dianggap lebih tahan terhadap musim kering maupun kondisi tanah yang cenderung bersifat asam selama kemarau.

Joko tak menyebut estimasi nilai kerugian akibat gagal panen yang dialami para petani selama musim kering kali ini. Ia hanya mengisyaratkan, dampak kerugian cukup besar. Pemerintah daerah sendiri melalui dinas pertanian sejauh ini baru mengupayakan bantuan bibit pengganti dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Destyan Sudjarwoko Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 57

Siaga Bencana

Cegah Bencana Kekeringan Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Kekeringan akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan.

Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi gundul yang pada musim hujan menjadi mudah tererosi dan banjir. Dampak dari bahaya kekeringan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak terjadinya urbanisasi.

Gejala Terjadinya Kekeringan Kekeringan berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan dibawah normal dalam satu musim.

Pengukuran kekeringan Meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan.

Tahap kekeringan selanjutnya adalah terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah.

Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau dan air tanah. Kekeringan Hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan.

Kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan lengas tanah (kandungan air di dalam tanah) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering.

Strategi Mitigasi dan Upaya Pengurangan Bencana Penyusunan peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengolahan data.

Penyusunan PERDA untuk menetapkan skala prioritas penggunaan air dengan memperhatikan historical right dan azas keadilan.

Pembentukan pokja dan posko kekeringan pada tingkat pusat dan daerah.

Penyediaan anggaran khusus untuk 58 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

pengembangan/perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan.

Pengembangan/perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan Memberikan sistem reward dan punishment bagi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan/lahan.

Cegah Bencana Kekeringan Pada musim Kemarau, sebagian wilayah di Indonesia yang mengalami kekeringan selalu kesulitan air. Jumlah wilayah yang menderita kekeringan dari tahun ketahun terlihat semakin meningkat dan meluas.

Kondisi ini tidak hanya menyebabkan sulitnya mendapatkan air untuk irigasi persawahan namun yang lebih penting juga menyebabkan kesulitan bagi penduduk dalam mendapatkan air bnersih untuk keperluan hidup sehari-hari.

Kekeringan antara lain dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut : • Rusaknya lingkungan di daerah tangkapan air.

• Pesatnya pembangunan fisik serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan air.

• Minimnya usaha masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan sumber daya air.

Upaya Pencegahan Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pencegahan kekeringan: • Memanfaatkan sumber air yang ada secara lebih efisien dan efektif.

• Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang masih tersedia sebagai air baku untuk air bersih • Menanam pohon dan perdu sebanyak-banyaknya pada setiap jengkal lahan yang ada di lingkungan tinggal kita.

• Membuat waduk(embung) disesuaikan dengan keadaan lingkungan.

• Memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik.

• Kampanye hemat air, gerakan hemat air, perlindungan sumber air • Perlindungan sumber-sumber air pengembangannya.

David Christian (Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Bakornas PBP)

info DPP

K

Wahidin Halim Dilantik Pimpin Demokrat Provinsi Banten

Tangerang, SINERGIS, etua Umum DPP Partai Demokra,t Anas Urbaningrum, melantik Wahidin Halim, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten, Selasa (11/10) di Auditorium Hotel Imperial Arya Duta, Lippo Village, Tangerang. Wahidin Halim yang kini menjabat Walikota Tangerang, terpilih sebagai Ketua DPD PD Banten untuk periode 2011-2016.

Dalam sambutannya, Wahidin berjanji akan membesarkan Partai Demokrat agar semakin berjaya di wilayah Provinsi Banten. “Jiwa dan raga saya akan saya berikan untuk kejayaan Partai Demokrat di Banten.

Kini saatnya untuk membangun Partai Demokrat. Mari bersama membesarkan dan mengibarkan panji Partai Demokrat,” teriak Wahidin disambut riuh seluruh kader PD. Terkait persiapan dirinya yang maju sebagai calon gubernur Banten, Wahidin mengatakan siap menang dengan dukungan seluruh kader Partai Demokrat di Banten. “Kita sudah melakukan konsolidsasi intensif baik di tingkat DPD, DPC dan PAC. Saya tidak meragukan semangat juang rekan-rekan di Banten.

Saatnya Banten berubah. Percayalah, kemenangan saya adalah kemenangan bagi Partai Demokrat dan masyarakat Banten. Martabat Partai Demokrat dipertaruhkan pada pilgub nanti,” tambah Wahidin.

Pada kesempatan tersebut, Wahidin juga mengajak seluruh elemen Partai Demokrat di Banten untuk meningkatkan komunikasi dan konsolidasi internal. “Marilah kita bangun terus komunikasi untuk membesarkan partai dan meningkatkan disiplin seluruh kader. Saya sudah diintruksikan untuk menindak tegas kader-kader yang tidak disiplin. Tanpa disiplin kader mustahil Partai Demokrat menjadi partai yang modern,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, memberikan arahan kepada seluruh pengurus partai yang baru dilantik agar memanfaatkan pelantikan tersebut untuk melakukan konsolidasi memenangkan pasangan Wahidin Halim (WH) dan Irna Narulita yang maju sebagai calon 60 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

gubernur dan wakil gubernur Banten. “Suasana saat ini sudah mirip pelantikan gubernur Banten. Untuk itu, mari kita jadikan pelantikan ini sebagai bagian penting konsolidasi Partai Demokrat di Banten,” ujar Anas.

Anas menambahkan, pelantikan pengurus DPD di Banten termasuk istimewa karena tema yang diusung “Bersama Partai Demokrat, Saatnya Banten Berubah” memiliki makna yang dalam. “Tema ini kontekstual untuk kepentingan dan hajat hidup masyarakat Banten agar masyarakat Banten makin sejahtera,” tambah Anas.

Lebih lanjut, Anas mengajak seluruh kader Partai Demokrat bersama-sama masyarakat Banten untuk memandu perubahan Banten menjadi lebih baik lagi ke depan. “Realitaslah yang bicara bahwa kemajuan yang bergerak saat ini belum seperti yang diharapkan masyarakat Banten. Potensi serta kemampuan pengelolaan saat ini belum secepat yang diharapkan masyarakat Banten,” jelas Anas.

Anas yang hadir didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan Partai Demokrat, baik di pusat maupun daerah, akan terus mendorong wilayah Banten semakin maju.

Menurutnya, pemimpin terbaik untuk wilayah Banten tidak bisa ditentukan dari pusat tetapi melalui mekanisme dan skenario politik masyarakat Banten sendiri. “Rakyat Banten bisa menjadi subyek perubahan itu, maka saatnya masyarakat Banten menentukan masa depan yang lebih baik. Isyah Allah perubahan itu akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pemimpin terbaik itu tidak bisa diambil dari pusat tapi dipilih sendiri oleh rakyat Banten melalui mekanisme dan skenario politik rakyat di sini,” ujar Anas.

Anas optimis pasangan Wahidin Halim dan Irna Narulita yang diusung Partai Demokrat mampu menjalankan mandat kepemimpinan Banten. Ruang ini bergetar dan getarannya punya sambungan dengan getaran hati nurani rakyat di Banten. Kemenangan WH-Irna baru permulaan, perjuangan sesungguhnya adalah masa tugas dan bakti yang dimandatkan rakyat lima tahun ke depan,” tutup Anas.

David Christian

info DPP

Anas dan Ibas Ajak Masyarakat Banten Pilih WH-Irna

K

Tangerang, SINERGIS etua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, bersama Sekretaris Jenderal, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), turun langsung mendukung pasangan Wahidin Halim dan Irna Narulita (WH-Irna) pada kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten di lapangan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang, Selasa (11/10).

Kehadiran Anas dan Ibas membangkitkan semangat massa pendukung WH-Irna yang membirukan Kota Tangerang. Dalam orasinya, Ibas menyerukan agar masyarakat Banten lebih cerdas dalam menentukan pilihannya, apalagi pilihan ini berkaitan dengan nasib wilayah Banten lima tahun ke depan.

Ibas menegaskan dukungan Partai Demokrat kepada pasangan WH-Irna sejalan dengan keinginan masyarakat Banten yang membutuhkan perubahan.

Kedua pasangan ini, menurutnya, adalah pilihan yang tepat untuk mengawal perubahan di Banten.

Ditambahkannya, prestasi kepemimpinan Wahidin Halim dalam bidang pelayanan publik sangat membanggakan. “Bapak Wahidin Halim sudah membuktikan kemampuan dan prestasinya meningkatkan pelayanan publik di Kota Tangerang,” tambah Ibas.

Untuk itu, Ibas mengajak masyarakat Banten memilih WH-Irna karena keduanya memiliki dua kriteria yang wajib dimiliki sebagai seorang kepala daerah. “Pertama, pilih pemimpin yang berpengalaman, berprestasi dengan hasil karyanya.

Dan yang kedua pilih pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Saya melihat kriteria ini ada pada pasangan WH-Irna,” tambah anggota Komisi I DPR RI ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa Partai Demokrat hadir untuk menyertai semangat dan cita-cita rakyat Banten untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang jujur, amanah, dan peduli pada rakyatnya.

“Saya tidak ingin kampanye, saya hanya ingin mendengar suara hati rakyat Banten, siapa pemimpin yang diharapkan rakyat Banten?” tanya Anas di hadapan ribuan pendukung WH-Irna.

Serentak massa menjawab WH-Irna.

Dukung Pahri Azhari-Beni Hernedi pada Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin Sebelumnya, Anas dan Ibas juga turun langsung menyukseskan Pasangan incumbent Pahri AzhariBeni Hernedi pada Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat (23/9). Pasangan incumbent Pahri Azhari-Beni Hernedi mengakhiri kampanye di Kecamatan Sungaililin, dan Sulgani Pakuali-Sujari di Lalan.

Dalam orasinya, Ibas mengajak masyarakat Muba untuk mendukung pasangan Pahri-Beni yang diusung Partai Demokrat. Ia juga meminta agar masyarakat Muba Kondusif selama Pilkada berlangsung agar pesta demokrasi di Muba berjalan lancar dan demokratis.

Di hadapan masyarakat Ibas menyampaikan bersama kader Partai Demokrat mendukung sepenuhnya pasangan Pahri-Beni dan mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin.

David Christian

Sekretaris Jenderal, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan orasi pada kampanye pasangan Wahidin Halim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten di lapangan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang, Selasa (11/10). foto. dok EBY Team.

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 61

info DPP

Ibas: Alm. Sutjipto Seorang yang Kreatif dan Aktif

S

Jakarta, SINERGIS ekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, turut berduka cita atas meninggalnya salah seorang kader Partai Demokrat yang bertugas di Komisi II DPR RI, Sutjipto.

Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro, menilai Sutjipto sebagai sosok yang pantas diteladani. “Pak Sutjipto di mata kami adalah seorang pekerja keras, dan loyal kepada Partai Demokrat. Hal tersebut terlihat dari sepak terjangnya di Partai Demokrat dan di DPR,” tutur Ibas saat melayat almarhum di rumah duka di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (20/9).

Di mata Ibas, Sutjipto juga merupakan pribadi yang kreatif, kredibel, dan aktif dalam memberikan usulan-usulan dan merumuskan program-

62 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

program kerja, khususnya dalam bidang pertanahan, mengingat kontribusinya yang aktif di Komisi II DPR yang membidangi pertanahan. Ibas berharap akan banyak kaderkader Partai Demokrat yang memiliki karakter dan loyalitas seperti Sutjipto.

“Kami, kader Partai Demokrat, mengucapkan belasungkawa.

Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya dan mendoakan agar Bapak Sutjipto diterima disisi Allah SWT,” ucap Ibas.

Sekilas Mengenai Alm. Sutjipto

Pria kelahiran Magetan, 5 Oktober 1950, ini menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa (20/9), sekitar pukul 07.30 WIB. Ia dikabarkan menderita sakit gula dan kini telah dimakamkan di Pemakaman San Diego Hills, Jawa Barat.

•

•

• •

• •

Sutjipto merupakan salah satu inisiator penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus perpajakan.

Selama menjadi anggota DPR, Sutjipto pernah bertugas di Komisi III, sebelum pindah tugas ke Komisi II dan Badan Legislasi DPR. Sutjipto aktif dalam keanggotaanya di Fraksi Partai Demokrat di DPR. Sutjipto termasuk anggota yang fokus menangani RUU Paket Politik.

Sutjipto aktif dalam pembahasan UU Pemilu.

Sutjipto dikenal sebagai tokoh yang menguasai isu parliamentary threshold, pembagian wilayah, dan pertanahan.

Abdul Bastian

info DPP

Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono mempertunjukkan kebolehannya bermain sepak bola saat proses seleksi Tunas Garuda di Jakarta

Partai Demokrat Kirim 18 Tunas Garuda Berlatih di Arsenal, London

P

Jakarta, SINERGIS artai Demokrat mengirimkan 18 pesepakbola muda pilihan National Camp Tunas Garuda di Sekolah Sepak bola Indonesia (SSI) untuk siap menjajal kerasnya berlatih di klub elite Liga Inggris, Arsenal (23/10).

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menjelaskan, ke-18 pemain yang terpilih merupakan hasil seleksi dari ribuan pesepakbola muda usia 14-16 tahun dari 9 kota yaitu Bandung, Makassar, Palembang, Semarang, Malang, Medan, Papua, Balikpapan dan Jakarta.

Para pesepakbola muda tersebut akan dilatih secara keras oleh para pelatih berpengalaman dari Arsenal selama dua minggu. Selanjutnya, 18 pemain muda berbakat tersebut bukan hanya mendapatkan pelatihan umum sepak bola, namun latihan kerja sama tim dan peningkatan kapasitas individual.

Ketua Panitia Tunas Garuda, Barnas Kamora mengatakan, ke-18 peserta ini adalah hasil seleksi dari ribuan pesepakbola muda usia 14-16 tahun dari 9 kota yaitu Bandung, Makassar, Palembang, Semarang, Malang, Medan, Papua, Balikpapan dan Jakarta.

Ajang pencarian bakat pesepakbola muda nasional yang merupakan bagian kepedulian Partai Demokrat untuk memajukan persepakbolaan nasional ini memang ditanggapi sangat antusias oleh para pesepakbola muda di seluruh kota seleksi.

“Semangat anak-anak dari tiap daerah sangat tinggi, secara teknis juga tidak kalah dengan para pemain sepakbola junior nasional. Mereka punya mimpi besar untuk menjadi pemain profesional Indonesia di

masa depan,” kata Barnas.

Pada pembukaan latihan perdana seleksi nasional ini dihadiri oleh Ketua Umum dan Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono beserta jajaran Pengurus DPP Partai Demokrat lainnya. Anas Urbaningrum, saat pembukaan National Camp Tunas Garuda mengatakan, dirinya berharap akan lahir tunas-tunas baru pesepakbola nasional dari program ini karena pembinaan usia dini adalah salah satu kunci untuk mewujudkan harapan prestasi sepakbola Indonesia ke depan. “Sudah saatnya Timnas Garuda bangkit kembali. Untuk itu perlu adanya pencarian dan pembinaan pemain sepakbola berbakat usia dini,” kata Anas.

Di National Camp Tunas Garuda ini mereka digembleng selama 2 pekan dengan materi yang padat meliputi pematangan individual skills dan strategi dalam tim. Tunas-tunas pesepakbola muda ini diawasi dan dinilai secara ketat oleh tiga orang pelatih dari soccer school Indonesia seperti Jules Denis Onana, Rully Nere dan Jang Sunday. Ketiga mantan pemain nasional ini sudah ikut terlibat dalam seleksi yang dilakukan di 9 kota sebelumnya.

Para pelatih memberikan materi warming up, tactical training, physical & tactics, tactics & strategy, technics & tactics kepada mereka dua kali setiap harinya. “Dengan pengawasan yang ketat dari ketiga pelatih diharapkan para tunas muda pesepakbola berbakat mampu bersaing dengan tim Arsenal Junior tempat mereka akan berlatih tanding dan menimba ilmu selama di London, Inggris,” pungkas Anas.

Abdul Bastian Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 63

Tentang Sinergis Dewasa ini, arus informasi yang masuk ke ranah publik meningkat pesat dan terus disebarluaskan silih berganti oleh berbagai media informasi. Di Indonesia, undangundang mengamanatkan informasi yang masuk ke wilayah publik harus mengandung unsur pendidikan dan hiburan.

Atas dasar itulah, Sinergis hadir dengan cita-cita membangun masyarakat dan berupaya mendorong terciptanya keselarasan pembangunan di segala bidang.

Sinergis akan terus berusaha untuk memberikan informasi dengan bahasa yang ringan dan mudah dicerna sehingga pembaca bisa ikut memberikan masukan dan kontrol terhadap pembangunan yang sedang berjalan.

Harapannya, Sinergis bisa memberikan informasi yang akurat dan faktual yang bisa menstimuli masyarakat dan pembaca untuk bangkit membangun lingkungan sekitarnya.

Masyarakat berhak mengetahui proses pembangunan yang sedang berjalan, bahkan ikut berpartisipasi mengawal proses pembangunan itu sendiri.

Selama ini saya membaca Sinergis, isinya sudah bagus sekali. Satu hal yang saya inginkan dari, agar media informasi Edhie Baskoro Yudhoyono bisa didistribusikan ke seluruh kader Partai Demokrat secara online. Dengan ini, kader Partai Demokrat yang berada di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang berguna. Mungkin dengan cara ini, kita dapat lebih mengembangkan Partai Demokrat, dengan cakupan yang lebih luas.

Bapak Toto Riyanto Direktur Eksekutif Partai Demokrat Anggota DPR dituntut untuk selalu memberi pertanggungjawaban, terutama kepada konstituen yang memilihnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu bisa diwujudkan melalui media informasi. Dengan media seperti Majalah Sinergis ini, masyarakat akan paham apa yang dilakukan wakilnya di DPR RI. Majalah Sinergis sangat aspiratif dan komunikatif.

Daeng H. Handi Mulyo Mahasiswa, Kabupaten Pacitan “Sinergis adalah media penyambung lidah rakyat dan merupakan sarana informasi yang tepat bagi masyarakat untuk pendewasaan persepsi tentang kinerja pemerintah baik pemerintahan pusat maupun daerah. Harapan kami, dengan adanya media ini dapat memacu percepatan pembangunan sesuai dengan apa yang dicanangkan Bapak Presiden Republik Indonesia�.

Drs. Suko Kartono, MM Camat Kecamatan Ponorogo dan Ketua Paguyuban Camat Ponorogo

“Majalah Sinergis merupakan sarana komunikasi yang baik dengan konten yang informatif, mudah dicerna dan diterima oleh berbagai macam kalangan.

Dengan konten yang berisikan issue yang aktual, diharapkan majalah ini dapat memberikan edukasi yang baik bagi bangsa.�

Sartono Hutomo Wakil Bendahara Umum III Partai Demokrat

Pembaca setia Sinergis kini bisa membaca Sinergis online di www.edhiebaskoro.com/majalahsinergis. Dengan adanya Sinergis versi online, diharapkan informasi seputar kegiatan Edhie Baskoro Yudhoyono dapat diunduh dan berguna bagi masyarakat yang lebih luas, kapan saja dan dimana saja.

70 SINERGIS l Edisi: 006/Th. I/2011

27 Kadin: Pembahasan Modo Modi Expo 2011

26

Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

NOTES

Rapat Paripurna DPR RI

25

20

19

RDP Komisi I dengan Kepala BIN

18

Rapat Internal Komisi I DPR RI

RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhanas & Sekjen Wantanas

Pertemuan Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri RI

13

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2010-2011

6

Pidato Ketua DPR RI dalam rangka HUT DPR RI ke -66

Selasa

Rapat Pimpinan F-PD

12

11

Senin

RDP dengan Dirut LPP TVRI

5

4

Minggu

28

Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

RDP dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT LEN Industri

21

Pertahanan RI dan Panglima TNI

14

15

8

1

Kamis

Rapat Internal Banggar DPR RI

Raker dengan Menteri Pertahanan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI

29

RDP dengan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Informatika RI, Dirjen Anggara Kemenkeu RI, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

22

Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut LPP TVRI

Rapat Kerja dengan Menteri Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI Komunikasi dan Informatika RI Rapat Kerja dengan Menteri

Rapat Internal Komisi I DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI

7

Rabu

Hari Ulang Tahun Kadin ke43

24

17

10

3

Sabtu

www.edhiebaskoro.com Š EBY STAFF

Rapat Pleno Fraksi Partai Demokrat di DPR RI

30

23

16

Pelantikan Ibu Hj. Siti Romlah, anggota F-PD DPR Pengganti Antar Waktu Masa Keanggotaan 2009-2014

Rapat Pleno Fraksi Partai Demokrat di DPR RI

9

Open House Idul Fitri di Rumah Dinas Menteri Luar Negeri

2

Jumat

September 2011

agenda EBY September 2011

Edisi: 006/Th. I/2011 l SINERGIS 71